__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAHKAMAH M E N D O B R A K

M I T O S

MAJALAH LAPORAN UTAMA PESANTREN AL-FATAH: PERJUANGAN UNTUK HAK BERIBADAH

INTERMEZZO

Silent Majority: Paradoks Toleransi atau Sekedar Tidak Peduli?

JALAN TERJAL TOLERANSI

K E M A PA N A N

18/XXXIII/2019 RECHT

Penyeragaman Policy Tanah bagi Nonpribumi: Diskriminasi atau Affirmative Policy?


Grande mosqueé de paris,

17 januari 2019

MAJALAH 2 |Fahmi Oleh: Akbar

MAHKAMAH


SEKAPUR SIRIH B

arangkali bangsa kita telah melupakan semboyannya. Yang digadang-gadang sebagai daya pikat dan terus dielu-elukan masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi perlu untuk ditambah simbol tanya. Apa betul kita masih dapat bersatu dan mengerti dalam keragaman dan perbedaan. Beragam isu dan gorengan merebak di linimasa kita. Syahdan beberapa pihak mengatakan hal tersebut normal adanya pada tahun-tahun politik. Tapi apa betul kita semua dapat maklum? Penyerangan jemaat Gereja Santa Lidwina, pembubaran acara larungan laut, pengepungan asrama mahasiswa Papua, penutupan Pesantren Al Fatah, dan tambahan daftar hitam lain (baca Infografis kami pada halaman 21). Apakah kita akan menyikapinya dengan maklum? Kini bahkan muncul giringan opini untuk toleran terhadap kaum intoleran. Seakan memutar logika berpikir, ungkapan tersebut menjadi paradoks. Dalam majalah ini, Tim BPPM MAHKAMAH dengan rendah hati mencoba untuk mengulas beberapa isu terkait. Tidak banyak memang, tapi yang sedikit ini semoga dapat membantu mengurai dan bercerita tentang terjalnya toleransi di Bumi Pertiwi. Selain isu tematik yang kami sebutkan di awal, majalah ini juga membawa sedikit kabar dari kampus. Majalah ini sudah barang tentu memiliki kekurangan dan cacat, oleh karenanya, BPPM MAHKAMAH sangat mengharapkan adanya saran dan bantuan. Mengutip kata kata bijak dari Gus Dur, “Tidak penting apa agamamu dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik kepada semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu.� Salam hangat, Baca, Tulis, Lawan :)

EDISI 18/XXXIII/2019 | 3


TENTANG SAMPUL Dalam gang sempit itu berjajar bangunan. Dan dalam jajaran bangunan itu pondok pesantren Al Fatah berdiri. Berbaur dan tak jauh beda dari bangunan lainnya. Dengan dominasi warna hijau, demikianlah wujud dari pondok pesantren Al Fatah. BPPM MAHKAMAH menyajikan pintu depan pondok pesantren Al Fatah sebagai sampul majalah. Tentu dalam kaitannya dengan sedikit konten majalah. Namun, lebih dari itu. Boleh jadi pintu ini adalah bentuk dari salah satu pembelajaran akan keberagaman, toleransi, dan perjuangan. Foto oleh:

MAHKAMAH

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa PENASIHAT: Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Jeremias Lemek, S.H. DIVISI UMUM Pemimpin Umum: Muhammad Rizal Sekeretaris Umum: Afifah Hasna Lishayora Bendhara Umum: Amanda Megawati S Pengembangan Sumber Daya Manusia: Audra Shri Ranatika Sutista REDAKSI Pemimpin Redaksi: Faiz Al-Haq M Raya Redaktur Utama: Alfina Prayogo, Maura Safira, Mustika Wijayanti REDAKTUR PELAKSANA: Nafisah Rahma, Trisna Putri Ferani, Mahdi Yahya, Tariq H.P. STAFF REDAKSI: Afifah Hasna Lishayora, Audrey Kartisha Mokobombang, Beby Putri Adriansa Pane, Athena Huberta, Salwa Azzahra, Wilman Yesaya, Akmal Prantiaji, Rizki Hafiz, Rieska Ayu, Rosa Pijar, Naufal Aglis. DIVISI RISET DAN DISKUSI Kepala Divisi Riset dan Diskusi: Ajhi Fibriyanto Ketua Sub Divisi Diskusi: Nita Kusuma Ketua Sub Divisi Riset: Afnan Karenina Gandhi Staf Divisi RISET DAN DISKUSI: Amalia Deryani Putri, Btari Kinayungan, Putra Pengayoman, Raynal Arrung Bua, Savero Aristia Wienanto, Siti Shalima Safitri, Reggy Dio Geo Fanny, Venesia Rahardjo, Imam Adinoto, Megy Febriansyah, Pandu Wisesa Wisnubroto, Billa Ratuwibawa, Agrita Permatasari, DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Aisyah Rizky Aulia Danti Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Arjun P Z Subarkah Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Selma Maulia Devani Ketua Sub-divisi Illustrasi: Desta Pinasthika Januraga Staf Divisi Fotografi dan Artistik: Abimanyu Farras, Farhan Fauzy, Ardin Naufal Ganimeda, Agas Prayustisio Aji, Anggun Putri Nurussyifa, Ken Amisesa Bumi, Tetra Martinasari, Winda Hapsari Indrawati Michelle Chandrra, DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN Kepala Divisi Jaringan dan Perusahaan: Nesya Salsabila Ashari Ketua Sub-divisi Jaringan: Fahmi Akbar Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: Esther Simamora, Novia Permata Sari, Berliana Dwi Arthanti ISSN: 0854-2160

4 | MAJALAH MAHKAMAH


DAFTAR ISI

M A H K A M A H

18/ X X XI I I /2019

LAPORAN UTAMA PESANTREN AL FATAH: PERJUANGAN UNTUK HAK BERIBADAH 08 Tidak ada palang maupun tanda yang mencolok. Bahkan untuk masuk harus melalui gang sekira lebar rentang tangan. Bersama dengan padatnya pemukiman, pondok pesantren Al-Fatah berdiri. Sebuah bangunan yang nampak polos dari luar namun kental dengan nuansa khas seni dan budaya di bagian dalam.

RECHT Penyeragaman Policy Tanah bagi Nonpribumi: Diskriminasi atau Affirmative Policy? 24 Instruksi ini memerintahkan kepala daerah dari wilayah provinsi DIY untuk melakukan penyeragaman kebijakan di bidang pertanahan dimana Warga Negara Indonesia (WNI) non-pribumi tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di provinsi DIY.

WAWANSABDA SHINTA RATRI: MENJADI WARIA BUKAN PILIHAN KAMI. INI ADALAH KODRAT, INI ADALAH TAKDIR TUHAN. 28 Shinta Ratri, seorang pendiri, pengasuh, dan pemimpin Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menjadi sosok dibalik tonggak pengakuan masyarakat terhadap eksistensi kaum waria. Beragam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ia hadapi dengan tegar demi tegaknya nilai-nilai yang ia dan kawan-kawannya yakini.

IUS CONSTITUENDUM MINORITAS DALAM PUSARAN RKUHP 12

Harapan bertumpu pada pundak DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang membahas RKUHP. RKUHP diharapkan dapat memberikan perlindungan HAM yang sering kali dilanggar oleh oknum tertentu atas dasar perbedaan ras, etnis, bangsa, warna kulit, agama, gender, disabilitas, fisik dan orientasi seksual.

ULAS Penelitian Hukum 31 Resensi 39 SENARAI 36

INTERMEZZO Silent Majority: Paradoks Toleransi atau Sekedar Tidak Peduli? 18

SASTRA Cerpen 50 Puisi 53

SOSIO YUSTISIA Kabar Kampus 44 Tilas 48

Ketika peristiwa tersebut terjadi, alihalih melawan dan bertindak, masyarakat yang sebenarnya toleran justru memilih diam. Bahkan boleh jadi memaklumi perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak toleran.

RUPA Senarai 22 Infografis 17 Gores 33 Komik 58

LEKSIKON TTS 54 Cari DIKSI 55

EDISI 18/XXXIII/2019 | 5


EDITORIAL

Media, Persepsi, dan Diskriminasi

P

ada tahun 2010, pelawak kondang, Aming, muncul di bioskop tanah air dengan film terbarunya berjudul Madame X. Film yang juga dibintangi oleh Marcell, Shanty, Titi DJ, Sarah Sechan, dan Fitri Tropica ini bercerita tentang Adam, penata rambut kemayu. Adam diceritakan memiliki kemampuan mengubah diri menjadi superhero transpuan bernama Madame X.1 Dalam film tersebut, Madame X harus menyelamatkan Indonesia dari Kanjeng Badai dan partai politik religius militannya sebelum mereka memenangkan Pemilihan Umum. Setahun berselang, dengan latar film yang tidak jauh beda, muncul sebuah film kenamaan yang berhasil mendapatkan penghargaan aktor terbaik dalam Piala Citra. Film tersebut berjudul Lovely Man. Sedang penghargaan tersebut hadir atas peran dari Donny Damara sebagai Syaiful atau Ipul, transpuan paruh baya yang bekerja di jalanan Jakarta. Walaupun mendapat kecaman dari beberapa organisasi masyarakat, kedua film ini berhasil tayang di bioskop Indonesia. Sembilan tahun kemudian, sutradara kenamaan Garin Nugroho meluncurkan film terbarunya Kucumbu Tubuh Indahku. Bercerita tentang masa remaja Rianto, penari Indonesia asal Banyumas yang sekarang tinggal di Jepang, film dengan judul internasional Memories of My Body mengangkat tema pergulatan hidup dan seksual Rianto sebagai penari Lengger.2 Tari Lengger Lanang adalah tarian khas Banyumas berisi gerak perempuan yang ditarikan oleh pria.

Film besutan sutradara kawakan itu mengalami penolakan relatif lebih deras dibanding dua film sebelumnya. Film ini dituding telah mempromosikan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender & Queer). Sebagaimana dilansir oleh Tirto, Tidak kurang dari lima provinsi melarang penayangan Kucumbu Tubuh Indahku.3 Masih dalam artikel yang

sama, Garin berkata, “Yang mengejutkan, film-film LGBTQ lima sampai tujuh tahun lalu tidak dipermasalahkan. Tapi, film saya dapat serangan. Mungkin, karena mereka melihatnya seperti cermin, kaca. Karena mereka bisa melihat wajah mereka sendiri di sini,” Secuil peristiwa tersebut agaknya cukup untuk menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Indonesia akan apa yang dapat diterima atau tidak telah berubah. Perpindahan persepsi ini bukanlah sesuatu yang baru. Joseph P. Overton, peneliti kebijakan publik, menjelaskan pergeseran persepsi publik akan suatu isu dengan istilah “Overton Window”.4 Teori ini menjelaskan bahwa opini mayoritas dari masyarakat dapat digambarkan sebagai sebuah garis, di mana diujung setiap garis terdapat opini yang tidak dapat diterima sama sekali. Pada tengah garis, terdapat opini yang dapat diterima untuk menjadi kebijakan. Bagian tengah inilah yang disebut sebagai “Overton Window”, sebuah jendela kecil yang memasukan semua opini yang dapat diterima mayoritas orang di dalam suatu masyarakat.5 Jendela tidak berada pada tempat sama terus menerus, melainkan bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, salah seorang calon gubernur dengan terbuka menerima dukungan dari pimpinan organisasi masyarakat berlatar belakang agama tertentu. Sebelumnya, organisasi masyarakat ini sering dianggap sebagai kelompok ekstrem yang kerap kali melakukan tindakan main hakim sendiri dan intimidasi terhadap minoritas.6 Tentunya menerima dukungan dari organisasi yang dianggap ekstrem oleh mayoritas masyarakat sebelumnya adalah sesuatu yang terletak di luar Overton Window saat itu. Walaupun begitu, Overton Window tersebut bergeser hingga saat Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 tiba,

| MAJALAH MAHKAMAH MAHKAMAH 6 |6MAJALAH

menerima dukungan dari organisasi tersebut menjadi suatu tindakan yang dapat diterima mayoritas masyarakat. Pergeseran jendela tersebut tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan secara perlahan-lahan. Politisi dan media kerap kali menjadi katalis dari pergeseran yang disebutkan di atas. Contoh paling nyata adalah ketakutan mayoritas masyarakat terhadap kelompok LGBTQ. Ketakutan ini sering kali dimotori oleh media daring yang berusaha mencari judul berita paling sensasional untuk meraup ‘klik’. Mereka menemukan metode tersebut dengan mengambil stereotip umum yang sering kali ditemui secara diam-diam di masyarakat terhadap kelompok minoritas tertentu dan menampilkan secara terbuka lewat media. Kita lihat contoh pemberitaan dari kasus Renyhard Sinaga oleh media daring. Media secara sengaja mengangkat kembali berita lama mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswa Indonesia di Inggris dengan judul bombastis yang menekankan pada seksualitas dari pelaku.7 Media dalam hal ini melakukan “Marking” atau penandaan terhadap identitas Renyhard Sinaga untuk mengaitkan kasus pidana dirinya dengan kelompok minoritas tertentu. Lewat cara ini, media sekali lagi mengukuhkan stereotip bahwa kelompok LGBTQ adalah predator. Pemberitaan ini berujung pada pergeseran persepsi mayoritas masyarakat terkait kelompok LGBTQ. yang semula menerima dengan catatan berbagai prasangka terhadap kelompok tersebut, menjadi penolakan secara tegas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di beberapa media di Eropa yang melakukan penandaan identitas kepada pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh imigran.8 Penandaan tersebut dilakukan lewat pemberitaan karakteristik warna kulit dan setelah pelaku tertangkap, asal negara mereka seperti Suriah atau Irak.


Penandaan ini dilakukan untuk mengukuhkan stereotip bahwa imigran dari Timur Tengah sebagai predator seksual dan agama yang mereka anut sebagai agama yang merendahkan perempuan. Lewat penandaan inilah, partai dan politisi sayap kanan di Eropa berusaha menggeser jendela persepsi masyarakat terkait kebijakan imigrasi Kanselir Jerman Angela Merkel yang dikenal cukup bebas, dari suatu hal yang biasa saja menjadi ide yang tidak dapat diterima.9 Kelompok LGBTQ bukan saja satu-satunya kelompok minoritas yang mendapat pemberitaan stereotipikal di Indonesia dengan tujuan untuk memindahkan jendela persepsi masyarakat Indonesia. Etnis Melanesia misalnya, sering mendapat pemberitaan sebagai etnis primitif yang tinggal di daerah yang kaya.10 Berita ini sengaja dibuat untuk mengukuhkan stereotip bahwa masyarakat Papua tidak memiliki kemampuan untuk beropini sendiri dan sumber daya alam daerah mereka diincar pihak asing. Pemerintah Indonesia menggunakan stereotip tersebut untuk menggeser jendela persepsi mas-

CATATAN AKHIR 1. Rahadianto, Rizky. “Madame X Memories: The Rise and Fall of Indonesia’s Queer Cinema”. Vice Media. 4 Mei 2019. Web. Diakses dari https://www.youtube.com/ watch?v=Pl-RYkIXPnk pada 06 Februari 2020 2. Syavira Putri, Famega. “Kucumbu Tubuh Indahku dan Piala Citra: Rianto bawa tari lengger lanang ke pentas dunia”. BBC Indonesia. 10 Desember 2019. Web. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50724082 pada 06 Februari 2020 3. Adam, Aulia. “Kemenangan Kucumbu Tubuh Indahku di Tengah Ancaman terhadap LGBT”. Tirto.id . 23 Desember 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/kemenangan-kucumbu-tubuh-indahku-di-tengah-ancaman-terhadap-lgbt-endm pada 06 Februari 2020 4. Siahaan, Pangeran. “Yang Normal dan Ekstrem dalam Politik Jendela Overton”. Tirto. id. 30 Maret 2017. Web. Diakses dari https:// tir to.id/yang-nor mal-dan-ekstrem-da-

yarakat Indonesia akan isu-isu terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan penambahan militer di Papua. Dalam kerusuhan di Papua yang terjadi waktu lalu misalnya, Pemerintah selalu menekankan bahwa kerusuhan terjadi karena provokasi berita bohong di media.11 Lewat “Framing” tersebut, Pemerintah seolah membuat peristiwa rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya tidak ada sangkut pautnya dengan kerusuhan tersebut, berdasarkan pada stereotip rasis bahwa masyarakat Papua tidak dapat beropini tanpa provokasi pihak asing.12 Kelompok minoritas, baik secara etnis, agama, seksualitas, atau gender sering kali mendapat penggambaran atau pemberitaan yang mengukuhkan stereotip terhadap mereka. Apa yang dulu dianggap sebagai opini, kebijakan, atau tindakan yang intoleran sekarang bisa jadi diterima sebagai hal normal akibat pemberitaan media. Dalam majalah Mahkamah 2020, kami berusaha memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Mulai dari mendatangi Pesantren Transpuan Al-Fatah, meliput lam-politik-jendela-overton-clR6 Februari 2020

pada

06

5. Rizal, Muhammad & Mega. “Overton Window dan Realitas Politik Indonesia”. BPPM Mahkamah. 15 April 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/kemenangan-kucumbu-tubuh-indahku-di-tengah-ancaman-terhadap-lgbt-endm pada 06 Februari 2020 6. Nara Indra, Putu Agung. “FPI Dalam Lintasan Sejarah”. Tirto.id. 4 November 2016. Web. Diakses dari https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT pada 06 Februari 2020 7. Dzaki, Faris. “Kesalahan Media dalam Membahas Reynhard Sinaga”. Remotivi. 22 Juni 2020. Web. Diakses dari https://www. youtube.com/watch?v=8DAgG6nHdHc pada 06 Februari 2020 8. Der Spiegel Staff. “Is There Truth To Refugee Rape Reports?”. De Spiegel. 17 Januari 2018. Web. Diakses dari https://www.spiegel. de/international/germany/is-there-truth-torefugee-sex-offense-reports-a-1186734.html pada 06 Februari 2020

demonstrasi mahasiswa Papua terkait isu rasisme, hingga mengkritisi kebijakan terhadap minoritas di Indonesia. Kami tidak ingin menjadi media yang malah ikut berkontribusi terhadap pergeseran jendela persepsi akan intoleransi sebagai suatu hal yang normal. BPPM MAHKAMAH percaya bahwa saat ini, masyarakat Indonesia terkotak-kotak dalam kelompok mereka sendiri dan terdapat tembok yang memisahkan kelompok kita dengan yang lain. Banyak orang berteriak “Bhinneka Tunggal Ika” dari dalam tembok mereka sendiri. Di saat bersamaan pula, mereka menyimpan prasangka terpendam akan mereka di sisi lain tembok. Prasangka yang hadir karena mereka tidak atau jarang berinteraksi dengan mereka yang lain. Tugas media bukan mengokohkan tembok tersebut lewat stereotip tetapi berusaha memberikan tangga agar semua orang di kedua sisi tembok dapat memanjatnya dan bertemu di atas sana. Oleh: Tim Editorial

