26 September 2013

NASIONAL

6

Batam Pos, Kamis 26 September 2013

Hutan Lindung Atas Usulan OB Sambungan dari hal 1 tetap yang kemudian telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 3 Oktober 1987 No. 518/X/1986”.

Selanjutnya, dalam huruf (d) diterangkan, untuk mendapatkan kepastian hukum, Menhut perlu menunjuk areal hutan tersebut dalam Rencana Penggunaan dan Penatagunaan Hutan di Wilayah Pulau Batam sebagai Kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Lindung dan Hutan Lindung Pantai atau Mangrove.

Kepala Dinas PPPK Kepulauan Riau Said Jaafar mengatakan, hutan yang tergambar dalam peta SK Menhut Nomor 463/MenhutII/2013 yang terbit 27 Juni 2013 berlandaskan pada areal hutan yang ditunjuk pada SK Menhut 47 Tahun 1987 itu.

“Saat itu Otorita Batam yang meminta adanya hutan. Itu bukan hutan baru karena sudah ada sejak tahun 1987. Yang dibilang orang-orang di Batam sebagai hutan lindung baru itu tidak ada, itu hutan lindung dan konservasi yang sudah ditetapkan dari dulu,” kata Jaafar di ruang kerjanya di Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Jaafar, latar belakang rekomendasi itu adalah kerisauan OB terkait area yang harus dipertahankan sebagai hutan untuk menjaga ketersediaan air waduk.

Permintaan OB itu juga menindaklanjuti Keputusan Presiden

(Keppres) 41 Tahun 1973 yang selama ini menjadi dalih BP Batam dalam menentukan pengalokasian lahan di atas hutan lindung dan hutan konservasi.

Pasal 6 ayat 2b nomor (1) menjelaskan, Ketua OB mendapat wewenang untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah Pulau Batam. Masih di pasal dan ayat yang sama disebutkan, wewenang menggunakan tanah tersebut untuk keperluan tugasnya.

“Dari Keppres itu Otorita Batam menunjuk sejumlah areal di Pulau Batam menjadi hutan.

Kalau mereka saat itu tidak menunjuk, tidak akan ada persoalan seperti sekarang. Karena dengan terbitnya SK penetapan hutan lindung dan hutan konservasi, keputusan itu terikat dengan Undang-Undang Pokok Kehutanan yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Kehutanan,” terang Jaafar.

Pascapenunjukan areal hutan, di antara tahun 1992 - 1994, Menhut mengeluarkan 12 Surat Keputusan terpisah yang menetapkan sejumlah hutan lindung dan hutan konservasi. Surat-surat tersebut menetapkan hutan Mukakuning sebagai Taman Wisata Alam.

Sementara yang ditetapkan sebagai hutan lindung adalah areal hutan Batuampar I - III, Tanjungpiayu, Duriangkang, Bukit Tiban, Nongsa I-II, Bukit Dangas, Seiharapan, Seiladi, dan Baloi.

Dari seluruh hutan lindung dan konservasi, baru Hutan Lindung Baloi yang beralih fungsi menja-

di hutan produksi melalui SK Menhut Nomor 725/Kpts-II/ 2010. Untuk mengganti Hutan Lindung Baloi, diusulkan areal hutan Tembesi yang kemudian ditetapkan menjadi hutan lindung melalui SK Menhut Nomor 724/ Kpts-II/2010.

“Karena belum ada SK Menhut terkait alihfungsi hutan lindung dan konservasi di Batam (selain Baloi, red) maka tim Padu Serasi menggunakan peta tahun 1987. Peta itulah yang menjadi dasar peta di SK Menhut 463,” tamba Jaafar.

Dinas PPPK Kepri merupakan salah satu komponen Tim Padu Serasi yang dibentuk Menhut melalui SK 676/Menhut-VII/ 2009. Komponen lain berasal dari sejumlah kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian Universitas Riau, Badan Pertanahan Nasional Kepri, Bappeda Kepri, dan dan Asosiasi Pengusaha Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau. Tidak disebutkan BP Batam dan Pemko Batam dalam susunan tim Padu Serasi.

