Page 1

Media Informasi & Komunikasi

KABUPATEN BIREUEN

Kapolres Bireuen Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

BNN Rekrut Pelajar Jadi Penyuluh Anti Narkoba PROFIL BADAN NARKOTIKA NASIONAL

WUJUDKAN INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015

PENGAKUAN MANTAN PECANDU

Dari Coba-coba, Ketagihan dan Kena HIV

BNN Kab. Bireuen

1


2

BNN Kab. Bireuen


BNN Kab. Bireuen

3


LOGO BADAN NARKOTIKA NASIONAL Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor: Skep/37/IX/2006/BNN tentang Logo dan PIN di Lingkungan BNN, maka dapat dijelaskan mengenai makna, bentuk dan warna dari Logo BNN, sebagai berikut: A. MAKNA BENTUK „ Lingkaran berwarna emas menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahguna dan pengedar gelap narkoba. „ Bintang, merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. „ Tulisan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, memberikan pemahaman bahwa Badan Narkotika Nasional adalah Aparat pemerintah RI yang memiliki tugas khusus dalam menanggulangi permasalahan narkoba. „ Garuda melambangkan bahwa komitmen BNN terhadap tekad pemerintah RI dalam upaya menanggulangi permasalahan narkoba. „ Huruf BNN menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional. B. MAKNA WARNA „ Warna Hitam, artinya keseriusan dan ketegasan. „ Warna Kuning gading, memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan, antusiasme „ Warna biru tua dan biru muda, artinya lambang universalisme „ Warna Putih, artinya keluhuran cita-cita.

4

BNN Kab. Bireuen


LOGO INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BNN Nomor: Kep/68/VI/2011/BNN tentang Penetapan Logo “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”, dapat dijelaskan makna dari logo sebagai berikut: „ BENTUK BULAT; menandakan kebulatan tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. „ TULISAN INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015; berarti pencapaian Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015. „ LAMBANG GARUDA PANCASILA; sebagai lambang Negara Republik Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia adalah Bangsa yang besar dan Negara yang kuat. „ KEPULAUAN INDONESIA; menandakan wilayah Indonesia yang secara keseluruhan harus terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. „ KAITAN PERGELANGAN TANGAN; menandakan seluruh bangsa Indonesia tidak membedakan suku dan agama maupun ras bersatu padu dan saling bahu membahu menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari bahaya narkoba. „ DASAR WARNA MERAH PUTIH; sebagai lambang bendera Indonesia yang harus senantiasa berkibar mengiringi tekad dan semangat bangsa Indonesia memerangi jaringan sindikat peredaran gelap narkoba. „ TULISAN BERSAMA, KITA WUJUDKAN; menegaskan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba di tahun 2015 merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab lembaga, kelompok, atau golongan tertentu.

BNN Kab. Bireuen

5


IKON ANTI NARKOBA Arti Ikon Anti Narkoba: „ IKON ANTI NARKOBA INI BERBENTUK KUPU-KUPU, bewarna kuning keemasan dengan outlene hitam. „ WARNA KUNING KEEMASAN melambangkan kegiatan yang baik dan itikad yang mulia. „ WARNA HITAM menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam memerangi penyalahgunaan Anti Narkoba. „ KEPAKAN SAYAP menandakan dinamisasi gerakan Anti Narkoba. „ POSISI SAYAP KUPU-KUPU YANG TIDAK SIMETRIS DAN MENGARAH KE KANAN, merupakan simbol arah yang baik. „ GARIS ATAU OUTLINE HITAM YANG MENGELILINGI SAYAP SECARA TIDAK TERPUTUS mengibaratkan sebuah lintasan tanpa penghujung dan pangkal, menandakan negiatan yang beralangsung terus menerus dalam memerangi Narkoba. „ KUPU-KUPU menginspirasikan proses metamorfosis yang di mulai dari telur, menjadi ulat, kemudian kepompong, dan lahirlah kupu-kupu yang cantik. „ Proses ini menggambarkan suatu gerakan masyarakat yang terus menerus dan kesinambungan dalam memerangi Narkoba, dimana kupu-kupu menjadi simbol akhir keberhasilan dari sebuah proses yaitu bersih dari Narkoba, sebuah cita-cita mulia yang di harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