9. AFP. “Iraqi faces German court in Susanna rape-murder case”. France 24. 17 Maret 2019. Web. Diakses dari https://www.france24. com/en/20190312-iraqi-faces-german-courtsusanna-rape-murder-case pada 06 Februari 2020 10. Dzaki, Faris. “Papua dalam Media Indonesia”. Remotivi. 8 September 2017. Web. Diakses dari https://www.youtube.com/ watch?v=8DAgG6nHdHc pada 06 Februari 2020 11. Putra Abdi, Alfian. “Ketika Hoaks soal Papua Juga Diproduksi oleh Pemerintah”. Tirto.id .12 September 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/ketika-hoaks-soal-papua-juga-diproduksi-oleh-pemerintah-ehSE pada 06 Februari 12. Kresna, Mawa. “Polisi Indonesia Gagal Mengatasi Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua”. Tirto.id. 22 Agustus 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/polisi-indonesia-gagal-mengatasi-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egLK pada 06 Februari 2020

EDISI EDISI 18/XXXIII/2019 18/XXXIII/2019 | 7| 7


Foto oleh Fahmi Akbar, Kotagede, 15 September 2019

aL FATAH DALAM PERJ UNTUK HAK BERIBADA 8 | MAJALAH MAHKAMAH 8 | MAJALAH MAHKAMAH


JUANGAN AH

EDISI 18/XXXIII/2019 | 9 EDISI 18/XXXIII/2019 | 9

Salat Magrib berjamaah sebagai salah satu agenda rutin pondok pesantren Al Fatah.


LAPORAN UTAMA

Shinta Ratri dalam kegiatan rutin Al Fatah. Foto oleh Fahmi Akbar, Kotagede, 15 September 2019

T

idak ada palang maupun tanda yang mencolok. Bahkan untuk masuk ke dalam harus melalui gang sekira lebar rentang tangan. Bersama dengan padatnya pemukiman, pondok pesantren Al Fatah berdiri. Sebuah bangunan yang nampak polos hijau dari luar namun kental dengan nuansa khas seni dan budaya di bagian dalam.

Setidaknya terdapat satu pendopo utama dan rumah gandeng berisi kamar-kamar pengelola dan santri pondok.

hak beragama dan beribadah. Sebuah hak yang sejatinya ada pada tiap orang dan dijamin pengakuannya oleh Negara.

Menurut pengelola, sejatinya pondok ini merupakan bekas Bila berbicara tentang titsanggar kesenian yang juga ik mula pondok, maka sosok merupakan rumah dari K. H. Hamrolie Harum Shinta Ratri, pimpinan pondok. adalah tokoh kuncinya. Benang sejarah itu ditarik ketika Syahdan pada hari itu, Ming- Kiai Hamroli memanjatka doa Rupa dalam pondok didomi- gu 15 September 2019, tim BPPM pada sang Khalik untuk para nasi dengan warna hijau muda dan Mahkamah berkesempatan untuk transpuan yang menjadi korkuning pucat. Beberapa tanaman berkunjung dan menimba ilmu ban gempa Jogja 2006. Kiai ini pula yang kemudian medan ornamen tampak menghias langsung dari pondok Al Fatah. mulai gelaran pengajian rutin untaman tengah. Sebagai tanda yang Selintas Al Fatah tuk siraman rohani para transpuan sangat khas, di tengah taman terdapat gazebo berukuran sedang Sore itu Shinta tampil dengan di Jogja. Suasana dalam pondok cair dalam gamis hitam panjang. Dengan rona Shinta mengenang, upaya masing-masing aktivitas. Mengaji, rias yang nampak, Shinta bersedia Kiai Hamroli mendapat respon berdiskusi, hingga sebatas mengo- bercerita tentang Pondok Pesanyang baik dari jamaahnya. Bahkan brol ringan. tren Al-Fatah kepada kami. dari respon baik tersebut muncul Sebagai gambaran, pondok Pesantren Al-Fatah merupa- niatan Kiai Hamroli untuk mendipesantren Al Fatah terdiri atas kan bukti dari perjuangan dan rikan pondok pesantren. beberapa bangunan dan ruang. jalan panjang upaya pemenuhan

10 | MAJALAH MAHKAMAH


“Melihat antusiasme kawankawan ini, beliau ingin mendirikan Pesantren Waria Al Fatah. Ini supaya kami tidak hanya mendengarkan pengajian saja, namun juga belajar agama, membaca Alquran, salat berjamaah, dan berdiskusi tentang penerimaan Islam dalam komunitas waria.” Pada september 2008, secara terang Al Fatah berdiri dan memulai langkahnya. Kemudian dua tahun berselang, Al Fatah mendapatkan pengakuan secara legal. Dalam pelik juangnya, Al Fatah tidak sendiri. Turut andil dalam bagian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pun jaringan terus berkembang melalui nota kesepahaman (MoU) dengan beragam lembaga. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Ikatan Waria Yogyakarta, hingga segelintir akademisi turut menjadi kawan. Sebagai contoh, Pondok Pesantren Al Fatah bersama Dekan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga telah menjalin kerja sama terkait bantuan dan hal-hal yang menunjang kegiatan pondok. Bila menelisik ke dalam proses dan kegiatan pembelajaran di dalam pondok, maka dapat dikatakan pondok Al Fatah ini cukup tersusun namun juga dinamis. Hal tersebut dilihat dari pengelompokan kelas yang mengacu pada kebutuhan para santri itu sendiri. “Jadi, karena kita melihat betapa pentingnya solat untuk orang muslim, waria pun harus bisa solat. Makanya kelas paling dasar adalah bacaan solat. kemudi-

an kelas bacaan surat pendek. Lalu disampaikan di awal, bangunan kelas tiganya adalah kelas tajwid.”, yang digunakan ialah rumah milik Shinta Ratri. terang Shinta. “Jadi ini rumah pribadi yang Kemudian setelah para santri belajar di masing-masing kelas, disulap menjadi pondok pesantpembelajaran dilanjutkan dengan ren. Ada 6 orang tinggal di sini yang khusus untuk membantu. tadarus Alquran hingga magrib. Sedang untuk kawan-kawan lain “Setelah solat magrib, kita tinggal tersebar di Jogja.” sama Pak Ustad Arif akan memSebelumnya, rumah Shinbedah kitab kuning sampai solat isya. Setelah solat isya, kita makan ta yang merupakan warisan dari bersama baru kemudian disku- neneknya ini digunakan sebagai si. Diskusi ini bisa kita bahas apa sanggar seni. Kegiatan kesenian saja.”, jelas Shinta menceritakan itu antara lain menari, paduan suragam kegiatan yang ada dalam ara, hingga ketoprak. pondok. “Mulai tahun 2000 kami guNamun sebagaimana su- nakan untuk latihan menari, padratan takdir, kabar duka menyeli- uan suara kemudian belajar ketomuti pondok di tahun 2013 dan prak.” awal 2014. Pada tahun 2013 Kiai Menurut Shinta, ketika ruHamroli berpulang. Tidak lama mahnya menjadi tempat untuk berselang Ibu Mariani yang waktu itu menjabat sebagai ke- mengaji, tetangga dan warga sekitua juga turut berpulang. Hal tar menerima dan baik-baik saja. tersebut menimbulkan ke- Keberadaan pondok pesantren Al cemasan tentang kelanjutan Fatah di tengah permukiman penduduk tidak dipermasalahkan warAl Fatah. ga setempat. Namun, keberadaan Lebih-lebih saat itu pondok pondok tidak serta merta mulus menempati rumah kontrakan yang tanpa cobaan. Ada saja tantangan dan ancaman terhadap keberadaan hampir habis masa sewanya. pondok. “Setelah Pak Hamroli Pada Februari 2016 lalu, Al meninggal tahun 2013, kemudian Ibu Mariani meninggal Ma- Fatah kedatangan tamu. Sekiret 2014, saya yang waktu itu ra hitungan belasan, massa dari yang menjadi wakilnya sekaligus Front Jihad Islam, (FJI) mengKetua Komunitas Waria Jog- geruduk pondok. Bukan untuk ja bertanya kepada anak-anak ikut mengajar ilmu agama atau (anggota pondok -red) apakah berbagi. Organisasi tersebut justpengajian di pesantren mau ru bermaksud untuk menutup dan diteruskan atau tidak. Karena ru- membubarkan pondok. mah itu memang kontrakan”, ke“Mereka mau menutup paksa nang Shinta. pondok ini dengan alasan Allah Sebelum akhirnya pindah, menciptakan laki-laki dan peremAl Fatah menempati sebuah puan.”, tutur Shinta. “Waria tidak rumah di daerah Notoyudan, boleh beribadah kecuali bertaubat Yogyakarta. Kini, Al Fatah dulu jadi laki-laki. Padahal sesmenempati sebuah rumah di ka- ungguhnya menjadi waria bukan wasan Kotagede. Sebagaimana pilihan kami. Kalau saya boleh EDISI 18/XXXIII/2019 |11


memilih saya milih seperti kamu Berusaha Adil dan Menatau mbaknya itu (menunjuk salah gayomi satu tim liputan).” Walau identik dengan identiMatanya tenang mengingat tas agama Islam seperti salat dan peristiwa pahit tersebut. Saat itu mengaji, Al-Fatah tidak kurang tentu bukan hal mudah untuk dalam mengayomi identitas agama menghadapi massa. Namun den- lain. Sebagai perbandingan, dari gan jejaring yang cukup, Shinta empat puluh dua anggota pondok, dengan sigap meminta bantu- terdapat delapan belas yang tidak an pada LBH Yogyakarta untuk beragama Islam. Maka, mereka memberi perlindungan. yang membutuhkan konsultasi spiritual dapat disertakan dalam “Ketika mereka (FJI) datang, persekutuan doa UKDW. kita ungsikan kawan-kawan ke LBH dan lapor polisi. Lantas Poli“Menanggapi pertanyaan si menjaga tempat ini.” tentang kawan non muslim ini, Upaya Shinta tidak hanya berhenti sampai disitu. Rasanya tidak rela bila sampai hak dasar mereka untuk beribadah dilanggar. “Hidup menjadi waria itu sudah dibully, dihina, diolok-olok masa kita mau beribadah saja enggak boleh.”, papar Shinta. Pihak pondok yang kemudian bekerjasama dengan LBH mencari penguatan ke pelbagai pihak. Mulai dari, Komnas HAM, GKR Hemas, hingga Polda. Jaminan agar dapat beribadah dan menyampaikan pendapat harus diamankan. Menurut pimpinan pondok ini, hak konstitusional mereka untuk beribadah sudah secara terang telah dilanggar. “Maka dari itu, ketika kami berkegiatan di sini, memperjuangkan hak beribadah, berkumpul, berserikat, dan berekspresi, kemudian mereka tutup, kami berusaha merebut ruang demokrasi.” Upaya tersebut tidaklah siasia. Walau sempat ditutup selama empat bulan, pondok pesantren Al Fatah dapat kembali bangkit dan berjalan menaungi para santrinya lagi.

12 | MAJALAH MAHKAMAH

dan biaya operasional, Al Fatah mengandalkan donasi dari sukarelawan. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan Al Fatah menarik sumbangan tertentu kepada orang-orang yang hendak melakukan riset, peliputan, atau acara lain yang membutuhkan data Al Fatah. “Kita juga punya sistem pendanaan yaitu kita mewajibkan donasi bagi kawan-kawan yang liputan, yang melakukan penelitian, kunjungan, misalnya kunjungan dari Fakultas Psikologi USW Salatiga, dari Sanata Dharma, dari Sarjanawiyata, dari UGM. Kemudian ada kunjungan dari sekolah internasional. Nah, pendanaan kita ambil dari situ,” jelas Shinta.

kami menemukan cara berupa mengajak kawan-kawan non muslim dalam persekutuan doa yang pelayanannya dibuat oleh Peduli, sampai pada akhir. UKDW,” terang Shinta. Berkenaan dengan biaya, untuk dapat belajar dan turut mengaji, para santri tidak dipungut biaya apapun. Bahkan ketika membutuhkan pinjaman untuk modal atau kebutuhan lainnya, pondok siap membantu mereka.

Selain mengaji, Al Fatah juga membentuk kelompok bantuan yang sedia memberi pendampingan. Salah satunya kelompok tersebut ialah Waria Crisis Center (WCC).

Shinta menjelaskan, “WCC ini bekerjasama den“Mereka kita bantu pinjaman untuk bayar kos atau untuk yang gan LBH. fungsinya untuk lain sebesar delapan ratus ribu, mendampingi kawan-kawan yang nanti dikembalikan lima puluh diciduk polisi, satpol PP, dan tersangkut kasus hukum.” ribu per-minggu.” Selain itu, terdapat Family Support Group yang berfungsi untuk membantu mereka yang tengan berkonflik dengan keluarga. Kepedulian tidak berhenti sampai di situ, Shinta menyebut bahwa terdapat beberapa beberapa kasus dimana tidak ada yang mau mengurus jenazah waria. Itulah yang “Itulah mengapa kami sa- kemudian mendorong pondok ngat memberikan apresiasi kepada untuk belajar dan membentuk ustad-ustad, mereka tidak dibayar kelompok pemulasaran jenazah. dan masih bertahan dengan stigma dari lingkungan yang seperti Penulis: Tim BPPM MAHKAMAH itu.”

Lebih lanjut, perlu menjadi catatan bahwa tiap-tiap ustad (pengajar -red) tidak dibayar sepeserpun oleh pondok. Para pengajar ini sedia membantu belajar dengan sukarela. Bahkan ketika mendapat bully dan stigma negatif dari masyarakat. Mereka tetap bertahan.

Terkait dengan pendanaan


Oleh Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, 24 Januari 2020.

EDISI 18/XXXIII/2019 |13


Dalam kesempatan belajar dan kunjungannya, Tim BPPM MAHKAMAH mendapat buah tangan berupa foto bersama dengan santri di pondok pesantren Al Fatah. Suasana cair dalam mengambil foto ini di dapat setelah salah seorang tim (Savero) menginisiasi untuk foto bersama.

14 | MAJALAH MAHKAMAH


EDISI 18/XXXIII/2019 |15


IUS CONSTITUENDUM

MINORITAS DALAM PUSARAN RKUHP

7

4 tahun setelah proklamasi, Republik Indonesia masih menggunakan KUHP yang ditetapkan sejak 1918 oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai tumpuan hukum pidana nasional.1 Sementara itu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan menjadi kodifikasi hukum pidana pertama ciptaan Indonesia masih belum selesai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).2 Walaupun beberapa pihak ingin agar RKUHP segera disahkan, keberadaan beberapa pasal kontroversial di dalamnya membuat banyak pihak menuntut penundaan pengesahan dari RKUHP.3 Hal ini tentunya tidak terlepas dari isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi penting setelah masuknya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pengekangan terhadap demokrasi dan perlindungan hukum yang tebang pilih di era Orde Lama dan Orde Baru membuat masyarakat mengharapkan RKUHP lahir sebagai peraturan perundang-undangan yang demokratis. Harapan bertumpu pada pundak DPR dan Pemerintah sebagai pihak yang membahas RKUHP. RKUHP diharapkan dapat memberikan perlindungan HAM yang sering kali dilanggar oleh oknum tertentu atas dasar perbedaan ras, etnis, bangsa, warna kulit, agama, gender, disabilitas, fisik dan orientasi seksual. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 Bab X A Pasal 28 I ayat (2) secara khusus MAJALAHMAHKAMAH MAHKAMAH 16 16| |MAJALAH

memberikan hak konstitusional kepada warga negara Indonesia untuk diijamin dan dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun. Salah satu upaya yang dilakukan RKUHP untuk mengatasi masalah ini adalah lewat pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Golongan Penduduk dan Tindak Pidana Diskriminasi.

