Issuu on Google+

1


2


Bintang Buruh, Bintangnya Kaum Buruh Indonesia Sungguh merupakan hal yang amat membahagiakan, baik bagi saya pribadi maupun organisasional, bahwa akhirnya media buruh sejati “Bintang Buruh” bisa terbit kembali. Saya akan lebih berbahagia lagi apabila di masamasa yang akan datang BB bisa secara rutin menyambangi pembacanya. Saya menilai media macam BB ini penting, teramat penting bagi kemajuan organisasi khususnya, juga bagi perjuangan buruh mencapai kesejahteraan. Kenapa demikian? Media ini, sesederhana apapun bentuknya, adalah “lidah”penyambung suara buruh, baik kepada sesama buruh sendiri maupun pihak-pihak terkait. Kepada sesama buruh, BB diharapkan mampu menyampaikan isuisu sejati kaum buruh, juga medan pembelajaran yang tidak mungkin didapatkan di media lain. Kepada yang lain, BB mesti mengabarkan gerak juang buruh menjebol rintangan dan menggapai tuntutan. Di masa-masa nanti, BB tentu harus semakin berkembang dan tidak hanya berbentuk “mungil” baik dalam ukuran maupun kuantitas terbit. Musuh kita terlalu besar hanya dilawan dengan senjata yang bisa dikiaskan sebagai “kerikil”. Namun toh, kerikil meski kecil sangat mengganggu kenyamaan (misalnya masuk dalam sepatu). Seyogyanya BB bisa menjelma kerikil semacam itu, sebelum pada saatnya bermetamofosa menjadi batu karang menggunung. KASBI! Muda, Berani Militan! Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi KASBI

BINTANG BURUH Jl. Cipinang Kebembem Blok

E/3, RT 13/13, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Telp. 021-4701266 E-mail: bintangburuh@gmail.com Rekening Bank: BCA Pondok Gede 6870371509 a.n Raymond Jatmiko Kusnadi

PENANGGUNG JAWAB Ketua Umum Konfederasi KASBI PEMIMPIN REDAKSI Kumjay Suman DEWAN REDAKSI Beno Widodo, Parto, Khamid Istakhori, Eka PH, Darto, Musrianto, Mahendra, Sulthoni, Simon, SH BENDAHARA Eka Pangulimara SIRKULASI Bewok, Agus

3


PUISI-PUISI YONATHAN RAHARDJO PISANG AMBON Bangun bangun bangun kurindu nahasiswa turun jalan lagi makan nasi bungkus lemparan ibu-ibu 98 rontokkan gigi Suharto sayang sayang sayang mahasiswa terpecah kecil lebih dari rambut gigi palsu Suharto lebih kuat lekat di gusi goyang waha wah wah mantan mahasiswa jadi juragan lulus kuliah kerja enak di kursi empuk berubahlah garis keras ke garis lembek selembek pisang ambon

duh duh duh buah besar yang keras hanya akarnya buah lembek apalagi jusnya yang banyak disaji resto bekas mahasiswa banyak suka bangun bangun bangun apa mahasiswa 98 sudah selembek pisang ambon rebus ini? kutunggu jawaban tidak ya tidak

KEBOHONGAN ITU SEMENTARA, JENDERAL! Siapa yang bisa

memisahkan Segenap perasaan dari satunya kita? Popor bedil dan ujung senapan Mengkilat hanya mampu Menembakkan senapan berbunga Meski ditembakkan berlusin rentetan cuma jadi rabuk menumbuhkan tulang makin menyatu membentuk jerangkongjerangkong raksasa akan mengoyak tidur nyenyak sampai pada uzurnya kerongkongan

KASBIANA HA HA....

Gaji Buruh Eropa dan Indonesia Buruh Indonesia bertanya pada buruh Eropa, “berapa gajimu dan untuk apa saja uang sejumlah itu?” Buruh Eropa menjawab, “Gaji saya 3.000 Euro (lebih dari Rp 45 juta). 1.000 euro untuk tempat tinggal, 1.000 Euro untuk makan, 500 Euro untuk hiburan.” “Lalu sisa 500 Euro untuk apa?” tanya buruh Indonesia. Buruh Eropa menjawab secara ketus, “Oh … itu urusan saya, Anda tidak berhak bertanya!” Kemudian buruh Eropa berbalik bertanya, “Kalau anda bagaimana?” “Gaji saya Rp. 950 ribu, Rp.

4

450 ribu untuk tempat tinggal, Rp. 350 ribu untuk makan, Rp. 250 ribu untuk transport, Rp. 200 ribu untuk sekolah anak, Rp. 200 ribu untuk bayar cicilan pinjaman, Rp100 ribu untuk….”. Penjelasan buruh Indonesia terhenti karena buruh Eropa menyetop dan langsung bertanya. “Uang itu jumlahnya sudah melampui gaji anda. Sisanya dari mana?” kata buruh Eropa itu keheranan. Kemudian, buruh Indonesia itu menjawab dengan enteng, ”Begini Mister, tentang uang yang kurang itu urusan saya, anda tidak berhak bertanya-tanya.


Upah Bukan Kebaikan Kaum Majikan!!

Apakah kaum buruh harus berterimakasih dan tahu diri untuk tidak menuntut macam-macam pada majikan?

5


PARTO

S

iang itu Mbak Sri Bondol, begitu teman-teman di tempat kerja memanggilnya, terlihat pucat dan dengan nafas sedikit tertahan tidak bernafsu untuk menghabiskan makan siangnya. Mbak Sri Bondol habis di marahin sama atasannya karena mencoba menyampaikan keluhan teman-teman satu bagian meminta atasan melaporkan pada atasannya lagi untuk meninjau kebijaksanaan berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan yang tak terjangkau. Tetapi apa yang didapat adalah caci maki dari atasannya, bahwa Mbak Sri ini orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu balas budi serta tidak tahu diuntung. Mungkin kejadian yang dialami Mbak Sri Bondol bukanlah baru sekali ini atau barangkali juga dialami kita sebagai kaum buruh. Bahkan kadang-kadang yang mengeluarkan lontaran seperti itu muncul dari teman kita sendiri atau di antara keluarga kita. Kenapa bisa lontaran seperti tidak tahu balas budi, tidak tahu diuntung, tidak tahu berterimakasih muncul disaat kita menanyakan hak kita sebagai buruh? Mengapa kita sebagai kaum buruh diam saja ketika atasan atau majikan mengatakan

6

kita tidak tahu berterimakasih, padahal kita sudah melakukan kerja? Apakah kaum buruh harus berterimakasih dan tahu diri untuk tidak menuntut macammacam pada majikan? Padahal buruh sudah memberikan kerja dan menghasilkan produksi yang menghasilkan keuntungan yang maha berlipat-lipat hingga mereka kaum majikan (kapitalis) menjadi sangat maha sejahtera kehidupannya. Kerja dan Upah Apakah kerja dimulai hanya ketika memasuki area tempat kerja? Kita semua tahu bahwa persiapan sebelum kerja sudah dimulai begitu bangun pagi. Selepas bangun kita sudah menyiapkan diri untuk bekerja. Untuk apa semua kita lakukan sebelum berangkat kerja, semua ada hubungannya dengan kerja, karena bila semua aktifias keseharian sebelum kerja tidak kita lakukan pasti kita tidak akan nyaman dalam bekerja. Artinya segala aktifitas kita sebelum bekerja bahkan setelah bekerja pun ada hubungannya dengan kerja yang kita lakukan. Contohnya adalah tidur kita di waktu malam adalah untuk menyiapkan tubuh kita agar segar dan siap melakukan kerja esok harinya. Makan yang bergizi tinggi dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan kuat. Mental dan rohani kita pun harus terjaga stabil agar fokus bekerja tidak terganggu karena memikirkan


anak dan istri sehat dan cukup makan atau tidak. Sewaktu kita melamar pekerjaan apakah yang menjadi dasar bagi kita datang ke majikan dan melamar pekerjaan? Apakah karena hanya menginginkan pekerjaan agar tubuh kita beraktifitas atau bekerja untuk mendapatkan upah dan upah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahterahan keluarga kita? Pertanyaan ini dimunculkan dalam tulisan ini adalah agar kita kaum buruh sadar akan posisi upah sebagai hak kita dan bukan dari belas kasihan kaum majikan (perusahaan). Ketika sudah dewasa secara fisik dan mental kita sudah siap

untuk bekerja. Dengan berbekal kemampuan fisik dan ijazah sekolah kita melamar kerja ke perusahaan. Apa harapan dari semua itu adalah agar diterima bekerja dan selanjutnya tiap hari dari hasil kerja kita mendapat upah. Tetapi apakah dari semua itu kita sudah mendapatkan keadilan upah? Yakni dengan upah kurang lebih Rp 35.000 per hari?

