Page 1

cmyk

Borneo Tribune I DEALISME, K EBERAGAMAN

Sabtu, 27 Maret

DA N

KEBERSAMAAN

www.borneotribune.com

11 Rabiul Akhir 1431 H - 12 Jie Gwee 2561

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121 - Telp: (0561) 767788 - Fax. (0561) 766103

Harga Eceran Rp. 2.000,-

PNPM Contoh Demokrasi Akar Rumput Danlanud Yadi Indrayadi FOTO Hentakun/Borneo Tribune

KoloneL (Pnb) Yadi Indrayadi

Dinilai berhasil, pemerintah akan terus lanjutkan PNPM mandiri. Di Kalbar PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan dengan dana Rp 276,367 miliar

Tantra Nur Andi Borneo Tribune, Pontianak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah contoh demokrasi pada tingkat akar rumput. Sebab program ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demikian kata Wakil Presiden RI, Boediono, Jumat (26/ 3) saat menyerahkan bantuan PNPM mandiri di Dusun Keramat, Desa Kuala Dua, KKR. “PNPM adalah program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat,” katanya. Dikatakannya salah satu ke-

bijakan yang akan terus dilakukan oleh Kabinet Indonesi Bersatu II adalah membuat program pembangunan yang masyarakat dapat ikut serta di dalamnya. Inilah keunggulan dari PNPM di mana proyek-proyek pembangunan dilakukan oleh masyarakat sendiri. ....Ke Halaman - 2

Orang Kalbar Bersahabat Hentakun Borneo Tribune, Pontianak Kolonel (Pnb) Yadi Indrayadi memeriksa pasukan bersama Gubernur, Murah senyum, itu yang ditemukan pertama kali jika bertemu dengan perwira menengah TNI AU, Yadi Indrayadi. Lulusan terbaik Akabri Udara tahun 1986, itu ....Ke Halaman - 2

Suara Enggang Menggali Jalan Malam itu, beberapa waktu lalu, saya melintas di Jalan Karet, Pontianak Barat. Waktu itu pas tengah malam. Biasanya, kalau saya melewati jalan ini tengah malam— pukul 12 ke atas, jalan ini sepi. Hanya sesekali saja saya berlimpasan dengan penganYusriadi dara lain. REDAKTUR BORNEO TRIBUNE Kala tengah malam, jalan ini sudah mati. Seingat saya, jika pulang jejak dini hari begini, paling-paling ada tiga tempat yang menyisakan kehidupan di jalan ini. Pertama, di mulut jalan, di persimpangan Jalan Kom Yos Sudarso. Di sini ada warung gerobak. Di warung ini ada jual mie instant, susu termasuk energen dan sejenisnya, gula, rokok dan korek api, obat nyamuk dan permen. Di sini ....Ke Halaman - 2

BANTUAN Wakil Presiden RI Boediono meyerahkan secara simbolis bantuan alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin yang diterima Gubernur Cornelis, Jumat (26/3) dalam kunjungan kerjanya selama dua hari di Kalbar. FOTO Lukas B Wijanarko/Borneo Tribune

Demo Wapres Ricuh Boediono: Siapkan Solmadapar Generasi Indonesia Sehat Aktivis Diangkut Polisi

Tantra Nur Andi Borneo Tribune, Pontianak

Wakil Presiden RI, Boediono mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah Kalbar menyiapkan generasi Indonesia yang sehat. “Kesehatan adalah program perioritas pemerintah sekarang,” katanya, Jumat (26/3) saat mengunjungi Puskesmas Ali Anyang. Boediono mengatakan un-

tuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, puskesmas menjadi kunci utama pelaksanaan program. Kesehatan masyarakat adalah alat utama untuk mencapai sasaran pembangunan. Sebab pembangunan akan bermuara pada kesehatan. Dikatakannya bahwa program peningkatan kemampuan manusia Indonesia fokus pada dua hal yaitu peningkatan derajat kesehatan manu-

sia dan peningkatan kualitas pendidikan. “Jika semua anak Indonesia sehat dan cerdas, maka akan tumbuh generasi Indonesia yang berkualitas,” tegasnya. Dijelaskannya kesehatan dan pendidikan adalah dua program prioritas yang tidak dapat dipisahkan. Sebab apa artinya masyarakat Indonesia pintar tapi sakit. Begitu juga sebaliknya apa artinya jika

....Ke Halaman - 2

Risalah ‘Generasi Pak Sekerah’ di Rantau Panjang (9)

Bermula dari 12 Orang Madura A. Alexander Mering Borneo Tribune, Pontianak

Ramalan Nenek Seorang nenek sedang meramal seorang wanita. Sambil meraba-raba bola kristalnya, ia berkata, “Engkau akan bertemu dengan seorang lelaki gagah dan tampan, memiliki beberapa perusahaan minyak, ratusan ribu hektar tanah di pinggir kota Minneapolis, dan sebuah kapal pesiar dengan 100 awak kapal. Ia akan mengawinimu dan kalian akan hidup berbahagia selamanya. “Oh, senangnya! Tapi, bagaimana dengan nasib suami dan anak-anakku yang sekarang?”‰

KARET Salah satu penghasilan utama warga Rantau Panjang adalah menorah karet, generasi berikutnya banyak yang bekerja keluar kampung untuk memperbaiki nasib. FOTO A. Alexander Mering

Ketika pertama kali datang ke Rantau Panjang, Sarbit hanya menemukan hutan dan semak belukar serta beberapa petak ladang. Cuma 6 keluarga saja yang hidup disana, yakni Siptina, Sarimah, Suyad, Timah, Puteh dan Longgi. Suyad menjadi ketua kampung. “Pondok hanya ada di tengah-tengah ladang dan kabun karet,” kata Sarbit. Tidak ada jalan darat kala itu. Untuk datang atau pergi ke kampung tersebut, Sarbit hanya mengandalkan perahu kecil, karena jalur satu-satunya cuma lewat sungai. ....Ke Halaman - 2

E

Miliki

(1300 cc, AC, Power Window, Central Lock, Alarm, Power Steering) z Hadiah langsung souvenir unik dan menarik

setiap pembelian unit Syarat dan ketentuan berlaku

PT. ANZON AUTOPLAZA Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280, Sintang : Jl. MT. Haryono No. 89, Telp. (0565) 24222,

Hentakun Borneo Tribune, Pontianak Demonstarsi mahasiswa menyambut kedatangan Wapres Boediono di Pontianak, Jumat (26/3), ricuh. Demo terbagi dalam tiga kelompok di Bundaran Digulis Untan tersebut menolak kedatangan Boediono. Belasan mahasiswa tersebut dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa Kha-

....Ke Halaman - 2

B uahBibir Jenny Cortez

Euforia Kebahagiaan Sekali lagi Jenny Cortez tersandung masalah foto hot. Jika sebelumnya Jenny sempat terganggu dengan beredar foto bugil dengan model mirip dirinya, kali ini fotofoto hot-nya dengan sang kekasih juga beredar di dunia maya. Foto itu sendiri bisa dilihat di akun ....Ke Halaman - 2

Total Bayar Cuma 9 9 9 9

tulistiwa Kalbar. Koordinator aksi, Imam Wahyudi, mengatakan aksi tersebut sebagai perwujudan sikap mahasiswa terhadap kondisi bangsa terpuruk karena berbagai permasalahan terutama korupsi. Sambil mengibarkan bendera organisasi, mereka juga meneriakkan yel-yel tentang anti korupsi, penolakan terhadap kunjungan Boediono. Sementara puluhan petugas kepolisian

Rp. 9.045.000,-

Nilai jual kembali lebih tinggi dibanding kendaraan sejenis Irit Mudah perawatan Lebih berkelas

Singkawang : Jl. A. Yani No. 8, Telp. (0562) 637000, Ketapang : Jl. Letjen Suprapto No. 88, Telp. (0534) 31841, Sampit : Jl. M.H. Arsad No. 9 Telp. (0531) 31558

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, M E M PAWA H , D A N S I N G K AWA N G Rp 2.0 00 - S A M B A S Rp 2 .2 00 - L A N D A K , S A N G G A U , K E TAPA N G , S I N TA N G D A N P U T U S S I B A U Rp 2.500 cmyk


TERAS 2 Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

T

PNPM Contoh Demokrasi Akar Rumput

AJUK

Ciptakan Generasi Sehat MENCIPTAKAN generasi sehat. Memang bukan tema baru, atau pencanangan program baru di Republik ini. Sejak orde baru sudah dicanangkan program pemerintah yang menekankan pada penciptaan generasi penerus yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Seiring perjalanan waktu, slogan generasi sehat itu seakan hilang ditelah bumi. Terlebih ketika bangsa ini jatuh di lembah krisis multi dimensional sepuluh tahun silam. Dan sekarang, mengingat semakin membaiknya kondisi perekonomian bangsa, pemerintah melalui Wakil Presiden RI, Boediono pada kesempatan berkunjung ke pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Jalan Alianyang Pontianak Kota, mengajak seluruh jajaran pemerintah di daerah ini untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat. Dan menciptakan generasi bangsa Indonesia yang sehat merupakan program perioritas pemerintah sekarang ini. Hampir di setiap kesempatan pemerintah dari berbagai level selalu mengelorakan penciptaan generasi sehat tersebut. Pun demikian dengan anggota DPR RI dalam setiap kunjungan kerjanya, seperti dilakukan Anggota Komisi IX, Karolin Margret Natasa, selalu mengatakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, puskesmas menjadi kunci utama atau ujung tombak bagi kesehatan masyarakat. Kita mendukung upaya tersebut, sebab kesehatan masyarakat adalah alat utama untuk mencapai sasaran pembangunan yang ada saat ini. Sebab bagaimana pun pembangunan tersebut juga akan bermuara pada kesehatan itu sendiri. Karenanya, program peningkatan kemampuan manusia Indonesia fokus pada dua hal yaitu peningkatan derajat kesehatan manusia dan peningkatan kualitas pendidikan. Sebab apabila semua anak Indonesia sehat dan cerdas, maka akan tumbuh generasi Indonesia yang berkualitas. Dan apabila generasi berkualitas itu tumbuh, maka kualitas bangsa Indonesia juga akan meningkat di mata dunia. Karena ia sanggup bersaing baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan. Nah, sejalan dengan upaya menciptakan generasi cerdas dan berkualitas tersebut, maka kesehatan dan pendidikan adalah dua program prioritas yang tidak dapat dipisahkan. Sebab apa artinya masyarakat Indonesia pintar tapi sakit. Begitu juga sebaliknya apa artinya jika masyarakat Indonesia sehat tapi tidak pintar. Itu pula yang dikatakan Wapres Boediono, bahwa anak yang sakit-sakitan diberikan pendidikan setinggi apapun tidak ada gunanya. Begitu sebaliknya anak sehat tapi tidak mendapatkan pendidikan yang baik juga tidak ada manfaatnya. Karena itu, dua hal ini, yakni pendidikan dan kesehatan adalah program yang harus diprioritaskan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan sebagai media, kita mendukung kedua program tersebut dan membantu mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sikap kita jelas, kita mau semua semua anak Indonesia sehat dan cerdas maka generasi Indonesia akan mampu bersaing di dunia internasional. Semoga!

S

2

ENGET

Aktivis solmadapar diangkut polisi... Biasa, itu bagian dari strategi demo kok... Bang Tribune

Idealisme, Keberag aman dan Kebersamaan

Borneo Tribune www.borneo-tribune.net

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Konsultan Bisnis: Michael Yan Sriwidodo, SE, MM. Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: H Nur Iskandar. Pemimpin Redaksi: Tanto Yakobus. Redaktur Pelaksana: Andry. Redaktur: Asriyadi Alexander Mering, Aulia Marti, Agustinus, Budi Rahman, Hairul Mikrad, Yusriadi. Reporter: Andika Lay, Hendrikus Christianus, Rizky Wahyuni, Rosalinda, Tantra Nur Andi. Biro Kubu Raya: Hanoto Jl. Sui Raya Dalam (081522711111).Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Singkawang: Mujidi, Jl. Diponegoro No.14 (085245247955081345257195). Biro Sambas: Agus Wahyuni, Amrul (Pemasaran), Jl. Raya Kartiasa Dusun Simpang (081345173636). Biro Bengkayang: Krisantus, Jl. Sanggau Ledo (Bangun Sari) No.128 Kel. Sebalo Bengkayang (085252121312). Biro Landak: Devy Zulkarnain, Jl. Jalur 2 Gg. Justitia No.32 Ngabang (081345665145). Biro Sanggau: Abdul Khoir, Jl. Agus Salim No.10 (081345154592). Biro Melawi: Eko Susilo, Jumadi, Jl.Juang Nanga Pinoh (081345285294). Biro Sekadau: Hermanus Hartono, Jl.Irian No.41 Sekadau Hilir (085252515702). Biro Sintang: Endang Kusmiyati, Ade Marfa Chandra (Pemasaran) Jl.JC Oevang Oeray (085245006757). Biro Kapuas Hulu: Yulan Mirza, Jl.Penjara No.35 Putussibau Selatan (081522516896).Biro Ketapang: Andry, Gusti Iswadi, Jl. Gajah Mada No. 156 (081345264810). Biro Kayong Utara: Sugeng Mulyono, Desa Simpang Empat Dusun Pangkalan Buton (Sungai Gali) (081256131575). Fotografer: Lukas B Wijanarko, Ulla Asri Sekretaris Redaksi: Caturaini Fahmi. Umum: Emiliana (Manajer), Jumi Erlina Sari. Percetakan/Pracetak: Ukan Dinata. Staf Pracetak: Fahmi Ichwan, Syam Abubakar, Harryadi, M. Taufik. Staf Percetakan: Andre, Nurhalis, Rustam, Suprianto. Marketing: A. Alexsander Mering (Manajer), Hesti Yosana,Desain Iklan: Atika Ramadhani, Zulkifli HZ. Sirkulasi: Ardiansyah, Dhani, Zulfakar. Keuangan: Julianty, Erika Sudiardjo. IT: Iwan Siswanto. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. Wartawan, Kontributor, Intensive Programme dan Freelancer Borneo Tribune dibekali identitas, surat tugas atau tanda pengenal (ID-Card) dan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tidak diperkenankan menerima suap atau amplop.

“Selama ini proyek PNPM mandiri baik pedesaan maupun perkotaan umumnya berhasil,” tegasnya. Diungkapkan Boediono keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Dalam program ini pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola oleh masyarakat. PNPM juga merupakan program pembangunan yang langsung menyentuh rakyat karena dana pembangunan dapat langsung dirasakan oleh rakyat tanpa birokrasi yang ribet.

“Saya minta masyarakat harus mengawal program ini agar program ini benar-benar berbasis pada pembangunan masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Gubernur Cornelis mengatakan PNPM sudah menjangkau 174 kecamatan di seluruh Kalbar dengan alokasi dana Rp 276,367 miliar terdiri dari APBN Rp 213,517 miliar dan APBD Rp 60,890 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendanai 1.679 kegiatan masyarakat di berbagai bidang dengan alokasi dana Rp 183,294 miliar atau 75,93 persen dari total dana alokasi untuk PNPM.

“Dana PNPM digunakan masyarakat untuk pembangunan jalan perkampungan, pembangunan sarana pedesaan, pembangunan Posyandu, jembatan dan penyediaan air bersih. Sebagian lagi untuk kegiatan ekonomi produktif berupa pengembangan usaha produktif,” jelasnya. Sementara dana lain dialokasikan untuk simpanan kelompok sebesar Rp 35,037 miliar atau 14,5 persen, pendidikan Rp 48,67 miliar atau 4,15 persen, kesehatan Rp 17,447 miliar atau 8,80 persen. Cornelis mengungkapkan

contoh keberhasilan PNPM adalah pembangunan jembatan beton Kuala Dua yang akhirnya dapat membuka akses tumbuhnya perekonomian masyarakat di dusundusun sekitar Kuala Dua. “Manfaat lain dari adanya PNPM adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat,” jelasnya. Melalui PNPM ini, lanjut Cornelis diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dengan membuat penganggaran yang berbasis pada masyarakat. Dalam kesempatan itu,

beberapa orang dari berbagai kelompok usaha menerima bantuan dana PNPM. Mereka yang mendapatkan dana PNPM dari BRI adalah Suryadi, pembuat kerupuk yang mendapat bantuan Rp5 juta dan Syarifah Nurjanah, pengusaha minuman yang mendapat bantuan Rp 4 juta untuk mengembangkan usahanya. Dari BNI, bantuan dana PNPM diberikan kepada Usmar, pengusaha sembako. Ia mendapatkan bantuan sebesar Rp 15 juta dan Fahrudin, pengusaha jasa warnet yang mendapatkan bantuan Rp 25 juta.

Orang Kalbar Bersahabat tidak lama lagi beranjak dari kota Khatulistiwa ini untuk menempati tugas barunya, setelah hampir dua tahun sejak dilantik, 19 Mei 2008 sebagai Danlanud TNI AU Supadio Pontianak. Pembawaan yang ramah dan bersahaja membuat penerbang fighter pesawat F-16 Fighting Falcon dan

Hawk 100/200, ini dikenal dekat dengan awak media massa di Kalbar tak terkecuali masyarakat. Severianus Endi, Redaktur Tribun Pontianak, mengakui walau tidak sering bertemu, namun terkesan dengan sikap Yadi, kalau bertemu, terasa rileks, samasama menghargai posisi

masing. “Beliau tidak ragu untuk melempar canda, begurau dengan wartawan, tidak jaim seperti kebanyakan pejabat,” terang Endi. Endi juga tidak pernah melupakan trik Yadi ketika saling bertukar nomor handphone, Waktu itu, Yadi Indrayadi masih menjabat Danlanud menghadiri sebu-

ah acara di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Yadi memberi nomor HP menggunakan sandi rahasia, yakni (3/25/201kombinasi angka dan huruf di key pad HP, sehingga banyak wartawan bingung, namun beberapa yang segera mengerti, Yadi hanya tersenyum sembari berlalu. Bebe-

Boediono: Siapkan Generasi Indonesia Sehat masyarakat Indonesia sehat tapi tidak pintar. “Anak yang sakit-sakitan diberikan pendidikan setinggi apapun tidak ada gunanya. Begitu sebaliknya anak sehat tapi tidak mendapatkan pendidikan yang baik juga tidak ada manfaatnya,” ungkap Boediono. Karena itu, lanjut Boediono, dua hal ini, pendidikan dan kesehatan adalah program yang harus diprioritaskan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Jika semua anak

Indonesia sehat dan cerdas maka generasi Indonesia akan mampu bersaing di dunia internasional. Boediono menegaskan agar pemerintah daerah selalu memprioritaskan program kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan. Dikatakannya, April ini, Presiden SBY akan mengumpulkan seluruh gubernur se Indonesia untuk mengikuti rapat bersama dengan para menteri. Rapat tersebut memfokuskan pembicaraan bagaimana terobosan untuk

meningkatkan program-program pro rakyat. Programprogram pro rakyat seperti kesehatan dan pendidikan akan fokus dibicarakan. Hasil pembicaraan akan menjadi pedoman dari pemerintah pusat sampai daerah dalam melaksanakan program pembangunan. “Tujuannya bagaimana bersama laksanakan program yang ada dan membuat inisiatif program baru yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

rapa wartawan mengakui baru bisa memecahkan kode itu setelah beberapa hari. “Beliaukan seorang pilot, jadi biasa dengan kode kode rahasia negara, jadi info sekecil apapun bahan berharga bagi intelijen musuh,” ujar Endi tersenyum. Selamat bertugas Komandan.

Euforia Kebahagiaan Facebook milik Jenny, dan Jenny juga tak menyangkal jika foto mesra itu memang miliknya. Namun begitu, bintang Air Terjun Pengantin ini mengaku akan lebih berhati-hati untuk memasang foto di FB agar tidak ada pihak yang akhirnya merasa terganggu. “Itu sebenarnya euforia kebahagiaan karena pas ultah kita yang setahun, Boy memberikan cincin berlian. Aku seneng banget dan seperti ingin mengabarkan pada dunia akan kebahagia-

an kita berdua,” terang Jenny pada KapanLagi.comT ketika dihubungi via telepon, Jumat (26/03). Jenny mengaku dia merasa kaget jika foto pribadinya yang di-upload di FB itu akhirnya jadi konsumsi publik. “Aku tidak sempat berpikir ke arah situ, itu aku anggap koleksi pribadi di FB. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan dengan foto-foto itu. Aku akan berhati-hati untuk ke depannya,” tegas Jenny.

Bermula dari 12 Orang Madura Sarbit mengernyitkan kening. Dia mencoba menginbat-ingat suasana tahun 1970. “Di tepian sungai, waktu itu masih ada orang Tiongha bernama Ago, Atang, Siongkim dan Atok,” kenangnya. Setahun kedatangannya, Sarbit lantas bertemu Haji Tiyap di arena sabung ayam, kawasan Sei Jawi Rantau Panjang. Dia pernah mendengar cerita orang tentang lelaki itu. Di kalangan Madura di sana Tiyap nyaris seperti legenda. “Dia berilmu tinggi, bisa

terbang dan memiliki 2 buah celurit pusaka. Jika dicabut, celurit tersebut mengeluarkan pijaran api.” Karena itu Tiyap sangat disegani kawan dan ditakuti lawan. Tiyap juga menurut Sarbit berjiwa sosial tinggi. Jika Mat Sudi memerintahkan warga kerja bakti membangun jalan, Tiyap seringkali menyumbang beberapa slop rokok dan gulakopi. Mat Sudi adalah Klebon Rantau Panjang kala itu. Tapi jika Tiyap tahu ada warga yang malas, dia akan mendatangi rumah warga tersebut dan memaksanya

ikut bekerja bakti. “Jika menolak, Tiyap tak segan-segan menampar dan menantangnya berkelahi.” Madura Rantau Panjang kata Supandi sebagian besar berasal dari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Saat perang kemerdekaan di tanah Jawa, mereka berlayar untuk mencari penghidupan ke Kalimantan dengan perahu layar tanpa mesin, yaitu kapal pengangkut sapi. Akhirnya mereka terdampar di Kalimantan Barat. Kala itu masih banyak lahan kosong dalam penguasaan Kesultanan Pontianak. Atas pe-

rintah Sultan, mereka membuka hutan-hutan untuk bercocok tanam dan kebun ke arah hulu Sungai Landak. Namun yang mula-mula membuka kawasan Rantau Panjang adalah orang Bugis. Orang Madura bekerja kepada mereka sebagai kuli. Nama orang-orang Bugis tersebut adalah Wak Lumpak, Wak Tepok, Wak Bampe’ dan Wak Becce’. Mereka adalah saudara sekandung. Selain itu ada juga ada beberapa yang ikut bersama mereka, diantaranya Wak Remang, Wak Kunduk dan adiknya Wak Bundre. Mere-

ka datang dari Sulawesi, membuka kawasan hutan di Rantau Panjang. Dengan reputasi orang Madura yang telah mereka kenal, para perantau Bugis ini lantas mempekerjakan 12 orang-orang Madura untuk membuka kawasan hutan. Mereka adalah Mbah Mahad, Mbah Uyar, Mbah Punadin, Mbah Tarsimah, Mbah Longgik, Pak Pacer, Pak Nek, Kejjeng, Madin, Mayar, Nawar, Pak Sukarti, Pak Munanti. “Orang Madura menyebut mereka toke,” kata Supandi. (bersambung)

ngai Serok-parit besar di pinggir Jalan Karet. Gunanya, untuk menyedot air parit agar masuk rumah, agar mereka dapat mandi dengan mudah tanpa harus pikulpikul air. Walaupun saya mengerti mengapa mereka melakukan itu, namun, saya merasa geram juga. “Uh, enak saja orang itu. Jalan sudah bagus, mereka buat rusak”. Ya, mereka menggali jalan yang sudah mulus. Memang setelah digali mereka tutup kembali, namun, karena mereka menutupnya dengan batu kecil, upaya mereka ini tidak membuat jalan jadi mulus

kembali. Ya, setelah mereka gali jalan menjadi rusak. Jelek. Namun, meski begitu, herannya pemerintah tidak risau pada soal ini. Pemerintah tidak menegur warga yang merusak jalan yang sudah mulus. Nampaknya, pemerintah membiarkan begitu saja. Nampaknya setali tiga uang. Padahal, mereka bisa melakukannya. Pemerintah bisa menegur warga yang merusak jalan. Bahkan, bila perlu meminta pertanggngjawabannya. Tapi. Saya jadi mengeluh: Itulah pemerintah kita. Pemerintah kita memang kurang mau melihara. 

