Page 1


Pengantar

REDAKSI Edisi II 2018

Assalamu’alaikum.. Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan untuk menerbitkan buletin edisi kedua, Shalawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mulai tahun 2018 ini, Buletin akan hadir dua kali dalam setahun untuk mengimformasikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. Pada edisi ini, Tim Buletin BKPSDM menyajikan berbagai informasi berita utama, salah satunya Kenaikan pangkat PNS mulai dari pengangkatan pertama sampai dengan pensiun dan Sistem Kepangkatan PNS terbaru sebelumnya sistem kepangkatan PNS hanya didasarkan pada tingkat pendidikan dan hanya diatur mulai dari I/a sampai IV/e, kedepan akan dipertimbangkan juga masa kerja dan kompetensi. Sajian berikutnya dalam informasi Aktual antara lain Penyerahan Keputusan Pengangkatan Bidan dan Dokter PTT sebagai CPNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pelakasanaan Diklat Prajabatan Golongan II dan III bagi Formasi Bidan, Dokter PTT dan Formasi GGD. Selain berita utama dan informasi aktual, edisi kali ini menyajikan rubrik liputan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur, baik dalam bentuk liputan berita maupun galeri foto kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018. Akhir kata, segenap Tim Redaksi Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport pembuatan buletin ini, tentunya kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam terbitan pertama buletin kepegawaian, terutama dalam hal editing dan hasil tulisan yang dimuat, hal ini dikarenakan sebagian Tim Redaksi masih baru dengan yang namanya dunia jurnalistik dan penerbitan buletin. Tentunya kami sangat berterima kasih jika nantinya ada saran dan kritikan yang membangun yang dapat disampaikan demi suksesnya kegiatan penyebaran informasi kepegawaian melalui media cetak buletin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. Wassalamu'alaikum Wr.Wb. Salam Redaksi.


PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PNS

02

Informasi Aktual

21

22 23

Kenaikan Pangkat PNS & Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Periode April 2018 di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penegasan Batas Waktu Pengusulan Pangkat Periode April 2018.

SISTEM PENGADAAN (REKRUTMEN) DAN PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berita Foto

KENAIKAN PANGKAT PNS

30

DAFTAR ISI

Berita Utama 07

17

Pengambilan Sumpah, Pelantikan & Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II & III Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Penyerahan Keputusan Pengangkatan Bidan & Dokter PTT sebagai CPNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Konsultasi 32  Cuti Bersalin.  TMT Gaji Pertama CPNS.

Ragam >>> 28

>>> Redaksi menerima tulisan, artikel, opini, saran dan kritik yang membangun, serta Konsultasi Aparatur seputar masalah kepegawaian untuk dimuat dalam Buletin ini (font calibri 11 minimal 400 kata & maksimal 900 kata) di sampaikan ke alamat yang tertulis di belakang Buletin ini.

>>> 27

6 (enam) Aktifitas Ujaran Kebencian “Hate Speech” yang terkategori Pelanggaran Disiplin PNS.

Opini: “Meningkatkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien melalui Elektronik Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk).”

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

1


Berita Utama

Gbr. Ilustrasi Naik Pangkat

Kenaikan

Pangkat PNS Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Agar Kenaikan Pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Jadi dapat dipahami bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa pangkat bukanlah hak bagi PNS. Susunan Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : No

Pangkat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17.

Juru Muda Juru Muda Tk.I Juru Juru Tk.I Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Pengatur Pengatur Tk.I Penata Muda Penata Muda Tk.I Penata Penata Tk.I Pembina Pembina Tk.I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

Golongan Ruang I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

S1 Apoteker = III/b;  Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c.

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai berikut :

2

 Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a;  Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c;  Pegawai baru lulusan SMA/D1 atau sederajat = II/a;  Pegawai baru lulusan D2 atau sederajat = II/b;  Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c;  Pegawai baru lulusan S1/D4 atau sederajat = III/a;  Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/

Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurangkurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Gbr. Ilustrasi Naik Pangkat

Kenaikan pangkat reguler juga kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

diberikan

1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan 2. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pangkat: 1. Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. 2. Pengatur golongan ruang II/c, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 3. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. 4. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II. 5. Penata golongan ruang III/c, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat. 6. Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (SI), atau Ijazah Diploma IV. 7. Pembina golongan ruang IV/a, bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara; 8. Diangkat menjadi Pejabat Negara; 9. Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah; 10. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 11. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan 12. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan apabila: 1. Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, 3. Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti, 4. Tidak akan melampaui pangkat atasannya, 5. Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila: 1. 2. 3.

Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Ketentuan sekurangkurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu : a. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif. b. Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

3


Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkatnya yang terakhir, dapat dipertim- bangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam jabatannya itu, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila: 1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; 2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian prestasi kerja/SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

4.

5.

6.

7.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh : 1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, 2. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a, 3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b,

4

Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c, Ijazah Sarjana (SI), Atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang, III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 1.

2. 3.

4.

5.

Akan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Gbr. Ilustrasi PNS

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah:

Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila: 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang diduduki sebelum tugas belajar. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan memperoleh STTB/ ijazah/ diploma pendidikan yang diikutinya, dapat diberikan kenaikan pangkat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, baru dapat diberikan apabila: 1. Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; dan 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan Pangkat Anumerta Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 2. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; 3. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada: 1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, 2. Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dan 3. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: ďƒź Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama:

1. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir; 2. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; atau..