7


Sering kita mendapat caci dan makian dari atasan tempat bekerja, “Kamu tidak tahu diuntung sudah diterima kerja harusnya berterima kasih!�. Tapi benarkah kita sudah untung ketika diterima kerja tetapi dengan upah yang jauh dari layak dan bahkan status kerja yang hanya kontrak atau outsourcing? Ingatan kaum buruh bahwa dirinya sudah diberikan keuntungan dengan diterima bekerja adalah satu kesalahan fatal dalam kesadaran kaum buruh. Kita harus menghapus ingatan tentang yang salah tersebut. Karena yang akan muncul dari itu adalah ketakutan kaum buruh untuk memperjuangankan hak upah yang adil. Ingatlah bahwa mereka kapitalis tidak membesarkan dan mendidik kita. Kita dibesarkan dan didik oleh rumah dan lingkungan sosial, mereka kapitalis mengambil kita setelah sudah dewasa dengan menerima kerja untuk menggantikan kaum buruh yang sudah tua dan dianggap sudah rendah produktifitasnya. Jadi kebutuhan kapitalis terhadap

8

kaum buruh sangatlah besar. Mereka kapitalis akan mati sekarat bila tidak ada kaum buruh yang bekerja menggerakan produksi, mencatat administrasi, menjualkan hasil produksinya, mengantar transportasi barang ke tempatnya, dll. Jadi tekanan kapitalis dengan mengatakan bahwa kaum buruh harus berterimakasih pada majikan karena sudah diterima kerja adalah ketakutan kapitalis terhadap tuntutan kaum buruh akan upah adil yang layak. Upah yang kita terima sekarang adalah satu keharusan dari kapitalis dan bukan lantas kaum buruh harus berterima kasih. Yang harus ditanamkan dalam kesadaran kaum buruh adalah bahwa sampai detik ini mereka para pengusaha masih membayar upah kaum buruh dengan sangat-sangat murah!‌. Yang artinya kaum buruh terlalu banyak memberikan keuntungan pada perusahaan. Jadi mulai sekarang hilangkan dalam kesadaran kita kaum buruh Indonesia untuk takut meminta hak upah layak yang adil pada kapitalis (perusahaan).


BENO WIDODO Perdebatan pengertian Buruh seringkali muncul, siapa sih buruh itu? Perdebatan ini sekaligus menunjukkan tentang posisi buruh. Banyak orang tidak mau disebut buruh hanya karena posisi/jabatannya dalam sebuah perusahaan cukup tinggi, semisal mandor, supervisor atau manajer. Padahal mengacu pada pengertian buruh sejatinya adalah orang yang bekerja pada orang lain dan diberi upah. Artinya, semua orang yang bekerja dan diupah adalah buruh, termasuk mandor, dll. Bila dia tidak punya saham atau modal selain tenaga dan pikiran maka dia adalah buruh, terlepas upahnya besar atau kecil.

Buruh: Resiko

BESARR

Berkaitan dengan pengertian buruh/pekerja dan posisi/ jabatannya dalam sebuah perusahaan, maka juga telah membawa pengaruh pada watak/ perilaku yang dibawanya. Buruhburuh yang pada posisinya sebagai operator mesin, tukang jahit, tukang petik di perkebunan, dll merasakan benar sebagai seorang pekerja dengan beban besar namun tingkat pendapatan/ upah sangat kecil. Buruh pada posisi seperti

Upah kecilll.....

ini menjadi ujung tombak produktifitas sebuah perusahaan (apapun produksinya). Tidak sekedar mengandalkan otak dalam bekerja, namun juga tenaga dan kehati-hatian. Kehati-hatian menjadi sangat penting, selain skill/kemampuan bekerja. Karena sedikit saja ceroboh maka akan bisa merusak hasil produksi, bahkan bisa mencelakakan diri

9


sendiri atau kawan bekerjanya. Banyak kasus kecelakaan kerja mulai dari membuat pekerja cacat seuur hidup, terpapar zatzat kimia yang menimbulkan penyakit akut hingga mencerabut nyawa pekerja itu sendiri. Ini sangat berbeda dengan buruh/pekerja yang diberi posisi sebagai mandor, supervisor atau manajer. Posisi ini seringkali hanya mengandalkan otak, bahkan seringnya hanya menjadi orang-orang yang me-mandor-i buruh lainnya agar bekerja dengan serius, padahal tanpa diawasi atau di-mandori, buruh-buruh pasti tetap bekerja serius. Nyaris tidak ada resiko kecelakaan kerja yang berarti sebagaimana buruh biasa. Sementara pekerja yang diberi posisi manajer hanyalah mengatur pekerja dan menjalin hubungan dengan relasi perusahaan. Demikin juga supervisor, bekerja hanya atas

perintah manajer untuk membagi kerja. Pekerja dengan posisi semua ini, biasanya berwatak pengusaha. Seolah-olah mereka bukan buruh dan lebih memihak ke pengusaha dan menekan buruh. Mereka tidak sadar suatu saat mereka bisa juga kena PHK bila sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pengusaha. Dengan gambaran di atas, perilaku/watak pekerja karena posisinya juga disebabkan oleh cara pengusaha memberikan upah/gaji kepada pekerja/buruh karena posisinya. Terjadi satu kesenjangan luar biasa antara upah buruh biasa (operator, tukang jahit, tukang petik dll) dengan pekerja yang memiliki posisi mandor, supervisor atau manajer. Timpang Kesenjangan ini bisa kita lihat dari perbandingan tingkat upah

Yang nunjuknunjuk dan melihatlihat doang, gajinya malah lebih tinggi dari yang bekerja keras....

10


yang diterima. Seorang buruh garmen di Kabupaten Bandung menerima upah Rp. 986.000,- per bulan. Seorang mandor menerima Rp. 1.750.000,- s/d Rp.3.000.000,(tergantung masa kerja). Seorang supervisor bisa menerima gaji Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 7.5000.000,-. Sedang seorang manajer bergaji antara Rp. 10.000.000,- hingga 15.000.000,Kalau dibanding-bandingkan memakai angka, upah buruh dengan mandor adalah 1 : 3, buruh dengan superviser adalah 1 : 7 dan buruh-manajer adalah 1 : 12. Perbandingan ini tidak termasuk dengan manajer eksekutif atau tidak dalam skala perusahaan besar (yang pasti akan memperlihatkan ketimpangan bagai bumi-langit). Pun, perbandingan ini hanya pada perusahaan berskala sedang. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin besar perbedaan kesenjangannya antara buruh

.... apakah mandor, supervisor dan manajer bisa bekerja menghasilkan produk?

dengan posisi-posisi mandor ke atas. Buruh yang menjadi ujung tombak dalam produktifitas malah mendapatkan upah yang lebih kecil, sementara pekerja yang mengandalkan otak dan tidak paham soal produksi diberi upah yang lebih besar. Coba bayangkan bila dalam satu perusahaan tidak ada buruh, apakah mandor, supervisor dan manajer bisa bekerja menghasilkan produksi? Tentu jawabnya tidak. Tapi sebaliknya buruh tetap bisa bekerja tanpa mereka yang hanya mengatur dan mengawasi mereka. Jadi sebenarnya, upah yang besar tersebut hanya untuk menjadikan “pekerja” dengan posisi mandor, supervisor dan manajer sebagai “kepanjangan tangan “ pengusaha mengawasi dan menekan buruh agar tidak merepotkan perusahaan dengan tuntutannya. Dengan pola ini, sebelum buruh ketemu pengusaha dalam melakukan tuntutannya maka akan berhadapan dengan orangorang (yang sebenarnya juga buruh) yang dibayar mendapatkan posisi manajer dll. Jelas, sebagai taktik “Devide et Impera”, pola ini sangat maut.

11


EKA PANGULIMARA H

Kerja dan Upah Memikirkan hidup, kebanyakan akan muncul di kepala kita biasanya dari mana kita akan mendapatkan uang. Atau bisa juga disebut penghasilan. Caranya pun dengan kerja yang beraneka.

12


Ada banyak bentuk kerja nyata seseorang untuk bertahan hidup. Ada yang menjadi supir, tukang ojek, pekerja seni dan kebudayaan, penulis, hingga salesman. Juga pekerja LSM, penerjemah, tukang bengkel, tukang parkir, tukang loak, buruh toko, buruh pelabuhan, buruh di kapal pesiar, buruh kereta api, buruh pegadaian, buruh di bandara dan pesawat terbang, buruh di bank, buruh bangunan, buruh migrant Indonesia, buruh perkebunan, dan buruh-buruh di pabrik. Sampai yang dikenal memiliki kemujuran menjadi PNS, atawa punya unit-unit usaha mandiri. Semua ini identitas seseorang ketika berusaha mendapatkan suatu penghasilan. Dari hubungan kerjanya bisa terbagi-bagi ke dalam kelompok buruh yang bekerja di sektor informal, dan pekerja lainnya di sektor formal. Penghasilan yang didapat tidak jauh dari beragam bentuk pekerjaan yang dilakoni. Alias yang berpenghasilan tetap dan tidak. Sistem kerja di sektor formal juga akan mempengaruhi seberapa besar tingkat penghasilan berupa gaji/upah, kalau status pekerja di sektor ini, akan dibedakan lagi dari pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Umumnya ada yang berpredikat buruh kontrak, outsourcing, harian lepas, pekerja magang. Kalau outsourcing dan

pekerja kontrak, belum tentu mendapatkan upah sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah, atau berdasar pada negosiasi kesepakatan perusahaan dan pekerja. Karena buruh dengan predikat semacam ini sudah terpotong dengan perusahaan pula yang menyalurkan mereka pada PT atau perusahaan dimana mereka berkerja. Apalagi yang bekerja di sektor informal, mereka akan mengakali sendiri bagaimana mereka bisa mendapat penghasilannya sendiri. Kadang cukup, kadang berkelebihan. Tapi yang lebih sering serba berkekurangan. Sebaliknya PNS dan pejabat negara, memiliki gaji/upah tetap. Upah yang ditetapkan dari golongan, dan berstandar nasional. Bandingkan pendapatan upah bulanan para PNS dan pejabat negara dengan penerimaan upah kaum buruh dan pekerja di sektor formal dan informal: Seberapapun yang diterima (para buruh) sangat timpang dengan upah yang mestinya didapat berdasakan skala nasional. Mempertahankan hidup Kebijakan perburuhan sampai tulisan ini dibuat, tidak berpihak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat. Khususnya kaum buruh Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh digadang-gadang sebagai alasan utama mengapa buruh bekerja mendapatkan upah.

