Page 1

Edisi No.278 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Senin, 21 Oktober - 4 November 2013 Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

SUTARMAN:

Hilangnya 250 Dinamit Sebagai ‘Hutang’ Polri

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

Dinasti Politik Harus Dihentikan

jadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK pun akan memeriksa Atut, dan juga sudah mencekalnya untuk berpergian ke luar negeri. Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, di mana partai yang menjadi kendaraan politik Atut selama ini, berpendapat bahwa semua itu bisa terjadi karena pilihan rakyat. “Yang memilih rakyat, tidak ada aturan hukum yang dilanggar,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara Satriawangsa, Kamis (10/10) lalu. Lalu berpendapat, sebaiknya semua dikembalikan lagi kepada masyarakat yang telah memilih keluarga Atut untuk menjadi pejabat di Provinsi Banten. Menurut dia, semua pemimpin yang dipilih tidak terlepas dari bibit, bebet, dan bobotnya. “George W Bush di Amerika Serikat (AS) adiknya juga Gubernur kan. J F Kennedy mengangkat jaksa agung kan juga saudaranya. Kenapa yang di AS tidak dikritik? Apa karena yang ini di Banten sementara George Bush di AS?,” ujarnya.

Jakarta, Trans - Hingga kini, 250 dinamit yang hilang di Subang pada bulan Juni lalu masih belum ditemukan. Menurut calon Kapolri, Komjen Pol Sutarman, kasus hilangnya ratusan dinamit tersebut masih terus diburu. “Hilangnya 250 dinamit sampai saat FOTO | IST ini masih belum Komjen Pol Sutarman. memiliki bukti yang cukup kuat di TKP,” ungkap Sutarman dalam fit and proper test calon Kapolri, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10). Sutarman menambahkan, analisa sementara Kepolisian meyakini bahwa kelompok yang melakukan pencurian 250 dinamit tersebut murni kelompok bajing loncat. “Ini masih dilakukan kelompok bajing loncat. Dari penelusuran awal dari Subang sampai Bogor, belum diindikasikan jatuh ke tangan teroris,” tegasnya. Namun, Sutarman masih terus berupaya mencari 250 dinamit milik PT Mulri Nitritama Kimia (MNK) yang hilang. “Tapi ini tetap menjadi hutang Polri untuk bisa mengungkap kasus tersebut,” pungkasnya. | SN

Menkumham Minta DPR Tidak Tolak Perppu MK Jakarta, Trans - Menkumham Amir Syamsuddin berharap, DPR tak akan menolak Perppu terkait UU Mahkamah Konstitusi yang akan segera diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Saya tidak ingin berandai-andai. Kalau kita lihat kepentingan yang FOTO | IST lebih besar dan unAmir Syamsuddin. tuk bersama-sama, saya kira tidak perlu ada penolakan terhadap Perppu oleh DPR,” kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10). Selain untuk kepentingan yang lebih besar, ujarnya, Perppu juga diajukan karena jangan sampai ada kevakuman di MK. “Itu dalam perjalanannya, tapi kebutuhan kita saat ini ada kebutuhan yang genting mendesak dan tidak boleh ada kekosongan,” kata Amir. Namun ia enggan menyebutkan isi dari Perppu yang akan segera ditandatangani oleh SBY. “Presiden sudah sampaikan sendiri sehingga tidak perlu lagi ada pernyataan dari saya. Sebaiknya saya jangan mendahului presiden tentang satu perppu yang belum ditandatangani saat ini. Kalau sudah ditandatangani, saya bersedia memberikan pernyataan,” kata Amir. | ES

FOTO | IST

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tampak dikawal polisi saat usai diperiksa 8 jam oleh penyidik KPK.

Politik dinasti niscaya akan menyuburkan praktik korupsi, karena bangunan dinasti politik memudahkan penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerus uang negara/rakyat. Jakarta, Trans - Bangunan dinasti baru yang dipertontonkan rezim pemerintahan di Provinsi Banten, tampaknya menyadarkan warga bangsa ini tentang keru-

sakan pengelolaan pemerintahan di era reformasi ini. Presiden SBY pun angkat bicara terkait penyimpangan serius akibat kebijakan, kelakuan, dan ulah “raja-raja

baru” di daerah itu, dengan menegaskan, “berbahaya bila kekuasaan politik menyatu dengan kekuasaan bisnis”. Ya, berbicara dinasti politik, mungkin dinasti politik di Provinsi Banten bisa dibilang yang paling sukses menancapkan kukunya, merambah kesemua sektor kepemimpinan. Seperti halnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sukses menancapkan kekuasaannya di tanah Banten. Seiring berjalannya waktu, kekuasan dinasti politik yang

sudah ditanam oleh Atut nampaknya akan terbongkar kebusukannya pasca tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardhana alian Wawan yang merupakan adik kandung Atut yang juga suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Nama Atut disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Pilkada Lebak, Banten yang telah menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Adik kandung Atut pun ditangkap dan di-

BC Gagalkan Upaya Penyelundupan Shabu-Shabu Sebanyak 7,378 Kg Jakarta, Trans - Dua orang diketahui sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengupayakan penyelundupan sebanyak 7,378 Kg, digagalkan oleh Tim Customs Tactical Unit (CTU) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. “Narkotika golongan I tersebut berhasil digagalkan oleh Tim Customs Tactical Unit (CTU) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta,” ujar Purwidi, Kepala KPPBC Tipe Madya Soekarno Hatta kepada wartawan, Jumat (18/10).

FOTO | IST

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Shabu-shabu sebanyak 7,378 Kg yang digagalkan oleh Tim Customs Tactical Unit (CTU) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta.

Menko Kesra Apresiasi Terobosan BPN Sekitar 75 persen konflik sosial disebabkan kasus atau sengketa pertanahan. Jakarta, Trans - Sebuah pameo yang sangat merakyat dilontarkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, saat menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Hasil Program Strategis BPN-RI di Sentul International Convention

FOTO | HER

Kakanwil BPN Provinsi Banten, Drs. H. Syafriman SH.M.Hum.

Menko Kesra Agung Laksono, saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat Prona di Sentul (SICC) Bogor.

Centre (SICC) Bogor-Jawa Barat, Selasa (8/10). Namun, pameo lama yang menggelitik itu justru diungkapkan Agung sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji dalam menciptakan ide baru melalui program-programnya. “Ini baru BPN. Dulu sering ada pameo ditujukan kepada BPN, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, kalau bisa dipersulit kenapa harus diperceŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Menyuburkan Korupsi Namun, Ketua Umum DPP NCW Syaiful Nazar mengingatkan bahwa politik dinasti niscaya akan menyuburkan praktik korupsi, dan mudah sekali menyalahgunakan kekuasaan untuk menggerus uang negara/rakyat dalam bangunan politik dinasti tersebut. “Semua pejabat sekaligus pengendali proyek di instansinya akan bekerja berdasarkan pesanan atau titipan atasan, termasuk di dalamnya terkait pemenangan tender proyek,” ujarnya. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

IMIGRASI BAYAR BIAYA PEMBUATAN PASPOR TIDAK LAGI ANTRE

FOTO | ILUSTRASI

Loket pembuatan paspor berbasis elektronik.

Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membuat satu terobosan baru dalam pembuatan paspor. Adalah metode pembayaran melalui bank yang semakin mempermudah permohonan pembuatan paspor. “Bagi para pemohon paspor yang akan mengajukan permohonan paspor di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, saat ini pembayaran paspor dapat dilakukan langsung ke Bank BNI terdekat,” kata Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Heriyanto, Kamis (17/10). Heriyanto menjelaskan, selain untuk mengurangi antrean di loket pembayaran, metode ini juga dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait biaya pembuatan paspor. Untuk sementara, metode pembayaran melalui bank baru diterapkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Uji coba ini berlangsung selama tujuh hari sejak Rabu (16/10). ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

Dugaan Korupsi Dana Bansos

Penyidik Polri Segera Limpahkan Perkara Pandeglang, Trans - Tim penyidik Polres Pandeglang, dalam waktu dekat akan segera melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) puting beliung di Kecamatan Sobang tahun 2012 senilai Rp 109 juta, dengan tersangka Kepala Kecamatan (Camat) setempat, Ac dan Kepala Desa (Kades) Pangkalan, Su. Pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka ini dilakukan, menyusul sudah lengkapnya berkas perkara kasus tersebut. “Berkasnya sudah hampir rampung atau P21. Rencananya, kami secepatnya akan melimpahkan berkas itu ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari),” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres setempat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gatot Priyanto, Jumat (18/10). Menurut AKP Gatot, dalam pelimpahan itu, selain menyerahkan berkas perkara, pihaknya juga menyerahkan barang bukti berikut tersangkannya. Sebelum berkas itu dilimpahkan untuk diajukan ke penyidik Kejari, saat ini pihaknya terus melengkapi sejumlah berkas atau alat bukti yang dinilai masih kurang. “Ya ada yang kurang dikit-dikit kita lengkapi dulu, sebelum nanti dilimpahkan. Yang jelas secepatnya berkas P21 ini kami limpahkan,” ujarnya. AKP Gatot mengaku, selama proses penyidikan pihaknya memang belum melakukan upaya penahanan terhadap ke dua tersangka. Alasanya, ke dua tersangka belum ditahan, karena beberapa pertimbangan. Salah satunya tersangka dinilai kooperatif dan tidak memungkinkan untuk melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. Sekedar diketahui, tim penyidik menetapkan Camat Sobang, Ac dan Kades Pangkalan, Su sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bansos puting beliung di Kecamatan Sobang tahun 2012 senilai Rp 109 juta. Penetapan kedua tersangka dilakukan, menyusul, telah telah terpenuhinya dua alat bukti. Berdasarkan dua alat bukti itu, kedua tersangka diduga kuat telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pemotongan dana bansos yang seharusnya diterima utuh oleh warga penerima bantuan. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian Negara dalam kasus ini diperkirakan sebesar Rp 109 juta, dari realisasi Bansos di Kecamatan Sobang sebesar Rp 300 juta. Pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal kurungan penjara seumur hidup. Tahun 2012 diketahui, beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang terkena bencana alam puting beliung, termasuk Kecamatan Sobang menerima dana bansos bencana dari pemerintah melalui Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) senilai ratusan juta rupiah. Nilai besaran dana yang diterima warga bervariatif disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah warga yang tertimpa bencana. Akan tetapi, di Kecamatan Sobang realisasi pemberian dana kepada penerima korban bencana, disalurkan sesuai dengan ketentuan semestinya atau di tidak utuh. | Yus/Guntur

TRANS HUKUM KPK Ajukan Pencegahan Tiga Pengusaha Banten

NO.278. ‰ TH XIII

SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Ketiga pengusaha ini diduga memiliki keterkaitan dengan Tb Chaeri Wardhana alias Wawan yang saat ini sudah jadi tersangka KPK. Serang, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan terhadap tiga pengusaha asal Banten kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan surat KPK No KEP-728/01/10/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, ketiga pengusaha yang dicegah adalah Yayah Rodiah, Dadang Prijatna, dan Muhamad Awaludin. “Pencegahan terkait tindak pidana penanganan sengketa pilka-

da diduga dilakukan oleh tersangka Tb Chaeri Wardana. Ketiganya dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, Rabu (15/ 10) sore. Berdasarkan informasi dari sumber Koran Transaksi, ketiga pengusaha ini diduga memiliki keterkaitan dengan Tb Chaeri Wardhana alias Wawan yang saat ini sudah jadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak kepada Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Pencekalan kepada ketiga pengusaha ini menambah panjang pihak-pihak terkait yang dicegah KPK. Sebelumnya KPK sudah mencegah sejumlah nama terkait kasus suap terhadap Akil, di antaranya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, istri Akil Mochtar yakni Ratu Rita Akil dan Daryono (sopir Akil Mochtar). Berdasarkan catatan Koran Transaksi, Yayah Rodiyah adalah Dirut PT Buana Wardhana (BWU).

FOTO | IST

Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

PT BWU pernah terjerat kasus proyek dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD

Cilegon 2011 senilai Rp8,8 miliar yang disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon.

Yayah bahkan pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini. Kasus ini kemudian disuvervisi oleh KPK karena dianggap layak ditangani lembaga super bodi tersebut. Selain menangani proyek alkes di Banten, PT BWU juga terindikasi tidak mampu melakukan pembangunan jalan TanjungLesung-Sumur di Kabupaten Pandeglang senilai Rp19,5 miliar pada tahun anggaran 2012. Proyek ini masuk dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Banten 2012 nomor 17b/LHP/XVIII.SRG/06/ 2013 tanggal 28 Juni 2013 lantaran terindikasi merugikan negara sebesar Rp6 miliar. Kerugian itu terdiri atas pekerjaan tidak sesuai kontrak Rp2,569 miliar dan kekurangan volume sebesar Rp3,476 miliar. Sayangnya, Yayah Rodiyah yang dihubungi Rabu (16/10), telepon genggamnya bernada tidak aktif. | Yus/Guntur

Kasus Kepemilikan Narkotika

JPU & Penasehat Hukum Berdebat Soal Pemukulan Jakarta, Trans - Sidang kasus kepemilikan narkotika yang dituduhkan kepada terdakwa Zainuddin Taqwa, akhirnya terungkap. Memang, terjadi debat antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Penasehat Hukum terdakwa. Setiap sidang kasus kepemilikan narkotika itu digelar, perselesihan pendapat (versebsi) dan selalu memberikan kesan yang berbeda. Majelis hakim yang menangani perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sempat geleng-geleng kepala. Perlu diketahui, terdakwa Zainuddin Taqwa mengatakan dalam sidang bahwa terkait kepemilikan narkoba itu awalnya ia diajak oleh tersangka Asri Wijaya untuk menemaninya ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, tersangka Asri Wijaya langsung memesan tempat di Hotel Cempaka Baru, Kamar No.229 yang beralamat di Jalan Plumpang, Koja, Jakarta Utara. Sebelum beristirahat, ia mengaku kalau tersangka Asri Wijaya berbicara dengan seseorang melalui hand-phone (HP). Karena merasa lelah, ia memilih untuk tidur. Setelah 1 jam kemudian, pintu kamar yang ditempatinya diketuk. Begitu dibuka, tersangka Asri Wijaya

datang bersama dengan anggota polisi berpakaian preman. Ketika digeledah, dari bagian tubuhnya tidak ada ditemukan narkotika. Namun, dari atas meja hotel yang ditempatinya itu, ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,004 gram. Namun, setelah diperiksa di Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), hasil test urin untuk dirinya dinyatakan positif. Sedangkan tersangka Asri Wijaya, dinyatakan negatif. Anehnya lagi, menurut terdakwa Zainuddin Taqwa, saat hendak di BAP, dirinya kerap diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan sampai mengalami muntah darah. Ia mengaku dipukuli, dan ada tahanan lain yang melihat saat dirinya dipukuli. Ia mengaku dipaksa untuk mengakui bahwa narkotika yang ditemukan di Hotel Cempaka Baru, Koja, Jakarta Utara itu. Muhammad Nasir adalah seorang saksi meringankan (Adecharge) yang dihadirkan ke persidangan. Saksi yang mengaku kenal dengan terdakwa Zainuddin Taqwa karena merupakan keponakannya sendiri, mengatakan bahwa saat dirinya membesuk di tahanan Badan Narkotika Nasional

(BNN), ia melihat kalau kondisi keponakannya itu sudah dalam keadaan babak belur. Menurut pengakuan keponakannya kepada saksi, terdakwa habis dipukuli oleh anggota polisi. Saksi Muhammad Nasir menambahkan, ketika kunjungan yang berikutnya dilakukan, ia tidak lagi melihat keberadaan tersangka Asri Wijaya. Padahal, tersangka Asri Wijaya pernah mengatakan bahwa dirinya akan mencari dua kepala untuk menggantikan posisinya. Hal itu dilakukan, agar dirinya tidak jadi dipecat dari kesatuannya. Begitu mendengarkan keterangan dari saksi Muhammad Nasir, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Oktaviandi, SH langsung mengajukan pertanyaan. “Saudara saksi, apakah saudara ingat, sewaktu diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, saudara sendirilah yang mengatakan tidak tahu apa penyebab luka yang dialami oleh terdakwa? Apakah itu, benar?” Lalu, saksi Muhammad Nasir pun menjawab, “Saya memang tidak tahu, karena saya tidak melihatnya sendiri”. Namun, kata saksi, berdasarkan pengakuan dari ke-

ponakannya itulah ia baru menyadari kalau keponakannya itu habis dipukuli oleh anggota polisi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Oktaviandi, SH pun kembali melanjutkan pertanyaanya, “Saudara saksi, ketika terdakwa Zainuddin Taqwa ditangkap polisi, posisi saudara ada dimana? Saksi Muhammad Nasir pun menjawab, “Ada di Bekasi”. Merasa tidak puas dengan jawaban yang diucapkan oleh saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali mengajukan pertanyaan, “Saudara saksi, bagaimanakah keadaan terdakwa Zainuddin Taqwa saat dibawa ke RS Polri Keramat Jati?” Saksi Muhammad Nasir menjawab bahwa kondisi keponakannya itu sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur. Setelah mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Sammaruddin Manulang SH dan Jonri Simanjuntak SH yang ditunjuk sebagai penasehat hukum terdakwa, langsung mengajukan bukti surat yang melihat kalau terdakwa Zainuddin Taqwa (kliennya) benar-benar dipukuli oleh anggota polisi. Semua bukti surat yang diaju-

kan ke hadapan majelis hakim itu, rupanya ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, dalam agenda sidang yang sebelumnya, kedua penasehat hukum terdakwa itu berjanji bahwa mereka akan membawa (menghadirkan) saksi yang dianggap benar-benar melihat kejadian pemukulan tersebut. Namun, sampai sidang selesai, saksi yang dianggap melihat kejadian pemukulan sama sekali tidak bisa dihadirkan. Untuk menghindari perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Penasehat Hukum terdakwa, Hakim Ketua Sucipto SH MH yang didampingi hakim anggota Richard Silalahi SH MH dan Henry Tarigan, SH.MHum mengatakan bahwa sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi verbal-lisan. Rabu, 16 Oktober 2013, pukul 14.00 wib, saksi verbal-lisan yang diharapkan bisa mengungkap kronologis seputar penangkapan terhadap terdakwa Zainuddin Taqwa itu pun, ternyata tidak bisa dihadirkan. Oleh karena itu, sidang pun terpaksa harus ditunda dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Saksi Penangkap Dihadirkan | Oknum Polisi Pelaku Penggelapan Terbungkam Jakarta, Trans - Sidang kasus penggelapan barang milik Perusahaan PT Master Steel yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi oknum anggota polisi, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda untuk mendengarkan keterangan saksisaksi. Dalam sidang kasus yang dipimpin Hakim Ketua Richard Silalahi SH MH, yang didampingi hakim anggota Y Wisnu Wicaksono SH MH dan Sucipto SH MH ini, terungkap bahwa modus penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi, berawal saat dirinya menerima panggilan melalui hand-phone (HP) dari terdakwa Wasimim Samikarto. Inti pembicaraannya, terdakwa Wasimin Samikarto menawarkan barang berupa besi

scrub milik PT Master Steel. Ketika itu, terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi langsung mengatakan setuju. Selanjutnya, terdakwa menghubungi Mastur (DPO) untuk menyediakan tempat pembongkaran barang. Begitu sampai di lokasi, terdakwa Rusli Setiawan langsung melakukan negosiasi kepada Eko Handoyo, dan meminta agar barang milik PT Master Steel tersebut segera dibongkar. Padahal, barang milik PT Master Steel tersebut, seharusnya diantarkan ke daerah Pulo Gadung. Rupanya, karena diimingimingi uang sebesar Rp.2.300.000, terdakwa Sanusi bin Said dan terdakwa Suryadi bin Sanuddin yang dipercayakan untuk mengantarkan barang milik PT Master Steel itu dibawa ke tempat PT Mempawa Dipta yang berlokasi di Jalan Tugu, Koja, Jakarta Utara.

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Pada sidang, Sanusi bin Said yang dihadirkan sebagai saksi, yang juga diadili dengan status terdakwa dalam berkas terpisah terkait dengan penggelapan barang milik PT Master Steel itu, mengaku tidak kenal dengan terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi. Namun, Sanusi bin Said mengatakan, sebelum ditangkap polisi, dirinya memang ditugaskan oleh pihak PT Kurnia tempat dia bekerja, untuk mengantarkan barang berupa besi scrub milik PT Master Steel dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Pulo Gadung. Karena Saiful (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.2.300.000, maka barang milik PT Master Steel tidak jadi diantarkan ke daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Saksi Suryadi bin Sanuddin yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini

mengatakan bahwa sebelum barang milik PT Master Steel dibawa ke daerah Pulo Gadung, dia dihubungi (ditelepon) oleh Saiful (DPO). Dia diminta agar isi muatan (barang) tersebut segera di bawa ke PT Mempawa Dipta. Apabila bersedia, maka uang sebesar Rp.2.300.000 itu pun, akan ia diterima. Namun, hingga kasus ini disidangkan, uang yang pernah dijanjikan oleh saudara Saiful (DPO) itu, sama sekali belum diterimanya. Selanjutnya, saksi Wasimin Samikarto yang juga berstatus sebagai terdakwa, mengatakan bahwa dirinya hanya disuruh untuk mencari calon pembeli besi bekas, sekaligus menyediakan tempat untuk melakukan pembongkaran barang. Setelah mendapat calon pembeli, dia langsung menghubungi terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi. Sebab, Rusli Setiawan alias Rusli bin

Muhammad Awi adalah anggota polisi, sehingga bongkar/ muat barang yang dilakukannya itu, pasti akan menjadi lebih aman. Sementara Saksi Asep Hermawan yang merupakan anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, mengaku dirinya kenal dengan terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi, karena sama-sama pernah ditugaskan sebagai anggota polisi. Saksi Asep Hermawan juga mengatakan, sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammmad Awi, dia bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi bahwa ada barang milik PT Master Steel yang dibongkar tidak sesuai dengan isi dokumen. Berbekal informasi tersebut, saksi Asep Hermawan bersama dengan anggota tim yang

dipimpin oleh AKP Aritonang langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi PT Mempawa Dipta yang beralamat di Jalan Tugu, Koja, Jakarta Utara, saksi ini mengaku melihat ada pembongkaran barang. Seketika itu juga, terdakwa Wasimin Samikarto, Sanusi bin Said, Suryadi bin Sanuddin dan terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi dibawa untuk diperiksa. Selain itu, barang-bukti berupa 1 unit container dan 1 unit truk fuso berisi besi scrub juga ikut diamankan. Kamis, 17 Oktober 2013, pukul 15.25 Wib, saksi Eko Handoyo dan saksi Witarso yang merupakan anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, mengatakan bahwa ketika sedang melakukan patroli, mereka mendapatkan informasi ada barang milik Master Steel yang dibongkar tidak sesuai dengan isi dokumen. Namun,

kedua polisi itu mengatakan tidak melihat terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi berada di lokasi PT Mempawa Dipta yang beralamat di Jalan Tugu, Koja, Jakarta Utara itu. Sementara saksi AKP Aritonang yang menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) Jatanras di Polres Metro Jakarta Utara, mengatakan bahwa dia sudah mengenal terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi sejak 6 bulan yang lalu. Menurutnya, terdakwa Rusli Setiawan alias Rusli bin Muhammad Awi terpaksa ditangkap karena dituding ikut melakukan penggelapan barang milik perusahaan. Saksi AKP Aritonang juga menambahkan, barang bukti yang berhasil disita dari PT Mempawa Dipta, di antaranya 1 unit container dan 1 unit mobil fuso berikut dengan isi muatannya. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, Wongso, Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Daniel Saputra Htb SE, Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM,Iwan Koto, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan. Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan ESDM: Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo:.... Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : --; Ditjen Bea & Cukai: ----- Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, H. Roosman, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Tumonggo Tua Lubis. Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin. Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.


HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Rekonstruksi Suap Pengurusan Kasasi Hutomo Jakarta, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan reka ulang atau rekonstruksi kasus dugaan penyuapan pengurusan kasasi kasus pidana penipuan Hutomo Wijaya Ongowarsito dengan menghadirkan dua orang tersangka dari pengacara dan pegawai Mahkamah Agung. “Saat ini rekonstruksi di empat lokasi masih berlangsung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Rabu (18/9). Lokasi rekonstruksi yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron di Graha Mitra Sunter Jl. Sun-

ter Boulevard Raya Jakarta Utara, Mall of Indonesia Jakarta Utara, Bank Artha Graha Menteng dan kantor Hotma Sitompoel & Associates di Jalan Martapura Tanah Abang Jakarta Pusat. Menurut Priharsa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan pengacara senior Hotma Sitompoel, anak buah Hotma, Gloria Tamba, pihak swasta Herman, wiraswasta Koestanto Hariyadi Wijaya, serta komisaris PT Grand Wahana Indonesia Sasan Widjaya. KPK menangkap dua orang tersangka yang dihadirkan itu, yakni Mario dan Djodi di kawasan Mo-

nas pada Kamis (25/7) dengan barang bukti uang Rp78 juta. Djodi mengakui uang yang sebesar Rp50 juta pemberian dari Mario sedangkan Rp28 juta lainnya miliknya sendiri. Namun uang muka “commitment fee” untuk pengurusan kasasi tersebut sebenarnya berjumlah Rp200 juta. Setelah penggeledahan di rumah Djodi juga ditemukan Rp50 juta yang diduga juga berasal dari Mario sehingga total pemberian uang itu adalah Rp128 juta. Kasus Hutomo di tingkat pengadilan negeri diputus bebas, sehingga jaksa penuntut umum kemudian

mengajukan upaya hukum kasasi. Perkara kasasi Hutomo ditangani oleh tiga hakim agung yaitu Gayus Lumbuun, Andi Abu Ayub Saleh dan M. Zaharuddin Utama. Menurut hakim Andi, perkara Hutomo tersebut sudah diputus bebas pada 29 Agustus 2013. KPK dalam perkara ini sudah menetapkan dua orang tersangka, yaitu pengacara dari Hotma Sitompoel & Associates, Mario Carnelio Bernardo, dan pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Mahkamah Agung di Megamendung, Jawa Barat, Djodi Supratman. Sangkaan terhadap Mario ber-

dasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengenai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta.

Basuki Apresiasi Penangkapan Lurah Ceger Siapa pun pejabat Pemprov DKI yang bermain-main dengan anggaran harus segera ditangkap dan diadili. Jakarta, Trans - Fanda Fadly Lubis (FFL), Lurah Kelurahan Ceger dan Zaitul Akmam (ZA), Bendahara Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, resmi ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur sebagai tersangka kasus penyelewangan dana pengadaan belanja barang jasa Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, tahun anggaran 2012. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jhonny Manurung, menjelaskan penahanan Fanda Fadly Lubis dan Bendaharanya terkait LPJ fiktif yang mereka buat terkait, proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2012. “Keduanya sudah kita tahan sejak Jumat (12/10), pukul 14.00. Setelah kita periksa selama hampir sebulan, mereka langsung kita tahan, “ kata Jhonny, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kajari.