Menggali Jalan juga ada jual bensin dan layanan tambal ban. Saya tidak tahu persis sampai jam berapa warung ini tutup. Karena sepanjang lewat kalau malam hari warung ini masih buka. Cuma kadang-kadang, kalau saya singgah beli mie instant, saya harus membangunkan penjual yang ketiduran. Kadang-kadang juga di depan warung ini dijadikan tempat nongkrong sejumlah orang. Selain itu, di bagian tengah Jalan Karet, di dekat komplek Didies juga terdapat warungkecil menjual bensin dan tambal ban. Warung buka juga sampai sangat larut. Jadi walaupun

pemiliknya tidur, bensin tetap diletakkan di atas rak. Orang yang perlu bensin, bisa membangunkan penjaganya yang tidur di warung kecil itu. Setelah melewati kebun kelapa yang gelap, ada komplek perumahan di sekitar simpang Jalan Karet - Tabrani Ahmad, di sana ada penjaga malam. Penjaga itu seorang lelaki tua, sering saya lihat duduk di kursi di depan pos jaga. Kadang-kadang dia terlihat membakarbakar sampah. Nah, malam itu beda. Saat saya melintas tidak jauh dari persimpangan Kom Yos Sudarso, saya melihat ada sekatan di Jalan Karet.

“Heh, apa ya?!” Saya terkejut. Ada orang jongkok di jalan. Tiga orang. Di bagian pinggir jalan ada sepeda motor dihidupkan lampunya. Lampu dari motor itulah yang menjadi penerangan orang yang jongkok. Mungkin kalau tidak ada lampu itu, orang yang jongkok di jalan tidak akan nampak. Apa yang mereka buat? Ternyata mereka sedang menggali jalan. Mereka menggali aspal yang mulus dari sebelah kiri ke kanan. Ukurannya lima centi meter. Lubang kecil ini digunakan untuk memasukkan paralon kecil. Paralon itu dari rumah mereka ke parit Su-

Aktivis Solmadapar Diangkut Polisi dari Brimob Polda Kalbar berjaga-jaga di sisi lain Bundaran Tugu Deugulis. Imam menambahkan, penanganan korupsi masih terkesan tebang pilih untuk kasus-kasus tertentu. “Penuntasan skandal Bank Century yang berlarut-larut padahal sejak Agustus 2009 KPK sudah memasuki tahap penyelidikan,” kata Imam. Di sisi lain, pengusutan kasus suap yang melibatkan partai oposisi pemerintah tergolong cepat. Para mahasiswa minta KPK tegas, berani dan independen menangani hukum skandal Century. Selain itu, seluruh pihak mewaspadai dana program nasional pemberdayaan masyarakat yang berasal dari utang International Monetary Fund. “Pemerintah Pusat harus memprioritaskan Kalbar dalam pembangunan daerah,” kata Imam Wahyudi. Permasalahan di perbatasan seperti kemiskinan,

keterbatasan infrastruktur dan layanan publik lainnya juga menjadi pointer tuntutan kepada pemerintah pusat. Ditangkap Sepuluh aktivis Solmadapar diangkut polisi menggunakan truk tahanan polisi karena aksi tanpa ijin. “Mereka tidak punya izin,” kata Kapoltabes Pontianak Kombes M Asep Syahrudin. Selain berorasi, aktivis yang dikenal kritis itu membentangkan spanduk dan bendara merah putih setengah tiang, dan membagikan slebaran berjudul, ‘Selamat Datang Agen Koruptor di Kalbar’. Mereka juga mempertanyakan kapasitas Wapres Boediono yang dianggap tersangkut kasus Century. Mendorong penuntasan kasus-kasus korupsi di Kalbar yang melibatkan pejabat dan legislatif. Dalam aksi tersebut, sempat terjadi penolakan dan

tarik-menarik dari kedua kubu ketika dipaksa masuk mobil tahanan. Seorang wartawan Equator Abdu Syukri juga sempat dipiting Polisi di tengah aksi tersebut karena di kira mahasiswa yang demo. Melihat itu, Adi Saputra dari Trans TV bersama wartawan lain sontak beteriak, “Itu wartawan pak.!,” polisi yang diketahu bernama Encep Syafrudin berpangkat Bripka dari Samapta tersebut segera melepaskan tangannya. Usai kejadian, Encep, mengatakan, kalau dia tidak memiting Bedu, paggilan akrab Abdu Syukri, namun menarik mahasiswa Solmadapar di sebelah Bedu, “Saya narik mahasiswa, lalu dia ikut ketarik,” terang Encep. Bedu menjelaskan, dirinya berdiri di belakang mahasiswa yang berdemo, bermaksud ‘mengamankan’ bambu yang dipasang bendera merah putih setengah tiang, agar tidak melukai polisi

dan mahasiswa yang masih tarik menarik, “Dikira saya juga mahasiswa, lalu di tariknya juga, saya mau memegang bambu dan menaruhnya ke pinggir agar tak kena orang, kan bahaya,” terang Bedu usai peristiwa yang nyaris memalukannya itu.

Usai kejadian tersebut, mahasiswa yang masih berunjuk rasa kemudian dialihkan ke luar kawasan Bundaran Tugu Digulis Untan. Mahasiswa dari Forum Mahasiswa Nasional dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalbar juga ikut berunjuk rasa.

PEMBERITAHUAN Diberitahukan mulai tanggal 27 Maret 2010 s/d 17 April 2010 (± 3 minggu) jalan Kom Yos Sudarso akan ditutup sementara mulai dari persimpangan jalan Hasanuddin (gertak 1) sampai dengan Asrama Militer Hayam Wuruk, berkaitan dengan dimulainya pekerjaan pengecoran pada lokasi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada semua pengguna jalan yang akan melalui rute dimaksud agar dapat melalui jalan alternative lainnya. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PENDIDIKAN

Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

3

Austronesian Lineage Links Taiwan With South Pacific Borneo Tribune, Koror, Palau

TAIWAN should strengthen its people-to-people and cultural exchanges with South Pacific nations, building on the linguistic and genetic ties between Taiwan‘s indigenous population and the South Pacific islanders, Taiwan‘s Council of Indigenous Peoples (CIP) Minister Sun Ta-chuan said Friday (26/3). Sun, who is accompanying President Ma Ying-jeou

on a tour of Taiwan‘s six allies in the South Pacific, told CNA that most people in the region do not include Taiwan in the Austronesian family and have the impression that Taiwan is controlled by Chinese culture. However, with more and more linguistic and archeological data being released, they are coming to realize that the 500,000 indigenous residents of

Taiwan very likely share a common ancestry with the people of the South Pacific, said Sun, who are himself a member of the indigenous Puyuma tribe. He noted that a group of indigenous Maori people of New Zealand visited Taiwan recently, and through conversations with them, he discovered that the basic structural patterns of the language spoken by the Maori are

He pointed out that Palau has launched a program aimed at reliving the migration history of the Austronesian peoples, in which elders pass down ancient navigation skills to the younger generation. He is planning to have the Tao people who live on Taiwan‘s Orchid Island included in the program. Within the first half of this year, a South Pacific cultural research center is

almost identical to those spoken by Taiwan‘s indigenous peoples. “It is amazing that the proto-Austronesian language that has been passed down over thousands of years is building a connection between Taiwan and the South Pacific,” he said. To boost the brotherly ties between the two sides, Sun has a concrete blueprint in mind.

expected to be established in Taiwan, he went on. According to Sun, the center will seek to integrate the resources presently available at CIP, the Taipei Ricci Institute, National Taiwan University and Academia Sinica. He said the participation of missionaries from the Taipei Ricci Institute will help bring Taiwan closer to the South Pacific people, most of whom are Chris-

tians. Other plans also include holding an Austronesian movie and documentary exhibition in May and an international conference on the Austronesian family in June, he added. “Making friends with these happy-go-lucky people will bring us unexpected surprises and leave Taiwan with a different view of the world,” Sun said. (Antara).

RI Embassyin Brussels Launches Indonesia-European Union Parliamentary Friendship Borneo Tribune, London THE Indonesian ambassador to Belgium, Luksemburg and the European Union Nadjib Riphat Kesoema along with chairman of Commission I of the House of Representatives (DPR)

Kemal Stamboel hosted the relaunching of the Indonesian-European Union Parliamentary Friendship Institution at the Tramlaan Wisma Duta in Brussels. The parliamentary friendship institution eas

established in 2002 to bridge the public interest of the two parties, Minister Counsellor for social and cultural affairs PLE Priatna told Antara‘s London correspodent Thursday (25/3). He said 12 members of

of the institution the members agreed to increase dialogs, exchange of visits, expand people to people activities and contacts, promoting education, trade, investment, environmental cooperation, human rights

the European Parliament led by Nirj Deva of the British Conservative Party signed a joint declaration on increasing friendship between Indonesia and the European Union. With the establishment

development and sociocultural development. Ambassador Nadjib Riphat Kesoema said Indonesia warmly hailed the initiative as wished by the European parliamentarians to develop and expand friendship with

Indonesia. “The relaunching of the friendship association provided the best momentum to strengthen our efforts in building a commitment to friendship,” Nadjib said . (Antara).

Susno Rejects Police Questioning Borneo Tribune, Jakarta THE National Police‘s former chief detective, Commissioner General Susno Duadji, refused to be questioned by investigators of the Police‘s Profession and Security Division (Divpropam) here on Friday (26/3). Accompanied by his lawyer, Henry Yosodiningrat, Susno entered the questioning room but he refused to be examined, saying there was no legal basis for the questioning. The former head of the Police‘s Criminal Investigation Department (Bareskrim) stayed for about one hour in the examination room but he refused to be examined. Henry said Susno was

not prepared to be questioned because the legal basis for the examination, namely Police Chief Regulation No. 7, 2006 on the Police Organization and Ethics Commission had not yet come into force. “That`s why Pak Susno refuses to be examined so that today there is no questioning,” Henry said. Susno declined to reply to reporters‘ questions when he left the room. Henry only distributed to newsmen his written explanation on Susno‘s refusal to be interrogated. Henry said Susno refused to be questioned because those who would carry out the interrogation did not represent the Police‘s Ethics Commission. The investigators were

two Divpropam officers, namely Senior Commissioner RML Tampubolon and Senior Commissioner Djati U Saragih. “The examination is unlawful, has to be declared null and void,” Henry said in the written statement. The Divpropam is investigating Susno on charges of having violated the Police‘s Ethics and Rules of Professional Conduct, among others his absence from work for 78 days, his allegation of court mafia within the police institution and his mentioning of two police generals as case brokers. Recently, Susno claimed that case mafia had taken place during the investigation of a suspicious account

The examination is unlawful, has to be declared null and void

of Rp25 billion belonging to Gayus Tambunan, a tax official of the Directorate General of Taxation. He said that police only investigated Rp395 million of the Rp25 billion while the remaining one disappeared. Susno also accused that two middle ranking generals had benefited from the disbursement of the funds from the account. (Antara). 

Foto : Dok/Borneo Tribune

Susno Duadji

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI No. : 027.1/01/PAN-SETDA/2010

Asean to Adopt Guidelines on Settling Charter-Related Disputes

Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : No

Paket Pekerjaan

Jumlah

1.

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat

2 unit

Bidang/ Sub Bidang

Pagu Dana (Rp.)

Alat/Peralatan/Suku Cadang Kendaraan Bermotor dan Pengujiannya

385.000.000,00

Borneo Tribune, Jakarta ASEAN member countries are expected to sign a set of guidelines for the settlement of disputes over the grouping‘s charter at their summit in Hanoi next April 5-9, Foreign Ministry spokesman Tengku

1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen mulai dilakukan pada : Tanggal : 29 Maret - 7 April 2010 Waktu : 09.00 s/d 14.00 WIB Tempat : Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Alamat : Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007 Sintang

27.3.2010.4.196.3

3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung di tempat pendaftaran.

KETUA

nity, From Vision to Action.” Faiza said the theme was in accordance with Indonesia`s recommendation for ASEAN members to accelerate the taking of concrete steps to intensify cooperation with each other.

The guidelines will serve as a protocol or mechanism of action when ASEAN members have different interpretations of articles in the ASEAN Charter

2. Penyedia Barang/Jasa yang berminat dapat mendaftar dan sekaligus mengambil Dokumen Lelang ke alamat tersebut di atas dengan membawa/menyerahkan : - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah dan masih berlaku serta menunjukkan aslinya. - Foto Copy Kartu Identitas (KTP) - Foto Copy SIUP yang masih berlaku - Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir (bila ada) serta menunjukkan aslinya. - Foto Copy Surat Keterangan/Dukungan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) serta menunjukkan aslinya.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Setda Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 TTD

members were expected to be based on the same understanding of every article in the charter. Faizasyah added another document to be signed during the ASEAN Summit was a set of guidelines for foreign

Faizasyah said. “The guidelines will serve as a protocol or mechanism of action when ASEAN members have different interpretations of articles in the ASEAN Charter,” Faizasyah said here on Friday (26/3) at a press conference. He said the guidelines would reflect another development in the process of the ASEAN Charter‘s implementation in the region. In the future, he said, all actions and decisions taken by ASEAN

countries to cooperate with ASEAN through the assocation‘s Treaty of Amity and Cooperation (TAC). “We realize that over the years, many countries outside the region had expressed their interest in cooperating with ASEAN. The guidelines will regulate how those countries can access the ASEAN TAC,” he said. The ASEAN Summit 2010 in Hanoi, Vietnam, was to take the theme “Toward ASEAN Commu-

He said the inplementation of three pillars of cooperation in the region, namely in the political, security, economic and social fields were already being realized. “However, cooperation in the economic sector seems to be the most developed compared to the other two sectors. Indonesia during the Hanoi ASEAN Summit is going to try to spur the other countries to give more attention to political and security cooperation,” he said. (Antara). 


CITIZEN JURNALISM Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

4

Menghargai Perbedaan Oleh: Adhi Nugroho Pada suatu waktu, ada seorang mahaguru yang ingin mengambil break dari kehidupannya seharihari sebagai akademisi. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai dan meminta seorang nelayan untuk membawanya pergi melaut sampai ke horizon. Seperempat perjalanan, mahaguru tersebut bertanya, “Wahai nelayan, apakah Anda mengenal ilmu geografi?” Sang nelayan menjawab, “ilmu geografi yang saya ketahui adalah kalau di laut sudah mulai sering ombak pasang, maka musim hujan segera akan tiba.” “Nelayan bodoh!” kata mahaguru tersebut. “Tahukah kamu bahwa dengan tidak menguasai ilmu geografi kamu sudah kehilangan seperempat kehidupanmu.” Seperempat perjalanan berikutnya, mahaguru tersebut bertanya pada nelayan apakah dia mempelajari ilmu biologi dan sains? Sang nelayan menjawab bahwa ilmu biologi yang dia kenal hanyalah mengetahui jenis

ikan apa saja yang dapat dimakan. “Nelayan bodoh, dengan tidak menguasai sains kamu sudah kehilangan seperempat kehidupanmu.” Kemudian mahaguru tersebut bercerita tentang Tuhan yang menciptakan umat manusia dengan struktur tubuh, kapasitas otak yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya mahaguru tersebut bertanya apakah nelayan tersebut mempelajari matematika? Sang nelayan menjawab bahwa matematika yang dia ketahui hanyalah bagaimana cara menimbang hasil tangkapannya, menghitung biaya yang sudah dikeluarkannya, dan menjual hasil tangkapannya agar dapat menghasilkan keuntungan secukupnya. Lagi-lagi mahaguru tersebut mengatakan betapa bodohnya sang nelayan dan dia sudah kehilangan lagi seperempat kehidupannya. Kemudian, di perjalanan setelah jauh dari pantai dan mendekati horizon, mahaguru tersebut bertanya, “apa artinya awan hitam yang menggantung di langit?” “Topan badai akan segera datang, dan akan membuat lautan menjadi sangat berbahaya.” Jawab sang nelayan.

“Apakah bapak bisa berenang?” Tanya sang nelayan. Ternyata sang mahaguru tersebut tidak bisa berenang. Sang nelayan kemudian berkata, “Saya boleh saja kehilangan tigaperempat kehidupan saya dengan tidak mempelajari tiga subyek yang tadi diutarakan oleh mahaguru, tetapi mahaguru akan kehilangan seluruh kehidupan yang dimiliki.” Kemudian nelayan tersebut meloncat dari perahu dan berenang ke pantai sedangkan mahaguru tersebut tenggelam. Demikian juga dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan ataupun pergaulan sehari-hari. Kadang-kadang kita meremehkan teman, anak buah ataupun sesama rekan kerja. Kalimat “tahu apa kamu” atau “si anu tidak tahu apa-apa” mungkin secara tidak sadar sering kita ungkapkan ketika sedang membahas sebuah permasalahan. Padahal, ada kalanya orang lain lebih mengetahui dan mempunyai kemampuan spesifik yang dapat mengatasi masalah yang timbul. Seorang operator color mixing di pabrik tekstil

atau cat mungkin lebih mengetahui hal-hal yang bersifat teknis daripada atasannya. Intinya, orang yang menggeluti bidangnya sehari-hari bisa dibilang memahami secara detail apa yang dia kerjakan dibandingkan orang ‘luar’ yang hanya tahu ‘kulitnya’ saja. Mengenai kondisi dan kompetisi yang terjadi di pasar, pengetahuan seorang marketing manager mungkin akan kalah dibandingkan dengan seorang salesperson atau orang yang bergerak langsung di lapangan. Atau sebaliknya, kita sering menganggap remeh orang baru. Kita menganggap orang baru tersebut tidak mengetahui secara mendalam mengenai bisnis yang kita geluti. Padahal, orang baru tersebut mungkin saja membawa ide-ide baru yang dapat memberikan terobosan untuk kemajuan perusahaan. Sayangnya, kadang kita dibutakan oleh ego, pengalaman, pangkat dan jabatan kita sehingga mungkin akan menganggap remeh orang lain yang pengalaman, posisi atau pendidikannya di bawah kita. Kita jarang bertanya

pada bawahan kita. Atau pun kalau bertanya, hanya sekedar basa-basi, pendapat dan masukannya sering dianggap sebagai angin lalu. Padahal, kita tidak bisa bergantung pada kemampuan diri kita sendiri, kita membutuhkan orang lain. Keberhasilan kita tergantung pada keberhasilan orang lain. Begitu sebuah masalah muncul ke permukaan, kita tidak bisa

mengatasinya dengan hanya mengandalkan kemampuan yang kita miliki. Kita harus menggabungkan kemampuan kita dengan orang lain. Sehingga bila perahu kita tenggelam, kita masih akan ditolong oleh orang lain yang kita hargai kemampuannya. Tidak seperti mahaguru yang akhirnya ditinggalkan di perahu yang sedang dilanda topan badai dan

dibiarkan mati tenggelam karena tidak menghargai kemampuan nelayan yang membawanya. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, apakah kita masih suka bertingkah laku seperti sang mahaguru? Bila ya, seberapa sering? (http:// www.dudung.net/) *)Penulis adalah adalah praktisi dan menjadi Program Director di BOULDER.!

