Page 1

SATRI Edisi 7/ DESEMBER 2017

MENJAGA PARA PENJAGA

Memuliakan

Pengupahan Profesi Satpam

Menghidupkan Kartu Mati Perkap 24

Indonesia Darurat Narkoba Waspadalah!

Manfaat BUJP jadi Anggota ABUJAPI

Peraih The Best Service Quality Bank Danamon


editorial

S Selamat

HUT Satpam ke-37

elamat Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan (HUT-Satpam) ke-37. Semoga satpam di Indonesia semakin profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam pidatonya , Kapolri Tito Karnavian yang hadir sebagai inspektur upacara di hari bersejarah satpam tahun lalu mengatakan bahwa satpam adalah anak kandung Polri. Artinya, hubungan satpam dan kepolisian sangat dekat, kedekatan ini hendaknya menjadi perhatian Polri untuk meningkatkan kualitas keberadaan satpam di Indonesia. Sahabat Ksatria yang budiman, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak perusahaan jasa satpam yang kurang memperhatikan kualitas satpamnya. Ironis lagi, masih banyak yang digaji di bawah standar hal ini akan berdampak pada kinerja satpam dalam menjalankan tugasnya. Menyikapi kondisi yang demikian itu, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar seminar sehari membahas seputar pengupahan satpam. Dari seminar ini nantinya akan dikoordinasikan dengan asosiasi lain untuk menguatkan tekad menjadikan lebih baik pengupahan satpam di Indonesia. Sahabat Ksatria yang budiman, semoga sajian kami di edisi HUT Satpam ke-37 tahun 2017 ini bisa memberikan inspirasi bagi pembaca sahabat Ksatria. Terima kasih dan selamat membaca.

PENANGGUNGJAWAB: Joko Putro Nugroho Utomo; PIMPINAN REDAKSI: Djarot Soeprianto REDAKTUR PELAKSANA: Krisnawan; REDAKTUR: Fathurroji; REPORTER: Ahmad Adnan, Salmun; FOTOGRAFER: Zakir S; DESAIN GRAFIS: Ali Ibnu Anwar; LEGAL: Ilal Dwi Zufatresa; Iklan & Promosi: Eduwin Ardiansyah; SIRKULASI: Sumarwan. ALAMAT REDAKSI: Jl. Dewi Sartika No.4A - 4C, Cililitan, Jakarta Timur, Indonesia; TELEPONE: 0804 1277 277 (Hunting) FAKSIMIL: 021-8013935; EMAIL: majalahksatria@bspguard.com; WEBSITE: www.bspguard.com

2

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA


daftar isi FOKUS UTAMA 4

Memuliakan Pengupahan Profesi Satpam ASOSIASI - Menghidupkan Kartu Mati Perkap 24 - 20

WAWANCARA 12

- APSI; Remunerasi Satpam harus Dievaluasi - 21 - Manfaat BUJP jadi Anggota ABUJAPI - 22 - Tatap Muka APSI Jateng dengan Polri - 23 - APSI & ABUJAPI Sumsel Siap Sukseskan Asian Games 2018 - 23

Komjen Pol Budi Waseso

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

Indonesia Darurat Narkoba, Waspadalah!

KSATRIA 30 MUHAMMAD AKBAR

BERITA BSP - Pulang | Haryoko R. Wirjosoetomo - 23 - Ksatria Bravo Jaga Pengamanan Porseni BPDSI ke XII di Bandung - 24 - BSP Bandung Meriahkan HUT BSP Ke - 25

Peraih The Best Service Quality Bank Danamon Adanya penghargaan ini tidak hanya memacu dirinya semakin giat bekerja, tapi juga bisa memotivasi anggota sekuriti lainnya untuk terus Pulangmemberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

3


l

4

fokusutama

DESEMBER 2017 Desember 2017 || MAJALAH KSATRIA


Memuliakan Pengupahan Profesi Satpam

S

atpam merupakan profesi mulia dengan segudang tugas. Dipundaknya terpikul tugas dan tanggung jawabnya. Sudah selayaknya pengupahan profesi ini diperjuangkan. Tugas satpam tidak sekedar sebagai penjaga asset perusahaan atau penjaga jiwa seseorang dari ancaman kejahatan. Lebih dari itu, satpam dalam UU sebagai mitra Polri yang mengemban fungsi Wewenang Kepolisian Terbatas. Seperti yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3c. Tanggung jawab Satpam tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Bahkan satpam juga bertugas menjaga ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan serta pelayanan kepada karyawan, tamu, pengunjung dan masyarakat di lingkungan kerjanya. Para personil satpam bertugas melindungi harta benda dan jiwa, dengan tingkat visibilitas yang tinggi untuk mencegah aksi kejahatan dan aktifitas lainnya yang tidak wajar. Misalnya kebakaran, maupun gangguan keamanan lainnya di lingkungan kerjanya, baik mengamati secara langsung, dengan cara berpatroli, mengecek sistem alarm dan CCTV WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

5


l

fokusutama

(Closed-circuit television) dan lainlain untuk kemudian mengambil tindakan dan melaporkan setiap kejadian kepada pimpinan. Tanggal 30 Desember 2017 ini, satpam memasuki usia yang ke37 tahun, terhitung sejak tanggal 30 Desember 1980 melalui Surat Keputusan Kapolri saat itu dijabat Jenderal Polisi Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Hingga saat ini, satpam menjadi element keamanan yang vital dalam sebuah bisnis baik di perkantoran, kawasan industri, kantor pemerintahan, swasta, pertambangan, perminyakan, dan hampir seluruh bidang bisnis

lembaga INDEF bahwa selama merdeka lebih dari 70 tahun, Indonesia belum bisa menyelesaikan permasaahan pengupahan. “Indonesia sebagai negara satu-satunya dibandingkan negara tetangga, bahkan sebelum merdeka setelah 70 tahun merdeka mempersoalkan yang sama hanya persoalan sandang papan dan pangan,� kata , Enny Sri Hartati peneliti INDEF memaparkan hasil temuannya beberapa bulan lalu di Jakarta. Secara umum, pekerjaan anggota satpam sangat beraneka-

tidak bersertifikasi pelatihan satpam namun berpenghasilan lebih besar. Ironisnya lagi, setelah 15 tahun sejak kelahiran UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian atau 37 Tahun sejak kelahiran satpam, keberadaan satpam masih dipandang “sebelah mata� oleh banyak pihak. Alih-alih menghargai profesi dan dedikasi satpam, faktanya masih banyak organisasi/ instansi/lembaga pengguna jasa yang membayar profesi satpam dibawah ketentuan upah minimum. Keadaan ini tentu saja mencederai amanat UU Kepolisian yang mendudukkan satpam setara dengan POLSUS dan PPNS. Urgensi Membenahi Pengupahan Satpam di Indonesia Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Budi Rianto, jumlah tenaga satpam di Indonesia mencapai 2,5 juta orang baik yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun yang belum. Jumlah satpam di seluruh Indonesia jauh

menggunakan jasa pengamanan satpam. Namun masih banyak anggota satpam yang berada dalam kesenjangan, dalam artian tugas yang diembannya lebih berat ketimbang kompensasi yang diterima. Fakta ini semakin memperkuat temuan diungkap 6

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

ragam jika dilihat dalam segi pendapatannya. Misalnya petugas satpam di suatu tempat dengan resiko tinggi dan tanggung jawab besar namun justru berpenghasilan kurang dibandingkan petugas satpam di wilayah lain yang notabenenya kurang berpengalaman maupun


fokusutama l lebih besar dari anggota Polri yang hanya mencapai 450.000 personil saja. Disisi lain, tambah Budi, sekalipun terdapat beberapa peraturan terkait BUJP dan Pam Swakarsa, belum ada peraturan yang memberikan kelayakan pada profesi yang mulia ini. Misalnya, pada UU Kepolisian tidak merinci dengan jelas tentang pembinaan profesi Pam Swakarsa. Meskipun dalam penjelasannya diatur tentang kewenangannya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa

Para personil satpam bertugas melindungi harta benda dan jiwa, dengan tingkat visibilitas yang tinggi untuk mencegah aksi kejahatan dan aktifitas lainnya yang tidak wajar.

tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan. Sedangkan pengaturan mengenai Pam Swakarsa diserahkan pada Kapolri. Lalu lahirlah berbagai Peraturan Kapolri yang dijadikan rujukan hingga saat ini, yaitu Perkap No 24 tahun 2007 tentang “Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah”. Demikian juga dalam aturan ketenagakerjaan di Indonesia, kedudukan satpam yang dikelola BUJP dalam struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya dalam bidang industrial security ditempatkan sebagai “pekerjaan yang dapat diserahkan kepada penyedia jasa pekerja/ buruh” atau “tenaga alih daya” setara dengan pelayanan kebersihan (cleaning service), dan pekerja catering, sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (3), Peraturan Menteri

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

7


l

fokusutama

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Pekerjaan satpam disetarakan dengan pekerjaan untuk waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; atau pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Akibatnya, satpam “terpaksa” berpindah dari satu BUJP ke BUJP lain setelah berakhir Perjanjian Kerjanya, demi mempertahankan profesi kerjanya. “ABUJAPI sebagai mitra utama Polri dan pengelola satpam terpanggil untuk melakukan pembenahan dengan membuat

8

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

berbagai program kerja terkait dengan pemuliaan profesi satpam. Diantaranya, mengusulkan perubahan atau revisi Perkap 24 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian termasuk perubahan nomenklatur di internal Polri,” jelasnya dalam sebuah seminar tentang pengupahan satpam di Jakarta. ABUJAPI menggagas lahirnya Standar Remunerasi Profesi Satpam berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BUJP membuat standar minimal biaya langsung personil (remuneration / billing rate) tahun 2018 berdasarkan sertifikasi dan pengalaman profesinya. Adapun rincian yang diajukan ABUJAPI antara lain, untuk anggota satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3 non pengalaman berpendapatan sesuai