13


O b r o l a n singkat penulis dengan Kiswoyo, Ketua Serikat Buruh Karya utama (FSBKU) SBA KASBI di PT. Istana Magnoliatama, t e n t a n g pandangannya menyoal buruh bekerja untuk mendapat upah; “Pasti setiap orang bekerja mendapat upah. Ya, karena kita sudah melakukan pekerjaan. Upah yang kita terima seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang sudah kita kerjakan”. L e b i h lanjut Kiswoyo membandingkan antara upah yang diterima dengan kebijakan negara yang mengatur pengupahan, “Tidak sesuai meskipun sudah ditetapkan oleh pemerintah. Upah yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Terutama bagi kebutuhan hidup yang sudah berkeluarga. Contoh biaya kebutuhan hidup keluarga sendiri saja sudah lebih dari satu juta. hampir di semua pabrik upah itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup berkeluarga”.

14

Begitulah pemaknaan Kiswoyo. Komandan pabrik, yang kini tengah menduduki pabriknya, lantaran sejak dua tahun lalu ditinggal ngacir bos nya. Tulisan ini memang ingin membeberkan secara lugas penerimaan upah/gaji mulai dari pejabat (lih box hal samping), hingga buruh-buruh di berbagai tempat kerja. Secara eksplisit, bahwa buruh bekerja memang untuk mendapatkan upah.


Itung-itung Gaji Dewan Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin, perbulan, rutin non perbulan dan sesekali. Gaji perbulan meliputi: Gaji pokok sebesar Rp 15.510.000. Tunjangan-tunjangan: Aspirasi (Rp 5. 496.000), Kehormatan (Rp 7.200.000), insentif badan kehormatan (Rp 3.150.000), Komunikasi (Rp 12.000.000), dan Pengawasan (Rp 2.100.000). Total, Rp.46..100.000! Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni. Gaji ke-13 :Rp 16.400.000,. Dana penyerapan (reses) :Rp 31.500.000,. Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika ditotal selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktuwaktu yaitu: Dana intensif pembahasan rencangan undangundang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan

sebesar Rp 5.000.000/kegiatan Dana kebijakan intensif legislatif sebesar Rp 1.000.000/RUU. Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. (Sumber: www.kabarinews. com dan warnadunia. com). Nah lho..Jadi anggota dewan bisa lekas makin memperkaya diri. Mesikipun dipotong oleh partainya masing-masing, itu belum seberapa. Pantas saja sekarang ini banyak yang kepincut jadi anggota dewan. eka pangulimara h Tukang bolos, ngantukan, tapi dibayar milyaran rupiah per tahun, siapa hayoo?...

15


Regionalisasi Upah, Upaya Rezim Memecah Gerakan Buruh BENO WIDODO Di Indonesia, penetapan upah buruh/pekerja dilakukan berdasarkan wilayah atau kota/ kabupaten. Ini diberlakukan sejak orde baru dan diperkuat pasca reformasi, sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan penandatanganan Letter Of intent (LOI) Indonesia dengan IMF. Bila kita tilik di berbagai negara, penetapan standar upah selalu dalam skala nasional, bukan

16

regional/wilayah. Penetapan besarnya upah berdasarkan wilayah tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri, dalam upaya menjaga akumulasi keuntungan pengusaha dan masuknya investor asing ke Indonesia. Pemerintah beragumen, bahwa upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan buruh dimana mereka tinggal dan berdasarkan inflasi. Dan karena di setiap wilayah berbeda-beda


harga kebutuhannya, maka upah minimumnya juga berbeda. Namun seharusnya kita mulai lihat lebih mendalam argument tersebut, bukankah kendali ekonomi tidak lepas dari politik? Dalam hal ini harga di dalam masyarakat bisa dikendalikan oleh kebijakan politik negara/ pemerintah. Dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini buruh tidak berbeda jauh dengan masyarakat lainnya. Regionalisasi: Memecah Belah Penetapan upah berdasarkan wilayah ini, pada akhirnya akan membuat angka nominal berbeda-beda antar kota dalam satu propinsi dan juga antar propinsi dalam satu pulau. Nah, penetapan secara regional (sekarang berbasis kota/ kabupaten) memiliki kelemahan mendasar, yakni : 1. Serikat buruh/serikat pekerja terkotak-kotak dalam skala kecil, kota/kabupaten. Organisasi pada akhirnya hanya terkonsentrasi dalam skala kecil, tidak berorientasi secara nasional. Padahal semua kebijakan di level kota/kabupaten mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Contoh ini bisa kita lihat, pada beberapa tahun belakangan, yakni tidak ada lagi aksi upah dalam skala propinsi yang merupakan aksi gabungan. Yang ada aksi-aksi tingkat kota saja dan hal ini memicu menurunnya tingkat solidaritas. 2. Perjuangan upah oleh serikat buruh, pada akhirnya terjebak pada egosentris wilayahnya bukan kepentingan

sebagai pekerja/buruh dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Dan dalam situasi ini, seringkali organisasi buruh “dipaksa� memakai logika yang dibangun oleh penguasa. 3. Regionalisasi upah telah melahirkan kesenjangan antar wilayah di dalam negeri Indonesia dalam penetapan upah, sehingga menjadi alasan untuk relokasi perusahaan dari kota yang satu ke kota yang lain dalam wilayah Indonesia, sebab dalam logika pengusaha selalu mencari upah yang murah dan sumber daya alam yang masih bagus. Tentu bila diurai lebih mendalam masih banyak kelemahannya dari pola penetapan upah secara regional/ kewilayahan. Tentunya, inilah yang diharapkan oleh pengusaha dan pemerintah. Yakni sebuah kekuatan organisasi buruh yang lemah, terkotak-kotak dan pada ujungnya sangat pramatis. Maka saatnya kita memperbaiki langkah perjuangan dalam peningkatan upah buruh di Indonesia. Karena bila tidak ada terobosan baru, maka akan semakin mengkerdilkan kekuatan Serikat Buruh kedepan. Penetapan Upah Nasional yang Layak Bila bukan regionalisasi, lalu apa? Jawabnya seperti yang sering kita tuntut dalam aksi, yakni ipah layak nasional. Penetapan upah juga harus secara wilayah nasional, bukan dikotak-kotak dalam satu kota saja. Artinya harus dibuat standar upah secara nasional dan layak

17


untuk kehidupan manusia. Bila ada pertanyaan : apa mungkin? Mari kita lihat contoh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukankah penggajiannya memakai standart nasional, mereka hanya mendapat tambahan dari tunjangantunjangan, tetapi gaji pokok tiap golongannya sama, mulai dari

upah nasional yang layak. Contoh tersebut juga diberlakukan di beberapa perusahaan MNC terhadap karyawannya yang memiliki jabatan manajer atau posisiposisi manajemen. Dia tidak lagi melihat wilayah dan berapa kebutuhan-kebutuhan, gajinya sama saja.

Sabang sampai merauke. Standart ini juga berlaku untuk prajurit TNI dan Polri, secara nasional memiliki standar gaji yang sama. Bukan per daerah atau wilayah. Nah, bila gaji PNS saja bisa, mengapa gaji buruh tidak bisa dibuat standar secara nasional. Maka regionalisasi upah buruh patut dipertanyakan, diprotes dan diperbaiki menjadi standar

Di lain hal, penetapan upah dengan memakai sistem regional berdalih bahwa harga kebutuhan di pasar berbedabeda. Tingkat nilai uang terhadap barang di daerah berbedabeda. Demikian argumen pemerintah. Ini harus kita jawab, bahwa kondisi ekonomi tidak terlepas dari politik. Kebijakan liberalisasi pasar (pasar

18


bebas) memungkinkan semua pedagang berspekulasi/manuver (menggunakan setiap kesempatan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga semaunya). Nah, karena pemerintah menggunakan sistem liberalisasi pasar maka situasi harga di pasar akan tidak stabil. Dia akan dipengaruhi oleh tersedia atau tidaknya suatu barang, mudah terjangkau atau tidaknya suatu barang(transportasi/akses), banyak peminat atau tidak pada suatu barang, banyaknya jenis produksi yang sama atau tidak(persaingan merk), dan beberapa hal lagi. Nah, dengan logika liberalisasi pasar yang dipakai oleh pemerintah untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada pengusaha itulah, maka kita bisa saksikan harga beras di Jakarta lebih murah daripada di Papua, harga pakaian di Bandung lebih murah daripada di Banjarmasin. Atau di dalam satu propinsi, harga minyak tanah di Ciwidey(daerah dataran tinggi perkebunan di kabupaten Bandung) lebih mahal dari pada di kota Bandung. Semua ini bisa diatasi, apabila pemerintah mau mengeluarkan kebijikan poltik dalam mengatur

sistem ekonomi. Sehingga ada pemerataan harga semua barang kebutuhan di negara ini. Penetapan upah secara nasional ini juga berlaku di banyak negara, sebagai garis batas terendah pemberian upah terhadap buruh dalam satu negara. Namun yang harus jadi catatan adalah bahwa penetapan upah secara nasional haruslah mendasarkan pada kebutuhan hidup yang layak, yang dapat memenuhi: papan (tempat tinggal), sandang(pakaian), pangan (makan-minum yang bergizi), pendidikan (termasuk informasi dll), dan kesehatan (termasuk rekreasi). Penetapan ini juga harus diikuti kebijakan politik pemerintah dengan menghentikan sistem pasar bebas, diganti dengan sistem pasar yang terkontrol.

