Page 1

No.711 Tahun XIII/ 6 - 12 NOVEMBER 2012 email: mingguan_azam@yahoo.com

Harga Rp 6.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Ilustrasi: roy

No. Keanggotaan: 469/06/1998/B/2010

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK


2 Anak Zaman

Bilik Pembaca Punkers, PR Pemko Yang Belum Tuntas

Bilik Redaksi

Waspada Cuaca Ekstrim

T

ERIMA kasih, minggu ini redaksi kembali berjumpa dengan pembaca. Tak banyak yang dapat kami ceritakan soal ‘bilik keredaksian’ yang terjadi selama sepekan ini. Namun, setiap harinya selalu saja berlangsung hal-hal istimewa, karena bagi kami setiap hari selalu istimewa. Selalu istimewa untuk dapat berjumpa dengan pembaca. Dengan kesibukkan dan jadwal deadline bagi redaksi sehingga dapat menyajikan liputan istimewa dan spesial setiap terbitnya AZAM. Seiring perjalanan penerbitan, AZAM kembali ingin memberikan kontribusinya dalam dunia penerbitan dengan terbit setiap minggunya. Sebagai koran mingguan, Tabloid AZAM tetap eksis dan berkibar di jagad persuratkabaran di Bumi Lancang Kuning ini. Memberikan sesuatu yang istimewa, tak salah jika terbitan setiap minggu selalu berbeda. Redaksi sudah mempersiapkannya, agar berita istimewa semakin membuat pembaca ingin tahu dan menunggu terbitnya AZAM setiap edisinya. Komitmen untuk tampil lebih baik mesti ditunjukkan oleh setiap individu yang terlibat di penerbitan ming-

Angkatan Zuriat Anak Melayu SIUPP Nomor 698/SK/Menpen/SIUP/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 No. Keanggotaan SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) 469/06/1998/B/2010

PENERBIT

Yayasan Pena Putra Riau Press

Benny Hendra mewawancarai sumber

guan ini. Jajaran redaksi dan usaha memberikan andil sama besar untuk kemajuan dan perkembangan surat kabar ini. Oleh karena itu pesan Pemred, “masing-masing harus memacu dan melecut diri bagi yang memang memiliki ilmu dan pengalaman lebih, bersedia untuk berbagi dan mengajarkan juniornya. Sementara yang merasa belum lah cukup ilmu, jangan bosan-bosan dan tidak malu untuk selalu bertanya,” katanya.

Kami pun menyadari, rekan-rekan yang berkecimpung di surat kabar ini memiliki latar belakang ilmu dan pendidikan yang berbeda. Perbedaan itu justru melengkapi warna sebuah penerbitan yang telah dilalui AZAM selama 13 tahun ini berkiprah di Bumi Lancang Kuning ini. Beberapa hari terakhir, kondisi cuaca mulai tidak menentu. Di pagi hari, sinar matahari terlihat terang.

Namun, menjelang siang, kondisi cuaca pun berubah dengan hujan mengguyur kota. Jalanan pun seketika terganggu karena air tergenang dimana-mana. Rekan-rekan yang senantiasa berada dilapangan, mesti menjaga kondisi tubuh dan waspada agar bisa menghindari cuaca tak menentu yang sedang berlangsung beberapa pekan ini. Seperti biasa pula, usai rapat proyeksi mempersiapkan liputan untuk Edisi 712. Redaksi juga mendapat liputan tambahan untuk mengisi berita portal di beritaazam.com. Selain bertanggung jawab membuat berita di Tabloid sesuai dengan tugas dan rubrik yang terdapat dalam 32 halaman AZAM. Masing masing mendapatkan porsinya dan itu sudah ditetapkan Pemred pada minggu sebelumnya. “Jadwal deadline jangan molor, siapkan semua tugas silahkan rekan-rekan untuk libur tapi kerja sudah klir semua,” ingat Yasir. Untuk edisi 711 ini, redaksi mengangkat liputan utama polemik putusan walikota yang melarang pedangan kaki lima menggelar lapak di Pasar Jongkok, Panam. Baca AZAM lebih Paham!

KEBERADAAN anak punk di kota Pekanbaru, menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat. Punkers sebutan untuk anak punk sering kali berkeliaran di tempat-tempat umum terutama di Pasar Sukaramai dan MTQ. Punkers mengamen, bernyanyi dengan tidak jelas, mereka selalu mengeluarkan kata-kata yang menjurus ke ancaman atau menakut-nakuti. Pernah saya dan beberapa orang teman sedang asik bercengkrama sambil menikmati segelas air tebu di kawasan MTQ, tiba-tiba kami didatangi salahseorang Punkers. Dia memberi isyarat ingin mengamen, tampa membalas isyaratnya tersebut kami cuma memandang sekilas kearah Punker tersebut. Setelah asik bernyanyi, ia mengadahkah tangannya kearah kami untuk meminta belas kasihan agar kami member uang secukupnya. Entah kenapa, kamipun tidak berkutik bahkan tidak meghiraukan gelagat punker tersebut. Cukup lama dia berdiri, karena tidak digubris permintaannya. Spontan ia mengeluarkan katakata tidak senonoh. Menjurus ke perkataan melecehkan kaum perempuan. Bahkan, tindakan tersebut masih saja dilakukannnya lama setelah kejadian tersebut. Untungnya, kami sudah mengerti perbuatannya tersebut, dikarenakan kurangnya pembinaan moral dan pendidikan yang diperolehnya. Sangat disayangkan, usianya masih sangat muda sekali. Diperkirakan masih kelas satu SMA. Ia memiliki beberapa orang teman yang sebanya dengannya saat itu. Memang sangat miris melihat keadaan mereka saat itu. Penampilan sangar dengan baju yang compang camping dan bau badan yang sangat tidak enak menjadikan Punkers sebagai sosok yang dihindari dan ditakuti. Rasa kasian memang ada, tapi apa yang harus di perbuat. Walaupun keberadaan Punkers ini meresahkan bagi masyarakat, namun belum terlihat penanganan serius dari pemerintah atau kepolisian untuk berusaha mengurangi jumlah Punkers ini. Hal ini terbukti dari masih banyak berkeliaran anak Punkers ini. Dari beberapa sumber menyebutkan aliran Punk merupakan sebuah gaya hidup anak muda yang bebas dan dapat berbuat sesukanya terutama dalam

PENDIRI: EDIRUSLAN PE AMANRIZA (ALM), WAN MOHD. DAUD (ALM), SUGIAT TJUATJA (ALM), TAMIN CANDRA, SYAFRIADI. PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: SYAFRIADI. WAKIL PEMIMPIN UMUM/WAKIL PENANGGUNGJAWAB: YANTO BUDIMAN S. PEMIMPIN PERUSAHAAN: ZULKARNAIN. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ENDRIZAL YUSTEN. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : BAMBANG IRAWAN SYAHPUTRA. REDAKTUR PELAKSANA: M YASIR. KOORDINATOR LIPUTAN: ZAINUL AZIZ. REDAKTUR SENIOR: ENDRIZAL YUSTEN. SEKRETARIS REDAKSI: NUR AINUN. STAF REDAKSI: LIZAWATI, IRDAWATI, HESTI. MANAGER PRACETAK: ROY YULIANTO. MANAGER KEUANGAN: NUR ASIAH. KABAG PEMASARAN/IKLAN: BENNY HENDRA, DISTRIBUSI: ARI KURNIAWAN BIRO DAERAH: TATANG HARTONO, TAUFIK BASIRUN (BAGANSIAPIAPI). ROBIN SIMANUNGKALIT, MARHUSOR PARDEDE (TANJUNGPINANG, KEPRI). JHONI (SIAK). SYAFRIZAL (DUMAI). SALFIAN DALIANDI, DAKESLIM (BENGKALIS). SUHANDI, IMRAN RIO (INHU). JABARULLAH, JANUAR JAYA (INHIL). ACHMAD FIKRI, ARIEF (KAMPAR). JON HENDRI HASAN, ASNOL MUBARACK (PELALAWAN). ALAMAT REDAKSI: JL PARIT INDAH KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B 10 PEKANBARU, TELP/ FAX (0761) 32308 TARIF IKLAN: FULL COLOURRP. 6.000/MM/KOLOM, HITAM PUTIH RP. 4.000/MM/KOLOM (BELUM TERMASUK PPN 10%) NOMOR REKENING: BANK RIAU NO REK 201.030.690.95 PERCETAKAN: PT RIAU POS GRAINDO (ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN)

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel, puisi dan ilustrasi. Tulisan diketik rapi dua kertas kuarto dan dilengkapi identitas pengirim. Redaksi berhak menyunting isi tulisan tanpa mengubah maknanya.

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


Budaya Kalam

3 mengeluarkan kreativitas. Namun, fenomena yang terjadi berbeda. Punkers tidak lebih dari sosok yang menakutkan dan mengancam masyarakat. Memang benar Punkers memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tetapi seluruh masyarakat juga mempunyai hak untuk merasa aman, tanpa harus merasa terintimidasi atas ancaman-ancaman anak Punk tersebut. Semestinya pemerintah bertindak lebih tegas dan cepat dalam mengatasi fenomena ini. Terlalu miris rasanya apabila masyarakat umum yang sudah tidak nyaman dengan kehadiran Punkers yang meresahkan. Afi, Mahasiswa UIR

Geng Motor, Gunakan Pendekatan Komunikatif AKHIR-AKHIR ini, masyarakat kota Pekanbaru, dihebohkan dengan berita penganiayaan dan perampokan yang dilakukan oleh geng motor. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh geng motor ini seperti mengambil paksa sepeda motor, HP, dompet dan uang. Bahkan korban dicegat dan dipukul oleh kelompok geng motor ini. Seperti yang terjadi didaerah sepeRti di Terminal AKAP Pekanbaru, sudah mengambil 2 unit sepeda motor, korban terkena sabetan samurai di bagian punggung. Juga di Stadion Utama Riau, mereka mengambil 2 sepeda motor, korban mengalami luka di bagian kepala dikeroyok oleh geng motor ini. Selanjutnya, juga yang terjadi di Jl SM Amin, uang senilai 4 jutaan beserta HP milik korban berhasil dijarah kawanan geng motor, korban diancam dengan cerulit, kapak, dan pisau. Dan geng motor ini, juga melakukan aksinya di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Purna MTQ sebanyak dua kali, 2 unit sepeda motor beserta STNK dirampas, korban mengalami pendarahan di kepala sebelah kiri dan pelipis dan dada sebelah kiri memar, luka tusuk bagian tangan dan dua orang luka bacok pada kepala dan jari tangan putus. Hal di atas, seharusnya menjadi perhatian serius aparat untuk mengawasi dan memantau kawanan geng motor yang sudah sangat meresahkan dan menganggu ketentraman, dan sudah mengancam nyawa orang lain. Aktivitas kebut-kebutan atau penjara-

han mereka lakukan menjelang dini hari itu, terjadi antara pukul 01.00-04.00 WIB. Pada jam itu, aktivitas patroli polisi cenderung menurun sehingga menjadi celah bagi mereka untuk keluar dari sarangnya. Pihak kepolisian, seharusnya dari awal sudah bisa membaca gerak gerik mereka. Jangan dianggap, karena mereka masih anak ingusan tidak akan berbuat kejam seperti itu. Tindakan ini, melebihi tindakan perampok kelas kakap. Kebrutalan mereka, sudah termasuk tindakan kriminal tingkat tinggi. Polisi jangan terlalu lengah dan meganggap ini cuma kejahatan biasa. Aktivitas geng motor sebenarnya tidaklah menjadi ancaman kalau bisa di sikapi dengan bijak, karena yang berada di dalam geng motor tersebut biasanya adalah usia remaja. Dimana usia remaja adalah masa yang paling labil dari seseorang. Orang tua harusnya paham akan hal ini, terlebih lagi pemerintah atau pihak kepolisian. Sebaiknya, memikirkan pula dari sisi mereka tanpa mengambil tindakan tegas yang tidak memberikan ruang gerak bagi mereka. Seperti halnya jiwa muda, semakin di larang justru semakin di terjang, rasa penasaran itu semakin timbul dan terkadang mengindahkan apapun yang ada di hadapannya. Gunakan cara pendekatan yang lebih komunikatif. Keberadaan geng motor ini tidak serta merta bisa di atasi dengan kekerasan, banyak hal kompeks yang terjadi di dalamnya yang membuatnya semakin tumbuh subur. Alangkah lebih baiknya kita mengarahkan daripada memberantasnya, sebab pada dasaranya mereka bukan musuh kita. Mereka penerus bangsa ini yang sedang salah dalam memilih jalan. Di sinilah peran orang tua, warga sekitar, teman dekat atau bahkan aparat pemerintah dapat membantu mengatasi mereka keluar dari lembah hitam pengunaan kendaraan bermotor. Bukankah pemuda adalah harapan bangsa, yang kalau rusak pemudanya maka rusak pula bangsa ini. Sebaiknya kita mulai berpikir bijak mengenai aktifitas geng motor ini. Yang terbukti bersalah, wajib dintindak sesuai hukum yang berlaku dan yang tidak bersalah jangan didiamkan. Beri pengarahan dan bimbing mereka jangan ikut-ikutan lagi hal seamcam ini.

Oleh: Bambang Irawan Syahputra

“TKI on Sale” Perbudakan Modern

M

ALAYSIA Bikin sensitif bagi sempat akan ulah lagi. Kira-kira hubungan dua melakukan seperti itulah negara. transaksi pandangan yang muncul di Tapi yang dengan pihak kalangan masyarakat yang jelas Tenaga agen, namun tercermin dari berbagai Kerja Indonesia gagal karena pemberitaan media massa (TKI) di Malaysia harus segera dua hari terakhir. Ya, kata kembali mendapulang ke bikin ulah lagi ini ditujukpat perlakuan Indonesia. kan kepada warga Malayyang tak patut. “Pihak agen sia yang kerap memancing Setelah disiksa, sangat aktif,” dan bahkan melecehkan ditembak bahkan kata Anis. harga diri bangsa Indonedihukum mati, Anggota sia. kini harga diri Komisi IX Bukan rahasia umum, TKI didiskon (sale) 40 persPoempida Hidayatullah negeri Jiran ini selalu saja en. ahkan menilai, iklan “TKI membuat provokasiDalam selebaran yang on Sale” yang beredar di provokasi yang tidak beredar di Malaysia, tertulis Malaysia itu sudah menjujarang membuat hubungan “Indonesia Maids Now on rus ke arah perbudakan diplomatik ke dua negara SALE”. Dalam iklan itu, TKI modern. Menurunya,itu memanas. Mulai dari kasus diberi harga 7.500 ringgit benar-benar pelecehan. pencoplokan pulau, isu Malaysia atau diskon 40 Sudah mengarah kepada pelanggaran perbatasan, persen dari tarif semula. Jika perbudakan modern. maupun perlakukan ingin menggunakan jasa TKI, Anggota Fraksi Partai warganya yang kerap calon pengguna bisa menyeGolkar ini pun mendesak menistakan pekerja Indotor deposit 3500 RM. Iklan pemerintah Indonesia nesia di sana. tersebut juga memuat mengambil tindakan Tentu saja hal-hal hukum terhadap sensitif seperti itu pemasang iklan menjadi makanan dengan menuntut Dalam selebaran saban hari bagi pelaku yang terbukti siapa saja yang yang beredar di Malaysia, memasang iklan itu. bertugas di KBRI Selain itu, pemerintertulis “Indonesia Maids tah juga harus Malaysia. Para diplomat harus mempertanyakan Now on SALE”. Dalam pontang-panting, pemeriniklan itu, TKI diberi harga keseriusan tidak saja melakutah Malaysia dalam kan lobi-lobi politik, hal pengurusan TKI 7.500 ringgit Malaysia mereka juga ditunatau diskon 40 persen dari di Malaysia. tut untuk bisa Pemerintah tarif semula. Jika ingin mewakili bangsa ini Indonesia harus untuk menghadapi keras dan tegas menggunakan jasa TKI, aksi provokasi mendorong pemerincalon pengguna bisa tersebut. Nota tah Malaysia melakuprotes sudah sering kan pemberian menyetor deposit 3500 dilayangkan, namun sanksi bagi warga RM. Iklan tersebut juga sepertinya hal itu Malaysia yang juga seakan surat menyebarkan selebamemuat nomor telepon cinta tak berbalas. ran tersebut. Bagaimyang bisa dihubungi. Kasus teranyar anapun pemerintah adalah munculnya wajib melindungi selebaran “TKI on kepentingan warga nomor telepon yang bisa Sale”. Selebaran itu pada negara Indonesia. Jangan dihubungi. intinya adalah mewartalagi, kita diremehkan dan Adalah Direktur Eksekutif direndahkan harkat dan kan barang siapa ingin Migrant Care Anis Hidayah, mendapatkan jasa TKI martabatnya. Bahkan jika yang menemukan selebaran dengan harga murah bisa perlu, lakukan investigasi, itu di jalanan kawasan menghubungi nomor jangan-jangan ada unsur Chow Kit, Kuala Lumpur, tertentu yang tertera. tindak kriminal seperti pekan lalu. Anis langsung Kalau di Indonesia, selebaperdagangan manusia. memotret dan menghubungi Siapa tahu kan? ran itu mirip dengan nomor yang tertera. Dari poster sedot WC. Duh Tentu saja sikap pemerketerangan pihak pengiklan, miris bukan? intah yang tegas dan keras Anis mendapat banyak Mungkin saja selebaran pantas ditunjukkan agar informasi mengenai iklan “TKI on Sale” itu bukanlah kewibawaan negara ini tersebut. selebaran legal, dalam arti terjaga. Rakyat pasti akan Anis mengungkap, dari secara materi/isi dan memberikan applaus keterangan pengiklan, perpajakan dilaporkan ke tatkala pemerintah yang promosi dilakukan dengan negara. Meski demikian bisa saja direpresentasicara menyebarkan selebaran kan oleh Menlu dan para sudah selayaknya pemerke masyarakat Malaysia, intah Malaysia bisa mendiplomatnya bisa berditempel di sejumlah lokasi. ertibkan selebaran manuver demi menjaga Bahkan di media cetak di meskipun sekelas selebaharkat dan martabat ran “sedot WC”. Mengingat Malaysia. negara ini. Kami bangga Menurut Anis, ia sudah dari sisi materi sangat Indonesia!*

Sukri Munaf Mahasiswa UIN

PEMBERITAHUAN Seluruh wartawan Tabloid Berita AZAM dibekali dengan kartu pengenal diri, atau kartu pers. Bagi yang tidak memilikinya, diminta supaya tidak dilayani.

Pojok

 Walikota Firdaus “Disengat” Pedagang, Ngah...!! - Jangan sampai jatuh, Pak Cik..?

ttd Redaksi

Ongah

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


Galeri

4

Gubri dampingi Mendagri hadiri wellcome dinner peserta Raker Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Gubri resmikan serta meletakan batu pertama pembangunan Sarana Pendidikan Yayasan Diniah Pekanbaru

Dari Mendagri Hingga Kepala Desa S

Wagubri hadiri acar Peningkatan Kapasitas Kades dan Lurah se- Riau sekaligus penyerahan trophy pada Bupati Walikota dan lurah berprestasi

EPEKAN lalu, Pemerintah Provinsi Riau banyak menggelar acara. Dari kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi hingga ke peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah se Provinsi Riau. Di Pekanbaru, Gamawan Fauzi yang didampingi Gubernur Riau Rusli Zainal menghadiri acara Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) nasional di Hotel Labersa. Di acara ini, mantan Gubernur Sumatera Barat ini berbicara mengenai RTRW. Kemudian, ada juga kegiatan peringatan Hari Pramuka ke 51. Peringatan milad Pramuka berlangsung dengan semarak. Bertindak sebagai pembina upacara Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan dihadiri Ketua Kwartir 04 Riau Hj Septina Primawati Rusli. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Kwarda 04 Riau dengan Badan Penanggulan-

gan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam hal memberikan tindakan cepat terkoordinasi dan terpadu yang dipimpin langsung Kakwara 04 Riau Hj Septina Primawati Rusli dengan Kepala BPBD Riau Syamsurizal. Dihari bertikutnya, Gubernur Riau meresmikan dan melakukan pelatakan batu pertama pembangunan sarana

pendidikan Yayasan Diniyah Pekanbaru. Dihari berikutnya, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit menghadiri sekaligus membuka acara peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Lurah se Riau sekaligus menyerahkan trofi kepada lurah berprestasi. Trofi juga diberikan kepada bupati dan walikota berprestasi.*

Sekda Provinsi Riau selaku pembina upacara peringatan Hari Pramuka ke-51 yang dihadiri Ka Kwarda Riau, Bupati dan Walikota di halaman kantor Gubernur Riau

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

 adv


5 Suara AZAM

Tukang Sapu Jalan itu Sarjana Muda Siang itu, saat dewi siang posisinya lurus diatas kepala, pancaran sinarnya terasa membakar kulit. Terlihat ayunan sapu lidi mulai melambat. Tangan mungil itu terlihat mulai kelelahan mengayunkan sapu menyibak dedaunan di sebuah taman kota Pekanbaru.

J

EMARINYA yang sebelumnya kokok dan erat memegang tangkai sapu, kini mulai melembut. Kristal bening berbulir satu persatu mengaliri sebagian wajahnya, lalu jatuh berdesakkan. Karena disusul oleh bening Kristal lain yang turut muncul. Kini wajahnya yang berkulit putih itu terlihat memerah. Ia sesekali menyeka keringat yang bercucuran di dahi dengan tangan telanjang, tanpa saputangan yang biasa dipakai untuk menyeka. Kini wajahnya yang kemerahan lebih terlihat jelas. Dan matannya menerawang mencari sesuatu, terlihat mencari tempat beristirahat. Dengan leluasa iapun lantas berteduh dibawah pohong rindang di sudut taman. Pohon yang memberikan kesejukan dan perlindungan disaat orang lelah dari aktifitas. Kini, wanita yang akrap disapa sebutan Eva itu mulai menikmati istriahatnya. Tapi sapu lidi itu tampak tidak mau lepas dari genggamannya. Dan sesaat Azam lantas menghampirinya. “Panas begitu terik ya buk… Memang lebih baik berada di bawah pohan rindang ini,” kata AZAM menyapa. Wanita satu anak itu menoleh samping kiri. Dari tatapnya yang sering tertuju kedepan. Dibibirnya tersembul senyuman dengan tatapan matanya yang teduh. Seolah menyimpan beban kehidupan

yang teramat berat. “Iya dek, terasa capek sekali, dan panas,” balasnya menjawab dengan senyum mengukir di bibirnya. Dan sembari memperlisahkan duduk. Dia sendiri duduk berselonjor kaki. Lalu mencari sesuatu dalam kantong bawaanya. Sesaat ia berhasil mengeluarkan botol berisi sisa minuman yang hampir habis. Lalu ia meminumnya sampai tetes terakhir. Kini, wajahnya yang tadi memerah mulai kembali normal. Dan kecapaiannyapun terlihat kembali pulih. Lalu dari perbincangan ringan dengan AZAM, pemilik kulit putih ini mulai membuka diri. Ia dengan penuh kepercayaan bercerita sekelumit kehidupannya yang penuh onak dan duri. Tepatnya tiga tahun silam, suami yang ia kasihihi, musti menjalani cobaan. Ia selalu mengeluhkan kurang enak badan, lantas diperiksakan ke tempat kesehatan. Dan oleh dokter yang merawat ia dikatakan mengalami sakit gondok beracun, itu artinya menderita penyakit gondok (kelenjar tiroid) atau istilah medisnya penyakit Graves. Penyakit ini menyerang

kelenjar gondok, yang berupa benjolan di kelenjar gondok di kiri dan kanan dengan disertai beberapa keluhan gejala klinis. Gejala klinis atau keluhan yang sering dirasakan oleh penderita ini adalah sering gelisah, mudah capai, mata kadang seperti melotot, berkeringat banyak, tidak tahan panas, sering terjadi penurunan berat badan tanpa penurunan nafsu makan, sering berdebar, tangan gemetar. Penyakit ini adalah salah satu penyakit dari kelenjar gondok (tiroid). Yang terletak letaknya di leher bagian depan, kalau pada laki-laki kira-kira letaknya disamping jakun disebelah kiri dan kanan. Memang penyakit ini bisa diobati dnegna beberapa pilihan. Bisa operasi juga bisa dengan terapi namun karena terbatas biaya lalu dokter menyarankan untuk dioperasi. Dengan resiko pita suarannya akan terganggu. Suaminya tidak lagi bisa bersuara bila dilakukan operasai. Ketakutan itu yang selalu membayanginnya bila operasi dilakukan. Sementara untuk pengobatan lain yang tergolong aman, dan tidak mengganggu pada

pita suarannya yakni pengobatan diluar negeri. Karena pengobatan tersebut hanya ada di luar negeri dan itu memakan biaya yang sangat besar. Demikian dikisahkan Eva, sebagaimana diceritakan oleh dokter yang pernah ia kunjungi terkait penyakit suaminya. Eva yang bukan terlahir dari keluarga yang kaya, sesuai kemampuan ekonomi yang pas-pas an selalu mencari tempat pengobatan Alternatif disamping berobat jalan di rumah sakit pemerintah. Namun tuhan belum mengizinkan suaminnya untuk sembuh. “Ini suatu ujian dari Tuhan,” demikian ia berpendapat setelah berbagai pengobatan ia jalani dengan penuh sabar. Mulai dari pengobatan alternatif sampai ke bentuk pengobatan medis. Lalu untuk mengatasi dan bertahan pada kondisi penyakit suaminya saat ini, ia terus membawa suminya berobat jalan secara kontiniu dengan mengunakan kartu askeskin. Sementara biaya diluar itu seperti beli obat diluar, ia harus mengeluarkan uang tiap bulannya untuk biaya berobat. Yang terpenting bagi Eva bagaimana melihat keluargannya sehat. Tapi dengan biaya yang jauh dari cukup, ia musti bertahan dnegna penyakit suaminya yang sering kambuh bila melakukan aktifitas berat dan kecapekan. Kalau sudah sakit dan terbaring, itu suatu pemandangan yang membuat hati wanita ini sedih. Belum lagi mengetahui orang tuannya di Tembilahan yang sering sakit-sakitan. Kalau ia bisa berharap dan selalu berdoa, ia ingin mengajak orang tuannya turut serta tinggal bersamannya di Pekanbaru, lalu merawat suami dan orang tuannya. Harapan itu dia sendiri tidak tahu apakah dapat terkabul, pasalnnya hingga saat ini ia masih tinggal di rumah dinas sangat sederhana. Dengan

punya satu kamar. “Harapan saya ingin membahagiakan orang tua yang saat ini sakit-sakitan dikampung. ingin pulang menjenguk orang tua tidak ada biaya. Untuk biaya sehari-hari dan untuk biaya berobat suami jauh dari kata cukup, tinggal impian untuk mengajak orang tua kesini agar bisa saya rawat,” dia mengeluh dengan mata berkaca-kaca. Wanita yang pernah mengenyam pendidikan diploma dua keguruan ini, mengaku sedih melihat kondisi suaminya maupun kondisi orang tuannya yang ditinggal sakit. “Saya sedihlah tidak bisa merawat orang tua. Kalau saya punya rumah dan ekonomi yang memadai, saya akan boyong mereka kesini”ungkapnya sedih. Keinginan Eva memang beralasan. Dan suatu saat nanti ia sangat berkeinginan untuk memiliki rumah seperti yang lainnya. Begitu keluar dari rumah dinas, maunnya sudah ada rumah sendiri yang menampung kehadiran keluargannya. “Memang maunya keluar dari rumah dinas ini sudah ada rumah kita sendiri yang akan ditempati, tapi impian itu sepertinnya masih jauh. Hingga kini belum ada uang terkumpul untuk nyicil beli rumah. Untuk berobat suami dan biaya hidup sehari-hari saja sulit, bagaimana untuk beli rumah, lagi-lagi ia mengeluh. Tanpa sadar, Eva terhanyut dengan kesedihannya, yang ditandai bola matannya yang terus berkaca-kaca oleh Kristal bening yang seolah-olah mau jatuh. Tapi buru-buru ia seka dengan tangannya, seolah dirinnnya ingin menampakan ketegaran dalam menghadapi cobaan itu. Dan ia nampak berusaha untuk selalu tersenyum meskipun sorotan matannya tidak pernah bisa untuk dibohongi.*

 iza

Te r l e n g k a p & Te r a k r e d i t a s i P E R S A D A B U N D A M

E

N

E

R

I

M

A

M

A S M

A B A

STISIP

AKADEMI SEKRETARIS & MANAJEMEN SK. MENDIKBUD RI. NO. 252/DIKTI/Kep/1992 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

AKADEMI BAHASA ASING SK. MENDIKBUD RI. NO. 62/D/1998 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK SK. MENDIKNAS RI NO. 173/D/0/2000

J

U

1. Sekretaris Eksekutif D3 2. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern D3

1. Bahasa Inggris D3)

Sekretaris Pefesional, Manager Administratif, Supervisor Perkantoran, Manager Pelayanan Kantor, yang dewasa ini sangat dibutuhkan baik oleh perusahaan maupun instansi Ketua : H. Hazmil Zaianal, SE.MM

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional. Ketua: Kernedy, SS

P

A

H

A

S

I

S

W

A

B

A

PROGRAM DIPLOMA : DI, DII, DIII, DAN STRATA SATU (S1)

R

S T I E SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SK. MENDIKNAS RI NO. 191/D/0/2000 Teragreditasi SK NO:014/BAH-PT/AK-IV/S1/VIII/2002

R 1 Ilmu Komunikasi (S1)

O

S

P

E

Administrator, Ahli dalam membuat kebijakan, Public Relation Manager, Ahli dalam bidang administrasi negara dan administrasi niaga, handal dalam bidang komunikasi, menguasai tata pemerintahan dan Dunia Bisnis Ketua: Drs M Iqbal Ali MM

K

S T I BA

S T I H

S T A I

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SK MENDIKNAS RI NOMOR 151/D/02006 Teragreditasi SK NO:027/BAH-PT/AK-XII/S1/XI/2009

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I/495/2007

S

1. Manajemen (S1) 2. Akuntansi (D3)

A I. II. III. IV.