Upah Minimum Provinsi (UMP). Satpam dengan jenjang pendidikan SMA-D3, sertifikasi Gada Pratama berpendapatan 2,9 juta s/d 5,6 juta bergantung pengalaman kerjanya. Sementara satpam dengan jengan pendidikan S1 dan bersertifikasi Gada Pratama berpendapatan kisaran 5 juta s/d 7,25 juta, bergantung pengalaman kerjanya. Sementara satpam dengan jenjang SMA-D3 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 6,3 juta s/d 11,1 juta bertantung lama pengalaman kerjanya. Satpam dengan jenjang pendidikan S1 S2 dengan sertifikasi gada madya berpendapatan 8,5 juta s/d 15 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. Sementara, satpam berpendidikan SMA –D3 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 12,3 juta s/d 38,4


fokusutama l

ABUJAPI menggagas lahirnya Standar Remunerasi Profesi Satpam berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. juta bergantung lama pengalaman kerjanya. Adapun satpam dengan jenjang pendidikan S1 – S2 dengan sertifikasi gada utama berpendapatan 8,25 juta s/d 5 juta bergantung lama pengalaman kerjanya. Adanya remunerasi karyawan tenaga satpam ini juga sejalan dengan gagasan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI). Ketua Umum APSI Abdul Azis Said mengusulkan, pemuliaan profesi satpam tersebut dimulai dengan langkah dibuatnya SKB tentang Remunerasi antara Kemenaker dan Polri yang dikaitkan dengan masa kerja dan Kompetensi satpam. Azis memaparkan, remunerasi ini diikuti dengan penggolongan karyawan tenaga satpam in house dan satpam outsourching. Satpam in house, lanjutnya, mengikuti golongan kekaryawanan bidang lain di suatu perusahaan. Sedangkan satpam outsourching mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP), dan tidak ada penggolongan karyawan. Azis juga menggolongkan manager satpam dan manager sekuriti dengan kualifikasi serta tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Untuk manager satpam, kualifikasi yang dimiliki antara lain wajib mengikuti pelatihan Gada Utama (Perkap No. 24/2007),

wajib memakai seragam Satpam PSH (Perkap No 24/2007) saat tugas, bertanggung jawab atas pengamanan phisik, personil dan kegiatan usaha di lingkungan perusahaan, melaporkan kepada manager sekuriti perusahaan, dan pekerjaan ini dapat di outsorcingkan. Sedangkan ketentuan manager sekuriti, lanjut Azis, tidak wajib (tetapi disarankan) mengikuti pelatihan Gada Utama, tidak wajib menggunakan seragam, bertanggung jawab atas keamanan kelangsungan usaha (Business Continuity) perusahaan, melapor kepada Direkasi Perusahaan (DIC), dan pekerjaan ini tidak dapat di outsourcingkan. “Dengan adanya ketentuan yang berbeda, tugas serta tanggung jawab yang berbeda, nanti juga berdampak pada pendapatan pula,” terangnya. Menurut Azis, pembidangan profesi satpam juga perlu adanya kategori satpam industry/modern dan satpam tradisional. Satpam industry/modern, lanjutnya, perekrutannya dilakukan dengan persyaratan administrasi sesuai ketentuan Polri dan melalui tes. Selain itu, status kekaryawanannya jelas, sebagai karyawan tetap pada sistem in-house dan dengan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada karyawan BUJP. Satpam modern juga harus mematuhi peraturan Ketenagakerjaan seperti UMP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sebelum bertugas diwajibkan mengikuti pendidikan Gada Pratama, serta dilengkapi KTA(Kartu Tanda Anggota). Adapun satpam tradisional perekrutannya biasanya tidak mematuhi persyaratan administrasi Polri, dapat menjadi Satpam asal ada kemauan dan cocok, tidak memiliki status kekaryawanan, tidak mengikuti aturan ketenagakerjaan, tidak mengikuti pelatihan gada pratama, dan tidak memiliki KTA. “Satpam industry/modern biasanya pada perusahaan, satpam BUJP, dan satpam instansi Pemerintah. Untuk satpam tradisional misalnya Satpam Perumahan, satpam rumah pribadi, satpam toko dan SPBU,” ujarnya. Azis menawarkan dua pilihan untuk peningkatkan kesejahteraan satpam, yaitu pertama, penggolongan Satpam berdasarkan kepangkatan dengan memperhatikan masa kerja dan kinerja, kedua adanya Sertifikasi Satpam melalui Uji Kompetensi secara periodik oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang beranggotakan Asosiasi, Polri dan Kemenaker. Dengan demikian, diharapkan satpam akan semakin menjadi profesi yang layak mendapatkan apresiasi dalam perundangan dan kelayakan. “Profesi ini adalah bidang pekerjaan yang menuntut pendidikan keahlian intelektual tingkat tinggi dan tanggung jawab etis yang mandiri dalam prakteknya. Oleh karenanya keberadaanya patut disejajarkan dengan profesi lainnya,” tandas pria berkacamata ini. y [MUHAJIR-FATHURROJI] WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

9


l

fokusutama

Upaya Perbaikan Remunerasi Satpam Pidato Kabaharkam Polri Drs. Putut Eko Bayuseno, SH Tema “Remunerasi Satuan Pengamanan: Perbandingan Regulasi Terkait Remunerasi bagi Personil Sekuriti dan Implementasinya di Indonesia dan Malaysia� pada 2 November 2017 di Jakarta.

10

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

S

emua makhluk hidup mendambakan rasa aman dan menjadi kebutuhan hidupnya tidak terkecuali para pelaku ekonomi Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan dalam udang-undang no 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia pada pasal 2 menyebutkan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi kekuatan polri saat ini, baik secara kualitas dan kuantitas masih sangat terbatas bila dihadapkan dengan beban tugas yang demikian berat untuk mengelola keamanan ini tidaklah


fokusutama l

Pada tataran global regional dan nasional angka kejahatan yang bermotif ekonomi ataupun sara akan semakin meningkat. Drs. Putut Eko Bayuseno, SH mudah, polri tidak akan mampu menanganinya sendiri tanpa melibatkan semua pihak dan masyarakat termasuk para petugas satpam di lingkungan masingmasing dalam hal pelibatan potensi keamanan masyarakat tersebut telah diatur pada pasal 3 Undangundang nomor 2 tahun 2002 yang menyebutkan “Bahwa fungsi keplisian diemban oleh kepolisian negara republlik indonesia, yang dibantu oleh; 1) Kepolisian khusus (Polsus), 2)Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), 3)Bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa di mana satpam merupakan salah satu unsur penting di dalamnya. Oleh karena itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sering perkemanbangan ekonomi global, maka pemerintah telah berupaya memberikan kesempatan kepada ivestor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang harus dipenuhi dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah memberikan jaminan keamanan dana kenyamanan bagi para pelaku usaha dan industri . hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Polri sesuai dengan tugas okoknya yaitu memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Pada tataran global regional dan nasional angka kejahatan yang bermotif ekonomi ataupun sara akan semakin meningkat. baik dari segi kuantitas maupun kualitashal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menghadapi kondisi tersebut polri tidak dapat menanganinya sendiri keamanan dan rasa aman penduduk dari fear of crime hanya dapat diatasi dengan kerja sama yang sinergis antara aparat keamanan dengan private security dan seluruh komponen masyarakat melihat kondisi tersebut di atas, menunjukkan beban tugas anggota satpam semakin berat, sedangkan sarana pelindung diri dalam pelaksanaan tugas sangat terbatas. Perlengkapan perorangan anggota satpam kurang memadai dan belum sesuai standar yang ditentukan, termasuk remunerasi anggota satpam berkaitan dengan kompetensi, masa kerja dan pengalaman kerja berdasarkan instrumen hukum yang telah digambarkan tersebut diatas, memperjelas peran unsur satuan pengamanan di bawah naungan asosiasi profesi sekuriti indonesia dan badan usaha jasa pengamanan semakin signifikan penyelenggaraan pengamanan swakarsa di Indonesia guna mendukung tugas-tugas polri sebagai pemelihara kamtibmas.

Selanjutnya dalam rangka penyiapan kualifikasi dan kompetensi satuan pengamanan yang berkualitasdiharapkan para stakeholderdan komunitas interest security berperan serta untuk mengambil bagia sesuai porsi dan kemampuan masing-masing dengan tidak mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Begitu juga yang diamanatkan kepada polri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 15 ayat 2 huruf G Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan, “Bahwa polri bertanggungjawab untuk memberikan petunjuk , mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas Pam Swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Remunerasi anggota satuan pengamanan disesuaikan dengan kompetensi kerja yang dimilikinya terkait dengan strata dan jenjang penugasan atau pengalaman berdasarkan kualifikasi gada pratama, gada madya dan gada utama sedangkan rekognisi anggota satuan pengamanan dikandung maksud bahwa anggota satuan pengamanan yang telah melaksanakan pelatihan dan mendapatkan kompetensi untuk melaksanakan tugastugas operasiqonal di bidang kepolisian terbatas, dilengkapi dengan kartu tanda anggota (KTA) satuan pengamanan sebagai bukti pengakuan resmi terhadap identitas sebagai pengemban fungsi WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

