Page 1

Alamat Redaksi: Jalan Raya Tuapeijat Km2 Radio Sasaraina Sipora Utara-Mentawai Sumatera Barat Telp/Fax. (0759) 320099

Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Bisnis Beo dan Muraibatu Marak

Website: http//www.sasarainafm.com

”Penjaga Tsunami” itu Terancam Punah

Email: tabloid_sasaraina@yahoo.com

CMYK


redaksi Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

editorial

2

photo press

Sambutan Rakyat KEDATANGAN pejabat negara memang sangat diharapkan untuk mengatasi berbagai persoalan daerah. Apalagi bagi orang desa, sangat berharap bisa melihat secara langsung sosok pejabat negara tanpa melalui televisi. Namun kedatangan pejabt negara itu kadang juga sering merepotkan dan mengecewakan. Repotnya, harus menyiapkan dana ratusan juta untuk penyambutan plus makan enaknya, meskipun anggarannya sudah dipersiapkan. Keamanan kedatangan pejabat yang dilakukan super ketat meski di Mentawai minim dengan kejahatan, tawuran, pembunuhan, serta ancaman teror lainnya. Hidup damai dan berdampingan di Mentawai merupakan modal awal keamanan sosial yang sangat tinggi dan tidak perlu diperdebatkan. Sejauh ini, memang mayoritas pejabat negara setiap kunjungannya ke daerah harus mendapatkan sambutan dan kehormatan yang istimewa. Tak pelak, sampai sebagian jalur jalan yang dilintas pejabat negara itupun terpaksa ditutup karena dikhawatirkan macet. Pertanyaannya, kenapa harus orang kecil yang selalu merasakan macetnya jalan. Saat ini, yang terlihat masih dua pejabat negara yang keluyuran atau blusukan dengan pola kerakyatan layaknya orang desa biasa. Gebernur DKI Joko Widodo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan, masih bergaya sederhana setiao kunjungan kerjanya. Bahkan tak jarang, kedua tokoh ini menggunakan ojek bahkan jalan kaki. Rakyat yang sudah berjubelan menanti kedatangan sosok kedua pejabat negara ini pun terpuaskan ketika bisa bersalaman dan duduk bersama. Biasanya, kedua tokoh ini, untuk jamuan makan pun lebih memilih di warung beratap daun nipah. Tempat duduk warung pun juga lesehan layaknya di pesawahan. Menurut kedua tokoh ini, makan di warung milik warga justru lebih nyaman ketimbang di restoran papan atas dengan seambrek menu istimewa dan mahal. Seandaninya yang datang ke Mentawai Jokowi atau Dahlan Iskan, tentunya Satpol PP dan Polisi serta pasukan keamanan lainnya tidak perlu repot-repot untuk menertibkan semua warung atau yang tidak pantas dilihat sang pejabat negara. Bayangan kita, ketika pejabat turun dari Kapal Ambu-Ambu, kemudian langsung sarapan lontong di sekitar warung yang berjejer di dermaga Tuapeijat. Setelah itu, mungkin disambut dengan tarian khas Mentawai sambil memberikan serangkaian kalung bunga. Namun berbeda dengan tamu pejabat negara lainnya, sebagian masih banyak yang menginginkan sambutan yang istimewa. Area dengan radius satu kilometer pun harus steril dari segala ancaman dan bahaya keamanan. Tempat pertemuan pun juga harus didekorasi seindah mungkin dengan sajian menu yang memuaskan. Sambutan dengan gaya eksklusif tersebut pada dasarnya justru sering terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat. Contoh saja saat penertiban, tak jarang tim gabungan keamanan sering bentrok dengan warga. Begitu juga dengan pengguna jalan, sering ngedumel karena harus menikmati kemacetan akibat sang pejabat negara lewat. Mungkin tahun 2014 mendatang, para pejabat negara bisa merubah style perjananannya dalam mengunjungi setiap daerah. Dan diharapkan bisa lebih akrab dengan masyarakat. Semoga.

pantai barat Danru Pol PP Tewas.......................................! Kita doakan bersama semoga menjadi tauladan ....! Empat Bulan Raskin Belum Didistribusikan.....! Munkin alun ado kapa nan mambaoknyo tuh.........! Wartawan dan Mahasiswa Ricuh.......................! Kok ka mandapek beasiswa, kuliah nan rancak.....! Bisnis Beo dan Muraibatu Marak.....................! Indak bisnis do, tapi panyeludupan.......................!

TINJAU : Wakil bupati Kepulauan Mentawai di dampingi Kepala Bappeda saat meninjau pembangunan jalan rokot.

salam redaksi

Kabar Miring dari Dermaga SUASANA santai dengan penuh persaudaraan selalu menghiasi ruangan studio Radio Sasaraina. Setiap harinya kru selalu disibukkan dengan beban dan tugas tanggungjawabnya masing-masing. Jika ada waktu senggang, juga dilakukan untuk berdiskusi ringan membahas terkait pembangunan pemerintah Mentawai. Kadang sedikit mengerucut juga membahas politik di Mentawai. Mendadak seorang pendengar Radio Sasaraina datang ke studio dengan membawa kabar miring. Informasi yang disampaikan begitu srius walaupun awak redaksi Sasaraina belum percaya sepenuhnya.

”Mas orang Satpol PP berantem di dermaga. Gawat, satu prang digebukin sampai pingsan,” katanya meyakinkan Mas Diok. ”Masak iya. Gara-gara apa ya kok sampai begitu,” tanya Mas Diok yang ingin lebih tahu awal penyebabnya. Cerita pun terus mengalir, bahwa yang digebukin itu komandan regu Satpol PP. Sosok komandan berbadan tegap itu akhirnya harus tersungkur karena dipukul dengan benda tumpul di belakang bagian kepalanya. ”Itu lho, yang badannya tegap juga seorang pelatih bela diri. Namanya lupa saya. Tapi yang jelas, tukang silat itu kritis di rumah sakit,”

jelasnya. ”Oh, si Hanes. Kok sampai kritis ya. Cepat kita bergerak cari info yang sebenarnya ke rumah sakit,” ajak Mas Diok untuk menggali informasi lebih dalam dari rumah sakit. Kabar miring itu spontan merubah suasana keakraban di redaksi. Semua awak redaksi Radio Sasaraina yang mendengar kabar miring itu wajahnya tegang. Sebab diyakini, Mentawai sangat minim dengan tindakan anarkis. Namun kenyataannya, aksi main hakim sendiri itu memang benar ada terjadi di Bumi Sikerei sampai menewaskan putra terbaik Mentawai. (*)

REDAKSI BULETIN SASARAINA Pelindung: Yudas Sabaggalet, Rijel Samaloisa, Penanggung Jawab: dr. Ifdil Gusti, MPPM, Pemimpin Redaksi: Drs. Joni Anwar, Redaktur: Ayub Khan Sakoikoi, S.Sos, Redaktur Pelaksana: Ismar Santi, SH, Marcolinus Salamanang, S.IP, Koordinator Liputan: Rahadio Suroso, Staf Redaksi: Nurtiana Sanenek, Jasni Efita, Erpitanus, Kartani, Koresponden Kecamatan Pagai Selatan: Suerman, Kecamatan Sikakap: Wahyu Rahmadani, Kecamatan Pagai Utara: Sarman Parningotan, SH, Kecamatan Sipora Selatan: Sergius, Kecamatan Sipora Utara: TP. Siagian S,TP, Kecamatan Siberut Barat Daya: Nikolas Raingot, S.IP, Kecamatan Siberut Selatan: Yohana, Kecamatan Siberut Tengah: Ananias, Kecamatan Siberut Utara: Immanuel, Kecamatan Siberut Barat: Murdani, Juanda, Design/Lay Out : Iswanto, S.Pd.I & B. Nainggolan, Percetakan: Singgalang. Alamat Redaksi: Jl. Raya Tuapejat KM 2 Sipora Utara—Kabupaten Kepulauan Mentawai. Telpon: 0759 320099, SMS Redaksi: 081266088666, Website: www.buletinsasaraina.com, Email: sasarainabuletin@gmail.com


3

opini

KEDATANGAN tamu pejabat tinggi negara tak jarang menimbulkan pro kontra warga, mahasiwa, dan organisasi kepemudaan serta kemasyarakatan. Tak jarang juga, kedatangan pejabat tinggi negara itu selalu disambut dengan demonstrasi dari berbagai pihak. Dengan adanya reaksi seperti itu, akhirnya keamanan pun dikerahkan dengan merapatkan barisan dari Polri, TNI, serta Satpol PP. Hal ini wajar, keselamatan seorang pejabat tinggi negara memang harus dijaga dari segala ancaman yang tidak diinginkan. Namun haruskah bagi pejabat tinggi negara setiap datang ke Mentawai mendapatkan keamanan super ketat. Hal pertama saya secara pribadi turut berduka cita atas berpulangnya di Sisi Tuhan, Komandan Regu Satpol PP Mentawau, Hannes (41). Dia putra terbaik atlet Mentawai yang tewas dalam menjalankan tugas saat mengamankan beberapa pedagang di kawasan dermaga Tuapeijat. Aksinya yang lebih santun itu justru juga mendapatkan perlawanan dari seorang warga yang statusnya pedagang.

Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013 Analisa saya, biasanya dalam melakukan pengamanan di lapangan, bukan hanya Satpol PP saja yang bergerak, melainkan TNI dan Polri juga ikut menetralisir kondisi lapangan dari segala ancaman dan keselamtan seorang pejabat tinggi negara. Sepertinya, kejadian ini ada yang terlupakan terkait tidak adanya koordinasi antara pihak pemerintah, dengan TNI dan Polres Mentawai dalam melakukan keamanaan menyambut kedatangan Menkokesra Agung Laksono. Pertanyaannya hanya satu, mengapa hanya Satpol PP saja yang melaksanakan tugas keamanan dalam menyabut tamu pejabat tinggi negara? Ke depannya, tentu ini menjadi pengalaman yang sangat pahit oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai dalam menjamin keamanan bagi setiap tamu pejabaat tinggi negara. Saya memandang, selama ini Mentawai sangat aman dan damai. Sedikit sekali terjadi kerusuhan. Dalam ekpos Polda setiap tahunnya, Polres Mentawai selalu mendapatkan catatan terendah dalam angka kriminalitas dan

KORBAN cari badai

Paklek gangguan Kamtibmas. Kita warga Mentawai yang mungkin dikatakan orang Kota sebagai masyarakat pedalaman selalu menjaga keamanan secara kebersamaan. Selain itu, kita sebagai orang pedalaman juga

merasa ingin melihat sosok Menteri yang datang ke Mentawai-belum tentu setahun sekali. Lalu, apakah antusias warga yang turut berpartisipasi menyambut Agung Laksono dalam berbagai menu sajian di pinggir laut itu mengganggu keamanan. Maaf, saya saat ini berpikir objektif dan tidak membela siapapun. Saya membandingkan san melihat televisi, setiap saat Jokowi blusukan melihat warganya di tempat yang kumuh, selalu disambut dengan meriah dan penuh kesederhanaan. Jumlah aparat keamanan sangat terbatas. Selain itu, Jokowi juga cukup makan di warung Warteg bersama beberapa kepala SKPD yang diajaknya. Untuk menjaga kemacetan, Jokowi pun memilih naik ojek untuk menyambangi daerah pemukiman yang jalannya tidak layak disesaki oleh mobil mewah. Agung Laksono sebagai Menkokesra, yang saya harapkan ketika datang ke Tuapeijat langsung disambut para nelayan, pedagang asongan, penjual pisang dan keladi. Kemudian Agung

makan bersama dengan para pedagang asongan, baik makan keladi, pisang, dan ikan segar hasil laut Mentawai. Penuh rasa akrab jika ini terjadi saat kedatangan Agung Laksono. Setelah makan di warung asongan di tepi Dermaga, saya yakin warga Tuapeijat pasti akan mengadukan tentang nasib miskinnya yang tidak pernah sejahtera kepada Menteri Kesejahteraan itu. Maka terbukalah peluang bantuan dari Menteri Kesejahteraan melalui para nelayan, petani, dan pedagang. Semoga ke depannya kita sebagai warga pedalaman bisa duduk dan makan bersama dengan para pejabat tinggi negara. Semoga! Kolom “cari badai” ini disediakan untuk pembaca yang memiliki pandangan kritis secara objektif terhadap masalah dan kendala yang dihadapi pemkab Mentawai, tanpa mengandung unsur sara. Kirimkan tulisan anda beserta foto di email: iswanto_ja@yahoo.co.id.