Jhony menjelaskan bahwa, pada tahun anggaran anggaran 2012, Kelurahan Ceger mendapatkan anggaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBD Propinsi DKI Jakarta sesuai DPA Kelurahan Ceger. Sebagai bentuk pertanggung jawaban dari uang yang diterima, Bendahara dan Lurah Ceger mengajukan LPJ untuk kegiatan tersebut. “Ternyata kegiatan-kegiatan yang ada dalam LPJ adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Akibat perbuatan Lurah dan Bendahara Kelurahannya, mereka telah merugikan keuangan negara kurang lebih 450 juta rupiah,” tegasnya. Keduanya telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sambil menunggu kelengkapan berkas-berkasnya untuk diajukan ke pengadilan. Penangkapan Lurah Ceger Fanda Fadly Lubis dan Bendahara Zaitul Akmam yang menyelewengkan APBD Rp 450 juta diapresiasi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia berharap tak ada lagi pejabat DKI yang mencobacoba “bermain” dengan uang rakyat. “Saya kira penangkapan-penangkapan ini sangat bagus. Jadi, untuk mereka, pejabat DKI yang berpikir untuk main biar bertobat,” kata Basuki, seusai mengunjungi

erahkan kepada pihak Kejari Jakarta Timur. “Enam puluh persen hasil lelang jabatan memang tidak memuaskan. Kinerja yang bagus paling hanya 20 persen,” kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

FOTO | IST

Basuki Tjahaja Purnama.

sebuah gereja di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (13/10). Menurut Basuki, kasus yang menimpa Lurah dan Bendahara Ceger itu merupakan kasus lama. Walaupun Lurah Ceger merupakan lurah hasil seleksi dan promosi jabatan terbuka atau yang biasa disebut dengan lelang jebatan, bukan berarti Basuki membelanya. Baik lurah hasil seleksi maupun lurah definitif, apabila terlibat pelanggaran hukum, maka harus ditindak sama. Jadi, kata dia, siapa pun pejabat Pemprov DKI yang masih saja bermain-main dengan anggaran harus segera ditangkap dan diadili. Untuk proses selanjutnya, Basuki meny-

Kejar anggil ejarii Cilegon PPanggil Mant an K epala DPPKD Mantan Kepala Cilegon, Trans - Terkait dugaan korupsi kasus proyek Pembangunan Jaringan Wide Area Network (WAN) gedung Bappeda Cilegon, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon memanggil dua pejabat Pemkot Cilegon, yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Cilegon, Septo Kalnadi dan Kepala Bidang Pembiayaan DPPKD Cilegon, Winarni. Pantauan wartawan, pemeriksaan kedua pejabat tersebut dilakukan secara tertutup pada Kamis (17/10) lalu. Keduanya diperiksa mulai dari pukul 10.15 WIB. Septo Kanaldi datang dengan mengenakan baju batik dan celana cokelat, sedangkan Winarni mengenakan baju batik yang keduanya datang sekitar jam 10.00 WIB. Septo Kanaldi, usai diperiksa penyidik Kejari Cilegon mengatakan, dirinya ditanya seputar pencairan uang proyek WAN tersebut. “Saya mencairkan anggaran tersebut harus melewati beberapa proses seperti surat pernyataan pencairan, surat permintaan pembayaran, berita acara hasil pekerjaan, berita acara pembayaran, dan lainya sebagainya masih banyak lagi, intinya saat pencairan saya sudah melakukanya sesuai dengan pro-

Tak Bikin Jokowi Kecewa Penangkapan Lurah dan Bendahara Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Fanda Fadly Lubis dan Zaitul Akman, terkait dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar Rp 450 juta, tidak serta merta membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan sistem lelang jabatan camat dan lurah. Justru, mantan Wali Kota Solo ini tetap akan melaksanakan lelang jabatan atau seleksi promosi terbuka untuk jabatan camat dan lurah. “Saya tak kecewa dengan lelang jabatan. Biasa saja. Dalam artian semua yang belum baik harus dibenahi itu saja. Masih tetap dilakukan lelang jabatan,” kata Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati No. 7, Jakarta, Senin (14/10). Penangkapan Lurah Ceger, menurutnya, sudah masuk dalam wilayah hukum. Dilakukan karena sudah ada bukti kesalahan yang dilakukan pada tahun anggaran 2012

Terlibat Suap KKee tua MK, AAdv dv okat dvokat Ter ancam Dipecat erancam

lalu. Meskipun telah dilakukan lelang, Jokowi mengakui tetap saja masih ada peluang dalam lelang untuk melakukan penyelewengan anggaran. Peluang itu tercipta karena mental dan akhlak dari pejabat lelang atau yang berkaitan tidak kuat. Sehingga mampu terbujuk dengan keinginan mendapatkan uang lebih dari anggaran daerah, yang merupakan uang rakyat. Bila sudah menyangkut mental dan akhlak, Pemprov DKI sulit untuk melakukan pengawasan. “Meski ada lelang, tetap masih ada yang lolos. Sulit juga kita mengontrol mental dan akhlak. Sulit sekali. Kita ingin melihat aparataparat kita melayani, di wali kota juga melayani. Tapi kalau ada satu dua itu wilayah hukum,” ujarnya. Kelemahan dalam pelaksanaan lelang jabatan adalah tidak adanya track record atau rekam jejak dari pejabat yang lolos dari lelang jabatan tersebut. Namun, Jokowi tidak mau kasus ini dianggap Pemprov DKI telah kecolongan dalam memilih pejabat yang melayani warganya. “Kalau ada track record-nya, ya pasti nggak akan masuk, nggak akan lolos. Tapi kami tidak kecolongan. Sekali lagi, sulit untuk kontrol satu per satu untuk masalah mentalitas,” tegasnya. | Her

Nikahi Holly Secara Siri, Istri Sah Gatot Tahu

sedur dan aturan yang berlaku,” ujar Septo. Ditambahkan, anggaran proyek tersebut mencapai Rp 1 miliar lebih akan tetapi hanya terpakai Rp780 juta lebih. “Kemungkinan sisa dipakai berapa biaya cetak perjalanan dinas, honor panitia, dan kemungkinan tidak dicairan semua, dan jika tersisa akan di kembalikan ke kas daerah,” tambahnya. Menurut penyidik Kejari Cilegon, Asep Hasan, permeriksaan kali ini merupakan lanjutan terkait dugaan korupsi proyek jaringan WAN Bappeda. “Kedua pejabat tersebut kita berikan pertanyaan sebanyak 15-21 pertanyaan, tentang seputar pencairan saja, dan hasil pengakuan mereka proses pencairan sudah sesuai dengan aturan, akan tetapi kita akan terus melakukan pemeriksaan,” terang Asep. Kasi Pidsus Kejari Cilegon, Rio Aditya mengatakan, kasus ini akan terus dilanjutkan. Pada pekan depan juga ada yang akan dipanggil Kejari. “Kalau untuk pemeriksaan minggu depan nanti aja kita lihat, saat ini kita masih proses pemeriksaan saksi, namum untuk tersangkanya sudah ada arahnya, nanti akan kita sebutkan,” ungkapnya. | Yus

Jakarta, Trans - Tersangka pembunuhan berencana Gatot Supiartono mengaku menikah secara agama atau siri dengan mendiang Holly Angela Hayu. “Iya Gatot dan Holly pernah menikah secara agama,” kata Alfian Bondjol, pengacara Gatot Supiartono di Markas Polda Metro Jaya, Kamis pekan lalu. Bahkan ditambahkan Alfian, pernikahan itu diketahui istri pertamanya. “Istrinya Pak Gatot mengetahui,” lanjutnya. Namun, Alfian tidak menyebutkan waktu dan lokasi pernikahan siri pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu dengan Holly. Alfian mengatakan kliennya menjalani pemeriksaan lanjutan guna menggali informasi hubungan Gatot dengan Holly. Alfian mengakui Gatot mengenal salah satu tersangka Surya Hakim, namun tidak menyebutkan keterangan hasil pemeriksaan kedua tersangka pembunuhan tersebut. Pada kesempatan itu, Alfian membantah Gatot berperan menyuruh

FOTO: ISTIMEWA

Gatot Supiartono dan Holly Gatot Supiartono dan Holly.

para tersangka merekayasa membunuh Holly. “Itu saya bantah dengan tegas,” ujar Alfian. Namun, Alfian enggan menjelaskan informasi hasil pemeriksaan penyidik kepolisian terhadap Gatot yang berlangsung pada Rabu (16/10). Terkait penetapan Gatot se-

Sedangkan terhadap Djodi, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta. | ES

bagai tersangka, Alfian menanggapi hal itu kewenangan penyidik, termasuk menahan kliennya tersebut. Alfian akan mengajukan penangguhan penahanan Gatot kepada penyidik kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. | SY

Lampung, Trans - Dinyatakan sebagai salah seorang tersangka suap, advokat Susi Tur Handayani masih harus menghadapi kemungkinan lain: diadili dalam sidang kode etik advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lampung diketahui sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji kasus yang menimpa Susi dan kemungkinan proses hukum terhadap pelanggaran kode etiknya. Nama Susi terseret dalam kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar. Keterlibatan Susi menambah daftar advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di luar proses hukum di KPK, organisasi tempat Susi bernaung sebagai advokat juga mempersiapkan tindakan. “Kami telah menunjuk tim investigasi. Jumlahnya tiga orang. Hasilnya akan kami laporkan ke Majelis Dewan Kehormatan Peradi (pusat). Tim akan segera bekerja,” kata Ketua DPC Peradi Bandar Lampung, Abi Hasan Mu’an. Abi menjelaskan hasil dari investigasi ini akan ditindaklanjuti oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI untuk memutuskan pelanggaran kode etik apa yang dilanggar dalam kasus suap terkait sengketa Pemilukada Lebak ini. Menurutnya, dalam kasus ini Susi bisa dijatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan sebagai advokat termasuk dicabut surat izin beracaranya oleh Dewan Kehormatan Peradi. Sebab, jika melihat kasusnya yang melibatkan orang besar (ketua MK). “Kalau fakta hukumnya tidak berbeda dengan persidangan, kemungkinan Susi bisa dipecat karena diduga menemui hakim MK terkait kasus yang ditanganinya, kecuali dalam persidangan,” tegasnya. Namun, Abi mengaku belum mengetahui peran Susi dalam kasus ini. Namun, yang dia ketahui, Susi pernah memiliki hubungan kerja dengan Akil Mochtar karena pernah magang di kantor advokat milik Akil. “Ini menurut pengakuan Susi, dia magang sekitar awal 1990-an. Soal keterlibatan Susi dalam kasus ini biar KPK yang mengungkap ini semua,” katanya. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Akil sebagai tersangka terkait penanganan dua kasus sengketa Pemilukada kabupaten Gunung Mas Kalimantan Selatan dan Lebak Banten. Akil bersama seorang advokat bernama Susi Tur Handayani diduga menerima uang suap sebesar Rp1 miliar dari Tubagus C Wardhana, suami Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany atau adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kasus ini telah diputus MK, pada Selasa (01/10) lalu, yang memerintahkan pemungutan suara ulang. MK menilai Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk membantu kemenangan putrinya, Iti Octavia yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Kemenangan pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi dalam Pemilukada 31 Agustus lalu ini digugat pasangan Amir Hamzah-Kasmin. | ES

MA Perberat Hukuman Dhana Widyatmika Jakarta, Trans - Trio Hakim Agung Mohammad Askin, MS Lumme, dan Artidjo Alkostar kembali menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Bila sebelumnya terjadi pada putusan kasasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tommy Hindratno, kini giliran Petugas Pajak dan Koordinator Pelaksana PPh Badan II KPP Jakarta Pancoran, Dhana Widyatmika. Dalam perkara Tommy, majelis kasasi menggandakan pidana penjara hingga tiga kali lipat dari tuntutan jaksa. Dari semula tuntutan jaksa lima tahun penjara, menjadi 15 tahun

penjara. Sementara, dalam perkara Dhana, ketiga hakim tersebut memperberat masa hukuman menjadi 13 tahun penjara atau lebih setahun dari tuntutan jaksa. Penambahan masa hukuman ini dibenarkan oleh pengacara Dhana, Daniel Alfredo. Meski belum menerima salinan putusan, ia mendapat informasi bahwa hukuman kliennya diperberat. “(Salah satu) Hakimnya Artidjo. Hukumannya ditambah jadi 13 tahun,” katanya kepada wartawan, Sabtu (19/10). Daniel tidak merasa heran dengan putusan kasasi Dhana. Menurutnya, sejauh ini, setiap

perkara yang ditangani tim hakim agung Artidjo cs, selalu diperberat hukumannya. Nyatanya, majelis kasasi memang mengadili sendiri perkara Dhana. Majelis membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memvonis Dhana 10 tahun penjara. Belum diketahui pertimbangan apa yang membuat hukuman Dhana menjadi lebih berat. Namun, Daniel menyampaikan kekecewaan kliennya terhadap putusan kasasi. Niat Dhana untuk mencari putusan yang lebih adil di MA, malah diperberat. “Ada kekeliruan penerapan hukum sejak putusan Pengadilan

Tipikor Jakarta,” ujarnya. Sebagaimana dikutip dari laman kepaniteraan MA, putusan kasasi Dhana tercatat dengan nomor register 1540 K/ PID.SUS/2013. Dhana mengajukan kasasi pada 13 Agustus 2013. Meski kasasi Dhana dikabulkan, majelis mengadili sendiri perkara Dhana. Kasasi Dhana diputus 9 Oktober 2013 dengan panitera pengganti Mariana Sondang Pandjaitan. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Sujatmiko menghukum Dhana tujuh tahun penjaradan denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan. Majelis

menganggap Dhana terbukti bersalah melakukan tiga perbuatan korupsi. Pertama, dalam dakwaan kesatu primair, Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dhana terbukti menerima fee Rp3,4 miliar melalui Herly Isdiharsono atas pengurusan pajak kurang bayar PT Mutiara Virgo tahun 2003-2004. Dhana juga Mandiri Traveller Cheque (MTC) senilai Rp750 juta dari pegawai Pemkot Batam. Kedua, perbuatan korupsi sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 12 huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dhana selaku Ketua Tim Pemeriksa

pajak PT Kornet Trans Utama memaksa direksi perusahaan memberi Rp1 miliar guna mengurangi kewajiban pajak. Meski permintaan Dhana tidak digubris, negara tetap dibuat merugi. Pasalnya, keberatan PT Kornet atas penetapan kewajiban pajak hasil perhitungan Dhana ditolak di Pengadilan Pajak. Bahkan, negara diharuskan mengembalikan setoran pajak dan membayar imbalan bunga pada PT Kornet dengan total sebesar Rp1,208 miliar. Ketiga, Dhana dianggap majelis terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga,

Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Harta kekayaan Dhana yang tidak sesuai profil dianggap bersumber dari pendapatan yang tidak sah. Akan tetapi, majelis tidak merampas keseluruhan harta Dhana. Majelis berpendapat, sebagian harta yang disita harus dikembalikan kepada Dhana. Harta yang dirampas hanya hanya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sejak 2010–Februari 2012. Sedangkan, harta sebelum rentang waktu itu dikembalikan kepada Dhana. | Her


TRANS JABOTABEK

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Jabatan Struktural Di Pemprov DKI Akan Dirampingkan Jakarta, Trans - Upaya mewujudkan reformasi birokrasi terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, integrasi jabatan struktural pun akan diterapkan. Setidaknya akan ada 1.500 pejabat struktural diintegrasikan menjadi fusngsional. Kebijakan serupa juga pernah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2001 dan 2008. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan, jabatan struktural di Pemprov DKI Jakarta akan ditata ulang. Namun, untuk dapat melaksanakannya harus dibuatkan

peraturan daerah yang mengatur masalah itu terlebih dahulu. Sebelumnya, telah dikeluarkan Perda nomor 3 tahun 2001 dan Perda nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah. “Kita akan membuat reformasi jilid tiga dalam kelembagaan perangkat daerah. Jilid satu dilakukan pada tahun 2001 dan jilid dua pada 2008. Pada jilid dua, dari 9.211 jabatan berhasil kita intgerasikan pejabat struktural ke fungsional menjadi 7.626 berarti berkurang sekitar 1.500 jabatan struktural. Jilid ketiga ini coba kita kembalikan lagi kemungkinan akan ditata ulang pejabat

struktural dalam angka sekitar 1.500,” ujar Lasro, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (18/10). Hal ini dilakukan agar ada penghematan anggaran sehingga bisa mengurangi tunjangan yang diberikan dan bisa dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Penghematan yang dihitung bisa mencapai Rp 150 miliar. “Kan jabatan ada dua, struktural dan fungsional. Jadi, diintegrasikan ke fungsional, itu berarti kan ada simpul-simpul yang diintegrasikan. Ini akan bermuara pada penghematan,” katanya. Ia mencontohkan integrasi yang dilakukan di Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Panti Sosial, dimana terdapat kepala UPT, dua kepala seksi, dan satu kepala sub bagian. Setelah integrasi hanya akan ada kepala UPT dan kebala sub bagian saja. Keduanya akan mengerjakan tugas-tugas dari jabatan lainnya yang sudah diintegrasikan. “Dengan begitu otomatis kan tunjangan, fasilitas, yang dua ini kan akan bisa dialokasikan untuk yang lain,” ucapnya. Dikatakan Lasro, pejabat yang terkena integrasi akan ditempatkan pada posisi lainnya. Karena beberapa PNS juga telah memasuki masa pensiun. Namun jika belum ada ja-

batan yang kosong maka masuk dalam daftar tunggu. Dengan adanya perampingan ini tidak akan mempengaruhi jenjang karir seseorang. Justru akan berpengaruh para organisasi yang bisa bergerak lebih lincah. Selain jabatan, dikatakan Lasro, juga akan ada optimalisasi lembaga. Saat ini ada sebanyak 204 UPT di Jakarta. Direncanakan sapertiga dari UPT yang akan diintegrasikan, baik pejabatnya maupun lembaganya. Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), justru direncanakan akan dilebur. Karena melihat perkembangan

banjir di Jakarta, harus ada satu dinas yang khusus menanganai masalah air. “PU sekarangkan digabung antara Sumber Daya Air (SDA), tata air, jalan dan jembatan, ke depan barangkali akan dipisahkan saja dulu,” ujarnya. Ditambahkan Lasro, saat ini draf perda integrasi jabatan dan lembaga ini masih terus dibahas. Masih ada perbaikan jabatan dan lembaga mana saja yang akan dirampingkan. Ditargetkan sebelum akhir tahun 2013 draf sudah bisa diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk mendapatkan persetujuan. | Firman K

Akibat Sundep & Limbah Cair Pabrik

Para Petani Gagal Panen

FOTO | KASLIM

Sebelum air Kali Cikarang ini tercemari oleh limbah cair pabrik, penghasilan para petani mencapai enam atau tujuh ton per hektar.

Judi Sambung Ayam.

Judi Sambung Ayam Di Hari Raya Kurban Bekasi, Trans - Judi sabung ayam di daerah Kabupaten Bekasi semakin marak, bahkan sudah meresahkan masyarakat. Judi yang sudah pernah digerebek aparat kepolisian (Babinsa) ini malah asyik-asyik saja melakukan aktivitasnya di saat masyarakat berduyun-duyun ke mesjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dari pantauan Koran Transaksi, di Kecamatan Sukakarya ada lampak-nya, dan kini di Kecamatan Tambelang ada juga lampak-nya, tepatnya berada di Kampung Gubuk RT 01/02, Desa Suka Bakti. “Sebenarnya warga Kampung Wates RT 01/01, dan warga Kampung Gubuk RT 01/02 Desa Suka Bakti, sudah merasa resah. Apalagi judi sambung ayam digelar pas pada lebaran kurban atau Hari Raya Idul Adha,” ungkap seorang warga Kampung Gubuk Rt 01/02. Dia mengatakan, meskipun merasa resah dan keberatan, warga tidak berani dan takut mempermasalahkannya. “Warga tidak bisa berbuat apa apa, sebab yang yang membuka lampak sambung ayam itu adalah oknum kadus di Desa Sukabakti sendiri,” tuturnya. Lampak itu, lanjut warga tersebut, berdiri sejak enam bulan yang lalu. “Pertama tempatnya di tempat mertuanya, Bapak Rinan. Karena di tempat mertuanya tidak ngasih uang kebersihan kepada yang mempunyai tempat, diusir lalu pindahnya ke Kampung Wates RT01/01, dekat rumah oknum Kadus Karna,”ujarnya. Judi sabung ayam digelar seolah tidak ada larangan. “Di bulan puasa lampak selalu dibuka. Karena diketahui Babinsa, lampak itu digerebek dan bubar. Kini buka lagi pas pada orang Muslim melaksanakan sholat Idul Adha,” ujarnya kesal. Ketika ditemui Koran Transaksi, Rinan mengatakan dirinya tidak tahu soal sabung ayam itu. “Saya lagi nimbang padi. Yang membuka lampak itu adalah kadus . ‘Uang airnya’ oknum kadus yang ngambil. Sabung ayam tiga kali turun setiap hari,” ujarnya. Rinan menambahkan, yang membawa ayam bukan orang setempat. “Bukan orang sini. Enjoran ada yang datang dari Cikarang, Lemah Abang, Sukajadi. Pokoknya enjoran bukan orang sini,” kata Rinan. | Kaslim

DPRD Akui Banyak Mark Up Anggaran Jakarta, Trans – PRD DKI Jakarta mengakui banyak anggaran untuk program kerja Pemprov DKI Jakarta yang membengkak. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, yang membawahi bidang anggaran, Cinta Mega mengakui banyaknya terjadi pembengkakan atau mark up anggaran. Ia pun menyarankan agar ada efisiensi dalam perumusan anggaran. “Iya, memang banyak mark up harga,” kata Cinta, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (18/10). Tetapi Cinta menyangkal jika pihak DPRD DKI melakukan permainan anggaran dengan memunculkan kembali pos-pos anggaran yang telah dihapuskan. Karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menambah programprogram baru di dalam pos anggaran APBD. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, DPRD melalui hak budgeting hanya berwenang menyetujui dan mengevaluasi program-program yang akan dijalankan atau dihapuskan. “Programprogram dinas yang sudah tidak realistis dijalankan ya perlu dihapus, dan diganti dengan program prioritas lain yang lebih relevan,” ujarnya. Cinta menambahkan, jika ada penghapusan pos anggaran maka hendaknya disertai dengan pengalihan pos anggaran lainnya, untuk menjaga tingkat serapan anggaran. “Sehingga tidak terjadi Silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) yang tinggi,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecolongan dalam pengawasan APBD 2013. Sebab, sebagian anggaran yang semula telah dihapus karena dianggap tidak perlu, ternyata kini mendadak muncul kembali. | Firman K

Bekasi, Trans - Para petani di wilayah utara Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Sukatani, Sukakarya, Sukawangi, dan Kecamatan Cabang Bungin, kecewa kepada Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pemkab Bekasi selama ini dinilai tidak bisa tidak becus mengatasi Kali Cikarang yang terus dicemari limbah pabrik, sehingga para petani mengalami gagal panen padi dari sawahnya. “Kali Cikarang yang panja-

FOTO | FAUZI

Tanaman padi gagal panen.

ngnya sampai ke Kecamatan Mura Gembong dicemari oleh limbah pabrik,” ujar para petani kepada Koran Transaksi, di Kampung Gempol Paying, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.

Menurut para petani, gagalnya panen yang mereka alami baru-baru ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena hama sunded yang menyerang secara tiba tiba dari bawah pohon padi

atau akar. Setelah itu menyerang batang padi yang sedang berbuah. Sedangkan faktor kedua sebagai penyebab gagal panen dari air sungai yang mengaliri per-

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

FOTO | IST

Sidak PTSP Di Jakarta Timur, Jokowi Marah Besar Jakarta, Trans - Pelaksanaan goundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan lima pasar rakyat diundur. Awalnya, groundbreaking akan dilakukan pada 13 Oktober, namun diundur hingga akhir Oktober. Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis mengatakan, groundbreaking lima pasar rakyat diundur lantaran adanya kendala teknis. Terlebih untuk membangun pasar rakyat tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni membangun tempat penampungan sementara (TPS), memindahkan pedagang ke TPS, kemudian merobohkan bangunan lama. “Paling tidak akhir bulan ini bisa

dimulai. Kendalanya memang teknis karena banyak tahapan yang harus dilalui. Sehingga rencana pelatakan batu pertama lima pasar rakyat ini diundur,” kata Djangga, Minggu (20/10). Ia menyebutkan baru dua pasar saja yang pedagangnya dipindah ke TPS, yakni Pasar Manggis dan Pasar Kebon Bawang. Sementara untuk Pasar Pesanggrahan, Pasar Kampung Duri, Pasar Nangka, dan Pasar Bungur, masih dalam proses pembuatan TPS dan pemindahan pedagang. “Baru sebagian saja yang siap dan sudah pindah ke penampungan. Sementara lainnya masih dalam proses,” ujarnya. Kendati demikian, Djangga mengklaim bahwa semua pedagang

setuju untuk dipindahkan. Terlebih setelah pasar selesai dibangun, padagang tidak akan dipungut biaya bangunan. Melainkan hanya membayar biaya operasional saja, yakni untuk listrik, kebersihan, dan keamanan. Rencananya peletakan batu pertama akan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Anggaran untuk revitalisasi kelima pasar tersebut mencapai Rp 50 miliar. Setelah pembangunan rampung pedagang eksisting akan diprioritaskan mendapatkan kios baru. Kemudian pedagang kaki lima (PKL) disekitar pasar juga akan diakomodir masuk ke dalam pasar. | Her

Pasar Malam Gairahkan Ekonomi Pedagang Kecil Jakarta, Trans - Night market atau pasar malam untuk pedagang Kaki-5 yang digelar Pemprov DKI Jakarta di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan dan penggalan Jalan Agus Salim, dinilai sukses. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), mengatakan kegiatan tersebut mampu menggulirkan perekonomian pedagang kecil. “Mereka memang harus diberi kesempatan sehingga berdaya,” katanya. Menurut Ahok, meski hanya sekali dalam seminggu namun efektif. “Kita berharap, selanjutnya

mereka bisa mengatur waktu dan tidak berjualan lagi di badan jalan atau trotoar. Jadi ini kita kembangkan ke seluruh pelosok Jakarta. Akan di adakan di tiap wilayah bisa saja sampai tingkat RW. Ia yakin, warga Jakarta mendukung kegiatan tersebut. Selain untuk memperluas kesempatan bagi pedagang kecil, juga menjadi tujuan warga untuk menikmati hari libur. “Warga bisa mengajak keluarganya.” Seperti diketahui, sejak tiga pekan lalu, pasar malam diadakan tiap Sabtu malam di kawasan Monas. Kegiatan tersebut mendapat duku-

ngan penuh warga dan pedagang. Ribuan pengunjung memadati kawasan Monas. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) DKI Jakarta, Hary A, menyambut baik upaya pemberdayaan pedagang kecil. “Kita lihat, banyak sarana umum dijadikan arena berjualan. Ke depan, lambat laun akan berkurang.” Kesempatan tersebut sangat ditunggu pedagang kecil. “Kalau diatur seperti ini tentu pedagang akan menurut dan tidak lagi berjualan di badan jalan,” pungkasnya. | Syaki C

sawahan yang ada di lima wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Sukatani sampai dengan Kecamatan Muara Gembong. Sebelum air Kali Cikarang ini tercemari oleh limbah cair pabrik, penghasilan para petani mencapai enam atau tujuh ton per hektar. Kini setelah tercemari limbah cair pabrik menurun drastis, hanya tiga ton perhektar. “Saya sebagai petani sangat kecewa kepada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, yang selama beberapa tahun ini dipimpin oleh dr. Neneng Hasanah Yasin. Tidak ada perubahan, tetap saja air Kali Cikarang ini dicemari oleh limbah pabrik,” ujar Ardani, salah seorang petani. Ardani berharap agar Bupati Bekasi dr. Neneng Hasanah Yasin dapat meperbaiki keadaan Kali Cikarang yang selalu dicemari dengan limbah cair pabrik, supaya jernih kembali. “Saya hanya menagih janji bupati sewaktu kampanye pada waktu Pilkada dulu,” ujarnya. | Kaslim

Rp 11,05 ,05 TTrriliun Untuk Bebaskan Lahan W aduk Ria Rio Waduk Jakarta, Trans - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,05 triliun untuk membebaskan lahan di Waduk Ria Rio, Pulo Mas, Jakarta Timur. Anggaran tersebut dialokasikan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. “Itu untuk beli tanah di Ria Rio, Rp 700 miliar dan Rp350 miliar. Saya enggak tahu luasannya tapi dihitung nanti. Entah di sana atau sekitarannya,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Jumat (18/10). Dikatakan Basuki, pembelian lahan tersebut bertujuan memperbanyak lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Sebab, harga tanah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. “Kalau beli tanah ya kita pikir konsep lahan. Setiap hari dan tahun akan naik, maka kita kuasai dulu lahannya, karena naik terus kan,” katanya. Setelah dikuasai lahan tersebut, lanjut Basuki, pihaknya memiliki hak untuk membangun apa saja seperti membangun ruang terbuka hijau (RTH) atau untuk pedagang kaki lima (PKL). “Bicara properti ya bicara kuasai lahan. Kalau kita mau bangun RTH, lahan buat PKL, ya harus kita kuasai lahan dulu,” tandas Bupati Belitung Timur ini. | Her

Omprengan Ganggu Kelancar an Lalulint as elancaran Lalulintas Di TTanah anah Abang Jakarta, Trans - Arus lalulintas di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, relatif jauh lebih lancar setelah adanya pemindahan pedagang Kaki-5 ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, kelancaran itu kini sedikit terganggung dengan adanya omprengan yang ngetem menunggu penumpang di beberapa titik lokasi. “Siang hari saja, omprengan itu tetap mangkal. Jadi, sempat mengganggu kelancaran lalulintas,”jelas Camat Tanah Abang Hidayatullah. Ia mengatakan, beberapa kawasan jalan di seputar Tanah Abang tetap dijaga oleh Satpol PP, petugas Kepolisian dan Sudin Perhubungan Darat, selama seminggu penuh. “Namun, untuk tenaga dari petugas Sudin Perhubungan Darat terasa masih kurang, terutama untuk menertibkan omprengan tersebut,” ujarnya. Beberapa titik lokasi yang biasa menjadi tempat pangkalan omprengan, diantaranya Jembatan Tinggi, dan di dekat lokasi pasar. Omprengan itu ngetem untuk menunggu penumpang, yang membuat arus lalulintas jadi agak tersendat. Camat berharap, jajaran Sudin Perhubungan Darat mau menambah jumlah anggotanya di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang, agar arus lalulintas bisa lebih lancar lagi, tidak terganggu oleh omprengan yang mangkal. “Saya mohon adanya penambahan petugas Sudin Perhubungan Darat, guna menghalau atau menertibkan omprengan, agar lalulintas jadi lebih lancar lagi,” ujar Camat. | Syaki C


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Akibat Semakin Maraknya Bangunan Bermasalah

Aparat P2B Kecamatan Tanjung Priuk Dilaporkan Ke Gubernur Jakarta, Trans - Untuk mengawasi dan mengantisipasi kinerja aparat pemerintahan daerah, sangat diperlukan monitoring (pengawasan) langsung baik dari kalangan wartawan, maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuannya agar kinerja aparat tersebut sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi). Namun, pengawasan yang dilakukan terkadang dianggap sebagai momok yang

menakutkan. Lihat saja, akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kecamatan Tanjung Priuk, banyak bangunan bermasalah yang berdiri dengan megahnya. Ibaratnya, bangunan bermasalah semakin tumbuh subur disiram air hujan. Salah satu contoh, bangunan bermasalah milik PT Oyama yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso

No.76, Jakarta Utara. Bangunan ini diduga keras tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB). Selain itu, ada bangunan rumah tinggal yang beralamat di Jalan Agung Utara, yang juga dinilai terjadi pelanggaran izin. Dalam papan plang, bangunan tersebut hanya bisa dibangun setinggi 2 lapis (tingkat). Namun, berdasarkan fak-

ta di lapangan, bangunan tersebut malah dibangun setinggi 3 lapis (tingkat).Tidak tanggung-tanggung, bangunan tersebut malah dibangun sebanyak 10 unit. Masih ada lagi bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Agung Pratama, jalan Agung Barat V dan di Jalan Agung Permai, yang juga disinyalir telah terjadi pelanggaran izin. Namun, aparat Pengawasan dan Penertiban Bangunan

(P2B) Kecamatan Tanjung Priuk terkesan ‘cuek bebek’. Sekretaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (Deras), Parlaungan Siahaan mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali menanyakan permasalahan tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun, dari jawaban yang diberikan, pihak Pengawasan dan Penertiban

Dulu Distimewakan, Kini Diprotes Warga

Bekasi, Trans - Kini keberadaan PT Loam Jaya Abadi (PT LJA) yang mengolah limbah beracun di wilayah Mustikasari, Kota Bekasi, mendapat [protes keras dari warga. Padahal, perusahaan ini terkesan diistimewakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, meskipun berada di tengah-tengah pemukiman warga yang tergolong padat. Adalah ibu-ibu rumah tangga dari RT 01 RW 05 Mustikasari yang melakukan protes keras atas pembuangan limbah beracun, Kamis (10/10) lalu. Para kaum hawa ini tanpa tedeng aling-aling langsung menuduh pihak PT LJA yang membuang limbah beracun tersebut di lingkungan mereka. Sebagai bentuk protes, mereka membuat portal masuk menuju lokasi pembuangan limbah beracun, yang diduga dari PT LJA milik H Zaini tersebut. Para ibu-ibu itu yakin bahwa limbah itu memang berasal dari PT LJA, karena yang membuang limbah itu adalah seseorang yang diketahui bernama Jupri sebagai karyawan PT LJA. Namun, H. Zaini yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyangkal bahwa limbah di RT 01 RW 05 Mustkasari itu sebagai limbah dari perusahaan miliknya. Terkait orang yang bernama Jupri, menurut H Zaini, bukanlah karyawan PT LJA. “PT Logam Jaya Abadi tidak mempunyai karyawan yang bernama Jupri. Jupri juga seorang pengusaha yang kebetulan berkantor di sebelah ruko saya,” ungkap H Zaini seraya mengucapkan berterima kasih atas konfirmasi yang dilakukan Koran Transaksi. “Ini sebagai bahan informasi baru,” imbuhnya. Lucunya, Masri selaku kepala seksi yang membidangi limbah beracun di Pemkot Bekasi ketika diminta tanggapannya atas permasalahan tersebut, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui masalah tersebut. “Kami hanya mengawasi sekitar perusahan, itu saja. Saya bekerja menunggu perintah dari pimpinan,” jawabnya singkat. Terkesan Diistimewakan Pemerintah Kota Bekasi meGerobak yang disumbangkan Kemendag untuk PKL di Bogor

FOTO | IST

beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif yaitu merusak benda yang melekat padanya. Karakteristik lainnya terutama masalah berukuran mikro, dinamis, berdampak luas (penyebarannya) dan berdampak jangka panjang (antar generasi). Bekasi Kota-Sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerima kunjungan dari 26 BPLH tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Salah satu tujuan kunjungan kerja mereka adalah PT Logam Jaya Abadi yang terletak di wilayah Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya.

