Issuu on Google+


Daftar Isi Laporan Utama Upacara Bendera Hari Bakti BP Batam ke 42 Tahun.... 4 Pameran Foto Pembangunan Batam Meriahkan Hari Bakti BP Batam ke 42 tahun.... 7

7

Pengembangan Dermaga Utara Terminal Batu Ampar.... 8 Pengembangan Klaster Industri Prioritas Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam.... 10

Investasi Business Gathering BP Batam dengan JETRO 2013.... 12 Pengembangan FTZ dan Global Value Chain BatamBintan-Karimun (BBK) Kelembagaan dan Infrastruktur.... 14 Eco Airport Tema Bandara Hang Nadim dalam Pameran Teknologi Green Airport.... 18

Kebijakan BP Batam Adakan Sosialisasi RIPH.... 20 Sosialisasi LKPM.... 22 BP Batam dan BBIA Sosialisasikan HACCP.... 23

Sekitar Kita Koneksi Masih Menjadi Kendala bagi KEPRI.... 25 Menuju Sinergi Pengamanan Kawasan Perdagangan Bebas Batam.... 27 Bimtek Laporan Keuangan dan SIMAK BMN.... 28 BP Batam Ikuti Anugrah Media Humas dan Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional di Solo.... 29 Prof. Jimly Asshidiqie: Pemilu Bukan Hal yang Menakutkan bagi Investor.... 31

Tamu Kita Kutai Kartanegara Jalin Kerjasama dengan BP Batam Kembangkan TI.... 33 Pelajari Kebijakan BP Batam, BP Kawasan Sabang Kunjungi BP Batam.... 34 Badan Perpustakaan Kalimantan Timur Kunjungi BP Batam.... 35 Studi Banding Politeknik Batam ke BP Batam.... 36

Forum Seminar Bahan Magnet 2013.... 37

2


Salam Redaksi Assalamu'alaikumWr. Wb

Redaksi Pengarah Ka. BP Batam Para Deputi BP Batam Penanggung Jawab Dwi Djoko Wiwoho Pimpinan Redaksi Ilham Eka Hartawan Redaktur Foto M. Taofan Redaksi Pelaksana Yudi H Purdaja Lay Outer Sriyono, Zulkifli Peliput/ Anggota Redaksi Gabby, Ridho, Anton, Mia, Iwan Fotografer Andi Mubestan, Syafi’i, Radin, Windu Perlengkapan Suripno Distribusi Agam

Info: Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel serta kritik dan saran kirim via email ke bulletinbpbatam@gmail.com

Salam Sejahtera Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bulletin BP Batam Edisi keempat yang juga merupakan edisi terakhir dipenghujung tahun 2013 dapat diterbitkan dan hadir di tengah-tengah pembaca setia. Pada kesempatan ini, redaksi ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pegawai di lingkungan BP Batam yang telah banyak memberikan banyak masukan dan arahan terhadap isi bulletin BP Batam, serta tak lupa juga kepada Kepala BP Batam dan Para Anggota/Deputi BP Batam selaku pengarah yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga bulletin BP Batam selama tahun 2013 dapat terbit sesuai dengan harapan kita semua. Tema yang kami angkat pada bulletin edisi keempat ini adalah Hari Bakti BP Batam ke-42 tahun dengan mengusung motto Berkarya untuk Masyarakat “Membangun Jejaring Global dengan SDM yang Profesional”. Seperti edisi terdahulu kami juga menyajikan berbagai artikel dan informasi yang menarik seperti: Pengembangan Dermaga Utara Terminal Batu Ampar, Pengembangan Klaster Industri, Pengembangan FTZ d a n G l o b a l Va l u e Chain Batam-BintanKarimun (BBK), serta informasi lainnya yang dapat menambah kasanah pengetahuan kita bersama. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penerbitan bulletin BP Batam pada tahun 2013 ini, sehingga perlu banyak masukan dan saran. Kami juga berharap semoga pada tahun 2014, bulletin BP Batam dapat tetap eksis dan terbit di tengah-tengah para pembaca setia sekalian, untuk itu mohon kiranya kepada semua pihak dapat memberikan sumbangan tulisan atau artikel untuk kemajuan dan kelangsungan bulletin BP Batam kedepan. Mudah-mudahan bulletin BP Batam edisi berikutnya dapat semakin berkualitas baik dari segi isi maupun penyajiannya, dan semoga semua yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiinn…… Selamat membaca………………..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Redaksi

Edisi IV 2013 3


Laporan Utama

Upacara Bendera Hari Bakti BP Batam ke 42 Tahun

B

adan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Badan Pengusahaan (BP) Batam memperingati Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tahun 2013 secara sederhana. Para pegawai BP Batam menggelar upacara di halaman parkir Kantor Pusat BP Batam di Batam Centre, Sabtu (26/10). Dalam momentum Hari Bakti BP Batam Tahun 2013 ini, sesuai dengan temanya, yaitu Mewujudkan Jejaring Global Dengan SDM. "BP Batam saat ini sudah cukup dikenal secara nasional dan sudah terbangun jejaring di dalam negeri sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kita tidak cukup hanya mempunyai jaringan dalam negeri, tetapi kita juga harus memiliki jaringan (networking) secara global," ujar Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dalam sambutannya. Menurut Mustofa, jejaring global tentunya tidak akan membawa manfaat bagi kita tanpa adanya SDM yang profesional. Bahkan untuk bisa berdiri sederajat kita perlu SDM yang profesional, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. “Implementasi ASEAN Community di akhir tahun 2015 sudah di depan mata, maka kita harus berlomba dan mempersiapkan SDM yang profesional, baik

Kepala BP Batam Memimpin Upacara Hari bakti BP Batam ke 42

4

di sektor pemerintah maupun sektor swasta�, kata Mustofa Widjaja. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh pegawai BP Batam untuk melakukan instropeksi dan evaluasi atas perjalanan BP Batam selama 42 tahun membangun Batam. "Momen penting ini, selain memikirkan pembangunan ke depan, juga sebagai intropeksi diri, apa saja yang belum dicapai selama ini", ujarnya. Mustofa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendahulu BP Batam yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan karya nyata dalam membangun Batam, sehingga berkembang menjadi kawasan industri, pariwisata, perdagangan serta tujuan investasi yang kompetitif di Asia Pasifik. Ia mengatakan Batam bisa seperti sekarang ini bukan semata hasil kerja lembaga yang dulu bernama Otorita Batam (OB) itu. Kemajuan yang dicapai Batam kini, lanjut dia, tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak, termasuk Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, serta semua elemen masyarakat. "Keberhasilan Batam tidak lepas dari kerja sama semua pihak antara lain, Pemprov Kepri, Pemko Batam, pusat dan peran masyarakat Batam," ucapnya.


Untuk itu, Mustofa menginginkan kerja sama yang sudah terbangun baik selama ini diteruskan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini sangat perlu demi kesinambungan pembangunan Batam, apalagi tantangan ke depan akan semakin berat. "Peningkatan kerja sama dengan semua instansi pemerintah, baik dengan pemerintah daerah, maupun instansi vertikal merupakan hal yang sangat penting guna menghadapi tantangan globalisasi", katanya. Mustofa juga berpesan, jajaran pegawai BP Batam agar meningkatkan ketaqwaan, membina hubungan yang harmonis dengan sesama instansi pemerintah. Demikian dengan swasta dan masyarakat di sekitar. “Tingkatkan kedisiplinan dan kemampuan dalam penguasaan ilmu dan teknologi,� pesan Mustofa. “Mengingat tantangan, tugas dan tanggung jawab kita ke depan akan semakin berat,� sambung dia.

juga menyerahkan Satyalancana Pengabdian kepada 88 orang yang mengabdi 32 tahun, Satyalancana Pengabdian 24 tahun sebanyak 13 orang, Satyalancana Pengabdian 16 tahun kepada 57 orang dan Satyalancana Pengabdi 8 tahun kepada 561 orang. Sehingga, total keseluruhan pegawai BP Batam yang menerima penghargaan sekitar 772 orang. Mustofa mengharapkan, seluruh pegawai terus berupaya meningkatkan kinerja dalam menjadikan Batam semakin maju sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas terkemuka di Asia Pasifik.

Penghargaan Kepada Pegawai Sementara itu, dalam peringatan Hari Bakti BP Batam ke-42 ini, sebanyak 53 pegawai Badan Pengusahaan (BP) Batam mendapat tanda kehormatan Satyalancana Karya dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan saat upacara Hari Bakti BP Batam ke-42. Satyalancana Karya dari Presiden Republik Indonesia diberikan kepada lima pegawai yang sudah mengabdi 30 tahun, enam orang dengan masa pengabdian 20 tahun dan pengabdian 10 tahun kepada sebanyak 42 orang. "Dengan penghargaan ini diharapkan pegawai bersangkutan bisa semakin meningkatkan kinerjanya pada BP Batam dalam melayani masyarakat", kata Mustofa Widjaja seusai penyematan penghargaan. Penghargaan dari Presiden tersebut, kata dia, sebagai penghargaan atas darmabakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

Kepala BP Batam menyematkan lencana penghargaan kepada salah satu pegawai BP Batam

Selain menyerahkan lencana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Mustofa Para pejabat di lingkungan BP Batam

5


Kegiatan Hari Bakti ke-42 Dalam rangka untuk memperingati Hari Bakti BP Batam yang ke 42, sejumlah kegiatan internal dan eksternal digelar, di antaranya Turnamen Futsal, Funbike dan Pameran Foto Pembangunan Batam. Turnamen Futsal Sehari BP Batam dilaksanakan di Famili Arena Batam Center. Acara tersebut diadakan dengan tema “Kita Tingkatkan Sportifitas, Kesehatan dan Jiwa Sosial Pecinta Olahraga Futsal Melalui Futsal Turnamen� yang diadakan khusus untuk seluruh karyawan di lingkungan kerja BP Batam. A c a r a Tu r n a m e n F u t s a l B P B a t a m 2 0 1 3 y a n g memperebutkan piala bergilir dari Kepala BP Batam tersebut diikuti oleh peserta turnamen sebanyak 16 tim, dengan 12 tim putra yang terbagi dalam 4 grup dan 4 tim putri yang terbagi dalam 2 grup dengan sistem setengah kompetisi. Turnamen Futsal BP Batam 2013 ini ditonton sekitar 600 orang pengunjung yang kebanyakan para karyawan BP Batam beserta keluarganya serta masyarakat umum. Pada Turnamen Futsal BP Batam 2013, final putra mempertemukan Tim Ditkim (Direktorat Pemukiman Lingkungan dan Argibisnis) melawan tim RSOB (Rumah Sakit Otorita Batam) yang dimenangkan oleh tim Ditkim. Di tempat ketiga tim Bandara dan diposisi keempat oleh tim Biro Umum. Dengan demikian Tim Ditkim atau "The Kimz" berhasil meraih trofi bergilir Kepala BP Batam dan piala tetap.

lainnya, mulai dari lomba sepeda santai (Fun Bike), jalan santai hingga pemeriksaan tensi dan gula darah gratis pada tanggal 10 November mendatang, di RSOB BP Batam. Sedangkan Fun Bike dilaksanakan dari kantor BP Batam, Batam Centre dan finish di RSBP Sekupang dengan jarak tempuh sepanjang 18 kilometer. Selain itu juga jalan santai sekitar RSBP Sekupang yang dipimpin langsung oleh Direktur RSOB BP Batam dr. Zul Indra, senam Aerobic di lapangan parkir RSOB. Selain itu ada berbagai acara yang diselenggarakan di RSOB BP Batam seperti lomba lagu anak, joget caesar, fashion show dan ada pembagian hadiah turnamen dan perlombaan volly putra dan putri, selain itu ada pemeriksaan tensi dan gula darah gratis serta diberikan tips menjaga jantung sehat yang disampaikan oleh dr Afdalun Hakim. Acara juga dimeriahkan atraksi BMX dan lomba foto bertema hari pahlawan, yang fotonya diambil secara on the spot.