5


3. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, 4. Setiap unsur penilaian SKP sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Gbr. Ilustrasi PNS

Perbandingan Antara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

Sumber: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

6

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN PNS Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 tanggal 14 Juli 2017 perihal Penatapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pasal 352 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang sudah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Proses Penetapan Pensiun tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BKN tentang Tata Cara Pemberhentian PNS

dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata cara masa persiapan Pensiun sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; c. Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke bawah berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tk.I golongan ruang IV/b ke bawah; d. Proses penetapan Pensiun untuk PNS golongan ruang IV/b kebawah berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP untuk golongan ruang IV/b ke bawah; e. Berkenaan dengan pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, Badan Kepegawaian Negara akan menerapkan pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less paper, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Seluruh instansi diharapkan dapat melaksanakan proses KPO dan PPO mulai periode 1 Oktober 2017 dan Paling lambat 1 April 2018.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

Berita Utama

Gbr. Ilustrasi PNS menerima SK Pangkat

2) Pengusulan dilakukan secara online sesuai dengan mekanisme dan prosedur melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 3) Dalam hal terdapat perbedaan data atau kekurangan data, kelengkapan data dan dokumen pendukung yang diperlukan disampaikan melalui data/dokumen dalam bentuk digital menggunakan CD/DVD/flaskdisk (SKP, STLUD, surat pengantar usul kenaikan pangkat dan nominatif); 4) Dalam hal terdapat perbedaan data atau kekurangan data, kelengkapan data dan dokumen pendukung yang diperlukan disampaikan melalui data/dokumen dalam bentuk digital menggunakan CD/DVD/flaskdisk (SKP, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, surat pengantar pensiun dan nominatifnya); 5) Permasalahan dalam pelaksanaan KPO Instansi Pusat, dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. 6) Permasalahan dalam PPO Instansi Pusat, dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. 7) Permasalahan Dalam pelaksanaan KPO dan PPO Instansi Daerah, dapat dikonsultasikan kepada Kanto Regional BKN di Wilayah kerja masing-masing.

7


Berita Utama

Klarifikasi Gaji PNS dan Cuti Alasan Penting

K larifikasi Gaji PNS dan Cuti Alasan Penting Sehubungan dengan informasi dan interpretasi

yang beredar luas di kalangan masyarakat tentang Gaji PNS dan Cuti Alasan Penting bagi PNS laki-laki, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1

BKN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS ini meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

2

Dalam menyelenggarakan manajemen PNS di atas, BKN memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis melalui kajian yang dapat digunakan bagi pengambilan keputusan. Kajian-kajian ini mencakup keseluruhan siklus manajemen PNS, termasuk kesejahteraan PNS. Jika telah selesai, maka Kepala BKN akan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

3

Dengan tugas dan fungsi di atas, usulan kepada Pemerintah mengenai kenaikan gaji dan pensiun tidak menjadi bagian dari kewenangan BKN.

4

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 7 jenis cuti yang diatur oleh Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, yaitu: Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815 Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial melahirkan, Cuti karena alasan penting (CAP), Cuti Bersama, dan Cuti di luar tanggungan negara.

5

Pengaturan pemberian Cuti Karena alasan Penting (CAP) bagi PNS laki-laki yang mendampingi istri melahirkan/operasi caesar merupakan ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundangan.

6

Cuti Karena alasan Penting (CAP) dapat diberikan kepada PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi Caesar dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

7

Pemberian Cuti Karena alasan Penting (CAP) CAP sebagai mana butir 6 diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti kepada PNS laki-laki untuk mendampingi istri selama dirawat di rumah sakit dengan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan. (Siaran Pers BKN/ Jakarta, 14 Maret 2018/ Biro Hubungan Masyarakat BKN).

8

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


PEMBAYARAN GAJI

Berita Utama

PEDOMAN DAN TATA CARA

Pegawai Negeri Sipil

1. GAJI INDUK. Yang dimaksud gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

9

Gbr. Ilustrasi Gaji PNS

Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/ golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah keluarga dalam tanggungan dari pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya; 2. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji yang menjadi hak PNS/Anggota TNI/Anggota Polri yang bersangkutan; 3. Pembayaran Gaji induk dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam hal pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai belum dapat dilaksanakan :  Pembayaran belanja pegawai gaji dapat dilaksanakan secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.  Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan bahwa Kuasa PA bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain. 4. Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal hari kerja bulan berkenaan; 5. Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai bulan CPNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon pegawai negeri sipil bersangkutan. 6. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi CPNS tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK CPNS; 7. Pembayaran gaji untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan kerja asal; 8. Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan kerja yang menerima perbantuan; 9. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas pembayaran gaji induk; 10. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi istri/suaminya.


2. GAJI SUSULAN.

3. KEKURANGAN GAJI.

Yang dimaksud gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat.

Dalam hal terdapat perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya, diberikan selisih pembayaran sebagai kekurangan gaji yang dibuatkan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk.

Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri atau gaji pertama di tempat yang baru bagi pegawai negeri yang dipindahkan ke satuan kerja lain, atau pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah selisih pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya perubahan besaran salah satu atau lebih dalam komponen gaji yang tidak dapat dibayarkan tepat pada pada waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut.

1.

2.

3.

4.

5.

Disusun dalam suatu daftar tersendiri/ terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/ golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potonganpotongannya. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji sebagaimana gaji induk dikalikan jumlah bulan hak gaji yang belum dibayarkan. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang; Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji induknya atau setelah dibayarkan gaji induknya. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masingmasing pegawai secara giral.

Kenaikan besaran komponen gaji sebagai akibat surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian harga beras, dan lainlain.

4. GAJI TERUSAN. Yang dimaksud dengan gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar penghasilan terakhir selama beberapa bulan berturut-turut. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan adalah sebagai berikut: 1.