Sensor Atas Nama Agama KUALA LUMPUR– BAGI sebagian besar wartawan Malaysia saat ini, sulit menarik garis tegas antara komentar kritis mengenai satu isu dan menyinggung komunitas tertentu yang mengancam tatanan sosial. Ini juga menjadi masalah yang penuh risiko setelah wartawan dan kolumnis media cetak terus mengkritik aspek hukum syariah di negara berpenduduk mayoritas muslim itu. Pada 3 Maret, Marina Mahathir menulis sebuah kolom untuk harian berbahasa Inggris The Star. Namun kolom “Renungan”nya –mempertanyakan hukuman cambuk terhadap tiga perempuan yang diputuskan pengadilan syariah– disensor. Marina putri mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad –keluarga

politik yang kuat dan terkuat yang memberi sedikit perlindungan bagi dirinya. Dia lantas mempublikasikan di blognya, dengan judul “Kolom yang Tak Dimuat”, keesokan harinya. Dia mempertanyakan tranparansi, keadilan, dan kebijakan mengenai beberapa aturan hukum syariah dan vonis Februari lalu. ”Siapa yang mengira hingga kini orang bisa kena hukum cambuk karena minum, atau memiliki bayi di luar nikah, hingga yang terbaru kasus Kartika (Sari Dewi Sukarno) dan ketiga perempuan itu?” tanyanya. Ketiga perempuan itu dijatuhi hukuman cambuk pada 9 Februari, dengan tuduhan melakukan “seks haram”, ujar laporan media. Mereka perempuan

pertama di Malaysia yang menerima hukuman semacam itu di bawah hukum syariah di negara Muslim berpenduduk lebih dari 28 juta jiwa yang secara tradisional moderat. Kontroversi muncul seputar kasus ini lantaran hukum federal Malaysia mengecualikan perempuan terkena hukum cambuk. Hukuman bagi Kartika, yang ditangkap karena minum bir, belum dijalankan. Marina Mahathir berkata hukum syariah, yang maksud, proses dan penegakannya tak adil, ”hanya memberi kesan bahwa Islam tak adil dan diskriminatif,” tulisnya. ”Ini tentunya memberi semacam citra bahwa Islam adalah sebuah dosa.” Selain Marina, kolumnis dan redaktur pelaksana harian The Star, P

Gunasegaram, juga menulis tentang hukuman cambuk itu. Ia diminta keterangan oleh polisi terkait artikel yang terbit pada 19 Februari. Harian berbahasa Inggris itu, yang pernah dilarang terbit selama enam bulan pada akhir 1980-an karena liputannya dianggap menyebarkan kebencian rasial, menyinggung sebuah surat “bukti” dari otoritas pemerintah. Surat ini memaksa sebuah organisasi media untuk membenarkan kenapa izin terbitnya tak dicabut. ”Tekanan dan penindasan media serta kebebasan berbicara menjadi fenomena yang berkembang di negara ini,” ujar pembela HAM Nasir Hasim dalam sebuah wawancara. Sehari setelah kolom Gunasegaram terbit, harian The Star

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI No. : 027.1/01/PAN-KPTSP/2010 Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk paket pekerjaan yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : No

Paket Pekerjaan

Jumlah

1.

Pengadaan Kendaraan Roda Empat

1 unit

Bidang/ Sub Bidang

Pagu Dana (Rp.)

Alat/Peralatan/Suku Cadang Kendaraan Bermotor dan Pengujiannya

250.000.000,00

1. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen mulai dilakukan pada : Tanggal : 29 Maret - 7 April 2010 Waktu : 09.00 s/d 14.00 WIB Tempat : Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Alamat : Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007 Sintang 2. Penyedia Barang/Jasa yang berminat dapat mendaftar dan sekaligus mengambil Dokumen Lelang ke alamat tersebut di atas dengan membawa/menyerahkan : - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah dan masih berlaku serta menunjukkan aslinya. - Foto Copy Kartu Identitas (KTP) - Foto Copy SIUP yang masih berlaku - Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir (bila ada) serta menunjukkan aslinya. - Foto Copy Surat Keterangan/Dukungan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) serta menunjukkan aslinya.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 TTD KETUA

27.3.2010.4.196.4

3. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung di tempat pendaftaran.

mempublikasikan pernyataan maaf, menulis ”akan lebih ketat terhadap para kolumnis” dan ”tak ada niat menghina atau menyinggung perasaan umat Muslim” melalui artikelnya. Namun pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Abdul Razak Abdul Latif mengatakan, institusinya menilai isi kolum itu ”mengancam ketertiban umum”. Belum ada keputusan akhir yang dibuat dalam kasus ini. Analis politik Khoo Kay Peng berkata, ”Kolumnis (Gunasegaram) hanya membicarakan sesuatu yang sudah jelas. Dia menyatakan bahwa perempuan seyogyanya dibebaskan dari hukuman cambuk di bawah hukum sipil, dan hukum Islam harus tunduk tanpa pengecualian.” Sebagian orang melihat langkah pemerintah itu berasal dari tekanan Muslim konservatif dan keinginannya mendulang suara basis dukungan politik dari kalangan etnik Melayu, yang berjumlah sekira 55 persen dari seluruh populasi dan sebagian besar Muslim. Etnis China di Malaysia berjumlah 25 persen, penduduk pribumi sekitar 12 persen, dan hampir 8 persen adalah orang-orang India. Banyak pejabat yang berkuasa dalam koalisi Barisan Nasional juga mendukung hukuman cambuk itu. ”Kubu kelas yang mapan terguncang karena krugian politiknya baru-baru ini. Peningkatan tekanan mengindikasikan mereka mencoba untuk memegang kendali,” ujar Hashim, ketua Partai Sosialis Malaysia. Dia merujuk fakta bahwa pemerintah Barisan Nasional telah kehilangan figur kunci dalam beberapa bulan terakhir ke partaipartai oposisi. ”Mereka (pemerintah) sepertinya ingin membangkitkan kemarahan etnis Melayu terhadap politik moderat,” ujar seorang ahli politik dari Universitas Nasional Malaysia. ”Mereka mengekang kaum moderat dan tampaknya mendorong kaum ekstrimis untuk kepentingan politik.” Dia berpendapat, strateginya bagaimana mendapatkan suara mayoritas Melayu sehingga mereka kehilangan status dan privelese kecuali mereka mau mendukung pemerintah yang didomina-

si Melayu. Pemerintah biasanya memakai tindakan afirmatif dengan kebijakan “bumiputra” terhadap etnis Melayu untuk menjaga dukungan ini. ”Mereka tak ingin melihat etnis-etnis berbeda muncul bersama dalam satu pengertian dan moderasi,” katanya kepada IPS. ”Kelas yang mapan takut kehilangan pegangan dalam masyarakat.” Bahkan artikel dari pemikir moderat pun diserang. Harian berbahasa Melayu, Utusan Melayu, mencabut kolom mingguan populer yang biasa ditulis ulama Muslim moderat Asri Zainal Abidin tanpa alasan jelas. Abidin dikenal dengan pandangannya yang independen tentang isu-isu Islam. Kolom terakhirnya muncul pada 28 Februari. Kolum tetap ini digantikan oleh seorang kolumnis berpandangan ultrakonservatif. Abidin, sebagaimana dikutip media-media lokal, mengatakan banyak pendapatnya yang akhirakhir ini ”berbeda dengan mereka”, merujuk pada pemilik suratkabar Utusan Melayu. Selain menggunakan ketentuan hukum, halangan bagi materi publikasi yang dianggap menghasut kebencian di negara multietnik ini –masalah sangat sensitif di Malaysia, otoritas pemerintah bisa memakai aturan media. Sebagai warisan hukum kolonial, UU Percetakan dan Penerbitan 1948, mewajibkan semua bentuk media, kecuali portal berita online, memiliki surat izin terbit yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Surat izin ini harus diperbarui setiap tahun sebelum penerbitan itu berjalan

lagi. ”Ini seperti pedang Damocles yang tergantung di atas kepala pemilik penerbitan,” ujar Ennalini Elumalai, koordinator Suaram, sebuah kelompok HAM terkemuka di Malaysia. ”Para pemilik dihadapkan pada kemungkinan pembatalan surat izin. Pilihannya, bersikap baik atau kehilangan iizn terbit,” katanya. Para aktivis dan anggota parlemen oposisi telah lama menyerukan agar aturan ini dicabut tapi tak berhasil. ”Kami berdiri atas dasar kehilangan jutaan dolar jika penerbitan kami ditunda bahkan untuk sebulan,” ujar manajer senior dari sebuah grup penerbitan besar yang juga punya jaringan radio dan stasiun televisi. ”Penerbitan adalah bisnis besar yang melibatkan jutaan dolar untuk investasi dan tak ada perusahaan penerbitan yang bersedia berani lantas kehilangan investasi mereka karena kemarahan otoritas pemerintah,” ujarnya, yang minta identitasnya dirahasiakan. Media online lebih bebas dari media cetak. Meski begitu, pemerintah tetap menggunakan pengaruhnya melalui editor pilihannya atau wartawan dan mengendalikan sumbersumber pendanannya. ”(Meski sulit), masih ada ruang untuk keberanian, untuk membela kebebasan berbicara. Jika kita menyerah, lantas mengapa kita repot-repot bikin penerbitan?” ujar Marina Mahathir dalam blognya. (Baradan Kuppusamy Asia Media Forum) *) Translated by Fahri Salam Edited by Budi Setiyono Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS.!


SERANTAU

Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

5

14 Kepala Daerah di Kalteng Melanggar Hukum Borneo Tribune, Palangkaraya

SEBANYAK 14 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah dinilai telah melanggar hukum akibat pengembangan wilayah terkait pemanfaatan hutan tanpa persetujuan Menteri Kehutanan sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Palangkaraya, Jumat (26/3), menyikapi pernyataan Dirjen Perlindungan Hutan dan Kon-

servasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori yang akan menyelidiki ratusan ribu hektar lahan bermasalah di wilayah ini dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI. “Saat ini Kalteng ditantang untuk segera menyelesaikan kawasan bermasalah tersebut dan kami akan menyelesaikannya, karena resikonya apabila itu terjadi maka semua perkembangan yang dilakukan kabupaten/ kota dianggap telah melanggar hukum akibat semuanya

bermasalah,” kata Teras. Teras mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap langkah yang akan dilakukan Kementerian Kehutanan, termasuk apabila ada kepala daerah yang terjerat hukum. Proses hukum tersebut harus terus berjalan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang ada, dan hal itu merupakan resiko bagi kepala daerah apabila terjerat hukum akibat permasalahan tersebut. Sebelumnya, Teras memprotes keras kebijakan Men-

disebabkan karena sejumlah daerah masih mengacu pada Perda No 8 Tahun 2003. Oleh karena itu, sejumlah kepala daerah masih berani mengeluarkan izin terkait permasalahan tersebut dengan dasar Perda yang berbeda dari peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dipakai Dephut pada saat itu. Secara terpisah, Bupati Kabupaten Gunung, Mas Hambit Bintih mengaku masih bingung terkait kawasan hutan maupun non hutan yang diperbolehkan

KPPL tidak lagi mendapat izin dari Menteri Kehutanan (Menhut). Keputusan tersebut berlaku selama enam tahun dan sepanjang itu juga dikeluarkan sejumlah izin perkebunan atau pertambangan tanpa persetujuan Menhut. Namun pada tahun 2006 Menhut kembali menerbitkan surat keputusan yang mencabut bahwa ketentuan itu tidak berlaku lagi. Disamping itu, belum selesainya RTRWP Kalteng tersebut menjadi pemicu izin yang dikeluarkan tanpa persetujuan Menhut. Hal itu

teri Kehutanan beberapa waktu yang lalu karena telah mengeluarkan keputusan yang dinilai berlaku surut serta merugikan Provinsi Kalteng. Kebijakan yang diprotes Teras saat itu yakni, keputusan Badan Planologi (Baplan) Departemen Kehutanan tahun 2000 yang menyatakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kalteng Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) setempat , bahwa wilayah perizinan yang berada di kawasan nonhutan atau KPP/

untuk pengembangan investasi berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2003. Pihaknya hingga kini telah memberikan izin kepada enam perusahaan besar swasta yang telah beroperasi di wilayah Gunung Mas dengan luas kawasan yang digunakan keseluruhan mencapai 70 ribu hektar. “Kami juga telah mengeluarkan beberapa izin untuk lahan namun hingga saat ini semuanya masih belum beroperasi karena masih menunggu selesainya RTRWP Kalteng disahkan,” kata Hambit. (Antara). 

Nunukan Bakal Ganti Terigu dengan Singkong Borneo Tribune, Samarinda PROVINSI Kaltim secara perlahan terus bangkit dari ketertinggalan di bidang pertanian melalui teknik baru dalam memproduksi tepung mocaf dari singkong yang mampu menggantikan tepung terigu. Di Kabupaten Nunukan sudah ada satu pabrik pembuat tepung mocaf dari bahan baku singkong yang mampu memproduksi 360 ton tepung per tahun, atau dalam satu hari berproduksi

sebanyak satu ton, kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kaltim, Eddy Heflin, Jumat (26/3). Saat ini memang baru ada satu pabrik pembuat tepung dari bahan singkong di Nunukan, dan keberadaan pabrik itu pun baru saja diresmikan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak saat kunjungan ke Wilayah Utara Kaltim pada awal Maret ini. Jika permintaan pasar akan tepung mocaf ini terus meningkat, maka diprog-

ramkan daerah itu akan terus mengembangkan perluasan lahan tanaman singkong, sekaligus menambah jumlah pabrik pengolah tepungnya, katanya. Dikatakan, dalam satu ton singkong mampu menghasilkan 300 kilogram (kg) tepung mocaf. Sementara produktivitas singkong di Nunukan saat ini mencapai 120 hingga 150 ton per hektare. Jika luas lahan tanam singkong sebanyak 25 hektare, maka akan dihasilkan

mia, namun kulit dalam singkong itu sendiri dengan cara diekstraksi dan digunakan dalam perendaman selama 12 jam. Tepung singkong yang memiliki sifat seperti tepung terigu dan berprotein sedang diyakini dapat mengganti-

nilai ekonomis tinggi, seperti alkohol dan etanol yang merupakan bahan bakar kendaraan serta bahan-bahan industri lainnya. Semua jenis olahan lanjutan ini masih dibutuhkan di berbagai jenis kegiatan perekonomian. Tepung mocaf dapat mendekati tepung terigu karena dalam proses pengolahannya digunakan enzim penghilang pigmen kecoklatan khas singkong. Enzim yang digunakan bukan bahan ki-

sebanyak 3.000 hingga 3.750 ton singkong. Berbagai macam jenis singkong (ubi kayu) sangat cocok dikembangkan di Kaltim karena karakteristiknya sesuai untuk jenis umbi berbatang keras dan lainnya. Apalagi lahan di Kaltim masih sangat luas untuk tanaman pertanian sehingga berpotensi menyejahterakan masyarakat, katanya. Singkong juga dapat diolah menjadi produk lanjutan lainnya yang memiliki

Inf TEL nfoo HO HOTEL Jl. Gajah Mada No. 177-183, Pontianak 78121 Telp. (+62-561) 761598, 761397 (Hunting) Fax. (+62-561) 761398

Listrik Padam di Kalsel Karena Faktor Alam LISTRIK yang hampir tiap hari padam di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) karena adanya gangguan alam. “Pemadaman listrik murni akibat gangguan alam seperti petir, hujan maupun angin, kalau kekurangan daya sudah bisa kita atasi,” kata Humas PLN KalselKalteng Joko Trianto yang ditemui di Banjarmasin, Jumat (26/3). Joko mengatakan, devisit daya PLN sebesar 60 megawatt kini sudah bisa diatasi dengan selesainya proyek pemasangan generator set (genset) sebesar 70 megawatt. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi pemadaman listrik yang disebabkan karena kekurangan daya pada pembangkit PLN. Pernyataan Joko tersebut menanggapi keluhan masyarakat, tentang masih sering terjadinya pemadaman listrik di Banjarmasin. Sebelumnya, Kepala Cabang PT PLN Kalsel dan Kalteng Wahidin Sitompul menyatakan, pada 2010 tidak akan ada lagi pemadaman yang disebabkan karena kekurangan daya pada pembangkit di PLN. Pernyataan itu disampaikannya pada peresmian operasional mesin genset sewa di PLTD Sektor Barito Trisakti Banjarmasin, oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin beberapa waktu lalu. Menurut dia, dengan selesainya pemasangan mesin genset sewa sebesar 70 megawatt yang berada di tiga tempat yaitu di Sektor Barito 20 megawatt, di seberang Sungai Barito 30 megawatt dan di Kapuas 20 megawatt, maka kekurangan daya akibat pembangkit sebesar 60 megawatt kini bisa teratasi. Namun faktanya, menurut warga AMD Permai Rosid, satu hari setelah seluruh media massa memuat iklan tidak ada lagi pemadaman listrik pada Sabtu (6/ 3), pemadaman listrik kembali terjadi. Hampir tiap hari listrik di kawasan Kayu Tangi, komplek perumahan AMD Permai dan beberapa kawasan lainnya di Kalsel padam, dengan waktu lebih dari tiga jam. “Katanya tidak ada lagi pemadaman, tapi sampai sekarang listrik masih terus

`byar pet”, kata Rosid. Kenapa pemadaman terjadi cukup lama, kata Joko, karena bila ada gangguan jaringan alam, diperlukan waktu untuk melacak di mana letak jaringan yang terganggu. “Jaringan listrik kita kan cukup panjang dan luas, sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk perbaikan kerusakan akibat gang-

guan alam,” katanya. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pihaknya telah berbuat maksimal mengatasi krisis listrik di Kalsel. “Kita terus mendorong agar PLTU Asam-Asam unit III dan IV segera diselesaikan pembangunannya, bahkan kita juga memberikan sharing dana melalui konsorsium perbankan daerah,”

an pembangunan PLTU Asam-Asam yang seharusnya selesai pada Oktober 2010 molor hingga 2011. “Sebenarnya kita sudah mendesak agar PLN mengupayakan pembangunan untuk dipercepat, tetapi ternyata tetap tidak bisa, karena pembuatan mesin biasanya mencapai satu tahun dari pemesanan,” katanya. (Antara).

katanya. Menurut dia, biaya pembangunan PLTU Asam-Asam unit III dan IV dengan daya 2x65 megawatt sebesar Rp1,4 triliun. Namun ternyata konsorsium berhasil mengumpulkan dana hingga Rp5,7 triliun. Sayangnya, kata Gubernur, PLN terlambat melakukan pemesanan mesin ke China, sehingga penyelesai-

Website : www.hotelgajahmada.com Email : pontianak@hotelgajahmada.com SMS Reservation : 0812 578 9900

Jl. Gajah Mada No. 86 - 86A, Pontianak 78121 Telp. (+62-561) 732878, 736808 (Hunting) Fax. (+62-561) 738208 Website : www.hotelpeony.com Email : pontianak@hotelpeony.com SMS Reservation : 0812 578 9900

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 02/PAN-BJ/KPU/III/2010

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/Sub Bidang

Kualifikasi

Jalan Diponegoro No. 46 Telp. (0561) 733777 / Fax. (0561) 740555 E-mail : Pontianak@santika.com Webs : www.santika.com

Pagu Dana

I.

Cetak Kartu Pemilih

Percetakan

Kecil

Rp. 262.054.000

II.

Cetak Surat Suara

Percetakan

Kecil

Rp. 501.889.096

Jalan Gajah Mada No. 89 Pontianak Telp. (0561) 768999, Fax : 0561-761999 Online Reservasi : ww.orchardhotel.com email : orchardz_ptk@yahoo.com

2. Tempat / waktu Pendaftaran serta Pengambilan Dokumen Pelelangan dan Penandatanganan Pakta Integritas di : Kantor Alamat Hari / Tanggal Waktu

: : : :

Jl. Imam Bonjol No. 111 Pontianak Telp. 0561-745481, Fax. 0561-762662

Grand

1. Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Sintang mengundang penyedia jasa Percetakan untuk mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan sebagai berikut : Paket

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 91 Pontianak Indonesia Tel : (+62 561) 577 888 Fax. (+62 561) 768 833 E-mail: reservation@mercurepontianak.com www.mercurepontianak.com

HOTELMERPATI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Jalan PKP. Mujahidin Senin, tgl.29 Maret 2010 s.d. 7 April 2010 09.00 s/d 15.00 ( WIB ) setiap hari kerja. Kecuali hari Jum’at jam 09.00 s/d 11.00 dan 13.30 s/d 15.00 ( WIB ).

Jalan Nusa Indah III Telp. (0561) 732223/ Fax. (0561) 742882 Pontianak

Jalan Pahlawan No. 40 Pontianak 78122 Telp. (0561) 735890/ Fax. (0561) 739001

E-mail : Reservation@garudahotelptk.com Website : http:// www.garudahotelptk.com

Jl. Tajungpura No. 45 Pontianak Telp. (0561) 736162, 745475 Fax. (0561) 740651

HOTEL KHATULISTIWA Jalan Diponegoro No. 56 Pontianak 78117 Telp. 0561-736793 Fax. 0561 - 734930

Telp. 7959595 (95 m samping UNTAN)

Hotel Surya Jl. Sidas No. 8 Pontianak Telp. (0561) 736022/ Fax. (0561) 736200 E-mail : grandmahkotapontianak @grandmahkotahotel.com Website:www.grandmahkotahotel.com

5. Untuk konfirmasi lebih jelas hubungi Sekretariat Panitia

Jl. Sidas No. 11-A Telp. (0561) 734337 Fax. (0561) 760334 Pontianak-Kalbar

Hotel

Sintang, 26 Maret 2010 Panitia Pengadaan Barang / Jasa KPU Kabupaten Sintang

Ketua

Jl. Rahadi Usman No. 2 Pontianak Telp. 0561-734401 Fax. 0561-738457 email:gkhotel@yahoo.com

Jl. Imam Bonjol No. 95 Pontianak

4. Panitia tidak akan melayani ( menolak ) pendaftaran, jika tidak memenuhi butir 3 diatas.

Ttd

KARTIKA HOTEL

Hotel95

3. Penyedia barang/jasa yang berminat dapat mendaftarkan dan mengambil Dokumen Pelelangan serta menandatangani Pakta Integritas di alamat tersebut diatas dengan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotocopy serta memperlihatkan aslinya, sebagai berikut : 2.1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang dan Sub Bidang sesuai butir 1 diatas yang masih berlaku. 2.2. Kartu Identitas Direktur / Direktur Utama / kuasa Direktur / kuasa Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau perubahnnya. 2.3. Akte Pendirian Perusahaan serta perubahan terakhir ( bila ada ). 2.4. Surat Kuasa ( asli ) untuk masing –masing paket diatas kertas kop perusahaan bermaterai Rp. 6.000,- dari Direktur / Direktur Utama ( bagi yang dikuasakan ).

KAPUAS DHARMA 27.3.2010.4.232.5

Borneo Tribune, Banjarmasin

kan 100 persen peran tepung terigu yang harganya selisih antara Rp2000-3000 per kg. Harga singkong per kg Rp400 di petani Nunukan, namun jika sudah diolah seperti tepung dan lainnya akan menjadi lebih mahal, ujar Eddy Heflin. (Antara).