Juara 1 Futsal Tournament Hari Bakti BP Batam ke 42

Sedangkan pada final putri, tim Putri Bandara mengalahkan tim Putri Direktorat Lahan. Posisi ketiga diraih tim Panzer ( g a b u n g a n B i r o Keuangan/Kepegawaian), serta di posisi keempat ditempati oleh tim putri Biro Umum. Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti BP Batam ke-42 dan RSBP Batam ke-30 akan digelar rangkaian acara menarik Anggota 4/Deputi Bidang Adm dan Program melepas peserta fun bike

6


Pameran Foto Pembangunan Batam Meriahkan Hari Bakti BP Batam ke- 42 Tahun M

asih merupakan rangkaian Hari Bakti Badan Pengusahaan (BP) Batam yang ke 42 Tahun, yang jatuh pada Sabtu (26/10) lalu, BP Batam mengadakan Pameran Foto dan Corner Expo di Nagoya Citywalk, Batam. Acara ini berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2013. Pembukaan pameran foto dan corner expo ini digelar di Nagoya Citywalk, Kamis (31/10), dan dibuka oleh Deputi Bidang Pelayanan Jasa, Drs. Asyari Abbas, M.Si dan dihadiri oleh pejabat Direktorat PTSP dan Humas BP Batam, serta pejabat Direktorat Investasi dan Pemasaran BP Batam.

acara ini juga bertujuan untuk mempublikasikan pengabdian BP Batam terhadap Negara Indonesia.

Selain pameran foto pembangunan Batam, BP Batam bekerjasama dengan Rumah Sakit BP Batam juga menyediakan cek gula darah dan cek tekanan darah secara gratis di buka untuk umum, setelah membuka pameran foto pembangunan Batam Deputi Bidang Pelayanan Jasa, Drs. Asyari Abbas, M.Si juga melakukan cek gula darah dan cek tekanan darah.

Pameran foto yang menampilkan 200 foto ini merupakan publikasi kepada masyarakat mengenai bakti BP Batam terhadap Pulau Batam dengan membangun Pulau Batam dalam bentuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ada banyak foto yang ditampilkan, mulai dari Pulau Batam pada tahun 1970-an hingga saat ini, seperti kawasan Pelabuhan, Bandara, dan kawasan industri. Sementara, Corner Expo menampilkan profil mengenai Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), pembangunan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), jalan tol, dan rel kereta api.

Anggota 1/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam memeriksa gula darah

Pameran foto dan corner expo ini juga b e r t u j u a n mempromosikan keistimewaan Pulau Batam untuk menarik minat investor agar terus menanamkan investasinya di Pulau Batam, karena Pulau Batam merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Negara Indonesia. Selain itu, Suasana Pameran Foto Pembangunan Batam di City Walk Nagoya

7


PENGEMBANGAN DERMAGA UTARA TERMINAL BATU AMPAR

Kapasitas : 600.000 TEUS TotalBiaya: Rp 366 milyar) Master Plan

P

engembangan dermaga utara pelabuhan peti kemas Batu Ampar tahap III akan dilanjutkan pada tahun 2014 yang merupakan tahap terakhir pengembangan pelabuhan. Secara keseluruhan, pelabuhan itu akan mampu menampung bongkar muat dengan kapasitas dari sebelumnya 230 ribu TEUs (twenty feet equivalent units) menjadi 650 ribu TEUs per tahun. Total pembangunan selama tiga tahap itu menggunakan dana sebesar Rp 366 miliar. Kasubdit Perencanaan Perhubungan BP Batam, Imam Bachroni mengatakan, target pengerjaan akan selesai September 2014. Khusus tahap akhir ini, anggaran yang akan digunakan sekitar Rp100 miliar. “Tahap pertama tahun lalu, anggarannya sekitar Rp66 miliar. Tahap kedua Rp200 miliar, dan tahap ketiga dilanjutkan tahun 2014 nanti dengan anggaran Rp100 miliar,” katanya. Proses yang dikerjakan pada tahap kedua tahun 2013 adalah pemasangan pile cap dan balok atau gelegar beton di

8

dermaga satu, dua dan tiga, serta penimbunan atau reklamasi di wilayah itu. Luas lahan yang direklamasi 100 m x 300 m. Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di tahun 2014, antara lain pengecoran lantai dermaga seluas 670 m x 35 m, pemasangan vender atau karet dermaga untuk menahan benturan kapal, dan pemasangan rel gantry crane. “Nanti akan dipasang juga karet penahan benturan antara dermaga dengan kapal yang bersandar dan pemasangan rel crane. Sekarang masih dilakukan studi kelayakan untuk menentukan kapsitas crane yang mampu digunakan”, ungkapnya. Pembangunan Pelabuhan Batu Ampar direncanakan memiliki panjang mencapai 3.600 meter dari 1.250 meter kondisi saat ini. Pelabuhan bongkar muat terbesar di Batam tersebut, bila sudah selesai diperkirakan mampu melayani bongkar muat kargo mencapai 600.000 TEU's per tahun.


Pelabuhan Batu Ampar dari udara

Berdasarkan intensitas pelabuhan, Pelabuhan Batu Ampar adalah pelabuhan dengan aktivitas tertinggi di Pulau Batam. Aktivitas-aktivitas Pelabuhan Batu Ampar meliputi peti kemas, kargo umum, dan transhipment, serta terdapat satu terminal penumpang fery, yaitu Harbour bay. Dengan demikian, sebelum Pelabuhan Tanjung Sauh selesai, maka Pelabuhan Batu Ampar diharapkan akan

mampu menampung aktivitas bongkar muat dalam jumlah yang besar. Kinerja Pelabuhan Batu Ampar (berdasarkan Master Plan Pelabuhan Batu Ampar 2007-2025), sampai dengan tahun 2025 ditargetkan dapat melayani aktivitas kargo peti kemas sebesar 2.000.000 TEUs per tahun dan kargo non peti kemas lebih kurang menjadi 7,7 juta ton per tahun. Pencapaian kinerja ini dibagi dalam tiga tahapan pengembangan.

Kapasitas Eksisting dan Ultimate Capacity Pelabuhan Batu Ampar Sarana dan Prasarana Kapasitas Sandar Kapal (berth capacity) (DWT) Panjang Dermaga (berth bength) (M) Kedalaman Sisi Dermaga (basin depth lws) (M) Gudang Terbuka (open storage) (m2) Gudang Tertutup (warehouse) (m2)

Kapasitas Eksisting 35.000 1.250 6-12 214.000 19.500

Ultimate Capacity 35.000 3.600 14 230.950 208.950

Master Plan Bongkar Muat Barang Pelabuhan Batu Ampar 2007-2025 Tipe Kargo Kontainer Kargo Umum

Dry Bulk

Sub tipe

2007

2015

Ultimate Capacity

ro-ro

50.000 TEU

100.000 TEU

150.000 TEU

lo-lo

450.000 TEU

800.000 TEU

1.850.000 TEU

Kargo proyek

70.000 tons

100.000 tons

126.000 tons

Non Kontainer Bagged cement Cement Lain2

78.000 tons 574.000 tons 980.000 tons 13.500 tons

127.000 tons 380.000 tons 980.000 tons 20.000 tons

171.000 tons 339.000 tons 980.000 tons 25.000 tons

9


Pengembangan Klaster Industri Prioritas Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam

B

atam merupakan salah satu wilayah pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTA) yang pertama di Indonesia. Awal pembangunan dimulai pada 1971 ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden No. 74 yang menjadikan Batu Ampar sebagai pintu masuk untuk menarik investor asing. Fokus awal industri pada penyulingan dan penyimpanan minyak dan gas yang kemudian diperluas dengan menyertakan manufaktur, galangan kapal, baik untuk pembuatan kapal baru maupun untuk perawatan, serta pariwisata dengan fokus kunci pada keperluan ekspor. Sejak itu, Batam menjelma menjadi salah satu penggerak pertumbuhan di tingkat regional dan nasional. Keberhasilan ini didukung insentif keuangan yang menarik bagi para investor serta biaya produksi yang rendah. Untuk menjaga relevansi dengan pembangunan nasional dan perekonomian dunia yang dinamis, BP Batam mengambil langkah inisiatif untuk mengevaluasi perannya tersebut serta posisi Batam sebagai lokasi pilihan utama untuk penanaman modal asing langsung (PMA atau Foreign Direct Investment/FDI). Untuk mendukung inisiatif tersebut, pengembangan infrastruktur terus ditingkatkan, antara lain perluasan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan pelabuhan transshipment/alih kapal di Tanjung Sauh, pengembangan jalan tol, pengembangan rel kereta api, pengembangan MRO pesawat, pengembangan air baku, pengembangan instalasi pengolahan limbah dan pengembangan infrastruktur IT.

10

Penelitian membuktikan bahwa Batam memiliki kekuatan daya saing; misalnya lokasi strategis berada dalam rute perdagangan penting dunia, keterkaitan yang kuat dengan ekonomi Singapura serta kemampuan menarik modal manusia dari seluruh Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, BP Batam baru-baru ini mengadakan workshop pengembangan klaster industri di Gedung IT Centre BP Batam yang dibuka oleh Anggota 4/Deputi Bidang Administrasi dan Program Mohammad Prijanto, Kamis (14/11). Workshop ini mengundang pembicara Dr. Hariyanto, pakar klaster dari BPPT dan Shivazi Das dari Konsultan Frost and Sullivan, dan Kasubag Pemetaan BP Batam Irfan Syakir Widyasa, ST. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang bagi Batam, tujuan-tujuan pembangunan ekonomi batam semestinya adalah · ·

· ·

·

Menciptakan lapangan pekerjaan sejalan dengan tujuan nasional; Menyadari potensi pada industri yang berpeluang tinggi dimana Batam memiliki daya saing yang kuat; Diversifikasi perekonomian Batam untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan; Naik ke atas rantai nilai untuk mengatasi penurunan produktivitas di sektor-sektor kunci; Memfasilitasi pembentukan bisnis untuk menghasilkan UKM Industri yang sukses


sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi; Mengidentifikasi ceruk pasar di mana Batam dapat mendukung Singapura dan peningkatan peran ASEAN dalam perekonomian global.