Jaafar menolak penilaian bahwa tim Padu Serasi tidak memperhatikan kenyataan sejumlah area hutan di Batam yang sekarang berubah menjadi permukiman, galangan, dan kawasan komersil.

Area-area hutan lindung yang telah terbangun itu sudah ditandai oleh Tim Padu Serasi. Dalam peta lampiran SK Menhut Nomor 463, area itu dikelilingi dengan batas merah tebal dan simbol area jaring

berwarna merah. Dalam legenda peta, daerah itu disebutkan sebagai lokasi perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis yang memerlukan persetujuan DPR RI. Praktisi kehutanan menyebutkan sebagai DPCLS. “Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, Menhut tidak bisa mengalihfungsikan DPCLS tanpa persetujuan DPR,” tambah Jaafar. Peta lampiran SK Menhut 463 sendiri, ujar Jaafar, menunjukkan Menhut sebenarnya tidak mempersoalkan alih fungsi hutan lindung dan hutan konservasi menjadi areal konservasi. “Tapi, itu dia, harus melalui persetujuan DPR RI.” Menhut sendiri sudah menyampaikan usulan tim Padu Serasi kepada DPR melalui surat bernomor S.375/Menhut-II/2013. Surat itu dikirim pada 27 Juni 2013 bersamaan dengan terbitnya SK Menhut Nomor 463. Jika DPR setuju, barulah Menhut dapat menerbitkan SK Menhut terkait alih fungsi DPCLS, yang saat ini merupakan lahan terbangun, menjadi area penggunaan lain (APL).

Sementara itu, Direktur PTSP dan Humas BP Batam Dwi Djoko Wiwoho mengaku sebelum SK Menhut no 463 tahun 2013 tersebut terbit, BP Batam tahun 2006 lalu pernah mengusulkan perubahan kawasan hutan lindung di Batam. Djoko mengaku pengajuan perubahan kawasan itu diajukan tahun 2009 lalu melalui gubernur sesuai dengan kemauan

Istri Maklum Bagi Kasih Sayang dengan Kuda Sambungan dari hal 1 ini semacam terjerumus, tapi nikmat,” tutur dia.

Setelah mendapat gelar dokter hewan, pria kelahiran Boyolali, Jateng, 15 Maret 1970, itu mengikuti pendidikan perwira sumber sarjana. Pada 2000 dia langsung berdinas di kavaleri. “Pertama kali masuk langsung diamanahi ngurusi kuda,” ujar dia.

Hampir 13 tahun merawat aneka kuda, Joko memperoleh banyak pengalaman. Pada 2001, 2007, dan 2011 dia menjadi dokter resmi kontingen berkuda Indonesia di ajang pesta olahraga Asia Tenggara atau SEA Games.

Dia juga menjadi juri di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2004 dan 2008. “Saya juga ikut bertanding. Alhamdulillah pernah menang kelas jumping antarmiliter se-Asia Tenggara di Bandung tahun 2008,” terang dia.

Setelah memenangi kompetisi, dia diperintahkan untuk mengambil sertifikat dokter hewan spesialis kuda di Melbourne dan Sydney, Australia, selama satu tahun.

Sertifikat dari F’d ration Equestre Internationale tersebut berlaku internasional. Artinya, bapak dua anak itu bisa memeriksa kuda di negara mana pun.

Selain merawat 230 kuda militer di markas Detasemen Kavaleri Berkuda, Joko merupakan dokter untuk kuda milik beberapa tokoh. Misalnya, dia dipercaya merawat kuda milik model sekaligus atlet berkuda Larasati Gading. Joko juga menjadi dokter kuda pribadi untuk koleksi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman.

Joko juga dokter resmi kudakuda inventaris negara yang ditaruh di Istana Cipanas di kaki Gunung Gede, Jawa Barat. “Setiap istana ada binatang yang khas.

Misalnya, di Istana Bogor itu harus ada rusa. Nah, kalau di Cipanas, ada kuda,” katanya.

