Issuu on Google+

TAMBANG, PEREMPUAN DAN NEGARA GAGAL?1 Oleh Erwiza Erman2 Pendahuluan Negara-negara berkembang penghasil komoditas tambang telah menempatkan paradigma pendirian perusahaan tambang sebagai agen pembangunan, agen modernitas yang akan membawa perubahan untuk pembangunan sosial-ekonomi negara bersangkutan (Ferguson 1986). Indonesia juga mengikuti paradigma ini. Baik tambang-tambang yang telah dibuka sejak masa kolonial maupun tambang-tambang yang baru dibuka sejak kemerdekaan sampai sekarang, pada dasarnya memang telah memiliki dampak positif terhadap pembukaan wilayah-wilayah baru, menciptakan kota-kota tambang. Kita telah mewarisi kota-kota tambang itu dari Belanda dan lewat pemberian kuasa penambangan pemerintah Indonesia sejak merdeka, telah muncul pula tambang dan kota-kota tambang yang baru yang dihasilkan dari perjanjian kontrak karya bergenerasi pada masa Orde Baru.

Persoalannya kemudian adalah sejauhmana negara berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat lokal di sekitar tambang? Mengapa protes dari berbagai masyarakat di sekitar lokasi tambang susul menyusul di berbagai wilayah pertambangan di Indonesia, khususnya sejak Era Reformasi? Daerah-daerah penghasil tambang dan kota-kota tambang menjadi ajang konflik [bersenjata] baik konflik vertikal maupun horizontal. Konflikkonflik sosial di sekitar pertambangan yang berentetan terjadi telah menjadi perhatian dari para ilmuwan sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat.3 Mengapa perempuan begitu penting? Apakah perempuan cendrung dirugikan dari eksploitasi tambang atau dari dampak yang ditimbulkannya? Peper ini akan melihat bagaimana kaitan antara negara dan perusahaan tambang atau antara penguasa dan pengusaha. Selanjutnya akan melihat hubungan tambang dan perempuan dan fungsi perempuan di dalam perusahaan dan dampak eksploitasi tambang terhadap

ekonomi

masyarakat

lokal

dari

perspektif

gender.

Bagian

terakhir

akan

mempertanyakan kegagalan negara dalam membangun masyarakat dari eksploitasi tambang.

2. Hubungan Penguasa(negara)dan Pengusaha (tambang) Dari perspektif sejarah, banyak kasus memperlihatkan bahwa hubungan penguasa dan pengusaha pertambangan ternyata tidaklah setara. Posisi pengusaha nampak lebih kuat dari para pejabat. 1

Di sampaikan dalam kuliah umum yang diadakan di Universitas Mulawarman, Samarinda, 9 Maret 2010, diselenggarakan oleh JATAM-KALTIM. 2 Peneliti di Pusat Studi Sumberdaya Regional, LIPI. 3 Studi-studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2004, 2005 dan 2006 memperlihatkan adanya konflik vertikal antara masyarakat lingkar tambang dengan perusahaan dan konflik horizontal di dalam dan antara masyarakat lokal dan masyarakat tambang. Konflik-konflik sosial itu semakin kompleks sifatnya, khususnya sejak adanya izin penambangan di hutan lindung, lihat Iskandar Muda dkk, 2004, 2005, 2006). Selain itu, LSM seperti Jatam didirikan pada tahun 1995 dengan programnya yang berfokus pada usaha-usaha untuk memahami persoalan-persoalan lingkungan akibat sistem eksploitasi penambangan.