Pada tahun 2011, BP Batam telah mengidentifikasi sektor industri potensial berdasarkan tiga strategi roadmap BP Batam, yaitu: Pertama, melengkapi atau memajukan industri yang sudah ada seperti elektronik dan elektrik, galangan kapal, pengilangan dan penyimpanan minyak dan gas, serta pariwisata atau MICE, Kedua, mengembangkan industri baru atau industri berkembang seperti Information and Communication Technologi (ICT), Jasa Penunjang atau shared services, dan Green Industry. Ketiga, membangun gateway/penghubung antara pusat produksi dan pusat kebutuhan atau pasar yang dinamakan logistic hub (transhipment), seperti pelabuhan alih kapal peti kemas dan MRO. Sekarang saatnya Batam bertransformasi ke industri yang bernilai tambah lebih tinggi. Melalui

pengembangan klaster-klaster industri utama di atas, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara industri maju. Konsep klaster yang dikembangkan oleh Profesor Michael Porter, dari Harvard Business School sekarang telah menyebar secara global. Klaster merupakan konsentrasi geografis/berkumpulnya dari perusahaan, pemasok, layanan pendukung, infrastruktur khusus, produsen produk terkait , lembaga pelatihan dan asosiasi bisnis yang muncul dalam bidang-bidang khusus di lokasi tertentu. Dengan kata lain, klaster adalah suatu lokasi geografis, di mana sumber daya dan kompetensi yang cukup berkumpul dan mencapai ambang batas kritis, memberikan suatu posisi kunci di jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan, dan dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dibanding tempat-tempat lain. Kesuksesan pengembangan klaster industri di Batam tergantung kepada kita semua. Mulai pelaku pemilik modal atau industri besarnya, UKM pendukungnya, asosiasi industri, asosiasi pekerja, lembaga penelitian dan akademisi, badan-badan sertifikasi dan klasifikasi, infrastruktur yang terus ditingkatkan dan juga dukungan pemerintah.

Roadmap KPBPB Batam

11


Investasi

Business Gathering BP Batam dengan JETRO 2013

D

alam pengembangan Pulau Batam sebagai daerah khusus Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ), Pulau Batam memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi perkembangan, serta pertumbuhan ekonomi dan investasi, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan difokuskan sebagai kawasan industri khusus di Asia Tenggara melalui berbagai pengembangan industri awal, seperti industri alih kapal, perdagangan, pariwisata, serta industri lainnya yang sudah dikembangkan sejak tahun 1970an.

Letak geografis yang strategis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Pulau Batam lokasi yang tepat untuk berinvestasi dengan berbagai fasilitas penunjang, insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud upaya pelayanan yang diberikan kepada calon investor yang ingin berinvestasi di Batam. Pengembangan industri di berbagai sektor di Pulau Batam saat ini sudah semakin berkembang, baik industri perdagangan, elektronik, perkapalan, pariwisata, animasi, jasa, dan industri perbaikan pesawat tebang maupun industri penunjang lainnya telah memberikan banyak

Kepala BP Batam menjelaskan peluang investasi di Batam

12

kontribusi dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dan devisa Negara Indonesia. Berbagai kebijakan yang telah dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada BP Batam merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Pulau Batam. Berbagai fasilitas tersebut, seperti dibebaskannya pajak PPN, PPNBM, ekspor dan impor dan berbagai insentif lainnya, serta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat merupakan apresiasi dan upaya untuk memajukan Pulau Batam sebagai daerah tujuan investasi terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Sebagai pengelola Pulau seluas 715 km2 (Batam, Rempang & Galang) dengan status perdagangan bebas (Free Trade Zone), BP Batam memiliki program untuk mempromosikan Pulau Batam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu program tersebut adalah Business Gathering “BP Batam – JETRO (Japan External Trade Organization)� yang merupakan acara temu bisnis antara BP Batam dengan para komunitas maupun pelaku usaha/pebisnis Jepang yang berada di Jakarta.


Terkait dengan investasi Jepang, khususnya di Pulau Batam s.d. tahun 2012 adalah (lihat tabel) No

Negara Asal

Jumlah Perusahaan

Nilai Investasi (USD)

Bidang Usaha

132.518.986

Elektronik & industri penunjang elektronik

Direct Investment (100%) 1

Jepang

16

Joint Venture (Tidak dengan Indonesia) 1 Jepang – Singapura 35 2 Jepang – Philipina 1

284.813.213 7.349.143

3

19.246.167

Jepang - Prancis

1

Total 37 Joint Venture (Dengan Indonesia)

311.408.523

1

Indonesia, Jepang & Singapura

3

59.091.000

2

Indonesia – Jepang

10

31.361.137

3

Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman & Singapura

1

24.925.810

14 51 67

115.377.947 426.786.470 559.305.456

Total Total Joint Venture Total (Joint + Direct)

Elektronik, industri penunjang & industri berat

Elektronik, industri penunjang & industri berat Elektronik, industri berat Industri penunjang & Industri berat

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama BP Batam dengan Japan External Trade Organization (JETRO) yang merupakan suatu organisasi yang berhubungan dan bekerjasama dengan Pemerintah Jepang untuk mempromosikan serta, meningkatkan pertumbuhan investasi dan perdagangan antara Jepang dengan negara-negara di seluruh dunia. Berdiri sejak pada tahun 1958 dengan fungsi dan tugasnya adalah untuk mempromosikan nilai ekspor produk Jepang di luar negeri dan memfokuskan ke arah promosi investasi asing di Jepang, serta membantu UKM dan perusahaanperusahaan Jepang dalam memaksimalkan potensi ekspor global mereka. Berdasarkan data tersebut diharapkan pertumbuhan nilai investasi, khususnya perusahaan yang berasal dari Jepang dapat terus meningkatkan nilai investasinya di Batam dan semoga hal tersebut juga diikuti oleh negaranegara lainnya yang tentunya akan memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara Nasional di Indonesia. Acara Business Gathering tersebut dihadiri dan dibuka oleh Kepala BP Batam Bpk Mustofa Widjaja, Mr. Hajime Kinoshita dari Liaison Officer BP Batam yang berada di Jepang, Senior General Manager PT. Sumitomo Wiring System Batam Indonesia Mr. Jito. Hitoshi, dan Mr. Okajima Masahiko yang menjabat sebagai President Director PT. Takamori Indonesia.

Kepala BP Batam berbincang dengan peserta Business Gathering

Para peserta Business Gathering

13


Pengembangan FTZ dan Global Value Chain Batam-

K

ementerian Koordinasi Perekonomian mengemukakan bahwa pelaksanaan Free Trade Zone Batam Bintan Karimun (FTZ BBK) telah berjalan selama 5 tahun. Dalam hal ini FTZ BBK seharusnya sudah mampu menjadi lokomotif ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya, FTZ BBK belum memberikan secara signifikan kinerja perekonomian di Kepulauan Riau karena belum optimalnya FTZ. Banyak peraturan FTZ belum memadai bagi para investor sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap FTZ ini. Hal tersebut dipaparkan dalam sebuah Forum Group Discussion, Senin (25/11) lalu oleh Kementerian Koordinator Perekonomian RI bekerja sama dengan Dewan Kawasan BBK di Hotel BCC, Batam dengan menghadirkan pembicara anggota Dewan Ekonomi Nasional serta Tim Working Group BBK dan KEK Dr. Umar Juoro, Asisten Deputi VI Kemenko Perekonomian RI Dr. Purba Robert Sianipar, dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja. Purba Robert Sianipar, dalam sambutannya mengungkapkan, untuk meningkatkan kinerja FTZ BBK Kemenko Perekonomian telah melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan beberapa negara, antara lain dengan Singapura, salah satunya dengan melakukan kajian ekonomi BBK. Kemenko Perekonomian RI melalui Tim Working Kepala BP Batam memberikan pemaparan dalam acara Global Value chain BBK Group BBK telah melakukan kajian terhadap pelaksanaan Vietnam dan Cina. FTZ di 3 negara sebagai benchmarking, antara lain 6. Rantai Nilai Global (Global Value Chain) Vietnam, Malaysia dan China. Industri Elektonika Kajian itu antara lain untuk melihat perbandingan terhadap kelembagaan dan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan FTZ di negara masing-masing, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

14

Kelembagaan FTZ BBK, Malaysia, Vietnam dan Cina. Infrastruktur FTZ BBK, Malaysia, Vietnam dan Cina. Pembiayaan Infrastruktur FTZ BBK, Malaysia, Vietnam dan Cina. Ketenagakerjaan FTZ BBK, Malaysia, Vietnam dan Cina. Keunggulan Industri Jasa FTZ BBK, Malaysia,

7.

Rantai Nilai Global (Global Value Chain) Industri Perkapalan 8. Rantai Nilai Global (Global Value Chain) Industri Pendukung Migas 9. Rantai Nilai Global (Global Value Chain) Industri Offshore sevices 10. Rantai Nilai Global (Global Value Chain) Industri Pariwisata 11. Road Map Pengembangan FTZ BBK pada Industri Elektronika, Perkapalan, Pendukung Migas, Offshore services, Pariwisata.


Bintan-Karimun (BBK) Kelembagaan dan Infrastruktur lainnya, seperti Kementerian Kehutanan, Pariwisata, ekonomi kreatif, Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Perpajakan).

Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari Tim Working Group (TWG) terhadap benchmarking tersebut adalah :

2.

Optimalisasi BUMN/BUMD dalam pembangunan Infrastruktur di Kawasan FTZ BBK. Diperlukan kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Di mana pemerintah pusat dan daerah melakukan penyertaan modal (equity) bersama. BUMN/BUMD tersebut mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan BUMN dan swasta untuk pembangunan infrastruktur kawasan. Pola pembangunan infrastruktur seperti ini berhasil diterapkan di Vietnam dan China.

3.

Pembentukan Labor Conflict Resolution di tingkat lokal. Pemda dan Badan Pengelola kawasan perlu memfasilitasi proses mediasi antara buruh dan perusahaan supaya tuntutan pekerja dapat terkendali.

4.