Ujaran Kebencian Pada tahun 1999, Indonesia menandatangani International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 yang diratifikasi Undang-undang nomor 29 Tahun 1999 Indonesia. Konvensi tersebut mewajibkan Indonesia mengutuk semua propaganda dan organisasi yang didasarkan pada pemikiran atau teori supremasi ras ataupun kelompok perorangan dari suatu warna kulit atau asal usul etnik tertentu atau yang berupaya melakukan pembenaran atau menciptakan segala bentuk. Atas dasar tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-Undang tersebut mempunyai beberapa Ketentuan pidana yang mengatur Tindak Pidana Diskriminasi seperti diatur Pasal 15-21. Ada juga KUHP lama kita yang mengatur Tindak Pidana Penghinaan Golongan Penduduk pada pasal 156 dan Pasal 157. Dalam perkembangan yang ada, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Golongan Penduduk kembali diatur dalam RKUHP lewat Pasal 242 dan 243 seperti diatur dalam KUHP.

Pasal 156 dan 157 KUHP mengatur tindak pidana serupa dan ditempatkan pada Bab V mengenai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Pasal 156 berbunyi “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiaptiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. Sedangkan Pasal 242 RKUHP berbunyi “Setiap Orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Disini dapat kita lihat bahwa perumusan Pasal 242 RKUHp tidak berbeda jauh dengan Pasal 156 KUHP. Lebih lanjut, Pasal 243 RKUHP berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, ke-


bangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kela­min, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Pasal 243 RKUHP juga dikonstruksikan hampir sama dengan Pasal 157 KUHP, dimana kedua pasal dirumuskan sebagai Delik Materiil. Dalam Delik Materiil, untuk menjerat perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana, diharuskan terpenuhinya akibat dari perbuatan tersebut.4 Akibat yang dimaksud adalah mengakibatkan timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang. Perumusan Pasal 243 sangat berbeda dengan Pasal 242 yang dirumuskan sebagai Delik Formil dimana untuk menjerat perbuatan, hanya diperlukan pembuktian telah terjadinya tindak pidana yang dimaksud tanpa memperhatikan akibatnya.5 Sebagai pasal yang bersifat membatasi hak kebebasan berpendapat, Pasal 242 dan Pasal 243 RKUHP harus hati-hati dalam perumusan pasal agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan, apalagi pengertian dari apa yang dimaksud sebagai “Penghinaan” sangatlah lentur, sehingga tergantung interpretasi polisi dan hakim. Sudah selayaknya dirumuskan sebagai Delik Materiil, terlebih tujuan utama dari pembatasan kebebasan berpendapat dalam pasal tersebut memang ditujukan untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban umum yang berakibat kekerasan terhadap orang dan barang.

tersebut mengatur beberapa tindak pidana seperti Tindak Pidana terhadap Agama pada Pasal 304306 dan Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah pada Pasal 307-309. Ada beberapa pasal baru yang muncul di RKUHP tapi ada juga yang merupakan rekontruksi dari pasal lama, seperti Pasal 304 yag dirumuskan tidak berbeda jauh dengan Pasal 156A KUHP. Pasal 304 berbunyi “Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Penggunaan unsur “Penodaan” dalam Pasal 156A KUHP kembali digunakan dalam Pasal 304 RKUHP. Arti dari kata “Penodaan” itu sendiri sangatlah kabur seperti yang bisa kita lihat pada beberap kasus yang melibatkan Pasal 156A KUHP. Pasal yang sering disebut sebagai pasal peniJika kita terus membaca staan agama oleh media dan masRKUHP, masalah yang sama den- yarakat, telah melahirkan banyak gan Pasal 242 juga ditemukan pada kontroversi, salah satunya Kasus Bab VII tentang Tindak Pidana Meliana.6 Perempuan keturunan dalam Kehidupan Beragama. Bab Tionghoa yang merupakan ibu

rumah tangga dari Tanjung Balai, Sumetera Utara tersebut divonis 18 bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena mengkritik pengeras suara azan yang terlalu keras. Vonis yang didasarkan Pasal 156A KUHP tersebut dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung pada 8 April 2019.7 Ada juga kasus SM, perempuan non muslim berumur 52 tahun yang pernah dirawat akibat gangguan kejiwaan di dua rumah sakit, membawa anjing masuk ke dalam Masjid Al Munawaroh, Kabupaten Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka dengan dasar pasal yang sama.8 Jalannya kedua kasus ini, tentunya tidak terlepas dari pengaruh hubungan sensitif antara kelompok minoritas dan mayoritas. Keadaan ini berbanding terbalik saat pengusutan dugaan pelanggaran Pasal 156A saat dilakukan oleh kelompok mayoritas.9 Penulis berpendapat bahwa Pasal 304 RKUHP sebaiknya dihapuskan karena bentuk tindak pidana yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 243 RKUHP. Kedua pasal tersebut telah dapat melindungi umat beragama di Indonesia dari ujaran kebencian yang dapat menimbulEDISI EDISI18/XXXIII/2019 18/XXXIII/2019|17 |17


kan gangguan ketertiban umum. Andaikan, Pasal 304 akan tetap dipertahankan, maka perumusan pasal harus dibuat sebagai Delik Materiil sebagaimana pada Pasal 243 RKUHP. Dalam hal ini, Pasal 304 dirumuskan dengan memasukkan unsur niat menciptakan kekerasan terhadap orang dan barang. Maka hanya jika terdapat niat untuk menciptakan kekerasan terhadap orang dan barang akibat dari penghinaan agama tersebut, seseorang dapat dipidana karena menghina suatu agama.

Kriminalisasi Diskriminasi Walaupun merupakan rekonstruksi dari pasal-pasal di KUHP, terdapat beberapa perbedaan diatara Pasal 242 & 243 RKUHP dan Pasal 156 & 157 KUHP. Perbedaan tersebut terletak pada perluasan makna golongan penduduk Indonesia. Berdasarkan perumusan tersebut, golongan penduduk Indonesia menurut Pasal 242 RKUHP dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan ras, kebangsaan, etnis warna kulit, atau agama dan golongan yang ditentukan berdasarkan gender, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.10 Perluasan akan apa yang dimaksud golongan penduduk Indonesia dalam Pasal 242 menunjukan perubahan paradigma akan ujaran kebencian. Ujaran kebencian diakui tidak lagi diarahkan kepada kelompok ras, etnis, atau agama tertentu tetapi juga gender tertentu atau kelompok marginal lainnya seperti penyandang difabel. Sayangnya perubahan paradigma ini belum diikuti pasal lainnya termasuk Pasal 244 yang mengatur Tindak Pidana Diskriminasi. Pasal tersebut menyatakan “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada

18 | MAJALAH MAHKAMAH

ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III�. Masuknya Pasal 244, merupakan sebuah usaha bagus dalam memberikan perlindungan masyarakat Indonesia terutama kelompok minoritas dari pembedaan yang dilakukan berdasarkan ras atau etnis. Kelemahan pasal ini terdapat dari fakta bahwa Pasal 244 hanya sebatas menyalin ulang perumusan dari Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis . Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 244 akhirnya hanya mencakup diskriminasi berdasarkan ras & etnis, dan tidak mencakup diskriminasi yang didasarkan alasan pembeda lainnya.

Kristen oleh warga Dukuh Karet, Kabupaten Bantul untuk tinggal pada rumah yang disewanya di dusun tersebut.12 Selain itu, Penyandang Difabel juga merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan diskriminasi. Kasus pembatalan status Calon Pegawai Negeri Sipil drg Romi Syofpa Ismael oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu contoh kasus diskriminasi Penyandang Difabel yang menarik per-

hatian publik.13 Kasus drg Romi merupakan satu dari banyak kasus Penyandang Difabel yang sering Padahal diskriminasi saat ini ti- kali sulit mendapatkan akses terhdak lagi berkutat pada ras dan etnis adap hak-hak ekonomi dan sosial seperti pada saat era Pemerintah mereka. Kolonial di mana terdapat pemisSelain permasalahan perluasan ahan ketat antara ras dan etnis di Indonesia menjadi 3 golongan yai- cakupan golongan, Pasal 244 hatu Golongan Eropa, Timur Jauh, rus lebih rinci mengatur mengani dan Pribumi.11 Ada bentuk-ben- bentuk-bentuk diskriminasi yang tuk diskriminasi yang tidak dia- akan dikriminalisasikan. Saat ini tur Pasal 244 seperti diskriminasi Pasal 244 hanya menyatakan bahdikarenakan agama atau kondisi wa Tindak Pidana Diskriminasi fisik. Penganut agama minoritas sebagai pembedaan, pembatasan, sering kali mendapatkan diskrim- dan pemilihan yang mengakibatinasi saat berusaha mengakses kan pencabutan atau penguranhak-hak asasi manusia mereka gan pengakuan, perolehan atau baik dibidang sosial, politik, atau pelaksanaan hak asasi manusia ekonomi. Salah contoh kasus yang dan kebebasan dasar di bidang terjadi di Provinsi Daerah Istime- sipil, politik, ekonomi, sosial, dan wa Yogyakarta, yaitu penolakan budaya. Jika kita mencontoh pada Slamet Jumiarto yang beragama Code Penal atau KUHP Perancis,


Delik Diskriminasi diatur dalam pasal tersendiri dan bentuk-bentuk Tindak Pidana Diskriminasi tersebut diuraikan secara rinci.14 Pasal 225-1 KUHP Perancis mengatur Tindak Pidana Diskriminasi sebagai pembedaan terhadap subyek hukum atas dasar asal usul, gender, situasi keluarga, bentuk fisik, kondisi kesehatan, kecacatan, karakter genetik, moralitas seksual, orientasi seksual, umur, opini politik, aktivitas serikat bu-

ruh, dan status keanggotaan, baik karena benar atau diandaikan, dalam suatu grup etnis, bangsa, ras, atau agama. Bisa dilihat definisi diskriminasi dalam KUHP Perancis lebih luas dibandingkan Pasal 244 dengan memasukkan Tindak Pidana Diskriminasi terhadap golongan tertentu yang bahkan tidak disebut dalam RKUHP seperti bentuk fisik suatu kelompok, golongan dengan orientasi seksual tertentu atau anggota serikat buruh. Selanjutnya, Pasal 225-2 KUHP Perancis menjelaskan Tindak Pidana Diskriminasi ke dalam 6 bentuk, yaitu: • Menolak menjual barang atau jasa;

• Menghalangi pelaksanaan aktivi- Hate Crime merupakan kejahatan yang diatur dibanyak negara setas ekonomi sehari-hari; • Menolak memperkerjakan seseo- bagai pemberatan kepada Tindak rang, memberikan sanksi kepada Pidana Umum yang dilakukan atas terhadap seseorang, atau memecat seseo- latar belakang kebencian 16 anggota tertentu. rang; Pasal 132-76 dan Pasal 132• Menjual barang atau jasa dengan syarat tertentu berdasarkan faktor 77 KUHP Perancis memberikan pemberatan jika pelanggaran atau yang diatur Pasal 225-1; • Memberikan tawaran pekerjaan, kejahatan yang didahului, diserpendidikan, atau pelatihan dengan tai, diikuti oleh tulisan, ucapan, syarat tertentu berdasarkan faktor gambar, obyek atau tindakan yang menjatuhkan harga diri korban/ yang diatur Pasal 225-1; kelompok korban berdasarkan • Menolak menerima karakteristik etnis, kebangsaan, ras, seseorang ke dalam pen- agama, orientasi seksual atau idendidikan atau pelatihan titas jender korban.17 Ada 14 jenis tertentu seperti dijabar- Tindak Pidana yang dikenai pemkan Pasal 412-8 Kitab beratan ini yaitu pembunuhan, Undang-undang Hukum penyiksaan, penganiayaan mengaJaminan Sosial. kibatkan kematian, penganiayaan Dalam hal ini, KUHP mengakibatkan cacat permanen, Perancis menguraikan je- penganiayaan mengakibatkan luka nis-jenis tindakan yang berat, perusakan terhadap mayat, masuk dalam Tindak pencurian, pemalakan, dan peruPidana Diskriminasi se- sakan terhadap barang.18 Selain cara rinci. RKUHP da- itu, pemerkosaan yang dilakukan lam hal ini dapat men- atas dasar orientasi seksual seseocontoh KUHP Perancis rang dikenai pemberatan dari 15 dengan menambah ayat tahun penjara menjadi 20 tahun baru pada Pasal 244 yang penjara. Sedangkan, Undang-unmenguraikan tindakan spesifik apa dang Penuntutan 2002 Selandia saja yang dimaksud sebagai Tin- Baru juga mengatur pemberatan dak Pidana Diskriminasi. Dihara- terhadap penuntutan pidana dalam pkan dengan penambahan ayat hal kejahatan dimotivasi kebencian baru tersebut, pemidanaan terh- terhadap kelompok dengan karaadap Tindak Pidana Diskriminasi steristik ras, kebangsaan, agama, identitas jender, orientasi seksual, akan jauh lebih mudah. umur, disabilitas tertentu.19 PemKejahatan Atas Kebencian beratan juga dapat dilakukan jika pelaku mengira korban termasuk Hate Crime atau Kejahatan dalam kelompok dengan karakteratas Kebencian adalah berbagai istik tertentu.20 jenis kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang/ RKUHP juga mempunyai paskelompok orang ataupun harta al mengenai Kejahatan atas Kebendanya dengan latar belakang/ bencian yang diatur pada Pasal 245 motif kebencian pelaku terhadap dengan bunyi “Setiap Orang yang korbannya semata-mata kare- melakukan perampasan nyawa na korban merupakan anggota orang, penganiayaan, perkosaan, kelompok (ras, etnis, kebangsaan, perbuatan cabul, pencurian denkeagamaan, difabilitas, orientasi gan Kekerasan, atau perampasseksual, dan sebagainya) tertentu.15 an kemerdekaan berdasarkan EDISI 18/XXXIII/2019 |19


diskriminasi ras dan etnis, pidana ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya”. Pasal 245 RKUHP sudah selaras dengan tren hukum pidana di berbagai negara dimana terdapat pemberatan terhadap kejahatan yang dimotivasi kebencian terhadap suatu kelompok. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah terkait perluasan cakupan golongan yang dilindungi. Kejahatan yang didasarkan kebencian tidak lagi berkutat pada ras atau etnis, tetapi juga berdasarkan agama, identitas gender, orientasi seksual atau disabilitas.

melakukan kejahatan sehingga dapat diberikan pemberatan. Mengikuti penempatan pasal yang memberikan pemberatan terhadap Kejahatan atas Kebencian di KUHP Perancis dan Undang-undang Penuntutan 2002 Selandia Baru, ada baiknya Pasal 245 dipindah dari Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi. Pemindahan dilakukan ke Bab III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Paragraf 4 Pemberatan Pidana dikarenakan Pasal 245 memberikan pemberatan terhadap banyak kejahatan pidana di luar Bab V Tindak Pidana Perumusan pasal juga sebai- Terhadap Ketertiban Umum. knya diganti dari menggunakan kata “diskriminasi” menjadi “keDari pembahasan tulisan ini, bencian”. Hal ini karena penger- dapat dilihat bahwa RKUHP tian diskriminasi lebih mengarah memiliki cukup banyak pasal kepada tindakan pembedaan terh- yang dapat berpengaruh terhadap adap seseorang yang berdiri sendi- kelompok minoritas di Indoneri sebagai kejahatan yang diatur sia. Beberapa pasal seperti Pasal pada Pasal 244. Sedangkan kata 244 dan Pasal 245 telah berusaha “kebencian” menjelaskan secara memberikan perlindungan terhatepat motivasi dari pelaku dalam dap beberapa kelompok minori-

tas, hanya saja cakupan perlindungan tersebut masih sempit dan tidak berbeda jauh dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Ada juga pasal yang merupakan rekonstruksi dari pasal lama di KUHP seperti Pasal 242, 243, dan Pasal 304. Ketiga pasal tersebut masih memiliki masalah sama dengan pasal di KUHP sehingga tidak tanggap akan keadaan zaman sekarang. Diharapkan DPR dan Pemerintah dapat melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap RKUHP dengan mendengarkan aspirasi masyarakat termasuk kelompok minoritas. Akhirnya kita semua mengharapkan agar kodifikasi hukum pidana pertama Indonesia dapat segera disahkan tapi tentunya tanpa melangkahi hak-hak Warga Negara Indonesia.

CATATAN AKHIR

12 Syambudi, Irwan.“Non-Muslim Dilarang Bermukim, Aturan Janggal di Dukuh Karet Bantu”. Tirto.id. 2 April 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/non-muslim-dilarangbermukim-aturan-janggal-di-dukuh-karetbantul-dkVH pada 11 November 2019.

Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana”(Cetakan ke 9). Jakarta: Rineka Cipta, 2015. Hal 17.

1

R Baskoro, Lestantya. “Setengah Abad Lebih Melahirkan RKUHP”. Tempo.co. 6 Februari 2018. Web. Diakses dari https://hukum. tempo.co/read/1057807/setengah-abad-lebih-melahirkan-rkuhp pada 11 November 2019.

2

M Idhom, Addi. ““Isi RUU KUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas”. Tirto.id. 25 September 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/ isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu pada 11 November 2019.

3

O.S. Hiariej, Eddy. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” (Cetakan ke 1). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016. Hal 136.

4

Ibid. Hal 137.

5

Askar Monza, Iil. “Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai”. Tempo.co. 23 Agustus 2018. Web. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1119663/ ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai pada 11 November 2019

6

20 | MAJALAH MAHKAMAH

Bernie, Mohammad. “MA Tetap Hukum Meliana Pengkritik Volume Toa Azan 18

7

Bulan Penjara”. Tirto.id. 8 April 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/ma-tetap-hukum-meliana-pengkritik-volume-toa-azan-18bulan-penjara-dlvN pada 11 November 2019. Briantika, Adi. “Perempuan Bawa Anjing Masuk Masjid Jadi Tersangka Penistaan Agama Baca”. Tirto.id. 2 Juli 2019. Web. Diakses dari https://tirto.id/perempuan-bawa-anjing-masuk-masjid-jadi-tersangka-penistaan-agama-edsF pada 11 November 2019.