Bahkan pengusaha tambang berposisi sebagai manajer ‘bayangan’ dalam sistem pemerintahan. Artinya ada ‘negara bayangan’ dalam ‘negara resmi’. Bahkan dalam prakteknya, seorang pejabat daerah bisa dimutasikan jika kebijakannya merugikan atau tidak sejalan dengan perusahaan. Ini terjadi dalam kasus timah di Belitung, di mana pejabat-pejabat yang menjabat dalam periode yang lebih singkat dari masa jabatan yang ditentukan, adalah pejabat-pejabat yang menentang kebijakan perusahaan. Pejabat daerah (baca kolonial) begitu lemah dalam mengelola wilayahnya untuk kepentingan kesejahteraan penduduknya. Mengemukanya kepentingan perusahaan dan lemahnya kekuasaan para pejabat pemerintahan telah berlanjut sampai Indonesia merdeka bahkan sampai masa Orde Baru. Rezim pemerintahan Orde Baru telah mengkopi pemerintahan kolonial Belanda dalam sistem pemerintahan yang sentralistis. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, para Kepala daerah begitu lemah dan menjadi perpanjangan tangan pusat, dan bahkan sistem pemerintahan tersendiri seperti kasus pulau Belitung bisa diciptakan berbeda dari yang lain dalam rangka memuluskan usaha pertambangan timah swasta. Dilihat dari masalah perundangan-undangan, kasus pendirian perusahaan Freeport di Papua memperlihatkan betapa pemerintah pusat menyediakan aturan-aturan yang menyokong usaha penambangan perusahaan Freeport dan menjadikan kehadiran perusahaan itu sebagai National Pride oleh Soeharto, diberi proteksi dan jauh dari pemikiran pembangunan komunitas setempat. Adalah ironis, bahwa kemajuan fisik yang dibawa perusahaan berbanding lurus dengan ketertinggalan sosial-ekonomi penduduk setempat. Di Sumatera, Riau yang kaya minyak menjadi propinsi yang tertinggal, di samping propinsi Bengkulu yang kaya emas, dan batubara serta sumberdaya alam yang lain. Beberapa contoh di atas setidak-tidaknya membuktikan hubungan yang tak setara antara penguasa dan perusahaan tambang negara atau perusahaan swasta. Masih perlu studi-studi sejarah semacam ini dilakukan untuk daerah-daerah pertambangan lain pada periode yang sama, sehingga akan terlihat perbedaan dan persamaannya dan efek-efek yang ditimbulkan akibat hubungan yang tidak seimbang antara penguasa dan pengusaha. Masih perlu pula dilakukan studi-studi sejarah mengenai perkembangan hubungan pengusaha dan penguasa, modus operandi dari hubungan tersebut dan sejauhmana motif-motif politik dibalik hubungan penguasa dan pengusaha (akomodatif dan konfrontatif) dalam sektor pertambangan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa yang belum terjawab dalam kaitan dengan pemetaan hubungan penguasa dan pengusaha dalam pengelolaan bisnis pertambangan, motifmotif tersembunyi dibalik hubungan tersebut serta dampaknya terhadap masalah sosial-ekonomi dan lingkungan. Kritik-kritik mengenai ketertinggalan daerah-daerah yang kaya yang menghasilkan berbagai komoditi pertambangan dan kurangnya perhatian kepala-kepala daerah terhadap kondisi masyarakat di sekitar wilayah itu pada masa kolonial nampak telah menjadi warisan pada masa sekarang. Pada masa lalu, kritik-kritik itu berasal dari kalangan pendukung Politik Etis sebagaimana yang terjadi dalam kasus penambangan timah diBangka-Belitung.4 Selama era reformasi ini, kita dapat melihat beberapa contoh di pulau Kalimantan mengenai ekspansi wilayah eksploitasi batubara oleh pihak swasta yang merupakan suatu kontinum dari masa penjajahan. Dari berbagai komoditi tambang, batubara merupakan salah satu potensi sumberdaya tambang yang menjanjikan yang telah dieksploitasi sejak dekade keempat abad ke-19 dan sejak tahun 1980an, wilayah 4

Erwiza Erman, Kesenjangan Buruh dan Majikan: Penguasa, Koeli dan Penguasa, Jakarta: PT.Sinar Harapan, 1995.


Kalimantan terbuka lebar untuk investor asing dan domestik melalui perjanjian Kontrak Karya yang sudah bergenerasi. Potensi sumber daya alam, berupa tambang batubara, yang terdapat di

Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, membentang di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, dan Tabalong. Pengelolaan sumberdaya tambang ini tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan besar, juga oleh KUD, dan sejak Era Reformasi oleh Penambang Tanpa Izin (Peti). Ada sekitar 15 perusahaan besar dengan kontrak generasi pertama sampai generasi ke tiga, 54 perusahaan kecil dan 16 perusahaan yang berhubungan dengan pertambangan (penyewaan alat berat, transporasi, manajemen sumberdaya manusia dan keuangan.5 Di samping itu juga tercatat pertambangan illegal yang disebut Penambangan Tanpa Izin (Peti) sebanyak 197 perusahaan pada tahun 1997 dan pada tahun 2000 meningkat tajam menjadi 445 perusahaan. Di Era reformasi ( 2004) jumlahnya naik drastis menjadi 842 perusahaan. Menurut informasi yang diperoleh bahwa Peti ini kemudian dilegalkan oleh pemerintah.6 Sementara itu di Kalimantan Timur sendiri, Kuasa Penambangan semakin meningkat jumlahnya terutama sejak enam tahun terakhir, yakni 1.212 izin Kuasa Penambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah, 33 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan luas 3,2 juta ha atau setara dengan luas propinsi Kalimantan Selatan.7 Kalimantan Timur telah memasok 70% dari produksi batubara nasional. Adalah ironis, pasokan batubara Kalimantan Timur terbesar diiringi dengan sumber penerangan (listrik) yang mati setiap hari, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin menaik. Misalnya tiga wilayah kantong pengangguran terbesar, yakni kota Samarinda (31.959 jiwa), disusul Balikpapan (31.019 jiwa) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (23.591), yang memiliki jumlah konsesi tambang terbesar, yakni lebih dari 50% dari total konsesi tambang Kaltim (781 konsesi).8 Menurut informasii yang diperoleh dari Jatam-Kaltim, diketahui bahwa periode 2007-2009 ada 247 KP yang dikeluarkan pemerintah Kutai Kartanegara. Artinya bahwa setiap dua hari ada satu KP. Kondisi ini memberi petunjuk bagaimana pemberian KP kepada investor begitu mudah. Tentu saja sejumlah pertanyaan akan muncul, apakah pemberian KP ini telah melalui pertimbangan penggunaan tata ruang wilayah Kaltim? Meningkatnya kecendrungan pemberian konsesi tambang tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan, akan tetapi gejala umum di era otonomi daerah. Dalam kaitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai alasan utama, pemerintah daerah memperlihatkan mentalitas yang agresif dan rakus dalam hal eksploitasi sumberdaya alam. Akibat yang

5

Udiansyah dan Luthfi F. Arsyad, “Dampak Pertambangan Batubara pada Ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan”, 2008:1. Paper dipresentasikan dalam seminar sehari mengenai Problematika Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan yang diadakan oleh Walhi, 14 Mei 2008 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan

6

. Udiansyah dan Lutfi F. Arsyad, “Dampak…”.

7 8

Abdullah Naim dkk, Mautnya Batubara; Pengerukan Batubara dan Generasi Suram Kalimantan, 2010: 11 Ibid, p.13.


ditimbulkan oleh mentalitas yang agresif dan rakus dalam eksploitasi sumberdaya alam ini telah berdampak terhadap lingkungan, banjir, polusi udara, kesehatan dan berkurangnya wilayah pertanian penduduk. Dalam kasus Kalimantan Selatan, hubungan simbiosis mutualistis penguasa dan pengusaha akan disoroti melalui peranan aktor utama di propinsi yang selanjutnya disebut Aktor Utama (AU). Nampaknya tidak ada sikap yang konsisten dari Aktor Utama sejak maraknya Penambangan Tanpa Izin (Peti) dan mulai njelimetnya persoalan pertambangan batubara di propinsi ini sejak tahun 1990an. Masalah pengangkutan batubara yang diproduksi Peti dan KUD telah merusak fasilitas jalan umum, membawa korban kecelakaan dan kematian serta membawa penyakit (saluran pernafasan), telah disikapi dengan kebijakan AU yang tidak konsisten. Ada larangan pengangkutan batubara pada Januari 2000, akan tetapi kemudian dicabut dengan keluarnya kebijakan baru pada bulan Maret 2000 oleh Gubernur yang menggantikannya (Pengganti Aktor Utama) yang menang dalam Pilkada Gubernur tahun 2005 kemudian cendrung membiarkannya, meskipun berbagai protes dari masyarakat