19


Upah Buruh Menurut Undang-undang Tulisan ini disampaikan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar atas Upah yang seharusnya diterima buruh berdasarkan undang-undang atau Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Seringkali ini disebut HAK NORMATIF atau HAK BURUH yang seharusnya diterima dan tidak boleh diingkari oleh pengusaha. Walaupun pada faktanya masih banyak yang melanggar aturan ini, namun pengetahuan dasar ini menjadi

penting agar buruh tahu apa yang menjadi haknya. Setelah tahu dan paham, maka penting untuk dapat merebut hak tersebut dengan “menggunakan organisasi� dan cara-cara yang disepakati oleh organisasi tersebut. Namun yang harus menjadi catatan, tulisan ini tidak menginginkan buruh hanya berpikir normatif saja, tetapi harus lebih memahami hakhak yang lain seperti hak berorganisasi/berserikat dan hak

Kewajiban Pengusaha! UUK 13/2003 Pasal 90, dinyatakan : 1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Masih terkait soal pengupahan, UUK 13/2003 Pasal 91, Berbunyi :

20

1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.


mogok. Pengupahan dan upah lembur diatur dalam UUK 13 tahun 2003 Pasal 88, yang berbunyi : 1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja

karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahata kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; dan k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (BENO WIDODO)

MengHITUNG UPAH: UPAH PER HARI Untuk mempermudah kita mengerti tentang Upah kita sesuai dengan aturan-aturan diatas, Kita bisa memakai rumus sebagai berikut : a. Upah Per Hari untuk 5 hari kerja = UMK(UMP) : 25 (untuk 8 jam kerja dalam 1 hari) b. Upah per Hari untuk 6 hari kerja = UMK(UMP) : 30 (untuk 7 jam kerja dalam 1 hari) Untuk perusahaan yang pakai rumus ini (point b) setiap

hari minggu libur atau hari libur Nasional perusahaan WAJIB membayar Upah sehari bagi pekerja yang libur. Contoh Menghitung Upah (Satu)Sehari : UMP Jogjakarta tahun 2009 sesuai SK Gubernur adalah Rp. 700.000,Maka Upah Satu hari : a. Untuk yang 5 hari kerja = Rp. 700.000,- : 25 = Rp. 28.000,b. Untuk yang 6 hari kerja = Rp. 700.000,- : 30 = Rp. 23.330,-

21


Cuti-Cuti yang dibayar Istirahat dan Cuti untuk Buruh diatur dalam UUK 13/2003, Pasal 79. Yang berbunyi : 1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 2. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. istirahat antara jam kerja =, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan

waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; b. istirahat mingguan 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; c. cuti tahunan, sekurangkurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan d. istirahat panjang sekurang-

MengHITUNG UPAH PER JAM & LEMBUR UPAH 1 (Satu) Jam Rumus Upah satu jam, adalah untuk mendapat upah dalam 1 jam sebagai dasar untuk menghitung Upah lembur (Bukan untuk upah per hari). Rumus Upah satu jam adalah = UMK(UMP) X 1/173 atau UMK/ UMP : 173 UPAH LEMBUR Upah lembur dibagi menjadi 3 bagian. Yakni Upah yang diberikan kepada pekerja yang bekerja lembur pada waktu : Lembur jam pertama, adalah kerja lembur satu jam setelah kerja pokok/wajib. Lembur jam kedua, adalah kerja lembur setelah lembur jam pertama selama 2 jam. Lembur jam ketiga, adalah kerja lembur setelah lembur jam

22

kedua. Rumus Upah Lembur : Upah Lembur Jam pertama (L1) = 1,5 X Upah 1 jam Upah Lembur Jam kedua (L2) = 2 X Upah 1 jam Upah Lembur Jam ketiga (L3) = 3 X Upah 1 jam Contoh : UMP Jogjakarta tahun 2009 sesuai SK Gubernur adalah Rp. 700.000,Upah satu jam = Rp. 700.000,- : 173 = Rp. 4.046,a. Upah Lembur jam Pertama (L 1) = 1,5 X Rp. 4.046,- = Rp. 6.069,b. Upah lembur jam kedua (L2) = 2 X Rp. 4.046,- = Rp. 8.092,c. Upah Lembur Jam ketiga (L3) = 3 X Rp. 4.046,- = Rp. 12. 138,-


kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/ buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/ buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunanannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 3. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 4. Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 5. Perusahaan tertentu sebagai-mana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri. Cuti Haid untuk Buruh perempuan, diatur dalam UUK 13/2003, Pasal 8. Berbunyi : 1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk Cuti Hamil dan melahirkan serta gugur kandungan, diatur dalam UUK 13/2003, Pasal 82. Bunyinya : 1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat

selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 2. Pekerja.buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Penegasan cuti-cuti diatas tetap dibayar, diatur dalam UUK 13/2003 Pasal 84, Bunyinya : Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) hurf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

23


uPAH HARI MINGGU/LIBUR â—? Upah Hari minggu atau hari libur nasional, bila Buruh/Pekerja masuk kerja : 1 jam pertama dibayar upah lembur jam pertama, dan selanjutnya per jam dibayar upah lembur jam kedua. Contoh : Buruh kerja 8 jam pada hari minggu atau hari libur nasional, maka upahnya, - Upah 1 jam pertama (L1 X 1) = Rp. 6.069,- Upah 7 jam selanjutnya (L2 X 7) = Rp. 8.092,- X 7 = Rp. 56.644,Upah Total yang diterima dalam 1 hari (minggu/libur nasional) = Rp. 62.713,-

â—? Upah Hari libur nasional yang jatuh pada hari minggu, Bila Buruh/Pekerja masuk bekerja : 1 jam pertama dibayar upah lembur jam kedua, dan selanjutnya perjam dibayar upah lembur jam ketiga Contoh : Buruh kerja 8 jam pada hari libur nasional jatuh pada hari minggu, maka upah yang didapat dalam 1 hari : - Upah 1 jam pertama (L2 X 1) = Rp. 8.092,- Upah 7 jam selanjutnya (L3 X 7) = Rp. 12.138,- X 7 = Rp. 84.966,Upah Total yang diterima dalam 1 hari (libur nasional jatuh dihari minggu) = Rp. 93.058,-

Libur resmi (libur nasional) dan pekerja libur diatur dalam UUK 13/2003 Pasal 85, Berbunyi : 1. Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi 2. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur. 4. Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Buruh yang tidak bekerja, tetapi dibayar upahnya diatur dalam UUK 13/2003 Pasal 93(lihat pasal 2), Berbunyi : 1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku,dan pengusaha wajib membayar upah apabila : a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/ buruh menikah, menikahkan,

24


mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakanya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 3. Upah yang dibayarkan kepada pekerja.buruh yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja

dilakukan oleh pengusaha. 4. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut : a. pekerja/burh menikah, dibayai untuk selama 3 (tiga) hari; b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; f. suami/isteri, orang tua/ mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari; 5. Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk Buruh perempuan yang menyusui di waktu kerja, diatur dalam UUK 13/2003, Pasal 83. Berbunyi : Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. (Redaksi)

25


PARTO

Taktik memperjuangkan upah Pengusaha selalu menunggu pengumuman kenaikan upah yang dihasilkan oleh dewan pengupahan di masing-masing kota/kabupaten. Dewan pengupahan tersebut terdiri dari unsur serikat buruh, pemerintah, pengusaha dan akademisi. Inilah rezim yang menentukan upah murah di kota/kabupaten tempat kita bekerja. Masalahnya, mereka para pengusaha selalu berkolaborasi alias kongkalikong dengan kaum cukong (bisa pemerintah, akademisi bahkan dari serikat buruh “kuning� yang pro pemerintah dan pengusaha) untuk menekan agar upah buruh tetap pada angka minimum dan kita kaum buruh terhipnotis dengan istilah UPAH MINIMUM KOTA/ KABUPATEN. Rezim upah murah adalah tiga kekuatan yang secara sistematis membuat upah tetap pada level minimum alias murah. Walaupun dasar yang dipakai UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17/2005 tentang