8

Kukuh, Thomas. “Beda Sikap Polri Saat Menangani Penistaan Agama Oleh Ahok dan Habib Rizieq”. JawaPos.com. 2 Januari 2017. Web. Diakses dari https://www.jawapos.com/ nasional/hukum-kriminal/02/01/2017/ beda-sikap-polri-saat-menangani-penistaanagama-oleh-ahok-dan-habib-rizieq/ pada 11 November 2019.

9

Martanto Wiryawan, Syahrial. “Tindak Pidana Diskriminasi Dalam RKUHP 2015”. Reformasikup.org. Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016. Web. Diakses dari https:// reformasikuhp.org/tindak-pidana-diskriminasi-dalam-r-kuhp-2015/ pada 11 November 2019.

10

Moeljatno, Op Cit. Hal 18.

11

Penulis : Raynal Arung Bua Editor : Faiz Al-Haq M Raya

Fachri, Febrian.“Dicoret CPNS karena Difabel, Dokter Gigi Ini Menggugat”. Republika. co.id. 23 Juli 2019. Web. Diakses dari https:// www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/23/pv37de384-dicoret-cpns-karena-difabel-dokter-gigi-ini-menggugat pada 11 November 2019. 13

Perancis. Code pénal. Paris: French Parliament, 1994.

14

Wulandari, Widati. “Hate Crimes Di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”. Veritas et Justitia. Volume 3. Nomor 1 (2017): Hal 68. 15

Ibid. Hal 67.

16

Code pénal, Op Cit.

17

Ibid.

18

Selandia Baru. Sentencing Act 2002. Wellington: New Zealand Parliament, 2002.

19

Ibid.

20


Infografis: Agas Prayustisio Aji,

EDISI 18/XXXIII/2019 |21


INTERMEZZO Apakah masyarakat yang toleran harus mentoleransi intoleransi itu sendiri?

Apakah dengan tidak mentoleransi intoleransi, masyarakat itu menjadi tidak toleran?

Silent Majority: Paradoks Toleransi atau Sekadar Tidak Peduli? “The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral cirsis�

L

Kalimat ini merupakan bagian dari novel Dan Brown (Inferno), kalimat yang menurut Dan Brown berasal dari Inferno Dante. Menjelaskan bahwa sebagian besar dari kita sering memilih untuk netral, tidak melakukan apa-apa padahal jelas terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki. Lebih memilih untuk mengurus urusan sendiri, menolehkan pandangan, seakan tuli dan bisu terhadap peristiwa yang terjadi.

ima tahun belakangan ini bolehjadi menjadi periode yang tak terlupakan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, bangsa Indonesia yang selama ini terkenal akan toleransinya1 kini justru dipertanyakan tolerannya. Dalam kurun waktu lima tahun saja, keadaan 180 derajat berbalik, Indonesia menjadi bangsa yang mungkin darurat intoleransi.

22 | MAJALAH MAHKAMAH

Kali ini yang menjadi pertanyaan bukanlah kapan intoleran mulai terjadi akan tetapi bagaimana Indonesia yang terkenal sebagai negara yang prural dan toleran, ternyata bisa melahirkan sikap intoleran terhadap sesama masyarakat Indonesia sendiri. Tidak seluruhnya memang, namun tindakan tersebut tidak dapat dipungkiri ada dan nyatanya.

Bentuk intoleransi yang terjadi antara lain, penutupan rumah ibadah agama minoritas oleh oknum ormas tertentu, pengusiran kaum yang dianggap menyimpang dari ajaran adat dan agama, bahkan pemaksaan satu paham kebenaran tunggal terhadap sesama. Ketika peristiwa tersebut terjadi, alih-alih melawan dan bertindak, masyarakat yang sebenarnya


toleran justru memilih diam. Bahkan boleh jadi memaklumi perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak toleran. Alasan yang dikeluarkan cukup beragam. Ada orang yang menganggap bahwa itu bukan urusan mereka, bahwa dengan ada atau tidaknya peristiwa tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka yang toleran. Parahnya lagi pandangan bahwa peristiwa itu mau tidak mau harus ditolerir untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi. Masyarakat kita nyatanya lebih memilih untuk diam supaya konflik yang telah ada tidak membesar. Kita cenderung enggan dan malas memberantas akar masalah yang sebenarnya menjadi penyebab konflik tersebut.

Paradoks Toleransi dalam Bingkai Bangsa Indonesia

Muncul anggapan bahwa masyarakat Indonesia memang pada dasarnya merupakan masyarakat yang toleran. Buktinya berpuluh-puluh tahun masyarakat kita hidup bersama di tengah perbedaan suku, ras, bahasa, dan agama semboyan bhinneka tunggal ika tetap jadi pegangan. Namun, seiring berjalnanya waktu, kita seakan dilema dan menganggap bahwa toleransi adalah hal yang mutlak diberikan kepada siapapun, tak terkecuali juga memaklumi (menoleransi) kelakukan sebagian golongan yang tidak toleran. Pada akhirnya kita dihadapkan pada pertanyaan semacam: “Apakah masyarakat yang toleran harus mentoleransi intoleransi itu sendiri? Apakah dengan tidak mentoleransi intoleransi, masyarakat itu menjadi tidak toleran?” “Apakah untuk menjadi masyarakat yang toleran, suatu masyarakat juga harus mentoleransi orang-orang intoleran?”

Istilah yang mungkin tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah Paradox of Tolerance (Paradoks Toleransi). Istilah tersebut pertama kali digagas oleh filsuf yang bernama Karl Popper pada tahun 1945. Popper menjelaskan istilah Paradoks Toleransi dalam bukunya yang berjudul “Open Society and Its Enemy” sebagai keadaan dimana untuk mempertahankan suatu toleransi, suatu masyarakat harus intoleran terhadap intoleransi itu sendiri. Selain Popper, terdapat juga pendapat terkait toleransi dari filsuf yang bernama Jown Rawls. Pada tahun 1971, Rawls dalam bukunya yang berjudul ‘A Theory of Justice’ menjelaskan bahwa masyarakat yang adil harus menoleransi kaum intoleran. Jika tidak, masyarakat tesebut bersikap intoleran dan tidak adil. Akan tetapi, sejalan dengan Popper, Rawls juga menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk melindungi dirinya (dari intoleransi melebihi toleransi itu sendiri). Karl Popper dan John Rawls sebagai dua pemilikir besar dari abad 20 sebenarnya memiliki gagasan serupa mengenai konsep toleransi. Akan tetapi keduanya memiliki kesimpulan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya implementasi toleransi dilakukan dalam praktik keseharian. Bagi Popper yang menciptakan ide Paradox of Tolerance: untuk tidak mentolerir kaum intoleran adalah mutlak dilakukan oleh masyarakat toleran. Hal ini karena masyarakat manapun yang menoleransi intoleransi akan ditakdirkan untuk dilumat orang yang tidak toleran tersebut. Sedangkan Rawls, mengharuskan adanya klausul “perlindungan diri”. Maknanya, jika kaum yang tidak toleran bermaksud menghancurkan suatu masyarakat

toleran, baru masyarakat tersebut memiliki hak untuk menyampingkan toleransi guna mempertahankan dirinya. Rawls percaya bahwa keadaan default dari masyarakat yang adil (dan toleran) seharusnya adalah menoleransi yang tidak toleran, sampai mereka memiliki alasan untuk tidak melakukannya. Kembali ke Popper, dalam bukunya ia menjelaskan bagaimana Hitler beserta partainya, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartie (NAZI), bisa menguasai Jerman karena masyarakat Jerman kala itu memberikan mereka panggung untuk berbicara. Masyarakat Jerman yang frustasi Pasca-Perang Dunia pertama (PD I) memberikan kesempatan kepada Hitler (dan NAZI), walaupun golongan tersebut jelas membawa gagasan intoleran terhadap yang bukan ‘mereka’. Harapannya gagasan/ide partai tersebut dapat menyelesaikan krisis yang mereka hadapi saat itu. Kaum intoleran yang awalnya diberi kesempatan berbicara, terus tumbuh secara cepat dengan menyebarkan paham pada masyarakat yang mulanya toleran. Di Indonesia sendiri, juga telah terdapat gejala semacam itu, bisa dilihat bahwa golongan masyarakat yang cenderung intoleran dan radikal semakin sering diberi panggung untuk berbicara.

Jika Anda memberi mereka satu inci, mereka akan mengambil satu mil.

Melihat lebih jauh, dapat dijumpai bahwa setelah Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dibubarkan, yang mana ormas tersebut sudah jelas memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila, banyak forum yang berpendapat bahwa tidak selayaknya negara menentang kebebasan suatu golongan untuk memilih ideologinya masing-masing. Negara dianggap otoriter, EDISI 18/XXXIII/2019 |23


sewenang-wenang, dan tidak bisa memberikan kebebasan berserikat kepada warga negaranya. Yang kemudian paling menjadi dilema adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat setiap warga negara tanpa terkecuali. Terdapat anggapan bahwa bagaimana sebuah masyarakat bisa dikatakan toleran jika sebagian dari mereka dilarang untuk mengungkapkan gagasannya di mimbar umum? Apakah dengan tidak menoleransi FPI, HTI, maupun organisasi ekstrem lainnya berarti sama tidak tolerirnya dengan mereka? Pertanyaan semacam ini telah membingungkan para filsuf politik setidaknya sejak konsepsi demokrasi lahir. Silent Majority yang Tak Pernah Bersuara Silent majority disematkan pada kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak mengekspresikan pendapatnya secara terbuka, tak terkecuali dalam urusan intoleransi. Istilah “Silent Majority” pertama kali populer dalam pidato kenegaraan Ricard Nixon pada November 1969. Dalam pidato tersebut Nixon meminta dukungan warga negara AS yang ia sebut sebagai “the great silent majority of my fellow americans” atas kebijakannya dalam Perang Vietnam. Pada saat itu, Nixon meminta dukungan kepada warga negara AS yang tidak ikut demonstrasi anti perang, tidak ikut-ikutan budaya tanding, dan bahkan tidak terlibat dalam wacana publik kala itu. Di Indonesia, setelah lama tidak terdengar, frasa ini muncul kembali ke permukaan. Bahwa adanya silent majority, mayoritas diam, telah cukup lama terjadi di Indonesia. Populernya istilah silent majority juga diikuti dengan kemunculan istilah vocal minority, yaitu golon-

24 | MAJALAH MAHKAMAH

gan masyarakat yang sebenarnya hanya kecil namun lantang dalam menyuarakan sikapnya. Pada dasarnya kelompok ini sama sekali bukan kelompok besar, dan tidak mewakili pandangan mayoritas warga negara. Vocal minority merebut perhatian melalui demonstrasi jalanan, panggung di media massa utama, rekayasa teknis sosial media, dan berbagai jurus yang dilakukan untuk bisa menyesatkan persepsi atau anggapan tentang seberapa besarnya pengaruh kelompok tersebut. Contoh nyatanya di Indonesia bisa dilihat bagaimana massa demonstrasi 212, yang secara sepihak menyatakan berjumlah 7 juta orang, seakan-akan dianggap mewakili seluruh umat Islam di Indonesia yang lebih memilih diam daripada bersikap. Harus diakui bahwa lebih banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk berdiam diri di tengah praktik intoleransi yang kerap terjadi. Mereka memilih tidak peduli, menolehkan kepala, membisu, serta beranggapan bahwa suara mereka yang hanya satu tidak dapat mempengaruhi suara lain yang lebih besar. Merekalah silent majority. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sikap diam dari silent majority bisa berakibat sangat fatal. Selama ini golongan mayoritas diam menganggap bahwa gerakan intoleran bukan urusan mereka. Bahwa jika pun mereka berbicara, suara mereka tidak akan didengar. Sambil berharap peristiwa intoleransi tidak akan terjadi lagi mereka bungkam. Akan tetapi, ketika masyarakat berdiam diri terhadap intoleransi, bukankah itu berarti bahwa masyarakat tersebut rela bahkan melegitimasi intoleransi itu sendiri?

Pada Akhirnya

Selama ini toleransi lebih

banyak dibicarakan dalam konteks intoleransi itu sendiri, seakan jika tidak ada peristiwa intoleransi yang terjadi, toleransi itu sendiri tidak pernah dibahas. Misalnya kita baru akan membahas toleransi ketika berhadapan dengan ormas radikal yang hampir selalu intoleran terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini, terlihat bahwa untuk merawat toleransi, kita memang perlu bersikap intoleran terhadap kelompok yang intoleran itu sendiri. Solusi yang dapat ditempuh tentu bukan menjadi netral atau mentoleransi kaum yang intoleran, namun masyarakat toleran harus berani melawan. Pada akhirnya, tidak penting apakah peristiwa intoleransi yang terjadi pada bangsa Indonesia terjadi sebab kaum toleran terlalu menjunjung toleransi tanpa batas ataupun karena memang ketidakpedulian nyata terjadi, yang terpenting adalah bahwa jangan sampai kebaikan maupun ketidakpedulian itu membawa kita, bangsa Indonesia, ke dalam kehancuran sendiri. Mengutip kalimat dari Karl R. Popper, “Toleransi tanpa batas hanya akan mengarah pada lenyapnya toleransi itu sendiri”. Jika kita memperluas toleransi tanpa batas, bahkan kepada mereka yang tidak toleran, jika kita tidak siap untuk membela masyarakat toleran melawan serangan dari masyarakat tiran, maka perlahan tapi pasti masyarakat toleran akan hancur bersama toleransi mereka. Penulis : Amanda Megawati S Editor :Faiz Al-Haq M Raya


Sampul senarai oleh Selma Maulia Devani

Ibadah adalah istirahatnya batin. Batin mana yang sudi diganggu rehatnya? EDISI 18/XXXIII/2019 |25


PASAL 29 AYAT (2) UUD

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendu memeluk agamanya masing-masing dan untuk b menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Klenteng Fuk Ling Miau, Pura Vaikuntha Vyomanthra, Gereja Hati Kudus Yesus dan Masjid Gedhe Kauman, tempat beribadah umat beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta juga sebagai objek wisata kemajemukan umat beragama" oleh: “Fahmi Akbar, 8-9 November 2019,

26 || MAJALAH MAJALAH MAHKAMAH MAHKAMAH 26


uduk untuk beribadat

EDISI 18/XXXIII/2019 18/XXXIII/2019 |27 |27 EDISI


Illustrasi: Winda Hapsari I

RECHT

Penyeragaman Policy Tanah bagi Nonpribumi:

Diskriminasi atau Affirmative Policy?

P

ada 23 September 2015, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Kabar Laturhary mendeskripsikan sejumlah kebijakan diskriminatif yang masih berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Salah satu kebijakan diskriminatif tersebut adalah berlakunya Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta NO: K.898/ I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. Instruksi ini memerintahkan kepala daerah dari wilayah provinsi DIY untuk melakukan penyeragaman kebijakan di bidang pertanahan dimana Warga Negara Indonesia (WNI) non-pribumi tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di provinsi DIY.Instruksi tersebut secara eksplisit hanya merujuk kepada satu golongan saja. Yaitu warga negara indonesia non pribumi, yang dalam berbagai kasus lebih sering dialami oleh etnis keturunan Tionghoa. Padahal berbagai macam peraturan perundang-undangan telah memberi penegasan hak asasi manusia mengenai kebebasan

28 | MAJALAH MAHKAMAH

terutama dari tindak diskriminatif. Sebut saja, dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Lebih lanjut, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat (3) menyebutkan, bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Lebih tegas, dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada pasal 6 menyebutkan, bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan par-

tisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat dari lapisan peraturan diatas, sudah seharusnya tindakan diskriminasi dalam masyarakat dihilangkan apalagi peran pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan pun sebisa mungkin tidak ada unsur diskriminatif pada pelaksanaannya. Selain itu Undang-undang juga sebagai payung bagi kaum minoritas untuk memperoleh perlindungan terhadap kepentingannya. Perlu digaris bawahi bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) tidak hanya kaum yang dianggap mayoritas saja, namun tiap orang yang diakui oleh UU sebagai WNI. Hal ini berimplikasi pada perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap golongan tersebut. Instruksi yang sampai saat ini masih berlaku tersebut dalam implementasinya telah menghalangi WNI Non Pribumi khususnya keturunan etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di DIY. Hingga saat ini, hak atas tanah yang dimiliki etnis


Tionghoa hanya sebatas pada hak guna tanah/bangunan dan hak guna usaha.