6

BNN Kab. Bireuen


MARS BNN JUDUL

: BERSAMA BNN

CIPTAAN

: SONY MAMONDOL

NARKOBA ADALAH MUSUH NEGARA MUSUH RAKYAT MUSUH KITA BERSAMA MARI KITA PERANGI MARILAH KITA BASMI SAMPAI KE AKAR-AKARNYA JADIKANLAH INDONESIA NEGERA YANG BEBAS DAR JERATAN NARKOBA JADIKANLAH INDONESIA NEGARA YANG SEHAT, CERDAS BERAKHLAK MULIA, MAJU & JAYA BANGUNLAH BANGSAKU BANGUNLAH RAKYATKU RAIHLAH MASA DEPAN CERIA SATUKANLAH VISI SATUKANLAH MISI PERANGI & HANCURKAN NARKOBA BERSAMA KITA BISA PERANGI SEKARANG JUGA BERSAMA….BNN……

BNN Kab. Bireuen

7


S

SEJARAH BNN

ejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.6/1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lainlain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan internal BAKIN. Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No.5/1997 tentang psikotropika dan UU No.22/1997 tentang narkotika. Berdasarkan kedua UU tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden No.116/1999. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Mabes Polri, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya

8

BNN Kab. Bireuen

narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden No.17/2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat. Karena itu, pemegang otoritas menerbitkan Peraturan Presiden No.83/2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, dimana BNN-BNP-BNK merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masingmasing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum MPR Tahun 2002 merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas UU No.22/1997 tentang narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No.35/2009 tentang narkotika, sebagai perubahan atas UU No.22/1997. Berdasarkan UU No.35/2009, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (narco terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (narco for politic).„


WUJUDKAN INDONESIA BEBAS NARKOBA 2015 Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba terus digencarkan dalam mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015. Salah satunya melalui program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan,rehabilitasi hingga pengkaderan di lingkungan pendidikan, instansi pemerintah, lembaga hukum hingga di lingkungan pekerja sosial merupakan langkah nyata menggempur kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tanpa narkoba. Di sisi lain, justru pengguna narkoba terus mengalami peningkatan. Menurut hasil riset BNN dan UI, ada sekitar 3,8 juta warga negara Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Bahkan, data lain menyebutkan, pengguna narkoba mencapai 4-5 jutaan tersebar di seluruh Indonesia dan dipastikan akan terus meningkat. Sedangkan dari data tersebut, pekerja dan pelajar rentan terhadap pengaruh narkoba. Perlu disadari, dunia saat ini menganut sistem globalisasi. Jalannya suatu komoditi diedarkan secara bebas, sedangkan untuk mengantisipasinya, pemerintah hanya bisa memanyungi dalam hal pengecekan melalui bea cukai. Namun, cara ini masih saja dimanfaatkan “oknum� untuk menggelapkan barang, termasuk narkoba. Narkoba yang semestinya tersaring, bisa lolos lewat oknum itu, maka penyebaran narkoba terus terjadi. Lemahnya sistem pengamanan bea cukai (impor ekspor), minimnya kesadaran masyarakat untuk bebas narkoba adanya