Jl. Gajah Mada No. 889 Telp. (62-561) Fax. (62-561) 734 374 E-mail : info@hotelkapuas.com

Jl. Imam Bonjol No. 89 Pontianak Telp. 0561-766669 Fax. 735399


PUNDI-PUNDI Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

6

KURS VALUTA ASING SIMBOL USD SGD HKD CHF GBP AUD JPY

JUAL 9200.00 6563.35 1186.15 8629.20 13675.95 8366.40 99.89

BELI 9050.00 6433.35 1164.85 8465.20 13397.95 8194.40 97.39

Sumber : klikbca. com

Pontianak Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura. Komp. Univ. Tanjungpura Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa Rt 03 Rw. 01 No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp. Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Pontianak

PONTIANAK-TANJUNG PURA, Jl. Tanjung Pura No. 102, Pontianak Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 PONTIANAK-ST. MUHAMMAD, Jl. St. Muhammad No. 173, Pontianak Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 PONTIANAK-KH. WAHID HASYIM, Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

MBU Pontianak Ngurah Rai, Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 MBU Pontianak Achmad Yani, Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 MBU Pontianak Tanjungpura, Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 MBU Pontianak Sidas, Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

Kantor Cabang Pontianak, Jl. Diponegoro No. 95 Pontianak, Telp. (0561) 745004, Fax. (0561) 744774 KCU Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 - 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

Herawati Boediono Borong Kerajinan Kalbar Rosalinda/Hentakun Borneo Tribune, Pontianak Herawati Boediono didampingi Frederika Cornelis mengunjungi Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalbar di Komplek Museum Negeri Provinsi Kalbar, Jalan A. Yani Pontianak, Jumat (26/3). Kunjungan yang juga didampingi, Vitri Mallarangeng; Menkes, Endang R. Setyaningsih; Perwakilan SIKIB; Ny. Laili M. Nuh, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Ny. Tan Aspan dari Persit Kodam VI TPR, untuk melihat produk kerajinan dari 14 kabupaten kota di Kalbar. Pada kunjungan yang tertutup bagi media tersebut, Herawati memborong kerajinan khas Kalbar seperti ukir-ukiran anyam-anyaman serta beberapa kerajinan tenun, “Ibu Herawati Boediono memborong beberapa kerajinan khas Kalbar, dengan jumlahnya cukup lumayan. Barangnya berupa kain tenun ikat dari Sintang, kain songket dari Sambas dan ukiran kayu dari Kapuas Hulu, yang nantinya akan dipajang di istana wakil presiden,” jelas Dody Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM. Kata ketua harian Dekranasda tersebut, hasil penjualan ini akan diberikan untuk semua perajin Dekranasda Provinsi Kalbar.

Ibu Herawati Boediono bersama Ibu Frederika Cornelis mengunjungi Dekranasda Provinsi Kalbar di Komplek Museum Provinsi Kalbar, 26 Maret. FOTO Hentakun/ Borneo Tribune “Ibu Boediono berpesan untuk dikembangkan lebih lanjut disamping itu ada beberapa motif-motif asli daerah yang bisa diaplikasi dibeberapa media,”ujar Dody. Herawati melalui Dody

Pertumbuhan Ekonomi Dipengaruhi Swasta dan Masyarakat Mujidi Borneo Tribune, Singkawang

KANTOR CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 KANTOR CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Pontianak, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KANTOR KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49 Pontianak 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561-730644 Fax: 0561-762146

Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561- 747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561-764926

KC Pontianak Jl. Tanjungpura 20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Pontianak Telp. (0561)-762838 ; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12 Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

IKLAN Borneo Tribune

0561-767788 SURYANI KUSNAN HESTY

0561 7046497 0812 5714426 081522732779

Walikota Singkawang, Hasan Karman, mengatakan pihak swasta dan masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu diungkapkannya pada saat Musrenbang Tingkat Kota Singkawang yang digelar beberapa waktu lalu. “Oleh karenanya, ke depan akan diupayakan suatu model kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta (Public-Private Partnership) dalam menggarap sejumlah program strategis, yang memiliki daya ungkit bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Singkawang,” kata Hasan Karman menambahkan. Menurut Hasan Karman, upaya memberikan peran pada swasta dan masyarakat yang lebih besar dalam berusaha akan terus dilakukan. Selama ini telah disediakan insentif perpajakan yang menjadi kewenangan daerah bagi para pengusaha yang baru memulai usahanya. Dalam rangka memberikan kemudahan perijinan usaha/investasi, telah pula dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Singkawang yang disertai penguatan kelembagaannya untuk mengoptimalkan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hasan Karman mengatakan, Pemerintah Daerah bukanlah satu-satunya aktor dan mesin penggerak roda pembangunan. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah termasuk di dalamnya, Pemerintah Kota Singkawang senantiasa dihadapkan kepada kendala klasik, yakni keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2008-2012, dalam kerangka kebutuhan investasi dan belanja publik untuk memacu pertumbuhan Kota Singkawang di atas 6 persen pada tahun 2011, diperlukan pembiayaan sekitar Rp. 1,5 triliun. Prediksi kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota Singkawang yang bersumber dari APBD Kota Singkawang, APBD Provinsi Kalbar dan APBN dalam memenuhi belanja langsung, tidak melebihi angka 30 persen. “Selebihnya diserahkan kepada peran masyarakat, terkait dengan keterlibatan sektor swasta, tabungan masyarakat, pinjaman perbankan dan swadaya,” terang Hasan Karman. o

berharap, agar tetap menjaga kekhasan Kalbar, yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan program yang lebih baik, selanjutnya akan dibahas dalam Munas Dekranasda Indonesia pada tanggal 13 April di

Jakarta. Vitri Mallarangeng istri Menegpora Andi Mallarangeng, mengakui, outlet Dekranasda Kalbar representatif, dapat dijadikan show room griya kerajinan. Menurut dia, Kalbar tidak

Giatkan Razia Lindungi Produk Lokal Rosalinda Borneo Tribune, Pontianak

Disperindang Provinsi dan BP POM Kalbar melakukan razia produk makanan di sejumlah supermarket dan pasar tradisional. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk lokal, khususnya Kalbar dengan produk Cina. Kepala Disperindag Provinsi Kalbar, Dody Surya Wardaya, di ruang kerjanya, Kamis (25/3), mengatakan, razia yang dilakukannya sudah dua kali, yakni dua sampel dari supermarket dan pasar tradisional. Dari hasil temuan terdapat produk yang tidak mencantumkan label barang dari luar. Namun, karena pelaku usaha atau pemilik toko tidak mengetahui hal tersebut, Disperindag melakukan tindakan persuasif,

yakni barang tersebut tidak diperjualbelikan dan dilarang beredar. “Selain itu pemilik toko harus meninjau lagi produkproduk apa saja yang boleh dipasarkan dan aman untuk dikonsumsi,” ujarnya. Ia mengatakan, dari razia yang dilakukannya ini tidak banyak item. Sehingga ia sangat berharap pengusaha lokal dapat bersaing dengan produk luar dengan memiliki PIRT (Penyuluhan Industri Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, minimal untuk mendapatkan PIRT ini 20 orang. Dari penyuluhan ini akan dilihat bahan yang digunakan, prosesnya, ruangan kerjanya apabila memenuhi persyaratan maka barulah dikeluarkan PIRT. “Disperindag provinsi hanya memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan PIRT,” kata Dody. o

Gandeng Swasta Ciptakan Terobosan Rosalinda Borneo Tribune, Pontianak Pemerintah diminta giat untuk menciptakan sebuah terobosan dalam hal puncak peringatan titik kulminasi. Karena perayaan titik kulminasi yang digelar belum lama ini belum memberikan terobosan yang mampu menarik wisatawan. “Untuk mendapatkan terobosan baru ini perlu kerjasama dengan pihak swasta, sehingga pesona kulminasi matahari lebih sukses lagi diadakan,” kata Ketua Apindo Kalbar, Andreas Acui Simanjaya. Menurutnya, banyak hal yang harus dibenahi, teruta-

ma dari dalam tugu yang perlu teropong bintang, computer, teater yang memutarkan terjadinya titik kuliminasi dan wisata air yang bisa digunakan sebagai alat penyeberangan antara kota ke tugu, selain itu adanya restoran agar pengunjung yang datang bisa menikmati makanan yang telah disediakan restoran tersebut. “Kalau ini dijalankan dengan baik maka tugu bukan hanya sebagai icon wisata melainkan tugu juga bisa sebagai wisata untuk ilmu pengetahuan bagi semua orang,” katanya. Menurutnya, wisatawan tidak hanya datang pada saat moment tertentu melainkan di setiap harinya. o

ada kata tidak bisa maju, “Anda punya semua SDA dan SDM, gunakan hasil alam yang bernilai seni, untuk meningkatkan perekonomian,” ujar Vitri yang mengaku senang dengan ukir-ukiran kayu dari Kalbar itu. o

Jalin Kerjasama Tingkatkan PAD Rosalinda Borneo Tribune, Pontianak DPRD Kabupaten Sintang melakukan kunjungan ke Dispenda Provinsi Kalbar, dengan maksud memberikan dorongan dan apresiasi, agar dapat meningkatkan PAD dan retribusi daerah. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sintang, Ahmad Sutarmi, di ruang rapat Dispenda Provinsi Kalbar, Kamis (25/3), mengatakan, agar PAD ini dapat terealisasi dengan baik dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, perlunya koordinasi informasi yang diberikan provinsi kepada Kabupaten Sintang, yang bernilai guna. “Dengan modal yang dimiliki Komisi III DPRD Kabupaten Sintang mencoba memberikan sebuah dorongan kepada Kabupaten Sintang untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan PAD,” kata Ahmad yang didampingi Kepala Dispenda Propinsi, Darwin Muhammad. Perkembangan PAD Provinsi Kalbar, menurutnya, telah berkembang cukup signifikan dan luar biasa. Sehingga untuk menggali potensi yang ada perlu kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten. “Saya yakin bahwa potensi Kalbar yang luar biasa ini terus termotivasi dan lebih meningkat untuk ke depannya,” ujar Ahmad. Kata ia, pajak kendaraan motor di Kabupaten Sintang saat ini meningkat, sedangkan jumlah target yang dicapai sebesar Rp 15 miliar. “Karena ini sebuah target upaya kerja, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan bagi khusunya Sintang untuk lebih maksimal,” harapnya. o


SPORTAINMENT Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

7

Liga Spanyol

Real Madrid Geser Barca Getafe - Real Madrid kembali menggeser Barcelona dari puncak klasemen sementara La Liga. Itu dipastikan setelah mereka berhasil melahap Getafe dengan skor meyakinkan 2-4. Sama seperti yang lalu, meskipun poin keduanya sama (71), Madrid dinobatkan menjadi pimpinan karena unggul jumlah kemenangan (23). Los Azulgrnas sendiri hanya terpaut satu digit (22). Bermain dikandang Getafe, Coliseum Alfonso Perez kubu tamu tampil luar biasa di babak awal. Mereka berhasil mendulang empat gol sekaligus. Cristiano Ronaldo menjadi pembuka keran gol timnya. Pada menit 13' tendangan bebas pemain termahal dunia itu menembus gawang

Suharjo Pimpin KONI Melawi KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Melawi ternyata telah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua KONI kabupaten Melawi yang baru. Dari hasil Musda tersebut, Suharjo berhasil terpilih menjadi ketua KONI baru menggantikan H. Sukiman yang memimpin KONI di periode sebelumnya. Suharjo yang ditemui di Kafe LA Palma mengatakan seluruh Pengurus Cabang (Pengcab) yang terdata di

Electronic Cash Register

z 2000 PLU / 200 departemen dengan 12 karakter / 50 kasir z 4 macam jenis penghitungan pajak z 58mm printer thermal z Koneksi PC z Alphanumerik

PD. STANDAR Jl. Agus Salim No. 124, Telp. 734826 741038, Fax. 734826 Pontianak

KONI Melawi hadir dalam Musda tersebut. Musda ini sendiri digelar di Café LA Palma Senin, (22/3) lalu. “15 Pengcab yang terdata di KONI Melawi sudah di undang semuanya. Dari 15 Pengcab tersebut hadir hanya 13 Pengcab, sehingga hanya dua Pengcab saja yang tidak hadir,” ungkap Suharjo, kemarin, Rabu, (24/3). 15 Pengcab yang saat ini terdata di KONI kabupaten Melawi yaitu PSSI, PBVSI, PERBASI, PTMSI, PERCASI, PPTSI, PBTSI, PERKEMI, FORKI, IPSI, PASI, PODSI, IMI, PELTI, dan BRIGE. Suharjo menjelaskan da-

lam pemilihan ketua KONI melawi, terdapat 9 orang yang dicalonkan untuk menjadi ketua KONO baru. Namun setelah melalui proses voting di dapat 3 nama calon saja yang menyatakan siap untuk maju menjadi ketua KONI, yaitu Hj. Kartika Sari Astuti, Suharjo, dan Urai Usman. “Untuk memilih ketua KONI setiap Pengcab mempunya satu hak suara,” tuturnya. Dikatakan Suharjo, berdasarkan hasil dalam pemilihan tersebut, Hj. Kartika Sari Astuti mendapatkan satu suara, kemudian dirinya mendapatkan 11 suara, sedangkan Urai Usman men-

dapatkan satu suara. “Jadi dapat dipastikan saya terpilih menjadi ketua KONI periode 2010-2014,” katanya. Sementara itu, dengan adanya Porprov yang digelar pada Juli mendatang, Suharjo mengatakan KONI masih belum bisa menargetkan prestasi yang akan dicapai pada Porprov, karena masih mempersiapkan kepengurusan KONI yang baru. “Tetapi paling tidak kita akan berusaha untuk mendapatkan prestasi. Untuk mencapai semua ini tentunya dengan dukungan pemerintah daerah,” pungkasnya.

BIRO JASA CV.JASA PURNAMA, Komp. Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak. Melayani pengurusan: Izin Perusahaan, SITU, SIUP, IMB, NPWP, TDP, STNK, Mutasi, KTP/KK, Akte Kelahiran, Akta Notaris dan dokumen lainnya. Hub: KRISTIAN (0812 568 9977) IWAN (0813 451 26830) “Kami Siap Antar Jemput Dokumen Anda”

menghujam gawang Azulones dengan tendangan keras dan menjadikan Madrid semakin jauh unggul. Gol balasan dari Getafe dicetak satu menit setelah Ronaldo mengubah kedudukan menjadi 0-4. Memanfaatkan blunder Iker Casillas, Dani Parejo dengan mudahnya memasukan bola. Skor 1-4 pun bertahan hingga turun minum. Kontras dengan babak pertama, di paruh waktu berikutnya kedua tim tidak memperlihatkan gaya permainan ngotot. Alhasil, hanya sebuah gol tambahan saja yang bisa dihasilkan. Pedro Leon mencatatkan namanya di papan skor pada menit 80. Hasil 2-4 juga bertahan hingga pertandingan usai. (okz)

Liga U-21 PSSI

Cristiano Ronaldo dan Gonzalo Higuain berbagi gol.

Eko Susilo Borneo Tribune, Nga Pinoh.

Oscar Ustari dan menjadikan Madrid unggul 0-1. Tujuh menit berselang giliran bomber Gonzalo Higuain yang mencetak angka. Dia memanfaatkan umpan tarik Rafael Van Der Vart untuk menggandakan keunggulan. Hanya berjarak tiga menit Higuain mencetak gol keduanya pada laga tersebut. Kali ini giliran Fernando Gago yang memanjakannya dengan umpan manis ke dalam kotak penalti lawan. Madrid kembali mengubah skor menjadi 0-3. Seperti tidak mau kalah dari Higuain, CR9 juga memburu gol keduanya di laga tersebut. Setelah berusaha keras, hasil baru didapatkan pada menit 37. Berawal dari tusukan yang dipoles dengan ‘trik kaki’, Ronaldo kemudian

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

Khatulistiwa Terus Menggila Ubay Semali KPI Borneo Tribun, Pontianak PEMUNCAK klasemen sementara Liga U-21 PSSI Kota Pontianak, Khatulistiwa terus menggila. Pada pertandingan menghadapi D2 di lapangan Keboen Sajoek Pontianak, Pasukan Khatulistiwa yang diarsiteki oleh Dalun menggila menghajar D2 dengan 6 gol sepanjang babak kedua, Jum’at, (26/3) kemarin. Khatulistiwa yang memang belum terkalahkan sampai pekan keenam ini menguasai pertandingan sejak babak pertama dengan meluncurkan serangan-serangan yang membayakan gawang D2 yang dijaga oleh Tanto. Diawal babak pertama menit 6 pemain Khatulistiwa langsung membuka keunggulan dengan menggetarkan gawang D2 melalui striker andalannya Lukman. Skor 1-0.

Keunggulan Khatulistiwa terus berlangsung, pada menit 14 Sabirun menggandakan keunggulan menjadi 2-0 untuk Khatulistiwa. Unggul 2-0 pasukan Khatulistiwa semakin gencar melepaskan serangan, bahkan D2 tidak membuatnya berkutik dengan selalu mematahkan serangan D2 sampai di garis tengah lapangan. Dengan kualitas yang lebih tinggi dari D2, skuad Khatulistiwa kembali memperbesar keunggulan menjadi 3-0 kali ini melalui Dede di menit 21. D2 baru mampu mnegecilkan keunggulan di menit 35 melalui Bayu pemain depannya sehingga skor berubah menjadi 3-1. Skor 3-1 tetap samp[ai babak pertama usai. Diparuh kedua, Khatulistiwa langsung menyerang dan nyaris menciptakan gol cepat, namun tendangan Lukman masih menyisi di sebelah kanan gawang D2. Sampai dengan menit 15

IKLAN Borneo Tribune 0561-767788

HUBUNGI

Percetakan dan Souvenir TERIMA PESANAN - Cetak Undangan & Souvenir Lebih 1000 Contoh undangan : Model biasa, blangko, dop, hard cover, hotprint, embos, dll. Lebih 150 contoh souvenir kawinan. - Cetak Yasin, Kop, Nota, Bon, Stempel, Photo copy. - Cetak Digital Printing, Kalender, Spanduk, Baleho, X Banner, Kartu Nama, dll - Menjual Aneka Pokok Telur - Menjual Aneka Kerudung Anak & Dewasa, model unik, menarik

KUSNAN 0812 5714426 HESTY 081522732779

babak kedua, Khatulistiwa menguasai jalannya bola. Saking asyiknya menyerang, Khatulistiwa sempat terledor sehingga D2 mampu mencetak gol melalui serangan balik. Junai menggoyang gawang Khatulistiwa pada menit 18 babak kedua setelah memanfaatkan umpan serangan balik dari pemain sayap D2 dan berhasil gol sehingga skor menjadi 3-2. Selang dua menit dari gol D2, kemudian Reza pemain belakang D2 melakukan pelanggaran di kotak terlarang sehingga wasit menghadiahi titik putih untuk Khatulistiwa. Sabirun yang menjadi eksekutor berhasil menciptakan gol sehingga skor berubah menjadi 4-2. Tertinggal 4-2 D2 semakin tak teratur permainannya, sedangkan Khatulisitwa semakin ambisi mencetak gol sehingga Khatulistiwa mampu menambah dua gol lagi yang akhirnya Khatulistiwa menang 6-2. Dua gol tambahan Khatulistiwa dicetak oleh Dede di menit 65 dan Lukman di menit 69. Dengan demikian Khatulistiwa semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna dari 6 laga yang belum pernah kalah. Saat ini Khatulistiwa mengoleksi 18 poin. sedangkan D2 yang sebelumnya memang tim papan bawah tetap bercokol di posisi 11 klasmen sementara.

PERCETAKAN ANUGRAH

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 60 Pontianak (Depan Asoka Baru) Telp. 7057240, 7537420

PERCETAKAN CAHAYA

Jl. Apel (Depan Masjid Sirajuddin) Pontianak Telp. 7183366, 7998867

PERCETAKAN CV. ADI MULIA

Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Teratai I No. 9 Pontianak Telp. 773093/08164983624

IKLAN BARIS Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau

Dijual Bangunan

Dijual Tanah

Dijual cepat eks. kantor, sertifikat, 2 lt, Jl. Nurali No. 2, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Dijual tanah, jl. Ujung Pandang, luas 4114 m2 sertifikat, Hub. 081384151188 tnp perantara.

Disewakan

Tebas Rumput

Disewakan gudang 2 pintu, luas + 250 m2 dan 200 m2, cocok utk kndraan bermotor, alt telekomunikasi, di Jl. Adisucipto. Hub 081384151188 tnp perantara.

Terima panggilan : Tebas Rumput Msn Potong Hub. 087818225617

Disewakan kamar untuk kost krywn, 6 kmr, di jl. Adisucipto 188. Hub 081384151188 tnp perantara.

SISKA, Telp. 0567-22457 Hp. 085654612888

Kabar Baik Bagi CopyCentre

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com

6750-6550 6450-6551 6545-6050 6045 CANON SISTIM PROSES COPY MONO component menampilkan produk-produk yang canggih & terpercaya

P D .