11


l

fokusutama

kepolisan terbatas. Terhadap badan usaha jasa pengamanan sesuai ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 15 huruf f, polri diberikan wewenang untuk memberikan izin operasional dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan jasa pengamanan hal ini sudah dilaksanakan di tingkat polda dan mabes polri dengan cara melakukan audit pengawasan kepada badan usaha jasa pengamanan dalam rangka meningkatkan kinerja industrial security. Berbagai permasalahan dalam rangka meningkatkan kinerja industrial security termasuk satpam di dalamnya. Hendaknya juga dicarikan solusi yang tepat dalam pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi dan perlu segera dirumuskan secara komprehensif oleh segenap pelaku industrial security dan polri. Hal-hal seperti - Anatomi atau profil ancaman dan gangguan keamanan yang menghambat investasi serta kelancaran pengembangan bisnis untuk menentukan upaya antisipasi mengeliminir kegagalan yag dihadapi. - Rencana bersama antara polri dan komunitas industrial security sebagai mitra secara proporsional dan profesional melakukan kegiatan penanggulangan ancaman dan gangguan mulai dari perencanaan

12

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

kegiatan operasional termasuk pengawasan dan pengendalian pada lingkup wilayah maupun lingkup sektor industri masingmasing. - Program penyempurnaan aspek instrumental dengan mengikuti perkembangan industrial security menuju spesialisasi sektor industri dan niaga dalam rangka menyambut era perdagangan bebas asean. Program peningkatan kualitas dan profesionalitas satpam melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan sejalan dengan perkembangan ancaman gangguan kambtibmas, mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ketahui bersama bahwa industrial security tidak hanya menghasilkan jasa perlindungan fisik atau kegiatan suatu instalasi (plan atau event) dalam menekan kerugian sebagai akibat gangguan keamanan tetapi juga sebagai penjamin dalam pengendalian resiko dari ancaman atau gangguan keamanan dari suatu proses bisnis. Untuk menghadapi tantangan mendatang di samping aspek legalitas sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pengamanan swakarsa, maka kualitas sumber daya manusia profesional menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan legitimasi

terhadap eksistensi satuan pengamanan dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi. Asosiasi profesi security sebagai salah satu pelaku dalam sistem manajemen pengamanan, harus dapat berperan dengan baik dalam pengelolaan anggota satuan pengamanan demikian halnya dengan badan audit publik yang akan melakukan sertifikasi sistem manajemen pengamanan harus memenuhi standar internasional dan memiliki auditor dengan kompetensi di bidang kepolisian terbatas sebagai syarat untuk dapat ditunjuk polri dalam melakukan audit sistem manajemen pengamanan hal ini dilakukan agar pengakuan terhadap profesi anggota satuan pengamanan benar-benar didasarkan pada standar kualitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan harapan saya kepada semua peserta seminar, agar nantinya dapat dihasilkan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja semua pihak yang terkait rikan kontribusi dalam rangka mencari solusi untuk peningkatan kinerja satpam sebagai mitra polri dalam mewujudkan kamtibmas. Jakarta, November 2017


fokusutama l

Sekjen APSI :

Asosiasi Harus Perjuangkan Kesejahteraan Satpam Sudah saatnya profesi satpam mendapatkan penghormatan dan penghargaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan perjuangan berbagai pihak untuk mewujudkan penghargaan tersebut.

P

rofesi satpam sudah semestinya diperhatikan keberadaannya. Profesi ini seperti halnya dokter, wartawan, insinyur, pengacara dan sebagainya. Satpam lahir dari lembaga yang terhormat yaitu kepolisian. Hanya saja

koordinasinya dengan pihak-pihak terkait belum maksimal sehingga kesejahteraan satpam masih tersandera kepentingan pengusaha yang cenderung senang adanya harga murah. Hal ini diungkapkan Sekjen Asosiasi Profesi Satpam Indonesia

(APSI) Djarot Soeprianto di Jakarta. Pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan Mabes Polri tentang regulasi dan penghargaan satpam agar keberadaanya diperhatikan. Namun selama ini Mabes terkendala merumuskan soal upah karena ini berkaitan dengan beberapa pihak. “Kami berkoordinasi dengan beberapa pihak, dalam hal fungsi tugas dan tanggung jawab satpam berkoordinasi dengan kepolisian sedangkan soal pengupahan satpam diatur oleh Kemenaker,� ujar Djarot saat ditemui di ruang kerjanya. Beberapa kali dalam seminar, lanjut Djarot, piahk APSI terus menggaungkan untuk segera dibuat regulasi profesi satpam. Pihak Kemenaker sudah mulai

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

13


l

fokusutama

memikirkan dan membicarakan regulasi profesi satpam pada tahun 2001/2002. Hanya saja pihak Kemenaker selama ini belum membuat leveling pada golongan satpam, melainkan berlaku umum untuk seluruh tenaga kerja. Meski masih belum tersentuh oleh kemenaker, untuk memperjuangkan profesi satpam ini pihaknya yang saat itu masih bekerja di Bank Universal mewujudkannya dengan memberikan tunjangan dan penghargaan kepada anggota satpam Yayasan Bravo 99, yang saat

Yayasan Bravo 99 sebagai vendornya penyedia jasa pengamanannya,” paparnya. Tapi Djarot belum bisa mensosialisasikan kepada pihak lain karena kebijakannya berbedabeda, beda perusahaan beda kebijakan. Pasalnya, keinginan BUJP menerapkan system professional biasanya akan berhadapan dengan keinginan user yang membanting harga. “Apalagi jika ada prinsip pengusaha, kalau bisa dibayar murah mengapa harus mahal. Sehingga pada seleksi awal, BUJP

untuk pekerja 8 jam dan pekerja awal, tapi para user menghendaki 12 jam dan berlaku sama di anggota satpam baru maupun lama. Bebeda dengan Malaysia, hampir semua BUJP disana memberikan penghargaan masa kerja anggota satpam. Disana satpam minimal digaji sesuai standar kelayakan hidup (UMP), dengan nilai lebih tinggi dibanding Indonesia. Perbedaannya, satpam di Malaysia berada dibawah naungan Kemendagri. “Jadi upaya APSI sebenarnya ada dua yaitu, mengangkat satpam

ini berubah nama menjadi PT Bravo Satria Perkasa. Saat itu, ketetapan dibuat berdasarkan masa kerja per dua tahun ada jenjangnya mulai dari masa kerja 0 s/d 2 tahun, 2 tahun s/d 4 tahun 4 tahun s/d 6 tahun. Semua jenjang ini mendapatkan pengargaan yang berbeda-beda. “Program ini berjalan sampai tahun 2003 menjelang bergabungnya 5 bank menjadi satu bank permata. Jadi kami sendiri sudah pernah merintisnya ketika saya sebagai pengguna jasa, dan

yang ikut tender baru akan gugur karena kalah bersaing dengan BUJP dengan harga sesuai yang diminta user,” ujarnya. APSI berharap, ke depan harus ada koordinasi antara pihak Polri, kemenaker, asosiasi dalam hal ini APSI dan ABUJAPI untuk menghimbau dan segera bertukar pikiran bagaimana menguatkan profesi ini,” tuturnya. Djarot juga banyak menemukan di lapangan, pemberlakuan sistem UMP pun bisa berbenturan dengan keinginan user. UMP yang hanya

sebagai profesi atau menghargai masa kerja satpam dengan meluruskan UMP itu kerja seperti apa,” tanyanya.

14

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

Lemahnya Koordinasi Menurut Djarot, selama ini yang menjadi kendala atau tantangan untuk menggoalkan sertifikasi profesi satpam adalah koordinasinya yang kurang maksimal. Ia tahu bahwa lembaga sertifikasi yang mewakili pemerintah adalah BNSP. Sayangnya, sekarang belum pernah terealisasi koordinasi antara lembaga


fokusutama l yaitu kepolisian, BNSP dan APSI/ ABUJAPI. “Artinya, kesiapan untuk benarbenar menjadikan satpam sebagai profesi ini sejauh mana di kepolisian belum diketahui. Dan akhirnya hanya menjadi formalitas saja,” ujarnya. Kendala lainnya adalah seringnya ada mutasi kerja kepolisian yang berpengaruh pada proses sertifikasi profesi satpam. Bahkan Perkab 24 yang semestinya sudah dilakukan revisi sebagaimana dikatakan Pak Awaloedin Djamin, belum tersentuh untuk dievaluasi atau direvisi. Makanya APSI terus menyuarakan profesi satpam di kepolisian dan BNSP. Ibaratnya, kata Djarot, ia bisa minum kopi di kantor karena perjuangan anggota satpam di lapangan. Makanya keinginanya untuk menaikkan gaji satpam kepada semua pihak, termasuk user harus mengikutinya. Dalam sebuah kasus, misalnya, ada proyek A dengan gaji UMP Rp3.684.000. Bagi anggota satpam baru gaji tersebut sudah pantas, tapi untuk anggota satpam yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Tidak mungkin BUJP memberikannya gaji 4 juta. Ketika ingin memberikan lebih kepada anggota lama, celakanya, ada beberapa user yang harusnya memberikan Rp3.684.000 hanya memberi Rp3.500.000. Kasus lain, kata Djarot, misalnya BUJP menerima tender di kompleks perumahan di Bekasi. Dari situ, berapa meter lagi ada perusahaan berada di wilayah Jakarta. Jelas sudah berbeda UMP nya. Pada kasus seperti ini, lanjutnya, pihak BUJP bisa siasati dengan menempatkan anggota satpam yang masa kerjanya di atas 2 tahun ditempatkan di Bekasi, dan yang di bawah 1 tahun ditempatkan di Jakarta. “Intinya, pintar-pintarnya perusahaan mengelolanya. Prinsipnya lagi bahwa kita berjuang untuk mensejahterakan