1. Bahasa dan Sastra Inggris (S1) 2. Bahasa Inggris (D3)

L

U

Menjadi Manager handal untuk menghadapi peluang bisnis, manjadi pakar dan pengelola strategi bisnis untuk usaha kecil, menengah dan besar, menjadi manajer pemasaran, menjadi akuntan handal yang mampu mengelola dan membukukan keuangan. Ketua: Haznil Zainal SE MM

U

SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING SK MENDIKNAS RI NOMOR 61/D/02004

U

R

L

U

S

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional., Dosen dan Ahli B.Inggris Ketua : Kernedi, SS

N PRAKTISI HUKUM (S1) HUKUM BISNIS (S1) HUKUM UDARA (S1) ILMU HUKUM (S1)

A

I. PEMIKIRAN ISLAM (S1) II. EKONOMI ISLAM (S1) III. PERBANKAN SYARIAH (S1)

N

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Akreditasi, Advokasi Notarsi, Penyidik, Panitera, Biro Hukum Perusahaan, Perbankan Dan lain lain Ketua: Prof Hj Aswarni Adam, SH

Pemikiran Islam Filosof Dai. Ahli Ekonomi Islam, Perencanaan Ekonomi, Ahli Perbankan Syariah, Karyawan di Bank dll Ketua: Drs H Iskandar Arnel, MA

M E N G A PA A N DA H A R U S M E M I L I H P E R S A DA B U N DA ? Karena didukung oleh Dosen-dosen yang ahli dan berpengalaman lulusan dalam dan luar negeri dengan jenjang pendidikan S1, S2, S3 dan Guru Besar/Profesor, Praktisi yang terampil yang siap mendidik dan membina anda menjadi tenaga terampil dan profesional. Lama pendidikan satu Tahun untuk DI dengan Gelar Ahli Pertama (AP), dua tahun untuk DII dengan gelar Ahli Muda (A.Ma), tiga tahun untuk DIII dengan gelar Ahli Madya (A. Md), dan empat tahun untuk program S1 dengan gelar Sarjana Lengkap (S.Sos dan SE). Bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan beasiswa. Kerjasama dengan dunia usaha, Case Study dan Job Training. Fasilitas antara lain: Lab. Komputer, Lab. Bahasa, Lab. Perkantoran, Perpustakaan, Telepon Umum (Beken & Wartel), Klinik Kesehatan, Mushola, Cafetaria, Asuransi, Foto Copy, dan lokasi kampus di tengah kota. SYARAT PENDAFTARAN 1. Berijazah SLTA atau sederajat (MAN, SMK) 2. Pria/Wanita yang sehat jasmani dan rohani 3. Mengisi Formulir Pendaftaran 4. Foto Copy Ijazah/STTB atau sederajat, Dilegalisir (3 Lbr) 5. Foto Copy NEM/Nilai Dilegalisir (3 lembar) 6. Pas Foto 3x4 (4 lembar) 7. Membayar Uang Pendaftaran Rp. 250.000 8. Mengikuti Ujian Saringan Masuk

WAKTU PERKULIAHAN Pagi Siang Malam Sabtu Minggu

= = = = =

08.00 s/d 12.00 WIB 13.00 s/d 17.00 WIB 19.00 s/d 22.00 WIB 15.30 s/d 22.00 WIB 07.30 s/d 15.00 WIB

(Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan)

Dengan Mengikuti Pendidikan Tinggi di Persada Bunda, Karyawan/ti dengan sendirinya ilmu bertambah, ketempilan makin mantap. Karier otomatis akan meningkat dan percaya diri akan lebih besar.

Jl. Diponegoro No. 42 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 23181 - HP: 0813 652 89999 - Fax. (0761) 40218

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


6 Mimbar Debat Sesuai Kebutuhan

Susah Dapat Izin

KETUA Fraksi Demokrat Noviwaldy Jusman mengatakan, studi banding keluar negeri itu sah-sah saja, asalkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat serta kontribusi untuk Provinsi Riau. “Masalahnya bukan setuju atau tidak setuju, maupun jumlah anggaranya seberapa besar, apakah Rp5 miliar atau Rp10 miliar. Tapi yang terpenting adalah apa manfaat yang kita peroleh bisa diterapkan di Riau ini,” kata Noviwaldy. Dia menambahkan, berdasarkan kebutuhan tersebut, seperti Komisi B DPRD Riau bisa mempromosikan daerah, mencari investor atau mempelajari tentang pertanian dan perikanan. Hal itu dapat diperoleh dengan mengunjungi beberapa negara luar yang memiliki pengalaman lebih baik dibandingkan Indonesia. Hanya saja, saat ini anggota dewan sedang disibukkan dengan pembahasan APBD Murni 2013, sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan itu tidak memungkinkan mereka berangkat. “Kegiatan akhir tahun ini sangat padat, dengan waktu yang mepet seperti ini berkemungkinan rencana itu tidak jalan,” jelasnya. Sebagai seorang ketua, Noviwaldy Jusman menjelaskan, jika ada dari Fraksi Demokrat yang mau melakukan perjanan ke luar negri tersebut, maka mesti mendapatkan persetujuan atau tanda tangan dari dia terlebih dahulu. Noviwaldy Jusman Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau

AGENDA Kunjungan Anggota DPRD Provinsi Riau ke luar negeri kembali menjadi sorotan. Beredar informasi tahun 2012 yang akan berakhir, sementara Anggaran untuk perjalanan ke luar negeri telah dianggarkan dalam APBD 2012 untuk anggota dewan tersebut. Meskipun saat ini di DPRD Riau, para anggotanya sedang disibukkan dengan pembahasan APBD murni 2013 dan eksekutif telah menyerahkan KUA-PPAS RAPBD 2013 ke DPRD Provinsi Riau untuk segera dilakukan pembahasan. Terkait rencana perjalanan anggota dewan ke luar negeri pada akhir tahun ini, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, Mansyur berpendapat prosedur untuk ke luar negeri itu tidaklah mudah bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. “Kalau mau berangkat ke luar, banyak hal yang mesti dipenuhi persyaratannya. Belum lagi mengurus visanya, harus ada izin dari Kemendagri dan sebagainya, jadi semua itu tidaklah mudah untuk mengurusnya,” ujar Anggota Komisi B DPRD Riau ini. Di samping itu beliau menambahkan, secara pribadi dirinya belum mengetahui jadwal pasti dan rute tujuan perjalanan ke mancanegara tersebut. Karena sekarang ini masih disibukkan melakukan hearing bersama satker terkait sebagai mitra kerja membahas APBD. Mansyur Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau

Demi Kepentingan Sendiri MESKI sudah dianggarkan, sebaiknya kunjungan keluar negeri itu dibatalkan saja. Mengingat anggota dewan telah disumpah untuk melaksanakan tugastugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengutamakan dan membela kepentingan rakyat. Yang terlihat justru sebaliknya, ada unsur kerjasama antara pemerintah dan anggota dewan untuk menganggarkan dana berkedok studi banding untuk ke luar negeri. Karena memang dua lembaga ini yang menyusun dan mengatur anggaran milik daerah. Studi banding ke LN oleh anggota dewan tersebut akan menjadi bumerang kalau Riau benar-benar kaya, tapi dana pembangunan itu hanya untuk kepentingan para pejabatnya semata bukan untuk kepentingan masyarakat Riau. Yang ada di benak masyarakat kita, soal stuban (studi banding) ini, lebih menonjol soal melancongnya. Karena kita juga bingung, sejak dulu anggota dewan stuban ke luar negeri, tapi tidak jelas apa implementasinya ke rakyat. Karena itu, sekalipun kunjungan ke luar negeri dianggap tidak melabrak aturan perundangan, namun yang perlu diketuk adalah hati nurani wakil rakyat. Refika Mahasiswi

 Anggarkan Dana Rp5 Miliar

Stuban Wakil Rakyat ke USA dan Italia? Kunjungan DPRD ke luar negeri kerap jadi sorotan publik karena dinilai hanya menghamburkan uang rakyat. Wakil rakyat itu, dinilai hanya sekedar melancong dengan menggunakan dana APBD.

K

ERAP terjadi pro dan kontra dengan kegiatan dewan yang satu ini. Bukan hanya masyarakat yang mengkritisinya, di kalangan anggota dewan sendiri juga ada yang tidak setuju dengan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri itu, dinilai hanya sekedar kedok untuk dapat plesiran atau melancong. Namun, seperti kata pepatah, anjing menggongong kafilah berlalu. Tiap tahun selalu saja ada anggota dewan yang melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka studi banding dan lain sebagainya. Ketua DPRD Riau, Djohar Firdaus membenarkan, rencana plesiran anggota DPRD Riau ke luar negeri (LN) tetap akan dilakukan. Namun kemana tujuan negara yang dimaksud, politisi senior Partai Golkar tersebut masih enggan menyebutkannya. Djohar berdalih, jika rencana plesiran ke mancangera tersebut atas undangan. Tetapi dia tidak menyebutkan pihak mana yang mengundang. Dana untuk ke luar negeri kali ini kabarnya sudah dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Namun sampai saat ini, belum ada kepastian kapan anggota DPRD Riau berangkat ke luar negeri. Beredar kabar negara yang dituju adalah Amerika dan Italia. Memang, perjalanan ke luar negeri ada aturannya. Yaitu Permendagri No 11 tahun 2011 tentang pedoman perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan kementrian dalam negeri, pemerintah daerah dan pimpinan serta anggota dewan.

Seolah mendapatkan pembenaran dan tidak menyalahi peraturan yang ada, maka tahun 2012 ini, anggota DPRD Riau menganggarkan dana sebenar Rp 5 miliar untuk kegiatan tersebut. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 55 orang anggota dewan. Keterangan tersebut diperoleh dari Setwan sebelumnya Akmal JS, yang mengakui bahwa dalam anggaran Sekretaris Dewan (setwan) DPRD Riau telah disediakan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan. Jumlah anggaran tersebut totalnya bagi DPRD Riau untuk biaya perjalanan selama setahun mencapai Rp 48 miliar. Jumlah tersebut meliputi biaya perjalanan anggota dewan di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri. Khusus untuk biaya perjalanan ke luar negeri tersedia anggaran Rp 5 miliar. Dana tersebut dapat digunakan oleh anggota dewan dan boleh juga menolaknya. Seperti pada tahun sebelumnya, di APBD Riau 2011 juga tersedia anggaran perjalanan ke luar negeri. Namun tidak digunakan oleh dewan, sehingga dikembalikan ke kas daerah. Nilai anggaran saat itu mencapai Rp 4,5 miliar. Setiap anggota dewan yang mendapatkan kesempatan berkunjung ke luar negeri mengunjungi negara-negara seperti di Eropa atau Amerika, tetap memiliki beban moral atas kunjung tersebut. Karena biaya yang digunakan bukanlah biaya pribadi, melainkan mendapatkan dana dari APBD. Sumber dana adalah uang rakyat, pastinya harus dapat dipertanggung jawabkan dari hasil yang dicapai usai kunjungan tersebut. Masyarakat berhak menuntut hasil studi banding anggota dewan ke Luar negeri. Apalagi dana yang digunakan bersumber dari APBD yang berarti merupakan uang rakyat. Seberapa besar manfaatnya bagi propinsi Riau dan masyarakat dari dana milyaran untuk membiayai aktivitas dewan ke luar negeri. Dewan harus bisa mempertanggungjawabkannya.*

 ird

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Tak Memiliki Kepekaan BAGI Anggota DPRD Riau yang tetap ngotot melakukan perjalanan ke luar negeri banyak disayangkan masyarakat. Dewan pastinya kembali menjadi sorotan hanya suka bersenangsenang dan menghamburhamburkan uang APBD saja, sementara tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat belum terlaksana secara maksimal. Belum tiga tahun menjabat, programprogram untuk kepentingan anggota dewan yang lebih diutamakan. Sementara kegiatan ataupun aspirasi masyarakat tentang nasib mereka menyangkut penyerobotan lahan, kerusakan lingkungan ataupun masalah bencana alam hanya sekedar menerima laporan tanpa ada tindak lanjut penyelesaiannya. Sebagai wakil rakyat hendaknya memiliki rasa peka terhadap konstituennya mengingat dana kunjungan ke luar negeri bersumber dari APBD Riau. Sementara kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi baik pendidikan maupun kesehatan. Karena plesiran anggota dewan menggunakan anggaran daerah, jika selama ini pemda selalu berupaya mendapat anggaran pembangunan lebih besar lagi dari Pusat, menjadi tolak ukur oleh Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang kembali jika anggaran pembangunan itu justru digunakan untuk membiayai anggota dewan jalan-jalan ke luar negeri. Wahyu Saputra Mahasiswa


Cakap Lepas 7 Lingkungan

Finlandia-Indonesia Gali Energi Bersih Indonesia dan Finlandia bekerja sama untuk menggali energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi energi bersih khususnya pengembangan bio energi yang ada di Riau dan Kalimantan. Program ini diberi nama Energy and Environmental Partnership (EEP) Indonesia.

P

ROGRAM ini, diperkenalkan di akhir Bulan Oktober lalu di Pekanbaru. Yaitu dengan menggelar kegiatan Annual Forum di Hotel Ibis Pekanbaru. EEP merupakan program kerja sama bilateral Pemerintah Finlandia dengan Indonesia. Finlandia melalui Kement-

Kalimantan tengah. Program EEP bertujuan mendukung pemanfaatan energi terbarukan yang berdampak pada pengurangan efek perubahan iklim dan bertujuan untuk meningkatkan akses energi dengan menfaatkan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi melalui proyek kerja sama. EEP adalah program kerjasama antara beberapa negara Eropa dalam pengembangan energi bersih dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Lokasi kegiatan EEP adalah area Mekong (Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam) dan Indonesia. Di Indonesia lokasi kegiatan EEP adalah di Propinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Saat ini EEP Indonesia sedang mengerjakan lima proyek dan dalam tahun 2013 akan mengerjakan 15 proyek energi terbarukan (khususnya biomassa). Saat ini ada lima paket yang dilaksanakan Pemerintah Finlandia untuk dua provinsi di Indonesia. Lima paket berada di Provinsi Riau dan satu paket di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

kan, dana sebesar 4 juta Euro memang diperuntukkan bagi dua provinsi di Indonesia. Kegiatan ini sudah berjalan, hingga sekarang sudah mencapai hampir 40 persen. Dipilihnya Indonesia (Riau dan Kalteng) sebagai daerah untuk pengembangan bio energi, karena pasokan bahan baku untuk pengembangan energi baru dan terbarukan ini sangat memadai. Bahan baku tersebut seperti limbah kelapa sawit, sagu dan turunan hasil perkebunan lainnya. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelum ditetapkan proyek tersebut untuk Riau dan Kalteng. Lima proyek yang dijalankan sekarang berasal dari hasil seleksi dari 50 proposal kegiatan yang diusulkan ke EEP Indonesia. Sementara di tahun 2013, ada sekitar 15 paket proyek lanjutan yang akan dilaksanakan di dua provinsi ini. Pertemuan ini dihadiri langsung Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Maritje Hutaea, Kepala Balitbang Riau Prof Dr Ir H Tengku

Dahril MSc mewakili Gubernur Riau, dan Kepala Dinas Perkebunan Riau Drs H Zulher MS yang hadir sebagai pembicara dalam pertemuan tersebut. Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Maritje Hutaea menjelaskan, EEP

erian Luar Negerinya, sementara Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kerja sama ini dalam hal pendanaan dalam rangka mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi energi bersih yang dikhususkan pada pengembangan potensi bio energi yang ada di Riau dan

merupakan program kerja sama bilateral Pemerintah Finlandia (Kementrian Luar Negeri Finlandia-The Ministry for Foreign Affairs of Finland, MFA) dan Pemerintah Indonesia (Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral). EEP merupakan program pendanaan dalam rangka mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi dan investasi teknologi energi bersih, yang dikhususkan pada pengembangan potensi bio energi (produksi energi dari bahan bakar nabati dan limbah pertanian) yang ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah. Hingga September 2012 ini, EEP Indonesia telah menyalurkan dana sebesar 590.000 Euro untuk lima proyek. Pertama, feasibility study yang meliputi creating biogas from sago strach industry’s waste water and biomass, yang dilaksanakan oleh Sarasa Biomass dan berlokasi di Provinsi Riau. Kedua, comprehensive commercial bioenergy solutions from palm oil waste streams at small and largescale processing facilities in Riau Province, Indonesia, yang dilaksanakan oleh PT STC Indonesia dan berlokasi di Provinsi Riau. Ketiga, cow manure yang meliputi sustainable and green energy development to support economy and community welfare in Suka Maju Women’s Group, Teluk Meranti Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Institute Social and Economic Change (ISEC) dan berlokasi di Provinsi Riau. Keempat, cow manure

Hal ini dijelaskan Ambassador to Finlandia for Indonesia (Duta Besar Finlandia untuk Indonesia), HE Kai Sauer kepada wartawan usai mengghadiri “Energy and Environment Patnership (EEP) Indonesia Annual Forum Pertama di Provinsi Riau”, Selasa silam di Hotel Pangeran Pekanbaru. Kai Sauer yang didampingi asistennya, Kai-kai menjelas-

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

conversion into biogas for energy in Riau yang dilaksanakan oleh Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) dan berlokasi di Provinsi Riau. Kelima, reducing deforestation and GHG Emission with biomass stove and fuel as alternative energy for community yang dilaksanakan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia, berlokasi di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Nasrullah Salim, koordinator nasional EEP Indonesia menjelaskan, program EEP bertujuan untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan yang berdampak pada pengurangan efek rumah kaca dan perubahan iklim. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi melalui proyek kerja sama antara beberapa kalangan seperti LSM, perusahaan swasta, institusi publik, lembaga pendidikan dan penelitian serta perusahaan dan organisasi internasional. “Pertemuan akbar para penggiat energi terbarukan ini, khususnya dalam bidang bio energi,” jelasnya. Harapannya ke depan, melalui kegiatan annual forum ini diharapkan tercetus gagasan-gagasan baru bagi usaha pengembangan dan efisiensi energi dalam wujud hubungan kemitraan antar berbagai lembaga penggiat, pemerhati energi dan lingkungan hidup di masa yang akan datang.*

 ird


8

Pemkab Akan Bangun Kantor KNPI Pemkab berencana membangun gedung DPD KNPI Rohil. Dengan catatan, kinerja KNPI harus bagus.

B

UPATI Rokan Hilir (ROhil), H Annas Maamun mengatakan melalui anggaran tahun 2013 nanti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil berencana akan membangun Kantor DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Rohil di kawasan perkantoran batu enam, tepatnya dipinggiran sungai Rokan. Kabar gembira bagi generasi muda Rohil itu dilontarkannya disela-sela

acara pelantikan Pengurus DPD II KNPI Rohil masa bakti 2012-2015, di Gedung Serbaguna, Bagansiapiapi, Kamis (1/ 11) lalu. “Yang pertama dan yang paling utama adalah samasama membangun Rohil, karena ini yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Mengenai kantor, mengingat hingga saat ini KNPI Rohil belum memiliki kantor tetap, maka Pemkab Rohil berencana akan membangunnya. Dengan catatan kinerja KNPI Rohil harus pula bagus,” katanya. Sehubungan dengan rencana itu, Annas berharap agar ketua dan seluruh

pengurus KNPI Rohil dapat bekerjasama dan membantu seluruh program Pemkab Rohil terutama dalam membangun Rohil agar lebih maju ke depannya. Dan selain akan membangun kantor KNPI, bupati juga memprogramkan pelatihan kepemimpinan bagi 40 anggo-

ta KNPI. Pelatihan yang dikhususkan bagi anggota KNPI ini dimaksud agar ke depan Rohil memiliki generasi penerus yang memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara itu, Ketua DPD II KNPI Rohil, Noor Chairis Putra mengaku senang dan berterima kasih kepada Pemkab khususnya kepada Bupati yang telah memprogramkan dua hal tersebut. Menurutnya, apa yang diharapkan bupati, pantas untuk didukung penuh. Dan dirinya beserta segenap anggota KNPI Rohil akan berusaha memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk negeri Seribu Kubah ini.*

 mtr/ttg

Disperindag Akan Tindak SPBU Nakal

M

ESKIPUN pemerintah telah mengeluarkan larangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dengan jerigen, disinyalir masih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang tidak menghiraukannya. Dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rohil, Murniati mengaku sudah mengetahui kabar tersebut. Namun pihaknya akan terlebih dahulu melakukan kroscek kelapangan. Jika terbukti pihaknya berjanji akan menindak tegas SPBU nakal tersebut. “Mereka yang tidak memilki izin dari pemerintah yang membeli BBM dengan

jerigen, dengan jumlah besar akan kita tindak, termasuk SPBU-nya,” tegas Murniati kepada wartawan, awal pekan lalu di Bagansiapiapi. Ia menjelaskan sanksi yang bakal diterima SPBU nakal tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Apabila kesalahannya sudah berat, pihaknya akan merekomendasikan tindakan tegas dari Pertamina. “Bagi SPBU bisa saja sanksi yang diberikan berupa teguran pertama. Bahkan, jika pelanggarannya sudah berat, bisa pencabutan izin atau alias penutupan SPBU tersebut,” ungkapnya. Namun begitu, Murniati memastikan untuk saat ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan seluruh

jajarannya. Koordinasi ini membahas tindak lanjut adanya laporan SPBU nakal tersebut. “Kita juga tidak mau buru-buru dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Kita cek kelapangan dulu, apakah laporan itu benar adanya,” tambah Murniati. Tapi, Murniati mensinyalir pembelian BBM dengan menggunakan jerigen dengan skala besar ini dilakukan warga diluar Rohil. “Kita mensinyalir bisa saja begitu. Karena itu kita minta juga masyarakat, mengawasi ini. Kalau ditemukan kasus seperti ini laporkan saja kepihak yang berwajib,” ujarnya.*

 mtr/ttg

INFO PENTING Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD

: : : :

Sekdakab Kapolres Kajari Jumlah Penduduk Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Potensi Alam Nopol

: : : : : : : :

H Annas Maamun H Suyatno, AMp Nasruddin Hasan Drs Jamiludin Ridwan SIp Drs.H. Wan Amir Firdaus, M.Si AKBP Auliansyah Lubis Zulbakar 440.894 jiwa 14 103 Migas, Kelapa Sawit, Karet, Ikan BM....P

Ketua K3S Rohil Hj. Latifah Hanun Annas menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Bangko

Kecamatan Harus Validkan Data Penduduk

A

SISTEN I Setda Rohil, H M Rusli Syarif S.Sos mengimbau agar seluruh perangkat pemerintahan kecamatan mulai dari Camat, Lurah dan Penghulu harus memiliki database tentang jumlah pendududk yang valid serta administrasi lainnya. Menurut Rusli Syarif, hal tersebuta sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Selain itu, berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini akan lebih memudahkan pendapatan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri pertemuan antara pihak Disdukcapil dengan para Camat di lantai IV Kantor Bupati Rohil, di

 mtr/ttg

TELEPON PENTING

Sekretariat Pemkab Rohil Sekretariat DPRD Ambulance Pemadam Kebakaran Polsek Bangko Kantor kecamatan Bangko Dinas Kesehatan Dinas Kehutanan Dinas PMD Dinas Pendidikan

0767-24287 0767-24567 0767-21040 0767-21130 0767-21110 0767-21010 0767-24381 0767-21710 0767-24284 0767-23277

Dinas Kimpraswil Dispenda Bawasda Bappeda Bapedalda KPDE Dinastan Tanaman Pangan Dinas Perhubungan PLN Bagansiapi-api

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

Bagansiapiapi, Selasa (30/10) lalu. “Database disetiap kecamatan harus lengkap. Termasuk data jumlah warga yang divalidkan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan seperti perekaman, adanya warga yang tak dapat undangan perekaman. Dan itu berkaitan dengan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pemilihan Gubernur Riau tahun depan,” katanya. Sesuai informasi yang didapatnya, Rusli Syarif mengatakan data yang dimiliki pihak Disdukcapil jauh berbeda dengan data dari kepenghuluan disetiap RT. Karena itulah, ada warga yang tak dapat undangan perekaman e-KTP yang waktunya hanya tinggal satu pekan lagi.*

0767-24385 0767-22061 0767-24960 0767-24918 0767-24928 0767-24998 0767-24814 0767-24330 0767-21280


9

Perangi Narkoba, BNK Rangkul Pemuda Peredaran narkoba sudah merambah ke semua lini. Untuk memerangi narkoba, BNK Rohil rangkul pemuda.

S

EBAGAI salah satu upaya memerangi dan memberantas peredaran narkotik dan obatobatan terlarang (Narkoba), Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rokan Hilir (Rohil) merangkul semua unsur termasuk dari kalangan para pemuda. Menurut Ketua BNK Rohil, H Suyatno, AMp, langkah itu perlu dilakukan mengingat peredaran narkoba sudah merambah ke semua lini, termasuk sasarannya adalah generasi muda. Sementara narkoba itu dapat merusak sikap dan mental serta masa depan generasi muda. “Untuk menyikapi hal itu, Pemkab Rohil bersama BNK telah melakukan berbagai langkah pencegahan. Diantaranya melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke tengah masyarakat dan pemuda tentang bahaya narkoba,” jelas Suyatno usai melaksanakan apel peringatan hari Sumpah Pemuda di halaman kantor bupati di Jalan Merdeka Bagansiapiapi, pekan lalu. Sementara itu, apel

Wakil Bupati Rohil H Suyatno memberikan arahan kepada pelajar SMP Negeri 1 Bangko

peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) maupun para pegawai dilingkungan Pemkab Rohil. Tampak pula hadir unsur pemuda dari sejumlah organisasi serta kalangan siswa. “Pemuda adalah generasi muda. Kita dari BNK tetap merangkul pemuda agar

tidak terjerumus dari narkoba. Kita libatkan pemuda untuk memerangi dan memberantas narkoba tersebut,” tegasnya. Suyatno memastikan memerangi dan memberantas narkoba tersebut harus dilakukan secara bersama dan saling berkoordinasi. Sehingga, segala bentuk kegiatan yang berbau narkoba dapat segera ditangani.

Sekdakab: Semua Proyek Harus Selesai

“Harapan kita, agar para pemuda di Kabupaten Rohil untuk dapat melakukan kegiatan positif dan memiliki kreaktivitas yang tinggi. Sehingga, bisa bersih dari pengaruh Narkoba,” ujar Suyatno. Ia juga menghimbau kepada pemuda yang ada di Kabupaten Rohil untuk dapat meningkatkan pengetahuan baik di bidang

S

Satker yang sudah ditunjuk dalam melaksanakan proyek, dapat bekerja lebih intens lagi, sehingga tahun ini proyek fisik ini bisa selesai semuanya,” ujar Sekdakab. Mengenai daya serap APBD tahun 2012, Wan Amir Firdaus menjelaskan belum dapat diketahui secara rinci. Karena, pihaknya belum mengevaluasi semua kegiatan yang telah diagendakan tersebut. “Besaran angka daya serap itu belum dapat kita ketahui. Karena, belum melakukan evaluasi. Dan kita tidak bisa menebak-nebak begitu saja,” katanya. Kendati belum diketahui, sebut Wan Amir Firdaus,

namun semua agenda kegiatan yang bersifat fisik sedang terus dikerjakan. Sedangkan untuk mengetahui sampai sejauh mana daya serap APBD harus mengikuti proses. Sedangkan kegiatan fisik yang berlangsung hingga sampai akhir tahun 2012 ini, sebagian besar adalah yang telah diprioritaskan oleh Pemkab Rohil. Sejumlah kegiatan yang telah diprioritaskan tersebut diantaranya meliputi sektor infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, peningkatan kemiskinan dan perekonomian serta bidang agama.*

 mtr/ttg

ADAN Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir (ROhil), terus berupaya menekan rendahnya minat baca bagi pelajar dan masyarakat di Kabupaten ROhil. Salah satu upaya itu, tahun depan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan kearsipan koleksi berbagai buku akan dilengkapi. Tujuannya, dengan melengkapi koleksi buku bacaan, diharapkan minat baca masyarakat mulai terpupuk dari usia dini. Dengan begitu, kebiasaan membaca dapat melekat pada individu untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilontarkan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Rohil, Misnawati Spd melalui Kasubag TU, Sukarno Spd. Menurut Sukarno, pihaknya saat ini tengah membenahi rak-rak penyimpanan bukubuku dan arsip. “Insya Allah tahun 2013, tempat penyediaan bukubuku dan arsip akan rampung. Seiring kelengkapan buku yang akan diperbanyak nantinya. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

 rp/ttg

2013, Koleksi Buku Pustaka Dilengkapi

B

EKRETARIS Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rokan Hilir (ROhil), Drs H Wan Amir Firdaus, MSi, mengingatkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), bahwa semua kegiatan yang bersifat proyek fisik dituangkan dalam APBD tahun ini sedang berlangsung. Karena itu pengerjaannya terus ditingkatkan dan targetkan akhir tahun ini harus kelar. Ia juga mengingatkan waktu yang tersedia saat ini hanya tinggal dua bulan lagi. Dan diharapkan akhir tahun, semua kegiatan yang telah diagendakan di setiap SKPD dapat diselesaikan. “Kita berharap setiap

pengetahuan teknologi maupun budaya. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat kondisi zaman terus berkembang. “Pemuda harus menggali pengetahuan dan memperbanyak ilmu. Yang paling penting jalin kerjasama dalam upaya membantu Pemkab melakukan pembangunan,” tambah Suyatno.*

dibangku sekolah dasar dapat membiasakan membaca buku,” katanya. Disamping itu, kata Sukarno, koleksi buku-buku milik Badan Perpustakaan dan Kearsipan akan dipasok ke mobil perpustakaan keliling untuk memudahkan para pelajar dalam meningkatkan gemar membaca. “Perpustakaan keliling yang sudah lama kita gerakan di setiap sekolah yang ada di Rohil ini juga tak lepas dari pantauan. Gunanya untuk siswa-siswi supaya mereka mengingat dan meningkatkan minat bacanya.” ujarnya. Ia menambahkan dunia pendidikan adalah awal dari majunya peradaban. Dan melalui bukulah proses menuju taraf peradaban ke tingkat yang lebih tinggi akan tercapai. Karena melalui buku, seluruh karya manusia dapat dilestarikan. “Di dalam buku, tersimpan rekaman-rekaman teori yang dapat melahirkan teori baru. Teori yang lahir tentunya dilandasi oleh teori sebelumnya. Makanya kita mengajak pelajar dan masyarakat untuk gemar membaca buku,” tuturnya.*

 mtr/ttg


10

Pedagang Ancam Gulingkan Wali Kota Kebijakan Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) membuahkan penolakan. Beberapa pedagang menyatakan kebijakan tersebut merupakan pernyataan “perang” wali kota terhadap masyarakat Pekanbaru yang telah memilih dia sebagai wali kota. KARENA tidak juga memberikan tanggapan, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru mengancam menggulingkan Wali Kota Pekanbaru. “Kita sudah cukup sabar dengan wali kota. Jika tidak bisa memberikan jawaban dan kebijakan pro masyarakat kami akan gulingkan Firdaus MT, atau dia mundur saja. Kami berikan deadline sampai 19 November, jika tidak kita akan duduki kantor wali kota ini,” ancam Koordiantor SRMI, Antoni Fitra di depan para demonstran yang mendatangi kantor wali kota Senin (29/10). Dalam orasi yang disampaikan Antoni, kebijakan wali kota yang mengusir pedagang pasar jongkok adalah tindakan salah. Pasalnya, tempat pindah yang diberikan Pemko di belakang Giant tidak representatif. Parahnya lagi mereka juga diminta bayaran untuk bisa berdagang di sana. Hal ini menjadi masalah karena pedagang yang baru pindah belum mendapatkan omset tapi sudah diminta bayar. Meski begitu, ratusan massa ini juga memberikan masukan agar pemko menyiapkan lokasi yang lebih representatif dan gratis untuk pedagang. Dalam pernyataan sikapnya, SRMI menyatakan beberapa poin. Di antaranya siap mendukung Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan, siap menyukseskan pembangunan Pekanbaru serta memberikan waktu kepada wali kota hingga 19 November mendatang supaya ada kebijakan yang samasama untung. Sudah lama berteriak di depan pagar, massa akhirnya ditemui oleh Asisten II Pemko, Zulfikar dan Kadis Pasar, Zulkifli. Mereka hanya menyatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada wali kota. Bayar Rp1,2 Juta Merasa tidak mampu untuk membayar lapak atau tempat yang sudah disediakan oleh Yayasan Pekanbaru Metro Madani di sekitar kawasan Giant, para pedagang memilih untuk tetap bertahan dan berjualan di sepanjang Jalan