Problematika Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta No: K.898/ I/A/1975

Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 mengalami banyak problematika dalam pelaksanaan, yaitu pertentangan dari WNI non Pribumi sendiri yang menganggap bahwa aturan tersebut diskriminatif. Selain itu, peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Secara substansi Instruksi Wakil Gubernur Nomor K.898/I/A/1975 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa setiap WNI, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa setiap Warga negara Indonesia tidak memandang dari suku maupun ras memiliki hak yang sama atas penguasaan tanah. Merasa bahwa praktik instruksi tersebut sudah seharusnya tidak diberlakukan lagi, dikutip dari tirto.id pada bulan Januari 2015, Handoko, warga keturunan Tionghoa menggugat surat instruksi tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Namun, gugatan yang diajukan oleh Handoko tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat obscuur libel. MA menetapkan putusan Nomor 13 P/HUM/2015, menyatakan bahwa Instruksi Wakil Gubernur Provinsi Yogyakarta No: K.898/

I/A/1975 tidak termasuk produk hukum yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, MA tidak memiliki kompetensi untuk mengadili gugatan tersebut. Jika bukan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan maka seharusnya tidak ada daya keberlakuan untuk ditaati dan dijalankan. Meskipun upaya hukum melalui MA tidak berhasil, Handoko tidak serta merta diam. Ia kembali berupaya agar Instruksi tersebut dapat diubah melalui jalur hukum yang berbeda. Handoko

Instruksi Kepala Daerah DIY No No. K.898/1975 merupakan “affirmative policy” yang tujuannya untuk melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang memiliki finansial lebih kuat; kemudian menggugat Instruksi tersebut ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Namun, PTUN tidak bisa mengadili karena instruksi tersebut bukan termasuk diskresi. Adapun syarat-syarat diskresi dalam pasal 24 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah salah satunya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, dan berdasarkan dengan alasan-alasan yang objektif. Dalam hal ini Instruksi Wakil Gubernur Nomor

K.898/I/A/1975 tidak memenuhi syarat dimana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaca pada kasus tersebut, maka muncul pertanyaan: Apa sebenarnya bentuk dari surat instruksi tersebut? Untuk dapat dikatakan sebagai keputusan (beschikking) setidaknya harus memuat unsur-unsur berupa penetapan tertulis, dirumuskan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bersifat konkrit, individual, dan final. Mendasarkan pada hal tersebut, Instruksi Wakil Gubernur tidak masuk ke dalam unsur diatas. Kemudian sebagai peraturan (regeling) yang sifatnya abstrak, umum, Instruksi Wakil Gubernur pada kenyataannya tidak mengikat seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, karena Instruksi ini ditujukan kepada Kepala Daerah di DIY. Instruksi ini, sejak tanggal berlakunya telah menjadi dasar bagi kebijakan pertanahan yang diskriminatif. Namun, tidak ada jalur hukum yang tersedia mengingat ketidakjelasan posisi Instruksi tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta No: K.898/I/A/1975 Sebagai “Affirmative Policy”

Meskipun upaya judicial review melalui MA dan PTUN tidak berhasil, Handoko masih belum menyerah dalam usaha untuk mengubah kebijakan pertanahan yang diskriminatif di DIY. Pada September 2017, Handoko kembali melakukan upaya hukum. Kali ini dengan menggugat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Negara (BPN) DIY atas perbuatan melawan hukum dengan memberlakukan Instruksi EDISI 18/XXXIII/2019 |29


Kepala Daerah Yogyakarta No: K.898/I/A/1975. Sayangnya, upaya ini juga tidak menemui titik terang. Pada 22 Februari 2018, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan putusan yang menolak gugatan Handoko. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 oleh Sri Sultan dan Kepala Kanwil BPN DIY bukanlah perbuatan melawan hukum. Pasalnya, pemberlakuan Instruksi ini dilakukan dengan tujuan melindungi kepentingan umum. Dalam konteks ini kepentingan umum diartikan sebagai melindungi masyarakat ekonomi lemah. Sehingga, menurut Majelis Hakim, tidak ada asas-asas pemerintahan umum yang baik yang dilanggar. Kebijakan yang melindungi kepentingan umum telah menjadi alasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk menjustifikasi berlakunya Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975. Argumen ini bukanlah tanpa dasar hukum pula. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012

30 | MAJALAH MAHKAMAH

mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUKDIY), Pemerintah Daerah memiliki wewenang khusus untuk mengatur kebijakan mengenai pertanahan di DIY; selama kebijakan tersebut ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. UUKDIY, sejak tanggal ditetapkannya telah digunakan untuk melegitimasi eksistensi dari Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor K.898/ I/A/1975. Sebagai implementasi UUKDIY, Pemda DIY memperkokoh kebijakan pertanahannya dengan diterbitkan Surat Keterangan No: 593/00531/ RO.I/2012 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DIY tertanggal 8 Mei 2012. Di dalamnya dikatakan bahwa; 1. Instruksi Kepala Daerah DIY No No. K.898/1975 merupakan “affirmative policy” yang tujuannya untuk melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang memiliki finansial lebih kuat; 2. Secara filosofis sebagian besar perolehan tanah milik warga di DIY asal usulnya adalah

tanah pemberian dari Kraton Yogyakarta. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, warga Tionghoa meminta perlindungan kepada Sri Sultan HB IX dan tertuang dalam prasasti di Kraton yang ditandatangani oleh masyarakat Tionghoa saat itu serta ada monumen “ngejaman” sebagai hadiah dari warga keturunan Tionghoa; 3. Terakhir ditolaknya gugatan perkara Kasasi Tata Usaha Negara oleh H.Budi Styagraha oleh putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 281K/TUN/2001 terkait dengan permohonan balik nama hak milik atas sebagian lahan yang ia beli. Sehingga secara yuridis formal Instruksi Kepala Daerah DIY tersebut masih berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat. Instruksi Kepala Daerah sebagai affirmative policy kembali ditekankan dalam Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Daerah No 593/00531/ RO.I/2012 tanggal 8 Mei 2012. Dalam surat yang ditujukan kepada Willie Sebastian menyatakan bahwa Instruksi Kepala Daerah diberlakukan untuk melindungi


warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih ke warga nonpribumi yang secara finansial lebih unggul. Pernyataan ini didukung oleh Prof. Suyitno, ahli pertanahan yang juga anggota Parampara Praja DIY. Suyitno berpendapat bahwa, meskipun terdapat penggolongan dalam kebijakan pertanahan, Instruksi Kepala Daerah tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya Instruksi tersebut merupakan bentuk dari diskriminasi positif, yaitu diskriminasi yang berlaku untuk menghapus diskriminasi yang sudah ada sebelumnya. Diskriminasi yang dimaksud oleh Suyitno merujuk pada disparitas kekayaan antara warga pribumi dan nonpribumi. Disparitas ini timbul karena peraturan diskriminatif yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada warga pribumi dimana akibatnya masih terasa hingga sekarang. Karena itu, Instruksi Kepala Daerah berguna untuk

mengurangi disparitas tersebut. Selain itu, Suyitno juga memberikan argumen bahwa Instruksi ini memiliki akibat hukum tidak terbatas pada etnis Tionghoa, melainkan juga etnis non-pribumi lainnya. Terdapat cacat dalam argumen mengenai Instruksi Kepala Daerah sebagai affirmative policy. Baik dari Pemda maupun ahli pertanahan, keduanya tidak memberikan data empiris yang membuktikan bahwa warga nonpribumi memang memiliki kemampuan finansial yang lebih dibandingkan warga pribumi. Dalam pandangan yang lebih luas lagi, persoalan ini tidak hanya sekadar tentang kepentingan hak milik tanah hanya untuk pengusaha maupun etnis tionghoa golongan ke atas maupun ke bawah. Namun, mengenai eksistensi etnis Tionghoa sendiri yang diakui sebagai salah satu ras yang ada di Indonesia bahkan sudah memperoleh status Warga Negara Indonesia.

Lantas mengapa tidak diberikan hak yang sama dalam hal pertanahan sebagai warga negara Indonesia. Masih menggolongkan sesuatu seperti pribumi, nonpribumi, timur asing seakan-akan Indonesia belum lepas dari masa penjajah. Secara historis memang dahulu ada penggolongan dimana timur asing memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam aspek bermasyarakat ketimbang pribumi. Akan tetapi untuk masa sekarang jika membalikkan status dan hendak menerapkan hal yang sama dirasa tidak cocok dengan semboyan Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahkan hal ini akan bertentangan dalam Pancasila sila ketiga dan sila kelima. Dalam hal ini etnis Tionghoa juga merupakan rakyat yang perlu diberikan keadilan yang sama juga.

Referensi

lam Indonesia, Yogyakarta. Firman, 2018, Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wni Non Pribumi-Limitation Land Ownership Rights By Government Of Special Region Of Yogyakarta To Indonesian Non-Native Citizens, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Tim Di Bawah Pimpinan Rachmat Trijono, 2015, Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. Ratih Lestarini , “Kebijakan Pertanahan Bagi Wni Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif ”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48 No. 1, 2018. Fitri Astuti, “Upaya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Menguasai Tanah Dengan Hak Milik Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017. Ahmad Arif Hidayat , “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana”, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol.6, No. 2, 2017.

Firdausi Safitri, 2006, Tinjauan Yuridis Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Siti Kadariah, 2014, Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Muwahid, “Peraturan Perundang-undangan Implikasi Yuridis Kekaburan Makna Kepentingan Umum Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Studi Keislaman, Fakultas Hsyari’ah Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.5, No.2, September Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Instruksi Wakil Gubernur No K.898/ I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 No 170, Pasal 1 angka 1. Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 2 November 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/ HUM/2015 pdf (diakses dari https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8355bc64da446101ce04329a510095ff 29 Oktober 2019) Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Sekretariat Daerah No. 593/00531/RO.I/2012, tanggal 8 Mei 2012 yang ditujukan kepada Willie Sebastian. Tihara Sito Sekar Vetri, 2016, Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi Di Yogyakarta; Tesis; Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Is-

Penulis : Nita, Amel, Kinan Editor : Faiz Al-Haq M Raya

Dipna Videlia Putsanra, 2018, Larangan China Punya Tanah di DIY Harus Diperdakan Biar Bisa Digugat (https://tirto.id/larangancina-punya-tanah-di-diy-harus-diperdakanbiar-bisa-digugat-cCLU diakses 18 Oktober 2019)

EDISI 18/XXXIII/2019 |31


WAWANSABDA Shinta Ratri dalam wawancara dengan tim BPPM MAHKAMAH, Kotagede Yogyakarta. Foto oleh Fahmi.

SHINTA RATRI: MENJADI WARIA BUKAN PILIHAN KAMI. INI ADALAH KODRAT, INI ADALAH TAKDIR TUHAN. BPPM MAHKAMAH (M): Apa makna dari sebuah toleransi menurut Ibu, sebagai seorang transpuan dan pemimpin sebuah pesantren? Shinta Ratri (SR): Perbedaan itu sesuatu yang indah. Perbedaan itu memang diciptakan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan hanya sejenis, hanya satu ragam saja, tetapi beraneka ragam. Ini saling melengkapi, saling bantu-membantu. Itulah indahnya keberagaman, berwarna. Jadi, ketika kita saling menghargai perbedaan, itu yang kemudian menciptakan kedamaian. Toleransi inilah yang sesungguhnya diharapkan untuk menjaga perdamaian itu. Kita saling menghargai agama lain, orang yang mempunyai gender lain. Karena masing-masing individu itu membawa takdirnya sendiri-sendi-

32 | MAJALAH MAHKAMAH

ri. Seperti hadits Rasulullah SAW, “Semua kelahiran itu suci�. Jadi, sesungguhnya itulah takdir. Ketika kita lahir dari seorang muslim, maka kita akan jadi muslim. Kita ditakdirkan menjadi anak seorang Yahudi, maka kita menjadi Yahudi. Itulah kemudian mengapa toleransi itu penting, karena kita tidak tahu kebetulan saja kita terlahir dari orang tua muslim. Kalau kita terlahir dari orang tua Yahudi, Hindu, bagaimana? Kelahiran itu suci, yang menjadikan (sesuai agama) itu orang tuanya. Kenapa kita harus intoleran dengan agama yang lain? Kita menjaga perdamaian dengan saling menghargai perbedaan.

SR: Tantangan terbesar sebetulnya ketika kita menang di dalam komunikasi di keluarga artinya waria ini banyak yang lalu tidak diterima di keluarga. Ketika kita bisa diterima di keluarga, kita meyakinkan mereka bahwa waria ini bukan pilihan. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana kita duduk di tengah masyarakat, bagaimana kita menjalankan hidup sehari-hari sebagai waria dan sebagai warga masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat hanya mengenal laki-laki dan perempuan walaupun secara kultur sebetulnya orang Jawa, Makassar itu juga ada kelompok waria. Sejak zaman dahulu, ada ludruk, lengger, penari-penari M: Apa tantangan terbe- keraton itu semuanya waria dan sar ketika Ibu menjadi seorang sebetulnya kita tidak bisa memungkiri itu. Bahkan, jauh sebelum transpuan?


itu, di Kesultanan Gowa dan di India, waria ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Waria itu memang ada dan waria adalah bagian dari sebuah kebudayaan dimanapun dia berada. Karena itulah sesungguhnya kita tidak bisa meniadakan keberadaan waria itu. M: Pada tahun 2016 Front Jihad Islam (FJI) pernah datang ke sini dan meminta agar pesantren ini dibubarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bagaimana cara Ibu menyikapi dan menanggapi adanya tindakan main hakim sendiri? R: Kami ini waria, waria juga manusia. Sebagaimana manusia kita juga punya hak untuk beribadah. Allah itu menyerukan “Hai manusia, bertakwalah kepada-Ku,” bukan “Hai laki-laki,” atau “Hai, perempuan” dan waria-waria ini juga manusia dan punya bagian untuk berlomba-lomba mencintai Allah, untuk melaksanakan ketakwaan itu. Jadi, itulah kenapa kita tidak menyerah begitu saja untuk tidak boleh beribadah walaupun kami ini waria. Sekali lagi, saya tekankan bahwa kami ini menjadi waria bukan pilihan kami. Ini adalah kodrat, ini adalah takdir Tuhan. Yang kita cari adalah bagaimana waria ini menjalankan syariat agama sesuai dengan fitrahnya sebagai waria. M: Banyak orang membeberikan penghukuman dan perundungan kepada massa beberapa kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan maupun agama, bagaimana menurut Ibu? SR: Sekali lagi kita tekankan bahwa takdir dan perbedaan itu bukan kita yang membuat. Kita itu hanya mewarnai dan memaknai semua ini. Kemudian ketika orang-orang memaksakan orang lain harus seperti dirinya, itulah

yang terjadi ada pemaksaan dan perundungan karena egoisme. Ketika kita bisa melepas egoisme, saya kira kejadian-kejadian seperti itu tidak akan ada. M: Saya ingin mengambil beberapa contoh kasus yang terjadi. Pernah terjadi tindakan intoleran di Jogja seperti pemotongan salib, pengusiran warga non muslim, dan penyerangan gereja. Bagaimana menurut pandangan Ibu? SR: Itulah orang yang kurang bisa menghargai perbedaan. Kita

Shinta Ratri, seorang pendiri, pengasuh, dan pemimpin Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menjadi sosok dibalik tonggak pengakuan masyarakat terhadap eksistensi kaum waria. Beragam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ia hadapi dengan tegar demi tegaknya nilai-nilai yang ia dan kawan-kawannya yakini.

atau dimanapun. Paham-paham inilah yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok intoleran. Masyarakat yang sudah mulai berubah ini melihat itu seolah-olah mengamini bahwa secara diamdiam menyetujui apa yang menjadi tindakan kelompok itu. Jadi, sesungguhnya perubahan masyarakat kita menjadi semakin konservatis ini, hanya yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencegah infiltrasi dari ajaran-ajaran yang radikal. Kemudian, bagaimana kita mengembangkan perasaan toleran kepada sesama umat beragama bahkan sesama orang yang tidak beragama sekalipun. M: Apa yang menjadi saran Anda kepada kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya merawat kebhinekaan sebagai bangsa yang selalu membawa jati diri kita? SR: Untuk mahasiswa, kalian adalah agen perubahan, di pundak kalianlah sesungguhnya perubahan akan terjadi. Kalian membawa misi untuk menyiarkan keberagaman, toleransi, perdamaian, dan itu harus juga kalian lakukan ketika kalian sudah menikah dan punya keluarga. Perubahan itu akan terjadi secara serentak ketika kalian ikut berkampanye tentang perdamaian, toleransi, dan kesetaraan gender. Agen perubahan itu ada pada kalian, ada di kawan-kawan muda.

harus melihat bahwa masyarakat kita sebetulnya sudah banyak berubah. Masyarakat sosial di Indonesia sekarang ini sudah mulai konservatif dalam agama dan ini terjadi sedikit demi sedikit lama-lama mengental dan tidak lepas dari peran pemerintah juga dengan mengeluarkan regulasi kewajiban Penulis : Karenina, Ajhi Fibrianto berhijab untuk siswa-siswa SMP Editor : Faiz Al-Haq M Raya dan SMA. Ini salah satu yang ikut mendorong perubahan masyarakat Indonesia. Kemudian, ketika konservatisme beragama ini ada di tengah masyarakat, mudah dimasuki paham-paham yang radikal. Mau di tengah-tengah kelompok mahasiswa, masyarakat, EDISI 18/XXXIII/2019 |33


Illustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti

PENELITIAN HUKUM

Judul

: Toleransi Beragama dalam praktik Sosial Subjudul : Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng Penulis : Cahyo Pamungkas Jurnal : Episteme, Vol.9, No.2, Des 2014

Tempat Ibadah, untuk Mendekatkan Tuhan atau Memenangkan Tuhan?