26

Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, tetapi sebutannya tetap UPAH MINIMUM KOTA atau UMK. Dewan Pengupahan melakukan pleno penentuan UMK di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/ kota. Sidang tersebut seringkali bersifat tertutup, tidak mudah diketahui publik dan tidak diumumkan kepada kaum buruh. Setelah diputuskan pleno, dewan pengupahan merekomendasikan nilai UMK kepada Bupati/ Walikota. selanjutnya disampaikan ke Gubernur untuk disahkan. Sudah menjadi rahasia umum kalau upah murah bagi buruh agar si kapitalis mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Cara penentuan upah yang sedemikian rupa dan tersistematis tentu harus dihadapi dengan sistematis pula oleh kaum buruh. Menjadi keharusan bagi kaum buruh untuk menyiapkan perjuangan upah layak yang adil. Sudah bukan saatnya lagi kita kaum buruh meratapi (hanya


dirasakan sendiri-sendiri) kenapa upah yang diterima kecil sekali. Kesadaran kaum buruh semacam ini salah. Meratapi ketertindasan harus dihapus dengan bagaimana memperjuangankan upah layak yang adil bagi kaum buruh Indonesia. Bukan meratap tapi berjuang Kaum buruh harus berserikat dalam organisasi serikat buruh yang benar-benar berjuang untuk kaum buruh mencapai kesejahteraan seadil-adilnya. Dan buruh harus mampu membuat strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi (pelaksanaan) sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal memperjuangkan upah yang adil, serikat buruh menjadi alat perjuangan kaum buruh. Program upah layak adil bagi kaum buruh harus menjadi kesadaran semua kaum buruh Indonesia. Semua kaum buruh

mesti berkesadaran tentang upah layak sebagai keharusan tanpa ada tawar menawar lagi. Dan untuk mewujudkan hal itu tentu segenap kaum buruh harus menjadi kekuatan penopang bagi serikat buruh yang memperjuangankan upah layak yang adil tersebut. Apabila ada di antara kaum buruh dan serikat buruh yang menolak konsep upah layak yang adil, artinya buruh dan serikat buruh tersebut sudah menjadi antek dari para pemilik modal (kapitalis). Mereka yang menolak konsep upah adil adalah musuh bagi kaum buruh Indonesia. Karena upah layak bagi buruh harus segera diwujudkan, yang merupakaan dambaan segenap buruh. Sehingga menolak upah layak berarti melawan seluruh buruh se-Indonesia di luar dirinya. Mewujudkan upah layak tidak bisa menunggu lebih lama, apalagi berharap uluran tangan pengusaha maupun pemerintah. Sebab jika upah yang kita terima masih tetap kecil, maka kelanjutan

27


hidup dan masa depan kaum buruh terancam. Artinya kalau kesejahterhan kita terancam dan masa depan kaum buruh tidak ada, kita hidup hanya sekedar hidup. Kita kaum buruh bagaikan robot hidup yang bisa diperlakukan semena-mena dan akan dibuang seperti barang bekas saat tidak terpakai (pension). Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema. mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Kaum buruh yang membangun serikat buruh yang kuat dan beranggotakan besar menjadi dasar atau fondasi awal. Upah layak adil bagi kaum buruh Indonesia adalah suatu yang masuk akal dan bukan suatu mimpi yang mustahil terwujud. Dan model penghitungan upah yang selama ini tidak adil harus diubah dengan kekuatan serikat buruh yang kuat dan anggota yang besar. Taktik untuk mencapai tujuan tentu dengan cara yang berani oleh kaum buruh dan serikat buruhnya. Merebut dewan pengupahan Perumusan jumlah UMK dibuat oleh dewan pengupahan yang terdiri dari akademisi, perwakilan serikat buruh, pengusaha (Apindo), dan pemerintah dalam hal ini Depnaker. Mereka membuat kesepakatan bersama menentukan jumlah upah yang dianggap layak untuk hidup bagi buruh

28

selama satu bulan. Angka-angka didapat berdasarkan survey yang dibuat dengan memperhatikan harga kebutuhan di pasar sekitar wilayah kota. Standar yang diambil juga masih berdasarkan kebutuhan hidup seorang buruh lajang. Sehingga, tanggungan anak istri, pendidikan anak, tidak masuk dalam penghitungan. Besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati dewan pengupahan selanjutnya diajukan Bupati dan ke Gubernur untuk disahkan. Tetapi pada prakteknya, penentuan besarnya upah minimun yang dihasilkan oleh survei tak jarang dimanipulasi. Merebut dewan pengupahan menjadi penting bagi serikat buruh. Tetapi kita harus jernih dalam memahami bahwa merebut dewan pengupahan bukan berarti akan larut dan ikut terjerumus dalam lingkaran kongkalikong pengusaha. Karena bila serikat kita mampu masuk dan terlibat dalam dewan pengupahan, maka tugas selanjutnya adalah membentuk dewan buruh kota untuk mengontrol dan menguatkan serikat buruh dalam dewan pengupahan. Dewan buruh dalam hal ini adalah perwakilan semua serikat buruh yang ada dalam wilayah kota untuk dapat membantu dewan pengupahan dari mulai survey hingga sosialisasi ke semua buruh tentang apa yang harus dimenangkan dalam dewan pengupahan (yakni upah layak yang adil). Tentu upah layak dan adil menurut hitungan riil dari kaum buruh sendiri tentang apa


saja yang menjadi kebutuhan hidupnya. Kenapa kaum buruh harus merebut dewan pengupahan walaupun serikat buruh akan berhadapan dengan tiga kekuatan yang berkongkalikong (pengusaha, pemerintah dan akdemisi)? Dan bahkan mungkin beberapa wakil dari serikat buruh gadungan yang tidak memperjuangankan

kesejahteraan kaum buruh! Tetapi ingat, kaum buruh masih punya kekuataan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan apapun! Yaitu kekuatan massa yang besar. Besarnya massa sekaligus keberanian dari kaum buruh membuat mereka para kacung akan ketakutan melihat kekuatan dari dewan buruh kota. KASBI : muda berani militan!

Mengapa dewan buruh kota? Selama ini dewan pengupahan begitu jauh dari harapan kaum buruh dalam menghasilkan kebijakan upah. Kerjanya tidak disosialisasikan dan tutup mata terhadap harapan buruh tentang upah layak yang adil. Begitu juga dengan perwakilan serikat buruh, mereka sering mengatakan bahwa tidak berdaya dalam hal memutuskan upah layak karena tiga perwakilan lain (pengusaha, akademisi, pemerintah) selalu satu suara pro upah yang murah. Kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus maka buruh yang menanggung akibatnya dengan kesejahteraan yang makin minim karena upah yang

diterima tidak pernah sebanding kenaikan harga kebutuhan pokok. Persatuan kaum buruh dalam bentuk dewan buruh kota menjadi jawaban dari cara memenangkan upah layak yang adil bagi kaum buruh. Dewan buruh kota adalah wujud dari perwakilan kaum buruh dari semua sektor, pabrik, buruh toko, buruh jasa, buruh angkut, buruh sekuriti, borongan, buruh outsourcing. Dewan buruh kota ini mengakomodasi perwakilan dari tiap basis, baik sudah memiliki serikat atau belum, satu serikat atau tidak. Gampangnya apapun serikatnya dan apapun sektornya semua harus terwakilkan dalam dewan buruh kota. Kalau di

wilayah kota tersebut ada lima ratus pabrik (besar atau kecil), maka akan ada lima ratus anggota dewan buruh kota. Dewan buruh kota akan memastikan agar perwakilan serikat buruh yang duduk di dewan pengupahan bekerja memenangkan upah layak. Dukungan kekuatan massa yang besar, kuat dan berani menjadi keharusan dan tentu dikoordinir dewan buruh kota. Fungsi dewan buruh kota juga akan mensosialisasikan perjuangan upah layak yang adil pada segenap kaum buruh dan keluarganya. Karena kesadaran kaum buruh dan keluarganya akan menjadi kekuatan yang akan membuat kecut kekuatan lawan. (PARTO)

29


JOKO SUMANTRI

Kerja Otak, Kerja Badan Tampaknya rumus ini berlaku: kerja otak lebih dihargai dari kerja badan. Terutama di negeri ini, kerja yang mengandalkan pikiran (sedikit fisik) diupah jauh lebih tinggi ketimbang kerja badan. Yang namanya manajer, supervisor, mandor maupun pekerja kerah putih lainnya (yang bekerja minim menggerakkan badan) diupah mulai 2 hingga 20 kali ketimbang buruh. Kerja badan bukan (sekedar) kerja otot atau hanya tenaga saja. Kerja badan juga melibatkan kemampuan otak. Pekerja paling kasar sekalipun tetap mengandalkan otak agar menghasilkan produk atau hasil kerja yang optimal, baik dari segi mutu maupun kecepatan. Buruh pabrik jelas menggunakan otak secara maksimal. Selain ketrampilan teknis harus dikuasai, buruh harus konsentrasi agar terhindar resiko kerja. Pun, buruh mesti berstrategi mengeluarkan tenaga agar dapat bertahan seharian kerja, bahkan terkadang lembur. Tanpa kerja otak yang optimal dalam kerja badan, akan menghasilkan cara kerja yang ceroboh dan rawan celaka. Nah, entah kenapa kerja otak memiliki status lebih tinggi ketimbang kerja badan. Tidak cuma lebih tinggi, namun secara ratio pun tidak proporsional

30

lagi atau terlalu njomplang. Gaji cleaning service di kampus UI misalnya 40 kali lebih kecil dari rektor UI, atau seperti di Kab. Bandung, antara buruh dan manajer perbandingan gajinya bisa 1:20. Kenapa bisa terjadi situasi seperti ini? Apakah memang harus seperti ini? Penghargaan berlebihan terhadap kerja otak dan (di sisi lain) “penghinaan� terhadap kerja badan, hanya akan mendorong etos kerja rendah. Orang malas bekerja keras karena justru dibayar rendah ketimbang yang tidak terlihat bekerja tapi malah sejahtera. Maka tak heran ratusan ribu orang berjejal ingin jadi PNS! Orang terilusi menjadi borjuis (entah kecil entah besar) padahal jelas tilikan kelasnya proletar! Di sisi lain, buruh yang merasa hanya mengandalkan otot berada dalam posisi rendah diri, karena seakan-akan tidak berpikir guna bekerja dan berpendapatan darinya. Kebisaan dan ketrampilan tidak pula dia hargai tersebab statusnya lebih rendah dari kerja otak ala manajer. Buruh lantas merasa bodoh dan tidak berdaya di hadapan mandor, supervisor atau manajer yang parlente, terlihat pintar dengan tangan yang bersih.