Selamat(kan) Jalan Kasus Korupsi BEBERAPA minggu terakir bumi ranah Minang dihoyak oleh Kejati Sumbar. Kebijakan Kejati meng-SP3-kan 22 kasus korupsi memperlihatkan ketidakseriusan orang nomor satu di Kejaksaan Sumbar ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat Sumbar yang bahambuan mendatangi kantor Kejati untuk mempertanyakan kejelasan dari kasus ini hingga sekarang belum mendapat hasil yang memuaskan. Kecurigaan masyarakat Sumbar terhadap kejanggalan kebijakan ini akirnya ditanggapi Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan memanggil Kajati Sumbar Ahmad Djaenuri Selasa (4/6). Masyarakat tentunya sangat menunggu kejelasan dari kebijakan yang tidak prorakyat ini. Bayangkan saja, di tengah gencar-gencarnya upaya pemberantasan korupsi di negeri ini mulai dari kelas teri hingga kelas kakap, Kejati Sumbar seolah-olah menentang arus dengan mempertontonkan ketidakseriusannya menuntaskan kasus korupsi yang menjadi kewajibannya. Patutlah kita semua berpikir apakah instansi Kejaksaan masih dapat dipercaya atau tidak untuk menangani kasus korupsi yang telah mendarah da-ging di ne-geri ini. Kejaksaan merupakan panglima dalam penegakan hukum. Fungsi penuntutan dan pelaksana putusan hakim yang dimiliki Kejaksaan menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki peranan “vital” dalam penegakan hukum. Selain kewenangan tersebut, dalam penyelesaian perkara tindak pidana khusus seperti korupsi Kejaksaan juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan ditujukan untuk mengum-

Oleh : Agil Oktaryal Staf Devisi Pengkajian LAM&PK FHUA

pulkan barang bukti dan dengan barang bukti itulah nantinya Kejaksaan dapat menentukan tersangka dari suatu tindak pidana yang sedang di tanganinya. Kita lihat penanganan kasus korupsi yang ditangani Kejati Sumbar. Perkara yang ditangani kejati Sumbar terbilang tidak terlalu banyak, namun aksi cuci gudang dengan meng-SP3-kan 22 kasus korupsi telah memperlihatkan kualitas dari Kejaksaan itu sendiri. Dari 22 kasus korupsi yang sedang di tangani Kejati Sumbar telah masuk dalam tahap penyidikan dan sepuluh kasus diantaranya telah di tentukan siapa tersangkanya. Logika sederhana yang dapat kita pakai suatu perkara yang telah di tetapkan siapa tersangkanya berarti perkara tersebut telah memiliki bukti yang

kuat namun, terhadap kasus “galodo” SP3 ini Kejati Sumbar berdalih bahwa kasus tersebut tidak cukup bukti (padahal tersangka telah ada) sehingga di keluarkanlah Surat Penghentian Penyidikan dari kasus ini. Tamparan keras yang diberikan Kejati kepada rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sumbar. Banyak kasus lain yang bisa diangkat untuk menunjukkan betapa rasa keadilan dicampakkan. Tanpa mengutip kasuskasus lain, kita bisa menyimpulkan, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan telah semakin kehilangan dukungan masyarakat. Penyakit dalam tubuh kejaksaan begitu kronis dan akut nyaris tak bisa disembuhkan. Kelanjutan Kasus Galodo SP3 kasus korupsi tentunya tidak bisa dibiarkan “ha-

nyuik” begitu saja. Langkah strategis untuk melawan pengingkaran keadilan ini harus terus digalakkan. Apresiasi patutlah diberikan kepada masyarakat Sumbar atas responsnya terhadap kejadian buruk ini. Namun jangan sebatas manghoyak Gedung Kejati Sumbar saja, langkah-langkah lain harus kita pergunakan karena kita sebagai masyarakat harus berada di garda terdepan untuk pemberantasan tindak korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan pidana yang luar biasa “extraordinary crime” untuk itu perlu penanganan yang luar biasa pula. SP3 kasus korupsi yang dikeluarkan Kejati Sumbar tentunya tidak dapat kita biarkan begitu saja dan harus kita selamatkan!. Ada beberapa cara yang dapat

di tempuh untuk perlawanan dari kebijakan mafia hukum ini. Pertama, melalui jalur hukum. Dengan mengajukan gugatan praperadilan, gugatan ini dimaksudkan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penyidikan atau penghentian penyidikan, ganti rugi dan rehabilitasi. Dengan mengajukan gugatan praperadilan terhadap SP3 kasus korupsi oleh Ke-jati Sumbar maka nantinya akan terkuak kebenaran dari tindakan ini, apakah sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus korupsi oleh Kejati Sumbar. Kedua, untuk mengubah kebijakan yang kontra revolusioner pemberantasan korupsi ini diperlukan peran aktif masyarakat dan seluruh pihakpihak terkait dalam mengawal kasus ini. Masyarakat harus berada di barisan terdepan pemberantasan korupsi. Seperti dikatakan Satjipto Raharjo, ada kekuatan virus pemberantasan korupsi di Indonesia. Virus pemberantasan korupsi tersebut berasal dari Sumbar. Kenapa disebut virus, sebab gerakan masyarakat sipil Sumbar yang saling bahu-membahu bekerja seperti virus menjangkiti gerakan pemberantasan ko-rupsi. Menyebar luas, cepat, dan sangat kuat seperti virus yang mematikan. Nasi belum menjadi bubur. SP3 kasus korupsi ini belum habis ditelan bumi, perhatian penuh dan aksi responsif akademisi, praktisi hukum, LSM, mahasiswa dan masyarakat yang mencintai ranah Minang sangat diperlukan terus mengawal dan menyelamatkan kelanjutan kasus korupsi ini, karena bumi ini mampu menghidupi jutaan manusia di atasnya tetapi tidak akan bisa menghidupi dua orang serakah diatasnya. (*)


utama Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

4

Danru Pol PP Tewas Bagian Kepala Pendarahan, Akhirnya Meninggal KEDATANGAN Menkokesra RI Agung Laksono ke Mentawai menjadi catatan penting bagi sejumlah warga Bumi Sikerei. Kedatangan Agung Laksono seharusnya dsambut dengan kemeriahan khas tarian Mentawai, kini justru berubah duka cita. Penyambutan super ketat dalam pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP itu bukannya berjalan aman, justru berbalik merenggut nyawa Komandan Regu (Danru) Pol PP Mentawai, Hannes Martinus. Informasi yang dihimpun Sasaraina di lapangan usai kejadian nahas itu, berawal ketika beberapa anggota Satpol PP hendak menertibkan beberapa pedagang yang berjualan di kawasan dermaga tuapeijat. Awalnya, sebagian warga mematuhinya dan bersedia mengikuti peringatan yang dilakukan anggota Sapol PP yang dipimpin oleh Danru Hannes. Ternyata, tidak semua para pedagang itu mematuhi peringatan dari Satpol PP, justru terjadi cekcok denganb seorang perempuan yang juga berdagang. Merasa tidak senang, seorang perempuan tersebut mengadu kepada suaminya terkait penertiban yang dilakukan oleh beberapa anggota Satpol PP. Tidak berapa lama, seorang pria pun datang tanpa menyapa, dan langsung memukulkan kayu yang dipegagangnya di bagian belakang kepala Hannes. Spomtan, Danru Satpol PP pun jatuh tersungkur karwena kerasnya pukulan kayu tersebut. ”Satpol PP itu juga di dampingi Camat Tuapeijat. Ketika akan meninggalkan dermaga, langsung datang seorang lelaki dan mukul bagian kepalanya,” kata seorang saksi mata yang tidak bersedia disebutkan namanya. Melihat hal itu, spontan anggota Sapol PP lainnya pun langsung membawanya ke RSUD Tuapeijat untuk mendapatkan pertolongan darurat. Malang benar nasib Hannes, kondisi RSUD yang tidak mendukung memaksa dirinya harus menyeberang lautan menuju salah satu Rumah Sakit yang ada di Kota Padang dengan menggunakan kapal cepat milik Pemda Mentawai. Sampai di Kota Padang dalam rawatan satu hari, sang Komandan regu pun tak tertolong lagi. Komandan Regu (Danru) Satuan Pamong Praja Mentawai, Hannes Martinus Samangilailai (41) tewas setelah mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala akibat pemukulan yang dilakukan Hendriza (40) seorang penjual jasa mainan anak-anak

DIMAKAMKAN: Personel Satpol PP Mentawai mengantarkan jenazah Komandan regu (danru) Satpol PP Mentawai Hanes untuk dimakamkan setelah sempat dirawat di RSUD Tuapeijat dan RS Yos Sudarso akibat pukulan keras benda tumpul di bagian belakang kepalanya. (mainan odong-odong) yang biasa mangkal di Dermaga Tuapejat. Kapolres Kabupaten Kepulauan Mentawai AKBP Denny Siahaan mengatakan, pemukulan terhadap korban terjadi ketika korban dan beberapa anggota Satpol PP Mentawai sedang melakukan penertiban lokasi untuk penyambutan rombongan Bhakti Nusantara Kementerian Kesra yang akan berkunjung ke Tuapejat Mentawai pada Minggu (16/6). ”Kita masih melakukan pengusutan, namun sementara dari pemeriksaan yang kami lakukan, peristiwa

itu terjadi malam sekitar pukul 22.00 Wib di lokasi dermaga Tuapejat. Tepatnya saat korban dan warga setempat melakukan penertiban lokasi untuk penyambutan rombongan Bhakti Nusantara Kementerian Kesra di Mentawai yang akan dipusatkan pada Minggu (16/6),” kata Kapolres Kabupaten Kepulauan Mentawai AKBP Denny Siahaan di Tuapejat. Menurut dia, saat ini tersangka pelaku atas nama Hendriza sudah ditahan di ruangan tahanan Polres Mentawai untuk menjalani pemeriksaan dan setelah proses penyidikan selesai

akan dilimpahkan ke kejaksaan. ”Saat ini kita sedang menentukan pasal mana yang cocok untuk kejadian ini, apakah penganiayaan berat atau percobaan pembunuhan,” ujarnya. Dia menyebutkan, sampai saat ini pihak kepolisian sudah memanggil sejumlah saksi pada kejadian tersebut. ”Kita tunggu sampai proses penyidikan selesai,” tuturnya. Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke RSUD Mentawai untuk mendapat perawatan, namun karena kondisi korban yang kritis terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit di Padang dan

meninggal dunia, Rabu (19/6). ”Untuk mengantisipasi keamanan dan proses pamakaman korban, kami sudah menyiapkan satu pleton Dalmas dan juga dibantu oleh TNI dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut,” tutur dia. Dia berharap proses pemakaman korban berjalan aman mulai dari perjalanan dari Padang sampai ke Tuapejat bahkan hingga proses pemakaman. ”Jadi proses hukum bagi pelaku akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (***)

Beasiswa Mahasiswa Masih Diproses Mentawai, Sasaraina—Pencairan dana pendidikan tahun anggaran 2012 merupakan salah satu tuntutan mahasiswa yang tergabung di Forum Mahasiswa Mentawai (FORMMA) ketika melakukan demonstrasi di kantor DPRD dan Bupati Mentawai, 6 Mei lalu. Selang dua bulan usai demo, perwakilan mahasiswa kembali menemui Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Sermon Sakerebau, Selasa 9 Juli lalu untuk mendiskusikan kelanjutan pencairan dana beasiswa tersebut. Sermon Sakerebau mengatakan, ada dua macam beasiswa yang dianggarkan di dinas pendidikan tahun 2013, yakni beasiswa kelembagaan dan beasiswa mahasiswa berprestasi. Beasiswa kelembagaan diberikan kepada sekitar 300 orang mahasiswa yang dikuliahkan Pemkab Mentawai yang bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. “Kerjasama Pemkab Mentawai

dengan perguruan tinggi ini dibuat dalam bentuk nota kesepahaman dan naskah kerjasama. Beasiswa yang diberikan jumlahnya bervariasi sesuai jurusan dan besaran biaya kuliah di perguruan tinggi,” katanya seperti dilansir Puailiggoubat. Sementara beasiswa yang kedua yakni beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, kata Sermon, persyaratan serta besarnya diatur dalam peraturan bupati (Perbup). Beasiswa mahasiswa berprestasi ini menurut Sermon besarnya sama rata yakni Rp1,5 juta per mahasiswa. Namun penerima beasiswa harus memenuhi syarat. “Indeks Prestasi (IP) mahasiswa disyaratkan harus diatas 2,75 sesuai Perbup,” ujarnya. Sesuai dengan APBD Mentawai tahun anggaran 2013, pada kegiatan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dianggarkan dengan pagu dana Rp 10.974.685.000. Pada pos belanja ba-

Sermon rang dan jasa dengan item belanja pendidikan non PNS dan sub item belanja beasiswa tugas belajar S1 sebesar Rp 10.900.232.000. Sedangkan untuk kegiatan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dianggarkan dengan pagu dana Rp 1.958.197.500. Pada rincian belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 1.896.000.000 dan lainnya untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp62.197.500. Untuk beasiswa mahasiswa berprestasi, lanjut Sermon, telah ma-

suk 400 proposal dan pihaknya sedang melakukan verifikasi sesuai mekanisme yang diatur Perbub. Yang tidak sesuai, kata Sermon, tidak bisa dibayarkan, tetapi jika berkasnya ada namun kurang lengkapn datanya maka akan diminta untuk dilengkapi yang bersangkutan. “Kita usahakan pencairannya dalam waktu dekat,” katanya. Menurut Sermon, 400 proposal yang masuk setelah diverifikasi akan menjadi penerima tahap pertama, sedangkan yang lainnya akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Perbup yang mengatur mekanisme pencairan dana beasiswa ini menurut Sermon masih dikonsultasikan ke Propinsi agar tidak menyalahi aturan. Sermon menyebutkan, batalnya pencairan dana beasiswa pada tahun 2012 disebabkan masalah regulasi hukum. “Regulasi hukum perlu dicermati agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” ujarnya. (***)


5

utama Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Empat Bulan, Raskin Belum Didistribusikan Padang, Sasaraina—Kepulauan Mentawai belum melakukan mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin atau Raskin sejak Januari hingga April 2013, sebagaimana dalam laporan Bulog Divre Sumatera Barat ke pemerintah provinsi itu. �Kita sudah terima data dari penyerapan Raskin per kabupaten dan kota, hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum menebus sejak Januari-April 2013,� kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Wardarusmen di Padang. Ia menjelaskan, padahal Pemkab Kepulauan Mentawai pada pertemuan sebelumnya di provinsi sudah menyatakan kesediaannya akan tetap merealisasikan program Raskin 2013. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dan mengingatkan instansi terkait di kabupaten itu, sudah dikirimkan surat pada 29 April 2013, guna memastikan kapan kejelasan untuk pendistribusian Raskin 2013. Terkait, saat pertemuan antara Pemprov dengan kepala dinas sosial Kepulauan Mentawai, Bulog, BPKP dan Ketua tim pemantau independen dari Unand, sudah disepakati semua daerah tetap menyalurkan Raskin 2013. Namun, tak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pemkab Kepulauan Mentawai, maka dikirim lagi surat untuk kedua kalinya pada 27 Mei 2013 agar memberi kejelasan dan kepastian penyaluran atau tidaknya pada tahun ini.