satpam sampai ada dukungan dari pemerintah,” paparnya. Lelaki yang juga Direktur PT Bravo Satria Perkasa (BSP) ini juga mengungkapkan persoalan ini dihadapan pengusaha APINDO. Mereka mendukung diberikan perhatian dan penghargaan bagi anggota satpam yang bekerja lama. Tapi ada juga candaan dari mereka, kalau ‘toko sebelah’ memberikan harga murah mengapa harus membayar yang mahal. “Ini karena tidak ada regulasi dari pemerintah kalau pemerintah mengaturnya pasti pengusaha taat. Selama ini belum ada permbicaraan yang kuat dan mengarah antara kemenaker, kepolisian dan asosiasi,” ujarnya. Langkah Kongkrit Asosiasi Langkah kongkrit saat ini, kata Djarot, tujuh asosiasi yang berkaitan dengan satpam antara lain ; ABUJAPI, APSA, APJATIN, APSIM, APSI dan sebagainya, sudah membuat grup yang dalam waktu dekat akan membicarakan usaha pemuliaan profesi satpam di acara ulang tahun satpam. Nanti akan dirumuskan kerjasama antara tiga lembaga, mana yang priotitas, sertifikasi satpam atau jenjang satpam. Menurut Djarot, seharusnya yang lebih prinsip adalah penghargaan kepada satpam. Alasanya, jangan sampai profesi atau sertifikasi dulu yang dilakukan, tapi ada perusahaan yang tidak mau mengikuti sertifikasi malah jadi beban. Apalagi sebenarnya kalau perusahaan bisa memberikan kesejahteraan karyawan pasti karyawan tersebut akan memberikan lebih bagi perusahaan. Jadi intinya ada dua program yaitu sertifikasi dan kesejahteraan. Kesejahteraan satpam harus lebih dulu diutamakan, dengan menggunakan sertifikasi yang ada seperti gada pratama, gada madya dan gada utama.

“Kami sendiri taat aturan yang kami buat untuk kesejahteraan bersama, karena mereka ini sudah keliling dimana-mana perlu diperhatikan. Kita hargai mereka,” tandasnya. Pengalaman BSP Soal Pengupahan Menurut Djarot, wacara sertifikasi dan kesejahteraan satpam ada kaitannya dengan sejarah BSP yang saat itu masih bernama Yayasan Bravo 99 pada tahun 1999. Ceritanya, lahir kemudian mencari klien dengan 45 orang dengan gaji ikut –ikutan orang. Pada waktu itu, ujarnya, Djarot sebagai auditor belum ditugaskan pada outsorching. Begitu dirinya masuk disana, ia diskusi dengan beberapa pimpinan Yayasan Bravo 99. Saat itu dicari tahu sebenarnya hal apa yang paling diinginkan oleh klien kepada BSP. Klien menjawab bahwa yang diinginkan yaitu BSP bekerja secara professional, memiliki knowledge tantang banking dan tidak hanya satpam berkumis, bertato atau berbadan tegap tapi juga disiplin dan cerdas. Lalu, penghargaan apa yang akan diberikan kepada BSP jika bisa mewujudkannya? Klien menjawab bahwa akan diberikan imbalan terbaik pula, bahkan akan menyusun strata satpam sebagai bentuk penghargaan. “Akhirnya di sepakati bahwa penghargaan itu diberikan anggota satpam entah besar atau kecil yang penting ada, mereka senang. Jadi system seperti ini sudah BSP lakukan,” tegasnya. Djarot menegaskan, upaya penyejahteraan anggota satpam harus secepatnya teralisasi. Tentunya dengan berkoordinasi dengan BNSP, Kepolisian,dan asosiasi. “Harapan kami tahun 2018 teralisasi sehingga tahun 2019 kesejahteraan satpam sudah terangkat,” paparnya. y [MUHAJIR-FATHURROJI]

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

15


l

wawancara

Komjen Pol Budi Waseso Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

INDONESIA

Darurat Narkoba

! h a l a d a p s a W 16

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA


wawancara l

P

erang Melawan Narkoba. Begitulah kata-kata yang menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang banyak menjadi korban keganasan narkoba ini. Jokowi dengan terang mengatakan kepada jajarannya, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat keamanan untuk bertindak tegas memberantas narkoba, mengingat peredarannya sudah mencapai level terkecil seperti di kelurahan dan di sekolah Taman Kanak-kanak. Presiden mengatakan akan lebih tegas dan berani berantas narkoba. “Saya ingin agar ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih komprehensif lagi dan dilakukan secara terpadu� kata Presiden seperti dilansir presidenri.go.id. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk terus bersinergi mulai BNN, Polri, kementerian, lembaga, LSM, masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masing-masing, ego sektoral. Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengungkapkan pada tahun 2016 lalu ada 250 ton narkotika jenis sabu yang masuk ke Indonesia dari negara Cina. Ada 11 negara di dunia yang mensuplai narkotika ke Indonesia, 11 negara itu dengan jumlah yang cukup besar. Namun, kata pria yang akrab disapa Buwas ini melanjutkan, Indonesia juga tidak boleh menyalahkan negara lain, yang perlu ditingkatkan adalah kewaspadaan. “Negara kita termasuk salah satu suplai dan pangsa pasar terbesar peredaran gelap narkoba,� katanya. Ironis, di tengah upaya negara berupaya mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikannya, justru ada pihak yang tidak bertanggungjawab meracuni generasi penerus dengan narkoba. Bahkan jumlah prosentase yang disasar adalah generasi produktif, yaitu anak-anak remaja yang masih SMA. Jika ini dibiarkan dan terjadi secara massif, maka Indonesia akan diambang kehancuran. Generasi penerus mentalnya akan menjadi rusak. Indonesia perlu belajar dari perang candu 1839-1842 Tiongkok yang dikuasai Inggris dengan supply candu hingga menyeluruh masyarakat Tiongkok, termasuk kekuatan pasukan tempurnya. Untuk mengupas tuntas tentang bahya narkotika di Indonesia, Fathurroji bersama beberapa wartawan mewawancarai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Komjen Pol Drs Budi Waseso pada September lalu di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya:

Menurut Anda apa dampak narkotika bagi bangsa dan negara? Ini persoalan yang besar, karena narkoba menjadi ancaman nyata untuk kedepan generasi kualitas kita akan hilang. Karena narkotika itu dampaknya pada kehancuran, kerusakan permanen pada saraf otak dan itu pengaruhnya pada organ tubuh manusia secara keseluruhan. Maka di kala sudah ada penyalahgunaan narkotika maka terjadi kerusakan permanen pada saraf otak dan tidak akan bisa menjadi orang yang sehat, tidak akan bisa menjadi manusia yang berkualitas dalam ilmu atau pendidikan. Dalam mempengaruhi generasi muda unggulan biasanya jaringan itu bagaimana melakukannya? Macam-macam, kaya tadi misalnya budaya, terus pemahaman-pemahaman yang salah. Ini keren nih pakai ini buat vitamin buat kuat untuk belajar di antaranya itu. Atau mempengaruhi teman-teman dekatnya supaya bisa memberikan narkotik kepada mereka-mereka. Beberapa ada. Bukan hanya pesantren. Sekolahsekolah agama Kristen juga ada agama-agama Budha, Hindu juga ada. Jadi hampir menyeluruh di lembaga-lembaga pendidikan. Ini keprihatinan kita, bagaimana secara cepat harus kita lakukan langkah-langkah pencegahan untuk menyelamatkan mereka, karena mereka generasi-generasi penerus kita ke depan. WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

17


l

wawancara

Apa kesulitan lembaga yang Anda pimpin dalam menekan peredaran narkotika di Indonesia? Kita sulit melakukan penekanan atau dua hal yang harus kita tangani serius demand and supply. Nah, yang bahaya ini sekarang demand-nya. Demandnya terlalu membesar. Data hasil random dari peneliti UI tahun 2016 jumlahnya 6,4 juta. Tapi, itukan data random, kalau kita realnya bisa 10 kali lipat. Itu jumlah yang sangat besar dan kita memprihatinkan dengan jumlah itu. Sebenarnya kita bisa lihat dari data itu saja bahwa narkotika sangat luarbiasa di Indonesia. Ancamannya jelas dan pasti. Kenapa? Sekarang kita lihat. Saya sudah diberi data tahun 2016 oleh Cina bahkan Myanmar juga mengiyakan. Dari Cina memberikan data kita, narkotika yang terkirim ke Indonesia jenis sabu dari Cina itu 250 ton tahun 2016. Nah sekarang kita berpikir begini 250 ton sabu itu dari Cina tapi kalau dipikir dibandingkan dengan, tadinya saya tidak percaya masa iya masuk terus kemana barang itu kok gak ada yang keluar dari Indonesia gak mungkin perkiraan saya, tapi kalau dilihat dari 6 juta penyalah guna itu itu juga yang terdata yang tidak terdata kan banyak, karena masalah narkotika itu banyak yang disembunyikan, orang banyak yang tidak mau ngaku, karena merupakan aib. Kalau kita lihat dari 6 juta saja, kita ambillah prediksi yang terendah, satu minggu, satu orang menggunakan 1 gram sabu, itu yang paling rendah yang mengkonsumsi, maka dalam satu minggu itu membutuhkan untuk 6 juta pengguna itu adalah 6 ton sabu untuk dikonsumsi, maka dalam satu bulan harus 24 ton, maka setahun 300 tahun, maka benar yang 250 ton dari Cina itu betul masuk dan tidak pernah 18