BHENS KOELI

Lebaran, Mudik, THR Yayang, 3 tahun menyambut kedatangan Ibunya saat pulang kerja. “Bu, kapan beli baju baru? Ayang pingin baju yang kaya Yuni Sala....” “Nanti sayang. Nunggu Ibu dapat THR dan kita beli bareng saat Ibu libur kerja,” sang Ibu sabar menjawab “Apa sih Te Ha El, Bu?” Ayang pingin tahu “Itu bayaran buat Ibu menjelang lebaran, Nak.” Entah Yayang paham atau nggak, tapi si Ibu tetap sabar menjelaskan. “Udah ya, sekarang Ayang mandi dulu ya....?” “Iya, Bu.....” *** “Hallo Pak, Assalamuallaikum. Ya..ya ...Bapak Sehat, kan? Baru pulang kerja, Pak. Habis lembur,” Heni, gadis yang berusia 20 tahun sedang serius menerima telpun dari bapaknya di kampung. “Walah Nduk, jam 9 malam kok baru pulang? Terus lebaran mudik tho? Kakak-kakakmu

pada kumpul, lho?” suara sang bapak penuh nada prihatin. “Ya, namanya buruh kontrak, Pak. Dibelain lembur aja masih kurang bayarannya. Untuk mudik aku nunggu THR, Pak. Jangan ditunggu-tunggu, tapi doain biar bisa pulang ya…. Ya, Pak. Jaga kesehatan dan salam buat Ibu. Walaikumsalam....” *** Sore menunjukkan jam 16.30 WIB, dalam sebuah rumah yang menjadi tempat kumpul Buruhburuh PT Asoy Jaya. Tepatnya rumah ini tempat kos para buruh dan sementara dijadikan tempat pertemuan, karena mereka baru saja mendirikan organisasi buruh atau serikat buruh. Dan seorang perempuan buruh memimpin rapat pada sore ini “Bagaimana nih, kawan-kawan semua? Sudah mendekati lebaran tetapi kita belum mendapat kepastian soal pemberian THR. Ada yang tahu soal aturan THR?” Nunung yang ternyata ketua serikat buruh tersebut membuka diskusi.

31


“Aku kemarin dah dapat aturan tentang THR, Bos. Ini fotokopinya,” Susilowati menjawab pertanyaan sang pemimpin rapat. “Bisa dijelaskan, Sus?” salah satu peserta meminta. Susi maju kedepan papan tulis,mengambil spidol dan menulis di papan:

TUNJANGAN HARI RAYA - THR atau Tunjangan Hari Raya diatur daam. - THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada Buruh atau pekerjanya yang memperingati hari besar keagamaannya, 1 kali dalam satu tahun - Besarnya nilai THR adalah : a. Untuk pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun atau 12 bulan mendapatkan minimal 1 kali UMP/UMK atau 1 kali Gaji satu bulan. b. Untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun mendapatkan : 1/ lamanya bulan bekerja X UMP/UMK atau gaji satu bulan - THR diberikan maksimal 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri (KEPMENNAKERTRANS RI No. 4/1994) “Apakah selain beragama Islam juga dapat?” Sukiman bertanya. “Semua pekerja dari semua pemeluk Agama. Islam, Kristen dan yang lainnya. Cuma kebiasaan yang dilakukan

32

adalah dengan disatukan menjelasng hari raya Idul Fitri” Susi menjelaskan, lalu dia meneguk minumannya. “Baik, ada yang masih pingin penjelasan?” Nunung bertanya kepada kawan-kawannya. “Aku kira dah jelas, terus bagaimana dengan tempat kerja kita? Karena sering kali THR dibawah UMK. Apa yang harus kita lakukan?” Salah satu peserta dari depan pintu menyampaikan pendapat. “Sebagai Serikat Buruh, tentu kita akan menuntut hak kita ini. Pengurus membuat surat untuk meminta THR minimal sesuai aturan dan juga pengajuan libur lebaran. Jadi pengurus besok sudah mengajukan soal THR ini dan libur lebaran. Itu usulku,” Tuti, seorang perwakilan Buruh mengajukan usulan. Dia melanjutkan, “kalau dalam seminggu tidak ada jawaban atau perundingan, kita siapkan untuk aksi mogok kerja. Dari mulai besok semua perwakilan menyampaikan kepada buruh, baik anggota atau bukan.” “Usul yang bagus, bagaimana yang lain?” Nunung menyambut. “Kalau gak ada berarti usulan itu kita jadikan kesepakatan kita ya,” Nunung memempertegas usulan Tuti, karena dalam 10 menit tidak ada komentar kecuali menyepakati usulan tersebut. “Baik, berarti kita akan bagi tugas. Pengurus akan mengajukan kepada perusahaan dan kawan-kawan perwakilan serta anggota


menyampaikan kepada semua pekerja agar bisa mendukung pengajuan kita. Juga harus dijelaskan untuk menyiapkan diri bila diperlukan mogok. Itu saja, terima kasih. Tetap semangat dan solid selalu,” Nunung menutup pertemuan. *** Sepuluh hari lagi Lebaran dan di PT Asoy Jaya sedang ramai pekerja ngobrol soal THR dan libur lebaran. Namun hari itu, banyak yang ceria setelah membaca pengumuman akan diberikan THR sesuai aturan dan libur lebaran 10 hari sesauai hasil perundingan dengan serikat buruh. Maka, ramai obrolan berubah tentang organisasi. Dan rumah tempat kumpul menjadi semarak. Tak lepas juga, obrolan tentang rencana pulang kampung dan belanja lebaran. *** “Kapan Bu, beli baju balunya?” Ayang menagih janji pada ibunya. “Besok, Nak. Ibu dapat THR dan itu perjuangan teman-teman Ibu semua di organisasi buruh” “Apa cih Olganicaci Buluh?”

di luar dugaan Ayang bertanya “ Nanti kamu tau Nak, sekarang main lagi ya” “ Makacih Bu,” Ayang berlari-lari ceria, ibunya tersenyum. *** “Hallo Pak! Aku jadi pulang. Aku libur 10 hari, lho....” Heni menelpon bapaknya dikampung memberi tahu akan pulang kampung alias Mudik. “Tapi di beberapa pabrik temanku gak bisa pulang lho, Pak....” “Kenapa, Nduk? Kok bedabeda?“ bapaknya bertanya. “ Ditempatku kan ada organisasi Buruh dan memperjuangkan agar dapat THR serta libur lebaran. Tapi di banyak tempat gak ada organisasi, jadi mereka susah memperjuangkannya. Aku jadi kasihan sama mereka, Pak....” Heni menjelaskan seolah bapaknya paham. “ Ya udah, Nduk. Kamu hatihati pulangnya. Untuk temanmu yang belum bisa pulang, dikasih tahu cara-cara agar mereka tahun depan bisa pulang.” Dan Heni menutup telponnya, menerawang asyiknya mudik dan berjumpa keluarga. (BW)

33


Kenapa KASBI Menuntut Hak Konfederasi (Bag I) 34


Kondisi Konfederasi Serikat Buruh di Indonesia Pemerintah melalui Depnaker menyatakan per Juni tahun 2007, tercatat ada 3 konfederasi (KSPSI/Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSBSI/Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSPI/ Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), 86 federasi, dan belasan ribu SB/SP tingkat pabrik. Dari ketiga konfederasi tersebut, KSPSI merupakan konfederasi serikat terbesar yang menyatakan memiliki 16 federasi dan lebih dari empat juta orang anggota. Posisi kedua ditempati KSPI dengan 11 federasi dan anggota lebih dari dua juta orang, serta KSBSI dengan anggota mencapai hampir dua juta orang di posisi ketiga. Itu klaim mereka yang tidak bisa dibuktikan secara riil, tapi biarlah mereka melakukan hitung-hitungan anggaota sekehendak hati, asal kita sebagai anggota konfederasi KASBI siap melakukan gerakan yang berani mendobrak kebuntuan kaum buruh Indonesia yang masih tertindas. Data Depnaker hingga 2008 menunjukan ada 10.786 SP/SB tingkat perusahaan, 90 federasi tingkat nasional dan 3 konfederasi. Jumlah keanggotaan serikat yang ada pada 2007 tercatat 3.404.715 atau sekitar 2% dari total jumlah angkatan kerja tahun yang sama (terlihat perbedaan mencolok antara jumlah anggota 3 konfederasi yang diklaim mencapai total 8 juta anggota dibandingkan versi

Depnaker yang kurang dari 3,5 juta buruh!). KASBI yang secara resmi dan sah tercatatkan pada Depnaker sebagai Konfederasi sejak tahun 2005 tidak pernah diberikan hak sebagaimana konfederasi yang lain. Apa itu hak konfederasi? Dua hak di antaranya adalah terlibat dalam TRIPARTIT NASIONAL dan DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL. Sejarah KASBI Serikat buruh pertama di Jawa didirikan pada tahun 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond). Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Walau begitu, orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912. Pada tahun 1908 muncul serikat buruh kereta api yang lain, dengan naman Vereeniging van Spooor-en Tramweg Personeel in Nederlandsch Indie (vstp) Serikat ini memiliki basis yang lebih luas ketimbang SS Bond, Karena melibatkan semua buruh tanpa membedakan ras, jenis pekerjaan, dan pangkat dalam perusahaan. Organisasi ini berkembang menjadi militan, terutama sejak 1913, ketika berada di awah pimpinan Semaun dan Sneevliet. Sejarah