Seorang buruh sedang mengangkat beras bulog dari dalam gudang untuk didistribusikan ke setiap daerah. Menurut dia, apabila memiliki kebijakan tidak akan menyalurkan raskin 2013, maka Pemkab Kepulauan Mentawai diminta menyampaikan secara tertulis ke Pemprov dan akan disampaikan ke pusat.

Surat kedua itu, juga berisikan agar melakukan pembayaran tunggakan Harga Tebusan Raskin (THR) yang masih ada tahun sebelumnya, karena masih ada total utang Pemkab Kepulauan Mentawai senilai Rp93,3 juta ke

Bulog. Tunggakan yang belum dibayar disampaikan Bulog Divre Sumbar ke Pemprov tersebut, terdiri atas HTR pada 2010 senilai Rp9,2 juta dan pada 2012 senilai Rp84,1 juta. Kepala Bidang Bina Produksi Biro

Perekonomian Setdaprov Sumbar Azrizal menambahkan, belum direalisasikan pendistribusian Raskin 2013 di Kepulauan Mentawai sangat disayangkan. Alasan disampaikan yang sering disampaikan berkaitan dengan sulitnya transportasi pendistribusian yang butuh biaya tinggi dan sangat dimaklumi. Kemudian tidak tercapainya realisasi 100 persen tahun lalu, dikarenakan alasan kuota Raskin berbeda dengan jumlah penerima, tapi untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) mengalami peningkatan signifikan dari 3.979 RTS tahun lalu menjadi sebanyak 10.303 RTS pada 2013. Penyaluran Raskin hingga Mei 2013, kata dia, untuk Kota Padang mencapai 50 persen, Pariaman (50 persen), Pessel (45 persen), Agam (46 persen), Limapuluh Kota (54 persen), Sawahlunto (33 persen), Dharmasraya (42 persen), Pasaman Barat (38 persen). Secara kumulatif hingga Mei 2013, jumlah Raskin yang telah didistribusikan mencapai 43 persen dari jumlah RTS-PM tercatat 275.431 tersebar pada 179 kecamatan di 19 kabupaten/kota. Menyinggung soal menyaluran Raskin terkait menghadapi lebaran, Azrizal menanggapi, bisa dilaksanakan menjelang dan pada Ramadhan karena tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin menghadapi lebaran, namun kapan pelaksanaannya menunggu surat dari Menko Kesra yang sampai saat ini belum diterima. (*)


khusus Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

SINGKAT

Enam Puskesmas Kekurangan Dokter Mentawai, Sasaraina—Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Warta Siritoitet mengatakan, daerah masih kekurangan tenaga dokter untuk melayani masyarakat di tingkat puskesmas. ”Sampai saat ini kita masih kekurangan tenaga medis khususnya dokter untuk ditempatkan di puskesmas, karenanya saat ini pelayanan kesehatan masyarakat masih belum optimal,” katanya. Menurut dia, kebutuhan dokter yang cukup mendesak di Mentawai saat ini mencapai 12 orang dengan spesifikasi enam dokter umum dan enam dokter gigi. ”Akibat keWarta Siritoitet kurangan dokter tersebut menyebabkan sebanyak enam puskesmas di Mentawai belum bisa beroperasi dengan baik,” ujarnya. Kekurangan tenaga dokter terjadi di enam puskesmas di antaranya tiga puskesmas di Pulau Siberut dan tiga puskesmas lagi di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan. Untuk mengatasi kekurangan ini pemerintah setempat sudah menyurati Dinas Kesehatan Provinsi untuk meminta tambahan tenaga dokter. ”Kami sudah menyurati Dinas Kesehatan provinsi untuk meminta tambahan tenaga dokter untuk mengisi kekurangan ini,” jelas dia. Diharapkan, pada akhir 2013 kekurangan tersebut sudah dapat dipenuhi dan dikabulkan pemerintah pusat sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. ”Permintaan tersebut merupakan langkah yang sedang kami upayakan untuk mendatangkan tenaga kesehatan tentu melalui pemerintah provinsi semoga dapat diteruskan ke pemerintah pusat karena yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah pusat,” terangnya. Ditambahkannya, selama ini kendala yang dihadapi adalah minimnya peminat, seperti pengalaman sebelumnya pelamar hanya setengah dari formasi yang dibuka. (***)

Kesadaran Pendidikan Terus Meningkat Mentawai, Sasaraina—Kesadaran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk menyekolahkan anaknya terus mengalami peningkatan seiring gencarnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan setempat. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Qamaisir mengatakan, peningkatan itu ditunjukkan dari banyaknya jumlah peserta unjian paket kesetaraan yang akan diadakan. Menurut dia, peserta ujian paket dari Mentawai dari kesetaraan SMU (Paket C) berjumlah 341 orang, kesetaraan SLTP (Paket B) 343 orang dan kesetaraan SD (Paket A) 271 orang yang akan dilaksanakan di lima titik yaitu Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muaro Siberut dan di Muaro Sikabaluan. ”Dari peserta ini kebanyakan mereka

dari keluarga kurang beruntung, namun memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan,” ujarnya. Dia menyebutkan, peserta ujian paket ini untuk paket C sudah termasuk siswa SMA yang tidak lulus pada pelaksanaan ujian nasional tahun ini yaitu sebanyak 40 orang dari sekolah SMA PKMB Sikakap. ”Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan ini perlu terus ditingkatkan terutama untuk mewujudkan visi pembangunan daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tuturnya. Dia juga menyebutkan, bagi masyarakat yang menjalani pendidikan luar sekolah akan meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dan memberi kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. ”Pendidikan merupakan salah satu indikator

penting bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di samping kesehatan dan perekonomian yang mesti terus ditingkatkan dan diberi perhatian khusus,” katanya. Ia mengatakan, untuk pelaksanaan ujian paket nasional kesetaraan tahun ini peserta dari Mentawai merupakan terbanyak kedua di Sumbar dengan jumlah 955 orang, sementara dari Kota Padang sebanyak 1.987 orang. "Peserta ujian ini merupakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dan kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi hal ini," kata dia. Dia berharap, tingkat partisipasi dan kesadaran ini terus meningkat sehingga pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah baik pembangunan infrastuktur maupun pembangunan manusia bisa sukses. (***)

Gempa Darat Incar Sumbar Infrastruktur Masih Tertinggal

Jambore PKK Digelar Mentawai, Sasaraina—Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan Jambore PKK untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. ”Kegiatan ini kita lakukan untuk Kami terus berupaya meningkatkan peran peremuntuk meningkatkan puan dalam menyukseskan motivasi kader dalam pembangunan daerah sekaligus persiapan untuk temu melakukan berbagai kader PKK di tingkat prokegiatan terutama vinsi,” kata Kepala Badan BPMP-KB Kabupaten Keuntuk PKK, KB dan pulauan Mentawai, Joko. bidang kesehatan Dia mengatakan, kegiakhususnya bagi tan tersebut diikuti 120 orang kader PKK dan Posyankeluarga” du yang berasal dari 10 kecamatan se-Kabupaten Mentawai. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 18 sampai 21 Juni di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara dan diisi dengan berbagai macam lomba. ”Di antara lomba yang kami gelar adalah cerdas cermat, pelembagaan gerakan PKK, merangkai buah, daur ulang sampah dan kreasi makanan,” ujar dia. Menurut dia, kegiatan tersebut marupkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kreativitas kader PKK sehingga perannya dapat memberikan konstribusi positif bagi kemajuan daerah. ”Kami terus berupaya untuk meningkatkan motivasi kader dalam melakukan berbagai kegiatan terutama untuk PKK, KB dan bidang kesehatan khususnya bagi keluarga,” tutur dia. Diharapkan, kegiatan tersebut akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama kaum ibu sehingga sekaligus semua kader PKK daerah Mentawai dapat terinventarisir dan dapat memainkan peran yang kongkrit bagi daerah. ”Selain itu kami juga sedang inventarisir kader untuk persiapan lomba temu kader di tingkat provinsi sekaligus lomba inovasi untuk tahun depan,” kata dia. (***)

6

Seorang warga korban gempa sedang mencari pakaian yang tertimbun di dalam reruntuhan bangunan rumah yang ambruk.

Mentawai, Sasaraina—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, menyatakan, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa akibat gempa darat masih tertinggal. Manajer Pusat Pengendalaian Operasional BPBD Sumbar Ade Edwar mengatakan, dibanding dengan antisipasi terhadap gempa laut, dari segi infrastruktur untuk meminimalisir korban gempa darat atau pemukiman di sekitar daerah yang rawan masih tertinggal, dan sudah seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan kota. ”Selama ini kita lihat fokus pembangunan seperti pemukiman ramah gempa baru terfokus pada kawasan pesisir pantai, dan belajar dari gempa yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sudah sepatutnya kita juga mulai membangun rumah ramah gempa tersebut dikawasan darat, terutama daerah-daerah yang masuk dalam kawasan jalur patahan Sumatera, kerena gempa dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa ada satu orangpun yang dapat memprediksinya,” kata Ade. Dijelakannya, seperti di Sumbar juga dilewati patahan Sumatera atau Semangko, yang patut diwaspadi dengan beberapa daerah dilewati empat segmen patahan tersebut. Berkaca dari kejadian bencana alam di Aceh, BPBD Padang mengimbau pihak pemerintah kabupaten dan kota yang masuk dalam daerah atau kawasan yang dilewati jalur patahan atau segmen patahan tersebut untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan dan membuat program antisipasi kebencanaan tersebut. Berdasarkan keterangan BPBD Sumbar, empat segemen patahan semengko yang daerah tersebut yakni segmen Sumpur di Kabupaten Pasaman, Segmen Sianok dari Kabupaten Agam hingga Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar, Segmen Sumani di Kabupaten Solok, dan Segmen Suliti di Kabupaten Solok Selatan. Dua dari empat segmen tersebut sudah lama tiadak terjadi gempa, dan dua lainya telah terjadi gempa pada 2007 dan juga awal 2013. Dua segmen yang berpotensi untuk terjadi gempa tersebut adalah segemen sumpur yang membentang Kabupaten Pasaman, dimana kekuatanya bisa saja mencapai 6,9 SR, sebab telah hampir 150 tahun tidak terjadi gempa, demikian juga dengan segmen suliti yang sudah yang terakhir kali terjadi gempa tahun 1943. Sebab itu bahaya gempa darat tersebut juga patut diwaspadai masyarakat disekitar segmen patahan tersebut, dimana perlu adanya program-program rumah aman gempa. Sehubungan dengan itu, BPBD juga berharap pihak pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat, untuk membangun desa tangguh, dimana saat terjadi bencana warga disekitar lokasi terjadinya bencana alam dapat untuk menanggulangi secara cepat akibat yang ditimbulkan, sebelum adanya bantuan dari pihak pemerintah provinsi ataupun secara nasional. Ditambahkannya, sejak 2012 BPBD telah memprogramkan dan mensosialisasi agar masyarakat dapat membentuk desa tangguh tersebut, untuk antisipasi jika terjadi bencana alam, dan gempa Aceh harus dijadikan pelajaran untuk kesiapan masyarakat menghadapi bencana alam. (***)


7

fokus Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Wartawan dan Mahasiswa Ricuh Eris: Oknum Wartawan di Mentawai Disuap Padang, Sasaraina—Aksi demo sejumlah mahasiswa asal Mentawai kemarin, diwarnai kericuhan dengan sejumlah wartawan yang sedang meliput aksi itu. Kericuhan dipicu gara-gara ocehan mahasiswa saat demo di Kantor Kejaksaan Ting-gi Sumbar, yang menganggap wartawan mengabaikan beberapa kali aksi yang mereka gelar sebelumnya. ”Wartawan sudah disuap. Pergi saja, tidak usah liput aksi kami. Wartawan disuap,” teriak Eris, orator unjuk rasa di hadapan sejumlah wartawan yang meliput unjuk rasa mahasiswa Mentawai tersebut di Kejati Sumbar. Mendapat ucapan yang dinilai melecehkan profesi itu, membuat para wartawan tersing-gung. Apalagi, tudingan itu tidak disertai bukti. Akhirnya, wartawan memilih mundur dan tidak meliput aksi itu. ”Kalau ada wartawan yang disuap, tolong buktikan dan laporkan. Jangan asal koar saja,” tegas Arzil, wartawan Padang Ekspres, di lokasi aksi. “Tak sekali pun wartawan menerima suap seperti yang disebutkan,” sambung Rivo, wartawan Haluan. Menyikapi tudingan itu, puluhan wartawan menemui mahasiswa yang bergerak ke Gubernuran Sumbar. Dalam pertemuan yang berlangsung panas, Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar, Nofrianto sempat berdebat dengan pendemo sekaligus mempertanyakan siapa wartawan yang dituding pendemo menerima suap. Awalnya, mahasiswa berkilah mereka tak pernah menyebut wartawan menerima suap. Tapi, saat diperlihatkan rekaman ucapan itu, mereka terdiam dan mengakui kesala-han. ”Kami minta maaf, ucapan itu bukan untuk wartawan keseluruhan tapi ada oknum di Mentawai yang melakukan hal itu. Kita keceplosan bicara, karena terlalu emosi. Sekali lagi, kami minta maaf,” ujar dia. Dalam aksinya, mahasiswa asal Mentawai itu mengkritisi lambannya penegak hukum dalam memproses beberapa kasus dugaan korupsi di daerah mereka. (***)

Peran Media Penting Membangun Daerah Mentawaia, Sasaraina—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nikanor mengatakan dalam pembangunan daerah peran media sangat menentukan dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Menurutnya, peran jurnalis sangatlah besar terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sehingga semua program dapat tersosialisasikan. ”Sebagai penyalur informasi peran media sangat besar dan penting dalam pembangunan daerah,” katanya. Dia mengatakan, media yang Nikanor baik itu akan dapat melakukan dorongan dan percepatan terhadap pembangunan daerah serta mencerdaskan masyarakat. ”Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan pernah terlepas dari peran media terutama wartawan atau reporter yang bertugas di lapangan,” ujarya. Dia mengatakan, selain menggali informasi dan menyalurkannya, media juga berperan dalam memberikan ide-ide solutif kepada narasumbernya sehingga akan memunculkan gagasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Senada disampai anggota DPRD Mentawai Melki Tatubeked. Menurutnya, media merupakan sarana informasi yang sangat penting saat ini didukung dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. ”Media mempunyai peran besar namun diharapkan awak media bisa bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka memajukan daerah,” ujarnya. Dia berharap media bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama terkait perogram pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. ”Jangan sampai media memperburuk keadaan melalui berita yang disampaikan, alangkah lebih baiknya kalau media dengan peran pengawasan dan indevendensinya ikut dalam menyukseskan pembangunan,” katanya. (***)