Pemberian gaji terusan untuk PNS:  PNS yang meninggal dunia biasa, diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan;  PNS yang meninggal dunia karena tewas dalam dinas dan telah mendapat persetujuan BKN, diberikan gaji terusan selama 6 (enam) bulan.

2.

Pemberian gaji terusan untuk Anggota TNI/Polri:  Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia biasa, diberikan gaji terusan selama 6 (enam) bulan;

10

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


 Anggota TNI/Polri yang meninggal dunia karena tewas dalam tugas operasional yang ditetapkan dengan SK Kapolri/Panglima TNI diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;  Anggota TNI/Polri yang memiliki tanda penghargaan berupa Satya Lencana berdasarkan Keputusan Presiden diberikan gaji terusan selama 12 (dua belas) bulan;  Anggota TNI/Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pahlawan Nasional, kepadanya diberikan gaji terusan selama 18 (delapan belas) bulan. 5. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersamaan gaji induk; 6. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/istri dari janda/duda tersebut meninggal dunia; 7. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan tambahan penjelasan:  Pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan supaya diberi catatan “Meninggal dunia tanggal<<.”;  Dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang menerima terusan penghasilan. 8. Potongan iuran wajib dalam gaji terusan hanya untuk iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%; 9. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/anak/orang tua; 10.Dalam hal Anggota Polri meninggal dunia pada saat gaji induknya telah diterbitkan SP2D sebelum jatuh tempo pembayaran gaji induk, pembayaran gaji induk dianggap Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

3.

4.

sebagai pembayaran gaji/penghasilan terusan pertama; Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dibayarkan sesuai haknya meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua telah diterima oleh ahli waris; Pembayaran Gaji/Penghasilan Terusan dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua belum diterima oleh ahli waris.

5. UANG TUNGGU. Yang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan antara lain: 1.

2.

3.

4.

Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun; Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun; Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syaratsyarat pensiun; Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

6. UANG DUKA WAFAT DAN TEWAS. Yang dimaksud dengan Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan Pemerintah kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka wafat sebagai berikut:

11


1.

2.

Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan; Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah atau surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal dunia berupa visum dari Rumah Sakit.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas bagi Pegawai Negeri adalah sebagai berikut : 1.

2.

Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan; Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN bagi PNS atau Kapolri/Kapolda bagi Anggota Polri atau Panglima TNI/Pangdam bagi Anggota TNI tentang pemberian uang duka tewas.

Yang dimaksud dengan uang muka/ persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Mengingat persekot gaji hanya bersifat pinjaman, maka tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah tugas karena kepentingan dinas. Ketentuan menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai berikut:

4.

12

2.

Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan berikutnya; Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah atas permintaan sendiri.

8. GAJI BULAN KETIGA BELAS.

7. UANG MUKA/ PERSEKOT GAJI.

3.

1.

Uang muka/Persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang pindah; Uang muka/Persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri yang tidak kawin dan dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji bulan ketiga belas kepada Pegawai Negeri (termasuk CPNS), Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Pegawai Negeri dimaksud meliputi: 1. Pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; 2. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; 3. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara; 4. Pegawai Negeri penerima uang tunggu. Besarnya gaji bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan tertentu (biasanya pada bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja. Gaji induk yang dijadikan dasar pembayaran gaji bulan ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang termasuk dalam gaji ketiga belas serta tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


9. BELANJA PEGAWAI LAINNYA. Belanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya.

12. HONORARIUM. Honorarium diberikan untuk: 1.

Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.

10. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR. Uang Lembur diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan kerja lembur dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

2.

13. TUNJANGAN BAGI GURU DAN DOSEN. 

Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah.

11. UANG MAKAN. Yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

Honorarium Guru/Dosen Tidak Tetap berupa tunjangan jasa yang diberikan kepada Pengajar/ Guru/ Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu Sekolah/ Perguruan/ Fakultas di luar tugas pokoknya dimana dalam memberikan pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu. Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.

Tunjangan Profesi. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan Khusus. Tunjangan khusus guru dan dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Tunjangan Kehormatan. Tunjangan kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor. Tunjangan Tambahan Penghasilan. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada-

13


Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

14. VAKASI. Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengujian; Pengawasan ujian; Pemeriksaan ujian; Penyusunan naskah ujian; Koordinator ujian; dan Persiapan pembuatan ijazah.

Sumber : portalkppn.com

Gbr. Ilustrasi Gaji PNS

SISTEM KEPANGKATAN PNS TERBARU P ada berita terdahulu telah dikupas mengenai UU

ASN dimana banyak peraturan kepegawaian telah mengalami banyak perubahan terkait sistem penggajian, sistem kepangkatan PNS, manajemen PNS, pensiun PNS lainnya Sebanyak 7 Peraturan Pemerintah akan dibuat dalam rangka mendukung implementasi UU ASN tersebut. Pada artikel ini kita akan membahas mengenai sistem kepangkatan PNS versi terbaru. Sistem Kepangkatan PNS versi terbaru ini tentu berbeda dengan yang lama. Sebelumnya sistem kepangkatan PNS hanya didasarkan pada tingkat pendidikan. Kepangkatan PNS juga sebelumnya hanya diatur mulai dari Ia sampai IVe. Namun, ke depan akan dipertimbangkan juga masa kerja dan kompetensi.

Sistem pangkat PNS lama

14

No

Pangkat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17.