Soebrantas, atau tepatnya di antara persimpangan Jalan Putri Tujuh dan Purwodadi. Wati yang merupakan salah seorang pedagang pakaian di pasar jongkok Jalan Soebrantas saat dijumpai AZAM, Jumat (2/1) mengungkapkan, keinginannya untuk tetap bertahan di lokasi tersebut dikarenakan harga yang disampaikan Pemko Pekanbaru dengan yang ada di lapangan sangat berbeda. “Dari hasil sosialisasi yang disampaikan Pemko kepada kita para pedagang beberapa waktu lalu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menempati salah satu lapak di lokasi yang disediakan oleh Yayasan Pekanbaru Metro Madani tersebut hanya sebesar Rp450 ribu. Tapi kenyataannya di lapangan kami para pedagang di minta untuk membayar Rp1,2 juta,” ungkapnya. Menyikapi persoalan ini, Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, H Zulkifli kepada wartawan menjelaskan, berdasarkan hasil kesepakatan beberapa waktu lalu memang harga yang ditetapkan itu hanya sebesar Rp450 ribu. “Kalau memang ada yang mematok harga di atas yang sudah ditentukan, tolong berikan buktinya kepada pemko. Kita menilai pihak yayasan sendiripun tidak akan mungkin untuk menaikan harga dari yang sudah ditetapkan. Kita yakin mereka pasti akan konsisten,” ujarnya. Kalau memang para PKL merasa membayar lebih dari yang sudah ditentuk kata Zulkifli, maka tidak ada salahnya untuk protes. Jika kesannya dipaksa, tentunya akan ada jalur untuk penyelesaiannya. “Pada prinsipnya harga untuk satu lapak itu hanya Rp450 ribu,” katanya. Wati dan teman seprofesinya yang lain meminta kearifian Wali Kota untuk menata PKL yang berjualan di Pasar Jongkok itu. Jangan main gusur saja, sebaiknya Wali Kota juga turun tangan melihat ke lapangan dan membina PKL seperti Jokowi yang rendah hati bisa menata Kota Solo, Jawa Tengah. PKL aset dalam

tanggapan. Bahkan dalam penyelesaian persoalan pedagang ini, DPRD tidak pernah dilibatkan,” kata Sekretaris PAN Kota Pekanbaru ini pada AZAM, Jumat (2/ 11). Menurutnya, DPRD bukan menyalahkan sepihak namun semua berawal dari pembiaran pedagang yang sudah terlalu lama oleh Pemko. Karena itu kemudian mereka enggan untuk dipindahkan. Apalagi kebijakan pemko yang tidak profesional semakin membuat persoalan ini bertambah rumit. “Cobalah sebelum mereka dipindahkan, fasilitas mereka yang baru disiapkan. Didata dulu mereka sebelum dipindahkan dan yang paling penting berikan kemudahan kepada mereka, terutama masalah retribusi. Mereka cukup membayar kompensasi seperti uang kebersihan, listrik, air dan keamanan. Masalah tempat sewa dan restribusi di gratiskan saja dulu sampai pedagang mapan. Ini belum apa-apa sudah diserahkan ke pihak ketiga, ditambah mereka harus membayar uang muka yang cukup mahal. Mana mau pedagang dipindahkan. Sebab tempat yang baru belum tentu menjanjikan untuk kelangsungan usaha mereka,” sambungnya. pembangunan yang juga bisa menyumbang retribusi, punya kekuatanpolitik, dan lain-lain. Sementara massa PKL lainnya merasa kecewa dengan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT dan Ayat Cahyadi yang tak lagi pro rakyat, tak lagi pro PKL. PKL mengatakan mereka salah memilih dulunya. Dulu kata pedagang ini, sebelum Pilkada Pekanbaru kedua pejabat itu minta dukungan rakyat, tapi setelah didukung oleh PKL maka sekarang mereka memusuhi rakyat/PKL. Air susu dibalas air tuba. “Apakah tak bisa dilakukan penataan dan pembinaan PKL tanpa mengusir kami. Kami dan anak-anak kami juga perlu makan, keperluan sekolah anak-anak sudah mendesak,” teriak PKL. Sementara menurut beberapa pendapat masyarakat, pengamat, LSM, wartawan, politikus, tindakan Walikota Pekanbaru yang memusuhi rakyatnya sendiri menjelang Pilgubri 2013 mendatang akan berpengaruh kepada simpati rakyat terhadap pentolan Firdaus MT yang maju dalam Pilgubri 2013 mendatang. Masyarakat tahu bahwa pentolan Firdaus MT adalah Herman Abdullah dan Mambang Mit. Herman Abdullah dan Mambang Mit di satu pihak akan maju dalam pencaloban Pilgubri 2013 mendatang. Kebijakan Firdaus MT yang memusuhi rakyat lewat tangan Satpol PP nya akan mengurangi simpati rakyat dan mengurangi suara pemilih di Pilgubri 2013

mendatang untuk pentolan Firdaus MT itu. Rakyat saat ini sedang menimbang-nimbang akan memilih calon lain seperti Dra Septina Priwatati calon Gubri 2013 yang baik hati, ramah, mengerti penderitaan rakyat kecil, atau Drs Achmad dari Rohul, dan lain-lain Komisi II Menyayangkan Ketua Komisi II DPRD KOta Pekanbaru Nofrizal mengatakan, pemindahan pedagang pasar jongkok Jalan HR Subrantas, Panam ke belakang pusat perbelanjaan Giant Pekanbaru oleh Pemerintah Kota sebenarnya didukung oleh kalangan legislatif. Namun Nofrizal meminta sebelum dilakukan relokasi, Pemko harus menyiapkan tempat yang representatif. Setelah itu, baru mereka dipindahkan dengan cara serentak. “Pada dasarnya keinginan Pemko merelokasi para padagang di pasar jongkok adalah upaya bagus untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Namun sebelum merelokasi berikan mereka tempat yang layak. Pemindahannya juga harus dibicarakan dengan pedagang. Lalu jangan dipindahkan satu-satu tapi sekaligus. Ini untuk menghidari adanya kecemburuan diantara mereka. Seharusnya bukan begini cara Satpol PP bertindak. Masih banyak cara lain, seperti cara kekeluargaan dan persuasif serta melibatkan pemuka masyarakat setempat. Persoalan pedagang ini sudah berkali kali kita sampaikan kepada Pemko, tapi tidak ada

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Tetap Menertibkan Mesti terus diprotes dan menuai kecaman, tampaknya Pemko Pekanbaru tetap pada pendiriannya. Pedagang yang menggelar dagangannya di Pasar Jongkok, Panam tetap direlokasi. Merasa upaya preventif tidak diindahkan, Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT menyatakan akan mengusir mereka dengan upaya hukum dan bantuan aparat hukum. Tidak hanya itu, permintaan dispensasi yang diminta pedagang ditolak dengan tegas. “Tidak ada dispensasi apapun dengan pedagang tersebut. Yang sudah pindah itu 90 persen, tidak mungkin yang 10 persen kita berikan dispensasi. Itu sama saja dengan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jika tetap bertahan, sesuai dengan rapat bersama Muspida kita akan libatkan aparat hukum untuk memaksa mereka pindah dari sana,”’ terang Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT, kepada AZAM, via telepon seluler, Sabtu lalu. Kemarahan para pedagang bisa dimaklumi mengingat tempat berdagang yang sekarang bernama pasar Jongkok cukup menjanjikan. Selain lokasinya strategis juga ramai pembeli. Kebijakan memindahkan mereka ke pasar Senggol dekat Rumah Sakit Jiwa Panam membuat pedagang meradang. Lalu apakah ultimatum SRMI yang akan menurunkan Firdaus dari jabatannya pada 19 November dapat terwujud?*

 bis


11

Simpai

Yanto Budiman

Tirulah Gaya Jokowi

Viator Butar-butar

Zulkarnain

Tinggi Gunung Seribu Janji Firdaus MT ternyata belum mampu menunaikan janji kampanye nya. Ribuan pedagang demo dan mendesak nya mundur. Ironisnya jawaban Walikota Pekanbaru itu normatif dan tidak memberi solusi. EKSPEKTASI masyarakat Pekanbaru terhadap kinerja Firdaus mulai menurun. Dulu sebelum menjabat, Firdaus menggebu-gebu dalam kampanyenya akan memperhatikan pedagang kaki lima dan pedagang lainnya. Namun janji itu hanya manis dimulut, pahit ditangan. Itulah yang dirasakan para pedagang menyusul terjadinya aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu. “Lebih baik kami pilih Septina,” teriak pedagang saat demo. Aksi pedagang yang merupakan rakyat kecil ini mestinya jadi pembelajaran bagi Firdaus yang nota bene baru diberi amanah memimpin kota Bertuah. Jawaban normatif yang dilontar saat demo sudah terlalu sering didengar dan bagi pedagang jawaban itu tidak memberi solusi. Ibarat anjing menggonggong khafilah berlalu. “Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberpihakan dan keberanian pemimpin mengambil tindakan pro rakyat seperti kami pedagang, bila perlu sesekali melabrak kelaziman demi rakyat kecil,” ujar Syamsul salah seorang pedagang pasar Jongkok. Kemarahan para pedagang bisa dimaklumi mengingat tempat berdagang yang sekarang bernama pasar Jongkok cukup menjanjikan. Selain lokasinya strategis juga ramai pembeli. Kebijakan memindahkan mereka ke pasar Senggol dekat Rumah Sakit Jiwa

Panam membuat pedagang meradang. “Mestinya Walikota meniru kebijakan Jokowi yang memberi solusi dengan menyiapkan pasar tidak jauh dari tempat semula,” tambah Syamsul. Menyikapi aksi pedagang, anggota DPRD Pekanbaru Zulkarnain SE angkat bicara. Menurut dia semestinya Firdaus tidak buru-buru membuat statement yang tidak membahagiakan pedagang. Sebab, dulu sebelum terpilih jadi Walikota, hampir seluruh pedagang mendukung dia. “Jadi jangan dulukai hati pedagang, carilah solusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil,” kata politisi PPP itu. Soal pernyataan yang sedikit menyenggol ke aroma politik “lebih baik kami pilih septina”, dinilai Zulkarnain sebuah pernyataan wajar dan bisa dimaklumi. “Itu pernyataan spontanitas pedagang karena mereka kesal dengan kebijakan Walikota. Mestinya itu jadi cambuk bagi Firdaus untuk meninjau kembali kebijakankebijakannya yang tidak hanya diseputar pedagang tapi juga di lini kehidupan masyarakat lainnya,” kata dia. Pengamat ekonomi Riau Dr Viator Butar-Butar menilai kebijakan Pemko tersebut sebenarnya baik, yakni untuk penataan dan keindahan kota. “Yang penting dilakukan komunikasi intensif agar tercapai saling pengertian. Pendekatan yang dilakukan Jokowi di Solo sebaiknya dipelajari dan dapat dijadikan acuan,” saran Viator. Soal pernyataan “lebih baik kami pilih Septina”, itu kata Viator hanya pernyataan emosional, dan tak perlu ditanggapi. ‘Yang penting kedepan Firdaus harus berani dan tegas dan berpihak pada rakyat kecil. Bila perlu dan memungkinkan dilabrak kelaziman yang ada demi rakyat kecil kota ini. Wujudkan janji-janji kampanye. Jangan tinggi gunung seribu janji, manis dibibir pahit ditangan,” tambah pakar bidang ekonomi Kadin Riau.*

 ybs

MANTAN Presiden RI Padahal kalau direview (alm) Abdurrahman Wahid ke belakang, janji-janji alias Gus Dur pernah Firdaus sewaktu kampanye mengungkapkan “perbebegitu indah dan manis. daan pemimpin adalah Sampai-sampai seluruh rahmat bagi umat”. Filosofi pedagang kaki lima memilini sangat relevan dengan ihnya. Namun janji tinggal perjalanan para pemimpin janji. Firdaus dulu bukan kita di Tanah Air, bahkan lagi yang sekarang. Dia sampai ke level terendah tentu melaksanakan kebijayakni Kepala Desa. Namun, kan sesuai dengan aturan seringkali perbedaan itu tak yang ada. Bukan mudah berbanding lurus dengan keinginan memang menjadi pemimpin apalagi di masyarakat (baca:rakyat). kota Bertuah yang banyak menyimpan Tengoklah model kepemimpinan di masalah. Mulai dari banjir, macet Pekanbaru, dari dulu hingga sekarang sampai sampah dan pedagang kaki belum mampu memberi kepuasan bagi lima. Ibarat penyakit, persoalanpenghuninya. Setiap hari ada saja persoalan kota ini sudah kronis dan masalah yang muncul, dan yang paling tidak mudah mengobatinya, apalagi hangat belakangan ini adalah urusan pemimpinnya belum memiliki resep pedagang kaki lima. Problem ini yang jitu. memang sejak dulu sudah ada namun Sebenarnya kalau Firdaus mau hingga tongkat kepemimpinan beralih belajar dari kota-kota lain, misalnya dari Herman Abdullah kepada Firdaus Solo, bisa jadi persoalan pedagang MT, ‘penyakit’ lama itu kambuh lagi. mampu diatasi. Sosok Jokowi yang satu Puncak nya dua periode lebih minggu lalu memimpin Solo Sebenarnya kalau ribuan pedabisa dijadikan Firdaus mau belajar dari kotagang yang acuan. Bagaimkota lain, misalnya Solo, bisa sehari-hari ana Jokowi jadi persoalan pedagang mampu mencari nafkah melakukan di pasar Jongkok pendekatan diatasi. Sosok Jokowi yang satu Panam melakudengan para periode lebih memimpin Solo kan aksi demo ke pedagang, bisa dijadikan acuan. Bagaimakantor Walikota kemudian na Jokowi melakukan pendekaPekanbaru. memberi solusi tan dengan para pedagang, Mereka yang saling kemudian memberi solusi yang menuntut menguntungsaling menguntungkan kedua Walikota kan kedua Pekanbaru belah pihak. belah pihak. Jokowi rela mundur kalau Jokowi rela berkorban dan berani melawan tidak mampu berkorban dan ‘atasan’ nya Gubernur Jawa memberi solusi. berani melaTengah demi rakyat kecil Akar masalahwan ‘atasan’ (baca:pedagang). Pendekatan nya soal tempat nya Gubernur ini yang tidak dilakukan atau lokasi Jawa Tengah Firdaus. Dia terlihat masih mereka berdademi rakyat gang yang akan kecil kaku memimpin kota digusur ke (baca:pedagang). tempat yang Pendekatan ini jauh jaraknya dari ‘habitat’ mereka yang tidak dilakukan Firdaus. Dia yakni ke pasar Senggol yang berlokasi terlihat masih kaku memimpin kota di dekat Rumah Sakit Jiwa Panam Pemindahan pasar Jongkok ke pasar Pekanbaru. Mereka tidak terima kalau senggol memang sebuah tuntutan dipindahkan ke pasar Senggol. Selain perkembangan kota. Namun pendekalokasinya kurang strategis, mereka tan yang dilakukan kurang menyentuh sudah merasa nyaman ditempat asal. para pedagang. Firdaus hanya mampu Dari aspek penataan kota, kebijakan menjalankan peraturan tanpa Pemko Pekanbaru bisa dipahami. memikirkan efek yang ditimbulkan. Dia Namun, sayangnya proses pemindahlupa atas janji-janjinya sewaktu an tersebut kurang dipersiapkan secara kampanye dulu. Solusi yang tepat matang dan terencana. Akhirnya mengatasi pedagang pasar Jongkok Walikota Pekanbaru yang dulu ‘menbarangkali bisa dibuka kembali gumbar janji-janji manis’ pada pedaperundingan satu meja antara Pemko gang, menjadi bulan-bulanan. Sampai- dengan perwakilan pedagang. Tenggat sampai keluar pernyataan “lebih baik waktu yang ditetapkan akhir Novemkami pilih Septina” kalau tau Walikota ber dicabut dulu sampai pada waktu sekarang tidak berpihak kepada kami. yang tepat setelah ada hasil perundinBegitu teriakan para pedagang saat gan yang saling menguntungkan. melakukan demo. Kalau Pemko bersikeras dengan Lalu apa tanggapan Firdaus? Lagikeinginannya, dikhawatirkan akan lagi normatif dan tidak memuaskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. pedagang. “Kebijakan ini demi keindaMaka sebelum terjadi, alangkah han dan penataan kota, sesuai peratubaiknya Firdaus mundur selangkah ran yang ada,” kata Firdaus. Sebuah demi kemajuan kota ini. Tak ada jawaban yang kurang populis (tidak masalah yang tidak bisa diselesaikan, sesuai keinginan masyarakat). Mestinasal masing-masing pihak saling ya Firdaus yang notabene salah mengerti dan tidak memaksakan seorang pembina di perkumpulan kehendak. Kalau ini bisa dilakukan pedagang kaki lima Pekanbaru, mampu maka benarlah kata Gus Dur “Perbemelakukan komunikasi intensif dengan daan pemimpin adalah rahmat bagi pedagang sebelum dilakukan pengguumat”. Gaya kepemimpinan Firdaus suran. Bukan dengan cara-cara pemak- harus beda dengan sebelumnya dan saan apalagi membuat “deadline” bagi mesti memberi kepuasan tersendiri pedagang. bagi masyarakatnya.*

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


12

“Saya Menilai Pemko Tidak Serius” Kecekatan dan kecapakan Pemko menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru kini dipertanyakan. Penertiban PKL selalu berujung bentrok. BERLARUT-LARUTNYA penyelesaian pedagang kaki lima membuat kalangan legislatif angkat bicara. Ketua Komisi II DPRD KOta Pekanbaru Nofrizal mengatakan, pemindahan pedagang pasar jongkok Jalan HR Subrantas, Panam ke belakang pusat perbelanjaan Giant Pekanbaru oleh Pemerintah Kota sebenarnya didukung oleh kalangan legislatif. Namun Nofrizal meminta sebelum dilakukan relokasi, Pemko harus menyiapkan tempat yang representatif. Setelah itu, baru mereka dipindahkan dengan cara serentak. “Pada dasarnya keinginan Pemko merelokasi para padagang di pasar jongkok adalah upaya bagus untuk

menertibkan para pedagang kaki lima. Namun sebelum merelokasi berikan mereka tempat yang layak. Pemindahannya juga harus dibicarakan dengan pedagang. Lalu jangan dipindahkan satu-satu tapi sekaligus. Ini untuk menghidari adanya kecemburuan diantara mereka. Seharusnya bukan begini cara Satpol PP bertindak. Masih banyak cara lain, seperti cara kekeluargaan dan persuasif serta melibatkan pemuka masyarakat setempat. Persoalan pedagang ini sudah berkali kali kita sampaikan kepada Pemko, tapi tidak ada tanggapan. Bahkan dalam penyelesaian persoalan pedagang ini, DPRD tidak pernah dilibatkan,” kata Sekretaris PAN Kota Pekanbaru ini pada AZAM, Jumat (2/11). Menurutnya, DPRD bukan menyalahkan sepihak namun semua berawal dari pembiaran pedagang yang sudah terlalu lama oleh Pemko. Karena itu kemudian mereka enggan untuk dipindahkan. Apalagi kebijakan pemko yang tidak profesional semakin membuat persoalan ini bertambah rumit. “Cobalah sebelum mereka dipindahkan, fasilitas mereka yang baru disiapkan. Didata dulu mereka sebelum dipindahkan dan yang paling penting berikan kemudahan kepada mereka, terutama masalah retribusi. Mereka cukup membayar kompensasi seperti uang kebersihan, listrik, air dan keamanan. Masalah tempat sewa dan restribusi di gratiskan saja dulu sampai pedagang mapan,” paparnya. “Ini belum apa-apa sudah diserahkan ke pihak

Nofrizal

TAK bisa dipungkiri, perkembangan Kota Pekanbaru sekarang sudah semakin baik dan mantap. sebagai barometer, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, membutuhkan calon pemimpin yang visioner, agamis, serta memiliki wawasan ke- Riau- an. Dan tak kalah pentingnya pemimpin yang amanah dan bersih serta bisa menjadi tauladan baik di jajaran pemerintahan terlebih bagi warga kota Pekanbaru. Dengan memiliki penduduk yang heterogen dan sebagian besar terpelajar, Pekanbaru harus dipimpin oleh seorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni serta bisa berdiri diatas semua golongan. Syarat ini agaknya tak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau Pekanbaru jadi barometer Riau ini tentu pemimpinnya pun harus bisa menjadi barometer. Berlandaskan itulah, warga Kota Pekanbaru bertumpang harap kepada Wali Kota H Firdaus ST MT. Persoalannya, asa yang semula bergumpal, perlahan tapi pasti mulai menipis. Kepercayaan masyarakat terhadap

Firdaus terkikis. Padahal, belum lagi genap setahun mantan Kepala PU Riau ini menjabat Wali Kota Pekanbaru. Banyak persoalan kota yang dinilai masyarakat tidak mampu diatasi duet Firdaus-Ayat. Masalah banjir, jalan, listrik, air bersih, pedagang kaki lima, semuanya masih belum teratasi dengan baik. Bahkan baru-baru ini, para pedagang menggelar aksi demonstrasi dan meminta Firdaus mundur dari jabatannya. Sepertinya, apa yang disampaikan Firdaus lewat visi dan misinya bersama dengan Ayat Cahyadi, yakni menjadikan Kota Pekanbaru kota metropolitan dan madani, hanya sebatas lips service sewaktu Pilkada saja. Sementara realisasinya sampai saat ini belum dirasakan oleh masyarakat. Dalam kesempatan wawancaranya dengan media ini sewaktu masih berstatus mencalonkan diri menjadi Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi ke depan agar kota ini

ketiga, ditambah mereka harus membayar uang muka yang cukup mahal. Mana mau pedagang dipindahkan. Sebab tempat yang baru belum tentu menjanjikan untuk kelangsungan usaha mereka,” sambungnya. Ketika ditanya lebih jauh tentang kinerja pemerintah kota yang dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai persoalan, Nofrizal mengakuinya. Menurutnya, hingga saat ini masih ada beberapa persoalan mendasar dari dulu belum juga tuntas penanganannya, seperti masalah sampah, banjir, dan pedagang kaki lima. Untuk mengatasinya sebenarnya muda. Pemko harus serius mengajak masyarakat untuk dapat bekerjasama. “Memang harus saya akui, bahwa hingga detik ini masih ada beberapa persoalan mendasar di kota Pekanbaru yang penyelesaiaannya tidak kunjung tuntas, seperti masalah sampah, penanganan banjir yang tiap tahunnya menghantui kota ini, belum lagi penanganan masalah pasar dan para pedagang kaki lima. Keseriusan pemerintah didalam menangani halhal tersebut masih sangat kurang. Kalau memang pemerintah serius mengatasi berbagai persoalan tersebut tentunya tidak akan terjadi kekecewaan dan ketidaksenangan. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak juga terhadap kestabilan jalannya pemerintan,” ucapnya. Kata Nofrizal, kesiapan Pemko Pekanbaru untuk mengantisipasi banjir tahun ini ternyata pepesan kosong. Salah satu indikasinya adalah

tidak kunjung siapnya konsep penanggulangan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru. “Selama ini DPRD tidak pernah menerima konsep penanggulangan banjir yang menjadi prioritas utama dalam menanggulangi banjir. Jadi yang kita tagih adalah janji Pemko,” tegasnya. Tanpa konsep penanggulangan banjir, sebut Nofrizal, Kota Pekanbaru akan terus menghadapi persoalan banjir. “Meski kepala dinas dan kepala daerah silih berganti namun persoalan banjir belum juga tuntas ditangani,” ketusnya. Seharusnya, dari tahun ke tahun, minimal terjadi pengurangan titik banjir di Kota Pekanbaru. Namun hal itu tidak terjadi dan malah semakin parah. “Yang kita minta persoalan banjir tidak sepenuhnya terealisasi, minimal terjadi pengurangan titiktitik banjir di Kota Pekanbaru. Namun itu tidak terjadi karena ketiadaan konsep penanganan yang jelas,” ujarnya. Nofrizal menyarankan supaya persoalan yang terjadi selama ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah kota harus cepat tanggap dan membuat win-win solution. Sehingga persoalan demi persoalan tidak terakumulasi semakin besar yang pada ujungnya sulit untuk dituntaskan. “Sebelum masalah tumbuh samakin besar, cegah sesegera mungkin,” terang Ketua FKPPI Kota Pekanbaru ini.*

 ben/bis

JALITA yang

semakin pesat pembangunannya disegala bidang. Setidaknya, ada empat hal yang perlu dibenahi agar Kota Pekanbaru ini maju. Itu yang diistilahkannya dengan JALITA (jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi).

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Menurutnya, dilihat dari pembangunan fisik seperti ketersedian air besih, energi (listrik, red), infrastruktur jalan, jembatan, adalah hal-hal yang mendasar untuk segera diperbaiki. Tak hanya itu, pembangunan non fisik


13

“Kami Hanya Menjalankan Aturan”

Pemko sudah cukup melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pedagang untuk tidak berdagang dilokasi sepanjang Jalan HR Soebrantas. “Jadi maaf, ini bukan kehendak Pemko tapi amanat aturan yang berlaku,” ucap Firdaus.

MESTI terus diprotes dan menuai kecaman, tampaknya Pemko Pekanbaru tetap pada pendiriannya. Pedagang yang menggelar dagangannya di Pasar Jongkok, Panam tetap direlokasi. Merasa upaya preventif tidak diindahkan, Wali Kota Pekanba-

ru, H Firdaus ST MT menyatakan akan mengusir mereka dengan upaya hukum dan bantuan aparat hukum. Tidak hanya itu, permintaan dispensasi yang diminta pedagang ditolak dengan tegas. “Tidak ada dispensasi apapun dengan pedagang tersebut. Yang sudah pindah itu 90 persen, tidak mungkin yang 10 persen kita berikan dispensasi. Itu sama saja dengan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jika tetap bertahan, sesuai dengan rapat bersama Muspida kita akan libatkan aparat hukum untuk memaksa mereka pindah dari sana,”’ terang Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST MT, kepada AZAM, via telepon seluler, Sabtu lalu. Menurut wali kota, tindakan pedagang tersebut sudah keterlaluan. Pasalnya, saat dia berada di Kota Bandarlampung proses pemindahan

pedagang sangat mudah karena pedagangnya menaati aturan yang berlaku. Bahkan cukup hanya satu kali sosialisasi dan pertemuan dengan pedagang, Pemko Lampung sudah bisa memindahkan mereka ke tempat lain tanpa ada konflik. Selain itu, tempat baru yang disiapkan Pemko Lampung juga tidak sebaik yang disiapkan Pemko Pekanbaru saat ini. Belajar dari sana, Firdaus menyatakan apa yang dilakukan Pemko Pekanbaru sudah cukup lembut dan baik. Untuk itu, ke depan jika tetap tidak mengindahkan aturan dan himbauan per November Pemko akan melibatkan aparat hukum yang sudah menyatakan siap membantu memindahkan pedagang PJ ke tempat yang baru atau mengosongkan lokasi pasar tersebut. “Pedagang di Lampung juga banyak yang dipindahkan, tapi mereka menurut dan patuh akan aturan yang berlaku. Tapi di sini luar biasa bandelnya dan tidak mau pindah. Kenapa ini terjadi katanya ada oknum yang mem-backing itu yang akan kita cari,” tegasnya. Wako mengatakan pedagang tidak diperbolehkan berjualan di daerah yang tersebut. Sebelumnya, Pemko sudah cukup melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pedagang untuk tidak berdagang dilokasi ini. Kenyataannya beberapa pedagang setuju untuk pindah dan sudah pindah ke lokasi yang baru. Hak orang banyak juga direbut jika Pemko memenuhi hak pedagang. Di mana jalan semakin sempit dan hak masyarakat untuk menikmati fasilitas jalan menjadi terganggu.

“HAM semua bisa menuntut, tapi hormati juga hak orang lain. Tidak ada kompromi lagi dan lokasi tersebut saya tegaskan lagi bukan tempat berdagang. Kita sudah berikan solusi dan beberapa setuju. Langkah untuk sampai disana juga sudah disampaikan. Beberapa kali pertemuan, imbauan sampai sosialisasi. Saya minta jangan mau terprovokasi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan disana,” tegasnya. Menurutnya, keinginan tersebut bukan kesewenang-wenangan walikota atau Firdaus ST MT melainkan memenuhi tuntutan UU. Dalam UU lalu lintas jalan, memang tidak dibenarkan untuk berjualan di sepanjang jalur hijau seperti halnya di Jalan HR Soebrantas tersebut. “Jadi sekali lagi maaf, ini bukan kehendak Pemko tapi amanat aturan yang berlaku,” ucapnya.*

 bis

Firdaus MT

(tak) Jelita

seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan, peningkatan layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya, juga harus segera dibenahi.

Sebagaimana yang diketahui, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini tertumpang pada dua sektor, yakni perdagangan dan jasa. Dan ini ia lihat belum begitu signifikan perkembanganya. Nah, bagaimana ini

bisa menselaraskan pertumbuhan ekonomi tersebut? Jalannya adalah dengan memperbaiki semua infrastruktur yang ada agar orang mau berinvestasi. Firdaus juga pernah mengatakan, Metropolitan adalah fisik kota. Untuk itu, kota Pekanbaru yang saat ini baru kota besar, akan dilakukan pembangunan fisik yang mencirikan kota metropolitan. Madani adalah roh. Bagaimana menciptakan situasi dan kondisi masyarakat kota yang nyaman, tentram, damai, aman dan sejahtera yang menggambarkan kota madinah di masa lalu. Lantas, bagaimana dengan pedagang kaki lima yang selalu memunculkan persoalan? Firdaus juga mengatakan kalau ini juga harus diperhatikan. Untuk menuju Kota Metropolis, perlu dibangun sebuah pasar induk yang tujuannya agar kegiatan-kegiatan pasar tidak lagi memunculkan persoalan. Terminal kargo juga sudah harus ada di Kota pekanbaru ini.