Dishubkominfo Perkuat Nasionalisme Mentawai, Sasaraina—Keberadaan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah itu, kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setempat, Tarsisius. ”Keberadaan Lanal selain akan membantu terwujudnya rasa aman bagi masyarakat Mentawai juga akan dapat mem-

berikan jaminan keamanan bagi investor yang akan menanamkan modalnya didaerah,” katanya. Menurut dia, pemerintah daerah setempat sudah menuntaskan pembebasan lahan semenjak pelepasan hak masyarakat untuk pembangunan Lanal di Mentawai sebagai ujut dari keseriusan daerah. ”Kami sudah sejak lama berharap Lanal bisa dioptimalkan di Mentawai karena selain akan dapat meningkatkan keamanan juga akan sangat membantu peningkatan kemajuan daerah,” ujarnya. Dia mengatakan, keberadaan Lanal juga akan menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah apalagi Mentawai merupakan daerah kelautan yang berhadapan langsung dengan Samudera. ”Selain itu, Mentawai juga merupakan daerah terluar dan terdepan yang membutuhkan perhatian khusus karena secara geografis Mentawai memiliki alam yang sangan menantang,” kata dia. Dia juga menyebutkan, keberadaan Lanal juga akan dapat memberikan dampak sosial sehingga ke depan diharapkan akan ada putra daerah yang ikut mengabdi kepada negara dengan bergabung bersama TNI AL. ”Saat ini lahan untuk pembangunan Lanal sudah memasuki tahap pengurusan sertifikat, dan kami berharap pembangunannya akan dapat dilakukan secepatnya,” katanya. (***)

Disosnakertrans Bina Kelompok Tani Mentawai, Sasaraina— Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai lakukan pembinaan terhadap dua kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyiapkan tenaga terampil. ”Pembinaan yang kami lakukan merupakan upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat,” kata Kepala Disosnakertrans Mentawai Paulinus. Disebutkan, pembinaan tersebut dilakukan terhadap dua kelompok tani yang berasal dari Dusun Puro Kecamatan Siberut Barat Daya dengan jumlah anggota 44 orang. ”Kegiatan ini merupakan langkah pembinaan yang dilakukan oleh bidang ketenaga kerjaan dalam rangka menyiapkan tenaga trampil di daerah dalam hal ini bidang pertanian,” ujarnya. Menurut dia, kegiatan ini dilakukan kedua kelompok tani tersebut dimulai dari rehabilitasi lahan dan Disosnakertrans melakukan pembimbingan sampai dilakukan penanaman. ”Kami melakukan kegiatan tersebut sampai proses penanaman dan untuk pembinaan lebih lanjut akan diserahkan kepada Dinas Pertanian,” katanya. Dia mengatakan, pemerintah dalam rangka mendorong perluasan kesempatan kerja khususnya pembinaan terhadap kelompok tani ini dilakukan dengan membantu berupa peralatan kerja seperti cangkul, sabit dan juga bibit. ”Bantuan tersebut merupakan stimulus dan diharapkan mereka yang sudah mendapatkan pembinaan bisa lebih mandiri,” ujarnya. Dia menegaskan, kegiatan ini juga merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah mengingat pada 2013 ini pemerintah Mentawai tidak lagi mengambil dan menyalurkan beras miskin (Raskin). (***)


wisata & budaya

8

Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013 MEMBACA NYANYIAN BILOU

”Penjaga Tsunami” itu Terancam Punah "Kita selalu selamat dari ancaman bahaya dan malapetaka. Itu karena dia selalu bernyanyi untuk membangunkan kita dari lelapnya tidur. Suaranya yang memecah keheningan bumi itu menuntut kami untuk selalu siaga".

AUH di batas negara, 120 mil dari Kota Padang masih tersisa ”dewa penyelamat” di tengah rimbunnya daun pohon dengan batang besar menjulang tinggi. Orang kota menyebutnya tanah Bumi Sikerei. Namun sebagian di antara mereka menyebut ”Nusakambangan II”. Sejarah bercerita, cukup banyak abdi negara yang melanggar tugas dan dipindahkan di Bumi Sikerei yang selalu dalam keheningan. Sejak otonomi daerah, nama Bumi Sikerei mulai redup berganti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sang ”dewa penyelamat” itu kerap disebut dengan nama si Bilou. Sosok hewan berjenis kera kecil selalu diagungkan oleh masyarakat Mentawai di pedalaman karena mempu memberikan tanda akan adanya bahaya. Suaranya yang merdu sebagai tanda sirene akan terjadinya malapetaka di Bumi Sikerei. Para leluhur mereka selalu bercerita dan mengingatkan akan adanya bahaya dengan mendengar suara si Bilou. Menurut cerita leluhur orang Mentawai, bagi seorang pemburu ketika mendengar suara si Bilou, maka mereka pun akan menghentikan perburuannya. Mereka meyakini, bahwa perburuan akan menghadapi bencana. Akhirnya mereka para

J

pemburu pun harus pulang kembali ke rumah dengan merelakan tanpa membawa hasil buruan. Begitu juga dengan pelaut tradisional, juga akan selalu menggagalkan rencananya untuk menangkap ikan jika mendengar suara si Bilou. Konon, sudah banyak para pemburu yang tewas, baik dililit piton besar, maupun binatang buas lainnya akibat tidak mengindahkan suara si Bilou. Begitu juga dengan para pelaut juga sering mayatnya

terapun karena tidak sanggup melawan amukan badai pantai Barat. Namun nyanyian si Bilou bukan hanya sebagai tanda akan adanya bahaya dari binatang, namun juga bencana alam seperti gempa dan tsunami. Perjalanan menuju modernisasi membawa program HPH harus masuk ke Bumi Sikerei. Dalam waktu yang relatif singkat, ribuan hektar hutan itu pun mulai kritis. Nyaris, nyanyian si Bilou hampir tidak di dengar lagi. Padahal, meski orang Mentawai sebagian masih ada berminat mengkonsumsi kera, tapi untuk si Bilou, warga justru melestarikannya. Sebab mereka yakin, hanya si Bilou

yang mampu menyambung kehidupan mereka dari ancaman bencana. Kini nyanyian si Bilou sudah redup. Hidupnya tidak lagi di hutan, melainkan di samping rumah para pejabat negara sebagai hiasan. Jual beli yang mulai marak sampai saat ini belum menjadi perhatian yang serius. Padahal pemerintah sendiri sudah menjanjikan, bahwa kehidupan si Bilou sudah dijamin oleh negara karena termasuk binatang langka dan menjadi primata endmik Mentawai. Untuk menjamin kehidupan dan kebebasan si Bilou, pemerintah sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Namun hasilnya, si Bilou harus menjadi penjaga sebagian rumah para pejabat dan konglongmerat. Di samping rumah pejabat itu, si Bilou tidak lagi bernyanyi, tapi menangis dan merintih untuk mendapatkan kebebasannya di tengah hutan belantara. Akibatnya, 25 Oktober 2010, warga Mentawai harus kecolongan dengan datangnya gempa dan gelombang tsunami. Ratusan warga meninggal akibat tidak mendengar tanda-tanda alam sebagai bentuk mitigasi dan kearifan lokal. Kedatangan gempa dan tsunami memang bukan bergantung dengan nyanyian si Bilou, melainkan kehendak Yang Maha Kuasa, serta siklus bumi yang harus menyeimbangkan isi pertunya. Namun, kita harus menyadari, bahwa setiap kejadian alam, pasti alam itu juga akan memberikan kabar. Dan kita harus sadar dan tahu itu. (iswanto dari berbagai sumber)

CMYK


9

kesehatan Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

KPDT Sosialisasi Puskesmas Perairan Mentawai, Sasaraina—Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melakukan sosialisasi bantuan stimulan puskesmas keliling perairan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. ”Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatan angka harapan hidup di daerah tertinggal, karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” kata Priono, Deputi Pengembangan Sumber Daya KPDT. Menurutnya, kegiatan tersebut ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan memerangi HIV dan AIDS. ”Ini menjadi kegiatan prioritas Kementerian PDT yang merupakan rangkaian prioritas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu daerah tertinggal, terdepan dan daerah terluar,” jelasnya. Dikatakannya, kesehatan merupakan prioritas utama dalam memajukan daerah itu merupakan langkah meningkatkan derajat masyarakat melalui berbagai macam pendekatan. ”Untuk daerah Mentawai berdasarkan laporan dari peserta sosialisasi ini memang masih terkendala keterbatasan tenaga dokter dan untuk mengatasi itu kami akan mengkoordinasikannya kepada kementerian terkait,” ujar dia. Sementara itu, kata dia, selain mengupayakan ketersediaan tenaga dokter, Kementerian PDT juga harus terus berupaya melakukan peningkatan seperti dengan program desa sehat. ”Program desa sehat ini nantinya akan didukung dengan berbagai sarana penunjang seperti dengan kapal yang akan dioperasikan sebagai puskesmas keliling,” jelasnya. Dia berharap dengan akan datangnya bantuan kapal yang berfungsi sebagai puskesmas keliling tersebut akan dapat membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang sampai saat ini masih terkendala oleh jauhnya akses kesehatan dan keterbatasan sarana transportasi. (***)

CMYK

Puskesmas Plus Tonggak Pelayanan

Pembangunan gedung Polindes Desa Maileppet telah selesai 100 persen Diharapkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berobat dan melahirkan. Mentawai, Sasaraina—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Puskesmas Plus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Warta Siritoitet mengatakan, secara umum program ini sudah masuk dalam perenca-

naan pembangunan daerah dan saat ini yang sudah dilakukan pembangunannya adalah Puskesmas Plus Sikabaluan. ”Untuk merealisasikan puskesmas plus ini, Pemerintah Mentawai sudah merelokasi satu puskesmas yaitu di Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara ke tempat yang lebih layak dan representatif,” ujarnya.

Dia menyebutkan, untuk pengoperasian puskesmas plus di Sikabaluan sudah dalam tahap proses pengadaan tenaga medis dan peralatan. ”Sampai saat ini prosesnya sudah sampai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dalam tahap perealisasian dan segala administrasinya juga sudah diupayakan,” ujarnya. Pemkab Mentawai akan menjalankan program puskesmas plus ini di empat kecamatan, di antaranya Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora Utara dan Pagai Utara Selatan karena kondisi geografis daerah yang luas dan minim sarana dan tingginya biaya transportasi di daerah kepulauan tersebut. ”Sebagai daerah kepulauan yang begitu luas kita membutuhkan sarana yang lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang kesehatan,” jelasnya. Menurut dia, peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dinilai sangat penting, sebab pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. ”Untuk melaksanakannya kami sudah membuat perencanaan dan telah disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan kami sangat berharap disampaikan ke pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat mendukung program ini dengan peningkatan fasilitas dan tenaga medis, karena untuk penambahan personel merupakan kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya. (***)


hukum dan peristiwa Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

10

Bisnis Beo dan Muraibatu Marak Mentawai, Sasaraina—Kicauan burung di alam bebas atau di sangkar tidaklah aneh bagi kebanyakan orang. Namun kicauan burung di dalam kardus kecil tersembunyi yang hanya dilubangi beberapa titik cukup mengundang curiga. Empat kardus tempat burung murai batu tersebut terbungkus rapi plastik warna hijau dengan beberapa lubang angin kecil terletak di meja belakang dekat lemari jaket pelampung di ruang kafe KM.Gambolo yang bertolak dari Pelabuhan Pokai Desa Sikabaluan, Siberut Utara, menuju Pelabuhan Maileppet, Siberut Selatan yang kemudian berlanjut menuju Bungus. Tak ada yang mengetahui siapa pemilik burung tersebut. Namun penumpang yang duduk di cafe saat itu tak ada yang mengaku menjadi pemilik burung tersebut. Hingga kapal sandar di Bungus sekitar setengah jam, tak ada orang yang muncul mengambil kardus burung tersebut. Dari pengamatan seorang wartawan di Kecamatan Siberut Utara, perburuan dan perdagangan dua spesies burung yakni murai batu (Copsychus malabaricus) dan beo (Gracula religiosa batuensis) marak dilakukan warga. Perburuan dan penangkapan tersebut didorong karena harga jual burung tersebut cukup mahal di pasar lokal di tempat itu. Penampung di Sikabaluan membeli murai batu dari warga seharga Rp50-Rp250 ribu per ekor. Sementara beo dibeli dengan harga berkisar Rp150 ribu-Rp500 ribu per ekor. Perburuan burung meliputi wilayah Dusun Terekanhulu dan Srilanggai desa Malancan, Mongan-

poula, Sirilogui dan dusun Nangnang desa Sikabaluan. Di Nangnang, perburuan burung menyisiri perbukitan Tamairang-Monganpoula-Sirilanggai. Sementara di Monganpoula, warga berburu beo dan murai batu ke arah Sotboyak dan Bojakan. Warga Dusun Terekanhulu dan Sirilanggai memburu murai batu dan beo mulai dari perladangan tembus ke areal Taman Nasional Siberut (TNS). Warga Sirilogui biasanya menangkap murai batu dan beo di daerah Subelen hingga Saibi kecaman Siberut Tengah, ada juga yang nekat ke Betaet, Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat. Beberapa pemburu yang tak mau dituliskan namanya mengaku, kedua jenis burung tersebut banyak ditangkap di areal TNS karena populasinya banyak disana yang didukung habitatsnya berupa hutan yang masih alami. Mereka mengatakan, sekali berburu memakan waktu sekitar satu minggu dengan modal minimal Rp200 ribu untuk membeli kebutuhan logistik seperti beras, rokok, senter dan perlengkapan lainnya. Alat yang biasa mereka gunakan saat menangkap burung berupa tape kecil yang berfungsi memanggil burung tersebut dengan memutar rekaman burung berkicau secara berulang, kadang juga memakai handphone dengan volume besar. Untuk menangkap burung mereka mengoleskan getah kayu ke dahan pohon tempat burung beo dan murai batu bermain. Hasil tangkapan lalu

dimasukkan di kardus kecil yang telah dilubangi kemudian dimasukkan ke dalam tas punggung (ransel). “Lama menangkap burung paling cepat dua atau tiga hari, paling lama satu minggu di hutan,” kata seorang pemburu dari Terekanhulu yang menolak namanya ditulis. Meurut dia, risiko menangkap burung tersebut cukup besar yakni kadang tersesat, terjatuh dari pohon dan digigit ular. “Dari semua risiko itu, yang paling tidak enak jika tertangkap sama aparat ketika menjual hasil tangkapan ke penampung di Sikabaluan,” ujarnya. “Dalam seminggu saya b i s a menangkap 10-30 ekor burung murai batu, pekerjaan ini lebih menguntungkan dibanding mencari manau di hutan karena berat membawanya. Jadi tak heran kalau laki-laki dewasa di Terekan ini jarang kelihatan di kampung, kecuali hari Minggu,” ujarnya. Untuk menghindari resiko tertangkap aparat, proses transaksi mereka