Ada 12 kuda yang dirawat di Istana Cipanas. Setidaknya dua kali sebulan Joko berkunjung. “Untuk makanan, tidak ada yang istimewa.

Justru jangan berlebihan karena bagi kuda (berlebihan) itu sangat bahaya,” tambah dia.

Joko pernah punya misi khusus untuk kuda Istana Cipanas tersebut.

Desember tahun lalu Presiden SBY melakukan kunjungan kerja ke Lombok. Di sana presiden melihat langsung pacuan kuda lokal. “Itu yang bertanding kuda ori. Artinya, benar-benar trah kuda Indonesia asli,” katanya.

Presiden kesengsem dan memerintahkan agar ada kuda dari sana yang menjadi koleksi Istana Cipanas. Joko ditugaskan untuk mengambil kuda jantan yang diberi nama Sembrani. “Saya jemput langsung bersama tim dengan pesawat Hercules. Jadi, pesawat sebesar Hercules itu hanya diisi satu ekor kuda,” papar dia.

Sayang, di Cipanas hanya ada dua pegawai yang sehari-hari mengurus kuda. Menurut Joko,

kicauan @marzukialie_MA (Marzuki Alie Dr.H.) Kita banyak energi, matahari, angin, air, biodiesel, panas bumi, batubara, gas, selain BBM, cuma kurang cerdas mengelolanya. @mpujayaprema (Mpu Jaya Prema) Sebuah jabatan strategis dan penting, dipegang oleh orang yg tak fokus dan suka ngelantur, memang berbahaya. *untukPemimpinDesa

jumlah tersebut kurang ideal.

Satu perawat maksimal menangani empat kuda. Efeknya, papar Joko, tampak pada penampilan dan kesehatan kuda. “Ada perawatan harian, mingguan, dan bulanan yang wajib untuk kuda,” imbuh dia.

Untuk perawatan harian, misalnya, bulu-bulu dan surai kuda harus dikerok. “Mirip ketika kita mengelus-elus mobil biar mengkilat,” katanya. Selain itu, kotoran di kuku harus dibersihkan dan dicungkil.

Seminggu sekali kuda harus dimandikan. Lalu, ekor dan surainya dicukur agar tampil menarik.

“Kalau pemasangan tapal, idealnya sebulan sekali,” ucap dia.

Joko mengakui bahwa kuda pribadi milik kepala BIN lebih terawat daripada kuda militer. Sebab, ada petugas khusus yang dibayar 24 jam. “Pak Marciano punya stable (pusat pemelihaan kuda) di Cikupa, Tangerang,” katanya.

Putri Marciano, Nadia, juga merupakan atlet berkuda yang andal.

“Dulu Pak Marciano masih rutin menunggangi sendiri bersama Ibu. Sekarang sudah jarang, mungkin karena usia juga,” kata dia.

Menurut Joko, untuk menunggangi kuda, diperlukan stamina yang prima. Risikonya sangat besar jika tidak berlatih atau tubuh tidak fit. Sering Joko juga merawat pekatik (perawat kuda dalam bahasa Jawa, red) yang jatuh karena lengah saat menunggang.

Dalam filosofi Jawa, kuda termasuk satu di antara lima syarat seorang pria disebut jalma jangkep (manusia seutuhnya). Syarat lengkapnya adalah punya wisma (rumah), wanita (istri), curiga (keris), kukila (burung), dan turangga (kuda). “Karena itu, rata-rata penghobi kuda tidak hitung-hitungan duit,” ungkap dia.

Gengsi dan prestise lebih mendominasi, bahkan sering mengalahkan akal sehat. “Harganya juga bervariasi. Walenstein milik Bu Larasati hingga kisaran Rp 2 miliar. Wadeki milik Pak Marciano kisaran Rp 1 miliar,” terang dia.

Untuk kuda lokal, harga Rp 100 juta sudah bagus. “Tapi, ya itu tadi, nggak bisa dinilai. Misalnya suka dengan satu kuda, ditawarkan berapa pun akan diambil. Seperti perkutut. Beda dengan sapi, bisa ditaksir kalau disembelih ada berapa kilo dagingnya,” papar dia.