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

“Semua ini tentu tak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota saja, akan tetapi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pusat akan mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan kota ke depan. Inilah yang mesti kita lakukan untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat nantinya jika saya dipercaya menjadi Wali Kota Pekanbaru mendatang,” ucap Firdaus kepada AZAM, sebelum menjadi wali Kota. Tapi, apa yang disampaikan Firdaus dulu bertolak belakang dengan kondisi rill sekarang. Para pedagang kaki lima yang dulunya mendukung penuh duet Firdaus-Ayat, kecewa dengan kebijakan pengusuran yang dilakukan. Air bersih yang menjadi target juga belum mampu diatasi, masyarakat juga kerap mengeluhkan soal listrik. Yah, JALITA yang dijanjikan ternyata tak mampu menjadikan Kota pekanbaru Jelita (cantik). Semua baru sebatas indah berita ketimbang rupa.* sir


14 MEMANG ini dilema yang musti diselesaikan dan dicarikan jalan terbaik. Disatu sisi keberadaan pasar jongkok panam jelas sangat mengganggu arus lintas dikawasan itu. Apabila pada malam hari kemacetan mengular akibat kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja diparkir dan memakan bahu jalan. Hal seperti inilah agaknya yang membuat pemerintah ingin menertibkan para pedagang tesebut. Namun lain pihak, pemerintah tentunya tidak bisa semena-mena menggusur para pedagang yang telah menggantungkan hidup mereka dari berjualan disana. Saya menyarankan pemko dengan para pedagang dipasar jongkok panam kembali duduk satu meja untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau memang tidak juga menemukan jalan keluar, sebaiknya Pemko mengalah saja, demi kepentingan masyarakat banyak. Hanya saja tentunya Pemko harus mampu menata dan membenahi para pedagang tersebut supaya tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. Misalkan saja dicarikan tempat parkir khusus yang tidak memakan bahu jalan. selain itu juga tenda-tenda yang digunakan oleh para pedagang dibuat seragam sedemikian rupa sehingga enak dipandang mata. Lalu, lokalisir tempat mereka berjualan supaya tidak menyebar kemana-mana.* Abbas Jamil Tokoh Masyarakat

SAYA sangat kecewa dengan Firdaus. Selaku Walikota yang dipilih oleh rakyat seharusnya ia lebih memihak pada kepentingan masyarakat banyak. Saya masih ingat dengan janji-janji manis sewaktu ia melakukan kampanye pemilihan Walikota Pekanbaru dulu, yang mengatakan tidak akan pernah menggusur para pedagang kecil dan para pedagang kaki lima. Dia hanya berucap nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga para pedagang bisa menjadi tertib. Namun setelah duduk menjadi Walikota sepeti sekarang ini, justru ia malah berbalik arah, dan tidak konsekwen dengan janji-janji yang pernah ia ucapkan dulunya. Terus terang sebagai pedagang yang berjualan dipasar Jongkok HR Soebrantas, saya sangat kecewa dengan Pemko Pekanbaru terutama sekali Walikota Pekanbaru beserta jajarannya. Kami direlokasi ketempat yang sangat sepi pembeli. Sementara kami hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil berjualan di pasar jongkok tersebut. Omset kami jelas mengalami penurunan dan tentu ini akan berdampak kepada perekonomian keluraga. Hal seperti inilah yang tidak pernah dimengerti oleh pemerintah. Mereka berjualan bukan mencari dan menumpuk kekayaan, kami hanya mencari makan dan menghidupi keluarga dengan cara-cara yang halal.Sebagai sesama masyarakat biasa saya dapat merasakan dan memahami keinginan dari para pedagang lainnya.* Helen Hartati Masyarakat

PAK Walikota yang terhormat, dalam kesempatan ini saya berharap Bapak mau mengerti dan memahami keinginan dari para pedagang dipasar jongkok panam. Sebab lokasi yang di tempati sekarang ini sudah sangat strategis sekali. Selain itu saya melihat didaerah-daerah lain yang sudah dulu lebih maju tetap mempertahankan keberadaan pedagang seperti kami ini. Lihat saja di Malioboro Jogjakarta. Dan di Pekanbaru keberdaan pasar jongkok panam inilah salah satu icon yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru. Namun jika bapak Wali yang terhormat tetap pada pendiriaanya untuk merelokasi para pedagang tersebut ke lokasi pasar senggol giant panam, sungguh sangat keterlaluan. Dulu sewaktu kampanye bapak betulbetul mengharapkan kami untuk tetap bertahan dan berjualan ditempat sekarang ini, namun setelah bapak duduk semuanya jadi berubah. Mana hati nurani dan keberpihakan bapak kepada masyarakat kecil yang dulu sering bapak dengung-dengungkan sewaktu kampanye dulu. Kalau seperti ini, gaya kepemimpinan bapak, terus terang saja selaku masyarakat saya sangat menyesal telah memilih bapak waktu pemilukada lalu. Mudah-mudahan saja bapak membaca tulisan saya ini. Dan mudahmudahan saja bapak dapat berubah fikiran. Pikirkan juga mereka yang hanya menggantungkan hidup dari berjualan di pasar jongkok.* Abdul Rahman Masyarakat

TERUS terang saja saya sangat mendukung sekali rencana pemeko pekanbaru merelokasi para pedagang pasar jongkok panam ke lokasi dibelakang pusat perbelanjaan Giant. Namun agar upaya relokasi pedagang yang dilakukan Pemko Pekanbaru bersama dinas terkait ini sebaiknya lebih dulu menyiapkan lokasi dan tempat yang layak, dan juga Pemko menjamin bahwa ditempat yang baru nanti akan banyak pengunjung atau konsumen yang mau datang dan berbelanja disana, sehingga para pedagang tidak merasa dirugikan. Kemudian, selain itu, jika Pemko Pekanbaru menginginkan pemindahan pedagang ini berjalan secara tertib, maka Pemko harus memindahkan pedagang secara serentak, jangan sebahagian saja yang direlokasi, karena akan menimbulkan kecemburuaan sosial di antara para pedagang. Kemudian sebelum dilaksanakan relokasi ajaklah para pedagang untuk membicarakan hal tersebut sehingga nantinya tidak terjadi prasangka buruk diantara para pedagang. Oleh karena itulah ada baiknya persoalan ini diselesaikan sesegera mungkin sehingga tidak menjadi berlarut-larut.* H. Syukri Tokoh Masyarakat

PENGGUSURAN yang dilakukan oleh satpol PP Kota Pekanbaru atas nama Pemko sungguh sangat keterlaluan. Ini jelas-jelas sudah tidak mempunyai hati nurani lagi. Para pedagang tersebut berjualan untuk menafkahi keluarganya. Mohon kiranya pak Walikota memahami hal ini. Oleh sebab itu selaku masyarakat saya berharap Pemko membiarkan para pedagang tersebut untuk terus berjualan ditempat itu. Mungkin saja dari berdagang itulah mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Kalau memang cara atau lokasi tempat mereka berdagang sekarang ini mengganggu tolong diberikan arahan, bukan malah digusur seperti ini. Alangkah baiknya tempat mereka berjualan diperbaiki dan ditata rapi, sehingga tidak lagi menimbulkan kesan semrawut. Selain itu, lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut sangat sepi dari pengunjung. Lalu para pedagang kecil harus bersaing dengan pedagang-pedagang besar yang telah lebih dulu menempati lokasi di Giant tersebut. Kalau mereka tetap dipaksakan harus pindah ke lokasi Giant maka sudah dipastikan omset mereka akan mengalami penurunan yang sangat drastis.* Abdul Sulaiman Masyarakat

MUDAH-MUDAHAN saja akan ada penyelesaian atau titik temu antara para pedagang dengan pemerintah kota Pekanbaru. Sebab kalau persoalan ini semakin berlarut-larut dikhawatirkan akan terjedi gesakan diantara sesama masyarakat di Kota Pekanbaru ini. Hal seperti inilah yang perlu kita antisapasi bersama-sama, supaya kejadian di Lampung tidak terjadi di Kota Pekanbaru. Untuk itulah sebaiknya semua pihak sama-sama menahan diri. Dan sebaiknya antara pemerintah dengan para pedagang kembali duduk satu meja untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau memang pemerintah bisa mengalah itu lebih bagus, dan mungkin juga keberadaaan para pedagang pasar jongkok masih sangat diperlukan oleh masyarakat di kota ini. Selain tempat hiburan, dan juga harga barang-barang yang dijual relatif murah. Namun tentunya para pedagang tersebut tidak bisa seenaknya saja menggelar lapak dagangannya. Oleh sebab itulah sebaiknya pemerintah membenahi dan menata ulang kemabali lapak-lapak yang ada supaya kesan jorok dapat dihilangkan. Kita berharap kedepan persoalan ini dapat tuntas tanpa ada yang merasa dirugikan.* Rully Masyarakat

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


15

Ini Bisa Jadi Blunder

“Kalau pedagang sudah semakin banyak maka penyelesaian masalah akan semakin rumit. Saya khawatir masalah ini akan menjadi blunder bagi Firdaus. Karena semasa Pemilukada, dia dulu didukung para pedagang, kini malah jadi lawan,” kata Agusman. PENGGUSURAN yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) terhadap sejumlah pedagang mendapat kecaman keras dari anggota DPRD dan kalangan ormas di Kota Pekanbaru.

Termasuk Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Namun, Ketua APPSI Kota Pekanbaru, Agusman SK SH, tidak menyalahkan salah satu pihak yang merasa benar. Pasalnya, pemerintah itu bekerja sesuai dengan undangundang yang berlaku, sementara masyarakat berjualan merasa benar, lantaran sudah lama tidak ada mendapat teguran. “Tidak bisa kita bicara mana yang salah dan mana yang benar, yang jelas untuk langkah kedepan, pemko harus rembukkan ini bersama pedagang dalam mencari penyelesaiannya,” tutur Agusman. Diuraikan Agusman, kesalahan pemerintah dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL), terletak pada kelambanan dan kelalaiannya. Seharusnya penertiban

dilakukan oleh Pemko dimulai sejak dini, dan jangan sudah ramai baru dilakukan penindakan. Bila PKL merasa betah maka yang terjadi adalah perlawanan saat Satpol PP mengusur mereka. “Sangat disayangkan. Hingga detik ini, masih banyak persoalan yang menyangkut pasar dan pedagang tidak pernah selesai hingga tuntas. Sebut saja, pedangang di Jalan Teratai atau pasar Kodim dan pedagang Jalan Agussalim. Pemko lebih cendrung mempertahankan pendapatnya ketimbang harus memikirkan dan mengakomodir keinginan dari pedangang. Kita sadar bahwa pemerintah berusaha menegakan aturan, namun alangkah baiknya didalam menegakan aturan pemerintah juga memikirkan dan mempertimbangkan keinginan para pedagang. Nah itulah gunanya komunikasi dua arah. Kalau pedagang sudah semakin banyak maka penyelesaian masalah akan semakin rumit. Saya khawatir masalah ini akan menjadi blunder bagi Firdaus. Karena semasa Pemilukada, dia dulu didukung para pedagang, kini malah jadi lawan,” kata Agusman. Kalau masalah pasar jongkok, kata Agusman, sedikit banyaknya APPSI mengetahui.

Dulunya ada perjanjian antara Pemko dengan pedagang. Salah satu poinnya, yakni tentang pemindahan ke lokasi yang baru di belakang pusat perbelanjaan Giant atau sekitar 500 meter dari tempat awal. Namun karena lahan yang disediakan oleh Pemko untuk PKL Pasar Jongkok masih kurang, akhirnhya membuat pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berjualan, kembali lagi ke tempat lama. Kemudian faktor penyebab lain, harga lapak yang disediakan oleh pengelola ditempat itu cukup tinggi. Hal itu bisa disaksikan dalam unjukrasa PKL, di bawah komando Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), beberapa waktu lalu. Dalam tuntutannya, pedagang bersedia untuk di pindahkan ke tempat yang layak, murah atau gratis.

“Kita taulah PKL, hanya buat cari makan saja mereka sulit. Dengan apa meraka akan menyanggupi permintaan walikota,”’ ujarnya. Sebelum terjadi aksi besarbesaran pada tanggal 19 November 2012 nanti, sebagai mana yang disampaikan Ketua SRMI Kota Pekanbaru, Antoni Fitrah dalam aksinya, sebaiknya, Pemko mencari selusi terbaik, dengan cara mengadakan pertemuan membahas masalah kemana mereka akan dipindahkan. “Pedagang ini sudah mau kok diarahkan, tentunya arahannya yang sanggup mereka anggukkan. Dan bahkan, PKL ini juga siap mensukseskan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau sudah biecara seperti itu, tentu itu sudah ada etika baik dari pedagang, kini tentu pedagang juga berharap adanya solusi yang saling menghuntungkan,” himbuhnya.*

 ben/bis

Agusman

Rakyat Tengah Menagih Janji Unjuk rasa yang dilakukan ratusan pedagang beberapa waktu lalu sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pedagang terhadap kebijakan yang dibuat Pemko. Mereka sedang menagih janji. BELUM genap satu tahun Firdaus MT menjabat Walikota Pekanbaru, dia sudah mendapat “perlawanan” dari pendukungnya. Akibat kebijakannya yang

dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, dia dikritik sejumlah pihak. Para pengkritik menyebut Firdaus belum mampu menuntaskan beragam persoalan kota yang ditinggal pendahulunya, Herman Abdullah. Sebut saja misalnya, persoalan penertiban pedagang kaki lima, masalah banjir, sampah dan lain-lain. Disaat musim penghujan sekarang, slogan Kota Pekanbaru akan berubah dari Kota Bertuah menjadi Kota Berkuah. Pasalnya, sejumlah jalan termasuk beberapa ruas jalan protokol akan digenangi air hujan. Masalah ini sudah terjadi dari tahun ke tahun. Belum lagi soal penanganan pasar dan para pedagang. Baik pedagang di pasar tradisonal, maupun para pedagang kaki lima. Baru-baru ini saja terjadi rusuh penertiban para pedagang di pasar Jongkok Jalan HR Soebrantas, Panam. Ratusan pedagang yang biasa menggelar dagangannya di emperan toko di sepanjang jalan itu harus rela kehilangan lapak-lapak mereka akibat digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Firdaus selaku Walikota

terpilih yang diberikan amanah oleh rakyat untuk menyelesaikan persoalanpersoalan seperti ini tidak kunjung menampakan tajinya. Janji semasa kampanye dulu seolah hanya menjadi pemanis kata. Realita yang terjadi justru Firdaus cuai dengan janji-janji yang ia tebarkan dulu. Kalau ini dibiarkan, tentu dapat menjadi bumerang bagi mantan Kadis PU Provinsi Riau itu. Tokoh masyarakat Riau H Tengku Lukman Jaafar mengatakan penilaian terhadap berhasil atau belumnya kinerja seseorang dalam memimpin tidak bisa dalam hitungan bulan. Namun TL— begitu dia kini karib di sapa— mengaku tidak suka dengan cara-cara refresif Pemko dalam menertibkan para pedagang. Dan, katanya, unjuk rasa yang dilakukan ratusan pedagang beberapa waktu lalu sebagai salah satu bentuk akumulasi kekecewaan tehadap kebijakan

yang dibuat Pemko. “Kita tidak bisa mengukur keberhasilan seseorang dalam waktu singkat. Namun saya menilai unjuk rasa yang dilakukan ratusan pedagang beberapa waktu lalu adalah sebagai bentuk akumulasi dari kekecewaan para pedagang terhadap kebijakan yang dibuat Pemko,” ujarnya. Namun terlepas dari itu semua, berbagai permasalahan yang terjadi dikota ini tentu tidak terlepas dari peran serta para pemimpin yang membuat kebijakan dalam menentukan arah program-program pembangunan. Sejauh ini, TL merasakan berbagai permasalahan itu tak kunjung beres hingga saat ini. “Walaupun sudah berganti walikota, namun berbagai persoalan yang diwariskan turun temurun oleh pemimpin sebelumnya hingga ke pemimpin sekarang tak kunjung juga selesai.Kalau ini dibiarkan terus menerus dan

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

berlarut-larut, takutnya akan menjadi bola salju yang semakin menggelinding dan semakin membesar.Apalagi sewaktu kampanye dulunya pernah berjanji akan selalu memihak dan membela kepentingan rakyat.Jadi saat ini rakyat tengah menagih janji-janji tersebut,” kata TL mengingatkan. TL menyarankan Pemko mencarikan solusi yang saling menguntungkan. Aturan tetap ditegakan namun keinginan dan aspirasi rakyat jangan sampai diabaikan. Soal pasar jongkok, biarkan saja mereka tetap berjualan tetapi harus diatur dan ditata. Kemudian, dalam rencana merelokasi para pedagang tersebut sebaiknya harus mempertibangkan berbagai aspek, terutama sekali dari aspekk pembeli. “Bila lokasinya jauh apalagi di tempat “pembuangan anak jin”, mana ada masyarakat yang mau datang dan berbelanja,” pungkasnya. Agaknya Firdaus patut berguru kepada Joko Widodo bagaimana menyelesaikan permasalahan para pedagang kaki lima. Win-win solution yang dihasilkan oleh Pemkab Solo dengan para pedagang mungkin bisa ditiru oleh Firdaus.*

 ben/bis


16

Wabup Buka Diklat Magang PBB-P2 S

EIRING dengan berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah paling lambat Tahun 2014 mendatang. Untuk itu perlu kiranya dilandasi kebutuhan Transfer Knowledge dalam pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menyelenggarakan Diklat Pengelolaan PBB-P2 bagi 30 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak . Diklat ini dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) Jakarta pada tanggal 29 Oktober - 30 November 2012. Wakil Bupati H Alfedri didampingi Kepala BKD Prawira Rafady, Staf Ahli Eddi Irwan dan Sekretaris DPPKAD Razaly Jaya berkesempatan memberikan kuliah umum sekaligus membuka secara resmi diklat PBB-P2 di Jakarta. Sementara itu turut hadir dalam

kesempatan tersebut Kepala Sekretariat STAN Dr Agus Sunarya Sulaiman Ak,M.Si serta Direktur LPMAK STAN Fadlil Usman Ak,M.Acc. Dikatakan Wabup Alfedri saat memberikan kuliah umum pada kesempatan tersebut, mengatakan perkembangan PBB P2 Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Pada Tahun 2009 penerimaan daerah dari PBB-P2 mencapai Rp. 6.312.616.695, pada tahun 2010 mencapai Rp. 6.979.124.958, sementara pada tahun 2011 mencapai Rp. 8.353.236.327, terjadi peningkatan selama tiga tahun terakhir mencapai 7,21%. Semoga dengan pengalihan PBB P2 ke daerah diharapkan adanya peningkatan PAD Kabupaten Siak

Pemkab Beri Bantuan Beasiswa Pendidikan PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Siak memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Bantuan beasiswa ini, sudah bisa diajukan oleh mahasiswa yang ingin mendapatkaanya, namun tentunya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemkab. Adapun jumlah penerima bantuan beasiswa ini, menurut Asisten I Setdakab Fauzi Asni, adalah dari kalangan kurang mampu disertai bukti dari lurah, desa maupun camat tempat mahasiswa itu berasal. Selain itu, mengajukan permohonan pada Bupati Siak oleh mahasiswa yang bersangkutan. ‘’Beasiswa ini, sama seperti tahun sebelumnya,” kata Fauzi didampingi Kabag Kesra Setdakab Siak Drs H Darussalim, Ahad silam di Siak. Hanya saja, pada tahun ini perbedaan penerimaan beasiswa adalah khusus bagi kalangan kurang mampu (miskin), karena sesuai dengan nomenclatur mata anggaran yang dianggarkan Pemkab adalah bantuan bagi mahasiswa yg kurang mampu. Di sampingi itu, lanjut dia, jumlah penerima sama dengan

S

tahun lalu, berdasarkan pada Permeandagri Nomor 32/2011 yang jadi acuan penerimanya. Artinya, penerima beasiswa itu harus didata dan disiapkan nama-nama yang menerima, baru bisa dianggarkan. Data berupa nama-nama itu lanjut dia, merupakan dasar bagi Pemkab untuk menganggarkannya. Beda sebelumnya, di mana Pemkab hanya menaganggarkan, sementara data penerima menyusul lewat pengajuan. ‘’Sekarang tak bisa lagi, setiap bantuan yang diberikan, harus sudah di data terlebih dahulu,” kata dia. Bagaimana dengan mahasiswa yang tak masuk dalam pendataan? Dijelaskan mantan Kabag Tapem ini, itu nanti dimasukkan dalam usulan tahun berikutnya, jadi tak perlu berkecil hati. Senada, Kabag Kesra Setdakab Siak Drs H Darussalim menambahkan, acuan penerima bantuan yang diatur dalam Permdagri Nomor 32/ 2011 adalah by name by adress, sehingga siapa penerima ini sudah jelas orangnya. Adapun kenapa data yang digunakan tahun lalu sebagai penerima beasiswa kata dia, karena itu merupakan acuan

dalam pendataan, yaitu penerima beasiswa tahun sekarang acuannya adalah tahun sebelumnya, begitu juga seterusnya. ‘’Data yang kami miliki adalah tahun sebelumnya, sehingga data ini diajukan penerima beasiswa,” sebut dia lagi. Apakah tak timbul diskriminasi bagi mahasiswa yang tak mendapatkannya? Menurut Darussalim, ini merupkan ketentuan Permendagri Nomor 32/2011. Bisa saja Pemkab menyimpang dari itu, tapi sanksinya sangat jelas. Menurut dia, dalam hal ini tak ada istilah diskriminasi, sebab kunci utamanya adalah data. Pemkab dalam menganggarkan beasiswa tentunya mengacu pada data yang ada, pasca diberlakukannya Permendagri ini. Kata dia, bantuan beasiswa ini dibagi dalam dua kategori, pertama beasiswa pendidikan dan tugas akhir. Untuk beasiswa pendidikan (perkulihan) berjumlah 2.391 mahasiswa mulai dari D3 sampai S3. Sementara untuk tugas akhir berjumlah 506 mahasiswa dengan jenjang pendidikan dari D3 sampai S2.

 rpc

Dissosnaker Buat Website Pencari Kerja

D

INAS Sosial Tenaga Kerja Siak melakukan pendataan terhadap para pencari kerja. Pendataan ini dimaksud agar jika ada perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dapat lansung melihat database pencari kerja yang tersaji lewat website. Menurut Kasi Penempatan Kerja Abu Syaufi, dari pertemuan Triparti, antara perusahaan, serikat pekerja dan pemerintah sudah ada kesepakatan dari perusahaan untuk

menggunakan tenaga kerja lokal, bagi perusahaan yang memerlukan. Namun tentunya dengan cacatan tenaga kerja lokal tersebut harus memiliki kualifikasi sesuai standar perusahaan. Pengalaman dari pelaksanaan Job Fair kemarin lanjut dia, tercatat sebanyak lebih kurang tiga ribu angka pencari kerja di Siak, sementara dalam daftar lowongan yang tersedia mencapai 700-an lebih. “Tentu ini belum sebanding, dan yang

belum diterima masuk dalam data kita,“ kata Abu Syaufi Kamis silam di Siak. Website ini kata dia, dalam persiapan, dimana perangkat pendukung dalam pengerjaan, dan dijadwalkan tahun depan sudah online. Apa saja ini website tersebut? Dijelaskan dia, bahwa dalam web itu berisikan informasi perusahaan, lowongan pekerjaan, databasepencari kerja dan lainnya.

 psc

 rtc

Bupati Uji Coba Kapal Bantuan Pusat

K

APAL penumpang bantuan dari Kementerian Perhubungan RI yang diperuntukkan sebagai sarana trasnportasi masyarakat desa terisolor Teluk Lanus, Senin silam telah tiba di Siak. Kapal yang bermuatan 55 penumpang ini langsung dilakukan uji coba oleh Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi bersama Muspida. Dari hasil uji coba tersebut, Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi mengatakan, kapal ini sudah di desain untuk wilayah sungai, sehingga kecepatan dan desain badannya juga sudah diatur. ‘’Kapal ini memiliki kecepatan 12 knot, dan tak bisa laju. Kalau laju kasihan nelayan nanti,” kata Syamsuar usai mencoba kapal tersebut di Dermaga Siak. Menurut dia, kapal bantuan pusat ini dari segi fasilitas sudah memadai, hanya yang kurang televisi saja untuk menghibur penumpang. Kapal ini juga nantinya pengganti kapal perintis yang di sewa Pemkab untuk sarana trasnportasi masyarakat Desa Teluk Lanus. Kontrak kapal tersebut Desember mendatang berakhir, sembari berakhirnya kontrak kapal, Pemkab menyempurnakan fasilitas di kapal ini, kemudian juga mengatur schedule dan cost operasional kapal. ‘’Insya Allah Januari 2013 mendatang beroperasi,” kata orang nomor satu di Siak ini. Bagaimana dengan kanyamanan kapal tersebut? Dijelaskan ketua DPD II Golkar Siak ini tak perlu diragukan. Dari simulasi yang dilakukan tadi, kapal

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

yang selama ini mengandalkan dana bagi hasil dari migas,” terang Wabup Alfedri. Pemkab Siak telah melakukan proses maching dan penyempurnaan terhadap fungsi pengelolaan PBB P2 yang selama ini di Dirjen Pajak kedalam organisasi Tata Laksana Pengelola PBB P2 Kabupaten, hal ini termuat dalam Peraturan Daerah tentang SOTK yang baru disahkan pada tanggal 22 Oktober lalu. “Paling tidak organisasi yang telah dibentuk, nantinya berisi fungsi pendataan dan penilaian, sedangkan fungsi lainnya bisa dimaksimalkan dengan fungsi-fungsi organisasi yang selama ini telah ada. Tentunya, dengan terlebih dahulu melakukan Transfer Knowledge dan Upgrade Ilmu bagi pengelolanya. Untuk itulah kami melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak STAN khusus dalam pelatihan dan penyiapan SDM pengelola PBB P2 ini. Kami berharap kesepakatan ini akan berlanjut” terang Wabup.

melebihi standar kelayakan untuk kapal penumpang, dan ini sangat memadai. Hadirnya kapal ini nantinya akan membantu kelancaran dan percepatan serta untuk memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat yang bermukim di daerah terpencil. Selain bagi warga Desa Teluk Lanus, warga di Desa Sungai Rawa juga ikut juga. Mengenai sistem pengoperasian kapal penumpang ini, baik mengenai frekuensi keberangkatan maupun sistem teknis lainnya seperti biaya yang dikenakan kepada masyarakat pengguna, nanti dibahas bersama Dishubkom dan Info, terutama menyangkut pengoperasiannya, pola yang terbaik nantinya dalam menjalankannya. Kadishubkom dan Info H Said Arif Fadhillah menambahkan, sebelum operasi nanti, pihaknya terlebih dahulu menyurati kepala desa terhadap kapal ini, dan tentunya bagi penumpang perlu disepakati bentuk jenis barang yang diperbolehkan untuk di bawa. ‘’Melihat kapal ini, sangat tak memungkinkan untuk membawa kendaraan, makanya nanti kita sampaikan,” ujar dia. Adapun rute pelayaran kapal ini nantinya yang melayani penumpang, lanjut dia, Dishubkom dan Info akan melakukan kajian apakah tiap hari, dua kali sepekan, atau sekali sepekan. Akan tetapi yang terpenting dari itu semua adalah kapal ini kualitasnya lebih baik dari kapal sekarang, dan dilengkapi peralatan tekhnologi.

 rpc


17

Berhias ornamen Melayu, fly over yang “tidur” di Jalan Sudirman telah menjadikan wajah Pekanbaru seperti muda belia, sementara Siak III yang membentang di sungai Siak seakan membuat warganya tak berjarak.

HM Rusli Zainal

dari pasar Payung Sekaki di dataran sungai Sail. Setelah Payung Sekaki terbakar, mereka membangunnya kembali, dan tempat yang baru dibangun itu mereka namakan Senapelan karena ia terletak di tepi sungai Senapelan. Ketika kerajaan Siak berada di bawah pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1761-1766), pekan tempat menukar barangbarang dagangan itu, tidak lagi mampu menampung para pedagang yang datang dari Teratak Buluh, Buluh Cina, Bangkinang (Lima Koto Kampar), Tapung dan Pangkalan Koto Baru. Sultan Abdul Jalil kemudian membuka pekan yang baru, yang akhirnya menjadi desa Pekanbaru. Pada masa pemerintahan

Fly over

S

EJARAH Pekanbaru bermula dari sebuah pasar tempat orang berjual beli barang-barang keperluan sehari-hari. Karena pelaksanaannya ditetapkan sekali sepekan, maka orangorang yang berdatangan ke sana menyebutnya dengan ‘Pekan’. Pasar atau Pekan yang baru itu berkembang

Sultan Abdul Jalil Muazam Syah (1766-1799), Pekanbaru semakin dikenal. Para pendatang kemudian menetap dan membangun kampungkampung kecil seperti Kampung Dalam, Kampung Bukit, dan Kampung Baru. Pada masa itu penduduk nya berkisar antara 2000 hingga 3000 jiwa, dan luas wilayah-

Jembatan Siak III

nya membentang dari tepi sungai Senapelan sampai air Gemuruh (Tanjung Rhu sekarang). Pekanbaru tumbuh pesat, dari sebuah tempat menukar dan berjual beli manjadi sebuah kota. Lalu menjadi ibukota Provinsi Riau. Itu kondisi Pekanbaru sekitar 246 tahun lalu. Dua ratus empat puluh enam tahun kemudian, Pekanbaru tumbuh menjadi kota besar dengan luas wilayah 632,26 km2, dihuni 903.902 jiwa dengan rata-rata kepadatan 1.429,6 km2. Mereka berdomisili di 12 kecamatan, 58 kelurahan/desa. Perubahan Pekanbaru beriring berjalan dengan bergeraknya waktu. Dahlan Iskan, kini Menteri BUMN, mengkategorikan Pekanbaru sebagai kota termaju di Sumatera di samping Medan dan Palembang. Bahkan ketika mendarat di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyo, saat akan membuka PON XVIII, September silam, SBY sempat berkata kepada Gubernur Riau, HM Rusli Zainal. “Alhamdulillah Pak Gub, setiap saya kemari ada saja yang berubah,” kata SBY. Perubahan dan perkembangan Pekanbaru memang tak bisa dilepaskan dari HM Rusli Zainal, gubernur yang visioner, yang ingin mensejajarkan Pekanbaru dengan negara tetangga, Malaysia atau Singapura. Kebijakan itu terasa ketika Riau ditetapkan Pemerintah menjadi tuan rumah PON. Dan, masa-masa sebelum itu. Rusli dengan kebijakannya yang mengundang kontroversi membangun Pustaka Wilayah di pusat kota, mensulap gedung bersejarah wakil rakyat menjadi pusat bacaan dan ilmu pengetahuan. Ia juga membangun gedung sembilan lantai di komplek Kantor Gubernur Sudirman, kemudian mendirikan Menara Dang Merdu Bank Riaukepri setingga 15 lantai. Tak sampai di situ. Dalam rangka PON, RZ selain membangun 54 venues olahraga dengan Stadiun Utama Riau sebagai karya monumental, ia juga “menidurkan” dua jembatan layang (fly over) di Jalan Sudirman. Fly over yang mempercantik

tata ruang kota ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas akibat pertambahan jumlah kendaraan yang tak sebanding dengan ruas jalan. Uniknya, fly over ini dihiasi dengan ornamen Melayu yang mencerminkan semangat inovasi dan nilai-nilai perkembangan, mensimbolkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat Melayu di bumi Lancang Kuning. Agaknya inilah satusatunya fly over di dunia yang dihiasi ornamen kombinasi kultur Melayu dan modernisasi. Di samping dibangun megah secara modern, fly over ini tetap melengketkan kultur dan identitas lokal Melayu. Kombinasi motif dan pilihan warna juga disesuaikan dengan semangat kemelayuan masyarakat tempatan sehingga membuat jembatan layang itu semakin menawan dan nyaman. Kemunculan Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II dan Jembatan Siak III yang menyatukan kampungkampung di bantaran sungai, turut pula menambah keindahan kota. Walau jembatan ini sempat mengundang kontroversi karena baru dibangun mengalami lendutan melengkung negatif pada gelagar (chamber bridge) dan bagian kiri-kanannya tidak membentang rata sehingga meliuk seperti ular, akan tetapi jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah yang dibangun dengan Rp 136,57 miliar ini telah mendekatkan jarak warga Kecamatan Rumbai dengan Kecamatan Senapelan. Atau warga kota yang bepergian ke seberang. Ditambah lagi fasilitas pendukung Jalan Yos Sudarso yang diperlebar menjadi dua jalur, dan dimungkinkan untuk tiga jalur. Tak sampai di situ, Rusli Zainal juga mempersiapkan pembangunan Jembatan Siak IV untuk memacu mobilitas warga kota. Diharapkan 2013 Siak IV sudah selesai. “Kita sudah dapat bantuan APBN untuk penyelesaian jembatan ini,” kata Rusli kepada wartawan. Jika Siak IV selesai, kota Pekanbaru yang dibelah sungai Siak memiliki empat jembatan, yakni Siak I, II, III dan IV. Siak III memiliki

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

panjang 520 meter, dibangun dengan konstruksi bentang utama rangka baja melengkung yang dikerjakan sejak 2001 dan diresmikan bertepatan HUT Rusli Zainal, 3 Desember 2011. PON dan prasarana pendukung yang dibangun pemprov juga mengundang investor berinvestasi. Hotel bintang empat, tiga dan dua berserak dan tak terhitung lagi jumlahnya. Sebuah bintang lima dilengkapi apartemen dan mall juga sedang dalam tahap pengerjaan di Jalan Ahmad Yani, dan diperkirakan 2013 selesai. Pemprov sendiri juga membangun sebuah kawasan Riau Town Square di areal bekas MTQN bekerjasama dengan swasta. Di komplek itu selain akan berdiri hotel bintang lima juga terdapat pusat perbelanjaan dan sport centre dengan nilai investasi mendekat ke Rp 1 triliun. RZ memang merancang Pekanbaru menjadi ibukota provinsi yang modern yang mengundang selera saudagar berinvestasi. Dan, seperti dimana ada gula di situ ada semut, Pekanbaru seakan menjadi gula yang diburu kenyamanan berinvestasinya oleh banyak saudagar. Sayangnya waktu terasa terlalu cepat berlalu. Berbilang waktu pula, periodesasi kedua jabatan Rusli Zainal sudah kan berakhir tahun depan. Tapi walau demikian RZ dianggap sukses meletakkan fondasi pembangunan Pekanbaru menuju Riau Baru. Ia pantas digelari ‘Master Pembangunan Riau’ karena semangat membangunnya yang mendidih dan gigih. Riau Baru adalah wajah Provinsi Riau pasca PON dengan titik tumpu Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang utama. RZ menyatakan, saatnya kini Riau bangkit mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan. Bermodalkan kebersamaan dan kemelayuan masyarakat, Rusli optimis Riau Baru yang digagasnya akan berhasil. ‘’Sayangnya periode jabatan saya sudah kan berakhir, saya berharap pengganti saya di 2013 dapat melanjutkan gagasan Riau Baru seperti tertuang dalam visi Riau 2020,” kata Rusli Zainal.*

 syaf


18

Realisasi Rekam Data e-KTP Capai 72,526 Persen P

ROGRAM e-KTP gratis, saat ini diperpanjang hingga tanggal 7 November mendatang, setelah usai masa tenggat yang diberikan guna mengurus perekaman e-KTP pada tanggal 31 Oktober kemarin. Saat ini ini realisasi perekaman data elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di Kabupaten Pelalawan mencapai 72,526 persen atau 142.653 jiwa. Demikian seperti disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan Drs H Syafruddin,M.Si melalui Kabid Informasi Kependudukan Sanusi,SP, Kamis (1/10) kemarin. “Berdasarkan petunjuk Dirjen Adminduk, maka pengunduran batas waktu dari tanggal 31 Oktober diperpanjang sampai 7 Nopember mendatang. Apakah program ini masih diperpanjang atau tidak setelah tanggal tersebut, masih menunggu keputusan Mendagri,” jelasnya. Lanjut Sanusi menjelakan, bahwa nantinya pada tanggal 8 Nopember mendatang, Mendagri akan mengumumkan perolehan realisasi masingmasing kabupaten kota seluruh Indonesia terhadap progres program KTP elektrik tersebut. Selain mengumumkan realisasi KTP elektrik, Mendagri juga akan mengumumkan apakah pengurusan e-KTP tanpa bayar ini diundur atau malah sudah diberlakukan lagi. “Jadi untuk saat ini, kita tunggu

sajalah. Tapi sekiranya pengurusan KTP program terbaru itu telah berakhir, warga tetap masih bisa memanfaatkan waktu tersisa sampai 7 Nopember mendatang,” paparnya sambil menyebutkan bahwa pihak Adminduk juga akan datang ke Kabupaten Pelalawan pada 8 Nopember mendatang. Disinggung soal realisasi perekaman e-KTP untuk kecamatan di Kabupaten Pelalawan ini, Sanusi menerangkan bahwa ada beberapa kecamatan yang masih rendah realisasinya, yakni Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Bunut. Sementara kecamatan yang paling tinggi dalam realisasi e-KTP adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sudah mencapai 92 persen.

