Page 1

SELASA

25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III www.koranmadura.com

BARCELONA Kembali ke Trek Juara

Pelatih Barcelona Gerardo Tata Martino menegaskan bahwa tim asuhannya kembali ke trek perebutan gelar juara La Liga Spanyol musim ini, setelah menundukkan Real Madrid 4-3 pada partai bertajuk “El Clasico” di Santiago Bernabeu pada Senin (24/3) dini hari WIB, kandang Madrid. Lionel Messi menjadi pemain terbaik selain karena sukses mencetak tiga gol Barcelona juga karena memberi umpan untuk gol pertama Barcelona yang diukir Andres Iniesta.

, Diserang Lawan in ak Jokowi M Muncer Nasional hal | 3

Selengkapnya Halaman Olahraga | 16

ant/widodo s. jusuf

TERDAKWA kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK), Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (kanan) menjalani sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/3). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Akil Kian Terjepit

Wawan Akui Transfer Rp 7,5 M ke Rekening Ratu Rita

JAKARTA-Skandal suap dalam Pilkada Banten kian menemukan titik terang. Melalui pengacaranya, Wawan membenarkan bahwa dirinya telah mentransfer uang ke rekening CV. Ratu Semangat milik Ratu Rita, isteri Akil Muchtar sebanyak Rp. 7,5 Miliar. “Transfer ada ke Ratu Samagat. Tapi, apakah itu untuk pilkada Banten atau bukan nanti kita buktikan di persidangan,” kata Pia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/3).

Uang tersebut diduga sebagai suap terkait pengurusan sengketa pilkada Banten di MK agar Akil Mochtar menolak permohonan gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain. Wawan yang sudah mengenal Akil, mentransfer uang rekening pada Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita secara bertahap yang totalnya Rp7,5 miliar dengan penulisan tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT BPP dengan CV Ratu Samagat. Saat itu sidang pleno MK akhirnya memutuskan menolak permintaan seluruh permohonan sehingga Ratu

Atut dan Rano Karno tetap menjadi pasangan kepala daerah di provinsi Banten. Atas tindakan ini, Wawan diancam pidana dalam pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta. =BETH/ANT/DESCA


2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

Video

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Kasus beredarnya video Calon Presiden Aburizal Bakrie mengingatkan pemikiran tentang konsepsi buku terbuka. Bahwa elite politik, pejabat publik, publik figur, para pemimpin itu ibarat buku terbuka. Dan layaknya buku terbuka konsekuensinya siapapun berhak membaca, mengamati, mencermati termasuk mengkritisi. Secara logika, buku saja jika sudah diterbitkan memberi peluang pada siapapun yang memiliki uang dan kesempatan serta minat untuk membacanya. Kecuali ada larangan dari rezim otoriter, siapapun memiliki kesempatan membaca karena ketika seseorang menerbitkan buku tujuannya jelas agar dibaca orang lain. Jika buku yang diterbitkan saja memberi kebebasan siapapun membaca dan memberikan tanggapan, apalagi jika buku itu dirancang dibiarkan terbuka. Siapapun bahkan secara tak langsung “dipaksa” membaca, melihat dan mencermati. Ini artinya, masyarakat disodori paparan lengkap apa isi buku, bagaimana subtansi buku tanpa perlu susah payah membeli atau mendapatkannya. Serba dibiarkan terbuka. Publik yang beragam sudah pasti akan merespon penuh warna. Termasuk juga kepentingan. Karena itu tak usah lagi seseorang yang berada pada posisi buku terbuka merasa menjadi sasaran kampanye negatif (saya tak ingin menyebut kampanye hitam karena hitam bisa bernuansa rasial; hitam juga bisa manis kan?). Semua itu sudah menjadi fitrah dan takdir–kalau menggunakan bahasa agama, sudah melekat jadi konsekwensi aksiomatik . Termasuk di sini, sikap lawan politik yang merasa berbuat benar dan ingin ”menghabisi” karena baikpun, berpelu- dianggap sebagai saingan. Boleh saja ada panang dipermasalahdangan ideal mengangkan. Apalagi jika gap cara-cara itu sebagai terpeleset atau sen- tak etis, tidak elegan. gaja bermain api. Tapi apa iya, bisa dicegah orang-orang yang bernafsu bertarung –apalagi ini politik- untuk mengurangi kekuatan lawannya. Ketika nafsu berkuasa membumbung tinggi, cara apapun akan ditempuh. Apalagi bila sekedar memaparkan data dan fakta. Tentu berbeda bila bermuatan fitnah. Akan ada konsekwensi hukum bila serbuan itu fitnah. Juga, sudah pasti bukan mengurangi kekuatan lawan, bisa sebaliknya jusru memperkuat lawan. Sekedar sebuah perbandingan. Dalam ajaran moral agama Islampun, ketika menyangkut kepentingan mengisi kepemimpinan, seseorang diperlakukan juga seperti buka terbuka. Dicermati sikap perilakunya dalam keseharian, diamati, dicermati, diperhitungkan. Bahkan termasuk sikap dalam memelihara dan mendidik anak, memperlakukan istri dalam berkeluarga dan lainnya. Mereka yang ingin berada di wilayah publik, tampil sebagai pemimpin memang harus –meminjam istilah Iwan Fals- berkarakter setengah Dewa. Menjadi yang terbaik. Trade recordnya terbaik karena ia akan membawa masyarakat luas menjadi lebih baik. Setelah tampilpun ia tetap harus menjadi terbaik karena rakyat yang dipimpin tak hanya mengharapkan, juga mengawasi, menuntut, mengkritisi, mengoreksi dan puncaknya bisa menjatuhkan! Jangan lupa di luar suara murni masyarakat menggantungkan harapan, ada lagi lawan yang mencari cela-cela kelemahan dan kesalahan. Jadi, berbuat benar dan baikpun, berpeluang dipermasalahkan. Apalagi jika terpeleset atau sengaja bermain api. Seperti kata seorang teman, di politik, yang benar saja berpotensi dipermasalahkan, apalagi yang salah. Alamak. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

2

Anas Makin Gencar Menyerang JAKARTA - Serangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan pengacaranya terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin gencar. Setelah menyebutkan bahwa banyak dana siluman yang diduga berasal dari dana talangan Bank Century mengalir ke Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu, kini pengacaranya menyebutkan bahwa uang muka untuk pembelian mobil Harrier sebesar Rp 250 juta berasal dari SBY. Kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/3) Firman Wijaya, pengacara Anas mengaku bahwa SBY memberikan uang sebanyak Rp 250 juta kepada Anas untuk pembayaran uang muka pembelian Toyota Harrier. Dari jumlah itu, tidak semua dana dipakai Anas. Hanya Rp 200 juta yang digunakan untuk uang muka mobil tersebut. Menurut Firman, uang itu diberikan secara tunai langsung oleh SBY. Ketika itu, SBY memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut untuk datang ke kediamannya di Cikeas. Firman mengklaim ada saksi penting yang mengetahui pemberian uang dari SBY kepada Anas tersebut. Namun, ia enggan mengungkapkan identitas saksi peristiwa itu. “Saksi ini kan penting, jangan sampai kemudian informasinya

menjadi tidak terbuka kalau saat ini diungkapkan. Sabarlah, mungkin saja konsep justice collaborator bisa saja sedang berjalan kan begitu,” ujarnya. Mengenai bukti kuitansi serah terima uang, Firman mengatakan bahwa Anas tengah mengumpulkannya. Pemberian uang muka Harrier oleh SBY ini, menurut Firman, masih berhubungan dengan tugas khusus yang diberikan kepada Anas selaku Ketua Fraksi Demokrat di DPR ketika itu. Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang tugas khusus yang diemban oleh Anas tersebut. “Faktor-faktor strategis di dalam proses pemilu 2009, jelas Mas Anas sangat paham, ya. Dia kan inner circle, dia orang dalam, jadi kalau ada pihak dari Pak SBY ataupun bantah, silakan. Mas Anas siap menjelaskan,” ujar Firman.

Selain berkaitan dengan tugas khusus, berdasarkan keterangan Anas, Firman mengatakan bahwa uang yang diberikan SBY untuk pembayaran uang muka Harrier tersebut merupakan ucapan terima kasih karena Anas telah ikut berjuang memenangkan SBY pada pemilihan presiden 2009. Pengacara Anas lainnya Handika Honggowongso, sebelumnya mengatakan bahwa kliennya pernah ditugaskan SBY untuk mengamankan kasus pemberian dana talangan atau bail out Bank Century. Selaku Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di DPR tidak mengarah ke SBY, baik secara hukum maupun politik. Terkait tudingan kubu Anas ini, Istana sudah membantahnya. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Yudhoyono tidak pernah mengapresiasi seseorang dengan cara memberikan uang. Selain itu, kata Julian, tidak ada alasan untuk SBY memberikan uang kepada Anas, apalagi karena telah mengantarkan Partai Demokrat menjadi partai pemenang di tahun 2009. =GAM/AJI

KRIMINAL

Hukuman Mati Menuggu Pembunuh Holly JAKARTA-Tiga eksekutor pembunuh Holly Angela, istri siri bekas Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gatot Supiartono yakni Surya Hakim bin Sofian Yusuf, Abdul Latief alias Latief bin Abdul Rahman, dan Pago Satria Permana bin Tukiman Mar dijerat pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dikenakan Pasal340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP, subsider 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, lebih subsider pasal 353 KUHP ayat 3 Junto pasal 55 ayat 1 tentang ikut serta dalam pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya diketahui, Holly Angela Hayu ditemukan bersimbah darah dengan kondisi tangan dan kaki terikat di kamar apartemennya bernomor E 09 AT, Tower Ebony, Apartemen Kalibata City pada tanggal 30 September 2013. Belakangan terungkap bahwa, otak dibalik pembunuhan sadis ini adalah mantan Auditor BPK, Gatot

Suprianto. Rabu (19/3) lalu, Gatot juga menjalani persidangan perdananya di PN Jakpus. Gatot didakwa sebagai otak pembunuhan terhadap istri sirinya, Holly Angelina Ayu dengan dakwaan melanggar Pasal 340 jo Pasal 56 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 KUHP atay Pasal 353 Jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Usai persidangan, salah seorang pengacara ketiga terdakwa, Sutejo mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengajukan nota keberatan alias eksepsi atas dakwaan yang diberikan. “Kalau salah satu terdakwa keberatan dengan penjelasan terdakwa lainnya, kami dapat

mengajukan keberatan. Sementara kalau ketiganya digabung, keberatan tak dapat diajukan,” terang dia di PN Jakarta Selatan, Senin (24/3). Dalam persidangan itu, sidang ketiga terdakwa digelar dalam waktu berbeda. Surya Hakim bin Sofian Yusuf, Abdul Latief alias Latief bin Abdul Rahman duluan. Sementara Pago Satria Permana bin Tukiman Mar disidang setelahnya. “Secara teori hal tersebut biasa dilakukan agar ketika persidangan masing-masing terdakwa (Surya Hakim dan Abdul Latief) dapat memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya (Pago),” demikian Sutejo. Dalam sidang perdana yang di gelar di PN Jakarta Selatan itu, Pago dan dua terdakwa lainnya, Surya Hakim dan Abdul Latief diancam hukuman mati. Mereka di sidang dalam berkas yang sama namun waktu persidangan berbeda. =GAM/ABD


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 2014 MARET 2014 SELASA 25 MARET | No. 0328 | TAHUN III No. 0328 | TAHUN III

33

SKANDAL KORUPSI KY

Kejagung Periksa Dua Saksi

antara foto/iggoy el fitra

HTI TOLAK BPJS. Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumbar, berunjuk rasa menolak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Senin (24/3). HTI menolak BPJS, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dianggap sebagai komersialisasi layanan kesehatan yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan Islam.

Diserang Pesaing Politik, Jokowi Kian Moncer JAKARTA-Sejumlah pesaing politik calon presiden (capres) PDI Perjuangan terus melancarkan serangan terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Namun kubu moncong putih menganggap serangan terhadap Jokowi hanya akan membuat si kerempeng ini semakin dicintai rakyat. Seperti tiketahui, pada kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, capres Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang disetir kepentingan kapitalis asing. Dia menyebutnya sebagai pemimpin boneka. Pernyataan ini dianggap sebagai salah satu sindiran kepada Jokowi yang belum lama ini ditetapkan sebagai capres partai banteng.

Tak hanya Prabowo, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah menyindir Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan lewat akun twitter dengan hastag #MelawanLupa @Fahrihamzah. Tujuh twit Fahri Hamzah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah saat dipimpin Presiden Megawati, mulai dari penjualan satelit ke Singapura melalui Indosat, sampai menggunakan umpan “Si Kotak-kotak atau Jokowi” untuk

mengatrol suara dalam Pemilu 2014 ini. Akan tetapi, sindiran dianggap sebagai anggin lalu. Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, sindiran apapun yang terjadi dalam masa kampanye terbuka merupakan hal wajar. “Menurut saya apakah menyindir, mengejek namanya kampanye sah-sah saja,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/3). Pram memastikan, semua sindiran terhadap capresnya akan dinilai sendiri oleh masyarakat pemilih pada pemilihan legislatif 9 April mendatang. Lantaran, rakyatlah yang paling berhak dalam menentukan pemimpinnya. “Semakin disindir atau dijelek-jelekkan, saya yakin kecintaan publik pada Jokowi malah meningkat,” tegas Pram

yang juga wakil ketua DPR RI. Sementara itu, kelompok mantan aktivis kampus mengkonsolidasikan barisan mereka jelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden. Para aktivis reformasi 1998 yang terhimpun dalam Generasi 1998 (Gen 98) secara terbuka menyatakan dukungan kepada calon presiden yang ditetapkan PDI Perjuangan, Joko Widodo. “Mengapa kami mendukung Jokowi? Jokowi bisa buktikan kerja riil. Programnya sangat kerakyatan. Ditambah lagi PDI Perjuangan yang kami ketahui sedang mendesain pemerintahan yang akan dibangun berbasis Trisakti,” ujar juru bicara Gen 98, Taufan Hunneman, di Jakarta Senin (24/3). =GAM/ABD

JAKARTA- Kejaksaan Agung, memeriksa dua saksidugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat sebesar Rp4 miliar di Komisi Yudisial. “Kedua saksi diperiksa oleh penyidik sejak Senin pagi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin. Kedua saksi itu yakni, Roejito (Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum KY RI) danAndy Rumawan (Anggota Tim Pemeriksa Khusus KY RI). Dalam kasus tersebut, Kejagung sudah menetapkan pegawai KY RI berinisial AJK sebagai tersangka. “Pokok pemeriksaan terkait dengan persoalan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana DIPA di biro umum termasuk di dalamnya pembayaran Uang Layanan Persidangan (ULP) dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat (ULS) kepada pejabat/pegawai Komisi Yudisial,” katanya. Termasuk juga dengan proses pemeriksaan serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim internal Komisi Yudisial terhadap tersangka AJK. Tersangka AJK dijerat Pasal 2 dan 3 UU.No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. “AJK merupakan Staf pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Akuntansi Bagian Keuangan Biro Umum Komisi Yudisial RI,” katanya. Kasus tersebut bermula dari tugas tersangka sebagai pembuat Daftar Rekapitulasi untuk pembayaran Uang Layanan Persidangan (ULP) dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat (ULS) kepada pejabat/pegawai Komisi Yudisial. Namun uang tersebut telah dimanipulasi atau “mark up” dengan cara menaikkan anggaran total pembayaran dari angka yang sebenarnya sehingga terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp4.165.261.341. =ANT/ RIZA FAHRIZA


4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

ant/noveradika

SAVE SATINAH. Aktivis yang tergabung dalam Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY melakukan aksi penggalangan dana untuk Satinah di Kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (24/3). Dalam aksinya selain melakukan penggalangan dana untuk Satinah yang merupakan TKI yang bekerja di Arab Saudi, mereka juga mendesak pemerintah untuk mengupayakan Satinah bisa lolos dari hukuman mati atas kasus pembunuhan yang menimpanya.

Ganjar Ajak Warga Jateng Sumbang Satinah SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk menyumbang dan membantu Satinah, tenaga kerja Indonesia asal Ungaran, Kabupaten Semarang, agar terbebas dari hukuman mati yang dijatuhkan karena membunuh majikannya di Arab Saudi. “Saya hanya ingin ‘menggelitik’ masyarakat Jateng untuk menyelamatkan Satinah secara bersama-sama dan saya ikut serta secara pribadi, inilah ‘guyubnya’ warga Jateng dalam menyelamatkan Satinah,” katanya di Semarang, Senin. Ganjar mengungkapkan, hingga Senin (24/3) siang telah terkumpul dana sebanyak Rp103 juta melalui rekening yang dibuka atas nama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Tengah khusus untuk menggalang dana guna pembebasan

Satinah. Menurut dia, jumlah penggalangan dana untuk Satinah yang diperoleh dari sejumlah kalangan itu masih belum maksimal. “Hasil penggalangan dana untuk Satinah di Jateng belum terlalu banyak sehingga saya mengharapkan partisipasi masyarakat, bahkan saya ‘mentwit’ melalui akun pribadi dan mendapat respon yang cukup baik karena sekecil apapun sumbangan yang diberikan akan menyelamatkan Satinah,” ujar

politisi PDI-Perjuangan itu. Ia menjelaskan, pembukaan rekening khusus guna menggalang dana untuk pembebasan Satinah dilatarbelakangi tidak mencukupinya dana dari pemerintah pusat yang dianggarkan untuk membantu tenaga kerja Indonesia yang bermasalah. “Anggaran di Kementerian Luar Negeri tidak sebanyak yang kita bayangkan dan tidak ada anggaran di Pemprov Jateng yang bisa dikeluarkan seketika sehingga Kemenlu meminta partisipasi dari Jateng,” kata mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, Ganjar menginisiasi pertemuan antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, Pemprov Jateng,

dan sejumlah pemkab. “Menurut saya perlu ada satu formula yang bisa menyelesaikan ini (TKI bermasalah, red) secara terus menerus,” ujarnya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah telah menggalang dana untuk membantu Satinah dengan membuka rekening BRI dengan nomor 0325-01-001406-30-2. “Pembukaan rekening atas nama Disnakertransduk Jateng itu guna menggalang dana untuk Satinah sesuai instruksi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,” kata Pelaksana Tugas Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang. Setelah rekening penggalangan dana ditutup pada Senin (24/3), gubernur akan menyerahkan seluruh donasi yang terkum-

pul dari masyarakat yang peduli ke Kementerian Luar Negeri atau Duta Besar RI di Riyadh, Arab Saudi. Seperti diwartakan, Satinah yang beralamat di Dusun Mrunten Wetan, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, itu pertama kali berangkat untuk bekerja sebagai TKI ke Arab Saudi pada 2004. Satinah dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Buraidah, Arab Saudi, karena terbukti membunuh majikannya dan mengambil uang milik korban. Semula Satinah divonis dengan hukuman mati mutlak, lalu turun menjadi hukuman mati “qishas” dengan peluang pemaafan dari pihak keluarga korban melalui mekanisme pembayaran uang darah atau diyat. Satinah seharusnya dieksekusi mati pada Agustus 2011, tetapi diberi tenggat waktu hingga tiga kali, yaitu Desember 2011, Desember 2012, dan Juni 2013. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia terus mengupayakan agar Satinah terbebas dari hukuman mati. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia terus melakukan berbagai pendekatan, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim surat kepada Raja Arab Saudi agar keluarga korban bisa menerima,” kata Dirjen Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Tatang Razak di Semarang, Jumat (28/2). Ia menjelaskan upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah itu antara lain, menyediakan pengacara untuk mendampingi Satinah, melakukan pendekatan terhadap ahli waris korban, dan terus mengumpulkan uang diyat (ganti rugi kematian) untuk dibayarkan kepada keluarga korban. “Di satu sisi pemerintah tentunya terus berupaya agar Satinah terbebas, tapi di sisi lain kita juga melihat ada fakta hukum,” ujarnya. Menurut dia, saat ini masih terkumpul uang diyat Rp12 miliar sehingga masih ada kekurangan dari jumlah yang diminta keluarga korban (Nura Al Gharib, red) sebesar Rp21 miliar. “Jumlah uang diyat yang sudah terkumpul itu diperoleh dari Dipa Kemenlu, donatur, APJATI, dermawan di Arab Saudi, dan kami mengharapkan Pemprov Jateng juga dapat membantu,” katanya. Uang diyat tersebut, kata dia, harus dibayarkan kepada ahli waris korban pada April 2014 dan kalau tidak maka akan dilaksanakan hukuman mati terhadap Satinah. =ANT/WISNU/BETH


KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA MARET 2014 SELASA 25 MARET25 2014 | No. 0328 | TAHUN III No. 0328 | TAHUN III

55

ENERGI

Pendapatan Niaga Gas Melonjak 65%

ant/zabur karuru

PROYEK MRT JAKARTA. Sejumlah kendaraan berjalan tersendat di samping proyek pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/3). Proyek MRT Jakarta masuk dalam 20 besar proyek infrastruktur terbaik di dunia versi majalah keuangan World Finance di London akhir Februari lalu.

Santos Produksi Gas Lebih Awal di Peluang JAKARTA-Santos mengumumkan bahwa produksi gas alam dari lapangan gas Peluang yang terletak di lepas pantai Jawa Timur telah dimulai lebih awal dari jadwalnya dan sesuai dengan anggarannya. Dengan persetujuan pengembangan lapangan (sanctioned) yang diberikan pada bulan Februari 2013, lapangan Peluang, yang terletak di Blok Madura Offshore, tersambung (tie-back) dengan sarana-sarana yang sudah ada di lapangan gas Maleo. Diharapkan produksi puncak bruto dari Proyek Peluang dapat mencapai 25 mmscfd. Seperti diketahui, Santos

memegang 67,5% hak partisipasi dan bertindak sebagai operator di Blok Madura Offshore. Mitra lainnya adalah PC Madura Ltd dan PT Petrogas Pantai Madura. Menurut John Anderson, Santos Vice President Asia, West Australia & Northern Territory, produksi pertama dari lapangan Peluang ini mencerminkan pencapaian proyek dalam portfolio Santos di Asia yang terus berkembang.