S T A N D A R

Jl. Agus Salim No. 124 Telp. 734826 - 741038 Fax. 734826 PONTIANAK

Lowongan Pontianak Makasar, min D3 Komp. mrmahami instal&troubleshoot hard/ software. Win XP, Win Server 2003, Networking.komunikatif.Krm lamaran: PT. Dataprima.Menara era lt 8 Suite 801 Jl. Senen Raya 135-137 Jakarta. email:hr@dataprima.com

Dijual Ruko Dijual Ruko 2 lt siap huni, 2 km tdr, 2 km mdi, Luas 3,6 x 32,5, Jl. Tani Makmur No. 6. IMB HM, HP (0561) 7182448

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

ISI DAN METERI IKLAN DILUAR TANGGUNG JAWAB PT. BORNEO TRIBUNE PRESS

Dijual Mobil INNOVA th 2004 akhir, warna silver, kondisi mulus, Hub : 081345560118

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/ 641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/ 749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-


Borneo Tribune - SABTU, 27 MARET 2010

8

MENGUCAPKAN

CMYK

MAJELIS ADAT BUDAYA TIONGHOA KALIMANTAN BARAT

SELAMAT & SUKSES KEPADA

Bapak Drs. Cornelis, MH Yang Terpilih Kembali Sebagai KETUA DPD PDI PERJUANGAN KALIMANTAN BARAT Periode 2010-2015 Konferda III PDI Perjuangan Kalbar di Pontianak, 23 Maret 2010 tertanda,

KETUA: HARSO UTOMO SUWITO

SEKJEN: LIM HUI KUANG (AHUI SEGEDONG )

• DPD MABT KOTA PONTIANAK CARETAKER : TJHIN DJIE SEN

• DPD MABT KABUPATEN KAYONG UTARA KETUA PLT : TAN BUN SA

• DPD MABT KABUPATEN PONTIANAK CARETAKER : EDY SUGITO,SH

• DPD MART KABUPATEN KETAPANG KETUA : APENG APANDI SEKRETARIS : JASA NAGARI

• DPD MABT KOTA SINGKAWANG KETUA : EDDY DARLIUS SEKRETARIS : LO ABIDIN

• DPD MABT KABUPATEN BENGKAYANG KETUA PLT : ANTON. S

• DPD MABT KABUPATEN SAMBAS CARETAKER : ZAYADI

• DPD MABT KABUPATEN KAPUAS HULU : CARETAKER : RINALDY

• DPD MABT KABUPATEN KUBU RAYA KETUA : LIM TAU SU SEKRETARIS : ALEXANDRIUS

• DPD MABT KOTA BEKASI KETUA : CHANDRA KIRANA SEKRETARIS : RIKI WIDIYANTORO

• DPD MABT KABUPATEN SANGGAU KETUA PLT : TIO YAU PHENG

• DPD MABT KABUPATEN LANDAK KETUA PLT : JONY ALENG

• DPD MABT KABUPATEN SINTANG CARETAKER : EDY HERMANTO

• DPD MABT KABUPATEN MELAWI SEKRETARIS : SURYA DRIONO LAY

• DPD MABT KABUPATEN SEKADAU KETUA PLT : DRS.SESUANTO

CMYK

DPP MABT KALBAR


KALIMANTAN BARAT Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

Rakerda HIPMI

Pembangunan Kota Pontianak Terbaik

Undang Investor Spanyol ke Kalbar

Menanggapi kunjungan Wapres Boediono di Kalimantan Barat, terutama kaitannya dengan percepatan pembangunan daerah, Sutarmidji mengatakan bahwa Wapres Boediono selalu mendukung adanya investasi di daerah. Namun demikian, pihakpihak terkait seperti misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa bekerjasama mempermudah birokrasi demi percepatan pembangunan tersebut. Birokrasi itu sendiri menyangkut pelayanan cepat dan prima, terutama terhadap para investor yang hendak berinvestasi di daerah ini. “Kalau tidak ada reformasi birokrasi, maka jangan harap investasi di daerah ini bisa berjalan cepat,” kata Sutarmidji sambil berbincang-bincang dengan masyarakat Kota Pontianak di Pasar Dahlia. Hal ini dikatakannya terkait permintaan daerah mengenai pembangunan di lahan tidur milik Pemda, yang akan dikerjasamakan oleh pihak ketiga. Untuk mengupayakan itu, Pemkot harus meminta persetujuan HPL yang menghabiskan masa

selama dua hingga tiga tahun yang belum tentu selesai. Ia menyebutkan beberapa kasus terjadi di wilayah Pontianak Utara, Pasar Puring, Pasar Kapuas Indah, bahkan menurutnya untuk membangun sebuah lahan harus melewati dua persetujuan lagi, persetujuan lahan HPL kemudian persetujua HJB. Akhirnya retribusi yang didapat lebih kecil. “Ini yang harus direformasi, kalau BPN pusat masih tidak mendelegasikan BPN Kota atau provinsi, maka jangan harap investasi mau cepat,” katanya. Selain itu Sutarmidji melanjutkan, bahwa Pemerintah telah melaksanakan pembangunan dengan baik, dan untuk daerah Kalimantan Barat mendapat penilaian pusat sebagai salah satu pelaksana terbaik, dengan penghargaan itu, Pemkot mendapatkan bantuan sebesar hampir Rp 9 Miliar lagi, dan dana itu menurutnya, akan dialokasikan bagi penyelesaian dua lokasi yaitu Yuka dan Jeruju 3. “Selama ini sudah ada 30 lebih gang yang tuntas dikerjakan atau betonisasi,” katanya. Selain itu dirinya juga menambahkn salah satu program percepatan pembangunan di Kota Pontianak adalah dengan dibangunnya Jalan Paralel di daerah Su-

Krisis listrik menjadi salah satu penyebab pokok lesunya iklim investasi di Kalbar. Menyikapi kondisi ini para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI Kalbar terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata. Berbicara di hadapan sejumlah wartawan di Grand Mahkota Hotel, Jumat, (26/3), Ketua HIPMI Kalbar, Iwan Gunawan didampingi pengurus DPP dan panitia Rakerda, mengungkapkan agenda Rakerda yang akan digelar bulan depan (24-25 April). Sejumlah kegiatan akan dilaksanakan untuk menyemarakkan kegiatan Rakerda nanti. “Kita akan gelar bussiness meeting selain seminar yang akan menghadirkan pembicara nasional,” ujar Iwan memulai pemaparannya. Sedianya akan digelar seminar bisnis dengan pembicara kunci Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Manoarfa. Sejumlah pembicara level nasional juga akan hadir, seperti pengusaha sukses Sandiaga S. Uno dan Ketua DPP HIPMI, Erwin Aksa. Selain itu pada kegiatan nanti, HIPMI juga akan melakukan MoU dengan sejumlah pihak terkait dengan upaya perbaikan iklim investasi di Kalbar. Pada acara yang direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Kalbar nanti, HIPMI akan menjalin MoU dengan Kapolda, Untan, PHRI dan Peradi. Pada kesempatan ini salah satu pengurus DPP HIPMI, Raja Sapta Oktohari memaparkan rencana penandatanganan letter of intent (LoI) dengan investor dari Spanyol. Okto mengaku upayanya ini berangkat dari keprihatinannya terhadap dunia usaha di Kalbar. Salah satu hal mendasar yang mendesak untuk segera dicarikan solusinya menurut Okto adalah listrik. “Salah satu permasalahan mendasar yang menghambar investasi di Kalbar adalah listrik. Kebetulan ada investor dari Spanyol yang akan menanamkan investasinya di bidang listrik, kita akan menandatangani letter of intent,” ujar Ketua Kompartemen Luar Negeri DPP HIPMI ini. Selain itu, salah satu pengurus HIPMI yang turut hadir pada konferensi pers kemarin, Andika Manoarfa mengaku tertarik untuk turut mengembangkan potensi Kalbar. Andika melihat Kalbar dengan kawasan perbatasannya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. “Dari sekian banyak kawasan perbatasan, perbatasan di Kalbar saya lihat cukup seksi untuk dikembangkan,” ujar putera Menpera ini. o

cmyk

RAKERDA Pengurus HIPMI Kalbar berbicara tentang agenda dan persiapan Rakerda di Grand Mahkota Hotel (26/3). Sejumlah agenda akan dibahas pada acara yang akan dihelat bulan depan. FOTO Budi Rahman/Borneo Tribune

SUTARMIDJI: BIROKRASI BISA HAMBAT INVESTASI Fikri Akbar Borneo Tribune, Pontianak

9

Budi Rahman Borneo Tribune, Pontianak

MAU MENDENGAR Sutarmidji sedang berbicang dan mendengarkan keluhan masyarakat seputar pembangunan Kota Pontianak sembari menunggu rombongan Wapres Boediono di Pasar Dahlia Pontianak. FOTO Fikri Akbar/Borneo Tribune ngai Jawi sepanjang 5,8 Km. Pembangunan dilakukan mulai dari Gg. Ujung Pandang dan pembangunan yang sedang berjalan yaitu pembangunan dua jalur Jalan Sudarso. “Jadi kita kerjakan saja yang bisa kita kerjakan,

insya Allah pemerintah pusat akan menilai itu. Dan jika dianggap berhasil, pasti dana-dana itu akan mengalir di Kota Pontianak,” katanya. Untuk itu Sutarmidji berharap dan berterimakasih dengan kedatangan Wapres

dan beberapa mentri yang kebetulan hadir bisa melihat langsung pembangunan di Kota Pontianak. “Dan masyarakat Kota Pontianak pun menerima beliau dengan semangat dan antusias, itu yang paling penting,” pungkasnya. o

Warga Kota Antusias Menunggu Boediono Mengucapkan

Selamat & Sukses Kepada

Bapak Drs. Cornelis, MH cmyk

Yang Terpilih Kembali Sebagai KETUA DPD PDI PERJUANGAN KALIMANTAN BARAT Periode 2010-2015 Pada Konferda III PDI Perjuangan Kalbar di Pontianak, 23 Maret 2010 MENUNGGU Warga rela berdesakan dan berpanas-panas untuk menuggu kedatangan Wapres Boediono di Pasar Dahlia Pontianak. FOTO Fikri Akbar/Borneo Tribune Fikri Akbar Borneo Tribune, Pontianak

Bapak Minsen, SH Yang Terpilih Kembali Sebagai KETUA DPC PDI PERJUANGAN KABUPATEN LANDAK Periode 2010-2015 Pada Konfercab III PDI Perjuangan Kab. Landak di Pontianak, 16 Maret 2010 Tertanda:

Andel, SH Suarmin, SH

Ferdinandus Herri, SH Usman Juntak, SH

Kunjungan Wakil Presiden RI, Boediono ke Pasar Dahlia Pontianak sekitar pukul 14:40 Wib, Jumat (26/ 03) disambut antusisas warga Kota Pontianak. Meski dengan pengamanan yang ekstra ketat, ratusan warga dan pedagang tumpah di pinggir trotoar dan tendatenda lapak. Bahkan ada beberapa warga yang mengaku telah menunggu Wapres Boediono sejak jam 07.00 pagi hanya untuk menyaksikan wajah Wapres dari dekat. “Kalau bisa, saya mau cium tangannya,” ungkap Laila (47) warga Sui Jawi Luar yang menagku nge-fans

dengan sosok orang nomor dua di Republik Indonesia itu. Kesan itu juga terungkap dari benak Awanah (60) warga Gang Bukit Siguntang 1 Sungai Jawi yang rela berpanas-panasan hanya demi menunggu kedatangan Boediono. Nenek Awanah yang mengaku mengetahui kedatangan Wapres melalui media tersebut, sudah turun dari rumahnya sejak jam 07:00 pagi. Awanah mengaku bukan tanpa tujuan dirinya harus rela berdesak-desakan di kerumunan para warga lainnya, nenek berkerudung merah itu mengharapkan dengan kedatangan Wapres Boediono bisa sedikit membantu perbaiki perekonomi rakyat kecil serta lebih peka

lagi terhadap keluhan-keluhan rakyat miskin. “Barang murah, tolong minyak tanah jangan dihilangkan, bantu kami yang tidak mampu,” ungkap Nek Awanah dengan suara bergetar. Kunjungan Boediono untuk meninjau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pemerintah Kota Pontianak tersebut disambut dengan suka ria dan tepuk tangan meriah dari para warga Pontianak. Seketika itu juga kepenatan dan cuaca panas menyengat segera berakhir di raut-raut wajah masyarakat. “Kalo sampai tidak datang, Kami kecewa sekali,” ujar salah seorang Ibu setengah berteriak dari arah kerumunan warga. o


TRAH BORNEO Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

KPU Imbau Warga Gunakan Hak Pilih Ketua KPU Sekadau Subandrio mengimbau masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dalam menentukan pemimpin di ‘Bumi Lawang Kuari’, 19 Mei mendatang. Dalam imbauannya, Subandrio berharap agar tidak ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. “Kita mengharapkan agar masyarakat dapat menggunakan haknya dalam memilih siapa yang dianggap pantas untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sekadau lima tahun mendatang. Jangan sia-sia-

kan kesempatan yang kita miliki,” ujarnya. Berdasarkan hasil pleno KPU bahwa, jumlah DPT di seantero Kabupaten Sekadau mencapai 125.540 orang pemilih. Dirinya juga menyatakan, bagi warga yang jarak rumahnya cukup jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak lagi menjadikan alasan tersebut sebagai alasan untuk tidak ikut memilih. “Kita ingin dari 125.540 orang pemilih ini, semuanya turut mengambil andil secara beramai-ramai datang ke TPS untuk memilih salah satu dari kelima pasangan calon yang ada. Karena suara yang anda berikan akan sangat berpengaruh pada perkembangan Sekadau kedepan,” kata Ketua KPU Sekadau. †

Anda, yang konon setiap manusia hanya menggunakan 10 persen dari kemampuan pikirannya.

Nah dalam buku ini, Anda akan diajarkan bagaimana “meng-upgrade” pikiran hingga batas maksimal. Sa

Hermanus Hartono Borneo Tribune, Sekadau

FOTOBenny /Borneo Tribune

Subandrio

10

Masyarakat Cenderung Memilih Figur, Bukan Partai Politik Krisantus Borneo Tribune, Bengkayang Masyarakat sekarang sudah cenderung melek berpolitik. Kini, dalam menentukan pilihan politik, mereka lebih melihat siapa figur yang diusung, dan tidak lagi memilih karena faktor partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut. Demikian ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bengkayang, Siman Siahaan, di ruang kerjanya, belum lama ini. Siman Siahaan berkata, banyaknya parpol masih disangsikan dapat bekerja secara maksimal untuk mengantarkan pasangan yang diusung untuk tampil sebagai pemenang pada pemilukada mendatang. Menurutnya, satu parpol saja sudah sulit untuk mengorganisirnya, apalagi dengan banyak parpol. Jadi menurutnya, akan lebih efektif jika tidak terdiri dari ba-

nyak parpol terutama dari segi pendayagunaan perangkat-perangkat parpol dibawahnya untuk mengantarkan pasangan calon yang diusung. Diantara enam pasangan calon yang akan bertarung pada pemilukada di Kabupaten Bengkayang, 19 Mei

mendatang, pasangan Pasti-M Yunus merupakan pasangan yang hanya diusung oleh dua parpol di DPRD Bengkayang, yakni Partai Golkar (4 kursi) dan Partai Republikan (1 kursi) tanpa didukung oleh banyak parpol lainnya. Namun dengan dua parpol

tersebut, Wakil Ketua DPD II Golkar Bengkayang Bidang Organisasi, Siman Siahaan mengatakan, hal itu malah menjadi keberuntungan tersendiri dari pasangan Pasti-Yunus untuk tampil sebagai pemenang pada pemilukada di ‘Bumi Sebalo’ mendatang. †

Anggaran Pilkada Indramayu Rp 21 Miliar Borneo Tribune, Indramayu Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Indramayu yang akan berlangsung 18 Agustus 2010 akhirnya dipastikan Rp21 miliar. Kepastian tersebut setelah dilakukan MOU pemberian dana hibah anggaran pilkada dari Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Komisi Pemilihan Umum Indramayu, Kamis. MOU dilakukan oleh Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dan ketua KPU Ahmad Khotibul Umam disaksikan oleh seluruh kepala OPD, dan juga anggota KPU lainnya. Dalam MOU tersebut terungkap, Pemkab Indramayu memberikan dana hibah untuk anggaran pilkada sebesarRp21,9 miliar lebih dan dicairkan secara bertahap sesuai dengan tahapan pilkada yang telah ditentukan. Kemudian apabila terjadi dua putaran maka Pemkab Indramayu wajib mengaggarkan kembali segala keperluan pilkada tersebut. Bupati Indramayu DR. H. Irianto MS. Syafiuddin mengatakan, ketersediaan anggaran biaya yang mencukupi menjadi pra syarat keberhasilan pilkada di Indramayu, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, serta Permendagri Nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hibah dana yang diberikan ini untuk keperluan pilkada pada putara pertama, sementara apabila terjadi putaran dua maka Pemkab akan kembali memberikan dana sebesar Rp9 miliar lebih,- sehingga jumlah dana yang dipersiapkan dalam pilkada ini

mencapai Rp31 miliar lebih. Dana yang sedemikian besar ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pilkada agar berjalan lancar dan sukses tanpa ekses. Lancar dalam arti selama persiapan dan pelaksanaannya tidak menghadapi hambatan berarti, dan sukses tanpa ekses berarti pilkada menghasilkan pemimpin indramayu sesuai harapan masyarakat, serta situasi dan kondisi Kabupaten Indramayu tetap kondusif setelah pelaksanaan pilkada nanti,katanya. Ia menambahkan, apabila memang pilkada harus dilakukan dua putaran, diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah, dapat melanjutkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama ini, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi dari sekarang. Untuk itu, saya mengajak seluruh aparatur pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada, untuk benar-benar menjaga stabilitas dan kondisi yang kondusif ini. Saya tidak ingin momentum pilkada yang sangat penting dengan biaya yang besar ini, tidak berjalan dengan sukses atau bahkan menimbulkan kerawanan dan instabilitas di masyarakat. Mari kita laksanakan tugas, fungsi, dan peranan kita masing-masing dengan sebaikbaiknya, pinta bupati. Sementara itu Ketua KPUD Indramayu Ahmad Khotibul Umam mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah efisiensi pasalnya anggaran yang direalisasikan hanya Rp21 miliar dari yang diajukan sebesar Rp28 miliar. Beberapa pos anggaran akan mengalami penurunan namun demikian diharapkan anggaran yang telah ditetapkan bisa dimaksimalkan penggunannya. (Antara) †

Polda NTB Utamakan Koordinasi Dalam Pengamanan Pilkada

Media Partner :

Borneo

Tribune

Borneo Tribune, Mataram Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Brigjen Polisi Arif Wachyunadi, mengakui pihaknya lebih mengutamakan koordinasi dalam pengamanan pemilu kepala daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/kota, daripada penggunaan peralatan canggih untuk penanganan persoalan politik. ”Kami lebih utamakan koordinasi karena yang dihadapi polisi adalah para pihak yang dianggap memahami pentingnya situasi keamanan yang kondusif, belum perlu cara-cara represif,” kata Wachyunadi, di Mataram, Jumat. Tujuh kabupaten/kota yang menggelar pemilu kepala daerah di wilayah NTB itu masing-masing Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Dompu, Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan daerah otonom baru Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun, hanya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang melaksanakan pada tanggal 26 April 2010 untuk putaran pertama dan 5 Juli untuk putaran kedua. Pemilu kepala daerah di enam daerah otonom lainnya ditetapkan 7 Juni untuk putaran pertama dan 19 Juli untuk putaran kedua. Wachyunadi mengatakan, dalam pengamanan pemilu kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB, pihaknya belum perlu menurunkan peralatan canggih beserta personel terlatih untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul. Pihaknya memang tetap menyiagakan berbagai peralatan khusus (alsus) seperti kendaraan penghalau aksi anarkis dan senjata melumpuhkan perusuh, demi kesuksesan pengamanan pemilu kepala daerah di

tujuh lokasi itu. Kendaraan dimaksud yakni “water canon” berbagai fungsi, truk Dalmas dan kendaraan taktis (rantis) serta kendaraan operasional Polri lainnya. Sementara senjata melumpuhkan perusuh dan provokator antara lain, “peper ball”, senjata laras panjang untuk melumpuhkan perusuh dengan tiga jenis peluru yakni peluru kejut, peluru pedas (merica) dan peluru berisi gas air mata dengan jangkauan efektif 10-15 meter. Senjata khusus lainnya yakni “Sun Ray X-1”, senjara laras pendek yang juga dilengkapi tiga jenis peluru melumpuhkan perusuh dan tegangan listrik berkekuatan 70 ribu Volt untuk melumpuhkan provokator atau koordinator perusuh. ”Peralatan canggih dan penembak jitu memang ada, tetapi kami yakin belum perlu karena masyarakat NTB masih mendambakan kedamaian dan ketentraman selama pelaksanaan pemilu kepala daerah,” ujarnya. Menurut Wachyunadi, pola pengamanan pemilu kepala daerah itu pun disesuaikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya, karena masing-masing tahapan memiliki kerawanan tersendiri. Saat ini, pengamanan intensif sudah diberlakukan di Kabupaten Sumbawa Barat yang jadwal pemungutan suarannya lebih dulu dari enam kabupaten lainnya. ”Memang ada kerawanan di semua tahapan saat terjadi pengumpulan massa pendukung masing-masing pasangan calon, namun tingkat kerawanannya berbeda sehingga pola pengamanannya pun tidak sama,” ujarnya. (Antara) †


TRAH BORNEO Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

11

Sekda: Pemerintah Pusat Seharusnya Bantu Pembiayaan Pemilukada Borneo Tribune, Banjarmasin Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Mukhlis Gafuri mengatakan, pemerintah pusat seharusnya membantu biaya operasional Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). ”Bagaimanapun juga pelaksanaan Pemilukada menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sehingga perlu adanya sharing dana dari APBN,” kata Sekda di Banjarmasin Jumat. Pernyataan Sekda tersebut menjawab pujian dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Kalsel yang menyatakan bahwa Kalsel bakal menjadi daerah percontohan bagi pelaksanaan Pemilukada bagi daerah lain. Kalsel dinilai lebih berhasil dibanding daerah lainnya, terutama masalah pembiayaan Pemilukada yang hampir tidak ada masalah, karena sudah dianggarkan terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Sekda mengatakan beruntung Pemprov Kalsel berinisiatif untuk menabung dengan menyisihkan dana APBD dalam setiap tahun

Koalisi Restu Dukung Pasangan Abun–Lisar Hermanus Hartono Borneo Tribune, Sekadau Koalisi Rakyat Sekadau Bersatu (Restu) yang sebelumnya sempat mengusung pasangan balon bupati dan balon wakil bupati Muhammad Ali (Ali Daud) dan Sutarmin, kini membanting stir seraya memberikan dukung politik kepada pasangan Abun Ediyanto–Henri Lisar pada pemilukada 19 Mei mendatang. “Dukungan Koalisi Restu kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati

tuai M. Supardi ke pasangan calon Abun Ediyanto dan Hendri Lisar, karena pasangan balon bupati yang sempat diusung sebelumnya, yakni Ali Daud dan Sutarmin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sekadau periode 2010-2015. Sehingga, Koalisi Restu membanting stir dan mengarahkan dukungan politik kepada pasangan Abun Ediyanto dan Hendri Lisar. Adapun alasan mengapa Koalisi Restu mendukung

Abun–Lisar dipandang mampu serta layak memimpin Kabupaten Sekadau, sehingga pembangunan dapat dirasakan menyentuh di seluruh wilayah di seantero ‘Bumi Lawang Kuari’. “Kedua tokoh tersebut juga berkomitmen serta siap bertempat tinggal di Sekadau jika kelak menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Sekadau,” imbuhnya. Dengan bergabungnya Koalisi Restu dalam memberikan dukungan politik kepada pasangan Abun–Lisar, secara otomatis akan me-

nambah dukungan dari beberapa gabungan partai politik. Hal tersebut tentu akan meningkatkan kepercayaan diri pasangan Abun–Lisar untuk bersaing pada pemilukada mendatang. Sedikitnya 10 partai politik yang masuk dalam Koalisi Restu. Sebut saja, PPP, PKB, PBB, PM, PMB, PNI Marhaenis, PPI, PIS, PPIB dan Partai Buruh. Sedangkan partai yang sudah berkoalisi dengan Abun–Lisar sebelumnya antara lain, Partai Golkar, PDP, PDK, Gerindra, Barnas dan PKPB. †

Masyarakat Jangan Terpengaruh Isu Provokatif Hermanus Hartono Borneo Tribune, Sekadau Terkait isu panas yang menyebutkan salah satu pasangan calon kepala daerah (Cakada) menyatakan bahwa dirinya dapat memenangkan perhelatan pemilukada 19 Mei 2010 tanpa perlu mendapat dukungan dari salah satu sub suku yang ada di Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang hanya bersifat provokatif, dengan mengatasnamakan suku atau golongan tertentu. “Terlebih, isu yang dihembuskan itu bisa merusak tali silaturahmi secara kekeluargaan antar masing-

masing etnis yang selama ini terjalin secara baik,” H Saharuddin, tokoh masyarakat Sekadau di ruang kerjanya, belum lama ini. Dirinya juga mengimbau agar isu-isu yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang santer terdengar akhirakhir ini mesti ditanggapi dengan kepala dingin serta dewasa. “Jangan sampai hanya karena kabar yang tidak jelas kebenarannya, kehidupan kita antar etnis yang selama ini sudah terjalin dengan begitu harmonis menjadi terganggu dengan kabarkabar angina seperti itu,” ingat dia. Menurutnya, unsur SARA memang suatu senjata politik yang sangat ampuh untuk

menimbulkan suatu kekacauan. “Isu-isu yang mengatasnamakan suku, agama ataupun golongan ini memang sangat riskan sekali jika kita tidak bijak dalam menyikapinya. Karena ini menyangkut harga diri kita sebagai masyarakat sosial. Tentu kita tidak ingin suku ataupun agama yang kita yakini dipergunakan untuk kepentingan sekelompok orang,” kata pria yang juga merangkap sebagai penghulu nikah ini. “Untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka janganlah kita terlalu mudah percaya begitu saja akan isu-isu tadi. Saya secara pribadi sangat yakin bahwa calon-calon pemimpin di ‘Bumi Lawang Kuari’ ini me-

FOTO Benny /Borneo Tribune.