FOTO | IST

Rombongan BPLH Se-Jawa Barat saat mengunjungi PT Logam Jaya Abadi, di Mustikasari, Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.

mang terkesan mengistimekawan PT LJA terkait Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031. Dalam perda disebutkan bahwa kegiatan PT LJA yang berlokasi di Kelurahan Mustikasari merupakan kegiatan “industri tidak mengganggu”. Padahal, PT LJA merupakan pabrikan pengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal itu terungkap tahun lalu (14 Mei 2012) dalam Rapat Komisi Tim Penilai AMDAL Pusat RKLRPL Tambahan Dokumen Pengolahan Limbah B3 sebagai Alternatif Material (AM) dan Alternatif Bahan Bakar (AF) oleh PT Logam Jaya Abadi Plant 2 Bekasi, di Kantor Gedung A Lantai 3, Kementerian Lingkungan Hidup. Ketika itu, sebenarnya sorotan tajam diungkapkan oleh pakar lingkungan hidup, Dr. Dody Prayogo. “Dalam aturan seharusnya PT LJA berdiri minimal berjarak 300 meter dari pemukiman penduduk, terutama menyangkut wilayah tempat ibadah, pendidikan, pasar, rumah sakit maupun puskesmas,” tegasnya. Kenyataannya PT LJA berdiri di tengah-tengah pemukiman padat yang bukan merupakan kawasan industri, bahkan berdampingan dengan rumah warga. “Harusnya konsultan dan pemrakarsa harus menyampaikan dokumen dengan jujur,” sindir Dody saat itu. Pihak Bappeda Kota Bekasi ternyata menyanggah hal itu. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, kawasan bagian selatan Mustkajaya-Bantargebang dipastikan akan diproyeksikan sebagai kawasan industri, sehingga tidak ada masalah dengan kegiatan PT LJA. “Cuma kita berharap PT LJA meningkat-

kan RTH dalam kawasan minimal 10-15% dari luas areal yang ada. Dalam dokumen baru tercantum 6,5%,” kata Ibu Tina dari Bappeda Kota Bekasi. Mungkinkah industri pengolahan limbah B3 yang dikepung pemukiman warga tidak dianggap mengganggu? Bisakah dikatakan bahwa dalam peta dokumen ada samar-samar lokasi yang rencananya akan dibangun IPLB3 persis di belakang PT LJA, sebagai akal-akalan? “Sejauh ini istilah IPLB3 tidak ada di kamus lingkungan hidup. Tolong Pemerintah Kota Bekasi dan Jawa Barat menyikapi hal

daraan pengangkut yang dilewati adalah kelas 3, sementara beban truk pengangkut limbah B3 mencapai antara 13-19 ton per truk. Selain itu, belum ada SOP soal mengatasi kekawatiran warga atas dampak sosial dari pengolahan limbah B3. “Jangan sampai jika warga protes dan takut, malah dianggap melanggar kantibmas sehingga warga malah berhadapan dengan polisi. Padahal yang bermasalahkan bukan warga, melainkan pemrakarsa sendiri, PT LJA,” kata Dody lagi. Limbah B3 Sangat Berbahaya

Lokasi limbah B3 RT 01 RW 05, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi

FOTO | BONGGAR

tersebut dengan bijak,” kata Arif Sekretaris Komisi Tim Penilai AMDAL Pusat. Banyak dokumen yang disampaikan pemrakarsa PT LJA dan konsultannya yang dianggap tidak masuk akal oleh Tim Penilai AMDAL Pusat. Mulai dari kapasitas listrik lewat PLN 1000 kva, sementara genset yang dimiliki kapasitasnya di bawah 10%. Kemudian jarak antara pabrik dan warga kurang dari 300 meter, bahkan berdampingan terutama warga di sekitar RT 01, 02, 03 RW 03 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada lagi yang unik pengambilan air tanah yang berlebihan, ken-

Masyarakat sekitar terdampak seharusnya wajib mengetahui kegiatan dan PT LJA harus membangun komunikasi lebih intensif terhadap warga. Karena yang lebih penting adalah gangguan lingkungan dan mengelola rasa khawatir masyarakat merupakan hal penting, mengingat, PT LJA merupakan pabrik pengelola limbah B3 serta berlokasi di sekitar permukiman penduduk. Sosialisasi terutama menyangkut karakteristik menyeluruh terhadap warga berdampak harus diinformasikan secara jelas, bahwa limbah B3 itu memiliki karakteristik yang mudah terbakar, mudah meledak, bersifat reaktif,

| Aston

Pemkab Bogor Janjikan Bongkar Pak sa 239 V illa aksa Villa

Soal Limbah Beracun PT Logam Jaya Abadi

Jupri sebagai karyawan PT Logam Jaya Abadi dituding membuang limbah beracun di lingkungan warga. H. Zaini selaku pemilik perusahaan menyangkal.

Bangunan (P2B) Kecamatan Tanjung Priuk seolah-olah tidak mau tahu. Oleh karena itu, pihaknya berniat untuk melaporkan permasalahan tersebut ke tingkat Gubernur DKI Jakarta. Di lain pihak, Kasudin Pengawasan dan Penertiban (P2B) Jakarta Utara, Bambang Sujimanto, belum bisa dimintai keterangannya. Ucapnya kepada Trans.

Tempat Studi Banding Terlepas dari masalah itu, sebagai bukti keseriusan penerapan regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemkot Bekasi pernah menerima kunjungan dari 26 BPLH tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Salah satu tujuan kunjungan kerja mereka adalah PT Logam Jaya Abadi yang terletak di wilayah Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya. Kedatangan rombongan yang melakukan studi banding itu disambut H Dadang Hidayat, M.Si, yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPLH Kota Bekasi. Rombongan juga diterima Direktur Utama PT Logam Jaya Abadi, H Zaini Sidi dan pihak manajemen perusahaan pengolah limbah B3 tersebut. Selain melakukan kunjungan ke areal pabrik, rombongan juga mendapatkan pemaparan mengenai sistem pengolahan limbah B3 yang dilakukan PT Logam Jaya Abadi. Kegiatan dialog interaktif itu dimanfaatkan oleh peserta dengan beberapa pertanyaan secara antusias. Dalam keterangannya, Dadang menyampaikan sambutan positifnya terhadap kunjungan kerja yang dipimpin oleh pihak BPLH Provinsi Jabar itu. “Kunjungan mereka sebagai bukti bahwa Pemkot Bekasi telah serius menangani permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup,” ungkapnya. Dadang berharap hasil kunjungan tersebut memberikan pencerahan kepada pemerintah daerah lainnya dalam melakukan pengelolaan lingkungan. “Apa yang mereka dapatkan bisa langsung mereka terapkan di daerahnya masingmasing,” ulasnya. Sementara, ketua rombongan dari BPLH Jabar, Suharsono, menjelaskan kunjungan ini merupakan program kerja Pemprov Jabar untuk menerapkan system pengolahan limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kunjungan kerja kami selama 4 hari, tapi di Kota Bekasi ini hanya sehari saja, selanjutnya kita berkunjung ke daerah lain,” ungkapnya. | Bonggar/Ars

Bogor, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berjanji, akan membongkar paksa 239 dari 500 vila atau bangunan tanpa IMB alias ilegal yang berdiri di kawasan Puncak. Ratusan villa yang tanpa IMB ini berada di Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Menurut Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Dace Supriadi, ratusan villa ini dalam tahap prioritas prosedur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang ketertiban umum. “Ada yang sudah dilayangkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3. Ada juga yang siap dibongkar,” ujar Dace Kamis (17/10). Ada 239 vila tanpa ijin ini mulai dibongkar pada awal November hingga akhir Desember selesai. “Setelah SP 1 hingga 3 tidak diindahkan kita akan lakukan pemanggilan terhadap pemilik vila dan akan dilakukan pembongkaran,” katanya. Yoshua salah satu pemilik villa yang dirugikan dengan maraknya pelanggaran site plan pembangunan hotel di Cisarua keberatan atas akses jalannya ditutup. “Saya apresiasi niat baik Pemkab Bogor melalui Kasat Pol PP yang mencarikan solusi agar jalan menuju villanya kembali dibuka. Tapi sangat disayangkan pihak Hotel Grand Hill tidak memenuhi panggilan untuk bermusyawarah,” katanya. Rencana pembongkaran puluhan vila liar di kawasan Puncak, Bogor sebenarnya sudah didengungkan Pemkab Bogor sejak bulan Oktober 2012 lalu. Meski pendataan dan verifikasi kelengkapan kepemilikan vila liar sudah dikantongi, tapi saat itu kepastian pembongkarannya belum diketahui. “Pembongkaran vila liar itu pasti kami lakukan. Kapan waktunya? Masih kita godok bersama dengan dinas dan instansi terkait,” ujar Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Dace Supriadi. Menurutnya, pihanya sudah menyiapkan berbagai langkah sehingga kalau pembokaran dilaksanakan tidak menimbulkan efek apapun di kemudian hari. “Saat ini tinggal tunggu hasil survey,” tambahnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Yani Hasan mengakui sudah berkoordiansi dengan Satpol PP. “Intinya Satpol PP siap melakukan eksekusi dan kami juga sudah menyiapkan vilavila liar mana saja yang harus dibongkar,” katanya. Dari data DTBP, Yani Hasan menyebutkan sekitar 140-an villa liar yang harus dibongkar. Kebanyakan villa liar ini tersebar di hutan lindung di kaki Gunung Pangrango, seperti di Desa Cipayung, Megamendung, Sukakarya, Kuta dan Sukagalih di Kecamatan Megamendung. Sisanya tersebar di Desa Tugu Utara, Selatan, Citeko, dan Desa Kopo di Kecamatan Cisarua. “Kali ini, jika pemiliknya mengajukan perizinan baik tanah maupun bangunannya akan kita tolaknya. Begitupula dengan Badan Pertanahan Nasional KabupatenBogor,” katanya. Sementara peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Ernan Rustiadi mengatakan, tidak semua pembongkaran vial liar di kawasan Puncak itu menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor. “Jika vila berada di kawasan perkebunan, misalnya itu tanggung jawab Perusahan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), begitu juga kalau di wilayah hutan,” katanya. Sebab itu, lanjutnya tidak bisa hanya mengandalkan Pemkab Bogor. Tapi harus ada kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait. “Selama ini saling lempar dan menyalahkan,” katanya. | Tim Trans

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bekasi : Geoffrey Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.

Kemendag Sumbang Gerobak Untuk PKL di Bogor Bogor, Trans - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyumbang gerobak untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) Binaan Pemerintah Kota Bogor. Gerobak tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kasubdit Pemasaran dan fasilitasi Usaha Kementerian Perdagangan Noviani Ristanti kepada Wakil Walikota Bogor Achmad Ru’yat.

Selanjutnya, gerobak itu diserahkan kepada perwakilan PKL Muhammad Nurhidayat yang sehari-harinya berjualan bubur di sekitar Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan.”Ada 30 gerobak yang kita serahkan untuk PKL di Kota Bogor,” kata Noviani Ristanti . Pemberian bantuan gerobak untuk para PKL itu merupakan program Kementerian Peruda-

Untuk tahun ini, seluruhnya ada 400 gerobak yang diberikan kepada PKL. Untuk PKL di Kota Bogor kebagian 30 gerobak

gangan tahun 2013.”Untuk tahun ini, seluruhnya ada 400 gerobak yang diberikan kepada PKL. Untuk PKL di Kota Bogor kebagian 30 gerobak,” kata Noviani. Ia mengatakan, pemberian gerobak itu dimaksudkan untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Tujuannya untuk merubah stigma Pedagang Kaki Lima menjadi Pedagang Kreatif tert-

ib, tertata rapi, bersih dan aman. Wakil Walikota Bogor Achmad Ru’yat mengatakan, PKL Kota Bogor yang mendapat bantuan Kementerian Perdagangan itu merupakan PKL binaan Pemerintah Kota Bogor. “Mereka adalah para PKL yang menempati zoning-zoning yang telah diatur oleh Pemkot Bogor,” kata Ru’yat. | Tim Trans


TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13 Jakarta, Trans - Di penghujung akhir tahun 2013 ini, PT Asuransi Central Asia (ACA) menggandeng dua saluran distribusi dalam upaya memperluas bisnis asuransi mikro, yang diharapkan dapat mendukung perluasan pasar asuransi mikro ACA pada masa mendatang. Dua saluran distribusi yang digandeng itu adalah Indomaret dan PT Pos Indonesia. Dengan Indomaret, ACA meluncurkan empat produk asuransi mikro elektronik, yaitu asuransi mikro demam berdarah, kecelakaan, kebakaran dan gempa bumi. Sedangkan dengan PT Pos Indonesia, ACA juga bekerjasama dalam penjualan voucer asuransi demam berdarah. “Kami berharap dengan kerja sama ini semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan langsung produkproduk asuransi mikro yang sesuai

NO.278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Penjualan Asuransi Mikro

ACA Gandeng Dua Saluran Distribusi dengan kebutuhan mereka dengan harga terjangkau,” ujar Presiden Direktur PT ACA Teddy Hailamsah, saat peluncuran produk asuransi mikro ACA, di Gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (17/10). Dalam peluncuran yang dilaksanakan di sela-sela peresmian Grand Design Asuransi Mikro Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, dilakukan penandatangan kerja sama antara Presiden Direktur PT ACA Teddy Hailamsah, Marcomm Sr Managet PT Indomarco Prismatama Gondo Sudjoni, dan Presiden Direktur PT Pos Indonesia Budi Setiawan. Pada kesempatan itu, Teddy mengatakan bahwa salah satu ken-

FOTO | SUR

Peluncuran produk asuransi mikro ACA, di Gedung SMESCO, Jakarta.

dala terbesar dalam memasarkan

asuransi mikro adalah bagaimana

mendistribusikannya kepada masyarakat. Menurutnya, perolehan premi asuransi mikro bisa dibilang kecil, untuk itu memang harus ada pilihan memotong biaya distribusi. “Kami berharap dengan kerja sama ini semakin memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan langsung produk-produk asuransi mikro yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga terjangkau,” kata Teddy. Teddy menyadari untuk melakukan penetrasi kepada target pasar asuransi mikro diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki akses yang luas untuk berinter-

aksi langsung dengan masyarakat. “Sebab itu, ACA menggandeng perusahaan-perusahaan di luar industri asuransi yang memiliki jaringan luas dan sudah dikenal target pasar untuk menyalurkan produk-produk asuransi mikro yang dibutuhkan masyarakat hingga ke pelosok Indonesia,” ujarnya. ACA sendiri sudah merintis asuransi mikro di Indonesia sejak 2009. ACA telah membuat beberapa produk asuransi mikro, yaitu Asuransi Demam Berdarah pada 2009, Asuransi Mikro Kebakaran pada 2012, dan Asuransi Mikro Gempa Bumi pada 2013. “Dukungan yang kuat dari pemerintah melalui proses sosialisasi asuransi mikro serta adanya MoU yang dibuat asuransi, pada akhirnya diharapkan akan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi,” ujarnya. | Suryati

Inalum Segera Beralih Ke Indonesia

Adv an V andr oid S5-E, dvan Vandr android Android Dual-core Plus TTV V Analog Jakarta, Trans - Generasi terbaru smartphone besutan Advan seri S5 kembali hadir menghiasi pasar ponsel tanah air. Dibanderol dengan harga berkisar Rp1,2 juta-an, Advan S5-E sudah tersedia di pasaran untuk diburu. Hadir dalam balutan layar berukuran 5 inchi dengan resolusi FWVGA (854x480p), S5-E membenamkan prosesor dualcore 1.3 GHz yang dipadukan dengan memory RAM sebesar 512 MB . Untuk media penyimpanan datanya, S5-E membenamkan memory internal sebesar 4 GB plus tambahan slot kartu microSD yang dapat dimaksimalkan hingga 32 GB. Untuk sistem operasi yang diusung, Advan S5-E dibekali dengan OS Android 4.2 Jelly Bean. Smartphone terbaru keluaran Advan ini juga telah mendukung fitur dual sim card dan mampu bekerja pada jaringan 3G, selain itu pada bagian belakangnya juga sudah terdapat kamera 5MP dan kamera VGA pada bagian depannya. Selain itu terdapat pula beragam aplikasi pendukung seperti wifi, bluetooth, maps, google play, GPS. Sebagaimana diketahui, sebelumnya telah hadir menghiasi pasaran Advan S5, S5-F dan S5-N, kini Advan menghadirkan smartphone kelas menengah dengan harga terjangkau bertajuk Advan S5-E. Spesifikasi Advan Vandroid S5-F: Jaringan: Quadband GSM/WCDMA 2100 MHz & Dual SIM; Layar: 5.0 inci, TFT Capacitive touchscreen FWVGA (854x480p); OS: Android 4.2Jelly Bean; Prosesor: Cortex A7 Dual Core 1.3 GHz; Memori internal: RAM 512 MB, Storage 4GB; Memori eksternal: microSD; Transfer data: HSDPA, EDGE, GPRS; Kamera utama: 5.0Mp, Video recorder; Kamera depan: VGA; Konektivitas: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, kabel data USB, audio jack 3.5mm; Browser: HTML; Fitur lain: Google Play Store, Gmail, YouTube, Hangout, Skype, GPS, Google Maps, audio/video player, radio FM, Calendar, calculator, alarm, clock, game; Baterai: Lithium 1550 mAh. | Suryati

Aktivis Lingkungan Serukan Boik ot Boiko Jakarta, Trans - Sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam lembaga People for The Ethical Treatments of Animals (PETA) mengajak para peminum kopi untuk berhenti mengonsumsi kopi luwak. Sebab, berdasarkan investigasi organisasi pemerhati hak-hak hewan ini, hampir seluruh kopi luwak yang diberi label hasil produksi luwak liar sebenarnya diproduksi dari luwak yang dipelihara di kandang. “Banyak perusahaan yang mengklaim menjual kopi luwak liar. Tetapi tidak ada yang bisa membuktikannya,” kata Wakil Presiden Operasi Internasional PETA Asia, Jason Barker dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10). Barker mengatakan, menurut informasi yang dikumpulkan investigator PETA, sangat tidak mungkin untuk memproduksi kopi luwak liar dalam jumlah besar. Dalam investigasi PETA ke delapan desa penghasil kopi luwak, PETA menemukan para penduduk desa memelihara luwak dalam kandang sempit dan kotor serta tidak layak. Luwak yang di alam liar memilih sendiri buah kopi yang matang, sekarang dipaksa mengonsumsi buah kopi secara berlebihan. Barker mengatakan, investigasi PETA membuktikan bahwa rata-rata seekor luwak dikandangkan sampai 3 tahun sebelum dilepaskan ke alam liar. Selama dalam kandang, Barker mengatakan luwak sering kali mengalami stres dan malnutrisi. “Salah satu produsen itu mengatakan banyak luwak yang tidak bisa bertahan setelah kembali ke alam liar,” kata Barker. Karena itu, PETA memastikan pelabelan kopi luwak liar untuk kopi luwak yang diproduksi dari luwak dalam kandang adalah penipuan. Padahal, kopi luwak liar dijual dengan harga sangat tinggi, mencapai 100 dollar AS (Rp 1,1 juta) per kilogram. “Kami sudah menyurati Kementerian Perdagangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap penipuan ini,” kata Barker. Sekadar diketahui perbedaan kopi luwak liar dengan penangkaran terletak pada proses pengambilan feses dan proses konsumsi luwak tersebut. Untuk kopi luwak liar, binatang luwak benar-benar memilih sendiri makanan nya di alam bebas. Luwak akan memilih makanan yang memang benar-benar lagi dibutuhkan oleh tubuhnya saat itu. Ketika luwak memilih biji kopi, luwak langsung memilih biji kopi terbaik langsung dari pohon kopi nya. Ketika luwak mengeluarkan feses yang berjatuhan ke tanah, biji kopi tersebut lah yang diambil oleh petani, kemudian di keringkan dan di sangrai menjadi roasted bean dan kemudian kita giling menjadi bubuk, sehingga menjadi kopi luwak liar siap seduh. Kopi luwak penangkaran tidak seperti itu, semua proses pemberian makanan dan pemberian biji kopi di lakukan oleh petani. Sebagai informasi saja, biji kopi ini untuk binatang luwak bukan sebagai makanan utamanya, tapi hanya lebih sebagai penambah nutrisi saja, bisa dibilang sebagai pencuci mulut bagi si luwak tersebut. | Fiq

Pemerintah akan melakukan rapat internal untuk membahas soal ketidaksepakatan nilai pembayaran PT Inalum. Jakarta, Trans - Menteri Koordinator Perekonomian Rajasa menegaskan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih sesuai dengan rencana. Inalum akan beralih ke tangan pemerintah Indonesia dari tangan investor Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA) mulai 1 November 2013. “Inalum sesuai rencana belum ada perubahan tanggal 1 November beralih ke Indonesia,” tegas Hatta usai rakor PT Inalum di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/10). Rakor kali ini dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Pada awal pertemuan Dahlan dan Chatib meninggalkan pertemuan karena harus mengikuti rapat dengan Wakil Presiden Boediono. Hatta menuturkan hingga kini proses negosiasi nilai aset PT Inalum memang belum menemukan kata sepakat dengan NAA. “Masih ada perbedaan besaran nilai yang mengacu nilai buku. Ini karena revaluasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengakui revaluasi,” sebutnya. Di tempat yang sama Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan pemerintah Indonesia akan mengikuti acuan BPKP untuk menebus sisa saham NAA di PT Inalum. “Ya pokoknya apa yang bisa kita

FOTO | IST

Kawasan industri peleburan alumunium PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara Kawasan industri peleburan alumunium PT Inalum di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

lakukan nanti dengan harga yang disepakati. Itu sepenuhnya melalui evaluasi dari BPKP. Jadi tidak lepas dari perhitungan atau hitungannya BPKP,” sebutnya. Hidayat menegaskan pemerintah akan melakukan rapat internal pemerintah membahas soal ketidaksepakatan nilai pembayaran PT Inalum. “Ini mencari kemungkinannya sehingga masih ada pertemuan sekali lagi. Apakah melalui arbitrase atau kita upayakan tidak melalui arbitrase jadi kemungkinan dua itu kita putuskan nanti,” katanya. Terkait pasca pengambilalihan, pemerintah belum menentukan siapa yang nantinya akan mengelola PT Inalum ketika beralih ke Indonesia. “De facto kan 100% kalau sudah punya pemerintah kan berarti BUMN. Nanti PP-nya mungkin keluar disepakati. Untuk praktisnya sambil menyelesaikan masalah pengambilalihan bisa saja usulnya di bawah Ke-

menkeu, dalam tempo 1 tahun misalnya lalu dikembalikan ke Kementerian BUMN,” jelasnya. Terkait PT Inalum ini, pemerintah pusat juga akan mengundang perwakilan pemerintah daerah Sumatera Utara agar dilibatkan karena PT Inalum berlokasi dan beroperasi di wilayah Sumut. “Setelah selesai semua, dengan asumsi kepemilikan clear, program tetap jalan, ekspor kita tetap dapat market. Saya dulu pernah diberitahu oleh DEN, bisa diconsider permintaan daerah,” ucapnya. Inalum adalah usaha patungan pemerintah Indonesia dengan Jepang. Proyek ini didukung aset dan infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik tenaga air dan pabrik peleburan aluminium berkapasitas 230-240 ribu ton pertahun. Pemerintah Indonesia memiliki 41,13% saham Inalum, sedangkan Jepang memiliki 58,87% saham yang dikelola konsorsium Nippon Asahan Aluminium

(NAA). Konsorsium NAA beranggotakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang 50% dan sisanya oleh 12 perusahaan swasta Jepang. Gunakan Pihak Ketiga Sebelumnya, Tim Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) berencana menggunakan pihak ketiga jika tidak ditemukan kesepakatan mengenai nilai aset antara Pemerintah RI dengan Jepang. “Tim pengambilalihan Inalum akan menggunakan pihak ketiga untuk mencari jalan keluar prihal berakhirnya Master Agreement Inalum 31 Oktober 2013. Akhir bulan ini kita akan bertemu dengan pihak Jepang untuk menentukan nilai buku atau aset yang masih belum sama,” kata Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI, Agus Tjahajana kepada wartawan di kantornya di Jakarta,

Selasa (20/8) lalu. Kalau pun tidak ditemukan kesamaan terkait nilai buku atau nilai aset Inalum lanjutnya, opsi untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk mencari jalan keluar yang terbaik mau tidak mau harus dilakukan. Yang pasti pihak ketiga tersebut disepakati oleh Indonesia dan Jepang. Yang utama, lanjut Agus, pemerintah Indonesia menyiapkan pengambilalihannya Inalum terlebih dahulu, dari pihak Jepang. “Jika sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi baru dibicarakan siapa yang akan mengelola industri penghasil alumunium tersebut. Apakah ke BUMN atau pihak swasta, dan itu menjadi kewenangan Menneg BUMN, Pak Dahlan Iskan,” pungkasnya. Menteri Perindustrian RI, MS. Hidayat mengatakan, pemerintah RI berharap agar nilai aset PT Inalum yang telah diaudit oleh BPKP, juga disetujui oleh Jepang. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk mengambil alih Inalum. Dana tersebut dialokasikan dalam APBN 2012 sebesar Rp 2 triliun dan senilai Rp 5 triliun pada APBN 2013. PT Inalum merupakan perusahaan yang membangun dan mengoperasikan proyek Asahan, terdiri atas pabrik peleburan alumunium atau smelter dengan kapasitas 225 ribu ton per tahun dan PLTA Asahan II dengan kapasitas 604 MegaVolt. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pada 1975 antara pemerintah Indonesia dengan Jepang, kontrak kerja sama pengelolaan Inalum akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Saat ini, kapasitas produksi PT Inalum sebesar 250 ton alumunium ingot per tahun dan sebanyak 60 persen diekspor ke Jepang serta 40 persen untuk kebutuhan dalam negeri. | Ars

Larangan Ekspor, Rugikan Antam Rp 3,3 Triliun Surabaya, Trans - PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dipastikan akan kehilangan aset pendapatan sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar Rp 3,3 triliun. Potensi kehilangan tersebut akibat, pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah material tambang serta raw material bahan tambang sesuai UU Minerba No. 4/2009 yang baru akan diberlakukan tahun 2014. “Kami minta ada kejelasan dan ketegasan dari pemerintah, kalau memang larangan ekspor itu benar-benar diberlakukan,” ujar Direktur Utama PT Antam Tbk Tato Miraza, Jumat (18/10). Tato mengatakan, selama ini, ekspor raw material tambang memberikan kontribusi sebesar 30 persen dari total revenue Antam. Jika larangan tersebut diberlakukan, akan berdampak pada hilangnya potensi pemasukan perusahaan. “Kami tetap berharap ada ketegasan dari pemerintah,” katanya. Terkait sisa defisit potential loss PT Antam menyebut, sedikitnya 150 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,65 triliun akan disumbangkan dari penjualan emas, termasuk dalam hal ini, trading batubara serta trading sponge iron hasil dari pabrik pengolahan Bijih Nikel JVC antara PT Antam dengan PT Krakatau

Steel. “Tapi emas masih menjadi penyumbang utama pendapatan kami selama ini,” ujarnya. Ia menyebut, pihaknya akan meningkatkan produksi emas dari 8 ton pertahun menjadi 10 ton per tahun. Selain itu, juga dilakukan trading batubara serta ekspansi untuk memperbesar ekspor dari 1 juta ton menjadi 2 juta ton pada tahun depan. “Ini merupakan langkah strategi yang harus segera ambil menyongsong kebijakan ekspor,” tuturnya saat bertemu di Surabaya. Tato juga mengungkapkan, langkah lainnya yang harus disesuaikan dengan larangan tersebut adalah trading sponge iron hasil produksi joint venture dengan Krakatau Steel sekitar 600 ribu ton. “Tradingnya ke sponge iron plant. Sedangkan, iron ore-nya, kita trading,” singkatnya. Sebelumnya, PT Antam Tbk sudah menyiapkan langkah strategis menuju pemberlakuan aturan larangan ekspor pada 2014. Larangan ekspor pada bahan mentah material tambang serta raw material bahan tambang dan mineral tersebut . “Kami akan optimalkan pabrik pengolahan dan pemurnian (Smelter) Chemical Grade Alumina (CGA) yang berlokasi di Tayan, Kalimantan Barat,” ujarnya.

Sesuai rencana, Smelter CGA pertama di Indonesia itu mulai dioperasikan pada Oktober 2013. Diharapkan, Smelter CGA bisa memroduksi tidak kurang 300 ribu ton CGA per tahun. Hanya, ia mengingatkan, tahun depan produksinya baru diperkirakan sekitar 60%-70% dari kapasitas yang terpasang. “Pada tahun pertama, Smelter CGA di Tayan ini bisa menghasilkan revenue sebanyak 150 juta dollar AS,” katanya. Sekadar diketahui, Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan, kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronike, emas, perak, bauksit dan batubara. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1968 melalui merjer beberapa perusahaan pertambangan nasional yang memproduksi komoditas tunggal. Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, pada tahun 1997, Antam menawarkan 35% sahamnya kepublik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. | Ml

FOTO | IST

Ribuan buruh melakukan aksi long march menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/10).

Buruh Diajak Ikut Duduk Di Dewan Pengupahan Jakarta, Trans - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengajak para buruh untuk ikut duduk di dewan pengupahan ketimbang harus turun ke jalan melakukan demo. Menurutnya, banyak hal yang dirugikan akibat demo tersebut. “Kalau lakukan tindakan di luar dewan pengupahan investor bisa takut, iklim investasi nanti dinilai tidak baik, tidak kondusif dan itu persaingan semakin ketat. Ini akan jadi ukuran bagi investor,” ungkap Hatta di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (17/ 10). Menurutnya semua pihak harus saling menjaga kestabilan iklim investasi. Sebab, itu adalah kepentingan nasional.