M

enurut Human Right Watch, The Wahid Institute dan CRCS UGM, jumlah kasus intoleransi beragama relatif meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu aspek yang menjadi permasalahan di antara umat beragama adalah pendirian rumah ibadah. Berangkat dari hal tersebut, jur-

3434|| MAJALAH MAJALAH MAHKAMAH MAHKAMAH

nal ini berusaha mendeskripsikan hubungan antara agama mayoritas dengan minoritas terkait dengan pendirian tempat ibadah. Maka, dalam penelitian ini Cahyo Pamungkas memilih Buleleng, salah satu kabupaten di Bali, menjadi lokasi penelitian. Jurnal ini berfokus pada pelbagai permasalahan yang timbul

berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya serta Surat Keputusan Gubernur Bali No. 583 Tahun 1991 tentang Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam pendirian rumah ibadah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar, yaitu pemberian izin. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah ini dijelaskan pada pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/mdn-mag/1969. Sedangkan, dalam SK Gubernur Bali, terdapat lima hal penting yaitu: (1) Pembangunan tempat-tempat ibadah untuk umum yaitu, pura, masjid, vihara, dan gereja harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (pasal 2 ayat (1)); (2) Izin yang dimaksud dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat (pasal 2 ayat (2)); (3) Surat permohonan izin (pasal 2 ayat (3)); (4) Dalam mewujudkan pembangunan tempat ibadah harus menyesuaikan dengan ciri-ciri khas dari bentuk bangunan tempat ibadah masing-masing agama (Pasal 2 ayat (4)); (5) Bupati Kepala Daerah Tingkat II berkewajiban untuk


Illustrasi: Selma Maulia Devani

mengawasi pelaksanaan keputusan ini (pasal 3). Namun, sebelum lebih jauh membahas pembangunan rumah ibadah di Buleleng, aspek-aspek yang berhubungan dengan mayoritas dan minoritas diuraikan. Kata “minoritas� sendiri tidak memiliki suatu definisi pasti, namun jika dilihat dari aspek hukum, maka istilah minoritas lazim ditujukan untuk kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Menurut Ted R. Gurr, hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam masyarakat majemuk terdiri dari 4 hal, yaitu containment, assimilation, pluralism dan power sharing. Sementara itu, untuk melihat hubungan antara agama mayoritas dan minoritas dapat digunakan dua aspek yaitu, kebijakan negara terhadap mayoritas dan minoritas dan interaksi sosial antara mayoritas dan minoritas. Berdasarkan dua hal tersebut, dapat dilihat hubungan negara dengan HAM bagi umat beragama baik minori-

tas maupun mayoritas. Hal tersebut ialah kemungkinan penolakan campur tangan pemerintah terhadap kepentingan individu atau pemberian legitimasi negara untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada tahun 2013 di Buleleng, penduduk yang menganut agama Hindu berjumlah 91%, agama Islam berjumlah 8% dan agama lain 1%. Umat Muslim kebanyakan berada di Kecamatan Buleleng dan Gerogak. Pada tahun 2013 di Buleleng terdapat 357 Pura Kahyangan Tiga, 12 Pura Dang Kahyangan, 74 Masjid, 117 Musholla, 1 Gereja Katolik, 9 Kapel, 12 Vihara, serta tidak ada Gereja Kristen Protestan. Dapat dilihat bahwa dari segi jumlah, beberapa agama sudah memiliki rumah ibadah yang mencukupi. Namun, terkait dengan keleluasaan pembangunan sarana ibadah dan pemanfaatannya masih terdapat kesulitan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah adanya peraturan yang berisi bahwa pendirian sarana ibadah harus diizinkan oleh pendamp-

ing, yaitu bangunan di kanan, kiri, depan dan belakang dari tempat dimana akan didirikan rumah ibadah. Ini berarti, kebijakan yang sudah disetujui oleh publik, bisa digagalkan oleh keberatan salah seorang pendamping. Permasalahan lainnya adalah terdapat persyaratan dalam SK Gubernur Bali No. 583 tahun 1991 yang mengharuskan adanya 40 Kartu Keluarga dalam satu lingkungan yang sama untuk pendirian tempat ibadah. Tentu persyaratan ini sulit untuk dipenuhi, mengingat keberadaan warga pemeluk agama Islam, Kristen maupun Katolik di Bali yang jarang berada dalam satu lingkungan. Selain berkaitan dengan peraturan, antar umat beragama sendiri memang sudah memiliki permasalahan. Jika ditilik, permasalahan ini paling banyak terjadi di tingkat akar rumput yang diperparah dengan keterkaitan ekonomi dan politik. Misalnya, dalam kasus illegal logging, para perambah hutan kebanyakan Muslim sedangkan penjaga keamanan hutan banyak

|35|35 EDISI 18/XXXIII/2019 EDISI 18/XXXIII/2019


yang Hindu. Sementara, pada kasus galian pasir, penambang-penambang pasir kebanyakan beragama Muslim sementara buruhnya sebagian besar beragama Hindu. Konflik-konflik yang terjadi antara buruh dengan majikan dan perambah hutan dengan aparat keamanan seringkali dipolitisasi menjadi konflik agama.

Solusi

Untuk membina hubungan antarumat beragama serta menjaga kebersamaan antar organisasi-organisasi keagamaan, Provinsi Bali mendirikan forum yang bernama Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKAU) yang secara formal berdiri tahun 1974 dan efektif berjalan menjelang tahun 1997. Tujuan dari FKAU adalah membahas dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat berkaitan dengan agama. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi, akhirnya tercipta konsensus penyesuaian dari orang-orang non-Hindu, misalnya dengan masjid/mushalla tidak membunyikan suara yang keras dan hanya menggunakan speaker yang diarahkan ke dalam. Selain itu, forum ini juga memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat atau sebagai bentuk upaya preventif terjadinya konflik.

Apresiasi

Tulisan ini sangat mendasarkan datanya pada kenyataan dan fakta-fakta empiris. Sebagai contoh, penulis mengutip beberapa pendapat dari penganut agama yang menyatakan bahwa ada kekurangan tempat ibadah. Hasil wawancara tersebut kemudian didukung lagi oleh data dari sensus penduduk yang diperbandingkan dengan jumlah ketersediaan tempat ibadah di wilayah tersebut. Sehingga pembaca dapat membayangkan serta mengerti dengan jelas apa-apa saja yang menjadi permasalahan serta proses-proses pemecahan yang dilakukan dengan lebih objektif. Selain itu, perspektif yang digunakan oleh penulis tidak serta merta hanya perspektif dari salah satu pihak saja, namun dari masing-masing

36 | MAJALAH MAHKAMAH

umat beragama sekaligus perspektif dari para pembuat kebijakan. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan minimal 40 kartu keluarga untuk mendirikan tempat ibadah di suatu wilayah, ada yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak menguntungkan minoritas. Namun ada juga yang menganggap bahwa kebijakan ini sesuai dengan fungsi dari tempat ibadah itu sendiri. Kemudian ditengahi dengan pendapat dari pembuat kebijakan sendiri yang mengatakan bahwa kebijakan ini secara langsung diharapkan dapat menjadi penyaring pendirian tempat ibadah yang lebih efektif dan menghindari adanya tempat ibadah yang sepi/tidak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat pembaca dapat mengetahui dan menyadari akar permasalahan secara lebih komprehensif.

Kritik

Yang disayangkan dari tulisan ini adalah sistematika penulisannya yang tidak runtut. Sebagai contoh, penulis menjelaskan bagaimana bentuk konflik antar umat beragama dalam konteks umat Islam dan Hindu berkaitan dengan tempat ibadah beserta contoh tanpa adanya bridging yang jelas, Penulis langsung beralih ke permasalahan SK Gubernur mengenai persyaratan 40 kartu keluarga. Hal ini akan membingungkan pembaca karena pembaca tidak melihat adanya korelasi di antara kedua hal tersebut. Meskipun penulis ternyata ada menuliskan korelasi dari kedua hal tersebut, karena tidak adanya bridging, penulis terkesan tidak konsisten terhadap topik yang ingin dibawakan. Apalagi dengan tindakan penulis yang baru menuliskan urgensi dari permasalahan di akhir sub-bab, pembaca semakin tidak mengerti bagaimana alur dan fokus dari permasalahan yang sebenarnya ingin dibawakan oleh penulis. Oleh

: Audra Sutista, Reggy Dio

Editor : Faiz Al-Haq M Raya


TERSENYUM? /ter.se.nyum/ v memberikan senyum; tertawa dengan tidak bersuara: manusia yang baik harus ramah dan banyak ~ kepada sesamanya... toleransi telor asin

37

EDISI18/XXXIII/2019 18/XXXIII/2019|37 | EDISI


Apa masih dapat tersenyum? oleh Ejak dalam aksi hari buruh 1 Mei 2019

38 | MAJALAH MAHKAMAH


EDISI 18/XXXIII/2019 |39


SINEMA

Sumber: Istimewa

LOVELY MAN: Karena Dia Pria Yang Cantik dan Wanita Yang Tangguh

D

engan berbekal tas selempang dan secarik kertas kumal, gadis delapan belas tahun itu bertekad menemui sosok yang lebih dari separuh hidup tidak ditemuinya. Di tengah suara konstan gesekan rel kereta, si perempuan berujar, “Aku hanya ingin bertemu bapakku. Kalau aku kecewa, ya biar aku yang tanggung risikonya!� Perempuan itu adalah Cahaya (Raihaanun), seorang gadis belia yang ingin menemui bapaknya di ibukota. Ketidaktahuan akan kota tujuan tidak menyurutkan tekadnya, Cahaya nekat menemui pria yang selama belasan tahun tidak pernah dijumpainya. Dengan kereta yang berguncang, si gadis berjalan menuju wastafel dan memuntahkan isi perutnya. Adegan ini seakan menjadi pertanda, hasil bagaimana si empu menjalani kehidupannya. Kemudian suara azan subuh berkumandang, pertanda berakhirnya malam dan dimulainya hari. Kini sosok bergaun merah minim berjalan menyusuri gang sempit dan lapangan kusam de-

40 | MAJALAH MAHKAMAH

Judul Film Tanggal Rilis Bahasa Produksi Durasi Produser

ngan air berkubang. Tubuhnya berhias sepatu tinggi dan rambut palsu. Jelas betul wajahnya berwarna-warni. Memar biru bersarang di pipi, sedang yang merah menetes pada sobekan di ujung bibir. Napasnya terengah dengan mata sayu menambah kesan bahwa si empu baru saja menambah asam di hidupnya. Adegan kembali kepada Cahaya dan tas selempangnya. Kini ia sampai di ibukota. Sebagai gadis desa hiruk pikuk ibukota boleh

: Lovely Man : 10 Mei 2012 : Bahasa Indonesia : Karunia Pictures, Investasi Film Indonesia : 77 menit : Teddy Soeriaamadja, Indra Tmorron Musu, Millan Rushan, Doddy M Husna.

jadi adalah hal yang anyar baginya. Dengan jilbab kusam ia mencari seorang pria di padatnya Jakarta. Boleh jadi ini upaya yang mustahil, tanpa bukti dan petunjuk ia bagai mencari ujung jarum di kedalaman samudera. Untung saja, secarik kertas seolah mendengar doanya. Kertas itu kemudian menjadi petunjuk di tengah rimba ibukota. Kertas itu menuntun Cahaya menuju kontrakan kumuh. Namun kail belum bersambut, pintu kontrakan itu tertutup. Kepada


warga sekitar ia terus bertanya, “Pak, kenal Pak Saiful, nggak?” Syahdan setelah banyak bertanya dan memupuk informasi, Cahaya mencari kantor bapaknya bekerja, dengan harapan memberi sedikit kejutan.

Kenangan masa lalu diba- namun berani. Cahaya yang merupakan gadis pesantren tengah wa kembali

Menghapus riasnya Saiful memutar pancuran air. Rintik air membasahi kepalanya. Ia menengadah dan memejamkan mata. Tangan kanannya berada di beDilema konfliktual anak lakang kepalanya, entah apa yang dan sang bapak sedang ia pikirkan. Sinar pagi meBerdandankan gaun merah nembus kelambu, kipas angin tua minim, sepatu tinggi, stocking berputar. Di depan kelambu, siluet hitam berjaring, rambut palsu, seorang gadis berada. Anak ramdan gincu tebal, Ipuy atau Saiful butnya berkibar kecil tertiup angin. melambaikan tangan dan meng- Pada dinding, Cahaya memperhagoyangkan pinggulnya. Menarik tikan potret bapaknya saat menjapelanggan di bawah lampu malam. di Ipuy. Dengan berbagai gaya dan Mengerling genit dan menjilat li- sudut pandang kamera bapaknya dah seduktif. Cahaya dihadapkan dengan realita menyakitkan. Bapaknya adalah seorang waria ibukota. Seorang yang menafkahinya hingga sekarang, menjadikan waria seMenarik pelanggan di bagai pekerjaan. bawah lampu malam. Beriring menyusur jalanan Mengerling genit dan gelap, Cahaya dan Ipuy berjalan ke arah kontrakan. Cahaya kini menjilat lidah seduktif. berpikir akan kandungannya. Bayi ini adalah ulah bodohnya dengan Lukman. Membandingkan umurnya dan Lukman saat ini betul jadi sosok yang lain. boleh jadi sama dengan umur baAdegan berlanjut, Cahaya pak dan ibunya kala mengandunmemasuki kamar bapaknya. Ia gnya dulu. Pikirnya Lukman dan bapaknya sama saja, Lukman pasti tidak menyangka akan menemuakan meninggalkan ia dan anaknya kan sesuatu yang akan menyesakkan dadanya. Memegang sesuatu kelak. di tangannya, Cahaya tiba-tiIpuy bertanya, “Emang Luk- ba menangis tersedu. Menutupi man pernah pake baju perem- matanya dengan tangan dan menpuan?,” terpaku, sebelum gadis itu gusap pelan air mata, memandang menjawab, Ipuy mendengus dan kertas persegi panjang di tanganncepat menimpali, “Ya bedalah!”. ya. Ah, ternyata potret masa kecil Ipuy dengan sabar dan ha- dirinya dengan bapaknya. Dengan ti-hati bertutur kepada Cahaya. Ia jepit rambut bunga merah muda di paham dan mengerti keadaan Ca- rambutnya, gadis kecil itu tertawa haya. Bagaimanapun juga Cahaya ceria. Penemuan kecil ini meyamasih remaja. Dihadapkan dengan kinkan Cahaya, bahwa bapaknya permasalahan seperti ini, sudah tidak pernah melupakannya. pasti kebingungan. Berkata Ipuy pada anaknya, jangan sampai ia Sinematografi yang sedermenyesal di kemudian hari. “Ingat hana, namun berani Cahaya, kamu adalah kamu,” ujar Teddy Soeriaatmadja mengbapaknya. garap film ini secara sederhana,

mengandung jabang bayi hasil hubungan gelap dengan sang kekasih, sedangkan Saiful, seorang waria pekerja seks komersil di gelap metropolitan. Kedua karakter ini begitu kontras dan tajam. Meskipun perdebatan film ini kerap kali terjadi, penulis menilai esensi dari film ini sebenarnya adalah konflik batiniyah Cahaya dan Saiful. Baik pada masalah masing-masing tokoh, maupun penerimaan batin satu sama lain oleh keduanya. Pertemuan Cahaya dan Ipuy membuat keduanya mengubah persepsi satu sama lain. Film ini menggambarkan amarah, kebingungan, kekecewaan, dan kesedihan para tokoh dengan apik. Kesenjangan pemikiran tentang kehidupan membuat film ini menghadirkan pandangan lain yang mungkin tidak kita pikirkan. Cahaya yang diperankan oleh Raihaanun, berhasil menggambarkan sosok gadis belia lugu yang belum berpengalaman dalam hidup. Sedangkan di sisi lain, Donny Damara memerankan sosok Ipuy dengan tidak kalah elok. Penulis mengapresiasi kehebatan olah intonasi suara, gestur, dan mimik Ipuy yang mampu dikemas secara total.

Fokus dan Sederhana

Fokus dialog pada Cahaya dan Saiful dengan beberapa tokoh menambah bumbu dan intrik masing-masing protagonis. Selain kedua tokoh utama yang penuh konflik, dalam film ini kita juga disajikan bagaimana stigma masyarakat terhadap waria. Adegan Cahaya, seorang gadis berkerudung, berjalan dengan waria seolah memberi keunikan di antara keduanya. Teringat ketika keduanya berada di warung makan, Cahaya dan EDISI 18/XXXIII/2019 |41


gan pemaknaan yang mendalam. Meskipun tidak memberi suatu konklusi yang jelas, namun melalui kesederhanaannya, Lovely Man Murni, bebas interpretasi, dapat menyampaikan dilema sang bapak dan anak dengan apik. Film tidak menghakimi ini tidak mengarahkan pandangan Film Lovely Man ini tidak penikmatnya. Teddy tidak memmengkritisi maupun menjustifikabuat film ini menghakimi satu atau si suatu golongan, penonton dapat keduanya. Konklusi akhir antara menginterpretasikan pandangan di dan kembali dengan kerudung di tangannya. Gadis pesantren ini melepas kerudung yang hampir selama hidup dikenakannnya.

dangan aneh. “Gue udah biasa dilihatin orang-orang sekitar sini. Gue tau apa yang sebenernya di pikiran mereka semua,” ujar Ipuy, “pasti mereka heran, ada banci duduk sama anak cewek. Berjilbab pula!” Cahaya memperhatikan apa yang dikatakan bapaknya, “gue tau kok, semuanya liat dengan mata! Nggak dengan hati!”. Setelah sesi makan bersama untuk pertama kalinya, Cahaya menuju kamar man-

mereka dengan bebas. Baik bagi golongan konservatif maupun lainnya akan dibiarkan menerjemahkan film ini sesuai pandangan masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada kejelasan di akhir film, apakah Cahaya mempertahankan ataupun menggugurkan kandungannya. Film berdurasi 77 menit ini berhasil menggambarkan kesederhanaan sebuah film dibarengi den-

sumber: istimewa

Ipuy duduk berhadapan. Si gadis termenung, sedang dalam tahap menerima kenyataan. Sedang Ipuy, menyilangkan satu kaki di atas yang lain, bergincu tebal, menyulut asap rokok dan menghembuskannya di depan muka Cahaya. Keduanya terlihat tidak umum kala bersama. Kebersamaan itu membuat orang lain mau tidak mau membuat pan-

42 | MAJALAH MAHKAMAH

Saiful dan Cahaya, beserta permasalahan yang dihadapi masingmasing tokoh diserahkan kepada pembaca. Lovely Man tepat bagi Anda yang mencari film sederhana dan lugas, tanpa direpotkan dengan ending yang terkesan dipaksakan.