telah bermunculan. Menurut informasi yang

diperoleh terakhir bahwa sudah ada aturan melarang pengangkutan batubara, akan tetapi baru diberlakukan pada tahun 2009, menjelang berakhirnya kekuasaan. Ada banyak alasan mengapa politik pembiaran ini terjadi. Antara lain adalah karena penguasa mengharapkan Pendapatan Asli Daerah yang selama ini hanya sedikit menetes ke daerahnya selama Orde Baru. Era otonomi daerah telah memberi kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memungut royalti, distribusi dan sumbangan lainnya dari izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. Kedua, politik pembiaran aktor utama (penguasa) juga disebabkan kemungkinan adanya semacam “politik balas budi” kepada para pengusaha yang telah ‘mengantarkannya’ memenangkan suara dalam pemilihan jabatan tersebut.9 Dari wawancara dengan para pengusaha, tokoh agama dan masyarakat pada bulan Mei 2006 ternyata bahwa pengusaha sendiri jelas mengakui pengaruh mereka terhadap penguasa, dan bahkan telah ikut mengendalikan kebijaksanaan pemerintah daerah dengan mencontohkan politik pembiaran truk angkutan batubara melintasi jalan-jalan kota.10 Masih banyak contoh diajukan dalam melihat bagaimana lemahnya institusi negara, aktor-aktor negara di tingkat lokal dalam mengelola sumberdaya alamnya. Mereka pada umumnya melakukan politik pembiaran. Politik pembiaran ini juga ditemukan di daerah-daerah lain, seperti di tambag batubara Sumatera Barat, tambang timah Bangka-Belitung. Para kandidat kepala daerah yang sedang berebut massa mengkampanyekan programnya, tak satupun yang mengkritisi masalah lingkungan. Bangka Pos telah memberikan sindiran terhadap kondisi ini, akan tetapi tidak mempan, karena pada umumnya para kandidat kepala daerah sedang menerima politik ‘pemberian budi’ dari pengusaha.

9

Wawancara dengan AR, Juni 2001; Wawancara dengan G, aktivis Pemberdayaan Masyarakat Kalsel, 29 Mei 2006. Wawancara dengan para pengusaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat, bulan Mai 2006 dii Banjarmasin.

10


3. Tambang dan Perempuan Di belahan dunia manapun tambang cendrung diidentikkan sebagai dunia maskulin, suatu dunia yang memerlukan keberanian, kerja berat, kerja keras dan dihubungkan dengan pekerjaan lakilaki. Karena itu, kesan yang diperoleh mengenai seorang penambang adalah seorang laki-laki tegap, dengan otot kaki dan tangan yang kekar yang diharapkan dengan mudah dapat menggali misalnya batubara, timah, dan emas. Kenyataan itu tidak mengherankan karena rekrutmen para penambang (baca:masa kolonial) baik dari Jawa maupun Cina dari Singapura untuk dipekerjakan diberbagai perusahaan tambang di Indonesia selalu mencantumkan beberapa persyaratan, seperti berat badan, kekuatan dan kesehatan yang prima. Ini berbeda dengan rekrutmen dari tenaga kerja laki-laki yang dipekerjakan di berbagai perkebunan masa kolonial.(Erwiza, 1995: Bab III). Harga seorang tenaga kerja laki-laki yang tegap juga akan jauh lebih mahal daripada tenaga kerja laki-laki yang akan dipekerjakan di sektor perkebunan. Pekerjaan yang memindahkan tanah, dan kemudian memasuki dunia gelap sebagaimana tambang bawah tanah, akan selalu menghadang resiko ‘kematian’. Walaupun tambang diidentikkan dengan dunia laki-laki, tambang itu sendiri dianggap sebagai ‘seorang perempuan’, dan harus diperlakukan secara lebih hati-hati. Ada kepercayaan para penambang untuk bertutur baik di dalam tambang, tidak diizinkan berkata kasar. Perempuan sendiri tidak diizinkan memasuki tambang (baca:bawah tanah), dan dipercayai akan mendatangkan kecelakaan tambang. Seorang manajer tambang batubara Ombilin malah selalu diberi peringatan mengenai akan adanya kecelakaan tambang, jika mimpinya berhubungan dengan seorang perempuan. Terlepas dari argumentasi ilmiah/yang bernalar yang akan diajukan, yang jelas adalah bahwa tambang dan perempuan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Identifikasi tambang dengan dunia laki-laki pada dasarnya telah membawa akibat pada masalah demografi masyarakat tambang. Masyarakat tambang cendrung didominasi oleh dunia laki-laki dengan ciri-ciri lebih tegap, lebih muda dan belum menikah. Dalam prosesnya kemudian, ketika perusahaan sudah memperoleh keuntungan dan produksi, maka reproduksi tenaga kerja direncanakan, maka rekrutmen tenaga kerja laki-laki yang sudah berumah tangga dilakukan dan kemudian pelan-pelan terbentuklah sebuah masyarakat penambang. Dari masyarakat penambang inilah diharapkan lahir generasi penambang yang baru yang dapat menggantikan posisi orangtuanya.11Ketika terbentuk masyarakat penambang, rekrutmen tenaga kerja perempuan dilakukan, khususnya untuk jenis pekerjaan yang ringan. Di perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia dan juga di negara seperti Australia, perempuan dipekerjakan hanya dalam penyeleksian batubara dalam berbagai ukuran atau dalam pekerjaan-pekerjaan administratif level rendah. Meskipun tenaga kerja perempuan marginal dalam sektor pertambangan, akan tetapi dampak eksploitasi sumberdaya tambang ini terhadap posisi perempuan beragam. Pertama adalah munculnya lokasi-lokasi untuk prostitusi yang berdampak sangat kompleks pada