“Tapi saat ini, kami juga belum tahu kapan pendistribusian e-KTP yang siap cetak kepada masyarakat itu meski untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci sudah menerima 17 ribu keping lebih KTP elektrik yang siap cetak,” katanya. Terpisah, Camat Bunut Sugeng Wiharyadi S.Sos saat dimintai komentarnya terkait hal ini mengatakan bahwa saat ini dari data di RT sebanyak 7.961 jiwa yang wajib e-KTP kini sudah 5.900 jiwa yang melakukan proses perekaman e-KTP atau sekitar 75 persen. Tapi anehnya, data serta target yang diberikan oleh Adminduk adalah 10.096 jiwa yang harus melakukan proses perekaman e-KTP. “Inilah yang bikin bingung kami, Berdasarkan data jumlah penduduk

dari pendataan yang dilakukan di tingkat RT berjumlah 7.961 orang yang menjadi target perekaman data e KTP, sedangkan data dari Adminduk menunjukkan angka yang jauh lebih besar mencapai 10.096 orang. Jadi ada selisih angka yang mencapai 2000-an orang. Yang jadi masalahnya, kemana mencari orang sebanyak itu untuk mencukupi data Adminduk, jika data dari mereka yang dianggap sah,” kata Sugeng pada wartawan di Kantor Pemkab Pelalawan, Kamis (1/11). Ditanya soal perpanjangan masa pengurusan e-KTP sampai tanggal 7 November dan keoptimisannya menyelesaikan target yang diberikan, Sugeng menerangkan bahwa saat ini kendala yang terjadi di lapangan banyak Buruh Harian lepas (BHL) di PT Adei yang tak memiliki data awal sehingga sulit untuk melakukan proses e-KTP, sedangkan keberadaan mereka sudah masuk kedalam data jumlah penduduk RT setempat. “Di samping itu, saat sosialisasi juga banyak masyarakat yang sudah tua yang sudah enggan untuk mengurus KTP. Bahkan meski Kades saya mengancam akan mendenda seratus ribu rupiah jika tak mengurus KTP, tapi tetap saja masyarakat masih enggan mengurusnya,” katanya seraya mengatakan bahwa meski begitu pihaknya optimis target pencapaian e-KTP di Bunut bisa maksimal.*

 nol

Paska Banjir Diskes Siapkan Posko

S

AAT ini, pasca banjir yang terjadi di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui terus dipantau oleh Dinas Kesehatan Pelalawan. Pasalnya, permasalahan akibat dampak banjir seperti timbulnya berbagai macama penyakit biasanya mulai timbul pasca banjir surut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan Drs Darwis Alkadam M.Si melalui Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kabupaten Pelalawan, Asril SKM M.Kes, pada media ini via selulernya, Kamis (1/11). Asril mengungkapkan, dalam dua minggu ke depan, Dinas Kesehatan Pelalawan tetap akan menyiagakan dua posko-nya di daerah tersebut. “Dengan keadaan yang terjadi disana, yang harus kita pantau itu adalah pasca banjir karena biasanya usai banjir akan timbul berbagai penyakit seperti penyakit kulit, diare, rematik, asam urat, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan chikungunya,”ujarnya. Lanjut Asril menjelaskan, bahwa yang terpenting dalam keadaan banjir adalah bahaya timbulnya penyakit akibat banjir yang mengancam masyarakat dari semua golongan. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang terhanyut terbawa air banjir, air got yang bersatu dengan air banjir yang menimbulkan bau yang tidak sedap ataupun septik tank yang luber dan isinya terbawa air kemana-

mana. “Sehingga akibatnya lingkungan kita menjadi sangat kotor dan itu mempermudah timbulnya penyakit pasca banjir seperti diare, DBD, leptospirosis, ISPA, cacingan dan berbagai penyakit penyerta lain. Bahkan tidak jarang juga menimbulkan kasus penyakit yang luar biasa, bahkan banjir juga menimbulkan dampak menurunnya kondisi tubuh dan daya tahan terhadap stress,” jelasnya. Selain pihaknya telah mempersiapkan dua posko tanggap darurat banjir, sambungnya, pihaknya juga pada hari Rabu kemarin (31/ 10) saat melakukan kunjungan bersama Ketua TP PKK Pelalawan Hj Ratna Mainar Harris telah memberikan kelambu yang mengandung zat infektisida. Pasalnya, dengan lokasi banjir yang berdekatan dengan hutan maka kemungkinannya akan timbul penyakit malaria dan chikungunya. “Kelambu yang mengandung zat infektisida itu, dapat membunuh nyamuk malaria dan chikungunya dari jarak setengah meter. Jadi jangankan bisa menempel atau memasuki kelambu, mendekat saja lebih dari setengah meter maka nyamuk akan langsung mati,” ujarnya. Untuk itu, lanjutnya, Kadiskes juga telah menginstrusikan pada petigas posko jaga survelaince terus diaktifkan, sehingga kesehatan masyarakat dapat terus dipantau dalam 24 jam. Tak

hanya itu, para petugas juga harus terus melaporkan perkembangannya pada Diskes Pelalawan. Sehingga dengan begitu, kondisi masyarakat pasca banjir ini dapat terus dipantau meski kini air telah mulai surut. Sehari sebelumnya, pada Rabu kemarin (31/10), Ketua TP PKK Kabupaten Pelalawan Hj Ratna Mainar Harris beserta rombongan meninjau langsung 76 KK yang terkena dampak langsung dari banjir ini. Pada saat itu, untuk meringankan beban masyarakat yang terkena banjir, isti orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan itu beserta rombongan menyerahkan berbagai jenis bantuan dari Pemkab Pelalawan. Menurutnya, pihaknya menyerahkan bantuan bagi keluarga korban banjir ini adalah untuk mengurangi beban yang diderita para warga selama rumah mereka direndam banjir sedalam tiga meter. Pasalnya, selama dihantam banjir itu, semua warga desa Lubuk kembang Bunga tidak bisa lagi beraktivitas untuk mencari nafkah keluarganya karena dikungkung banjir. “Kita harapkan bantuan yang diberikan ini dapat mengurangi semua beban masyarakat yang terkena langsung musibah ini. Atas musibah ini, kita berharap warga korban banjir bisa bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi semua musibah ini. Dan kita juga berdoa agar banjir ini cepat surut sehingga para warga

bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Kabupaten Pelalawan Drs Fakhrizal menerangkan bahwa bantuan yang diberikan Pemkab Pelalawan dan diserahkan langsung oleh istri Bupati Pelalawan Hj Ratna Mainar Harris itu adalah 80 paket sembako, 15 paket kebutuhan Ibu hamil dan 150 paket kelambu diberikan pihak diskes pada para korban banjir. Sementara itu, Camat Ukui Drs Eduardo saat ditemui di Kantor Bupati Pelalawan,

Kamis (1/11), mengatakan bahwa saat ini kondisi banjir yang merendam 76 rumah warga Lubuk kembang Bunga itu sudah mulai surut. Menurutnya, penyebab banjir yang terjadi di Desa Lubuk kembang Bunga ini akibat dari meluapnya sungai Nilo dan ditambah banjir kiriman dari daerah kabupaten Kuansing. “Mengingat Kabupaten Kuansing juga saat ini sedang dilanda banjir besar, sehingga juga berimbas pada desa di Kecamatan Ukui ini karena berbatasan tersebut,” tutupnya.*

 nol

Warga Berharap Pembangunan Box Culvert Bisa Dinikmati

S

AAT ini, masyarakat di Kelurahan Ukui sangat mengharapkan pengerjaan Box Culvert yang tengah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana di Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, bisa dinikmati dan pengerjaannya jangan asal jadi. Demikian disampaikan Musli, salah seorang warga Kelurahan Ukui, Kamis (1/ 11). Musli menyatakan, hendaknya pembangunan yang dilaksanakan rekanan kontraktor berpihak kepada masyarakat. “Jangan lantaran ingin mendapatkan keuntungan yang besar, pengerjaannya asal jadi saja. Kita masyarakat berhak melaku-

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

kan pengawasan terhadap proses pengerjaan, jika ada indikasi penyimpangan, kepada kontraktor pelaksana siap-siap saja berhadapan dengan kami,”tegasnya. Sementara itu, menurut informasi yang dibeberkan tokoh masyarakat Kelurahan Ukui, H Uwal Syafri, pembangunan Box Culvert yang tengah dikerjakan saat ini senilai Rp 35 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2012. “Proyek tersebut bersumber dari pajak yang kita bayar, sebab itu wajar saja kita menginginkan hasil yang baik dan dapat dinikmati seutuhnya,”ujarnya singkat.*

 nol


19

Mambang Mit Didukung Tokoh Masyarakat se-Inhu B

AKAL calon Gubri Raja Mambang Mit kian mantab menatap Pilgubri 2013, menyusul dukungan dari tokoh masyarakat dari seluruh Inhu. Dukungan untuk bakal calon (Balon) Gubri Raja Mambang Mit pada Pilgubri 2013 terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat di Riau. Rabu (31/10) lalu, giliran tokoh Masyarakat , pemuda, adat dan pemuka agama Kabupaten Inderagiri Hulu menyatakan mendukung Putera Daerah mereka yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit sebagai Cagubri pada Pilgubri tahun depan . Dukungan untuk Mambang Mit itu di ungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Inhu yang mewakili seluruh elemen masyarakat Inhu Maslan Majid dalam acara

Silaturami dan Temu Tokoh Masyarakat Inhu juga berbagai elemen masyarakat Inhu lainnya bersama Cagubri Mambang Mit di Gedung Pertemuan Dang Purnama Rengat. “Sebagai salah seorang putra terbaik Daerah ini, kita wajib mendukung Mambang Mit sebagai Cagubri tahun 2013,” ungkap Maslan Majid diawal acara yang jawab setuju seluruh elemen masyarakat inhu yang menghadiri acara tersebut. Tampak hadir dalam silaturahmi dan temu tokoh Inhu dangan Cagubri Mambang Mit itu, M.Sahan mantan anggota Dprd Inhu, mantan Sekdakab Inhu, Hashim Rauf dan Tengku Razmara, dan mantan Kadisnaker Riau Lukman Mat dan tokoh2 masyarakat dan pemuka adat dari seluruh Kecamatan di Inhu.

Sementara Cagubri Mambang Mit di hadapan ratusan tokoh masyarakat, adat , pemuda dan pemuka adat Kabupaten Inhu menegaskan bahwa sebagai anak jati Inderagiri Huku dirinya sudah berazam dan bertekad mencalonkan diri pada pilgubri 2013. Untuk itu tambah Mambang Mit mengatakan berterimakasih atas dukungan yang di berikan dan dirinya juga mohon doa restu serta meminta tunjuk ajar dan petuah dari tokoh2 masyarakat dan adat Inhu dalam pencalonan ini. Disisi lain Mambang Mit menyebutkan Kabupaten Inhu merupakan daerah tertua di Riau serta juga memiliki kerajaan tertua Inderagiri dan daerah ini sudah banyak menghasilkan tokoh2 masyarakt Riau seperti Idrus Tintin juga Rvai Rahman yang nyaris menjadi Gubri di era 90

Puluhan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen

an namun belum saja di gariskan oleh Yang Maha Kuasa, Kalau soal kualitas dan potensial tidak kalah dengan putera daerah lainnya hanya belum bernasik baik untuk menjadi Gubri. “Kini kesempatan putra Inderagirihulu untuk menjadi Gubri pada tahun 2013 terbuka kembali dengan majunya saya yang sekarang sudah menjadi Wagubri untuk menjadi Gubri. Inilah saatnya putera Inhu untuk memimpin Riau , namun itu tergantung perjuangan kita bersamasama dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkanya ,” ujar Mambang Mit. Lebih jauh Mambang Mit menjelaskan , Kabupaten Inhu masih agak tertinggal di bandingkan daerah2 lainnya padahal Inhu merupakan Daerah Tertua di Riau Ini.

A

menggenangi areal pertanian masyarakat. Peningkatan air Sungai Indragiri itu disebabkan karena limpahan dari banjir yang melanda daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. “Karena di daerah Kuansing sudah banjir, makanya air Sungai Indragiri terus mengalami peningkatan. Bahkan hari ini saja peningkatan debit air sungai mencapai 30 cm,” ungkapnya. Banjir yang melanda Desa Redang tersebut masih merendam areal pertanian warga, khususnya pertanian tanaman pangan. Sedangkan rumah warga belum ada yang terendam dan masih aman. “Areal pertanian yang terendam sebagian sudah dipastikan gagal panen,” katanya. Sementara itu kepala Badan Kesbang Polinmas dan Penanggulangan Bencana Inhu, Adri Bahar mengungkapkan pihaknya telah melakukan peninjauan di sejumlah lokasi dan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah camat dan dinas terkait dilingkungan Pemkab

Inhu. “Dari hasil peninjauan diketahui air Sungai Indragiri meningkat dan telah merendam sebagian kebun masyarakat. Tetapi belum ada rumah warga yang terendam,” jelasnya. Meski demikian, Adri minta warga waspada terhadap terjadinya bencana banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi, terutama di daerah aliran sungai (DAS). Sebab biasanya banjir yang melanda wilayah Inhu terjadi akibat limpahan dari air banjir yang saat ini telah melanda Kabupaten Kuansing. Apalagi saat ini curah hujan cukup tinggi. Adri menambahkan, Satlak Penanggulangan Bencana sudah siap untuk menghadapi bencana banjir yang sewaktuwaktu dapat terjadi. “Kita sudah siapkan personil dan peralatan evakuasi termasuk perahu karet dan tenda. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan pengungsi,” tuturnya.

 suh/rtc

 suh/rls

Dewan Curigai Jembatan Pasir Ringgit Tak Sesuai Bestek

P

KIBAT curah hujan yang tinggi serta limpahan air dari hulu Sungai Indragiri, puluhan hektar sawah di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terendam banjir. Meski demikian, belum ada rumah warga yang terendam. Terendamnya puluhan hektar sawah akibat banjir ini disampaikan salah seorang warga Sungai Beringin Said Sulaiman mengungkapkan, bahwa sejak beberapa hari ini banjir sudah menggenangi sawah dan kebun warga di daerahnya. Banjir ini berasal dari luapan air Sungai Indragiri yang terus mengalami peningkatan. “Jika air Sungai Indragiri terus naik diperkirakan para petani padi di Sungai Beringin ini terancam mengalami kerugian dan gagal panen. Sebab air Sungai Indragiri terus meningkat,” ujarnya. Hal senada juga di ungkapkan Kamil, warga Desa Redang, Kecamatan Rengat Barat. Menurutnya sejak beberapa hari ini air Sungai Indragiri meningkat dan telah

“Ini harus di perhatikan kalau tidak Inhu akan semakin jauh tertinggal dan sudah saatnya kita sekarang untuk bersama2 berusaha dan berjuang untuk memberikan manfaat bagi kampung halaman Inhu jangan tertinggal lagi,” ungkap Mambang Mit. Dalam kesempatan itu Mambang juga melakukan dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat yang banyak nenpertanyakan masalah infrastruktur dan persoalan dana pendidikan yang masih kurang yang dijawab Mambang Mit bahwa dirinya sudah merancang program Jalita yakni pembangunan jalan, listrik dan air bersih bila terpilih karena ketiganya merupakan persoalan yang dihadapi masyaraKat Riau sekarang.

EMBANGUNAN jembatan Pasir Ringgit yang biasa disebut jembatan Japura di Jalan Lintas Timur (Jalimtim) yang menghubungkan Kecamatan Lirik dengan Kecamatan Rengat Barat dinilai lamban. Bahkan Ketua Komisi C DPRD menilai pekerjaan jembatan Pasir Ringgit asal jadi terutama pada tahap pengecoran penyangga tiang yang tidak sesuai spesfikasi. “Proses pekerjaan pembangunan jembatan Pasir Ringgit dinilai tidak sesuai spesifikasi, terlebih lagi cara pengecoran penyangga tiang,” ujar Ketua Komisi C DPRD Inhu Doni Rinaldi dikonfirmasi, Kamis (1/11) lalu di Rengat. Dikatakannya, saat rombongan Komisi C DPRD Inhu melintas dilokasi pembangunan jembatan Pasir Ringgit ada beberapa kejanggalan proses pengecoran penyangga tiang. Dimana kualitas beton untuk penyangga dan tiang jembatan antara K-350 sampai K-400 yang komposisi material seperti kerikil, pasir, semen dan air harus menggunakan sistem komputerisasi dan sesuai spesifikasi. Sehingga kekuatan dan daya tahan beton betulbetul terjamin. Namun nyatanya di lapangan, proyek yang dilaksanakan PT Nindia Karya (NK) yang akan berakhir pada 26 Agustus 2013 mendatang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan perencanaan. Kondisi di lapangan sebutnya, proses pengadukan material tidak miliki takaran komputerisasi yang hanya menggunakan perkiraan manual. “Proses muat material ke dalam mesin pengaduk (truk

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

molen, red) hanya menggunakan alat berat,” ungkapnya. Dikatakan, takaran dan komposisi material untuk kualitas beton K-350 sampai K-400 seharusnya berpedoman pada satuan kilogram. Artinya, takaran kirikil dan pasir harus berdasarkan satuan kilogram. Sedangkan takaran air berdasarkan liter, bukan menggunakan alat berat sehingga tidak diketahui secara pasti jumlah komposisi material yang digunakan. “Jika kualitas penyangga dan tiang jembatan tidak sesuai spesifikasi tentu berdampak terhadap daya tahan jembatan itu sendiri, akibatnya jembatan rapuh dan ambruk saat dilewati kendaraan yang bertonase tinggi,” tambahnya. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Komisi C segera mendatangi kantor Satuan Pelaksana Vertikal Nasional atau yang lebih dikenal dengan PU Pengelola APBN wilayah Riau untuk mempertanyakan kejanggalan tersebut. Sementara, PPTK proyek pembangunan jembatan Japura, Emri Dani Ritonga ketika dihubungi belum berhasil. Konfirmasi melalui SMS juga tidak dibalas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Inhu DR Ir H Asmara HK MM dikonfirmasi mengatakan belum bisa berkomentar terkait dugaan penyimpangan proyek pembangunan jembatan Pasir Ringgit. “Dinas PU untuk pembangunan jembatan Pasir Ringgit sejauh ini belum menerima laporan perkembangan pembangunannya,” ucapnya.

 suh/rpo


20 Indragiri Hilir Ibadah

Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis

Bupati Sosialisasikan Pencegahan Penyakit Kaki Gajah

J

UMLAH warga Inhil yang menderita penyakit kaki gajah cukup banyak. Bupati buka lansung hadir mensosialisasikan upaya pencegahan penularannya. Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan menghimbau seluruh aparatur Pemkab Inhil dan masyarakat mendukung dan melaksanakan kegiatan

pencegahan dan penularan Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) di Inhil. Himbauan ini disampaikannya saat membuka Rakor Advokasi dan Sosialisasi Program Eliminasi Filariasis di Kabupaten Inhil, Kamis (1/11) lalu di Balai Utama Kantor Bupati Inhil. Rakor ini diikuti Kepala SKPD Pemkab Inhil, Camat dan Kepala Puskesmas

Realisasi Desa Mandiri 62 Persen

H

INGGA awal Oktober 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengklaim bahwa realisasi program Desa Mandiri (DM) tahap II di Kabupaten Inhil telah mencapai 60 persen. Hal ini diungkapkan Kepala BPMPD Kabupaten Inhil, H Edy Syafwannur melalui Kabid Sarana Prasara dan TTG, H Suhardiman, kepada wartawan, beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, untuk program non fisik Desa Mandiri tahap II di Kabupaten Inhil pertanggal 24 Oktober 2012 tercatat sebanyak 157 desa yang telah mengajukan dana operasional program Desa Mandiri. Sedangkan untuk fisik tercatat sebanyak 127 desa dari 203 desa yang ada se-Kabupaten Inhil. “Untuk program Desa Mandiri tahap II ini, tercatat sebanyak 157 desa telah mengajukan dana operasional dan 127 desa yang telah menajukan dana pembangunan fisik. Artinya, progres program Desa Mandiri tahap II saat ini telah berjalan 62 persen,” sebut Suhardiman. Dikatakan Suhardiman, pada tanggal 10 Desember 2012 mendatang, pihaknya menargetkan pelaksanaan program Desa Mandiri tahun

2012 di Kabupaten Inhil dapat terealisasi 100 persen. “Pada pelaksanaan program Desa Mandiri di Inhil tahun 2012 ini, baik itu program fisik maupun non fisik di seluruh desa seKabupaten Inhil yang mendapatkan program ini, sudah terealisasi secara keseluruhan pada tanggal 10 Desember 2012 mendatang dengan baik khususnya di BPMPD,” ujar Suhardiman. Sementara itu, dia juga memberikan apresiasi kepada sejumlah desa yang telah menyelesaikan program Desa Mandiri pada pertengahan tahun, padahal belum semua dana yang dibutuhkan dapat dicairkan. “Saya memberi contoh Desa Sukoharjo Jaya di Kecamatan Pulau Burung. Pada bulan Juli lalu mereka telah menyelesaikan semua pekerjaan fisik Desa Mandiri, padahal belum semua dana sebesar Rp200 juta dicairkan. Artinya, ada peran serta masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini dengan meminjamkan dana talangan kepada pihak desa. Cara yang dilakukan ini hendaknya menjadi contoh bagi desa lain untuk mengikutinya, sehingga sebelum berakhirnya tahun semua pekerjaan sudah selesai,” terangnya.

 jan/rpo

se-Inhil. “Saya menghimbau kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Inhil agar mendukung dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan penularan Filariasis, yakni Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis,” himbau Indra. Lanjutnya, bagi penderita penyakit yang lebih dikenal

D

Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Inhil akan membuka Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018. Menurut Sekretaris DPC PDIP Inhil, Syamsurizal Purba penjaringan ini mulai dibuka pada tanggal 5 November mendatang di Sekretariat DPC

yakni dengan 11 penderita. “Untuk itu kegiatan ini dilaksanakan bagi mendukung Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis. Pemberian obat ini akan dapat mencegah penularan Filariasis, yang diberikan kepada seluruh penduduk yang berisiko tertular Filariasis,” sebut Rasul. Pemberian obat ini sejak umur 2 tahun sampai 60 tahun. Untuk diketahui, Filariasis (Penyakit Kaki Gajah) merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing Filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Penyakit ini dapat merusak sistem Limfe, menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, payudara, dan alat kelamin, menimbulkan cacat seumur hidup serta stigma sosial bagi penderita dan keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan.

 jan/rtc

Bappeda Ekspose Kajian Potensi Daerah Rawa

B

ADAN Perencanaan Pebangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Indragir Hilir (Inhil) ekspose tentang kajian potensi daerah rawa di Inhil, Selasa (30/10) lalu di Aula Bappeda. Dalam pemaparan yang disampakan Ketua Tim Pengkaji Prof Robiyanto, sebanyak 51 persen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Inhil bergantung kepada sektor pertanian secara luas. Dijelaskannya, berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, sebanyak 80 persen penduduk Inhil bermukim di pedesaan. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa sektor tersebut. “Artinya sektor yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan sangat berpengaruh dalam tingkat perekonomian Inhil yang umumnya memiliki tofografi rawa,” ungkapnya. Lalu, berdasarkan kajian di atas, Kepala Bappeda Inhil, Hj Alvi Purwati Alwie, mengatakan sektor pertanian secara luas yang disampaikan oleh tim pengkaji potensi daerah rawa perlu dilakukan penataan secara baik. Sehingga dalam contoh sederhana, dia ingin melihat sektor pertanian mampu menghasilkan nilai ekonomis.

DPC PDIP Buka Penjaringan Balon Bupati PC PDIP Inhil membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk menjadi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Penjaringannya mulai dibuka. Bagi mencari figur terbaik Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pilkada 2013 mendatang, maka Dewan

dengan nama Kaki Gajah ini akan memberikan dampak penurunan produktifitas kerja, beban bagi menimbulkan kerugian bagi negara yang cukup besar. “Karena mengacu kepada hasil penelitian Departemen Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1998 lalu menunjukkan bahwa biaya perawatan yang diperlukan seorang penderita Filariasis per tahun sekitar 17,8 persen dari seluruh pengeluaran keluarga atau 32,3 persen dari biaya makan keluarga,” ujarnya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim menyatakan bahwa penyakit ini telah menyebar hampir keseluruh kecamatan di Inhil. Dengan jumlah penderita kronis yang ditemukan saat ini 66 orang. Kecamatan Batang Tuaka menduduki peringkat pertama endemi penyakit ini

PDIP Inhil di Jalan Batang Tuaka Tembilahan. “Kita memang membuka Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2013-2018, pendaftaran dimulai pada tanggal 5 November mendatang di Sekretariat DPC PDI-P di Jalan Batang Tuaka,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kabupaten

“Di sini tim kajian akhirnya memutuskan untuk berorientasi pada satu lokus yang muaranya apa yang sudah dikerjakan harus berhasil. Baru kemudian bisa dipertanggung jawabkan keberhasilan ini kepada daerahdaerah lain,” katanya. Adapun empat hal yang menjadi kajian Bappeda seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan (tambak) dan tanaman mangrov untuk pelestarian hutan, awalnya kata Alvi, pihaknya hanya berfikir hanya dua kecamatan yang bisa dijadikan percontohan dalam sektor itu. Namun setelah melakukan peninjauan di lapangan akhirnya terjadi penambahan wilayah kecamatan. “Pertama hanya dua kecamatan yang akan dijadikan percontohan yakni

Kecamatan Batang Tuaka dan Tanah Merah. Kemudian ditambah dengan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tembilahan Hulu,” jelasnya. Untuk Kecamatan Batang Tuaka, yang akan dilakukan revitalisasi secara konperehensif adalah sektor pertanian dan perkebunan kelapa. Kecamatan Tembilahan Hulu dari sektor pertanian. Sedangkan Kecamatan Reteh dan Kecamatan Tanah Merah dari sektor perikanan tambak dan pelestarian hutan mangrov. “Di beberapa kecamatan yang akan dijadikan areal percontohan terlebih dahulu akan dilakukan peninjauan awal. Sebab daerah-daerah tersebut merupakan daerah rawa yang harus dilakukan penanganan secara spesifik,” ungkapnya.

Inhil Syamsurizal Purba kepada wartawan, Kamis, (1/ 11) lalu. Diterangkan Purba, dengan penjaringan ini, maka PDIP Inhil akan terbuka dan menerima setiap figur yang berminat membawa perubahan bagi Inhil kedepan dan sesuai dengan perjuangan PDIPP. “Dengan penjaringan ini juga kita harapkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang diusung oleh PDIP

benar-benar berdasarkan aspirasi dari konstituennya,” sebut mantan anggota DPRD Inhil periode 2004-2009 ini. Tambahnya, sampai saat ini telah ada beberapa orang balon Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang menyatakan akan mendaftarkan diri pada penjaringan ini. PDIP Inhil siap memperjuangkan dan memenangkan bagi mereka yang terpilih memperoleh perahu PDIP ini.

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

 jan/rpo

 jan/rtc


21 Kepulauan Riau

Kota Gurindam Negeri Pantun

Lis Darmansyah-Syahrul Unggul di Semua TPS Versi Quick Count hampir semua TPS memastikan pasangan Lis- Syahrul unggul saat pencoblosan Pilwako Tanjungpinang .