“Lapangan Peluang adalah aset keempat yang dioperasikan oleh Santos di Asia Tenggara. Keberhasilan produksi gas pertama di Peluang yang lebih awal dari jadwalnya merupakan tonggak sejarah penting pencapaian perusahaan atas strategi pertumbuhan yang kuat di Asia,” ujarnya. “Selain Peluang, Santos pun memfokuskan diri untuk mengembangkan aset yang baru diperoleh yaitu lapangan minyak Ande-Ande Lumut di Cekungan West Natuna,” jelasnya. Presiden dan GM Santos Indonesia Marjolijn Wajong, menyatakan produksi gas dari

lapangan Peluang akan diserap oleh konsumen domestik, sebagaimana produksi gas Santos dari lapangan lainnya di Jawa Timur. Dan Peluang akan menjadi tambahan bagi bisnis Santos yang telah ada di kawasan ini. “Kami telah memproduksi gas dari Lapangan Oyong, Wortel dan Maleo di lepas pantai Jawa Timur sehingga hal ini menambah kapasitas kami di kawasan ini. Dimulainya produksi dari proyek Peluang menunjukkan kemampuan kami untuk merealisasikan proyek-proyek baru di Indonesia,” ujarnya. =GAM

JAKARTA-Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), PT Pertamina Gas (Pertagas) mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2013 (audited). Pertagas membukukan laba bersih sebesar USD$ 158,84 juta atau sekitar Rp 1,9 Triliun (kurs Rp 12.189). Sebuah capaian yang membanggakan 54.76% dari Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Perusahaan (RKAP 2013). Laba bersih perusahaan 2013 sebesar Rp 1,9 Triliun tersebut meningkat 29%, bila dibandingkan laba tahun 2012. Laba anak perusahaan Pertamina ini terus tumbuh, dari tahun 2009 sebesar Rp. 198 miliar, kemudian berturut-turut Rp. 555 Miliar (2010), Rp. 808 Miliar (2011), dan Rp. 1,21 Triliun (2012). “Selama lima tahun terakhir laba Pertagas tumbuh secara signifkan, dengan kinerja perusahaan yang sehat kategori AA, dan semakin mengokohkan tekad kami memenangkan kompetisi dalam bisnis gas,” kata Direktur Utama Pertagas Hendra Jaya di Jakarta, Senin (24/3). Optimisme ini juga terlihat pada pendapatan perusahaan. Pada tahun 2013, Pertagas meraup pendapatan USD$ 615,46 juta atau sekitar Rp. 7,5 Triliun, meningkat 54% dibanding tahun 2012 sebesar USD$ 400,22 juta. Peningkatan pendapatan Pertagas 2013 ini diperoleh dari pendapatan niaga gas yang meningkat lebih dari 65% sebesar USD$ 246,28 juta dari USD$ 149,47 juta pada 2012. Dalam niaga gas Pertagas mampu melakukan realisasi sebesar 33,866 BBTU dari 23.070 BBTU (2012). “Ini merupakan hasil dari upaya Pertagas mengembangkan pasar, misalnya peningkatan penjualan untuk industri di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta industri pupuk di Sumatera Selatan,” lanjutnya. Pendapatan lainnya yang diperoleh dari transportasi gas, transportasi minyak dan gas terproses juga meningkat. Perkembangan yang cukup positif terlihat pada pendapatan perusahaan yang berasal dari penjualan LPG dan lean gas yakni USD$ 87,68 juta pada 2013, naik signifikan 483,82% dari tahun 2012 yang hanya mencapai USD$ 15,02 juta. Ini membuktikan bahwa Pertagas mampu mengembangkan bisnis sebagaimana layaknya perusahaan nasional lainnya. Selama tahun 2013 Pertagas juga melakukan investasi pengembangan usaha sebesar USD$ 286,64 juta atau sekitar Rp. 3.5 Triliun, naik 213,92% dibanding tahun 2012 sebesar USD$ 91,36 Juta. Dari total investasi sekitar USD$ 930 juta di tahun 2014, tidak kurang dari 76% dialokasikan untuk pembangunan proyek pipa Arun– Belawan, Muara Karang - Tegalgede, Pipa Gresik - Semarang. =GAM


6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

PAJAK

Laju Lambat Inflasi Diyakini Positif untuk Penerimaan Pajak JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini, tren penurunan inflasi sejak akhir 2013 akan memicu peningkatan penerimaan pajak akibat meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga.

ant/lucky r.

PENJUALAN MOTOR INDONESIA TERTINGGI DI ASEAN. Seorang petugas dari PT Wahana Makmur Sejati (WMS) saat merapikan deretan motor di gudang WMS, Jatake, Tangerang, Banten, Senin (24/3). Pada awal tahun ini menurut ASEAN Automotive Federation (AAF) Indonesia memimpin penjualan sepeda motor Asia Tenggara dengan penjualan 580.288 unit sepeda motor.

“Nantinya penurunan inflasi ada pengaruhnya (ke penerimaan pajak). Memang pada tahun lalu pertumbuhan penerimaan negara dari PPn (Pajak Pertambahan Nilai)tidak terlalu bagus. Transaksi ekonomi di 2013 agak rendah,” kata Dirjen Pajak, Fuad Rahmany di Jakarta, Senin (24/3). Fuad meyakini, berlanjutnya penurunan angka inflasi di 2014 akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sehingga kondisi ini bakal berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari PPn. “Mudah-mudahan tahun ini bisa diyakini akan lebih baik,” imbuhnya. Meski diyakini akan meningkat, jelas Fuad, target penerimaan pajak masih mengacu pada

besaran yang telah ditetapkan dalam APBN 2014. “Kami sudah menetapkan angkanya di APBN,” kata Fuad sembari menyebutkan bahwa perubahan target akan dilakukan pemerintah melalui kebijakan APBN Perubahan 2014. Terkait dengan revisi target pertumbuhan ekonomi di 2014, jelas Fuad, perubahan APBN 2014 akan dilakukan pemerintah pada pertangahan tahun ini. “Nanti Menkeu yang akan mengusulkan APBN-P. Mungkin setelah pemilihan legislatif akan ada (perubahan). Pemerintah akan mengajukan APBN-P dalam konteks asumsi-asumsi makroekonomi yang mungkin agak berubah,” paparnya. =GAM

PAJAK

DJP Fokus Incar Pertambangan Gandeng KPK Genjot Penerimaan Pajak JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih fokus menggenjot penerimaan pajak dari sektor pertambangan. “KPK kelihatannya juga melihat bahwa bidang pertambangan merupakan bidang yang perlu dilindungi. Karena, akan banyak kerugian negara jika bidang ini tidak diawasi dengan baik,” tegas Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany di Jakarta, Senin (24/3). Pada dasarnya, jelas Fuad, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2014 sebesar 12,4 persen masih terbilang wajar, karena realisasi pada setahun sebelumnya pun lebih rendah dari tahun ini. “Sektor yang perlu di-

genjot lagi, selain tambang, ada properti, kelapa sawit dan industri pengolahan,” ucap Fuad. Menurut Fuad, pihaknya mengapresiasi langkah KPK yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan pajak dari sektor pertambangan. “KPK juga bukan hanya menindak, tetapi juga melakukan pencegahan. Kami selalu aktif bersama KPK. Dalam minggu ini kami juga akan menggelar forum di Kalimantan yang merupakan inisiatif KPK,” tuturnya. Melalui kerjasama dengan KPK tersebut, jelas Fuad, Ditjen

Pajak akan mengorek data terkait potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan. “Kenapa kita bisa kehilangan pajak begitu besar dari pertambangan? Kenapa kita bisa kehilangan data? Kenapa kita tidak pernah mengetahui berapa besar hasil tambang yang digali,” kata Fuad mempertanyakan. Dia berharap, Pemerintah Daerah bisa memberikan data akurat kepada Pemerintah Pusat, terkait dengan kegiatan pertambangan di daerah. “Kami mau kerjasama, supaya data-data ini muncul. Karena, si pemberi izin (Pemda) usaha pertambangan itu mestinya punya kewajiban meminta informasi dan kemudian melakukan verifikasi data mengani kegiatan pengusahapengusaha tambang,” ujarnya. =GAM

Laporan SPT Bisa Melalui e-Filing BRI JAKARTA-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan meresmikan layanan e-Filling sebagai sarana pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, seluruh karyawan perseroan yang berjumlah 113 ribu langsung melaporkan SPT PPh-nya melalui layanan eFilling yang langsung terhubung dengan sistem Ditjen Pajak. Peresmian dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany bersama Direktur Utama BRI Sofyan Basir di Gedung BRI, Jakarta, Senin, (24/3). Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, perseroan telah diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk mengembangkan aplikasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing agar dapat menerima seluruh jenis pelaporan SPT bagi 113 ribu pekerja BRI. “Hari ini 113 ribu pekerja BRI di seluruh

Indonesia melakukan e-Filling,” ucapnya. Dia menambahkan, saat ini BRI juga sedang mempersiapkan diri menjadi Penyedia Layanan Aplikasi (Aplication Service Provider/ASP) SPT Tahunan melalui e-Filing. Dengan bertindak sebagai ASP, maka BRI akan menjadi perpanjangan tangan atau “jembatan” bagi Ditjen Pajak untuk menerima pelaporan SPT pajak secara elektronik dari setiap wajib pajak. Penunjukkan ini nantinya juga akan mempermudah masyarakat seluruh Indonesia untuk mengakses e-Filling, sebab e-Filing versi BRI ini menurut Ali, memanfaatkan jaringan kerja BRI yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 9.800 unit kerja, dan didukung oleh kemampuan teknologi informasi perseroan. Tak hanya pekerja BRI, nantinya setiap wajib pajak, baik nasabah BRI maupun nonnasabah BRI dapat melakukan pelaporan pajaknya di seluruh unit kerja BRI di seluruh Indonesia. =GAM


KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erjerat masalah hukum memang bukan dambaan setiap orang. Akan tetapi tidak semua orang dapat menyelamatkan diri dari masalah hukum. Bahkan bukan mustahil diantara mereka yang tidak pernah menghendaki tersandung kasus hukum, justru melibatkan diri dalam persoalan hukum, meskipun ada juga yang terperangkap diluar dugaan. Fenomena tersebut merupakan gambaran sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi di muka bumi ini. Bagi seseorang yang telah terperosok ke dalam permasalahan hukum atas suatu kasus hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, sudah pasti tinggal penyesalan jika masih memiliki akal yang sehat. Kecuali mereka yang telah kehilangan akal sehatnya, maka kasus hukum yang menjerat pun tetap tidak akan membuatnya menyesal bahkan merasa sudah biasa, karena manusia memiliki keterbatasan, lemah, dan tempat kesalahan. Tidak hanya itu, mereka juga merasa tidak ingin dibui sendiri. Oleh karenanya, biasanya akan keluar nyanyian seperti yang dilakukan Nazaruddin. Ini juga tampaknya yang akan dilakukan Anas Urbaningrum, ekspansi hukum yang menjeratnya kiranya tak hendak dirasakannya sendiri, tetap harus ada orang lain lagi yang terlibat juga harus diungkap agar juga menjalani penanganan hukum. Indikasinya terlihat dari pernyataan Anas melalui pengacaranya, Firman Wijaya, yang menyebutnyebut nama Presiden RI SBY dalam kasus dugaan gratifikasi mobil Toyota Harrier, bahwa uang mukanya berasal dari SBY sebesar Rp 200 juta. Bila pernyataan ini benar, maka SBY dapat berurusan dengan KPK. Kiranya ini menjadi keinginan ekspansi hukum Anas agar kasus hukum yang menimpanya tidak hanya dirasakannya sendiri, melainkan harus ada pihak lain yang terlibat juga wajib menanggung pula konsekuensi hukum atas dugaan gratifikasi berjamaah yang dilakukan bersama-sama. Masalah ini tentu tidak boleh dilewatkan oleh KPK sebagai penegak hukum yang independen dan tak terbeli. Ekspansi hukum semacam ini memang harus dilakukan oleh siapa pun, termasuk oleh Anas Urbaningrum. Sungguh pun begitu, pernyataan tersebut masih perlu dibuktikan di muka hakim. (*)

Opini

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

77

Program Ekonomi Calon Presiden

Salam Songkem

Ekspansi Hukum

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

Wacana tentang apakah kegiatan Pemilu membawa dampak posistif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, bisa menjadi perdebatan panjang. Sebagian pakar mengatakan bahwa pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Dinegara maju, yang demokrasinya telah cukup dewasa, tema dan isu ekonomi menjadi tema sentral kampanye pemilihan umum.

T

ema ekonomi, selain tidak mudah, juga tidak menarik karena dingin dan steril, dalam arti tidak banyak menyulut emosi, harus dipaparkan dengan target kuantitatif yang terukur dan variable kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, pemenuhan janji kampanyepun bisa terukur dan mudah dimonitor. Di Indonesia tema ekonomi tak banyak mendapat perhatian. Mungkin karena mayoritas masyarakat kita buta ekonomi. Mungkin hanya masyarakat kelas menengah yang mulai menaruh minat. Pemilik suara di akar rumput masih jauh lebih tertarik dengan gegap gempita pencitraan dan gemerlapnya popularitas. Oleh karena itu, program kampanye lebih didominasi oleh upaya membentuk kohesi berdasar ikatan primordial dan uang ketimbang program yang jelas dan rinci. Menjelang pemilu di Inggris tahun depan, PresTV (8 January 2014) melaporkan “The political battleground of 2013 was dominated by economy : jobs and growth, the cost of living and narrowly avoided triple dips”. Robert Peston, business editor BBC bahkan meyakini bahwa

“the economy us going to be at the heart of the election battle”. Dalam dua kali kampanye yang dimenangkannya, Obama memberikan titik tekan program ekonominya pada peningkatan tarif pajak untuk orang kaya Amerika dan memacu investasi pemerintah pada pelayanan publik. Tema itu kemudian dijabarkan secara rinci sampai pada target kuantitatif. Tema itu menjadi salah satu faktor penentu kemenangannya. Menjelang pemilu tahun ini, Indonesia mengalami persoalan ekonomi yang bertumpuk. Kubu Presiden SBY telah memasang iklan tentang ”10 tahun yang membanggakan” dengan menyajikan beberapa statistik yang positif seperti kenaikan anggaran kesehatan, anggaran pertanian, anggaran pendidikan, belanja negara dan lain-lain, selama perode 1999 2008. Namun semua ini tidak bisa menyelimuti tren menurun dari berbagai indikator makro ekonomi terkini seperti : pertumbuhan ekonomi yang melambat, rupiah yang masih cenderung melemah. Di tengah keberhasilan yang ingin ditonjolkan, kita bisa menyaksikan dengan jelas korupsi yang semakin merajalela, yang sebagian besar tak tersentuh hukum, sehingga mengoyak rasa keadilan masyarakat. Etos dan produktivitas kerja yang rendah, kejar mengejar antara kenaikan upah minimum dan kenaikan harga kebutuhan pokok, infra struktur dasar yang sangat minim, naiknya harga BBM, gas dan TDL yang menyeret kembali sebagian masyarakat kebawah garis kemiskinan. Naiknya harga properti yang tajam membuat para pensiunan yang memiliki rumah tak mampu membayar PBB, dan sederet potret buram lainnya. Pesta demokrasi di Indonesia ditambah oleh empat hal, yang membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi: Pertama, melambatnya realisasi belanja modal pemerintah, dan meningkatnya belanja politik.

Bukan mustahil diwarnai pula oleh politisasi anggaran. Kedua, penyerapan anggaran lebih lamban karena energi yang terkuras pada pertandingan politik. Ketiga, para investor akan bersikap wait and see. Keempat, perhatian terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi akan sangat melemah. Alih-alih para politikus di senayan, para anggota kabinet saja, yang mayoritas para politikus juga, tidak lagi mampu memfokuskan perhatiannya pada program, karena titik tekan pada pertarungan memenangkan kekuasaan. Soal menyangkut ekonomi akan bertebaran di udara retorika, tetapi cendrung berhenti di daratan raealitas! Menyimak data empiris di Indonesia, besaran yang mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun pemilu adalah indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada pemilu 1999, IHSG naik 70%. Pada Pemilu 2004 dan 2009, IHSG masing2 naik 44,56% dan 87%. Namun perlu dicatat bahwa pemilu 1999 dan 2009 terjadi saat ekonomi Indonesia baru keluar dari krisis parah. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak menyimpulkan apa-apa. Data Pemilu 1999 tidak bisa dipergunakan karena Indonesia baru keluar dari krisis 1998 dengan pertumbuhan minus 13,1% menjadi pertumbuhan postif 0,8% pada tahun Pemilu 1999. Pada dua pemilu berikutnya, korelasi antara pemilu dan pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa disimpulkan. Pada Pemilu 2004, pertumbuhan ekonomi

5,13%, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2003), yang mencatat pertumbuhan 4%. Namun pada pemilu 2009 yang terjadi adalah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan dari 6,1% pada 2008 menjadi 4,5% pada pemilu 2009. Dalam konsteks itu, saya ingin mengajak pembaca untuk melupakan pertanyaan apakah kegiatan pemilu memiliki dampak positif atau negatif terhadap potensi pertumbuhan ekonomi. Saya ingin mengajak pembaca untuk lebih fokus dan kritis dalam mencerna program ekonomi partai peserta pemilu, calon legislatif, dan yang paling penting calon presiden. Kita beralih orientasi dari model pencitraan dalam rangka membeli suara. Kita mengajak masyarakat untuk memberi bobot lebih besar pada program konkret calon presiden di bidang ekonomi. Bukankah motif paling mulia di balik hasrat memperoleh kekuasaan adalah perjuangan luhur meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.=

Di tengah keberhasilan yang ingin ditonjolkan, kita bisa menyaksikan dengan jelas korupsi yang semakin merajalela,

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER


KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

OPINI 8

ant/suryanto

POSTER CALEG

Pejalan kaki melintas tak jauh dari poster caleg berkepala hewan di kawasan Gedangan, Sidoarjo, Jatim, Senin (24/3). Menjelang Pemilu Legislatif 2014 yang digelar 9 April 2014 mendatang, beraneka macam cara dilakukan caleg untuk menarik perhatian masyarakat.

Pemilih Bertambah 34.951 Orang Pemilih Perempuan Lebih Banyak SURABAYA - Jumlah pemilih perempuan pada pemilu legislatif (pileg) di Jawa Timur ternyata lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Berdasarkan data dari KPU Provinsi Jawa Timur, pemilih perempuan berjumlah 15.441.494 orang, sementara pemilih pria sebanyak 14.957.275 orang. "Memang jumlahnya lebih banyak perempuan," ungkap Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Choirul Anam dikantornya kemarin. Selain itu, Anam juga mengungkapkan, setelah dilakukan perbaikan secara terus menerus pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada sebelumnya, jumlah pe-

milih 34.951 orang, dari 30.395.994 orang menjadi 30.430.945 orang. "Setelah KPU Jatim melakukan perbaikan dan pemuktahiran data, terjadi penambahan DPT dan jumlah pemilih perempuan masih lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki,� ujarnya. Selain itu, Anam mengatakan bahwa jumlah pemilih dengan NIK (nomor induk kependudukan) pun

juga sudah dimutakhirkan. "Tapi, masih ada sisa yang invalid. Tapi, jumlahnya tak lebih dari 15 persen," kata Anam. Data yang diperoleh KPU Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa dari total 50.448 NIK invalid, sebanyak 43.525 berhasil diperbaiki. Sementara sisanya yang sebanyak 6.293 masih dinyatakan invalid. KPU juga melakukan pembersihan terkait DPT yang ada. Hasilnya, ditemukan ada 28.593 nama yang sudah tak bisa masuk DPT lagi karena meninggal dunia. Kemudian, yang kedua, terdapat 4.828 nama yang pindah domisili dan 2.275 yang terbukti terdaftar ganda. Ada juga 1.235 nama yang ternyata fiktif. Dalam daftar tersebut, juga diketahui ada 36.664 pemilih

penyandang difabel. Yang paling banyak adalah penyandang tuna daksa dengan total jumlah 13.152. Kemudian, disusul 8.155 penyandang tuna grahita, dan 7.850 nama yang tergolong tuna netra. ’ "Untuk para penyandang difabel ini pasti mendapat prioritas khusus ketika di TPS. Misalnya, KPPS bisa langsung menghentikan antrean untuk memberi kesempatan mereka nyoblos dulu, Khusus untuk tuna netra, pihaknya masih menunggu template huruf Braille," paparnya. Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah mengirim salinan berita acara rekapitulasi perbaikan DPT tersebut ke semua pihak. "Saya harap ada feedback dari masyarakat. Bila ada masyarakat yang merasa belum terdaftar dalam DPT, maka sebaiknya

segera datangi KPU setempat dan laporan. Biar segera dimutakhirkan, dan final perbaikan DPT akan dilakukan pada H-7 atau 2 April mendatang," paparnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan pengawasan terkait penetapan DPT tersebut. "Biar kami mempunyai data pembanding. Sehingga, kami bisa melakukan kroscek terkait data yang kami terima di KPU," kata Sufyanto. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar masalah DPT bisa selesai. "Karena sumber kecurangan yang paling besar adalah kisruh DPT. Dengan DPT yang amburadul, maka banyak pihak yang bisa melakukan manipulasi penghitungan suara," tambahnya. = E HANA DIMAN


Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

9

Pelayanan PDAM Belum Terpuji SURABAYA - Perwakilan warga Keputih Kota Surabaya mendatangi gedung DPRD Surabaya guna mengadukan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada yang dianggap buruk. "Sejak mengajukan izin pemasangan pipa saluran air bersih pada 2009 lalu, hingga sekarang belum juga terealisasi," kata perwakilan warga RW 8 Keputih Tegal Timur Kelurahan Keputih, Dwi Priyanto, saat mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin (24/3). Menurut dia, pihaknya tinggal di RW 8 sejak 1992 lalu. Selama ini, untuk mencukupi kebutuhan akan air, warga hanya menggantungkan kiriman air bersih dari PDAM Surya Sembada.

Biasanya, lanjut dia, perusahaan air minum milik Pemkot Surabaya Kota mengirim tangki air bersih berkapasitas 4.000 liter. Namun, karena saat ini harga air naik, maka warga menjadi keberatan sehingga harus mengajukan pemasangan pipa saluran air bersih. "Kami ini masyarakat bawah, penghasilan kami pas-pasan. Sebagian besar penghasilan warga dari kerja sebagai buruh harian," katanya. Dwi mengungkapkan tanah yang ditempati sebanyak 500

kepala keluarga (KK) tersebut merupakan tanah milik Pemkot Surabaya. Sebelum ditempati warga, tanah tersebut merupakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Ia menduga keengganan PDAM Surya Sembada untuk memasang pipa saluran air dikarenakan status tanah yang merupakan milik pemerintah. Dia meyakinkan, meski nanti di daerah ini dialiri air bersih, pihaknya tidak akan mengutak-atik status tanah tersebut. "Sejauh ini, pihak camat juga sudah menyurvei untuk pemasangan pipa PDAM, tapi entah kenapa hingga sekarang tak kunjung dipasang," keluhnya. Menanggapi keluhan warga tersebut, Direktur Pelayanan

PDAM Surya Sembada Surabaya, Sunarno, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah melakukan survei untuk pemasangan pipa saluran air bersih. Namun, pihaknya masih belum dapat melakukan pemasangan karena terganjal oleh status tanah yang itu merupakan milik Pemkot Surabaya. Sebenarnya, PDAM bisa melakukan pemasangan dan mengalirkan air ke RW 8 Keputih Tegal Timur Kelurahan Keputih asalkan ada rekomendasi dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. "Bagi kami, tidak masalah itu memasang pipa dan mengalirkan air, tapi yang punya kewenangan untuk merekomendasi itu wali kota," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi

B DPRD Surabaya, Rusli Yusuf mengaku kecewa dengan sikap PDAM dan Pemkot Surabaya yang tidak memasang pipa dan mengalirkan air bersih ke warga. Sebenarnya, kata dia, tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan air ke warga Keputih ini, sebab warga sudah memastikan tidak akan melegalkan tanah tersebut menjadi milik mereka. Selama ini, PDAM juga bisa mengalirkan air bersih ke warga yang tinggal di tanah sengketa. Seharusnya, itu tidak berbeda dengan warga Keputih ini. "Ini namanya pembiaran, warga itu punya hak untuk mendapatkan air bersih. Nanti kami akan panggil Bappeko untuk menjelaskan persoalan ini," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PENILAIAN

Sekdaprov Minta Dewan Hakim Jujur SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi meminta kepada para Dewan Hakim untuk memberikan penilaian secara jujur dan objektif dalam menjalankan tugasnya terutama menentukan pemenang.

e hana diman/koran madura

BERIKAN SAMBUTAN. Sekda Prov Jatim H Achmad Sukardi memberikan sambutan pada acara Pelantikan Dewan Hakim MTQ Korpri Prov Jatim di Asrama Haji Sukolilo Surabaya.