Juru Muda Juru Muda Tk.I Juru Juru Tk.I Pengatur Muda Pengatur Muda Tk.I Pengatur Pengatur Tk.I Penata Muda Penata Muda Tk.I Penata Penata Tk.I Pembina Pembina Tk.I Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

Golongan Ruang I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e


Sistem pangkat PNS Baru

Pangkat/ Golongan Ruang (JA, JF)

Jabatan Jabatan Fungsional Fungsional Ahli Utama, Penyelia, ahli Madya, Mahir, Ahli Muda Terampil, dan Ahli dan Pertama Pemula

Jabatan Pelaksana

Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas

JPT-I

JPT UTAMA

JPT-II JPT-III

JPT UTAMA JPT MADYA

JPT-IV

JPT MADYA

JPT PRATAMA JPT PRATAMA

JPT-V JPT-VI

Keterangan : JA = Jabatan Administrasi JF = Jabatan Fungsional JPT = Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan Pimpinan Tinggi

JA, JF-15 JA, JF-14 JA, JF-13

JA, JF-15 JA, JF-14 JA, JF-13

JA, JF-15 JA, JF-14 JA, JF-13

JA, JF-12 JA, JF-11 JA, JF-10 JA, JF-9 JA, JF-8 JA, JF-7 JA, JF-6 JA, JF-5

JA, JF-12 JA, JF-11

JA, JF-12 JA, JF-11 JA, JF-10 JA, JF-9 JA, JF-8 JA, JF-7 JA, JF-6 JA, JF-5

JA, JF-9

JA, JF-9 JA, JF-8 JA, JF-7 JA, JF-6 JA, JF-5

JA, JF-7 JA, JF-6 JA, JF-5

JA, JF-4 JA, JF-3

JA, JF-4 JA, JF-3

JA, JF-4 JA, JF-3

JA, JF-2 JA, JF-1

JA, JF-2

JA, JF-2 JA, JF-1

JA, JF-7 JA, JF-5

Dalam pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa: Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. A. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Jenjang JPT terdiri atas:

a. JPT Utama; b. JPT Madya; dan c. JPT Pratama. B. Jabatan Fungsional (JF) Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (1) Kategori JF terdiri atas: a. JF keahlian; dan b. JF keterampilan. (2) Jenjang JF keahlian terdiri atas: a. Ahli utama;

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

b. Ahli madya; c. Ahli muda; dan d. Ahli pertama. (3) Jenjang JF keterampilan terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. C. Jabatan Administrasi (JA) Jabatan Administrasi merupakan sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

15


Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:  Jabatan administrator (JAA); bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.  Jabatan pengawas (JAW); bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.  Jabatan pelaksana (JAP); bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator (JAA)

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas (JAW)

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana (JAP)

 berstatus PNS;

 berstatus PNS;

 memiliki kualifikasi dan

 memiliki kualifikasi dan

 

 berstatus PNS;  memiliki kualifikasi dan

 

tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling sedikit 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan sehat jasmani dan rohani.

16

tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara; memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan sehat jasmani dan rohani.

 

tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; memiliki integritas dan moralitas yang baik; memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan sehat jasmani dan rohani.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Berita Utama

SISTEM PENGADAAN (REKRUTMEN) DAN PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

K

onsep desentralisasi yang memanifestasikan konsep otonomi daerah yang berimplikasi terhadap upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada potensi lokal, termasuk penguatan manajemen sumber daya aparatur yang ditandai dengan proses dan pelaksanaan manajemen kepegawaian ini dimulai dari pengadaan pegawai yang terdiri dari; perencanaan, formasi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan, promosi, remunerasi, disiplin, dan pemberhentian atau pensiun.

1

Sistem; Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

3

Prosedur dan pelaksanaan sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari sumber internal (Tenaga Honorer) dan dari sumber eksternal (masyarakat umum) atau jalur umum, sangat rentan dan potensial terhadap praktek spoil system dan nepo system. Karena proses penguatan manajemen sumberdaya aparatur sangat luas, untuk tahap ini kami menjelaskan tentang sistem pengadaan dan penggajian sebagaimana bahan informasi kepada aparatur.

Teori Dasar

2

5

Pengadaan; Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi Pemerintah (Dikutip dari: UU Nomor 5 Tahun 2014).

Administras; Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

Gaji; Gaji adalah Hak Pegawai Negeri Sipil yang wajib diberikan oleh Pemerintah yang dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

4

Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Dikutip dari: UU Nomor 5 Tahun 2014).

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

6

Ujian CAT; Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dimaksud dengan pengertian CAT (Computer Assisted Test) adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar CPNS.

17


* Gambar Alur Diagram Perekrutan Pegawai Negeri Sipil

I. SISTEM PENGADAAN (PEREKRUTAN) Berikut adalah Flowchart dari Sistem Pengadaan (Perekrutan) PNS.

CPNS

Administrasi

1. Dari alur diagram diatas flowchart) diketahui, sebelum menjadi seorang PNS, seseorang akan mendapatkan inisial awal bernama CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Awal seseorang dikatakan sebagai CPNS, ketika seseorang tersebut mengambil dan mengirimkan formulir pendaftaran.

Lulus

Ujian CAT

2. Ketika formulir masuk ke bagian Administrasi, CPNS akan difilter berasarkan pendidikan, pengalaman, serta nilainilai lainnya seperti umur dan domisili. Ketika tahap Administrasi telah dilalui maka tahap tes ujian CAT akan dilakukan.

Pengumuman Kelulusan

3. Ketika tes ini lulus, maka akan ada pengumuman selanjutnya, yaitu pengumuman kelulusan dan menjadi bagian dari PNS secara resmi, selanjutnya yang bersangkutan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk penetapan NIP dan diangkat menjadi CPNS dan akan dilakukan pelantikan seperti sumpah jabatan dan lain-lain.

