Page 1

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM: Sejarah dan Tupoksi

1


Pada 7 Juni 1993 Presiden RI Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 yang membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  Soeharto menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya  Keppres ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991  Pada 7 Desember 1993, diperoleh 25 nama yang merupakan figur nasional dan ditunjuk sebagai anggota Komnas HAM. 

2


Hukum HAM

Pemangku HAM

Pemangku Kewajiban

Individu

Negara

To respect

Commission

To protect

To Fulfil

Ommission

3




(Pasal 5):

a.

Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional

b.

Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saransaran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya

c.

Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia

d.

Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka mengajukan dan melindungi asasi manusia.

4


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ali Said (Ketua) Miriam Budiardjo (Wakil Ketua 1) Marzuki Darusman (Wakil Ketua 2) Baharuddin Lopa (Sekjen) Charles Himawan Nurcholis Madjid Roekmini Koesoemo Astoeti Hasan Basri Soegiri Soetandyo W Sri Soemantri M Munawir Sjadzali Djoko Sugianto

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Satjipto Rahardjo Aisyah Amini Albert Hasibuan Djoko Moeljono A.H.S. Attamimi Arnold Achmad Baramuli Bambang W. Soeharto Muljadi Gani Djemat Clementino Dos Reis Amaral BN Marbun Asmara Nababan

5


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Djoko Soegianto (Ketua) Saparinah Sadli (Wakil Ketua 1) Bambang W. Soeharto (Wakil Ketua 2) Asmara Nababan (Sekjen) Charles Himawan Emil Salim Soetandyo Wignjosoebroto Soelistyowati Soegondo Saafroedin Bahar Harbrinderjit Singh Dillon Satjipto Rahardjo Albert Hasibuan

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

B.N. Marbun Mohammad Salim Soegiri Samsudin Aisyah Amini Benjamin Mangkoedilaga Koesparmono Irsan Miriam Budiarjo Sri Soemantri Munawir Sjadzali

6


Pada 1998 terjadi gerakan Reformasi oleh mahasiswa yang menagkibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri

MPR menyatakan tekadnya untuk membangun Indonesia di atas tatanan hukum dan demokrasi -> muncul TAP MPR no XVII Tahun 1998

MPR melakukan amandemen UUD 1945 dengan memasukkan elemen-elemen hak asasi 7


Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia (Pasal 1 angka 7 UU 39/1999). Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara RI (Pasal 76 ayat (3) UU 39/1999) Komnas HAM mempunyai alat kelengkapan Sidang Paripurna dan Subkomisi (Pasal 78 ayat (1) UU 39/1999) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh subkomisi (Pasal 80 (1) UU 39/1999)

8


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua) Zumrotin K. Susilo (Wakil Ketua) Amidhan Anshari Thayib M. Habib Chirzin Saafroedin Bahar Achmad Ali Soelistyowati Sugondo M. Said Nizar Samsudin

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Enny Soeprapto Chandra Setiawan Hasto Atmodjo Surojo MM. Billah Ruswiati Suryasaputra M. Farid Djoko Soegianto Koesparmono Irsan Hasballah M. Saad Taheri Noor

9


Tujuan Komnas HAM (Ps 75)

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD 45 dan Piagam PBB serta DUHAM b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan kemampuannya berpartisipasi dlm berbagai bidang kehidupan

Fungsi (Ps 76)

1. 2. 3. 4.

UU 39/99

Pengkajian dan Penelitian Penyuluhan Pemantauan Mediasi

Tugas & Wwng (PS 89) Mediasi

Pemantauan

Penyuluhan 1. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya 3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM

Pengkajian dan Penelitian 1. Kaji dan penelitian berbagai instrumen HAM dgn tujuan memberikan saran mengenai aksesi atau ratifikasi 2. Kaji dan teliti berbagai peraturan perundangan utk berikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perUU yang berkaitan dengan HAM 3. Penerbitan hasil kajian dan penelitian 4. Studi kepustakaan, lapangan, dan banding di ngr lain mengenai HAM 5. Pembahasan berbg msl berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM 6. Kerjasama kaji dan teliti dgn berbagai organisasi, lembaga atau pihak lainnya - nasional, regional, maupun internasional di bidang HAM 10


1.

Mengamati pelaksanaan HAM dan penyusunan hasil pengamatan tersebut

2.

Penyelidikan dan pemeriksaan thp peristiwa yang timbul dalam masyarakat yg berdskan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM

3.

Pemanggilan terhadap pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya

4.

Pemanggilan saksi utk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kpd saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan

5.