DESEMBER APRIL 2017 2017 | MAJALAH | MAJALAH KSATRIA KSATRIA

BIOGRAFI Komisaris Jenderal Polisi Drs Budi Waseso lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 8 September 2015 menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Lulusan Akademi Kepolisian (1984) ini berpengalaman dalam bidang reserse dan jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Riwayat Jabatan: y 2007: Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri y 2008: Kabid Propam Polda Jateng y 2009: Kabid Litpers Pusprovos Div Propam Polri y 2010: Kapus Paminal Div Propam Polri y 2012: Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo y 2013: Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri y 2014: Kasespim Lemdiklat Polri y 2015: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri y 2015: Kepala Badan Narkotika Nasional

ada yang keluar dari Indonesia, karena tidak ada negara-negara lain yang mengkomplain bahwa ada narkotika yang masuk dari Indonesia. Berarti, semua terserap di Indonesia. Selain China, negara mana yang menjadi suplaynya? Celakanya lagi kita ini disupply oleh 11 negara, dari 11 negara ini dikendalikan oleh 72 jaringan plus sekarang belum kita tahu berapa jaringan Filipina yang membuat jaringan di Indonesia kita belum temukan pasti, tapi pasti dan sudah ada mereka sudah bekerja di Indonesia. 72 jaringan ini aktif mengedarkan narkotika di Indonesia dengan satu sama lain tidak ada hubungannya, karena mereka bersaing untuk merebut pangsa pasar. Dari 72 ini ada yang murni perdagangan ada yang mereka memang ada tujuannya


wawancara l bekerja untuk negara bangsa ini yaitu penghancuran negara sebagai alat proxy war dari 72 jaringan. Sekitar berapa biaya belanja narkoba di Indonesia ini? Kalau kita bicara biaya belanja dengan jumlah narkotika yang masuk ke Indonesia cuma kita bicara sabu saja, maka tidak kurang dari 250 triliun rupiah setiap tahun belanja narkotika, ini kalau kita bicara fakta sabu tadi. Karena satu kilo sabu di sini dijual obral 1 milyar. Tapi kan kita ini ancamannya bukan soal harga, tapi ancamannya soal nyawa manusia. Itu kita baru bicara sabu belum bicara yang lain, misalnya ekstasi. Ada berapa macam narkotika yang masuk ke Indonesia pak? Semua masuk. Semua macam ada di Indonesia. Bahkan yang 800 jenis baru itu sudah 66 kita temukan. Itu yang kita temukan loh ya, bukan berarti yang lain tidak ada, itu yang baru kita temukan. Yang paling laku yang mana pak? Semuanya laku. Terutama yang paling banyak itu sabu. Lalu apa yang harus diwaspadai mengingat peredaran narkotika yang begitu massif itu? Bangsa negara ini harus mewaspadai tentang narkotika dengan ancamannya. Karena ini jelas ancamannya. Bahkan presiden sudah menyatakan darurat narkoba bahkan perang, tapi seluruh elemen bangsa ini tidak berbuat apa-apa. Termasuk kementerian, lembaga, hanya beberapa saja, ya kalau BNN dan kepolisian sudah wajib hukumnya. Tapi tidak mungkin masalah narkotika yang nasional yang berhadapan yang internasional dihadapi dengan dua lembaga. Nah, sekarang ini yang jelas bagaimana kita penanganan demand-nya, demand ini harus ditekan betul

sementara kita bertanding dengan pengembangan pangsa pasar yang dibuat oleh jaringan. Jaringan ini mengembangkan terus dengan segala lininya. Sementara kita tidak serius menangani secara massif. Dia masih kita tidak. Jaringan massif mengedarkan kita tidak serius menangani. Kita alakadarnya. Ini kelemahan kita. Apa target bapak kedepan? Kalau keinginan saya menggebu-gebu, tapi saya menyadari, memahami karena keterbatasan usia, kontrak saya di sini. Tapi saya tidak pernah menyerah. Di kala diberi tanggungjawab saya bekerja sebaik-baiknya semaksimal

mungkin saya kerjakan. Selama di BNN saya bekerja terus, begitu ada pejabat yang bermasalah saya panggil saya kasih pemahaman. Pekerjaan saya harus dimulai jam 05.30 sampai larut malam. Karena memang itu pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya tidak lagi bekerja karena digaji oleh negara sekian dan tugas saya kan sebagai kepala BNN hanya itu. Bukan. Tapi pertanggungjawaban apa yang menjadi kewajiban sebagai kepala BNN saya laksanakan maksimal, saya tidak akan berkeluh kesah dengan gaji apapun yang diberikan negara tidak pernah mengeluh, dari saya mulai letnan dua saya tidak mengeluh dikala saya kurang saya lakukan apa yang bisa saya lakukan tapi tidak melanggar hukum. Menurut Anda langkah apa yang efektif untuk mencegah narkoba sejak dini? Semua lini harus bergerak. Contoh saja saya membuat buku mata pelajaran tentang bahaya narkotika dari anak TK saya buat. Saya tidak main-main ini. Tiga bulan sejak menjadi kepala BNN saya buat, tiga bulan saya garap dengan mendatangkan para ahli. Selain TK juga membuat buku yang mengenalkan bahaya narkotika untuk anak SD, SMP, SMA dan materi khusus untuk pesantren, da’i. Saya membuat ini supaya dari awal masyarakat kita generasi bangsa sudah dikenalkan dengan permasalahan-permasalahan yang sudah tahu sehingga dia punya daya tangkal. Selain itu saya ingin para pendakwah menyampaikan tentang bahaya narkotika dari perspektif agama-agama yang membuat para ahli-ahli agama untuk menjadi pedoman. Karena sudah darurat Indonesia, karena ancamannya besar pada umat karena Indonesia ini terdiri dari berbagai umat beragama. y WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

19


l

asosiasi

Menghidupkan Kartu Mati Perkap 24 KSATRIA - Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jakarta Raya bekerjasama dengan Polda Metro Jaya membahas seputar Perkap 24 yang terus dievaluasi keberadannya. Pasalnya, Perkap 24 harus menyesuaikan perkembangan di lapangan. Menurut pendiri Abujapi (Purn) H.M. Hindarto, M,Si kerjasama Abujpai dan Polda Metro Jaya merupakan tahapan yang sangat penting untuk membangun komunikasi yang inten antara pembina dengan yang dibina. Karena selama ini, satpam tidak merasa dibina oleh polri. Karena masih banyak yang belum melaksanakan pembinaan. “Abujapi mengajak Polri, sebenarnya tidak perlu diajak. Karena melaksanakan undangundang Perkap 24, seharusnya 20

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

tidak perlu ada MoU dan polisi melakukan pembinaan. MoU ini paling rendah legalitasnya, di atasnya ada undang-undang,” katanya dalam acara dialog Abujapi dan Polri di gedung YTKI, Jakarta. Menurut Hindarto, kita punya niat yang sama, kita ingin meningkatkan kualitas satpam kita. Tidak mungkin hanya mengikuti gada pratama sekali terus bertahun tahun tidak dilatih, pasti akan luntur. Karena itu peran kepolisian untuk membina satpam ini. Kita bisa mencegah perusahaan pengamanan abal-abal tanpa berijin. Kita menyadari, di BUJP saat mengalami tender pasti ada BUJP yang tidak terdaftar. Bahkan ada yang mencantumkan fasilitas di luar aturan yang ada. Seperti jasa penagih hutang, dan lain sebagainya. “Ini harus ada tindakan bersama antara

polisi dengan Abujpai. MoU ini bisa menindak mereka yang bermain di luar aturan yang ada,” tegasnya. Dengan adanya kerjasama ini, tambah Hindarto, ada program untuk pelaksanaan sinergi antara polri dengan satpam dalam hal pencegah kejahatan untuk menjaga keamanan. Terutama mengantisipasi adanya terorisme di sekitar lingkungan kerja satpam. Jika kita baca buku yang ada, satpam juga menangani pencegahan terorisme di lingkungan kerja mereka, jadi dari BUJP menghendaki semua itu ditata dengan teratur sehingga tidak ada kerugian di BUJP dan user. Ini bisa dilakukan jika kita mengimplementasi kerjasama yang ada. Sinergitas antara Polri dengan satpam yang melakukan fungsi kepolisian, masih banyak muncul fungsi kepolisian, dan ini bisa mengurangi kejahatan di masyarakat. “Perkab 24 kartu mati, mari kita hidupkan kartu mati perkap itu, sehingga kita bisa menciptakan situasi yang aman dan nyaman di lingkungan kerja BUJP sehingga tercipta kondisi yang baik di masyarakat,” jelasnya. y [FATHURROJI]


asosiasi l

APSI: Remunerasi Satpam harus Dievaluasi KSATRIA - Dalam rangka meningkatkan upah satpam di Indonesia, Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) menggelar seminar bertajuk “Remunerasi Satuan Pengamanan: Perbandingan Regulasi Terkait Remunerasi bagi Personil Sekuritidan Implementasinyadi Indonesia dan Malaysia” pada 2 November 2017 di Jakarta. Dalam sambutannya, Prof Dr Awaloedin Djamin, MPA menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang No 2 Tahun 2002 bahwa Polri adalah koordinator, pengawas dan pembina teknis bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa termasuk satpam. Satpam merupakan profesi di

bidang pengamanan oleh karena itu selayaknya satpam tidak masuk Serikat Pekerja apalagi ikut mogok dan unjuk rasa. Menurut Awalodin, asosiasi dalam hal ini APSI dan ABUJAPI harus bekerjasama dengan Polri soal pengupahan satpam. Yang perlu diingat dalam bidang pengupahan prinsip equal pay for equal work. Dengan demikian, pengupahan satpam baik yang outsourching dan inhouse seharusnya sama. Sementara itu Ketua APSI Abdul Azis mengatakan, saat ini kenaikan gaji satpam mengacu upah karyawan perusahaan pada umumnya yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal

tanggungjawab satpam sangat berat di mana tugasnya adalah perpanjangan dari kepolisian dalam menjaga keamanan di wilayah kerjanya. Menurut Azis, masih banyak perusahaan pengguna satpam belum kurang menghargai kompetensi satpam. Bila patokannya UMP maka bekerja 8 jam. “Tapi di mall atau hotel UMP bisa 20 jam kerja. padahal upah minimum itu 8 jam, kenyataan di lapangan ada yang seperti itu,” paparnya. Untuk itu, pihaknya dalam hal ini APSI akan membuat formulasi sistem pengupahan satpam. Azis akan menggandeng ABUJAPI, Polri dan Kemenaker untuk membahas persoalan ini. Salah satunya dengan cara mengadakan uji kompetensi yang nanti dilakukan oleh regulator, lembaga ini akan mengeluarkan sertifikat kompetensi anggota satpam. Selain itu juga ada kualifikasi A, B dan C. Dari kualifikasi ini muncul remunerasi. “Asoisiasi tidak bisa jalan sendiri, semua harus bekerja sama dalam hal ini kepolisian, kemenaker,” katanya. y [FATHURROJI] WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