Pemerintah Daerah dan Dewan Kawasan perlu bekerja sama dalam mengembangkan politeknik. Peningkatan keterampilan dan pelatihan ketenagakerjaan pada masyarakat Batam, Bintan, Karimun untuk mendukung industri prioritas, yaitu elektronika, perkapalan, pendukung migas, offshore services, dan pariwisata. Pengembangannya dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional dan internasional.

5.

Penyusunan road map industri elektronika yang terintegrasi dengan kebutuhan industri EMS (Electronic Manufacturing Services) dan ODM (Original Design Manufacturing) yang mengikuti global value chain.

6.

Perkembangan industri perkapalan di Batam dan Karimun perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri tier 1 dan 2 dalam global value chain industri pembuatan kapal besar. Industri Batam dan Karimun yang ada perlu ditingkatkan (upgrading) pada manufaktur HVAC, sencores, communication, winches dan pembuatan platform kapal besar.

Rekomendasi Kelembagaan dan Infrastruktur 1.

Pembentukan Resolution Conflict Board di tingkat Dewan Nasional. Untuk menyempurnakan mekanisme resolusi konflik dalam kelembagaan FTZ Batam Bintan Karimun, diperlukan mekanisme resolusi konflik yang terintegrasi di tingkat nasional yang dapat menyelesaikan persoalan lintas sektoral dan lintas kementerian. Resolusi konflik tersebut sebaiknya berada dalam struktur Dewan Nasional yang melibatkan beberapa kementerian

15


7.

Perkembangan industri pendukung migas diarahkan pada kebutuhan industri standar dan kebutuhan yang membutuhkan kecanggihan tertentu seperti anjungan migas di laut dalam. Sedapat mungkin mendapatkan nilai optimal dari value chain industri pendukung migas.

8.

Perkembangan layanan offshore untuk industri berbasis TI dan layanan keuangan memungkinkan dilakukan di Batam karena strategisnya posisi Batam sebagai hub network server di kawasan Asia Pasifik.

9.

Perkembangan jasa pariwisata di Bintan perlu difokuskan pada promosi dan peningkatan pelayanan berstandar internasional. Industri pariwisata Bintan perlu ditingkatkan menyesuaikan rantai nilai global (global value chain) yang berbasis pada pariwisata ekoturisme, sejarah dan budaya, agama, dan komunitas masyarakat.

10. Pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja pariwisata Bintan perlu diarahkan untuk mengikut pelatihan TedQual, Sbest dan Praktikum dan pemberian beasiswa, untuk pejabat lokal diperlukan untuk mengikuti kursus pariwisata dan wisata internasional terkait penciptaan even pariwisata untuk kawasan Batam Bintan dan Karimun. 11. Fokus pengembangan FTZ Karimun adalah pada industri perkapalan, karena itu pengembangan infrastruktur dan industri pendukung diarahkan pada mendukung industri perkapalan.

Studi pengembangan FTZ BBK sebelumnya yang merupakan joint study Indonesia-Singapura merekomendasikan untuk melakukan benchmarking lebih jauh dengan SEZ/FTZ di Malaysia, Vietnam dan China. Fokusnya adalah pada aspek kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, dan ketenagakerjaan. Studi sebelumnya juga merekomendasikan pengembangan industri elekronika, perkapalan, pendukung migas, dan data storage, dalam konteks global value chain. Karena pariwisata merupakan sektor penting dalam FTZ, khususnya Bintan, dan juga Batam, maka dalam hal tertentu pengembangan pariwisata juga dibahas. Tanggapan Kepala BP Batam Secara Umum Terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Working Group atas kajian tersebut, dalam menentukan industri prioritas dalam global value chain, khususnya di Batam perlu dilihat juga karekteristik Batam selama ini. Untuk itu BP Batam mengusulkan tiga pendekatan strategi seperti yang dipaparkan oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, yaitu: a)

Diversifikasi dari industri-industri yang ada menjadi industri baru atau industri yang berkembang, yaitu Industri Informasi dan Telekomunikasi (data centre), Jasa penunjang

12. Memfasilitasi perkembangan UMKM untuk memberikan akses bagi masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi di BBK. Perlunya meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, BP, Perbankan dan dunia usaha. 13. Fokus pengembangan FTZ Batam dan Bintan adalah pada industri elektronika, pendukung migas dan Pariwisata. Karena itu pengembangan infrastruktur dan industri pendukung diarahkan pada mendukung industri tersebut yang secara optimal mengambil manfaat dari global value chain saat ini. 14. Mengintensifkan dan mengefektifkan joint promotion BP FTZ BKK yang terfokus pada perusahaan tertentu (target) untuk industri elektronika, perkapalan, pendukung migas, pariwisata dan offshore services.

Para peserta Forum Group Discussion

16


seperti jasa penunjang pelayanan TI, Green Industry seperti Light Emitted Diode (LED) dan Fotovoltage, b)

Melengkapi dan memajukan industri-industri yang telah ada, yaitu Elektronik dan Elektrik, Pariwisata (MICE), Galangan kapal (shipyard), Pengilangan dan Penyimpanan Minyak dan Gas,

c) Membangun gateway di antara pusat produksi dan pusat kebutuhan, yaitu logistic hub (transhipment) seperti pelabuhan alih kapal peti kemas dan MRO. Terkait pembentukan Resolution Conflict Board di Tingkat Dewan Nasional, Kepala BP Batam berpendapat, bahwa selain penetapan resolution board di Dewan Nasional perlu juga ditetapkan mekanisme dan hubungan kerja dan tugas pokok dalam kelembagaan tersebut dengan Dewan Kawasan yang ada di masing-masing BBK, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam kebijakan dan operasional. Sedangkan terkait optimalisasi BUMN/BUMD dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan FTZ BBK. Kepala BP Batam sepaham dengan rekomendasi Tim,

namun perlu dikembangkan untuk pelaksanaannya. Begitu juga dengan pembentukan Labor Conflict Resolution di tingkat lokal. BP Batam sepaham dan setuju dengan hasil analisis kesimpulan Tim Working Group. Selanjutnya terkait dengan kerja sama dalam mengembangkan politeknik dan peningkatan keterampilan dan pelatihan ketenagakerjaan, Kepala BP Batam berpendapat selain dari lembaga pendidikan, baik yang nasional maupun internasional, perlu juga dikembangkan pusat inkubator yang dapat mendidik tenaga-tenaga industri menjadi tenaga yang terampil.Dalam hal penyusunan road map industri elektronika yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, BP Batam berpendapat tidak hanya industri elektronika, tetapi perlu juga disusun road map dari seluruh industri yang menjadi prioritas utama sehingga bisa lebih dapat diaplikasikan oleh stakeholder yang lain dalam bidang tugas masing-masing. Perkembangan industri perkapalan dan industri pendukung migas di Batam dan Karimun, BP Batam berpendapat bahwa untuk di Batam kegiatan industri seperti ini sudah ditingkatkan sehingga dapat membuat platform kapal besar seperti apa yang telah dikerjakan oleh perusahan Mc Dermott untuk anjungan minyak lepas pantai. Sedangkan untuk perkembangan layanan offshore untuk industri berbasis TI dan layanan keuangan, pada saat ini layanan offshore TI telah mulai dikembangkan di Batam, khusus di BP Batam telah dikembangkan IT Centre sebagai tempat penyediaan layanan seperti share service (Web Hosting, Mail Hosting Storage), dedicated service (server, virtual server), location services (room, rack) dan disaster recovery (DRC, DC management, link). Di bidang pariwisata, menurut Kepala BP Batam, khusus untuk Batam pelatihan dan pendidikan dapat mendukung event pariwisata, seperti business tourism (incentive travelling), retail tourism, eco dan halal tourism. Untuk memfasilitasi perkembangan UMKM dengan memberikan akses bagi masyarakat yang lebih luas dalam perkembangan ekonomi di BBK, Kepala BP Batam mengemukakan bahwa memfasilitasi bisa dilakukan dalam penyediaan bantuan/pinjaman untuk peningkatan kapasitas UKM dan penyerapan teknologi dalam mendukung industri-industri yang diprioritas. Sedangkan dalam rangka mengintensifkan dan mengefektifkan joint promotion BP FTZ BBK, Kepala BP Batam berpendapat bahwa joint promotion BP FTZ BBK bukan semata-mata hanya terfokus pada industri-industri unggulan, tetapi juga harus selektif di dalam pemilihan lokasi/negara, sehingga hasilnya juga dapat diukur.

17


Eco-Airport Tema Bandara Hang Nadim Dalam Pameran Teknologi Green Airport

B

andar Udara Hang Nadim Batam mengikuti Pameran Teknologi Green Airport yang merupakan bagian dari Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibiton (IIICE), di Jakarta Convention Center, Jakarta yang berlangsung selama 3 hari (13-15 November 2013) yang dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomi, Hatta Radjasa. Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dalam sambutannya berjanji akan memangkas prosedur birokrasi yg menghambat investasi di Indonesia. Ada 56 proyek yang penting bagi perencanaan MP3EI yang akan diperkenalkan di IIICE, dimana setengah dari proyek-proyek tersebut akan ditampilkan guna mengumpulkan tanggapan untuk peninjauan ulang. Bandara Hang Nadim, dalam pameran ini mengusung konsep Eco Green, karena Hang Nadim merupakan salah satu bandar udara besar di Indonesia yang memiliki peran dalam menindaklanjuti isu perubahan iklim global dan antisipasi permasalahan lingkungan bandar udara.

Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja saat menjawab pertanyaan pers

Saat ini, Bandara Hang Nadim tengah menyusun sebuah perencanaan pengelolaan bandara yang ramah lingkungan (Hang Nadim Ecology Masterplan) untuk dijadikan pedoman penataan dan pengelolaan bandar udara yang berwawasan lingkungan yang terintergrasi dengan tata tuang wilayah dan sistem transportasi guna mengurangi dampak lingkungan yang mungkin terjadi, sehingga mampu menjadi bandar udara dengan visi global lingkungan hidup, terpadu, serasi dan selaras dengan lingkungan sekitarnya demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini juga, Hang Nadim tengah mengembangkan investasi dalam bidang pembangunan hanggar Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja membrikan sambutan pada pembukaan pameran Eco-Airport di Jakarta

18


untuk perbaikan pesawat udara (MRO Project-Maintenance, Repair and Overhoul). Lion, salah satu perusahaan pesawat yang terbesar telah menanamkan investasinya di bidang ini. Badan Pengusahaan (BP) Batam, selaku pengelola Bandara Hang Nadim telah menetapkan area bandara sebagai salah satu klaster industri di Pulau Batam, selain beberapa kluster industri yang lain, yaitu perkapalan dan galangan, industri alat berat, industri elektronik, animasi, dan lainnya.