Administrasi Untuk Penetapan NIP

PNS

II. SISTEM PENGGAJIAN Sistem penggajian yang dilakukan untuk Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Tujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Sistem penggajian yang ada pada pemerintahan menganut sistem penggajian tabulasi (menggunakan tabel golongan) dan sedikit tambahan seperti tunjangan keluarga (Suami/Isteri dan anak),

18

tunjangan beras, tunjangan struktural, tunjangan fungsional umum dan adanya PPh pasal 21.

Berikut disamping ini adalah data tabel berupa nilai gaji PNS tiap golongan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Tujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

>>>


Berikut kesimpulan sederhana dari tabel tersebut dalam alur diagramnya

>>>

Penggajian PNS

Golongan I-IV

Per - Bulan

Per - Tahun

Lain-lain

Tunjangan Kesehatan

Gaji ke 13

Pensiun Dini

THR

Dipensiunkan

Tunjangan Istri/Suami

Tunjangan Anak

Bapetarum

* Gambar Alur Diagram Sistem Penggajian PNS

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

â&#x20AC;&#x153;

Jadi diketahui ,untuk sistem penggajian pegawai negeri sipil itu berbeda-beda satu sama lainnya, apalagi pada tiap provinsi/ kabupaten/ kota terdapat kebijakan tertentu dalam penggajiannya juga, secara umum PNS digaji berdasarkann golongan yang ada pada tabel dan ditetapkan tiap tahunnya.

19


Berita Utama

PENETAPAN JADWAL HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018 dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Sumber : kemenkopmk.go.id

Sesuai dengan keputusan 3 (tiga) Menteri dimaksud bersama ini kami informasikan jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 sebagai berikut :

20

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Informasi Aktual

KENAIKAN PANGKAT PNS DAN KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO) PERIODE APRIL 2018 DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

P

emrosesan Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2018 telah dilaksanakan, sebagaimana diinformasikan oleh Saudara Iskandarsyah, SE. selaku Kasubbid. Kepangkatan dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. Saudara Iskandarsyah menjelaskan bahwa proses kenaikan pangkat untuk periode April ini selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, adapun jumlah kenaikan pangkat PNS untuk periode 1 April 2018 terdiri dari : 1. golongan IV sebanyak 94 orang yang terdiri dari pejabat struktural, guru dan tenaga kesehatan, 2. jabatan struktural golongan III sebanyak 68 orang, 3. fungsional tertentu/guru untuk golongan III sebanyak 111 orang, 4. fungsional tertentu/ kesehatan/ penyuluh dan lainnya sebanyak 195 orang untuk golongan III dan 3 orang untuk golongan II, 5. Penyesuaian Ijazah bagi PNS sebanyak 11 orang.

diakhir pembahasan kami Saudara Iskandarsyah, SE. juga menambahkan bahwa pada Periode 1 April 2018 ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pemrosesan kenaikan pangkat otomatis (KPO) untuk kenaikan pangkat regular sebanyak 359 orang yang terdiri dari golongan ruang I, II dan III dan untuk pengambilan SK Kenaikan pangkat tersebut telah dilaksanakan mulai minggu pertama dibulan April 2018 dan khusus untuk tenaga fungsional tertentu/ kesehatan SK kenaikan pangkatnya dapat diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

â&#x20AC;&#x153;

Periode 1 April 2018 ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan pemrosesan kenaikan pangkat otomatis (KPO) untuk kenaikan pangkat regular sebanyak 359 orang.â&#x20AC;?

ISKANDARSYAH, SE Kasubbid. Kepangkatan dan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

21


Informasi Aktual

Penegasan Batas Waktu Pengusulan Pangkat PNS Periode April 2018

B

erdasarkan surat Bupati Aceh Timur Nomor : 823/ tanggal 18 Desember 2017 perihal Penegasan Batas Waktu Usul Kenaikan Pangkat PNS periode 01 April 2018 menjelasakan bahwa Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh Nomor : 2374/KANREG-XIII/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 perihal Jadwal Penerimaan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 01-04-2018 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Aceh Nomor : BKA. 800/2523/2017 Tanggal 08 Desember 2017 Perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 01 April 2018 dengan ini disampaikan bahwa; a. Penerimaan berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk periode 01 April 2018 mulai kami terima tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan 15 Januari 2018, setelah terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Untuk mendukung upaya peremajaan database kepegawaian yang akurat dan benar, kami sangat mengharapkan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkat, agar mencantumkan tempat kelahiran berdasarkan Kabupaten/Kota. (dicantumkan pada surat pengantar usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 01 April 2018). c. Khusus untuk pengajuan Usul Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/a ke atas beserta kelengkapannya, harus sudah kami terima melalui Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018 untuk kami teruskan ke Badan Kepegawaian Aceh.