"Hendaknya saudara dalam memberikan penilaian harus disertai dengan hati yang jujur, benar dan adil, mengingat yang dinilai adalah kalam ilahi," tegasnya seusai melantik 33 Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri Provinsi Jatim di Asrama Haji, Jl. Sukolilo Surabaya, Senin (24/3). Ia menegaskan, tugas dari dewan hakim begitu strategis dan menentukan. Sebab kelancaran pelaksanaan MTQ Korpri ini tidak terlepas dari peran dewan hakim maupun majelis hakim dalam menentukan pemenang. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang berat dari majelis hakim, Sekda menitipkan tiga pesan agar dijadikan pedoman dan harapan agar pelaksanaan MTQ berlangsung sukses. Pertama, bahwa kegiatan MTQ KORPRI ini mempunyai sifat khusus yakni kepersertaan harus anggota KORPRI yang berasal dari unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota di Jatim. "Jangan sampai, dewan hakim meloloskan pemenang yang bukan anggota KORPRI," imbuhnya. Kedua, pelaksanaan penilaian dalam menentukan pemenang

Jangan sampai ada pemenang ditentukan oleh pihak-pihak yang tidak jujur, karena yang dinilai adalah kalam Ilahi. Pemprov Jatim akan mendukung penuh KORPRI dalam menyelenggarakan MTQ yang pertama kalinya diselenggarakan di Jatim,�

Akhmad Sukardi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

harus dilakukan seobjektif mungkin, mengingat para pemenang akan diikutsertaan pada MTQ KORPRI tingkat nasional kedua di Provinsi Aceh. Sekdaprov Jatim Sukardi dalam pesan ketiga berharap kepada dewan hakim untuk memberikan penilaian kepada peserta MTQ secara adil dan benar sesuai ketentuan yang telah disepakati. "Jangan sampai ada pemenang ditentukan oleh pihakpihak yang tidak jujur, karena yang dinilai adalah kalam Ilahi.

Pemprov Jatim akan mendukung penuh KORPRI dalam menyelenggarakan MTQ yang pertama kalinya diselenggarakan di Jatim," tambahnya. Sementara itu, dalam Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus KORPI Jawa Timur No. Kep-004/DPKP/JT/II/2014 tentang penetapan dewan hakim dan majelis hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Provinsi Jatim menugaskan kepada dewan hakim untuk bertanggung jawab terhadap semua cabang Musabaqoh dan menentukan pemenang/juara lomba Musabaqoh. Tugas dari Majelis Hakim terdiri dari memberikan penilaian terhadap calon peserta MTQ KORPRI tahun 2014 pada cabang/ golongan antara lain cabang tartil dan tilawah, cabang hafidz, cabang syarh dan cabang khath Al-Quran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Kata-kata bai'at yang dipimpin oleh Dewan Pengurus KORPRI Prov Jatim, Dewan hakim bersumpah untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan tidak sekalikali menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Selain itu, Dewan Hakim dalam Bai'atnya bersedia menjalankan tugas dengan jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab. = E HANA DIMAN


10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

HMPG: Kaji Ulang Impor Garam SURABAYA - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengkaji ulang kebijakan impor garam yang telah diberikan kepada industri aneka pangan. "Dari kebijakan itu, kami menilai pemerintah tidak konsisten terhadap kebijakan yang mereka buat sendiri," kata Ketua Umum HMPG Jawa Timur, Muh Hasan, di Surabaya, Senin (). Menurut dia, aturan yang dibuat pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pengendalian Impor Garam dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2009 tentang Pengembangan Klaster Industri Garam Konsumsi. "Pemberian izin impor garam kepada industri aneka pangan jelas telah melanggar aturan yang telah ditetapkan, padahal kon-

ant/saiful bahri

STOK GARAM. Pekerja mengangkut garam untuk dinaikkan ke atas truk, di gudang penimbunan garam rakyat Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim beberapa waktu lalu. Menjelang musim olah garam tahun ini, stok garam ditingkat petani di Madura berkisar 20 hingga 25 persen dari jumlah total produksi 1.300 ton lebih dengan jumlah produksi antara 70 hingga 100 ton per satu hektare tambak garam. Sementara harga saat ini berkisar Rp 500 ribu per ton.

sumsi garam untuk industri tersebut bukan termasuk garam indus-

tri tetapi masuk kategori garam konsumen yang menjadi pasar

PROYEK

PEMILU

SURABAYA - Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) sudah memproses 345 proyek dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. "Selama sebulan sudah 345 proyek, sedangkan total proyek atau paket yang masuk ke UPT di bawah Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim mencapai 369 proyek," ujar Kepala UPT P2BJ, Yuswanto, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/3). Ia menyebutkan yang sudah diproses paling banyak bersifat mendesak, seperti lelang konsultan perencanaan dan proyek fisik, semisal proyek jalan sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Sampai sekarang sudah ada 24 proyek yang selesai diproses dan mulai berjalan paketnya tersebut," kata dia. Pihaknya menjelaskan, proyek fisik mencapai 142 paket dengan nilai paling besar mencapai Rp 30 miliar, yaitu pembangunan RS Paru, Jember, Jawa Timur.

SURABAYA - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur mendalami laporan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Bondowoso terkait dugaan ijazah palsu dari seorang calon legislator setempat. "Kami berjanji menindaklanjutinya dan segera mengkaji serta mengklarifikasi ke pihakpihak terkait," ujar anggota Bawaslu Jatim Andreas Pardede ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (24/3). Bawaslu menerima laporan bahwa caleg DPRD Kabupaten Bondowoso Daerah Pemilihan V dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan Ketua DPRD, AD, karena diduga menggunakan ijazah palsu. Sejumlah pihak yang akan diklarifikasi Bawaslu antara lain sekolah dan instansi yang menaungi serta sejauh mana ijazah tersebut diakui atau tidak. Andreas Pardede mangatakan, Bawaslu Jatim membutuhkan waktu sekitar lima hari kerja

UPT P2BJ Jatim Proses 345 Proyek SKPD Sedangkan, lanjut Yuswanto, paling sedikit nilai paketnya adalah lelang jasa konsultan senilai Rp 60 juta. Hal ini karena lelang jasa konsultan di atas Rp 50 juta harus dilelangkan. Paket yang masuk di UPT P2BJ, kata dia, harus melalui proses sederhana, namun sangat teliti. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. "Kemudian diverifikasi serta validasi untuk selanjutnya didistribusikan ke pokja-pokja yang totalnya ada 18 pokja," kata Yuswanto. Setelah masuk maka akan dicek ulang. Jika terdapat kekurangan akan dikembalikan ke Panitia Pelaksana Kegiatan SKPD. Setelah paket lelang ada pemenangnya, akan dikembalikan ke PPK untuk langsung dikerjakan. Waktu lelang yang dibutuhkan paling cepat 20 hari dan paling lama 60 hari. Jika masih ada dokumen kurang maka akan dikembalikan ke SKPD untuk segera dilakukan perbaikan. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

garam domestik," katanya. Akibat kebijakan itu, harga

garam domestik kini menjadi hancur atau hanya bergerak di kisaran Rp 400 perkilogram dan tidak bisa mencapai HPP yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 750 perkilogram untuk garam kategori garam KW 1 dan Rp 550 perkilogram untuk garam KW 2. "Ini murni pelanggaran dan harus diproses," tegasnya. Sementara itu, produksi garam konsumsi dalam negeri sangat besar. Tahun 2012, produksi garam konsumsi nasional mencapai 2,473 juta ton. "Meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan akibat anomali cuaca dan produksi tidak sampai sejuta ton tetapi stok garam konsumsi masih besar," katanya. Idealnya, lanjut dia, kebijakan impor yang diberikan itu dikaji dulu apakah industri aneka pangan itu termasuk kategori garam industri atau garam konsumsi. "Kondisi itu memang sangat merugikan petani di Tanah Air. Bahkan, mampu menggagalkan program swasembada garam nasional," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Dugaan Ijazah Palsu Caleg Didalami untuk membuktikan laporan tersebut. "Jika memang terbukti melanggar maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi tindak pidana dan secara administratif

Kami berjanji menindaklanjutinya dan segera mengkaji serta mengklarifikasi ke pihak-pihak terkait,�

Andreas Pardede

Anggota Bawaslu Jatim

kalau dia terpilih maka tidak bisa ditetapkan atau dilantik," kata dia. Sementara itu, Juru Bicara Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Bondowoso Moh. Usman mengatakan te-

muan itu juga sudah dilaporkan ke KPU dan Panwaslu setempat sebelum daftar caleg sementara ditetapkan, namun tidak ada kejelasan tindak lanjut. "Karena itu kami laporkan ke Bawaslu Jatim dengan harapan supaya ditindaklanjuti," kata dia. Ia merinci sejumlah kejanggalan antara lain ijazah yang dipakai AD bukanlah ijazah, tapi hanya berupa surat tanda lulus ujian akhir, sehingga tidak bisa digunakan untuk kepentingan publik. Selain itu, pendidikan Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan hanya ditempuh setahun. Sebab dia dinyatakan lulus MTs pada 1980 dan ijazah MA tercantum 1981. "Apa iya pendidikan MA hanya ditempuh setahun? Padahal saat itu belum ada program program akselerasi," kata Usman. Pihaknya mengaku hanya melaporkan dugaan-dugaan ini dan menyerahkan sepenuhnya tindaklanjut ke Bawaslu. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK


Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

11

Kapolda Perintahkan Ada Tiga Razia Bahan Peledak Pelanggaran Kampanye PEMILU

SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya memproses tiga pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik dan calon anggota legislatif. "Tiga pelanggaran yang kami proses yakni dari caleg Demokrat dua orang, dan satu lagi dari PDIP," kata anggota Panwaslu Surabaya Sardiyoko di Surabaya, Senin (24/3). Adapun pelanggaran tersebut dilakukan Caleg dari Partai Demokrat yang juga masih menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya Ratih Retnowati dari dapil 4 yakni pada saat kampanye di Bratang Gede beberapa hari lalu tanpa menggunakan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari Polrestabes Surabaya. Selain itu, lanjut dia, pelanggaran lainnya berupa penggunaan mobil dinas yang dilakukan caleg Partai Demokrat sekaligus anggota DPRD Surabaya Ivi Juana dari dapil 3 berupa penggunaan mobil dinas saat kampanye

jalan sehat di Medokan Semampir pada Minggu (23/3). "Kalau pelanggaran dari Caleg PDIP atas nama Heru Rusianto dari dapil 2 kita masih diskusikan dengan pihak polres dan kejaksaan karena masuk rana pidana," katanya. Sebenarnya, lanjut dia, dalam kampanye akbar PDIP di lapangan Thor Surabaya beberapa hari lalu ada tiga pelanggaran. "Dua pelanggaran yakni penggunaan tong sampah milik pemkot dengan melibatkan kepala Dinas Kebersihan dan Tanaman Surabaya, kami sudah rekomendasikan ke wali kota untuk sanksinya," katanya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim atas keterlibatan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang hadir pada saat kampanye berlangsung dengan memakai kaos merah, meski tanpa adanya surat permohonan izin cuti. = ANT/MASDUKI ATTAMAMI/DIK

TULUNGAGUNG - Kapolda Jatim, Irjen Polisi Unggung Cahyono menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayahnya agar melakukan razia rutin di semua jalur protokol dan lintas antarkota demi mengantisipasi peredaran bahan peledak (handak) jaringan teroris.

"Ada empat yang menjadi sasaran razia yang dilakukan jajaran (kepolisian), yaitu senjata api, sajam (senjata tajam), handak, dan narkoba," jelasnya meninjau apel kesiagaan pasukan di Polres Tulungagung, Senin. Ia mengisyaratkan adanya peningkatan eskalasi ancaman terorisme, menyusul terbongkarnya pengiriman paket bom pipa dan bom tupperware dari daerah Panggul, Kabupaten Trenggalek oleh Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror dari daerah Panggul, Kabupaten Trenggalek. Beberapa langkah antisipasi yang saat ini dilakukan pihak kepolisian, kata Unggung, antara lain adalah dengan mengefektifkan peran tiga pilar pimpinan perangkat daerah hingga tingkat desa/kelurahan,

yakni babinkamtibmas (Polri), babinsa (TNI), serta kepala desa (sipil). Tiga komponen pimpinan wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan ini diharapkan mampu melakukan deteksi dini maupun pencegahan awal atas setiap potensi kemunculan bibit-bibit terorisme maupun kehadiran kelompok ekstremis Islam. "Kami berharap kerjasama tiga pilar ini optimal, terutama untuk mengidentifikasi kedatangan orang asing dan tinggal hingga lebih dari 24 jam. Warga yang mengetahui wajib segera melapor," jelasnya. Kapolda memang tidak secara khusus membicarakan masalah bahan peledak yang menjadi prioritas sasaran operasi cipta kondisi di semua jajaran kepolisian, termasuk Tulungagung dan

Trenggalek. Namun isu peredaran bahan peledak milik kelompok teroris di wilayah Jawa Timur mulai beredar menyusul informasi adanya bom rakitan lain yang belum diketemukan petugas maupun Densus 88/Antiteror. Pihak kepolisian sendiri sejauh ini juga masih kesulitan mengidentifikasi keberadaan maupun lokasi perakitan dua unit bom yang telah diamankan pihak Densus 88/Antiteror melalui jasa pengiriman JNE Panggul menuju JNE Singkang Wajo, Sulawesi Selatan. "Soal itu masih dalam penyelidikan Mabes Polri (Densus 88 Antiteror). Penyisiran sementara yang dilakukan Kepolisian Trenggalek kemarin belum ada, dan masih terus dikembangkan," kata Kapolda. Penangkapan Gali Aji Satria (29) yang diketahui sebagai pelaku pengiriman paket berisi bom pipa dan bom tupperware dari JNE Panggul pada 18 Maret merupakan kasus kedua setelah beberapa bulan sebelumnya Densus mengungkap bom rakitan di wilayah Surabaya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

PERSIAPAN JELANG HARI RAYA NYEPI. Dua orang pemangku (orang suci) menata sesaji dan perlengkapan sembahyang pada altar di Pura Jagad Karana, Perak Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/3). Sejumlah persiapan dilakukan umat Hindu dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun baru saka 1936.

ant/m risyal hidayat


KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 25 MARET 2014|NO. 0328|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 25 MARET 2014 NO. 0328 | TAHUN III

Ratusan Nelayan Terancam Tak Gunakan Hak Pilihnya PROBOLINGGO – Tidak seperti masyarakat umumnya, kalangan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di laut terkesan lebih mementingkan ke laut ketimbang melakukan pencoblosan di TPS pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Apalagi waktu ke laut kalangan nelayan biasanya menjelang subuh dan sepulangnya pada sore harinya membuat sebagaian besar nelayan tak lagi sempat datang ke TPS. Penyebab Golput bagi kalangan nelayan juga diakibatkan banyaknya masyarakat nelayan merasa pesimis dengan Pimilu

layan tak berubah. Sebab, saat itu cuaca diprediksi bagus untuk melaut, sehingga kecil kemungkinan para nelayan ada di darat saat hari H pemungutan suara. “Nelayan biasanya berlabuh dengan tempo melaut tiga sampai lima hari. Saat pendaratan sangat kecil kemungkinannya bisa

Probolinggo, kepada wartawan, Senin (24/3). Kadir mencontohkan saat pelaksanaan pemilukada Walikota dan Wakil Walikota yang lalu. Saat itu, banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya meskipun diliburkan untuk melaut . ‘’Padahal waktu itu secara teori, mereka bisa mencoblos lewat TPS khusus, namun praktiknya mereka tak bisa mencoblos,’’ katanya. Ancaman tersebut diperkuat dengan kondisi ekonomi para nelayan yang terpuruk. ‘’Mereka kemungkinan besar tetap akan memilih melaut. Sebab, mereka

Legislatif. Mereka beranggapan siapa pun yang terpilih menjadi anggota legislatif tetap saja nasib ne-

disesuaikan dengan waktu pencoblosan,’’ tutur Kadir, salah satu nelayan yang tinggal di Jalan Ikan Kakap Kelurahan Mayangan Kota

butuh uang untuk hidup seharihari. Hanya dengan melaut mereka bisa punya harapan,’’ papar Kadir.

Senada disampaikan, Anas (32) pekerja nelayan di Jalan Ikan Belanak. Ia mengatakan, situasi aktivitas kegiatan pekerja nelayan di Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan tampak normal. Pekerja nelayan sepertinya tak mengetahui persis bila 9 April mendatang merupakan waktu untuk menentukan anggota legislatif 5 tahun kedepan. “Kalau kami bang, lebih memilih ke laut ketimbang nyoblos, sebab kalau kelaut pulang bawa uang dan ikan tapi, kalau tak kelaut hanya karena nyoblos,

pulang-pulang kebutuhan dapur bisa terancam,” ucapnya. Tak Bisa Dipaksa

Kondisi tersebut diakui Caleg No. 5 dari Partai Golkar, Dapil II Mayangan, Agus Salim. Menurut dia, pihaknya hanya bisa mengimbau mereka agar pulang melaut tepat pada saat pemungutan suara. ‘’Sebagian besar nelayan itu adalah warga kami,’’ tandasnya. Menurutnya, memang tak seluruh masyarakat nelayan yang Golput namun sebagian besar bisa dikatakan masyarakat nelayan waktunya seharian dilaut bahkan ada nelayan yang selama seminggu di laut. “Apalagi kondisi kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat nelayan saat ini menjadi pencoblosan di TPS nomor dua. Sedangkan yang utama adalah pergi melaut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Agus Salim. Agus Salim berharap, siapa pun yang terpilih nantinya hendaknya lebih mengutamakan serta membantu kesejahteraan masyarakat nelayan. “Kedepan masyarakat nelayan kedepan tidak lagi pesimis sebagaimana yang dialami saat ini,”pintanya. Secara terpisah, Komisionaris KPU Kota Probolinggo Divisi Sumberdaya Manusia, Sosialisasi dan Data Pemilih, Eko Purwanto, mengakui hal itu memang sedang menjadi pemikiran serius. ‘’Kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar mereka tetap bisa menyalurkan haknya,’’ katanya. Untuk membuat TPS khusus, kata dia, jelas tidak mungkin. Selain sudah masuk wilayah lain, para nelayan juga tidak bisa ditentukan keberadaannya saat melaut. Sementara itu, baik KPUD maupun pemerintah juga tak bisa memaksa mereka untuk tidak melaut, sebab itu menyangkut penghidupan mereka. Selain nelayan, kata dia, ada beberapa elemen masyarakat yang harus dipikirkan agar tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Di antaranya, para pekerja pabrik yang pada hari H pemungutan suara tidak libur, para tahanan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan Kota Probolinggo. ‘’Kami sedang merumuskan kriteria dan bagaimana teknis pembentukan TPS khusus, agar mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya,’’ pungkas Eko Purwanto. =M.Hisbullah Huda


Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 NO. 0328| TAHUN III

Rental Mobil Laris Manis Disewa Caleg Sehari 3 sampai 6 Mobil PROBOLINGGO - Masa kampanye pileg tahun 2014 jasa persewaan mobil atau rental laris manis. Bagi pemilik rental pileg tahun ini membawa berkah. Karena banyak caleg yang menyewa saat melakukan kampanye. “Banyak caleg yang menyewa mobil musim pileg ini,” tutur seorang pemilik rental, Andre di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo kepada wartawan, Senin (24/3). Dia menjelaskan, selama musim kampanye ini hampir setiap hari rentalnya selalu didatangi para caleg. Para caleg itu memanfaatkan persewaan mobil untuk kepentingan kegiatan kampanye.”Harga sewanya macam-macam. Ada yang Rp.250 ribu sampai Rp.300 ribuperhari,” tandasnya. Mahal tidaknya di rental terminal Bayuangga tergantung dari jenis mobilnya. “Kalau jenis mobilnya baru agak mahal,” im-

buhnya. Tak pelak, ramainya para caleg menjelang pileg omset pemilik rental naik 100 persen. Bahkan Andre sendiri mengaku mendapatkan omset Rp.15 juta sampai Rp.20 juta. Berbeda dengan pemilik rental, Ghani. Dia mengaku, meski banyak rental yang ramai pesanan, namun dia tidak menyewakannya. Alasannya, rental mobil yang dimilikinya hanya untuk melayani pesanan untuk wisatawan. “Kita hanya melayani sewa untuk wisata saja,” katanya. Ghani mengatakan, dirinya mengaku khawatir jika mobil rentalnya disewakan kepada caleg. Karena ada sebagian

caleg yang mau membayarnya di belakang.”Kalau bayarnya di belakang terus terang kita khawatir,” ungkapnya. Itulah sebabnya, Ghani tidak mau menaggung resiko. Sehingga menolak melayani jasa persewannya kepada caleg. Sementara itu, sejumlah caleg saat ditemui mengaku memang banyak caleg yang menggunakan jasa rental. Mereka memanfaatkan jasa tersebut untuk menyakinkan kepada masyarakat. “Sekarang itu masyarakat lebih percaya dengan penampilan,” katanya wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan. Menurut dia, banyak masyarakat sekarang yang terbius dengan penampilan seorang caleg. Padahal, sebagian mobil caleg itu menggunakan jasa rental agar berpenampilan lebih meyakinkan ketika menggaet pemilih. =Muhammad Sugianto

13

PROYEK BANGUNAN

Anggaran Pembangunan Jalan Rp 46 M PROBOLINGGO - Pemkab Probolinggo mengalokasikan dana anggaran senilai Rp 46.500.000.000 untuk pembangunan dan perwakilan jalan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten Probolinggo, Anggit, melalui Kabid Pengendalian Operasional, Sunyoto kepada wartawan, Senin (24/3). “Tahun 2014 ini ada sebanyak 179 paket untuk proyek pembangunan dan perbaikan jalan,” katanya. Dia menjelaskan, jumlah paket proyek tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo, yakni wilayah timur, tengah dan barat. “Semua mendapatkan secara merata, tidak wilayah yang dianak tirikan,” tandasnya. Pembangunan dan perbaikan jalan tersebut merupakan hasil temuan dan usulan dari masyarakat. Usulan masyarakat itu ada yang lebih dari satu tahun. “Karena anggarannya baru ada sekarang,” timpalnya. Sunyoto menambahkan, 197 paket itu tidak hanya untuk perbaikan dan pembangunan jalan saja, tetapi juga pem-

bangunan jembatan. Salah satunya, perbaikan jembatan di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas.”Tahun ini mendapatkan jatah perbaikan,” katanya. Dia menguraikan, jembatan di Desa Bayeman terkena banjir 2012 silam. Namun baru teralokasikan perbaikannya tahun ini. “Karena anggarannya baru mencukupi tahun ini,” ungkapnya. Sedangkan untuk jalan aspal di daerah obyek wisata pemandian kokap, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih tidak mendapatkan jatah tahun ini. “Mungkin bisa dianggarkan dana PAK nanti,” imbuh Sunyoto. Dia menambahkan, sebanyak 179 paket proyek tersebut rencananya akan ditenderkan pada pasca pileg atau bulan April 2014 mendatang. “Kita himbau kepada masyarakat yang mengusulkan perbaikan jalan agar bersabar, karena masih disesuaikan dengan persediaan anggaran yang ada,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