D

ALAM kesehariannya Lis Darmansyah tipe manusia sederhana, mudah berbaur tanpa memandang latar belakang, kesukuan, kaya dan miskin. Sekilas mengamati pidato Lis, beliau bukan orang birokrasi namun lebih suka bekerja swasta dan berpolitik. Pada usia 27 tahun mencoba bergabung diparpol PDI-P dan tidak lama kemudian dengan keseriusannya dia pun terpilih menjadi wakil rakyat selama 3 periode yakni satu periode duduk dikantor DPRD Tanjungpinang dengan kapasitas sebagai ketua, kemudian hijrah kekantor DPRD Provinsi Kepri dua periode lamanya. Ternyata diam-diam Lis yang kini masih berusia sekitar 42 tahun ini memiliki program maupun target. Pada masa jabatan Walikota Tanjungpinang berakhir beliau mengincar dan momen itupun dimanfaatkannya untuk mencalon-

kan diri menjadi Walikota Tanjungpinang. Keberuntungan ternyata selalu berpihak kepada politisi muda ini, disamping perencanaannya matang senjata ampuh yang beliau miliki adalah merapatkan barisan dengan rakyat, hal ini telah teruji dan terbukti bahwa amanah dan kepercayaan untuk menentukan masa depan kota Tanjungpinang rakyat menyerahkannya kepundak Lis – Syahrul. Detikdetik perhitungan cepat oleh masing-masing panitia di setiap TPS pasangan Lis – Syahrul unggul dan menyingkirkan pasangan lainnya,

Lis begitu terharu dan bola matanya terlihat berkaca-kaca sembari menitikkan air mata sebagai luapan rasa kegembiraan karena rakyat secara tulus memberikan amanah itu kepadanya. Sesuai dengan data versi perhitungan suara cepat (Quick Count) dari 92,6% suara yang masuk, 44% diraih Lis – Syahrul, kemudian sekitar 30% diperoleh Maya – Tengku Dahlan, 17% untuk Husnizar Hood – Rudy Chua dan yang terakhir 7% diraih Hendry Frankim – Yusrizal. Kendatipun Tanjungpinang diguyur hujan lebat pada hari Pemilukada (31/10) namun

tidak menyurutkan semangat rakyat datang ke TPS untuk memberikan suara sesuai dengan pilihan masingmasing. Yang paling menarik lagi dukungan yang mengalir deras dari Paguyuban Rumpun Batak Bersatu Kepri kepada Lis – Syahrul tidak siasia berkat doa restu memberangkatkan Bung Lis menuju kursi Walikota. Perlu dipahami jauh-jauh setelah rencana pencalonan Lis menjadi Walikota Paguyuban RBB yang dinakhodai, Ir Boorman Sirait, MM sudah dijodohkan yang disaksikan oleh Pengetua adat atau setingkat Penasehat RBB yang turut serta berperan mendukung pasangan ini. Secara moral maupun kepercayaan, hubungan Lis dengan Paguyuban RBB semakin terangkat, bermartabat dimana komitmen yang terjalin selama ini bukan saja diatas kertas atau diibarat bola liar namun benar-benar terbukti bulatan seluruh suara dari RBB dapat terhimpun dan bersatu untuk memilih Lis – Syahrul. Kesuksesan dan kemenangan kini sudah ditangan Lis – Syahrul tinggal lagi Lis –Syahrul menunggu waktu pelantikan bulan

Januari 2013 dan setelah resmi dilantik tentu butuh waktu berkonsentrasi penuh untuk menyusun program kerja, membenahi hubungan internal dan eksternal untuk menselaraskan Visi dan Misi bahkan janji, komitmen yang telah terjalin kepada seluruh simpatisannya. Masih segar dalam ingatan ketika Paguyuban RBB mengadakan pertemuan dengan Lis disalah satu Restauran Sukaramai belum lama ini, Lis berjanji kalau dirinya terpilih dan didukung oleh Paguyuban RBB, setahun setelah APBD Kota berjalan akan memprioritaskan pembangunan Gedung Serbaguna (Sopo godang) yang diperuntukkan oleh warga Batak. Kemudian Bung Leo Siahaan akan dipercayakan duduk di DPRD Provinsi menggantikan dirinya (di PAW kan). Apakah janji Bung Lis ini terealialisasi nanti ? kemudian apapula janji kepada simpatisan, pendukung lainnya ?. bilamana janji Lis benar-benar terwujud nanti tentu menjadi suatu kebanggaan besar bagi semua pendukung, sebaliknya kalau tidak terwujud bagaimana pula cerita dikemudian hari ?

 bin

Jamin Makanan Minuman Aman Dikonsumsi DPRD Dumai Terkesan Tanjungpinang Bersih BPOMEJUMLAH melakukan pemeriksaan, Disperproduk makanan

K

OTA Tanjungpinang ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi anggota DPRD Kota Dumai. Kota Gurindam ini ternyata memiliki laut yang bersih dengan airnya yang biru walaupun disekitarnya banyak kapal sedang berlabuh, namun tidak terlihat sedikitpun limbah minyak atau oli yang mengotori sekitarnya. Hal tersebut disampaikan oleh mereka pada saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kantor Walikota Tanjungpinang, Kamis (1/11) lalu. Rombongan Komisi III DPRD Kota Dumai yang berjumlah 15 orang tersebut diterima dengan sangat baik oleh Staf Ahli Walikota bidang Hukum dan Politik Drs. Ali Hisyam. Dalam pertemuan singkat tersebut, DPRD Kota Dumai banyak bertanya mengenai pengelolaan wilayah Kota Tanjungpinang yang terkesan bersih dan teratur. Dijelaskan oleh perwakilan dari Kantor Kebersihan Kota Tanjungpinang, saat ini ada 295 petugas kebersihan yang disebar diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang dalam upaya menjaga kebersihan. Semua petugas tersebut ditempatkan baik di wilayah darat maupun di laut. Itulah mengapa sebanbya laut di Kota Tanjungpinang selalu bersih karena setiap hari ada petugas kebersihan lengkap dengan sampannya yang berpatroli sambil membersihkan sampah-sampah yang

ada di laut. Selain terkesan akan kebersihan Kota Tanjungpinang, sesuai dengan pemaparan yang diberikan DPRD Kota Dumai juga terkesan akan PAD Kota Tanjungpinang yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan mengingat Kota Tanjungpinang bukanlah daerah penghasil. Setelah mendapat penjelasan bahwa pemasukan terbesar bersumber dari sektor pariwisata khususnya pajak hotel dan restoran, barulah mereka paham bahwa letak geografis Kota Tanjungpinang yang bertetangga dekat dengan beberapa negara Asia sangat memberikan keuntungan bagi Kota Gurindam ini. Bukan hanya DPRD Kota Dumai saja yang melakukan kunjungan kerja. Selasa silam tepatnya pada tanggal 30 September 2012, Staf Ahli Walikota bidang pemerintahan Drs. Hamalis juga menerima kunjungan dari peserta Diklat Pim II LAN Makassar yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari para kepala SKPD di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Manado, dan beberapa wilayah lainnya. Dalam kunjungan tersebut, locus yang diambil adalah Inspektorat, Dinas KP2KE, Bappeda, BKD, serta Bagian Humas dan protokol Setdako Tanjungpinang.

 rls

S

dan minuman (mamin) yang dijual di beberapa swalayan dan pasar tradisional di Tanjungpinang dinyatakan higienis dan aman untuk dikonsumsi. Hal itu terungkap setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan rekomendasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri terhadap hasil uji laboratorium dari sampel yang diambil di sejumlah tempat belum lama ini. “Berdasarkan pemeriksaan kami, semuanya bagus dan tidak ada yang kadaluwarsa. Ada beberapa sampel yang kami ambil dan diuji BPOM di laboratorium dan ternyata hasilnya negatif atau layak untuk dikonsumsi,” kata Kepala Disperindag Kepri Syed M Taufik, Kamis(1/11) pekan lalu. Kata Taufik, produk makanan daging impor di supermarket di daerah ini juga tidak mengandung penyakit hewan. Dia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak menerima produk impor dari negara-negara endemi penyakit hewan. Pemeriksaan kualitas produk makanan dan minuman di sejumlah pasar modern dan pasar tradisional, menurut Taufik, dilakukan untuk mencegah masyarakat mengonsumsi makanan yang berbahaya. Dalam

UMP di Tangan Gubernur Kepri

K

EPALA Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu mengatakan, beberapa kali pembahasan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri yang dilakukan Dewan Pengupahan Kepri selalu berujung deadlock. Tagor

mengatakan, antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) tidak pernah ada kesepakatan. “SP/SB menginginkan UMP Kepri 100 persen dari nilai KHL Tanjungpinang, yakni Rp1.395. 442, sementa-

ra Apindo UMP Kepri adalah nilai UMK terendah Kabupaten/Kota yakni Tanjungpinang, Rp1.105.000. Ada perbedaan Rp290 ribu antara Apindo dan SP/SB,” kata Tagor. Ia mengatakan, belum adanya keputusan dari

indag Kepri bersama BPPOM menggunakan alat penguji keasaman (PH) dan kebusukan makanan. “Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala, jika ditemukan produk makanan yang tidak layak konsumsi, kami akan menariknya,” imbuhnya. Kepala Bidang Perdagangan dalam negeri Disperindag Kepri, Abdullah menegaskan, pihaknya juga mengecek alat pendingin makanan untuk menjaga kestabilan suhu sesuai dengan rekomendasi BPPOM. “Alat pendinginnya memang sering dibuka-tutup sehingga suhunya tidak stabil, kami juga mengecek hal itu,” ujarnya. Di samping itu, lanjut Abdullah, pihaknya juga tengah mengambil sampel sejumlah alat listrik yang diduga tidak berstandar nasional Indonesia (SNI). Alat tersebut saat ini tengah dalam masa pengujian dan jika ternyata membahayakan maka akan dikeluarkan surat edaran agar ditarik dari peredaran. “Sejumlah alat listrik juga telah kita ambil sampelnya. Jika ternyata memang tidak standar maka kita akan meminta Kementerian Perdagangan agar mengeluarkan surat edaran untuk menariknya dari pasaran,” kata dia.

beberapa pertemuan itu membuat dinasnya menyerahkan keputusan ini kepada Gubernur Kepri, M Sani. Tagor mengatakan, Apindo tetap pada pendiriannya dikarenakan mereka berlatar belakang dari penentuan UMK Kepri 2012. Saat itu UMP Kepri ditentukan dari nilai UMK kabupaten/Kota terendah. Sementara

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

 bin/hkc

SP/SB menilai angka KHL Tanjungpinang merupakan nilai yang layak untuk UMP Kepri. Tagor mengatakan, laporan tidak adanya titik temu antara SP/SB dengan Apindo itu sudah disampaikannya ke gubernur. ”Sekarang menunggu keputusan gubernur,” katanya.

 bin/bpc


22 Dumai Bersemai

Bersih, Sejahtera & Damai

13 Perusahaan Terindikasi Rusak Lingkungan

Pelabuhan Dumai

S

EBANYAK 13 perusahaan di sekitar Pelabuhan Dumai terindikasi kegiatannya mencemari lingkungan. BLH setempat telah melayangkan panggilan. Hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Dumai beberapa hari yang lalu, ternyata perusahaan di kawasan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Dumai telah banyak melakukan pencemaran.

Langkah cepat dilakukan KLH memanggil 13 perusahaan kawasan Pelindo Dumai. Pencemaran itu antara lain, bongkar muat ampas sawit yang tidak dilakukan secara tepat dan benar sehingga ampasampas tersebut berterbangan dan berserakan sampai ke pemukiman rumah penduduk. Bukan hanya itu, KLH juga menemukan banyaknya sampah-sampah yang berserakan di

drainase-drainase PT Pelindo. “Belum lagi tumpukan pupuk di gudang-gudang yang ada di sana, limbah-limbah industri, serta tumbuhnya semak-semak belukar yang tentu saja tak sedap di pandang. Dan hasil sidak itu sudah cukup bukti dan sudah kita dokumentasikan,” ujar Kepala KLH Dumai, Basri, Msi presentasi di depan 13 perwakilan perusahaan di kawasan pelindo Dumai. Lanjutnya, dengan adanya dampak pencemaran itu, banyak pesan-pesan singkat dari masyarakat yang mengarah kepada KLH untuk segera menindaklanjuti persoalan yang ada di Pelindo. “Dan ini artinya juga, dengan banyaknya pencemaran yang ada di sana, Pelindo ternyata mengejar bisnis saja tanpa memperhatikan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya,” terangnya Rabu silam di Media Center. Ditambahkannya, bukan hanya itu, PT Pelindo sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahannya kepada 13 perusahaan yang ada di kawasan tersebut tidak memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perlindungan dan pengelolahan

lingkungan hidup. “SOP PT Pelindo tidak jelas dan tidak jalan, buktinya masih saja banyak perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, saat kita melakukan sidak di lapangan beberapa waktu lalu,” ujarnya. Tegasnya, kalau hasil pertemuan ini tidak digubris oleh PT Pelindo dan KLH masih menemukan berbagai pencemaran yang ada di sana, maka pihaknya akan membuat kajian evaluasi dampak pencemaran yang ada di kawasan itu dan akan mengirim rekomendasi kepada Wali Kota Dumai untuk segera memberikan sanksi administrasi kepada PT Pelindo, seperti menutup sementara operasional PT Pelindo. Penutupan itu sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 80 dan pasal 76. “Isinya antara lain, pemerintah bisa melakukan pemaksaan dan pemerintah juga bisa melakukan penutupan operasional perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan bahkan bisa juga melakukan pembongkaran,” tegasnya.

 rtc

Diskes Dumai Bagikan Serbuk Abate Gratis

D

INAS Kesehatan membagikan serbuk Abate secara gratis pada masyarakat. Langkah ini untuk mencegah munculnya nyamuk pemicu penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Untuk menekan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya, selain melakukan Fogging juga membagikan serbuk Abate secara gratis yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Puskesmas dimasing-masing Kecamatan se-Kota Dumai. Kepala Dinas Kesehatan Dumai, Marjoko Santoso, SKM mengatakan, bahwa pembagian abate gratis untuk pembasmian jentik-jentik nyamuk pembawa DBD (Aedes Aegypti) yang bisa berkembang biak dimusim penghujan seperti saat ini kuncinya menabur serbuk Abate. “Pembagian Abate gratis dilakukan untuk menekan angka kasus DBD dan pencegahan DBD dengan cara membasmi jentik-jentik nyamuk pembawa DBD (Aedes Aegypti). Abate ini dibagikan secara gratis, dan apabila masyarakat memerlukan bisa didapatkan di Puskesmas dimasing-masing Kecamatan sekota Dumai,” Kata Marjoko, Kamis silam. Menurut Marjoko, saat ini tengah marak praktek penjualan Abate dari rumah kerumah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan Dinas Kesehatan. Laporan itu sudah sering diterima Dinas Kesehatan dan kami nyatakan tidak benar dan aksi tersebut Ilegal.

Karena Abate tidak dijual melainkan dibagi secara gratis. “Sekali lagi saya menegaskan kepada masyarakat bahwa Abate tidak dijual, dan dibagikan secara gratis. Masyarakat dihimbau agar tidak mudah percaya oleh oknum yang mengatas namakan Dinas kesehatan untuk melancarkan penjualan Abate dari rumah kerumah,” ungkapnya. Selain membagikan Abate secara gratis, pihaknya tengah memaksimalkan peran Tim Juru Pembunuh Jentik ( Jumantik) di Kelurahan endemis DBD. Peran Jumantik juga diharapkan dapat membantu menekan angka DBD dan mencegah terjadinya DBD di Dumai, karena dari data yang ada 19 dari 33 Kelurahan dikota Dumai merupakan wilayah endemis DBD. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat. Ditegaskannya lagi, jangan sampai masyarakat baru waspada ketika penyakit DBD sudah menyerang anggota keluarga atau tetangga. “Sejak dini mari kita budayakan hidup bersih dan sehat agar lingkungan kita terbebas dari DBD,” himbaunya. Sementara untuk Fogging juga akan terus dilakukan untuk memutus mata rantai, namun foging tidak akan efektif tanpa memberantas sarang nyamuk dengan bubuk Abate, untuk itu berbagai upaya kan dilakukan Dinas Kesehatan mulai dari Fogging, Abate hingga menurunkan tim Jumantik.

KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNGPINANG

Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya

H. LIS DARMASNYAH, SH Sebagai Walikota Tanjungpinang

&

SYAHRUL, S.Pd Sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang Periode 2013-2018 Dari hasil penghitungan cepat pada Pilwako Tanjungpinang 31 Oktober 2012 Ttd

DARMALIS SYAM, B.Sc, SH, MM Kepala Kantor

 rtc

PO. MUS TRANSPORT WISATA

Angkutan Sewa Eksekutif

TRANSPORT ANGKUTAN UMUM EXECUTIF

PEKANBARU

L 300 FULL AC - MITSUBISHI KUDA

- DUMAI - DURI - PADANG

: Jl. H Imam Munandar/Harapan Raya No. 29B Telp. 0761 885153 Pekanbaru DUMAI : Jl. Jend. Sudirman No. 134 Telp. (0765 )32910 - 38567 DURI : Telp. (0765) 7037258 PADANG : Jl. Ir H Juanda No 59 Telp. (0751) 38567

PEKANBARU

PUSAT

KANTOR PUSAT: Jl. Jati (Harapan Raya) No. 23

Mengutamakan Pelayanan Terbaik

Telp. (0761) 7003400 Pekanbaru

RENGAT AIR MOLEK TEMBILAHAN

RENGAT: Depan Terminal Jl. Diponegoro

Telp. (0769) 323451

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Antar Jemput Alamat Berangkat Tepat Waktu


23

Pemko Serius Bangun Jalan Lingkar

Karena akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, Pemko serius akan membangun jalan lingkar.

P

EMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru sangat menyadari bahwa nyawa perekonomian masyarakat adalah infrastruktur jalan. Karena itulah, Pemko benar-

benar serius akan membangun jalur lingkar atau interland Kota Pekanbaru. Dan rencana pembangunan itu, beberapa diantaranya sudah masuk dalam RPJMD Pekanbaru ke depan.

Adapun total panjang jalan interland mengelilingi Kota Pekanbaru mencapai 52 kilometer. Dan hal ini sudah dibahas wali kota bersama anggota DPRD Pekanbaru dengan agenda membahas program jangka panjang Kota Pekanbaru. “Nyawa perekonomian masyarakat adalah infrastruktur jalan. Makanya kita berupaya untuk terus menuntaskan hubungkan satu jalur dengan jalur lainnya. Seperti pembangunan jalan lingkar luar kota Pekanbaru yang panjangnya sekitar 52 kilometer lebih. Ini dibahas bersama karena memang memerlukan anggaran yang cukup besar,” ungkap Wako. Ia menjelaskan untuk akses jalur tersebut direncanakan beberapa rute. Di antaranya jalur lintas timur Tenayan Raya masuk melalui Jalan

Badak. Setelah itu jalur tersebut tembus kilometer 17 lintas timur dan masuk ke Pasir Putih melalui Kubang Raya menembus ke Jalan Garuda Sakti. Kemudian, dari sana jalan masih dibangun menuju ke Jalan Riau dan melewati jembatan Siak II langsung menuju jalan TOL PekanbaruDumai.Dan tidak hanya itu, kata Wako, untuk memperlancar akses lalu-lintas, Pemko juga berencana membangun jembatan Siak VI yang berada disamping jembatan Siak II saat ini. Terkait dengan anggaran pembangunan ini, Wako menyatakan tidak mungkin bisa ditampung seluruh APBD Pekanbaru. Lagi pula untuk jalur ini melewati beberapa jalur jalan nasional dan provinsi.*

 pde/dri

Waspadai Calo Penerimaan Satpol PP

M

ESKI penerimaan tenaga baru untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru belum resmi dibuka. Namun, perekrutan 100 orang yang direncanakan Wali Kota Pekanbaru menjelang akhir tahun ini, sudah menjadi gonjang-ganjing di masyarakat. Bahkan calo penerimaan juga mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan penerimaan. Dan Kepala Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, Baharuddin mengaku memang sudah mendengar rumor calo penerimaan anggota Satpol PP. “Memang calo-calo sudah bertaburan. Dan ketika kita tanya mereka itu

bukan anggota saya. Masyarakat diminta waspada dan hati-hati,” tegas Baharuddin. Menurut Baharuddin sejauh ini pengumuman penerimaan secara resmi belum ada, karena masih dalam proses. “Kita himbau masyarakat Agar tidak tergoda iming-iming,” katanya. Sementara itu, Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Kota (Sekko) Kota Pekanbaru, Yuzamri Yakup, menjelaskan Pemko kini masih harus menyusun prosedur dan syarat-syarat pelamaran. “Prosedue dan syarat masih disusun, seperti usia, tinggi, berat badan, dan akan di buatkan Perwakonya,” kata Yuzamri.*

 urc/dri

Wako: Pemuda Harus Siap Hadapi Tantangan

W

ALI Kota Pekanbaru, H Firdaus MT, Selasa 30/10) lalu, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-48 di Halaman Kantor Walikota Pekanbaru. Pada kesempatan itu, Wako membacakan pidato Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Riau, Andi A Malaranggeng. Pidato Menpora itu bertema “Dengan Sumpah Pemuda, Kita Mantapkan Kemandirian, Kreatifitas dan Kebangsaan Menuju Komunitas Asean 2015”. Dalam pidatonya, Menpora menyatakan semua pihak khususnya pemuda perlu memantapkan tekad untuk mempertahankan

kemandirian sembari membangun identitas kebangsaan yang lebih kokoh dan bermartabat. Untuk itu, ia menghimbau bersempena peringatan Sumpah Pemuda ini semua unsur agar mempersiapkan diri terhadap pelaksanaan UU Kepemudaan yang akan diberlakukan pada tahun 2013. Usai upacara, kepada wartawan, Wako mengatakan sesuai dengan pidato Menpora itu, maka pemuda Pekanbaru harus siap hadapi tantangan. “Pemuda harus mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan serta kualitas diri,” ujar Wako.*

 pde/dri

Parkir di Pedestrian Sudirman Ditilang

U

NTUK menghindari kemacetan di ruas jalan protokol, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pekanbaru melarang kendaraan baik roda empat meupun roda dua parkir di pedestrian di sepanjang Jalan Sudirman Pekanbaru. Untuk maksud tersebut,

Kadishubkominfo Pekanbaru, Ir dedi Gusriadi, memastikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pedestrian yang memang memiliki ramburambu pelarangan parkir. “Kita sudah berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian, agar melakukan sidak di

pedestrian yang memiliki rambu-rambu pelarangan parkir. Bila masih dijumpai kendaraan parkir di areal tersebut, maka kami tidak segan-segan menderek,” ujarnya. Dedi menjelaskan pihaknya dan kepolisian akan menempatkan petugas yang akan selalu jaga untuk me-

mantau kalau ada pengendara nakal yang memarkirkan kendaraannya meski sudah ada rambu-rambu larangan. Terkait sanksi bagi yang masih melanggar, Dedi memastikan itu akan dilakukan pihak kepolisian. Sementara Dishub hanya bertugas untuk menderek. “Untuk menindak Dishub, tapi yang

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

menilang pihak kepolisian,” tegas Dedi. Dan bukan hanya pengendara saja, tapi juga untuk pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pedestrian, juga akan ditertibkan. “Penertiban dilakukan 24 jam, dan ini sudah kita sosialisasikan,” tambah Dedi.*

 pde/dri


24

Pemkab Teken Nota Kesepahaman MOU Dengan PT SHS K

EINGINGINAN membangun, memperkuat dan mengembangkan usaha dalam penyediaan benih dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan serta penyediaan pangan. Bupati Kampar H Jefry Noer melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT.Sang Hyang Seri (PT.SHS/ Persero) yang langsung pemimpin perusahaan oleh Direktur Utama Ir Kaharuddin MM, bertempat di Wisma Benih, di Jakarta Selatan, Senin (29/10). “Dalam naskah MOU dituangkan beberapa point kesepakatan kerjasama,” ujar Jefry Noer menjelaskan lebih lanjut. Diantaranya ada sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka memperluas jaringan pasar dan pelayanan kepada petani dan meningkatkan kewirausahaan di Kabupaten Kampar yang akan didirikan jaringan SHS Shop. PT. Sang Hyang Seri untuk penyediaan benih, sarana produksi pertanian dan perikanan untuk melayani jaringan pasar di Kampar. “Disamping itu Pemkab Kampar akan membina dan

Bupati Kampar H Jefry Noer berbincang akrab dengan Dirut PT Sang Hyang Seri Ir Kaharuddin MM

memfasilitasi pihak yang akan mengajukan pendirian SHS Shop di Kampar,” kata Bupati Kampar. Pada Penandatangan MoU Nota Kesepahaman tersebut juga disaksikan Jajaran Direksi PT.SHS yang hadir diantaranya Syaiful Bahri , Mas Dharmawan S , Gigih Dwikoranto dan Nizwar Syafaat serta dari Induk Koperasi Pertanian (Inkoptan) Sekjen Inkoptan Soeryo Bawono selaku Mitra Usaha dan fasilitator penyaluran PT.SHS dari perwakilan Kementerian Pertanian.

Usai dilaksanakan MOU dalam bincang akrabnya, Jefry menjelaskan kepada Dirut PT.SHS Ir.Kaharuddin MM dan jajaran Direksi serta Sekjen Inkoptan Soeryo Bawono seputar program prioritas yang akan dicapai Pemkab Kampar dalam 2 tahun kedepan yaitu mewujudkan Kampar yang Zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh. “Untuk itu semua lini kegiatan pembangunan dilakukan percepatan, Para Kepala Dinas harus dapat merubah

Bupati Minta Camat Evaluasi Program Lima Pilar

B

UPATI Kampar meminta seluruh Camat di Kabupaten Kampar untuk melakukan sedikitnya enam langkah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar yang dicetuskan oleh Bupati Kampar, H. Jefry Noer dan Wakil Bupati Kampar, H. Ibrahim Ali, SH. “Evaluasi pelaksanaan program lima pilar pembangunan yang sudah berjalan dan akan terus berjalan sudah saatnya dievaluasi dalam rangka mengukur sudah sejauhmana keberhasilan, kelemahan dan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam upaya menyukseskan program terobosan dalam upaya menzerokan kemiskinan, pengangguran dan menzerokan rumahrumah kumuh di Kabupaten Kampar,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs H Azwan MSi, di Bangkinang, Kamis (1/11). Untuk itu, Bupati Kampar telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat di Kabupaten Kampar dengan surat nomor 140/Pemdes/X/2012 tertanggal, 22 Oktober 2012 prihal surat tentang pelaksanaan program lima pilar pembangunan Bupati Kampar. Enam langkah yang ditegaskan dalam surat tersebut meliputi; pertama, Camat diminta untuk mengadakan evaluasi secara menyeluruh tentang keberadaan alumni P4S yang belum melaksanakan program P4S. Kedua mengadakan pendataan atau mapping data keluarga yang tidak mampu dalam bentuk menyampaikan data jumlah kepala keluarga miskin di masing-masing

desa. Ketiga, Camat diminta menyampaikan data tingkat penyaluran dana bergulir program ekonomi kerakyatan bagi para alumni peserta Diklat P4S Pertanian Terpadu Karya Nyata Kubang Jaya Siak Hulu sampai dengan bulan Oktober 2012. Data penyaluran sebaiknya juga dirinci menurut data penyaluran perbidang usaha. Keempat, Camat diminta memantau dan mendata pelaksanaan kegiatan bidang peternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan bidang perikanan oleh para alumni Diklat P4S Pertanian Terpadu Karya Nyata Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu serta sekaligus menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi alumni dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui kelompok tani yang diteruskan kepada Kepala Desa. Kelima, Camat se-Kabupaten Kampar diminta segera menyampaikan laporan jalannya kegiatan lima pilar pembangunan kepada Bupati Kampar dalam kesempatan pertama atau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan keenam, diminta kepada seluruh Camat se-Kabupaten Kampar untuk mengadakan koordinasi secara berkelanjutan dengan Kepala Desa diwilayah kerjanya, papar Heri Afrizon seraya menghimbau seluruh aparatur pemerintah dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Kampar agar memberikan dukungan nyata dalam upaya menyukseskan program lima pilar untuk kesejahteraan masyarakat.*

 rif

pola kerja yaitu cukup 25 % dikantor dan 75 % nya harus action lapangan,” sebutnya. Lebih lanjut Jefry Noer menjelaskan di Kampar masih banyak terbuka kesempatan berinfestasi seperti untuk kebutuhan daging kurban saja pada Idul Adha yang baru lalu Kampar masih kekurangan 27 ribu ekor ternak, belum lagi kebutuhan akan sayuran yang selama ini dipasok dari propinsi tetangga mencapai 95 % begitu juga hal nya kebutuhan akan pakan ikan, bibit pertanian dan perikanan yang

 rif

Pengangkatan Aparat Desa Harus Sesuai Perda

P

EMKAB Kampar mengharapkan kepada semua pihak berkompeten plus segenap lapisan masyarakat memahami bahwa pengangkatan aparat desa dalam wilayah Kabupaten Kampar hendaknya dilakukan secara demokratis dengan mempedomani Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007. Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2007 tersebut secara tegas dijelaskan tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berlaku diwilayah Kabupaten Kampar. Dengan demikian pemilihan perangkat desa mulai dari Kepala Urusan (Kaur), Kepala Dusun, RT dan RW harus melalui proses seleksi atau melalui mufakat atau dapat dilakukan dengan cara menggelar Pilkadus atau menggelar pemilihan RT dan RW. Demikian diungkapkan Kapala Bagian Pemerintahan Desa, Pemkab Kampar Drs H Heri Afrizon MSi ketika ditemui, di Kantor Bupati Kampar, di Bangkinang, Kamis (1/11). “Sehubungan dengan pengangkatan aparat desa di Kabupaten Kampar, maka Pemkab Kampar telah menyurati Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kampar dengan surat Nomor 141/Pemdes/X/2012, tanggal, 24 Oktober 2012 perihal tentang pengangkatan aparat desa,” ujarnya. Dalam surat tersebut secara lengkap ditegaskan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pengangkatan Aparat Desa dimulai dari Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW harus melegalisasikan terlebih dahulu pada Bagian Admin-

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

selama ini masih disuplai dari propinsi tetangga dan karena itu harga jual di Kampar menjadi tinggi karena besar biaya modal penyediaan pertanian dan perikanan baik untuk pakan, Bibit dan benih serta besarnya Biaya operasional. Sementara Direktur Utama PT.Sang Hyang Seri (PT.SHS Persero) Ir.Kaharuddin MM menjelaskan PT.SHS merupakan perusahaan perbenihan yang modern dan merupakan perintis dan pelopor usaha perbenihan di Indonesia serta satu-satunya BUMN yang mempunyai Core Business perbenihan Pertanian dan perikanan dengan pembinaan Perusahaan dilaksanakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI. Kaharuddin juga menjelaskan bidang usaha PT.SHS diantaranya Perbenihan,antaralain : benih padi non Hibrida dan padi Hibrida, Benih Jagung Komposit dan jagung hibrida, Benih kacang-kacangan, Benih Hortikultura meliputi benih sayuran impor dan local, Buahbuahan impor dan lokal, tanaman hias/bunga, Benih perkebunan dan Kehutanan serta Benih perikanan.*

istrasi Pemerintahan Desa Setda Kampar guna mendapatkan persetujuan atau Legalisir/mengetahui. Kedua, pemberhentian Aparat Desa mulai dari Perangkat Desa (Kaur Desa) Kepala Dusun, Ketua RT dan Ketua RW, mekanismenya didahului peringatan pertama (1) oleh Kepala Desa, disusul surat peringatan kedua (2) dan pemberhentian Perangkat Desa tersebut atas sepengetahuan BPD dan melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kampar untuk dilakukan verifikasi ke lapangan. Ketiga, masa jabatan perangkat Desa adalah setara dengan masa jabatan Kepala Desa (Kades) yakni 6 (enam) tahun, dan hanya untuk 2 (dua) periode masa jabatannya. Keempat, apabila jabatan Kades dijabat oleh penjabat Kades sementara maka pengangkatan perangkat desa atau kepala urusan (Kaur), Kepala Dusun dan Ketua RT/Ketua RW tidak bisa dilakukan penggantian selama yang bersangkutan menjabat sifatnya sementara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Kelima, mekanisme pengangkatan Kaur dan Kepala Dusun sesuai Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana tertera pada pasal 37 melalui seleksi yang dilakukan oleh Kepala Desa. “Selain itu bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai kesepakatan bersama antara Kades, BPD, tokoh masyarakat (Ninik Mamak) dan Unsur Pemuda,” tukasnya.

 roc/rif


25

Pertandingan Futsal Meriahkan HUT Korpri Ke-41 S

ERANGKAIAN kegiatan digelar dalam rangka menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Kabupaten Kampar tahun 2012. Rangkaian kegiatan yang digelar meliputi perlombaan pengucapan Panca Prasetya Korpri, perlombaan Mars Korpri, pertandingan futsal, pertandingan volley ball, pertandingan badminton, pertandingan tenis meja dan pada puncak acara digelar kegiatan upacara HUT Korpri. Demikian diungkapkan Ketua DP Korpri Kabupaten Kampar, H Azwan MSi melalui ketua panitia pelaksana HUT ke-41 Korpri Kabupaten Kampar tahun 2012, H Jawahir MPd ketika ditemui di kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Senin (29/10). Ditambahkan Jawahir, bahwa syarat-syarat peserta perlombaan pengucapan Panca Prasetya Korpri diantaranya, umur 23-45 tahun, menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap, memakai tanda peserta dari panitia, tiap SKPD mengutus 2 orang peserta yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dan menguasai atau hafal teks Panca Prasetya Korpri. Dengan kriteria penilaian utama teknik vocal dan pengucapan, penguasaan teks serta penampilan dan sikap. Pendaftaran peserta tanggal, 12-21 November 2012 pada jama kerja di kantor secretariat DP.Korpri Kabupaten Kampar atau tepatnya di kompleks kantor Bupati Kampar di Bangkinang. Pelaksanaan perlombaan dimulai pada tanggal, 22 November 2012 yang

Bupati Kampar H Jefry Noer jadi inspektur upacara HUT Korpri

acaranya dipusatkan di aula kantor Bupati Kampar di Bangkinang. Untuk perlombaan Mars Korpri persyaratan peserta meliputi; menggunakan pakaian seragam Korpri lengkap, satu tim berjumlah 11 orang termasuk drigent, peserta boleh lakilaki atau perempuan atau gabungan lelaki dan perempuan, dalam membawakan lagu Mars Korpri boleh memakai suara 1 dan 2. Kriteria penilaian utama tekhnik vocal, keharmonisan suara atau not, dan penampilan peserta. Pendaftaran peserta pada tanggal, 22 Oktober sampai dengan 14 November 2012 dan tempat pendaftaran di kantor secretariat DP Korpri Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu pelaksanaan lomba Mars Korpri dimulai pada tanggal, 20 November 2012.