21


l

asosiasi

Manfaat BUJP jadi Anggota ABUJAPI KSATRIA - Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI), Abujapi akan mengeluarkan surat rekomendasi guna mengurus surat izin operasional (SIO) di Polri. Dengan begitu tanpa menjadi anggota resmi asosiasi bidang pengamanan, maka BUJP tidak bisa mengurus ijin operasional. Menurut Ketua V Bidang Pengamanan Infrastruktur BPPABUJAPI Cecep Dharmadi, ada banyak benefit yang bisa didapatkan BUJP saat menjadi anggota ABUJAPI, yaitu diantaranya free konsultasi pengurusan SIO bagi calon anggota, mendapatkan akses mengikuti seminar seminar 22

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

mengenai manajemen keamanan baik lokal dan international serta mendapatkan informasi training training baik yang diadakan ABUJAPI, POLRI maupun intitusi lainnya,” ujarnya seperti dilansir JurnalSecurity.com beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan ada beberapa syarat untuk mengurus ijin operational, salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari BPD ABUJAPI kemudian mendapatkan surat rekomendasi dari Polda setempat dimana BUJP tersebut beroperasi kemudian baru diajukan kepada Binmas Mabes Polri untuk di terbitkan SIO. Ada tahapan tahapan untuk menjadi anggota ABUJAPI, diantaranya perusahaan jasa keamanan tersebut didalam

Akta perusahaannya tercantum bergerak di bidang jasa keamanan. Selajutnya Polda melalui Binmas nya akan melakukan audit terhadap BUJP tersebut. “Fungsi audit ini memastikan bahwa kompetensi perusahaan BUJP tersebut memenuhi standart yang disyaratkan untuk menjalankan perusahaan jasa keamanan. Sehingga pengguna jasa keamanan mendapatkan jaminan service yang standar Polri,” katanya. Kartu Tanda Anggota ABUJAPI dikeluarkan oleh BPP ABUJAPI atas rekomendari dari BPD ABUJAPI. Saat ini, tambah Cecep, ABUJAPI sedang melakukan pembenahan sistem registrasi secara online sehingga memudahkan bagi BUJP yang akan mendaftar sebagai anggota ABUJAPI. “Kita akan develop semua registrasi secara online, baik daerah maupun pusat,” katanya. Bagaimana dengan wilayah yang belum ada BPD-ABUJAPI? Cecep menjelaskan BUJP bisa melalui BPD ABUJAPI terdekat dari domisili kantor di mana BUJP berada. y [FATHURROJI]


asosiasi l KSATRIA-Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengaudit perusahaan jasa penyedia satpam yang ada di Jawa Tengah untuk mengetahui tingkat profesionalnya dalam mengelola tenaga keamanan non-polisi. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (DPD-APSI) Jawa Tengah Heru Wibowo, S. sos. I. MM bahwa kegiatan ini dalam rangak meningkatkan kualitas perusahaanperusahaan di bidang jasa pengamanan yang ada di wilayah Jateng. Melalui audit pengawasan, kata Heru, akan diketahui permasalahan BUJP yang sudah memperoleh izin, namun masih pasif dalam menjalankan operasionalnya. Pihak Polri kemudian akan memberikan rekomendasi sebagai solusi agar BUJP tersebut bisa menjadi sehat dan mampu mengendalikan satpam dengan baik. Menurut Head of Area Jawa 2 PT. Bravo Satria Perkasa ini, audit sangat penting karena ke

Tatap Muka APSI Jateng dengan Polri depannya industri jasa penyediaan tenaga satpam akan berkembang pesat mengikuti perkembangan dinamika pembangunan dan sosial masyarakat. Audit pengawasan juga penting dilakukan agar BUJP di NTB, benarbenar mempekerjakan tenaga

satpam yang memiliki keahlian dan kompetensi dan sudah mengikuti proses pelatihan dan pendidikan. “Alhamdulillah BSP sudah diaudit dan dinyatakan sebagai perusahaan yang lulus dari proses audit Polri,” ujarnya.y [FATHURROJI]

APSI & ABUJAPI Sumsel Siap Sukseskan Asian Games 2018 KSATRIA - Menyambut pagelaran akbar Asian Games di Palembang mendatang, Pengurus ABUJAPI dan APSI menggelar Rakornis Ditbinmas Polda Sumsel bersama Kapolda Sumsel pada kamis 12/10/2017 di Palembang. Kegiatan tersebut dihelat untuk ikut mempersiapkan dan menyambut asian Games 2018 mendatang dalam hal pengamanan. Ketua DPD APSI (Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia) Propinsi Sumatera Selatan Rano Karno, S.HI, MH, mengatakan, sebagai wadah bagi seluruh anggota satuan

pengamanan dan juga pemerhati profesional pengamanan, DPD APSI Sumsel berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Satpam Sumsel dalam menghadapi perhelatan Asian Games tahun 2018. “DPD APSI Sumsel akan mempersembahkan yang terbaik untuk ikut serta mensukseskan Asian Games 2018,” ujar Rano. Turut hadir dalam acara Sekjen BPP ABUJAPI Indonesia mewakili Ketum BPP ABUJAPI Agoes Darmawan, Kapolda Sumsel, Dirbinmas Sumsel, Kadishub

Sumsel, Kasatpol PP Sumsel dan seluruh jajaran Direktur Polda Dir Pamobvit, Dir Shabara serta para pengurus ABUJAPI dan APSI. Acara tersebut juga sekaligus pelantikan pengurus BPD ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia) oleh Ketua BPD ABUJAPI Sumsel Novembriono, SE. y [FATHURROJI]

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

23


l

kolom

PULANG Haryoko R. Wirjosoetomo | Managing Partners

K

ompleks bangunan yang berdiri di atas tanah cukup luas itu terselip dalam sebuah kampung di pinggir Jakarta. Tak ada papan nama didepannya, yang menandakan fasilitas tersebut adalah milik negara. Saya musti bertanya beberapa kali kepada warga setempat untuk menemukannya. Setelah membayar ongkos taksi, saya turun di depan pintu gerbang besi setengah terbuka. Sepi, tidak ada Satpam yang berjaga. Ketika saya melangkah masuk, terlihat di kejauhan seorang lelaki berlari mendekat. Rupanya ia Satpam yang bertugas, baru saja selesai mandi pagi. Dengan tergopoh ia menanyakan keperluan saya. Setelah saya jelaskan, ia mengantar ke kantor untuk menunggu karena belum ada pegawai yang datang. Tentu saja demikian, saya tiba disana jam enam pagi. Jangan bandingkan ruang tunggu di kantor itu dengan ruang tunggu gedung perkantoran di Jakarta pada umumnya. Mebelairnya sudah tua dan tampak lusuh. Cat dindingnya tampak pudar, mengelupas disana-sini. Setelah duduk disana sekitar sepuluh menit, saya memutuskan untuk menunggu diluar saja sembari menikmati 24

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

semilirnya angin pagi. Saya segera menuju ke pohon mangga besar di dekat kantor. Dibawahnya orang membuat bangku melingkar dari beton, dimana beberapa anak muda tampak duduk-duduk disana. Dua buah koper terlihat tersandar di pokok pohon mangga yang rimbun itu. Setelah mengucapkan salam, saya bergabung dengan mereka. Hampir lima menit kemudian tak ada seorangpun yang berbicara. Suasana terasa kaku, hingga salah seorang dari mereka berkata kepada saya, memecah keheningan. “Apakah Bapak yang akan mengantar saya pulang?” “Tidak dik. Saya diundang rapat disini….” “Oh, saya kira Bapak dari Densus…” “Saya bukan anggota Densus…,” jawab saya tenang. “Adik pulang kemana?” Ia menyebutkan nama sebuah kota di Jawa Barat. “Mudah-mudahan bisa segera bertemu keluarga…,” sambung saya lagi. “Boleh saya bertanya sesuatu?” “Ya pak…” “Bagaimana ceritanya bisa pulang?” “Saya tertangkap polisi pak…” “Dimana?” “Konstantinopel...”