kepentingan personal serta kebutuhan materiil menjadi salah satu penyebab narkoba terus beredar. Selama ini keberadaan BNN sebagai sebuah badan yang menangani hal tersebut telah melakukan berbagai cara untuk menghambat penyalahgunaan narkoba. Menggencarkan aksi sosialisasi, rehabilitasi hingga pengkaderan di berbagai lingkungan sewajarnya juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat. Masalah ini bukanlah permasalahan BNN atau pemerintah saja, melainkan masalah bersama yang harus dituntaskan. Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba serta sebagai bagian dari agent of change dalam menerapkan kehidupan bebas narkoba. Dalam melaksanakan program pemberantasan narkoba juga harus diikuti dengan strategi tepat yang mampu menjangkau masyarakat rentan terhadap narkoba. Tanpa ada strategi yang jelas, perencanaan yang matang, proses program akan berjalan lambat bahkan terhambat. Strategistrategi tersebut harus disandarkan dengan fenomena dan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh data-data dalam penelitian. Untuk mempermudah penerapan strategi, selayaknya kader-kader yang telah diciptakan di berbagai lingkungan masyarakat juga harus membantu atau mendukung, baik dalam bentuk perencanaan maupun implementasi nyata, dalam menunjang kegiatan pemberantasan narkoba. Semoga target Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 bisa terwujud. „berbagai sumber/net

BNN Kab. Bireuen

9


KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. KEDUDUKAN „ Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. „ BNN dipimpin oleh Kepala. B. TUGAS BNN mempunyai tugas : „ Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; „ Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika. „ Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; „ Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. „ Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. C. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNN menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;

10

BNN Kab. Bireuen


c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN; e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama; f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; M. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. D. WEWENANG Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN Kab. Bireuen

11


KABUPATEN BIREUEN

AGENDA KEGIATAN BNN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran penting dalam mengemban tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol) di Indonesia. Terlebih di Kabupaten Bireuen yang merupakan daerah rawan peredaran narkoba dan disinyalir sebagai jalur transit sindikat narkoba internasional. Karena itu, BNN Kabupaten Bireuen terus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam menyukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Upaya itu dilakukan melalui serangkaian kegiatan diseminasi informasi dan advokasi penguatan kader anti narkoba serta pembentukan jejaring anti narkoba. Sasaran kegiatan itu menyentuh semua lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, pekerja swasta dan instansi pemerintah, hingga pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Berikut kegiatan BNN Kabupaten Bireuen selama Tahun 2013.

12

BNN Kab. Bireuen


Para pengurus Ormas dan LSM mengikuti Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No.12/2011 yang digelar BNN Kabupaten Bireuen di Hotel Meuligo.

Advokasi Implementasi Inpres No.12/2011 Peredaran narkoba diketahui semakin mengkhawatirkan. Korban-korban narkoba dari waktu ke waktu terus berjatuhan. Untuk menyelamatkan generasi muda dari pengaruh narkoba, BNN Kabupaten Bireuen menyelenggarakan Sosialisasi Advokasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba secara bertahap dan berkesinambungan. Implementasi Inpres tersebut disosi-alisasikan bagi pegawai pemerintah, karyawan instansi swasta, BUD, pengurus Ormas dan LSM, serta perangkat gampong. Advokasi Implementasi Inpres No.12/2011pada Instansi Pemerintah Angkatan I berlangsung 1718 Juni 2013 yang diikuti 40 orang, terdiri dari kepala, staf dinas dan kantor di lingkungan

Pemkab Bireuen. Angkatan II dilaksanakan pada 19-20 Juni 2013 yang diikuti 40 mukim gampong di Kabupaten Bireuen. Angkatan III berlangsung 01-02 Juli 2013 yang diikuti 40 orang, terdiri mukim gampong dan geusyiek gampong dalam Kabupaten Bireuen. Sementara Angkatan IV dilaksanakan pada 0304 Juli 2013 yang diikuti 40 sekretaris desa (Sekdes) dalam Kabupaten Bireuen. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai unsur. Di antaranya dari pemarintah setempat, Kejari, Polres, unsur kesehatan serta dari BNN Provinsi Aceh. Rangkaian Sosialisasi Advokasi Implementasi Inpres No.12/2011 itu berlangsung di Meeting Room Meuligoe Residen Hotel, Bireuen dan dibuka oleh Bupati atau Wakil Bupati Bireuen serta dihadiri unsur Muspida dan Muspida Plus Bireuen.