Ditambahkannya, untuk kegiatan pertandingan futsal yang pertandingannya telah dimulai kemaren Senin (29/ 10) diikuti oleh tim dari dan antar SKPD dengan jumlah tim sebanyak 17 tim serta untuk pertandingan futsal antar kecamatan hanya diikuti oleh 12 kecamatan yakni Kecamatan Kampar, Salo, Bangkinang Seberang, Kuok, Kampar Kiri, Kampar Utara, XIII Koto Kampar, Bangkinang, Gunung Sahilan, Siak Hulu, Tambang dan Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Sedangkan tempat pertandingan futsal dipusatkan di Lapangan Grand ADB Futsal Kompleks TTB, di Jalan Sisingamangaraja Bangkinang atau tepatnya lapangan futsal II milik H. Islam Basri Bangkinang. Sedangkan untuk pertandingan cabang olahraga Volly Ball hanya

Tim Verifikasi Faktual Parpol Terbagi Lima Kelompok

K

OMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kampar dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap Partai Politik (Parpol) yang telah dinyatakan lulus verifikasi adminitrasi oleh KPU Pusat belum lama ini, dibagi dalam lima kelompok. Lima kelompok tersebut, akan melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi langsung ke kantorkantor partai yang ada di Ibukota Kabupaten Kampar, di Bangkinang. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nazaruddin saat dikonfirmasi lewat telepon selulernya, Jum’at, 02 November 2012, di Bangkinang. “Lima kelompok yang melaksanakan verifikasi faktual masing-masing di koordinir oleh Ketua dan anggota KPUD Kampar serta dibantu dari Sekretariat KPUD,” ungkapnya. Ia menambahkan, bahwa verifikasi faktual keberadaan kantor, kepengurusan, dan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan oleh KPUD Kampar dimulai sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan 07 November 2012 mendatang. Dan verifikasi faktual ke lapangan untuk kepenguru-

san di tingkat kecamatan dan desa, mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 20 Desember 2012 mendatang. “Untuk verifikasi faktual keberadaan kantor dan pengurusan parpol, Insyaalllah, mudah-mudahan hari ini, Jum’at sudah selesai,” harapnya. Yang akan didatangi, kata mantan kasubag di Sekretariat KPUD Kampar ini menyampaikan bahwa ada 15 parpol yang diverifikasi faktual, dan satu partai PDP tidak dilakukan verifikasi karena tidak di ketahui kepengurusannya. “Dan dalam verifikasi turun ke lapangan untuk memeriksa kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa, Kartu Tanda Anggota,” tuturnya. Lima kelompok tersebut yakni kelompok pertama, koordinatornya adalah Ketua KPUD Kabupaten Kampar H Syafril Abdullah dan parpol yang diverifikasi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN). Kelompok dua, koordinatornya anggota KPUD Kabupaten Kampar Noprizal dan parpol yang diverifikasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP). Kelompok tiga, koordinatornya anggota KPUD Kabupaten Kampar Yatarullah dan parpol yang diverifikasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat. Kelompok empat, koordinatornya anggota KPUD Kabupaten Kampar Asril Hamzah dan parpol yang diverifikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB). Kelompok lima, koordinatornya anggota KPUD Kabupaten Kampar Nurhamin dan parpol yang diverifikasi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Mengenai partai baru, ia menyebutkan bahwa PKBIB di ketuai oleh Aminullah, kantornya di Jalan H Agus Salim, Bangkinang.PKPI diketuai oleh Kardinal, kantornya di Jalan Datuk Tabano Ujung No 68, Bangkinang. Partai Nasdem diketuai oleh Syamsul Mooh Kamar, kantornya di Jalan Prof HM Yamin SH, Bangkinang. Sedangkan PPN diketuai oleh MS Sitepu, kantor di Jalan Kartini, Bangkinang.*

 rif

 hms/rif

Pensiunan Akan Diberikan Penghargaan

P

ENSIUNAN Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kampar akan menerima penghargaan dan cendramata dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia. “Pensiunan PNS yang akan menerima penghargaan dan cendramata yaitu mereka yang telah memasuki masa pensiun sejak pada tanggal 01 Januari-29 November 2012,” ujar Drs H Jawahir Ketua Panitia Peringatan HUT Korpri Ke 41 Tahun 2012, di tingkat Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar Musnaini, di Bangkinang, Rabu, 31 Oktober 2012. Dikatakannya, bahwa penghargaan dan cendramata akan diberikan bersempena pada peringatan HUT ke-41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ditingkat Kabupaten Kampar tahun 2012. “ Ada sebanyak 176 orang pensiunan PNS di Kabupaten Kampar yang telah memasuki masa pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 29 November 2012,” katanya lagi. Mereka yang pensiun disaat itu, akan menerima penghargaan purna masa tugas plus cendramata dari

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

dipertandingkan untuk tim putrid dengan tanggal pendaftaran dari tanggal, 15-30 Oktober 2012 di sekretariat DP Korpri Kabupaten Kampar. Teknical meeting tanggal, 2 November 2012 dan pertandingan berlangsung dari tanggal, 5 November 2012 sampai tanggal, 12 November 2012 yang pertandingannya dipusatkan di lapangan volley ball Dinas Dikpora Kabupaten Kampar. Kontak person Edi Mulianto dengan Hp. 081365758922. Untuk cabang pertandingan badminton pendaftaran pada tanggal, 15-31 Oktober 2012 dengan tempat pendaftran di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Teknical meeting tanggal, 02 November 2012 serta tempat pertandingan di GOR Bukit Indah, Jalan Bukit Indah Bangkinang. Pertandingan badminton digelar dari 05-10 November 2012 dengan Contact person Januardi Hp.081268763869. Sedangkan untuk cabang pertandingan tenis meja putra dan putrid pendaftaran peserta dari 15-25 Oktober 2012, technical meeting pada tanggal, 30 Oktober 2012. Waktu pelaksanaan pertandingan tenis meja tanggal, 05-10 November 2012 dengan tempat pertandingan di aula kantor Bupati Kampar. Contact person Afrizal Hp.085278278304. Untuk seluruh kegiatan perlombaan dan pertandingan olahraga ini telah dipersiapkan hadiah-hadiah yang disediakan secara khusus oleh panitia pelaksana, ujar Jawahir yang seharihari memangku jabatan sebagai Kadisdikpora Kabupaten Kampar.*

Pemkab Kampar dan DP Korpri Kabupaten Kampar. Pemberian penghargaan purna masa tugas tersebut, akan dikemas dalam acara pertemuan silaturrahmi antara Pemkab Kampar dan pensiunan PNS, yang mana acaranya dipusatkan, di Aula Pertemuan, Komplek Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar, di Bangkinang. “176 orang pensiunan PNS tahun 2012 itu, akan menerima penghargaan dan cenderamata atas pengabdiannya selaku PNS yang telah bertugas di Kabupaten Kampar,” sebutnya. Menurut Musnaini mereka berasal dari para pensiunan PNS dari instansi vertikal maupun non vertikal dalam wilayah Kabupaten Kampar, seperti dari Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Bangkinang, BPN, BPS, PNS TNI dan Polri. Tidak hanya itu saja, pensiunan dari pegawai dijajaran BUMN seperti dari PTPN V, Telkom, PT Pos dan Giro, PLN. Ada juga pegawai dijajaran BUMD dan dunia Perbankan seperti PD Bank BPR Sarimadu, BNI, Bank Mandiri, serta seluruh pensiunan PNS tingkat Kabupaten Kampar dan tingkat kecamatan.*

 rif


26 Pendidikan

Perlukah Membatasi Bahasa Gaul? Bahasa gaul muncul karena kebutuhan, tapi tidak berarti harus dikuasai. Menggunakan bahasa gaul harus tetap disesuaikan dengan konteks, berkomunikasi dengan siapa atau dalam situasi seperti apa.

B

AHASA Indonesia adalah bahasa nasional bangsa Indonesia, dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia semuanya memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Dalam fungsinya dalam berkomunikasi saat ini, bahasa Indonesia mulai mengalami perubahan. Hilangnya kemampuan generasi masa kini untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tergantikan oleh penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur aduk dengan kosakata baru dan pengaruh bahasa asing. Menjadi katakata baru yang lebih disukai oleh generasi muda penggunaannya dalam berkomunikasi sehari-hari. Bahasa-bahasa ini disebut bahasa gaul yang semakin berkembang dikalangan generasi muda Indonesia. Bahkan, mereka yang tidak berbahasa gaul dianggap “gak gaul” alias ketinggalan jaman, kampungan, katro, bahkan kamseupay istilah baru yang digunakan anak-anak sekarang. Sebagian masyarakat Indonesia, mengkhawatirkan perubahan berbahasa ini. Bilamana suatu saat generasi muda Indonesia secara berangsur-angsur meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta yang sesuai kaidah EYD. Namun, pengamat pendidikan di Riau H.Jakiman.SW.MM beberapa waktu lalu saat ditemui di sekretariat Muhammadiyah menepis kekhawatiran tersebut. Menurutnya, dimasa lampau Bahasa Indonesia berkembang juga dipengaruhi oleh bahasa asing yang di Indonesia-kan. “ Melihat dari sejarah, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing seperti inggris dan arab,” katanya. Seiring bertambahnya usia bangsa Indonesia dan semakin berkembangnya teknologi, maka kehidupan masayarakat bangsa ini terus mengalami perubahan tak terkecuali budaya yang akhirnya mempengaruhi penggunaan bahasa. Begitu pula dengan penggunaan bahasa gaul pada generasi muda sekarang. Bahasa gaul tidak akan membahayakan bahasa Indonesia, jika ditempatkan pada situasi yang benar. Maksudnya, bahasa gaul tersebut tidak melenceng dari tatakrama kesopanan berbahasa dan norma-norma. “Tidak masalah anak muda sekarang menggunakan bahasa gaul, asalkan bahasa

gaul tersebut tidak mengandung nilai-nilai yang tidak pantas diucapkan walaupun pada sesama anak muda. Bahkan, bahasa gaul ini jika digunakan secara positif seperti guru dengan siswanya, maka penyampain pelajaran akan mudah diterima oleh siswa. Itu akan lebih menyenangkan bagi siswa. Sekali lagi, harus menggunakan bahasa gaul yang sopan,” terang Ketua PGRI kota Pekanbaru ini. Tentunya, lanjut Jakiman juga tidak meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu hanya cara penyampain saja, namun peran pendidik juga memberikan pengarahan tentang penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Karena menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, untuk mencintai dan merasa bangga dengan identitas bangsa sendiri adalah tugas para pendidik terhadap muridnya, dan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan tegas mengenai penggunaan bahasa Indonesia ini. “Nah, tugas pemerintah yang harus memberikan aturan atau batasan tentang bahasa gaul seperti apa yang sopan dan positif bagi generasi kita ini. Jika ada acuan dan panduan siswa akan mengerti,

tidak hanya sekedar mengucapkannya saja, juga memberi kesadaran bahwa bahasa gaul seperti apa yang tidak baik bagi pergaulan mereka. Intinya, kita menghindarkan berbahasa yang tidak sopan saja,” tegas Jakiman. Begitu juga menurut salah seorang guru Bahasa Indonesia SMAN 1 SiaK Hulu Liberti.S,Pd. Ia melihat bahasa gaul di kalangan siswa ini hanya bersifat pasif tetapi tidak akan mengancam kedudukan bahasa Indonesia. Hanya bertahan saat sedang tren dan cenderung ditinggalkan ketika muncul bahasa baru lain. “ Di sekolah, siswa tidak mungkin menggunakan bahasa gaul dalam keadaan resmi. Bahasa gaul ini, hanya mereka gunakan pada waktu bercengkrama sesama mereka. Ini menandakan, siswa masih menganggap bahasa Indonesia masih sebagai bahasa penting untuk berkomunikasi dengan guru dan situasi resmi lainnya,” terangnya. Penggunaan bahasa gaul, lebih bertujuan sebagai wujud eksistensi diri seseorang. Terutama anak muda. Mereka mendapat imbas dari pengaruh tontonan seperti di televisi, radio, jejaring social dan internet. Efek media ini, sangatlah terasa secara langsung. Bukan hanya pada

remaja, tapi juga anak kecil yang memang baru bisa meniru apa yang dilihat dan didengar. “Bahasa semacam ini, sebenarnya bisa dengan mudah dikuasai jika sering dipraktikan dalam lingkungan. Seperti sinetron di TV, secara terus menerus bahasa gaul tersebut di ucapkan pada sinetron tersebut, maka penonton yang berasal dari generasi muda secara spontanitas akan terbawa dalam percakapan sehari-hari, akibat dari perilaku meniru tadi. Tapi, mereka tidak akan mengunakan bahasa tersebut kepada orang yang lebih tua dari mereka, karena diyakini bahasa gaul tersebut tidak akan dimengertinya,” jelas Alumni FKIP Bahasa Indonesia Unri ini. Hal lainnya yang perlu diketahui menurutnya, bahasa gaul ini pasti ada periodenya. Saat dimana, bahasa gaul tersebut dipopulerkan oleh sesuatu hal, akan mudah diterima. Beberapa waktu kemudian, mulai muncul lagi bahas gaul lainnya, generasi mudah sangat gampang sekali berpindah. Dan tergantung, kalau kembali dipopulerkan lagi oleh masyarakat atau dibawa kembali oleh public figur. “ Apapun itu, bahasa gaul muncul karena kebutuhan, tapi tidak berarti harus dikuasai,”kata Liberti. Sekali lagi, ia menegaskan bahawa bahasa gaul hanya akan bersifat sementara dan dipakai di kalangan tertentu. Tidak akan mengancam apapun. Karena hanya digunakan sesama anak muda dengan kelompoknya mereka tidak sembaranngan digunakan. Bisa dikatakan untuk saling mengakrabkan saja. Mereka juga tahu batas dan waktu, kapan dan di mana dapat mempergunakan bahasa tersebut. Dan mereka hanya memakai saat bertemu teman.

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Sampai di rumah, kalau terbiasa memakai bahasa daerah, mereka akan tetap mempergunakan bahasa sehari-harinya. Baginya, menggunakan bahasa harus tetap disesuaikan dengan konteks, berkomunikasi dengan siapa atau dalam situasi apa. Boleh saja pakai bahasa gaul, tapi harus dipertimbangkan konteksnya. Bahasa Indonesia tetap wajib menjadi bahasa utama karena berpengaruh pada generasi yang akan datang. “ Yang saya sayangkan sekarang ini, bukan anak muda yang sudah dipengaruhi oleh bahasa gaul, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa menulis bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Bahkan, tidak lagi tepat menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Ini bukan untuk generasi muda saja, juga seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. Di kalangan siswa sekolah, bahasa gaul memang sebuah kebutuhan agar mereka terlihat keren dan tidak kamseupay didepan temantemannya. Saat ditanya, kenapa mereka lebih memilih menggunakan bahasa gaul, dikarenakan semua temantemannya menggunakan bahasa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Jerry, ia harus ikut-ikutan dengan temanteman yang lainnya. Biar dibilang anak gaul gtu. “Biasalah, kalau udah ngumpul bareng ma temanteman, klo pakai bahasa gaul lebih gimna gtu. Kita, sebagai anak muda juga tidak mau ketinggalan jaman, termasuk menggunakan bahasa,” ujarnya. Namun, ia juga tahu kalau bahasa gaul itu, cuma plesetan dari bahasa Indonesia. Kalaupun menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, jerry yakin ia sangat bisa. Karena menurutnya, bahasa Indonesia masih banyak digunakan dalam keadaan apapun. “ Kita berbahasa gaulkan cuma sesama teman. Kalau menghadap kepala sekolah atau berbicara dengan orangtua, lucu buanget jadinya dan tidak sopan rasanya. Kecuali, mereka yang memulai duluan,” kata Jerry. Ia juga mengatakan, tidak semua siswa yang juga menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul, terkadang dipakai oleh siswa tertentu saja. Bagi siswa yang pengen terlihat hebat dan keren disekolahnya yang biasa menggunakan bahasa gaul. Bahkan, bahasa gaul digunakan siswa, hanya untuk jadi bahan becandaan saja. “ Kami sebagai generasi muda, juga tahu kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia dalam keadaan tertentu lebih membantu, ketimbang menggunakan bahasa gaul,” kata Jerry mengakhiri.*

 hes


27 Ekonomi

Pasar Senggol, Jauh Dari Harapan Pedagang Ketengangan yang terjadi antara pedagang dengan Pemko Pekanbaru, membuat pedagang mengalami krisis kepercayaan. Keputusan yang diambil tak sesuai dengan perjanjian dan rencana semula.

K

ISRUH yang menjangkit ratusan pedagang pasar Senggol di Panam, menambah daftar permasalahan PKL di kota Pekanbaru. Sudah di ramalkan, penertiban pasar ini tidak akan berjalan mulus. Antara pedagang dengan Pemko Pekanbaru tidak memiliki kesepakatan yang tegas, sejak dimulai penertiban pada perhelatan PON lalu. Kelihatannya, ada pihak-pihak lain yang ikut campur dalam kekisruhan ini. Mengakibatkan, sebagian pedagang meresa dirugikan. Mulai dari tempat berjualan yang dipindahkan dikawasan Mall Gaint, dianggap tidak mencukupi untuk menampung ratusan pedagang. Muncul pula, oknum lain bermain dengan manaikkan sewa lahan melebihi apa yang disepakati pedagang dan Pemko Pekanbaru sebelumnya. Dari kesepakatan pedagang hanya membayar Rp.450 ribu saja, ironisnya pungutan naik dua kali lipat menjadi satu juta lebih. Desas-desusnya, terjadi pula penggelembungan pedagang. Dimana adanya pedagang-pedagang baru muncul. Belum lagi, omset ditempat yang baru belum memadai. Lantaran sepi pengujung yang mungkin, belum mengetahui dan masih butuh pembiasaan untuk berkunjung dilokasi pasar Senggol yang baru. Hal ini, menambah kemurungan pedagang yang butuh mata pencarian, tapi dihadapi oleh berbagai masalah. Ketidakpuasan kebijakan Pemko Pekanbaru ini, membuat pedagang nekat kembali berjualan di lokasi lama yaitu di kawasan Purwodadi. Bentrokkan dengan satpol PP tidak terelakkan, beberapa bulan belakangan ini. Demontrasi juga sudah mereka lakukan ke kantor walikota Pekanbaru. Dengan hasil nol. Pertahanan berjualan di kawasan Purwodadi masih kukuh dilakukan. Membuat walikota Pekanbaru Firdaus MT, mulai menyusun strategi baru lagi untuk berupaya memindahkan mereka. Sampai

saat ini, jalan damai belum ditemukan. Masih menunggu kesepakatan yang masih dalam rencana. Menunggu dan menunggu, membuat beberapa pedagang berada dalam ketidakpastian bagaimana kelangsungan mata pencarian mereka berdagang dipasar yang terbilang fenomenal pendiriannya ini. Bahkan pedagang yang dulunya hanya cobacoba menggelar tarpal berharap belas kasihan pemilik toko agar mau merelakan beberapa meter lahan untuk ditempati sebagai berdagang ini, harus berhadapan dengan aturan kota dan melanggar dua Perda tentang PKL dan Perda Ketertiban Umum. Pedagang ini, menuturkan mereka mau dipindahkan, asalkan tidak terjadi permasalahan seperti diatas. Mereka mulai ragu atas keseriusan Pemko Pekanbaru, mengatasi masalah ini. Pipit misalnya, ia tidak akan keberatan dipindahkan dan mau menuruti semua aturan dari pihak Pemko Pekanbaru dengan ihklas, asalkan ada diberlakukan kesepakatankesepakatan yang sudah dijanjikan seperti semula. “ Kami tahu dan sudah mengerti dengan kesalahan kami berdagang ditempat ini. Tapi kami hanya kecewa saja dengan kenyataan kondisi dilapangan sejauh ini,” ujarnya dengan nada sedih. Bagaimana tidak, ungkapnya banyak pedagang yang kecewa dengan tempat baru di dekat Gaint. Banyak pedagang yang belum mendapat tempat disana. Saat ini, pedagang menyerobot saja lahan tersebut dan tidak memberi lahan kepada pedagang lainnya. Diisukan, ini akibat dari munculnya pedagang-pedagang baru yang sengaja menempati lahan tersebut duluan. Akibatnya, pedagang yang semula diprioritaskan tidak kebagian lahan. Dalam hal ini, kenapa Pemko Pekanbaru tidak mengaturnya dengan baik dan membiarkan oknum lain yang bermain. “Kita tidak tahu siapa saja pedagang yang semula berjua-

lan di Purwodadi. Kita samasama tahu, dari ratusan pedagang tidak semua yang dikenal. Kebetulan, saat dipindahkan tiba-tiba banyak muka baru. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Manatahu mereka memang berjualan di Purwodadi sebelumnya,” ujar Pipit yang biasanya berjualan baju anak-anak ini. Pipit juga mengakui, ia hanya mendengar isu dari sesama pedagang saja. Yang lebih tahu jumlah pedagang adalah oknum terkait yang melakukan pendataan pedagang pada rencana penertiban

dulu. “ Semua keluhan tersebut sudah kami sampaikan saat demo beberapa waktu lalu. Tidak tahu apakah sampai ketelinga walikota atau tidak. Kita lihat saja nanti, akhir dari keputusan walikota. Karena itu pedagang berharap Walikota Pekanbaru lebih bijaksana. Jika dibolehkan berdagang di pasar

jongkok, mereka akan bertanggung jawab akan kebersihan dan keamanan disana,” katanya. Sementara menunggu keputusan, pedagang yang tetap berjualan di Purwodadi, mengharapkan ada jawaban yang pasti dari walikota mengenai solusi yang bijak menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya tek Ijah, diakuinya pasca bentrok terjadi, mereka tidak takut terhadap keberadaan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Dia sendiri sudah mencoba membuka lapak di Pasar Senggol, tempat yang disediakan Pemko Pekanbaru yaitu di belakang Mall Giant. Namun kondisinya jauh berbedah, terutama omset jual beli menurun drastis. Bahkan semalam itu tidak ada transaksi jual beli. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di pasa Jongkok yang sangat ramai pengunjung. Parahnya lagi, dipasar Senggol mulai bertebaran pungutan yang melebihi kesepakatan. “ Di segi omsetnya saja jauh berbeda dengan di Pasar Jongkok dengan Pasar Senggol. Ditambah lagi mahal harga sewa los dan bersyaratan lainnya. Padahal kalau di Pasar Jongkok, pedagang hanya dibebankan biaya lampu saja oleh pemilik ruko, satu lampu dikenakan tarif Rp5 ribu perharinya. Berarti

kalau sebulan hanya 150 ribu. Tergantung pedagang, mau pasang berapa lampu,” ujar tek Ijah. Padahal seharusnya tambah tek Ijah, mengatakan apa salahnya pasar ini ditertipkan dan dirapikan, karena pasar ini juga bentuk dari pertumbuhan perekonomian masyarakat, jangan malah

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

digusur dan mengambil keuntungan sepihak saja. Ia juga berharap agar Satpol PP jangan terlalu arogan dalam menertipkan pedagang. “ Memang hanya menjalankan perintah dari yang di atas, tapi tidak harus dengan cara anarkis. Lebih bagus kita duduk bersama, dan mencari solusi terbaik untuk kita bersama,” ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Iwir, yang sudah sejak beberapa waktu lalu berdagang dipasar Senggol. “ Saya sudah sejak pekan lalu jualan disini, begitu saya selesai membuat losmen, saya langsung jualan. Pertama berjualan, bahkan belum ada yang laku satupun. Beberapa hari berikutnya, mulai beranggsur ada satu atau dua pembeli yang datang,” ujar penjual pakaian jadi ini. Keuntungan penjualan, menurutnya hanya berkisar antara tiga ratusan saja, dipasar Jongkok, ia bisa memperoleh keuntungan lima ratusan. Ini membuatnya cukup galau, apakah selamalamanya keuntungannya akan seperti ini. Dengan kebutuhan hidup yang semakin bertambah, ia cukup mengkhawatirkan hasil dagangannya yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Apalagi, kami dihadapi berbagai masalah baik dari pihak Pemko Pekanbaru maupun sesama pedagang.

Seperti saya yang sudah berjualan dan tidak perlu berhadapan dengan satpol PP seperti teman-teman lainnya yang kukuh bertahan di lokasi Purwodadi, juga tidak luput dari masalah. Mulai dari masalah pungutan, sampai kehilangan jumlah pembeli,” keluh Iwir. Ia juga mengatakan, pembeli dipasar Senggol belum sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Para pedagang di pasar ini, berharap ada sosialisasi terhadap keberadaan mereka kepada suluruh masyarakat Pekanbaru, termasuk pemindahan secara total pedagang yang masih ngotot di lokasi lama di Jalan HR Soebrantas. Agar pasar ini, semakin ramai dan kembali di kunjungi ribuan pembeli.*

 hes


28 Peristiwa

Ekspor Riau Agustus Turun 14,5 Persen Nilai ekspor Riau Bulan Agustus 2012 mencapai US$ 1.585,39 juta atau mengalami penurunan sebesar 14,52 persen dibanding ekspor Bulan Juli 2012 yang mencapai US$ 1.854,74 juta.

S

ECARA kumulatif nilai ekspor JanuariAgustus 2012 sebesar US$ 12.780,93 juta atau turun sebesar 4,58 persen dibanding periode yang sama tahun 2011 yang besarnya US$ 13.394,62 juta. Kontribusi nilai ekspor Riau terhadap Nasional bulan Agustus 2012 sebesar 11,23 persen dan pada JanuariAgustus 2012 sebesar 10,05 persen. “Ekspor migas bulan Agustus 2012 mencapai US$ 644,28 juta atau naik 35,54 persen dibanding ekspor migas bulan Juli 2012. Sedangkan selama Januari-Agustus 2012 ekspor migas mencapai US$ 4.506,89 juta atau mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkap Mawardi Arsyad, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Kamis (1/11) silam di Kantor BPS Riau, Jalan Patimura Pekanbaru. Dia menambahkan, Ekspor non migas bulan Agustus 2012 mencapai US$ 941,10 juta atau turun 31,77 persen dibanding ekspor non migas bulan Juli 2012, kumulatif ekspor non migas selama Januari-Agustus 2012 mencapai US$ 8.274,04 juta atau turun 6,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Mawardi Arsyad, selama Januari-Agustus 2012 ekspor non migas didominir oleh lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) sebesar US$ 5.480,33 juta (66,24 persen), diikuti oleh kertas dan karton (HS 48) sebesar US$ 853,40 juta (10,31 persen), serta berbagai produk kimia (HS 38) US$ 796,66 juta (9,63 persen). Kontribusi ketiganya mencapai 86,18 persen dari total ekspor non Migas Riau. Untuk Ekspor non migas selama Januari-Agustus 2012 ke China mencapai angka terbesar yaitu US$ 1.491,48 juta (18,03 persen), diikuti India US$ 1.361,87 juta (16,46 persen), Malaysia US$ 717,28 juta (8,67 persen), Belanda US$ 670,23 juta (8,10 persen) dan Italia US$ 373,32 juta (4,51 persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 55,77 persen terhadap keseluruhan ekspor non migas. “Menurut sektor, ekspor hasil pertanian, hasil industri dan hasil pertambangan dan lainnya selama JanuariAgustus 2012 mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,16 persen, 6,27 persen dan 40,91 persen dibanding periode yang sama tahun 2011,” jelas Mawardi.