11

Erwiza Erman, Membaranya Batubara: Konflik klas dan etnik di tambang batubara Ombilin, Sumatera Barat, 1892-1996. Jakarta:Desantara, 2005.


hubungan di dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi ini bukanlah gejala baru, tetapi adalah kontinum sejarah dari dulu. Dunia tambang yang membosankan, membutuhkan hiburan. Jenis hiburan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain, sesuai dengan perkembangan. Walaupun demikian, setidaknya ada 4 karakteristik dari zaman penjajahan sampai sekarang untuk jenis hiburan masyarakat tambang. Mulai dari minum candu, judi dan prostitusi, pertunjukkan kesenian tradisional (ronggeng, tandak dan sebagainya), berubah pelan-pelan ke miras (minuman keras, judi, prostitusi dan kini karaoke).

Di satu pihak, elemen-elemen ini memang memiliki unsur hiburan, mengusik

kebosanan bekerja di dalam tambang, akan tetapi di lain pihak, elemen-elemen di atas sebenarnya dapat dianggap sebagai non-economic coercion yang diciptakan perusahaan untuk mempertinggi tingkat ketergantungan terhadap perusahaan. Para pelacur ini datang dari luar daerah Prostitusi sebagian diambil dari luar daerah pertambangan dan sebagian lagi justru datang dari daerah minus sekitar tambang. Jika dulu ada perebutan dalam soal perempuan-perempuan ini di kalangan penambangan, maka kini kehadiran mereka akan menganggu lingkungan sekitar dan akan menciptakan tekanan baru bagi para keluarga penambang. Lalu bagaimana dampak ekspansi penambangan atas masyarakat sekitarnya dilihat dari perspektif gender? Pada dasarnya, jika dilihat dampak ekspansi penambangan atas masyarakat lokal dan atas perempuan sangat merisaukan. Di beberapa kasus pertambangan yang diselidiki, perluasan lokasi penambangan telah mempersempit akses terhadap ekonomi di sektor nonpertambangan. Akses terhadap sumber ekonomi di sektor pertanian, dan akses terhadap wilayah penangkapan ikan (untuk Bangka Belitung) semakin sempit. Akses untuk memperoleh air bersih juga semakin langka, akses terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal dari hutan sudah semakin menipis. Dalam kaitan ini, jika dilihat dari perspektif gender, maka perempuan adalah penderita yang akut. Sebab perempuan yang memegang peran penting dari setiap kegiatan rumahtangga memerlukan air bersih untuk memasak, mencuci, dan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Perempuan pula yang berperan dan bertanggungjawab untuk survival keluarga. Keterbatasan-keterbatasan dalam berbagai akses ini tidak bisa diimbangi dengan hasil pendapatan suami yang bekerja di tambang, tetapi justru telah menimbulkan tekanan baru bagi perempuan. Banyak kasus dimana perempuan harus menerima penderitaan batin yang baru akibat suami menikah dengan wanita di lokalisasi, atau suami yang menghabiskan uang di meja judi atau di lokalisasi. Akibatnya keperluan rumahtangga menjadi terabaikan, dan perempuan harus menerima kondisi yang semakin berat. Ini terjadi di hampir seluruh wilayah pertambangan di dunia.