Dari sisi kepercayaan tradisional, ada juga katuranggan kuda, dilihat dari gagahnya, dari unyer-unyer, dari panjang surai, dan sebagainya. “Ada yang bilang satu kuda membawa keberkahan.

Ya, itu mitos, boleh percaya boleh tidak,” ucap dia.

Saat ini di kalangan penghobi kuda sedang tren cross breeding atau kawin silang antarras.

Kelebihan kuda ras asing adalah postur yang gagah besar. Tapi, daya tahannya terhadap iklim Indonesia lemah. Sebaliknya, kuda orisinal Indonesia berpostur kecil, tapi tahan banting di segala cuaca. “Kawin silang itu berusaha mendapatkan turunan yang gagah, namun tahan terhadap iklim Indonesia,” papar dia.

Ras hasil persilangan tersebut bisa diperoleh dengan kawin alami atau kawin suntik (inseminasi buatan). “Proses mengawinkan secara alami sudah jarang karena tekniknya yang memakan biaya dan berisiko. Bisa tersepak kuda yang berahi,” ungkap dia.

Joko menjelaskan, jika perempuan punya masa subur, kuda bet-

ina juga punya siklus reproduksi.

Siklusnya tiap 21 hari. Dari waktu itu, hanya empat hari kuda betina bersedia dikawin oleh pejantan.

Jika salah memperkirakan hari, bukan bermesraan, kuda itu justru berkelahi hebat. “Kalau ceweknya belum mood, risikonya ya orangorang di sekitarnya kena amuk juga,” ucap dia.

Belasan tahun menjadi dokter spesialis kuda, Joko sebenarnya sudah hafal kapan masa berahi kuda betina itu. Tandanya disingkat a3, b3, dan c2. “Abang, abuh, anget, bengak-bengok, cingkrakcingkrik,” jelasnya. Kelamin betina akan memerah, membengkak, dan menghangat. Perilakunya juga sering meringkik dan genit (cingkrak-cingkrik). “Tapi, ya tetap bisa salah menduga hari,” ujarnya.

Karena itu, yang lebih aman adalah teknik inseminasi buatan (IB). Secara teknis, sperma kuda jantan disuntikkan ke rahim kuda betina. “IB lebih praktis karena betinanya nggak perlu diangkut.

Cukup orangnya yang datang.

Bayangin kalau pejantan di Bogor, betinanya dari Bali, ribet dan makan ongkos,” katanya.

Untuk mengumpulkan sperma, kuda jantan dirangsang dengan boneka khusus dari spons yang dibuat mirip dengan punggung kuda betina. Boneka itu diolesi cairan dari kelamin kuda betina yang sedang subur. Zat feromon tersebut akan membuat pejantan berfantasi bahwa ia benar-benar sedang bermesraan dengan si betina. Boneka itu juga diengkapi dengan liang vagina buatan untuk menampung sperma pejantan.

Dengan waktu 30-45 menit, kuda jantan sudah bisa ejakulasi. “Memang bisa lebih lama. Karena itu, kami juga berikan minyak khusus agar lebih cepat keluarnya,” papar dia.

Sekali ejakulasi, sperma kuda jantan bisa cukup untuk membuahi delapan kuda betina. Kalau

fresh, sperma bisa tahan tiga hari.

Kalau dibekukan, sperma itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun.

Sperma dibekukan dengan suhu minus 20 derajat Celsius.

“Biaya proses IB Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Itu sudah garansi, termasuk USG dan pemantauan kehamilan,” terang dia.

Maksudnya, jika sperma gagal membuahi, proses bisa diulang dengan sperma kuda lain.

Kunci merawat dan sukses menekuni hobi kuda, tambah Joko, adalah interaksi. “Kuda itu harus diajak bicara layaknya manusia.

Dibisiki karena nalurinya snagat kuat,” katanya. Kuda bisa membedakan orang baru dengan orang yang setiap hari merawatnya.