22

d. Mengingat batas waktu yang sangat terbatas, karena sistem penyelesaian kenaikan pangkat melalui SAPK On-Line, apabila dalam batas waktu yang telah kami tetapkan berkas usulan kenaikan pangkat dimaksud belum juga kami terima, maka usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dimaksud tidak dapat kami pertimbangkan pada periode 01 April 2018, maka akan kami pertimbangkan pada periode 01 Oktober 2018, kami ulangi akan dipertimbangkan pada periode 01 Oktober 2018. e. Untuk kelancaran proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja Saudara sebelum disampaikan kepada kami Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Melampirkan surat pengantar usul kenaikan pangkat dari masing-masing kepala SKPK yang bersangkutan; b) Bahan Usul kenaikan pangkat harus dilegalisir oleh masing-masing kepala SKPK yang bersangkutan; c) Untuk golongan ruang IV/a keatas bahan usul kenaikan pangkat harus 4 (empat) rangkap; d) Untuk golongan ruang III/d ke bawah bahan usul kenaikan pangkat harus 2 (dua) rangkap; e) Mencantumkan nomor handphone yang dapat kami hubungi; f) Mencantumkan tempat kelahiran berdasarkan Kabupaten/ Kota.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Informasi Aktual

PENYERAHAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN BIDAN DAN DOKTER PTT SEBAGAI CPNS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR Bidan PTT dan Dokter PTT pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah selesai diverifikasi berkasnya dan telah ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor 813.2/319/2017 tanggal 28 Desember 2018, dengan demikian rangkaian alur pengangkatan bidan dan dokter PTT sebagai CPNS Daerah telah dilaksanakan.

U

ntuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memproses keputusan pengangkatan bagi bidan dan dokter PTT yang bersangkutan untuk diangkat menjadi CPNS. Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

Adapun jumlah formasi bidan dan dokter PTT yang diangkat sebagai CPNS berjumlah 438 orang sebagaimana disampaikan oleh Kabid. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Saudara Razali, SE. Beliau menyampaikan bahwa untuk penyerahan SK pengangkatan CPNS dimaksud dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2018 bertempat di lapangan upacara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Untuk proses selanjutnya setelah penyerahan SK pengangkatan CPNS bagi bidan dan dokter PTT yang bersangkutan adalah penetapan penggajian yang bersangkutan sebagai CPNS sesuai dengan SPMT yang telah ditetapkan yaitu TMT 02 Januari 2018. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS, dalam Romawi II Huruf C angka 2c, dinyatakan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS, dengan demikian SPMT seharusnya dibuat setelah tanggal ditetapkan SK CPNS beliau menjelaskan.(tpb)

23


Informasi Aktual

PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II DAN III PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR Diklat prajabatan atau pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis diklat PNS. Salah satu jenis diklat adalah diklat prajabatan (golongan I, II atau III) yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai golongan tersebut di atas. Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

24

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan:   

Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air. Kompetensi teknis, manajerial, dan/ atau kepemimpinannya. Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, diklat prajabatan (golongan I, II, dan III) bertujuan: 

Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan tulisan diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur sedang melaksanakan diklat dimaksud. Pelaksanaan Diklat prajabatan tersebut adalah diklat prajabatan untuk golongan II dan III formasi bidan dan dokter PTT serta formasi GGD. Adapun pelaksanaan diklat tersebut dilaksanakan sebanyak 2 gelombang dengan 11 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 438 orang untuk formasi bidan dan dokter PTT serta 2 orang untuk formasi GGD sebagaimana disampaikan oleh Kabid. Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Saudara SYAHRIL, S. STP, M.AP dengan rincian sebagai berikut :

UNTUK GELOMBANG I : 1. Angkatan I dan II dilaksanakan mulai tanggal 19 s.d 26 Maret 2018 sebanyak 80 orang; 2. Angkatan III dan IV dilaksanakan mulai tanggal 2 s.d 9 April 2018 sebanyak 80 orang; 3. Angkatan V dan VI dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 19 April 2018 sebanyak 80 orang.

UNTUK GELOMBANG II : 1. Angkatan VII dan VIII dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d 30 April 2018 sebanyak 80 orang; 2. Angkatan IX dan X dilaksanakan mulai tanggal 4 s.d 11 Mei 2018 sebanyak 80 orang; dan 3. Angkatan XI dilaksanakan mulai tanggal 25 Juni s.d 2 Juli 2018 sebanyak 40 orang.

Dan beliau berharap bagi seluruh CPNS yang mengikuti diklat prajabatan tersebut dapat memahami dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing nantinya.

Sasaran diklat prajabatan (golongan I, II, dan III) adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)

SYAHRIL, S.STP. M.AP Kepala Bidang Diklat & Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

25


Informasi Aktual

PENETAPAN GAJI CPNS FORMASI BIDAN DAN DOKTER PTT PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018

S

istem Penggajian CPNS pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok didasarkan pada teori human capital, yaitu gaji pegawai diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya.

terutama terkait gaji, berdasarkan SK CPNS tersebut diberikan hak sebagai CPNS yaitu berupa gaji pokok sesuai dengan pangkat golongan ruang, pendidikan dan masa kerja, CPNS tersebut juga diberikan uang makan dan insentif (tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja) sebagaimana diinformasikan oleh Saudari Asri, SE Kasubbag Keuangan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Timur.

Untuk tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mengangkat CPNS dari formasi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/05/S.SM.01.00/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap dan hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan, adapun jumlah pegawai tidak tetap yang diangkat menjadi PNS sebanyak 438 orang.

Untuk tahap pemberian gaji CPNS yang diangkat dari formasi pegawai tidak tetap kementerian kesehatan mereka dibayarkan gajinya sesuai dengan SPMT yaitu mulai 02 Januari 2018 karena tahap pemrosesan gaji sebagai CPNS melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari mengajukan berkas untuk diverifikasi yang berisi Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), SPMT, SPPT, SK Pengangkatan CPNS dan data-data keluarga bagi CPNS yang akan memasukan anggota keluarga sebagai tunjangan selanjutnya berkas tersebut diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan daftar gaji.

