PROKEPRI
36
Batam Pos, Sabtu 16 Maret 2013
Sempat...
Bank Harus Jaga Kepercayaan dan... Sambungan dari hal 33 Gubernur mengatakan, BCA bisa tumbuh dan berkembang di Kepri karena adanya kepercayaan masyarakat. Untuk itu ada empat hal yang perlu diperhatikan menyangkut perbankan. Pertama kepercayaan, yaitu sesuatu yang harus dipelihara dan harus menjaganya karena faktor sangat penting. Karena sekali berbuat tidak menyenangkan maka berpengaruh terhadap nasabah sendiri. Kedua yaitu menyangkut pertumbuhan bank bagaimana untuk menjaga terus menerus. Perihal ketiga yang disampaikan gubernur yaitu menjadi yang terbaik, yaitu berkompetisi dan bersaing sehat sehingga tetap dipercaya dan bisa tumbuh. Terakhir yaitu menyangkut pelayanan yang harus baik. “Keempat hal ini sudah dilakukan tapi perlu peningkatan. Karena masyarakat sekarang sudah semakin kritis dan ingin mendapatkan lebih. Jika tidak
bank anda akan ditinggalkan,” kata M Sani. Erwan Yudis mengatakan, sesuai dengan komitmen BCA untuk selalu di sisi Anda berarti BCA selalu ada dalam kegiatan perekonomian dalam kehidupan seharihari. Untuk itu BCA akan selalu meningkatkan kemampuan dan memperluas jaringan. Untuk itu Erwan mengharapkan, nasabah memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan BCA sehingga bisa memperlancar kegiatan bisnis nasabah. Sementara itu Amanlison Sembiring berharap gedung baru yang representatif ini hendaknya tidak membuat masyarakat tidak segan datang ke bank. Hal ini tentu sangat tergantung dari SDM BCA sendiri sehingga masyarakat tidak ragu mendatangi BCA. Amanlison juga berharap BCA diminta berperan aktif mencapai target pemerintah melalui peran pembiayaan sektor usaha yang baru dan yang belum tersentuh. Dengan demikian perbankan
turut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. ”Target pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 10 persen, sekarang sudah mencapai 8,2 persen. Itu berarti perbankan sangat signfikan meningkatlan pertumbuhan ekonomi. Itu harapan kami dari Bank Indonesia sebagai regulator,” kata Amanlison. Idra Suryadi menerangkan, KCU ini memiliki luas kurang lebih 2.593 meter persegi dilengkapi dengan sarana parkir yang luas. KCU ini juga dilengkapi 14 counter teller, delapan counter CSO, 10 ATM terdiri dari empat ATM tunai, empat ATM CDM dan dua ATM non tunai serta layanan BCA Bizz yang beroperasi efektif April 2013. “Dengan menempati gedung baru ini, kami berharap dapat ikut mendukung kemajuan bisnis di Tanjungpinang dan sekitarnya serta memberikan solusi tepat bagi kebutuhan nasabah yang semakin beragam,” kata Idra. (asr)
DPRD Minta Payung Hukum Jembatan I Sambungan dari hal 33 berlama-lama menyampaikan payung hukum dan diteruskan penyiapan anggaran,’’ terang legislator Demokrat ini. Hasil pengerjaan Jembatan I hingga kini hanya berupa pemancangan tiang beton saja. Sedang fisik jembatan yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero), Jakarta ini, hanya beberapa puluh meter saja, yakni mulai dari bibir laut Dompak hingga batas air laut. Sisanya hanya menyisakan tiang pancang jembatan. Material tersebut, terbiarkan begitu saja, tanpa ditutupi. Keberadaannya sangat jelas terlihat dan ditumpukkan di beberapa lokasi sekitar Jembatan yang tidak rampung ini. Seperti diketahui, sebulan yang lalu, LAPI ITB datang ke Tanjungpinang melakukan kajian
tekhnis hasil pengerjaan proyek Jembatan I Dompak. Gubernur Kepri, M Sani, memastikan pengerjaan jembatan satu Dompak yang sudah selesai sepanjang 150 meter masih layak dipakai dan dilanjutkan fisiknya. “Kita sudah dengarkan dari LAPI ITB. Hasil pengamatan jembatan sekarang yang sudah selesai 150 meter masih layak dipakai tapi ada beberapa semacam perbaikan. Sisa inilah yang akan mulai kita teruskan di perubahan APBDP dengan perhitungan anggaran lagi sebesar Rp 447 miliar,” kata Gubernur Kepri, HM Sani, usai mendengarkan hasil kajian lembaga ini. Beberapa perbaikan yang akan dilakukan yaitu menyangkut beberapa tiang yang sudah tertancap di laut. Daya tahannya sudah mulai keropos. Begitu juga dengan beberapa besi sebagian