“Karena itu, setiap ada siswa baru belajar kuda, harus memberi makan, membersihkan kotoran, setiap hari,” ujar pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Berkuda UGM itu. Mahasiswa yang tertarik untuk menekuni berkuda akan diajak Joko ke markas kavaleri kuda di Parompong.

Atlet berkuda yang sukses biasanya juga merawat sendiri kudanya. “Kendali kuda itu di tangan dan kaki. Kasar atau halus entakannya, ia merasakan. Beda dengan balap mobil atau motor yang mekanis,” ungkap dia.

Di lingkungan TNI-AD, kini Joko memelopori pengecapan tubuh kuda dengan nitrogen beku bersuhu minus 20 derajat Celsius.

“Jadi, kuda sudah tidak merasakan sakit seperti di film-film koboi itu. Hanya nyes sekitar satu menit,” kata suami drh RR Retno Endrawati tersebut.

Mengurusi ratusan kuda tak membuat Joko jauh dari keluarga. Setidaknya sebulan sekali dia menyempatkan diri menengok keluarganya di Purbalingga, Jawa Tengah. “Istri saya kebetulan juga dokter hewan. Jadi maklum bahwa kasih sayang antarmanusia juga harus rela dibagi dengan kuda,” tandas dia. ***

Kementerian Kehutanan. Pengajuan permohonan perubahan tersebut disampaikan melalui tim padu serasi.

“Kita sudah mengajukan itu melalui tim padu serasi, sesuai dengan permintaan kemenhut.

Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tim padu serasi,” katanya.

Terkait adanya sebagian kawasan hutan lindung yang dibebaskan menjadi bukan hutan lindung seperti kawasan Baloi, juga mengherankan bagi Djoko. Ia

mengaku hingga saat ini tidak tahu apa maksud dan tujuan dari langkah tersebut. “Itulah yang tidak kita ketahui sama sekali.

Kenapa ada yang bisa dibebaskan, kenapa ada yang tidak dibebaskan,” katanya. ***

Investor akan Hengkang Sambungan dari hal 1 Dibeberkannya, sudah ada investor memberikan deadline hingga Desember 2013 nanti. Jika polemik SK Menhut tak kunjung selesai, beberapa pengusaha tersebut akan menutup industrinya, mengalihkan usahanya ke negara lainnya dan hengkang dari Batam.

“Itu bukan cerita kosong. Itu bentuk keluhan investor ke saya.

Beberapa hari lalu kan konsulat Singapura datang ke Batam juga menemui saya. Mereka mengatakan ke saya kalau polemik SK Menhut mengenai status lahan hutan lindung di Batam tak secepatnya diselesaikan, maka pengusaha atau investor asal Singapura juga akan hengkang dari Batam,” terang Ma’ruf.

Tak itu saja, beberapa calon investor yang sudah turun ke Batam mensurvei lokasi dan kondisi Batam, menurut Ma’ruf kalau polemik lahan hutan lindung masih bergejolak, mereka pasti akan mengurungkan niatnya berinvestasi di Batam.

“Memang saat ini investor yang sebelumnya sudah berencana akan berinvestasi di Batam belum ada yang menyatakan membatalkan invesnya. Tapi harus diingat kalau tetap seperti ini polemiknya di Batam mengenai tak adanya kepastian hukum akan lahan, maka kedepannya mereka (investor) juga akan membatalkan rencana inves nya,” tegas Ma’ruf.

Investor atau pengusaha yang akan hengkang dari Batam menutup industrinya adalah investor yang mendirikan usahanya di area Batam Kota, dan Batuaji.

“Yang pasti investor yang saya katakan akan hengkang akhir tahun ada yang berasal dari Jepang atau industri asal Jepang di kawasan industri Batam Kota,’ ujar Ma’ruf.

Sementara untuk investor yang industrinya berdiri di Batuaji ada tiga jenis usaha yang akan hengkang juga akhir tahun ini, seperti perkapalan, dan properti. Sementara Yusmen Liu selaku wakil bidang properti Kadin Batam, mengatakan pertumbuhan eko-

nomi di Batam yang saat ini berada di 7,5 persen, pada tahun berikutnya apabila banyak pengusaha atau investor hengkang dari Batam karena polemik SK Menhut 463, akan merosot tajam hingga angka 0,75 persen saja.