Sementara penampung di Sikabaluan akan mengangkut burung tersebut ke Padang dengan kapal dagang atau kadang kapal penumpang reguler seperti KM. Gambolo. Untuk mengelabui aparat, burung tersebut dimasukkan dalam keranjang sayur yang ditutup dengan karung. Terkait maraknya perburuan dan perdagangan murai batu dan beo di Mentawai yang diangkut ke Padang, Kepala Balai Taman Nasional Siberut (BTNS), Jusman mengatakan, pihaknya dalam setiap kegiatan dengan masyarakat memberikan penyadaran agar kedua jenis burung tersebut beserta binatang

lakukan dengan diamdiam. Kadang penampung di Sikabaluan yang datang menjemput burung tersebut, kadang mereka yang antar langsung namun semuanya dikemas rapi dalam karton yang dimasukkan ke ransel agar tidak kelihatan.

endemik lainnya yang ada di Mentawai khususnya di areal TNS untuk dijaga dan dilestarikan. “Penyuluhan dan penyadaran bagi masyarakat rutin kami lakukan, namun semua itu tidak segampang dan semudah yang kita lihat karena di dalam kawasan TNS itu masyarakat lebih duluan ada,” katanya seperti dilansir puailiggoubat.com. Jusman menyebutkan, murai batu dan beo Mentawai belum termasuk binatang yang dilindungi, sehingga pihaknya tidak dapat melakukan penangkapan bagi pemburu dan yang memperdagangkan kedua jenis burung tersebut. “Hanya pelanggaran administrasif saja,” ujarnya. Meski begitu, lanjut Jusman, bila ada tertangkap tangan melakukan perburuan dan perdagangan di dalam kawasan TNS, maka aturan yang diberlakukan yaitu Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. “Kita selalu berkoordinasi dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Sumbar, karena mereka yang mengeluarkan izin dan aturan kuota pengangkutannya,” katanya. (***)

Polri Yakinkan Penegakan Hukum Masyarakat Diminta Percayakan kepada Kepolisian Mentawai, Sasaraina—Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat meminta masyarakat setempat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada kepolisian dan jangan main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu kasus. ”Kami meminta masyarakat tetap percaya dan mendukung tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum,” kata Kapolres Mentawai Denny Siahaan. Menurutnya, semua yang terjadi tidak lepas dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai hamba harus tabah menghadapi ujian dari-Nya. ”Kami akan mengusut kasus pemukulan yang menyebabkan kematian Anes Martinus (40) Komandan Regu Satpol PP Mentawai sesuai hukum yang berlaku,” katanya. Dia menyebutkan, pemukulan terhadap korban terjadi ketika melakukan penertiban lokasi penyambutan rombongan Bhakti Nusantara Kementerian Kesra di Mentawai pada Minggu (16/ 6). ”Saat ini tersangka pelaku atas nama Hendriza sudah ditahan di ruangan tahanan Polres Mentawai untuk menjalani pemeriksaan dan setelah proses penyidikan selesai akan dilimpahkan ke kejaksaan,” tutur dia. Pihak penyidik sedang melakukan pekerjaannya sehingga hasilnya akan menentukan pasal yang sesuai, apakah penganiayaan berat atau percobaan pembunuhan. Dia menyebutkan, sampai saat ini pihak kepolisian sudah memanggil sejumlah saksi pada kejadian tersebut. ”Kita tunggu sampai proses penyidikan selesai,” tutur dia. Dia menegaskan, semua perbuatan ada hukumnya, dan aparat akan menegakkan hukum seadil adilnya. ”Jadi proses hukum bagi pelaku akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas dia. (***)

Kapolres Tekankan Anggota Jauhi Narkoba

Dua orang anggota polisi sedang memperlihatkan bungkusan narkoba dari hasil tangkapan.

Mentawai, Sasaraina—Kepala Kepolisian Resor Mentawai AKBP Denny Siahaan menekankan agar anggota Polres menjauhi narkoba baik sebagai pemakai maupun pengedar. "Saya menegaskan kepada anggota agar menjauhi narkoba karena akan merusak diri, keluarga dan juga institusi," katanya. Menurut dia, siapa saja dari anggotanya yang ketahuan memakai barang haram tersebut akan dihukum dengan hukuman yang berat sesuai dengan peraturan perundangundangan. "Tidak ada ampun apabila ada anggota yang ketahuan main narkoba, siapapun akan kami proses sesuai dengan UU No 35 2009 tentang Narkotika," kata dia. Selain itu, sesuai dengan semangat Hari Bhayangkara Polri yang ke-67, dia meminta agar anggota polisi khususnya yang bertugas di Mentawai meningkatkan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas. "Kedisiplinan dan motifasi sangat penting dalam menjalankan tugas terutama karena Mentawai merupakan daerah yang berat yang terdiri dari banyak pulau dan membutuhkan kerja keras," kata dia. Dia menyebutkan, karena di Mentawai banyak pulau yang harus ditempuh membutuhkan keikhlasan karena banyak dari personil Polres yang dalam menjalankan tugasnya jauh dari keluarga. "Peringatan HUT Bhayangkara yang ke-67 harus dijadikan semangat baru bagi semua personel terutama dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum ditengah masyarakat," jelas dia. Banyak tugas berat yang sudah menunggu bagi Polisi seperti yang tertera dalam tema hari Bhayangkara "Sinegritas kemitraan dan anti KKN, wujudkan pelayanan prima, penegakan hukum dan kamdagri mantab sukseskan pemilu 2014", katanya. (lid)


11

hukum & peristiwa Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Ayah Tega Hamili Anak Kandungnya Mentawai,Sasaraina—Kasus pelecehan seksual terjadi di Dusun Tengah Timur, Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, mengejutkan warga. Anehnya, yang melakukannya ayahnya sendiri terhadap anak kandungnya. Tersangka berinisian ”PM” (45), terbukti telah mencabuli anak kandungnya sendiri ”SS“ (14). Kasus ini terungkap awal Juni lalu, ketika seorang saksi mata, Asmunitin (30) memergoki ”PM” telah mencabuli anak kandungnya sendiri di pinggir sungai dekat pemukiman warga. Kejadian ini berawal saat ”PM” dan korban sedang mengambil kayu bakar yang tak jauh dari rumah. Sore sebelum mereka pulang, ”PM” menyuruh ”SS” pergi ke rumah menjemput pakaian ganti. Korban pun mengikuti perintah ayahnya. Ia pergi ke rumah dengan buru-buru dan tiba di rumah langsung mengambil pakain ganti sekaligus pakaian kotor untuk dicuci. Namun kedatangnan ”SS” ke rumah untuk menjemput pakaian membuat perasaan Asmunitin (menantu pelaku) merasa tidak nyaman. Berdasarkan pantaunnya sangat aneh jika ”SS” membawa cucian saat masih mengambil kayu bakar. Tanpa perasaan curiga, ”SS” langsung kembali ke tempat ”PM” yang sudah menunggu di dekat sungai. Sementara itu Asmunitin yang sudah dilanda rasa penasaran langsung menyusul mengikuti jejak ”SS” yang menuju ke arah sungai. Sesampai Asmunitin di pinggir sungai, ia kaget karena mendapati pakaian yang dibawa ”SS” dari rumah, diletakkan di pinggir sungai, sementara ”SS” tidak berada di tempat. Melihat keadaan itu, Asmunitin semakin curiga terhadap apa sebenarnya yang sedang di lakukan ”SS”. Ia mencoba mencari ”SS” di sekitar pinggir sungai, tapi tidak di temukan. Kemudian Asmunitin berjalan lebih jauh sambil me-

manggil-manggil nama ”SS”. Tibatiba ”SS” muncul di hadapan Asmunitin dengan kondisi memprihatinkan. ”Saya tak menyangka, ternyata ”PM” dan ”SS” telah berbuat cabul meski bersama anak kandungnya sendiri,” jelas Asmunitin menceritakan kepada Sasaraina. ”SS” tak bisa berbuat banyak, sementara ”PM” melarikan diri ke hutan. Kemudian Asmunitin dan suaminya yang baru menyusul, lalu membawa korban ke rumah untuk di mintai keterangan. Menurut pengkuan ”SS” sebagai korban, perbuatan ayahnya itu sudah sering mereka lakukan, bahkan setiap bepergian pasti hal itu selalu terjadi. Perbuatan tersebut sebenarnya bukan atas kemauaan ”SS”, namun karena

paksaan dari ayahnya sendiri. ”Kejadian pertama kali saya dipaksa dan diancam sama bapak. Kemudian bapak mengancam kalau perbuatannya dibongkar saya akan dibunuh. Sejak itu kejadian terus kami lakukan, dan saya tidak bisa menghitungnya lagi kapan berapa kali saya melakukannya bersama bapak,” polosnya memberi keterangan . Menariknya, ”SS” telah memberi keterangan kapada Kepada Kepala Desa serta sebagian warga lainnya. Namun pemerintah setempat tidak bisa meminta keterangan kepada ”PM” sebagai pelaku. Sebab sejak melarikan diri, ”PM” tidak pernah muncul. Diduga, ”PM” pulang ke rumahnya saat malam dan kembali kehutan sebelum pagi. Beberapa hari setelah kejadian, salah

seorang warga Adventus, sempat memergoki ”PM” memasuki rumahnya. Tetapi keberadaan atau tempat persembunyian ”PM” jadi sulit untuk diketahui oleh aparat setempat. Ini disebabkan karena warga tidak berani ikut campur dalam proses pencarian. Diketahui, ”PM” telah menyebarkan ancaman bahwa, siapa saja yang berani mendatangi rumah atau tempat persembunyiannya, akan ia bunuh dengan anak panah yang sudah ia siapkan. Warga lainnya, Tuirik, yang juga anggota BPD Simalegi menyatakan, bahwa isu yang berkembang itu adalah kenyataan. Bahkan ia membenarkan bahwa Asmunitin sebagai menantu ”PM” yang telah menjadi saksi akan bakal jadi sasaran ancaman ”PM”. ”Pelaku akan membunuh korban, dan setelah itu juga akan membunuh

semua orang-orang yang telah menjadi pusat informasi, terutama Asmunitin yang telah menjadi saksi utama,” kata Tuirik. Tidak hanya itu, ”PM” bersikeras, bahwa tidak akan ada yang bisa menemukannya apalagi menangkap sebelum berhasil melenyapkan korban, yaitu ”SS” sebagai anak kandungnya sendiri. Ramses anak laki-laki dari ”PM” sempat menghadap Kepala Desa dan memohon supaya kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ramses akan menjamin bahwa jika kasus itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka ayahnya akan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dukun bayi setempat, ternyata korban sudah hamil lima bulan. Terpisah, Kepala Desa Simalegi Gunawan tidak menerima permintaan dari pihak keluarga pelaku. Menurutnya, menikahi anak kandung bukanlah suatu penyelesaian, melainkan suatu tindakan yang hanya akan memperkeruh persoalan dikemudian hari. Apalagi anak kandung yang akan dinikahi itu masih di bawah umur. ”Oleh sebab itu sebagai Kepala Desa Simalegi saya akan melimpahkan persoalan ini kepada pihak yang berwajib,” tegas Gunawan . Warga Simalegi pada umumnya, juga sangat mengharapkan kasus ini dapat dituntaskan dan pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal. Sebab selain telah melakukan tindakan bejat, ancamannya juga meresahkan masyarakat. Meski kondisi korban sudah hamil, tapi untuk melewati proses hukum, korban harus tetap diperiksa secara medis. Untuk mendapat hasil visum sebagai bukti secara tertulis, korban akhirnya dibawa ke RSUD Tuapeijat pada (22/6) lalu. (Murdani)