ada yang sudah tidak bisa dipakai dan ada yang masih bisa. Menurut LAPI dari 150 meter pengerjaan jembatan yang sudah selesai 90 persen masih bagus. Panjang jembatan keseluruhan 1,4 kilometer dengan perincian panjang jembatan 900 meter sementara timbunan tanah untuk menghubungkan jembatan sepanjang 500 meter. Berkaitan dengan percepatan pembangunannya maka akan dirapatkan juga bersama DPRD Kepri untuk penganggarannya di APBDP 2013. Dengan demikian jika sudah dianggarkan di APBDP 2013 pembangunan fisik sudah bisa dimulai Januari 2014. Tapi tentunya harus melihat anggaran dulu. Gubernur juga mengatakan terkait penganggaran Rp20 miliar yang sudah dianggarkan terlebih dahulu akan dimasukkan nanti di APBDP 2013. (zek)
DPR Cari Masukan Kebudayaan ke Kepri Sambungan dari hal 33 Dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini, panitia kerja berusaha mengakomodir beragamnya kebudayaan, termasuk yang ada di Kepri. ‘’Karena itu masukan dan saran sangat diperlukan sekali sebagai bahan kami nantinya untuk membahas dan membuat UU Tentang Kebudayaan,’’jelas Agus Hermanto. Asisten II Sekdaprov Kepri Robert Iwan Leriaux mengatakan IKLAN
sangat tepat bila Panja Komisi X DPR RI mencari masukan dari Kepri yang berbudaya Melayu. ‘’Di Kepri ini juga lahir sebuah karya sastra yakni Gurindam 12 yang merupakan karya besar dari Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Kita di Kepri juga memiliki Pulau Penyengat, sebagai salah satu pulau yang menjadi pusat budaya yang keberadaanya terus dipertahankan sampai sekarang ini. Karena di pulau tersebut, juga terdapat banyak peninggalan sejarah dari kerajaan Melayu
saat itu,’’ terang mantan Kepala Bappeda Kepri tersebut. Sementara, Budayawan Abdul Malik mengatakan banyaknya warisan kebudayaan yang ada di Kepri ini seharusnya terus dipertahankan. Dari mulai cagar budaya, warisan kebudayaan perbatasan, daerah kantong-kantong budaya, hingga rumah-rumah budaya semua itu harus terus dipertahankan. ‘’Banyaknya warisan kebudayaan di Kepri yang ada, sudah saatnya dilestarikan,’’ kata Malik. (zek)
Sambungan dari hal 33
F.YUSNADI/BP
SEJUMLAH warga memancing ikan di Tepi Laut Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Tepi Laut menjadi salah satu tempat favorit warga untuk mengisi waktu senggang.
Dikatakannnya, setelah korban meninggal, ada seseorang menelepon ke ponsel korban dan menagih utang ke korban, yang janji akan dibayar di hari korban tewas. Dalam percakapan dengan keluarga korban, penelepon mengatakan korban mempunyai utang sebesar Rp 5 juta. Namun demikian, kata Budi, pihaknya belum berani menyimpulkan, apakah karena pertengkaran atau karena utang tersebut atau tidak yang menyebabkan korban nekat bunuh diri. “Guna mengetahui pasti penyebab bunuh diri korban. Kita akan terus dalaminya,” tukas Budi. Pantauan Batam Pos di rumah duka, sekitar pukul 13.30 Wib, jenazah Freddy dibawa dengan ambulan menuju Taman Pemakaman Umum (TPU) Batu 7 Tanjungpinang. Keluarga korban terlihat mengatarkan jenazah korban ke tempat peristirahatan terakhir. ***
Sani: Karimun Jangan Asal Membangun Sambungan dari hal 33 Namun, ia memastikan Pemprov Kepri belum akan terlibat rencana pembangunan jembatan sepanjang 41,45 kilometer. ”Lihat dulu, kita masih cekak,” kata Gubernur. Desain teknis terperinci atau detail engineering design Jembatan Sumatera Semenanjung Melayu yang menghubungkan sejumlah pulau dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Karimun Kepulauan Riau, hingga Kukup, Johor, Malaysia, diharapkan rampung pada 2014. Gagasan Jembatan Sumatera
Semenanjung Melayu mencuat setelah perjanjian kerja sama antara Pemkab Karimun dan Pelalawan pada akhir Januari 2013 di Pangkalan Kerinci. Jembatan yang dibangun direncanakan berjumlah sembilan, pertama, jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan (Sumatra) dengan Pulau Mendol Penyalai dengan panjang 2,7 kilometer dan lebar 12,5 meter. Biayanya diperkirakan Rp 810 miliar. Kedua, jembatan dari Pulau Mendol ke (Pulau Kundur-Karimun) dengan
panjang 13 km dan perkiraan biaya Rp 3,9 triliun. Lalu ketiga, jembatan dari Sawang ke Kecamatan Belat (Pulau Belat-Karimun) dengan panjang 400 meter dan biaya Rp 120 miliar. Keempat, jembatan menghubungkan Pulau Belat dengan Pulau Gunung Papan sepanjang 250 meter dan perkiraan biaya Rp 75 miliar. Kelima, Jembatan dari Pulau Gunung Papan ke Pulau Lumut sepanjang 500 meter dan perkiraan biaya Rp 31,25 miliar. Keenam, Pulau Lumut ke Pulau Parit den-
