Page 3

SURABAYA RAYA EDISI 105 /TAHUN 02, 27 MEI - 2 JUNI 2013

Ganti Uang Kembalian dengan Permen

3

Mini Market “ R “ Terancam Dicabut Izinnya B

erdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apa pun transaksinya. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, nampaknya tidak meciutkan nyaali para pengusaha maupun pedagang untuk berbuat curang. Pasalnya perilaku dengan mengganti uang kembalian dengan permen nampaknya

kian marak, bahkan saking lemahnya perhatian, para pedagang maupun pengusaha bisa leluasa mempraktikkan cara nakal tersebut, ironisnya lagi masyarakat seolah-olah tidak menyadari jika telah “ dikadali” para pengusaha maupun pedangan nakal tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu mini market sebut saja R, yang berada di Surabaya barat tersebut bahkan dengan terang-terangan mempraktikkan cara nakal tersebut kepada para pelanggangnya. Hal tersebut dilakukan didiga dilakukan dengan modus uang kembalian atau uang dalam pecahan kecil (Recehan;Red) sulit ditemukan.

BS/dok.

Agus Eko Supiadi

Berdasarkan pengakuan sumber Bisnis Surabaya yang mewanti-wanti untuk tidak mengkorankan namanya tersebut, setiap dirinya membeli disitu selalu mendapatkan uang kemablian plus permen

dan ketika diteliti lebih lanjut didalam struk belanjanya rupanya uang recehannya ditukar dengan permen. “Iya mas, setiap saya membeli produk susu pasti uang kembalianya ada permennya, saya sempat protes tetapi petugasnya bilang uang kecilnya tidak ada” tuturnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber tersebut, Bisnis Surabaya mencoba melakukan pembuktian dengan berbelanja di mini market “ R “ tersebut. Setelah membeli produk berupa susu Bisnis Surabaya menuju ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Dalam pengamatan bisnis Surabaya didalam laci uang memang tersedia satu

wadah yang berisi permen dan hal tersebut menguatkan dugaan bahwa mini market “ R “ tersebut memang sengaja melakukan praktik curang tersebut. Alhasil dugaan bisnis Surabaya, terbukti, setelah dilakukan penghitungan nominal yang harus dibayar sebesar Rp. 122.400, kemudian Bisnis Surabaya membayar dengan uang sebesar Rp. 130. 000, kemudian petugas kasir memberikan kembalian sebesar Rp. 7.600 dengan perincian satu lembar pecahan Rp. 5000, dua uang logam pecahan Rp. 1000 dan satu uang logam pecahan Rp. 500 dan satu biji permen rasa kopi. Ketika Bisnis Surabaya mencoba mengkonfirmasi ke

teman petugas kasir, karena petugas kasir sedang melayani orang, karyawan tersebut mengiyakan bahwa yang Rp. 100 diganti sama permen. “iya, bener mas”, tutur karyawan tersebut. Dengan praktik nakal tersebut pengusaha sudah mengalami keuntungan berlipat dari penjualan produk,

dan juga penjualan permen, dan konsumen yang dirugikan karena tidak membeli produk permen tersebut. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, Agus Eko Supiadi ketika dikonfirmasi soal praktik nakal tersebut menuturkan bahwa pihaknya bakal melakukan pemberian sanksi

kepada para pengusaha atau pedagang nakal tersebut dengan pemberian sanksi sampai pencabutan ijin. “ staf kita akan turun kelapangan dan kalau terbukti kita akan tegur secara lisan, terus teguran tertulis sampai akhirnya kita cabut ijinnya,” tuturnya. Ia menambahkan untuk saai pihaknya sifatnya menghimbau kepada para pemiki toko untuk menyiapkan uang kembalian. “ Untuk saat ini kita sifatnya menghimbau kepada pemilik toko agar menyiapkan uang receh dan kepada konsumen memang mempunyai hak untuk mendapatkan kembalian sesuai dengan harganya” imbuhnya.(hdi)

UPTSA Dilengkapi Card Reader e-KTP Berbagai terobosan terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya guna memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat. Terbaru, Dispendukcapil menyediakan card reader (alat pembaca chip) eKTP di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur.