PNS Jangan Takut Jadi Penanggung Jawab Kegiatan Padang, Sasaraina—Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengingatkan kalangan pegawai negeri sipil di daerah itu agar tidak perlu menolak dan takut ketika ditunjuk sebagai penanggung jawab suatu kegiatan atau program dengan alasan akan tersangkut masalah hukum. Bagi pegawai yang takut menjadi penanggung jawab kegiatan kemungkinan besar karena tidak memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap aturan yang berlaku, kata Irwan di Padang. Irwan menyampaikan hal itu usai membuka acara rapat konsolidasi dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaaan jajaran inspektorat regional satu diikuti sembilan provinsi di Tanah Air, 12-14 Juni. Menurut Irwan, jika pegawai mengerti dan paham dengan aturan yang ada maka tugas apapun yang diberikan tidak akan ada masalah dan dapat diselesaikan dengan baik. Jika masih ada yang

takut menjadi penanggung jawab kegiatan Irwan mempersilahkan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil karena hal itu adalah konsekuensi pekerjaan. Menjadi kuasa pemegang anggaran, penanggung jawab kegiatan dan jabatan lain adalah hal yang harus dikerjakan oleh pegawai, kata dia. Apalagi saat ini kehadiran inspektorat telah memiliki paradigma baru dari bersifat represif dengan melakukan postaudit berubah menjadi preventif melalui preaudit. ”Artinya, jika ada hal yang tidak dipahami silahkan berkonsultasi dengan inspektorat, terus belajar serta mencari pengalaman dalam melaksanakan kegiatan,” katanya. Ia menambahkan saat ini inspektorat lebih berfungsi sebagai mitra dan konsultan yang melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah yang tidak perlu dikhawatirkan lagi keberadaannya. (*)


ekonomi & bisnis Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

12

Warga Dilatih Kerajinan Rotan Mentawai, Sasaraina—Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai akan bekali warga dengan keterampilan kerajinan rotan. "Kami akan memberikan pelatihan kerajinan rotan kepada warga sehingga rotan yang dihasilkan daerah Mentawai dapat dijual dalam berbagai bentuk karya," kata Kepala Dinsosnakertran Kabupaten Kepulauan Mentawai Paulinus. Dijelaskannya, pelatihan tersebut direncanakan akan diikuti oleh 16 orang dan akan mengikuti pelatihan tersebut di Kota Padang. "Kami di Dinsosnakertran akan terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya dibidang ketenaga kerjaan," kata dia. Kegiatan tersebut kata dia, akan diikuti peserta selama satu bulan sehingga segala bentuk kerajinan dengan bahan baku rotan bisa dikembang oleh peserta setelah mengikuti pelatihan tersebut. "Sampai saat ini masyarakat masih menjual hasil hutan seperti rotan yang belum diolah sehingga nilai jualnya rendah, dengan diolah akan meningkatkan harganya," kata dia. Menurutnya, dengan adanya keterampilan yang dimiliki masyarakat akan dapat miningkatkan penghasilan masyarakat bahkan akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. "Selain kita mengupayakan pelatihan untuk menciptakan tenagakerja siap pakai, kami juga bekerja sama dengan Dinaskoperindagkop untuk membantu pengebangan usaha untuk permodalan dan promosi hasil daerah," ujar dia. Diharakannya, pelatihan-pelatihan serupa dapat dikembangkan sehingga perluasan kesempatan kerja dapat diperluas sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. "Kami berharap potensi yang melimpah di daerah ini dapat dinikmati bersa sehingga kesejahteraannya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar dia. (*)

Gaharu, Mahal Tapi langka Mentawai, Sasaraina—Mahalnya harga gaharu di pasaran mendorong warga Desa Saibisamukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai melakukan perburuan komoditi ini hingga ke hutan Simatalu, Kecamatan Siberut Barat. Namun gaharu alam yang ditemukan tumbuh liar di hutan tak semuanya yang berisi, baik itu damar, gubal maupun abu gaharu. Jaser (55), salah seorang warga mengatakan, mencari gaharu saat ini sangat sulit, tidak sama seperti dulu. “Harganya yang mahal membuat kita tergiur dan terus ingin mencarinya, kalau dulu masih bisa kita temukan dan yang namanya kelas teri dan madang saat dulu tidak laku tapi sekarang laku,” katanya. Di sekitar Desa Saibi, kata Jaser, ada warga yang menemukan batang gaharu namun tidak ada isinya, “Paling hanya cukup untuk beli rokok,” ujarnya. Senada dengan Jaser, Hermanto (31), warga lain menyebutkan, sulitnya mendapatkan gaharu memaksanya menyisiri hutan Simatalu berminggu-minggu namun hasilnya nihil. “Batang yang besar banyak yang kami temukan namun isinya sangat sedikit, hanya terinya yang dijual dengan harga Rp450 ribu, saya jadi berpikir bagaimana bertanam gaharu, namun bingung mendapatkan bibitnya,” ujarnya. Sementara Erbin (31), salah seorang pengepul gaharu di Saibi mengatakan, dalam seminggu gaharu yang dijual warga hanya 1 kilogram. “Itu pun kelas rendah hanya teri dan madang, sebulan paling banyak 5 kilogram, tak ada kelas super jenis AB atau BC 1,” katanya. Erbin menyebutkan, ada lima klasifikasi (sortimen) gaharu berdasarkan kualitasnya yakni AB, BC 1, BC 3, kacang dan teri (madang). “Gaharu kualitas AB dan BC 1, harga satu kilo mencapai puluhan juta rupiah, gaharu BC 3,kacang dan teri itu harganya ratusan ribu perkilo, untuk kualitas AB dan BC 1 sangat jarang ditemukan saat ini, ” ujarnya. Sementara Eri (36), pengepul lain menyebutkan, tak dapat isi gaharu, akar dan batang gaharu pun dibelinya. “Hal ini saya lakukan untuk membantu perekonomian warga selain itu ada yang mau beli di Padang, andai saja daunnya laku pasti sudah saya tampung juga,” katanya seperi dilansir puailiggoubat.com. Lanjut Eri, sistem pembelian batang dan akar gaharu tidak memakai ukuran kilo namun batang. Satu kayu biasanya ia beli dengan kisaran harga Rp900 ribu, yang dibelinya berupa kayu gaharu bekas olahan yang sudah ditumbang sebelumnya. Saat ini batang, tunggul dan akar gaharu yang tertampung sekitar 2 ton. Gaharu sejenis kayu dengan berbagai bentuk dan warna yang khas, serta memiliki kandungan kadar damar wangi yang berasal dari pohon atau bagian pohon penghasil gaharu yang tumbuh secara alami dan telah mati sebagai akibat dari suatu proses infeksi yang terjadi baik secara alami atau buatan pada suatu jenis pohon, pada umumnya terjadi pada pohon Aquilaria sp. (***)

Tumpukan rotan di jemur untuk dibawa ke padang dan diolah menjadi kerajinan tangan yang bernilai tinggi untuk menambah nilai ekonomi bagi masyarakat Mentawai.

BBM Langkah, Ekonomi Terhambat Mentawai, Sasaraina—Menjelang kenaikan harga BBM oleh pemerintah, kelangkaan mulai terjadi di Mentawai. Pangkalan penyalur BBM di Kecamatan Siberut Selatan disesaki warga, Jumat pagi, 7 Juni sekitar pukul 08.00 WIB. Ada ratusan warga berjejer mengantri. Masing-masing menenteng sebuah jeriken, ada yang berukuran 5 liter ada juga yang 10 liter. Itulah potret antrean BBM yang terjadi di kecamatan Siberut Selatan. Minimnya pasokan BBM di Siberut Selatan mulai terjadi sejak 1 Juni., akibatnya aktivitas warga terutama yang tergantung pada BBM seperti nelayan, tukang ojek dan lain sebagainya terhambat. Mereka terpaksa ‘bergerilya’ ke beberapa kios pengecer demi mendapatkan BBM. Kondisi ini menyebabkan harga melambung tinggi karena tidak berimbangnya pasokan dengan permintaan. Premium yang biasanya dijual sekitar Rp7 ribu per liter melambung hingga Rp15 ribu per liter. Sementara harga minyak tanah di Siberut Selatan sebelum naik berkisar Rp5 ribu per liter, namun melonjak hingga Rp6 ribu sampai Rp6.500 khusus di pusat kecamatan. Sementara di pedalaman Siberut seperti Madobak, Matotonan dan Salappak, harga minyak tanah sebotol dengan volume 620 mililiter atau 0,62 liter mencapai Rp10 ribu. Melesatnya harga BBM tentu mengabaikan SK Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet nomor 188.45-2 tahun 2012 yang ditetapkan 21 Desember 2011 dan mulai berlaku 13 Januari 2012 yang bertujuan untuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM, yakni per liter Rp6 ribu. Aturan itu tak mempan meredam melonjaknya harga BBM di pasaran. Alasan yang kerap dilontarkan penjual BBM untuk menaikkan harga adalah bensin yang mereka jual bukan subsidi namun industri. Padahal alasan itu selalu dibantah oleh pemerintah di Mentawai yang menyatakan semua BBM yang dijual di Mentawai disubsidi pemerintah. Jika dirunut ke belakang, kelangkaan dan kenaikan harga BBM bukan kali ini terjadi di Siberut Selatan namun sudah dimulai sekitar 2008. Martinus Kopra, salah seorang nelayan

di desa Maileppet mengatakan ia tak bisa mencari ikan karena mesin pompong yang biasanya dipakai melaut tak memiliki bensin. “Padahal saat ini musim ikan banyak, namun kondisi ini membuat kami tak berdaya,” katanya. Senada dengan Paulinus, salah seorang warga yang keseharianya menyelam di laut untuk mencari lobster mengaku tak bisa beraktivitas karena keterbatasan BBM. Paulinus menyebutkan untuk mencari lobster mesti mengarungi laut dengan jarak yang jauh dari pantai yang membutuhkan BBM sekitar 5-10 liter. “Pekerjaan itu menjadi sumber ekonomi keluarga sehari-hari, sekarang kegiatan ini dibatasi BBM, jadinya ekonomi keluarga ikut tersendat,” ujarnya seperti dilansir puailiggoubat.com. Keresahan warga akibat langka dan tingginya BBM sedikit terobati ketika kapal penyalur BBM bersubsidi dari Agen Premium, Minyak Tanah dan Solar (APMS) masuk ke pelabuhan Maileppet. Warga yang sudah lama menantikan BBM rela mengantri sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB di pangkalan-pangkalan penyalur, meski jatah yang diberikan hanya 5 liter per kepala. Pendistribusian dilakukan dengan cara mengumpulkan jeriken warga yang berjumlah sekitar seratusan. Hal itu dilakukan menurut Rupi, salah seorang pengantri di pangkalan agar penyaluran teratur dan pembagian BBM bisa diterima dengan rata. “Masyarakat tidak perlu berdesakan karena

hal itu hanya membuat ribut,” katanya. Helena, warga lain menyebutkan ia sudah mengantri berjam-jam sejak pagi namun saat itu belum kebagian BBM. Ia mengaku jengkel namun tak bisa berbuat banyak, ”Ya sabar saja, mudah-mudahan dapat,” ujarnya. Warga lain termasuk Helena bukan tanpa alasan nekad mengantri berjam-jam karena kebiasaan selama ini, sehari setelah kapal pengangkut menyalurkan BBM, besoknya atau dua hari ke depan BBM sudah habis. Kelangkaan BBM kerap terjadi di Mentawai yang disebabkan kuota BBM yang diberikan BPH Migas belum memenuhi kuota kebutuhan ril warga. Dari data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mentawai, kuota BBM subsidi Mentawai sejak 25 Mei 2012 hanya 301 ton bensin per bulan atau 3.612 ton per tahun tapi yang terealisasi dari Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) hanya 274 atau 3.288 ton per tahun, 27 ton lagi tidak direalisasikan. Kemudian minyak tanah sebanyak 4.330 ton per tahun dan solar sebanyak 1.831 ton per tahun. Sementara kebutuhan riil masyarakat per bulan untuk premium sebesar 1.520 kiloliter atau 18.240 per tahun, solar 368 kiloliter per bulan atau 4.571 kiloliter per tahun. Dari data tersebut, ada selisih 1.299 kiloliter per bulan atau 14.628 kiloliter per tahun untuk jenis premium dan selisih solar sebesar 215 kiloliter perbulan atau 2.740 kiloliter per tahun. Jika dihitung semua, untuk kebutuhan BBM 25 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Tuapeijat per bulan, jenis premium sebanyak 294 ton lebih dan solar 163.058 liter. Dari data tersebut, jatah untuk masyarakat nyaris tidak ada, maka tak jarang harga eceran tertinggi bensin yang mestinya Rp6 ribu perliter melambung. Untuk mengatasi kelangkaan BBM tersebut tak heran ada yang nekad melakukan penyelundupan BBM ke Mentawai. Terakhir pada Rabu 15 Mei lalu, Polres Mentawai menyita 368 drum BBM yang diangkut Kapal Motor Bintang Karunia di Dermaga Maileppet Kecamatan Muara Siberut yang diduga ilegal. (***)


13

sorot Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Mentawai Gelar Pelatihan Jurnalistik Mentawai, Sasaraina—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lakukan pelatihan jurnalistik bagi pegawai di lingkungan pemerintah setempat dalam rangka penyebarluasan informasi dan sosialisasi program pemerintah. ”Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 50 orang yang merupakan utusan dari SKPD dan UPTD dilingkungan pemeritah Mentawai,” kata Kepala Bagian Humas Mentawai Joni Anwar kepada Sasaraina. Dia mengatakan, pelatihan jurnalistik tersebut dilakukan sebagai pembekalan bagi pegawai yang ada di setiap SKPD dan UPTD agar dapat membantu pimpinannya dalam melakukan sosialisasi program yang akan dilakukan. ”Selain akan dapat membantu sosialisasi program kerja yang dilakukan di setiap SKPD dan UPTD di lingkungan Pemkab Mentawai melalui penyebarluasan informasi sehingga setiap kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat,” katanya. Dikatakannya, kegiatan tersebut akan dilakukan selama dua hari dengan materi yang akan disampaikan oleh Dewan Kehormatan PWI Sumbar dan Biro Humas Provinsi Sumatera Barat. Dengan diadakannya pembekalan tentang jurnalistik bagi pegawai itu diharapkan akan dapat memaksimalkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat luas. ”Kami berharap setiap kegiatan tersebut akan dapat memancing kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah karena pada hakikatnya akan meningkatkan kesejahteran masyarakat,” ujarnya. Selain itu, imbuh dia, kegiatan tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam menyikapi pesatnya perkembangan dunia informasi dan teknologi dan diharapkan kemajuan tersebut akan membawa dampak positif terutama untuk kemajuan daerah. (***)

BPBD Bentuk Forum PRB Mentawai, Sasaraina—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai membentuk Forum Kesiapsiagaan Pengurangan Risiko Bencana untuk meningkatkan sinergi antar-lintas instansi dalam mengurangi risiko bencana. ”Dengan lahirnya forum ini kita berharap sinergi lintas instansi dalam mengurangi risiko bencana bisa meningkat,” kata Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elisa Siriparang. Dia mengatakan, forum ini akan menjadi leading sektor di daerah yang akan membantu kinerja Elisa Siriparang pemerintah terutama BPBD dalam menyikapi dan mempersiapkan masyarakat kalau sewaktu waktu terjadi bencana. ”Persoalan bencana bukan hanya persoalan dan tugas BPBD saja, namun semua harus berperan sehingga dampak dan kerugian yang disebabkan bencana dapat diminimalisir,” kata dia. Dia mengatakan, keberadaan forum tersebut sangat penting apalagi Mentawai merupakan daerah kelautan dan rentan terhadap bencana, sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat di bidang kebencanaan perlu terus ditingkatkan. ”Sebelum forum ini dikukuhkan, forum yang terdiri dari utusan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Ormas, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang peduli dengan kebencanaan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang ini terlebih dahulu dibekali dengan pelatihan,” ujar dia. Selain itu, forum ini akan sangat membantu pemerintah dalam memberikan informasi baik dari lapangan kepada BPBD maupun sebaliknya dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. ”Kami berharap dengan keberadaan forum ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana,” ujar dia. Bencana memang tidak bisa dihindari dan itu bukan kekuasaan manusia, namun risiko bencana tersebut harus diusahakan agar dapat dikurangi dengan kesiapan masyarakat. (**)

Bupati Kepulauan Mentawai saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia di Tuapeijat.

