Page 12

Berlangganan atau Pasang Iklan

031-5633456 TELEPON : Iklan/Redaksi/Sirkulasi 031-5668432, 5633456 Faksimile : 031 - 5675240

EDISI 105 /TAHUN 02, 27 MEI - 2 JUNI 2013

Ritel Modern Tumbuh Subur, Pasar Tradisional Kian kiamat Pemerintah Harus mengatur Keberadaan Ritel Modern Surabaya, BS-

Keberadaan pasar / ritel modern perlu diatur untuk menyelamatkan pasar tradisional sebab hypermarket maupun minimarket akan mengancam pasar tradisional yang bermodal cekak hal ini sesuai dengan Permendag No. 53/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dimana pemerintah harus mengatur keberadaannya sehingga tidak memunahkan toko kelontong maupun usaha kecil dan Menengah (UKM). Bila pemerintah ingin mengatur keberadaannya terutama hal terpenting yakni Izin Usaha Toko Modern (IUTM) banyak dari ribuah minimarket tidak memiliki surat izin tersebut. dengan lemahnya pengawasan terhadap perizinan membuat pertumbuhan ritel modern menjamur. Dampaknya, pasar tradisional makin susut karena ditinggalkan oleh para pembelinya. Hal itu dapat dilihat menjamurnya ritel modern dari pertumbuhan omzetnya yang terus melesat bayangkan saja untuk omzet ritel di Jawa Timur setiap tahunnya terus berkembang. Jika di tahun 2011 omzet ritel sebesar Rp 15,625 triliun, di tahun 2012 naik mencapai Rp 17,687 triliun. Pada tahun 2013 ini kembali diprediksi naik menjadi Rp 17,871 triliun. Perkembangan ritel khususnya minimarket di Surabaya misalnya boleh dibilang liar. Kini, dengan asumsi satu ruas jalan terdapat 4 minimarket, setidaknya saat ini terdapat sekitar 8.000 toko modern yang tersebar di 2.000 ruas jalan Kota Pahlawan ini. Hal ini juga diakui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jatim, Budi Setiawan menilai keberdaan ritel minimarket kian pesat. Di sisi lain keberadaan pasar tradisional mengalami penurunan hingga mencapai 35% per tahunnya. Dari data yang diperolah dari Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) kota Surabaya sebanyak 67-70 pasar tradisional sebagian besar mengalami kerusakan, ada yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak parah, meski ada juga yang masih bagus. Sementara yang 14 unit pasar lain sudah tidak berfungsi lagi sebagai pasar yang totalnya terdapat 81 pasar tradisional milik PD

pasar tersebut. Kewenangan pemberian izin pendirian pasar modern itu, menurut Budi, menjadi kebijakan masingmasing daerah di kabupaten/kota. sehingga kepala daerah kabupaten/kota diharapkan lebih memperketat izin berdirinya pasar modern itu. Dengan demikian nantinya tidak saling mematikan perekonomian masyarakat sekitar. Karena pertumbuhan minimarket alias pasar modern di daerah sudah sangat memprihatinkan. “hal inin tidak untuk membatasi namun memperketat dengan menata perizinannya,” sahutnya Budi. Dengan maraknya para pengusaha ritel modern ini dikwatirkan mematikan pasar tradisional dan para pelaku usaha kecil. Sementara peran pemerintah pada masing-masing kepala daerah di kabupaten/ kota kurang maksimal menertibkan pengusaha ritelitu. “Sesuai dengan aturan yang berlaku, ada batasan-batasan tertentu terkait pendirian pasar modern,” katanya. Disisi lain, fenomena konsumen lebih memilih berbelanja di tempat yang memberikan kemudahan serta kenyamanan akses menuju pasar maupun pelayanan yang diberikan pedagang. Faktor tersebut merupakan pendorong utama perkembangan pasar modern, selain kedudukan pasar modern yang menawarkan keunggulan teknologi dan inovasi pelayanan dengan konsep one stop shopping serta kemudahan pembayaran. Sebelumnya Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLPK) Jatim Said Utomo juga mengimbau agar seluruh ritel modern di Indonesia hanya menjual beragam produknya dengan pasar partai besar karena upaya tersebut dapat melindungi pasar tradisional. “Kami menyakini bila Ritel modern tidak menjual produk dalam volume kecil atau eceran, tentunya banyak konsumen yang bertransaksi di pasar tradisional,” ujarnya ketika dihubungi Tidak demikian yang terjadi di Jatim saat ini banyaknya Ritel modern di Jatim yang menjual dengan volume kecil. Sehingga berdampaknya, keberadaan pasar tradisional kini kian terkikis mengingat semakin tingginya pertumbuhan ritel modern saat