Foto bersama kepala

Selain Lion Air, BP Batam juga telah menerima permohonan investasi MRO dari Garuda Indonesia dan Iltabi Aircraft Industry yang saat ini juga sudah dalam tahap perencanaan pembangunan setelah MoU ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu, Deputi Perencanaan Infrastuktur dan Regional Kementerian Kordinator Perekonomian, Luky Eko Wuryanto, mengatakan pameran ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi pada level yang lebih tinggi lagi, sekaligus menarik calon-calon investor, khususnya dalam sektor infrastruktur. Deputi Bidang Pengendalian BP Batam Asroni Harahap, hadir dalam pameran ini didampingi oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Istono. IIICE diselenggarakan oleh PT Angkasa Pura dan didukung oleh Kementerian Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamar Dagang Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bekerjasama dengan PT Infrastructure Asia.

19


Kebijakan

BP Batam Adakan Sosialisasi RIPH adan Pengusahaan (BP) Batam melakukan sosialisasi tata cara pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) kepada perusahaan-perusahaan pemasok produk hortikultura di C o n f e r e n c e R o o m I T C e n t e r, K a m i s ( 7 / 11 ) .

B

(importir terdaftar) produk hortikultura”, katanya. Ponco menyatakan dari 14 perusahaan tersebut, dua di antaranya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Sementara 12 perusahaan lainnya dikeluarkan BP Batam.

Sosialisasi itu menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terselenggara berkat kerjasama BP Batam dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian serta Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

“Dari 14 itu, 10 di antaranya mengimpor buah dan dan sayur. Empat lagi mengimpor produk olahan. Saat ini baru satu perusahaan yang mendapat RIPH (rekomendari impor produk hortikultura),” katanya. Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, setidaknya 13 perusahaan lainnya bisa menyusul. Dan, hari ini akan dilakukan simulasi bagaimana caranya melakukan pendaftaran secara online.

Kasubdit Perindustrian BP Batam, Ponco Prio Atmojo yang membuka kegiatan ini mewakili Kepala BP Batam, mengatakan, pemasukan sayur dan buah diatur untuk melindungi produk lokal. Menurut Ponco, BP Batam dalam hal ini, Direktorat Lalu Lintas (Ditlalin) Barang sudah melakukan pemeriksaan kepemilikan transportasi perusahaan pemasok produk holtikultura. “Karena itu (transportasi) merupakan salah satu syarat. Di sini sekarang ada 14 perusahaan yang mendapatkan IT

Para peserta sosialisasi RIPH

20

Sementara itu, Kepala Seksi Stabilitas Harga Direktorat Pemasaran Domestik, Kementerian Pertanian Tardi Toyip menyatakan, bahwa RIPH merupakan amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Permentan Nomor 88 tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Permentan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 15 tahun 2011 tentang


Para pembicara sosialisasi RIPH

Perubahan Nomor 37 2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan atau Sayuran Buah Segar ke Wilayah Indonesia. “Maksud dan tujuan pemberian RIPH untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan impor produk hortikultura serta memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, RIPH untuk bahan baku industri dan olahan konsumsi, hanya diterbitkan satu kali dalam satu periode untuk satu perusahaan. RIPH lanjutnya diterbitkan paling lama tujuh hari kerja setelah selesai pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen RIPH dan apabila dokumen tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. “Jika terjadi force majeure (bencana alam), maka pengajuan pemohon dilakukan secara manual,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan untuk memperoleh RIPH ada kewajiban dan sanksi yang akan diterima oleh pihak perusahaan. Di antaranya kewajiban untuk melakukan realisasi impor hortikultura paling sedikit 80 persen dari persetujuan impor dalam setiap periode sebagaimana tercantum dan persetujuan impor. Selain itu, IP dan IT produk hortikultura wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor produk hortikultura setiap tanggal 15 setiap bulannya. “Pengakuan sebagai IP hortikultura dan penetapan sebagai IT hortikultura dicabut apabila tidak melaksana kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebanyak tiga kali”, jelasnya. Dalam kesempatan itu, Pelaksana Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor dari Kementerian Perdagangan, Yogo Dwiantoro memberikan simulasi RIPH secara online.

Dalam pemaparannya ia menjelaskan, produk sayuran segar yang diatur di antaranya, kentang atlantik, bawang bombay, bawang merah, wortel dan cabe. Sementara untuk buah di antaranya pisang, nanas, mangga, jeruk, anggur, melon, pepaya, apel, durian dan lengkeng. Kasubdit Pelayanan Perdagangan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Dwika Dasawarsih menyampaikan, pengajuan RIPH wajib dilakukan secara online. “Tidak boleh dilakukan secara manual. Karena jika harus melakukan dengan manual harus mempunyai hak akses”, jelasnya. Para peserta sosialisasi RIPH

21


Sosialisasi LKPM D

alam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaporan kegiatan investasi, Subdit Perizinan Penanaman Modal BP Batam menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Hotel Vista, Jumat (4/11). Sosialisasi ini dipimpin langsung Kepala Subdit Perizinan Penanaman Modal, Chairul dan dihadiri perwakilan BKPM Indonesia di Singapura, M. Ikhsan. Chairul, dalam penjelasannya mengatakan kegiatan penanaman modal di Indonesia dilindungi dengan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal, yaitu tata cara pengisian laporan konstruksi penanaman modal, perijinan dan non perijinan penanaman modal yang dimiliki, realisasi investasi, realisasi mesin dan peralatan, penggunaan tenaga kerja, hingga permasalahan yang dihadapi perusahaan. Selain itu juga dapat dilaporkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah dilakukan oleh setiap perusahaan. Saat ini sistem penyusunan LKPM masih secara manual, namun direncanakan pada tahun 2014, akan mulai dilakukan secara online melalui website bkpm.go.id. Dengan sistem manual, khususnya di wilayah Kepri, perusahaan biasanya mengirimkan LKPMnya melalui jasa pengiriman atau diantar langsung ke empat instansi, yaitu BKPM Pusat, BKPMD Kepri, BKPM Kota Batam dan BP Batam.

Para Peserta sosialisasi LKPM

Salah satu pembicara menyampaikan uraian tentang sosialisasi LKPM

22

Dengan sistem online, secara otomatis nantinya pengiriman tersebut akan terdistribusikan dengan sendirinya, serta menghemat waktu dan biaya operasional. Terkait hal ini sebelumnya akan dilakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan.


BP Batam dan BBIA Sosialisasikan HACCP

B

adan Pengusahaan (BP) Batam bekerjasama dengan Balai Besar Industri Agro (BBIA) menyosialisasikan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi Industri Kecil Menengah (IKM), Selasa (29/10). Agus Sudibyo, pembicara dari BBIA, mengemukakan bahwa para IKM harus bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan dan harus memiliki daya saing. Dalam hal ini, untuk mengatasinya, diperlukan cara produksi yang baik, agar bisa menghasilkan suatu produk pangan dan cita rasa. "Buatlah suatu produk pangan dan cita rasa yang bisa menghasilkan produksi yang baik, dan dibutuhkan konsumen,", katanya. Dikatakan dia, adapun salah satu upaya yang harus diatasi yakni, dengan meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen adalah penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) atau dengan good manufacturing practice (GMP). Untuk itu, Agus mengatakan, tujuan penerapan CPPOB atau GMP, yaitu untuk memberikan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam produksi pangan. Dalam hal ini, lanjut dia, dapat diterapkan sepanjang

rantai pangan mulai dari produksi primer sampai konsumen akhir. Sehingga dapat menjamin pangan yang diproduksi aman dan layak di konsumsi. “Nantinya akan diarahkan ke industri agar bisa memenuhi berbagai persyaratan produksi. Misalnya di lokasi bangunan dan fasilitas,” paparnya. Dalam hal ini, harus ada pengarahan pendekatan dan penerapan manajemen sistem HACCP. Ia memaparkan tuntutan konsumen hanya dua yakni, mutu dan keamanan pangan, tidak hanya itu saja, ia juga menekankan pelatihan karyawan sangat diperlukan. “Karyawan harus mendapatkan pelatihan atau pendidikan tentang higiene dan kesehatan karyawan. Higienis pangan olahan, pembersihan dan sanitasi peralatan, serta pengawasan mutu yang lebih baik,” paparnya. Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan hal yang mendasar untuk pencucian tangan sebelum dan sesudah mengolah pangan. “Cuci tangan itu kita ingat jari kita saja. Kan ada lima. Jadi lima caranya. Pertama basuh tangan dengan air mengalir. Kemudian pakai sabun, cuci lagi tangan dengan air mengalir dan keringkan tangan,” jelasnya.

Para pembicara sosialisasi HACCP

23


Dalam beberapa literatur, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya, sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tututan konsumen. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi massal dan didistribusikan. Oleh karena itu dengan diterapkannya sistem HACCP akan mencegah resiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar global yang memiliki daya saing kompetitif. Pada beberapa negara penerapan HACCP ini bersifat sukarela dan banyak industri pangan yang telah menerapkannya. Di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat, baik produsen dan konsumen dalam negeri akan keamanan pangan, penerapan HACCP di industri pangan banyak dipicu oleh permintaan konsumen terutama dari negara pengimpor. (hk) Lilik Ponco Priyo Atmojo,SH sebagai salah satu pembicara pada acara sosialisasi HACCP

Para peserta sosialisasi HACCP

24


Sekitar Kita

Koneksi Masih Menjadi Kendala Bagi Kepri Drs. Asyari Abbas, Anggota 3/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam (kanan), Dr. Hari Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI (tengah), Dr. Imron Bulkin, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penaggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas (kiri)

K

ementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menggelar dialog perencanaan pembangunan 2013 dengan tema “Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan Melalui Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh� yang dilaksanakan Rabu (27/11) di Hotel Harmoni One, Batam. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Armida S. Alisyahbana mengatakan bahwa tujuan diadakannya dialog ini adalah untuk mencari solusi dan tindakan yang dapat mempercepat perkembangan kawasan startegis dan cepat tumbuh di wilayah Prov Kepri yang merupakan salah satu daerah yang berkembang dengan sangat pesat.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025, melalui koridor ekonomi dalam program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) terbagi dalam 4 bidang, yaitu Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh (KECPT), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu infrastruktur juga merupakan elemen penting dalam program upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam membangun konektifitas sebagai sarana pendukung yang real.