PETANI KENTANG

Bibit Kentang Berkurang PROBOLINGGO Dalam musim tanam kentang tahun ini, petani kentang di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo sedikit mengeluh. Pasalnya mereka mengalami kendala akibat sulitnya mendapatkan bibit kentang yang dinilai berkualitas. Menurut salah satu petani di daerah Sukapura, Muji Waluyo (45), petani kentang di daerahnya sedikit mengalami kendala dalam musim tanam kentang tahun ini. Sebab banyak petani yang tidak mendapatkan pasokan bibit kentang seperti tahun kemarin. “Kami sangat kesulitan mendapatkan bibit kentang untuk ditanam diladang saat ini,” katanya kepada wartawan, Senin (24/3). Padahal bulan ini seharusnya lahan petani kentang mulai ditanami. Namun banyak ladang yang masih terlihat kosong, diakibatkan kurangnya ketersedian bibit kentang.“Kendalanya minimnya ketersedian bibit kentang, maka hasil produksi kentang di daerahnya sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” terang Wuji Waluyo. Wuji Waluyo mengatakan,

biaya tanam kentang dalam persetengah hektar lahan, membutuhkan modal kurang lebih Rp 20 juta. Jumlah modal itu sudah meliputi biaya untuk penglolahan lahan, biaya pembelian bibit dan biaya perawatan, termasuk obat-obatan dan pupuknya. “Dalam luas tanam seperti itu, bisa menghasilkan produksi kentang kira-kira 10 ton. Harga ratarata kentang dipasaran Rp. 6 ribu perkilogramnya. Secara otomatis akan mendapatkan hasil sebesar Rp.60 Juta,”tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Teknik Produksi Handaka Murwanta, membenarkan adanya keluhan petani terhadap minimnya bibit kentang yang diperolehnya untuk musim tanam saat ini. “Memang Dinas sudah memiliki penangkaran bibit sendiri termasuk di daerah Kecamatan Sumber dan Sukapura. Namun kapasitas benih yang dihasilkannya tidak mencukupi lahan tanam petani. Sebab lahan taman petani kentang memang tergolong luas,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah


14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 25 MARET 2014|NO. 0328|TAHUN III

Penanganan Pemkab Belum Optimal Soal Piutang PBB Masyarakat Sebesar Rp 40 M PROBOLINGGO - Sejak 1 Januari 2014 lalu, Pemkab Probolinggo resmi mengelola penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jenis Pedesaan dan perkantoran. Termasuk sisa piutang masyarakat yang belum terbayar sebesar Rp 40 miliar sejak 2003 lalu. Namun piutang tersebut, pemkab tak bisa menyelesaikan tahun 2014 ini

Kepala Dispenda Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHATB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Bambang Heri Wahyudi mengatakan piutang masa lalu tersebut tidak bisa tertagih tahun ini. Menurutnya, penyerahan urusan PBB jenis Perkotaan dan Pedesaan baru dimulai tahun ini. Verifikasi itu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah yang potensi tertagih dan tidak tertagih “Kan masih baru 3 bulan. Kami masih proses verifikasi. Saya kira tidak mungkin nominal itu

(40 miliar) bisa tertagih semua,” katanya kepada watawan, Senin (24/3). Menurutnya, verifikasi sendiri dilakukan sejak Januari lalu dan akan berakhir Desember 2014 mendatang. Setelah verifikasi, nantinya pihak Dispenda akan mengelompokkan menjadi dua jenis, yakni piutang yang potensi tertagih dan tidak tertagih. Untuk mengetahui, setiap wajib pajak akan dilakukan pendataan ulang. “Bisa jadi ada yang sudah pindah, meninggal, atau alasan lain. Kalau sudah seperti itu, kita kelompokkan ke yang tidak po-

tensial untuk tertagih,” tandas Bambang Heri Wahyudi. Potensi tertagih maksimal 60 persen atau 24 miliar dari 40 miliar piutang wajib pajak, kata Bambang Heri Wahyudi,. Selanjutnya pada 1 januari 2015 nanti, pihak Dispenda mulai melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai piutang. “Disamping itu mereka juga harus membayar pajak PBB tahun berkenaan,”paparnya. Yang tidak tertagih itu, lanjut dia, akan diajukan ke penghapusan piutang. “Tapi kami belum tahu detail aturanya seperti apa. Kita akan koordinasikan dulu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucap Bambang Heri Wahyudi. Lebih jauh, Bambang Heri Wahyudi, mengungkapkan BPK sendiri memberikan waktu selama 2 tahun sejak 2014 untuk menyelesaikan proses verifikasi. Dengan menentukan nominal potensi

tertagih dan tidak tertagih. Sejak diserahkan ke daerah, nantinya Pemkab Probolinggo tidak lagi menerima bagi hasil PBB jenis Perkotaan dan Pedesaan. Pajak PBB sendiri ada 5 jenis yakni Perkotaan dan Pedesaan, Pertambangan, Perkebunan, Kehutan. “Tahun ini baru 2 jenis itu. yang lain masih belum tahu kapan diserahkan kepada daerah,” jelasnya. Dengan demikian, imbuh dia, PBB saat ini sudah masuk katagori pajak daerah. “Kalau dulu masuk pajak negara yang pengelolaanya dipegang Dirjen Pajak Kemenkeu RI. Kalau sekarang daerah,”kata Bambang Heri Wahyudi. Targetnya sendiri, untuk PBB Perkotaan dan Pedesaan tahun ini sebesar Rp 9 miliar rupiah yang penyetoraanya dilakukan ke bank persepsi yang ditunjuk pemerintah daerah. “Kami hanya fungsi administrasi saja. Penyetoran sama seperti dulu melalui bank

persepsi,” terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) setempat, Tanto Walono mengatakan, piutang PBB sejak tahun 2003 tidak masuk dalam neraca laporan keuangan daerah (LKD) tahun 2013. “Jika dimasukkan, maka pemkab tidak bisa mempertangung jawabkan sumber piutang tersebut. Kecuali sudah diverifikasi dispenda. Sekarang kan masih dalam proses itu,” tandas Tanto Walono. Tanto Walono mengatakan, piutang yang belum jelas itu tidak akan menghambat proses audit BPK. Sebab, keuangan sudah membuat laporan khusus kepada BPK terkait tunggakan pajak masyarakat tersebut. Apalagi, semua daerah menanggung beban piutang. “Baik proses pengopinian BPK atau auditnya tidak bepengaruh. BPK sudah mengetahuinya,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

KESEHATAN

Angka Penderita TBC Masih Tinggi PROBOLINGGO - Jumlah penderita penyakit tuberculosis (TBC) di Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo, pada 2012, penderita penyakit menular ini mencapai 1.269 kasus. Tahun 2013, penderita penyakit menular ini mencapai 1.291 kasus, dan tahun 2014 masih belum bisa dipastikan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid P2PL, dr. Diah Kuncarawati, mengatakan tingginya jumlah penderita disebabkan beragam faktor seperti lingkungan tempat tinggal yang berpotensi menyebabkan penularan TBC. Selain itu, minimnya pencahayaan di dalam rumah membuat penyakit itu mudah menyebar. Menurutnya, satu penderita TBC mampu menular ke 10 orang. Sehingga jika bertemu penderita harus tertangani segera dengan baik sehingga tidak menularkan atau menimbulkan resistensi yang menyebabkan kematian. “TBC itu penyakit rakyat dan untuk mengatasi maka kita juga harus mengatasi underline faktornya seperti kemiskinan, pendidikan dan sebagainya,”ujarnya kepada wartawan, Senin (24/3).

Faktor lain kata dia adalah faktor perilaku sangat berisiko mengidap Tuberculosis. Kontribusi dari perilaku tidak sehat mencapai 5-10% setiap tahun serta terjadinya mal nutrisi. Untuk itu lanjut dr. Diah Kuncarawati, pihaknya senantiasa melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan. Upaya lainnya dalam penanganan TB adalah kerja sama dalam pengendalian khususnya pada wilayah daerah terpencil, perbatasan, serta peningkatan peran serta masyrakat melalui ormas keagamaan.“Dengan kerja sama ini kita berharap mampu menyentuh basis masyarakat, apalagi pengobatannya gratis sehingga angka penderita TB dapat diturunkan,” tandasnya. Diketahui, wilayah penderita penyakit tubercolusis (TBC) yang paling tinggi di Kecamatan Sumberasih 75 kasus, Kecamatan Kraksaan 68 kasus, dan Kecamatan Tegalsiwalan 55 kasus. Tahun 2012, penderita TBC untuk laki-laki 667 otang, perempuan berjumlah 602. Tahun 2013, laki-laki 661 orang, dan perempuan berjumlah 630 orang. =M.Hisbullah Huda

AKSI ANTI TBC. Pegiat kesehatan menggelar aksi anti TBC guna memperingati Hari Tuberkulosis di Solo, Jateng, Minggu (23/3). Dalam aksinya mereka menyerukan bahaya dari penyakit pernafasan tersebut kepada masyarakat.


KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

Kemenangan “The Lilywhites” Tidak Mudah LONDON - Kemenangan Tottenham Hotspurs atau berjulukkan “The Lilywhites” atas Southampton di White Hart Lane, Minggu (23/3) waktu setempat diraih tidak dengan mudah. Sempat tertinggal dua gol terlebih dahulu, anak-anak asuh Tim Sherwood itu akhirnya bisa berbalik dan memetik kemenangan dengan skor akhir 3-2. Tambahan tiga poin ini memantapkan posisi mereka di peringkat kelima klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 56 poin atau tertinggal enam poin dari Arsenal di tempat keempat. Tottenham masih memiliki peluang untuk bersaing tembus ke empat besar guna bermain di Liga Champions musim depan. Kemenangan ini sekaligus menaikkan moral tim Teratai Putih itu setelah tersingkir dari Liga Europa setelah kalah bersaing den-

gan klub Portugal, Benfica. Tampil sebagai tim tamu, Southampton justru terlihat lebih mendominasi serangan. Alhasil, mereka berhasil memecahkan kebuntuan melalui aksi Jay Rodriguez pada menit ke-18. Berawal dari kesalahan Kyle Naughton dalam mengantisipasi umpan jauh, Rodriguez menerima bola sebelum melepaskan tembakan akurat ke tiang jauh yang gagal dijangkau kiper Tottenham Hugo Lloris. Pada menit ke-28, “The Saints” bahkan sukses menggandakan keunggulan melalui sepakan kaki kiri Adam Lallana setelah memaksimalkan umpan Rickie Lambert. Namun, Tottenham enggan menyerah begitu saja. Mereka mampu memperkecil kedudukan tiga menit setelah gol Lambert. Christian Eriksen menerima bola hasil umpan silang di tiang jauh sebelum melepaskan tembakan yang melewati penjagaan kiper Southampton Artur Boruc. Tertinggal satu gol, Tottenham semakin bernafsu begitu interval kedua dimulai. Hasilnya pun langsung terlihat ketika mereka mampu

membuat skor seimbang. Laga baru dimulai satu menit, Roberto Soldado mencuri bola dari Dejan Lovren di sisi kiri pertahanan Southampton. Soldado kemudian merangsek ke dalam kotak dan mengirim umpan matang yang dilanjutkan dengan sontekan Eriksen. Berhasil menyamakan kedudukan membuat Tottenham semakin gencar melancarkan serangan ke barisan pertahanan lawan, tetapi usaha mereka gagal hingga laga akan berakhir. Namun, ketika sepertinya pertandingan akan berakhir imbang, Gylfi Sigurdsson tampil sebagai pahlawan kemenangan tuan rumah lewat golnya yang tercipta pada injury time. Menerima bola di luar kotak penalti, gelandang asal Islandia itu dan langsung melepaskan tendangan keras aku-

rat menuju sisi kiri bawah gawang tanpa bisa dijangkau Boruc. Pelatih Tottenham Tim Sherwood menilai para pemainnya masih kelelahan seusai tampil di Liga Europa pada tengah pekan lalu. Ini berdampak kepada permainan timnya yang tidak mampu tampil konsisten sepanjang laga. “Saya ingin pemain bermain dalam tempo tinggi dan terus menekan lawan. Tapi saya pikir kami tidak punya engeri untuk melakukan hal itu,” ujar Sherwood yang harus menerima kenyataan timnya tersingkir di Liga Europa dari tangan Benfica. Sementara itu, Lazio gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu AC Milan. Berlaga di Stadion Olimpico, Senin (24/3)

dini hari WIB, “Biancocelesti” harus tertinggal lebih dulu pada menit ke-43. Bermula dari aksi Kaka yang menimbulkan kepanikan di barisan pertahanan Lazio, Konko tampak panik dan niatnya membuang bola justru memasukkan bole ke gawangnya sendiri. Lazio akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke61 melalui aksi Alvaro Gonzalez. Mendapat umpan terobosan dari Biglia, Gonzales langsung menyambutnya dengan tembakan keras yang gagal dihalau Marco Amelia. Tambahan satu angka mambuat Lazio masih tertahan di peringkat ketujuh dengan raihan 42 angka. Sementara, Milan masih belum mampu beranjak dari papan tengah dengan menempati posisi ke-12 berkat koleksi 36 angka. =ESPN/AJI

tanpa balas pada laga di Stamford Bridge akhir pekan lalu. “Sulit baginya kehilangan bola. Tetapi pada saat yang sama, dia adalah seorang pemain yang rutin memberi umpan. Dia bisa menjaga penguasaan bola dan pada saat bersamaan memberi umpan. Dia bisa melihat pergerakan para pemain depan dan mampu memanfaatkan ruang,” puji Mourinho. Dia melanjutkan, “Dia seorang pemain yang sangat bersih. Dia merebut bola dengan cara yang sangat bersih. Tidak pernah melakukan pelanggaran dalam posisi yang sangat berbahaya. Saya sangat menyukainya karena stabilitasnya. Dia seorang pemain yang sangat stabil pada umur yang baru 25 tahun.” Pada bagian lain, Mourinho menunjukkan kepada para peng-

kritiknya dengan memetik hasil telak atas Arsenal akhir pekan lalu. Dengan hasil ini dia mau memperlihatkan bahwa timnya tidak bermain bertahan seperti yang dituduhkan banyak orang. “Saya tidak tahu tuduhan itu datang dari mana. Bila Anda mengatakan tim saya tidak kebobolan, itu benar. Tetapi tidak berarti bahwa kami adalah sebuah tim yang bermain bertahan. “Clean sheet” berarti kami mampu bertahan dengan baik. Tim saya rutin mencetak gol. Saya punya rekor gol di Liga Spanyol dan Liga Italia. Saya juga mencatatkan rekor jumlah poin tertinggi di setiap liga yang saya ikuti. Pemain-pemain saya mengantongi penghargaan sepatu emas dan menjadi top skor di liga-liga itu, bahkan di Eropa,” tutup Mourinho. =SKY SPORTS/AJI

PENAMPILAN IMPRESIF

Mourinho Puji Nemanja Matic LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho memuji gelandang bertahannya yang baru didatangkan dari Benfica pada jendela transfer musim dingin lalu Nemanja Matic. Pasalnya, pemain ini tampil impresif dan turut mengangkat performa klub dari London Barat itu sehingga sekarang makin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris. Matic adalah pemain muda “The Blues” yang dilego ke Benfica beberapa musim silam sebagai barter dengan David Luiz. Tetapi pemain internasional Serbia ini kembali didatangkan Chelsea dengan nilai transfer yang sangat fantastik. Sejak berlabuh kembali di Stamford Bridge, pemain ini langsung mendapat tempat utama di posisi gelandang pasukan Jose Mourinho, menyingkirkan

John Obi Mikel yang selama ini menjadi andalan di lini tengah Chelsea. Bahkan menyingkirkan David Luiz yang seringkali di-

mainkan sebagai jangkar di lini tengah. Pemain ini juga tampil gemilang, saat Chelsea mencukur gundul Arsenal dengan enam gol


16

KORAN MADURA

KEMENANGAN “THE LILYWHITES” TIDAK MUDAH

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

79 HARI LAGI

OLAHRAGA | 15

Olahraga

MOURINHO PUJI NEMANJA MATIC OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

REAL MADRID 3-4 BARCELONA

Barcelona Kembali ke Trek Juara MADRID - Pelatih Barcelona Gerardo Tata Martino menegaskan bahwa tim asuhannya kembali ke trek perebutan gelar juara La Liga Spanyol musim ini, setelah menundukkan Real Madrid 4-3 pada partai bertajuk “El Clasico” di Santiago Bernabeu pada Senin (24/3) dini hari WIB, kandang Madrid. Lionel Messi menjadi pemain terbaik selain karena sukses mencetak tiga gol Barcelona juga karena memberi umpan untuk gol pertama Barcelona yang diukir Andres Iniesta. Dengan kemenangan ini, Barcelona yang menghuni tempat ketiga klasemen sementara hanya tertinggal satu poin dari Atletico Madrid dan Real Madrid di tempat pertama dan kedua. Atletico dan Madrid sama-sama mengoleksi 70 poin, tetapi Atletico unggul selisih gol atas tim asuhan Carlo Ancelotti sehingga berhak duduk di puncak. Sedangkan Barcelona kini sudah mengumpulkan 69 angka. “La Liga belum berakhir. Dengan hasil ini kami kembali ke jalur juara. Ini kesempatan terakhir kami. Kami tidak ingin tersingkir lebih cepat,” kata Martino. Pada laga yang berlangsung seru, keras, dan penuh persaingan itu, “El Barca” mampu unggul terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit melalui gol Andres Iniesta memanfaatkan umpan manis Lionel Messi. Messi mengirim umpan mendatar dari luar garis 16 kepada Iniesta yang merangsek dari sisi kiri kotak penalti lawan. Hanya sekali giring, gelandang Timnas Spanyol ini kemudian melepas tendangan keras yang sulit dihadang kiper Madrid, Diego Lopez. Tiga belas menit berselang, Madrid menyamakan kedudukan melaui gol Karim Benzema pada menit ke-20 memanfaatkan umpan lambung Angel Di Maria dari sisi kiri pertahanan Barcelona. Empat menit kemudian, Benzema lagi-lagi merobek gawang Victor Valdes untuk kedua kalinya juga memanfaatkan umpan mendatar Di Maria. Bola kiriman Di Maria itu sempat ditahan dengan paha oleh Benzema sebelum dilanjutkan dengan tendangan kaki kanan yang memaksa Valdes memungut bola dari dalam jalanya. Madrid unggul 2-1.

Tetapi keunggulan tuan rumah ini berakhir pada menit ke-42, ketika Lionel Messi menyamakan kedudukan melalui tendangan kaki kiri persis dari jarak 12 meter. Kerja sama satu duanya dengan Neymar dilanjutkan Messi dengan menggiring bola ke dalam kotak penalti. Meski sempat dibendung dua pemain lawan, bola tendangan Messi tetap meluncur deras ke pojok kiri bawah gawang Diego Lopez. Kedudukan 2-2 pun bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Madrid mencoba menekan Barcelona. Pada menit ke-55, upaya mereka membuahkan hasil berkat gol Cristiano Ronaldo dari titik putih, setelah pemain Portugal ini dijatuhkan Daniel Alves di kotak terlarang. Keputusan wasit ini sempat diprotes oleh para pemain Barcelona, karena pelanggaran Alves sesungguhnya terjadi di luar garis 16, tetapi wasit bergeming. Ronaldo pun sukses mencetak gol ke-26nya di La Liga musim ini. Sepuluh menit kemudian, giliran Barcelona yang mendapat hadiah tendangan penalti, setelah Sergio Ramos menjatuhkan Neymar yang merangsek ke kotak penalti. Bukan hanya memberi tendangan penalti, Sergio Ramos pun diusir keluar lapangan. Messi sukses mengeksekusi tendangan penalti itu dengan mengarahkan gola ke pojok kiri bawah gawang Diego Lopes. Bagi Ramos, ini adalah kartu merah ke-13nya selama “El Clasico”. Lalu pada menit ke-84, Barcelona lagi-lagi diberi hadiah tendangan penalti setelah Xabi Alonso menjatuhkan Iniesta di kotak penalti. Lagi-lagi Messi ditugaskan mengambil tendangan dan sukses mengelabui Diego Lopez dengan menempatkan bola ke pojok kiri atas gawangnya. Tambahan tiga gol ini menjadikan pemain berjulukkan Si Kutu itu memecahkan rekor legenda Madrid Stefano Di Alfedo sebagai pencetak gol terbanyak “El Clasico” dengan 21 gol. Sebelumnya Alfredo mencetak 18 gol. Rekor lain yang dipecahkan Messi adalah sebagai pencetak gol terbanyak kedua di La Liga dengan 236 gol. =ESPN/FIFA.COM/AJI

16

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

BEDA EKSPRESI. Dua bintang dari klub raksasa Spanyol, Lionel Messi (Barcelona, foto kanan) dan Cristiano Ronaldo (Real Madrid, foto kiri) saat bertanding di partai El Clasico, Senin (24/3) dini hari WIB.


SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

PENAMBANG PASIR LIAR MASIH BERKELIARAN

WABUP BARCA DIPERIKSA PANWASLU

SAMPANG | K

SAMPANG |J

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014WIDHI | No. 0328 |HASTUTI TAHUN III

A

KAGUMI GUSDUR, MASUK PKB NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

MENDUKUNG: Bupati A. Busyro Karim menandatangani selembar kain putih yang berisi sikap melawan politik uang pada pemilu legislatif di depan Taman Adipura, Senin (24/3) pada pukul 13.00.

CARA MENJADI POLITIKUS Pada suatu hari, Matrahem bertanya pada Matrawi: “Apa syaratsyaratnya untuk menjadi seorang politikus?” Matrawi menjawab: “Politikus harus bisa meramalkan hari besok, bulan depan, tahun yang akan datang, dan beberapa hal ikhwal yang mungkin akan terjadi kelak.” Matrahem menanya lebih lanjut: “Kalau sampai waktunya, ramalannya tidak juga terwujud, bagaimana? Apa yang harus kita perbuat?” Jawab Matrawi: “Nah, saat itu sudah sewajarnya kita perlu mencari dan membuat suatu alasan yang rasional.”

Cak Matrawi

SUMENEP – Gerakan Pemuda Madura Melawan Korupsi (Geramsi) dan BEM se-Madura mendesak empat bupati di Madura untuk menyatakan tidak pada politik uang. Menjelang pemilu legislatif yang akan digelar 9 April esok, politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif dan simpatisannya mulai terendus. Hal itu ditandai dengan kesanggupan menandatangi selembar kain putih sebagai bentuk perlawanan. Senin (24/3), Geramsi bertemu dengan Bupati Sumenep A Busyro Karim. Ketua Tanfidziyah DPC PKB itu menandatangani selembar kain putih yang berisi sikap melawan politik uang di depan Taman

Katakan Tidak pada Politik Uang Bupati: Masyarakat Jangan Mudah Dibodohi Adipura pukul 13.00. “Desakan kepada Bupati untuk turut memberikan tanda tangan sebagai simbol menyatakan perang terhadap korupsi. Momentum pileg yang rawan terjadinya money politic (politik uang) jika dibiarkan hanya akan melahirkan pejabat korup atau koruptor turunan,” kata Korlap Geramsi, Buhara. Pemilu yang bersih diyakini akan melahirkan pemimpin yang bermartabat. Sementara pemimpin yang bersih hanya bisa diperoleh jika rakyat me-

milih berdasarkan suara hati bukan karena uang dan imingiming lainnya untuk memilih wakil rakyat tertentu. “Masyarakat Madura sudah lama menderita akibat ulah oknum yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sehingga membuat kebijakan yang tidak populis dan tidak pro rakyat. Selain masyarakat sudah lelah dengan kemiskinan yang diakibatkan oleh tangan-tangan koruptor,” ujarnya. Bupati A Busyro Karim menyatakan mendukung pe-

nuh aksi Geramsi. Apalagi hal itu sudah ada undang-udangnya. Tinggal politisi bertindak sesuai dengan koridor yang ada. Sebab pada dasarnya money politic itu pembodohan terhadap masyarakat. “Saya mengimbau pada masyarakat agar tidak mudah dibodohi oleh para caleg yang ingin menukar suara mereka dengan uang pada pileg mendatang. Itu sangat berbahaya bagi masyarakat paling tidak dalam lima tahun ke depan,” tandasnya. =ALI RIDHO/MK


KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

Gedung Madrasah Ambruk

AMBRUK. Salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al–Manar Desa Prenduan Kecamatan Pragaan sedang menunjukkan salah satu ruang kelas yang nyaris ambruk, Senin (24/3). Akibatnya, aktivitas belajar mengajar dialihkan ke masjid.