PWI Mentawai Dikukuhkan Mentawai, Sasaraina—Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Kepulauan Mentawai direncanakan dilantik dan dikukuhkan oleh Pimpinan PWI Cabang Sumatera Barat, Senin (10/6). Seretaris PWI Perwakilan Kepulauan Mentawai Rahadio Saroso mengatakan, kepengurusan PWI Perwakilan Mentawai sudah dirancang semenjak adanya wartawan asal Mentawai yang ikut serta dalam ujian PWI tingkat Sumbar yang diadakan di Padang pada tahun 2012 dan sekaligus mendapat amanah dari PWI Cabang Padang untuk mempersiapkan pendirian organisasi insan pers tersebut di Mentawai. ”Setelah melakukan berbagai persiapan mulai dari pembentukan kepengurusan sampai persiapan pelantikan sudah dilakukan oleh segenap anggota PWI Mentawai sehing ga kami optimis pelantikan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” kata dia.

Dia mengatakan, pada ujian keanggotaan PWI yang diadakan di Padang tersebut peserta yang ikut dari Mentawai lulus sebanyak tujuh orang yang sudah dinyatakan sebagai anggota muda PWI, sementara sebelum itu juga sudah ada dua orang wartawan yang bertugas di Mentawai yang sudah menjadi anggota biasa PWI. Menurut dia, semenjak rancangan kepengurusan PWI Perwakilan Mentawai dibentuk rencana pelantikan sudah dilakukan meski melalui proses yang cukup berat mengingat di Mentawai jumlah anggota PWI yang masih terbatas. ”Setelah adanya kepengurusan PWI di daerah ini kita berharap dapat meningkatkan kinerja jurnalistik yang dilakukan oleh anggota dalam menyampaikan berita terutama dalam mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat,” ujar dia. Selain itu, dia juga mengatakan, dalam

menjalankan tugas profesi jurnalis tentu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan diharapkan keberadaan kepengurusan PWI di daerah ini akan dapat membantu insan jurnalis yang ada terutama anggota sehingga dapat memberikan konstribusi yang membangun terhadap kemajuan daerah. Lebih jauh dia mengatakan dengan adanya perwakilan organisasi jurnalis di daerah ini tentu akan dapat menjadi sarana bagi insan jurnalis dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan daerah. ”Kami berharap keberadaan PWI di Mentawai akan pat menjadi mitra bagi pemerintah setempat dalam menyosialisasikan programnya untuk memajukan daerah dapat menyampaikan masukan dan kiritikan yang muaranya tentu kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (***)

Keamanan Laut Mentawai Rentan Mentawai, Sasaraina—Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, meminta dukungan Menko Kesra untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut di daerah itu. "Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluar pantai bagian Barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia karenanya butuh pengawasan ektra,” katanya. Ia menyebutkan, Mentawai sangat membutuhkan pengawasan dan pengaman terutama karena luas wilayah lautnya sehingga membutuhkan pengawasan lebih," ujar dia. Menurut dia, kaberadaan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) sangat penting karena selain mempunyai kawasan laut yang luas sebagai daerah terluar Mentawai juga mempunyai kerentanan yang tinggi khususnya di bidang keamanan laut. ”Contoh saja apabila ada kapal yang mogok di laut dan butuh bantuan sementara fasilitas yang dimiliki daerah sangat terbatas apalagi dari segi sumberdaya manusia (SDM) akan sulit bagi kami untuk membantu,” ujarnya. Dia menyebutkan, dengan keberadaan

Lanal di Mentawai akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah laut. "Saat ini sudah ada lokasi yang disiapkan untuk pembangunan tersebut dan juga sudah dikunjungi oleh Komandan Lantamal II Teluk Bayur untuk dapat segera dibangun,” katanya. Dia berharap dengan bantuan lobi dari Kementerian Kesra untuk meyakinkan pemerintah pusat akan dapat membantu

percepatan pembangunan tersebut. ”Kami pemerintah daerah sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk dapat segera melakukan pembangunan tersebut dan hal ini kami sampaikan melalui Menkokesra juga karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di sini,” tuturnya. Ia mengatakan, Mentawai tahun ini termasuk daerah Bhakti Nusantara yang dibuka Menkokesra bersama KRI Banda Aceh di Mentawai. (***)


pendidikan Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

14

Anak Miskin di Mentawai Harus Sekolah Mentawai, Sasaraina—Sejumlah SD di wilayah Siberut Utara, baik negeri maupun swasta, filial maupun induk mendapat Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) dari pusat yang bersumber dari APBN. Jumlah beasiswa masing-masing SD bervariasi tergantung jumlah siswa dan tingkatan kelas di sekolah tersebut. Di wilayah kerja Dinas Cabang Pendidikan Siberut Utara, jumlah BSMSD yang diberikan kepada siswa miskin masing-masing sekolah bervariasi, ada yang menerima Rp180 ribu dan ada juga yang mendapat Rp360 ribu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara, Jop Sirirui mengatakan, pencairan bantuan langsung dilakukan di kantor Pos terdekat oleh masingmasing kepala sekolah. “Kalau dulu bantuan ini diberikan dalam bentuk barang dan uang tunai yang diberikan kepada anak-anak di sekolah dan merata ke seluruh siswa sekarang beda,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 12 Juni. Dari monitoring tahun sebelumnya, kata Jop, BSM-SD ini terealisasi dengan baik, bantuan tidak hanya diberikan pada jumlah anak yang terdaftar dalam penerima bantuan namun rata kepada seluruh siswa. Jop sedikit menyayangkan bantuan itu hanya diterima satu SD yang ada di Siberut Barat yakni SDN 05 Simatalu, padahal menurutnya siswa miskin yang tersebar di beberapa SD di daerah itu cukup banyak. “Kita tidak tahu pasti apa kriterianya, karena semua penyalurannya langsung dilakukan pusat ke sekolah,” ujarnya. Dari data Dinas Cabang Pendidikan Siberut Utara, di SD Fransiskus Sikabaluan, jumlah siswa penerima bantuan Rp360 ribu sebanyak 44 orang, 35 dari filial dan sembilan siswa dari sekolah induk. Sementara penerima bantuan Rp180 ribu sebanyak 26 orang. Di SDN 01 Malancan, siswa penerima BSM-SD Rp360 ribu dan Rp180 ribu masing-masing sebanyak 33 siswa dan tujuh siswa. SDN 03 Sotboyak yang mendapat Rp360 ribu sebanyak 28 orang, sementara Rp180 ribu diterima tujuh siswa. Di SDN 05 Simatalu, jumlah penerima 54 siswa semuanya mendapat Rp360 ribu. Di SDN 06 Malancan penerima bantuan sebanyak 30 siswa, 24 siswa mendapat Rp360 ribu selebihnya mendapat Rp180 ribu. Penerima bantuan di SDN 07 Sirilogui sebanyak 25 siswa, 20 siswa mendapat Rp360 ribu, lima lagi mendapat Rp180 ribu. Di SDN 08 Muarasikabaluan yang mendapat Rp360 ribu sebanyak 15 orang dan lima siswa mendapat Rp180 ribu. Di SDN 21 Muarasikabaluan, penerima bantuan sebanyak 10 orang masing-masing Rp360 ribu. Siswa penerima bantuan di SDN 09 Muarasikabaluan sebanyak 20 orang yang mendapat Rp360 ribu dan lima siswa mendapat Rp180 ribu. Siswa SDN 10 Cimpungan yang mendapat Rp360 ribu sebanyak 20 orang dan lima siswa mendapat Rp180 ribu. Sementara di SDN 13 Cimpungan, penerima Rp360 ribu sebanyak 20 siswa dan 180 ribu diterima lima orang. Di SDN 12 Monganpoula penerima bantuan Rp360 ribu sebanyak 20 orang dan lima siswa mendapat Rp180 ribu. Di SDN 15 Bojakan yang mendapat Rp360 ribu sebanyak 24 orang sementara yang mendapat Rp180 ribu sebanyak dua siswa. Sementara SD yang masuk dalam wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan yang meliputi ke-

SERAGAM : Anak-anak Mentawai di pedalaman kini sudah memakai seragam sekolah untuk menimba ilmu demi menatap masa depan yang lebih cerah.

camatan Siberut Selatan, Siberut Barat Daya dan Siberut Tengah tidak mendapatkan dana tersebut. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siberut Selatan, Hijon Tasirilotik mengatakan, surat edaran dinas yang memberitahu bahwa dana BSM-SD tersebut telah cair melalui rekening kepala sekolah masing-masing telah dikeluarkan pada April lalu. “Namun ketika dicek di kantor Pos, dananya tidak ada,” katanya yang dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Kamis, 13 Juni. Kemudian pada Juni, kata Hijon dilakukan pengecekan lagi, namun rekening tetap kosong. Ia mengaku tidak tahu apa alasan dana itu tidak masuk. Sementara Kepala Bidang SLTP dan SLTA Dinas Pendidikan Mentawai,

Motisokhi Hura di hari yang sama menyebutkan penerima BSM-SD tidak semua SD yang dapat karena sifatnya bantuan yang ditujukan khusus untuk siswa miskin. “Pengirimannya bersifat by name by adress, langsung kerekening kepala sekolah,” katanya. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikmen Kemdikbud) Hamid Muhammad seperti yang dilansir situs Kemendikbud, 17 Juni, BSM merupakan jenis bantuan yang diberikan pemerintah kepada para siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Harapannya, BSM dapat memenuhi kebutuhan bersekolah dari siswa miskin yang tidak ditanggung oleh Biaya Operasional Sekolah. BSM merupakan program nasional

yang bertujuan menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali sekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam belajar, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta serta membantu kelancaran program sekolah. Harapannya, melalui program ini anak usia sekolah dari keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk mening-

katkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal. Program bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Meski siswa tersebut miskin, penerima bantuan tersebut harus memenuhi dua kriteria yakni tingkat kehadiran di sekolah sebesar 75 persen dan memiliki kepribadian terpuji, (rajin dan disiplin, taat aturan santun , tidak merokok atau narkoba) Tahun ini jumlah penerima BSM mulai dari SD hingga SMA di Indonesia sebanyak 14 juta siswa. (*** )

Kelulusan UN SMP Meningkat

Seorang siswa SD yang kurang mampu menerima bantuan beasiswa dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Mentawai, Sasaraina—Tingginya kesulitan bobot soal ujian nasional (UN) tingkat SMP membuat beberapa kepala SMP di Mentawai dapat memaklumi siswanya tak bisa lulus 100 persen pada UN yang telah dilaksanakan pada 22-28 April. Kepala SMP GKPM Nemnem Leleu, F.P.Ilau mengatakan, dirinya puas dengan hasil ujian anak didiknya yang lulus 88,89 persen. Dari 36 siswanya yang terdaftar hanya 27 siswa yang ikut, sementara yang lulus sebanyak 24 siswa dan yang tidak lulus tiga orang. “Saya puas karena sebelumnya saya memprediksi siswa yang tidak lulus sebanyak tujuh orang,” katanya. Prediksi itu dibuat Ilau karena ketujuh siswa tersebut kerap cabut pada jam pelajaran dan bermasalah di sekolah. Tahun lalu, lanjut Ilau, siswanya yang terdaftar sebanyak 42 orang sementara yang ikut ujian sebanyak 39 orang sementara yang lulus hanya 18 siswa, 21 orang tidak lulus. “Tahun lalu kelulusan hanya 49,99 persen, tahun ini berubah dan hasilnya meningkat,” ujarnya. Sementara di SMPN I PUS, dari 185 peserta yang terdaftar hanya 181 orang yang ikut ujian dan semuanya lulus semua. Di SMPN 3 Pagai Selatan dan SMP Swasta Tri Bhakti peserta ujian masing-masing berjumlah enam dan lima orang, semuanya lulus. Di SMPN 1 Siberut Utara, peserta UN berjumlah 150 siswa dan semuanya lulus. Jumpang Sinurat, Kepala SMP itu mengatakan, sangat bangga prestasi yang diraih siswanya. “Kita sangat bersyukur hasil ini, ini tidak lepas dari kerjasama antara kepala sekolah, guru dan siswa. Saya berharap, siswa yang baru lulus itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya seperti dilansir puailiggoubat.com, Senin, 3 Juni. (***)


15

lintas sumbar Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Komisioner KPU 2013-2018 Ditetapkan Mentawai, Sasaraina—Lima orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai masa bakti 2013-2018 sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Lahmuddin Siregar mengatakan, lima dari 10 calon anggota KPU yang direkomendasikan oleh Timsel setelah dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan saat ini dinyatakan lulus sebagai komisioner oleh KPU Sumbar. Nama komisioner yang dinyatakan lulus oleh KPU Sumbar adalah Andes, Arif, Laurensius, Manrofen dan Martina Seppungan. ”Komisioner yang sudah dinyatakan lulus tersebut akan dilantik bersamaan dengan komisioner KPU Kabupaten/ Kota se-Sumbar oleh KPU Sumbar,” katanya. Dia menyebutkan, keanggotaan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan berakhir bulan Juni, maka harus dilakukan seleksi untuk anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai masa bakti 20013-2018. ”Kita telah bekerja selama dua bulan terhitung bulan April-Mei 2013

dan dari hasil seleksi kita menetapkan 10 nama calon KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk diuji kepatutan dan kelayakan di KPU Provinsi,” ujarnya. Lebih jauh dia menyebutkan, seleksi calon anggota KPU dilakukan untuk memilih dan mewujudkan anggota KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Dia berharap, komisioner yang dinyatakan lulus tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang akan menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan Pemilu denagn baik kedepannya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur dan bupati secara demokratis. (***)

JAJARAN KPU Kepulauan Mentawai terlihat sibuk dengan memberikan pelayanan masa perbaikan 22 Mei 2013 sebanyak 12 partai politik peserta pemilu tahun 2014 telah menyerahkan dan melengkapi berkas administrasinya.