M e n t e r i P P N j u g a menginformasikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2012 -2015 yang sudah hampir selesai agar nantinya dapat didukung oleh seluruh pengelola daerah kawasan strategis secara nasional dengan rancangan techno grafik yang dipersiapkan dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2014 nanti. Pemberian cinderamata dari Gubernur Kepulauan Riau Drs. H. M. Sani kepada Menteri PPN/Bappenas Armida S. Alisyahbana

25


Sambutan Menteri PPN/Bappenas Armida S. Alisyahbana

Seperti diketahui masih adanya beberapa daerah yang masih belum memiliki berbagai fasilitas penunjang untuk perkembangan kawasan strategis yang perlu dibenahi dan dikembangkan agar dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat�, kata Armida S. Alisyahbana. Di pihak lain, Gubernur Kepri M. Sani mengatakan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan Batam, Bintan Karimun (BBK) sebagai lokomotif pembangunan dengan dasar UU No. 44 Tahun 2007 dan jumlah penduduk dengan jumlah pertumbuhan yang paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 7,5% rata-rata per tahunnya, menunjukkan bahwa dengan potensi yang ada Provinsi Kepri akan terus berkembang.

Namun tidak dipungkiri bahwa berbagai permasalahan seperti kenaikan harga bbm, melonjaknya harga dollar dan berbagai masalah global maupun internal bisa menghambat laju pertumbuhan di Provinsi Kepri tentunya harus kita cermati dengan baik�, kata M. Sani. Sani juga mengatakan, salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat Kepulauan Riau adalah connectivity (konektivitas), seperti kurang memadainya fasilitas transportasi dan sarana pendukung lainnya yang merupakan kebutuhan yang sangat vital dan mendasar yang harus segera dibenahi untuk kemajuan masyarakat Provinsi Kepri. Sejumlah narasumber dalam acara dialog tersebut, antara lain Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggualangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Imron Bulkin, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Hari Azhar Azis, dan Drs. Asyari Abbas yang menjabat sebagai Anggota 3/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam. Setelah acara dialog perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Bappenas berkunjung kawasan industri shipyard yang mengerjakan beberapa kapal patroli dan kapal cepat rudal (KCR) untuk TNI AL, yaitu PT Palindo Marine Shipyard dan PT Kinema.

Sambutan Gubernur KEPRI, Drs. H. M. Sani

26


Menuju Sinergi Pengamanan Kawasan Perdagangan Bebas Batam

U

ntuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan kerja sama bidang pengamanan di lingkungan/kawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Polda Kepri menandatangani pedoman pelaksanaan kerja penyelenggaraan pengamanan wilayah kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Graha Lancang Kuning, Polda Kepri, Nongsa, Batam, Selasa (8/10) lalu. Penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Kepri Brigjen Endjang Sudrajad dan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, dan disaksikan Wakapolda Kepri Kombes Richard Marlon Lumban Tobing, Anggota 1/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam I Wayan Subawa, Anggota 2/Deputi Bidang Pelayanan Jasa Fitrah Kamarudin, dan Anggota 5/Deputi Bidang Pengendalian Asroni Harahap, serta sejumlah pejabat di lingkungan Polda Kepri dan BP Batam. Menurut Kapolda Kepri, penandatanganan pedoman pelaksanaan kerja ini pada hakikatnya sejalan dengan arah kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi tugas pokok Polri dan program kerja Polda Kepri. “Tujuannya agar terjalin sinergitas, khususnya antara Polda Kepri dengan BP Batam dan stakeholders lainnya dalam rangka pedoman kerja penyelenggaraan pengamanan”, katanya. Pengamanan suatu objek, menurutnya, walaupun sudah direncanakan dengan baik, akan mengalami suatu hambatan apabila tidak memperhitungkan Kendala-kendala yang dihadapi. Untuk itu diharapkan antara Polri dan BP Batam saling bekerja sama dengan berpedoman pada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pengamanan di kawasan perdagangan bebas merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ini untuk

menjamin stabilitas dan keberlangsungan investasi. “Polda maupun BP Batam mengharapkan peningkatan kerja sama untuk memelihara efektivitas penyelenggaraan pengamanan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam”, katanya. Pedoman Kerja ini meliputi hal sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Polri dengan Badan Pengusahaan Batam tentang Penyelenggaraan Pengamanan Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang telah ditandatangani pada 8 Oktober 2012 lalu yang mencakup Bidang Pembinaan, Bidang Operasional, Bidang Pengawasan dan Bidang Pengendalian. Sementara itu Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamovit) Polda Kepri AKBP Yusri menyebutkan, kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk memperjelas koordinasi pengamanan. Untuk tahap awal, kata dia, Polda akan memberikan pelatihan terhadap tenaga pengamanan, kemudian tata cara pengamanan awal suatu perkara dan cara pengamanan daerah operasional bila terjadi tindak kriminal. Ke depanya, lanjut dia, akan ada Pos kawasan Terpadu serta ada juga IT terpadu untuk memonitor kejadian peristiwa-peristiwa kriminal di kawasan tersebut. Perhitungan objek vital itu sudah mencakup secara menyeluruh yang ada di Kota Batam. Dengan adanya pedoman kerja ini, Polda akan menambah personel.

Penandatanganan MoU, Kapolda Kepri, Brigjen Endang Sudrajat dan Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja

27


Bimtek Laporan Keuangan dan SIMAK BMN

B

adan Pengusahaan (BP) Batam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DIT APK) menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) Pelaporan Keuangan dan Sistem informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Miliki Negara (SIMAK BMN) di Gedung IT Centre lantai 3 BP Batam, selama 4 hari (25-28/11). Kepala Biro Keungan BP Batam Fatdjery, mengatakan sejak ditetapkannya status BP Batam yang dulunya LPND yang sekarang menjadi BLU, maka sistem penganggaran dan laporan keuangan akan berubah. “Dengan sistem BLU ini akan lebih transparan dalam mengelola uang negara, dalam hal ini BP Batam ada dua sumber anggaran, yaitu dari APBN dan dari sumber pendapatan BP Batam sendiri atau disebut dengan PNBP BLU,” kata Fatdjery. Bimtek Pelaporan Keuangan dan Simak BMN bertujuan untuk menjalankan program keuangan negara dan agenda reformasi menajemen keuangan pemerintah seperti yang tertuang dalam UU No. 17/2013, serta UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU no.25/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Dalam Mengelola Keuangan Negara dengan narasumber dari tim percepatan akuntabilitas keuangan Pemerintah, Endah Martiningrum. Endah Martiningrum memaparkan bahwa salah satu agenda pemerintah dalam mengontrol keuangan APBN adalah mereformasi keuangan, meliputi reformasi perencanaan dan penganggaran dengan filosifi basis kenerja serta k a l e n d e r perencanaan dan penganggaran yang jelas dan peran legislasi yang jelas juga. “Selain itu ada juga p e r u b a h a n r e f o r m a s i perbendaharaan dan sistem penerima atau pembayaran dengan filosofi pelayanan yang Para peserta Bimtek Laporan Keuangan dan SIMAK BMN

28

cepat meliputi fungsi Menteri Keuangan selaku treasure, efficient, collection, secured deposit. Simplikasi dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM), percepatan pencairan dana, pemberian uang persediaan bagi satker, serta perencanaan kas menuju jadwal penerimaan dan pembayaran”, kata Endah Martiningrum. Dalam hal sistem penganggaran keuangan negara BP Batam setingkat dengan Kementerian. Untuk laporan keuangan BP Batam saat ini yang statusnya masih Disclamer (ditolak) dengan diselenggarakannya bimtek tersebut berharap BP Batam akan naik statusnya dalam laporan keuangan menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pelaporan keuangan BP Batam sebelum ke kementerian Keuangan terlebih dahulu akan diaudit oleh BPK. Adapun Kokus audit BPK di tahun 2013 di antaranya meliputi 3 kriteria; 1. Uang persediaan, di mana setiap user harus mempunyai SOP yang jelas, 2. Penyusutan uang, penggunaan anggaran yang tepat belanja barang dan belanja modalnya, 3. Sistem pendukumentasian harus menggunaan aplikasi, minimal menggunakan software microsoft excel. Pada Bimtek kali ini juga dikenalkan berbagai macam aplikasi sesuai dengan sistem di SAP (Standart Akuntasi Pemerintah) yang digunakan oleh kementerian keuangan, seperti aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar), aplikasi SAKPA (Akuntansi Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran), aplikasi SIMAK BMN (Sistem , dan aplikasi persediaan.


BP Batam Ikuti Anugerah Media Humas dan Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional di Solo

M

enyadari pentingnya peranan humas dalam memberikan layanan informasi publik untuk membangun sistem informasi dan komunikasi publik yang berkualitas dan proporsional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B i r o k r a s i ( K e m e n PA N - R B ) k e m b a l i menyelenggarakan kegiatan tahunan Bakohumas Tingkat Nasional tahun 2013 di Hotel The Sunan, Solo,Jawa Tengah, Rabu (20/11).

bahwa humas tidak hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai pendorong dan membuat perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam paparannya, Freddy menyampaikan bahwa pada tahun 2014 mendatang merupakan momen tahun politik dan biasanya pada momen ini akan muncul gesekan pada berbagai tingkatan pemerintah. “Oleh karena itu personel humas harus tetap profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik”, ujarnya.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi salah satu peserta dalam ajang malam Anugerah Media Humas (AMH) dan dihadiri langsung oleh Anggota 3/Deputi Bidang Pelayanan Umum Batam, Asyari Abbas serta Direktur PTSP dan Humas, Dwi Djoko Wiwoho. Pertemuan Nasional Bakohumas digelar bersamaan dengan Anugerah Media Humas (AMH) dengan tema “Peran Humas dalam Memposisikan Citra Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi” dan dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik, Freddy H. Tulung. Freddy menegaskan dalam sambutannya Stand nominasi Anugerah Media Humas 2013

Pertukaran plakat antara Bakohumas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

29


Freddy juga mengakui kurang maksimalnya kehumasan pemerintah, baik dari kompetensi sumber daya manusia, pola koordinasi dan pendukung. “Untuk itulah, Bakohumas harus menjadi struktur yang baik dan berdaya. Humas pemerintah juga harus mampu menyatukan aspirasi publik�, terangnya.

Pertemuan tahunan Bakohumas ini diikuti oleh 700 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan direncanakan akan menjadi agenda tahunan Bakohumas.

Selain itu, Freddy juga menyinggung tentang UndangUndang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan Undang-undang ini, menurut dia, akan mengubah perilaku badan publik yang masih terkesan tertutup sehingga akan muncul kepuasan publik dan meningkatkan citra di mata nasional. Setelah Freddy mengakhiri sambutannya yang sekaligus membuka acara ini, dilanjutkan dengan seminar yang menghadirkan narasumber dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diwakili oleh Deputi 7 Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsekal Muda TNI, Agus Barnas, dari MetroTV, Suryopratomo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, serta Prof. Dr.M. Mahfud M.D., S.H., S.U.