35


gerakan buruh yang pada masa penjajahan Belanda mengalami gilang gemilang dan ditakuti pemerintahan colonial belanda mempunyai watak radikal dan tanpa kompromi terhadap penindasan buruh adalah bukti bahwa kaum buruh Indonesia adalah manusia yang berani berjuang melawan penindasan tanpa rasa takut dan pengecut. Watak gerakan buruh yang radikal dan tanpa kompromi melawan penindasan inilah yang KASBI teruskan sebagai bentuk nyata dari sikap KONFEDERASI KASBI dengan slogan MUDA BERANI MILITAN. Melihat sejarah gerakan buruh Indonesia yang berani inilah kemudian menjadi tali pengikat dari serikat buruh penggagas berdirinya

KONFEDERASI KASBI. Kegelisahan tentang kepemimpian bersama secara nasional menjadi wacana di internal serikat buruh independen. Tidak adanya kepemimpinan bersama membuat gerakan buruh menjadi tidak terpimpin dan terorganisir sehingga nafasnya untuk merespon setiap isu perburuhan menjadi tersengal-sengal. Beberapa elemen dalam KASBI memelopori berdirinya JBAK (Jaringan Buruh Antar Kota) yang kemudian melakukan refleksi dan kritik ototkritk secara mendalam pada awal tahun 2003, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2002-1 Januari 2003. Refleksi ini dihadiri oleh perwakilan dari PBL (Persatuan

SEJARAH 3 KONFEDERASI NON-KASBI Konfederasi SPSI Di tahun 1966, organisasi revolusioner buruh, petani, pemuda, mahasiswa dan sebagainya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Gerakan buruh yang semula didominasi oleh SOBSI mengalami kemunduran yang tiada tara. Pemerintah Orde Baru saat itu mengambil tindakan tegas terhadap apa yang dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan mereka, termasuk di bidang perburuhan. Jabatan Menteri

34 36

Perburuhan dihapus dari kabinet dan diganti oleh jabatan Menteri Tenaga Kerja. Menaker pertama (Maret 1966) Awaluddin Djamin, perwira militer. Jabatan ini selanjutnya dipegang oleh perwira militer, sampai pada masa Admiral Mursalin, yang diganti M. Sadli. Dalam waktu yang singkat (1965-69) negara berhasil mengontrol perkembangan gerakan buruh, dan secara ketat membatasi ruang gerak aktivitasnya. Hal ini dapat dilihat misalnya ketika buruh-buruh KA yang bernaung di bawah SBKA

harus masuk ke PNKA. Berdasarkan Keppres tanggal 29 November 1971 didirikan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), yang menghimpun seluruh pegawai sipil pemerintah dalam satu wadah. Serikat-serikat buruh yang semula ada di tiap-tiap kementrian, tersingkir dengan adanya lembaga ini. Tekanantekanan dilakukan terhadap kegiatan serikatserikat buruh yang tidak terkena pelarangan atau pembantaian pada 1965. Tanggal 20 Februari 1973 didirikan Federasi


Buruh Lampung) Lampung, FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama) Tangerang, SBN (Serikat Buruh Nusantara) Tangerang, SBJP (Serikat Buruh Jabotabek Perjuangan) Bogor, SBI (Solidaritas Buruh Indonesia) Bogor, GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) Jakarta, SPBDI (Serikat Perjuangan Buruh PT DADA Indonesia) Purwakarta, FPPB (Federasi Persatuan Perjuangan Buruh) Bandung, FSBSK (Federasi Serikat Buruh Setia Kawan) Solo, SERBUK (Serikat Buruh Untuk Keadilan) Wonosobo, FSBI (Federasi Serikat Buruh Independen) Semarang, KP SBY (Komite Persiapan Serikat Buruh Yogyakarta), KKBJ (Kelompok Kerja Buruh Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang dipimpin Agus Sudono (semula GASBIINDO) dengan sekjen Sukarno (dari OPSUS). Tahun 1972 masyarakat menyaksikan penciutan partai politik dari 10 menjadi 2 dan 1 Golkar. Sementara pada waktu itu harga kebutuhan pokok terus naik. Upah buruh yang tetap rendah harus bersaing dengan kenaikan harga. Jumlah buruh yang tergabung dalam satusatunya organisasi buruh di masa Orde Baru ini juga mengalami penurunan. Setelah berdiri selama 8 tahun, Agus Sudono mengklaim bahwa FBSI memiliki 21 SBLP, 26

DPD FBSI, 268 DPC, 8.210 basis SBLP dan 2. 770.000 anggota. Setelah bertahan selama 12 tahun, FBSI lalu diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang menggunakan sistem unit-unit kerja. Keadaan gerakan buruh di bawah SPSI nampaknya tak mengalami perubahan. Sentralisasi yang ditekankan oleh negara menjadikan SPSI bukan sebagai lembaga yang secara efektif dapat memperjuangkan kepentingan buruh. Perubahan kata ‘buruh’

menjadi ‘pekerja’ menjadi simbol putusnya hubungan gerakan buruh dengan masa lampau. Ideologi harmoni yang disebarkan melalui lembaga SPSI ini diharapkan dapat menahan gejolak yang terjadi di kalangan buruh. Karakter radikal yang diperlihatkan serikat buruh dalam perjalanan sejarahnya, seakan hilang dengan bergantinya zaman. Ketika organisasi tunggal SPSI

37


Jombang), SBPD (Serikat Buruh Payung Demokrasi) Sidoharjo, SBK (Serikat Buruh Kerakyatan) Surabaya, SBDM (Serikat Buruh Demokratik) Malang. Refleksi ini menunjukan masih banyaknya permasalahan di tingkatan serikat buruh independen dan diperlukan banyak upaya untuk membenahinya, antara lain soal pendanaan, pendidikan untuk kaderisasi dan manajemen organisasi. Untuk itu diadakan pertemuan lanjutan di Semarang pada 14-17 Maret 2003. Dalam pertemuan tersebut dibuat sebuah ikrar bersama tentang pembangunan organisasi nasional sebagai kebutuhan dan jawaban terkotak-kotaknya serikat buruh. Dalam pertemuan itu pula semakin menunjukkan keberpihakkannya kepada kepentingan modal, yang didukung oleh pemerintah. Hingga sekarang SPSI menjadi antek dari para pemilik modal dan terlibat dalam penindasan kaum buruh Indonesia. Konfederasi SBSI Muchtar Pakpahan yang saat itu salah satu direktur LSM dari Forum Adil Sejahtera (FAS) termasuk salah satu LSM yang banyak mengadvokasi buruh. LSM ini juga memiliki jaringan dengan LSM lain di banyak kota industri Indonesia. Pada suatu masa mereka melakukan refleksi terhadap efektifitas

36 38

dibentuk BKN (Badan Kolektif nasional) KASBI (Komite Aksi Serikat Buruh Independen). Dengan koordinator Beno Widodo dari FPPB Bandung, BKN beranggotakan perwakilan dari masing-masing wilayah. Di tahun ini KASBI telah melakukan aksi May Day dan beberapa aksi penyikapan kebijakan politik perburuhan nasional. Hingga dilakukan pertemuan nasional di Bandung pada September 2003 sebagai persiapan pertemuan nasional dalam rangka penataan organisasi. Dalam jeda waktu ini telah beberapa organisasi menyatakan bergabung dengan KASBI yakni: GSBM (Gabungan Serikat Buruh Mandiri) Jakarta pada September 2003, FSBIP (Federasi Serikat

gerakan buruh melalui jalur LSM. Ada kesimpulan yang terbelah dua, satu pihak menyatakan pengorganisasian buruh melalui jalur LSM masih diperlukan sambil menunggu momentum dan akumulasi kader militan. Pendapat lain –termasuk FAS—menyatakan, kerja LSM model saat itu hanya maksimal bisa menyelesaikan kasus, tetapi tidak bisa merubah sistem perburuhan secara radikal, sementara akar persoalan berada di sistem, seperti tidak adanya kebebasan berserikat, upah minimum yang tidak pernah naik, sistem peradilan P4D/P4P

yang lebih menguntungkan pengusaha. Perbedaan itu akhirnya tidak bisa dielakkan, kelompok Muchtar Pakpahan, Abdulrahman Wahid, sebagian kecil LSM daerah, setuju memperkenalkan wadah serikat buruh alternatif. Singkatnya, pada tanggal 22-25 April 1992 diadakan Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung, Bogor. Dihadiri oleh 104 aktifis LSM dan wakil buruh. Pada hari ketiga tanggal 25 April 1992, didirikanlah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dengan menunjuk Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum dan Alif Raga Ismet sebagai Sekretris Jenderal.