Peninjauan di t-4 kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu 11


Pemanggilan thp pihak terkait utk memberikan keterangan scr tertulis atau penyerahan dokumen yang diperlukan sesuai dgn aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan 7. Pemeriksaan setempat thp rumah, pekarangan, bangunan, dan t4 lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan 8. Pemberian pendapat berds Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tsb terdpt pelanggaran HAM dlm masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yg kemudian pendapat Komnas HAM tsb wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak 6.

12


1. Menggagas perdamaian kedua belah pihak 2. Menyelesaikan perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli 3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan 4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindak-lanjuti penyelesaiannya 5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk ditindak-lanjuti 13


    

  

Pranata-pranata politik belum berfungsi sebagaimana diharapkan Otonomi daerah yang memperenggang garis koordinasi pusat-daerah Era demokrasi membuka peluang bagi siapa saja untuk memimpin daerah Masih lebarnya kesenjangan ekonomi Rendahnya tingkat pemahaman penyelenggara negara dan masyarakat mengenai HAM Belum optimalnya profesionalisme penyelenggara negara Ada banyak peraturan hukum perundangan yang bertentangan dengan prinsip HAM Belum dipahaminya makna demokrasi secara utuh




Adanya pemaksaan kehendak oleh sejumlah kelompok tertentu thdp kelompok lain (kecenderungan terjadinya mobokrasi)



Miskinnya data ttg HAM, baik implementasi maupun pelanggarannya



Adanya mispersepsi mengenai pemangku kepentingan & penanggungjawab HAM



HAM lbh dilihat sbg hak individual, dan bukannya sbg kewajiban negara


Penanganan masalah pelanggaran berat HAM masa lalu yang belum tuntas  Masih ada rekomendasi organ PBB yang harus ditindak lanjuti (CRC, CEDAW, optional CAT, CERD, Buruh Migran, Human Rights Defender dll) 


Berdasar Pasal 18 – Pasal 20 UU No 26 Tahun 2000 Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat  Untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu (sebelum ada UU 26, atau sebelum 23 September 2000) harus dibentuk pengadilan HAM ad hoc berdasar keputusan DPR RI 

17


UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Komnas HAM (Pasal 8): 1.

Pemantauan dan penilaian kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis

2.

Pencarian fakta dan penilaian

3.

Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemda

4.

Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemda, dan masyarakat

5.

Pemberian rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

18


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat di Padang Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku di Ambon Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua di Jayapura 19


Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat di Padang

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua di Jayapura

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku di Ambon

20


Pelangg. HAM Berat Penyelidikan Kep Pleno Pengkajian Pemantauan Kasus

Rekomendasi pd para pihak

Rekomendasi penyidikan kepada Kejagung

21


Unit Yan Pengaduan

Pengaduan (telp, surat, fax, email, langsung)

Anggota Kejagung Penilaian

Tim Ad Hoc

Sidang Pleno

Pel. HAM Berat

Kasus HAM

Tak Dapat Dibuktikan

Rekomendasi Bukan Kasus HAM

Berkas Ditutup

Blm Dpt Dibuktikan Selidik Tertulis

Menghentikan Penyelidikan

Selidik Penuh Tanggap Diterima

T. Ada Tanggap 3x

Panggilan Tak Datang

Dapat Dibuktikan

Analisis Upaya Paksa Rekomen dasi

Berkas Ditutup

Mediasi

22


Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu DPR RI

Presiden

Rekomendasi

Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc

Penyelidikan

Komnas HAM

Penyidikan

Penuntutan

Pemeriksaan di Pengadilan HAM

Kejaksaan Agung

23




P

Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang Telah Selesai Diselidiki Komnas HAM

1. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 2. Peristiwa Talangsari 1989

Tidak ditindak-lanjuti oleh Jaksa Agung

3. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 4. Peristiwa WamenaWasior 5. Peristiwa TrisaktiSemanggi I dan Semanggi II

Belum ditindak-lanjuti oleh Presiden

24


PIMPINAN Ketua: Ifdhal Kasim Watua I: Yosep Adi Prasetyo Watua II: Nur Kholis

Subkom Pengkajian

Subkom Pendidikan & Penyuluhan

Subkom Pemantauan dan Penyelidikan

Subkom Mediasi

-Abdul Munir Mulkan - Ahmad Baso

- Hesti Armiwulan - Saharuddin Daming

- Johny N. Simanjuntak - Kabul Supriadi

-M. Ridha Saleh - Syafruddin N. Simelue

25


26


27

Tupoksi HAM baku  

Sejarah dan Tupoksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 Ommission Commission To Fulfil To protect To respect HukumHAM 3 (Pasal5): a. c. 4 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you