Registrasi peserta seminar Bakohumas

Asyari Abbas dalam kesempatan yang berbeda, mengatakan bahwa kebutuhan humas pemerintah, khususnya humas BP Batam, menjadi sesuatu yang penting karena masih banyak instansi lainnya yang belum menganggap humas sebagai sesuatu yang penting, sehingga nantinya humas BP Batam harus diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pranata humas. Pembukaan acara Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional dan AMH 2013

Para peserta diskusi panel

30


Prof. Jimly Asshidiqie: Pemilu Bukan Hal yang Menakutkan bagi Investor

T

ahun 2014 adalah tahun politik. Karena akan diadakan dua pemilhan umum yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Dilansir dari sejumlah media nasional yeng mengemukakan bahwa kondisi politik menjelang 2014 mengancam iklim investasi di Indonesia. Tahun ini para investor akan menunda investasi mereka hingga Pemilihan Umum Presiden selesai. Ketua Umum Dewan Pembina Nasional ( D P N ) A s o s i a s i Pemaparan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengindikasikan investasi di tanah air menurun karena pengaruh situasi politik. Para investor khawatir kondisi politik mengganggu kegiatan bisnis mereka. Dalam harian Bisnis Indonesia, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, mengatakan, tahun politik rutin terjadi lima tahun sekali dan pengusaha sudah memiliki cara untuk mengantisipasinya. “Saat ini para pengusaha dan orang-orang ekonomi sudah mengerti bagaimana cara mengantisipasinya, apalagi sekarang sedang berlangsung kebijakan uang ketat,” kata Hidayat usai menghadiri acara Sustainable Business Dialogue. Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan dalam menghadapi tahun politik 2014, sebagian besar pengusaha akan wait and see sehingga sangat memungkinkan turunnya rencana investasi tahun depan. Terkait dengan kondisi iklim investasi di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam, khususnya menjelang Pemilu 2014, BP Batam mengundang Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH untuk memberikan pemikirannya tentang pemilu kaitannya dengan investasi. Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dalam sambutannya mengatakan tujuan BP Batam mengundang (Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH) adalah untuk memberikan pencerahan dan wawasan kepada seluruh pejabat BP Batam, karena nantinya para pejabat BP Batam pun juga akan menjelaskan kepada investor dan calon investor di Batam mengenai kondisi di tahun 2014 pada saat pemilu nanti secara komperehensif.

“Agar pejabat-pejabat ini juga menjelaskan dan meyakinkan kepada investor bahwa pemilu tahun 2014 bukan suatu hal yang menakutkan, sehingga investor dan calon investor tidak canggung untuk berinvestasi di Batam,” kata Mustofa Widjaja di Gedung Marketing Centre BP Batam, Batam Centre, Selasa (12/11). Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH di hadapan para pejabat dan pegawai BP Batam, menjelaskan pemilu tidak menjadi hal yang menakutkan bagi investor untuk berinvestasi di Batam. Menurutnya, pemilu adalah urusan kita bersama sebagai bangsa, karena pemilu merupakan siklus 5 tahunan. Sistem demokrasi di Negara Indonesia ini sudah termasuk berhasil, walaupun masih baru dijalankan. “Karena Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, namun sistem ini tetap berjalan. Sistem demokrasi merupakan sistem yang paling tepat dalam manajemen Negara,” kata Jimly Asshidiqie. Ia memaparkan bahwa Pemilu 2014 akan menjadi sengit, banyak persaingan dan saling menjatuhkan, karena telah melewati periode percobaan 3 presiden di masa lalu (B.J. Habibie, Megawati, dan Gus Dur). Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Itulah sebenarnya wajah Indonesia. Dengan selesainya masa pemerintahan 3 pemimpin ini, maka zaman percobaan berakhir. Periode 10 tahun terakhir ini merupakan transisi reformasi. Arti dari pemilu 2014 ini sangat penting, untuk memperbaiki sistem kebutuhan zaman. Tidak usah tegang untuk menghadapi pemilu 2014 ini, baik untuk calon pemilih, calon yang dipilih maupun penyelenggaranya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

31


“Arti dari pemilu 2014 ini sangat penting, untuk memperbaiki sistem kebutuhan zaman. Tidak usah tegang untuk menghadapi pemilu 2014 ini, baik untuk calon pemilih, calon yang dipilih maupun penyelenggaranya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Jimly mengatakan, saat ini permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya kepercayaan terhadap pejabat publik dikarenakan banyaknya kasus korupsi dan tidak terlaksananya tugas yang diemban. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk golput (golongan putih/orang-orang yang memilih untuk tidak memilih pada saat Pemilu) “Selain itu, MK sebagai lembaga hukum agung juga sedang terkena masalah. Ketua MK, saat ini sedang terlibat kasus pidana berlapis. Padahal MK merupakan tempat mengadu apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilu. Harapannya, pemilu tahun 2014 harus lebih dipercaya,” ujar Jimly Asshidiqie. Selanjutnya, bagaimana apabila ada investor yang bertanya mengenai pemilu tahun 2014. “Kita terbuka saja, jelaskan saja apa adanya mengenai birokrasi di Indonesia,” kata Jimly Asshidiqie. Menurutnya, apabila belajar dari pengalaman, (Pemilu) tahun 1999 dianggap “pemilu berdarah”. Namun pada kenyataannya, Pemilu 1999 berlangsung dengan aman dan tertib. “Jadi kita sendiri harus optimis bahwa pemilu 2014 ini juga akan berlangsung aman terkendali. Kita harus mendorong pengusaha maupun investor dengan meyakinkan mereka semua bahwa peluang investasi terbaik adalah saat-saat ini,” kata Jimly Asshidiqie. Indonesia bahkan dijadikan model berhasilnya sistem demokrasi oleh beberapa negara lain yang mengalami Arab Spring. Menurut Jimly, negara-negara Arab lebih nyaman untuk belajar mengenai pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan dialog antara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan para pegawai BP Batam, sejumlah pertanyaan pun muncul, di antaranya bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah Pemilu 2014,

khususnya dalam bidang ekonomi untuk keamanan investasi tetap terjaga demi pembangunan di Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena di sektor perhubungan sendiri terjadi suatu kekhawatiran mengenai datangnya AFTA pada tahun 2015. Ada juga yang menanyakan tidak adanya korelasi antara demokrasi dengan kesejahteraan. Seringkali tidak ditemukan ide besar yang digagas oleh tokoh maupun partai politik, malah seperti muncul ketidakpuasan di partai sebelumnya. Bagaimana memperbaiki hal tersebut di pemilu yang akan datang? Menurut Prof. Jimly Asshidiqie impian masa lalu akan selalu muncul, namun impian tersebut tidak bisa sepenuhnya kita turuti. Akan tetapi kalau perspektif agak panjang melihat perubahan, kita sudah berada di track yang benar. “Kita harus tetap optimis memandang masa depan, namun juga tidak boleh menyepelekan hal yang terjadi di masa lampau,” katanya. Bahkan ada juga yang menanyakan komentar mengenai pernyataan Jimly Asshidiqie sendiri tentang hukuman mati bagi koruptor. Tentang hal ini, Jimly Asshidiqie mengatakan hukuman mati merupakan sanksi atas tindak pidana tertentu. “Sistem sanksi merupakan pengontrol perilaku publik,” ujarnya. Pada akhir pemaparannya, Prof. Jimly Asshidiqie mengemukakan, saat ini permasalahan lain yang dihadapi (bangsa Indonesia) adalah banyak sekali struktur lembaga di Negara kita, sehingga terjadi pembengkakan struktur organisasi. Terkait dengan roda pembangunan di Batam, Jimly Asshidiqie memberikan masukan. “Agar Batam dapat menjadi barometer kota yang maju, sebaiknya dipikirkan kembali mengenai dualisme kepemimpinan. Harus dipikirkan solusi bagaimana untuk mengefisiensi hal tersebut,” katanya.

Dialog santai Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja beserta pejabat BP Batam dengan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH

32


Tamu Kita

Kutai Kertanegara Jalin Kerjasama dengan BP Batam Kembangkan TI

Penandatanganan MoU antara Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja dengan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

P

emerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, melaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan BP Batam tentang “Implementasi Pengembangan Dan Pemulihan Pusat Data, Serta Peningkatan Sumberdaya Manusia” yang dilaksanakan di Gedung Pusat Teknologi Informasi BP Batam, Kamis (17/10). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mustofa Widjaja dan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Rita Widyasari, disaksikan oleh Anggota 2/Deputi Bidang Pelayanan Jasa Fitrah Kamaruddin, Kepala Dinas Infokom Kabupaten Kutai Kertanegara, Kepala Pusat PDSI Donald Panjaitan, Kepala Biro Sekretariat dan Protokol Endah Setiyaningroem, serta Kepala Bidang Persandian BP Batam Yuda Gunadi. Kepala BP Batam Mustafa Widjaja, dalam kata sambutannya, mengatakan bahwa Teknologi Informasi (TI) adalah kebutuhan yang sangat vital dalam era globalisasi saat ini. BP Batam sangat menyambut baik adanya MoU antara BP Batam dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas SDM, khususnya di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan BP Batam sebagai implementasi untuk membangun suatu pemerintahan maupun lembaga yang lebih baik melalui pemanfataan teknologi. “Kutai Kertanegara memiliki keinginan yang sama dengan BP Batam, menjadikan Indonesia berbasis TI. Kami berharap ke depan Indonesia memiliki networking TI, minimal di pulau-pulau besar ada hubungan TI agar manfaatnya bisa dirasakan,” kata Mustofa Widjaja. Hal serupa juga disampaikan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Dalam sambutannya ia mengucapkan rasa terima kasih kepada BP Batam yang bersedia memberikan berbagai masukan dalam upaya meningkatkan perkembangan TI di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita Widyasari mengungkapkan ia ingin membangun IT Park di wilayahnya. “Untuk itu kami menggandeng BP Batam untuk mengajarkan pengalamannya dalam pengembangan pusat teknologi informasi di Batam,” kata Rita Widyasari. Dipilihnya BP Batam sebagai tempat belajar TI merupakan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut tentunya selain dapat meningkatkan

33


Pelajari Kebijakan BP Batam, BP Kawasan Sabang Kunjungi BP Batam

U

ntuk mengetahui penerapan kebijakan pengelolaan manajemen, baik dari aspek pengembangan kawasan, kelembagaan, dan kepelabuhanan di Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan kunjungan kerjanya ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/11). Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum BPKS, Abdi Ben Hasan, ini beranggotakan oleh Kasubdit Kepelabuhanan, Zulkarnaini, serta Staf Administrasi dan Staf Kepelabuhanan, dan diterima oleh Kepala Bagian Pengembangan Pegawai BP Batam, Lilik Lujayanti, Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Azwar, Kasubdit Humas dan Publikasi, Ilham Eka Hartawan, dan Staf Kantor Pelabuhan. Dalam kunjungan tersebut, BPKS mempertanyakan mengenai sumber pendapatan, kepegawaian dan kepelabuhan BP Batam. Lilik menjelaskan bahwa untuk pegawai di BP Batam ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ada yang Non PNS atau pegawai BP Batam. Sedangkan sumber pendapatan BP Batam adalah dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti jasa Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit, dan beberapa kerjasama lainnya.