Saya mengangguk-anggukkan kepala dan tidak bertanya lagi, lantaran sudah tahu kelanjutan ceritanya. Memang, anak-anak muda disamping saya ini sempat berkelana jauh hingga Turki. Niat mereka adalah menyeberang perbatasan dan bergabung dengan Daesh, untuk hidup di negara berpayung hukum yang diyakininya sebagai satu-satunya hukum kenegaraan yang sah dimuka bumi ini. Namun keberuntungan tidak berpihak kepada mereka, tertangkap polisi Turki dan dideportasi pulang ke Indonesia. Mereka dikenal sebagai deportan ISIS. ---0---Senyatanya memang banyak warga negara Indonesia yang karena keyakinannya, pergi ke daerah konflik di negara lain dengan berbagai alasan. Sejak zaman pemerintahan rezim Soeharto dulu, ratusan orang berangkat ke Afghanistan untuk turut bertempur melawan pasukan Uni Sovyet disana. Bahkan ada juga yang pergi hingga Bosnia Herzegovina, terkuak setelah ada WNI tewas akibat ledakan peluru meriam yang ditembakkan oleh milisi Serbia-Bosnia di luar kota Banja Luka. Namun sehebat apapun sebuah konflik bersenjata terjadi, hukum alam menegaskan ada masanya konflik tersebut akan berhenti. Para pelakunya akan kembali pulang ke rumah masingmasing, juga kombatan yang datang dari luar negeri. Pertengahan bulan kemarin saya membaca berita jika Raqqa, ibukota negara Daesh/ISIS, akhirnya jatuh ke tangan pasukan gabungan milisi pemberontak Suriah. Selama ini Raqqa menjadi rumah bagi ratusan WNI disana baik yang berperan sebagai kombatan, pekerja sosial maupun mereka yang datang dengan alasan hijrah. Setelah Daesh mulai runtuh, kemanakah mereka pergi? Akanlah mereka pulang? y

Cinere, 19 Desember 2017


beritabsp l

BSP Bandung Meriahkan HUT BSP Ke-15

KSATRIA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun PT Bravo Satria Perkasa (BSP) ke-15, Head of Area Jawa 1 (Jawa Barat) menggelar syukuran bertempat di gedung outdoor Sabilulungan Soreang Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan pada Sabtu, 5 Agustus 2017 yang diikuti oleh ratusan satpam yang ada di Bandung dan sekitarnya. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa Joko PN Utomo. Dalam sambutannya, Joko PN Utomo mengajak kepada seluruh satpam yang hadir untuk mensyukuri nikmat yang ada. BSP telah berusia 15 tahun dan terus tumbuh dan berkembang. “Hari jadi BSP tepatnya pada 12 Juli harus

menjadi tonggak sejarah untuk menjadikan BSP lebih baik lagi,” katanya. Joko juga meyakinkan kepada seluruh satpamnya, bahwa satpam adalah pekerjaan mulia. Bila pekerjaan ini diniatkan untuk ibadah maka akan lebih bermanfaat. “Kita siang menjalankan tugas pelayanan, malam hari saat yang lain lelap kita harus waspada,” paparnya. Di usia yang ke-15 tahun ini, BSP masih menjadi perusahaan jasa pengamanan yang cukup diperhitungkan, untuk itu Joko mengajak kepada seluruh satpam agar memiliki kebanggaan sebagai seorang satpam. “Insya Allah kita masih menjadi BUJP terbesar di Indonesia, karena

itu kalian harus bangga. Karena pemimpinnya dari satpam, jadi kalian harus punya kebangaaan, karena ini profesi yang luar biasa,” tegasnya. Joko selalu mengingatkan slogan yang menjadi falsafah BSP yaitu bekerja dengan hati menjadikan security lebih berarti. “Kita bukan pelengkap dari sebuah perusahaan, tapi kita bagian terpenting dari perusahaan,” ungkapnya. Di HUT ke-15 tahun ini, BSP telah berhasil hadir di semua ibukota provinsi. “Itu bukan karena saya, karena kalian anak-anaku satpam yang bisa membuktikan ke calon clien. Kinerja kalian yang menilai mereka, sehingga klien percaya kepada kita, terima kasih anak-anakku,” tuturnya. Sementara itu menurut Ivan Soviyan, tim dari BSP Bandung, bahwa acara HUT BSP ke-15 tahun ini terselenggara atas partisipasi dari seluruh anggota BSP dan beberapa sponsor yaitu sponsor utama Bank BJB dan sponsor lainya seperti Dafiz konveksi, PT. MM Motor Yamaha, dan DKG tactical Bandung. “Acara HUT BSP ke-15 ini diketuai oleh Dansek Area Bandung I Suherman atau yang akrab dipanggil Abah,” katanya. y [IVAN&FATHURROJI] WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

25


l

beritabsp

Ksatria Bravo Jaga Pengamanan Porseni BPDSI ke XII di Bandung

KSATRIA - Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) ke XII tahun 2017 dilaksanakan di Bandung. Salah satu pesertanya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb). Kali ini, yang menjadi tim pengamanan acara Porseni yang berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 24-27 Agustus 2017 dikawal langsung oleh tim pengamanan dari PT. Bravo Satria Perkasa (BSP). Menurut Ivan Soviyan, Tim BSP Bandung mengatakan, Bravo mendapat kepercayaan kembali oleh klien yaitu bank bjb untuk mengamankan jalannya acara kegiatan Porseni dan penarikan undian Simpeda. Ivan mengatakan, acara Porseni BPDSI ini diikuti oleh 26 Bank BPD se Indonesia dan 1.742 peserta atau atlet dan official. ”Kami, Bravo Satria Perkasa ditunjuk oleh bank bjb dimulai dari mengurus perizinan ke pihak kepolisian dan 26

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

TNI sampai unsur masyarakat,” ujarnya. Selain itu, BSP juga mendapatkan tugas dalam pengamanan khusus para tamu VIP dan VVIP. “Acara ini akan dibuka besok oleh Gurbenur Jawa Barat, akan hadir juga Gubernur Banten, Ketua OJK dan Gubernur BI. Juga dihadiri oleh Ketua dewan Komisioner OJK,” jelasnya. Acara yang akan berlangsung selama 4 hari ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga yaitu: futsal, basket, silhouete & rapid fire pistol, tenis lapangan, golf, billiard, karate, tenis meja, catur, volley indoor, volley pantai, bulu tangkis. Sedangkan cabang seni yang diperlombakan adalah duta bank, show performing, menghitung uang, pop singer, grup band, folk song, MTQ. Dalam acara penutupan Porseni BPDSI XII Tahun 2017 berlangsung tertib dan aman sesuai dengan target. Kegiatan penutupan ini juga

dibarengi dengan satu kegiatan penarikan undian Simpeda yang diselenggarakan di Hotel Intercontinental, Bandung, Minggu (27/8/2017). Kegiatan penutupan Porseni ini, Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa Joko PN Utomo turun langsung memantau situasi pengamanan serta memberikan spirit dan semangat bagi para jajaran security guard dalam menjalankan tugasnya. Acara penutupan Porseni BPDSI XII Tahun 2017 dihadiri oleh para tamu VVIP selain para pejabat tinggi internal bank bjb, juga unsur pejabat muspida dan seluruh unsur direksi atau pimpinan BPD seluruh Indonesia. Acara juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Joko menghimbau kepada jajaran security untuk pengamanan diminta extra ketat, untuk Ring 1 kami turunkan sebanyak 30 personil security guard, dan 50 personil security guard beserta unsur Polri dan TNI yang berada di Ring 2 dan 3. Menurut Suherman Komandan Sektor PT. Bravo Satria Perkasa Bandung Raya mengatakan, penjagaan ini extra ketat untuk pelayanan para tamu undangan. “Kami telah menempatkan beberapa personil security khusus yang telah saya ploting di berbagai tempat dan di dalam gedung hotel, yang paling utama saya menempatkan security terbaik yang saya ploting dipintu masuk utama dimana pintu itu akan dilewati oleh para pejabat tinggi atau tamu VVIP,” katanya. y [IVAN&FATHURROJI]


beritabsp l

Pelita Keempat BSP

BRAVO Fasilitasi Satpam

Miliki Rumah KSATRIA -PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) dalam rencana Pelita (Pembangunan Lima Tahun) ke-4 nya membuat program kerja tentang perombakan serta penyempurnaan kebijakan pada internal manajemen dan staf, begitu juga kebijakan untuk anggota satpamnya. Diantara program untuk anggota satpam adalah program kepemilikan rumah untuk satpam yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Menurut Direktur Utama PT. Bravo Satria Perkasa, Joko PN Utomo, memasuki Pelita keempat BSP, pihaknya menjalin kerjasama dengan Bank BJB dalam hal memfasilitasi pemilikan rumah untuk staf karyawan pengelola pada umumnya, serta untuk satpam pada khususnya. “ Hal ini menjadi langkah kongkrit kami, sekaligus sebagai kepedulian BSP terhadap profesi satpam dan mengangkat derajat serta martabat satpam,” katanya saat ditemui di kantornya. Joko menjelaskan, program ini merupakan bentuk langkah nyata keselarasan antar niat luhur kami untuk mensejahterakan anggota

satpam. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah tentang pembangunan sejuta rumah sederhana dengan memberikan subsidi pada proses KPR-nya. “Kami sangat berterima kasih, karena Bank BJB telah memberikan kesempatan kepada salah satu vendornya, dalam hal ini BSP untuk bisa mendapatkan fasilitas kepemilikan rumah sederhana khusus untuk satpam BSP yang bertugas di lingkup kerja Bank BJB,” jelasnya. Menurut Joko, langkah pertama ini adalah dikhususkan satpam BSP yang bekerja di lingkup Bank BJB. Ke depan, Joko berharap tidak hanya satpam yang bertugas di lingkup Bank BJB saja, melainkan juga satpam yang bertugas di luar lingkup proyek Bank BJB. Bahkan Joko berobsesi ke depan BSP yang bekerja sama dengan Bank BJB bisa membangun perumahan khusus satpam di Indonesia. “Bank BJB sangat terbuka untuk bekerja sama dengan banyak developer perumahan untuk dapat mewujudkan peluang membangun perumahan khusus satpam yang

lebih luas lagi,” tegasnya. Untuk projek pertama ini, sudah ada puluhan satpam yang mendapatkan kesempatan untuk ikut KPR dengan DP sangat ringan dan terjangkau oleh satpam. Tahap awal, perumahan dibangun di wilayah seputaran Kabupaten Bandung. Jumlah ini akan terus bertambah, seiring dengan jumlah kuota yang dipunyai Bank BJB. Untuk bisa mendapatkan KPR ini, menurut Joko, setidaknya satpamnya sudah pernah bekerja di BSP minimal selama dua tahun dan sudah memiliki sertifikat Gada Pratama. “BSP akan menilai kinerja anggotanya, apakah layak atau tidak,” jelasnya. Sementara itu, Krisnawan, General Manajer HRD & GA BSP menjelaskan, awalnya Bank BJB memiliki program internal yaitu fasilitas kredit rumah untuk karyawan atau staf bank BJB, dan semua vendornya. Berdasarkan kuota dan jumlah satpam BSP yang bertugas di Bank BJB, ternyata memiliki jumlah yang cukup signifikan, akhirnya BSP dan Bank BJB menjalin kerjasama KPR untuk satpam. Seandainya dari jumlah satpam BSP yang berjumalah kurang lebih nya sebanyak 15.000 personil, sepuluh persennya saja atau 1.500 bisa mendapatkan KPR dari Bank BJB maka akan luar biasa besar manfaatnya untuk para anggota satpam. “Ini merupakan langkah nyata untuk mendongkrak hajat hidup satpam,” ujarnya. Selama ini mungkin banyak orang beranggapan, gaji satpam tidak akan mungkin mencukupi untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya kerjasama Bank BJB dan BSP ini telah mampu menjawab bahwa satpam juga bisa memiliki rumah sendiri. “Kami bersyukur melalui Bank BJB, kami bisa memfasilitasi satpam kami untuk ikut mewujudkan keinginan nya untuk memiliki rumah,” ujarnya.y [FATHURROJI] WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