H. Saharuddin

rupakan orang-orang yang baik dan berpendidikan. Jadi sangat tidak mungkin jika mereka melakukan halhal yang diluar batas,” tandasnya. †

untuk pelaksanaan Pemilukada sehingga pada waktunya tidak terjadi persoalan. ”Kalau daerah-daerah yang tidak mengantisipasi lebih awal, pasti akan menjadi masalah, karena biaya Pemilukada cukup besar,” katanya. Dengan demikian, kata Sekda, DPD diharapkan mampu memperjuangkan masalah dukungan dana pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan Pemilukada. Biaya Pemilukada Kalsel dalam satu kali putaran sebesar Rp50 miliar dan bila Pemilukada dilaksanakan dua kali putaran menjadi Rp80 miliar. Ketua KPU Kalsel Mirhan mengatakan, pelaksanaan tahapan Pemilukada berjalan relatif lancar dan tidak ada kendala berarti. Saat ini, kata dia, tahapan Pemilukada pada perlengkapan persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berakhir pada 29 Maret. Selanjutnya, pada 29 Maret-5 April dilakukan verifikasi ulang berkas persyaratan calon gubernur dan 6-10 April penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. (Antara) †

KPU Musi Rawas Verifikasi Ijazah Kandidat Pilkada Borneo Tribune, Musi Rawas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatra Selatan, saat ini mulai melakukan verifikasi berkas kandidat calon kepala daerah yang akan maju pada pemilihan kepala daerah (pilkada) setempat. ”Saat ini, kita sedang melakukan verifikasi berkas-berkas pencalonan untuk Pilkada Musi Rawas, 5 Juni 2010 mendatang dan akan dimulai dari verifikasi ijazah masing-masing kandidat guna memastikannya asli atau tidak,” kata Ketua KPU Musi Rawas, Efriansyah, Jumat. Ia mengatakan, dari empat pasangan yang akan mengikuti pilkada di daerah itu, sebelumnya diwajibkan melengkapi berkas-berkas syarat kelengkapan untuk pencalonan. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan pilkada terhitung dari 25-30 Maret 2010, pihak KPU setempat melakukan verifikasi ijazah ke masing-masing sekolah dari ke empat kandidat yang ditempuh diberbagai daerah, mulai dari Jakarta, Jogyakarta,

Palembang maupun daerah lainnya. Selain melakukan verifikasi berkas calon, pihaknya juga saat ini telah melakukan sosialisasi ke 21 kecamatan di daerah itu, sedangkan untuk sosialisasi ditingkat pemilih pemula terutama ditingkat SMA/MA/ SMK akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian nasional (UN), sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sedangkan untuk proses validasi data pemilih, kata dia, masih dilakukan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan di masing-masing desa dan baru dapat diketahui pertengahan April 2010. Pilkada Musi Rawas akan dilaksanakan secara serentak di lima kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan, antara lain, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, OKU Timur, OKU Induk, Musi Rawas dan Ogan Ilir (OI), pada bulan Juni 2010, dengan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang berasal dari daftar pemilih potensial pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan pemkab setempat berjumlah 440.715 orang. (Antara) †

Cabup Gowa Minta Camat Netral di Pilkada Borneo Tribune, Makassar Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gowa, Andi Maddusila Idjo-Jamaluddin Rustam meminta semua camat bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa Juni 2010. ”Saya yakin Pilkada Gowa akan berjalan aman dan berlangsung dalam bingkai demokrasi sepanjang para camat tidak berpihak pada salah satu kandidat, seperti yang terjadi pada Pilkada sebelumnya,” kata Maddusila di Makassar, Jumat. Menurut Maddusila yang juga pewaris tahta Kerajaan Gowa itu, kekalahan tipis yang dialaminya dari Ihsan Yasin Limpo pada Pilkada 2005, salah satunya disebabkan Camat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak netral. Maddusila mencurigai, para camat dan PNS dilingkup pemerintahan kabupaten Gowa pada Pilkada serentak di 10 kabupaten di Sulsel kali ini, akan diarahkan untuk memilih Bupati Incumbent, yang kembali mencalonkan diri. Untuk menghindari hal tersebut terjadi,

Maddusila bersama pasangannya mengatakan akan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menurunkan tim pengawas PNS di Pilkada Gowa. ”Saya akan ke Jakarta menemui Mendagri dan meminta agar pusat menurunkan tim pegawas PNS di Gowa, dan kabupaten lainnya yang akan menggelar Pilkada,” ucapnya. Sementara Cawabup, Jamaluddin mengatakan demi menghindari kecurangankecurangan yang bakal terjadi Pilkada Gowa, mereka akan mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuat sertifikasi khusus untuk saksi. ”Setiap saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mendapatkan sertifikasi dari KPU. Mereka juga mesti memegang formulir penghitungan suara sehingga kecurangan ditingkat kecamatan tidak mudah terjadi,” ujarnya. Pasangan Cabup-Cawabup Gowa telah menyelesaikan sesi pemeriksaan kesehatan yang hasilnya akan diumumkan ke publik oleh KPUD setempat minggu depan. (Antara) †

Tokoh Muda Kecamatan Simpang Hulu

Ajak Kawula Muda Dukung Pasangan ‘YM’ Jaidi Chandra Borneo Tribune, Ketapang Tokoh muda kelahiran Kecamatan Simpang Hulu, Polonius Polo mendukung pasangan muda Yasyir-Martin (YM) pada pemilukada di

Kabupaten Ketapang 19 Mei mendatang. Mantan sekretaris (FKMPPDK) Forum Komunikasi Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Dayak Ketapang periode 2006-2007 ini mengatakan, alasan dirinya memberikan dukungan ter-

hadap pasangan YM. Yakni, pasangan ini diyakini dapat mengubah kemajuan bagi kaum muda di Ketapang. Oleh karena itu, dirinya mengajak kaum muda di Ketapang untuk memberikan dukungan kepada pasangan YM. “Saya berpikir hanya pa-

sangan Yasyir-Martin yang tepat untuk memajukan kaum muda, karena beliau berdua adalah pasangan kalangan muda, dan seorang pemimpin muda bukan untuk menikmati hasil, melaikan untuk mencari prestasi dalam memimpin

kemajuan daerah. Apalagi pasangan Yasyir-Martin saya anggap sangat layak untuk menjadi pemimpin bagi Kabupaten Ketapang kedepan,” kata Polo, di Ketapang, Jumat(26/3) kemarin. Dalam kesempatan itu dia mengatakan, pemimpin yang

muda adalah pemimpin yang idealis. Apalagi pasangan Yasyir-Martin merupakan mantan aktivis mahasiswa, dan mahasiswa itu tentu mempunyai sipat yang kritis terhadap suatu pembangunan maupun kemajuan di suatu daerah. “Saya secara pribadi

menghimbau para kaula muda jangan ragu lagi untuk memberikan dukungan kepada pasangan YM. Mari kita bersama-sama memilih pasangan ini pada pemilukada pada tanggal 19 Mei mendatang,” gugah tokoh muda Kecamatan Simpang Hulu. †


KUBU RAYA - PONTIANAK Sabtu, 27 Maret 2010

Borneo T Tribune

12

Wakil Rakyat Pontianak

Rakyat Tolak Mobil Mewah Buat Wakil Ketua

TERKUNCI Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, hanya bisa melihat dari luar Pabrik Gula Semut, karena pintu pagarnya terkunci. FOTO : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune.

Pabrik Gula Semut Tak Beroperasi

Komisi B Bakal Panggil Manajemen PT KMU Johan Wahyudi BorneoTribune, Mempawah Pabrik Gula Semut di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir yang telah diserahkan pemerintah daerah ke pihak kedua PT Kasa Mulia Utama (KMU) semakin menimbulkan pertanyaan Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak. Apalagi terkait statemen Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak,

Zainuddin yang menyatakan pihak PT KMU dan dinas tidak membohongi masyarakat bahwa pabrik telah beroperasi. Penasaran dengan pernyataan tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, Jumat (26/3), kemarin, mengunjungi langsung pabrik gula semut yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, ternyata sama sekali tidak beroperasi, bahkan pagar pintu masuk juga terkunci rapat.

“Beberapa waktu lalu, saat ditinjau katanya dalam satu minggu akan dioperasikan. Nyatanya, sampai sekarang tidak terlihat aktivitas, kita bakal panggil pihak dinas dan PT Kasa Mulia Utama, mempertanyakan keseriusan mereka,” kata Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, Syafruddin, bersama anggotanya yang merasa dibohongkan pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Untuk itu, Komisi B berencana akan memanggil pihak dinas dan PT KMU yang te-

lah dipercaya mengelola pabrik gula semut, untuk memepertanyakan keseriusan serta menjadi solusi terbaik sehingga pabrik dapat beroperasi dan memberi manfaat besar bagi Pemda Kabupaten Pontianak. “Jangan hanya datang Menteri langsung beroperasi, padahal seluruh peralatan saya rasa sudah tidak ada masalah, hanya tinggal dioperasikan. Tapi mengapa sampai saat ini, belum juga beroperasikan,” katanya. Sedangkan Kepala Desa

Pasir, Muhammad Nasir, sendiri merasa pihak terkait terhadap pabrik gula semut, sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan pihak desa, bahkan dirinya sama sekali tidak tahu sudah beroperasi atau belum pabrik tersebut. “Pihak desa tidak pernah dilibatkan, maka kami tidak tahu beroperasi atau tidak pabrik ini. Tapi untuk pembuatan gula merah, masyarakat lebih banyak mengelolah sendiri,” katanya. †

Kepsek SDN 18 Memhil Terusik Dewan

Firmansyah: Bangunan Tidak Bermasalah

Johan Wahyudi BorneoTribune, Mempawah Kepala SDN 18 Mempawah Hilir (Memhil), Desa Malikian, Firmansyah menegaskan pembangunan local di sekolahan yang dipimpinnnya dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2009 tidak bermasalah. Ini disampaikannya atas pernyataan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pontianak usai meninjau langsung a se-

kolah penerima DAK Pendidikan yaitu SDN 18 Mempawah Hilir (Memhil), Desa Malikian dan SDN 18 Sungai Kunyit Desa Mendalok yang mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran “Di SD Mendalok lokal kurang panjang setengah meter dan menggunakan tongkat lama, mereka harus mengembalikan uang sekitar puluhan juta. Maka menutupi kekurangan pekerjaan seluruh lantai sekolah di keramik. Sedangkan SD kami, hanya

bermasalah pada tinggi bangunan, serta ada enam batang belian yang tidak dipasang. Setelah dihitung pihak PU, harus mengembalikan dana puluhan juta. Hasil bangunan sudah tidak bermasalah,” kata Firmansyah, dikonfirmasi via telepon, Jumat (26/3), kemarin. Ia mengaku terusik akan komentar dari Komisi D seakan menilai bangunan sekolahnya tidak berkualitas. Ditempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pontianak, Herman AP,

menjelaskan pihaknya hanya melaksanakan fungsi pengawasan, karena dilihat di lapangan adanya perbedaan kualitas bangunan yang mencolok, sehingga komisinya menilai tentu ada perbedaan anggaran yang dilaksanakan. Padahal anggaran diterima seluruh sekolah sama, apalagi pekerjaan dilaksanakan secara swakelola tentu pihak sekolah yang menentukan proses pembangunan sekolah tersebut. “Kita mendapatkan de-

sakan dari masyarakat meninjau langsung hasil pelaksanaan DAK pendidikan. Dua sekolah tersebut, kita jadikan contoh, ternyata kualitas bangunannya berbeda. Padahal melalui swakelola, saya rasa hasil bangunan akan berkualitas, karena langsung dikelola pihak sekolah,” katanya. Sedangkan perhitungan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan sekolah. Herman, menjelaskan pihaknya tidak tahu pasti, karena hanya bisa

KKR akan Sensus Perdana Hanoto BorneoTribune, Sungai Raya

paian yang kurang mengena kepada masyarakat. “Ini yang harus dicari titik temunya,” harap Ujang. Meski begitu, Ujang berharap kepada Pemkab Kubu Raya agar pro-aktif memfasilitasi untuk memfasilitasi hal ini. Jangan malah mengulur-ngulur waktu, sementara di lapangan masyarakat perlu segera mendapat kabar baik. †

melihat secara kasat mata. Untuk itu, dirinya menyarankan pihak yang berwenang seperti kepolisian dan Kejaksaan yang berhak melakukan penyelidikan terkait seluruh pelaksanaan DAK Pendidikan di Kabupaten Pontianak. “Kita tahu, kedua sekolah tersebut awal pembangunan sudah bermasalah, karena ada laporan masyarakat ke

kita. Hasil akhir pekerjaan yang kita lihat, sepertinya SDN 18 Sungai Kunyit lebih baik. Sedangkan untuk penyelidikan, bukan hanya dua sekolah saja yang perlu dilakukan penyelidikan tapi SD lainnya yang juga penerima DAK. Untuk itu, kita serahkan kepihak yang berwenang, terkait indikasi adanya penyimapangan DAK ini,” katanya. †

Johan Wahyudi BorneoTribune, Mempawah

Masyarakat KKR diharapkan dapat membantu petugas sensus agar data yang dihasilkan bisa sangat akurat. FOTO Hanoto/ Borneo Tribune

FOTO Hanoto/Borneo Tribune

Mencuatnya kasus pengadaan mobil dinas (Modis) bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak diharapkan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pontianak, Romy Zakaria, jangan sampai menimbulkan konflik internal antar unsur pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Pontianak. “Dengan rasa kebersamaan, sebaiknya memang jenis mobil dinas usur wakil ketua dewan sebaiknya disamakan. Jangan ada perbedaan, yang bisa menimbulkan konflik internal di dewan,” katanya. Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga menyarankan sebaiknya unsur pimpinan jangan hanya membicarakan masalah modis, tapi bagimana memperjuangan kepentingan masyarakat, dari pada ngotot ingin memiliki mobil yang lebih baik dari wakil ketua lainnya. “Kita lihat, kondisi keuangan daerah saat ini, seharusnya ini dipahami. Tapi kalau memang masih ngotot, kita serahkan saja masyarakat yang menilainya. Selain itu, saya juga meminta pimpinan BK untuk melakukan koordinasi menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga ini,” katanya. Sedangkan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Kabupaten Pontianak secara tegas menolak pendapat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak Sabli Awaludin yang ngotot memaksakan kehendak dalam hal pengadaan mobil dinas Wakil Ketua DPRD. “Menuntut hak dan kewajiban memang milik semua orang termasuk para Wakil Ketua DPRD. Tapi mesti dilihat, apakah permintaan itu sudah seimbang dengan pengabdian,” kata Ketua GPMI Aswadi. Apalagi melihat dua wakil ketua dewan, H Rusli Abdullah dan HM Amin H Aminin, tidak meminta yang macam-macam. Dengan mobil kijang innova kedua unsur pimpinan dewan tersebut, juga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, walupun mobil yag sebelumnya sudah dipakai wakil ketua dewan priode sebelumnya. Bahkan Aswadi, juga menilai kinerja wakil ketua nomor empat, khusus kehadiran di lembaga wakil rakyat itu juga patut dipertanyakan. “Kalau Bung Sabli minta jenis mobil yang lebih mahal, saya rasa pasti yang lain tidak setuju. Termasuk kami dari kalangan masyarakat Kabupaten Pontianak,” katanya. †

Ciptakan Alam Investasi yang Kondusif

Hanoto BorneoTribune, Kubu

Ujang Sukandar

Johan Wahyudi BorneoTribune, Mempawah

Kembangkan Sektor Perkebunan

Segera Selesaikan Perkebunan dengan Baik Polemik dan perselisihan paham antara masyarakat desa Air Putih, kecamatan Kubu dengan PT MAR dianggap sebagai sebuah hal yang kurang dimengerti saja dan kurang dikomunikasikan dengan baik. Angota Komisi B, Ujang Sukandar berharap semoga hal ini bisa segera ditemukan jalan terbaik. “Kita harus menjaga investasi, namun juga harus mengedepankan masyarakat,” ujar Ujang. Dari hasil studi banding terhadap berbagai perusahaan sawit yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ujang menilai memang untuk hasil panen perdana, masyarakat dapat dikatakan sangat minim menerima hasil panen. Namun ini diakui secara bertahap akan terus merangkak naik seiring hasil panen yang naik juga. Sementara untuk cicilan yang dibebankan, ini yang harus dicari tahu. Apakah perusahaan yang tidak menyampakannya, atau memang ada cara penyam-

Romy: Lebih Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Kepala Badan Pusat Statistik KKR, Husen Ahna menjelaskan, bahwa sensus penduduk di Indonesia dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dari data statistik yang ada, tahun 2009 jumlah penduduk di Kubu Raya mencapai 502.845 jiwa atau 11.64 persen dari total jumlah penduduk di Kalbar, yang mencapai 4.319.142 jiwa. “Kita akan mendata seluruh penduduk di Kubu Raya dan serempak dengan daerah lainnya. Kita berharap masyarakat bisa bekerja sama dengan petugas yang akan kita tempatkan di lapangan nanti,” ujar Husen. Bupati Kubu Raya, Muda

Mahendrawan juga menyatakan bahwa hasil dari sensus penduduk ini, nantinya akan dimanfaatkan betulbetul untuk mencari matrix kemiskinan dan persoalanpersoalan yang lain, supaya bisa lebih cepat mengidentifikasi permasalahan seperti pangan dan hal lainnya. Sehingga dengan demikian, apa yang direncanakan dan diprogramkan oleh Pemkab Kubu Raya, Pemprov Kalbar maupun pemerintah pusat terhadap masyarakat Kubu Raya bisa tepat sasaran. Data akurat terkait statistik kependudukan begitu diperlukan oleh Pemkab Kubu Raya supaya arah pembangunan, sasaran dan solusi-solusi untuk mengatasi kemiskinan yang melanda daerah ini bisa teratasi.

Terlebih, Kubu Raya sebagai daerah yang memiliki kapasitas penduduk kedua terbesar di Kalbar dari Kota Pontianak dan dengan karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda terdiri dari daerah perkotaan, kawasan sungai dan pinggiran pantai tentu masing-masing membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Untuk kemiskinan ini, master dari matrixnya harus dibuat tersendiri, sehingga mana daerah-daerah atau masyarakat yang betulbetul miskin akan ditanggulangi dengan cara yang tepat. Penanganan itu bisa saja melalui instrumen permodalan, penguatan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, instrumen pertanian dengan teknologinya. †

Pertikaian karyawan perkebunan PT PenitiSungai Purun (PSP) dan PT Djarum yang bergerak dibidang perkebunan sawit beberapa waktu lalu, diharapkan wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak, Amon Amed, segera diselesaikan, sehingga minat investor di bidang perkebunan merasa aman berinvestasi di Kabupaten Pontianak. “Permasalahan seperti itu, jangan sampai terjadi lagi. Kita minta pihak perusahaan segera menyelesaikan dengan baik. Jangan kedepannya terjadi FOTO Johan Wahyudi/Borneo Tribune konflik dan keributan Amon Amed lagi, yang susah pasti akan mengganggu alam investasi di Kabupaten Pontianak,” katanya. Lanjutnya lagi, dengan kondisi investasi yang kondusif, aman dan tertib. Diyakini, investasi di sektor perkebunan akan terus meningkat, dipastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pontianak juga akan meningkat. “Jika investor perkebunan berdatangan di daerah kita, saya yakin lapangan pekerjaan terbuka dan angka pengangguran akan berkurang. Maka saya minta konflik-konflik seperti itu, jangan sampai terhadi lagi. Mari bersama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah kita,” kata Legislator PDI Perjuangan ini. †


UTARA BORNEO

Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

Bupati Lantik Tulen sebagai Camat Siding

13

UN di Singkawang Tanpa Hambatan Mujidi Borneo Tribune, Singkawang

Ujian Nasional tingkat SMA, SMK, dan MA, di Kota Singkawang berjalan lancar. Demikian dikatakan Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan dari Untan untuk Kota Singkawang, Astina, Jumat (26/3). “Pelaksanaan UN pada 18 sekolah penyelenggara berjalan dengan baik. Tidak ada temuan kecurangan atau pembocoran soal. Tidak ada temuan berarti, lancar-lancar saja,” jelas dia. .Astina mengatakan, saat ujian berlangsung, pengawas hanya menemukan be-

berapa identitas siswa pada kartu ujian yang salah. Namun itu tidak menghambat jalannya UN. Hal tersebut akan diserahkan kepada panitia pengawas di Untan sebagai bahan laporan. “Hanya itu temuannya, tapi UN tetap jalan. Kami selaku pengawas di daerah akan melaporkan temuan ini ke panitia yang ada di Untan,” tambah dia. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Nasional Kota Singkawang, Hartati mengutarakan, lembar jawaban telah dikirim ke Untan. Pengiriman dilakukan dua kali, pada 23 dan 26 Maret. “Pemindaian dilakukan di

Untan. Lembar jawaban hari pertama da kedua telah dikirim, dan sisanya hari ini (kemarin-red),” katanya. Sistem dan waktu pengiriman telah ditentukan sebelumnya dalam rapat koordinasi antara Untan dan dinas pendidikan nasional. Secepatnya dikirim untuk memindai lantaran tahun ini akan diadakah ujian susulan bagi siswa yang tidak lulus. “Cepat tahu hasilnya, agar segera mempersiapkan ujian susulan,” terang Hartati. Sesuai jadwal, hasil UN akan diumumkan pada 29 April. Selanjutnya yang tidak lulus akan mengikuti ujian susulan pada 10 Mei. !