Sehingga terdapat perbedaan dalam penerimaan sumber pendapatan antara BP Batam dengan BPKS yaitu BPKS hanya menerima sumber pendapatan dari APBN. Ditambahkan oleh Dian, staf Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, untuk pelabuhan laut di Batam ini, dikelola sepenuhnya oleh BP Batam, namun untuk regulasinya, dibantu oleh Syahbandar. Sampai dengan saat ini, terdapat 125 galangan kapal yang ada di Batam. Untuk kerjasama operasional (KSO), Kantor Pelabuhan Laut melakukan kerjasama dengan beberapa KSO seperti di terminal penumpang. BPKS juga akan melakukan kunjungan lapangannya ke Kantor Pelabuhan Laut BP Batam yang terdapat di Batu Ampar, karena sesuai dengan salah satunya misinya yaitu mengembangkan pelayanan pelabuhan untuk kapal-kapal generasi yang akan datang, maka BPKS ingin mengetahui langsung bagaimana manajemen yang ada di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam.

Kepala Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian BP Batam, Lilik Lujayanti menerima kunjungan BP Kawasan Sabang

34


Badan Perpustakaan Kalimantan Timur Kunjungi BP Batam

S

ebanyak 70 orang tamu dari Badan Perpustakaan Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Timur mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (21/11). Rombongan ini terdiri dari berbagai perpustakaan yang ada di Kalimantan Timur. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Biro Sekretariat dan Protokol, Endah Setiyaningroem didampingi oleh Pustakawan BP Batam, Drs. Sulasmono serta Kepala Bagian Arsip dan Perpustakaan, Suci Rahayu di Gedung Marketing Centre BP Batam. Endah Setiyaningroem dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Badan Perpustakaan Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah mengunjungi BP Batam dan melakukan kunjungan kerja untuk bisa saling bertukar pemahaman maupun wawasan serta informasi-informasi yang tentunya akan sangat berguna dalam pengembangan Perpustakaan di masing-masing unit kerja. Kepala Kantor Badan Perpustakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Sulahmi Retno mengatakan maksud dan tujuan kedatangan Badan Perpustakaan Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Timur ke Kantor BP Batam adalah dalam rangka melakukan studi banding perihal keperpustakaan yang berada di BP Batam. Sri Sulahmi Retno juga menambahkan, bahwa dalam melakukan studi banding tersebut pihaknya didasari d e n g a n pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pengembangan perpustakaan dan minat baca yang nantinya akan diadakan pada tanggal 18 s.d 19 November 2013 di Kota Balikpapan. Dengan hal tersebut pihaknya perlu melakukan

beberapa pengembangan melalui observasi lapangan, yaitu berkunjung ke Kantor Perpustakaan BP Batam guna menambah pengetahuan dan wawasan para peserta yang nantinya diharapkan dapat di adopsi ke dalam program kerja di Badan Perpustakaan Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Timur, baik dari segi infrastruktur dan teknologi maupun dari segi pelayanan hal tersebut perlu untuk lebih di tingkatkan lagi. Dalam kesempatan tanya jawab, berbagai pertanyaan diajukan kepada BP Batam menyangkut fungsi dan keberadaan Perpustakaan BP Batam yang sudah berdiri sejak tahun 2010 lalu. Sulasmono dan Endah Setiyaningroem menjelaskan, bahwa keberadaan Perpustakaan BP Batam adalah merupakan tanggung jawab penuh dari BP Batam sendiri dalam upaya mengajak masyarakat Kota Batam untuk meningkatkan animo gemar membaca. Diharapkan dengan melakukan kegiatan kunjungan kerja ini Badan Perpustakaan Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Timur dan Perpustakaan BP Batam dapat lebih meningkatkan program Keperpustakaannya dengan mendukung tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja serta bertanggung jawab bagi para pengguna pelayanan perpustakaan dengan mengajak para masyarakat untuk dapat lebih gemar untuk berkunjung ke perpustakaan, karena dengan meningkatnya masyarakat yang gemar membaca otomatis program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dapat berjalan dengan baik.

Kepala Biro Sekretariat dan Protokol BP Batam, Endah Setyaningroem memberikan penjelasan mengenai arsip BP Batam

35


Studi Banding Politeknik Negeri Batam ke BP Batam

S

ebanyak 110 orang mahasiswa Politeknik (Poltek) Negeri Batam program studi Diploma IV Administrasi Bisnis melakukan kunjungan studi ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa, (19/11). Kunjungan ini diterima oleh Kepala Sub Direktorat Humas dan Publikasi, Ilham Eka Hartawan, SE, Kepala Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran, Djohan Effendy, SE, dan Kepala Bidang Pengusahaan TIK, Wisnu Anggoro. Kunjungan para mahasiswa Poltek Negeri Batam yang dipimpin oleh Shinta Wahyu Hati, M.AB adalah dalam rangka studi pengembangan bisnis khususnya di Pulau Batam dan untuk pengembangan wawasan para mahasiswa terkait dengan peran Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kabid Pengusahaan TIK, Wisnu Anggoro menjelaskan mengenai IT Center BP Batam, dimana visi IT adalah mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi demi menunjang visi dan misi BP Batam. Gedung IT Center BP Batam dilengkapi dengan berbagai keamanan untuk menjaga data agar tidak tersadap oleh pihak lain. Data Center juga melayani Disaster Recovery.

Peserta studi banding dari Politeknik Negeri Batam

36

Kepala Seksi Rencana dan Sarana Pemasaran, Djohan Effendy, SE menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai proyek pembangunan serta infrastruktur yang sudah dibuat oleh BP Batam termasuk dalam pembangunan beberapa fasilitas sosial, BP Batam bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) membangun berdirinya Poltek Negeri Batam. Pada kesempatan diskusi dan tanya jawab, Kasubdit Humas dan Publikasi, Ilham Eka Hartawan, menjelaskan pengendalian black market melalui Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB), sehingga penyelundupan barang dapat lebih diperkecil kemungkinannya. Selain itu BP Batam juga telah melakukan kerjasama dengan Polri untuk mencegah penyelundupan barang ke Batam maupun ke luar Batam. “Sedangkan untuk keamanan data dan arsip yang ada di IT Center BP Batam, sangat aman dan terjamin, dan tidak ada pengaruhnya dengan Negara lain. IT Center telah bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (LAN), agar pihak lain tidak bisa menyadap data yang ada,� katanya.


Forum

Seminar Bahan Magnet 2013 B

adan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Fisika (P2F), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Konsorsium Magnet Kementerian Riset dan Teknologi mengadakan Seminar Internasional Bahan Magnet yang akan dilaksanakan di Hotel Harmoni One pada tanggal 24 – 25 Oktober 2013 di Hotel Harmoni One Batam Center. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala BATAN Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto, dan dihadiri oleh Ketua Konsorsium Magnet dan Pusat Penelitian Fisika LIPI Dr. Ing. Priyo Srdjono, serta Kepala BP Batam yang diwakili oleh Ir. Moch. Prijanto, ME yang menjabat sebagai Anggota 4/ Deputi Bidang Administrasi dan Program. Peserta pada seminar ini berasal dari berbagai instansi, mahasiswa maupun praktisi yang berkecimpung di bidang tersebut (BATAN, LIPI, Kementerian Ristek, BPPT, Lapan, ITB Bandung, UI Jakarta, UGM Yogyakarta, UAD Yogyakarta, UNSRI Palembang, UNP Padang, UIN Jakarta, USU Medan, ITI Serpong, UPH Karawaci). Ketua panitia acara seminar Bahan Magnet VIII 2013 Salim Mustofa, mengatakan bahwa Kegiatan seminar tersebut merupakan kegiatan siklus 2 tahunan yang

sudah diadakan oleh Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) dan BATAN sejak tahun 2000, di mana seminar tahun ini adalah yang ke-8 dan sekaligus merupakan seminar internasional yang pertama terkait khusus litbang bahan magnet di Indonesia. Kegiatan seminar ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil litbang di bidang bahan magnet dan kemagnetan, sekaligus juga untuk menjaring kemitraan yang kondusif antara institusi litbang, industri, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kota Batam sendiri yang memiliki banyak perusahaan yang bergerak dibidang industri elektronik serta industri lainnya yang menggunakan magnet untuk produksinya, sehingga dengan hal tersebut diharapkan nantinya akan memperoleh hasil yang diinginkan dalam sosialisasi mengenai pengembangan teknologi magnet khususnya untuk para peneliti, mahasiswa, dan pelaku industri pengembang yang menggunakan basis magnet di Kota Batam. Anggota 4/ Deputi Administrasi dan program, Ir Moch Prijanto mengatakan, dengan adanya seminar ini tentunya diharapkan kita akan lebih giat lagi dalam mengembangkan teknologi magnet untuk meningkatkan perkembangan teknologi tersebut guna meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kontribusi nyata pada pembangunan Nasional bangsa Indonesia.

Anggota 4/Deputi Bidang Administrasi dan Program BP Batam, Ir. Moch. Prijanto, M. Eng memberikan sambutan

37


Penyerahan cinderamata

BP Batam berharap dapat dikembangkan teknologi magnet melalui renewable energy (Solar Cell/ Matahari, Angin, Air Laut, Panas Bumi dan Hydrogen), sebab dengan keterbatasan SDA di Pulau Batam kebutuhan akan energy sangat penting. Kami akan terus berusaha mengembangkan energy tersebut untuk kebutuhan masyarakat Pulau Batam dan sekitarnya�, kata Moch Prijanto.

Sesi foto bersama peserta seminar

38

Beberapa pembicara tamu baik dari dalam maupun luar negeri; yakni Dr. Mesdin Kornelis Simarmata (Bappenas), Dr. Andrivo Rusydi (National University of Singapore), Dr. Jumril Yunas (Universitas Kebangsaan Malaysia), Dr. Yayat Ruyat (PT. Pindad Indonesia), Mr. Chong (PT. Sintertech Indonesia) dan Dr. Ir. Tjahjo Prionggo (BP Batam). Pada hari kedua seminar akan diisi dengan kegiatan kunjungan ke Kawasan Industri Batamindo.


Kepala BP Batam, Ir. Mustofa Widjaja menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI, Boediono sebagai Badan Publik Peringkat terbaik IV Nasional 2013 dalam Keterbukaan Informasi publik Kategori Badan Publik Pemerintahan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta


Direktorat PTSP dan Humas BP Batam 2013


Bulletin BP Batam