“Jadi saya inginkan dewan pengupahan bisa bekerja dengan baik. Duduk sama-sama di dewan pengupahan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kalau kita menjaga kepentingan nasional kita,” sebutnya. Hatta menyatakan pemerintah juga ingin menyesuaikan gaji para buruh. Sebab ada inflasi yang dapat menekan pendapatan buruh. Namun tetap itu harus dibahas oleh dewan pengupahan. “Kan sudah ada kriterianya upah itu, pertama produktivitas, kedua, didasarkan pada situasi perekonomian dan ketiga kehidupan layak. Kadang kala produktivitas tidak diperhatikan kasian juga industrinya,” pungkasnya. | Syaki C


HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SAMBUNGAN

Disdikpora Agam Adakan Kejuaraan Sepak Bola Antar SLTP Untuk mengembangkan dan membina sepakbola usia muda yang terarah, terpadu, berjenjang dan berkesinambungan

berjanji akan memberi reward kepada sekolah-sekolah yang berprestasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Sebab, dari kejuaraan ini akan lahir bibit-bibit persepakbolaan di Kabupaten Agam yang bisa membawa harum nama Kabupaten Agam. Sementara itu Kasi Peningkatan Manajemen dan Pembinaan Atlet Berprestasi Disdikpora Agam, Benny Sastra, S.Pd melaporkan tujuan diselenggarakannya Kejuaraan Sepakbola ini adalah untuk mengembangkan dan membina sepakbola

usia muda yang terarah, terpadu, berjenjang dan berkesinambungan serta menciptakan kompetisi yang bermutu di tingkat sekolah, agar mampu menghasilkan pemain usia muda yang berkualitas sebagai wahana penunjang prestasi. Benni menambahkan, peserta yang ikut sebanyak 23 SLTP se-Kabupaten Agam. Mereka memakai 2 lapangan yaitu Lapangan GOR Bukik Bunyian Lubuk Basung dan Lapang Sepak Bola Sungai Pua di Kecamatan Sunagi Pua. Dalam kejuaran ini dipere-

butkan Piala Bergilir Bupati Agam yang ke-3. Selain piala bergilir, pemenang akan mendapatkan hadiah, Hadiah Juara I mendapatkan Tabanas untuk pembinaan sebesar Rp.2 juta rupiah, Juara II Tabana sebesar Rp.1,5 juta rupiah dan juara III mendapatkan tabanas pembinaan sebesar Rp. 1 juta rupiah. Kejuaraan ini memakai sistem kompetisi, mainen pertama berhadapan SLTP 3 Matur berhadapan dengan SLTP 1 Lubuk Basung yang dimenangkan oleh SLTP 1 Lubuk Basung dengan skor 1 – 4. | Uci

Dinasti Politik Harus Dihentikan ........................

pati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, merupakan istri dari mantan Bupati Tana Toraja Juhanis Amping Situru. 7. M Natsir Ibrahim, Wakil Bupati Takalar, merupakan anak mantan Bupati Takalar Ibrahim Rewa. 8. Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Utara, merupakan ayah dari Wakil Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang. 9. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, Wakil Wali Kota Manado, Sulawesi Utara. Dia merupakan anak dari Menteri Perhubungan yang juga Gubernur Sulawesi Utara periode 1995-2000 EE Mangindaan. 10. Bachrum Harapan, Bupati Padang Lawas Utara, Sumatra Utara. Dia merupakan orang tua kandung dari Wali Kota Padang Sidempuan Andar Amin Harahap. 11. Zumi Zola Zulkifli, Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dia merupakan anak mantan Gubernur Jambi periode 1999-2004 Zulkifli Nurdin. 12. Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi. Dia merupakan mertua Wakil Bupati Muaro Jambi Kemas Muhammad. 13. Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi. Dia merupakan menantu mantan Bupati Bekasi Saleh Manaf. 14. Anna Sophanah, Bupati Indramayu. Dia merupakan istri mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance. 15. Ati Suhari, Wali Kota Cimahi. Dia merupakan istri mantan Wali Kota Cimahi Itoc Tochija.

16. Dadang Naser, Bupati Bandung, merupakan menantu bupati periode sebelumnya, Obar Sobarna. 17. Widya Kandi Susanti, Bupati Kendal, Jawa Tengah. Dia merupakan mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro. 18. Sri Hartini, Wakil Bupati Klaten, Jawa Tengah. Dia merupakan istri mantan Bupati Klaten (alm) Haryanto. 19. Sri Suryawidati, Bupati Bantul, DI Yogyakarta. Dia merupakan istri mantan Bupati Bantul Idham Samawi. 20. Puput Tantriana, Bupati Probolinggo, Jawa Timur. Dia merupakan istri mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminudin. 21. Haryanti Sutrisno, Bupati Kediri, Jawa Timur. Dia merupakan mantan Bupati Kediri Sutrisno. 22. Mohammad Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan, Jawa Timur. Dia merupakan anak mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. 23. Ferry Zulkarnain, Bupati Bima, NTB, merupakan kakak dari Wakil Bupati Bima Syafrudin M Nur. 24. Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dia merupakan menantu Bupati Seruyan, Darwan Ali. 25. Rita Widyasari, Bupati Kutai Kertanegara. Dia merupakan anak mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hasan Rais. 26. Tuasikal Abua, Bupati Maluku Tengah. Dia juga merupakan kakak mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasika.

Menyelesaikan sengketa tanah adalah salah satu tugas utama yang harus dijalankannya. “Bapak Presiden meminta saya agar melaporkan hasilnya, yang diperintahkan itu dalam waktu satu bulan,” kata Hendarman, seraya berjanji akan akan mencari solusi terhadap permasalahan sertifikat ganda. Menurut dia, hal itu perlu penanganan yang serius karena terkait dengan aspek hukum.

Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan. Sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan. Artinya, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. “Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil dan merata, Di sisi lain, tanah juga harus dijaga kelestariannya. Sebagai Karunia Tuhan sekaligus sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk turut mengaturnya,” papar Syafriman. Sedangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasional Corruption Watch (DPD-NCW) C Herry SL, yang juga menghadiri penyerahan sertifikat tersebut, menyatakan bahwa kinerja jajaran BPN saat ini cukup membanggakan. Menurutnya, hal itu terjadi karena Kepala BPN-RI melakukan berbagai gebrakan, seperti pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia, upaya keras untuk menciptakan aparatur yang bersih dan mencegah korupsi, dan penerapan inovasi pelayanan pertanahan berbasis IT. “Saya melihat terobosanterobosan yang disebutkan Kepala BPN-RI benar-benar berjalan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, atau di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi,” ujar aktivis yang akrab disapa Cak Hery itu. | Her

Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Agam mengadakan Kejuaraan Sepak Bola antar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) se-Kabupaten Agam, yang dibuka langsung

Menurut Syaiful, proses tender akan bisa dilewati sebagai formalitas belaka, karena “semuanya sudah diatur”. Bahkan, sejak perencanaan suatu proyek sudah ditentukan perusahaan pemenangnya dari lingkar keluarga atau klien politik pejabat. “Dari semua itulah sang kepala daerah dan keluarganya “panen besar” sepanjang tahun,” ujarnya. Artinya, lanjut Syaiful, politik dinasti memiliki beberapa dampak negatif lain, selain penyelewengan APBD. Politik dinasti membuat birokrasi tidak akomodatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. Sementara demokrasi mensyaratkan birokrasi yang bersih dan melayani, selain juga efektif dan efisien. Persoalannya, memang tak dilarang dalam konstitusi untuk “memberuntungkan keluarganya”. Hal itu dianggap bagian dari hak asasi manusia. Inilah yang harus dibuatkan regulasinya, yang bisa dijadikan salah satu substansi materi dalam revisi UU Nomor 32/2004 yang kini masih dibahas di DPR. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa dinasti politik sebagai hak politik bagi setiap warga negara. “Setiap warga negara punya hak,” kata Gamawan dalam acara diskusi di Hotel Borobudur, Rabu (16/ 10) lalu. Akan tetapi, lanjut Gamawan, hal tersebut harus juga dipandang dari segi kepantasan dan etika jika satu keluarga menguasai suatu daerah. Ia mengungkapkan, di Indonesia

oleh Sekretaris Disdikpora Agam Drs.Isra, M.Pd, di Sadion Gelora Olah Raga (GOR) Bukik Bunyian Lubuk Basung, Rabu (9/10). Isra beharap agar dalam kejuaraan ini dijaga solidaritas, kekompakkan tim, dan penanamkan sikap sportifitas baik sesama tim maupun tidak. “Bentuklah sikap tersebut, dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, agar prestasi yang diraih dan dibanggakan dengan baik,” ujarnya. Isra atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,

ada sekitar 58 kasus dinasti politik di daerah-daerah. “Yang paling banyak di tingkatan kabupaten. Contoh kasusnya, seperti mertua digantikan menantu atau kepala daerah dan wakil kepala daerah dijabat oleh kakak beradik,” katanya. Gamawan mengatakan, pihaknya sedang mengajukan aturan terkait dengan kepala daerah dan keturunannya. Menurut dia, aturan tersebut akan membatasi keluarga dari pejabat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. “Nanti akan ada pembatasan,” katanya. Namun, aturan ini bukan dalam konteks melarang, tetapi lebih kepada membatasi. Menurut Gamawan, dalam aturan tersebut akan diatur bahwa keluarga petahana baru bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah setelah lima tahun kepala daerah petahana turun jabatan. “Jadi, ada jeda dulu antara petahana dan keluarganya,” kata dia. Akan tetapi, kata Gamawan, konsep aturan tersebut baru mengatur untuk satu posisi. “Misalnya, baru untuk anak yang menggantikan ayahnya menjadi bupati,” kata dia. Sedangkan untuk contoh kasus ibu menjadi gubernur, anak menjadi bupati dan menantu menjadi wali kota, kata Gamawan, pihaknya belum menemukan konsep aturannya. “Mungkin DPR bisa menyempurnakan aturan tersebut,” kata dia. Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menjerat adik

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, menyisakan kisah politik dinasti di negeri jawara itu. Namun, politik yang kental dengan nuansa nepotisme ini ternyata masih banyak dipraktikkan di banyak daerah di Indonesia. Peta Politik Dinasti di Indonesia 1. Sjachroedin ZP, Gubernur Lampung. Dia juga merupakan: » Ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. » Ayah dari Wakil Bupati Pring sewu Handiytya Narapati. 2. Atut Chosiyah, Gubernur Banten. Dia juga merupakan: » Kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. » Kakak tiri Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman. » Kakak ipar wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. » Anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heryani. 3. Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Dia juga merupakan anak mantan Bupati Tangerang Ismet Iskandar. 4. Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan. Dia juga merupakan kakak kandung Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. 5. Andi Idris Syukur, Bupati Barru, Sulawesi Selatan. Dia juga merupakan anak mantan Bupati Baru. 6. Adelheid Sosang, Wakil Bu-

Menk esr esiasi TTer er obosan BPN ............... Menkoo KKesr esraa Apr Apresiasi erobosan pat. Pameo itu harus dirubah, yang sulit harus dipermudah, dan yang mudah harus dipercepat,” katanya disambut riuh tepuk tangan ribuan masyarakat penerima sertifikat gratis. Agung pun mendukung harapan atau saran Hendarman yang meminta pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pengurusan sertifikat baik ditingkat desa/kelurahan/kecamatan hingga biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah Bidang (BPHTB). “Penyerahan sertifikat ini merupakan program sertifikasi tanah yang dibiayai pemerintah pusat, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya di BPN RI. Namun, ada biaya tingkat desa/kelurahan, dan BPHTB, yang masuk ke Pemda. Saya sepakat dengan usulan pak Hendarman agar Pemda menanggung biaya BPHTB bagi masyarakat tidak mampu,” tegasnya. Menurut Agung, dengan pembagian sertifikat gratis ini, selain ada nilai ekonomi, ada nilai sosial politik. Sebab, dapat menghindari terjadinya konflik sosial. “Saat saya menjabat Ketua DPR, 75 persen konflik sosial disebabkan kasus atau sengketa pertanahan. Sekarang ada prestasi dan semangat BPN RI, yang harus diturunkan ke BPN seluruh Indonesia,” kata Agung. Sedangkan Kepala BPN-RI Hendarman Supandji dalam pidatonya, mengatakan bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah yang diserahkan pada kesempatan tersebut berjumlah 132.260 bidang, yang merupakan hasil Program Strategis BPN-RI di Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Jumlah tersebut merupakan 90,90% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 145.497 bidang tanah. “Kita masih punya waktu kurang lebih dua bulan untuk menyelesaikan target 100 persen dua bulan sampai Desember,” ujarnya. Sebelumnya, penyerahan sertifikat untuk masyarakat kurang mampu juga telah dilaksanakan di berbagai daerah mulai dari Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Seribu, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Selatan, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sampai saat ini BPN-RI telah menyerahkan 648.064 sertifikat kepada masyarakat yang tidak mampu, petani, nelayan, usaha mikro dan kecil, transmigrasi dan lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. “Tahun ini kami telah menggratiskan sertifikat sebanyak 648.064 dari 928.695 yang ditargetkan,” ujar Hendarman. Lebih jauh Hendarman mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaan republik ini ada 80 juta lebih bidang tanah yang harus disertifikasi oleh BPN RI. Dari jumlah itu, baru sekitar 42 juta yang telah tersertifikasi sampai hari ini. “Sisanya yang harus dikerjakan BPN kurang lebih 42 juta,” ujarnya. Kekurangan untuk menyelesaikan sertifikasi 42 juta bidang tanah sisa tersebut tentu bakal memakan waktu lama. Pasalnya, menurut Hendarman, BPN hanya memiliki kemampuan melakukan sertifikasi 1,8 juta bidang tanah pertahun.

“Untuk mencapai seluruh indonesia ini perlu 20 tahun. Ini sangat terlalu lama. Harapan saya, 5 tahun bisa tercapai untuk sertifikasi NKRI,” jelasnya. Soal Sengketa Tanah Pada bagian lain, Hendarman mengatakan, terobosan-terobosan kebijakan dan pelayanan akan ditingkatkan agar sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cepat, tidak terjadi ketimpangan penguasaan tanah, dapat ditertibkannya tanah terlantar, tidak adanya tumpang tindih perijinan dan terjaminnya hak-hak atas tanah. Mengenai kasus sengketa lahan di Indonesia yang tinggi, tidaklah hanya diakibatkan konflik kepemilikan semata. Hendarman juga mengeluhkan kasus pertanahan banyak pula diakibatkan ketidakprofesionalan pegawai di BPN sendiri, terutama di kantor pertanahan wilayah. “BPN masih menemukan catatan kasus-kasus sengketa antara warga dengan perusahaan swasta maupun dengan BUMN. Dan itu (sengketa) sejak 1970-an,” ujar Hendarman, saat peringatan Hari Agraria Nasional, di Lapangan Kodam Brawijaya, Surabaya, Selasa (24/ 9) lalu. Perlu diketahui, ketika Hendarman Supandji dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala BPN, menggantikan Joyo Winoto, di komplek Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu, dia mengatakan akan fokus pada pemetaan dan penyelesaian berbagai masalah sengketa kepemilikan tanah. “Saya akan memetakan masalah sengketa-sengketa tanah dan menyelesaikannya,” kata Hendarman, setelah dilantik.

Tanah Sebagai Capital Asset Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Banten, Drs. H. Syafriman SH. M.Hum, yang hadir menghadiri penyerahan sertifikat itu, yang ditemui Koran Transaksi menyampaikan satu hal yang sangat penting, yakni tanah adalah capital asset, bukan sekedar social asset. “Harga tanah setelah disertifikatkan bisa meningkat, dan bisa dijadikan asset jaminan untuk meminjam uang ke bank. Program tanah, dari social asset menjadi capital asset, telah saya terapkan di waktu saya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok,” ujar Syafriman, usai Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Hasil Program Strategis BPN-RI tersebut. Syafriman yang telah sukses sebagai Kakanwil BPN di Provinsi Lampung, dan kini berkiprah sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, menjelaskan bahwa sebidang tanah sebelum bersertifikat harganya relatif murah, tapi apabila bidang tanah sudah bersertifikat harganya bisa meningkat, bahkan melambung tinggi. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset,” ujarnya lagi.

| SN

NO. 278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Uang Setoran Raskin Digondol Pencuri Merak, Trans - Uang setoran raskin senilai Rp25 juta yang disimpan di mobil Innova bernopol A 1489 VJ, raib digondol pencuri. Pencurian itu terjadi saat pengemudi kendaraan yakni Suhemi yang merupakan staf Kecamatan Pulomerak dan temannya bernama Mudakir meninggalkan kendaraan untuk melaksanaan salat Jumat. Informasi yang dihimpun, Suhemi rencananya akan menyetorkan uang hasil penjualan raskin tersebut ke bank. Namun karena ada keperluan ke Disperindag Kota Cilegon untuk mengurus salah satu berkas hingga siang, pihaknya kembali pulang ke rumah karena kondisi saat itu akan salat Jumat. Pihaknya pulang ke rumah untuk menyimpan uang tersebut. Rekan korban bernama Mudakir, ditemui di Mapolsek Merak mengatakan, dirinya hanya diminta untuk menemani Suhemi mengurus berkas dan menyetor uang tersebut. “Karena sudah siang akan menjalankan salat jumat, saya bersama teman saya berniat untuk pulang dulu, akan tetapi sesampai di Masjid Al Mujahirin Lingkungan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, sudah khotbah di masjid, kami salat Jumat dulu di situ,” terangnya. Kondisi saat itu, lanjutnya, uang tersimpan di dalam amplop di dalam tas. “Tanpa curiga kami turun dan salat Jumat. Usai salat saya kaget melihat kaca mobil bagian kanan belakang pecah, tas beserta uangnya sudah tidak ada. Saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pulomerak,” lanjutnya. Kanit Reskrim Polsek Pulomerak, Ipda Engkos Junaidi mengatakan, korban sudah dimintai keterangan. “Kejadiannya pada hari Jumat (18/10) sekitar 12.30 wib. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan kita, dan diduga dilakukan oleh dua orang lebih,” ungkap Engkos. Sementara itu, Suhemi setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian mengatakan, pihaknya tidak menyadari akan mendapat musibah ini. “Saya akan bertanggung jawab, saya akan mengganti uang tersebut agar tidak menghambat pendistribusian beras raskin,” ujarnya. | Yus

KPU Cilegon Tetapkan DPT Cilegon, Trans - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Kota Cilegon sebanyak 269.385 pemilih terdiri laki-laki 137.188 dan perempuan 132.197 orang. Jumlah DPT tersebut merupakan hasil perbaikan yang dilakukan KPU Kota Cilegon atas DPT sebelumnya. Ketua KPU Kota Cilegon, Fatullah Hasyim mengatakan, untuk kedua kalinya KPU mengadakan rapat pleno, dan menetapkan DPT. Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu DPT Kota Cilegon 270.251 pemilih, namun setelah ada instruksi dari KPU RI dan setelah ditelusuri ada beberapa yang dicoret. “Berkurangnya jumlah DPT karena banyak faktor, di antaranya adalah faktor urbanisasi,” ujarnya. Menurut dia, perubahan tersebut hasil dari penelusuran maupun investigasi dan perbaikan pada banyaknya data ganda yang dilakukan oleh Panwaslu. | Yus

BC Gag alkan UUpa pa Gagalkan payy a ............... Menurut Purwidi, penyelundupan shabu-shabu itu dilakukan sebanyak dua kali. Penyelundupan pertama dilakukan tanggal 30 September 2013 oleh seorang laki-laki berwarganegara Indonesia, dengan inisial MGR, 34 tahun. “MGR mendarat di Terminal 2E Bandara International Soekarno Hatta, dengan menggunakan pesawat GA-819 rute Kuala Lumpur - Jakarta - Surabaya. MGR membawa shabushabu sebanyak 1,662 kg di dalam dinding kardus yang dipakai untuk mengemas barang pribadi penumpang,” ungkapnya. Penyelundupan kedua dilakukan oleh tersangka MH, 31 tahun, yang tiba di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan pesawat Garuda Indonesia GA-821 dengan rute perjalanan Kuala Lumpur – Jakarta –Surabaya. MH yang juga WNI menyelundupkan narkotika golongan I dengan mencoba mengelabui petugas yang disembunyikan di dua kardusbaby walker. Pada koper tersebut terdapat satu buah lampu sorot. Namun berkat kesigapan Tim CTU shabushabu sebesar 5,716 gram tersebut berhasil dicegah. “Berdasarkan penelitian Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Bea dan Cukai kedua barang tersebut merupakan kristal bening dan positif narkotika dari jenis metamphetamine,” ujar Purwidi. Tersangka MGR telah diserahkan KPPBC Tipe Madya Soekarno Hattta ke Penyidik Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, sedangkan MH diserahkan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional BNN RI. Kedua tersangka merupakan Tenaga Kerja Indonesia-TKI. Karena itu, Kepala Humas BNN RI Sumirat Dwiyanto menghimbau agar para TKI yang berada di Negeri Jiran Malaysia untuk tidak mudah membawa barang titipan dari orang lain yang tidak dikenal. “TKI juga jangan menerima tawaran atau bujuk rayuan untuk membawa barang dari Malaysia yang tidak diketahui isinya,” pungkasnya. | SN

Ba embuat an ......... Bayy ar Bia Biayy a PPembuat embuatan Apabila ujicoba ini berhasil, maka Ditjen Imigrasi akan menerapkan hal serupa di kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Heriyanto mengatakan prosedur pembayaran di kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat berbeda. Untuk Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, usai pemohon menyerahkan seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan tanda terima. Tanda terima itu lantas dibawa saat melakukan pembayaran di bank. Setelah proses pembayaran selesai, bukti pembayaran harus diserahkan kembali ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya pemohon tinggal mengikuti proses foto dan wawancara. “Sedangkan untuk Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, uji coba pembayaran melalui Bank BNI dilakukan bersamaan dengan uji coba pelayanan paspor satu hari selesai (one day service),” kata Heriyanto. Di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, setelah dokumen permononan paspor dinyatakan lengkap dan diberikan tanda terima, maka harus segera dilakukan pembayaran di bank. Di hari itu juga, bukti pembayaran diserahkan kepada petugas di kantor Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan foto dan wawancara. Setelah proses itu selesai, di hari yang sama paspor bisa dibawa pulang pemohon. | Chandra/ES


NO. 278 ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Para finalis diharapkan bisa tampil maksimal dan mamukau dewan juri serta pemirsa dirumah saat malam Grand Final.

B

ukan hanya cantik, mereka juga memiliki talenta di atas rata-rata di bidang akting, modeling, dan presenting. Begitulah 20 gadis cantik dan berbakat yang berhak tampil dalam malam final Miss Celebrity 2013, 25 November mendatang, yang didapatkan dari tujuh kota audisi. Untuk pertama kalinya, 20 finalis itu

pun muncul di hadapan wartawan di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (17/10) malam. Di lokasi inilah mereka bakal menjalani masa karantina dan pembekalan jelang hari penentuan. Ke-20 finalis akan diasah oleh para mentor berpengalaman di bidangnya masing-masing. Di antaranya Mathias Muchus (Akting), Choky Sitohang (presenting), Johan Jafar ( koreografer),

Indra Azis (Vokal), Tika Bisono (psikolog), dan Nicoline Patricia (fotografer) “Kami berharap saat malam Grand Final, para finalis bisa tampil maksimal dan mamukau dewan juri serta pemirsa dirumah,” ujar Harsiwi Achmad, Direktur Program dan Produksi SCTV. Malam Grand Final Miss Celebrity 2013 akan digelar pada 25 Oktober 2013, disiarkan secara langsung oleh SCTV dari

8

Balai Sarbini Jakarta mulai pukul 21.00 WIB.Mengambil tema “A Broadway Dreams”, perhelatan tersebut akan dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama, seperti Syahrini, Afgan, Ungu, Sherina, Armada, dan Adipati Dolken. Malam puncak Miss Celebrity 2013 akan disiarkan langsung SCTV dari Balai Sarbini, Plasa Semanggi, Jakarta pada 25 Oktober 2013 mendatang. | Suryati

BUCEK DEPP

Jadi Pembasmi Pengedar Obat Terlarang

B

ucek Depp, pemain sinetron dan bintang film senior Indonesia, kini kembali bermain dalam film layar lebar bertajuk Napza Merry Go Round. Dalam film kelimanya di tahun ini, pemain film Cinta Brontodaurus tersebut berperan sebagai polisi pembasmi bandarbandar dan pengedar obat terlarang. “Film tentang Napza, napza itu narkotika Alkohol, Psikotropika dan zat aditif lainnya, sedangkan Merry Go Round itu karena narkoba itu seperti lingkaran setan,” tukas pria bernama asli Al Arthur Muchar tersebut. “Di sini saya berperan sebagai polisi yang memberantas narkoba,” imbuhnya. Dalam film yang mengusung tema tentang narkoba ini, BNN dan

anggota kepolisian pun terlibat dan mendukung proses pembuatannya. Mereka mengajarkan bagaimana sikap dan aturan sebagai seorang aparat dalam menegakkan hukum di negara ini. “Ada teman-teman dari kepolisian. Mereka mendukung, membantu, dan mengajarkan sikapsikapnya, memberitahu infoinfonya, karena memang ada kejadian yang diangkat dari kisah nyata,” papar pemain sinetron Keluargaku Saudaraku tersebut. Sinopsis ‘Dewo’ yang masih kuliah menjadi pecandu Narkoba dan dikeluarkan dari kampusnya di luar negeri. Adik-nya ‘Tasya’ juga jadi korban. Kemudian Orangtua mereka menutup-nutupi sejarah

Delon Luncurkan Album Rahasiaku

D

elon memperkenalkan album terbarunya berjudul “Rahasiaku”, dengan menawarkan 11 nomor cantik yang diramu secara apik. Dua nomor di antaranya adalah kolaborasi Delon dengan band Wali, dan sang istri Yeslin Wang. Namun untuk single

perdana di album ini, Delon memilih lagu “Ajari Aku Tuhan”, yang versi dangdutnya dinyanyikan Zaskia Gotik. Album “Rahasiaku” disebut Delon menjadi semacam pengungkapan kreativitas bermusiknya yang belum sempat terlahir di dua album terdahulu. Pada album ini, Delon menuliskan dua buah lagu

hitam anak-anaknya biar gak dianggap gagal dalam mendidik anak. Tasya yang pernah ditukar dengan sepaket narkoba oleh Dewo dan melihat sikap orangtuanya mulai frustasi. Tapi teman SMA Tasya, ‘Andika’ berhasil menyelamatkan-nya, dan mereka menjalin hubungan asmara. Cinta antara Tasya dan Andika terhambat karena kehancuran keluarga Tasya, apalagi Tasya harus bolak-balik masuk rehab. Akhirnya Tasya menikah dengan ‘Rama’ yang ternyata pecandu juga. Sedangkan Dewo juga belum pulih. Semua kejadian ini membuat mereka bisa membaca tipuan dan gejala sakit psikis dan psikologis para pecandu. | Suryati

yakni “Dunia Tanpamu” dan “Rahasiaku”. Hal istimewa lainnya yang hadir di album ini, tentu saja duet Delon dengan istrinya Yeslin Wang di nomor “Sejauh Apa Pun”, dan aransemen musik dari sang kakak, Daniel Thamrin, untuk lagu “Dunia Tanpamu” dan “Sejauh Apa Pun”. “Ini hal yang luar biasa spesial,” kata bintang film “Vina Bilang Cinta” itu. Sebenarnya, beberapa single di album ini sudah lebih dulu diperkenalkan Delon. “Negeri di Awan” (sebuah nomor lama milik Katon Bagaskara) dirilis Delon tahun 2010. Lagu ini pula yang membawa Delon meraih “Best Solo Male Vocal” (Penyanyi Pria Terbaik) dalam ajang Nagaswara Music Awards (NMA) 1 di tahun yang sama. Tiga lagu lainnya adalah “Hanya Dirimu” (ciptaan Merry LC), “Ku Kecewa” (remake dari lagu milik penyanyi Checyl), dan “Cari Jodoh” (duet dengan WALI yang masuk dalam album kompilasi KFC Cari Bintang). Dengan bantuan Ari Bias (arranger) dan Ryan Pono (eks Pasto) sebagai pengarah vokal, lagu-lagu tersebut kemudian disajikan Delon dengan konsep yang jauh lebih fresh. Ya, setelah kurang lebih 5 tahun tidak merilis album, album Delon dijual resmi di gerai-gerai Kentucky Fried Chicken (KFC) mulai 20 September 2013. “Rahasiaku” menjadi album ketiga yang dirilisnya selama 9 tahun terjun ke dunia musik profesional. Dua album terdahulu milik penyanyi yang bernama lengkap Delon Thamrin ini adalah “Bahagiaku” (2004), dan “Perasaanku” (2008). | Suryati


NO. 278 ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

KORAN TRANSAKSI

Mangga Dua merupakan sebuah kawasan yang secara ekonomi berperan begitu penting di siang hari, namun berubah menjadi satu ruang besar yang menganggur di malam hari.