BNN Kab. Bireuen

13


Sosialisasi P4GN sekaligus pembentukan kader penyuluh anti narkoba di SMA Negeri 1 Pandrah (atas) dan di Kampus Akademi Perawatan Muhammaddiyah (bawah).

Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Dalam memberantas dan memerangi peredaran narkoba kini bukan lagi tugas polisi semata, namun menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Menyadari hal itu, BNN Kabupaten Bireuen memandang perlu dilakukan pembentukan kader penyuluh anti narkoba di lingkungan sekolah dan kampus. Pada tahun 2013, kader penyuluh itu direkrut dari tujuh sekolah dan empat perguruan tinggi di Kabupaten Bireuen. Sekolah-sekolah tersebut yakni SMA Negeri 2 Samalanga, SMA Negeri Pandrah, SMA Negeri 4 Bireuen, SMK Negeri 1 Bireuen, SMA Negeri 1 Juli, SMA Negeri 1 Gandapura dan MA Bireuen. Sedangkan kampus, masing-masing STAI Al-Aziziyah Samalanga, Universitas Almuslim Peusangan, STIE Kebangsaan Bireuen dan Akper

14

BNN Kab. Bireuen

Muhammadiyah. Untuk kegiatan ini, BNN Kabupaten Bireuen turun langsung ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan menghadirkan pemateri dari unsur kepolisian, ulama dan pihak BNN sendiri. Para kader diberi pemahaman tentang jenis-jenis narkoba berikut dampak dan bahaya dari masingmasing jenis barang haram tersebut. Setiap sekolah atau kampus dibentuk 50 kader dengan mengkuti pembinaan dan pemahaman selama tiga hari. Pembentukan kader penyuluh anti narkoba ini lebih mengarah pada dukungan menyukseskan Indonesia terbebas dari Narkoba tahun 2015. Keberadaan kader tersebut diyakini akan mempersempit jaringan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus.


Sampel urine mahasiswa STAI AlAziziyah (kiri) dan sampel urine siswa SMA N 1 Peusangan (kanan). Para mahasiswa dan siswa tersebut dites urine untuk memastikan tidak menggunakan narkoba.

Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Bidang P4GN Untuk menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang bebas narkoba, BNN Kabupaten Bireuen menjalin kerja sama dengan beberapa kampus dan sekolah. Kerja sama ini dikemas dalam Program Penyelenggraan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kerja sama tahap awal dijalin dengan tiga perguruan tinggi dan tujuh SLTA/Sederajad di Kabupaten Bireuen. Kampus dan sekolah tersebut, yakni STAI Al-Aziziyah Samalanga, Perguruan Tinggi Kebangsaan dan Akademi Keperawatan Muhamaddiyah. Kemudian SMA Negeri 1 Gandapura, SMA Negeri 1 Peusangan, SMK Negeri 1 Jeumpa, SMA Negeri 1 Kutablang, SMA Negeri 1 Peulimbang, SMA Negeri 1 Makmur dan SMA Negeri 1 Pandrah. Materi kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan di bidang P4GN, di antaranya diselenggarakan tes urine (screening test) bagi

100 siswa tiap-tiap kampus dan sekolah yang telah menjalin kerja sama dengan BNN itu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti apakah para anak didik di sekolah dimaksud terlibat atau tidak dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan lembaga pendidikan. Tes urine dilaksanakan bertahap dan bergiliran bagi 300 mahasiswa dan 700 siswa. Untuk mahasiswa STAI Al-Aziziyah dilaksanakan pada 14 Mei 2013, mahasiswa Perguruan Tinggi Kebangsaan (15 Mei 2013) dan mahasiswa Akademi Keperawatan Muhamaddiyah (17 Mei 2013). Sementara untuk siswa SMA Negeri 1 Gandapura digelar pada 8 Mei 2013, SMA Negeri 1 Peusangan (10 Mei 2013), SMK Negeri 1 Jeumpa (13 Mei 2013), SMA Negeri 1 Kutablang (16 Mei 2013), SMA Negeri 1 Peulimbang (20 Mei 2013), SMA Negeri 1 Makmur (22 Mei 2013) dan SMA Negeri 1 Pandrah (23 Mei 2013).