Dengan demikian, warga yang hendak mengajukan permohonan perizinan tak perlu lagi menyertakan fotokopi e-KTP. Langkah yang ditempuh Dispendukcapil tersebut berkaitan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 11 April 2013, yang intinya menyatakan bahwa e-KTP tidak

diperkenankan untuk di fotokopi atau distapler. Sebab, tindakan itu dapat merusak chip e-KTP, yang didalamnya memuat informasi biodata, pas foto, tanda tangan, dan sidik jari penduduk. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat, wajib menyediakan card reader e-KTP paling lambat akhir 2013. “Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011,” kata Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo. Suharto menuturkan, pihaknya mulai mengoppetugas UPTSA memperagakan penggunaan card reader e-KTP

Padukan Wirausaha dengan Peduli Lingkungan Memadukan semangat bewirausaha dengan kesadaran menjaga lingkungan harus diterapkan sejak usia sekolah. Misi itulah yang diusung Pemerintah Kota Surabaya bersama LSM Tunas Hijau dan Perusahaan Gas Negara (PGN), melalui EcoPreneur Award. Bertempat di ruang pola Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Sabtu (18/5), Wali Kota Tri Rismaharini, menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Pada kesempatan itu, Risma -sapaan wali kotamenyampaikan pesan bahwa jiwa berwirausaha harus diimbangi dengan komitmen melestarikan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, para siswa maupun guru sebagai pembimbing, dituntut kreatif. Itu bertujuan agar bisnis bisa tetap eksis. Dengan begitu, proses berwirausaha berjalan secara simultan. “Di luar negeri, siswa

sekolah diwajibkan belajar mengenai wirausaha. Mereka didorong untuk kreatif dalam berinovasi menciptakan peluang usaha,” paparnya di hadapan ratusan siswa SD dan SMP. Sementara Ketua Tunas Hijau, Zamroni, mengatakan,

SD dan SMP. “Rencananya, tahun depan kami juga menyertakan SMA/SMK. Tapi itu bertahap,” ujarnya. Menurut dia, tujuan utama program ini adalah untuk mendorong semua warga sekolah untuk peduli lingkungan sekaligus berlajar ber-

Wali Kota antusias terhadap produk-produk yang dihasilkan para siswa

Eco-Preneur Award sudah memasuki tahun kedua sejak pertama kali digelar tahun lalu. Mulanya, ajang tersebut hanya memperlombakan sekolah-sekolah di jenjang SD saja. Namun, tahun ini, berkembang menjadi

wirausaha. Kecenderungan, faktor tidak ada dana kerap kali dipakai alasan untuk tidak menjalankan program ramah lingkungan. Nah, dengan adanya Eco-Preneur Award ini, sudah tidak ada alasan lagi. Sebab, semua sekolah

sama-sama berangkat dari modal nol. Dikatakan Zamroni, sampah yang semula menjadi masalah, diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Hasil penjualan itulah yang kemudian dipakai sebagai modal dalam program peduli lingkungan di tiap-tiap sekolah. Sebagai informasi, dalam Eco-Preneur Award tahun ini, ada sekitar 90 penghargaan mingguan. Ada pula 20 penghargaan terbaik yang diberikan kepada sekolah atas capaian khusus yang dinilai layak diapresiasi. Misalnya, penghargaan laba terbanyak yang diraih SDN Semolowaru I yang berhasil membukukan penjualan Rp. 1.468.000. Sedangkan untuk SMP, dimenangi oleh SMPN 5 dengan nilai penjualan Rp. 1.452.000. SDN Semolowaru I juga menyabet juara I Eco-Preneur Award kategori SD. Sementara, SMP Negeri 23 menjadi yang terbaik di tingkat SMP. (hdi)

Hentikan Tradisi Konvoi Pemerintah Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak bertekad mewujudkan Surabaya yang bebas arak-arakan liar pelajar pasca pengumuman kelulusan. langkah antisipasi konvoi telah dimatangkan dalam rapat koordinasi di balai kota, Rabu (22/5). Rapat yang dipimpin Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekkota Surabaya Eko Haryanto itu dihadiri Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif, Kasat Binmas Polrestabes Surabaya AKBP Firmansyah, dan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Sabilul Alif, menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir gerombolan pelajar yang melakukan arak-arakan. Menurutnya, tradisi konvoi sering disertai aksi corat-coret, bahkan tak jarang pula berujung pada tindakan vandalisme seperti tawuran, pesta minuman keras, dan lain sebagainya. “Konvoi pelajar sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya, efeknya lebih banyak merugikan serta meresahkan masyarakat. Tahun lalu, bahkan ada 3 pelajar meninggal akibat arak-arakan. Oleh karenanya, sudah saatnya tradisi tersebut dihentikan. Kita