gan panjang 200 meter dan biaya diperkirakan Rp 25 miliar. Kemudian Ketujuh, Pulau ParitPulau Karimun Besar dengan panjang 3,1 km dan biaya Rp930 miliar. Kedelapan, Pulau Karimun Besar-Pulau Karimun Anak sepanjang 880 meter dan terakhir, jembatan dari Pulau Karimun Anak ke Kukup, Johor, Malaysia dengan panjang 20 kilometer dan perkiraan biaya Rp 12 triliun. Total panjang jembatan keseluruhannya 41,45 kilometer dan rencana biaya sekitar Rp 58 triliun. (antara)
Sedangkan Gubkepri tinggal menerima laporan dan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. ”Gubkepri bertindak sebagai pengawas dan pengontrol. Sehingga, Ketua DK FTZ bisa lebih maksimal menjalankan tugasnya,” simpul Jadi. Jika dianalisa struktur jabatan DK berdasarkan Keppres Nomor 9, 10, dan 11 Tahun 2008 terdiri Ketua DK Gubkepri, Wakil Ketua DK Wali Kota/ Bupati masingmasing daerah FTZ, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD). ”Artinya, masing-masing pejabat struktur tersebut larut dengan tugas sehari-hari sehingga pelaksanaan FTZ tak fokus. Struktur inilah yang perlu diperbaharui,” saran Jadi yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Investasi dan Promosi Kadin Kepri. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Kepri HM Sani, mengatakan tetap akan mencalonkan diri sebagai Ketua DK FTZ Batam, Bintan, dan Karimun periode 2013-2018. Masa jabatan Ketua DK akan habis pada 7 Mei 2013. ”Saya kan sah-sah saja men-
calonkan. Saya bekerja sesuai aturan yang ada dan berdasarkan amanah yang ada. Sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2007, kan saya sah-sah saja,” kata M Sani, Kamis, (14/3). Jika alasan penolakan mahasiswa karena meminta gubernur fokus ke pembangunan di Kepri saja, bagi Sani itu tak masalah jika rangkap jabatan sebagai Ketua DK. Sebab, DK juga berbicara tentang pembangunan baik itu pembangunan ekonomi maupun pembangunan masyarakat Kepri juga. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 44 Tahun 2007 pada Bab III pasal 6 ayat 1 berbunyi Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan. Ayat 2, ketua dan anggota Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 3, masa kerja Ketua dan Anggota Dewan Kawasan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (ash)
Nur Juga Calonkan Diri Sambungan dari hal 33 “Mana bisa dia (Nur, red) maju jadi ketua DK. Ini jelas-jelas melanggar aturan dan sumpah jabatan sebagai anggota dewan,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kepri, Yudi Carsana kepada RPG, Kamis (14/3) lalu. Menurut Yudi, manuver Ketua DK FTZ Kepri, HM Sani yang akan mengusung nama sosok Nur Syafriadi adalah langkah yang salah. Pasalnya, setiap anggota DPRD di manapun dia berada, tidak diperbolehkan memegang jabatan struktural baik yang langsung di bawah kendali pemerintah daerah ataupun yang di luar pemerintahan. Khususnya lagi, jabatan yang ada kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Nur Syafriadi yang dikonfirmasi malah menyarankan semua jajaran Komisi II DPRD Kepri untuk bergabung ke DK. “Kalau mereka tak suka saya di DK, bagus mereka saja. Siapa yang mau lapor ke saya, biar saya keluarkan surat rekomendasinya,” tantang Nur kepada para anggota yang keberatan dengan pengusulan
namanya. Nur menegaskan, selama ini apa yang bisa diperbuat DPRD Kepri ketika DK ini tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karenanya, langkah strategis yang perlu diambil adalah dengan menjadi bagian dari DK itu sendiri. Supaya Lebih Fokus dan Efektif Ketua DK FTZ BBK sebaiknya tidak dijabat ex officio Gubkepri. ”Supaya tugas-tugas rutin Gubkepri lebih fokus pemerintahan, serta pelaksanaan FTZ BBK dan Tanjungpinang berjalan efektif,” ujar Ketua Tim Re-Strukturisasi dan Evaluasi FTZ BBK dan Tanjungpinang Kadin Provinsi Kepri, Jadi Rajagukguk, Jumat (15/6). Bercermin pengalaman lima tahun FTZ BBK dan Tanjungpinang dirangkap jabatan Gubkepri, hasilnya FTZ tak berjalan efektif dan kurang dirasakan masyarakat manfaatnya. ”Itu tadi, Gubkepri sendiri memiliki tugas-tugas rutin pemerintahan yang menyita tenaga dan pikirannya,” jawab Jadi. Sehingga, saran Jadi, Ketua DK FTZ berikutnya periode 20132018 dijabat pihak berkompeten.