Impor Riau Naik 2,5 Persen Nilai impor Riau bulan Agustus 2012 mencapai US$ 204,65 juta atau naik 2,51 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang besarnya US$ 199,65 juta. Secara kumulatif, nilai impor Januari-Agustus 2012 sebesar US$ 1.507,65 juta atau mengalami kenaikan sebesar 13,04 persen dibanding periode yang sama tahun 2011, yang besarnya US$ 1.333,74 juta. Kontribusi Nilai impor Riau terhadap Nasional bulan Agustus 2012 sebesar 1,48 persen dan pada periode Januari-Agustus 2012 sebesar 1,19 persen. Mawardi Asryad menyebutkan, impor migas bulan Agustus 2012 mencapai US$ 42,96 juta atau turun 2,23 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang besarnya US$ 43,94 juta, sedangkan impor migas Januari-Agustus 2012 sebesar US$324,85 juta dibanding dengan JanuariAgustus 2011 sebesar US$ 211,11 juta mengalami kenaikan sebesar 53,88 persen. “Impor non migas Agustus 2012 mencapai US$ 161,69 juta atau naik 3,84 persen dibanding impor bulan Juli 2012 yang besarnya US$ 155,71 juta. Bila dibandingkan dengan impor non migas periode JanuariAgustus 2012 yang mencapai

US$ 1.182,80 juta mengalami kenaikan sebesar 5,36 persen terhadap periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkapnya. Selama Januari-Agustus 2012, impor non migas didominir oleh pupuk (HS 31) dengan nilai US$ 264,91 juta (22,40 persen), diikuti mesinmesin/pesawat mekanik (HS 84) US$ 249,19 juta (21,07 persen), mesin/peralatan listrik (HS 85) US$ 116,28 juta (9,83 persen), bubur kayu/pulp (HS 47) US$ 58,09 juta (4,91 persen) dan kertas dan karton (HS 48) US$ 56,70 juta (4,79

persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 63,00 persen. Impor non migas selama Januari-Agustus 2012 dari China mencapai angka terbesar yaitu US$ 188,23 juta

(15,91 persen), diikuti Singapura US$ 160,67 juta (13,58 persen), Kanada US$ 154,23 juta (13,04 persen), Malaysia US$ 148,80 juta (12,58 persen), dan Amerika Serikat US$ 107,27 juta (9,07 persen), dengan kontribusi kelimanya mencapai 64,19 persen terhadap keseluruhan impor non migas. Selain itu sebut Mawardi, menurut golongan penggunaan barang, pada JanuariAgustus 2012 impor bahan baku penolong dan barang modal masing-masing sebesar US$ 1.121,95 juta dan US$ 219,81 juta atau naik 19,13 persen dan 2,02 persen sedangkan impor barang konsumsi sebesar US$ 165,89 juta atau turun 6,00 persen dibanding periode yang sama tahun 2011. NTP Oktober Naik 0,17 Persen Pada bulan Oktober 2012, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau sebesar 103,79 atau naik 0,17 persen dibanding NTP September 2012 yang mencapai 103,61. Kenaikan ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,26 persen relatif lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang

hanya mencapai 0,09 persen. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 114,03, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 116,00, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

(NTPR) 98,74, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) 101,31, dan Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN) 90,89. Komoditas yang memberikan andil terbesar kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yaitu sebesar 0,59 persen, yang terutama diakibatkan oleh naiknya harga karet dengan andil sebesar 1,32 persen. “Kenaikan indeks harga yang dibayar petani tertinggi terjadi pada subsektor perikanan sebesar 0,12 persen yang disebabkan oleh naiknya harga barang-barang konsumsi rumah tangga seperti harga cabe merah dan gado-gado dengan andil masing-masing sebesar 0,05, kubis/kol sebesar 0,04 persen, beras sebesar 0,03 persen, ikan tongkol, ikan asap, udang, rokok kretek filter, emas perhiasan, rokok kretek, dan daging sapi masing-masing sebesar 0,02 persen,” ungkap Kepala BPS Riau Mawardi Arsyad. Pada bulan Oktober 2012, terjadi inflasi di daerah perdesaan Provinsi Riau sebesar 0,12 persen. Inflasi perdesaan terjadi karena kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu kelompok sandang sebesar 0,51 persen, kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau dan kelompok kesehatan masing-masing sebesar 0,20 persen, kelompok perumahan sebesar 0,13 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06 persen, kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,04 persen, serta kelompok bahan makanan sebesar 0,03 persen. Laju inflasi di daerah pedesaan Provinsi Riau pada bulan Oktober 2012 sebesar 0,12 persen, sementara itu inflasi ”year-on-year” (Oktober 2012 terhadap Oktober 2011) adalah sebesar 4,14 persen, dan inflasi kumulatif (Oktober 2012 terhadap Desember 2011) sebesar 3,61 persen. Sedangkan Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Triwulan III Tahun 2012 naik sebesar 16,30 persen (q-to-q) terhadap Triwulan II Tahun 2012. Pertumbuhan terbesar terjadi pada jenis industri Minuman dengan pertumbuhan sebesar 26,53 persen, diikuti oleh jenis industri Pengolahan Lainnya dengan peningkatan sebesar 23,73 persen pada posisi kedua. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Triwulan III Tahun 2012 tumbuh sebesar 6,75 persen (y-on-y) terhadap Triwulan III Tahun 2011. Pertumbuhan terbesar terjadi pada jenis industri Minuman sebesar 37,75 persen, diikuti oleh jenis industri Pakaian Jadi dengan pertumbuhan sebesar 29,72 persen pada posisi kedua.*

 ird


Galeri

29

Anggota DPRD Bengkalis

Ketua DPRD Bengkalis berbincang dengan Wabup

Saling memijit

 Halal Bi Halal Masyarakat Bengkalis

Silaturahmi Landasan Membangun Kebersamaan R

Kepala BPMPD Bengkalis Eduar saat menyalami ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah

IBUAN masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Bengkalis beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bengkalis menggelar acara Halal Bi Halal. Kegiatan ini yang bertempat di halaman Kantor Bupati Bengkalis ini dihadiri Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah . Selain Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah juga turut dihadiri Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Wakil Bupati Suayatno, sejumlah Anggota DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, juga kepala badan/kantor/ instansi di lingkungan Pemkab Bengkalis serta sejumlah tokoh masyarakat. Pada kesempatan ini Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah berharap, silaturrahim

yang kuat hendaknya menjadi landasan untuk membangun kebersamaan dalam menyukseskan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Sebuah kesuksesan pembangunan membutuhkan keterlibatan semua pihak, sekecil apapun keterlibatan itu. Ketua DPRD Bengkalis termuda di Indonesia ini juga mengajak, untuk menjadikan acara Halal Bi Halal dalam rangka mengevaluasi diri, guna meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional, serta selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. “Mari satukan tekad untuk menyukseskan visi misi Kabupaten Bengkalis. Sehingga terwujud kemakmuran di negeri yang kita cintai ini,� harap Politis PKS ini.*

 dks

Anggota DPRD bengkalis Revolysa juga menyalami Ketua DPRD Bengkalis

Kabag Humas Pemkab Bengkalis saat berbincang dengan Ketua DPRD Bengkalis

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Jamal Abdillah menyampaikan sambutannya

Anggota DPRD Bengkalis Salfian Dahliandi berpelukan dengan Ketua DPRD bengkalis

Ketua DPRD, Bupati Bengkalis dan pejabat Pengadilan Negeri Bengkalis

Sejumlah anggota DPRD Bengkalis juga mengikuti pemijitan antara sesama

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012


30 Kesehatan

Atasi Serangan Jantung Dengan Diet Penyakit Jantung merupakan pembunuh nomor satu. Serangan jantung yang datang dengan tiba-tiba, bisa membawa kematian. Diet makanan yang direkomendasikan, dapat mengatasi serangan jantung.

M

ASIH segar di ingatan kita, anggota DPR RI yang juga aktor Adji Masaid meninggal mendadak saat melakukan olahraga Futsal. Sosok yang terlihat sehat itu tibatiba dikejutkan oleh kematianya yang begitu mendadak. Sewaktu main futsal, Adji tiba-tiba meringis kesakitan hingga jatuh pingsan. Meskipun dapat pertolongan dari dokter, namun nyawanya tidak berhasil tertolong. Dan menurut dokter, Adji terserang penyakit Jantung. Begitu berbahayakah penyakit jantung itu? Sebuah seminar kesehatan yang ditaja oleh RS Awal Bros beberapa waktu lalu, mencoba mengangkat topic seputar penyakit jantung. Dengan menghadirkan dua pakar kesehatan yakni dokter spesialis penyakit Jantung RS Awal Bros. Dr. Dasdo Antonius Sinaga,SpJP. FIHA Dan ahli gizi dari RS yang sama yakni Ega Nastriana, S.Gz. Dokter yang akrap disapa dengan Antonius ini, memaparkan tentang bahaya dan antisipasi Penyaklit Jantung. Sejauh ini penyakit Jantung banyak menyerang orang yang terlihat sehat namun tiba-tiba mendadak meninggal. Dikatakan dokter ini, hal tersebut telah menjadi salah satu gejala dari penyakit Jantung. Yang mana Penyakit Jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Ada berbagai macam gangguan dan penyakit yang dapat mempengaruhi bagian manapun dari jantung. Adapun gejalanya ia sebutkan, terasa nyeri di bagian dada, baik didada bagian kiri maupun dada bagian kanan. Rasanya seperti tertekan maupun seperti terasa ditindih dan membuat nafas terasa sesak, bisa juga terasa ditusuktusuk. Lebih jauh gejala tersebut menjalar kepunggung, leher seperti dicekik. Adapun gejalanya pada perut terasa seperti mual-mual bahkan muntah hingga terjadi penurunan kesadaran. Demikian lebih jauh di sampaikan dokter berkepala “tiga” ini. Agar terhindar dari penyakit mematikan ini, Dokter ramah ini kembali menyebutkan beberapa bentuk pencegahan penyakit Jantung. Yang paling utama ia melirik pada pola makan.

Pola makan yang sehat akan dapat menghindari dari serangan jantung. Makanan berlemak dan kolesterol tinggi termasuk makanan dengan kandungan gula tinggi seperti softdrink. Bila faktor utama ini bisa terjaga, selanjutnya jaga pula kebiasaan buruk. Seperti merokok, yang nyata dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, dan impotensi sebagaimana peringatan yang tertera di setiap bungkus rokok itu sendiri. Bagaimanapun, tidak ada batasan jumlah rokok yang aman. “Serangan Jantung pada usia muda, sering dijumpai pada mereka yang perokok.

Sakit Jantung. Zat ini bisa diperoleh dari berbagai macam sayuran, buahbuahan, dan minum teh,” tuturnya memberi tip sehat tentang Jantung. Yang turut diingat terkait Keturunan, jika anda memiliki kerabat dekat yang pernah mengalami serangan jantung, sebaiknya mulai sekarang lebih berhati-hati dalam menjaga pola makan dan gaya hidup. Penyakit jantung bukan penyakit keturunan, tetapi bila ada keluarga seperti orang tua, kakek, nenek,saudara, paman, bibi dan seterusnya yang menderita atau pernah menderita penyakit jantung, maka berhati-hatilah, kamu memil-

ma diberikan diet jantung bentuk cair, baru ditahap selanjutnya diberikan makanan lunak, mudah cerna, rendah kolesterol dan lemak jenuh. Adapun pada pasien dengan kondisi stabil diberikan makanan padat rendah kolesterol dan lemak jenuh. Selanjutnya disarankan untuk mengurangi asupan kuning telur, full cream milk, lemak daging dan ayam, termasuk santan kental, gorengan, jerohan, seafood, dan bakery. Selanjutnya dianjurkan untuk lebih di tingkatkan asupan ikan, serat larut air, minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak jagung. Begitu juga dengan tercuk-

Mereka yang merokok satu bungkus perhari memiliki resiko penyakit jantung dua kali lipat dari yang tidak merokok,” tutur dokter ini lagi. Yang juga perlu diperhatikan kata dokter ini lagi yakni hindari stress, karena saat seseorang stress, tubuh akan mengeluarkan hormon cortisol yang bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Selanjutnya kurangi berat badan berlebih (obesitas). Karena Obesitas memiliki risiko utama pembesaran atrium jantung kiri. Pembesaran jantung ini nantinya akan meningkatkan detak jantung tidak normal, stroke, dan kematian. Adapun Olahraga secara teratur musti dijadikan kebiasaan, seperti olaraga jalan kaki atau jogging dapat menguatkan kerja jantung dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. “Selanjutnya Konsumsilah antioksidan. Karena ini penting untuk mencegah

iki faktor resiko untuk mendapatkan penyakit jantung. Jadi, hakl itu perlu diwaspadai. Demikian dokter ini memperingatkan dalam seminarnya yang berlangsung pada hari Sabtu silam di Aula RS Awal Bros Pekanbaru. Pada kesempatan yang sama, pakar ahli gizi Ega Nastriana,S.Gz turut memaparkan ilmunnya yang kali ini berhubungan dengan diet Jantung. Dimana diat Jantung ini juga ada syaratnya lho….? Dikatakan ahli gizi yang tergolong muda ini, diperlukan energy cukup sesuai usia dan aktifitas fisik seseorang. Diperlukan protein cukup antara 1,0 sampai 1,2 g /kg Berat Badan (BB) per hari. Sedangkan Vitamin, mineral dan elektrolit mencukupi. Adapun bentuk makanan diberikan secara bertahap dalam porsi kecil dan sering. Terkait makanan yang direkomendasikan oleh wanita yang disapa dengan sebutan Ega ini, tahab perta-

upinya calsium, magnesium dan kalium. Selanjutnya perlu ditingkatkan asupan bahan makanan yang mengandung flavonoid, seperti bawang, teh, apel, buah anggur dan tomat. Bila perlu tingkatkan vitamin E dan C maupun suplemen. Khusus pada pasien jantung dengan komplikasi Asam Urat yang lebih dari 7,5 mg/dL, perlu menghindari otak, hati, jantung, ginjal, kaldu kental serta membatasi ikan, udang, daging, tempe, tahu, kacangkacangan, bayam daun singkong, kangkung, buncis, jamur, daun dan biji melinjo. Sementara pada pasien jantung dengan komplikasi Diabetes Melitus perlu menghindari gula pasir, gula batu, madu, sirup, cakes, permen, minuman ringan, selai, kuning telur, jerohan, lemak daging, otak, susu, full cream, mentega dan dianjurkan mengkonsumsi padipadian, umbi-umbian, sagu, gandum, sayuran, jeruk, oat, kacang-kacangan, apel,

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

kesemek. Bagi penderita Jantung, ada makanan yang menjadi pantangan bagi mereka. Berupa makanan bernatrium seperti makanan yang diawetkan dengan garam dapur misalnya ikan asin, asinan buah atau sayur, sarden, kornet dan krekers. Adapun untuk makanan yang perlu dibatasi berupa garam dapur dan bumbu yang mengandung natrium seperti kecap, saus, petis, tauco, vetsin, kaldu instan dan soda kue. Demikian paparan materi oleh dua narasumber ini. Yang diakhir sesi Tanya jawab, pelbagai lontaran pertanyaan terlihat antusias dari peserta yang hadir di acara tersebut. Salah satunya pertanyaan yang dilontarkan oleh Dina, yang mempertanyakan hubungan gusi berdarah dengan penyebab penyakit Jantung. Sesuai spesipikasinya, pertanyaan tersebut di jawab oleh Dr.Dasdo Antonius Sinaga,SpJP. Ia menyebutkan pada gusi yang berlubang terdapat pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Sementara pada gusi berlubang itu banyak terdapat kuman-kuman. Kemudian dari akar gigi berlubang itulah kuman-kuman itu masuk kedalam jantung melalui pembuluh darah yang terdapat di akar gusi gigi tadi, kemudian kumankuman itu hinggap di jantung lalu merusak sistem jantung. Pada akhirnya juga mengakibatkan sakit jantung. Sebab jantung ini merupakan terminal tempat berhenti dan berputarnya sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Dan diakhir sesi dokter ini menyarankan agar kita menyayangi jantung kita. “Sayangi Jantungmu, kurangi makanan yang mengandung karbohidrat, dan makanan yang bersifat instan seperti mie, sebab mie ini bisa menaikan gliserin dalam darah, sehingga menyebabkan peningkatan kolesterol,” katanya. Dia melanjutkan, kondisi demikian dapat jadi pemicu penyakit jantung. Untuk itu sayangilah Jantung Anda, dari sekarang mulailah menjalani pola hidup sehat, dengan makan yang cukup, jangan terlalu banyak makan. Bila kebiasanya makan dengan porsi dua piring, mulai kini kurangi sehingga sehingga menjadi satu piring saja. Dan jika biasa satu piring dengan takaran 4 atau 5 centong jadikan dua centong saja, tetapi ditambahi sayur yang banyak. Begitupun dengan Olahraga, biasakan olahraga ini empat kali seminggu. Bila tidak bisa maka minimal sekali seminggu. Dan saranya dia terakhir yakni perbanyak makan sayur-sayuran dan buahbuahan yang bervariasi.*

 iza/junai


31 Olahraga

PODSI Riau “Lepas” 10 Atlet ke Pelatnas PODSI Riau akhirnya bersedia “melepas” 10 atletnya ke Pelatnas. Tapi, atlet masih menunggu bonus PON.

J

IKA dulu atlet Riau yang dipanggil masuk pemusatan latihan nasional (Pelatnas) menjadi barang langka, karena memang tak banyak atlet Riau yang berprestasi ditingkat nasional. Itu dulu. Kini kondisinya sudah berubah drastis, banyak atlet Riau yang diminta masuk ke Pelatnas. Dan malah sudah terbalik, beberapa pengurus olahraga di Riau yang sedikit keberatan untuk melepas atletnya berlatih di Pelatnas, dengan alasan takut prestasi atlet menurun. Ini menjadi bukti bahwa latihan dan pembinaan olahraga di Riau sudah bagus dan tak kalah dibanding di daerah lain. Sayangnya, ini hanya berlaku pada beberapa cabang olahraga (Cabor) saja. Satu diantaranya adalah dayung. Terus mengkilatnya prestasi pedayung Riau, membuat Pengurus Besar (PB) Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) tak bisa meninggalkan atlet dayung Riau ketika hendak menghadapi eveny olahraga besar, seperti Sea Games, Asian Games dan malah kejuaraan dunia. Kabar terbaru adalah ketika Indonesia mulai bersiap menghadapi Sea Games Myanmar 2013 nanti. 10 pedayung Riau, tujuh putra dan tiga putri dipanggil masuk Pelatnas. Awalnya, Pengprov PODSI Riau enggan melepas atletnya, karena inginkan

Atlet dayung Riau, Eka Okta Rorianus bersama orang tua, kembali dipanggil ke Pelatnas

pelatnas desentralisasi, agar atlet tetap latihan di Riau. Ternyata keengganan PODSI Riau itu mendapat tanggapan serius dari PB PODSI, dengan melayangkan surat khusus yang isinya meminta dengan tegas untuk mengirimkan atlet ke Pelatnas. Surat itu langsung ditandatangani Ketua Umum PB PODSI. Dal dan isinya agar Ketua Harian PODSI Riau, Drs H Sanusi Anwar secepatnya mengirimkan atlet yang diminta tersebut. Dalam surat itu juga disebutkan atlet dayung Pelatnas lainnya sudah menggelar latihan yang intensif, yang sekaligus juga seleksi bertahap hingga bulan Desember 2012 mendatang. Hanya saja, dalam surat bernomor:205/ PODSI/2012 itu, tidak dibunyikan ancaman atau sanksi jika Riau tidak

mengirimkannya. Meski tak mencantumkan sanksi, tapi cukup membuat Ketua Harian PODSI Riau luluh, dan akhirnya bersedia melepas atlet yang diminta itu untuk masuk Pelatnas. Walau sudah bersedia, tapi tetap saja PODSI Riau tak bisa mengirimkan atlet dalam waktu dekat. Karena, menurut Sanusi Anwar, semua atlet yang diminta tersebut masih menunggu bonus PON XVIII. “Kita tidak mungkin melawan PB PODSI. Tapi, atlet sendiri yang belum mau karena nunggu bonus PON. Setelah itu baru berangkat,” ujar Sanusi kepada AZAM akhir pekan silam. Walau telah bersedia memenuhi permintaan PB PODSI itu, tapi Sanusi tetap melepas atlet dengan beberapa

catatan dan permintaan. Diantaranya meminta semua atlet yang dikirim bisa masuk tim inti, dan itu bila memang lolos dalam seleksi. “Kita tak mau kejadian terulang kedua kali, saat Pelatnas persiapan SEA Games 2011 lalu, enam atlet Riau hanya di parkir duduk di bangku cadangan. Jadi kita kirim atlet dengan catatan seperti itu. Dan Pelatnas juga sudah setuju, makanya kita turuti saja,” jelasnya. Sanusi memastikan 10 pedayung yang diminta masuk Pelatnas itu spesialis nomor rowing, canoing dan dragon boat dan merupakan atlet yang berprestasi bagus di PON XVIII lalu. Atlet putra diantaranya Eka Okta Rorianus, Ikhwan Randi, Maizir Riyobdra dan Yudi Sispangindra. Ditambah Tanzil, Wiko, dan Zulhendra dari nomor rowing putra dan tiga atlet putri Raudani Fitra, Ayu Azhari, dan Riska Elpia Ramadani. Soal atlet yang dipanggil, Sanusi menyayangkan kebijakan PB PODSI yang tidak memanggil seluruh atlet rowing yang menjadi juara di nomor delapan pendayung. “Kita kan meraih emas dinomor itu, yang dipanggil hanya tiga, harusnya dipanggil semuanya, atau ke delapan atletnya,” tukas Sanusi. Selain 10 atlet, sebenarnya PB PODSI juga memanggil pelatih dayung Riau, M Amin menjadi pelatih Pelatnas Sea Games. Soal pelatih ini, Sanusi memastikan PODSI Riau belum mengambil keputusan. “Soal pelatih belum,” jelas Sanusi yang juga Kepala Bidang (Kabid) Pembibitan Olahraga Dispora Riau.*

 dri

Gaji Pemain PSPS Dibayar PT LI Angin segar didapatkan pemain PSPS musim lalu jelang digulirkan kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2012-2013.PT Liga Indonesia memutuskan mengambil alih pembayaran tunggakan gaji klub terhadap pemain dan pelatih termasuk PSPS.

S

URAT resmi dari PT Liga Indonesia terkait kebijakan ini sudah dikirimkan ke manajemen PSPS. Bahkan, manajemen PSPS sudah membagikan surat yang ditandatangani CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono tersebut saat latihan perdana di Goal Futsal Pekanbaru, Kamis (1/ 11). “Ya, pembayaran gaji pemain dan pelatih diambil alih PT Liga dan surat resminya sudah kami terima. Janji PT Liga sebelum kick off kompetisi gaji pemain dan pelatih yang belum dibayar sudah dibayarkan,” ujar manajer PSPS, Boy Sabirin kepada wartawan, Kamis (1/11). Lebih lanjut, Boy menambahkan dengan kebijakan ini

maka PSPS bisa lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi musim depan. Tapi bantuan pelunasan tunggakan gaji pemain dan pelatih ini hanya untuk tahun ini. Tahun depan sudah tidak ada lagi,” ujarnya. Sementara, untuk klub lain yang sebelumnya berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan dengan caranya sendiri, masih diberi kesempatan harus lunas sebelum kompetisi dimulai atau awal Desember mendatang. Terkait kebijakan ini, pemain senior di PSPS, Ambrizal mengaku gembira. “Syukurlah kalau memang ada kebijakan seperti ini. Tapi kami berharap ini bukan janji belaka, namun harus direalisasi,” ujarnya. Selain itu, PT Liga juga memunculkan wacana akan menanggung biaya transportasi dan akomodasi klub saat kompetisi bergulir. “Tapi ini baru wacana dan mudah-mudahan saja terealisasi sehingga beban klub tidak terlalu berat,” ujarnya. Latihan di Futsal Rencana manajemen PSPS untuk memulai latihan persiapan menghadapi ISL

Skuad PSPS musim lalu

2012-2013 di Lapangan Goal Futsal, Kamis (1/11) berjalan lancar. Semua pemain lokal musim lalu, minus April Hadi ke Persegres hadir. Latihan yang dipimpin asisten pelatih Afrizal ini tetap berlangsung serius. Di antara pemain lokal musim lalu yang hadir kemarin adalah Ambrizal, Danil Junaidi, M Isnaini, Fauzal Mubarak, Fance Harianto, M Zahrul Azhar, Viktory Yendra dan Prawira Putra serta Rusdianto. Tak hanya mereka,

pemain PSPS U-21 dan beberapa mantan pemain PON Riau yang dihubungi untuk ikut latihan juga hadir. “Semua pemain lokal hadir. Memang fokus kami saat ini adalah menampung pemain lokal dulu,” ujar manajer PSPS, Boy Sabirin. Boy menegaskan latihan di lapangan futsal ini berlangsung sementara dan kemungkinan besar pekan depan Ambrizal dkk sudah latihan di lapangan sepakbola. “Kami sedang mengurus izin pemakaian Stadion

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012

Rumbai dan Stadion Utama Riau,” ujarnya. Selain mengupayakan tempat latihan, manajemen PSPS juga mengupayakan mess untuk pemain. Kalau izin Stadion Rumbai keluar maka kemungkinan besar PSPS akan kembali memakai Wisma Benny sebagai mess pemain atau menyewa rumah di Rumbai. “Mudahmudahan saja mess dan lapangan ada pekan depan,” ujar pemain senior, Ambrizal.*

 rpo/bis


32

Mobil PLIK tak Pernah Dioperasikan S

ANGAT disayangkan, 4 unit Mobil Pusat Pelayanan Internet Kecamatan (PLIK) untuk empat kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sampai saat ini tak pernah berfungsi. Mobil PLIK tersebut tak dimanfaatkan untuk masyarakat alias “nganggur” di kantor Bupati Bengkalis. Informasi yang berhasil dirangkum, mobil-mobil perangkat untuk memudahkan masyarakat mengakses internet ini, merupakan program dan langsung dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, dan sengaja dititipkan di Kantor Bupati Bengkalis sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu dan tidak pernah juga dioperasikan. Disebabkan sebagian alat ada yang rusak, sehingga tidak dapat untuk mengakses internet.

Salah satu fasilitas dan kemudahan mengakses internet yang disediakan untuk masyarakat yang berada di daerah itu, akan dilokasikan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukitbatu dan Rupat, masing-masing 1 (satu) unit. Pantauan AZAM, keempat mobil PLIK proyek milik Kementerian Kominfo itu sedang parkir, persisnya di halaman belakang Kantor Bupati Bengkalis atau di depan Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Setdakab Bengkalis. Mobil-mobil tersebut sebagian terlihat sudah ada yang rusak, seperti keadaan parabola di bagian atas, 2 (dua) parabola tampak tumbang dan sisanya masih tegak. Bagian kanan mobil bertuliskan “Kewajiban Pelayanan Universal Teleko-

munikasi”. Kemudian, “Mobil Pusat Pelayanan Internet Kecamatan”dan ”Kemkominfo. Sedangkan di bagian belakang bertuliskan slogan “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, dan “Jangan Biarkan Yang Terpencil Kian Terkucil”. Kepala Bagian PDE Fa-

khruddin ketika dimintai tanggapannya mengakui, bahwa mobil-mobil PLIK tersebut adalah milik Kementerian Kominfo yang dititipkan. PDE tidak memiliki kewenangan terhadap keberadaan perangkat untuk mempermudah masyarakat mengak-

ses internet ini. “Kita hanya dititipkan, mobil-mobil tersebut sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Kominfo bukan PDE. Teknisi dari Kominfo diinformasikan akan mengecek kondisinya bagaimana,” katanya singkat.

 dks

Setda Lantik Empat Eselon III dan IV KPUD Lakukan Verifikasi Parpol

K

Setdakab Bengkalis H Asmaran Hasan saat melantik empat pejabat eselon III dan IV

S

EKRETARIS Daerah (Setda) Pemkab Bengkalis lakukan mutasi kepada 4(empat) pejabat Eselon III dan IV dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis bertempat dilantai II Kantor Bupati Bengkalis. Adapun pejabat Eselon III dan IV yang dilantik bupati Bengkalis diwakili Setdakab Bengkalis H Asmaran Hasan ini diantaranya Bambang Irawan Jabatan baru Kepala bagian Penyusunan Program, Darwis jabatan baru, Safrizal menjabat sebagai Kepala Sub Protokoler bagian Umum, Risyadi menjabat Kepala Analisi Kebutuhan setdakab Bengkalis. Setdakab Bengkalis H Asmaran Hasan dalam arahan menyatakan, pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis khususnya yang baru dilantik untuk memaksimalkan pemberdayaan jabatan sebagai pendukung proses keberhasilan peningkatan kinerja, serta memaksimalkan tugas pokok dan fungsi baik dari segi teknis, maupun administrasi. Menegakkan disiplin aparatur sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/ 2010, dengan cara lakukan pembinaan dan pemberian sanksi secara

berjenjang sesuai kewenangan yang ada. Menerapkan prinsip good goverment, dan clean governance yang harus segera diimplementasikan. Tidak ada alasan untuk menghindar dari tujuan. Oleh karena itu prinsipprinsip profesionalisme, transparan dan menghindarkan praktek-praktek KKN harus diterapkan secara sungguh-sungguh. Ditambahkan Asmaran Hasan, menjadi tugas untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi tentang birokrasi dan mekanisme pelayanan yang jelas, sehingga tidak membingungkan masyarakat. “Oleh sebab itu kepada saudarasaudara yang baru saja dilantik dan kepada pejabat struktural yang hadir saat ini, marilah kita bekerja dengan serius dalam menjalankan tugas dan terus berusaha meningkatkan kualitas diri,” katanya lagi. “Dalam menjalankan tugas tetaplah berada pada koridor atau aturan yang berlaku. Jangan sekalikali mencoba untuk keluar dari jalur yang telah ditetapkan dengan maksud untuk kepentingan dan mencari keuntungan pribadi dan kelompok,” tegas Setda.

 dks

OMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkalis masih menunggu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran kecamatan oleh DPRD Bengkalis.Hal tersebut terkait erat dengan pembentukan daerah pemilihan di Kecamatan Mandau pada pemilu legislatif tahun 2014 mendatang. Ketua KPUD Bengkalis Iskandar kepada wartawan menyebutkan, persoalan pembagian daerah pemilihan (Dapil) pada pemilu legislatif di Mandau sepenuhnya tergantung kepada dua faktor. Pertama adalah pengesahan Ranperda pemekaran kecamatan Mandau, karena sesuai UndangUndang Pemilu dan Parpol kursi terbanyak di satu Dapil adalah 12 kursi.Dengan jumlah penduduk mencapai 300 ribu jiwa, mustahil alokasi kursi Mandau hanya 12 di DPRD Bengkalis. Sedangkan faktor kedua, kata Iskandar, menunggu petunjuk tekhnis (Juknis) dari KPU Pusat apabila Ranperda tersebut tidak disahkan pada tahun 2012 ini.Sebab, KPUD Bengkalis mulai awal tahun 2013 akan segera menyusun Dapil, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta pendaftaran calon legislatif (Caleg). “Memang, di Undang-Undang Pemilu dan Parpol sudah diatur bahwa maksimal kuota kursi satu Dapil adalah 12 kursi. Sementara untuk kecamatan Mandau kita sudah menghitung alokasi kursinya antara 18 sampai 19 kursi. Kalau kita paksakan jumlah kursi Mandau dengan posisi sekarang diatas 12 kursi tentu bertentangan dengan Undang-Undang,” terang Iskandar memberikan alasan. Oleh karena itu sambung pria yang sudah dua periode menjadi anggota KPUD Bengkalis tersebut, sekiranya Ranperda pemekaran kecamatan tidak disahkan, KPUD Bengkalis berharap pada juknis KPU Pusat. Juknis itu sendiri nantinya terkait dengan diperbolehkannya jatah kursi Mandau diatas

NO: 711 TAHUN XIII/ EDISI 6 - 12 NOVEMBER 2012 CMYK

12 kursi apabila Ranperda pemekaran kecamatan tidak disahkan sampai Desember 2012 ini. KPUD Bengkalis sendiri sampai setakat ini masih terus menjalankan tugas sesuai dengan juklak serta schedulle yang sudah ditetapkan KPU Pusat yaitu melakukan proses verifikasi terhadap Parpol yang lolos verifikasi secara nasional. Soal pembagian Dapil direncanakan untuk kabupaten Bengkalis terdiri dari lima atau enam Dapil. “Apabila ranperda pemekaran kecamatan disahkan, kita akan bentuk enam Dapil nantinya. Kelima Dapil tersebut adalah Dapil Bengkalis dan Bantan,Dapil Rupat dan Rupat Utara, Dapil Bukit Batu, Siak kecil dan Bandar Laksamana (kecamatan baru), Dapil Pinggir dan Talang Muandau (kecamatan baru), Dapil Mandau dan Dapil Bathin Selopan (kecamatan baru),” ujar Iskandar. Ditambah lagi, apabila Ranperda belum disahkan tahun ini, maka KPUD Bengkalis hanya akan mengusulkan lima Dapil diluar Dapil Bathin Selopan. Sedangkan Dapil Bukit Batu dan Siak Kecil dan Dapil Pinggir walau belum dilakukan pemekaran tidak menjadi masalah dengan kuota kursi, karena masih dibawah 12 kursi. Ketika soal Ranperda pemekaran kecamatan tersebut ditanyakan kepada ketua Komisi I DPRD Bengkalis Mira Roza, ia mengaku belum dapat memastikan pengesahan ranperda tersebut. Bahkan Mira mengisyaratkan kemungkinan besar ranperda pemekaran tiga kecamatan tersebut bakal ditunda, atau tidak akan terealisasi tahun 2012 ini. “Soal Dapil Mandau kita akui memang agak sedikit rumit, karena jumlah penduduknya yang besar serta luas wilayah. Tetapi mengenai ranperda pemekaran tiga kecamatan nampaknya tidak mungkin disahkan tahun 2012 ini.Soal tekhnis Dapil Mandau, kita serahkan saja kepada KPUD Bengkalis dan KPU Pusat,” ucap Mira yang juga berasal dari Dapil Mandau.

 dks

beritaazam.com  

beritaazam.com - Portal Anak Zaman - Referensi Politik Anak Negeri