Kegiatan Belajar Mengajar Ditempatkan di Masjid SUMENEP – Dua ruangan dari delapan kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Manar Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, ambruk akibat pergeseran tanah karena tergerus air hujan pada Minggu (23/3) malam sekitar pukul 21.30. Akibatnya, saat ini, aktivitas belajar mengajar ditempatkan di masjid.

”Karena dua kelas itu sudah ambruk, maka kami terpaksa proses belajar mengajar dialihkan ke masjid,” kata Pengurus Yayasan Manarul Iftitah, Dumyati, kemarin. Gedung yang ambruk di bagian belakan. Pantauan Koran Madura, enam ruang kelas lainnya yang ditempati sebagai tempat proses belajar mengajar sudah diberi penyangga dari bambu. Jika tidak diberi penyangga dikhawatirkan akan ikut ambruk. Menurut Dumyati, madrasah tersebut berdiri sekitar tahun1987 dan sampai saat ini ge-

SUMENEP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengarian Sumenep Eri Susanto menegaskan, terjadinya banjir di beberapa ruas jalan di Kota Sumekar bukan disebabkan Kali Marengan tak lagi mampu menampung debit air. Banjir dinilai karena masyarakat tak acuh dalam menjaga lingkungan. ”Kita lihat pertumbuhan masyarakat saat ini, sudah banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan banyak rumah warga yang sudah berada di bantaran sungai,” katanya, Senin (24/3). Padahal berdasarkan Per-

dung madrasah tersebut belum pernah direhab secara keseluruhan, karena minimnya anggaran yang dimiliki yayasan. ”Mulai sejak dibangun, ini masih belum dilakukan rehab secara total,” katanya. Hanya saja, pada tahun 2009 madrasah tersebut mendapat bantuan rehab dari pemerintah, namun hanya cukup untuk rehab satu ruangan saja. ”Memang pada saat itu (tahun 2009) mendapatkan bantuan, namun bantuan itu hanya cukup untuk rehap satu ruang saja,” terangnya. Pada tahun 2012 pihaknya

juga mendapat bantuan rehab gedung. Namun bantuan itu digunakan untuk memperbaiki gedung madrasah RA yang dinilai lebih mendesak untuk direhab terlebih dahulu. ”Itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama, sebab gedung tersebut lebih membutuhkan, sehingga kami terpaksa mengalihkannya,” terangnya. Melihat kondisi gedung yang sudah nyaris ambruk semua itu, pihaknya berharap pemerintah bisa membantu. Sebab, menurutnya, dalam waktu dekat gedung madrasah tersebut akan ditempati pelaksanaan ujian nasional (UN).

”Yang kami sangat khawatir, jika ini tidak segera diperbaiki, maka bisa mengganggu terhadap berlangsungnya pelaksanaan UN mendatang,” terangnya. Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Sumenep Rifa’i Hasyim mengaku sudah mendapatkan laporan terkait dengan ambruknya gedung madrasah tersebut. Namun pihaknya belum melakukan survei ke lokasi. ”Tadi kami sudah mendapatkan laporan, dan saya sudah menyuruh staf saya agar didokumentasikan dalam bentuak foto,”

KALI MARENGAN

Bukan Penyebab Banjir atuan Daerah Nomor 06 tentang Lingkungan Hidup, tidak diperkenankan membangun perumahan dalam areal lima meter dari bibir sungai. ”Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai juga sudah dijelaskan, namun itu seakan tidak diindahkan,” terangnya. Pesatnya pembangunan di bantaran sungai sangat berpotensi menjadikan Kota Sumenep dilanda banjir. ”Mengapa dulu itu tidak banjir, sebab masih banyak serapan air, sementara kali ini dengan banyaknya bangunan itu akan membuat aliran air semakin

cepat, dan harus dibuat saluran lagi,” terangnya. Pihaknya tidak membantah Kali Marengan semakin dangkal, tapi pihaknya tidak bisa mengeruknya. ”Secara logika, bagaimana kami bisa melakukan pengerukan dengan memakai alat berat jika di bantaran sungainya sudah dipenuhi bangunan, ini kan sangat mengganggu,” tambahnya. Apalagi saat ini banyak masyarakat menjadikan Kali Marengan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. ”Nah itu juga

sangat besar pengaruhnya,” terangnya. Oleh sebab itu, pihaknya ke depan akan mencarikan solusi untuk membebaskan Sumenep dari banjir. ”Kami tidak bisa memaksa, namun kami akan malakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa sadar dengan sendirinya. Sebab jika kita berfikir, sungai itu semakin tua akan semakin melebar bukan semakin menyempit,” janjinya. Pihaknya juga akan mengalihkan muara air ke berbagai kali. Sementara kali ini yang direncankan sebagai muara dari

katanya. Dirinya saat ini sedang di luar kota dan jika sudah di Sumenep, pihaknya akan melakukan survei ke lokasi. Hasil survei akan dilaporkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementeran Agama Jawa Timur. ”Kami akan mengusahakan agar segera dapat bantuan, namun kami tidak bisa menjamin akan dapat tahun ini. Sebab yang menentukan tahun ini ataupun tahun yang akan datang itu adalah Kanwil, kita tunggu saja jawaban dari Kanwil nantinya,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

berbagai irigasi itu terbagi tiga, yakni drainase di bagian utara akan dimasukkan ke Kali Patrean, sedangkan drainase yang berada di bagian tengah akan dimasukkan ke Kali Marengan dan juga Kali Kertasada. Sedangkan muara irigasi dari bagian utara akan disalurkan ke Kali Saroka. Pada tahun ini juga akan melakukan pengerukan Kali Marengan dan Kali Saroka. Sedangkan untuk pengerukan Kali Patrean dan Kali Kertasada masih akan diajukan ke kementerian. ”Untuk tahun 2013 Kali Saroka dan juga Kali Marengan sudah dilakukan pengerukan, jika tidak ada halangan pada tahun 2014 juga akan dilakukan pengerukan lagi,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK


Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

C

Kinerja ESDM Dinilai Lamban Kahir: Kami Sudah Tunjuk Pihak Kecamatan SUMENEP - Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andryani menilai kinerja Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat lamban dalam menangani PLTD Masalembu yang hingga saat ini belum dioperasikan. Padahal genset berkapasitas 450 KVA itu sudah ada di kepulauan. “Bahkan saya kira sudah sangat lamban. Karena sejak awal saya sudah sampaikan kepada beberapa pihak, termasuk kepada pihak ESDM. Saat itu kami lantang mengatakan bahwa jika memang hendak dipihakketigakan, segera lakukan langkah-langkah taktis agar PLTD segera beroperasi. Hingga hari ini PLTD Masalembu masih menggantung,” katanya, Senin (24/3) kepada wartawan. Menurut Politisi PAN tersebut, beberapa waktu lalu saat melakukan rapat internal, komisi menekan agar ESDM segera mengoperasikan PLTD Masalembu. “Itu sudah kami tegaskan dahulu pada rapat internal Komisi B kemarin, kami memang menekan pihak ESDM selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keberadaan PLTD Masalembu agar segera dioperasikan. Seharusnya ESDM tidak kehabisan akal hanya gara-gara menunggu pihak pemenang belum ada untuk mengelola genset tersebut, kan bisa pengelolaan PLTD tersebut itu dari pihak KETERANGAN PERS Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andryani memberikan pernyataan pers kepada wartawan, Senin (24/3). Dalam keterangannya mengungkapkan kinerja Kantor ESDM lamban.

Foto: syamsuni/ koran madura

pemerintah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pengadaan PLTD Masalembu tersebut untuk meringangkan beban masyarakat kepulauan soal kelistrikan. “Karena ini berkaitan dengan beban masyarakat setempat. Jangan biarkan masyarakat menunggu lebih lama lagi akibat lambannya kinerja ESDM dalam mengoperasikan PLTD tersebut,” jelasnya. Secara tegas Ita menyatakan bahwa alasan belum adanya pemenang pengelolaan PLTD tersebut seolah hanya apologis dari pemerintah saja. “Saya kira alasan belum adanya pemanang hanya apologis belaka. Seharusnya, jika pun itu akan dijadikan alasan, pemerintah harus sigap menyikapi itu semua, kan bisa pengelolaan itu sementara diambil alih oleh Pemkab sendiri, bukan malah dibiarkan seperti ini. Nah, jika nanti pemenang sudah ada, maka bisa dialihkan kembali,” terangnya. Sementara itu, Kepala Kantor ESDM Kabupaten Sumenep, Abd.

Kahir membantah jika pihaknya dikatakan lamban. Ia mengatakan kalau pengelolaan PLTD Masalembu tersebut semantara ini masih diambil alih oleh pihak kecamatan. “Jadi, kami sudah koordinasikan kepada pihak kecamatan untuk diambil alih dulu untuk sementara sembari menunggu hasil pemenang dari pengelola PLTD,” katanya saat dikonfirmasi Koran Madura. Menanggapi soal permintaan Komisi B agar ESDM segera mengoperasikan PLTD agar dapat dirasakan oleh masyarakat, Kahir mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu finalisasi pemenang tender. "Kini, pelayanan listrik tetap kontiyu kok. Mana kala nanti ada kendala, maka kami akan melakukan langkah lain, yang penting pelayanan listrik tetap menyala secara kontinyu. Karena genset itu kan masih masa transisi, sehingga harus serba dipikirkan," jelasnya. Disinggung soal keberadaan genset tersebut jikalau tak segera beroperasi akan rekondisi dan rusak, Kahir menyatakan bahwa mesin tersebut tidak dibiarkan mati. “Setiap hari dilakukan pemanasan, yakni rutin 1 jam dihidupkan,” terangnya. =SYAMSUNI

EVAKUASI. Petugas Kepolisian Resor Sumenep sedang mengevakuasi becak motor milik Nailur Rizki, Senin (24/3). Pengemudi becak motor meninggal dunia setelah menabrak motor di Jalan Raya Ganding sekitar pukul 07.00.

KECELAKAAN

Tabrakan, Pengemudi Bentor Meninggal SUMENEP – Nailur Rizki (47), pengemudi becak motor (bentor) asal Dusun Kramas, Desa Ketawang Parebaan, Kecamatan Ganding, meninggal dunia setelah tabrakan dengan motor Suzuki RC Nopol M 4232 MI yang dikemudikan Muhammad (52), warga Desa Batu Ampar, Kecamatan GuluGuluk, di Jalan Raya Ganding, sebelah selatan Mapolsek Ganding, Senin (24/3) sekitar pukul 07.00. Menurut keterangan warga di lokasi kejadian, Rizki melajukan bentornya dari arah utara dengan kecepatan sedang. Jalan tersebut memang bergelombang. Dari arah selatan, melintas motor Zusuki RC yang dikendarai Mohammad dengan kecepatan sedang. Ketika jarak sudah berdekatan, bentor yang dikendarai Rizki tiba-tiba oleng dan menyerobot jalur pengendara dari arah selatan. Karena diduga Rizki tak dapat menyeimbangkan laju bentor yang dikendarai dan Mohammad tidak dapat menghindari, tabrakan pun tak terhindarkan. Keduanya langsung terpental ke jalan raya. Kepala Rizki diduga membentur aspal, akhirnya dia langsung mengembuskan nafas di lokasi kejadian dengan mengalami pendarahan di telinga dan hidung. Sementara Mohammad mengalami luka ringan di bagian betis. ”Kemungkinan Rizki tidak bisa mengendalikan, sehingga oleng ke kanan sampai melewati marka jalan,” kata Fauzi, saksi mata. Pada saat itu Rizki langsung dibawa ke Puskesmas Ganding untuk dilakukan visum kemudian langsung dipulangkan untuk dikebumikan di areal pemakam rumah duka.

Sementara Muhammad beseta barang buktinya diamankan di Mapolres Sumenep, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kanit Laka Satlantas Polres Sumenep Iptu Reza Hafiz membenarkan bahwa korban langsung meninggal di Tempat Kejadi Perkara (TKP). ”Untuk pemeriksaan lebih lanjut, korban dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan visum, dan kami sudah selesai olah TKP,” katanya. Kepala Desa Parebaan Amir membenarkan jika kecelakaan itu merupakan masyarakat Desa Parebaan. ”Ia, Mas benar, itu rakyat kami, langsung mati di tempat,” katanya singkat Sementara Anwari, pemilik toko bangunan yang berada di dekat lokasi kejadian, memaparkan bahwa di jalur tersebut memang terbiasa terjadi kecelakaan lalu lintas (laka). Bahkan dalam sepekan ini sudah terjadi dua kali. “Dengan kejadian yang barusan, sudah ada dua peristiwa kecelakaan,” ungkapnya. Dan tak jarang, laka di jalur tersebut merenggut nyawa. Anwari meyakini seringnya terjadi laka di jalan yang tepat berada di depan tokonya itu diakibatkan jalan bergelombang dan berliuk. Jalur itu juga berdekatan dengan pasar tradisional Kecamatan Ganding yang menyebabkan setiap pengendara melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi ketika melewati pasar, sebab ketika berada di areal pasar dipastikan dituntut untuk mengurangi laju kendaraanya. ”Ketika sudah lewat dari pasar, pengendara rata-rata langsung tancap gas, karena mungkin di pasar lajunya agak lambat,” ujarnya. =JUNAEDI/MK


D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

DAFTAR PEMILIH TETAP

Masih Ditemukan DPT Invalid SUMENEP – Sekalipun pemilu legislatif tinggal 16 hari lagi, namun daftar pemilih tetap (DPT) masih amburadul. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ganding, sebanyak 388 DPT masih bermasalah, yakni berstatus ganda.

KOTAK SUARA. Sejumlah surat suara yang sudah dilipat dan siap dikirim ke dapil masing-masing.

PENGIRIMAN LOGISTIK PEMILU

Distribusi Tak Sesuai Rencana SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep berencana mendistribusikan surat suara ke daerah kepulauan pada 26-31 Maret esok, namun rencana itu dibatalkan. Sementara untuk daerah daratan 1-5 April 2014. Pasalnya, sampai saat ini kekurangan surat suara tak kunjung dipenuhi. Komisioner KPU Mohammad Ilyas mengatakan, rencana distribusi surat suara terpaksa dibatalkan. KPU Sumenep sampai Senin (24/3) belum menerima kiriman kekurangan surat suara, padahal mestinya KPU Jatim sudah mengirimkannya. Dari hasil penghitungan dan pelipatan surat suara terakhir, kekurangan logistik mencapai 5.850 surat suara. “Kekurangan surat suara tersebut disebabkan kardus yang berisi surat suara hanya terisi sekitar 900 surat suara. Padahal

Kekurangan surat suara tersebut disebabkan kardus yang berisi surat suara hanya terisi sekitar 900 surat suara. Padahal surat suara yang dibutuhkan pada masing-masing kardus mestinya mencapai 1000 surat suara.”

Mohammad Ilyas Komisioner KPU

surat suara yang dibutuhkan pada masing-masing kardus mestinya mencapai 1000 surat suara. Selain itu juga karena faktor surat suara banyak yang rusak seperti sobek dan terkena bercak-bercak cat

pada kertas surat suara tersebut,” terang Ilyas. KPU Jatim sudah diminta untuk segera mengirimkan surat suara yang kurang tersebut, dan KPU Jatim mengatakan sudah mengirimkannya tapi belum sampai di Sumenep. Oleh karenanya, pihaknya tidak bisa mengirimkan atau mendistribusikan surat suara yang kurang tersebut sebelum lengkap. Untuk diketahui, dari 5.585 surat suara yang kurang terdiri dari surat suara untuk DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kab/ kota. Rinciannya surat suara untuk DPD berkurang sebanyak 958 suara, DPR RI sebanyak 1.855, untuk DPRD provinsi sebanyak 933 suara dan DPRD Sumenep sebanyak 2.104 suara. Selain itu, dari hasil sortasi terakhir, ditemukan sebanyak 933 surat suara rusak. =ALI RIDHO/MK

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, sebayak 388 DPT invalid itu tersebar di 14 desa di Kecamatan Ganding. Rinciannya, Desa Ganding sebanyak 42 DPT, Desa Talaga 22 DPT, Rombiya Timur 22 DPT, Rombiya Barat 4 DPT, Parebba’an 14 DPT, Larangan 52 DPT, Karay 40 DPT, Daleman 26 DPT, Gadu Timur 22 DPT, Gadu Barat 68 DPT, Bilapora Barat 10 DPT, Bilapora Timur 18 DPT, Bata’al Barat 36 DPT, dan Bata’al Timur 12 DPT ganda. Sukriyanto, warga Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, mengaku kaget ketika melihat DPT yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namanya tercantum di dua Tempat Pemungutan Surata (TPS), yakni di TPS 2 dan TPS 4. ”Enak juga sih, nama saya ada di dua TPS. Bisa nyoblos dua kali,” katanya dengan nada guyon. Ia mengaku bingung untuk menggunakan hak pilihnya di TPS yang mana, padahal sudah

beberapa kali di rumahnya itu dilakukan pemutakhiran DPT. ”Kami juga kurang tahu, Mas, kok masih ada nama saya di dua TPS itu, jadinya kami mau nyoblos di TPS mana nantinya,” katanya. KPU diminta segera melakuan pemutakhiran ulang. Sebab jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan memicu terjadinya kecurangan dan sengketa pemilu. ”Halhal semacan ini yang bisa jadi bidikan para kontestan untuk mendulang suaranya nanti,” ungkapnya. Sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ganding Ach Muhaimin mengakui masih banyak DPT ganda. ”Memang kami sadari, jika di semua desa se-Kecamtan Ganding masih banyak ditemukan DPT yang ganda,” tuturnya. Namun, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan semua panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan Ganding di sekretariat PPK, dan diinstruksikan untuk melakukan verifikasi ulang. ”Itu sudah menjadi atensi biar tidak ada DPT ganda,” tambahnya. Muhaimin memastikan verifikasi ulang tidak membutuhkan waktu banyak, hanya dua hari. ”Verifikasi ini kami jadwalkan rampung hari Rabu (26/3) ini,” tukasnya. =JUNAEDI/MK


KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

E

Gedung Dewan Makin Sepi Rapat Paripurna Pasar Anom Sempat Diundur SUMENEP – Menjelang pemilu legislatif, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jalan Trunoyojo Sumenep makin sepi. Rapat paripurna, Senin (24/3) terpaksa harus ditunda beberapa jam karena banyak dewan yang belum datang hingga pukul 11.00. Kemarin, dewan menggelar rapat paripurna Pembangunan Pasar Anom pasca kebakaran tahun 2007. Sampai azan zuhur berkumandang, hanya segelintir anggota dewan yang hadir. Bahkan beberapa kali Ketua DPRD Imam Hasyim dan Wakil DPRD Moh Hanif tidak meneruskan rapat paripurna, pasalnya peserta tak memenuhi qourum. Sidang paripurna mengagendakan laporan hasil pembahasan komisi B DPRD Sumenep, terhadap rancangan perjanjian kerja sama (MoU) antara Pemerintah Sumenep dengan PT. Mitra Abadi Jaya Engeneering, tentang

pembangunan Pasar Anom Baru pasca kebakaran tahun 2007. “Mau bagaimana lagi kalau hingga pukul 11.00 baru ada sekitar 5-7 anggota dewan yang hadir ke ruang sidang, padahal dalam jadwal yang tertera di undangan, sidang paripurna akan dimulai pukul 9.00, tapi kalau tidak ada anggota yang hadir ya dengan sangat terpaksa kita tunda,” ucap Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi selaku pihak yang berwenang atas paripurna Pasar Anom. Menurut Bambang, agenda sidang paripurna yang akan digelar DPRD Sumenep akan membahas

PENGANIAYAAN

Kriminalisasi PPL Mulai Diselidiki SUMENEP – Polisi telah menyelidiki kasus penganiyaan terhadap anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Paliat Kecamatan Sapeken Eko Sugiono. PPK setempat juga melakukan penyelidikan. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan, pihaknya telah memanggil beberapa saksi terkait dengan otak yang berada dalam penganiyaan tersebut. “Kami sudah mendatangkan 5 saksi; 1 orang saksi dari korban, 1 saksi dari pemilik rumah, dan 3 orang saksi yang mengetahui kejadian di TKP,” katanya, Senin (24/3). Khusus untuk bukti-bukti lain masih terus pihaknya lakukan pendalaman kasus. “Termasuk juga kami akan lebih jauh melakukan investigasi kepada pelaku yang diduga berinial S tersebut,” terang Marjoko. Ketika ditanya lebih jauh soal kabar ada orang lain yang menjadi otak dari kasus penganiyaan tersebut, Marjoko mengatakan hanya patuh pada bukti yang akurat. “Karena sekarang kan masih proses

pemeriksaan. Kalau memang ada yang turut serta, maka akan kami proses lebih lanjut. Karena pelapornya itu katanya masih umroh” tukasnya. Jika nanti terbukti, maka pelaku akan diganjar dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pasal 351 tentang kasus penganiyaan. Sementara Ketua Panwaslu Zamrud Khan mengatakan sudah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh panwas, sampai saat ini masih belum bisa memberikan kesimpulan apa pun mengenai hal tersebut. Namun, Zamrud mengaku sudah mengirim surat kepada Kapolres Sumenep dan melapor ke Bawaslu RI. “Artinya jika dikemudian hari kasus ini tidak berjalan, maka biar Bawaslu RI nanti yang berkoordinasi langsung Kapolri. Saya berharap, mereka PPL yang lain tidak merisaukan persoalan ini. Kami pastikan ini akan diproses secara hukum,” pungkasnya. =ALI RIDHO/ SYAMSUNI/MK

masalah waktu pelaksanaan pembangunan dan besar anggaran yang akan dialokasikan pemkab dalam pembangunan pasar. "Namun niat DPRD untuk membahas masalah tersebut kondisi seperti ini, padahal waktunya sangat mendesak dan harus segera diselesaikan," tambahnya. Sementara beberapa anggota dewan yang hadir ke ruang sidang, mengaku tidak tahu menahu alasan anggota dewan yang tidak hadir pada sidang paripurna. Bahkan berkembang rumor anggota dewan yang sengaja tidak menghadiri sidang paripurna, disebabkan mereka melakukan kampanye untuk persiapan pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang. “Saya tidak tahu kenapa banyak teman-teman anggota dewan yang tidak hadir pada hari ini, ada kemungkinan mereka

sibuk, sekarang kan masa kampanye,” sambung Tamam, anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep. Secara terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep, Moh Mulki, mengaku bahwa kewenangan terkait ketidakhadiran anggota pada sidang peripurna bukanlah wewenangnya. Mulki menyarankan agar awak media lebih baik konfirmasi kepada wakil ketua DPRD terkait permasalahan ini. “Untuk masalah ketidakhadiran anggota, kami tidak punya kewenangan untuk memberikan komentar, ada baiknya rekanrekan wartawan konfirmasi langsung ke wakil ketua DPRD yakni Moh Hanif, dia yang punya kewenangan terkait masalah ini,” pungkasnya. Sementara, Ketua KNPI Kabupaten Sumenep, Ahmad Mah-

sun mengatakan bahwa ketika kantor dewan sudah tak lagi jadi dapur rakyat, maka sudah menandakan bahwa gedung dewan sudah beralih fungsi, dari tempat segala aspirasi menjadi ruang hampa yang tak bertepi. "Seharusnya kan sebagai dapur rakyat, gedung itu adalah tempat dimana rakyat berkeluh kesah dan menyampaikan aspirasi, termasuk sebagai tempat untuk membicarakan tentang masa depan rakyat. Ini sudah menjadi preseden buruk bagi citra legislatif," katanya. Mahsun merasa yakin bahwa mereka punya kantor lain di luar sana. "Bukan rahasia lagi, sekarang adalah musim kampanye, mungkin mereka sibuk mengurus kampanye daripada memperjuangkan hak rakyat," jelasnya. =SYAMSUNI/MK

PEMILU LEGISLATIF

Momentum Perbaiki Demokrasi SUMENEP - MH Said Abdullah, anggota DPR RI mengingatkan agar partai politik dapat menjadikan Pemilu dan kampanye sebagai ajang olah budaya, sehingga dapat meningkatkan mutu budaya demokrasi. Karena dalam hemat Said, demokrasi sepertinya sudah mulai mengalami reduksi nilai. Seolah demokrasi telah tercerabut dari akarnya, padahal tegaknya demokrasi menjadi tolak ukur bangsa yang hebat dan bermartabat. "Kampanye jangan sematamata digelar hanya untuk mengejar kursi yang terhormat, tapi sebagai titik tolak kepentingan Indonesia yang lebih bermartarbat, sehingga bisa membawa bangsa menjadi lebih dewasa," katanya saat melakukan silaturrahim ke Desa Marengan Daya, Senin (24/3) sore kemarin. Bahkan secara tegas saat meminta semua Parpol yang hendak berkompetisi pada pemilu mendatang harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan dan kedamaian di negeri ini. “Agar pemilu benar-benar menjadi ajang memperbaiki demokrasi. Jangan sampai rakyat jadi terkotak-kotak, apalagi menjadi saling hujat dan bermusuhan. Kampanye harus jadi ajang pembelajaran demokrasi. Apalagi saat ini rakyat menginginkan pe-

SILATURAHIM. Said Abdullah saat silaturahim ke Desa Marengan Daya pada Senin kemarin. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan kampanye sebagai ajang memperbaiki demokrasi.

rubahan yang mendasar," ujarnya. Mau tidak mau, semua Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu yang akan berlaga dalam pesta demokrasi mendang harus menjadi barometer dan pendidikan politik nasional dengan mengedepankan kampanye yang bermartabat, cerdas dan bertanggungjawab. Pernyataan ikrar kampanye damai Pemilu 2014 kemarin harus menjadi tolak ukur untuk membangun demokrasi yang utuh dan jauh-jauh dari praktik yang tidak produktif.