M

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM : Rechan Nazar, Nofal, Ankela Bare Simamora, M. Fatahilah Jenar

angga Dua sebuah kawasan yang sangat sibuk dengan kegiatan ekonominya. Macet, bising, semrawut, berdesakdesakan, mikrolet yang ngetem di sepanjang jalan dan memutar arah seenaknya, teriakan pedagang, barang kodian, kendaraan yang simpang-siur, panas dan sebagainya. Separuh jalan ini dipenuhi oleh macam-macam pusat perbelanjaan grosir dan eceran, mulai dari Pasar Pagi Mangga Dua, ITC Mangga Dua, Harco Mangga Dua, Mangga Dua Mal 1, Dusit Mangga Dua, WTC Mangga Dua hingga Mangga Dua Square. Jika masih kurang, masih ada deretan ruko-ruko dan rukan-rukan lagi di antara pusatpusat perbelanjaan tersebut. Mengapa jumlah bangunan komersial di kawasan ini sebanyak

itu? Mungkin prinsipnya adalah semakin banyak penjual, akan semakin banyak pula pembelinya. Terbukti memang semua gedung perbelanjaan yang berderet-deret ini selalu dipenuhi pengunjung tiap harinya. Kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan Mangga Dua ini memang penting bagi kehidupan warga Jakarta. Ingat saat peristiwa kerusuhan Mei 1998? Saat itu tidak ada satu pun toko di kawasan ini, juga Glodok, yang berani buka. Hal ini berdampak langsung kepada perputaran ekonomi Kota Jakarta. Begitu melewati lobi, dan memasuki atrium ITC Mangga Dua, kita akan langsung diserang ribuan produk yang meraba-raba dan menarik-narik. Mulai dari alat pijat, sandal, karpet, tas, lensa kontak, kerudung, alat penyedot debu, sanggul, gajah-gajahan, hingga jagung manis dan lain-lain. Suara para Sales Promotion Girl (SPG) pun mulai memanggil dari arah kanan, kiri dan depan, bahkan mengejar dari belakang. Benda-benda yang ditawarkan bahkan bersuara! Berdecit, meraung, berdentum, dan bergetar. Yang menarik dari kawasan ini

Seafood Komplit Pada Jumat Malam

J

ika Anda termasuk pecinta makanan laut kelas berat, ada kabar gembira. Sebab, Le Grandeur, Mangga Dua, Jakarta Utara akan memanjakan Anda setiap Jumat malam di L’Avant, dengan Seafood Market. Sesuai dengan namanya yaitu pasar hidangan laut, makanan yang dihidangkan tentu saja adalah aneka hidangan laut segar baik lokal maupun impor. Sebut saja udang, cumi-cumi, lobster, aneka ikan seperti baronang, cod, sole, yellow tail (ikan ekor kuning), kakap, gindara dan masih banyak lagi. Belum termasuk santapan laut lain yakni aneka kerang seperti kerang bambu, kerang dara, kerang batik, oyster yang disaji secara segar di dalam wadah raksasa berbentuk kerang yang terbuat dari pahatan es batu. Tidak hanya ikan dan kerang saja, pilihan kepiting seperti kepiting telur dan kepiting soka juga tersedia melimpah masih banyak aneka hidangan laut lainnya. Keunikan dari Seafood Market adalah dari cara penyajiannya. Para tamu dapat langsung menunjuk ikan atau lobster segar yang tersaji dan meminta kepada juru masak untuk mengolahnya,

FOTO | IST

Suasana Seafood Market di L'Avant, Le Grandeur, Mangga Dua.

baik dibakar, digoreng, bahkan direbus sesuai selera tamu dengan pilihan saus tausi, saus padang, black pepper dan asam manis. Bagi yang ingin sajian sup, seafood segar yang tersaji juga dapat dinikmati dalam racikan aneka sup seafood, tom yam goong atau asam pedas. Sebagai penambah selera agar rasa makanan bias lebih menendang lidah, 10 macam sambal tersaji untuk dinikmati, seperti sambal sereh, sambel matah, sambal mangga, sambal korek, sambal belimbing, Chinese chilli oil dan lain sebagainya. Selain menu utama yang dapat

dipilih langsung, aneka panganan lain pun tersaji untuk melengkapi Seafood Market ini seperti sushi sashimi, salad bar, seafood pizza, juga nasi, kentang, jagung, mantau dan mie atau pasta. Untuk hidangan penutup jangan lewatkan homemade ice cream atau sorbet yang segar serta rendah lemak, kue-kue dan aneka pastry serta buah-buahan. Seafood Market di L’Avant, dapat dinikmati sepuasnya dengan Rp200.000 per orang. Sampai akhir Maret 2013, para tamu yang ingin menjajal Seafood market akan diberikan diskon sebanyak 15%. | Suryati/Rechan

9

SUASANA MATI MANGGA DUA DI MALAM HARI

adalah, berapa pun jumlah gedung pertokoan yang ada, dan seluas apa pun kawasan perbelanjaan ini, kita selalu bisa mencapai semua sudutnya. Karena kawasan ini terancang sebagai satu kompleks atau cluster, dimana tiap-tiap gedung terhubung satu sama lain dengan sebuah skywalk. Namun, menjelang sore hari, Mangga Dua tidak lagi sesibuk siangnya. Akan tetapi, terasa sekali rasa tergesa-gesa pada semua orang. Arus sirkulasi manusia mulai bergerak ke arah pintu exit. Di selasela itu, masih ada juga orang-orang yang menggunakan waktunya yang singkat untuk mencari dvd bajakan atau macam-macam aksesori rambut. Sementara itu, orang-orang lainnya yang masih asyik bertransaksi, terkesan panik dari raut wajahnya ketika mendengar suara rolling door mulai ditarik ke bawah. Memang waktu seakan berhenti berputar kala kita asyik berbelanja, khususnya jika kita memang membawa uang yang cukup untuk berbelanja. beberapa bahkan telihat menyesal karena belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan karena waktunya habis untuk melihat-lihat dan membeli barangbarang yang tidak mereka pikirkan sewaktu berangkat dari rumah. Malam Di Mangga Dua Lupakan segala gegap gempita Jalan Mangga Dua yang pikuk. Kawasan Mangga Dua bisa berubah menjadi ruang yang gelap. Empat lajur yang lengang, pagarpagar yang tergembok. Seperti sebuah kawasan mati. Dengan berakhirnya semua kesibukan dan kemeriahan pada tiap bangunan komersial di kawasan ini menjelang matahari terbenam, maka selesai pula kehidupan di Mangga Dua. Kegelapan dimulai dari Pasar

Pagi Mangga Dua (yang terletak di pertengahan Jl. Mangga Dua Raya) hingga Mangga Dua Square (yang terletak di ujung timur Jl. Mangga Dua Raya). Masih ada segelintir manusia berjalan di bawah lampu jalan yang temaram. Di sekelilingnya hanya kaca-kaca hitam yang samar dengan gelapnya malam. Mikrolet-mikrolet yang tadinya berkejar-kejaran untuk berebut penumpang pun raib entah kemana. Kini hanya ada segelintir yang melaju kencang di lajur cepat. Sementara mikrolet yang berhenti di pinggir jalan dalam keadaan kosong, dan hanya mau berjalan ketika penumpangnya agak penuh entah kapan. Jika pada siang hari kita wajib awas karena banyaknya pencopet yang siap menjambret dompet atau telepon genggam anda, maka pada malam hari Mangga Dua mempunyai ancaman yang berbeda. Sepinya jalan dan lampu yang redup menjadikan kawasan ini rawan penodongan. Mangga Dua juga menjadi kawasan rawan penjambretan dengan motor. Gambaran seperti ini sangat kontras dengan citra Mangga Dua yang selama ini jika dikunjungi pada siang hari. Rupanya suasana mati setelah waktu tutup bangunan komersial sangat massif terjadi di kawasan ini, tentu saja karena Mangga Dua adalah cluster komersial paling besar di Jakarta (cluster lainnya adalah Kawasan Blok M, Tanah Abang, Kelapa Gading, Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, dan yang masih dalam proses pembangunan adalah cluster yang melingkupi Mal Taman Anggrek dan Central Park atau Podomoro City). Dalam sekejab kita juga bisa melihat bagaimana sebuah kawasan yang secara ekonomi berperan

begitu penting di siang hari, kemudian berubah menjadi satu ruang besar yang menganggur di malam hari. Ironis sekali melihat gedung-gedung berukuran gigantis itu tiap malam hanya menjadi ruangruang gelap yang terperangkap di dalam kaca dan dinding, sementara Jakarta terus-menerus melahap kawasan periferinya untuk menyediakan hunian bagi warganya (meski terpaksa megubah KTP-nya). Akan tetapi hal semacam ini memang risiko sebuah kawasan pusat bisnis dan komersial yang sangat tergantung pada antusiasme pasar. Contohnya saja, saat ini, Amerika Serikat sedang mengalami gejala yang harus segera diantisipasi, yaitu jatuhnya masa kejayaan pusat perbelanjaan. Sejak krisis ekonomi 2008 sampai saat ini, kematian pusat perbelanjaan ritel semakin tinggi. Hal ini berisiko menimbulkan kota hantu seperti kota-kota industri di Eropa yang ‘tenggelam’ paska ‘jatuhnya’ industri berat. Pertokoan di Mangga Dua yang sudah mulai berdiri sejak awal tahun 1990-an memang terlihat masih bertahan kuat dengan banyaknya pengunjung dan tingginya transaksi. Begitu juga mal-mal di Jakarta yang selalu padat pada akhir pekan. Sebuah konsistensi terhadap konsumerisme yang hebat. Bayangan akan tumbangnya budaya ngemal pun masih jauh dari angan. Namun mungkinkah usia mal di Indonesia, atau Jakarta khususnya, berakhir seperti yang terjadi di Amerika? Jika pun mungkin, seharusnya kita tak perlu kaget lagi saat itu terjadi. Karena bagaimana wajahnya nanti, sebenarnya sudah dapat kita bayangkan dari sepi dan gelapnya cluster-cluster pusat perbelanjaan setelah jam tutup toko. | Suryati/Rechan


TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Ratusan Supir Angkot Datangi Kantor Dishub Kota Cilegon Cilegon, Trans - Ratusan supir angkot jurusan Anyer-Cilegon mendatangi Kantor Dishub Kota Cilegon. Kedatangan mereka untuk meminta Dishub Cilegon merazia mobil-mobil angkutan umum (angkot) yang trayeknya tidak jelas, namun masuk mengambil penumpang di wilayah trayek mereka. Salah satu supir angkot, Taufik mengatakan, segala macam kegiatan dan larangan terkait trayek seharusnya disesuaikan dengan peraturan, termasuk peraturan daerah (Perda). “Sudah dua bulan nasib kami

ini tidak menentu terkait soal trayek liar yang belum mendapatkan kejelasan. Sebanyak 600 armada pada trayek Anyar - Cilegon sudah melebihi kapasitas. Untuk itu kami meminta peremajaan ditahan dulu, dan meminta angkot yang bukan trayeknya untuk dirazia,”ujar Taufik. Senada dikatakan oleh Darmin, salah satu pengurus angkot Anyer, soal trayek harus segera dibuatkan perda, juga meminta agar dishub memberikan sanksi yang tegas kepada angkot diluar trayek AnyerCilegon. Darmin juga mengeluhkan

TPR yang ada di Samang Raya dan Kubang Sepat. Menurutnya penyetopan kendaraan disana sangat mengganggu. “Mohon segera dicarikan solusinya, kalau mau dibuatkan timbangan ya secepatnya,” ujar Darmin ditemui usai mendatangi kantor Dishub Cilegon pada Kamis (17/10) lalu. Sementara itu, Kadishub Cilegon, Dana Sujaksani menyikapi persoalan tersebut mengatakan, dirinya akan membuat pos pengawasan trayek. Pos tersebut akan dijaga oleh petugas dari Dishub dan Polres Ci-

legon. Menurut Dana, para sopir bisa melaporkan langsung kepada Pos tersebut apabila menemukan angkot lain yang bukan trayeknya yang masuk ke Cilegon. “Kami minta kerjasamanya dengan para sopir angkot, hal-hal lainnya akan kami koordinasikan dengan Dishub Provinsi, mudah-mudahan secepatnya terealisasi,” pungkas Dana. Pantauan dilapangan, ratusan supir angkot berkumpul di depan Kantor Dishub Cilegon. Setelah dialog dengan pihak kepolisian yang berjaga-jaga dalam aksi tersebut.

Akhirnya 10 perwakilan supir diterima oleh dishub untuk melakukan audiensi. Sementara itu, akibat aksi para pengemudi yang mentangi kantor Dishub Kota Cilegon, ratusan penumpang tujuan kawasan industri dan Anyer telantar di Simpang Tiga, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Bahkan di sepanjang jalan menuju Ciwandan terlihat penumpang menunggu (angkot). “Hari ini memang angkot mogok operasi karena pejabat Dishub tak tegas menindak angkot yang masuk Kota Ci-

legon, tetapi bukan trayeknya,”ujar salah seorang tukang ojeg sepeda motor yang mangkal di depan Bank Mandiri Cilegon. Jahnudin, seorang karyawan salah satu perusahaan yang berada di kawasan industri Ciwandan, mengaku menunggu angkot dari pukul 08.30, namun tidak ada satu pun angkot yang lewat di Jalan Raya Anyer-Cilegon. “Saya tidak tahu angkot Anyer mogok operasi pada hari ini. Pantesan tadi saya lihat banyak taksi yang melintas menuju Ciwandan,” ujarnya. | Yus

Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Kedelai

POLITIK

Ratusan Ketua Poktan Segera Diperiksa

MUI Lebak Buat “RUU Politik Dinasti“

Rangkasbitung, Trans - Wacana pembatasan keluarga dalam kiprah politik (politik dinasti) mencuat, menyusul terungkapnya dinasti politik Gubernur Banten, pasca tertangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Berbagai kalangan menyebutkan, dinasti politik merupakan upaya melegalkan korupsi melalui pengokohan jaringan politik keluarga. Menyikapi persoalan yang terus bergulir itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, meminta pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) pembatasan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah karena rawan praktek korupsi. Ketua MUI Kabupaten Lebak Bidang Fatwa, KH Baijuri, mengatakan selama ini banyak kasus-kasus politik kekeluargaan di tanah air terjadi sehingga dikhawatirkan akan melahirkan praktik kolusi dan nepotisme. “Politik dinasti akan melahirkan kekuasaan yang sesat dan membuat birokrasi tidak akomodatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. Sedangkan, demokrasi mensyaratkan birokrasi yang bersih dan melayani, selain juga efektif dan efisien. Apabila, bangunan politik dinasti semakin kuat tentu semakin terhambat proses demokratisasi di daerah-daerah,”ujar KH. Baijuri, beberapa waktu lalu. KH, Baijuri mengkhawatirkan, akibat adanya dinasti politik itu, sangat rentan pada penyelewangan APBD akibat demokrasi tersandera, dan jabatan strategis dilingkungan pemerintahan kemungkinan besar akan didominasi oleh keluarga, kerabat atau koleganya. “Karena alasan dan kekhawatiran itulah, kami meminta pemerintah dan DPR segera mengeluarkan RUU pembatasan politik dinasti guna mewujudkan pemerintahan yang bersih,”ujarnya. Diakuinya, dalam sistem demokrasi, dinasti politik adalah realitas yang kerap tak dapat terhindarkan, karena demokrasi sendiri tidak mengharamkan dinasti selama memenuhi dua syarat, yaitu posisi politik didapatkan melalui pilihan rakyat dan proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan fair. Namun pengaturan batasan politik dinasti itu hingga kini belum ada sehingga isteri, anak, dan menantu diperbolehkan menjadi kepala daerah tanpa kualifikasi atau memenuhi persyaratan. “Kita minta pemerintah dan DPR harus segera membatasi politik kekeluargaan. Jabatan kepala daerah cukup dua periode saja dan keluarganya tidak boleh maju pada pilkada. Saya yakin jika RUU politik dinasti dikeluarkan pemerintah maka melahirkan demokrasi yang baik di tanah air,” katanya. Baijuri mengatakan, pihaknya setuju jika pilkada gubernur dan bupati serta wali kota dikembalikan seperti dulu, yakni dipilih oleh anggota DPRD setempat. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD manfaatnya cukup besar, selain bisa menekan anggaran juga tidak menimbulkan kekacauan. “Kami berharap pemerintah bisa mengembalikan pilkada melalui DPRD saja dibanding dengan dipilih langsung,” katanya. | Yus/Guntur

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan

Lahan yang dipersiapkan untuk bantuan kedelai itu sekitar 5000 hektar, dengan nilai anggaran sekitar Rp 8,5 miliar. Pandeglang, Trans - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, berencana akan kembali memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan kedelai APBN pusat tahun 2013 senilai Rp 8,5 miliar di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setempat. Dalam waktu dekat ini, secara bertahap sekitar 400 ketua Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan akan dimintai keterangan. “Demi kepentingan penyidikan, rencananya memang kami akan kembali memeriksa seluruh ketua Poktan untuk dimintai keterangan. Jumlah Poktan penerima bantuan itu, sekitar 400 orang dan akan kami periksa secara bertahap nantinya,” ujar

FOTO | ILUSTRASI

Kedelai.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari setempat, Masmudi, SH, Kamis (17/10) lalu. Menurut Masmudi, sejauh ini pihaknya memang sudah memeriksa sekitar 20 ketua Poktan untuk dimintai keterangan. Namun, karena keterangan ke 20 ketua Poktan itu belum dianggap cukup, maka penyidik memutuskan akan kembali memintai keterangan dari ketua Poktan lainnya. “Ya, teknis bagaimana pe-

meriksaan itu berlangsung itu nanti kita atur. Yang jelas, pemeriksaanya nggak bakalan sekaligus donk, bertahap bisa satu hari 10 orang atau bisa kurang,” katanya. Dijelaskan, berdasarkan dari hasil keterangan sementara, lahan yang dipersiapkan untuk bantuan kedelai itu sekitar 5000 Hektar (Ha) dengan nilai anggaran sekitar Rp 8,5 miliar. Sesuai perencanaan, bantuan itu memang diserahkan kepa-

da para Poktan di wilayah titik pengembangan kedelai, tetapi dalam pelaksanannya diduga ada hal-hal yang mengarah pada unsur tindakan melawan hukum. “Itu yang masih dalami penyidik, makanya demi kepentingan pemenuhan unsur pembuktian kami perlu memintai keterangan dari para Poktan,” katanya. Sementara ditemui di ruang penyidik, salah seorang Ketua Poktan di Desa Cikayas, Kecamatan Angsana, Bayi Aripin

mengakui, tahun 2013 pihaknya menerima bantuan kedelai dari pemerintah sebesar Rp 16.350.000. Dana itu dikirim melalui rekening kelompoknya, yang selanjutnya digunakan untuk membeli bibit, pupuk jenis NPK, PNC, Hayati dan Pestisida. “Lahan kelompok saya ada sekitar 10 Ha. dan Alhamdulillah tidak ada potongan, semuanya kami gunakan dan disalurkan untuk anggota kelompok,” kata Bayi. Sebelumnya, tim penyidik Kejari meningkatkan status penanganan dugaan korupsi bantuan kedelai dari APBN pusat Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 8,5 miliar dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status penanganan perkara itu menyusul telah dilimpahkannya dari penyidik Intelijen kepada pidana khusus (Pidsus). “Seluruh materi barang bukti serta hasil keterangan saksi untuk tahap awal sudah dinyatakan lengkap, dan tinggal pelengkapnya saja pada tahap penanganan di Pidsus nanti, sehingga untuk penanganan lebih lanjut ranahnya ada pada tim Pidsus,” kata Kasi Intel, Andi Metrawijawa, SH. | Yus/Guntur

BNNP Banten Temukan PNS Gunakan Narkoba Serang, Trans - Pekan lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten mengirimkan hasil tes urine 1.550 PNS ke Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Banten. Tes urine pegawai dari tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten itu dilaksanakan Senin, 21 Januari 2013. Dari hasil tes urine, BNNP menemukan PNS yang menggunakan jenis narkoba golongan satu yakni sabu-sabu, ekstasi, dan ganja. Sayangnya, baik BNNP

maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten enggan membeberkan identitas PNS-nya. Namun dari informasi yang dihimpun, ada delapan PNS yang terindikasi menggunakan narkoba. Bahkan beberapa di antaranya pejabat eselon IV. Kepala BNNP Banten Kombes Pol Heru Februanto, seperti dilansir Radar Banten edisi Sabtu (16/ 2) ini, mengungkapkan, hasil tes urine disampaikan kepada BKD Banten, sepekan lalu. Hasil yang diberikan merupakan hasil akhir

yang dilakukan setelah proses seleksi dan verifikasi kandungan narkoba dari sampel urine. “Sekitar seminggu yang lalu diberikan, dan itu sudah hasil akhir atau final. Jadi bukan lagi ada kandungan obat-obatan lain, melainkan sudah dinyatakan pengguna. Tapi, saya tidak punya kewenangan untuk mengungkap nama-nama itu,” ungkap Heru kepada wartawan, Jumat (15/2). Kata dia, BNNP bekerja sama dengan pihak terkait masih melakukan pengawasan ter-

hadap PNS pengguna narkoba untuk mengetahui jaringan pengedar di kalangan PNS Pemprov Banten. Pihaknya menyelidiki berbagai kemungkinan dari PNS tersebut, seperti kebiasaan, dan orang-orang yang kerap dijumpainya. “Kita tengah mengawasi untuk mengetahui jaringan pengedarnya. Pasti ada pihak yang menyalurkannya,” katanya. Jika benar pihaknya menemukan jaringan pengedar maka PNS yang bersangkutan akan dipros-

es lebih lanjut sebagaimana ketentuan dalam UU Narkotika. Hingga kini, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov Banten melakukan proses klarifikasi ke PNS bersangkutan. Kepala BKD Banten Anwar Mas’ud mengaku belum bisa memberikan keterangan. “Saya belum bisa memberikan keterangan lagi, nanti saja setelah kami melakukan koordinasi dengan BNNP dalam rangka klarifikasi,” jelasnya singkat. | RB

PT CAP Sosialisasikan Pembangunan Tiga Pabrik Cilegon, Trans - PT Chandra Asri Petrochemical (PT CAP), Jumat (18/10) lalu, melakukan sosialisasi pembangunan tiga pabrik kepada masyarakat di kantor Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selain menyosialisasikan pengembangan pabrik PT Chandra Asri Petrochemical, PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) dan pembangunan PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), pertemuan tersebut juga sebagai langkah awal sosialisasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT RSI. PT RSI ini merupakan perusahaan baru hasil join venture PT Chandra Asri dengan Compagnie Financière Du Groupe Michelin untuk membentuk perusahaan Patungan yang akan memproduksi karet sintetik. Penandatanganan perjanjian terkait hal itu sudah dilakukan di Wisma Barito Pacific, Jakarta pada Senin 17 Juni 2013 lalu. Sosialisasi yang dilakukan sejak pagi hingga pukul 11.00

WIB ini, berlangsung ricuh. Warga yang hadir silih berganti memberikan masukan kepada pihak perusahaan, baik terkait AMDAL, maupun mengkritisi komitmen PT Chandra Asri yang selama ini kurang memberikan perhatian terhadap masyarakat sekitar. Warga kemudian menyatakan ragu bahwa PT Chandra Asri merealisasikan komitmennya terkait pembangunan pengembangan usaha dan pembangunan pabrik PT SRI ini. Meski begitu, sosialisasi berlangsung aman, tidak seperti sosialisasi sebelumnya di kantor Kecamatan Ciwandan yang dibubarkan tokoh masyarakat. Hamid, tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sugih, tegas mengatakan bahwa PT Chandra Asri selama ini kurang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Minimnya penyaluran corporate social (CSR) dan belum optimal mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar, terutama dalam hal tenaga kerja, kesehatan, dan juga peluang usaha bagi pengusaha lokal.

“Kami berharap PT Chandra Asri lebih peduli terhadap masyarakat di sekitarnya. Harus ikut berusaha maksimal untuk mengakomodir para tenaga kerja dari masyarakat sekitar. PT Chandra Asri juga harus membuka peluang usaha bagi para pengusaha lokal. Ini penting agar keberadaan perusahaan kimia ini benar-benar bermanfaat,” kata Hamid, yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Cilegon ini. Warga lainnya meminta menajemen PT Chandra Asri menandatangani komitmen untuk memberlakukan kuota 60 persen bagi warga sekitar dalam rekrutmen tenaga kerja. Forum tersebut ternyata dihadiri oleh sejumlah masyarakat Anyer. Sebuah wilayah kecamatan yang masuk Kabupaten Serang, namun berbatasan dengan Kota Cilegon dan dekat dengan PT Chandra Asri. Mereka ingin, Kecamatan Anyer juga dimasukkan oleh PT Chandra Asi ke dalam dokumen AMDAL PT SRI, karena dinilai bisa berdampak pada warga Anyer. “Tidak tercantum dalam do-

kumen AMDAL PT Chandra Asri, bahwa wilayah Kecamatan Anyar dan masyarakatnya masuk dalam wilayah terdampak di sekitar pabrik ini. Padahal, kami warga Anyar sangat merasakan dampak negatif dari keberadaan pabrik kimia ini,” kata Edi Junaedi, tokoh pemuda Anyer, seraya menunjukkan foto copy dokumen AMDAL perusahaan tersebut. Jika tidak mencantumkan Kecamatan Anyer dan warganya ke dalam dokumen AMDAL, Edi menegaskan, warga kecamatan Anyer akan menolak rencana pengembangan pabrik kimia ini.”Jika diperlukan, kami akan melakukan aksi penolakan,” tegas Edi. Menurut informasi yang didapat dari Dinas Tata Kota Cilegon, kata Edi, wilayah Gunung Sugih secara perlahan akan melebur menjadi industri dan itu artinya warganya tidak ada. Nah, jika demikian, maka warga terdekat yang akan terkena dampak nantinya adalah masyarakat Anyer. “Kalau tidak tercantum dalam dokumen AMDAL, peru-

sahaan bisa abai terhadap masyarakat sekitar,” Edi menuturkan. Hadir pula dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Cilegon, Iye Iman Rohiman, yang merupakan tokoh masyarakat Kelurahan Gunung Sugih, Camat Ciwandan, Ujang Iing, Lurah Gunung Sugih, Muztahid, Kepala Desa Anyar, Iwan Badrudin, dan juga Komandan Koramil Ciwandan, Kapten Gatot. Dalam kesempatan itu, Iye menegaskan bahwa masyarakat Ciwandan khususnya Gunung Sugih, sangat mengerti dan menerima kehadiran industri di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Iye juga berharap pihak industri mau lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, dan bisa meningkatkan kepeduliannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjasakan warga maupun pengusaha lokal, pihak PT Chandra Asri bisa memberikan perhatian lebih,” ujar Iye. Sementara itu, General Af-

fair PT Chandra Asri Petrochemical Abraham Shinatrawan, menegaskan tidak ada tanya jawab dalam forum tersebut, karena selain hanya sosialisasi juga sebagai sarana pihaknya menampung aspirasi masyarakat. “Forum ini hanya melanjutkan sosialisasi AMDAL untuk PT SRI, sebagai perusahaan baru. Untuk lainnya hanya hanya merupakan peningkatan kapsaitas produksi, yakni PT Chandra Asri Petrochemical dari 580 menjadi 800 sekian, dan rencana menaikkan kapasitas produksi PT PBI dari 100 menjadi 150. Untuk kedua perusahaan tersebut sudah dilengkapi dokumen AMDAL,” ujar Abraham. Dikatakan Abraham, mengurus AMDAL itu tidak mudah dan membutuhkan waktu lama, yakni hingga 10 bulan. Hal ini tentu saja berimbas pada produksi yang bisa berlangsung pada tahun 2015 atau 2016. “Prosesnya panjang, seperti halnya hari ini menampung aspirasi masyarakat. Dari sini akan dirangkum dan dilakukan pengelompokan masalah, mulai dari

dampak lingkungan, tenaga kerja dan harapan masyarakat lainnya. Jadi bukan forum tanya jawab,” katanya. Abraham juga mengaku optimistis bahwa dokumen AMDAL PT SRI akan dibuat dengan mempertimbangkan seluruh aspek.”Saya optimis ini akan menjadi perhatian, karena saya yakin perusahaan juga ingin produksinya berjalan dan tentu saja tidak main-main,” ujar Abraham. Sementara itu, menanggapi permintaan dari masyarakat Kecamatan Anyer, perwakilan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Cilegon mengatakan hal itu bisa dimasukkan dengan catatan warga memberikan pernyataan secara tertulis 10 hari setelah sosialisasi ini. “Anyer memang secara administrasi tidak masuk wilayah Cilegon. Namun PT Chandra Asri bisa mempertimbangan Anyer masuk dalam dokumen AMDAL dengan memperhatikan batas ekologi, apakah Anyer masuk bagian dari wilayah yang terkena dampak atau tidak,” katanya. | Yus


TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13 Bupati Ade Swara meresmikan lintasan trayek baru di depan gerbang kantor Bupati Sabtu (5/ 10).

SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Karawang Resmi Miliki Trayek Baru Angkot Karawang, Trans - Setelah 10 tahun yang lalu merencanakan trayek ini, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika resmi mengoperasikan trayek 14 ini yang memiliki rute Terminal Klari-TuparevGaluhmas-Perum Puri-Galuhmas-Kertabumi-SadamalunDewisartika-Terminal Klari, Peresmian lintasan trayek baru ini secara resmi dilakukan oleh Bupati Ade Swara di depan gerbang kantor Bupati Sabtu (5/ 10), yang dilanjutkan dengan konvoi patwal Dishubkominfo, serta diikuti mobil Bupati

FOTO | BS

Karawang menelusuri lintasan trayek tersebut. Pada kesempatan itu Bupati mengatakan diawali dengan ucapan selamat terhadap semua pihak yang telah berhasil membuat jaringan trayek baru, yang diketahui bersama sudah sampai 10 tahun trayek ini tidak bisa terealisasi karena selalu terhambat karena satu lain hal. “Saya apresiasi kinerja Dishub dalam pelayanan Transportasi bisa meningkat dengan di adakan trayek baru ini, juga bisa berdampak pada ekonomi masyarakat yang bisa lebih low

Pelatihan Proyek “Gemuk” Di Disdik Jabar Kegiatan pelatihan paling disenangi oleh pegawai disdik dan para kontraktornya. Kegiataannya tidak riskan terhadap pemeriksaan, kerjaannya ringan, dan keuntungan jelas di depan mata. Bandung, Trans - Tak dapat dipungkiri sejak bergulirnya era reformasi anggaran bidang pendidkan baik melalui APBN maupun APBD provinsi, serta Kabupaten dan Kota meningkat tajam setiap tahunnya. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar dalam tahun anggaran 2013 mendapat alokasi dana sebesar Rp 6 triliun lebih. Dari total anggaran sebesar itu, dua triliun di antaranya berasal dari APBN. Tidak heran kalau banyak orang megatakan bahwa Disdik sekarang menjadi dinas atau institusi yang utama di lingkungan Pemrov Jabar, karena mengelola anggaran yang begitu besar setiap tahunnya. Namun patut disayangkan karena pengelolaan anggaran yang begitu besar tersebut ditengarai banyak yang kurang atau tidak tepat sasaran, atau bahkan menjadi ladang bancakan untuk memperkaya diri bagi oknum

NO. 278. ‰ TH XIII

FOTO | IST

Kantor Bidang Dikmenti Disdik Jabar.