Ditlantas Polda Jatim, Himbau Penggunaan Nopol Resmi Polri Surabaya, BS-

cara pemasangan,” katanya. Menghindari kebiasaan Mardji menjelaskan, aturan masyarakat menggunakan nopol tidak diperbolekahkannya nophasil modifikasi Direktorat lalu ol modifikasi tertuang dalam Lintas Polda Jatim melalui Subdit pasal 280 UU No 22/1999 dan Administrasi dan Registrasi kend- bagi yang melanggarnya akan araan bermotor menggelar sosial- dikenakan pasal 68 ayat 1 dipiisasi penggunaan nopol yang su- dana kurungan dua bulan atau dah ditetapkan Kepolisian Negara dengan paling banyak Rp 500 Republik Indonesia sesuai Pasal  ribu. 68 UU No 22/2009  tentang Lalu “Setiap orang yang mengeLintas dan Angkutan Jalan Raya. mudikan kendaraan bermotor Selain memberikan informasi dijalan yang tidak dipasang langsung kepada setiap wajib pa- Tanda Nomor Kendaraan Berjak yang datang, sosialisasi juga motor (TNKB) yang ditetapkan dilakukan dengan bentangan oleh Kepolisian Negara Repubspanduk di pelataran area pemer- lik Indonesia sebagaimana yang iksaan fisik kendaraan bermo- dimaksud dalam Pasal 68 ayat 1 tor di sejumlah Kantor Bersama dipidana dengan kurungan dua Samsat. bulan atau denda paling banyak Kasi STNK Ditlantas Polda Rp 500 ribu, “ jelasnya. Jatim Kompol Sumardji mengaMardji berharap, agar butakan, sosialisasi tersebut digelar daya menggunakan modifikasi diseluruh KB Samsat di Jawa plat nomer kendaraan ditinggalTimur, tujuannya mengajarkan kan masyarakat,  penggunaan kedisplinan masyarakat untuk nopol yang sudah dimodifikasi mentaati dan menghargai produk itu diganti dengan nopol resmi hukum yang sudah dibuat.  yang dikeluarkan KB Samsat. “Apalagi dalam pasal 68 UU “Jika ada plat nopol rusak No 22/1999 tentang lalu lintas dan atau tidak tampak semestinya, angkutan jalan raya disebutkan Polisi mempersilahkan warga bahwa kendaraan bermotor wajib mendatangi kantor Samsat memakai tanda nomor kendaraan di jajaran Polda Jatim untuk bermotor yang memenuhi syarat diberikan  penggantian,” pungbentuk, ukuran, bahan, warna dan kasnya (ton)

Suasana supermarket yang kian ramai dikunjungi oleh konsumen.

Dengan kondisi ini banyak kalangan termasuk masyarakat menilai pemerintah belum tegas melindungi keberadaan pasar tradisional, ia mencontohkan, peritel modern ada baiknya hanya menjual barang-barang seperti gula dan produk lainnya dalam kemasan lebih dari 10 kilogram. “Kami yakin dengan upaya pembatasan itu maka pembelian dalam jumlah kecil, di bawah lima kilogram bisa dilakukan konsumen di pasar tradisional dan toko kecil,” urai pria berkacamata ini. Bahkan, barang di luar kebutuhan pokok seperti sabun, pasta gigi, dan sampo yang selama ini dijual di supermarket sebaiknya dikemas dalam sistem paket. Dengan sistem aturan main tersebut pihaknya yakin akan menggairahkan pasar dan toko tradisional sehingga usaha mereka tetap terlindungi dari keterburukan saat ini. Menyikapi upaya perlindungan ritel tradisional, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jatim, Abraham Ibnu, mengatakan, istilah pasar tradisional diubah menjadi pasar segar. “Dengan demikian itu kami harap bisa memberikan efek psikologis berbeda kepada pedagang maupun konsumen. Dengan pasar segar itu juga menjadi penanda bahwa barang yang dijual

di pasar tradisional merupakan makanan segar baik berupa ikan, sayur, buah, dan daging. “Namun kebutuhan konsumen tetap harus dipenuhi. Apapun itu, konsumen tentunya yang menilai karena hak itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen sendiri,” kata Wakil (Aprindo) Jatim, Solihin Banyak perdagangan di pasar tradisional yang menuntut perlindungan regulasi bagi keberadaan dan keberlanjutan pasar tradisional menghadapi ekspansi pasar modern diperkotaan saat ini. Alasan proteksi terhadap pasar tradisional antara lain membuka kesempatan perkembangan koperasi dan usaha kecil sebagai pemasok produk yang diperdagangkan di pasar tradisional. Menurut pengamat hukum pasar dan tata niaga Ilham Hadi mengatakan, Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007). Mengenai jarak antar-minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan  masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket). Suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (“IUTM”) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta diterbitkan oleh Gubernur (Pasal 12 Perpres 112/2007). Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - “Permendag 53/2008”) . Mengenai persyaratan untuk mendapatkan IUTM, dalam Pasal 3 Perpres 112/2007, disebutkan bahwa luas bangunan untuk minimarket ada-