"Karena dalam setiap pemilu, seharusnya menjadi refleksi bersama untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas dalam memperbaiki wajah demokrasi di negeri ini," paparnya Ia berharap Parpol menjadikan kampanye sebagai momen integrasi. "Jangan jadikan kampanye sebagai ajang perseteruan baru, tapi jadikan kampanye sebagai wahana berpolitik sehingga menjadi lebih bermartabat," tegasnya. =SYAMSUNI


KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014|NO. 0328|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 25 MARET 2014 NO. 0328 | TAHUN III

F

GRPK Anggap PN Masuk Angin Mat Selor Seharusnya Dihukum Seumur Hidup PAMEKASAN - Puluhan masyarakat dari Kecamatan Kadur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Keamanan (GRPK) berunjuk rasa ke Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan di Jl Raya Panglegur, Senin (24/3). Mereka menuding PN setempat telah masuk angin dengan melakukan konspirasi dengan terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan (curas). Tudingan itu muncul karena vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Rafii alias Mat Selor, terdakwa pelaku pencurian sapi terlalu ringan. PN setempat memutus hukuman penjara selama 3,6 tahun terhadap Mat Selor, karena terbukti secara sah dan meyakinkan mencuri hewan dengan disertai kekerasasn di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Putusan tersebut justru menyulut amarah masyarakat setempat yang tidak terima vonis tersebut. Nama Mat Selor telah akrab di telinga masyarakat setempat sebagai pencuri kelas kakap. Ia sangat meresahkan warga desa setempat dan sekitarnya, karena tak jarang melukai korbannya dengan bahan peledak berupa bondet. Fadal Pandita koordinator aksi mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim PN Pamekasan, karena dinilai terlalu ringan. Seharusnya Mat Selor CS dihu-

kum seberat-beratnya bahkan hukuman seumur hidup. “Kami masyarakat Kertagena Tengah sangat kecewa dengan putusan hakim karena aksi pelaku sangat meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat,” katanya. Menurut Fadal, dengan vonis yang telah dijatuhkan beberapa waktu lalu, PN ditengarai telah melakukan konspirasi dengan Mat Selor sehingga hal demikian dianggap suatu bentuk pelecehan kepada masyarakat yang menjadi korban kekejaman Mat Selor. Sementara itu Humas PN Pamekasan yang juga sebagai anggota mejelis hakim dalam perkara ini, Heri Kurniawan menyatakan putusan yang telah ditetapkan sudah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Menurut Heri,

putusan yang dijatuhkan hakim kepada Mat Selor, merupakan hukuman paling tinggi terhadap kasus pencurian yang di sidang

masa pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur pada Senin (24/3), kemarin, kedua pelah pihak yakni Jaksa Penuntut

ka putusan pengadilan. Banyak hal yang memberatkan dan meringankan kasus itu, makanya kami vonis 3 tahun 6 enam bulan. Mat Selor itu

di PN setempat. Sebab vonis yang dijatuhkan kepada pelaku curwan lainnya hanya selama 2 tahun. Sampai berakhirnya waktu

Umum (JPU) maupun terdakwa tidak mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim. “Waktu banding itu tujuh hari pas-

kelas berat tidak menjadi pertimbangan kami, karena hal itu bukan fakta persidangan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEREMONIAL

Musrenbang Kabupaten Tahun 2014 Dibuka Bupati

PAMEKASAN - Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Pamekasan

melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten di Pendopo Ronggosukowati Senin (24/3). Kegiatan ini dilaksanakan setelah menuntaskan semua pembahasan di tingkat desa dan kecematan. Untuk mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui singkronisasi rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), guna mewujudkan dokumen RKPD yang akomodatif, responsif, dan aspiratif. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Khalil Ays’ari, mewakili Bupati Pamekasan Ach. Syafii yang kebetulan sedang cuti. Selain Wabup hadir ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur,

Esther Rumpa, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), dan beberapa pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Wabup Pamekasan, Khalil Asy’ari mengatakan ada enam prioritas pembangunan di Pamekasan selama periode 2015 hingga 2018 mendatang. Antara lain mempeluas pendidikan berbasis potensi dan pemerataan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan fasilitas kesehatan. Tiga prioritas pembangunan lainnya adalah peningkatan pembangunan sektor pertanian dengan mengoptimalisasi komoditas unggulan daerah, meningkatkan kemudahan layanan publik yang cepat, sederhana dan murah serta percepatan reformasi birokrasi di segala bidang. ”Saya mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan

mekanisme perencanaan ini mampu menghasilkan rencana kinerja yang baik, sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Pamekasan serta menghasilkan perencanaan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya. Semantara itu, Sekretaris Bappeda Pamekasan, Nurkodim mengatakan Musrenbang kabupaten merupakan tindak lanjut dari Musrenbang tingkat desa dan kelurahan yang dilaksanakan pada 6 hingga 23 Janurai 2014, serta Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 11 hingga 20 Februari 2014 lalu. Kemudian hasil Musrenbang kabupaten ini nantinya akan dikoordinasikan pada Musrenbang provinsi yang diagendakan pada 9 hingga 10 April 2014 mendatang. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH


KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 25 MARET 2014 NO. 0328| TAHUN III

G

Dewan Berencana Temui Menteri Agama Siap Mengusulkan Sertifikasi Guru Madin PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berencana akan menemui Menteri Agama RI, Surya Darma Ali di Jakarta, untuk mengusulkan tunjangan sertifikasi bagi guru Madrasah Diniyah (Madin).

Pemerintah pusat harus mencontoh Pemprov Jatim, yakni menyekolahkan strata 1 secara gratis bagi guru Madin, termasuk memberikan anggaran khusus untuk dana rehab Madin. “Silakan dilihat beberapa sekolah Madin di Pamekasan, kondisi bangunannya sudah mulai memprihatinkan. Bagaimana kalau nanti ambruk, kasihan anak didiknya, bandingkan dengan bangunan MI dan SD yang sudah megah,” katanya. Menurut Juhaini, selama ini pembangunan Madin mengandalkan swadaya masyarakat. Misalnya pengurus Madrasah harus berkeliling ke sawah-sawah mengumpulkan padi pada musim panen. Selanjutnya padi tersebut dijual untuk pembangunan Madrasah. Ketua Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah Pamekasan, Muzammil Imron mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Pamekasan. Menurutnya, perjuangan Komisi D itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi guru Madin, jika perjuangannya berhasil. Muzammil menambahkan pihaknya siap membantu Kemenag untuk menyusun kurikulum Madin, jika dibutuhkan sebagai syarat penerbitan sertifikasi guru Madin. Dengan demikian, sertifikasi guru Madin ini tidak hanya sekedar wacana, melainkan betul-betul direalisasikan. “Kesejahteraan guru Madin setiap bulannya sangat minim, mudah-mudahan dengan tunjangan sertifikasi, bisa membantunya,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan usulan guru Madin agar sama-sama mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD Pamekasan. Sebab guru Madin sama-sama berperan memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama. “Guru Madin berperan mendidik anak di bidang agama dan akhlaq mulya,” katanya. Menurut Juhaini, Kementerian Agama selama ini lebih cenderung memperhatikan guru yang mengajar di sekolah formal. Sedangkan guru yang mengajar di Madin belum ada perhatian khusus. Satu-satunya perhatian yang diterima hanya berupa bantuan Bosda yang pencairannya setahun sekali. Itu pun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan belum ada perhatian nyata dari pemerintah pusat. Dalam pertemuannya dengan Menteri Agama nanti, pihaknya akan mengusulkan beberapa hal yang berkenaan dengan guru Madin. Diantaranya guru Madin harus mendapatkan tunjangan sertifikasi dan bantuan operasional layaknya MI dan SD.

RASKIN

Pemantau Perlu Diperbaharui Tiap Tahun PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan memperbaharui keanggotaan tim pemantau raskin setiap tahun. Tujuannya agar kinerja tim pemantau raskin semakin membaik, kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto, setelah ada menetapan status tersangka pelaku penggelapan raskin terhadap salah satu anggota tim pemantau raskin Taqdirul Amin. “Kalau dihapus tidak mungkin, karena distribusi raskin harus ada yang meman-

taunya, kalau diperbaharui timnya saya setuju,” katanya. Menurut Andi, penetapan status tersangka terhadap anggota tim pemantau raskin mencengangkan semua pihak, termasuk DPRD Pamekasan. Karena keberadaan tim pemantau diharapkan bisa menekan angka penyelewengan raskin, bukan justru sebaliknya memberikan peluang kepada oknom yang tidak bertanggung jawab, untuk menyelewengkan raskin. DPRD Pamekasan dalam setiap kesempatan sudah meng-

ingatkan Pemkab setempat agar memperbaharui tim pemantau raskin kabupaten. Namun hingga saat ini belum juga diperbaharui. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan pembaharuan tim pemantau raskin tersebut tidak harus berlaku kepada semua tim pemantau, melainkan berlaku kepada pemantau yang tidak profesional dalam bekerja. Sedangkan tim pemantau yang masih profesional dan menunjukkan kinerja yang baik harus dipertahankan. Selama ini, kata Andi, pem-

bentukan tim pemantau raskin terkesan ada permanen, karena tidak ada pembaharuan sejak dibentuk oleh pemerintah dengan dalih tim pemantau sudah bertugas dengan baik. Buktinya yang terjadi saat ini, tim pemantau tertangkap tangan oleh Polisi, karena diduga ikut serta menyelewengkan raskin. Beberapa bulan yang lalu, sejumlah aktivis mahasiswa peduli Pamekasan berunjuk rasa ke Kantor DPRD Pamekasan dan Pemkab Pamekasan mendesak pembubaran tim pemantau raskin.

Mereka menilai tim pemantau raskin tidak bekerja maksimal sesuai tugas yang diberikan. Saat itu, mahasiswa menilai Pemkab setempat hanya membuang-buang anggaran untuk tim pementau raskin yang tidak serius mengawal pendistribusiannya. Buktinya tingkat penyelewengan raskin di Kabupaten ini masih tinggi. Menurut mahasiswa, anggaran tersebut sebaiknya diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (Bansos). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH


H

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 25 MARET 2014|NO. 0328|TAHUN III

DISTRIBUSI RASKIN

Pola Baru Diujicoba

KEBUTUHAN DAGING NASIONAL. Sejumlah pedagang menggiring sapi dagangannya saat akan diseberangkan menggunakan perahu motor ke Probolinggo di Pantai Pegagan, Pamekasan, Jatim. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, potensial stok sapi dan kerbau setara dengan daging mencapai 530.550 ton, dimana jumlah tersebut dinilai aman untuk memenehui kebutuhan daging pada tahun 2014.

MPU Gelap Terancam Disita Jika Sampai Tiga Kali Ditilang PAMEKASAN – Satuan lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan mengancam akan mengkandangkan paksa Mobil Penumpang Umum (MPU) gelap, yaitu angkutan yang beroperasi menggunakan mobil pribadi dengan plat nomor polisi berwarna hitam. Tindakan tegas itu akan dilakukan, karena keberadaannya sangat mengganggu dan merugikan MPU resmi dan para penumpangnya. Sebab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas, para penumpangnya dipastikan tidak memperoleh santunan jasaraharja. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Pamekasan, AKP Bambang Soegiharto mengatakan selama ini segala kebijakan Pemkab Pamekasan dan teguran yang dilakukan petugas Satlantas tidak bisa mengurangi kebandelan MPU plat hitam. Sehingga pihaknya membuat kebijakan baru dengan memberi target pada anggotanya. Menurut AKP Bambang, target tersebut adalah minimal dalam satu hari punya hasil tilangan

MPU plat hitam sebanyak 5 kali. Kebijakan baru tersebut sudah diterapkan kepada anggotanya. Penilangan itu akan berujung dengan penyitaan paksa kepada MPU gelap. Hal itu dilakukan setelah tiga kali berturut-turut ditilang. Mobil yang disita tidak dapat diambil kembali sebelum dipastikan diubah ke plat kuning. Saat ini sudah tiga kendaraan yang berhasil disita. “Kalau sampai tiga kali ditilang terpaksa yang terakhir akan kami sita kendaraannya sampai dia selesai mengurus mutasi dari plat hitam ke plat kuning yang dipakai untuk angkutan umum,” katanya. Sebelum tilang pihaknya akan mengupayakan untuk bisa tertangkap tangan saat mereka se-

dang mencari penumpang. Selama ini sopir MPU gelap kerap berkelit saat ditangkap untuk mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa yang sedang diangkut adalah keluarganya sendiri. Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo Pamekasan, M Zakir mengungkapkan penindakan memang wewenang kepolisian. Pihaknya hanya memberikan fasilitas. Terkait dengan proses pengkuningan plat nomor Zakir berjanji akan memberikan kemudahan. “Untuk MPU plat hitam yang beroperasi mengangkut penumpang tindakannya di Kepolisian. Terkait penguningan plat nomor kami akan berlakukan kebijakan mempermudah dalam pengurusannya,” katanya. Pantauan koran ini, MPU gelap saat ini semakin bertambah banyak. Ada tiga tempat yang menjadi lokasi mangkal MPU gelap, yaitu jalan Kabupaten tepatnya depan pasar Citra Logam Mulia (CLM), Terminal Lama (Lawangan Daya), dan di Jalan Tronojoyo. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk mengubah pola distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) benarbenar dilakukan. Sejak Januari kemarin pola baru ini mulai diberlakukan. Namun baru dilakukan di 10 desa yang terletak di Kecamatan Galis. Sedangkan untuk desa-desa yang tersebar di 12 kecamatan lainnya masih menggunakan pola distribusi raskin yang lama. Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Amirus Saleh, pola distribusi kali ini dilakukan di Kecamatan Galis karena memang masih uji coba. Awalnya uji coba ini akan dilakukan di dua kecamatan, yaitu Galis dan Pademawu. Namun belakangan uji coba hanya dilakukan di Galis saja. Hal ini dilakukan karena selama ini desa-desa di Galis paling tertib diantara desa-desa lainnya di kecamatan lain, termasuk Kecamatan Pademawu, yaitu paling tertib dalam hal pelunasan tagihan raskin ke Gudang Bulog Pamekasan. Karena alasan ketertiban inilah maka uji coba dipilih di Galis. Di samping itu, wilayah Galis adalah wilayah kecamatan terkecil di Pamekasan, dengan jumlah desa paling sedikit. Sehingga jika ditemukan permasalahan dalam uji coba ini mudah dilakukan penanganan dan solusi yang cepat, karena hanya diberlakukan dalam 10 desa saja, tidak sampai mengganggu proses pendistribusian raskin di 179 desa lainnya. Dari penjelasan Amir, selama tiga bulan uji coba ini belum ditemukan problem apa pun dari 10 desa di Galis. Segala proses dan upaya pola baru ini berjalan lancar. “Memang sejak dulu, sejak pola yang lama, Galis ini memang paling tertib. Semoga penerapan pola baru ini bisa lancar. Ketika nanti diterapkan di desa lainnya di kecamatan lainnya juga lancar seperti di Galis ini,” katanya. Latar belakang dirubahnya pola pendistribusian raskin ini karena dengan menggunakan pola yang lama banyak terdapat penyelewengan. Banyak rakyat miskin penerima manfaat yang hak raskinnya tidak sampai kepada mereka. Pola lama adalah raskin dikirim dari Gudang Bulog langsung

ke para kepala desa (kades). Kemudian setelah itu menjadi tanggung jawab penuh kades bersangkutan untuk menyampaikan langsung kepada para rakyatnya yang menjadi penerima manfaat dari program raskin ini. Rupanya dari banyak kades dan aparat desa lainnya ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak sedikit raskin yang disalahgunakan oleh merekamereka ini. Dengan tidak disampaikan ke para penerima manfaat. Raskin itu malah dijual oleh mereka untuk keuntungan mereka sepihak.

Karena itu Pemkab Pamekasan berupaya menanggulangi penyelewengan ini dengan cara merubah pola pendistribusiannya. Pola distribusi yang baru yaitu raskin dari Gudang Bulog tidak dikirim ke kades, tapi dikirim ke kelompok masyarakat (Pokmas) di setiap desa itu. Karena itu Pemkab Pamekasan berupaya menanggulangi penyelewengan ini dengan cara merubah pola pendistribusiannya. Pola distribusi yang baru yaitu raskin dari Gudang Bulog tidak dikirim ke kades, tapi dikirim ke kelompok masyarakat (Pokmas) di setiap desa itu. Pokmas tersebut, ketua hingga anggotanya, adalah mereka para masyarakat penerima manfaat raskin. “Diterima sendiri, dikelola sendiri, dan dibagi sendiri oleh mereka sendiri pula. Jadi tidak ada campur tangan orang lain lagi, di luar komunitas para penerima raskin itu,” tambah Amir. Ide untuk merubah pola distribusi ini muncul atas inisiatif DPRD setempat setelah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, DIY. Di sana penyaluran raskin tidak melalui kades, namun melalui pokmas sehingga tidak ditemukan adanya penyimpangan di kabupaten itu. Anggota pokmas dipilih dari perwakilan penerima manfaat, sedangkan kades hanya bertugas memberikan rekomendasi pendistribusian. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH


KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 25 MARET 2014 NO. 0328| TAHUN III

I

Caleg PDIP Apresiasi Pencapresan Jokowi Kamiluddin: Banyak Caleg Pasang Gambar Jokowi PAMEKASAN - Deklarasi Joko Widodo sebagai Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai sangat menguntungkan bagi Calon Anggota Legislatif (Caleg) PDIP di Pamekasan. Salah satunya diakui Kamiluddin, Caleg PDIP Daerah Pemilihan V meliputi Kecamatan Pademawu, Larangan, dan Kecamatan Galis. Menurutnya, sejak Jokowi dideklarasikan menjadi Capres, pamornya mulai meningkat. Apalagi dia menggunakan foto berbaju kotak-kotak pada alat peraga kampanyenya, seperti yang dipakai sama ketika Jokowi mencalonkan Gubernur DKI Jakarta. Kamiluddin mengatakan sosok Jokowi tidak hanya familiar di Jakarta, melainkan juga dikenal di masyarakat daerah lain, termasuk di Pamekasan. Dia berharap pencapresan Jokowi mampu menaikkan dukungan para Caleg di daerah. Hal serupa disampaikan Ketua DPC PDIP Pamekasan, Syaiful Bahri. Menurut SyaIful, munculnya gambar Jokowi di alat sosialisasi caleg PDIP menunjukkan bahwa kader telah menilai PDIP identik dengan Jokowi. “Kader yang memasang gambar Jokowi itu sudah menilai bahwa Jokowi itu identik dengan PDIP. Hal yang sama juga akan muncul di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, diakui atau tidak elektabilitas Jokowi semakin naik. Terbukti dengan munculnya relawan-relawan Jokowi menuju RI-1, kondisi itu akan menguntungkan PDIP dan caleg yang kini maju dalam pentas pemilu legislatif. Syaiful menambahkan, banyaknya caleg PDIP yang menampilkan gambar Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi memang bukan milik masyarakat Jakarta saja, melainkan milik masyarakat Indonesia. Pada pemilu 2014 ini, pihaknya menargetkan 6 kursi di DPRD Pamekasan dari lima Dapil se-Pamekasan. Di Dapil I, ia menargetkan satu kursi, sedangkan di Dapil II,III, IV, dan Dapil V, masing-masing satu kursi. Dikonfirmasi soal pemenangan Jokowi sebagai Capres, Syaiful menyatakan akan menunggu hasil Pileg. Selanjutnya ia akan menyusun kekuatan baru untuk mengantarkan Jokowi menjadi RI-1. Syaiful berharap para kader

PDIP tidak semata-mata hanya memanfaatkan popularitas

Jokowi, tetapi juga mengenalkan Pencapresannya pada Pilpres

mendatang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KETENAGAKERJAAN

Mayoritas Perusahaan Tak Patuhi UMK PAMEKASAN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan mengakui mayoritas perusahaan-perusahaan di Pamekasan tidak menggaji para karyawannya dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan. Terkait kenyataan ini, Dinsosnakertrans tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak bisa memberikan sanksi apa-apa terhadap para perusahaan itu. Dinsosnakertrans hanya bisa mengimbau saja, agar perusahaan itu terus mengupayakan agar bisa menggaji para karyawan bisa sesuai UMK sebesar Rp 1.090.000. Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Alwalid melalui Kasi Pembinaan Hubungan In-

dustrial (PHI) Ali Kusni membenarkan jika Dinsosnakertrans dimana pun tidak bisa menekan sebuah perusahaan untuk menggaji karyawannya sesuai UMK. Yang bisa dilakukan pihaknya hanya melakukan pengawasan. Pengawasan ini untuk mencegah agar tidak ada perusahaan yang menggaji karyawan jauh di bawah standar, yang itu mengarah kepada perlakuan semenamena perusahaan terhadap karyawan. Mayoritas perusahaan di Pamekasan belum menggaji karyawan setara UMK, namun semua perusahaan itu masih menggaji para karyawannya dengan gaji yang layak. Diterangkan pula jika UMK itu hanya standar saja dari pemerintah, bukan merupakan ke-

wajiban. Semua itu tergantung kemampuan perusahaan bersangkutan untuk menggaji karyawannya, tapi harus tetap layak dan cukup. Pihaknya pernah mendatangi beberapa perusahaan dan menyuruh mereka untuk menggaji karyawannya sesuai UMK. Para perusahaan itu menyatakan siap menggaji karyawannya sesuai UMK, tapi harus melakukan pengurangan karyawan dulu. Karena jika menuntut gaji yang sesuai UMK, namun jumlah karyawan banyak, maka keuangan perusahaan tidak memadai dan terancam bangkrut. Jika PHK karyawan dilakukan, pihaknya khawatir angka pengangguran di Pamekasan akan semakin tinggi. “Artinya kami tetap

terus melakukan pengawasan. Selama gaji yang diberikan kepada karyawannya masih layak, kami toleransi. Dari pada ada PHK,” katanya. Dari hasil pengamatannya, dari 236 perusahaan yang ada di Pamekasan, baik skala kecil, sedang hingga besar, semuanya telah menggaji karyawannya sesuai standar. Meskipun diakui masih di bawah UMK. Menurutnya para perusahaan itu manggaji karyawan rata-rata Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Angka ini dinilai masih normal dan tidak terlalu kecil. Pihaknya menyatakan omset perusahaan untuk kelas Pamekasan ini masih kecil. Sehingga tidak bisa disamakan oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di kota-kota

besar. Makanya, Dinsosnaketrans tidak bisa memaksa perusahaan untuk menggaji setiap karyawan sebesar Rp 1.090.000. Diakui pula, meski omset kecil, ada beberapa perusahaan di Pamekasan yang mampu menggaji karyawan sesuai UMK. Sayangnya Ali tidak mau menyebutkan nama perusahaan itu. “Semoga kehidupan dan stabilitas ekonomi di Pamekasan terus membaik. Sehingga dengan meningkatnya kehidupan ekonomi di Pamekasan ini bisa menyehatkan omset perusahaan-perusahaan yang ada, dan hidup karyawan, yang notabene orang asli Pamekasan, bisa semakin membaik,” harapnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH


KORAN J SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 25 MARET 2014 No. 0328 | TAHUN III

J

Wabup Diperiksa Panwaslu Fadhilah Mengaku Kapasitasnya Sebagai Tokoh Masyarakat Sampang - Wakil Bupati (Wabup) Sampang Fadhilah Budiono, Senin (24/3) sekitar pukul 11.00 Wib diperiksa Panitia Pengawas Pemilu setempat. Wabup diduga ikut serta menghadiri acara kegiatan kampanye di Jalan Aji Gunung Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang, beberapa waktu lalu. Pada Jumat (21/3), orang nomor dua di Kota Bahari itu berada di tengah-tengah dan ikut memberikan sambutan acara lomba memancing ikan yang diselenggarakan oleh salah satu caleg dari Partai Nasdem. Menurutnya, kehadiran dirinya sebatas tokoh masyarakat yang berada di wilayah Jalan Aji Gunung merupakan tak jauh dari rumah dinas yang kini ditempati. Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sampang Ach Ripto mengatakan, dari hasil klarifikasi tersebut Wakil Bupati Fadhilah Budiono membenarkan jika dirinya datang dengan memberikan sambutan di tengah-tengah acara kampanye. “Setelah kami panggil untuk mengklarifikasi memang beliau (Wabup) membenarkan datang ke acara kampanye, tapi bukan sebagai jabatannya melainkan tokoh masyarakat di wilayah dekat dengan kegiatan itu,” ucapnya. Ripto juga telah memberikan penjelasan kepada Fadhilah Budiono dalam pemanggilan tersebut bahwa hal itu bisa dikenakan sanksi secara administrasi. Bahkan, bisa juga mengarah terha-

dap sanksi tindak pidana pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Pak Fadhilah juga tadi menyampaikan khilaf dan lupa bahwa saat itu acara kampanye, tetapi beliau juga tidak mengajukan cuti dimana seharusnya sesuai aturan pada Pasal 87 No 8 Tahun 2012,” jelasnya. Selanjutnya, mengenai sanksi pihaknya masih akan terus mengkaji dari hasil klarifikasi sesuai dengan perbuatan Wabup dalam keterlibatan dugaan kampanye tersebut dengan pihak terkait. Sebab, menurutnya Fadhilah Budiono ketika hadir diacara kampanye spontanitas diundang secara lisan tanpa ada undangan tertulis. “Kalau hasil klarifikasi sementara ini Wabup bisa dikatakan sudah melanggar karena jabatannya yang melekat, jabatan Wabup itu 24 jam kan tidak bisa lepas, pengakuan beliau itu hanya spontanitas didatangi ke rumahnya secara lisan diajak ramai - ramai manc-

WABUP DIPERIKSA. Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono diperiksa Divisi Penindakan Panwaslu terkait dugaan keterlibatan ikut serta kegiatan berkampanye dan mendukung salah satu caleg. ryan hariyanto/koran madura

ing yang berada di belakang rumahnya,”tuturnya. Ripto menuturkan, dalam pemberian sanksi juga bisa dikenakan kepada parpol terkait. Bahkan, bisa terancam didiskulifikasi dari peserta pemilu sesuai dari hasil kajian panwaslu. Ditambahkannya, dengan adanya kejadian itu pihaknya berharap sebagai pembelajaran kepada seluruh masyarakat terutama yang menjabat sebagai PNS. “Kalau parpol sendiri bisa di diskualifikasi, sedangkan Wabup juga bisa dikenakan sanksi dari gubernur setelah rekomendasi panwas - KPU juga, tapi kita masih akan mengkaji dulu, dan ini

juga untuk pembelejaran kepada masyarakat terutama pejabat PNS bahwa kami serius dalam pengawasan melekat dalam menangani pelanggaran pemilu, jangankan masyarakat biasa ini saja Wabup tetap kami klarifikasi,” tegasnya. Berdasarkan di lapangan, Panwaslu juga memanggil Puji Raharjo selaku Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem, serta memanggil Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Sampang Partai Nasdem Holil Ahmad yang berlangsung masing - masing selama satu jam . Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menjelaskan sebelum adanya teguran

dari Panwaslu tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) juga mengingatkannya agar kegiatan kampanye tidak dihadiri. Namun, dirinya mengaku lupa ketika itu merupakan masa kampanye. “Saya diingatkan juga sama Sekda, tapi saya lupa begitu saya hadir kok banyak bendera Partai Nasdem, begitu saya nyampek masak mau balik lagi udah gak bisa kan, tapi saya bukan dijebak melainkan undangan pribadi, karena tidak bisa menolak undangan kan diajak mancing, apalagi tidak ada undangan hanya secara lisan,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

LAKALANTAS

Truk Srunduk Fuso SAMPANG- Kecelalakan lalulintas terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto Sampang, Senin (24/3). Sebuah truk yang bermuatan pasir menyeruduk fuso dari arah belakang. Akibatnya, truk berwarna kuning tersebut mengalami rusak parah dengan kaca bagian depan pecah-pecah. Kronologis kejadian, dari arah yang sama truk bermuatan pasir dan besi bertujuan Desa Prajjan dengan nopol M 8693 UN yang dikendarai Saleh (40) warga Desa Prajjan Kecamatan Camplong Sampang menyeruduk fuso yang juga melintas dari arah barat menuju ke timur arah Pamekasan. Menurut keterangan sopir truk Saleh, dirinya setelah melin-

tas lampu merah menuju kearah timur, tiba-tiba fuso dengan nopol M 8888 UF yang datang dari Pasuruan dengan arah yang sama bertujuan Pamekasan dengan bermuatan material bangunan yang dikemudikan Abd Salam (65) warga Desa Larangan Tokol Pamekasan tiba-tiba berhenti mendadak hingga kecelakan tak terhindarkan. ”Cuman saya tidak tahu di depannya ada rintangan atau tidak,” katanya. Menurutnya karena muatan yang berat sehingga tidak memungkinkan berhenti mendadak juga, meskipun direm tetap tidak nututi. Hingga truknya terserunduk ke Fuso yang berada di depannya.

Menurut keterangan Polisi Lalulintas Brigjen Roy Hidasyat saat ditemui di TKP (tempat kejadian perkara), truk yang dikendarai Abd Salam itu memang tiba-tiba berhenti sehingga truk yang dibelakangnya menyerunduk bodi belakang fuso. ”Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” tuturnya. Akibat kejadian tersebut truk yang dikemudikan Saleh mengalami ringsek di bagian depan. Beruntung tidak ada korban jiwa, hanya saja pengemudi truk Saleh mengalami luka ringan di bagian tangan saja. Fuso dan truk masih diamankan di Mapolres Sampang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. =CR1/ LUM


Sampang

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

K

KRIMINALITAS

ABG Lincah Mencuri SAMPANG - Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan terjatuh juga. Pepatah ini pantas disematkan pada NH (15) warga Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di sejumlah wilayah Kec/Kota Sampang. Sebelum diciduk polisi pada Senin (18/3), anak baru gede (ABG) itu telah melakukan curanmor dengan menggasak lima belas kendaraan bermotor dari 15 tempat. Pengakuan tersangka, uang hasil curian itu hanya digunakan untuk berfoya-foya dan dibagikan kepada rekan lainnya. “Kalau motor Cina hanya (dijual) Rp 350 ribu, kalau motor lainnya bisa (dijual) Rp 3.5 juta, kadang uangnya buat taruan balapan liar dan foya-foya sama teman, Pak,” pengakuan tersangka kepada Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, saat diintrogasi. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 15

tahun penjara. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, tersangka dalam melakukan aksi pencurian itu tidak sendirian, melainkan dengan satu rekannya yang masih buron. Bahkan, untuk melancarkan aksinya tersangka menggunakan kunci T yang diporoleh dari inisial M. “Jadi ada satu tersangka yang masih buron, kita terus menyelidiki atas aksi curanmor ini,” ucapnya. Temannya, M (40) sudah dimasukkan dalam DaftarPencarian Orang (DPO). Lanjut Imran, kebanyakan tersangka beraksi melakukan pencurian bermotor di wilayah Kecamatan Kedungdung, serta Kec/ Kota Sampang. Bahkan, dari tangan tersangka polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua kendaraan bermotor yang tidak diketahui jenis dan nopol. “Kebanyakan di wilayah kota saja tersangka ini mencuri sepeda motor, dan dua motor kita amankan sebagai barang bukti,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

NH (15), tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) saat diintrogasi Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

LIAR: Aktivitas penambangan pasir Ilegal di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Sampang, Senin (24/3).

Penambang Pasir Liar Masih Berkeliaran SAMPANG- Maraknya penambangan pasir ilegal membuat keindahan pesisir Camplong menjadi tampak kurang asri. Banyak pihak yang menyayangkan dengan adanya tindakan penambangan pasir ilegal tersebut karena dinilai dapat merusak lingkungan seperti dapat menimbulkan abrasi pada tanah serta dapat mengancam keberadaan pohon-pohon mangrove yang masih baru tumbuh. Dibeberapa titik pesisir Camplong yang kerap terjadi penambangan pasir seperti di Desa Darma, Taddan dan beberapa titik lainnya terlihat warga melakukan aktivitas penambangan pasir. Proses penambangan pasir tersebut dilakukan dengan terang-terangan, tapi seakan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah. Salah satu warga Sampang, Khalilur Rahman menyayang-

kan perbuatan penambangan pasir ilegal tersebut. Sebab, perbuatan tersebut dapat merusak alam khususnya di daerah pesisir. “Warga setempat hendaknya diberi pemahaman (oleh pemerintah daerah) tentang perlunya menjaga lingkungan supaya mereka sadar,” sarannya. Pemerintah setempat, kata dia, seharusnya sigap dan tanggap untuk tidak membiarkan penambangan pasir ilegal terus menggerogoti pasir-pasir yang ada di daerah Kecamatan Camplong, tanpa harus menunggu dampak parah yang muncul akibat penambangan pasir ilegal tersebut. Terpisah, Kasi Operasional Satpol PP Sampang Moh. Sadik mengatakan, pihaknya mengaku sudah melakukan penertiban dan sosialisasi langsung kepada pihak penambang untuk tidak melakukan aktivitas

penambangan pasir liar, tapi penambang tetap mokong dan mengulangi kembali. “Ketika kami datang mereka lari kalang kabut setelah dua sampai tiga jam kemudian mereka datang lagi,” katanya. Sadik juga mengatakan sebenarnya pihaknya hanya melakukan penertiban saja sedangkan untuk kewenangan penegakan itu bagian aparat kepolisian sebagaimana tindakan tersebut sesuai dengan UU No 27 Pasal 35. Pihaknya juga menegaskan bahwa selama tahun 2014 sudah dua kali melakukan penertiban dan sosialisasi kepada warga. Sadik juga menyayangkan karena untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang masih belum memberikan solusi kepada para penambang untuk menyetop aktivitas penambangan pasir liar. CR2/ LUM

SATPOL PP

Mengaku Personelnya Terlalu Sedikit SAMPANG- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang mengaku mempunyai personel paling sedikit dibandingkan dengan empat kabupaten yang ada di Madura, Senin (24/3). Kasatpol PP Hamdani mengatakan, memang untuk Satpol PP Sampang sangat minim. Menurutnya, yang banyak pertama adalah Kabupaten Bangkalan,

kedua Pamekasan, ketiga Sumenep dan yang terakhir Sampang. ”Untuk Sampang sendiri 70 personel. Dan itu masih dibagi, untuk di kantor sendiri ada 40 personel untuk penugasan ketika turun langsung ke lapangan, itupun yang 6 orang laki-laki dan 2 perempuan masih tenaga honorer belum PNS,” katanya kepada Koran Madura. ”Dan sisa dari itu ditugas-

kan ke piket-piket yang di luar, seperti di Pendopo, Pemkab, dan gedung DPRD Sampang, rumah Wabup, dan rumah Sekda,” imbuhnya. Hamdani berharap untuk ke depan ada penambahan, dan melebihi seratus personel. Biar tambah eksis dalam menjalankan tugasnya. Namun selama ini meski kurang, tetap berjalan, karena sudah tugasnya.

Menurutnya, dengan jumlah personel yang sekarang memang merasa kurang, seandainya bisa harus melebihi seratus personel. ”Apalagi seperti sekarang yang tugasnya banyak, seperti razia dan penertiban. Dan dalam pengankatannya itu yang memberi BKD, tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi dari BKD. Seandainya bisa satu pelton, tapi terserah mau dikasih

berapa dalam pengankatannya,” jelasnya Kasi Keset Satpol PP Sugiman menambahkan, untuk sarana prasarana memang adanya yang dipakai. ”Untuk saat ini yang ada fasilitasnya, truk, patroli Kijang Pikap, Avanza untuk Kasat dan 18 motor, hanya lima yang kondisinya baik, sisa dari itu sudah 20 persen kondisinya,” ungkapnya. =CR1/ LUM


L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

SEKOLAH DASAR

cr1/koran madura

Tanpa UN, Diganti US

DATANGI DINKES: Warga Desa Plappan ketika menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Kesehatan di kantornya, Senin (24/3).

Masyarakat Mengadukan Persoalan Kesehatan SAMPANG- Puluhan warga Desa Plappaan, Kecamatan Camplong berbondong-bondong mendatangi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang. Mereka yang didampingi aktivis GPRS (Gerakan Peduli Rakyat Sampang) itu mengadukan keluhan-keluhan terkait pelayanan kesehatan yang ada di desa mereka. Mereka mengklaim bahwa warga Desa Plappaan merasa dijadikan bulan-bulanan oleh oknum Pustu (Puskesmas Pembantu). Di hadapan pihak Dinkes, mereka menyampaikan beberapa keluhan, di antaranya oknum Pustu yang memungut biaya sebesar Rp 9 ribu sebelum melakukan pemeriksaan pengobatan, warga yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih di pungut biaya antara Rp 50 ribu sampai Rp 70 ribu. ”Bahkan sebagian kartu Jamkesmas milik warga yang mau berobat ada yang ditolak oleh oknum Pustu karena diklaim kartu Jamkesmas sudah tidak berlaku lagi, terutama oleh penanggung jawab Pustu Desa Plappan Edi,” kata warga dalam keluhannya kepada Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi. Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, warga mendesak agar Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi segera mengambil tindakan tegas kepada Edi, oknum

di Pustu Desa Plappaan tersebut. “Karena banyak warga yang sudah diresahkan oleh keberadaannya serta proses oleh pelayanannya,” timpal salah satu warga yang ikut audiensi. Kepala Dinkes Sampang Firman Pria Abadi menjelaskan bahwa Jamkesmas saat ini memang sudah diganti menjadi BPJS, tapi jika ada warga yang masih menggunakan Jamkesmas nantinya Pemerintah setempat (Dinkes) yang akan membayar kepada rumah sakit dimana pemegang Jamkesmas tersebut berobat. Dia juga menegaskan bahwa bagi warga yang menggunakan kartu jamkesmas itu biayanya semua ditanggung pemerintah. “Mungkin yang berbayar itu warga yang ingin membeli obat sendiri,” jelasnya. Sementara untuk oknum Pustu yang dilaporkan warga, Firman berjanji akan menindak lanjuti sesegera mungkin dengan menkorfimasikan di bawah. ”Jika tidak hari ini (kemarin, Red) mugkin besok (hari ini, Red). Jika nantinya ditemukan ada pelanggaran yang cukup prinsipil, pihak Dinkes akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi yang berlaku,” janjinya. Selebihnya, Firman berterimakasih kepada warga Plappaan karena sudah melakukan peran pengoreksian dan penilaian terhadap sistem yang dinilai kurang memuaskan oleh warga setempat. =CR2/ LUM

SAMPANG- Jika penentuan kelulusan siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) menggunakan Ujian Nasional (UN) maka ada yang berbeda pada tingkat sekolah dasar (SD). Mulai tahun ini, kelulusan murid tingkat akhir SD hanya ditentukan menggunakan Ujian Sekolah (US) yang akan digelar pada medio Mei mendatang. Kabid Kurikulum dan Pengendalian Mutu Arief Budiansor menjaskan, peraturan kegiatan ujian kelulusan SD tahun ini memang berbeda. ”Jika tahun

sebelumnya SD ada juga UN-nya yang terdiri dari tiga mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA (ilmu pengetahuan alam)”. Dan soal-soalnya seratus persen dari pusat yang membuat. Tahun ini dari pusat hanya 25 persen dalam pembuatan soalnya, sisanya 75 persen materi soalnya dibuat oleh seluruh guru yang ada di Jawa Timur,” katanya kepada Koran Madura, Senin (24/3). Arief menambahkan, mulai tahun ini dalam sistem kelulusan SD yang menentukan adalah dari masing-masing lembaga. ”Jadi

sekolah sebelum melaksanakan ujian sekolah sudah harus bisa menentukan kriteria kelulusan. Sehingga nanti bisa disamakan dengan standard hasil ujian sekolahnya,” ujarnya. Dan untuk minimal penilaian ujian sekolah empat persen, dan tidak boleh dibawah dari itu nilainya. Karna yang punya hak dan wewenang semuanya dari sekolah sendiri. ”Dan beda denga dulu yang juga penilaiannya dari hasil rekab rapot sebelumya. Dan kalau sekarang hanya ditentukan dengan penilaian ujian sekolahnya,” ungkapnya. =CR1/ LUM

dok. koran madura/antara

KEGIATAN istigasah dan berdoa yang diikuti oleh ribuan anak menjelang pelaksanaan ujian nasional athun 2014.

PELECEHAN SEKSUAL

Tak Dapat Ibu, Anak pun Jadi SAMPANG – Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengungkapkan, tersangka pencabulan bocah berumur empat tahun penjara, Samsul Muhdi alias Pak Kholifah (55) yang sudah mendekam dibalik jeruji besi Mapolres Sampang sebelum melakukan perbuatan asusila kepada RAN pernah merayu ibunya. Ibu korban juga pernah dirayu oleh tersangka agar jika hendak keluar berbelanja dagangan kemana pun untuk diantarkan oleh tersangka. “Orangtua korban juga pernah dirayu tersangka bilang kalau mau kemana-mana biar tersangka yang mengantarkannya,” jelasnya. Namun, ibu RAN selamat dari akal-akalan pelaku pencabulan asal warga Dusun Paniniran

Desa Tamberuh Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tersebut. Meski dirinya selamat, nasib malang putrinya tak dapat dihindari. Pelaku mencabulinya saat bermain ke rumah pelaku pada Selasa (18/3). Kejadian tersebut bermula ketika korban bermain di rumah tersangka lantaran ibu korban sedang berjualan bakso. Dari pengakuan tersangka dihadapan polisi, korban diajak menonton televisi selang sekitar 15 menit. “Diajak nonton TV, Pak, dan saat itu juga saya melakukannya,” tuturnya dihadapan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. Penangkapan tersangka juga berdasarkan hasil visum dari korban bahwa terdapat luka robek di alat vital korban. Sehingga, pihak

kepolisian langsung mengamankan tersangka yang sehari - hari bekerja sebagai tukang ojek tersebut. Dari rangkuman di lapangan, penangkapan tersangka juga berdasarkan surat laporan polisi nomor LP/B/11/III/2014/JATIM/ RES. SPG/SEK.SKBN tertanggal 22 Maret 2014. Tersangka oleh masyarakat sekitarnya dikenal suka bermain perempuan meski sudah mempunyai anak dan istri. Dari tangan tersangka polisi juga berhasil mengamankan dua alat barang bukti berupa celana dalam, dan kaos milik korban. Bahkan, akibat perbuatan tersangka kini dijerat dengan pasal 82 UU RI Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK


KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014

SELASA 25 MARET 2014| |TAHUN No. 0328 |IIITAHUN III No. 0328

M M

KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

Pengembangan KRPL Memprihatinkan BANGKALAN - Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Bangkalan sangat memprihatinkan. Apalagi dari sejumlah KRPL yang ada hanya segelintir yang bertahan, itu pun pengelolaan dan pengembangannya secara mandiri dan pribadi. Sebut saja KRPL di Kecamatan Kamal menjadi satu-satunya yang bertahan secara mandiri. "KRPL di perumahan Kamal menjadi salah satu KRPL yang sukses dan berkembang secara mandiri, namun tidak semua yang ada itu berhasil,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Bangkalan, A. Fanani. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat KRPL tidak mampu tumbuh berkembang karena usai dilakukan pembinaan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Sehingga pembinaan yang kurang maksimal berakibat pada tidak mampunya sejumlah KRPL untuk bertahan. Disaat melakukan upaya untuk membina kembali kondisi masyarakat su-

dah tidak seperti pada saat pembinaan di awal. ”Setelah tidak dibina lagi kebanyakan masyarakat malas-malasan untuk memeliharanya,” sesalnya. Namun yang masih menjadi harapan diantaranya KRPL di Tunjung Burneh, sebab saat ini proses pembinaan. Akan tetapi, pembinaan tersebut tidak akan berlaku selamanya. Jika dirasa mampu memelihara secara mandiri, maka pembinaan tidak dilanjutkan dan diserahkan kepada pemiliknya. Dari sanalah akan diketahui sejauh mana masyarakat dapat mengelola secara baik. Saat ditanya mengenai jumlah KRPL di Kabupaten Bangkalan, Fanani mengaku lupa, yang jelas masih tergolong minim. Bahkan ada yang tidak terpelihara dengan baik. Program KRPL sejatinya sebagai upaya dalam mengoptimalkan pemanfaat pekarangan yang dimanfaatkan sebagai sumber daya lokal untuk penyediaan bahan pangan yang berkualitas. = DONI HERIYANTO/RAH

PEMILU

Difabel Dapat Hak Pilih Khusus BANGKALAN - Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan memperhatikan pemilih berkebutuhan khusus (difabel), seperti halnya pemilih tuna netra. Agar partisipasi pemilih meningkat pada saat pelaksanaan pemilu, para penyandang tuna netra akan mendapatkan alat bantu dalam menggunakan hak politiknya. "Bagi yang berkebutuhan khusus sudah ada templet (alat bantu) sebagai fasilitas agar dapat menggunkan hak politiknya pada saat pemilu," kata Ketua Divisi Logistik KPUD Bangkalan, Moh Mansyur. Alat bantu bagi yang berkebutuhan khusus sebanyak 2.557 templet, sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Jadi setiap TPS mendapatkan satu alat bantu bagi pemilih yang difabel. Akan tetapi itu tergantung dari situasi dan kondisi pada saat pemilu ber-

langsung. Misalnya, di satu TPS terdapat banyak pemilih yang bekebutuhan khusus, maka alat bantu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa jadi di suatu TPS tidak mendapatkan alat bantu karena seluruh pemilih tidak membutuhkan templet tersebut. "Sementara ini, alat bantu yang ada hanya untuk DPD RI. Namun yang jelas KPU pusat sudah menyediakan bagi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten," jelasnya. Menurutnya, jika alat bantu untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten tidak tersedia hingga pelaksanaan pencoblosan, alternatifnya yakni menyediakan petugas khusus dari panitia pemungutan suara (PPS) yang akan mengantarkan ke bilik suara untuk mencoblos dan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing calon legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) peserta pemilu. = DONI HERIYANTO/RAH

DISETUJUI. Penandatanganan persetujuan pinjaman PIP Rp 96 miliar oleh DPRD Bangkalan.

moh ridwan/koran madura

DPRD Terpaksa Menyetujui PIP? Akan Ada RSUD Rujukan se-Madura BANGKALAN - Setelah mendapatkan pertentangan di kalangan anggota legislatif, akhirnya dana pinjaman sebesar Rp 96 miliar disetujui. Dana sebesar itu dipinjam melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan untuk rencana pembangunan RSUD Tipe B Pendidikan. Pada mulanya, kalangan fraksi menilai pinjaman tersebut terlalu memberatkan APBD dengan bunga sebesar 9,5 persen. Sehingga ada masukan untuk peninjauan kembali mengenai pinjaman yang akan dilakukan eksekutif. Namun dalam rapat paripurna yang telah dilakukan rupanya DPRD Bangkalan sepakat menyetujui. Hal itu terbukti dengan disetujuinya raperda tentang pinjaman tersebut. "Raperda ini merupakan syarat pencairan dari PIP Kementerian Keuangan, akhirnya disetujui," kata Bupati Bangkalan mela-

lui Wakil Bupati Mondir A Rofii, kemarin (24/3). Dia menjelaskan dalam penetapan persetujuan tersebut banyak lika-liku pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Namun bisa dicarikan titik temu terkait persoalan pinjaman tersebut.