27


Touring Romo Bravo memeriahkan hari ulang tahun Direktur Utama BSP, Joko PN Utomo bertepatan pada tanggal 1 Oktober, dan Direktur BSP, Djarot Soeprianto pada 30 September.

28

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

Inilah rangkaian beberapa kegiatan head of area PT. Bravo Satria Perkasa Jawa 3 yang dipimpin oleh Heru Wibowo.


Inilah rangkaian beberapa kegiatan head of area PT. Bravo Satria Perkasa Indonesia Timur yang dipimpin oleh Sarwo.

WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

29


l

ksatria Muhammad Akbar

Peraih The Best Service Quality Bank Danamon Pengalaman di dunia sekuriti membuat dirinya semakin yakin bahwa sekuriti memiliki kontribusi yang besar di masyarakat. Disamping tugasnya mengamankan asset perusahaan, sekuriti juga berperan dalam menciptakan keamanan di masyarakat sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

S

ejak bergabung di PT. Bravo Satria Perkasa (BSP) dua tahun silam, banyak pengalaman, kemampuan bahkan prestasi yang ia dapatkan. Pada tahun 2016, dua bulan bergabung di perusahaan pengamanan yang berkantor pusat di Jakarta ini, Akbar langsung meraih penghargaan. Saat itu ada kontes untuk anggota sekuriti dalam hal tugas dan service kepada nasabah.

30

DESEMBER 2017 | MAJALAH KSATRIA

Masing-masing sekuriti dipantau melalui kamera CCTV oleh GM Bank Danamon, karyawan dan nasabah. Hasilnya, Akbar terpilih sebagai pemenang karena kecakapan dalam bertugas serta pelayanan yang memuaskan. “Sebagai apresiasi atas dedikasi saya, General Manager Bank Danamon memberikan hadiah uang tunai dan piagam,” ujar sekuriti BSP di Bank Danamon Cabang Panampu, Sulawesi Selatan ini. Di Bank Danamon sendiri sering ada pemantauan tim SKY dari pusat, untuk memantau pelayanan kantor cabang kepada nasabah. Saat itu, tanpa diketahui anggota cabang, tim audit dan tim service quality kontrol Bank Danamon, meneliti dan menanyakan produk-produk, serta pelayanan kepada nasabahnya. Hasilnya, nasabah dan karyawan Bank Danamon menyatakan puas dengan pelayanan sekuriti

yang bertugas di Bank Danamon, terutama atas nama Muhammad Akbar. Pada saat jaga pagi, lanjut Akbar, diumumkan oleh GM Bank Danamon bahwa dirinya mendapatkan Golden Tiket dan piagam penghargaan atas prestasinya dalam bidang pelayanan. “Kalau piagam itu sering kita dapatkan, akan ada give-give langsung dari pusat, “ ujar pria yang sudah mengoleksi dua piagam penghargaan ini. Piagam pertama ia peroleh dua bulan ketika baru bergabung di Bank Danamon dan terakhir pada bulan Oktober 2017 dalam kategori “The Best Service Quality Bank Danamon 2017.” Adanya penghargaan ini tidak hanya memacu dirinya semakin giat bekerja, tapi juga bisa memotivasi anggota sekuriti lainnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik


kepada nasabah. “Jika anggota sekuriti yang lain bisa mengerjakan, saya pasti juga bisa,” tuturnya penuh semangat. Apalagi selama bergabung sebagai anggota sekuriti BSP yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang yang digelutinya. Prestasi ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi anggota sekuriti lain, bahwa segala sesuatu jika dikerjakan dan dijalani dengan penuh tanggung jawab pasti akan membuahkan hasil yang positif. “Bagi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin jika dilaksanakn dengan sungguhsungguh, dan tidak ada yang tidak tercapai jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Akbar. Jalan Ksatria Penjaga Dalam dunia sekuriti, banyak tantangan dan resiko, terutama tentang keselamatan jiwa. Hal ini ia rasakan ketika pertama kali bertugas di Bank Danamon Cabang Panampu, Sulawesi Selatan ini. Menurut Akbar, daerah ini terkenal dengan Kampung Sabiria dimana sering terjadi kasus kejahatan, pencurian dan penyalahgunaan

narkoba. “Berkat kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi serta koordinasi dengan pihak lain, kami bisa mengendalikan situasi sehingga aman dan kondusif untuk kantor,” paparnya. Akbar menuturkan, pada bulan pertama dirinya bertugas di Bank Danamon, ia melihat banyak anak remaja yang nongkrong di dekat kantor yang hura-hura dan membuat keributan. Selain meresahkan warga, mereka juga menjadi ancaman keamanan di wilayah tersebut. Sehingga, menurut Akbar, perlu mewaspadainya dan meningkatkan pengamanan, terutama ketika berjaga pada malam hari agar asset perusahaan tetap aman dan tercipta lingkungan yang nyaman di tengah masyarakat. Pernah suatu ketika, Akbar mengamakan seseorang yang dalam pengaruh alkohol, datang ke kantor sambil membawa parang. Orang ini membuat keributan karena tidak terima dirinya dilarang berjualan ayam di area Bank Danamon oleh salah satu anggota sekuriti. “Karena tidak terima, ia datang ke kantor Bank Danamon sambil membawa parang berteriak-teriak menantang berkelahi anggota sekuriti,” paparnya. Akbar yang berada di lokasi langsung mengamankan pembuat onar tersebut dan memberikan shock terapi sampai pelaku merasa jera. Keesokan harinya, Akbar tidak mendapatkan lagi pedagang ayam berjualan di depan kantor Bank Danamon dan situasi kantor semakin nyaman untuk nasabah. Teror lainya juga pernah dihadapi Akbar ketika berjaga malam. Saat ia berpatroli malam, tibatiba datang serangan anak panah membidik dirinya yang tengah beristirahat di pos pengamaan. Beruntung bidikannya meleset dan hanya mengenai mesin genset disampingnya.

“Alhamdulillah senior sendiri bilang, selama saya bergabung di BSP, situasi seperti ini bisa dikondisikan dan semakin aman,” ujar pria kelahiran Palu, 13 September 1995 ini. Akbar sendiri mengenal dunia sekuriti pertama kali ketika bergabung di Bravo Satria Perkasa tahun 2015. Saat itu, tugasnya hanya sebagai sekuriti cadangan di Bank Mega, dan Bank BRI. Pertama kali Akbar mendapat tugas pengamanan di Bank Mandiri Syariah Cabang Panampau, Sulawesi Selatan. Akbar yang termasuk tipe orang yang cepat belajar ini berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan dari BSM. Diantaranya, Akbar pernah dipercaya melayani Raker Bank Mandiri Syariah di kantor pusatnya. Akbar juga dijuluki sebagai sekuriti specialis marketing karena kamampuannya menarik warga untuk menjadi nasabah bank. Bahkan Akbar menjadi sekuriti yang berhasil meraih nasabah paling banyak diantara sekuriti lainnya. Hal ini mengundang perhatian pihak bank untuk memberikan apresiasi kepada dirinya berupa uang tunai atau penghargaan lainnya. Bagi Akbar, apresiasi ini menjadi motivasinya untuk terus mengembangkan diri dan bekerja lebih giat lagi. Akbar berharap, kedepannya, Bravo semakin solid dan semakin bisa memberikan keamanan dan kenyamanan di instansi. Suami dari Khadijah ini merasakan, di BSP system kekeluargaannya yang cukup kuat menjadikan perusahaan jasa pengamanan ini semakin tangguh dan terpercaya. Hal ini yang membedakan BSP dengan BUJPBUJP lainnya. “Bravo betul-betul mengutamakan kedisiplinan dan kekeluargaan,” ujar pria yang baru dikaruniai anak pada 12 November 2017 bernama Muhammad Arka AlFurqan. y [MUHAJIR] WWW.BSPGUARD.COM | DESEMBER 2017

31


Keluarga Besar

PT BRAVO SATRIA PERKASA

SELAMAT ULANG TAHUN

SATPAM KE -

www.bspguard.com Jl. Dewi Sartika No. 4A - 4C, Cililitan Jakarta Timur, Indonesia

0804 1 277 277

Profile for BSP Guard

Majalah Ksatria edisi Okt-Des 2017  

Majalah Ksatria edisi Okt-Des 2017  

Profile for bspguard
Advertisement