Dari CPNS yang diangkat dari formasi pegawai tidak tetap Kementerian Kesehatan tersebut setelah menerima SK CPNS selanjutnya harus menyiapkan sejumlah dokumen lainnya

26

Selanjutnya, bendaharawan gaji membuat SPP yang ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran, lalu kuasa pengguna anggaran memerintahkan

membuat SPM yang ditujukan ke BPKD, dalam hal ini kuasa bendahara umum daerah agar hendaknya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini ditujukan kepada Kas Daerah lalu Kas Daerah menunjuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh selaku pihak yang bekerja sama dalam proses pencairan gaji, agar hendaknya mencairkan uang untuk dipindahbukukan ke rekening masing-masing pegawai yang bersangkutan setelah dilakukan pemotongan baziz 1 persen bagi gaji dibawah 3 juta rupiah dan 2,5 persen bagi gaji diatas 3 juta rupiah. Saudari Asri, SE menjelaskan, karena banyak tahapan yang dilalui untuk proses pemberian gaji, maka PNS yang diangkat dari formasi pegawai tidak tetap kementerian kesehatan gaji pertama dibayarkan pada bulan April 2018 dan untuk gaji bulan januari s.d maret 2018 akan dibayarkan pada bulan berikutnya mengingat gaji CPNS yang bersangkutan dibayar berdasarkan SPMT dan telah dianggarkan untuk 12 bulan terhitung mulai januari s.d desember 2018 pada BKPSDM Kabupaten Aceh Timur tambahnya.(tpb) Dasar Hukum : â&#x20AC;&#x153;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.â&#x20AC;?

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


6

(enam) Aktifitas Ujaran Kebencian “Hate Speech” yang terkategori Pelanggaran Disiplin PNS

U

ntuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Keterangan yang dihimpun dari Biro Hubungan Masyarakat BKN hingga berita ini diterbitkan, BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas

Ragam

ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian (SARA) dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin. Mengantisipasi hal tersebut, Kepala BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengawasi ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 Berikut Bentuk Aktifitas Ujaran Kebencian yang masuk dalam Kategori Pelanggaran Disiplin.  ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat, dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan. Kedua penjatuhan hukuman disiplin itu dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut”.

BIMA HARIA WIBISANA Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018

27


Ragam

Opini

â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x153;Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih Jelas, Cepat, Tepat, Terukur, sehingga pelayanan publik menjadi efektif dan efisien.â&#x20AC;? TEUKU DIDI FARISHA, S.STP. M.AP Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Timur

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI ELEKTRONIK KARTU PINTAR KEPEGAWAIAN (e-kpk) Tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan kepada masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Potret buruknya pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan mudah dipahami, membuat penerima layanan memiliki posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, prosedur yang panjang dan waktu yang lama dalam proses pelayanan publik juga menjadi permasalahan publik yang sering terjadi. Semakin majunya perkembangan zaman yang syarat dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya dapat menjadi solusi dalam masalah pelayanan publik yang ada. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih Jelas, cepat, tepat, terukur, sehingga pelayanan publik menjadi efektif dan efisien.

28

Pelayanan publik berbasis teknologi elektronik perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi pungutan liar yang sering terjadi. Sementara itu Pelayanan yang berkualitas tentu tidak hadir dengan sendirinya, akan banyak faktor yang menjadi pendukung kualitas tersebut dapat tersedia, bagi daerah-daerah ketegori terpencil seperti Kabupaten Aceh Timur dengan keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah, serta ketersediaan infrastruktur, disisi lain proses pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Kecamatan Langsa Kota ke Kecamatan Idi Rayeuk yang berdampak pada kemunduran kualitas pelayanan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai. Mengingat jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur per Desember 2017 sebanyak 7911 orang sehingga sudah diperlukannya peningkatan

dalam pemberian pelayanan yang efektif dan efisien, hal tersebut disebabkan dari 7911 orang tersebut secara keseluruhan tidaklah bertugas pada ibukota Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur di Idi melainkan ada didaerah kecamatan yang terisolir seperti daerah Kecamatan Simpang Jernih dan Penaron. Proses pelayanan yang diberikan kepada publik khususnya PNS memang harus sudah sewajarnya diberikan dengan cara yang mudah untuk menerima informasi terkait mengenai masalah kepegawaian seperti pengurusan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pengurusan karpeg/karis/karsu, pengusulan ujian dinas dan UPKP serta pengusulan izin belajar bagi PNS.

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Dalam memberikan pelayanan tersebut bagi PNS yang bertugas ditempat yang jauh bisa lebih cepat mudah mengakses informasi melalui aplikasi kartu pintar e-kpk yang didalamnya terdapat fitur Sidawa, Sipekat dan Siblankon.

ď&#x201A;ˇ Kartu Pintar Kepegawaian Elektronik (e-kpk)

Fitur-fitur ini memiliki fungsi dan kegunaannya masingmasing, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sistem Daya Kepegawaian (SiDawa) yaitu Data ASN berbentuk Paper Base, dimana Data tersebut akan dimanfaatkan untuk segala bentuk layanan administrasi kepegawaian hanya dengan menunjukkan Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk) beserta rekomendasi instansi/ pengantar instansi/ surat permohonan ASN. Sehingga Proses Palayanan kepegawaian akan terlayani dengan efektif dan efisien.

Sistem Pesan Singkat (SiPekat) memudahkan ASN mengetahui: 1. Persyaratan Administrasi Kepegawaian; 2. Memantau Proses penyelesaian Administrasi Kepegawaian; 3. Informasi Berupa pengumuman atau intruksi terkini tentang kepegawaian; dan 4. Layanan konsultasi, yang kesemua fitur tersebut memanfaatkan layanan SMS. Artinya ASN cukup mengirimkan nomor ID e-kpk (NIP) dan Jenis layanannya maka kepastian layanan akan terjawab.