Disdik Jabar. Seperti diketahui, Disdik Jabar selain mengelola anggaran untuk meningkatkan infrastruktur bidang pendidikan juga mengelola anggaran peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Konon kegiatan peningkatan SDM yang biasanya dikemas dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, workshop atau apa pun namanya dinilai paling rentan penyimpangan. Sehingga tidak heran kalau kegiatan sejenis ini selalu dilaksanakan diam-diam dan seperti enggan diliput oleh pers. Salah satu contohnya ketika Koran Transaksi hendak meliput kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang Dikmenti Disdik Jaba, tampak jelas kalau pihak kepanitiaannya seperti merasa “kikuk” atas adanya beberapa wartawan

Giri Optimis TOL wu Capai 30 % Cisumda Cisumdawu Bandung, Trans - Meskipun pekerjaan pada awal Oktober ini baru mencapai sekitar 10 persenan, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TOL Cisumdawu, Giri optimis pekerjaannya akan mencapai 30 persen pada akhir Desember nanti. Hal itu dikatakannya saat ditemui di kantornya, belum lama ini. “Yah, benar sekarang baru sekitar 10 persenan. Tapi kita optimis dapat menyelesaikan sesuai target yaitu 30 persen hingga akhir Desember nanti,” ujarnya. Dikatakan Giri, pihaknya sekarang sedang mengerjakan pekerjaan galian tanah. volumenya hingga jutaan kubik. Selain itu, pengerjaan jembatan juga sedang digarap. Jembatan Cisanrongge dengan panjang 320 meter dan bentang 40 meter pilarnya sudah naik tiga dari rencana tujuh pilar. Sementara Jembatan Sukasirnarasa sepanjang 120 meter dengan bentang 40 meter pilarnya sudah naik juga. Menurut Giri pada pekerjaan tahap awal ini ada tiga jembatan dan satu interchange. Disebutkan pekerjaan tahap awal meliputi panjang 6 km dari Rancakalong-Desa Ciherang. “Jadi pekerjaan sekarang belum sampai Simedang. Baru enam kilometer saja. Karena kalau sampai Sumedang kota maka panjangnya mencapai 17 km. Insya Allah tahun depan pekerjaan akan berlanjut hingga Sumedang. Asal tidak terkendala masalah pembebasan lahannya. Kalau sudah sampai Sumedang maka masalah kepadatan lalulintas Cadaspangeran baru akan teratasi,” terang Giri Giri juga optimis pengerjaan lanjutan TOL Cisumdawu mulai dari Rancakalong-Desa Ciherang hingga Sumedang dekat Terminal akan segera dilaksanakan. Menurutnya dalam suatu ekspos beberapa waktu lalu Dirjen Bina Marga, Djoko Muryanto, meminta agar pekerjaan lanjutan itu segera dilelang dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan proyek TOL Cisumdawu ini, menurut Giri, masalah dana sebenarnya tidak ada persoalan, sudah siap. Tapi pembebasan lahannya yang kerap menjadi kendala. “Benar dana kita sudah siap. Tapi masalah pembesaan lahan memang kerap jadi kendala,” katanya. | Arso

yang datang. Mamat selaku Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PPK) Sosialisasi Kebijakan Program Bantuan SMK yang ditemui di ruang sekretariatnya di Hotel Takashiyama, Lembang, Bandung, pada Senin pekan lalu, tampak acuh atas kedatangan rekan-rekan wartawan. Ketika diminta komentarnya ia hanya menjawab singkat bahwa kegiatan dimaksud adalah kegiatan pusat. “Ini kegiatan Direktorat, kita hanya membantu memfasilitasnya saja,” kata Mamat yang menjabat Kasi SMK Bidang Dikmenti Disdik Jabar ini mengaburkan persoalan. Padahal berdasarkan informasi yang didapat kegiatan sosialisasi yang diikuti para Kabid Dikmenti Disdik Kabupaten/Kota se-Jabar yang dilaksanakan selama tiga hari mulai

dari tanggal 7-9 Oktober itu, jelas merupakan kegiatan Disdik Jabar. Memang kalau sumber dananya betul dari pusat atau APBN. Dari data yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa Sosialisasi Kebijakan Program Bantuan SMK yang masuk dalam item Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan SMK tahun 2013 ini diikuti oleh 132 peserta dari 147 peserta yang diundang. Jadi pada kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Takashiyama Lembang itu, ada 15 peserta yang tidak hadir. Ladang empuk Sementara itu, Pemerhati masalah pendidikan Jabar, Surasdi Arso, saat diminta tanggapannya tentang dugaan kegiatan pelatihan sebagai “ladang empuk” untuk mem-

perkaya diri bagi oknum Disdik, dapat memaklumnya. Menurut Arso, kegiatan pelatihan atau apapun namanya memang ditengarai sebagai kegiatan yang sangat menguntungkan bagi pelaksananya. Maka tidak heran kalau kegiatan sejenis ini paling disenangi baik oleh pegawai disdik maupun para kontraktornya. Karena selain sifat kegiatannya yang habis pakai sehingga tidak riskan terhadap pemeriksaan, juga kegiatan seperti ini kerjaannya ringan sementara keuntungan jelas di depan mata. “Sangat berbeda dengan kegiatan fisik misalnya,” paparnya Dijelaskan Arso ada dua macam pelaksanaan kegiatan seperti ini, yaitu pertama kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh owner atau pemilik kegiatan. Kedua kegiatan dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktual. Kalau kegiatan dilaksanakan langsung secara swakelola oleh pemilik kegiatan maka dipastikan untungnya akan berlipat ganda. Menurutnya keuntungan akan didapat diantaranya ada semacam cashback dari pemilik tempat (Hotel) dimana kegiatan dilaksanakan, selain juga bisa diatur dari selisih harga pagu dengan harga riel dalam belanja kamar dan akomodasinya. “Jadi kegiatan seperti ini memang sangat menguntungkan. Apalagi kalau dalam pelaksanaannya banyak peserta yang tidak hadir, maka keuntungan akan bertambah karena pagu biaya biasanya sudah fixed alias tetap, sementara pengeluaran menjadi berkurang misalnya dalam sewa kamar hotel,” tutur aktivis pemuda yang tinggal di Bandung ini. | Ars/Elv

Dinas Kesehatan Kab. Garut Diduga Menyuap Inspektorat Garut, Trans - Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Garut, rawan KKN. Di Dinas Kesehatan, pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan obat, pembangunan puskesmas, pembangunan puskesmas pembantu (Pastu), semua tidak lepas dari dugaan suap, dan uang pelicin untuk mendapatkan salah satu proyek. Tender atau lelang hanya formalitas, dan bisa dikatakan membohongi masyarakat. Tidak semua masyarakat memang mengetahui. Meskipun sekarang masyarakat semakin kritis, dan mengetahui setiap hal tang ada di setiap dinas, kantor, dalam pengadaan Barang dan Jasa. Informasi kepada masyarakat sudah tanpa batas, namun tetap tidak berdaya untuk mencegah uang negara yang dijarah dan dirampok oleh para pejabat yang sejatinya bisa menentukan proyek-proyek itu. Seperti didukung oleh lemahnya penegakan hukum di daerah, dan diduga bisa diselesaikan secara adat. Ada dugaan, para penegak hukum ikut bermain untuk menjarah uang rakyat, dan bisa memiskinkan rakyat, bahkan menghambat negara menjadi maju. Menurut salah satu aktifis Pemerhati Kebijakan Pemerintah H.

Edeng, Pengadaan Barang dan Jasa di dinas kesehatan kalau tidak memberikan uang duluan, jangan berharap dapat proyek, “Uang ini diduga bermuara di Kadis, kemudian dialirkan ke bupati bisa di duga begitu. “Suap untuk mendapatkan proyek di Dinas Kesehatan Kab Garut sudah berlangsung lama. Ternyata, pihak Inspektorat menjadi penonton setia. Menurut H Edeng, itu berlangsung terus, cara-cara praktek mafia dibiarkan. Kabupaten Garut tetap miskin tidak mungkin beranjak dari ruang lingkup ini. “Keberadaan Inspektorat sekarang yang dipimpin oleh Jatjat Munajat tidak mungkin bisa merubah banyak. Saya pesimis dengan kepemimpinan Jajat ini, karena pejabat ini belum berpengalaman, Integritasnya masih diragukan,” ujarnya. Kalau para pejabat Kab. Garut tidak tobat-tobat, dan berhenti menjadi koruptor, hanya tinggal menunggu bom waktu saja. “Kami berharap agar aparat penegak hukum turun tangan menyelamatkan uang negara. Kualitasnya di bawah kualitas. “Ini jelas pemborosan dan merugikan uang negara. Hanya aparat penegak hukum yang bisa membuktikan

adanya dugaan penyelewengan uang negara secara hukum,” ujarnya. Soal keberadaan inspektorat, Asep mengatakan, “Kami berharap agar dibubarkan saja. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan hanya memboroskan uang rakyat saja. Faktanya, setiap dinas, badan, kantor dan seterusnya, makin marak melakukan penyelewengan di setiap lini. “Jadi apa kerja Inspektorat? Hanya sebagai laporan kepada bupati. Kalau pun ada sebagai pengganti inspektorat bentuklah dari berbagai lembaga independen dan hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat lewat media cetak, maupun elektronik, secara terbuka,” imbuhnya. “Kenapa?” kata H Edeng, lebih jauh memaparkan, “Minimal ada efek jera dan para koruptor malu. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan UU KIP,” ungkapnya. Ketika Koran Transaksi hendak mengkonfirmasi hal itu kepada Kadis Kesehatan dan Inspektorat Kab. Garut, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Dihubungi lewat telepon seluler, tidak diangkat. | Chrystian

cost dalam menggunakan menikmati fasilitas umum yaitu angkutan kota,” ujar bupati. Di tengah keingingannya tidak timbul masalah baru dengan munculnya trayek baru itu, bupati masih menginginkan adanya penambahan trayek, karena masih ada daerah lain yang belum dilalui angkot. Bupati menjelaskan, armada tidak tidak perlu bertambah, karena armada yang ada bisa dimutasi dengan proporsional sesuai kebutuhan. “Seperti hari ini trayek 14 merupakan mutasi dari 10 armada trayek 01 dan 02., sehingga tidak menimbulkan

kemacetan,” ujarnya. Dalam laporannya Kadishubkominfo diwakili Kepala Bidang Angkutan Dede menjelaskan, untuk tahap awal trayek 14 akan terdapat sejak pada hari pertama, yaitu 10 armada. “Kita juga memberikan kesempatan kepada saudara saudara kita yang berprofesi ojeg motor dan becak. Untuk jam pengoperasiannya sendiri sesuai perjanjian sampai kepada jam 17:00 dan tidak berhenti di sekitar pangkalan ojeg radius 100 m,” ujarnya. | Bs

Sa Sayyangilah Lansia

H Ade Sawara saat memperingati HUT Lansia.

FOTO | IST

Karawang, Trans - Terciptanya sumber daya manusia yang sehat dan mental yang prima akan menjadi modal yang berharga dalam mendukung program pembangunan daerah. Namun, menyayangi orang yang sudah lanjut usia juga merupakan hal yang positif. Bupati Karawang Ade Swara mengemukakan hal itu pda HUT Lanjut Usia (Lansia) yang dimeriahkan dengan olahraga bersama, yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana, belum lama ini. Bupati berpesan agar menyayangi orang tua lansia seperti menyayangi orang tua kandung sendiri, “Itu merupakan suatu hal yang positif untuk bisa membentuk pribadi yang soleh,” ujarnya. Pada acara itu diserahkan secara simbolis Bantuan Bakti Sosial dari Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial ke beberapa panti asuhan yang terdapat lansia. Tiap panti asuhan mendapat bantuan sebesar Rp 5.000.000 secara simbolis yang diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, didampingi Sekda Kab Karawang Teddy Rusfendi dan Kepala Dinas Sosial dan PB Kab Karawang Rochuyun Santosa. Menurut Ade Swara, ada dua sasaran pokok dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kabupaten Karawang. Sasaran pertama adalah untuk meningkatkan kualitas manusia yang sehat, segar dan bugar dalam rangka mengefektifkan usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan sasaran kedua adalah untuk memasyarakatkan olahraga agar menjadi kebutuhan bagi setiap keluarga dan masyarakat. “Hal ini sejalan dengan Misi Pembangunan Kab. Karawang. Pertama, yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang harmonis,” imbuhnya. | Bs

Empat Hal Penting Pada Momen HUT TNI TTahun ahun Ini

FOTO | BS

Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-68 Tingkat Kab. Karawang.

Karawang, Trans - Komandan Kodim 0604 / Karawang, Letkol. Inf. Aloysius Nugroho memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-68 Tingkat Kab. Karawang, Sabtu (5/10). Upacara yang digelar secara sederhana namun khidmat tersebut berlangsung di Markas Kodim 0604 / Karawang dan turut dihadiri oleh unsur muspida, termasuk Bupati Karawang, H. Ade Swara, Wakil Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana Ketua TP PKK Hj Nurlatifah Swara, dan beberapa Pejabat Ka OPD Pemkab Karawang. Dandim Aloysius Nugroho yang membacakan amanat Panglima TNI mengatakan, pada moment HUT TNI sudah sepatutnya dijadikan untuk wahana merefleksikan diri dan merevitalisasi pengabdian TNI ke depannya secara kontekstual bagi kepentingan nasional. Dalam hal itu ada 4 hal penting, antara lain pembangunan ekonomi nasional, memelihara kerukunan dan kesatuan bangsa, menyukseskan penyelengaraan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional tahun 2014, serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Keempat hal penting tersebut perlu disadari oleh segenap prajurit TNI serta PNS TNI, karena di era globalisasi ini faktor stabilitas politik dan keamanan sangat berperan penting bagi perkembangan perekonomian, dan membawa pengaruh sangat besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. “Semua tersimpul pada motto TNI bersama rakyat TNI kuat. Harapan saya sebagai komandan Kodim 0604 Karawang agar apa yang menjadi amanat Panglima TNI perlu kita resapi dan tanamkan dalam pribadi masing masing prajurit anggota Kodim 0604 Karawang,” ujarnya. | Bs

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto Kabupaten Karawang : Budi Saputra Kabupaten Garut : Chrystian


TRANS JATIM

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO.278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Disperindag Kota Blitar Sosialisasikan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Blitar, Trans - Untuk mengantisipasi peredaran rokok illegal (tanpa cukai) yang beredar, Pemerintah Kota Blitar tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berkecimpung dalam perdagangan rokok. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kota Blitar, di antaranya telah mengadakan kegiatan sosialisasi di Aula Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar, Selasa (8/10). “Sosialisasi ini bertujuan untuk memberantas barang kena cukai ilegal (rokok ilegal), karena yang kita tau peredaran rokok tanpa pita ba-

nyak sekali beredar,” ujar Hermansyah Permadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Sosialisasi yang diikuti oleh 160 peserta dari kalangan penjual rokok eceran di Kecamatan Kepanjen Kidul itu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang rokok untuk tidak menjual rokok tanpa pita cukai resmi di Kota Blitar. Adapun dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cu-

kai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yakni digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Peningkatan kualitas bahan baku, b. Pembinaan Industri, c. Pembinaan lingkungan sosial, d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Dalam peraturan yang baru itu, tersirat bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat digunakan untuk pembinaan lingkungan sosial. Pemerintah Kota Blitar dalam mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di

FOTO | FAUZI

Sosialisasi di Aula Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar.

bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan

yang dibiayai dari DBHCHT disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat. Peme-

rintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT, di antaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal. “Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya peraturan menteri keuangan nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tem-

bakau,” tegas Hermansyah Permadi. Hermansyah Permadi menambahkan, kegiatan sosialisasi lebih sebagai upaya Pemerintah Kota Blitar untuk memberikan pemahaman serta kesadaran untuk tidak menjual atau mengedarkan rokok tanpa disertai pita cukai resmi. “Sebab, hal ini dapat merugikan Negara. Jadi, ada sanksi hukuman yang berat,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan Sumarmi selaku Kabid Perdagangan Disperidag Kota Blita. Menurutnya, sosialisasi dilaksanakan untuk pencegahan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di Kota Blitar. | Fauzi

Bupati/Walikota Didesak Tindaklanjuti Penolakan Inpres FOTO | FAUZI

Pembukaan TMMD ke-91 Tahun 2013.

TMMD Merupakan Wujud KKepedulian epedulian TNI Blitar, Trans - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan bentuk dari kegiatan bakti TNI yang melibatkan lintas instansi dan masyarakat. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat, dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang, dan berkesinambungan. Hal itu terlihat nyata saat upacara pembukaan TMMD ke-91 Tahun 2013 di lapangan Desa Sidodadi Garum Kabupaten Blitar, Rabu (9/10). Kolonel Pnb Djoko Hadi Purwanto selaku inspektur upacara saat membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Darat, mengungkapkan bahwa sasaran proyek TMMD yang akan berlangsung 21 hari yang dimulai pada 9 Oktober 2013 adalah daerahdaerah terpencil, kawasan kumuh dan rawan konflik. Program terpadu lintas sektoral ini diharapkan melaksanakan aspirasi masyarakat desa. Selain itu dapat memacu percepatan pembangunan daerah, katahanan semakin tangguh, serta mendorong inovasi dan kreasi kualitas hidup. Sedangkan kegiatan TMMD adalah bersifat fisik dan non fisik. Fisik, pembangunan sarana dan prasarana. Non fisik, pengiriman Seribu Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSP3), untuk membantu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi sasaran bakti TMMD. Para pemuda ini akan terlibat kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang merupakan bagian dari program TMMD. PSP3 yang merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), akan dikirimkan 1.000 sarjana masuk desa setiap tahunnya. Melalui sinergitas peran Kemenpora dengan TNI Angkatan Darat pada TMMD, diharapkan para sarjana dapat berperan sebagai motivator sekaligus pelopor pembangunan yang ada di desa-desa. Mereka juga diharapkan dapat untuk mewujudkan visi pembangunan 2005 sampai 2025 yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Karena itu, Kasad juga berpesan, bagi TNI dan PSP3 supaya profesional, bertanggung jawab, tetap waspada, menghormati masyarakat dan adat istiadat. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan proyek TMMD dari Bupati Blitar H.Herry Noegroho SE MH kepada Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol (Inf) Sunaryo. Inspektur upacara Kolonel Pnb Joko Hadi Porwanto bersama Bupati dan Dandim 0808 juga menanam bibit buah avokad dan durian secara simbolis. Usai upacara, diadakan kunjungan kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal, pemasangan alat kontrasepsi, pembangunan jalan aspal dan mushola di Desa Slorok. | Fauzy

Jika inpres penyusunan UMK dilaksanakan, maka kesejahteraan buruh hanya tinggal mimpi. Surabaya, Trans - Bupati dan Walikota di Jawa Timur didesak untuk menindaklanjuti kebijakan Pemprov Jatim yang menolak Instruksi Presiden (Inpres) dalam menyusun rumusan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim. Penyusunan rumusan UMK 2014 harus dilaksanakan secepatnya karena tenggat waktunya sudah mepet. “Untuk itu kami meminta gubernur dan bupati/walikota untuk mengabaikan Inpres tersebut dan gubernur menetapkan UMK

2014,” kata Ketua DPC LEM (Logam, Elektrik, Mesin) Surabaya, Muadji Santoso, Kamis (17/10). Dengan penolakan itu, maka penyusunan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan langsung dilakukan masing-masing wilayah. Sehingga, besaran KHL tersebut bisa segera disetorkan kepada Dewan Pengupahan Jatim. Selama ini, masing masing wilayah masih menunggu kebijakan Pemprov Jatim dalam penyusunan UMK 2014 setelah keluarnya Inpres dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia meminta agar masing masing kabupaten segera merumuskan besaran usulan UMK dengan kenaikan pada kisaran 30 persen seperti tahun lalu. Pasalnya, hingga sekarang nasib buruh tidak pernah beranjak baik. Bahkan. jika inpres tersebut dilaksanakan, maka kesejahteraan buruh hanya tinggal mimpi. “Kami minta agar bupati dan

walikota mengabaikan inpres tersebut dan mengusulkan UMK 2014, naik 50 %. Sedangkan tenaga kontrak harus dihapuskan di Jatim,” tegasnya. Dijelaskannya, UMK 2014 mendatang, paling tidak adalah Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta. Pasalnya, selama ini biaya hidup di Jatim, terutama di wilayah ring satu yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan sudah sangat tinggi. Menurutnya, penolakan terhadap Inpres nomor 09 tahun 2013 merupakan keharusan. Sebab, Inpres terbukti telah mengebiri hak buruh dalam mendapatkan upah layak. “Inpres ini, memberikan batasan kenaikan upah maksimal hanya 10 persen di atas inflasi tahunan. Padahal kenaikan upah selama ini sudah mencapai sekitar 30 persen tiap tahunnya. Kalau inpres ini diberlakukan maka nasib buruh semakin terpuruk,” tegasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengupahan Jatim Eddy Purwinarto mengatakan pihaknya bersama sama buruh akan mendatangi Kemenakertrans meminta penjelasan mengenai penyusunan UMK 2014. Diharapkan, dalam waktu dekat pedoman yang pasti mengenai penyusunan UMK 2014 bisa sgera diketahui. “Kami berharap agar secepatnya bisa menyusun UMK. Pada prinsipnya kami tidak akan menggunakan Inpres,” tandasnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas menilai, apapun kebijakan penentuan UMK yang akan diambil oleh Pemprov nanti, harusnya melihat dan berpatokan pada inpres dan juga kepentingan hidup layak para buruh. “Memang bila ada peraturan berupa Inpres, itu jauh lebih tinggi kekuatannya dari pada keputusan gubernur, mau tidak mau Inpres pun harus dilaksanakan,” ujarnya,

Bupati Blitar Resmikan Warisan Leluhur

Kom put er TTerbat erbat as, TTes es CPNS Butuh W aktu Sebulan omput puter erbatas, Waktu Surabaya, Trans - Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sepertinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Pasalnya, jumlah komputer yang ada untuk Computer Assisted Test (CAT) atau tes kompetensi dasar dengan komputer dinilai sangat kurang jika dibandingkan dengan peserta yang lolos tes administrasi. “Kemungkinan bisa memakan waktu sebulan dalam pelaksanaan tes,” kata Akmal Budianto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Kamis (17/10). Dia menjelaskan, jumlah komputer yang ada saat ini sekitar 250 unit. Sedangkan, peserta yang akan mengikuti tes kompetensi dasar mencapai 32 ribu. Karena itu tes yang akan berlangsung tanggal 23 Oktober mendatang tidak akan dilaksanakan serentak karena menyesuaikan jumlah komputer yang ada. “Komputer CAT rencananya juga akan ditambah, sebab kalau hanya menggunakan 250 unit butuh waktu lebih lama. Pelaksanaan tesnya nanti akan dilaksanakan bergiliran,” tambahnya. Akmal mengatakan, pihaknya sudah menggelar simulasi

tes secara bertahap dengan menggunakan sistem CAT. Dalam sehari kemungkinan akan digelar lima kali tes dengan jumlah peserta maksinmal 1.500 orang. Sedangkan jumlah soal yang harus dikerjakan peserta tes mencapai 100 soal dengan waktu selama 90 menit. “Kami sudah lakukan simulasi, dalam setiap hari bisa dilakukan lima kali tes atau sekitar 1.500 peserta. Pelaksanaan tes CAT dilakukan di gedung Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jatim,” jelasnya. Dia memastikan kalau dalam tes CAT nantinya sulit terjadi kebocoran. Pasalnya, jumlah soal di masing-masing komputer tidak sama sehingga sulit untuk menyontek atau melakukan kecurangan lainnya. “Kemungkinannya kecil karena jumlah soal antara satu peserta dengan peserta lainnya tidak sama. Memang dalam sistem CAT dibuat agar bisa seperti itu,” tambahnya. Sekadar diketahui, jumlah peserta yang lolos seleksi administrasi dalam penerimaan CPNS di Pemprov Jatim mencapai 32 ribu pelamar. Sebelumnya, jumlah pelamar yang mendaftar lewat jalur online mencapai 52.800 orang. Sebanyak 18.800 pelamar sudah dicoret

BKD Jatim. Rinciannya sebanyak 9.800 orang tidak menyerahkan berkas dan sisanya berkas administrasinya dianggap tidak memenuhi syarat. Kebanyakan pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi itu disebabkan karena persoalan ijazah. Beberapa ijazah disodorkan pelamar tidak sesuai dengan kriteria formasi yang diminta. Di samping itu ada pelamar yang tidak mencantumkan legalisasi fotokopi ijazahnya serta nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tidak memenuhi. “Kami melakukan seleksi dengan teliti agar yang lolos seleksi administrasi memang benar-benar memenuhi syarat,” katanya. Pada tahun 2013 rekrutmen CPNS jalur umum digelar oleh Pemprov Jawa Timur dengan kuota 585. Dari jumlah itu, 60 persennya atau 351 formasi akan diisi oleh bidang kesehatan, seperti, dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, operator kesehatan, terapis, dan formasi bidang kesehatan lainnya. Dan 40 persen sisanya formasi nonkesehatan, seperti, analis, manajemen, akuntan, dan hubungan internasional. Selain jalur umum, Pemprov Jawa Timur juga menyelenggarakan rekruitmen CPNS 2013 melalui jalur honorer K2, dengan kuota 307. | Fauzi

Kamis (17/10). Pemprov harusnya bisa menelorkan kebijakan UMK nantinya berdasarkan dua hal itu, pertama memperhatikan Inpres itu sendiri, dan kedua yang tidak kalah pentingnya pula memperhatikan nasib para buruh itu sendiri. “Sebab sulit memang, dalam penentuan UMK harus benar-benar diperhatikan oleh Pemprov Jatim,” katanya. Sekadar diketahui, dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan pekerja itu disebutkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan lebih dulu pada tanggal 1 November dan dijadikan patokan penetapan UMK. Namun, Pemprov Jatim berkeinginan tetap menerapkan pentapan UMK 2014 lebih dulu dengan berpatokan pada UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | Fauzi

Blitar, Trans - Menghormati dan melestarikan warisan leluhur ditunjukkan oleh Bupati Blitar, H Herry Noegroho, Minggu (13 Oktober 2013), dengan melakukan peletakkan batu pertama Masjid Syeh Sentono Dowo, yang diikuti dengan peresmian Joglo di kawasan Candi FOTO | FAUZI Penarata, Kecamatan Bupati Blitar Sedang menandatangai Batu Prasasti. Nglegok, Kab. Blitar. Bupati Blitar H Herry Noegro- Arab untuk menyebarluaskan agaho, kabupaten Blitar memiliki ban- ma Islam di Pulau Jawa khususnya, yak aset budaya atau sejarah. “Cuk- dan Indonesia pada umumnya. Naup banyak peninggalan budaya mun, para utusan dari Arab gagal dan sejarah, seperti Candi Penata- untuk menyebarkan agama Islam, ran, Candi Simping, dan yang lain- karena masyarakat Jawa pada waknya. Itu sebabnya, Kabupaten Bli- tu itu masih kokoh pendiriaanya untar mendapat sebutan “Kota Seri- tuk memegang kepercayaan lama. bu Cand,” ujarnya seraya menya- Tokoh-tokoh gaibnya masih sangat takan kebanggaannya banyak pe- menguasai bumi dan laut di sekitar jabat tinggi negara yang berasal dari Pulau Jawa. Kabupaten Blitar. Karena itu, para ulama yang Di sekitar makam Syeh Sentono dikirim untuk menyebarkan agama Dowo ada air (tirto) bening yang Islam mendapat halangan yang keramat. Konon, jika sesorang sangat berat. Meskipun bermeminum air tersebut, bisa awet kembang, tetapi hanya dalam lingmuda, mendapat rejeki jabatan. Se- kungan yang kecil. Tidak bisa lain itu, ada pula makam Syeh Mar- berkembang luas. Maka diutuszuki dan Syeh Subakir yang sangat lah Syekh Subakir untuk menyebarberjasa dalam menumbali tanah kan agama Islam dengan membawa Jawa. batu hitam yang dipasangnya di Dalam cerita legenda yang be- seantero nusantara. Untuk tanah redar, di Pulau Jawa dikisahkan Jawa diletakkan di tengah-tengahsudah beberapa kali utusan dari nya, yaitu di Gunung Tidar. | Fauzy

Perolehan PAD Kabupaten Blitar Diperkirakan Melebihi Target Blitar, Trans - Sampai dengan tribulan ketiga atau bulan September 2013, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar telah mencapai 85,35%. Perolehan yang dicapai pada tribulan keempat Desember 2013 diyakini akan melebihi target 100 persen. Untuk mencapai target tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar selalu mengadakan rapat evaluasi dengan pihak-pihak SKPD selaku pemungut PAD, sesuai dengan SK Bupati Blitar. “Perolehan PAD pada tribulan keempat diperkirakan menjadi 123%,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar H Ismu-

ni, saat Rapat Evaluasi Penerimaan PAD, di Ruang Perdana, Jumat (11/10) lalu. Namun, H Ismuni mengakui bahwa masih ada beberapa SKPD pada tribulan ketiga yang perolehan penerimaan PADnya masih sebesar 62% hingga 80%. Indikator rendahnya perolehan PAD beberapa SKPD tersebut dilihat dari nilai prosentase pendapatan yang sampai dengan akhir tribulan ketiga masih di bawah 75%. Dinas Peternakan prosentase PAD baru mencapai 62,12%, Dinas Porbudpar 63,16%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 64,80%, Dinas Perikanan dan

Rapat Evaluasi Penerimaan PAD.

Kelautan 64,94%. Kemudian Dinas PU Binamarga dan Pengairan sebesar 66,97%, Dinas

FOTO | FAUZI

Perindustrian dan Perdagangan sebesar 71,12%. “Dinas Kesehatan yang menjadi SKPD de-

ngan nilai kekurangan PAD paling besar yakni sebesar Rp 6,2 miliar,” ungkapnya. Dinas Pendapatan akan mengupayakan intensifikasi dari beberapa objek PAD yang ditangani tujuh SKPD tersebut, sehingga target tahun ini dapat terpenuhi dan melebihi target. Kendati demikian, ada SKPD yang perolehan PAD pada tribulan ketiga bulan September 2013 ini sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi target. SKPD yang pencapaian PAD melebihi target dari yang ditentukan dalam SK Bupati, adalah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Rumah sakit milik Pemkab

Blitar tersebut pada tahun ini ditargetkan dapat menyetorkan PAD sebesar Rp 33 miliar. PAD sampai dengan tribulan ketiga September 2013 sudah melebihi target yang ditentukan pemerintah yakni sebesar 116,19%. Maka, target PAD RSUD Ngudi Waluyo dinaikkan menjadi Rp 41,5 miliar, dengan asumsi sisa waktu 3 bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desembe, serta rata-rata penerimaan yang mencapai oleh RSUD Ngudi Waluyo sebesar Rp 4,5 miliar perbulan. Diperkirakan hingga akhir tahun 2013 nanti, target PAD RSUD Nguwi Waluyo dapat mencapai Rp 51 miliar lebih.

“Jika diprosentasekan, PAD Kab. Blitar dapat melebihi target hingga 123%,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Kab Blitar dengan nada optimis. Di sisi lain, menurut H Ismuni, masih ada beberapa SKPD yang perolehan penerimaan PAD hingga tribulan ketiga September 2013 belum sesuai harapa. Di antaranya, Dinas Kesehatan masih menyisakan kewajiban menyetorkan PAD sebesar Rp 6,2 miliar. “Meskipun demikian, kami tetap optimis hingga akhir tahun tujuh SKPD tersebut dapat memenuhi target PAD yang ditetapkan pemerintah,” pungkas H Ismuni. | Fauzy


HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Terkait Proyek Drainase Simpang Perlang Dinas PU Babel Dinilai Kurang Tanggap Koba, Trans - Dihentikannya pengerjaan proyek drainase milik PT Bangka Cakra Karya oleh masyarakat Simpang Perlang Koba Bangka-Tengah (Bateng) mendapat perhatian kalangan politisi di DPRD Bateng Wakil Ketua DPRD BAteng H Ahmad Mughni HS. SE dikonfirmasi Trans Senin (14/10) menyesalkan akan lambannya tindakan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Babel terhadap aspirasi warga di Kelurahan Simpang Perlang ini. Menurutnya, aspirasi warga

tersebut pada dasarnya agar proyek yang dikerjakan itu bisa memberikan manfaat besar dan tidak terkesan asal jadi. ‘’Sebenarnya yang lebih berhak mengawasi kegiatan tersebut pihak DPRD Provinsi, karena itu merupakan kewenangan mereka, Namun, karena masyarakat tidak tahu harus mendatangi siapa, maka mereka pun mendatangi saya. Untuk menyikapi itu saya sudah turun langsung dan mengkroscek langsung untuk melihat dan membuktikan secara langsung fakta di lapangan pada

Kamis (10/10),” ujarnya. Diakui Mughni, dirinya telah menghubungi pihak PU Provinsi Babel, namun hasil yang didapat tidaklah memuaskan. ‘’Saya sudah menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi Babel, Sarjulianto via seluler agar pihaknya mengecek ulang kondisi pekerjaan drainase yang sedang dikerjakan di Simpang Perlang tersebut,” ungkapnya. Karena masyarakat berkeinginan drainase tersebut dibangun maksimal dan seluruhnya memakai ko-

mposisi batu gunung. Jangan hanya 167 meter saja yang berkomposisi memakai batu gunung, sedangkan sisanya 523 meter tidak memakai batu gunung. “Tapi nyatanya sampai hari minggu (13/10) belum ada sama sekali realisasinya. Justru tidak mengindahkan aspirasi masyarakat Simpang Perlang, inilah yang sangat saya sesalkan,’’ sambungnya. Mughni pun merasa ada kejanggalan yang patut dipertanyakan. Mengapa drainase dibangun dalam satu tempat itu berbeda struktur

pembangunannya. Padahal, drainase yang dibangun tersebut berada di dalam kota Koba, yang tentunya harus memiliki kualitas pembangunan dengan struktur bangunan yang baik. ‘’Dari pantauan pertama saya di lapangan, Kamis (10/10), memang didapati pengerjaan drainase tersebut kurang bermutu. Misalnya, bangunan darinase yang berkelok-kelok dan retak, sehingga campuran bahannya patut untuk dipertanyakan. Pada Kamis itu juga sebenarnya sudah sepakat untuk distop

Kemelut Hutan Lindung Batam Kementerian Kehutanan tetap mempertahankan SK Menhut 463, kecuali aparat yang berwenang memerintahkan mencabut SK tersebut. Batam, Trans - Sidang gugatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam atas terbitnya SK Menhut 463, kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang di Sekupang, Kamis (17/10). Persidangan berlangsung tertutup kurang lebih 1,5 jam sejak pukul 11.00 WIB. Pada persidangan agenda pemeriksaan persiapan ke-2 ini, baik tergugat 1, Kepala Badan Pertanahan Kota Batam, dan tergugat 2, Menteri Kehutanan, hadir dalam persidangan itu diwakili kuasa hukumnya. Seusai sidang, Gunardo Agung, Kuasa Hukum dari Kementerian Kehutanan, yang dimintai komentarnya terhadap sidang gugatan ini, menegaskan komitmen institusinya tetap mempertahankan SK Menhut 463 tersebut. “Selangkahpun kami tidak akan mundur. Kecuali aparat yang berwenang perintahkan mencabut SK itu,” ucap Agung, sapaannya kepada Tribun.