semua tentu ingin Surabaya yang lebih tertib, aman, dan nyaman dalam menyambut kelulusan pelajar,” kata alumnus Akpol 1996 itu. Langkah antisipasi konvoi pelajar ini memang tak main-main. Sabilul mengatakan, sedikitnya 200 personil satlantas, 2 pleton (60 personil) dalmas dan 2 pleton (60 personil) tangkal beserta 4 anjing pelacak K9 disiagakan di sejumlah titik. Mereka akan bersinergi dengan aparat Satpol PP, linmas, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Di sis lain, Dispendik juga membentuk tim pemantau di masing-masing sekolah yang terdiri dari para guru. Tugasnya adalah melakukan penyisiran di radius 1 kilometer dari sekolahnya. Bila menemukan indikasi gerombolan pelajar, mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sedangkan soal sanksi, Sabilul menegaskan pihaknya akan merazia pelajar yang tetap nekad melakukan konvoi. Apalagi jika tidak memakai helm atau melanggar lalu lintas, maka polisi tidak akan segan mengangkut kendaraan yang dipakai konvoi. Dalam hal ini, Polrestabes telah menyiapkan 22 truk untuk mengangkut kendaraan tersebut.(hdi)

erasikan card reader eKTP di UPTSA mulai hari ini hingga seterusnya. Piranti card reader yang meliputi seperangkat CPU, alat sidik jari, dan pembaca e-KTP disediakan di lantai dua gedung UPTSA yang terletak di Jl. Menur No.31C itu. Plus dua staf Dispendukcapil yang siap melayani para pemohon izin. Teknisnya, pemohon izin tinggal membawa e-

KTP asli serta persyaratan perizinan lainnya. Petugas UPTSA nanti akan memverifikasi e-KTP pemohon di stan Dispendukcapil. e-KTP diletakkan di atas card reader. Tak lama kemudian data penduduk akan tertera di monitor. Selanjutnya, pemohon tinggal mencocokan sidik jari. Masih kata Suharto, seperangkat card reader tersebut merupakan hibah

dari Mendagri kepada Pemerintah Kota Surabaya. Total ada 65 unit perangkat card reader yang sudah disebar di seluruh kantor kecamatan, masing-masing 2 unit. Sedangkan di kantor Dispendukcapil ada 3 unit card reader. Ditanya bagaimana jika chip e-KTP tidak terbaca dengan alat card reader?. Suharto mengatakan, itu berarti chip eKTP sudah rusak lantaran pernah difotokopi atau distapler. Jika sudah begitu, pria yang akrab disapa Anang ini menyarankan agar segera melapor ke kecamatan. Untuk sementara, yang bersangkutan akan diberikan KTP nonelektronik sebagai ganti e-KTP. “e-KTP yang rusak itu dikirim ke pusat. Nanti kalau e-KTP yang baru sudah jadi, KTP nonelektronik bisa ditukarkan kembali dengan e-KTP,”

katanya. Disamping membaca e-KTP, fasilitas card reader di UPTSA juga bisa dimanfaatkan untuk perekaman data e-KTP. Sementara Kepala UPTSA Surabaya Timur, Pudji Winiarti, menjelaskan, hingga saat ini total ada 68 jenis perizinan yang masuk melalui UPTSA. Diantaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan, Izin Usaha Pariwisata, dan perizinanperizinan lainnya. Hampir seluruh perizinan tersebut memerlukan fotokopi kartu tanda penduduk sebagai salah satu persyaratan. “Nah, dengan adanya bantuan berupa card reader ini, pemohon tak perlu lagi memfotokopi e-KTP. Tapi dengan catatan, eKTP akan diverifikasi terlebih dahulu, baru sesudah itu berkas pemohon bisa diproses,” terang Pudji. (hdi)

Edisi 105 (27 mei-2juni 2013)  

Edisi 105 (27 mei-2juni 2013)

Advertisement