lah kurang dari 400m2 . Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Ketentuan yang menyebut untuk memperhatikan jarak diatur untuk toko modern kategori Hypermarket saja, sedangkan pengaturan lokasi untuk minimarket tidak disebutkan. Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112/2007 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. “Artinya, minimarket bisa membukai gerai hingga ke wilayah pemukiman warga,” urainya. Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag 53/2008 menyebutkan kewajiban bagi minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan,”Kepadatan penduduk, Perkembangan pemukiman baru, Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), Dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan  Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut,” katanya. Namun, Permendag 53/2008 tidak mengatur konsekuensi ataupun sanksi apabila kewajiban di atas dilanggar. Pelaksanaan pengawasan toko modern diserahkan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta tentunya hal sama juga di Jatim khususnya Surabaya. Tentang jarak minimarket diatur pula di dalam peraturan perundangundangan di tingkat daerah. Untuk wilayah DKI Jakarta misalnya, diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 44 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“Kepgub 44/2004”) yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta (Perda DKI 2/2002). Berdasarkan Pasal 8 Kepgub 44/2004 jo. Pasal 10 huruf a Perda DKI 2/2002, mini swalayan (minimarket) yang luas lantainya 100 m2 s.d. 200m2 harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan/kolektor/arteri demikian juga di Surabaya.(ton)

Candi Kerajaan Airlangga Ditemukan di Hutan Bangunan candi kembali ditemukan di Kabupaten Lamongan. Diperkirakan candi tersebut dibuat abad sebelas pada  zaman Kerajaan Airlangga dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Uniknya, ditengah candi tersebut  terdapat bangunan semacam tempat air, yang melingkar di area  hutan. Warga Desa Pataan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan digemparkan dengan penemuan sebuah candi di area  hutan dekat persawahaan  warga. Bagian tepi candi ini terbuat dari Puing candi kerjaan Airlanga yang ditemukan ditengah hutan. batu kapur  yang tersusun rapi. berkisar  10 – 15 cm.  kuno.  Sedangkan dibagian Masing-masing  batu kapur ini Disisi lain terdapat bebatuan tengah candi terdapat semacam panjangnya berkisar 30 cm dan hitam dan  keras serta terdapat tempat air yang melingkar yang lebar 20 cm dengan ketebalan  pahatan khas zaman kerajaan diperkirakan sebagai petirtan

saat pemujaan. Dindingnya juga terbuat dari batu yang tersusun rapi. Bangunan ini tersambung dengan bangunan aliran air menuju ke luar candi. Penemu candi, Supriyo, mengatakan, candi ini diperkirakan dibangun pada zaman Kerajaan Airlangga pada abad sebelas masehi. Karena  di Desa Pataan ini telah ditemukan prasasti  Patakan, sebagai tanda zaman Airlangga yang kini telah disimpan di musium nasional. Kepala Dusun Pataan, Siswanto, menyatakan, sejak dulu candi ini disakralkan. Sehingga sangat jarang warga yang mendatanginya. Selain itu, disekitar area candi juga diper-

kirakan terdapat pemukiman kuno, karena warga sering menemukan gerabah serta pecahan guci guno disekitar candi. Warga di Lamongan berharap   tim  balai pelestarian peninggalan purbakala melakukan  eskavasi  atau  penggalian. Sehingga  struktur candi ini dapat terlihat secara utuh  sebagai  tanda kebesaran kerajaan masa lalu di Kabupaten Lamongan (bashoir/stv)

Digagalkan, Penyelundupan Kulit Sapi dan Rotan Ilegal Petugas pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, berhasil mengamankan puluhan ton rotan ilegal, serta delapan ton kulit sapi. Barang-barang tersebut rencananya akan diselundupkan ke luar negeri dengan menggunakan dokumen palsu. Total kerugian negara mencapai

milyaran rupiah. Kepala Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak, Ircham Habib, mengatakan, puluhan kontainer berisi rotan dan kulit sapi samak ini, berhasil disita petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di Terminal Petikemas Surabaya. Barang-barang

tersebut rencananya akan diekspor ke India dan China, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Modusnya, kata dia, dengan memalsukan dokumen pengiriman. Untuk rotan, eksportir memalsukan dokumen, dengan isi barang rumput laut. Semen-

tara untuk kulit sapi, tertera barang kulit sapi basah, dalam undang-undang tidak dikenakan bea keluar. Dalam kasus penyelundupan rotan dan kulit sapi ilegal ini, negara dirugikan hingga Rp 2 milyar. Sebanyak 30 kotainer rotan, dan delapan kontainer ku-

lit sapi, saat ini dalam pengawasan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. (bona/stv)

Edisi 105 (27 mei-2juni 2013)  

Edisi 105 (27 mei-2juni 2013)

Advertisement