FOTO | IST

Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No. 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Ia menilai dasar terbitnya SK Menhut tersebut sudah memiliki instrumen yuridis. Pihaknyapun sudah memiliki gambaran, jika di akhir persidangan nanti, Menteri Kehutanan menjadi pihak yang dikalahkan. “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu apa? Membatalkan SK salah satunyakan. Kalau SK dicabut, PP Nomor 15 Tahun 2010 berlaku. Ini aturan yang bicara. Berarti kembali ke tata ruang lama. Jadi hutan konservasi. Pilih mana?,” katanya. Agung menilai sah-sah saja ada pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya SK Menhut terse-

but. Pihaknya sendiri dalam persidangan pemeriksaan persiapan di PTUN ini, akan mencoba menjawab pertanyaan dari pihak-pihak itu sesuai data yang mereka miliki. “Tadi masih penggalian awal saja dari majelis hakim. Klarifikasi awallah dari SK yang dianggap merugikan. Diberikan pertanyaan dari mereka yang merasa dirugikan. Ya, silakan saja, kami akan jawab di persidangan. Kebetulan hari ini kami belum bawa hasil tim padu serasi yang jadi instrumen yuridis kami. Sidang minggu depanlah,” ucap Agung. Sementara itu, Masrur Amin

dari Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat mengatakan dalam persidangan itu, pihaknya masih mempertanyakan data-data yang mereka butuhkan. Termasuk mempertanyakan pihak-pihak yang termasuk dalam tim padu serasi hingga terbitnya SK Menhut 463 itu. “Kami mempertanyakan mengapa di pertimbangan hukum SK Menhut 463 ini, BP Batam sebagai pihak pemegang HPL tak dilibatkan sebagai tim padu serasi. Padahal di SK sebelumnya, SK Nomor 47 Tahun 87, BP Batam diikutsertakan,” kata Masrur Amin.

Dalam persidangan ini, beberapa pejabat negara di Provinsi Kepri, seperti Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Wali Kota Tanjungpinang, Bupati Bintan, Bupati Natuna, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tak hadir dalam persidangan itu. Padahal menurut Ketua Majelis Hakim, Tedi Romyadi, datadata dari pejabat negara itu sangat diperlukan untuk menunjang kelanjutan sidang. “Dari Pemko Batam nggak datang, padahal ini penting. Kami mau minta datadata. Kami mau mengundang pihak-pihak yang terkena dampak SK Menhut, tapi nggak punya data dimana alamatnya,” ucap Tedi. Pada persidangan, 24 Oktober mendatang, Tedi mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkena dampak SK Menhut untuk dimintai persetujuannya. Apakah akan masuk sebagai penggugat intervensi dalam sidang gugatan Kadin Batam atas terbitnya SK Menhut tersebut. “Instansi manapun baik yang kami panggil maupun tidak kami panggil, tapi sebagai pihak yang terkena dampak SK Menhut, silahkan datang ke Pengadilan, Kamis depan,” sarannya. Rata-rata, pihak yang akan dipanggil itu mayoritas instansi yang terletak di daerah Batam Centre, seperti Gedung Graha Pena, Kejaksaan Negeri Batam, Mega Mall, Pengadilan Negeri, dan beberapa instansi lainnya. | Rizal

Usai Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bupati

Sanem-Erwandi Sujud Syukur Tanjungpandan, Trans - Sahani Saleh dan Erwandi A Rani spontan melakukan sujud syukur usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Belitung periode 2013-2018, di Bahamas Hotel Senin (14/10) lalu. Para pendukung pun saling mengucapkan selamat kepada Sahani dan Erwandi. Sahani Saleh mengaku sangat bersyukur atas kemenangan Besar, dan rasa syukur tersebut dikatakannya untuk masyarakat Beli-

tung. “Kemenangan ini adalah kehendak Allah SWT.Ini adalah kemenangan masyarakat Belitung,” ujarnya. Ketika ditanya mengenai selisih tipis, Sanem mengaku banyak hikmah yang bisa diambil. “Ini adalah hikmah. Banyak pelajaran yang bisa diambil,”kata Sanem sambil berurai air mata bahagia. Mengenai perayaan untuk kemenangan Besar, menurutnya tidak ada perayaan khusus. Hanya saling memberikan ucapan

selamat sesama teman. “Tidak ada perayaan khusus. Kami benar - benar berterima kasih kepada Allah SWT,” ujarnya. Kemenangan tersebut menurut Sanem adalah berkat doa dan bantuan dari kawan kawan. Terutama tim yang berupaya membantu kemenangan ini. “Ini adalah berkat doa dan usaha kawan kawan. bahkan ada yang puasa berturut turut sampai tujuh hari. ada yang sholat tahajud, dan banyak yang lainnya,” ujar Sanem. Mengenai rencana pemban-

gunan kedepan, ia mengaku akan melanjutkan pembangunan Belitung. Menurutnya pembangunan akan dilanjutkan sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).”Karena saya sudah terlibat didalamnya, saya tahu apa yang akan saya lanjutkan dalam pembangunan ini,” kata Sanem. Di tempat yang sama Erwandi A Rani mengaku bergembira dengan terpilihnya dalam Pilkada Kabupaten Belitung. “Tentu saya sangat bahagia. Saya min-

Penetapan Angka Kredit Pacu PNS Lebih Profesional Jalankan Tugas Medan, Trans - Plt Walikota Medan Medan Drs H T Dzulmi Eldin S, M Si diwakili Asisten Umum Iwan Habibi SH membuka acara Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat dan Penetapan Angka Kredit Dalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah kota Medan yang diikuti 50 peserta dari Kepala Sekolah SD Negeri, Selasa (8/10) di Hotel Soechi Jalan Cirebon No.76A. Medan. Eldin dalam sambutannya yang dibacakan Iwan Habibi mengatakan penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional menjadi bagian terpenting. Karenanya memang harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak terutama para PNS yang mmpunyai jabatan fungsional seperti para guru. Menurutnya, jumlah penetapan angka kredit sendiri menjadi satu syarat untuk kenaikan pangkat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010, bahwa untuk mewujudkan pembinaan karir guru berdasarkan kompetensi dan perestasi kerja. Diharapkan penilaian para guru lebih akurat dan objektif sehingga akan

memotivasi para guru dalam meningkatkan prestasi kerjanya, ungkap Eldin. Diingatkannya, sesuai dengan perubahan peraturan ini, kenaikan pangkat pada jabatan fungsional harus dilengkapi dengan karya tulis ilmiah, ini sangat baik untuk memacu para tenaga guru dalam mengembangkan ilmunya mlalui penulisan ilmiah, sehingga kedepan kita memiliki tenaga-tenaga guru yang cerdas dan professional. Eldin menambahkan, mengingat pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang kenaikan pangkat dan angka kredit bagi seseorang guru yang menduduki jabatan fungsional, untuk itulah maka Pemerintah kota Medan memberikan Bimbingan Teknis ini kepada para Kepala Sekolah SD Negeri, dan PNS yang mengelola atau membidangi kepegawaian dalam Pembuatan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan penetapan angka kredit (PAK). Diharapkannya seluruh peserta dapat mengikuti Bimbingan Teknis ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu 3 hari ini, sehingga dapat memahaminya dengan benar, ucapnya. Sebelumnya, Lahum,SH selaku Plt

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan diwakili Kepala Bidang Kepangkatan Donni Harahap,SH dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis ini antara lain, untuk memberikan pembekalan dan pembelajaran bagi para Kepala-Kepala Sekolah dan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan Kota Medan. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan mempergunakan prosudur dan Teknik Kerja tertentu. Kemudian untuk memacu PNS lebih profesional didalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, dan menyeragamkan di dalam penetapan pemberian angka kredit khususunya bagi jabatan fungsional. Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat dan Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Guru di lingkuingan Pemerintah kota Medan berlangsung selama 3 hari, mulai Selasa 8-10 Oktober di Hotel Soechi, sedangkan narasumber Kepala Kantor regional I Nyoman Arsha SH M.Si didampingi Westerling Siregar SH dan Iwan Setio Prihatin SH,” ujar Donni. | Sipa Munthe

ta doa dan bimbingan serta teguran dari masyarakat Belitung. Dengan bekal pengalaman saya menjadi birokrat, doakan saja semoga kami amanah melayani masyarakat,” ujar Erwandi. Mengenai rencana pembangunan, Erwandi mengatakan akan melihat RPJP Kabupaten Belitung. Kemudian mengenai perayaan tidak ada secara khusus. “Kita tidak boleh berlebihan. Prinsipnya ini adalah satu hal yang harus disyukuri,” tukas Erwandi. | Rita

dulu dan dicari solusinya sesuai dengan keinginan masyarakat,’’ ujarnya seraya menembahkan, jika problem ini lamban disikapi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi warga yang tidak puas akibat tidak mendapatkan tanggapan sigap dari PU Provinsi Babel. Diketahui, proyek drainase Simpang Perlang sepanjang 2,58 KM pada saat ini sedang berlangsung pengerjaannya bersumber dari APBD Induk Provinsi Babel senilai Rp. 11. 599.563.000. | Rita

KPPU

80 PPer er sen TTender ender ersen Pr oyek Di K ota Bat am Pro Ko Batam Dilapor kan kkee KPPU Dilaporkan Batam, Trans - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Batam dalam lima tahun terakhir sudah menerima 167 pengaduan. 80 persen di antaranya adalah masalah tender proyek. Meski demikian tidak semua aduan tersebut ditangani karena keterbatasan wewenang dan alat bukti. Kepala Kantor KPPU Kantor Perwakilan Daerah Batam Andi Zubaidah Assaf mengatakan selama ini pihaknya selalu terkendala dalam menjalankan tugas. “Hingga saat ini kewenangannya masih belum kuat,” katanya dalam pertemuan Banleg DPR RI dengan KPPU dan Pemprov di Graha Kepri, (18/10). Beberapa kasus yang pernah ditangani KPPU Batam di antaranya jasa angkutan taksi di Kota Batam tahun 2007 lalu, Pengelolaan air bersih di Batam oleh PT Adya Tirta Batam tahun 2007, Tender pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahun 2007-2008, Jasa penyelenggaraan terminal feri antara PT Synergi Tharada dengan PT Tri Tunas di Batam tahun 2007-2008. Jasa bongkar muat di pelabuhan wilayah kerja KPD Batam dan sejumlah pengaduan lainnya. Andi mengatakan wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Batam meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepri, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. KPPU Perlu Diperkuat Wakil ketua Banleg DPR RI Achmad Dimyati Natakusuma mengakui bahwa kewenangan KPPU perlu diperkuat. Salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan merevisi undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau UU Antimonopoli. Ia mengatakan peranan KPPU sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Lewat undang-undang ini demokrasi ekonomi memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. “Badan legislasi datang ke Kepri untuk menampung masukan demi penguatan KPPU. Kami mendatangi seluruh Provinsi di Indonesia. Harus diingat saat ini banyak kartel yang terjadi di Indonesia seperti di bidang migas. Akan tetapi, paling banyak terjadi di bidang jasa, ini harus disikapi serius, “ kata Achmad. Anggota DPR RI dari Fraksi PPP tersebut mengatakan tujuan akhir dari revisi ini adalah untuk tercapainya efisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan nasional, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha. | Rizal

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan: Nas H Kota Pagar Alam : Mirwansyah Biro Blitar : Fauzy Effendy Biro Kota Batam : Afrizal Syahputra Kabupaten Luwu Timur : Tabah Yosep Bangka Belitung : Rita Monica

200 KK Pengungsi Mulai Kembali Plt Walikota Medan Tinjau Lokasi Banjir Di Medan Labuhan Medan, Trans - Sebanyak 200 KK atau 160 jiwa masyarakat yang bermukim di Kompleks Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan diungsikan. Pasalnya, 220 KK tersebut rumahnya terendam air selama tiga hari sejak beberapa hari lalu, dan yang terparah, Selasa (8/19). Genangan air tersebut diakibatkan terjadinya hujan dan ditambah lagi dengan adanya air pasang laut perdani. Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kepala Dinas Bina Marga Ir Khairul Syahnan, Kepala Dinas Kesehatan drg Hj Usma Polita MKes, Asisten Pemerintahan Drs Musadad, Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, Camat Medan Labuhan serta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan, melakukan peninjauan kelokasi banjir tersebut Selasa (8/1)). Plt Walikota Medan beserta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan menyempatkan diri memasuki lokasi banjir dan meninjau drainase pembuagannya,

serta kondisi lahan pertapakan pemukiman tersebut yang memang rendah, dan berpotensi menjadi tempat pembuangan air dari daerah yang lebih tinggi. Dari hasil peninjauan tersebut Plt Walikota Medan menjelaskan, bahwa banjir ini akibat dari curah hujan yang cukup tinggi selain itu juga ditambah dengan air pasang laut naik yang mengalir ketempat yang rendah dan kita rasakan pemukiman ini memang lebih rendah, untuk itulah pemerintah Kota Medan akan berkoordinasi dan membicarakan dengan Devlovernya, sebab untuk mencegah genangan air lokasi pemukiman ini perlu dipagar tembok dan nanti pemagaran ini ditata agar air dari laut tidak masuk ke pemukiman tersebut. Dikatakannya, untuk genangan air yang berasal dari curah hujan ini nantinya akan ditanggulangi dengan melakukan pemompaan untuk dibuang ke tempat yang lebih rendah lagi, sedangkan pagar tembok tersebut akan dibangun setinggi 60 sentimeter untuk mencegah air laut tidak masuk ke lokasi pemukiman penduduk.

“ Jadi nanti kita akan bangun pagar setinggi 60 sentimeter di pemukiman perumahan TKBM ini, sehingga mencegah masuknya air laut, sedang air diakibat curah hujan cukup kita lakukan pemompaan untuk membuangnya ketempat yang lebih rendah,” ujar Dzulmi Eldin. Menurut Camat Medan Labuhan Zein Noval, sebanyak 200 KK atau sekitar 160 jiwa diungsikan ditenda posko yang didirikan, pihak kecamatan telah membangun posko pengungsian dan posko kesehatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, selama pengungsian warga korban yang terkena genangan air diberikan makan. Musibah dalam genangan air ini tidak ada korban, namun selama pengungsian sejak kemaren, warga dipengungsian sementara mengalami gatal-gatal dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), namun sudah ditangani oleh pihak posko kesehatan. Pemantauan di lapangan, kondisi Rabu (9/10), ketinggian air mulai surut dari oair sudah mulai surut yang semula . | Sipa Munthe


HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

Tersandung Kasus Dugaan Tipikor

Kinerja 2 Camat Tak Masalah Pangkalpinang, Trans - Kepala Badan Daerah Pangkalpinang (BKD) Kota Pangkalpinang, Suhada memastikan kinerja dua camat yang saat ini tersandung hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) ruislag tahun 2005 tidak ada masalah. Kedua PNS Pemkot yang menyandang status tersangka itu dikatakan masih bisa bekerja dengan baik. Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut Suhada, pihaknya tetap berprinsip praduga tak bersalah terhadap dua camat tersebut, yakni Camat Bukit Intan Andi Rozano dan Camat Gabek Effendi. Sebelum ada keputusan dari pengadilan, keduanya adalah PNS Pemkot Pangkalpinang. “Nggak masalah dengan kinerja, meski sudah menyandang status tahanan kota, tetap baik kok kinerjanya. Keduanya masih menjadi abdi negara yang baik. Selagi belum ada keputusan yang jelas, keduanya tetap pegawai kita,’’ ungkap Suhada saat dihubungi Koran Transaksi, Selasa (15/10), via ponselnya. Ketika disinggung sejauh mana kasus yang dijalani dua camat tersebut, diakui Suhada, dirinya tidak mengetahui secara pasti. Apalagi sebagai kepala BKD, dirinya tidak mengetahui jalan cerita kasus itu. “Itukan kasus 2005 lalu. Sementara saya baru menjabat di BKD. Jadi, saya kurang paham,’’ imbuhnya. Suhada menegaskan, jika keduanya dipanggil penyidik untuk diperiksa lebih lanjut harus ada persetujuan dari atasan dalam hal ini Sekda Pangkalpinang atau pun Walikota Pangkalpinang. “Kalau ada persetujuan dan setidaknya ada laporan untuk kita. Mereka (camat-red) juga harus melayani masyarakat setiap harinya, Kalau nanti sudah ada putusan, tetap ada pengaruhnya bagi Pemkot khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. | Rita

N ela eluhkan PPasokan asokan elayy an KKeluhkan Solar SPDN Gantung Gantung, Trans - Nelayan di seputaran Kecamatan Gantung sempat mengeluhkan tidak adanya pasokan solar di SPDN Lenggang Gantung. Akibatnya, nelayan batal melaut karena tidak mendapat pasokan solar untuk perahu mereka. Selama tiga hari berturut-turut, Sabtu hingga Senin (12-14-10) pasokan solar sempat terhenti. Namun, Selasa (15/10) pasokan solar sudah kembali normal dan melayani kebutuhan solar bagi nelayan. Salah seorang nelayan yang biasa mengisi kebutuhan solar di SPDN Gantung mengatakan tidak mengetahui pasti penyebab terhentinya pasokan solar. “Jadi, kamek ndak dapat ke laut, gara-gara dak de solar,’’ ujar nelayan yang enggan disebutkan namanya itu, saat ditemui Koran Transaksi. Menurut dia, sejak hari Sabtu (12/10) tidak ada masuk pasokan solar ke SPDN. Dirinya pun tidak sempat bertanya karena suasana SPDN terlihat sepi. ’’Memang dak masok sejak hari Sabtu, nak betanyak dak de juak urang yang jage e,’’ terangnya. Diperoleh informasi, pasokan solar memang sempat terhenti terkait laporan dugaan pengalihan Delevery Order (DO) solar ke SPDN Gantung. Dugaan tersebut menyebut adanya pengalihan tempat pengiriman yang seharusnya berada di Desa Kurnia Jaya, namun justru dialihkan ke SPDN Lenggang Gantung. “Ya, sempat terhenti, karena adanya laporan dan pemberitaan dimedia beberapa waktu lalu. Namun hal itu sepertinya sudah bisa diluruskan,’’ ujar salah satu sumber yang dekat dengan pengelola SPDN. Menurut sumber tersebut, pihak pengelola sudah berangkat ke Palembang guna menyelesaikan masalah tersebut.’’ Sudah selesai dan pasokan solar ke SPDN sudah kembali normal. HAri ini sudah masuk lagi (Selasa kemarin-red),’’ terang sumber tersebut. Pihak pengelola pun memastikan pasokan solar untuk nelayan yang akan berangkat melaut sudah tersedia. Nelayan pun dipesilahkan mengisi solar sesuai kebutuhan selama melaut. | Rita

Disnak er K ota Cilegon Disnaker Ko Membuat Komunit as omunitas Bersepeda Cilegon, Trans - Ada banyak cara dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan antar pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Cilegon. Di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, tali persaudaraan itu diikat dengan membuat sebuah komunitas bersepeda. Di luar jam kerja, tepatnya hari libur, pegawai di Disnaker Cilegon meluangkan waktu untuk refreshing bersama dan itu dilakukan hampir setiap pekan. “Memang kami membentuk club sepeda bernama Naker Bike Community. Ini media saja untuk refreshing di tengah padatnya rutinitas kerja,” ujar Erwin Harahap, Kepala Disnaker Cilegon, Sabtu (19/10). Manfaatnya, menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Ir Erwin Harahap MBA, sangat banyak. Melalui Naker Bike Community, hubungan antara seluruh pegawai di lingkungan SKPD yang dipimpinnya menjadi lebih akrab. Seperti keluarga dan hal itu, menurutnya, diharapkan mampu menumbuhkan semangat kerja, karena pada saat melakukan aktivitas tersebut, tidak ada skat antara atasan dengan bawahan. “Kita bangun kekeluargaan melalui olahraga (sepeda) ini. Saat bersepeda, tidak ada atasan dan bawahan. Semuanya sama. Kita berkeluarga. Nah, akan tetapi kalau dalam tugas, tentu sesuai dengan tupoksinya,” kata Erwin. Dikatakan Erwin, pekan kemarin ia memulainya dengan mencoba track Banten Lama.”Kita istirahat di Situs Banten Lama, bercengkrama penuh akrab dan berfotofoto. Semua menjadi fresh,” ujar Erwin seraya menyebutkan, rute pekan depan ia akan mencoba menyusuri jalur samping tol Metro Cilegon, ke Komplek Krakatau Steel, Lingkungan Kenanga, Masigit, Jombang, Jalan Semandaran dan finish di kantor Disnaker yang terletak di Jalan Bojonegara. “Saya melihat semuanya kompak dan kekompakan itu dirasakan hingga saat menjalankan tugas,” katanya. | Yus

NO.278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Desa Ujung Baru - Kabupaten Luwu Timur Butuh Campur Tangan Pemerintah Luwu Timur, Trans - Desa Ujung Baru adalah salah satu sesa yang lokasinya terletak 15 Km dari ibu kota Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Semmauna selaku kepala desa, Ujung Baru kini sedang giat membangun jalan, yang anggarannya dari dana hibah sebesar Rp. 100 juta . Jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat hampir 90 persen mata pencarian masyarakat setempat dari hasil perkebunan coklat. Coklat yang sudah berumur tua pun di-

remajakan, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Ujung Baru. Bahkan, PT Mars sebagai perusahaan terbesar di wilayah Luwu Timur telah melirik coklat dari Ujung Baru, dan perusahaan ini siap bekerja sama dengn masyarakat. Desa Ujung Baru dengan luas lokasi 7 Km persegi, saat ini dihuni 1340 jiwa penduduk dan 318 KK (80 persen suku Bugis dan 20 persen suku Toraja), hidup rukun dan berdampingan dengan damai. 90 persen mata pencarian masyarakatnya adalah pekebun. Sisanya, 10 persen

FOTO | JOSEP

Semmauna, Kepala Desa.

sebagai guru dan pedagang. Itu sebabnya, Semmauna se-

bagai kepala desa terus berbenah untuk memajukan masyarakatnya, tanpa pernah lupa tentang pentingnya bersinergi dengan masyarakat itu sendiri. Semmauna yang sudah menjabat Kepala Desa Ujung Baru selama 14 tahun pada 2013 ini, paham betul bahwa peran serta pemerintah sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan, khususnya untuk membantu di sektor Pendidikan dan sektor kesehatan. “Ke depan, Desa Ujung Baru sangat membutuhkan jalan untuk diperbaiki oleh Pemkab Luwu

Timur, mengingat medan wilayah Ujung Baru sangat curam,” imbuh Kades Ujung Baru itu. Perlu diketahui, kemiringan tanjakan di Desa Ujung Baru 90 derajat, sehingga sulit dilalui kendaraan roda empat. Untuk itu, ada usulan masyarakat agar jalan sepanjang 10 Km itu menuju ibukota kecamatan dibangun secara secara bertahap. “Dananya seharusnya dapat dianggarkan dalam APBD tahun 2014 yang akan datang, agar hasil bumi Ujung Baru cepat terangkut,” pungkas Semmauna. | Josep SM

Proyek SPAM Benilai Miliaran Di Cibatu - Garut Amburadul Tidak ada papan nama proyek, dan ada beberapa perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Garut, Trans - Peringkat infrastruktur Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, kondisi infrastruktur di Indonesia masih buruk dan tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sedangkan infrastruktur yang buruk menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan melemahkan daya saing untuk menarik investasi. “Jangan sampai ekonomi kita seperti yang dikatakan Bung

Karno pada 1930, yaitu ekonomi negara terjajah,” ujar Ketua DPD RI, Irman Gusman, dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Nasional, dengan tema “Revitalisasi Infrastruktur Nasional” beberapa waktu lalu. Celakanya, dengan kondisi infrastruktur di Indonesia masih tertinggal, para pengusaha yang bergerak di bidang infrastruktur, malah mengutamakan untung besar, sementara kualitas proyek diabaikan. Ini mungkin lepas dari perhatian Irman sebagai Ketua DPD RI, yang diketahui lebih fokus untuk menambah anggaran bagi peningkatan infrastruktur tersebut. Contohnya, PT. Bantar Indah Prakasa Irvan Sugianto sebagai direktur, memenang tender proyek saluran pipa air minum

(SPAM) di daerah Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perusahaan ini mengerjakan proyek berdasarkan kontrak No: k4.02.09 pkp A,b,s SPPK/L62, tanggal 15 Agustus 2013, dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) Mo. k4 02. 09 di Kawasan MBR. IKK Cibatu (PKPA M. Jabar 62 di Kab Garut). Ternyata di lapangan tidak ada papan nama proyek, sehingga pelaksanaan proyek itu terkesan sembunyi-sembunyi. Di lokasi hanya ada pipa kurang dari 80 cm, dan lapisan pasir tidak ada. Panjang galian SPAM ini kurang lebih 3 km, dan ternyata dikerjakan oleh beberapa perusahaan. Pemenang utama diduga men-sub-kan proyek kepada perusahaan lain. Bisa jadi perusahaannya pun dipinjamkan untuk mendapatkan FEE-

nya. Pekerja galian terlihat begitu ceroboh dalam bekerja. SPD Telkom tergali sampai rusak. Masyarakat terganggu berkomunikasi dari pukul 07.30 pagi sampai pukul 16.00 sore. Akhirnya tanggal 1 Oktober 2013, di daerah Bandrek, masyarakat komplain. Namun tidak ada yang menggubris. Sementara kerugian Telkom kurang lebih Rp.17juta, begitu menurut Asep, warga setempat. “Kami mendukung proyek SPAM ini agar masyarakat menikmati air bersih, namun pemborong jangan anggap masyarakat bodoh. Masa cara pengerjaan proyek bernilai miliaran rupiah asal-asalan. Kualitasnya sangat jelek, beberapa bulan bisa rusak dan dibongkar lagi. Semua yang bertanggung jawab dalam pro-

yek ini harus diperiksa oleh penegak hukum,” ujar Asep, yang didampingi Warha. Cara kerja yang dipimpin Oskar dari Satuan Kerja Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum Cipta Karya Provinsi Jawa Barat, dinilai amburadul dan asal-asalan. “Bapak Oskar harus kerja serius, mundur saja kalau tidak mampu,” kata Ustad Wowon, yang juga aktivis salah satu LSM di Kabupaten Garut yang cukup disegani, saat mangkal di lokasi proyek SPAM. Sayang, Yudi sebagai Kepala Humas Cipta Karya ketika hendak dikonfirmasi sedang keluar. Para kuli tinta bahkan merasa kesulitan untuk mengklarifikasi masalah proyek itu kepada Sarip sebagai tenaga lapangan. | Chrystian

KPU Segera Sosialisasikan PKPU Nomor 17

FOTO | UCI

Salah satu rumah warga yang terendam air laut pasang.