Pendeknya, posisi perempuan di sekitar wilayah pertambangan masih lemah. Berlapis-lapis tekanan yang diciptakan oleh negara (penguasa) di tingkat lokal atas masyarakat lokal dan atas posisi perempuan. Di wilayah-wilayah pertambangan lain, seperti India, Peru untuk menyebut beberapa diantaranya, perempuan membentuk sebuah kekuatan, menyalurkan berbagai kesulitan


mereka ke dalam sebuah organisasi dan mencari solusi. Dalam lingkup internasional, kesulitankesulitan yang diterima oleh keluarga dan perempuan dibicarakan dalam berbagai pertemuan internasional, baik di Philippina, Papua dan India. Usaha-usaha untuk memperkuat posisi dan peran perempuan semakin kuat dan bukan tidak mungkin akan membawa konflik baru dengan perusahaan-perushaan tambang. Kasus di beberapa desa di wilayah timah di Bangka memperlihatkan gejala itu.12 Perempuan mengambil posisi pemimpin, memimpin protes-protes terhadap eksploitasi tambang yang serakah, menghabiskan sumberdayanya dalam waktu singkat untuk kepentingan ekonomi sesaat.

4. Tambang, Perempuan dan Negara Gagal? Tambang yang dianggap negara sebagai agen pembangunan yang menyeluruh, berkeadilan telah gagal melaksanakan tugasnya baik pada masa Orde Baru dan masa otonomi daerah. Jika masa Orde Baru, negara yang disentralisir dari Jakarta gagal menciptakan pembangunan yang merata/berkeadilan, kini masa otonomi daerah, negara di tingkat daerah juga memperpanjang kegagalan itu, dan bahkan semakin parah. Mengapa? Sebab negara resmi (formal) masih diatur oleh ‘pengatur-pengatur’ informal (pengusaha) dalam berbagai cara, bahkan dengan ‘kekerasan’13. Sistem seperti ini tidak baru, tetapi sudah ada sejak zaman Belanda, menemukan caranya sendiri-sendiri di dalam berbagai rezim, baik rezim Orde Baru, dan terlebih masa Reformasi. Karena adanya ‘pengatur-pengatur informal’ yang memiliki dana tetapi tidak memiliki kuasa, dan pengatur-pengatur formal yang memiliki kuasa tetapi tidak memiliki dana, maka terjadilah ‘persekongkolan’. Hubungan semacam ini melahirkan tindakan pemberian konsesi tambang yang mudah, tanpa terencana. Tindakan ini semakin memperlihatkan intensitas yang tinggi pada momen-momen politik tertentu, apakah Pilkada atau Pemilu.

Kegagalan negara dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan itu telah melahirkan proses pemiskinan dan penggangguran pada masyarakat lokal. Dilihat dari perspektif gender, perempuan menjadi sangat riskan dalam ekspansi penambangan dan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan. Perempuan berfungsi sebagai ‘komoditi’ dengan jabatan “wanita tuna susila” untuk melayani kebutuhan masyarakat tambang dan perempuan pula yang semakin dihimpit oleh berbagai tekanan berlapis akibat kehilangan akses terhadap sumber-sumber pendapatan di sektor non-pertambangan dan akses terhadap air bersih dan kesehatan yang prima. Negara di era otonomi daerah nampaknya sedang menuju kehancuran, karena pelayananpelayanan publik mereka semakin jauh dari harapan. Apakah propinsi terkaya Kalimantan Timur akan menikmati buah “semangka berdaun sirih”? 12

Berdasarkan hasil riset di beberapa kampung di pulau Bangka, seperti di Rambat dan Blinyu, November 2009. Penulis telah membahas ini dalam berbagai tulisan. Lihat antara lain, Erwiza Erman, “Deregulation of the Tin sand Trade and the creation of a loca Shadow State: Case Study of Bangka Tin Mines, hal 177-202, dalam Henk Schulte Norhold dan Gerry van Klinken (eds), Renegotiating Boundries: Lokal Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden:KITLV, 2007; “Illegal Coal Mining in West Sumatra: Access and Actors in the Post Soeharto Era”, hal. 206215, dalam the Politics and Economics of Indonesia’s Natural Resources, edited oleh Budy P. Reksosudarmo, Singapore: ISEAS.

13


Erwiza-Erman-Tambang_Perempuan-dan-Negara-Gagal