Bupati Bengkayang, Drs. Jacobus Luna, M.Si saat melantik Tulen sebagai Camat Kecamatan Siding. FOTO Marselinus Bernad/Humas. Krisantus Borneo Tribune, Bengkayang Bertempat di Aula Kantor Bupati, Jumat (26/3), Bupati Bengkayang, Jacobus Luna melantik sembilan orang pejabat dilingkungan pemda, mulai dari eselon IIb (1 orang), eselon III (2

orang) dan IV (6 orang). Salah satunya adalah Tulen yang dilantik menjadi Camat Kecamatan Siding menggantikan Camat sebelumnya, Agustinus BDN yang pada saat bersamaan dilantik sebagai Kepala Bagian Umum Pemda Bengkayang. Tulen sebelumnya menempati jabatan sebagai Kepala

Bidang Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bengkayang. Sementara itu, satu-satunya pejabat yang dilantik sebagai eselon II-b yakni Rasani Djuni. Ia dilantik sebagai Asisten II Sekda bidang Kepegawaian. Dengan adanya pelantikan tersebut, Bupati Beng-

kayang berharap agar pejabat yang telah dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selian itu juga, Bupati pelantikan itu semakin memperlancar kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.!

UU N0 22 Tahun 2009

Polres Gelar Razia Simpatik Mujidi Borneo Tribune, Singkawang Polres Kota Singkawang gencar gencarnya menggelar razia simpatik. Sebanyak dua kali dalam satu hari. Razia itu terkait dengan pemberlakukan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Saat ini, razia simpatik

kerap dilakukan. Sehari dua kali, pagi dan sore,” kata Kasat Lantas Polres Singkawang, AKP MTH Sirait. Kata siarit, dalam tiga hari terakhir, Sat Lantas Polres Singkawang telah menegur hampir 200 pengendara sepeda motor. “Kemarin pagi, Polantas melakukan razia simpatik di perempatan Jalan Diponegoro – Tsafiudin. Dari beragai arah, polisi berdiri.

Mengingatkan pengendara menyalakan lampu utama, dan menghentikan sepeda motor jika tidak menggunakan helm standar dan kaca spion. Kemudian, mereka yang terjaring dikumpulkan. Diberi pengarahan agar tidak mengulangi pelanggaran terse but,” tambah Sirait. Dalam razia itu, para pengendara kebanyak melalaikannya dan mengaku lupa

membawa STNK dan SIM. Selanjutnya, mereka disiruh pulang mengambil surat kendaraan atau membeli spion untuk langsung pasang. Sudah banyak yang jadi korban di jalan. Lindungi kepala kita dengan mengenakan helm standar. “Kalau jadi korban, pengendara juga yang rugi. Kami, polisi tidak rugi,” jelas dia.!

Jaga Aset Tanah Perlu Tambahan Anggaran Agus Wahyuni Borneo Tribune, Sambas Kasubag Penyimpanan dan Distribusi, Syafrudin menyebut masih ada delapan puluh persen aset tanah Pemkab Sambas yang belum memiliki sertifikat hak milik. Bahkan masih ada aset tanah dari hasil pembebasan tanah masyarakat sejak tahun 1980-an Pemkab Sambas belum melakukan sertifikat hak milik. Hal itu disebabkan Pemkab Sambas tidak memiliki anggaran untuk pembuatan sertifikat hak milik kepeada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sambas,

FOTO Agus Wahyuni/Borneo Tribune

Syafrudin

kata Syafrudin, beberapa waktu lalu. Bahkan pada 2008, Pemkab pernah mengajukan anggaran untuk pembuatan sertifikat hak milik, namun anggaran yang disetujui hanya sebesar Rp 55 juta. Dana sebesar itu hanya bisa dilakukan untuk untuk pembuatan sertifikat balai penyuluh pertanian di lima kecamatan, Teluk Keramat, Sambas, Sebawi, Tangaran, Galing dan Tebas. “ Sementara luas tanah lainnya masih belum ada anggaran, “ kata Syafrudin. Padahal setiap tahunnya Pemkab Sambas selalu berupaya untuk meminta ang-

garan dana untuk pembuatan sertifikat hak milik, tapiselalu gagal, dengan alasan anggaran Pemkab Sambas sangat terbatas. Jika hal ini dibiarkan berlarut, ia khawatir Pemkab akan kewalahan melayani gugatan kepemilikan tanah, setiaptahunnya selalu menerima guguatan beberapa orang yang mengaku memiliki tanah yang dimiliki oleh Pemkab Sambas. Dari jumlah total aset tanah yang dimiliki Pemkab memiliki luas tanah 6.146. 384 meter persegi, dengan total harga Rp 15.019.746.348, delapan puluh persen masih belum memiliki sertifikat hak milik.!

Keterbatasan Humas Penyebab Memburuknya Pencitraan Daerah Borneo Tribune, Makassar Lemahnya kemampuan humas atau PR (public relation) di lingkup perusahaan maupun instansi pemerintahan daerah telah menyebabkan memburuknya pencitraan daerah, kata Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Fajar, Dr Muhammad Akbar MSi. Muhammad Akbar menyatakan hal itu saat membawakan materi Seminar Kehumasan yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, di Tanjung Bunga Makassar, Jumat. Ia mengaku memburuknya pencitraan daerah seperti yang terjadi di Makassar akibat keterbatasan humas dalam menyampaikan informasi ke media massa.

Pencitraan Makassar di luar Sulsel diakui sangat buruk akibat pemberitaan media yang terus menerus mengangkat tema-tema kekerasan. “Ini tidak lepas dari peran humas di daerah ini,” katanya. Seharusnya, lanjut dia, hubungan masyarakat (humas) harus bisa memberikan informasi yang baik kepada media sehingga informasi yang disampaikan media tidak hanya fokus pada lokasi kejadian, yang hanya memperlihatkan unsur kekerasannya saja. ”Lihat saja, ketika pembukaan Muktamar NU di sini, yang menjadi objek media justru hal-hal yang kurang baik, seperti banyaknya tamu tertahan di luar gedung dan kurangnya peserta mendapat penginapan. Inikan semakin memper-

buruk citra daerah keluar,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah daerah bersama humas penyelenggara seharusnya bisa membahasakan kelemahan penyelenggaraan ini dengan mengeluarkan ucapan permohonan maaf melalui siaran pers. Selain itu, lanjutnya, mereka harus menangkap momen ini dan memberikan apresiasi kepada masyarakat Makassar dan kabupaten Maros yang menampung tamu Muktamar untuk menginap di rumah mereka akibat keterbatasan daya tampung hotel dan penginapan. Humas atau PR hotel-hotel di Makassar seharusnya mengeluarkan keterangan pers dan menyampaikan informasi mengenai kondisi hotel dan penginapan di

Makassar dalam keadaan “full booked” atau penuh. ”Paling tidak penyampaian itu bisa memberikan pencitraan positif bagi kota ini yang ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi,” ucapnya Ketua PJI Sulsel, Nasrullah Nara dalam kesempatan itu menyampaikan, agar para humas dan PR agar tidak alergi atau takut dengan wartawan. Kepala Perwakilan Kompas Makassar ini menjamin pemberitaan yang disajikan jurnalis telah sesuai dengan Undang-undang dan kode etik jurnalistik, adapun permasalahan timbul terkait pemberitaan mereka, humas bisa melayangkan hak jawab atau menyampaikan permasalahan itu kepada dewan pers. (Antara)!

Keraton Sambas, merupakan bangunan yang masuk dalam cagar budaya, selalu menarik bagi bagi wisatawan daerah lain yang ingin menyaksikan bagaimana bangunan keraton hingga sekarang menjadi saksi bisu dalam perlajan kemajuan peradaban. Foto Agus Wahyuni/Borneo Tribune

Visit Kalbar 2010

Prabasa Sarankan Pemkab Fokus Wisata Bahari Agus Wahyuni Borneo Tribune, Sambas Wakil ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyarankan Pemkab Sambas agar fokus untuk mengembangkan wisata bahari daripada mengembangkan potensi wisata lainnya yang dinilai tidak memiliki nilai jual untuk wisatawan mancanegara. Komentar itu ia lontarkan ketika ia menilai hasil Rakornis budaya dan pariwisatase Kalbar, di Kabupaten Sambas, beberapa waktu lalu, sama sekali Pemkab Sambas tidak fokus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah Sambas. Seperti pengembangan wisata Danau Sebedang, Tanjung Batu, pantai Seranyi, air terjun, dan lainnya, menurutnya pengembangan potensi wisata yang ada sampai sekarang masih belum mampu mendonkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disebabkan Pemkab Sambas tidak memiliki konsep berskala prio-

ritas serta mendayagunakan potensi yang ada. “Kita bisa lihat, semua potensi wisata yang ada di Sambas hanya ramai dikunjungi pada saat perayaan hari besar keagamaan atau festifal yang bersifat hiburan. Anehnya lagi, ada beberapa tempat wisata dijadikan tempat asusila, seperti Danau Sebedang di Sebawi dan Tanjung Batu, Pemangkat. “ Sehingga ada kesan Pemkab tidak serius menangani potensi wisata yang ada,” kata Prabasa. Untuk mengatasi permasalahan pariwisata di Sambas, sudah saatnya Pemkab Sambas melakukan riset dan kajian. Sambas sebagai daerah kebudayaan dan pariwisata, merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia bisa mengembangkan potensi wisata yang memiliki karakteristik dan memiliki nilai jual tinggi agar wisatawan mancanegara dan nusantara bisa kerkunjung ke daerah tersebut. Salah satunya adalah wisata bahari Pantai Selimpai dan Temajuk, selain kawasan itu merupakan tempat

habitat penyu, salah satunya dalah penyu hijau, merupakan penyu langka di dunia, kawasan itu juga memiliki hamparan pohon cemara yang indah dipandang. Tidak heran, bagi yang pernah berkunjung ke sana, kawasan itu lebih indah dibanding pantai kuta Bali. Pantai Selimpai dan Temajuk, di Kecamatan Paloh, merupakan kawasan pantai terpanjang di Indonesia. Tentunya, Pemkab sudah harus memiliki konsep global untuk memajukan kawasan tersebut, salah satunya adalah perjuangan Pemkab Sambas untuk memperbaiki akses infrastruktur, seperti jalan. Karena akses jalan untuk menuju ke sana kondisinya masih rusak dan berlubang. “Jika pelaksanaan ini semua bisa terwujud, bukan tidak mungkin wisata bahari pantai Selimpai dan Temajuk bisa melebihi kawasan wisata di daerah lainnya, seperti kota Singkawang,“ kata Prabasa.!


TIMUR BORNEO Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

28 Konsumen Kecewa BTN PT Berlian Profertindo Hermanus Hartono Borneo Tribune, Sekadau Sekitar 28 orang konsumen BSI yang sudah booking fee dan DP untuk mendapatkan rumah idaman hingga saat ini belum mendapat titik terang dari pihak BTN PT Berlian Profertindo. Rumah itu beralamat di Jalan Raya Sekadau Sintang KM 9. Merasa jengkel jalan masuk ke komplek perumahan yang tak jauh berada dari komplek pemerintahan kabupaten sekadau itu dipagari pemilik tanah karena tidak melunasi pembayaran. “Jika pihak PT Berlian Propertindo hingga nanit tidak melanjutkan pembangunan BTN itu, sangat besar kemungkinan akan dilaporkan atau ditempuh melalui jalur hukum. Sayap pribadi juga lupa tanggal me-

lakukan booking fee itu. Namun kwitansi tersebut masih ada saya simpan,” ungkap Luobok salah satu konsumen kepada wartawan di Sekadau, Kamis, (25/3). Lombok mengatakan, mengenai lebih dalam masalah perumahan BTN itu kita tidak pernah tahu. Apakah dari BTN sudah mencairkan dana atau belum. Sekarang ini yang kita tahu pasti jalan masuk ke perumahan itu sudah dipagari oleh orang dan jelas itu pasti bermasalah. Sementara Sugeng Riyadi salah satu pemesan rumah mengatakan, sejauh ini belum ada kejelasan seperti apa itikad baik pihak perusahaan yang mengelola perumahan itu. ”Kita belum tahu apakah sudah cair atau tidaknya dari bank penjamin dana. Saya pribadi berharap bangunan disele-

saikan dan bila dalam batasan waktu tertentu tidak diselesaikan, mungkin menempuh jalur hukum adalah sebuah solusi.” Ujarnya. Sementara Ali seorang warga yang bertempat tinggal di sebelah jalur masuk ke komplek perumahan BTN PT Berlian Propertindo itu mengatakan, jalan masuk itu dipagar oleh pihak keluarganya didikarenakan pihak perusahaan tidak menepati janjinya akan menganti jalan masuk itu. Jelas pemilik tanah merasa berang dan serasa dikangkangi pihak perusahaan. “Awalnya dari janji lisan antara pihak keluarga istri saya bersama ibu Asnah dan janji lisan juga sulit ditepati orang. Seperti inilah contohnya dan waktu itu perjanjiannya menyebutkan jika dibuka jalan maka pihak perusahaan akan menganti

atau membeli tanah yang dilalui. Jelas ini masalah bisnis dan tidak ada kejelasan tentu pihak keluarga istri saya yang dirugikan bisa saja memagari jalan masuk ini,” ucapnya sembari menunjukan jalan masuk yang dipagari. Sementara Kapolres Sekadau AKBP Adeyana saat dikonfirmasi wartawan mengatakan belum ada pihak korban yang melaporkan kejadian itu kepada polres sekadau. pihaknya tetap akan melakukan proses bila ada laporan dari para konsumen itu. “Sejauh ini belum ada masuk laporannya kepada polres. Kalau laporan dibuat oleh konsumen, maka akan ditindak lanjuti laporan itu. Polisi dalam penegakan hukum dan aturan tidak akan main-main,” jelasnya.!

Stadion Landak Telan Rp 18 Miliar

14

Landak

Selisih Rp 5 M, Realisai PAD Landak Diralat Devi Zulkarnain Borneo Tribune, Ngabang Meskipun Bupati Kabupaten Landak Adrianus Asia Sidot sudah membacakan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab Landak tahun anggaran 2009, namun terdapat kesalahan yang tertulis di LKPJ tersebut. Kesalahan tersebut terjadi pada perhitungan pendapatan daerah bagian pendapatan asli daerah. Atas kesalahan yang terjadi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Landak H.A. Muin Aliaman langsung meralat. Menurut Muin, berdasarkan hasil klarifikasi dengan Kuasa BUD Landak, diinformasikan bahwa perhitungan pendapatan daerah terdapat perbedaan jumlah realisasi. “Pada halaman 11 angka 1 huruf a pada LKPJ tersebut, ter-

FOTO Devi Zulkarnain/Borneo Tribune

H.A. Muin Aliaman cantum angka realisasi sebesar Rp. 7.191.512.043. Setelah dikonfirmasi dengan kuasa BUD, terdapat selisih kurang jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 5.222.853.973, 34,” ujar Muin yang ditemui Kamis, (25/3) di kantornya. Dijelaskan Muin, selisih kurang jumlah realisasi PAD tersebut terdiri dari realisasi jasa giro terdapat kekurangan sebesar Rp. 742.279.960,33, pengemba-

lian asuransi Rp. 4.182. 967.080,00, pendapatan hutang lebih Rp. 266.491. 336,00 dan setoran lainnya (collection kredit) Rp. 31.115.597,01. “Dengan demikian jumlah realisasi PAD menjadi sebesar Rp. 12.414.366.016,34 sen dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 12.397.678.860,00 atau mencapai 100,13 persen,” jelasnya. Selain itu, pada halaman 12 huruf c atau lain-lain pendapatan yang sah, tertera jumlah anggaran Rp. 16.078. 000.000,00. “Sedangkan berdasarkan pengamatan kami pada Peraturan Bupati No. 13 tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2009, untuk lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp. 82.088.296.500, 00,” katanya. Sehingga, lanjut Muin, jika dibandingkan dengan realisasi sebesar Rp. 79.629.558.253,67, persentase capaiannya adalah mencapai 97 persen bukan 495,27 persen.!

KM 4 Rawan bagi Pengendara Hermanus Hartono Borneo Tribune, Sekadau Jalan raya Sintang Km 4 tertimbun setengah badan jalan, akibat pelebaran jalan yang dilakukan tahun 2009 silam. Hingga sekarang timbunan yang beresiko terhadap keselamatan pengguna jalan itu, belum juga mendapatkan perhatian dari dinas terkait, padahal jalan tersebut setiap hari dilewati para pegawai kantor untuk menuju pusat perkantoran Sekadau. Seperti yang terlihat di badan jalan yang tertimbun, beberapa ranting kayu menjulan jatuh kearah badan jalan. Jika dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan

memakan korban. BBC News menulis bahwa kematian akibat kecelakaan menjadi pembunuh nomor satu di atas HIV, TB, Malaria dan kanker. Untuk ditu, perlunya tingkat keamanan jalan yang beresiko terhadap pengguna jalan. Misal, longsoran bukit yang dikeruk hasil hutannya sehingga menutupi setengah badan jalan, sebaran kerikil akibat dari truk-truk pembawa batu yang sering melintasi jalan berakibat fatal bagi pengguna kendaraan di jalan. Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Paulus Subarno, dalam pernyataannya mengatakan bahwa masalah perbaikan jalan telah diatur Undang-Undang

(UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 273. Dalam peraturannya, disebutkan bahwa instansi penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 120 juta. Sanksi dan denda ini terkait jika instansi terkait tidak segera memperbaiki jalan rusak. “Mohon agar Instansi-instansi terkait agar terketuk untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah jalan ini, karena menyangkut keselamatan manusia,” Pinta Subarno yang merasa prihatin terhadap jalan negara yang kian hari semakin memburuk. !

Salah satu sudut Gelora Patih Gumantar Landak yakni mimbar tilawah yang menelan dana Rp. 1,7 Miliar. Pembangunan mimbar tilawah yang akan digunakan untuk pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Kalbar ini hampir rampung dikerjakan. FOTO Devi Zulkarnain/Borneo Tribune Devi Zulkarnain Borneo Tribune, Ngabang Pembangunan Gelanggang Olahraga (Gelora) Patih Gumantar Kabupaten Landak masih terus berlanjut. Beberapa bagian bangunan seperti tribun dan mimbar tilawah yang pembangunannya diprioritaskan untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Kalbar tahun 2010 hampir rampung dikerjakan. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Landak Erani mengatakan dengan dana yang tersedia, pem-

bangunan stadion olahraga ini sudah terkaper semuanya. “Cuma kalau kita paksakan pembangunannya mesti rampung semua, kita terkendala dengan persediaan dana. Jujur saja, sampai hari ini kita belum ada dapat bantuan dari Pusat atau dari Kementerian Agama maupun Departemen PU dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Erani yang ditemui belum lama ini di kantornya. Dikatakannya, ketika Pemkab Landak menyanggupi sebagai tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat Provinsi Kalbar, sebenarnya Landak mengharapkan adanya bantuan-bantuan. Pemkab Landak sendiripun sudah ber-

upaya semaksimal mungkin untuk menjolok bantuan ke Pemerintah Pusat. “Cuma Pemerintah Pusat mengatakan pengajuan bantuan itu sudah terlambat, karena pembahasan anggaran sudah berlangsung. Tetapi kita patut bersyukur bahwa dengan niat dan tekad yang ada, masyarakat Landak bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan stadion olahraga itu,” ungkapnya. Ia menambahkan, untuk sementara ini pembangunan stadion olahraga itu sudah menelan dana sebesar Rp. 18 miliar. Dana sebesar itu digunakan untuk membangun tribun, lapangan, mimbar tilawah, pemasangan lampu stadion dan penataan jalan.!

Masyarakat Diminta Aktif dalam Pembangunan

Gubernur Minta PLTA Pade Kembayung Segera Direalisasikan Devi Zulkarnain Borneo Tribune, Ngabang Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tingkat Provinsi Kalbar, pada dasarnya merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan Kabupaten/ Kota. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar tahun 2011, ditargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6,89 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan sebesar 11,08 persen dan angka pengangguran menjadi 6,91 persen. Selanjutnya untuk IPM/HDI pada tahun 2011 ditargetkan sebesar 75,2. Hal tersebut dijelaskan Gubernur Kalbar Cornelis melalui Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar M.H. Munsin saat membuka Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Landak tahun 2011, Selasa (23/3) lalu di aula besar Kantor Bupati Landak. “Kita menyadari bahwa Pemprov Kalbar dan Pemkab Landak telah memiliki visi misi yang tertuang dalam RPJMD masingmasing. Oleh karena itu perlu adanya keserasian dan keterpaduan program antar Pemprov Kalbar dengan Pemkab Landak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, efisien dan dapat mencapai sasaran dengan efektif,” ujarnya. Gubernur mengakui bahwa secara nasional, kondisi pembangunan Kalbar masih jauh tertinggal, bahkan dalam skala regional Kalimantan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2008 yakni 68,17, hanya meningkat 0,67 dari tahun 2007 sebesar 67,5. “Namun demikian kita juga harus bangga telah mampu mengurangi jumlah

penduduk miskin menjadi 9,03 persen pada tahun 2009 dari target sebesar 12,01 persen dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,44 dari target 6,94 pada tahun 2009,” jelasnya. Gubernur yang juga mantan Bupati Landak mengakui bahwa Landak merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, khususnya pada sektor pangan dan perkebunan. “SDA tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan industri hilir, khususnya produk karet, sehingga output yang dihasilkan dari perkebunan tidak hanya bahan mentah saja melainkan sudah pada produk yang memiliki nilai tambah dan memiliki efek pengganda terhadap perekonomian,” ungkapnya. Ia menambahkan, untuk menunjang pembangunan diberbagai sektor, pemba-

ngunan infrastruktur menjadi hal yang sangat menentukan, khususnya transportasi yang berkaitan erat dengan distribusi komoditas dan penyediaan sumber energi listrik terkait dengan proses produksi, terutama untuk menunjang pengembangan industri hilir. “Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan Ngabang Trans Kalimantan dan pembangunan PLTA Pade Kembayung di Landak,” katanya. Gubernur juga meminta kepada semua pihak, terutama seluruh lapisan masyarakat Landak dapat mendukung dan terus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan serta mengawasi pelaksanaannya. “Besar harapan saya agar sasaran visi dan misi pembangunan di Landak dalam skala yang lebih luas yakni tingkat Provinsi dapat tercapai dengan efektif,” harapnya.!