Buruh Indonesia Perjuangan) Jakarta pada Februari 2004 dan SPBI (Serikat Perjuangan Buruh Indonesia) Malang pada April 2004 serta SERBUK (Serikat Buruh Kebun) Medan pada Maret 2003. Pada tanggal 16-19 Juni 2004 dilakukan pertemuan nasional di Depok dengan melahirkan program kerja dan struktur Komite Persiapan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KP-KASBI). Sayangnya, dalam pertemuan ini GSBI menyatakan mundur dari KASBI dengan alasan tidak siap secara internal. Dalam proses perjalanan menuju kongres ada 2 organisasi yang menyatakan keluar dari KASBI yakni SBTA Palembang dengan alasan KASBI tidak menata Perlu juga dicatat di sini, pergerakan wadah alternatif baru ini banyak mendapat bantuan dari funding (penyandang dana) Agency Internasional yang menaruh perhatian terhadap issu demokratisasi di Indonesia. Setelah SBSI di deklarasikan pemerintah langsung melakukan tindakan represif melalui intimidasi, PHK, dan mutasi besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan SBSI. Diperkirakan sebanyak 5000 anggota SBSI di PHK, 108 aktifs buruh dipenjara khususnya setelah peristiwa Medan dan Siantar tahun 1994. SBSI kemudian

organisasi secara sektoral dan SBDM Malang yang menyatakan KASBI tidak demokratik dan patriotik. Yang perlu dicatat adalah bahwa seluruh proses keluarnya organisasi tersebut tidak dinyatakan dalam pertemuan secara resmi, bahkan ketika diundang dalam pertemuan dan kongres tidak ada yang hadir. Dalam KP-KASBI inilah kerja organisasi sebagai organisasi nasional mulai dilakukan seperti diadakannya workshop organisasi dan konferensi tentang LMF, membangun Aliansi Tolak PHK (ATP) dengan menduduki Depnakertrans selama 2 minggu, juga aksi-aksi lainnya termasuk Mayday. Hingga pada tanggal 4-7

melamar untuk berfiliasi Internasional dari serikat buruh internasional yang saat itu ada dua, yaitu ICFTU dan WCL. Saat itu SBSI diperebutkan oleh kedua wadah ini. Tetapi keputusan nasional SBSI saat itu tahun 1996 memilih WCL sebagai wadah afliasi internasionalnya. Perluasan jaringan internasional juga dilakukan dengan menggalang lobby internasional ke IMF dan Word Bank, bertemu dengan Presiden USA, Mr. Clinton, PM Kanada, Uni Eropa, dan lain-lain. (disarikan dari profil KSBSI) Dalam perjalanannya

KSBSI mengalami perpecahan dan pecahan organisasinya adalah FSBSI 1992. Ini terjadi tahun 2003, dimana perpecahan muncul setelah adanya isu uang komisi dari Jamsostek yang diberikan sepihak untuk Mokhtar Pakpahan. Kenyataannya sekarang, KSBSI sudah tidak seradikal dulu dan jarang melakukan aksi yang ditopang oleh massa buruh yang besar. Artinya kemungkinan besar keanggotaan mereka tinggal klaim dan tidak riil seperti yang digembar-gemborkan. Apalagi pecahan KSBSI, yaitu FSBSI 1992, justru mempunyai kekuatan

39


Februari 2005, KASBI melalukan kcongres pertamanya di Bogor. Dalam kongres I ini telah menghasilkan pembacaan situasi nasional, strategi taktik dan program umum, AD/ART serta struktur Pengurus Pusat KASBI periode 2005-2008. KASBI: Konfederasi Alternatif Sebagai konfederasi alternatif yang memperjuangkan kaum buruh Indonesia terbebas dari belenggu penindasan sistem kapitalis dan kondisi fragmentasi serikat buruh yang sedemikian banyak dan rumit adalah tugas KASBI sebagai pelopor gerakan buruh yang berani dan militan. Keberanian kita haruslah ditunjukan pada semua kaum buruh di Indonesia dan rakyat tertindas di seluruh Indonesia

bahwa konfederasi KASBI adalah alat kaum buruh yang akan benar-benar memperjuangankan kaum buruh Indonesia mencapai cita-cita terbebas dari kaum penindas (kapitalis). Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, dari 28,52 juta pekerja sektor formal, hanya 29 persen atau 8,28 juta orang yang terdaftar sebagai anggota serikat buruh. Padahal, dengan berserikat akan lebih mudah bagi buruh memperjuangkan haknya, seperti yang dinyatakan UU No 21/2000 tentang Serikat Buruh. Konfederasi KASBI dan citacita kaum buruh Indonesia. Keberanian segenap anggota KASBI di seluruh Indonesia akan menjadi tenaga yang akan mendorong perubahan

Serikat Pekerja ElektronikElektrik (SPEE); SP Logam (SPL); SP Automotif, Mesin dan Komponen (SPAMK); SP Dok dan Galangan Kapal (SPDG); serta SP Dirgantara (SPD) dengan KSPI otoritas AD/ART masingKongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). masing. Selain SPN dan SPMI, Konfederasi ini adalah KSPI menghimpun pula kumpulan dari beberapa FSP KEP Reformasi, FSP federasi yang umumnya FARKES R, KAHUTINDO, tumbuh pada masa reformasi dan memisahkan ASPEK. Kesatuan diantara diri dari SPSI. Dalam KSPI mereka belum penuh anggota terbesar adalah dan ada kabar SPN Serikat Pekerja Nasional sebagai tulang punggung (SPN) dan SPMI. massa anggota terbesar SPMI ini sebelumnya menyatakan tidak aktif, (lahir 6 Pebruari 1999) juga diikuti beberapa bersifat Unitaris berubah anggota yang lain. Ini menjadi federatif sebagai menggambarkan bahwa gabungan dari 5 (lima) proses konfederasi Serikat Pekerja yaitu massa yang jauh lebih riil dan signifikan di beberapa daerah seperti Jateng, Jaktim dan Utara serta di Sumut.

40

mereka hanya kejar setoran agar tergabung pada afiliasi internasional ICFTU yang sekarang berubah menjadi ITUC. Konfederasi internasional ini disinyalir menjadi kepanjangan tangan kekuatan kapitalis seperti IMF dan WB. Kebijakan mereka menolak gerakan buruh radikal adalah bukti keberpihakkan pada kapitalis. Konfederasi KSPI yang mengaku reformasi ini praktis hanya ganti topeng dari pendahulunya, SPSI. KSPI jelas tidak mempunyai garis perjuangan membebaskan rakyat dan kaum buruh dari cengkeraman kapitalisme.


Sekjen KASBI Indonesia menjadi lebih berpihak pada kaum buruh Khamid Istakhori, Ketua SPCI dan rakyat tertindas.Dengan terbentuknya KASBI kaum Maman dan Ketua Umum KASBI, buruh memiliki kemampuan Nining Elitos, yang besar dalam membacakan memperjuangkan nasib statetemen pada dan membela kepentingan aksi nasional buruh seperti melawan setiap bentuk kebijakan Pemerintah KASBI, 28 Juni 2009 lalu yang merugikan kaum buruh serta rakyat lainnya. Melakukan aksi solidaritas terhadap rakyat di berbagai negeri yang menjadi korban dari keganasan imperialisme. Memperjuangkan secara terus menerus peningkatan kesejahteraan kaum buruh serta keluarganya dan memperjuangkan terciptanya hukum perburuhan yang melindungi kepentingan buruh Perjuangan kaum buruh keganasan dari imperialisme merupakan bagian dari maka sudah kewajiban perjuangan jutaan rakyat dari sejarah perjuangan lainnya baik petani, intelektual buruh untuk terlibat dalam progresif serta segenap pembangunan front anti golongan tertindas lainnya imperialisme, feodalisme seperti kaum miskin kota dan dan fasisme. Menggalang perempuan. Perjuangan melawan persatuan jutaan kaum buruh, penindasan imperialisme, tani, intelektuil maju, serta fasisme, serta feodalisme harus komponen masyarakat lain untuk terus dikobarkan tanpa henti, menciptakan pemerintahan mengingat korban-korban rakyat demokratis. Pemerintahan keganasan dari imperialisme, rakyat demokratis adalah feodalisme dan fasisime telah pemerintahan yang terbentuk berjatuhan di seluruh dunia. secara demokratis yang Kaum buruh jelas-jelas tidak betul- betul memperjuangkan mampu sendiri menghadapi terciptanya perbaikan hidup

41


Massa KASBI dalam perayaan Mayday 2009. Tiga tahun terakhir ini KASBI terbukti mampu memperlihatkan diri sebagai serikat buruh terbesar dalam peringatan Mayday

rakyat secara menyeluruh. Untuk menggalang kekuatan sebesar-besarnya dalam membela dan memperjuangkan tujuan yang mulia itu, kaum buruh harus bersatu dengan tidak membeda-bedakan buruh swasta dan pegawai pemerintah/ negeri serta pekerja lainnya. Semua orang yang bekerja dan mendapatkan upah dalam hubungan kerja yang tertentu dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama ras, lelaki, perempuan, tua, muda, atau keyakinan politik harus menyusun dari dalam suatu serikat buruh yang mandiri dan non-partai. KASBI mengajak seluruh kaum buruh baik yang terorganisasi maupun yang belum terorganisasi untuk mengembangkan kerja sama dan aksi-aksi. Persatuan massa kaum buruh dengan segenap golongan rakyat lainnya untuk meneruskan perjuangan nasional guna mencapai Indonesia merdeka

42

penuh yang adil dan sejahtera. Maka menjadi kewajiban kita sebagai anggota KASBI untuk mendesak dan memastikan hak sebagai konfederasi KASBI dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi terobosan perjuangan kaum buruh, di mana konfederasi serikat buruh yang lain hanya menjadi kacung dari kepentingan pemilik modal. Mereka, 3 konfederasi ini, hanya pura-pura berjuang untuk kaum buruh Indonesia, tetapi pada prakteknya adalah alat untuk meredam agar kaum buruh menjadi penurut dan jinak pada keinginan kaum kapitalis. Mereka ingin agar buruhburuh nenjadi penurut dalam menerima upah yang murah, menjadi tidak berdaya dalam hubungan kerja yang tidak adil (kontrak dan outsourcing), bahkan mereka juga kadang mendorong buruh menerima PHK dengan alasan sesuai peraturan perundangan.


43


44


Bintang Buruh 11