KPU Bertekad Sukseskan Pemilu 2014 Mentawai, Sasaraina—Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk menyukseskan Pemilihan Umum 2014. Ketua KPU Mentawai Andres mengatakan, pihaknya akan melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pelaksana Pemilu di Mentawai. ”Walaupun baru komisioner KPU, namun tidak ada alasan untuk tidak bekerja, kami akan berkoordinasi dengan sekretariat dan komisioner lama tentang pelaksanaan tugas hingga setiap tahapan yang dilakukan dapat dilanjutkan dengan maksimal,” katanya. Menurutnya, semua komisioner KPU yang baru dilantik akan segera bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan secepat mungkin agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik. ”Saat ini tahapan pemilu sudah sampai pada penetapan daftar calon sementara (DCS) dan selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi untuk menetapkan daftar calon tetap (DCT),” ujar dia. Menurut dia, tugas KPU hari ini adalah melanjutkan tugas yang sudah dilakukan komisioner sebelumnya serta memperbaiki setiap kekurangan bahkan merencanakan program yang belum ada untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu. Untuk periode 2013-2018 KPU Mentawai akan dijalankan dimana Andres sebagai ketua, Laurensius divisi hukum, Arif devisi sosialisasi, Mandrofen divisi teknis dan Martina Seppungan divisi logistik. Dia berharap, dalam pelaksanaan tugas sebagai komisioner KPU akan dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat dan KPU sebagai lembaga independen pelaksana pemilu bisa mewujudkan demokrasi yang baik di tengah masyarakat. (***)

Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar Kunjungi Mentawai

Selain tugas tersebut, Lanal juga bertugas bersama pemerintah daerah untuk bersama membangun daerah dan menjaga keamanan di daerah terutama kawasan laut” Mentawai, Sasaraina— Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Amarulla Octapian mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meninjau persiapan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) di daerah setempat. ”Pentingnya pembangunan Lanal di Men-

tawai karena ancaman melalui laut khususnya Mentawai bukan tidak ada, namun hanya karena belum kita ketahui saja,” kata Perwira tinggi tersebut. Dia mengatakan, pentingnya keberadaan Lanal adalah karena tugas pokoknya sebagai sarana bantu untuk kapal perang yang akan melintasi daerah tersebut sehingga pengawasan dan pengawalan keamanan laut dapat dilakukan lebih optimal. ”Selain tugas tersebut, Lanal juga bertugas bersama pemerintah daerah untuk bersama membangun daerah dan menjaga keamanan di daerah terutama kawasan laut,” katanya. Menurut dia, yang terpenting dalam pembangunan Lanal adalah adanya markas dan dermaga karena itu merupakan infrastruktur dasar untuk mendirikan Lanal. ”Setelah dua hal tersebut dapat terpenuhi baru secara bertahap akan dilengkapi dengan fasilitas lain,” ujar dia. Dia menyebutkan, pembangunan Lanal akan sangat menguntungkan daerah terutama dari sisi sosial terutama setelah kapal perang TNI AL dapat bersandar di Mentawai sehingga masyarakat daerah ini juga merasa aman dan mendapat perhatian dari pemerintah. ”Selain itu keberadaan Lanal juga sejalan dengan program pemerintah dalam membangun pulau terluar sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan anggaran khusus dan TNI AL akan dapat membantu,” tambah dia. Dia juga mengapresiasi sambutan pemerintah daerah yang antusias, namun yang penting sekarang adalah penentuan tahapan prioritas karena keterbatasan anggaran. ”Pangkalan ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat Mentawai merupakan pulau terluar,” ujarnya. (***)

2013, Verifikasi Aset Ditargetkan Tuntas Mentawai, Sasaraina—Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Miko Siregar menargetkan verifikasi aset daerah itu tuntas akhir 2013. ”Verifikasi aset daerah ini penting sebab semenjak Kabupaten Kepulauan Mentawai berdiri belum ada kejelasan mengenai aset daerah, sehingga belum ada penghapusan dan pelelangan aset,” katanya Menurutnya, semua temuan tentang aset pada pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat daerah akan dijadikan Miko Siregar acuan untuk verifikasi sehingga ke depan penilaian terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah bisa meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). ”Semua akan kita jadikan acuan untuk pengelolaan aset ke depan sehingga aset yang layak dan yang tidak layak dapat dipisah dan jelas administrasinya,” katanya. Dia mengatakan, setelah verifikasi selesai maka pemerintah daerah akan dapat menentukan mana aset yang harus dihapuskan dan mana yang harus dilelang sekaligus semua data administrasinya dapat dipertanggungjawabkan. ”Saat ini selain aset berupa barang pemerintah juga sedang menyiapkan surat menyurat terkait aset berupa tanah dan setelah semuanya selesai baru dapat disikapi, seperti penghibahan kepada instansi vertikal yang ada di Mentawai,” tuturnya. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menyelesaikan semua yang berkaitan dengan aset, Pemkab Mentawai sudah membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR). ”Majelis ini selain bertugas dalam menginventarisir aset juga untuk penyelesaikan kerugian di bidang perbendaharaan,” ujarnya. Dia berharap agar majelis ini dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu dekat, sehingga penghapusan dan pelelangan aset serta penghibahan dapat dilakukan dalam tahun 2013 ini. (***)


mitigasi Edisi : 06/Tahun IV/Juni-2013

Mentawai Bakal Miliki Peta Evakuasi Tsunami Mercy Corps Targetkan Akhir 2013 Tuntas Mentawai, Sasaraina—Mentawai sebagai daerah kepulauan yang menjadi target utama ancaman megathrust perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun lembaga kemanusiaan lainnya. Ini penting karena tingkat kerentanan di Bumi Sikerei itu lebih tinggi dibanding daerah pesisir pantai lainnya. Malangnya lagi, jaringan komunikaski di Mentawai juga belum terhubung maksimal, sehingga jika terjadi bencana yang berdampak sangat patal dapat mengganggu respons darurat. Untuk menyiapsiagakan masyarakat Bumi Sikerei, Mercy Corps berencana akan segera meluncurkan peta evakuasi tsunami yang di dalamnya dilengkapi dengan shelter sebagai tempat evakuasi sementara. Namun peta tersebut saat ini masih dalam pembahasan, sehingga nantinya dihadapkan bisa menjadi panduan bagi masyarakat dalam melakukan evakuasi secara dini dengan waktu yang singkat. ”Saat ini kita masih melakukan identifikasi dan kajian berdasarkan hasil skenario terbaru dari berbagai lembaga survei yang kita anggap cukup berkompeten. Pada prinsipnya peta evakuasi tsunami Mentawai bukan hanya dikerjakan oleh Mercy Corps sendiri, tapi juga akan dibantu dengan beberapa pihak dan lembaga yang memiliki kapasitas pemetaan," tegas Manager Program Readi Mercy Corps Sumatera Barat, Supriyanto kepada

Sasaraina. Menurut Supriyanto, pembuatan peta evakuasi tsunami Mentawai sebagai bentuk mitigasi dalam menyiapsiagakan masyarakat Mentawai yang masih tinggal di kawasan pesisir pantai. Diyakininya, jika mitigasi sudah cukup mapan akan mampu meminimalisir korban jiwa yang diakibatkan dari bencana, khususnya megathrust. ”Mitigasi salah satu upaya pengurangan risiko bencana. Jika kita sudah siap siaga, pasti korban pun akan semakin sedikit. Patalnya, kalau masyarakat itu sendiri tidak mengetahui tentang mitigasi,” jelas Supri yang akrab disapa stafnya. Ditargetkan, tambah Supri, peta evakuasi tsunami Mentawai tahun 2013 ini selesai. Untuk itu, Mercy Corps sampai saat ini masih terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai dan beberapa lembaga lainnya. Sebab untuk membuat peta tersebut diakiunya membutuhkan banyak tahapan. ”Peta ini bakal menjadi panduan masyarakat Mentawai untuk melakukan evakuasi. Jadi jangan sampai menyesatkan. Apalagi peta ini akan disertai dengan zona merah dan titik shelter. Makanya kita harus melakukan identifikasi dan kajian, serta melakukan jersama sama dengan pihak-pihak tertentu,” tegasnya. Supriyanto mengharapkan, jika peta evakuasi tsunami tersebut diedarkan, masyarakat tidak perlu khawatir dan ketakutan. ”Kita hanya berharap bencana tidak datang, sedangkan peta evakuasi tsunami hanya sebagai penduan kita melakukan evakuasi jika bencana itu datang,” harapnya. (*)

Segmen Sumpur dan Suliti Perlu Diwaspadai Padang, Sasaraina—Gempa 6,2 skala Richter (SR) di Kabupaten Bener Meriah Aceh pada Selasa (2/7) lalu, berpotensi terjadi di Sumbar. Pasalnya, ada sejumlah sumber gempa yang sudah lama tidak terjadi pergerakan, kini telah masuk periode pengulangan. Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumbar, Ade Edward menyebutkan, potensi gempa itu berada pada patahan Sumatera segmen Suliti dan Sumpur. Segmen Suliti membujur dari Alahanpanjang Surian Muaralabuh. Sedangkan segmen Sumpur sepanjang Bukittinggi, Palupuh Bonjol Lubuksikaping Panti Rao. Kedua segmen ini bisa memicu gempa darat berkekuatan 7 SR dengan kedalaman 10 km. Intensitas kerusakannya bisa mencapai level VII-VIII MMI, lebih tinggi dari gempa Bener Meriah Aceh VI MMI. “Segmen Sumpur sudah lebih 150 tahun belum gempa, sedangkan segmen Suliti sudah 60 tahun belum gempa. Menunggu giliran, sehingga perlu persiapan menghadapinya,” ungkap Ade Edward. Apabila benar gempa itu berulang, kata Ade, kejadiaannya mirip Bener Meriah. “Kalau sampai 7 SR, bisa lebih parah. Ditambah lagi dengan ancaman longsor,” ungkap Ade yang juga Manager Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Untuk meminimalisir dampaknya,

CMYK

Ade Edward masyarakat dan pemerintah daerah mesti menempati rumah atau bangunan aman gempa, melakukan pelatihan atau simulasi kebencanaan, dan penataan ruang berbasis kebencanaan, serta penyiapan aparat dan perangkat kedaruratan. Sayangnya, kata Ade, kabupaten dan kota belum siap. “Bangunan banyak belum aman gempa, sehingga perlu diperkuat. Selain itu, banyak permukiman penduduk di daerah rawan tertimbun longsor akibat gempa, serta peralatan kedaruratan masih minim,” ung-kapnya. Sebagaimana diketahui, kawasan Sumatera terdapat sesar aktif terbesar kedua setelah sesar San Andreas di Amerika. Sesar tersebut membelah Pulau

Sumatera memiliki 19 segmen sepanjang 1.900 km dari Teluk Semangko hingga Aceh. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm sampai 30 mm per tahun dipicu tumbukan antarlempeng. Di antara patahan Sumatera itu, yakni Semangko, Suliti, Sumani, Sianok, Sumpur, Sunda, Kumering, Manna, Musi, Ketaun, Dikit, Siulak. Lalu, Barumun, Angkola, Toru, Renun, Tripa, Aceh, dan Seulimuem. Sejak tahun 1892, terjadi 23 kali gempa darat atau sesar dengan skala di atas 6 SR di sepanjang sesar Sumatera. Beberapa gempa besar terakhir, di antaranya gempa berkekuatan 6,9 SR di Liwa tahun 1994, Kerinci 7 SR tahun 1995, Singkarak-Solok 6,4 SR pada 6 Maret 2007, dan Kerinci 7 SR tahun 2009. Catatan ahli gempa dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman Natawidjaja, tahun 1926 dan 1943 di Sumbar pernah terjadi gempa besar. Tahun 1926, terjadi 2 kali gempa (gempa kembar) akibat pergerakan sesar Sumatera. Kejadian gempa pertama terjadi di segmen Sumani, sekitar 1 jam kemudian terjadi lagi di segmen Sianok sebelah utara Danau Singkarak dengan skala masing-masing 7 SR. Tahun 1943, kejadian gempa kembar kembali menimpa Sumbar, pertama gempa pada sesar segmen Suliti 7,4 SR di bagian selatan Danau Diatas, dan 4 jam kemudian terjadi gempa Sumani 7,6 SR. (***)

16

Buletin Sasaraina Edisi Juni 2013  

Buletin bulanan Pemkab Mentawai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you