BNN Kab. Bireuen

15


Pemberdayaan Lingkungan Kerja Bidang P4GN Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN Kabupaten Bireuen membina kerja sama dengan instansi swasta, instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain melakukan sosialisasikan bahaya narkoba, BNN Kabupaten Bireuen juga melakukan tes urine (screening test) bagi pegawai pemerintah dan perangkat gampong, pegawai BUMD serta karyawan instansi swasta. Implementasi dari Pemberdayaan Lingkungan Kerja Bidang P4GN diawali dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine terhadap para Pegawai Negri Sipil (PNS) dan perangkat gampong di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Jangka. Kegiatan itu dipusatkan di halaman Kantor Camat Jangka, Kamis (20 Juni 2013). Sosialisasi bahaya narkoba dan tes urine bagi PNS dan perangkat gampong di Kecamatan Jangka itu menghadirkan pemateri Cut Nazwati SPsi dari RSUD Fauziah Bireuen dan Kepala BNNK Bireuen, Agussalim. Sosialisasi yang diikuti 69 peserta itu mengangkat tema “Peran Suatu Pekerja Dalam Mendukung Lingkungan Kerja Yang Terbebas Dari Narkoba�. Sosialisasi dan tes urine serupa juga terus dilakukan BNN Kabupaten Bireuen terhadap pegawai instansi pemerintah, BUMD dan karyawan instansi swasta yang ada di Kabupaten Bireuen.

16

BNN Kab. Bireuen

Kepala BNNK Bireuen Agussalim (tengah) ikut memberikan sample urine untuk dites pada kegiatan screening test bagi PNS dan aparatur gampong di Kecamatan Jangka.

Hasil tes urine itu menjadi acuan dan jaminan dalam mewujudkan aparatur pemerintah serta perangkat gampong, karyawan BUMD dan instansi swasta yang bersih dari narkoba.


Pendampingan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam mengatasi permasalahan narkoba tak hanya mencegah dan memberantas, tapi juga diperlukan upaya pendampingan korban penyalahgunaan narkoba ke tempat rehabilitasi. Untuk langkah ini, BNN Kabupaten Bireuen memiliki program layanan membantu korban penyalahgunaan narkoba dengan memfasilitasi secara gratis transportasi dan evakuasi dari kediaman korban ke unit terapi rehabilitasi Rumoh Harapan Aceh. Sedangkan biaya terapi ditanggung oleh masing-masing residen (orang yang mengalami gangguan penggunaan/ penyalahgunaan narkoba). Pendampingan korban penyalahgunaan narkoba ini bertujuan mempercepat proses pemulihan residen gangguan NAPZA, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Para residen diupayakan dapat cepat mengubah prilaku dan mengembalikan fungsi individunya agar dapat diterima di Upaya pendampingan juga dilakukan pihak BNNK Bireuen terhadap para masyarakat dan remaja yang berpotensi terlibat penyalahgunaan narkoba. keluarganya. Hingga Oktober 2013, BNN Kabupaten Bireuen Ikbal Suheri, M Rahmad, Arie Gunawan, M Irsan telah melakukan pendampingan terhadap lima dan Musliyadi. residen dalam bentuk pre-terapi serta Melalui program pendampingan itu diharapkan detoksifikasi dengan menggunakan Methode dapat mengurangi beban atau efek yang dialami Smart Treatment Plan. Para residen yang telah para korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten didampingi ke Rumoh Harapan Aceh itu, yakni Bireuen.„