Badan Jalan Sintang di KM 4 yang tertimbun longsoran tanah, akibat pelebaran jalan tahun 2009 silam. Foto hartono/Borneo Tribune

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU Mengucapkan

kepada

Bapak Drs. Cornelis, MH Yang Terpilih Kembali Sebagai KETUA DPD PDI PERJUANGAN KALIMANTAN BARAT, PERIODE 2010-2015 Konferda III PDI Perjuangan Kalbar di Pontianak 23 Maret 2010 tertanda, Ir. H. SETIMAN H. SUDIN PAOLUS HADI, S.IP Bupati Sanggau Wakil Bupati Sanggau Drs. CORNELIUS ASPANDI Sekretaris Daerah


TIMUR BORNEO

Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

Sintang Jumlah Pasien Kelas III RSUD Sintang Meningkat Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang Sejak di-cover-nya jaminan kesehatan bagi masyarakat Sintang yang tidak memiliki Askeskin oleh pemerintah daerah, jumlah pasien kelas III di RSUD Sintang meningkat. Peningkatan jumlah pasien ini mau tidak mau membuat pihak rumah sakit kewalahan. Demikian diungkapkan Kadis Kesehatan Sintang, dr Marcus Gatot P, saat menghadiri peresmian Kantor Askes Cabang Sintang belum lama ini. Lebih lanjut, Marcus mengatakan, peningkatan jumlah pasien kelas III di RSUD Sintang merupakan konsekuensi atas diluncurkannya Jamkesda oleh Pemerintah Sintang. Di tahun 2008 lalu subsidi kesehatan bagi masyarakat Sintang yang tidak memiliki Askeskin, Askes PNS dan Askes perusahaan hanya bisa di-cover sampai tingkat puskesmas. Namun kemudian di tahun 2010 layanan itu ditingkatkan sampai rawat inap di ruang kelas III rumah sakit. Kini jumlah pasien yang masuk di kelas III telah tidak memadai dengan jumlah ruang rawat yang ada. Sementara pasien di kelas II dan I semakin berkurang. Namun menurutnya tidak ada perbedaan pelayanan pada pasien di semua kelas. Perbedaan hanya terdapat pada fasilitas di ruang kamar saja. Lebih lanjut, Marcus menjelaskan tentang sistem pembayaran atau klaim pelayanan di tingkat puskesmas dan rumah sakit ruang inap kelas III. Untuk klaim pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, penghitungannya adalah Rp 1000 per pasien per bulan. Sementara di tingkat puskesmas biaya dihitung Rp 50.000 per hari per pasien untuk rawat inap kelas III. Sedangkan untuk proses persalinan dihitung Rp 350.000 setiap persalinan. Dengan peningkatan layanan sampai pada rawat inap di rumah sakit, maka dana yang dianggarkan sebesar Rp 4 miliar memang dirasa masih kurang memadai. Itupun baru untuk layanan rawat inap dan bukan rawat jalan. “Maka kita akan mengupayakan agar anggaran Jamkesda minimal bisa sama dengan anggaran Askeskin untuk setiap daerah, yaitu dengan perhitungan Rp 5.000 per pasien. Dengan demikian anggaran Jamkesda setidaknya harus ditingkatkan sampai Rp 10 miliar,” pungkasnya.†

Melawi

Pembangunan Desa dan Kota Belum Berimbang Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yang sudah berumur enam tahun ini terlihat semakin maju. Namun sayangnya, pembangunan antara Kota Nanga Pinoh dengan desadesa lainnya masih belum berimbang. “Saya melihat ada kesenjangan pembangunan antara kota dan desa. Memang secara keseluruhan pembangunan di daerah ini masih belum maksimal, padahal sudah enam tahun lho umur daerah ini sekarang,” ungkap, Tedy Irwansyah, salah seorang pemerhati pembangunan, ditemui belum lama ini. Dikatakannya perpindahan penduduk (migrasi) ke pusat kota yang berlebihan serta eksploitasi kawasan pedesaan yang tidak mengindahkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Ia mengusulkan Pemkab harus membuat kantong-kantong pembangunan ekonomi, salah satunya pengembangan agropolitan “Program agropolitan ini bertujuan menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota. Mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan,” jelasnya. “Ruang lingkup kawasan agropolitan ini hendaknya mencakup di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi. Namun sebelumnya harus ada analisis master plan untuk mengidentifikasi komponen dan syarat kawasan agropolitan, analisis kebutuhan untuk menjadi kawasan agropolitan,” paparnya. Ia mengusulkan kepada Pemkab untuk mempercepat industrialisasi pedesaan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan. “Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong berkembangnya sistem usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentrialisasi di kawasan agropolitan,” sarannya.†

15

Cikungunya “Kepung” 17 Desa di Kayan Hulu Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang Sebanyak 17 desa dari 29 desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu telah diserang oleh nyamuk pembawa virus penyebab cikungunya. Kunjungan masyarakat dengan keluhan seperti pusing, ngilu di persendian dan bintik-bintik merah sebagai tanda penyakit tersebut selama Januari-Maret 2010 ini meningkat. Dalam satu hari kunjungan pasien dengan keluhan tanda-tanda terserang cikungunya mencapai 30 orang lebih. “Kami sedang mewaspadai terjadinya KLB cikungunya. Karena penyebaran penyakit ini telah membuat

FOTO: Endang K./Borneo Tribune

Yustandi masyarakat resah,” ungkap Yustandi, Kepala Puskesmas Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, saat dihubungi via ponselnya, Jum-

at (26/3) siang kemarin. Meskipun penyakit yang disebarkan oleh nyamuk jenis aedes aegypti dan aedes albokfiktus ini tidak seberat demam berdarah, namun kepanikan masyarakat lebih besar. Sebab tiba-tiba saja setelah digigit nyamuk pembawa virus penyakit tersebut, seseorang akan menjadi lemah dan seperti lumpuh. “Namun kelumpuhan itu hanya sementara karena dengan makan dan minum yang cukup kandungan gizi, serta istirahat maka kondisi pasien akan membaik kembali,” jelas Mewabahnya cikungunya yang terjadi di sebagian besar desa di Kayan Hulu ini, pihak puskemas langsung

melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan di kabupaten. Meski belum ada petugas atau bantuan khusus yang datang ke daerah Kayan Hulu tersebut, namun arahan dari kadis kesehatan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan tetap melakukan pola hidup sehat, yang lebih khusus lagi kami mengimbau masyarakat agar melakukan pemberantan sarang nyamuk dengan 3 M,” jelas Yustandi. Dijelaskan Yustandi, bahwa sebenarnya cikungunya memang tidak memiliki tingkat bahaya seperti DBD.

Kondisi geografis Kayan Hulu yang sebagian besar berada di kawasan hutan membuat nyamuk aedes aegypti dan aedes albokfiktus dapat berkembang biak dengan cepat. Sebab kedua jenis nyamuk tersebut berkembang biak pada air yang tertampung. “Pertama kali penyakit ini muncul di Desa Tanjung Bunga. Desa ini jaraknya sekitar 10 kilometer dari pusat kota dan memang masih sangat dekat dengan kawasan hutan,” tambahnya. Ditanya tentang penanganan kasus yang telah menyebar di 17 desa tersebut, Yustandi mengatakan bahwa penanganan pasien telah dilakukan dengan standar pengobatan yang ada. †

Keluhkan Desa Tak Berlistrik, Kades Ngadu ke Bupati Eko Susilo Borneo Tribune, Nanga Pinoh Persoalan listrik di Kabupaten Melawi masih menjadi persoalan utama bagi kepala desa yang hadir dalam pertemuan bersama bupati Melawi. Karena aliran listrik hanya mampu menjangkau daerah-daerah tertentu saja. Bahkan masih banyak desa yang belum dialiri listrik. “Pada tahun 2009, desa kami dijanjikan akan mendapat aliran listrik, namun ternyata sampai saat ini belum ada kabarnya,” Kepala Desa, Mekar Pelita, Paulus Yanto. Ia mengeluh karena selama bertahun-tahun menunggu aliran listrik ternyata tidak kunjung datang. Bahkan pihak PLN justru memberikan jatah listrik ke desa lain yang lebih dekat dengan ibukota kabupaten. Sementara itu, Tora, Kepa-

la Desa Tauk kecamatan Tanah Pinoh mengakui sulit untuk berharap akan adanya aliran listrik dari PLN ke desanya. “Jangankan listrik, kita meminta PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) saja, malah yang dapat desa lain, yang dekat dengan kota,” keluh Tora. Lain lagi dengan Budian yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Libas, Sokan. Menurut ia, di daerahnya sulit untuk mengajukan permohonan KWh baru (menjadi pelanggan listrik) dengan alasan terbatasnya daya listrik. “Tapi ada masyarakat yang menambah daya listrik justru diperbolehkan,” ujarnya. Menanggapi persoalan itu, Bupati Melawi, Firman Muntaco, mengatakan, Pemda menurutnya tidak mengatur persoalan distribusi listrik, karena kewenangan tersebut berada di tangan PLN.

Dikatakannya, persoalan ini nantinya akan disinergiskan dengan PLN atau bisa saja dengan pemerintah membuat sendiri program pengadaan listrik desa. “Mungkin bisa dengan cara kita membeli mesin pembangkit sendiri, yang pasti pemerintah tidak akan lepas tangan,” tuturnya. Pembantu Rektor IV Untan, Iqbal Arsyad, dalam sebuah seminar energi di Untan Agustus lalu menuturkan, target Kalbar terang pada 2015 hanya akan tercapai bila skenario pembangunan pembangkit listrik yang sudah terjadwal tidak meleset. Sehingga tinggal bagaimana PLN mengapresiasi dengan menambah kapasitas listrik sesuai dengan perkiraan pertumbuhan listrik di Kalbar. “Saat ini ketergantungan kita terhadap PLN sangat tinggi. Namun ketergantungan ini tidak diiringi dengan pertumbuhan kapasitas

pembangkit listrik,” terangnya. Iqbal menambahkan sejauh ini telah banyak dilakukan kajian untuk memanfaatkan energi alternatif sebagai sumber ketenagalistrikan. Namun gerakan yang dilakukan untuk merealisasikan pembangkit tersebut belum banyak dilakukan. “Misalnya rencana pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Mulut Tambang di Kecamatan Senaning Sintang yang memanfaatkan potensi batubara yang ada. Realisasinya belum terlihat padahal sudah dilakukan studi kelayakan,” ungkap Iqbal. Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini dan Mikro Hidro (PLTMH) di beberapa daerah saat ini kebanyakan belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah setempat. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar da-

Puluhan Rumah Terancam Hilang Akibat Abrasi Pantai Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang

Abrasi pantai Sungai Melawi di Desa Gurung Sengiang. Foto. ist

Puluhan rumah di Desa Gurung Sengiang Kecamatan Serawai terancam hilang menyusul peningkatan abrasi pantai Sungai Melawi yang melintasi daerah tersebut. Hingga saat ini, separuh badan jalan desa yang terletak di bantaran Sungai Melawi telah hilang akibat abrasi pantai. “Pemerintah harus merespon hal ini dengan cepat, sebelum ada korban. Sebab kini tanah di tepi pantai terus longsor dan masyarakat sudah resah melihat hal itu,” ungkap Sandan, Anggota DPRD Sintang, dari Dapil Serawai-Am-

lam seminar yang sama memaparkan bahwa metode pengembangan listrik perdesaan dapat berupa PLTMH, PLTS, SKEA (Sistem Konversi Energi Angin), maupun hibrid angin dan surya. Data dari Dinas Pertambangan dan Energi sendiri mencatat sampai dengan tahun 2008, jumlah unit PLTS yang terpasang di Kalimantan Barat baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalbar maupun oleh Dirjen LPE sebanyak 4.370 dengan kapasitas 50 Wp. Namun sebagian besar kondisinya sudah tidak berfungsi atau beroperasi lagi. Selama periode tahun 1996-2008 juga telah dibangun sebanyak 8 unit PLTMH tersebar di 6 kabupaten. Instansi ini juga memaparkan pada tahun 2009, PLTS yang akan dibangun sebanyak 4.317 unit yang berasal dari dana APBN dan APBD provinsi.†

balau saat ditemui di salah satu ruang komisi kantor dewan, Jumat (26/3) pagi kemarin. Lebih lanjut politisi asal Gerindra ini mengatakan bahwa untuk menghentikan abrasi yang mengancam pemukiman warga maka setidaknya diperlukan bronjong atau barau. Dengan bronjong atau barao ini maka abrasi dapat dihindari. Sebab kini sudah tak ada lagi pohon di tepian pantai yang menjadi penahan tanah. Pohon-pohon yang ada di sekitar tepi pantai desa tersebut menurutnya telah hanyut pula terkena hempasan air. “Sampai saat ini abrasi itu sudah terjadi di pantai sepanjang kurang lebih 100 meter, artinya penanganan abrasi di desa tersebut harus dilaksanakan segera. Kalau menunggu terlalu lama maka abrasi akan semakin meluas dan mengancam pemukiman warga,” pungkasnya.†

Kapolsek Serawai Tutup Usia Endang Kusmiyati Borneo Tribune, Sintang Deraan kanker paru-paru yang baru diketahui 3 minggu terakhir ini ternyata membuat Iptu Mahmudin Daud tak lagi mampu bertahan hidup. Tepat pukul 01.55, Jumat (26/3) dini hari, pria yang

masih aktif menjabat sebagai Kapolsek Kecamatan Serawai ini menghembuskan nafas terakhir. Dikisahkan Darmono, menantu almarhum, sejak bulan Februari lalu mertuanya memang telah kembali ke Sintang lantaran keluhan sakit. Almarhum sempat dirawat

di salah satu rumah sakit di Pontianak. Namun lantaran kanker paruparunya sudah mencapai stadium 3, maka dokter yang menanganinya angkat tangan. “Bahkan tim dokter yang menangani memvonis bapak hanya mampu bertahan 3 bulan saja,” ungkapnya.

Iptu Mahmudin Daud, pria kelahiran Sambas pada Januari 1953 ini meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Anak bungsunya kini masih mengenyam pendidikan di salah satu SMP di kota ini. Dimata salah satu stafnya Bataud Polsek Serawai, Bripka Viktor Hendra Simanjutak, Alm

Iptu Muhtadin Daud adalah sosok pekerja keras. “Beliau selalu memberikan dorongan, masukan kepada para jajaranya dalam menjalankan tugas,” katanya. Iptu Mahmudin Daud sendiri telah bertugas sebagai Kapolsek Serawai sejak 2008 lalu. “Beliau sosok yang ulet

dan perhatian kepada anak buahnya. Bahkan semasa hidupnya beliau tak segansegan untuk berkunjung ke rumah anak buahnya. Kami sangat merasa kehilangan,” ungkap Bripka S Aritonang, mantan Kanit Reskrim Polsek Serawai yang kini telah berpindah tugas ke Mapolsek Tempunak.

Almarhum disemayamkan di rumah duka, dan setelah disalatkan, almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Merah Baning Pantai Desa Baning Kota Sintang. Informasi yang terhimpun di lapangan bahwa di tahun 2011 nanti, almarhum akan memasuki usia pensiun.†


SELATAN BORNEO Borneo T Tribune

Sabtu, 27 Maret 2010

16

NELAYAN SAMPAN Sampan tradisional di beberapa perairan di Kalbar masih sering ditemukan, para nelayan-nelayan pribumi terbiasa melakukan aktivitasnya untuk meraup rezeki dan memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. FOTO : Fahmi Ichwan/Borneo Tribune

Gubernur: Kamtibmas di Kalbar Aman Terkendali Antara, Pontianak Gubernur Kalimantan Barat, menyatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di provinsi itu menjelang pemilu kepala daerah di enam kabupaten aman dan terkendali. “Ada enam kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada, yakni Kabupaten Melawi, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Ketapang FOTO: Lukas BW./Borneo Tribune dan Bengkayang, Mei Cornelis mendatang,” kata Cornelis di sela menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, di Pontianak, Jumat. Meskipun, ada enam kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada tapi situasi Kamtibmas dan politik masih aman dan terkendali. “Mudah-mudahan situasi Kamtibmas dan politik tetap stabil, baik saat proses Pemilukada berlangsung maupun hingga berakhir,” kata Cornelis. Hingga kini tahapan Pemilukada di enam kabupaten itu telah memasuki penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati . Sementara itu, Wapres Republik Indonesia, Boediono, menyambut baik sambutan yang telah diberikan jajaran Muspida dan masyarakat Kalbar pada umumnya. “Saya beserta rombongan banyak berterima-kasih atas sambutannya,” kata Boediono. Dalam kesempatan itu, ia berpesan, agar situasi Kamtibmas dan politik tetap stabil meskipun disuatu daerah memasuki proses Pemilukada. “Kalau Kamtibmas di suatu daerah aman, maka investor maupun dunia usaha akan mudah berkembang,” katanya. Wapres dalam kunjungan kerja di Pontianak juga didampingi Ibu Herawati Boediono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mendiknas Muh Nuh, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setianingsih, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri PDT Ahmad Helmy Faishal. Adapun sejumlah agenda Wapres dalam kunjungan kerja di Pontianak, 26 - 27 Maret, yaitu dialog dengan kelompok masyarakat peneriman KUR dan PNPM Mandiri, melaksanakan Shalat Jumat di Mesjid Raya Mujahidin, mengunjungi Puskesmas Alianyang yang diikuti penyerahan bantuan mobil ambulan, kendaraan roda dua dan alat-alat kesehatan, kemudian malam harinya Wapres dijadwalkan melakukan pertemuan dengan gubernur Kalbar, wakil gubernur Kalbar, bupati, walikota, DPRD dan camat kabupaten/kota. Kemudian, Sabtu (27/3) Wapres dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pelajar dan guru se-Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya di SMKN 3 Pontianak, melakukan penanaman pohon di SMA Taruna, dan pada siang harinya Wapres dan rombongan kembali ke Jakarta. †

RENTAL MOBIL

“JOYO BOYO” Jl. Letjend. S. Parman, Ketapang - Kalbar (Photo Copy Joyo Boyo) Penyewaan mobil + Supir Armada

TOYOTA AVANZA

Hub : 08125640109 - 081256261989

8 April Bupati Ketapang Resmikan Kantor PU Baru Jaidi Chandra Borneo Tribune,Ketapang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang yang selama ini beralamat di Jalan A.Yani tidak lama lagi akan pindah ke Jalan Jendral Sudirman Nomor 17. Pada tanggal 8 April mendatang, Bupati Ketapang, H Morkes Effendi akan meresmikan kantor baru ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum H.Darmansyah, Jumat (26/3), di sela-sela acara selamatan untuk menempati kantor baru PU ini, mengatakan penempatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Ketapang ini tidak lama lagi. “Insya Allah, rencananya tanggal 8 April 2010, kantor Dinas PU Ketapang akan ditempati dan diresmikan bapak bupati, kita masih menunggu jadwal bapak bupati, siapa tahu beliau sibuk,” kata H. Darmansyah. “Acara kali ini hanya bersifat mengadakan doa selamatan saja untuk penempatan gedung baru dan dihadiri internal dinas PU saja, belum acara resminya,” tambah ia sambil menjelaskan acara selamatan yang digelar di kantor PU baru kemarin. Gedung perkantoran berlantai dua yang dibangun cukup megah di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17 ini sangat strategis dan ber-

SYUKURAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum, H.Darmansyah didampingi putrinya dan Ustad Sabhan A. Rasid usai membacakan doa selamatan di Ruang Kantor Dinas Pekerjaan Umum yang baru Jalan Jendral Sudirman Nomor 17 Ketapang, Jumat (26/3). Rencananya tanggal 8 April 2010 Kantor PU ini akan diresmikan Bupati Ketapang, H.Morkes Effendi. FOTO: Jaidi Chandra/ Borneo Tribune. dekatan dengan kantor bupati Ketapang, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Abdul M, warga Ketapang, mengatakan dengan dibangunnya kantor dinas

pekerjaan umum yang baru ini, diharapakan dalam proses urusan kemasyarakatan yang membidangi pembangunan ini akan semakin baik dan lancar. “Memang Kantor Dinas

PU yang lama terletak di Jalan A Yani itu sudah tidak layak lagi. Selain berukuran kecil juga sudah jelek lagi, jadi sudah sepantasnya Dinas PU memiliki kantor yang baru dan layak, masak

kantor yang membidangi urusan pembangunan di Ketapang punya kantor kecil dan jelek. Kalau kantor sekarangkan megah, kita pun sebagai warga Ketapang bangga,” ujarnya.†

Mendagri Larang Pejabat Daerah Terima Pemberian Antara, Jakarta Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya yang terkait dengan jabatan dan kewenangannya serta pelayanan yang diberikan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri Saut Situmorang, di Jakarta, Jumat mengatakan, penegasan larangan tersebut telah disampaikan dalam bentuk surat edaran pada kepala daerah di seluruh In-

donesia dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdagri dan daerah. Selain melarang pejabat menerima pemberian, Mendagri juga menegaskan larangan kepada pihak di daerah untuk memberikan uang atau barang berharga lainnya kepada pejabat di lingkungan Kemdagri dalam rangka menyelesaikan urusan atau mendapatkan pelayanan. Selanjutnya, Gamawan meminta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk menerapkan Pakta Integritas di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

FOTO: int

Gamawan Fauzi Saut menjelaskan, upaya ini dilakukan demi tercapainya penyelenggaraan pe-

merintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta segala bentuk pungutan lainnya. “Guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, yang secara intensif diupayakan kelanjutannya, Mendagri antara lain telah mengeluarkan surat edaran tersebut,” katanya. Di lingkungan Kemdagri telah dilakukan upaya konkrit untuk meningkatkan pelayanan optimal guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Saut menyontohkan, upaya yang telah dilakukan adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat

Eselon I dan II. Upaya ini, diharapkan juga diikuti oleh pejabatpejabat di daerah di lingkungan masing-masing, yakni dengan turut menandatangani pernyataan atau janji tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang disebut dengan Pakta Integritas. Pakta Integritas ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di jajaran birokrasi, seperti korupsi administrasi, pengadaaan barang dan jasa maupun dalam pelayanan publik. †

Harian Borneo Tribune 27 Maret 2010  

Harian Borneo Tribune 27 Maret

Advertisement