Raperda ini merupakan syarat pencairan dari PIP Kementerian Keuangan, akhirnya disetujui,”

Mondir A Rofii

Wakil Bupati Bangkalan Menurutnya, dengan disetujui pinjaman ini menjadi perda, akan semakin cepat pembangunan rumah sakit akan terealisasi. Setelah itu akan dikirimkan ke gubernur untuk melakukan klarifikasi, guna proses selanjutnya. "Meski persetujuan raperda pinjaman PIP yang terdapat berbagai macam perdebatan, hal itu

menunjukkan demokratisasi di Bangkalan berjalan dengan baik," ucapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Ali Wahdin mengaku dengan disetujuinya pinjaman pembangunan rumah sakit tersebut, Bangkalan bakal memiliki rumah sakit rujukan se Madura. Sebab tipe rumah sakit yang akan dibangun adalah Tipe B Pendidikan. "Dengan disetujui pinjaman Rp 96 miliar menjadi langkah yang lebih baik kepada masyarakat Bangkalan. Sebab masyarakat tak perlu berobat ke Surabaya," terangnya. Saat ditanya mengenai kondisi pelayanan rumah sakit nantinya, pembangunan yang ada harus berjalan lurus dengan pelayanan yang disediakan. Dipastikan akan ada penambahan dokter spesialis, karena rumah sakit tipe B merupakan rumah sakit rujukan. "Masyarakat kalau ingin berobat cukup di Bangkalan, karena itu sudah representatif, dengan alat-alat canggih dan pelayanan yang lebih baik," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH


N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III

Bagi Hasil Tarif Suramadu Hanya Janji MoU Pemerintah Pusat- 4 Pemda di Madura Tak Berguna? BANGKALAN - Bagi hasil dari jasa retribusi dan tarif tiket jembatan Suramadu tak kunjung terealisasi. Pemerintah dinilai tidak menepati janji yang telah dibuat dalam sebuah kesepakatan pasca jembatan Suramadu diresmikan, kata Munawwar Cholil, Wakil Ketua DPRD Bangkalan. Menurutnya, kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU antara pemerintah yang ada di Madura dengan Pemerintah pusat terkait bagi hasil tiket tak dilaksanakan dengan baik. Tidak ada income yang masuk kepada daerah yang ada di Madura pasca beroperasinya jembatan tersebut. "Kesepakatan bagi hasil dari kontribusi penyeberangan roda dua tak terealisasi hingga detik ini," kata Munawwar. Padahal, dalam kesepakatan disebutkan sebanyak 25 persen pendapatan yang didapat dari

penjualan tiket penyeberangan jasa roda dua diberikan kepada pemerintah daerah Bangkalan. Sebanyak 15 persen dibagikan kepada tiap kabupaten di Madura. Sedangkan 20 persen merupakan bagian dari pemerintah provinsi. "Bangkalan lebih banyak lantaran merupakan tempat jatuhnya kaki jembatan Suramadu," terangnya. Dengan asumsi penyeberangan roda dua sebanyak 400 buah setiap hari yang menggunakan jasa penyeberangan tersebut. Menurutnya, realisasi pembagian tersebut seharusnya sudah cair,

karena MoU dilakukan setelah diresmikannya jembatan Suramadu. Sudah empat tahun berjalan, pemerintah pusat masih tidak menepati dan menghormati janji kesepakatan itu. Hal itu sangat disayangkan, pertanyaannya kapan pemerintah akan secepatnya merealisasikan bagian daerah. "Kita sudah tanyakan ke departemen keuangan terkait permasalahan tersebut, alasannya akan dibicarakan kembali dengan presiden," ungkapnya. Jika dibandingkan dengan kontribusi pelabuhan Kamal atau PT ASDP, pada mulanya menyumbang PAD Rp 360 juta per tahun. Kemudian turun menjadi Rp 160 juta pasca diresmikannya jembatan Suramadu. Akan tetapi, saat ini pelabuhan Kamal sudah

tidak lagi menyumbangkan PAD, karena pendapatannya yang terus menurun, bahkan terancam ditutup. Kalau seperti itu, lebih baik dilakukan penggratisan tarif jembatan Suramadu. Sebab pembangunan Jembatan Suramadu akan terlunasi paling lambat dua tahun kedepan. Sebab proyeksi delapan tahun untuk melunasi biaya pembangunan akan dipercepat menjadi enam tahun. Hal itu sehubungan dengan pemasukan operasional Suramadu yang diperkirakan mencapai Rp 400 juta per hari. "Saya mendukung jika tarif Jembatan Suramadu digratiskan. Apalagi beban hutang pembangunan tersebut, mulai terlunasi dari pemasukan operasional jembatan. Selain itu, juga tidak

ada pendapatan yang masuk pada masing-masing kabupaten," ujarnya. Dia menjelaskan pemerintah pusat pada awal pembangunan jembatan sepanjang 5.438 meter ini, menyatakan penarikan tarif kepada masyarakat itu harus ada limitasinya. Sehingga tidak salah apabila masyarakat begitu antusias menagih janji tersebut. Terkait biaya perawatan akhirnya digratiskan sudah menjadi tanggung jawab pusat sebagai aset negara. "Negara kan memiliki kewajiban menyelamatkan dan merawat aset negara, masak ia pemerintah pusat harus bicara untung rugi terus pada masyarakat Madura, mau sampai kapan," akunya. = MOH RIDWAN/RAH

PILEG

Hak Politi 94 Napi Diperebutkan BANGKALAN - Menentukan pilihan pada saat pemilu merupakan hak politik setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Tak terkecuali bagi para narapidana (napi). Dipastikan sebanyak 94 napi akan menyalurkan hak pilihnya di pemilihan umum legislatif (pileg) 2014. Guna memfasilitasi hak mereka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) secara khusus di rumah tahanan (Rutan) setempat. Ketua Divisi Soasialisasi KPU Bangkalan, Syaiful Ismail menyatakan penyediaan TPS khusus bertujuan untuk melindungi hak para napi sebagai pemilik suara sah pada pileg tahun ini. Apalagi pada pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih menjadi prioritas dalam rangka mensukseskan pelaksanaan momen lima tahunan tersebut. "Meski dengan keterbatasan ruang gerak, namun tidak mengurangi hak napi untuk menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu," kata Syaiful Ismail. Menurutnya, para napi yang tidak terdaftar sebagai DPT Khusus tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara memperoleh surat pindah dari petugas PPS di tempat asal mereka. Setelah mendapat surat keterangan dari tempat asal, pencoblosan

BERKUMPUL. Para narapidana Rumah Tahanan Bangkalan saat mendengarkan penjelasan dari KPUD setempat tentang pemilu 2014.

bisa dilakukan para napi dengan menunjukkan KTP. Sehingga hak politik setiap napi tetap terfasilitasi oleh penyelenggara pemilu. "Kami akan mempermudah seluruh administrasi para pemilih dalam menggunakan hak pilihn-

ya. Namun tetap sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas kami mensukseskan pemilu dengan mengurangi angka ketidakhadiran di TPS," terangnya. Sementara itu, Kasubsi Pe-

layanan Tahanan Rutan Bangkalan Fajar memastikan sebanyak 94 napi akan mencoblos di rutan pada Pileg 9 April mendatang. Rutan Bangkalan menjadi TPS 12 Kelurahan Pejagan. Sejatinya keberadaan napi sebanyak 228

doni heriyanto/koran madura

orang. Akan tetapi tidak semua tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Yang memiliki hak pilih berjumlah 94 napi dengan rincian 92 laki-laki dan 2 perempuan," ungkap Fajar. = DONI HERIYANTO/RAH


KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 25 MARET 2014

SELASA 25 MARET 2014| |TAHUN No. 0328 |IIITAHUN III No. 0328

SOSOK GALIH

Terduga Teroris di Mata Tetangga TRENGGALEK - Di mata tetangga dan keluarganya, terduga teroris Galih Aji Satria (29) dikenal sebagai sosok berkepribadian tertutup, bahkan terhadap orang tuanya sendiri di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tak banyak kata-kata keluar dari mulud Sunardi, ayahanda Galih alias Hari Rahayu saat wartawan mendekatinya di depan pintu rumahnya usai menerima kunjungan Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution, Sabtu (22/3) siang. Wajahnya terlihat masih tegang, demikian pula istrinya (ibunda Galih), Lilik yang saat itu masih mengenakan baju dinas guru SD motif batik dipadu jilbab warna kuning. Sejurus pria paruh baya berperawakan tinggi tapi sedikit kurus itu berdiri terpaku di depan pintu. Tatapan matanya sayu mengikuti langkah beberapa petugas kepolisian yang berjalan keluar, usai melakukan penggeledahan di dalam rumah mungil mereka di lingkungan padat penduduk pusat kota Kecamatan Panggul. Ia nyaris saja beringsut masuk, ketika Antara dan beberapa wartawan berjalan mendekat dan mencoba mengajak bicara dengan memulai kalimat menyapa bernada basa-basi. "Pak, 'sampun rampung nggeh bapak-bapak polisi niki' (Pak, sudah selesai ya acara dengan bapak-bapak polisi ini)," ucap salah satu dari wartawan mencoba mencairkan suasana. Namun, usaha basa-basi demi bisa berbincang lebih dekat dan mendapat informasi lebih banyak dari ayahanda terduga teroris Galih Satria ini rupanya berakhir sia-sia. Sunardi memang mencoba bersikap tenang dan menjawab sapaan wartawan, yang mendekatinya di depan pintu rumah bagian dalam. Namun, saat Antara permisi untuk menanyakan ihwal anaknya yang terjerat masalah terorisme, Marsudi segera mempersilahkan wartawan untuk meminta penjelasan langsung ke kapolres. "Langsung ke pak kapolres

ant/sahlan kurniawan

TERORISME TRENGGALEK. Petugas Polres Trenggalek melakukan penggeledahan rumah terduga teroris Galih Satria (29) di Desa Wonocoyo, Trenggalek, Jawa Timur kemarin. Galih Satria merupakan salah satu perakit Bom Jaringan teroris Poso tersebut di tangkap tim Densus 88 Anti Teror pada (13/3) di Bandara Internasional soekarno Hatta.

saja ya, kami sudah menyerahkan semuanya ke polisi," sahutnya dengan mimik masih tegang. Ia tampak keberatan membahas anak sulungnya yang sedang tersandung masalah. "Kami sudah sampaikan semuanya ke polisi," imbuhnya lagi. Ibunda Galih yang saat itu masih duduk termangu di kursi ruang tamu beringsut berdiri menghampiri seraya meminta wartawan untuk pergi meninggalkan rumah mereka. "Maaf ya mas, kami tidak bisa melayani wawancara dulu," ucapnya dari balik pintu. Sekilas, wajah putih ibu empat anak ini terlihat masih pucat pasi. Kesedihan masih tampak jelas membekas di raut mukanya yang mulai keriput. Ia masih terus berdiri di situ sampai kami memutuskan tidak melanjutkan inisiatif wawancara dan meninggalkan rumah mereka. tetapi, Sunardi menyampaikan beberapa jawaban singkat atas pertanyaan "memaksa" wartawan, bahwa mereka saat ini hanya bisa pasrah menerima kenyataan anaknya, Galih Satria, yang kembali terseret aliran Islam garis keras dan masalah terorisme. "Iya, kami sudah mendapat kabar mengenai (penangkapan)

anak kami," jawab Sunardi berusaha tetap tenang. Tak berselang lama wartawan keluar, Sunardi segera menutup pintu garasi dan ruang tamu rumah mungil mereka yang terletak di salah satu gang jalan raya Dusun Wonocoyo Utara. Suasana kembali lengang, dan hanya meninggalkan beberapa tetangga dan perangkat desa yang sejak awal menyaksikan proses penggeledahan hingga usai. Sosok Galih Beberapa tetangga Galih rata-rata memiliki pendapat seragam mengenai sosok pemuda kelahiran 1985 tersebut. Mereka menyebut, Galih yang telah menikah dengan perempuan asal Magetan dan dikaruniai dua anak ini sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berkomunikasi dengan tetangganya. Perubahan perilaku itu konon sejak Galih yang pernah mengenyam kuliah D-1 jurusan informatika ITS sekitar tahun 2003 ini masuk pondok pesantren Umar Bin Khatab, Surabaya dan dikirim ke Malaysia selama delapan bulan. Sulung empat bersaudara ini lebih rajin beribadah. Cara berpakaian dan penampilannya pun berubah. Selalu mengenakan setelan gamis panjang, celana

cingkrang dan memelihara jenggot. Penampilan itu berbeda jauh dibanding semasa masih remaja di SMA yang cenderung lebih luwes terhadap kerabat, tetangga maupun rekan-rekannya. "Sekarang kerjaannya lebih banyak di dalam rumah. Kalaupun keluar, paling untuk keperluan beribadah di masjid," tutur Misdi, Kepala Dusun Wonocoyo Utara memberi kesaksian. Perilaku tertutup dan sikap keras dalam hal faham keislaman Galih, kata Misdi dan sejumlah tetangga sekitar rumah terduga teroris kelompok Santoso ini, semakin mencolok setelah putra Sunardi dan Lilik Supiyati ini merantau ke Sulawesi Selatan dan bekerja sebagai buruh kebun. Pribadi Galih disebutkan semakin keras. Ia bahkan berani menentang nasihat orang tuanya sendiri, terutama jika sudah menyangkut masalah faham dan keislaman. "Pernah satu kali ibunya memberi nasihat untuk tidak ikut-ikutan aliran (Islam) fundamental, tapi dia melawannya," ungkap seorang tetangga dekat Galih di Dusun Wonocoyo. Kesaksian beberapa tetangga dan perangkat itu identik dengan keterangan orang tua Galih kepada polisi.

Kapolsek Panggul, AKP Solichin bahkan menyebut Galih sempat beberapa kali dipanggil untuk dilakukan pembinaan, khususnya selepas ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Magetan karena kasus terorisme pada Juli 2012. Penampilan Galih memang kemudian berubah. Ia tidak lagi hobi mengenakan baju gamis dan memelihara jenggot panjang, tetapi pemahaman dia soal ajaran Islam garis keras rupanya terlanjur mendarah daging. "Pengaruh dari luar rupanya lebih kuat, sehingga nasihat orang tuanya pun tidak didengarkan," ujar Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution. Padahal, ibunda Galih sangat khawatir anak sulungnya kembali terseret masalah terorisme. Di hadapan polisi, kata Solichin, ibunda Galih bahkan sempat menangis saat mencurahkan perasaannya yang was-was anaknya itu benar-benar terlibat jaringan terorisme. Namun apa daya, sekeras hati dan upaya dilakukan orang tua, Galih justru minggat tanpa pamit keluarganya pada 22 Februari 2014. Tidak sendirian, Galih membawa serta istri dan dua buah hatinya, sehingga membuat Sunari dan Lilik (orang tuanya) kalang kabut. Keberadaan mantan narapidana terorisme karena kedapatan membawa bahan peledak dalam sebuah operasi cipta kondisi di depan Mapolres Magetan pada 12 Januari 2011, itu baru diketahui setelah istrinya menelepon Lilik, sang mertua, dan mengabarkan jika sudah berada di Makassar, Sulsel. Setelah itu, Galih dan istrinya tidak ada kabar lagi hingga akhirnya, beberapa hari lalu, keluarga di Panggul mendapat kabar dari Mabes Polri dan memberi tahu jika Galih ditangkap Densus 88/ Antiteror karena diidentifikasi terlibat pengiriman paket diduga berisi bom pipa dan "bom tupperware". "Tadi, kepada kami orang tuanya menyampaikan sudah pasrah terhadap nasib anaknya (Galih). Mereka menyerahkan sepenuhnya proses gukum kepada pihak berwajib, namun meminta kami memberitahu jika mengetahui keberadaan menantu dan dua cucunya," kata Kapolres Trenggalek, AKBP Denny.


KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

SELASA SELASA 25 MARET 2014 | No. 0328 | TAHUN III 25 MARET 2014

MADURA

No. 0328 | TAHUN III

PO

MUSRIFA YULINDA

Membangun Impian Masa Depan rang sukses mendapatkan apa yang diperoleh dengan mengikuti rencana strategis mereka belajar bagaimana mendapatkan kemajuan. Tidak terkecuali Musrifa Yulinda. Baginya, menjadi orang yang meraih kesuksesan masa depan, memiliki sebuah impian yang tertanam dalam pikiran. Hal itulah yang bisa dijadikan kekuatan besar dan bisa dijadikan motivasi dalam kehidupan.

Jangan pernah berharap mendapatkan sebuah kesuksesan, jika tidak berani menaruh impian besar. "Setiap sesuatu berawal dari sebuah pikiran yang kemudian berproses menjadi kenyataan," ujar mahasiswi kesehatan gigi itu. Menurutnya, banyak para pendahulu meraih kesuksesan diawali dengan rangkaian impian. Sebut saja, Andrew Carnegie yang membiasakan dirinya un-

tuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Bukankah setiap yang dilakukan manusia selalu bersumber dari apa yang dipikirkannya. "Marilah kita berpikir tentang apa yang akan kita raih di masa depan. Dari sanalah kita melakukan upaya-upaya dalam mewujudkannya," tuturnya. Gadis kelahiran Bangkalan 5

Mei 1995 itu menegaskan dalam meraih kesuksesan memang tidak ada sebuah jaminan. Akan tetapi, kesuksesan tidak akan pernah draih tanpa usaha untuk mewujudkannya. Segala halangan dan rintangan pastinya menjadi sebuah keharusan untuk dihadapi. Semua itu, justru menjadi penyemangat agar tidak berada pada ruang kehidupan yang dipenuhi kegagalan. =DONI HERIYANTO/RAH

DESY WIDHI HASTUTI

Kagumi Gusdur, Masuk PKB Desy Widhi Hastuti tak pernah menyangka, rasa kagum dan cintanya kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), akhirnya, membawanya ke panggung politik. Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 31 Desember 1974, kini bertarung dengan para politisi lain untuk merebut dukungan warga Kota Surabaya agar bisa duduk sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Nama Tetala Suami Anak

: DESY WIDHI HASTUTI, S. Sos : Surabaya, 31 Desember 1974 : Issam Mouelhi (Warga Negara Tunisia) : Grace Aziza Mouelhi (5 tahun)

Riwayat Pendidikan • SD Negeri Gading 4 Surabaya • SMP Negeri 18 Surabaya • SMA Negeri 7 Surabaya • Fisip Atma Jaya Jogjakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi (Lulus tahun 1998) Riwayat Profesi • Jurnalis • Bank Mega • Quality Qontrol anak perusahaan PT. Telkom Indonesia • BNI Syariah

ecintaan Desy pada dunia politik memang sudah sejak lama. Karena itu ia mengambil kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Jogjakarta. Tidak hanya itu, ibu dari Grace Aziza Mouelhi ini juga sejak kecil dia juga jatuh cinta pada dunia tulis menulis. Sehingga setelah lulus kuliah tahun 1998, ia pun menekuni dunia Jurnalistik sebagai profesinya. Desy bekerja sebagai seorang Wartawati di sebuah Harian Umum terbitan Ibukota dan kebetulan selalu di plot untuk liputan Polkam (Politik dan Keamanan). Kemampuannya menulis dan kedekatannya dengan berbagai kalangan di dunia Politik membuat Desy yang merupakan anak dari pegawai BUMN PT. Telkom itu semakin mencintai profesinya. Terlebih lagi setelah rezim Soeharto runtuh dan digantikan oleh

Gus Dur sebagai Presiden Ke-4 Republik Indonesia, Desy sangat gandrung pada sosok Gus Dur. Apalagi saat itu Heroisme pasca jatuhnya Soeharto dari tampuk Kepemimpinan masih terasa. Dan Gus Dur adalah penetralnya. Tak mengherankan sejak Gus Dur menjabat Presiden pada tahun 1999, Desy tercatat sebagai salah satu Wartawan yang tidak pernah absen untuk meliput Gus Dur saat kunjungan ke Jawa Timur. Saking gandrungnya pada sosok Gus Dur yang dikenal sebagai manusia setengah wali itu, sejumlah Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyebut Desy sebagai ‘Wartawan-nya Gus Dur’. Karena terlalu seringnya menulis berita tentang Gus Dur dan para Pengamat Politik Unair itulah yang menjadi sasaran narasumbernya. Dalam perjalanan karirnya Desy pernah menjabat sebagai News Editor atau Redaktur di sejumlah

media lokal Surabaya. Termasuk majalah terbitan Polda Jatim dan majalah Perhotelan di Surabaya. Di sisi lain, ketertarikan Desy akan sosok Gus Dur membuatnya dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan embrio dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB yang berbasis kaum Nahdliyin yang bergaya ala pesantren, dengan mengenakan peci bagi laki-laki, dan hijab untuk perempuan dengan alunan sholawat dimana-mana, benar-benar merakyat dan bergaya asli budaya Indonesia itu, membuat Desy merasa satu jiwa dengan PKB. Meskipun ini bukan pertama kalinya Desy mencalonkan diri sebagai Caleg, yaitu pada Pemilu Legislatif 2004 silam dari Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan pendirinya Da’I sejuta umat KH. Zainuddin MZ. Namun kedekatan emosional Desy dengan kaum Nahdliyin dan keinginan kuat untuk membesarkan PKB telah mendorongnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai yang menjadi wadah aspirasi politik kaum NU tersebut. Desy memilih PKB sebagai kendaraan politiknya karena PKB dinilai sebagai Partai yang mampu mengemban AMANAH RAKYAT. Tidak hanya sekadar slogan, PKB hadir guna memberi solusi terutama bagi kaum margin yang tidak membedakan antar Suku, Agama dan Ras dalam menyikapi berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi. =E Hana Diman

e Paper Koran Madura 25 Maret 14  

Satu Hati untuk Bangsa