BNN Kab. Bireuen

17


Pagelaran Seni Budaya P4GN Tak hanya sosialisasi melalui ruang seminar, BNN Kabupaten Bireuen juga mengkampanyekan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui pagelaran seni budaya. Kampanye bahaya narkoba semacam ini dinilai dapat lebih mudah diserap oleh masyarakat. Pementasan dan pagelaran seni budaya bernuansa Islami yang bermuara pada upaya penolakan terhadap narkoba ini diisi dengan beragam mata acara. Mulai ceramah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, atraksi Rabbani Wahed, Seudati Syeh Dan, Seudati Cilik, penampilan Grup Qasidah, hingga lantunan lagulagu Aceh dengan menghadirkan sejumlah penyanyi lokal. Selain sebagai sarana hiburan bagi warga Kota Juang dan sekitarnya, acara tersebut juga menjadi ajang unjuk kebolehan para seniman dan budayawan lokal. Sehingga, pagelaran seni Pagelaran Seni Budaya P4GN di Halaman Meuligoe Bireuen budaya itu menjadi media yang tepat mengkampanyekan program P4GN. Selama tahun 2013, BNN Kabupaten Bireuen telah Melalui Wahana Desiminasi Informasi P4GN menyelenggarakan dua tahap pagelaran seni tersebut, masyarakat diharapkan semakin budaya di halaman Meuligoe Bireuen. Pertama memahami bahaya yang timbul akibat digelar pada 29 Juni 2013 dalam rangka penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, memeriahkan Hari Anti Narkoba Internasional segenap komponen masyarakat memiliki (HANI). Kemudian, diselenggarakan pada 31 komitmen yang sama mewujudkan Indonesia Agustus 2013 dalam rangka mengkampanyekan Bebas Narkoba Tahun 2015, terutama di Kabupaten Bireuen.„ P4GN bagi masyarakat luas.

18

BNN Kab. Bireuen


Kapolres Bireuen Ajak Masyarakat Perangi Narkoba Kapolres Bireuen AKBP Mohammad Ali Kadhafi menjadikan upaya pemberantasan narkoba sebagai program utama dalam menjalankan tugas baru di Kota Juang. Dia mengajak masyarakat ikut membantu tugas polisi memerangi narkoba di lingkungan masing-masing. “Sekarang Bireuen sudah mendapat label sebagai wilayah peredaran narkoba terbesar di Aceh. Karena itu, perlu dukungan semua pihak untuk memberantasnya,” kata Ali Kadhafi dalam acara lepas sambut dirinya dengan Kapolres Bireuen sebelumnya, AKBP Yuri Karsono di Meuligoe Bireuen, Rabu (18/9/2013) malam. Ali Kadhafi menyebutkan, dulu Bireuen terkenal sebagai daerah yang melahirkan tokoh-tokoh besar di Aceh. “Bireuen juga melahirkan sejumlah jendral, baik di Kepolisian maupun di TNI. Tapi sekarang justru melahirkan para gembong narkoba,” katanya. Ditegaskannya, kondisi itu tidak boleh dibiarkan. Dirinya siap menggandeng semua pihak untuk menghilangkan image buruk tersebut. “Kita harus mengembalikan citra Bireuen sebagai Kota Juang. Bukan basis peredaran narkoba,” sebut Kapolres. Selain itu, Ali Kadhafi siap mewujudkan suasana yang lebih kondusif di wilayah kerja Polres Bireuen. “Kita juga harus sama-sama merawat perdamaian yang telah terwujud di bumi Serambi Mekkah,” katanya. AKBP Mohammad Ali Kadhafi dilantik sebagai Kapolres Bireuen di Mapolda Aceh, Senin (16/9/ 2013). Pria kelahiran Jakarta yang sudah 17 tahun bertugas di jajaran Polda Aceh ini menggantikan AKBP Yuri Karsono yang dimutasi ke Polda Jambi. Penempatan dirinya di Aceh merupakan tugas pertama sejak menjadi anggota Polri. Karenanya,