Disamping itu e-kpk tersebut merupakan produk yang mempermudah akses pemberian informasi, tapi tidak semua PNS bisa merasakan pelayanan tersebut mengingat arsip yang menyangkut data kepegawaian hanya tersisa 10% ditambah kurangnya partisipasi dan apatisnya ASN untuk melengkapi kembali dataâ&#x20AC;&#x201C;data kepegawaiannya. Produk e-kpk ini sendiri sudah ada di BKPSDM Kabupaten Aceh Timur sejak Nopember 2017 yang targetnya baru dari PNS BKPSDM dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur. E-kpk tersebut hadirnya dengan dukungan dari stakeholder eksternal dan internal. Adapun dalam pelaksanaannya e-kpk tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 132.a Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017

Sistem Belanja Diskon (SiBlankon) merupakan reward bagi ASN yang sudah memiliki e-KPK. Dengan hanya menunjukkan kartu tersebut pada tempat yang bertanda khusus, ASN akan mendapat potongan belanja sampai dengan 5%. Untuk sekarang ini terdapat 5 (lima) tempat yang sudah bisa digunakan untuk berbelanja diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan barang pokok, Tailor/ Penjahit Pakaian, Warung Kopi dan Alat Tulis Kantor.

perihal Kartu Pintar Kepegawaian dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan adanya SOP yang diberikan dalam penggunaan tata cara jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 137 Tahun 2017 perihal Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Timur. Diharapkan melalui adanya terobosan melalui e-kpk ini pelayanan yang diberikan lebih efektif dan efisien, bagi PNS yang ingin merasakan fasilitas e-kpk dapat melengkapi arsip kepegawaiannya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur. (*)

29


Berita Foto

Pengambilan Sumpah, Pelantikan & Serah Terima Jabatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

April 2018

30

Buletin BKPSDM Kabupaten Aceh Timur | 2018


Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II & III Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

Tahun 2018

31


Konsultasi Pertanyaan :

Cuti Bersalin

Kepada Yth. Redaksi Saya adalah seorang PNS yang diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013. Ketika diangkat menjadi PNS saya telah memiliki 1 (satu) orang anak. Pada Tahun 2015 saya mengandung anak kedua, saat ini saya ingin mengajukan cuti bersalin. Apakah cuti itu terhitung untuk kedua kali mengingat saya mengandung anak kedua atau ini cuti bersalin pertama saya sebagai PNS? Jawabannya: Yth. Saudari Pembaca, Terimakasih atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan yang Saudari sampaikan, dalam hal ini PNS wanita yang bersangkutan mengajukan cuti melahirkan untuk persalinan pertama karena anak pertama dari PNS tersebut telah lahir sebelum yang bersangkutan menjadi PNS.

Pertanyaan :

TMT Gaji Pertama CPNS

Saya adalah CPNS golongan ruang III/a, dan telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya pada tanggal 25-01-2018 saya menerima SK pengangkatan sebagai CPNS Golongan ruang III/a TMT 01-10-2017. SK pengangkatan CPNS tersebut ditetapkan pada tanggal 16-01-2018. Maka TMT gaji pertama saya jatuh pada bulan berapa? Jawabannya: Terhitung pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sejak SPMT yang bersangkutan ditetapkan, Dalam hal ini kepada CPNS yang

bersangkutan dapat diterbitkan SPMT sebagai CPNS paling cepat TMT 16-01-2018 dan hak gajinya berdasarkan SPMT tersebut dibayarkan melalui gaji susulan mulai bulan Februari 2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 (lampiran I angka III huruf G dan H) yang menyatakan bahwa SPMT tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan SK Pengangkatan menjadi CPNS dan pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya.

QUIZ 1. Berapakah golongan ruang Pegawai baru lulusan S2 sederajat/ S1 Kedokteran/ S1 Apoteker? 2. Sebutkan 7 jenis cuti yang diatur oleh Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS? Tulis/ Ketik Jawaban dikertas HVS, dengan format: Jawaban dikirimkan ke BKPSDM c.q Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM paling lambat 2 minggu dari penerbitan Buletin dan Nama Pemenang akan diumumkan melalui surat dari BKPSDM serta akan diumumkan juga pada penerbitan Buletin edisi berikutnya. Tersedia hadiah marchandise cantik dari BKPSDM untuk 3 (tiga) orang Pemenang terpilih.

32 *segala keputusan dewan juri terkait pemenang tidak dapat diganggu gugat.

SELAMAT KEPADA PEMENANG QUIZ EDISI PERTAMA TAHUN 2017 1. Sri Widodo, SE (Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi); 2. Lindawati, SE (Dinas Perpustakaan dan Arsip); 3. T. Rizki Andika (Dinas Perikanan).


RANGKAIAN UCAPAN


Redaksi Buletin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur c.q. Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM (Komplek Pusat Pemerintahan) Jalan Banda Aceh â&#x20AC;&#x201C; Medan Km. 370 Kode Pos 24454

Buletin BKPSDM Aceh Timur Edisi 2  

Pada edisi kedua, Tim Buletin BKPSDM menyajikan berbagai informasi berita utama, salah satunya Kenaikan pangkat PNS mulai dari pengangkatan...

Buletin BKPSDM Aceh Timur Edisi 2  

Pada edisi kedua, Tim Buletin BKPSDM menyajikan berbagai informasi berita utama, salah satunya Kenaikan pangkat PNS mulai dari pengangkatan...

Advertisement