“Padahal pemerintah pusat menargetkan untuk tahu 2014 nanti, Batam tingkat pertumbuhan ekonominya ditarget berada di angka 9 persen atau meningkat 1,5 persen. Tapi apa mungkin kalau banyak pengusaha hengkang dan mentup industrinya. Pemerintah harus berpikir logis,” ujar Yusmen Liu. Sementara itu, untuk mempercepat penyelesaian polimik terbitnya SK Menhut 463/2013, kemarin, Kadin Batam resmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, di Sekupang. Yang digugat Kadin sesuai surat dengan nomor perkara 16/G/20/2013/PTUN-TPI tanggal 25 September dari Kadin diterima hakim PTUN M Irwan SH adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam tergugat I dan Menteri Kehutanan terkait terbitnya SK Menhut 463/ 2013 tentang Kawasan Hutan Lindung di Batam sebagai tergugat II, kemarin.

“Gugatan ke PTUN sudah kita serahkan, Minggu depan judicial review SK Menghut 463 ke Mahkamah Agung,” kata Ma’ruf didampingi Wakil Bidang Properti Kadin Yusmen Liu, Wakil Bidang UKM Andi Bola, Wakil Bidang Transportasi Budi Mardiyanto, Wakil Bidang Hukum Masrur Amin, dan tim pengacara Purnomo Hadi dan Edward Sihotang Ma’ruf menegaskan, Kadin bertekat untuk menggugat kedua institusi negara tersebut. Pasalnya permasalahan lahan hutan lindung, mutlak tanggung jawab mereka. Pengajuan permohonan judicial review nantinya oleh Kadin Batam, akan dipercayakan sepenuhnya ke Masrul Amin.

Sebab permasalahan lahan hutan lindung di Batam, hanya bisa dilawan melalui jalur hukum juga.

“Karena SK Menhut nomor 463

itu kan hasil produk hukum juga.

Jadi kalau semua angkat bicara hanya mengecam SK atau main lobi-lobi ke pusat, itu hasilnya tak akan ada. Ya produk hukum harus dibatalkan atau dilawan melalui jalur hukum, itu baru benar,” ujar Wakil Bidang Hukum Kadin Batam, Masrul Amin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mendukung sepenuhnya langkah yang diambil Kadin Batam menggungat Menhut dan BPN Batam. “Apa yang dilakukan Kadin Batam patut didukung dan ditiru masyarakat atau pengusaha lainnya yang ada di Batam. Kadin berani mengambil langkah yang benar dan elegan,” ujar Harry.

Menurut Harry, SK Menhut 463/ 2013 itu merupakan produk hukum yang menyesatkan masyarakat Batam. Untuk itu Harry menegaskan, pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya SK Menhut 463/ 2013 dalam hal ini seluruh masyarakat Batam berhak menuntut dan menggugat seperti yang dilakukan Kadin Batam.

“Mereview SK Menhut 463, yang carut marut, masyarakat Batam harus melawan. SK Menhut 463/2013 merupakan produk hukum yang sewenang-wenang kepada masyarakat Batam. Negara tak boleh sewenang-wenang mengambil hak masyarakat dan mengalihkan ke pihak lainnya yang bukan pemilik aslinya,” terang Harry.

Bukti pemilikan hak itu menurut Harry berupa sertipikat yang dikeluarkan oleh negara. Namun, justru negara lah yang mengeluarkan aturan atau alat baru berupa SK Menhut untuk mencabut paksa hak yang dimiliki oleh masyarakat Batam.

Harry menegaskan, sebaiknya tak hanya menggugat di PTUN saja.

Untuk mereview apakah aturan itu sudah sesuai atau belum dengan undang-undang yang lebih tinggi, Kadin Batam juga harus mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung (MA). “Karena hanya PTUN dan MA yang bisa menggagalkan sebuah administrasi negara,” kata Harry. (gas)

EDITOR: TUNGGUL MANURUNG, LAYOUTER: ANTOX