Ali Kadhafi juga beristrikan wanita Aceh asal Langsa. Dari perkawinan tersebut, kini Ali Kadhafi memiliki dua anak. “Saya selalu mengajak keluarga untuk memberikan yang terbaik bagi ‘tanah kelahiran kedua’ saya ini,” tandas Ali Kadhafi.„

BNN Kab. Bireuen

19


Pengakuan Mantan Pecandu Narkoba

Dari Coba-coba, Ketagihan dan Kena HIV Pengalaman selama tujuh tahun terjerat diajak teman. Kalau tidak mau, mereka tidak dalam ketergantungan narkoba, membuat akan menerima sebagai kelompoknya,’’ aku Asep Hidayat sadar untuk kembali Asep. Pria perwakilan dari Yayasan Dua Hati Bali ini menikmati kehidupan yang normal.

S

eperti pecandu lain, semula ia hanya mencoba karena diajak temannya. Namun, lama-kelamaan menjadi kecanduan hingga pada suatu kondisi dirinya merasakan kehidupannya sama sekali tak berguna. Bahkan, kehidupannya selama tujuh tahun (1995-2002) itu dirasakan sia-sia. Bagi Asep, kondisi seperti itu tidak untuk disesali, tetapi dijadikan bahan pelajaran bahwa hidup tidak hanya berhenti pada satu kondisi. Ada kondisi lain bernama perubahan. Hidup sebelum menjadi pecandu adalah dunia normal. Sedangkan hidup saat jadi pecandu merupakan dunia gelap dan hidup setelah pulih adalah hidup lebih dari sekadar normal. Sebelum menjadi pecandu narkoba, cerita Asep, ia awalnya nongkrong dengan beberapa temannya di suatu tempat. Dari beberapa temannya itu, ada satu-dua yang sudah menjadi pengguna narkoba. ‘’Saya pertama kali mengonsumsi narkoba jenis heroin pada 1995. Sempat juga mengisap ganja. Awalnya, saya

20

BNN Kab. Bireuen

menjelaskan, ketika itu faktor informasi sangat minim. Dengan strateginya, mereka menawarkan narkoba kepadanya dalam bentuk cairan dengan jarum suntik. Awalnya, mereka memberikannya secara gratis dan diajari bagaimana menggunakannya. ‘’Pertama kali mencoba seperti orang keracunan,’’ akunya. Setelah merasakan pertama, temannya terus memengaruhi dan mereka datang untuk menawarkan. Begitu rutin memakai barang haram itu, dia mengaku mulai merasakan sensasinya. Ia pun mulai menarik diri dari keluarga. ‘’Ketika ingin mencoba untuk berhenti, saya merasakan kesakitan. Apalagi jika kena air, rasanya seperti kesetrum. Makanya, pecandu itu jarang mandi,’’ tuturnya. Di tengah merasakan sakit itu, temannya kembali datang. Mereka pun mengatakan kalau ingin sembuh harus menggunakan heroin untuk menghilangkan rasa sakit itu. Saat itu, ia mulai membeli sendiri barang haram tersebut kepada pengedar. ‘’Karena tidak punya uang, maka terpaksa mencari sendiri. Pertama saya menjual gitar, kemudian jual sound system dan semua barang di rumah saya jual,’’ terangnya. Harga heroin waktu itu, lanjutnya, masih Rp 25 ribu. ‘’Begitu mendapat barang itu, hampir setiap dua jam saya memakainya dengan cara suntik. Bahkan, paling sedikit tiga kali sehari. Setelah semua barang habis, saya mulai bohong