Oleh : Mustika S Wijaya Editor : Faiz Al-Haq M Raya


RESENSI

Yuhki Kamatani

Kita Semua Hidup di Kapal Yang Sama

Shimanami Tasogare: Penulis: Yuhki Kamatani Penerbit: Shogakukan Penerjemah: Seven Seas Entertainment Terbit: 6 Maret 2015 – 23 Mei 2018 Volume: 4 (23 Chapter)

I

nilah akhir dari segalanya�, Kaname Tasuku berucap sambil mengertakan giginya. Hari ini, koleksi video porno gaynya secara tidak sengaja dilihat oleh teman sekelasnya. Berdiri di pinggir jembatan, Kaname memutuskan untuk melompat daripada harus menjadi sasaran perudungan, sebelum sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang wanita terlihat melompat dari jendela sebuah ru-

mah. Kaname memutuskan untuk mencari wanita tersebut sebelum bertemu dengannya dalam keadan baik-baik saja. Pertemuan Kaname dengan wanita misterius bernama Anonymous ini akan mengubah hidupnya. Saat berbicara mengenai gender dan seksualitas, seringkali mereka yang tidak merasa dirinya heteroseksual ataupun cisgender, atau sering disebut sebagai LGBTQA (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Aseksual) , menemukan dirinya teraliniasi dari masyarakat. Pada masyarakat dimana mayoritas mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual dan cisgender, mereka dari yang tidak masuk dalam kategori tersebut, sering kali merasa teralieniasi dari masyarakat. Masyarakat di banyak tempat masih memiliki stigma negatif terhadap mereka sedangkan mereka yang berusaha untuk memahami kelompok LGBTQA atau malahan secara tidak sengaja salah memahami mereka. Shimanami Tasogare adalah serial manga pada majalah Hibana dari tahun 2015 sampai 2017 yang lalu diterbitkan dalam 4 volume

oleh Shogakukan. Serial manga ini berusaha memberikan perspektif baru terhadap karakter LGBTQA di media manga yang sering kali dipenuhi karakter sterotipikal. Telah terbit dalam bahasa inggris lewat Seven Seas Entertainment, manga karya Yuhki Kamatani (Shounen Note & Nabari no Ou) ini berlatar belakang di kota Onomichi,kota di Prefektur Hiroshima yang terkenal akan tata letak kotanya yang berbukit dan Jalan Tol Shimanami Kaido, penghubung pulau Honshu dan Shikoku. Dari pertemuannya dengan Kaname, Anonymous mengundangnya berkunjung ke sebuah tempat bernama Lounge. Lounge merupakan rumah Anonymous dan merupakan tempat berkumpulnya anggota organisasi nirlaba bernama Cat Clowder yang berfokus pada proyek revitalisasi rumah terlantar di Onomichi. Cat Clowder dipimpin oleh Daichi Haruko, pekerja designer lepas dan Utsumi Natsuyoshi, mantan pemain voli, dengan bantuan dari Saki, pacar Daichi yang bekerja di bar milik orang tuanya. Selain itu tempat tersebut sering disambangi Chaiko Ilya, seorang kakek pengEDISI 18/XXXIII/2019 |43


gemar lagu klasik, dan Misora Shuuji, siswa kelas 6 SD (Sekolah Dasar).Sebagai rumah Anonymous, The Lounge bukanlah rumah biasa tetapi merupakan sebuah tempat dimana siapapun dapat mengekspresikan diri mereka tanpa takut akan persekusi. Lounge akhirnya sering kali dikunjungi oleh mereka dari golongan minoritas seksual dan gender. Kunjungan Tasuku ke The Lounge akhirnya mengubah pandangannya akan diri sendiri dan orangorang di sekitarnya. “Mari kita membuat lounge. Tempat dimana kita bisa mengatakan apa pun yang kita mau sekarang juga. Tempat yang tidak akan menolak siapapun. Sebuah Lounge.� – Daichi Haruko Shimanami Tasogare disini mencoba menceritakan permasalahan yang sering kali dihadapi oleh kelompok LGBTQA dengan cara elegan. Tanpa basa-basi, manga ini membahas permasalahan nyata yang dihadapi komunitas LGBTQA seperti pelabelan, homofobia terinternalisasi, perundungan, obyek penasaran masyarakat, diskriminasi terselubung hingga hubungan dengan anggota keluarga setelah melela. Melela adalah tindakan individu memberitahukan orientasi seksual dan identitas gender mereka kepada orang lain. Isu yang dibahas juga tidak melulu berfokus terhadap diskriminasi masyarakat terhadap kelompok LGBTQA tetapi juga membahas pencarian jati diri seseorang akan gender dan seksualitasnya, hingga kesalahpahaman yang muncul saat intensi baik seseorang terhadap kelompok LGBTQA diberikan dengan perspektif yang salah. Permasalahan

44 | MAJALAH MAHKAMAH

ini dibahas dengan caranya yang unik, disesuaikan dengan situasi yang dihadapi setiap karakter. Jika harus memilih karakter paling menarik dalam cerita mungkin harus jatuh kepada protagonis utama kita Kaname Tasuku, siswa di SMA (Sekolah Menegah Atas) Shimanami. Diceritakan mayoritas dari sudut pandang Kaname, perkembangan jalannya plot bertumpu pada semakin beragamnya karakter yang berinter-

aksi. Setiap interaksi yang dialami Kaname memberikan perpektif baru dari bagaimana dia melihat dirinya sendiri sebagai seorang homoseksual. Pada awalnya Kaname mengatakan dengan latang bahwa orang gay sebagai banci untuk menutupi fakta tersebut dihadapan teman sekelasnya, tetapi akhirnya dia bisa mengakui bahwa dirinya suka terhadap salah satu teman pria di sekolahnya. Perjalanan personal Kaname berdamai dengan seksualitasnya memberi pesan


Yuhki Kamatani

positif bahwa sering kali rintangan pertama yang harus dikalahkan minoritas seksual dan gender bukanlah penolakan dari masyarakat tetapi penolakan dari diri sendiri. Walaupun begitu, karakter Shimanami Tasogare dipenuhi beragam orang dari berbagai latar belakang dan kepribadian berbeda. Chaiko Ilya misalnya, seorang pria tua yang sedikit bawel ini sering mendengarkan lagu klasik karya Tchaikovsky sambil meracik minuman kopi bagi pengunjung Lounge. Tchaikovsky sendiri terkenal sebagai salah satu komposer Rusia dari abad ke 19 yang dinsinyalir homoseksual. Salah satu karyanya, Winter Dreams yang dimainkan Chaiko saat Kaname berkunjung ke Lounge pertama kali setelah upaya percobaan bunuh dirinya. Ada juga Misora Shuuji, seorang siswa SD yang sering menggunakan Lounge sebagai tempat menyalurkan hobinya. Walaupun digambarkan memilik kepribadian pemberontak dan sinis untuk seorang anak kecil, Kaname dan Misora menjalin hubungan pertemanan yang cukup dekat sepanjang volume 2. Selain itu, Utsumi mengambil fokus cerita pada volume 3 dengan masa lalu yang terungkap setelah salah seorang teman dekatnya dari tim voli SMA nya bertemu dengannya dalam salah satu acara Cat Clowder. “Memberi tahu orang lain seksualitas dan gender sebenarmu itu adalah hal yang mudah. Mungkin mudah, tetapi kamu harus siap, bahwa kedua belah pihak akan saling tersakiti” – Utsumi Natsuyoshi Yuhki Kamatani ingin menunjukan walaupun karakternya mengindetifikasi dirinya sebagai bagian dari satu komunitas bernama LGBTQA, pengalaman setiap orang berbeda akan membentuk kepribadian dan pandangan berbeda yang tidak bisa digeneralisir

dalam sebuah sterotip. Pengalaman unik ini akhirnya membentuk opini berbeda-beda bagi setiap karakter Shimanami Tasogare dalam permasalahan yang sering dihadapi minoritas seksual dan gender. Pada awal cerita sendiri, kita disuguhkan pertengkaran antara Daichi Haruko dan pacarnya Saki akibat perbedaan perspektif akan tindakan melela terhadap orang tua mereka. Karakter seperti Daichi secara terbuka mengakui dirinya sebagai homoseksual sedangkan karakter seperti Saki menggangap tidak terdapat manfaat dari memberi tahu orang lain termasuk keluarganya sendiri soal seksualitasnya. Perbedaan pandangan ini menunjukan bahwa setiap orang mempunyai pengalaman berbeda sehingga sesuatu yang mustahil jika kita mengharapkan semua orang bahkan dalam satu komunitas untuk bertindak seragam. Hal ini karena pada dasarnya komunitas LGBTQA terdiri dari beragam orang dengan label berbeda-beda, hanya saja mereka sama-sama tertindas oleh nilai-nilai heteronormatif di masyarakat. Bahkan saat mereka mengidentifikasi dalam label yang sama seperti Daichi dan Saki, kepribadian dan pengalaman berbeda mereka akhirnya akan membentuk pandangan berbeda. Setelah berbicara plot dan karakter, tentunya apresiasi harus diberikan juga terhadap gaya seni Yuhki Kamatani yang berhasil menangkap keindahan kota Onomichi sebagai latar belakang manga dan juga simbolisasi terhadap momen penting dalam cerita. Yuhki Kamatani menggunakan beragam simbol untuk menggambarkan perasaan sang karakter dan membungkusnya dalam satu fram sebagai klimaks dari suatu adegan. Mulai dari serpihan kaca sebagai pengambaran emosi yang terpendam, tembok

sebagai pembatas antara jati diri kita dan persona dihadapan orang lain, hingga piring terbang sebagai penggambaran alienasi seseorang. Namun, penggambaran simbol terbaik di Shimanami Tasogare mungkin hanyalah sebuah kapal. Singkat kata, kapal adalah sebuah moda transportasi yang mengantar orang ke satu tujuan. Sering kali kita akan naik kapal bersama orang asing dan juga orang yang kita kenal untuk menuju ke suatu tempat. Saat beragam orang dengan latar belakang berbeda naik kapal yang sama, sudah tentu mereka akan terjadi konfilik akibat kesalahpahaman. Kadang mereka melakukan itu secara sengaja dan kadang juga secara tidak sengaja. Bahkan intensi terbaik dari seseorang untuk melakukan sesuatu, dapat menimbulkan ketidaksepahaman, tetapi apapun alasannya, pada akhirnya kita semua masih hidup dalam kapal yang sama. Oleh : Raynal Arung Bua Editor : Faiz Al-Haq M Raya

Kediaman harus dipecahkan agar kita bisa tetap hidup di kapal yang sama. Bahkan jika kita berakhir saling tidak mengerti antara satu sama lain, aku masih ingin tinggal di dunia yang sama dimana kita tidak memahami satu sama lain” – Kaname Tasuku EDISI 18/XXXIII/2019 |45


“Dia yang Ada dalam Barisan” oleh Ejak dalam aksi hari buruh 1 Mei 2019

PASAL 28 E AYAT (2) UUD Setiap orang berhak atas kebeba menyatakan pikiran dan sikap, ses 46 | MAJALAH MAHKAMAH


asan meyakini kepercayaan, suai dengan hati nuraninya; EDISI 18/XXXIII/2019 |47


SEPUTAR KAMPUS

MENANTI LLC, GEDUNG khusus pusat pembelajaran

F

akultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) terus bergerak dalam pembangunan. Setelah selesai dengan Gedung A, kini FH kembali membangun Gedung serupa. Dengan berhias batu alam pada dinding serta dominasi putih dan abu-abu gedung ini diberi gelar Law Learning Center (LLC). LLC berdiri tepat di bekas Gedung II Sayap Timur FH UGM. Sesuai dengan namanya, gedung ini digadang-gadang akan digunakan sebagai gedung pusat pembelajaran mahasiswa FH UGM. LLC, merupakan wujud kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA selaku investor tunggal memberikan pinjaman dana yang cukup besar kepada pemerintah Indonesia den-

48 | MAJALAH MAHKAMAH

Fasad sisi barat gedung LLC oleh Selma. gan bunga lunak. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan sepuluh gedung Learning Center baru untuk delapan fakultas di UGM. Rencananya sepuluh learning centre tersebut akan dibangun secara bertahap. Sebagai informasi, bahwa dalam proyek kali ini, selain pembangunan gedung learning center di UGM, JICA juga mendanai pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Tidak hanya menggelontorkan dana, JICA juga mengatur secara keseluruhan pembangunan gedung mulai dari grand design hingga peruntukkan gedung nantinya. Oleh hal tersebut dapat dikatakan bahwa JICA-lah pihak yang dominan dalam mengatur dari awal hingga akhir pembangunan. Mereka memiliki perencanaan dan standar apa saja yang harus ada dalam suatu gedung

Learning Center. Bahkan kedepannya JICA akan mengawasi dan memonitoring penggunaan gedung setiap tahunnya. FH hanya berperan sebagai penyelenggara pembangunan saja. Tidak banyak saran yang bisa diberikan oleh FH, karena sebagian besar saran didominasi dari JICA. Berbeda dari kebanyakan, gedung ini menjunjung konsep World Class University, sehingga setiap ruang pada gedung LLC nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional. Diharapkan fasilitas tersebut dapat mendukung aktivitas pembelajaran, riset, dan pengembangan mahasiswa FH. Lebih lanjut, penataan ruang kelas juga berbeda. Bila pada gedung konvensional sebelumnya kelas dapat diisi lebih dari 50 mahasiswa, yang mana melebihi stan-


dar ruang kelas ideal untuk kegiatan belajar mengajar, ruang kelas dalam gedung LLC nantinya hanya diperuntukkan untuk 40-50 mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Herliana, S.H., M. Comm. Law., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia, gedung yang dibangun dengan total tujuh lantai ini akan digunakan sepenuhnya untuk ruang pembelajaran bagi civitas akademika FH UGM. Tiap lantai, dimulai dari lantai dua, terdiri dari enam kelas. Kelas akan dibuat menyerupai pengadilan-pengadilan yang ada di dunia. Pada lantai satu akan digunakan sebagai aula besar untuk mahasiswa berkumpul dan juga akan digunakan untuk penerimaan wisudawan FH UGM. Aula di lantai satu juga dilengkapi dengan sekat yang bisa dibuka dan ditutup sehingga dapat digunakan untuk beberapa acara yang bebarengan. Gedung LLC ini juga dilengkapai dengan Basement. Menurut rencana fakultas, basement akan dijadikan sebagai parkiran, namun keinginan itu harus diurungkan karena terdapat perbedaan pendapat dengan pihak JICA. Herliana mengatakan, “Kalau basement itu sebenarnya semi basement ya. Sebenarnya rencana awal, kami ingin menjadikan basement untuk tempat parkir, sehingga garasi sekarang bisa dibongkar dan akan dijadikan ruang terbuka hijau.” Namun, rencana tersebut tidak disetujui oleh JICA dengan alasan Learning Center harus sepenuhnya digunakan sebagai tempat pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, “JICA mengatakan bahwa tempat parkir bukan bagian dari Learning Center, kemungkinan untuk LO/LSO kalau tidak berubah. Tapi masih ada pandangan jika LO/LSO mau dikasih di

tempat lain. Kita belum seratus persen fix sih.” Herliana juga menambahkan bahwa pihak FH ingin memberikan suatu ruang terbuka untuk berinteraksinya seluruh warga FH mulai dari mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik. Menciptakan suatu titik kumpul dimana bisa saling berbincang dan bermain bersama. Rencananya FH akan memberi fasilitas dengan beberapa permainan, seperti papan catur, meja pingpong, dan sepak bola meja. Selama pembangunan, tentu banyak kendala yang dihadapi. Menurut Herliana salah satu kendala adalah ketika melakukan negosiasi dengan JICA. “JICA sangat strict, dari awal negosiasi berjalan lama, ada beberapa standar yang agak mereka paksakan. Contohnya green building,” tuturnya. Menurut Herliana, tuntutan dari JICA untuk menjadikan LLC berstandar green building terlalu dipaksakan. Pasalnya untuk mengubah sebuah bangunan menjadi green building tidaklah mudah. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan standar-standar tertentu yang harus dipenuhi untuk tersertifikasi sebagai green building. “Belum lagi biaya untuk mengupgrade sertifikasinya setiap tahun juga besar, kita tidak memandang itu sebagai hal yang worth it.” Wakil Dekan ini juga menekankan walau tanpa sertifikasi green building, FH UGM akan berkomitmen untuk menjadikan LLC sebagai green campus secara khusus dan lingkungan FH UGM secara umum dengan caranya sendiri. Ia memberikan contoh salah satunya yaitu dengan komitmen FH UGM untuk mengurangi penggunaan sampah plastik bekas air minum kemasan. Untuk mewujudkannya, pada gedung baru ini,

disetiap lantainya akan dipasang stasiun pengisian air minum. Pembangunan Gedung LLC sudah hampir mencapai seratus persen. Bangunan sudah terlihat jelas berdiri. Tahapan saat ini sedang berada dalam tahap membuat defect list, mencatat dan menandai bagian-bagian yang kurang dan terdapat cacat dari pembangunan. Catatan tersebutlah yang nantinya harus ditindak oleh kontraktor. Pembangunan Gedung LLC sudah mundur jauh dari perkiraan. Herliana mengatakan, faktor kontraktor boleh jadi membuat pembangunan ini mundur dari perkiraan awal. Perlu diketahui bahwa pemilihan kontraktor dilakukan oleh universitas melalui sistem lelang. Dikarenakan mundurnya pembangunan, operasional gedung LLC juga akan mengalami kemunduran. Belum pasti kapan gedung ini akan diresmikan. Karena setelah tahap perbaikan kekurangan dan defect, masih ada tahap pengisian interior. Dalam pengisian furniture dibutuhkan koordinasi lagi dengan beberapa pihak melalui mekanisme lelang. “Kita sudah bikin desain, dan desain sudah ada, tapi itu juga masih ada proses lelang untuk nanti yang memenangkan pengadaan furniturenya di gedung LLC,” ujar Herliana. Ketika dikonfirmasi oleh tim BPPM Mahkamah kapan pastinya gedung ini akan beroperasi, Herliana menjawab dengan memberikan harapan bahwa tahun depan sudah bisa digunakan, “Jadi kemungkinan kalau prediksi saya sih masih di tahun depan, nanti semoga di awal tahun depan sudah bisa dipakai.” Penulis : Maura Editor : Faiz Al-Haq

EDISI 18/XXXIII/2019 |49


tampak FASAD PADA SISI SELATAN GEDUNG A

Pada tahun 2019, pembangunan Gedung A mencapai pada tahap akhir. Dalam foto ini, nampak fasad sisi selatan Gedung A telah rampung dan tuntas.