24 Rumah di Agam Terendam Air Laut Pasang Agam, Trans - Pantai Tiku Jorong Ujuang Labuang Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam mengalami air laut pasang naik. Akibatnya, sedikitnya 24 rumah warga terendam. Tanjung Mutiara Zainal Mutaqin kepada wartawan, Kamis (10/10) saat meninjau lokasi mengatakan, pasang naik tersebut terjadi sejak pukul 20:00 WIB malam hingga subuh tadi. Dengan kejadian itu membuat sejumlah warga panik akibatnya, namun sekarang warga sudah kembali kerumah. “Air mulai masuk kepemukiman warga sejak pukul 20:00 WIB malam, dengan ketinggian 50 centimeter,” terangnya. Zainal menjelaskan, kejadian

pasang naik yang mengakibatkan sedikitnya 24 rumah warga terendam ini merupakan yang pertama kalinya, meski ditahun sebelumnya juga pernah terjadi namun tidak separah ini. Di Jorong Ujuang Labuang terdapat 716 jiwa dari 126 KK. Ditanya soal bantuan yang datang kepada warga, Zainal menyebutkan bahwa sejak tadi pagi bantuan sudah di terima warga melalui Dinas Sosial dan PDAM. Bantuan yang diberikan, seperti air bersih, beras, mie dan pakaian. Wakil Bupati Agam Irwan Fikri diwaktu peninjauan ke lokasi banjir, menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat naiknya air laut. Irwan Fikri menyebutkan, saat ini pemerintah pusat sudah membangun sepanjang 2 kilometer batu gret mela-

lui pemerintah pusat guna mengantisipasi terjadinya gelombang laut yang tinggi. Namun, dari 2 kilometer batu gret itu belum mencukupi dari garis abrasi pantai dari empat jorong, yakni Jorong Ujuang Labuang, Muaro Putuih, Labuhan, dan Pasia Paneh Nagari Tiku Utara. Irwan Fikri mengharapkan agar balai wilayah 5 melanjutkan sambungan proyek ini, karena kalau tidak ada sekitar 15 ribu warga yang terancam akibat abrasi pantai ini. Dipihak lain, salah seorang tokoh masyarakat Bujang menyampaikan bahwa masyarakat Nagari Tiku V Jorong pada umumnya sangat mendukung dibuatnya bangunan batu gret tersebut. | Uci

Test CPNS Harus Bersih Titipan Rangkasbitung, Trans - Forum Tenaga Honorer Seluruh Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Lebak, mengapresiasi pihak Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang telah begitu maksimal melaksanakan pembagian kartu peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), katagori II. FTHSNI meminta Komisi Transparansi, dan Partisipasi (KTP), DPRD agar mengawasi ketat proses pelaksanaan tes tersebut, sehingga betul-betul murni, harus bersih dari titip menitip

atau perzokian. “Disisi lain, kami menyangkan waktu pembagian kartu peserta tes yang sangat singkat (pendek) hanya dua hari. Namun kami sangat berharap proses pendistribusian kartu peserta berjalan, lancar sesuai dengan yang berhak melaksanakan tes,”tegas Marhadi, Wakil Ketua 1 FTHSNI Lebak, Jumat (18/10). Menurut Marhadi, kartu peserta tes tersebut merupakan legalitas atau bukti bahwa honorer katagori II, be-

nar-benar berhak mengikuti tes seleksi CPNS. Tes tersebut akan dilaksanakan secara serentak, di seluruh Indonesia pada tanggal 3 Nopember 2013 mendatang. “Kami berharap BKD segera mengumumkan formasi apa saja yang diperebutkan dalam tes CPNS kategori II. Termasuk berapa jumlah kuota yang dibutuhkan. Pengumuman ini penting agar pelaksanaan tes transparan,” ujarnya. | Yus/Guntur

Manggar, Trans - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur segera mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 17 tahun 2013, tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu DPR, DPRD dan DPD, Kamis (17/10). Ketua KPU Beltim Pirmawan mengatakan, sosialisasi yang melibatkan perwakilan dari partai politik peserta Pemilu 2014 ini, berlangsung di Kafe Fega Manggar. ‘’Perihal pelaporan dana kampanye ini bukan perkara sepele, mengingat jika tak disampaikan oleh peserta pemilu berdampak negatif bagi mereka,’’ ungkap Pimawan, Selasa (15/10). Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR.DPRD dan DPD, dimana akan mengugurkan peserta pemilu di Daerah Pemilihan tersebut. Ia juga menyebutkan, KPU Beltim memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dengan peserta Pemilu. Dalam sosialisasi yang akan diisi oleh narasumber dari Akuntan Publik dan peserta bakal diberikan pemahaman tentang tata cara mengisi laporan dana kampanye. Dana kampanye tersebut berdasarkan pasal 5 PKPU Nomor 17 tahun 2013 bersumber dari Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota dari partai politik yang bersangkutan (Caleg). Selain itu, ada juga sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Untuk dana kampanye partai politik peserta pemilu yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yakni bersumber dari perorangan, kelompok, perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah. Adapun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yaitu tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. “Sumbangan yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” terangnya. Sementara dana maksimal sumbangan, untuk perorangan dibatasi Rp 1 milyar. Sedangkan yang berasal dari kelompok, perusahaan ,badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp 7,5 milyar. Meskipun dibolehkan menerima bantuan dana kampanye,Pirmawan menambahkan, peserta pemilu dalam hal ini dilarang menerima bantuan dana dari pihak tertentu.Dana bantuan kampanye yang dilarang diterima, yaitu bersumber dari pihak asing, penyumbang tidak jelas indentitasnya, pemerintah pusat dan daerah. “Selain itu, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah atau Pemerintahan Desa, Serta Badan Usaha Milik Desa, Atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan anak Badan Usaha Milik Daerah,”tandas Pirmawan. | Rita


TRANS SUMBAR

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 278. ‰ TH XIII SENIN, 21 OKT - 4 NOV 2013

Anggaran 2014 Kota Padang Bertambah 26,31 % Padang, Trans - Belanja Daerah Kota Padang pada Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp. 2,121 trilyun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 26,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 845,2 milyar lebih; Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1,27 trilyun lebih. Sekretaris Daerah Kota Padang Syafril Basir mengatakan bahwa Belanja Tidak Langsung masih domi-

nan dari Belanja Langsung, dengan perbandingan 66 persen BTL dan 34 persen BL. Kondisi ini disebabkan masih tingginya belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 1,2 trilyun lebih. “Kondisi ini tidak bisa kita elakkan karena kita masih kelebihan pegawai. Diharapkan, dengan kebijakan moratorium dan banyaknya pegawai pensiun, maka secara bertahap kondisi ini dapat teraratasi,” ujar Syafril Basir, usai membuka kegiatan Sosialisasi Rancangan Pe-

raturan Daerah tentang Anggaran Tahun 2014 Kota Padang di Hotel Grand Zuri, Rabu (16/10). Syafril mengatakan, BTL juga mengakomodir belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja ini diperuntukkan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan dan bantuan sosial untuk individu atau masyarakat, ormas yang membutuhkan dan masyarakat terkena resiko sosial. Belanja ini juga mengakomodir kebutuhan untuk pemilu legislatif

tahun 2014. “Pemberian hibah dan bansos ini tidak dapat diberikan secara terus menerus pada organisasi atau lembaga kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi dan mengamanatkan untuk dibiayai APBD,” kata Syafril. Adapun kebijakan yang diambil dalam penyusunan APBD 2014 ini lebih diarahkan pada 5 prioritas pembangunan, yakni peningkatan pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan berdasarkan capaian MDG’s, dan pembinaan kehidupan beragama, serta pembentukan generasi yang berkarakter berbasis kearifan lokal. Prioritas berikutnya, penataan sarana dan prasarana perkotaan berbasis mitigasi bencana serta ramah lingkungan dalam rangka mendukung Padang Metropolitan. Kemudian, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan ekonomi ber-

Realisasikan Kegiatan Fisik Dishutbun Agam 84 Persen Hutan rakyat diserahkan kepada kelompok masyarakat yang dipercaya di lokasi pembangunan. Agam, Trans - Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus memaksimalkan kegiatan yang berkaitan dengan program “Agam Menyemai” yaitu, penanaman hutan rakyat, penghijauan lingkungan dan Pembangunan Kebun Rakyat Bibit (KBR) serta lainya. Bahkan, sebanyak 1,5 juta bibit pohon berjenis kayukayuan dan MPTs telah ditanam sampai akhir September 2013, untuk pelestarian kawasan hutan dan lingkungan yang tersebar di 16 kecamatan di kabupaten Agam. Menurut Kepala Dinas Hutbun Agam Yulnasri, hingga saat ini pihaknya berhasil merealisasikan kegiatan fisik tahun 2013 sekitar 84 persen, dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan tersebar di wilayah Kabupaten Agam. Sedangkan, untuk realisasi keuangan telah mencapai sebanyak 81 persen. Pertengahan Desember 2013 nanti diharapkan seluruh program kegiatan yang dilaksanakan telah dapat terselesaikan. “Kegiatan ini bertujuan untuk

FOTO | ECI

Kadis Hutbun Agam bersama camat Tanjung Raya menanam bibit pohon penghijauan di Linggai.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang berada di lingkungan areal kerja pemanfaatan hutan atau pengguna kawasan hutan tersebut,” ujar Yulnasri, Rabu (9/10). Lebih rinci lagi, Sekretaris Hutbun Deswilza menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya telah membangun sebanyak 230 hektare hutan rakyat. Hutan rakyat tersebut berada di Jorong Sungai Pua 50 hektar, dan Jorong Muaro

Palintangan 50 hektar di Kecamatan Palembayan. Kemudian di Kecamatan Tanjung Raya 50 hektare, Kamangmagek 50 hektare dan Kecamatan Tilatang Kamang 30 hektare Penghijauan ini berjenis kayu kayuan dan MPTs seperti penanaman hutan rakyat total keseluruhan sebanyak 110.400 batang, Selain itu, pada tahun 2012 telah dibangun 265 hektare hutan rakyat di Agam.

Terkait dengan hutan rakyat diserahkan kepada kelompok yang dipercaya di lokasi pembangunan hutan rakyat tersebut. Sedangkan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam hanya bertindak sebagai pembina teknis. 1,5 Juta Bibit Pohon Yulnasri mengungkapkan, pihaknya juga telah menanam sebanyak 1,5 juta bibit pohon berje-

nis kayu kayuan dan MPTs sampai akhir September 2013, mendukung program “Agam Menyemai”. “Saat ini kita masih memiliki sebanyak 500 ribu bibit siap tanam yang akan diserahkan ke masyarakat atau kelompok agar ditanam di 16 kecamatan. “Bibit pohon tersebut berjenis, mahoni, pokat, surian, pinang, jengkol, karet, sengon, jabon dan lainnya,” imbuhnya Bibit pohon itu berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pemkab Agam, Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Pusat, dari partisipasi pihak swasta, masyarakat peduli kehutanan, serta melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan dan lainya. “Semua bibit pohon tersebut ditanam di hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat, lahan masyarakat, perkarangan sekolah, kantor dan lainnya,” terangnya. Bibit yang telah ditanam ini diharapkan dapat dirawat dan dipelihara masyarakat, agar tumbuh dan berkembang hingga besar. “Keseluruhan bibit yang telah ditanam dari tahun 2011, 2012 sampai 2013 bisa mencapai sebanyak 6 Juta lebih bibit pohon,” jelasnya Dimana pada tahun 2011 ini pihaknya telah menanam sebanyak 2.571 juta bibit pohon sedangkan tahun 2012 sebanyak 2.125 juta bibit. | Uci

Mahyeldi Ansharullah Pamit PNS Lingkungan Kota Padang Terharu Padang, Trans - Ketika Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah mohon pamit, tampak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, merasa terharu. Pasalnya, pamitan diberitahukan secara mendadak pada acara Wirid PNS lingkungan Pemerintah Kota Padang, di kantor Balaikota Baru di Air Pacah, Jalan Bay Pass Kecamatan Koto Tangah Padang. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan aturan dan peraturan Pilkada, Mahyeldi menjadi calon Walikota Padang priode 2014-2019, harus dibebas tugaskan dari jabatan sebagai Wakil Walikota, dengan cara ambil cuti. Mahyeldi berharap agar para PNS ikut mensukseskan demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil

FOTO | TAF

Mahyeldi di POL PP.

Walikota Padang, tanggal 30 Oktober 2013 mendatang. “Gunakanlah hak suara sesuai dengan pilihannya masing-masing,” ujarnya. Di samping itu, PNS diminta agar jangan melibatkan diri dalam politik proktis, karena bisa merugi-

kan bangsa dan negara dan PNS itu sendiri. “PNS tidak boleh ikut bermain politik,” ujar Mahyeldi. Mahyeldi mengaku mengetahui banyak PNS yang menjadi pemimpin di lingkungannya, seperti menjadi Ketua RT, RW, Ket-

ua Masjid dan Ketua Musholla. Hal itu berarti PNS mendapat kepercayaan dan perhatian serta ditinggikan seranting oleh warga masyarakat di lingkungannya. “Jadi, saya sangat berharap seluruh PNS di lingkungan Pemkot berikanlah contoh terbaik di tengah-tengah masyarakat dan kepada warganya sendiri. hendaknya, menjadi pemimpin yang dapat di percaya dan memegang amanah,” ujar Mahyeldi. Mulai Sabtu 12 Oktober 2013, Mahyeldi telah cuti, dan mulai melaksanakan tugas kembali tanggal 26 Oktober mendatang. Salah seorang PNS Kota Padang, Wati (40), mengaku sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Walikota Padang Mahyeldi. Wati berharap

apa yang didankan Mahyeldi dalam Pilkada 30 Oktober mendatang akan menjadi kenyataan. Lain lagi dengan PNS Afrimen (45) yang bertugas di POL PP Padang. Dia mengaku merasa terharu mendengar arahan Mahyeldi waktu acara Apel Gabungan bersama di Kantor POL PP Padang. “Dalam kata sambutannya, Mahyeldi minta maaf dan pamitan kepada kami (Anggota Pol PP Padang),” ujarnya. Mahyeldi bagi Afrimen adalah sosok pemimpin yang Islami. “Perlu kita berikan dukungan dan dorongan. Beliau itu bukan saja sebagai pemimpin, tapi juga seorang ulama yang selalu dekat dengan para jamaah di masjid. Setiap memberi ceramah di masjid, masjid tak pernah lengang,” tuturnya. | Taf

basis masyarakat dan pembinaan kreativitas serta inovasi teknologi tepat guna. Di samping itu, reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggraan pemerintah daerah. Serta, Pengembangan industri pariwisata dan kelautan. “Untuk membiayai pengeluaran yang terus meningkat tersebut kita berusaha untuk terus menggali potensi pendapatan dan melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan,” tandas Syafril. | Taf

PENDIDIKAN Pelatihan Kurikulum 2013

Disdikpora Agam Fasilitasi 24 Guru SD Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Agam kirim 24 guru Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Agam mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan FOTO | UCI (LPMP) Sumatera Bar- Kadisdikpora Agam at di LPMP Sumatera Drs. Fauzir Barat. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Agam, Fauzir menjelaskan, jumlah peserta yang ikut dari Kabupaten Agam 24 guru berasal dari 23 SD yang ada di Kabupaten Agam dan dibagi menjadi 5 kelas. Mereka merupakan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini. “Pelatihan ini dikhususkan untuk guru yang telah menjadi sasaran untuk mengikuti pelatihan tentang kurikulum 2013, pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai Rabu (9/10) sampai Minggu (13/ 10). Untuk guru Sekolah Dasar (SD) meliputi, 3 mata pelajaran. Masing-masing, mata pelajaran penjas, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan (PJOK). “Sekolah yang dilibatkan dalam pelatihan kurikulum 2013 tahap awal memang dijadikan pilot project, yang dilatih adalah guru kelas selanjutnya, setiap murid kelas langsung menjadi sasaran ataupun yang dilibatkan, akan diberikan buku paket kurikulum berbasis karakter 2013,” ujarnya. Perbedaan Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya adalah mata pelajaran yang diberikan pada peserta didik lebih simpel, karena beberapa mata pelajaran akan diintegrasikan, kurikulum 2013 akan menghilangkan ujian nasional (UN) untuk tingkat SD dan nilai kelulusan diambil dari nilai laporan yang diberikan guru setiap semester. “Jika kurikulum sebelumnya pada SD ada 8 mata pelajaran, Kurikulum 2013 menjadi 6 mata pelajaran, dalam Kurikulum 2013, lebih mengedepankan kesiapan guru dalam menjalankan program tersebut. Guru dituntut menguasai banyak pengetahuan umum, karena metode mengajar ditekankan praktik lapangan,” paparnya. Sebelum diberlakukan program tersebut, pemerintah akan memberikan pelatihan pada guru terlebih dahulu. Makanya Disdikpora Agam kirim 24 orang guru SD untuk ikuti Pelatihan Kurikulum 2013. Fauzir berharap kepada 24 guru SD yang dikirim ikuti pelatihan tersebut bisa membuat Kabupaten Agam menjadi pelopor untuk penerapan Kurikulum 2013 di Sumbar, sesuai dengan target dari Propinsi Sumbar yang akan menjadikan Sumbar menjadi pelopor dalam penerapan Kurikulum 2013 di pulau Sumatera. | Uci

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto Syahrul Hamidi Koto,

MTsN Kuranji Dapat Bantuan Bangunan Masjid Dari Qatar Melalui Yayasan Fajar Hidayah Padang, Trans - Matrasah Aliyah Negeri (MTsN) Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, mendapat bantuan pembangunan sebuah masjid dari Pemerintah Qatar melalui Yayasan Fajar Hidiyah. Peletakan batu pertamanya telah dilaksanakan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dan Ketua Yayasan Fajar Hidayah Amirdas, Kadepag Kota Padang serta Kandepag Propinsi Sumatera Barat, Rabu (9/10). Acara peletakan batu pertama pembangunan masjid itu dihadiri oleh Suardi M Lurah Kuranji, orang dituakan di Kuranji Kamaruddin, Ketua Komite Sekolah MTsN Syamsuar Makmur, Ormas Kepemudaan Kuranji Peduli Japrizal, dan Ketua Pemuda Ando, serta seluruh guru-guru MTsn Kuranji dan masyarakat di sekitarnya.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam kata sambutannya, mengatakan bahwa pembangunan masjid MTsN merupakan bantuan yang keempat melalui Yayasan Fajar Hidayah di Kota Padang. “Ini suatu kebanggaan buat kita bersama. Perhatian atas dunia pendidikan Agama Islam diberikan oleh Pemerintah Qatar kepada Pemko Padang,” ujarnya. Menurutnya, saat ini masyarakat menginginkan anakanaknya sekolah di sekolah unggulan dan memiliki kelebihan, tapi tidak mengurangi mata pelajaran tentang ajaran Agama Islam. Karena itu, MTsN ke depan akan menjadi sekolah diidamkan oleh para orang tua murid. “Mutu pendidikan sejalan dengan ajaran Agama Islam. Para orang tua akan bangga dan senang bila anak-anaknya di

wawako Padang, Meletakan batu pertama pembangunan Masjid bantuan dari Pemerintah Qatar melalui Yayasan Fajar Hidayah untuk MTsN Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, Rabu (9/10). FOTO | TAF

didik di sekolah dengan keras serta ditempa ilmu Agama Islam. Anak-anak kita akan menjadi orang yang kuat, lembut dan ramah kelak,” ujar Mahyeldi. Mahyeldi mengatakan bah-

wa MTsN Kuranji memang sangat membutuhkan kehadiran sebuah bangunan masjid, mengingat jumlah anak didiknya sudah lebih 200 orang. “Pembangunan masjid ini di-

harapkan segera dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Hidayah. Jika perlu sekarang diresmikan, besok langsung dikerjakan,” ujarnya. Ketua Yayasan Fajar Hi-

dayah, Amirdas “kaki tangan” Pemerintah Qatar dalam pemberikan bantuan pembangunan masjid di Kota Padang mengatakan bahwa untuk pembangunan masjid di MTsN Kuranji, akan segera dikerjakan. “Kami sangat serius tentang dunia pendidikan keagamaan Islam di sekolah-sekolah yang berkembang begitu pesat di Kota Padang ini,” ungkapnya. Kota Padang dahulu terkenal dengan lokomotif pendidikan di Indonesia, banyak orang datang belajar ke Kota Padang bahkan para siswanya berasal dari luar negeri, seperti dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. “Kenapa mereka ingin belajar ke Kota Padang, tentu salah satunya, mutu pendidikan sangat baik dan sesuai dengan standar pendidikan dunia, di samping itu mata pelajaran aja-

ran Agama Islam sangat ditonjolkan. Sehingga lahirlah para siswa yang mempunyai karakter yang Islamiyah. MTsN Kuranji diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin untuk bangsa dan negara yang Islamiyah, mempunyai kepribadian yang tangguh, kokoh, ulet dan cerdas,” ujar Amirdas. Sedangkan Kepala Sekolah MTsN Kuranji, Marlina mengatakan bahwa selama ini yang menjadi persoalan di sekolahnya, tempat ibadah. Sebab, mushalla tidak memadai dengan jumlah anak didik. “Bila hari Jum’at, anak-anak pergi shalat jum’at lokasi sangat jauh dari sekolah, sehingga memakan waktu belajarnya. Dengan ada bantuan dari Yayasan Fajar Hidayah ini, kami sungguh merasa, bangga, bahagia dan senang sekali,” ungkapnya. | Taf


16

NO. 278 ‰ TH XIII Senin, 21 Okt - 4 Nov 2013

KORAN TRANSAKSI

ADNAN JANUZAJ Barcelona dibuat frustrasi oleh permainan bertahan total yang diperagakan Osasuna. Masuknya Lionel Messi di babak kedua tak sanggup memecahkan kebuntuan.

P

ertandingan di El Sadar, Minggu (20/10/13) dini hari WIB itu berjalan berat sebelah. Tengok saja statistik penguasaan bola: 76 persen berada di kaki Barcelona. Namun menumpuknya pemain Osasuna di daerah pertahanan sendiri membuat Blaugrana hanya mampu melepaskan tiga tembakan ke arah gawang dari 12 percobaan. Masuknya Messi di paruh kedua menggantikan Xavi Hernandez tak berarti banyak. Pertandingan pun berakhir imbang tanpa gol. Osasuna sama sekali tak menghadirkan ancaman bagi Barca. Satu-satunya tembakan ke gawang dari empat percobaan yang dilakukan hanya berasal dari luar kotak penalti. Victor Valdes mampu mengantisipasinya. Perubahan taktik yang dibuat oleh Gerardo Martino terhadap pakem Tiki Taka yang selama ini digunakan Barcelona rupanya membuat pemain lawan lebih mudah membaca permainan Xavi Hernandez dkk. Hal itu setidaknya terlihat pada laga kali ini. Osasuna mampu membuat Barcelona kesulitan membuat peluang. Bahkan, tembakan pertama Barca baru terjadi di

menit ke-18, itupun dari luar kotak penalti dari Andres Iniesta. Bola masih bisa digagalkan kiper Andres Fernandez. Tanpa Messi, yang untuk sementara duduk di bangku cadangan, Barca kesulitan mengurai strategi bertahan 4-5-1 yang digunakan Osasuna. Barca mengombinasikan umpan-umpan pendek dengan umpan langsung ke daerah kosong di belakang pertahanan lawan. Sesekali, bola bergulir lambat di sektor tengah. Osasuna sendiri cukup puas bertahan dan membuang bola sejauh mungkin dari daerah pertahanan mereka, seolah tanpa rencana serangan. Tim besutan Javi Garcia itu pun belum mampu melepaskan satupun tembakan ke gawang. Barca baru bisa membuka peluang dari kotak penalti lawan pada menit ke-39. Tendangan Pedro dari sisi kiri dalam kotak penalti masih bisa dihalau pemain bertahan Osasuna. Los Rojillos baru bisa menciptakan peluang pada menit ke-42. Menerima umpan silang, tendangan Roberto Torres masih melebar ke sisi kiri gawang lawan. Torres membuat ancaman yang lebih berbahaya pada masa injury time babak pertama. Tendangannya dari luar kotak penalti mengarah ke gawang, namun bisa ditangkap kiper Victor Valdes. Hingga babak pertama usai, kedudukan imbang tanpa gol bertahan. Kedua tim sama-sama hanya berhasil melepaskan satu tembakan tepat ke arah gawang. Osasuna tetap bermain rapat di babak kedua, namun Barca bisa membuka celah di menit ke-58. Fabregas berhasil melepaskan tembakan ke sudut sempit di dekat tiang sebelah kiri gawang, memanfaatkan umpan pendek Xavi. Namun bola bisa digagalkan Fernandez. Tiga menit kemudian, Fabregas kembali mendapat peluang dari

Pemain Muslim Pertama di United

posisi yang nyaris sama setelah menerima terobosan. Kali ini tendangannya melambung dari sasaran. Frustrasi, Barca akhirnya memasukkan Messi, yang masih dalam fase pemulihan cedera. Namun masuknya La Pulga tak cukup efektif meningkatkan daya dobrak Blaugrana. Fabregas kembali mendapat peluang pada menit ke-75. Kali ini tendangannya dari sisi kanan kotak penalti lawan berhasil dihalau bek Osasuna. Tembakan pertama Messi baru tercipta pada menit ke-79 dari luar kotak penalti. Bola masih melebar ke sisi kiri gawang lawan. Peluang terbaik Messi sekaligus Barca tercipta pada menit ke-82. Menerima umpan pendek Busquets, sang bomber meliuk-liuk menusuk ke kotak penalti. Sayang, tendangannya ke sudut kiri bawah gawang masih bisa dihalau kiper Osasuna. Kedudukan 0-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Barca berada di puncak klasemen dengan 25 poin dari sembilan laga, unggul satu dari Atletico Madrid, yang baru memulai pertandingan kesembilannya saat berita ini diturunkan. Osasuna berada di peringkat ke16 dengan tujuh poin dari sembilan laga.

ADNAN Januzaj menjadi rebutan banyak klub terkemua di Eropa. Barcelona pernah meminatinya, Bayern Munchen pernah menawarnya, dan pemenangnya adalah Manchester United. Baru Sabtu (19/ 10) pemuda Belgia ini menandatangani kontrak selama lima musim bersama The Red Devils hingga 2018. Gajinya pun meroket dari 1000 pound (18,3 juta Rupiah) per pekan menjadi 30 ribu Pound (549 juta Rupiah) per pekan. Ayahnya, Abedin Januzaj, yang kelahiran Kosovo, disebut Adnan sebagai penasihat yang menentukan arah karirnya. Sedangkan ibunya keturunan Albania, negara tetangga Turki. Bila karirnya makin moncer, terbuka kemungkinan bagi Adnan untuk bergabung dengan tim nasional Belgia (karena ia lahir dan besar di sana), Kosovo (mengikuti garis darah ayahnya), Albania (mengikuti garis darah ibunya), Inggris (tergantung solusi terhadap peraturan Home Nations), bahkan Turki dan Serbia (dari kakek dan nenek). Tapi Abedin Januzaj bilang, belum memikirkan negara mana yang akan dibela Adnan, selain kini berkonsentrasi penuh pada United. Pemuda berusia 18 tahun ini mengawali debutnya dengan tim utama MU saat diturunkan melawan Wigan pada Community Shield, dan makin moncer ketika melesakkan dua gol saat berlaga melawan Sunderland. Adnan diturunkan selama 90 menit. “Saya senang Adnan mau bergabung dengan United,” ujar David Moyes, manajer MU. “Ia talenta luar biasa dan menarik perhatian saya secara konsisten sejak saya datang di United pada bulan Juli silam,” tambahnya. | Fiq

Susunan pemain: Osasuna: Andres Fernandez; Marc Bertran, Javi Arribas, Jordan Loties, Damia; Lolo, Miguel de las Cuevas (Oier Sonj 81’), Sisi (Manuel Omwu 6’), Francisco Silva, Roberto Torres; Oriol Riera Magem (Francisco Punal 68’). Pelatih: Javi Garcia. Barcelona: Victor Valdes; Martin Montoya, Carles Puyol, Marc Bartra, Adriano; Xavi (Lionel Messi 68’), Andres Iniesta, Sergio Busquets; Cesc Fabregas, Pedro (Cristian Tello 76’), Neymar. Pelatih: Gerardo Martino. | Fiq

‘Kata Sakti’ Indra Sjafri Untuk Timnas U-19

I

ndra Sjafri merupakan sosok pelatih yang pandai membesut pemainpemain muda Indonesia. Tak hanya itu saja, dia juga pandai memberikan kalimat semangat untuk membangkitkan mental pemain. Pelatih kelahiran Padang, Sumatra Barat tersebut pernah meraih dua gelar juara kelompok umur, The HKFA (Federasi sepakbola Hong Kong) International Youth Invitational Tournament U-17 dan The HKFA U-19. Tak hanya itu saja, dia juga sukses menggondol Piala AFF U-19 di Sidoarjo dan meloloskan Indonesia ke putaran final Piala AFC U-19 di Myanmar, Oktober 2014. Pelatih Timnas Indonesia U-19 yang kini berusia 50 tahun itu bisa mengasah seorang pemuda menjadi bintang yang bersinar di dunia sepak bola. Indra juga seorang motivator untuk Evan Dimas dan kawan-kawan. Indra Sjafri membentuk pemain Timnas dari seleksi yang dilakukannya di semua daerah yang tersebar di Indonesia.

Untuk melatih pemain muda tentu tidaklah mudah. Tapi Indra mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pendekatan dengan bintang muda. Inilah kata sakti Indra dalam melakukan pendekatan terhadap pemain: “Intinya melatih dengan hati, melakukan pendekatan dengan anak jangan memaksakan kehendak, harus ada komunikasi dua arah.” Saat pertandingan pertama babak kualifikasi Piala AFC U-19 Grup G melawan Laos, Selasa (8/10/2013) Indra mengeluarkan kalimat sakti yang melecut semangan Garuda Muda. Ketika itu Evan Dimas cs tampil di bawah performa di babak pertama. Alhasil Garuda Muda hanya bisa mencetak satu gol di paruh pertama. Namun saat istirahat, Indra memberikan perkataan dengan nada tinggi kepada skuatnya. “Saat di ruang ganti, saya memberikan sedikit tekanan kepada pemain untuk memberikan motivasi. Saya katakan kepada pemain seperti ini: ‘Sepertinya kalian sudah puas juara Piala

AFF dan tidak mau tampil di AFC’.” “Ketika itu juga, mereka tertunduk. Setelah itu mereka serentak menjawab: ‘Ya, kami ingin main di Piala AFC’. Saya katakan seperti itu, penampilan mereka membaik di babak kedua.” Dengan kata sakti tersebut, Garuda Muda bisa mencetak tiga gol di babak kedua dan membungkam Laos dengan skor 4-0. Sebelum laga penentuan babak kualifikasi Piala AFC U-19 melawan Korea Selatan (Korsel), Sabtu (12/10/2013), Indra memberikan kalimat yang sangat memotivasi Muchlis Hadi Ning cs. “Tolong katakan kepada Korsel kalau kami akan mengalahkan mereka.” Berkat kalimat tersebut, Indonesia berhasil mengalahkan Korsel dengan skor 3-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Evan Dimas mencetak tiga gol saat itu. Kalimat sakti yang satu ini selalu diingat oleh pecinta sepak bola tanah air. Indra mengeluarkan kalimat sakti ini kepada Evan Dimas usai mengalahkan Korsel dengan skor 3-2, Sabtu (12/10/

2013). “Tidak ada tim yang tak bisa dikalahkan. Hanya orang tua dan Tuhan yang tidak bisa dikalahkan.” Usai lolos ke putaran final Piala AFC U-19 di Myanmar pada Oktober 2014 dengan status juara Grup G, Indra langsung menantang tim Eropa. “Saya akan berdiskusi dengan Badan Tim

Nasional (BTN) untuk mencari lawan tanding. Saya inginnya melawan tim Eropa. Kalau tim sesama Asia sudah bukan lawan kami.” “Itu bukan sombong. Modal utama Garuda Muda itu kepercayaan diri yang tinggi agar mereka tidak takut melawan tim-tim besar.” Indra hidup penuh dengan kedisiplinan. Tidak suka dengan pemain yang gampang terlena dengan kemenangan sesaat. Dia malah tidak ragu mencoret pemain yang sudah bersinar bersama Garuda Muda. “Kalau ada pemain yang ketahuan keluar malam, merokok atau mabuk, saya tidak segan untuk mencoretnya. Evan Dimas kalau seperti itu bakal saya coret,” Ada juga kalimat Indra Sjafri yang ditujukkan secara langsung kepda Evan Dimas. Berikut kalimat sakti Indra untuk Evan Dimas. “Saya katakan langsung kepada Evan Dimas ‘jangan anggap posisi kamu aman. Kalau ada yang lebih baik pasti kamu digeser. Kamu di sini karena belum ada yang lebih baik dari kamu’. Soalnya, kalau pemain sudah merasa mahabintang, selesai sudah,” pungkasnya. | Fiq

Koran Transaksi Edisi 278  

Koran Transaksi Edisi 278

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you