sama keluarga untuk bisa mendapatkan uang. Bahkan di sekolah, paling banyak masuk dua kali seminggu. Jadi, benar-benar hancur hidup saya waktu itu,’’ ujarnya lirih. Apalagi, lanjutnya, saat itu untuk mencari heroin itu sangat gampang, tidak seperti sekarang. Dalam perjalanan sebagai pencandu berat, ia sudah tidak memikirkan kehidupan. Ia hanya ingat dengan heroin. Nah, pada 2002 ia mulai merasakan titik jenuh karena dicurangi oleh teman-temannya. ‘’Misalnya saya suruh teman beli barang, namun selalu dikurangi. Nah, saat itulah saya merasakan ada kejenuhan,’’ ungkapnya. Akhirnya, ia mempunyai keinginan untuk berhenti dan hanya diam selama seminggu di rumah. Saat diam itu, ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sakit itu dirasakan selama empat hari, bahkan sampai tidak tidur. Tanpa diduga, ia kembali didatangi oleh temannya dan kembali memengaruhinya. ‘’Saya tersugesti lagi untuk memakai heroin. Akhirnya, jatuh lagi dan itu lebih parah karena semua keluarga dan pihak sekolah tahu,’’ ceritanya. Yang lebih parah lagi, ia diusir oleh orangtuanya dan hidup di jalanan selama enam bulan. Karena kehabisan akal untuk mencari uang, maka ia rela tinggal di rumah temannya dan menyapu rumahnya.

Temannya itu juga pengguna narkoba dan dia ‘’menempelnya’’ hanya untuk mendapatkan barang setan tersebut. Berselang lama, ia pun bertekad untuk betul-betul berhenti karena terus memikirkan keluarga. Akhirnya, ia meminta kepada orangtuanya untuk mencarikan pondok pesantren dan dia pun langsung dibawa ke pesantren di Jawa. ‘’Selama proses pemulihan itu, sakit yang saya rasakan sangat luar biasa. Setelah enam bulan di sana, saya diperbolehkan pulang dan meminta kepada orangtua untuk dicarikan kos. Maksudnya, biar saya jauh dari orang-orang yang memengaruhi saya dari narkoba itu. Akhirnya, saya berhenti total,’’ ucapnya. Meski berhenti, ia merasakan ada yang perlu harus diketahui lebih dalam. Ia melakukan check-up dan positif hepatitis dan HIV. Mengetahui hal itu, mentalnya kembali down. Namun, ia tetap bersemangat dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang terjangkit penyakit yang sama. ‘’Di sana, kami sharing dan saling support. Akhirnya, saya berobat dan dinyatakan oleh dokter kalau saya sudah mendekati orang normal,’’ terangnya. Selanjutnya, ia menikah dengan seorang wanita pada 2004. Perempuan yang dinikahi itu mengetahui latar belakang Asep, namun syukurnya mau menerima kondisinya. ‘’Pertama kali saya kasi tahu, justru mertua saya yang menolak karena penyakit yang saya derita. Syukurnya, mertua saya kemudian mau menerima dan akhirnya saya menikah serta mempunyai satu anak. Lebih bersyukur lagi, istri dan anak saya dinyatakan negatif HIV,’’ uangkapnya dengan penuh syukur. „Sumber: balipost.com

BNN Kab. Bireuen

21


Kegiatan Komunitas Dampingan NAPZA RESPEK dalam upaya mengembalikan para korban penyalahgunaan narkoba ke lingkungan masyarakat dan keluarganya.

Kegaiatan screening test (tes urine) di Akademi Kesehatan Muhammadiyah Bireuen. Kegiatan ini bagian dari Pemberdayaan Lembaga Pendidikan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sosialisasi Advokasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di STAI Alzaziah Samalanga, Bireuen.

22

BNN Kab. Bireuen


Sosialisasi Advokasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi pengurus Ormas dan pegiat LSM.

Kegaiatan screening test (tes urine) di SMA Negeri 1 Makmur. Kegiatan ini bagian dari Pemberdayaan Lembaga Pendidikan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sosialisasi Advokasi Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Perguruan Tinggi Kebangsaan Bireuen.

BNN Kab. Bireuen

23


24

BNN Kab. Bireuen


BNN Kab. Bireuen

25


26

BNN Kab. Bireuen

MAJALAH BNNK BIREUEN  

Informasi & Komunikasi BNNK Bireuen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you