50 | MAJALAH MAHKAMAH


Tampaknya masih ada pekerjaan konstruksi?

Menariknya, pada sisi utara Gedung A, terdapat lubang galian konstruksi yang belum ditutup. Sangat kontras memang. Apakah pembangunan Gedung A masih memiliki PR?

EDISI 18/XXXIII/2019 |51


KALEIDOSKOP

Akhirnya FH punya kantin lagi. Oleh Selma Maulia Devani

Viva Justicia! Oleh Selma Maulia Devani

Hasil akhir Pemira, tetep rukun yaa Oleh Selma Maulia Devani

52 | MAJALAH MAHKAMAH


Malam Apresiasi Seni gambar: law.ugm.ac.id

Gedung dosen tendik udah, gedung mahasiswa sebentar lagi. Oleh Faiz Al-Haq EDISI 18/XXXIII/2019 |53


CERPEN

AD

B

askara mulai kembali semakin terbuka akan dunia luar keperaduan ketika ibu me- dan tindak-tindak tandukku yang nepuk pundakku dari be- semakin serampangan, begitulah lakang. ayahku sering menegurku akh“Ibu lihat-lihat, kamu seka- ir-akhir ini, mulai menakuti ibuku. rang makin jarang berdoa, le?” “Ibu ngga tahu, le, trend apa Aku tersenyum. Keheningan yang lagi kamu ikutin sekarang. yang mulai menyesap di teras ru- Yang jelas ibu ngga suka kalau mah, kubiarkan terus berlanjut. kamu sampai ninggalin kewaSudah sejak lama aku ketahui, jiban-kewajibanmu sama Tuhan.” ibu penasaran dengan gelagatku Suara getir ibuku seketika akhir-akhir ini. Pemikiranku yang berdengung di telingaku. Tidak

54 | MAJALAH MAHKAMAH

sehari pun aku membayangkan, hari ini aku akan mendengar wanita yang paling aku sayangi di dunia itu berbicara kepadaku dengan kegetiran. Dibesarkan dengan pengaruh agama yang kuat, membuatku tidak pernah begitu memikirkan kekosongan yang hadir di dalam diriku. Aku hanya terus berjalan, mengikuti garis yang sudah digariskan. Kulakukan segala kewajibanku dengan baik. Bahkan tak kurang sepuluh piagam penghargaan lomba keagamaan yang kuraih dan terpajang rapi di lemari kaca ruang keluarga. Aku patuh. Aku patuh pada jalan yang selama ini digariskan kepadaku. Sampai pada akhirnya, kekosongan yang sudah ada sejak lama dalam diriku mulai tidak tertahankan. Aku tidak tahu lagi seberapa banyak aku harus mendengar kegetiran di setiap perkataan ibuku jika aku memilih jalan yang berbeda nantinya. *** Selasar kampus menjadi tempat terbaik di mana segala pikiran sedang beradu kuat di dalam otakku. Tidak ada tandingannya, terlebih di sampingku ada Burik yang menemani. “Kau tidak bertanya kepadaku mengapa aku diam sejak tadi?” “Untuk apa aku bertanya, jika cepat atau lambat kamu akan menceritakan segalanya kepadaku,” jawab Burik sembari tersenyum. “Tidakkah kamu takut, bila kamu mati nanti, kamu tidak akan diterima di mana-mana karena kamu tidak percaya?” Itu untuk kesekian kalinya aku bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan orang yang sama pula. Sejak awal aku bertemu Burik, sudah ada kecocokan di antara kami. Tidak hanya kesamaan visi misi yang mampu menyaingi pasangan calon dalam pemilihan rutin pejabat, kami memiliki ban-


yak kesamaan yang kami sendiri pun tidak mampu mendefinisikan. Kami hanya sama-sama “iya” dan “tidak” pada banyak hal dan berjam-jam berbincang dengannya tidak pernah membuatku bosan. Aku seperti menemukan segala yang aku cari pada dirinya. “Apakah ini tentang keraguanmu lagi? Ataukah sekarang kamu sudah memilih?” “Mungkin lebih pada keraguanku. Kamu tahu sendiri aku sulit untuk membuat pilihan bagiku.” “Jawabanku masih tetap sama, tidak. Jika kamu bertanya lagi mengapa, jawabanku masih tetap sama, aku tidak ingin menjelaskannya. Aku ingin kamu mencari jawabannya sendiri.” “Tidakkah lebih mudah bagimu untuk menjelaskan segalanya? Toh, aku pasti akan menerima segala penjelasanmu.” Burik mulai memainkan senar gitarnya secara acak. Terlihat jelas dia mulai gelisah. Pertanyaan itu memang selalu membuatnya gelisah, bahkan setelah berulang-ulang aku tanyakan kepadanya. “Aku hanya ingin kamu mencari jawabanmu sendiri. Segalanya tentang keyakinan akan lebih baik jika kamu mencari tahu jawabannya sendiri. Aku tidak berhak untuk menjelaskannya kepadamu.” Aku hanya tergelak mendengar jawabannya. Tipikal Burik. Dia selalu menyuruhku untuk mencari jawabannya sendiri dan itulah yang aku suka darinya. Tepat pukul lima sore, kulangkahkan kakiku menuju ruang pertemuan. Pada kegiatan ini, aku dan Burik terpaksa berpisah haluan. Ada perasaan berat yang semakin lama terus menggerogoti diriku ketika tiba saatnya aku harus hadir dalam pertemuan ini.

Berbeda dengan Burik yang terbuka akan pilihan keyakinannya, aku hingga saat ini masih memilih berlindung pada topeng seorang yang taat dan di sinilah aku, berjalan menuju pertemuan kegiatan keagaaman sebagai kewajiban atas topeng yang selama ini aku kenakan. Sebenarnya sudah sejak lama aku tidak mempercayai kehadiran-Nya dalam kehidupan ini. Sudah sejak lama aku meyakini bahwa agama tidak lebih dari sekadar budaya dan Dia yang dianut tidak lebih dari sebuah kesadaran yang ada dalam diri manusia. Tidak perlu ada Dia untuk membuat hidup-

Mungkin setelah ini, aku akan menjadi simbol anak durhaka sebab sepertinya jawaban yang selama ini aku coba cari dari Burik, telah datang padaku sendiri. mu bermoral. Kamu bisa berbuat kebaikan kepada orang lain tanpa mendasarkan perbuatanmu itu untuk mendapatkan imbalan-Nya. Akan tetapi, aku terlalu takut untuk menyuarakan apa yang aku pikirkan selama ini. Perbedaan bukanlah hal main-main di negeri ini. Perbedaan di negeri ini bisa menyakitimu. Seperti suatu hal yang tidak bisa terpatahkan, untuk hidup dengan tenang kamu perlu menjadi sama dengan yang lain. Kamu harus mengikuti apa yang sudah ada dan itu semua terlihat jelas dari apa yang aku lihat sekarang. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam layar telepon genggamku. Tidak jelas siapa pengirimnya, tetapi mampu membuat siapa saja tersulut ketika membaca pesan

teksnya. Kurang lebih teks itu berisi tentang gonjang-ganjing negeri ini yang disebabkan oleh para pendosa lengkap dengan ancaman jika tidak menyebarkan teks itu kamu akan masuk neraka. Sangat menggelikan sekaligus ironi. Bagaimana sekarang agama justru menjadi tonggak runcing penyebab permusuhan. “Astaga. Lama sudah tidak berjumpa,” ujar seseorang mendekatiku. Dia adalah Bahrul, kakak pembimbingku. Semula kami tidak terlalu dekat, tapi karena berbagai alasan yang sejujurnya tidak masuk akal bagiku, aku menjadi dekat dengannya. Setidaknya jika orang melihat kami saat ini, kami tampak cukup dekat. “Sudah lama aku tidak melihatmu dalam pertemuan. Apakah karena pengaruh temanmu yang kamu tahu tidak lurus itu?” “Apa sejujurnya definisi dari tidak lurus itu? Aku rasa semua temanku cukup lurus saat berjalan.” “Kamu ini benar-benar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu?” “Aku pikir aku tidak ingin tahu.” “Ah kamu itu, jangan terlalu lama menutup mata. Sudah banyak rumor buruk yang mengelilingi Kamu-Tahu-Siapa,” jawab Bahrul begitu bersemangat seperti seorang pramuniaga yang sedang menawarkan promo beli satu dapat satu. Kamu-Tahu-Siapa adalah julukan Burik di kampus kami. Semua berawal dari kegilaan Burik yang dengan gamblang menceritakan mengenai pilihannya saat forum mahasiswa baru. Aku tidak mengerti setan gila mana yang merasukinya, tapi aku rasa Burik sangat percaya diri saat mengatakannya dulu. Bahkan sampai sekarang, setelah bertahun-tahun, EDISI 18/XXXIII/2019 |55


Burik tidak takut akan berita miring yang mengikutinya ke mana pun akibat pilihannya tersebut. Kamu-Tahu-Siapa pun menjadi populer di kalangan anak-anak agamis yang ingin membicarakannya. Lebih populer dari tokoh Voldemort dari Harry Potter. “Agama tidak mengajarkanmu untuk menjadi berkotak-kotak,” ujarku mulai membela Burik. “Astaga-astaga. Sungguh kamu ini dalam bahaya. Kamu harus mulai menyingkir dari dia sekarang. Jika kamu terus dekat-dekat dengannya, kamu akan terinfeksi juga.” Aku memilih tidak menanggapinya lagi. Berdebat dengan Bahrul dari dulu memang bukan pilihan yang baik. Selama sisa waktu pertemuan sore itu kuhabiskan dengan terus mengangguk-angguk mengiyakan semua ocehan Bahrul. *** Di kejauhan, aku bisa melihat ibu sedang berdiri gelisah. Tangannya disilangkan

56 | MAJALAH MAHKAMAH

di depan dada dan kepalanya sibuk menoleh ke sana kemari. Aku tersenyum. Aku mengenali situasi apa yang sedang terjadi saat ini dengan baik. “Apakah hari ini pertemuannya berjalan lancar, le? Memang yang terbaik adalah perkumpul dengan orangorang baik.” Begitulah kalimat pertama yang ayahku lontarkan ketika melihatku membuka pintu gerbang. Di samping ayah, Burik menatapku sembari tersenyum kecut. Sudah menjadi ritualku dengan Burik beberapa bulan ini untuk belajar bersama setiap malam Sabtu. Ayah dan ibu yang mendengar kabar mengenai pilihan Burik tentu menentang ritual itu habis-habisan. Akan tetapi, mereka tidak bisa terlalu lama menahanku karena aku tidak pernah menyerah mencari akal untuk bertemu Burik. Akhirnya, mereka pun mengizinkan kami keluar bersama dengan syarat Burik harus menjemputku di rumah dan kami hanya diperbolehkan untuk belajar di burjo

dekat rumah. Tempat di mana ayah masih bisa mengawasiku melalui mata-mata tetangga. “Akan lebih baik jika aku berkumpul dengan orangorang yang sungguh mengerti arti hidup ini. Tidak dengan orang orang yang mengaku baik tapi menggunakan agamanya untuk melindas saudaranya.” Mendengar jawabanku, ibuku berjengit. Begitu pula dengan Burik. Jawabanku petang itu seakan telah memberi pengumuman terbuka bahwa mulai dari hari ini aku resmi melakukan gencatan senjata dengan keluargaku. “Kau…..” Ku raih tangan Burik dan kami pun segera meninggalkan rumahku. Meninggalkan bara api yang baru saja aku sulut. Mungkin setelah ini, aku akan menjadi simbol anak durhaka sebab sepertinya jawaban yang selama ini aku coba cari dari Burik, telah datang padaku sendiri. oleh: Rosa Pijar


PUISI

AD

Di negeri ini. Ada banyak suara yang tidak pernah kau dengar. Kau tidak menutup telingamu. Bukan juga karena begitu bising sekitarmu. Kau hanya menatap diri sendiri. Selalu. Di antara banyak nyanyian di gedung tempat orang menengah ke langit. Di antara kaki-kaki bersimpuh. Kau terus menatap diri sendiri. Karena banyak jiwa yang berbeda, namun semua dibutakan ideliasme. Karena bagimu: sama adalah sebuah keharusan yang tak terpatahkan. Dan benar adalah dirimu.

Tidak peduli bila akhirnya orang menangis karenamu. Tidak luluh pula hatimu ketika melihat apa yang mereka yakini direnggut. Selama sama adalah tujuanmu. Semua jalan yang ditempuh menjadi sebuah kebenaran. Hingga menciderai saudaramu pun tak lagi jadi soal. Di negeri ini, jiwa-jiwa meyakini sesuatu yang berbeda bisa celaka. Maka, sembunyikanlah... -Ocha

EDISI 18/XXXIII/2019 |57


LEKSIKON

Oleh: Novia-Fahmi Akbar-

MENDATAR:

MENURUN:

1. Kepercayaan maupun keyakinan 5. Kehormatan maupun martabat (Inggris) 8. Golongan sosial yang jumlahnya lebih sedikit 10. Usaha dalam menciptakan ketakutan oleh suatu individu maupun kelompok 11. Umum dan terbuka 16. Suatu sikap perilaku dan tindakan yang tidak adil 17. Ketidakpercayaan akan eksistensi zat Yang Maha Esa 19. Supranatural, melebihi atau tidak bisa dijelaskan oleh fenomena hukum alam 20. Tindakan yang memanfaatkan secara tidak etis yang berkepentingan pribadi

2. Pikiran dalam (Latin) 3. Termasuk (bagian dari suatu kelompok masyarakat) 4. Hubungan suatu kelompok sosial yang berdasarkan keturunan 6. Tidak setuju maupun menentang 7. Suci, keramat 9. Sikap tenggang rasa 12. Ilmu tentang perilaku manusia dalam hal budaya, keanekaragamannya, maupun perilaku manusia 13. Hak Asasi Manusia (sing) 14. Bersifat dasar maupun pokok 15. Perilaku 18 Suku Agama Ras Antar golongan (sing)

58 | MAJALAH MAHKAMAH

AD


CARI DIKSI

Novia-Fahmi Akbar

AGAMA ETNIK MINORITAS

TEROR ASASI HAM

SAKRAL INTOLERAN SAKRAL EDISI 18/XXXIII/2019 |59

AD


MARI TURUT KAMI

MAHKAMAH Mahkamah adalah Badan Penerbitan Pers Mahasiswa di Fakultas Hukum UGM. Lembaga ini sudah berdiri sejak 11 November 1989. Mahkamah terus berusaha mengembangkan tradisi intelektual di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UGM melalui membaca, berdiskusi , dan menulis.

Latihan Jurnalistik

Kunjungan Lembaga Pers

60 | MAJALAH MAHKAMAH 60 | MAJALAH MAHKAMAH


ARSIP

BACA PULA PRODUK KAMI!

a r c h i v e . m a h k a m a h n e w s . o r g /

EDISI 18/XXXIII/2019 |61 EDISI 18/XXXIII/2019 |61


MARKOMAR

62 | MAJALAH MAHKAMAH 62 | MAJALAH MAHKAMAH

Oleh: Desta Pinasthika Januraga


CONNECT WITH US

www.mahkamahnews.org

buletin.mahkamah@gmail.com

BPPM Mahkamah

@mahkamahnews

@mahkamahnews

Romantisme masa lalu tak hanya jadi candu untuk kita hari ini, namun juga penyakit. Aktivisme seolah-olah menyempit maknanya sebatas riuh kepalan-kepalan tangan Hidup Mahasiswa Indonesia. Maka Mahkamah memilih jalan sunyi ini. Mencoba memaknai aktiisme sejauh apa kami bisa melawan. Sebab jalan raya tak bisa sendirian, jalan kami akan tetap ada dan berlipat tawa. Salam hangat, Baca Tulis Lawan :)

EDISI 18/XXXIII/2019 |63 EDISI 18/XXXIII/2019 |63


M AHKAMAH Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman © BPPM Mahkamah 2019 A ll Rights Reserved

64 | MAJALAH MAHKAMAH

Profile for BPPM Mahkamah

MAJALAH 2020 - JALAN TERJAL TOLERANSI  

MAJALAH 2020 - JALAN TERJAL TOLERANSI  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded