Page 1

No.699 Tahun XIII/ 14 - 20 AGUSTUS 2012 email: mingguan_azam@yahoo.com

Harga Rp 6.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Ilustrasi: roy

No. Keanggotaan: 469/06/1998/B/2010

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK


2 Anak Zaman foto: internet

Bilik Pembaca Saya Saksi Bukan Tersangka

Bilik Redaksi

Liza dan Ari Terima THR

B

UKA puasa bersama sudah menjadi tradisi tiap tahun bagi kami di Tabloid AZAM. Tahun ini, buka puasa bersama keluarga besar Tabloid AZAM berlangsung pada Hari Jumat (10/08). Jumat sore itu, para karyawan dan wartawan terlihat hadir beserta keluarga. Jalinan silahturahmi akan terasa semakin erat dengan kehadiran semua anggota keluarga. Hadir saat itu seluruh awak redaksi dan perusahaan. Mulai dari Pimpinan Umum/Pemred H Syafriadi SH MH, WPU Yanto Budiman, Pimpinan Perusahaan Zulkarnain SE, Wapemred Bambang Irawan, Wapimpus Endrizal Yusten dan rekanrekan yang lain mulai dari redpel, korlip, dan wartawan/wartawati. Tepat saat beduk azan Maghrib berkumandang, kami pun segera menyantap hidangan bersama di Rumah Makan Melayu Rokan, jalan Arifin Achmad Pekanbaru, suasana pun terlihat akrab dan santai. Di tempat yang sama, Pimpinan Umum sekaligus Pemimpin Redaksi H Syafriadi SH MH menyerahkan secara simbolis Tunjangan Hari Raya (THR) kepada

Angkatan Zuriat Anak Melayu SIUPP Nomor 698/SK/Menpen/SIUP/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 No. Keanggotaan SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) 469/06/1998/B/2010

PENERBIT

Yayasan Pena Putra Riau Press

Pembagian THR secara simbolis oleh PU/Pemred AZAM H Syafriadi

karyawan dan wartawan. Dua orang yang terpilih menerima THR simbolis itu adalah Ari dan Liza. “THR ini diberikan sesuai dengan kewajiban perusahaan yang setara dengan sebulan gaji,” ujar Pimpinan Umum Tabloid AZAM Syafriadi. Dalam suasana kumpul bersama yang dihadiri seluruh karyawan dan wartawan itu, PU Syafriadi juga menyampaikan informasi jadwal terbitnya AZAM dan masa libur

dalam rangka menyambut lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah. Pada saat itu diputuskan, awak redaksi tetap bertugas dan mempersiapkan penerbitan Edisi 699. Jadwal libur lebaran bagi jajaran redaksi ditetapkan hingga tanggal 13 Agustus dan mulai bekerja kembali seminggu setelah lebaran. Sedangkan untuk unit usaha, PU memutuskan tetap bekerja dan mulai libur lebaran pada 16 Agustus 2012. “Pekan depan redaksi

sudah bisa mempersiapkan diri. Jika ada yang ingin pulang kampung, ingat untuk kembali bekerja setelah seminggu lebaran,” pesan Bang Syaf. Kembali kepada rutinitas, setelah perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada wartawan dan karyawannya, karyawan dan wartawan pun mesti menyelesaikan kewajibannya menerbitkan satu edisi sebelum masa libur lebaran. Bertepatan dengan Edisi 699 ini, Redpel M Yasir mengingatkan agar setiap wartawan tidak menambah masa liburan sendiri usai lebaran. Karena seminggu setelah lebaran kembali bekerja menyelesaikan tugas untuk penerbitan Edisi berikutnya. “Diingatkan untuk tidak menambah liburannya, bagi yang mengabaikan akan ada sanksi dari kantor,” pesan Yasir. Dengan berakhirnya Ramadhan tahun ini, umat muslim telah bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari nan fitri. Sebelumnya redaksi pun tak lupa untuk menyampaikan permohonan maaf bila ada tulisan dan berita yang tidak berkenan bagi pembaca. Selamat Idul Fitri 1433 Hijriah, Mohon Maaf Lahir dan Batin.*

PEMBERITAAN di media ini yang mengatakan saya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tidak lah Ramli Fe benar. Hal itu sangat merugikan diri saya pribadi, keluarga dan orangorang dekat saya. Saya sangat sayangkan kenapa kekeliruan itu bisa terjadi. Karena dampaknya bagi saya sangat besar. Keluarga yang notabene kedua orang tua saya yang membacanya jadi terkejut dan bertanyatanya tentang kebenaran berita itu. Padahal tidak benar kalau menjadi tersangka. yang betul itu, saat ini saya menjadi saksi saja dalam persidangan di Tipikor. Semestinya ada konfirmasi untuk memuat berita tersebut sebelum diturunkan. Pemanggilan diri saya sebagai saksi secara jelas saya terima suratnya yang dikirimkan KPK tiga hari sebelum jadwal persidangan. Di dalam surat itu tertera bahwa saya dipanggil sebagai saksi. Hal itu jelas tertulis disana. Sesungguhnya Saya tak hendak untuk membuat klarifikasi atas pemeberitaan yang keriluru tersebut. Tapi kalau mau dimuat komentar saya ini silakan saja. Saya harap kedepannya AZAM lebih mengedepankan profesionalisme dalam pemberitaan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ramli Fe Anggota DPRD Riau Dengan demikian kesalahan redaksi pada penulisan edisi 698 telah kami ralat, mohon maaf dan terimakasih (redaksi)

Perketat Keamanan Menjelang Mudik SUDAH menjadi tradisi bangsa kita dan mungkin hanya di Indonesia saja yang mengenal adanya tradisi mudik selama lebaran. Penduduk di kota-kota besar kebanyakan adalah perantau yang datang dari berbagai pelosok seluruh daerah di Indonesia. Ajang mudik ini juga merupakan moment yang paling ditunggutunggu semua orang, supaya bisa berjumpa sanak famili di kampung. Selama mudik lebaran ini, biasanya hampir seluruh keluarga dibawa untuk mudik. sehingga banyak rumah yang ditinggalkan dalam keadaan

PENDIRI: EDIRUSLAN PE AMANRIZA (ALM), WAN MOHD. DAUD (ALM), SUGIAT TJUATJA (ALM), TAMIN CANDRA, SYAFRIADI. PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: SYAFRIADI. WAKIL PEMIMPIN UMUM/WAKIL PENANGGUNGJAWAB: YANTO BUDIMAN S. PEMIMPIN PERUSAHAAN: ZULKARNAIN. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ENDRIZAL YUSTEN. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : BAMBANG IRAWAN SYAHPUTRA. REDAKTUR PELAKSANA: M YASIR. KOORDINATOR LIPUTAN: ZAINUL AZIZ. REDAKTUR SENIOR: ENDRIZAL YUSTEN. SEKRETARIS REDAKSI: NUR AINUN. STAF REDAKSI: LIZAWATI, IRDAWATI, HESTI. MANAGER PRACETAK: ROY YULIANTO. MANAGER KEUANGAN: NUR ASIAH. KABAG PEMASARAN/IKLAN: BENNY HENDRA, DISTRIBUSI: ARI KURNIAWAN BIRO DAERAH: TATANG HARTONO, TAUFIK BASIRUN (BAGANSIAPIAPI). ROBIN SIMANUNGKALIT, MARHUSOR PARDEDE (TANJUNGPINANG, KEPRI). JHONI (SIAK). SYAFRIZAL (DUMAI). SALFIAN DALIANDI, DAKESLIM (BENGKALIS). SUHANDI, IMRAN RIO (INHU). JABARULLAH, JANUAR JAYA (INHIL). ACHMAD FIKRI, ARIEF (KAMPAR). JON HENDRI HASAN, ASNOL MUBARACK (PELALAWAN). ALAMAT REDAKSI: JL PARIT INDAH KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B 10 PEKANBARU, TELP/ FAX (0761) 32308 TARIF IKLAN: FULL COLOURRP. 6.000/MM/KOLOM, HITAM PUTIH RP. 4.000/MM/KOLOM (BELUM TERMASUK PPN 10%) NOMOR REKENING: BANK RIAU NO REK 201.030.690.95 PERCETAKAN: PT RIAU POS GRAINDO (ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN)

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel, puisi dan ilustrasi. Tulisan diketik rapi dua kertas kuarto dan dilengkapi identitas pengirim. Redaksi berhak menyunting isi tulisan tanpa mengubah maknanya.

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


Budaya Kalam

3 rumah para pemudik menjadi masih tetap rentan dan berisiko terhadap tindak kejahatan dan bencana tersebut. Untuk itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat maupun aparat keamanan harus berhati-hati sebelumnya. Bagi pemudik, harus mengkondisikan rumahnya sebaik mungkin. Agar memperkecil peluang terjadinya tindak kejahatan dan dapat menghindarkan bencana. Begitu juga aparat keamanan, harus bekerja ekstra ketat lagi. Meskipun bencana terkadang tidak bisa terhindarkan, namun sebaiknya kita juga perlu berhati-hati. Dan pihak kepolisian sebaiknya, mampu bertindak dengan cepat sehingga kejahatan tersebut tidak meluas dan bisa diredam. Begitu juga keamanan pemudik diperjalanan nantinya. Daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan maupun kecelakaan. Kewajiban pihak kepolisian untuk mengawasi dan memperingatkan pemudik dalam bentuk himbaun ataupun patroli langsung di daerah TKP. Semoga, himbaunnya ini sampai ke semua orang. Agar cepat betindak dan sudah merencanakannya jauhjauh hari sebelumnya. Ira Mahasiswa UIR

kosong. Hal ini tentu saja menimbulkan resiko keamanan rumah dari terjadinya tindak kejahatan maupun bencana. Banyak penjahat yang memanfaatkan momen mudik lebaran ini untuk melakukan aksinya ketika rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh penghuninya yang mudik. Selain resiko kemalingan, rumah yang ditingalkan dalam keadaan kosong juga beresiko terjadinya bencana lain, seperti kebakaran. Kebakaran ini sering diakibatkan karena konsleting listrik, ataupun penyebab lainnya. Karena resiko-resiko keamanan seperti disebutkan diatas itulah sehingga para pemudik menjadi tidak tenang selama mudik lebaran dikampung halaman. Untuk masalah keamanan ini kebanyakan orang mengatasinya dengan cara menitipkan kepada tentangga yg tidak mudik, ataupun dititipkan kepihak keamanan komplek rumah. Tapi masalahnya biasanya hampir seluruh tetangga juga mudik, kalaupun tidak mudik mereka punya acara, begitupun pihak kemanan seperti satpam di komplek perumahan, biasanya pada waktu lebaran mereka juga sebagian ikut mudik, dan yang tersisa juga mempunyai acara keluarga sendiri waktu lebaran. Sehingga keamanan

Oleh: Bambang Irawan Syahputra

Memahami Kembali Makna Idul Fitri

K

dengan jalan kita ETIKA mendengar Allah dan kepada memohon maaf kata Idul Fitri, tentu sesama manusia. dan memaafkan dalam benak setiap Untuk itu, memahaorang lain. orang yang ada adalah mi kembali makna Nah, dengan kebahagiaan dan kemenangan. Idul Fitri (kembali momentum Idul Dimana pada hari itu, semua ke fitrah) dengan Fitri ini kita mari manusia merasa gembira dan membangun jadikan sebagai senang karena telah melaksan- kembali pengabdisarana meminta akan ibadah puasa sebulan an hanya kepada maaf dan mepenuh. Allah adalah maafkan orang Dalam Idul Fitri juga sebuah keharusan lain dengan ditandai dengan adanya sehingga kita bersilaturrahim ”mudik (pulang kampung)” semua dapat (menyambung yang notabene hanya ada di menjadi hambakasih sayang) baik Indonesia. Selain itu, hari raya hamba muttaqin kepada suami Idul Fitri juga kerap ditandai dan hamba yang atau istri, kedua orang tua, dengan hampir 90 persen tidak mempunyai dosa. Dosa anak, keluarga, sanak kerabat, mereka memakai sesuatu yang kepada Allah terhapus dengan tetangga serta teman dan baru, mulai dari pakaian baru, jalan bertaubat dan dosa kepada relasi kita ketika ada kebensepatu baru, sepeda baru, sesama manusia dapat terhapus cian terhadap mereka. Sebab mobil baru, atau bahkan istri dengan silaturrahim. kasih sayang merupakan baru (bagi yang baru menikah). Cara Menghapus Dosa lawan dari kebencian. SehingMaklum saja karena perputaKepada Allah Adalah dengan ran uang terbesar ada pada Taubat. Dosa merupakan catatan ga orang yang dalam dirinya ada kebencian pada suami saat Lebaran. Kalau sudah keburukan di sisi Allah yang atau istri, orang tua, anak, demikian, bagaimana sebetelah dilakukan oleh setiap keluarga, sanak kerabat, narnya makna dari Idul Fitri itu manusia karena mereka tidak tetangga, teman dan relasi sendiri. Apakah Idul Fitri cukup menjalankan perintah atau disebut dengan pemutus kasih ditandai dengan sesuatu yang karena mereka melanggar sayang (Qathiul Rahim). baru, atau dengan Orang yang memutusmudik untuk bersilaturkan kasih sayang rahim kepada sanak Dengan demikian, mari (Qathiul Rahim) dalam saudara dan kerabat?. kita jadikan Idul Fitri tahun ini hadis shahih dijelaskan Idul Fitri (kembali ke bahwa mereka ini tidak fitrah), ya suatu hari berbeda dengan Idul Fitri di akan masuk surga. raya yang dirayakan tahun-tahun sebelumnya karena Di samping kita setelah umat Islam kita telah memahami akan makna meminta maaf dan melaksanakan ibadah memberi maaf, kita juga puasa Ramadhan satu Idul Fitri. Dengan kita maksimalharus dan wajib sebisa bulan penuh. Dinamakan bersilaturahim untuk meminta mungkin menjadi kan Idul Fitri karena maaf, memberi maaf dan menjadi pribadi pemaaf. Memmanusia pada hari itu beri maaf berbeda laksana seorang bayi seorang pemaaf. Jangan biarkan dengan pemaaf. Kalau yang baru keluar dari kedengkian dan kebencian memberi maaf itu dalam kandungan yang terjadi ketika ada orang tidak mempunyai dosa merasuk kembali ke jiwa kita yang meminta maaf, dan salah. yang telah fitri (suci). sedang pemaaf adalah Idul Fitri juga orang yang memberi diartikan dengan maaf atas kesalahan kembali ke fitrah (awal orang lain sebelum orang kejadian). Dalam arti mulai hari larangan Allah dan RasulNya. tersebut meminta maaf itu dan seterusnya, diharapkan Bulan Ramadhan merupakan kepadanya. kita semua kembali pada fitrah. bulan khusus yang dikhususkan Dengan demikian, mari Di mana pada awal kejadian, Allah untuk Umat Islam. Di bulan kita jadikan Idul Fitri tahun ini semua manusia dalam ini terdapat maghfirah, rahmah berbeda dengan Idul Fitri di keadaan mengakui bahwa dan itqun minan nar. Selain itu, tahun-tahun sebelumnya Allah adalah satu-satunya bulan Ramadhan juga menjadi karena kita telah memahami Tuhan. Dalam istilah sekarang sarana umat manusia untuk akan makna Idul Fitri. Dengan ini dikenal dengan ”Perjanjian memohon dan meminta penkita maksimalkan bersilaturaPrimordial” sebuah perjanjian gampunan dari Allah dengan him untuk meminta maaf, antara manusia dengan Allah jalan melaksanakan ibadah memberi maaf dan menjadi yang berisi pengakuan ke puasa dan shalat tarawih. seorang pemaaf. Jangan Tuhan an, sebagaimana yang Begitu juga Allah menyediabiarkan kedengkian dan terekam dalam surah al-A’raf kan Qiyam Ramadhan (Tarawih) kebencian merasuk kembali (7) ayat 172 : sebagai sarana penghapusan ke jiwa kita yang telah fitri (Dan (ingatlah), ketika dosa apabila dilakukan karena (suci). Tuhanmu mengeluarkan Allah dan hanya mengharap Dengan momentum ini keturunan anak-anak Adam pahala dari Allah. pula, penulis sebagai mahluk dari sulbi mereka dan Allah Dengan rajin dan tekun yang banyak dan penuh mengambil kesaksian terhadap melaksanakan puasa dan shalat dengan kesalahan dan dosa, jiwa mereka (seraya berfirtarawih dengan tulus mencari baik yang saya sengaja atau man): “Bukankah Aku ini ridho dan pahala dari Allah, Tuhan-mu?” Mereka menniscaya dosa dan kesalahan kita tidak, dengan tulus saya memohon maaf lahir batin jawab: “Betul (Engkau Tuhan kepada Allah telah terampuni atas semua kesalahan dan kami), kami menjadi saksi”. kecuali dosa syirik sehingga kita (Kami lakukan yang demikian menjadi hamba yang bersih dari dosa saya kepada anda semua. Begitu juga sebaliknitu) agar di hari kiamat kamu dosa. Setelah dosa kita diampuya, jika ada kesalahan dan tidak mengatakan: “Sesungguni Allah, maka tahapan selanjutdosa anda semua kepada hnya kami (bani Adam) adalah nya adalah membersihkan dosa saya, dengan lapang dada orang-orang yang lengah kita kepada sesama manusia. saya memaafkan anda. terhadap ini (keesaan Tuhan)”). Idul Fitri atau kembali ke Dengan harapan, semoga kita Seiring dengan perkemban- fitrah akan sempurna tatkala semua menjadi manusia gan itu sendiri, banyak di terhapusnya dosa kita kepada bersih sebagaimana bayi antara manusia dalam perAllah diikuti dengan terhapusnyang baru dilahirkan dari jalanan hidupnya yang melupa- ya dosa kita kepada sesama kandungan yang tak punya kan Allah serta telah melakumanusia. Terhapusnya dosa salah dan dosa.* kan dosa dan salah kepada kepada sesama manusia

Mengucapkan Selamat Atas Kelulusan

ZULKARNAIN, SE, M.Si Pimpinan Perusahaan Tabloid Berita AZAM

&

Ir. SALFIAN DALIANDI, M.Si Kepala Biro Tabloid Azam Bengkalis Pada Program Pasca Sarjana Magister Sosiologi Konsentrasi Urban Studi Universitas Riau

Semoga ilmu yang diperolah dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan negeri ini Ttd

H SYAFRIADI, SH, MH Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penjab

PEMBERITAHUAN Seluruh wartawan Tabloid Berita AZAM dibekali dengan kartu pengenal diri, atau kartu pers. Bagi yang tidak memilikinya, diminta supaya tidak dilayani.

Pojok

 Sulit Menjerat RZ di Kasus Suap PON, Ngah...!! - Kalau kasus lain gimane, Pak Cik..?

ttd Redaksi

Ongah

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


Mimbar Debat

4 Tunggu SK dari Pusat

Gugurkan Tanda Bintang

KETUA DPRD Riau, Johar Firdaus mengatakan akan ada semacam Surat Keputusan (SK) dari Menko Kesra untuk mencabut tanda bintang dalam anggaran PON ke XVIII. Hal ini dikatakan Johar Firdaus saat Pemrov dan DPRD Riau menghadiri rapat terbatas terkait anggaran yang dibintang tersebut. “Memang secara lisan, hal itu telah disampaikan Menko Kesra dalam rapat terbatas di Jakarta beberapa hari yang lalu terkait anggaran yang di bintang tersebut,” kata Johar Firdaus. Menurutnya, persetujuan itu belum secara tertulis, dan dewan masih menunggu adanya pernyataan secara tertulis layaknya sebuah Surat Keputusan (SK). “Secara tertulis pernyataan tersebut belum sampai ke kami artinya belum kami terima,” ungkap Politisi Golkar ini. Dengan adanya SK dari Menko Kesra ini, kata Johar Firdaus, berarti tanda bintang itu sudah bisa di cabut dan anggaran PON yang di bintang itu sudah bisa dicairkan. “Kita minta, kalau bisa SK tersebut bisa diterima secepatnya, apalagi waktu PON tidak akan lama lagi,” tegasnya.

DALAM rapat Paripurna APBD Perubahan tahun 2012 beberapa waktu lalu, DPRD Riau telah menyepakati untuk memberikan tanda bintang seluruh anggaran PON dalam APBD Perubahan. Meski sudah dievaluasi Kemendagri, namun APBD-P Riau 2012 belum seluruhnya bisa digunakan. Tanda bintang anggaran PON belum dihapus DPRD, selagi belum ada SK Menko Kesra. Salah satu alasan mengapa DPRD Riau memberikan tanda bintang dan menyerahkan pengguguran tanda itu kepada Pemerintah Pusat karena tidak ada yang mau tersangkut hukum dikemudian hari ketika anggaran itu dicairkan. Di samping itu, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian DPRD Riau untuk mencairkan anggaran PON itu. “Menurut saya masalah itu sudah dibahas dalam rapat dan tinggal menunggu keluar SK saja,” jelas politisi PKS ini. Syafruddin pun berharap anggaran PON tersebut mesti bisa dicairkan tahun ini juga. “Kita tetap berharap bahwa anggaran itu bisa dicairkan. Informasi yang kami peroleh juga bahwa kabarnya Pemerintah Pusat tengah mempersiapkan Peraturan setingkat Kepmen di mana Kepmen ini digunakan untuk kategori anggaran PON yang di bintang itu,” jelas Syafruddin.

Johar Firdaus Ketua DPRD Riau

Nilai Fantastis APBD P NOMINAL anggaran belanja dan pendapatan Pemprov Riau menyentuh angka tertinggi sepanjang masa, menyusul disetujuinya APBD-P 2012 oleh DPRD sebesar Rp 8,177 triliun. Jumlah fantastis dan terbesar dalam pengesahan anggaran di Riau. Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau pun telah menyerahkan hasil persetujuan bersama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 Riau, kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera di evaluasi. Memang sesuai Undang-undang, evaluasi APBD-P yang telah mendapat persetujuan bersama dilakukan terhitung 14 hari sejak diajukan ke Mendagri. Evaluasi itu guna mendapatkan catatan-catatan yang perlu diverifikasi. Barangkali tidak kali ini saja, DPRD Riau mengesahkan sebuah anggaran. Mencakup APBD murni ataupun Perubahan. Adanya kehati-hatian untuk menyetujuinya anggaran tambahan PON tak lain setelah KPK turun tangan dan menindak sejumlah anggota dewan yang diduga menerima gratifikasi soal penambahan dana PON. Tak ingin jatuh dilubang yang sama, pencairan anggaran yang jumlahnya triliunan itu pun mesti tertunda menunggu persetujuan Pusat agar menggugurkan tanda bintang untuk dana PON Riau. Diana Mahasiswa

Tanda Bintang di APBD P Berguguran Setelah mengalami tiga kali penundaan, akhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Provinsi Riau tahun 2012 disahkan. Pengesahan berlangsung tanpa tanda bintang.

N

OMINAL anggaran belanja dan pendapatan Pemprov Riau menyentuh angka tertinggi sepanjang massa, menyusul disetujuinya APBD-P 2012 oleh DPRD sebesar Rp 8,177 triliun. Tanda bintang yang sebelumnya ada di APBD P itu artinya anggaran belum dapat cairkan karena dinilai tidak memilki dasar hukum dan baru dapat dicairkan setelah ada dasar hukum dari Pemerintah Pusat atau Kemendagri. Di antara anggaran PON yang diberi tanda bintang, antara lain, anggaran pembayaran main stadium PON sebesar Rp71 miliar, infrastruktur penunjang main stadium sebesar Rp25 miliar dan anggaran pembangunan lapangan tembak sebesar Rp1,9 miliar. Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau telah menyerahkan hasil persetujuan bersama atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 Riau, kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera di evaluasi. Karena di dalamnya terdapat anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau yang harus segera direalisasikan. Meskipun sudah dievaluasi

Kemendagri, namun APBD-P Riau 2012 belum seluruhnya bisa digunakan. Tanda bintang anggaran PON belum dihapus DPRD, selagi belum ada SK resmi dari Pusat. Surat Keputusan (SK) tersebut berupa Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Keputusan Menteri (Kepmen). Atas dasar itu, DPRD Provinsi Riau tidak memperkenankan penggunaan dana sedikitnya Rp97,9 miliar untuk PON XVIII yang sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2012. Anggota Badan Anggaran DPRD Riau, Ramli FE, mengatakan, anggaran itu sudah dialokasikan namun pencairannya tidak bisa sembarangan karena ada konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Banggar DPRD Riau berpendapat alokasi dana tak bisa dicairkan karena Perda yang mengatur pengikatan anggaran dua proyek itu sudah kadaluarsa pada tahun 2011. Yakni Perda no 5 tahun 2008 tentang anggaran untuk Main Stadium dan Perda no 6 tahun 2010 tentang anggaran untuk venue menembak. Setelah skandal gratifikasi revisi Perda terkait pembiayaan proyek PON Riau terbongkar KPK, persiapan khususnya pendanaan di DPRD Riau sedikit terhambat. 10 anggota DPRD Riau ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi PON. Sejumlah anggaran yang diberi tanda bintang adalah penambahan untuk lapangan menembak Rp1,9 miliar, stadion utama Rp71 miliar dan untuk insfrastuktur stadion utama Rp25 miliar.

 ird

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

Syafruddin Sa’an Anggota Banggar DPRD Riau

Celah Kebocoran APBD APBD Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami kebocoran dengan nilai cukup signifikan. Besarnya anggaran untuk belaja pegawai dan aparatur pemerintah belum seimbang untuk kebutuhan masyarakat. Terutama sejak Pusat menetapkan Riau sebagai tuan rumah PON ke XVIII tahun 2012. A Anggaran di APBD Riau banyak tercurah untuk membiayai dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana PON. Meskipun dari awal telah menjadi sorotan bahwa Riau akan menjadi sapi perahan oleh Pusat, namun Pemerintah daerah tidak bergeming dan tetap lanjut untuk mendanai seluruh pelaksanaan PON. Meskipun even yang dilaksanakan merupakan even nasional, namun daerah yang lebih banyak bertanggung jawab. Kebocoran anggaran di APBD Riau kontan menjadi sorotan dan tahun ini menjadi puncaknya setelah KPK menetapkan tersangka 10 anggota DPRD Riau dan dua pejabat Riau. Semestinya, kasus hukum yang menyeret sejumlah petinggi di Riau dan anggota dewan menjadi momen bahwa anggaran yang ada di APBD tersebut tidak bisa disalah gunakan oleh pemegang anggaran. Antara legislatif dan eksekutif pun tidak bisa sesuka hati menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau oknum tertentu. Pengawasan tetap berjalan dan hukum tetap harus ditegakkan. Wagiman Swasta


5 Suara AZAM

Subiati Lebih Sering Puasa Jika kita berpuasa mungkin hanya sebulan Ramadan, tidak demikian halnya dengan Lansia ini. Dalam kesehariannya, dia lebih banyak berpuasa karena sulitnya ekonomi.

D

ARI kejauhan, terlihat sebuah gubuk reot dikeliling oleh rumahrumah yang berdiri kokoh dan megah. Rumah yang terbuat dari susunan papanpapan bekas, dihalaman rumah ini berjejer sampahsampah yang bisa didaur ulang. Sampah itu ia kumpulkan hingga suatu saat dapat ia uangkan. Bila melongok ke dalam, seorang wanita lansia sedang tidur-tiduran bersama satu orang bocah yang msih berusia sekitar tiga tahun. Bocah tersebut masih mengisap jempolnya dan tertidur di pangkuan sang nenek. Begitu AZAM datang, wanita ini bangkit dari tidurnya. Setelah memastikan cucu kesayanganya sudah terlelap. Cucu yang sedari bayi dekat dengan Nenek Subiati. karena ditinggal pergi oleh ibunya. Sehingga untuk bekerjapun, cucunya itu ikut serta. Namun pada siang itu, Nenek Subiati baru pulang dari kerja. Ia tidur-tiduran diruang tamu yang berukuran sekitar tiga meter kali tiga meter. Ruangan itu diisi oleh TV bekas sekitar 14 inc. Dan pakaian yang sudah berlipat bersusun di pinggir dinding. Karena tidak terlihat lemari pakaian untuk menempatkan kain. Di ruangan itu ia menikmati istirahatnya sekembali dari pekerjaan yang menyita keringat. Rumah satu kamar yang sudah bertahun-tahun menampungnya. Meskipun statusnya masih rumah kontrakan sekitar Rp3 juta

setahun. Hanya itu rumah murah yang ia sanggup untuk bayar. Nenek lansia ini bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu RT di Kecamatan Sukajadi. Berangkat pagi dan pulang siang. “Pukul enam pagi, saya beserta cucu telah keluar dari rumah guna memungkut sampah di setiap rumah warga. Lantas dikumpulkan dalam gerobak dan di buang di TPS yang ada di jalan Rajawali sana. Begitulah pekerjaan saya setiap hari. Pergi pagi, pulang siang menjelang masuk waktu Dhuhur,” nenek Subiati bercerita. Dibulan Puasa ini, wanita ini tidak pernah absen dari mengangkut sampah. Subiati sangat sadar akan resiko pekerjaanya. Bila satu hari saja absen dari mengangkut sampah, maka harus siap-siap diomelin oleh warga yang merasa telah membayar iuran setiap bulanya untuk kebersihan di lingkunganya. Meskipun iuran itu tidak sebanding dengan nilai kebersihan yang diperoleh warga. “Satu hari saja saya tak masuk kerja, habis saya diomelin warga. Ada yang menyatakan mereka bayar, tapi kok sampah tidak dipungut. Lalu kalau tidak sanggup kerja ya berhenti saja,” demikian Subiati menceritakan ocehan dari mulut warga yang tidak mengerti kehidupan orang susah seperti Subiati. Diusianya yang mencapai 80 tahun, masih saja bekerja menguras keringat. Ketika tenaganya sudah melemah, matanya sudah tidak lagi seawas dulu, dan telinganyapun tak lagi nyaring untuk mendengar. Kondisi demikian masih saja ia paksakan untuk bekerja. Karena tidak ada siapa yang bisa ia andalkan untuk menafkahi dirinya beserta cucu. “Kalau tak kerja, kita dapat

makan dari mana,” ujar Nenek ini. Memang tiada siapa yang bisa dia andalkan. Untuk itu meskipun tubuhnya sudah dimakan usia, masih saja ia membating tulang untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta cucu. Bekerja mengangkut sampah hanya dengan gaji 230 ribu perbulan, itu tetap ia jalani yang sudah bertahun-tahun lamanya. Meskipun bergaji jauh dari kata cukup. Namun, nenek ini yakin, rezki bukan saja dari gaji mengankut sampah, kemurahan hati orang, telah menopang penghidupanya sejauh ini. “kalau diharab dari gaji, manalah cukup dizaman sekarang ini. Tapi juga ada dikasih-kasih oleh orang yang kasihan melihat kondisi saya. Kadang dikasih 10 ribu saya terima,” ujar Nenek Subiati. Namun, tidaklah setiap hari ia peroleh belaian kasih dari orang lain. Ada kalanya ia tidak peroleh uluran tangan dari orang lain. Saat itu, Nenek Subiati bertahan dengan kondisi makan seadanya. “Kalau kita ada dikasih uang oleh orang lain, ya bisa beli lauk, kalau tidak kita

makan pakek sayur saja. Sering begitu, makan pakek sayur tanpa lauk,” tutur Subiati. Terkadang, bila kondisinya lagi seret, Nenek ini sering berpuasa. Hal itu ia lakukan guna mengirit biaya. “Terkadang saya sering puasa kalau tidak ada uang beli makanan,” akunya. Dibulan Ramadhan sekarang, ia katakan puasanya belum ada yang lepas. Mungkin hal itu sudah terbiasa puasa dihari 11 bulan sebelumnya. Jadi menjalani puasa di bulan Ramadhan ini tidak begitu berat ia rasakan. Karena sudah terlatih. “Alhamdulillah puasa saya belum ada yang lepas,” sebutnya. Menurut Subiati lagi, puasa Ramadhan sekarang berbeda ia rasakan dari puasa Ramadhan tahun-tahun sebelumnya dimana ia cukup banyak mendapat santunan. Yang tidak pernah absen dari wali kota Pekanbaru yakni ia peroleh santunan sebelum puasa dan sebelum lebaran. Namun tahun sekarang tidak pernah lagi ia terima setelah walikota Pekanbaru berganti. “Waktu bapak Herman jadi wali kota, saya ada dikasih

uang santunan sebagai peduli dia pada pekerja kebersihan kota. Santunan itu biasa saya terima sebelum puasa dan lebaran. Tapi hingga sekarang saya tidak lagi terima. Bahkan untuk peroleh raskinpun dipersulit harus pakek kartu keluarga. Saya yang sudah lebih 60 tahun disini seolah tidak dianggab warga miskin disini,” ia berkisah. Jadi selama menjalani puasa saat ini, nenek Subiati masih menjalani puasa seadanya. Terkadang dikasih duit dan dapat untuk beli bukaan berupa roti menemani air teh. Kalau tidak, ya terpaksa puasa dengan nasi putih beserta sayur daun ubi yang di tumis. “Kalau tidak ada uang, saya sering masak tumis daun ubi. Kalau ada uang lebih baru beli lauk dan roti buat bukaan,” ungkapnya dengan suara serak tertahan ditenggorokan. Matanya yang tadi mulai memerah, kini tak kuasa ia sembunyikan. Kristal bening itu akhirnya jatuh juga, jadi saksi bisu menimpa bumi. Tanganya yang terlihat gemetaran itu, mencobak mengucek matanya yang terlihat basah. Sambil bertutur dengan suaranya yang parau. Ia melanjutkan kisahnya. “Saya tidak berharab apaapa pada pemerintah sekarang. Walau gaji saya sudah bertahun-tahun hanya bertahan dengan dua ratusan ribu saja. Hanya bertambah 30 ribu saja saat ini,” ungkapnya terbata-bata. Gaji Rp230 ribu, dizaman sekarang memang tidak besar nilainya. Justru itu tidak heran nenek Subiati sering berpuasa tanpa ujung, meski bukan waktunya bulan puasa lantaran tidak ada makan yang bisa ia makan. Sementara kita berpuasa hanya sampai beduk bertalu. Dan itupun hanya berpindah jadwal pola makan saja.*

 iza

Te r l e n g k a p & Te r a k r e d i t a s i P E R S A D A B U N D A M

E

N

E

R

I

M

A

M

A S M

A B A

STISIP

AKADEMI SEKRETARIS & MANAJEMEN SK. MENDIKBUD RI. NO. 252/DIKTI/Kep/1992 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

AKADEMI BAHASA ASING SK. MENDIKBUD RI. NO. 62/D/1998 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK SK. MENDIKNAS RI NO. 173/D/0/2000

J

U

1. Sekretaris Eksekutif D3 2. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern D3

1. Bahasa Inggris D3)

Sekretaris Pefesional, Manager Administratif, Supervisor Perkantoran, Manager Pelayanan Kantor, yang dewasa ini sangat dibutuhkan baik oleh perusahaan maupun instansi Ketua : H. Hazmil Zaianal, SE.MM

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional. Ketua: Kernedy, SS

P

A

H

A

S

I

S

W

A

B

A

PROGRAM DIPLOMA : DI, DII, DIII, DAN STRATA SATU (S1)

R

S T I E SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SK. MENDIKNAS RI NO. 191/D/0/2000 Teragreditasi SK NO:014/BAH-PT/AK-IV/S1/VIII/2002

R 1 Ilmu Komunikasi (S1)

O

S

P

E

Administrator, Ahli dalam membuat kebijakan, Public Relation Manager, Ahli dalam bidang administrasi negara dan administrasi niaga, handal dalam bidang komunikasi, menguasai tata pemerintahan dan Dunia Bisnis Ketua: Drs M Iqbal Ali MM

K

S T I BA

S T I H

S T A I

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SK MENDIKNAS RI NOMOR 151/D/02006 Teragreditasi SK NO:027/BAH-PT/AK-XII/S1/XI/2009

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I/495/2007

S

1. Manajemen (S1) 2. Akuntansi (D3)

A I. II. III. IV.

1. Bahasa dan Sastra Inggris (S1) 2. Bahasa Inggris (D3)

L

U

Menjadi Manager handal untuk menghadapi peluang bisnis, manjadi pakar dan pengelola strategi bisnis untuk usaha kecil, menengah dan besar, menjadi manajer pemasaran, menjadi akuntan handal yang mampu mengelola dan membukukan keuangan. Ketua: Haznil Zainal SE MM

U

SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING SK MENDIKNAS RI NOMOR 61/D/02004

U

R

L

U

S

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional., Dosen dan Ahli B.Inggris Ketua : Kernedi, SS

N PRAKTISI HUKUM (S1) HUKUM BISNIS (S1) HUKUM UDARA (S1) ILMU HUKUM (S1)

A

I. PEMIKIRAN ISLAM (S1) II. EKONOMI ISLAM (S1) III. PERBANKAN SYARIAH (S1)

N

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Akreditasi, Advokasi Notarsi, Penyidik, Panitera, Biro Hukum Perusahaan, Perbankan Dan lain lain Ketua: Prof Hj Aswarni Adam, SH

Pemikiran Islam Filosof Dai. Ahli Ekonomi Islam, Perencanaan Ekonomi, Ahli Perbankan Syariah, Karyawan di Bank dll Ketua: Drs H Iskandar Arnel, MA

M E N G A PA A N DA H A R U S M E M I L I H P E R S A DA B U N DA ? Karena didukung oleh Dosen-dosen yang ahli dan berpengalaman lulusan dalam dan luar negeri dengan jenjang pendidikan S1, S2, S3 dan Guru Besar/Profesor, Praktisi yang terampil yang siap mendidik dan membina anda menjadi tenaga terampil dan profesional. Lama pendidikan satu Tahun untuk DI dengan Gelar Ahli Pertama (AP), dua tahun untuk DII dengan gelar Ahli Muda (A.Ma), tiga tahun untuk DIII dengan gelar Ahli Madya (A. Md), dan empat tahun untuk program S1 dengan gelar Sarjana Lengkap (S.Sos dan SE). Bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan beasiswa. Kerjasama dengan dunia usaha, Case Study dan Job Training. Fasilitas antara lain: Lab. Komputer, Lab. Bahasa, Lab. Perkantoran, Perpustakaan, Telepon Umum (Beken & Wartel), Klinik Kesehatan, Mushola, Cafetaria, Asuransi, Foto Copy, dan lokasi kampus di tengah kota. SYARAT PENDAFTARAN 1. Berijazah SLTA atau sederajat (MAN, SMK) 2. Pria/Wanita yang sehat jasmani dan rohani 3. Mengisi Formulir Pendaftaran 4. Foto Copy Ijazah/STTB atau sederajat, Dilegalisir (3 Lbr) 5. Foto Copy NEM/Nilai Dilegalisir (3 lembar) 6. Pas Foto 3x4 (4 lembar) 7. Membayar Uang Pendaftaran Rp. 250.000 8. Mengikuti Ujian Saringan Masuk

WAKTU PERKULIAHAN Pagi Siang Malam Sabtu Minggu

= = = = =

08.00 s/d 12.00 WIB 13.00 s/d 17.00 WIB 19.00 s/d 22.00 WIB 15.30 s/d 22.00 WIB 07.30 s/d 15.00 WIB

(Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan)

Dengan Mengikuti Pendidikan Tinggi di Persada Bunda, Karyawan/ti dengan sendirinya ilmu bertambah, ketempilan makin mantap. Karier otomatis akan meningkat dan percaya diri akan lebih besar.

Jl. Diponegoro No. 42 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 23181 - HP: 0813 652 89999 - Fax. (0761) 40218

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


6 Galeri

H Syafriadi menyampaikan sambutannya usai berbuka

Menyantap hidangan yang tersedia bersama keluarga tercinta

Berikan THR, AZAM ‘Bubar’ dengan Karyawan S

Menunggu detik-detik berbuka puasa

Pulang, bawa sambal untuk sahur dulu ah...!

EPERTI tahun-tahun sebelumnya, seluruh karyawan Tabloid Berita AZAM menggelar acara buka bersama (Bubar), Jumat (10/8) di RM Melayu Rokan, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Selain untuk menguatkan tali silaturahmi antar karyawan, juga diselingi dengan pemberian Tunjangan Hari raya (THR) secara simbolis kepada jajaran redaksi dan usaha. Wajah-wajah riang tampak membalut semua karyawan dan wartawan. Apalagi dalam kesempatan itu, Pimpinan Umum Tabloid AZAM H Syafriadi SH MH yang didampingi Pimpinan Perusahaan Zulkarnain SE menyampaikan akan memberikan THR ‘ganda’ kepada semua kru AZAM. “Alhamdulillah, bisa buat beli baju baru dan pulkam,”

Nikmatnya buka bareng sama sahabat dan keluarga

celetuk Irdawati disambut gelak tawa rekan-rekannya yang lain. Yah, tak terasa AZAM kini sudah berusia 14 tahun. Eksistensi tabloid yang mengedepankan isu politik di negeri ini tak lepas dari kehandalan manajemen dalam memupuk kebersamaan.

Sabar menunggu bedug tanda berbuka ditabuh

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

‘’Kekompakan akan membuat kita semakin kuat. Atas nama pimpinan, saya mengucapkan selamat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Semoga kita benar-benar kembali fitrah setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa,’’ ucap Syafriadi*

 sir


Cakap Lepas 7 Puan  Hj Nurliah SH MH:

Bangga Jadi Orang Riau Hj Nurliah SH MH adalah anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. Perempuan kelahiran Igal, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ini memenangkan pemilu legislatif melalui daerah pemilihan Riau II.

I

BU satu anak ini hadir diantara tamu yang lain saat puncak acara HUT Provinsi Riau ke 55, Kamis, 9 Agustus 2012 di Gedung DPRD Provinsi Riau. Kepada Azam, Nurliah mengaku bangga dan terharu bisa hadir langsung saat Paripurna dalam rangka HUT Provinsi Riau ke 55 di Gedung DPRD Provinsi Riau. Dalam pengamatannya, di usianya yang telah 55 tahun, Provinsi Riau tampil sebagai Provinsi yang maju dan tumbuh pesat perekonomiannya. Bahkan menjadi salah satu provinsi dengan tujuan investasi tertinggi di Pulau Sumatera. “Kita mesti bangga dan takjub dengan pencapaian yang diraih Riau seperti sekarang ini,” ungkap Magister Ilmu Hukum di Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta (2004) ini. Segala pencapaian itu, lanjut Nurliah merupakan hasil kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat negeri ini. Karena itu, seluruh masyarakat Riau seharusnya turut menjaga segala pencapaian itu. Bahkan melakukan peningkatan disegala sektor yang menyentuh sendi-sendi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Wanita yang memulai kiprah politik mulai dari tingkat paling bawah ini, seakan juga mengingatkan, segala pencapaian yang dimiliki Provinsi Riau saat ini mesti melewati beragam rintangan dan waktu yang tidak pendek. Awal terbentuknya Provinsi Riau 9 Agustus 1957 ini adalah perjuangan dari tokoh-tokoh Riau yang mesti dihargai dan selalu dikenang oleh pemerintah dan masyarakat. “Sebagai negeri yang menghargai pejuangnya, kita pun tidak bisa melupakan peran dan perjuangan para pendiri Riau baik yang sudah tiada maupun yang masih ada saat ini,” ungkap Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta Padang (1990) Meskipun kemudian, ada

selentingan perkara hukum yang menimpa beberapa pejabat di Riau dan anggota DPRD nya, sehingga HUT Riau tahun ini kurang meriah dari pada tahun-tahun sebelumnya, menurut Nurliah, masyarakat jangan mencampuradukkan persoalan tersebut. Wanita yang berpenampilan sederhana dan low profile ini pun berkomitmen untuk lebih banyak berbuat dan bekerja untuk masyarakat Riau. Termasuk juga soal dirinya yang digadang-gadangkan menjadi sosok yang pantas maju menuju Calon Gubernur Riau (Cagubri) 2013 mendatang. Kenyataan saat ini, Hj.Nurliah merupakan satu-satunya perempuan yang duduk di DPR RI mewakili masyarakat Riau. Kiprah politiknya yang dibangun mulai dari tingkat paling bawah, membuat dia lebih matang dalam perjalanan karirnya. Hj Nurliah Menang-

gapi hal itu Nurliah mengaku saat ini dirinya fokus sebagai Anggota Komisi IV DPR RI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat Riau di tingkat Pusat. Seperti saat reses ataupun mengunjungi konstituen di Riau. “Saya hanya ingin bekerja dan mengabdi, tetap bersemangat untuk turun ke daerahdaerah dan mendengar langsung keingi-

nan masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan saat ini,” sebut mantan anggota DPRD Provinsi Riau ini. Salah satu yang sedang diperjuangkan oleh anggota Komisi IV DPR RI, lanjut Nurliah yakni menuntaskan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjadi usul inisiatif DPR RI. “Keberadaan RUU ini sangat urgent dan sangat ideal, karena RUU ini memberikan proteksi dan perlindungan baik petani itu sendiri maupun sistemnya. Masalah pangan menjadi hal yang fundamental dan pangan harus menjadi tanggung jawab negara,” jelas Nurliah. Untuk itu, DPR RI menargetkan akhir tahun ini RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bisa disahkan, meskipun saat ini ada beberapa pasal yang perlu ada perbaikan dan penambahan “Mudah-mudahan akhir tahun ini RUU itu bisa disahkan, agar petani sebagai kelompok terbanyak di republik ini terbantukan dan hidupnya lebih terjamin,” harap Nurliah.  ird

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU Mengucapkan

Tahniah

HARI JADI PROVINSI RIAU 09 Agustus 1957–09 Agustus 2012 Bersempena Hari Jadi Provinsi Riau ke 55 Mari Kita Sukseskan Pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 dan Islamic Solidarity Games Tahun 2013 Serta Melanjutkan Pembangunan Untuk Kesejateraan Rakyat dan Tuah Negeri Ttd

Drs. H.M. JOHAR FIRDAUS, M.Si Ketua

Drs. H.R THAMSIR RACHMAN, MM

ALMAINIS, S.Pd

H. TAUFAN ANDOSO YAKIN, SE, MM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ZULKARNAIN KADIR Sekwan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


8

Semangat Pejuang Kemerdekaan Perlu Dicontoh

Perjuangan para pejuang kemerdekaan sangat luar biasa. Dan semangat itu perlu dicontoh generasi muda.

S

EMANGAT juang yang telah diperlihatkan oleh para perintis kemerdekaan, nampaknya sangat perlu untuk dicontoh oleh para generasi muda, terutama dalam mengisi suasana kemerdekaan. Karena, untuk merebut kemerdekaan tersebut, penuh dengan pengorbanan dari para pejuang. Mulai dari derai air mata maupun tetesan keringat dan darah termasuk nyawa. Dan semangat yang perlu dicontoh itu adalah sikap dan mental yang berani serta tidak mengenal dengan kata menyerah. Hal itu diungkapkan

Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Annas Maamun, ketika melakukan temu ramah dengan para veteran dan Warakuwari serta anggota Paskibra di kediamannya, Jalan Perwira Bagansiapi-api. Acara itu juga dibarengi buka puasa bersama dengan para tokoh dan pemuka masyarakat serta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Rohil. “Kita melihat perjuangan yang telah diperlihatkan para pejuang kemerdekaan itu, sangat luar biasa sekali. Darah maupun keringat bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan untuk merebut kemerdekaan yang kita nikmati saat ini,” kata Annas Maamun. Berkaitan dengan itu, jelas Annas Maamun, sudah sepantasnya semangat juang yang telah diperlihatkan oleh para perintis kemerdekaan tersebut perlu ditiru para

generasi muda. Terlebih dalam mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan sejumlah agenda pembangunan di segala bidang. “Sudah menjadi kewajiban kita bersama dalam melanjutkan kemerdekaan itu. Salah satu diantaranya mengisi kemerdekaan dengan segala bentuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Semangat juang yang tinggi sangat diperlukan, karena kalau kita tidak semangat, maka pembangunan dalam mengisi kemerdekaan tidak dapat diwujudkan,” ujarnya. Bupati menerangkan sejumlah kegiatan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan dalam mengisi

kemerdekaan itu diantaranya menyangkut bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan dan masalah kemiskinan serta keagamaan. Dan semua kegiatan pembangunan tersebut sudah menjadi agenda program yang diprioritaskan. “Salah satu contoh dengan adanya pembangunan infrastruktur, maka daerah yang semula daerah terpencil dari terisolir bisa menjadi daerah yang terbuka dan siap berkembang untuk maju. Di Kabupaten Rohil ini masih ada satu daerah yang sulit dijangkau yakni Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud,” urainya. Sedangkan program yang benar-benar sedang dipriori-

taskan Pemkab Rohil, tegas Annas Maamun, yakni menyangkut dengan masalah kemiskinan. Karena, kemiskinan tersebut bisa mendekati kekufuran. “Untuk itu, saya meluangkan waktu untuk mengunjungi sejumlah mushalla yang ada di wilayah Kecamatan Bangko. Ternyata, sebagian besar mushalla yang kita kunjungi itu, masyarakatnya sangat miskin. Yang membuat saya agak miris lagi, sudahlah miskin kadang tidak shalat. Inti sudah menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat,” tambah Annas Maamun.*

 rp/ttg

Guru Dilarang Menambah Hari Libur Pembangunan RLH 2012 Dimulai

K

EPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Rokan Hilir (Rohil), Drs H Surya Arfan, MSi, menjelaskan masa liburan sekolah dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H tahun ini, para guru maupun murid sekolah yang diliburkan dari 13-29 Agustus 2012, dan guru dilarang menambah hari libur sesuai yang telah ditetapkan. Hal itu ditegaskannya kepada Wartawan ketika ditemui usai mengikuti sidang paripurna DPRD Rohil di gedung DPRD, Jalan Merdeka Bagansiapiapi. “Kita ingatkan kembali kepada para pendidik, maupun tenaga kependidikan serta para siswa dari semua jenjang pendidikan untuk tidak menambah hari libur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan kelender pendidikan,” ujarnya. Untuk itu, ia meminta agar kepala sekolah melaporkan segera kepada

Disdik Rohil jika ada pendidik, tenaga kependidikan yang menambah masa liburnya. Sementara kalau siswa yang melakukan dan menambah hari libur agar diberikan sanksi sesuai ketentuan sekolah. Surya Arfan juga menegaskan kebiasaan lama yang tidak baik agar dihilangkan. Seperti kebiasaan menambah hari libur dengan berdalih berbagai alasan klasik seperti tidak mendapatkan tiket, tidak mendapatkan kenderaan, jalan macet dan lain sebagainya agar dihilangkan. “Kalau memang beretikad baik tentunya jauh-jauh hari sudah direncanakan secara baik dan matang sehingga tidak terlambat untuk kembali ketempat tugas. Kita minta kepala UPTD dan para pengawas sekolah agar melakukan pemantauan keseluruh sekolah,” ujarnya.*

 dp/ttg

B

ADAN Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memastikan akan tetap memantau dan mengawal pelaksanaan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2012. Pengawalan itu dilakukan meskipun pengerjaannya berlangsung di kepenghuluan yang tersebar di tiap kecamatan. Kepala Bapemas, Ferry H Parya menjelaskan saat ini kontrak pengerjaan RLH telah selesai ditanda tangani dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) tingkat kepenghuluan dan disaksikan aparat kepenghuluan masing-masing. Kini, kata Ferry, kedua belah pihak telah memasuki tahap pengurusan dana agar pembangunan dapat segera dilakukan pembangunan RLH yang diperuntukkan buat warga miskin di seluruh Rohil

INFO PENTING Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD

: : : :

Sekdakab Kapolres Kajari Jumlah Penduduk Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Potensi Alam Nopol

: : : : : : : :

H Annas Maamun H Suyatno, AMp Nasruddin Hasan Drs Jamiludin Ridwan SIp Drs.H. Wan Amir Firdaus, M.Si AKBP Auliansyah Lubis Zulbakar 440.894 jiwa 14 103 Migas, Kelapa Sawit, Karet, Ikan BM....P

 mtr/ttg

TELEPON PENTING

Sekretariat Pemkab Rohil Sekretariat DPRD Ambulance Pemadam Kebakaran Polsek Bangko Kantor kecamatan Bangko Dinas Kesehatan Dinas Kehutanan Dinas PMD Dinas Pendidikan

0767-24287 0767-24567 0767-21040 0767-21130 0767-21110 0767-21010 0767-24381 0767-21710 0767-24284 0767-23277

Dinas Kimpraswil Dispenda Bawasda Bappeda Bapedalda KPDE Dinastan Tanaman Pangan Dinas Perhubungan PLN Bagansiapi-api

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

itu. “Tidak mungkin kita lepas begitu saja dan hanya menerima laporan dari Pokmas,” jelas Ferry. Mengenai besaran dana tahap pertama untuk pembangunan RLH itu, Ferry mengungkapkan sebesar 40 persen dari nilai kontrak kesepakatan awal. “Setelah itu progres pengerjaan di lapangan akan terus dievaluasi sebagai prasyarat untuk mendapatkan kucuran dana tahap kedua dan ketiga,” ujarnya. Ia juga menjelaskan satu unit RLH Pemkab Rohil harus menggelontorkan dana sebesar Rp72 juta. “Bangunan RLH tipe 36. Kegiatannya mulai berjalan Agustus ini. Kita juga telah menyelesaikan seleksi 30 orang untuk masuk Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan,” kata Ferry lagi.*

0767-24385 0767-22061 0767-24960 0767-24918 0767-24928 0767-24998 0767-24814 0767-24330 0767-21280


9

Pemkab Bangun Lima Masjid Pemkab berencana membangun lima masjid. Ini upaya melahirkan para tokoh agama yang selalu menyiarkan agama Islam.

U

NTUK membentuk masyarakat yang taat melakukan ibadah dan menjadikan daerah yang agamis, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) berencana membangun lima masjid di daerah-daerah kantong kemiskinan. Rencana ini lahir setelah Bupati Rohil, H Annas Maamun melakukan peninjauan langsung ke beberapa daerah di kecamatan Bangko. Termasuk menghadiri Nuzul Qur ’an di Mesjid AlKautsar, Jalan Kecamatan Bagansiapiapi, Rabu Malam (8/8) lalu. Tampak hadir dalam

acara tersebut Ketua PGRI Rohil, Syahdan, sejumlah kepala dinas, tokoh agama, dan warga masyarakat. Sedangkan penceramah Buya Hamka Riau, pengasuh pondok pesantren di Duri, yang asli Bagan Punak. Adapun lima masjid itu dibangun di Bagan Punak Meranti, di Jalan Sungai Sialang, di Bagan Punak Pesisir, di Bagan Punak dan di Bagan Barat. Rencana ini juga dapat dipastikan Annas untuk mengulangi kembali sejarah masa lalu dimana di daerah yang sekarang menjadi kantong kemiskinan tersebut merupakan daerah asalnya para tokoh agama yang selalu menyiarkan agama Islam. Dimana masyarakatnya selalu beribadah, berpuasa dan berdoa serta tidak meninggalkan membaca ayat-ayat AlQuran. Disebutnya tempo dulu tersebut di hormati dan menjadi panutan oleh masyarakat, karena

selalu rajin melaksanakan ibadah sholat. Politisi asal Partai Golkar

ini mengatakan untuk membentuk dan mewujudkan itu merupakan tanggung-jawab bersama, yakni para tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT, lurah dan penghulu, warga masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itulah, kata Annas, Pemkab membuat program membangun Mesjid dan sekaligus sekolah mengaji. Dan pada tahun ini Pemkab Rohil juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk menciptakan para da’i. Bupati juga menambahkan daerah Bagan Punak tempo dulu dikenal dengan fokih Naim, fokih Dahaman,

fokih Bakir, dan fokih Salih yang selalu rutin mengajarkan syariat agama kepada masyarakat. Mereka tersebut senantiasa menuntun dan mengajar mengaji, mengajar sholat jenazah dan mengajar lafaz AlQuran yang benar. “Inilah yang ingin kita bangkitkan kembali dengan menanamkan semangat agama pada masyarakat, sehingga selalu melaksanakan sholat dan doa. Wilayah Bagan Punak sebagai asal para Fokih di tempo dulu dibangkitkan kembali agar daerah tersebut menjadi daerah kampong muslim percontohan,” harapnya.*

Sedangkan pendapatan Dana Bagi Hasi Sumber Daya Alam dari sebesar Rp1,96 triliun 2011 berubah menjadi Rp1,28 triliun. Sedangkan dana perimbangan DAK, sebesar Rp50,5 miliar, dan sebelumnya sebesar Rp35,7 sebelumnya menjadi Rp30 miliar. DBH Pajak Provinsi Riau yang belum diserahkan ke daerah sebesar Rp34,1 miliar, sebelumnya Rp31,7 miliar menjadi sebesar Rp65,8 miliar. Utang Provinsi dari hasil

pajak triwulan 2,3 dan 4. Belanja daerah, dampaknya langsung atau tidak langsung, pembiayaan juga alami perubahan. “Sekali lagi diingatkan kepada SKPD dapat bekerja maksimal dalam memacu pelaksanaan APBD. Sehingga apa yang kita harap-harapkan terealisasi. Maka semua pekerjaan perlu dilakukan koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain,” kata Wabup.*

 krc/ttg

SKPD Diminta Pacu APBD

W

AKIL Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno, AMp, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun anggaran 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD Rohil Selasa (7/8) lalu. Orang nomor dua di Rohil ini mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat memacu pelaksanaan APBD guna mempertahankan prediket WDP. “Ya, kita tekankan kepada SKPD untuk dapat memacu pelaksanaan APBD. Ini merupakan salah satu langkah guna mempertahankan prediket WDP. Atau sebaliknya bisa meningkatkan untuk meraih prediket WTP,” ujar Wabup dalam sambutannya. Pada kesempatan itu, Wabup juga menjelaskan apa yang telah diraih tahun 2011, hendaknya minimal dapat dipertahankan. Artinya, masing-masing SKPD dapat bekerja memacu pelaksanaan ABPD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Semua

koridor yang ada sudah selayaknya dijalani secara baik dan maksimal. Disamping itu, kata Wabup, laporan LPj APBD tahun anggaran 2011 setelah diaudit oleh BPK RI didapat bahwa ada dua realisasi pendapatan dan belanja daerah. Untuk pendapatan daerah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp112 miliar, dana perimbangan sebesar Rp127 miliar. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil audit Rp1,67 triliun (84,7). Terdiri dari PAD Rp63,99 miliar (56,26) dan dana perimbangan Rp1,4 (86,55). Selain itu, belanja daerah sebesar Rp2,49 triliun dan terealisasi Rp1,62 triliun. Belanja modal Rp1,62 triliun terealisasi sebesar Rp671 miliar (53,15), belanja tak terduga sebesar Rp5 miliar terealisasi sebesar Rp238 juta. Selanjutnya, pembiayaan daerah dari sisa anggaran lebih sebesar Rp527 miliar terealisasi Rp527 miliar (100,14). Seiring menyampai-

kan LPJ, Wabup juga menyampaikan KUA-PPAS P APBD 2012. Bahwa perkiraan pendapatan mengalami perubahan. Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun terjadi perubahan sebesar Rp39,6 miliar, sehingga menjadi Rp 1,817 triliun. Perubahan sebesar pendapatan sebahagian DBH perimbangan hasil pajak Rp168 miliar menjadi Rp197 miliar atau bertambah sebesar Rp11,5 miliar.

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

 dp/ttg


10

Sulit Menjerat RZ di Kasus Suap PON “Saya sempat marah juga ketika Lukman menyampaikan anggota DPRD Riau minta duit...duit,” kata Rusli Zainal dalam kesaksiannya di depan sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Selasa (7/8) silam.

SIDANG lanjutan dugaan suap pengesahan revisi Perda No 06/2010, Selasa (7/8) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dipenuhi pengunjung sampai keluar ruang sidang. Diantaranya sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, mulai dari Kepala Bagian sampai Kepala Dinas. Kedatangan para pejabat itu adalah untuk menyaksikan pimpinan mereka, Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang menjadi saksi untuk terdakwa Eka Dharma Syahputra. Gubernur Riau Rusli Zainal, tampil mengenakan baju melayu warna putih, lengkap dengan peci warna hitam. Diantaranya, Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Edi Satria, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Pengelolaan Data Elektronik (DKIPDE) Riau Ahmad Syah Harofie, Kepala Dinas Perhubungan Riau Surya Maulana, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau Said Mukri, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Riau Husni Hasan, Direktur RSUD Arifin Achmad Yuliwirianti Moesa, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Riau Abdul Lafiz, Asisten III Setdaprov Riau Joni Irwan dan Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Tipikor Rosbin Lumban Gaol SH MH, Rusli Zainal yang didengar kesaksiannya mengatakan dia menegaskan kepada Kadispora Riau waktu itu Ir Lukman Abbas agar jangan main-main dengan permintaan uang oleh anggota DPRD Riau. “Saya sempat marah juga ketika Lukman menyampaikan anggota DPRD Riau minta duit...duit,” kata Rusli Zainal dalam kesaksiannya di depan sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Selasa (7/8) yang disaksikan ratusan masyarakat, pers, pejabat, mantan anggota DPRD Riau, dan lain-lain. Rusli juga mengakui bahwa Lukman ada menyampaikan ke dirinya bahwa ada anggota DPRD Riau yang minta duit setiap revisi Perda. “Saya katakan ke Lukman jangan main-main, jangan dilakukan,”

aku Rusli di depan sidang yang antara lain juga dihadiri Ismail Royan dkk berpakaian sorban putih selaku rekan Rusli Zainal. Ketika ditanya penuntut umum berapa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diminta Rusli Zainal khusus masalah Perda Nomor 05/2008 menurut Gubri dia lupa. Penuntut umum bilang bahwa Rusli minta BPK melakukan audit teknis 2 Januari, di mana 31 Desember 2011 anggota DPRD Riau selama sepekan sedang ke Mendagri minta persetujuan masalah Perda itu. Menurut Gubri yang minta buat surat audit BPK itu adalah Ir Lukman Abbas, bukan dirinya. Tapi menurut Penuntut umum bahwa Lukman pada kesak-

Abbas baik langsung maupun via ponsel dan juga ajudan Said Faisal alias Hendra. Ketika penuntut umum bertanya ke RZ apakah kenal dengan Eka Dharma Putra, menurut RZ sekilas dia mengenal wajah Eka Dharma Putra, tapi secara struktural tak kenal langsung. Ketika ditanya penuntut umum, Rusli Zainal mengaku tak ada menyuruh Lukman Abbas menyiapkan dana Rp1,8 miliar ke anggota Pansus DPRD Riau, tapi kalau Rp500 juta bisalah, hal ini dibantah Rusli dengan menegaskan di depan sidang bahwa dia tak ada menyuruh Lukman Abbas. “Tak ada saya katakan begitu,” bantah Gubri Rusli Zainal. Sementara Penasihat

disaksikan dunia internasional. Menurut Rusli insya Allah PON akan dilaksanakan tepat waktu. Kemudian penuntut umum memperdengarkan rekaman pembicaraan Rusli dengan Lukman per tanggal 24 Februari 2012 tentang Lukman mengumpulkan uang Rp11 miliar untuk disetor ke orang pusat, masalah ini Rusli mengaku tak ingat. Di sini Lukman Abbas berhubungan dengan orang pusat namanya Kahar. Kemudian penuntut umum juga memutar rekaman pembicaraan Rusli Zainal dengan Lukman Abbas pertanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.44 WIB pagi. Lukman dalam pembicaraan ini mengatakan: “Dah tahu Saya

siannya di sidang terdahulu membantah dirinya minta ke Rusli membuatkan surat permintaan audit BPK itu, melainkan Gubri yang membuat surat ke BPK. Saat berangkat ke Jakarta Gubri mengaku bertemu sekali dengan Menpora Andi Mallarangeng dan staf untuk usulan anggaran penyelesaian pembangunan venue PON XVIII Riau Rp120 miliar. Itu dalam bentuk usulan proposal (surat) yang dibuat staf Pemprov Riau. Saat menghadap Menpora itu juga ikut Ketua Harian PB PON XVIII Drs Syamsurizal, Kadis PU Riau Ir SF Haryanto, Kadispora Riau Ir Lukman Abbas. Ketika ditanya penuntut umum, Gubri mengatakan tak pernah menyuruh Lukman Abbas menyiapkan dana untuk pejabat pusat. Ini saat Lukman Abbas, SF Haryanto bertemu orang pusat Setya Novanto dan lain-lain di Jakarta. Menurut Gubri, di Jakarta itu dia menghubungi Lukman

Hukum Eva Nora SH merilis kembali masalah BAP Rusli Zainal Nomor 41/2012 yang mana Ir Lukman Abbas ada menyampaikan ke Gubri tentang permintaan uang oleh anggota DPRD Riau Rp1,8 miliar. Lukman Abbas sampaikan ke Rusli Zainal bahwa dia merasa tertekan atas permintaan anggota DPRD Riau ini. Tentang hal ini Gubri Rusli Zainal membenarkan tentang Lukman merasa tertekan ini. Sementara Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Pekanbaru Rosbin Lumbangaol SH MH menanyakan bagaimana tanggapan Rusli saat Lukman menyampaikan permintaan uang Rp1,8 miliar oleh anggota DPRD Riau itu? Dijawab Rusli bahwa dirinya marah ke Lukman Abbas karena anggota DPRD Riau minta “uang lelah” Rp1,8 miliar itu. Rosbin bertanya ke Rusli apakah PON bisa dilaksanakan dengan baik nantinya karena sebagai warga Riau Rosbin merasa bangga Riau jadi tuan rumah PON XVIII yang akan juga

Pak, setengah baru ada.” Lalu Rusli meminta Lukman jangan ada kemunduran, apa yang bisa dikomunikasikan agar dikomunikasikan. Rusli mengaku tak tak tahu apa yang dimaksud Lukman setengah baru ada (Rp900 juta) yang akhirnya ditangkap KPK. Harus Ada Bukti Namun, kesaksian Lukman Abbas yang menyeret nama Rusli Zainal dalam kasus suap PON harus diperkuat lagi dengan alat bukti. Tidak cukup dengan omongan saja. Sementara ini masih sulit mempersalahkan RZ apalagi menjadikannya tersangka kalau belum ada alat bukti yang kuat. Proses hukum kasus suap PON banyak melibatkan pejabat, termasuk Gubernur Riau Rusli Zainal. Namun setakad ini keterlibatan orang nomor satu di Riau ini masih sebatas kesaksian, belum ada alat bukti yang kuat untuk meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Itulah realita di persidangan, ketika

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

Jaksa Penuntut Umum meminta agar RZ dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Eka Dharma, minggu lalu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. “Sulit menjerat RZ karena masih sebatas kesaksian Lukman Abbas sepihak. Padahal dalam hukum kesaksian seseorang tidak sertamerta bisa menjerat orang bersalah dan jadi tersangka. Harus dibuktikan lagi dengan alat bukti,” ulas Aziun Ashyari SH MH. Praktisi hukum yang sudah banyak makan asam garam ini, menyebut bahwa dalam rekaman pembicaraan RZ dengan Lukman Abbas tidak ditemukan bahwa RZ lah yang memerintahkan pemberian duit 1,8 Miliar kepada anggota dewan. “Dalam pembicaraan Lukman Abbas ke Gubernur, dimana dia melaporkan bahwa dana yang sudah ada baru Rp 450 juta, telepon langsung dimatikan Gubernur. Artinya Gubernur tidak setuju dengan suap tersebut,” ujar Aziun lagi. Namun kata dia, semua tergantung pada hakim, bagaimana hakim mempersepsikannya. Terkait dengan jawaban Gubernur ketika ditanyakan hakim maupun jaksa, dimana Gubernur sering menjawab lupa atau tidak ingat, juga menjadi bahan pembicaraan di luar sidang, terutama dikalangan media. Bahkan media ramai-ramai mengangkat jawaban itu menjadi judul berita. “Gubernur mendadak pelupa”, begitu judul disalah satu media digital nasional. Namun oleh sebagian kalangan, jawaban “lupa” yang disampaikan Gubernur itu adalah hal biasa, dan tak perlu diperdebatkan. “Soal teknis mana mungkin seorang Gubernur memahami secara utuh. Yah, wajar saja dia lupa,” kata Eva Nora SH ketika dimintai tanggapannya usai sidang Eka Dharma dengan saksi Rusli Zainal. Bahkan Eva tak segansegan memuji sikap dan mental yang ditunjukkan Gubernur saat sidang. “Saya salut dengan pak Gub, dia tenang dan aura wajahnya tidak menunjukkan rasa kekhawatiran. Kalau soal lupa atau tidak ingat, itu sah-sah saja, karena tidak mungkin beliau mengingat semua apa yang ditanyakan oleh Jaksa dan hakim,” ujar Eva Nora. Terkait dengan kesaksian Lukman Abbas yang banyak mempersalahkan RZ, itu kata Eva masih sebatas kesaksian sepihak. Tak beda dengan Aziun, Eva juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Lukman Abbas masih harus dibuktikan dengan alat bukti. Tidak bisa hanya ngomong saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti.*

 tim


11

Simpai

H. Syafriadi

Unus Testis Nulus Testis

Tak Cukup Hanya Omongan Harus Ada Alat Bukti Kesaksian Lukman Abbas yang menyeret nama Rusli Zainal dalam kasus suap PON harus diperkuat lagi dengan alat bukti. Tidak cukup dengan omongan saja. Sementara ini masih sulit mempersalahkan RZ apalagi menjadikannya tersangka kalau belum ada alat bukti yang kuat.

PROSES hukum kasus suap PON banyak melibatkan pejabat, termasuk Gubernur Riau Rusli Zainal. Namun setakad ini keterlibatan orang nomor satu di Riau ini masih sebatas kesaksian, belum ada alat bukti yang kuat untuk meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Itulah realita di persidangan, ketika Jaksa Penuntut Umum meminta agar RZ dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Eka Dharma, minggu lalu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam sidang pemeriksaan saksisaksi dengan terdakwa Eka Dharma juga dihadirkan tersangka Lukman Abbas. Dalam kesaksian Lukman Abbas inilah nama Rusli Zainal disebut-sebut, bahkan rekaman pembicaraan antara RZ dengan Lukman Abbas pun diperdengarkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lukman Abbas agaknya tidak mau pasang badan. Mantan Kadispora Riau itu blak-blak an menuding RZ didepan majelis hakim. Intinya, apa yang dilaksanakan Lukman Abbas adalah sepengetahuan dan atas perintah RZ. Kesaksian Lukman Abbas ini, makin membuat publik merasa yakin bahwa RZ juga ikut terlibat dalam kasus suap PON. Persepsi beragam pun tak bisa dibendung. Ada yang dengan semangat menyebut tak lama lagi RZ bakal jadi tersangka. Ada juga yang berdalih hukum, itu masih sebatas kesaksian Lukman Abbas, yang masih membutuhkan alat bukti. “Sulit menjerat RZ karena masih sebatas kesaksian Lukman Abbas sepihak. Padahal dalam hukum kesaksian seseorang tidak serta-

Eva Nora

merta bisa menjerat orang bersalah dan jadi tersangka. Harus dibuktikan lagi dengan alat bukti,” ulas Aziun Ashyari SH MH. Praktisi hukum yang sudah banyak makan asam garam ini, menyebut bahwa dalam rekaman pembicaraan RZ dengan Lukman Abbas tidak ditemukan bahwa RZ lah yang memerintahkan pemberian duit 1,8 Miliar kepada anggota dewan. “Dalam pembicaraan Lukman Abbas ke Gubernur, dimana dia melaporkan bahwa dana yang sudah ada baru Rp 450 juta, telepon langsung dimatikan Gubernur. Artinya Gubernur tidak setuju dengan suap tersebut,” ujar Aziun lagi. Namun kata dia, semua tergantung pada hakim, bagaimana hakim mempersepsikannya. Terkait dengan jawaban Gubernur ketika ditanyakan hakim maupun jaksa, dimana Gubernur sering menjawab lupa atau tidak ingat, juga menjadi bahan pembicaraan di luar sidang, terutama dikalangan media. Bahkan media ramai-ramai mengangkat jawaban itu menjadi judul berita. “Gubernur mendadak pelupa”, begitu judul disalah satu media digital nasional. Namun oleh sebagian kalangan, jawaban “lupa” yang disampaikan Gubernur itu adalah hal biasa, dan tak perlu diperdebatkan. “Soal teknis mana mungkin seorang Gubernur memahami secara utuh. Yah, wajar saja dia lupa,” kata Eva Nora SH ketika dimintai tanggapannya usai sidang Eka Dharma dengan saksi Rusli Zainal. Bahkan Eva tak segan-segan memuji sikap dan mental yang ditunjukkan Gubernur saat sidang. “Saya salut dengan pak Gub, dia tenang dan aura wajahnya tidak menunjukkan rasa kekhawatiran. Kalau soal lupa atau tidak ingat, itu sah-sah saja, karena tidak mungkin beliau mengingat semua apa yang ditanyakan oleh Jaksa dan hakim,” ujar Eva Nora. Terkait dengan kesaksian Lukman Abbas yang banyak mempersalahkan RZ, itu kata Eva masih sebatas kesaksian sepihak. Tak beda dengan Aziun, Eva juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan Lukman Abbas masih harus dibuktikan dengan alat bukti. Tidak bisa hanya ngomong saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti.*  ybs

Aziun Ashyari

KESAKSIAN Gubernur Rusli kalau penyuapan yang Zainal dalam dua kali dilakukan Lukman Abas persidangan, pertama memang atas suruhan Rusli Selasa (7/8) untuk terdakwa Zainal, akan tetapi indikasi itu Eka Dharma Putra, dan sulit dibuktikan secara kedua Jum’at (10/8) untuk hukum. Dan, itu terungkap terdakwa Rahmat Syah dari lebih dari 40 saksi yang Putera, di Pengadilan Tipikor diperiksa dalam kasus ini, PN Pekanbaru, menjadi hanya Lukman Abbas yang punca dari seluruh kesakterang-terangan menyebut sian kasus dugaan suap Rusli Zainal ada di belakang revisi Perda 06 tahun 2010. semua yang ia lakukan Tak cuma karena kesaksian dalam mempermulus itu ditunggu banyak orang, pembahasan perda itu. akan tetapi memperjernih suasana Jauhnya mata rantai Rusli terlibat tudingan mantan Kadispora, Lukman dalam pembahasan perda ini dapat Abbas, bahwa dia menjalankan perintah dimengerti. Selain dia adalah pejabat pimpinan. Atau mendapat ancaman dari publik yang tak mencampuri urusan Gubernur Rusli Zainal selaku atasan. tehnis, juga disebabkan RZ tidak pernah Seperti disiarkan media, saat berhubungan dengan pihak-pihak terlilit menjadi saksi di Pengadilan Tipikor PN perkara baik dengan anggota dewan Pekanbaru, Kamis (2/8) kepada majelis maupun dengan pihak perusahaan hakim yang diketuai Krosbin Lumban sebagai penyedia anggaran kecuali Gaol SH yang menyidangkan perkara dengan Lukman Abbas sebagai staf untuk terdakwa Eka Dharma Putera, gubernur. Ketidak-terlibatan itu terLukman Abbas mengaku mendapat ungkap dalam keterangan saksi di ancaman dari anggota dewan agar persidangan hingga disidangkannya segera mencairdugaan kasus kan uang lelah suap untuk dua untuk revisi terdakwa di Pengakuan LA masih harus Perda 06, dan jika atas. dibuktikan, dan tidak semata-mata tidak ada uang Dari perspedapat dilisankan begitu saja di lelah, paripurna ktif ini sulit persidangan. Begitu pula dengan pengesahan menarik benang sadapan percakapan telepon. Namun perda akan merah keterlidemikian, kata Aziun, semuanya sangat digantung alias batan Rusli bergantung kepada majelis hakim ditunda. Disisi Zainal dalam bagaimana mempersepsikan kasus ini. lain, menurut kasus ini. pengakuan Karena prinsip Kita juga tidak dapat membentuk opini Lukman, Guberminimum hukum di luar persidangan, sebab nur Rusli Zainal pembuktian semua keterangan di persidangan pada selalu menekan dalam KUHAP akhirnya menjadi fakta hukum, yang dirinya untuk menyebutkan, menentukan, apakah seorang terdakcepat menyelebahwa kesalahwa dinyatakan bersalah atau tidak, saikan perda an seseorang atau memiliki garis yang jelas dalam supaya penyesekurangrentetan persidangan berikutnya. Jadi, lenggaraan PON kurangnya kita tunggu persidangan berikutnya. dapat terlaksana. harus didukung Atau kita nanti pendalaman oleh Karena anggota oleh dua alat DPRD menganbukti. Sementapenyidik KPK apakah seseorang yang cam dan guberra keterangan kini berstatus saksi dapat ditingkatkan nur menekan, LA seorang saksi menjadi tersangka. kemudian belum dapat menyuruh dianggap terdakwa Eka Dharma Putera mencarisebagai alat bukti yang cukup, atau kan uang buat keperluan anggota dalam hukum pidana dikenal dengan dewan. sebutan unus testis nulus testis. Kesaksian Lukman itu langsung Ini berarti, diperlukan keterangan dibantah Rusli Zainal. Kepada majelis lain atau alat bukti tambahan untuk hakim, RZ mengaku bahwa dirinya tidak mencari benang merah keterlibatan pernah menyuruh apalagi menekan Rusli Zainal dalam dugaan suap pemLukman menyuap anggota dewan. Dia, bahasan Perda 06 apalagi dalam justru melarang Lukman Abbas agar kesaksiannya RZ membantah semua tidak memakai uang dalam proses tuduhan LA yang dialamatkan kepada pembahasan Perda 06. “Kalau mengdirinya. Ini pula yang dikatakan dua gunakan uang, pembahasan perda tidak advokat senior, Aziun Ashari dan Eva sampai berlarut hingga dua bulan, Nora. Aziun adalah pengacara Faisal dalam hitungan hari mungkin sudah bisa Azwan, sementara Eva Nora merupakan diselesaikan yang mulia,” jawab Rusli pengacara Eka Dharma Putera dalam Zainal dalam kesaksiannya untuk kasus yang sama. Rahmat Syah Putera. Keduanya berpandangan bahwa sulit Sejumlah pengunjung sidang yang menyeret Rusli Zainal dalam dugaan mendengarkan kesaksian Rusli Zainal itu kasus ini kalau hanya bersandar kepada berasumsi dua hal. Pertama, dari pengakuan sepihak Lukman Abbas. keterangan di persidangan, Rusli Pengakuan LA masih harus dibuktikan, membantah semua tudingan Lukman dan tidak semata-mata dapat dilisankan yang melibatkan dirinya dalam praktik begitu saja di persidangan. Begitu pula kotor pembahasan Perda 06. Praktik dengan sadapan percakapan telepon. kotor dimaksud adalah menyuruh LA Namun demikian, kata Aziun, semuanya menyogok anggota dewan senilai Rp 1,8 sangat bergantung kepada majelis miliar untuk memperlancar pengesahan hakim bagaimana mempersepsikan Perda 06. Dan, dari percakapan telepon kasus ini. antara RZ dengan LA yang dideperdenKita juga tidak dapat membentuk garkan Jaksa Penuntut Umum, memang opini hukum di luar persidangan, sebab tidak secara tegas RZ menyuruh semua keterangan di persidangan pada Lukman menyuap anggota pansus. akhirnya menjadi fakta hukum, yang Percakapan menyangkut soal uang menentukan, apakah seorang terdakwa hanya terjadi antara LA dengan seseordinyatakan bersalah atau tidak, atau ang yang suaranya mirip dengan memiliki garis yang jelas dalam rentetan Hendra yang diduga adalah ajudan RZ. persidangan berikutnya. Jadi, kita Tetapi mata rantai siapa yang menyuruh tunggu persidangan berikutnya. Atau belum terungkap dalam persidangan kita nanti pendalaman oleh penyidik KPK dua kesaksian RZ sebelumnya. apakah seseorang yang kini berstatus Kedua, ada yang beranggapan saksi dapat ditingkatkan menjadi secara samar-samar mengindikasikan tersangka.*

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


12

“Soal Uang Lelah Saya Tidak Tahu” Krosbin Lumbon Gaol, hakim yang memimpin sidang. Selain itu, RZ juga lupa dengan suara ajudannya yang bernama Said Faisal alias Hendra. Hal itu dilihat dari rekaman pembicaraan Faisal dengan Lukman Abbas (LA). Setelah diulangi oleh JPU, barulah RZ membenarkan Faisal yang berbicara dengan LA. Dalam pembicaraan terlihat, LA ingin menyerahkan sesuatu ke Faisal. Kata LA dalam pembicaraan, ada sesuatu yang akan diserahkan ke ‘bapak’ (RZ,red). Berapa jumlahnya memang tak disebutkan dalam rekaman tersebut. Jelasnya, Faisal meminta LA agar mengumpulkan uang dari PT. Adhi Karya Persero. “Kalau pembicaraan keduanya saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa yang dimaksudkan keduanya dalam pembicaraan itu,” kata Rusli. Kemudian dikesaksian Rusli yang kedua, untuk terdakwa Rahmat Syahputra —pegawai PT. PP—, Jum’at (10/8), juga mengaku tidak tahu soal uang lelah dan aliran suap ke DPR RI. Dalam kesempatan itu, RZ lebih banyak mengungkapkan kegalauan hatinya dalam mempersiapkan perhelatan PON, yang tinggal menghitung hari. “Jujur saja yang mulia, PON sudah didepan mata. Situasinya sangat berat. Apalagi, kami tidak mempunyai dana yang cukup untuk melak-

Adanya uang lelah untuk anggota DPRD Riau dan aliran suap ke DPR RI, dikatakan Rusli tidak tahu. Dari awal dirinya sudah komit, bahwa tidak ada suap. PERSOALAN hukum menyangkut penyelenggaraan PON XVIII terus bergulir. Selasa (7/8) dan Jum’at (10/8) kemarin, giliran Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi atas terdakwa Eka Dharma Putra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

sanakan PON,” tuturnya di depan Krosbin Lumbon Gaol, hakim yang memimpin sidang. Meski begitu, RZ berjanji tetap akan melaksanakan PON di Riau. Meskipun diundur beberapa hari saja. ‘’Makanya sampai tanggal 11 Agustus, Sabtu ini, rapat koordinasi akan digenjot. Tujuannya mencari solusi dana PON, baik ke pusat maupun APBD,’’ aku RZ yang kelihatan letih. Disamping itu, Rusli mengaku tidak mengetahui mengenai aliran suap ke DPR RI yang diceritakan Lukman Abbas, pada persidangan lainnya. “Saya tidak mengetahui kalau ada aliran suap itu. Apalagi memberi perintah ke Lukman untuk melakukan lobi-lobi politik ke DPR, terkait pengusulan penambahan anggaran PON,” tegas RZ yang mengakui ada usulan penambahan dana senilai Rp290 miliar ke Menpora. Selain itu, ia juga menyebutkan tidak merestui permintaan DPRD Riau senilai Rp1,8 miliar guna melakukan perubahan Perda 05 dan 06. ‘’Jujur, kalau saya restui, permintaan itu dalam hitungan jam bisa dipenuhi. Lalu, kenapa sampai berbulan-bulan begitu. Sebab, dari awal saya sudah komit, tidak ada proses suap dalam PON,’’ tukasnya.*

 sir/bis

Tak seperti sidang-sidang sebelumnya, kali ini ruang sidang penuh sesak oleh pengunjung yang ingin mendengarkan kesaksian dari orang nomor satu di Riau ini. Hampir semua kepala dinas/badan hadir menyaksikan kesaksian Rusli Zainal. Tampak juga dikerumunan orang tersebut tokoh ulama, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pers, dan wartawan media lokal dan nasional. Memakai pakaian Melayu warna putih, Rusli dalam kesaksiannya mengaku tidak tahu dan lupa terkait proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau. “Apalagi terkait permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang dinamakan uang lelah,” katanya ke JPU yang didengar

“Bagi Saya yang Sama seperti saksi-saksi yang pernah dihadirkan, Zulkarnaen juga memakai ‘jurus’ lupa dan tidak tahu. Bahkan kesaksian Dunir dibantah olehnya. SIDANG kasus suap PON Riau yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (7/8) kemarin, dengan saksi Sekretaris Dewan Zulkarnaen Kadir, mementahkan apa

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

yang sudah disampaikan terdakwa M Dunir dalam kesaksiannya. Dalam sidang tersebut, Zulkarnaen membantah kesaksian Dunir yang pada sidang sebelumnya menyebutkan, dirinya pernah melapor ke Gubernur Riau terkait ancaman sebagian anggota DPRD Riau untuk menggagalkan paripurna pengesahan, jika uang lelah tidak ada. Namun, ketika JPU memperdengarkan rekaman pembicaraanya dengan Dunir, pria bertubuh tinggi besar ini masih mencari alasan. Padahal, dalam rekaman itu, ia berusaha meyakinkan Dunir agar mau ikut paripurna.


13

JPU, Semua Akan Kita Ungkap Perlahan tapi pasti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil para saksi terkait kasus suap PON XVIII Riau. SEPERTINYA JPU dari KPK ini tak main-main dalam mengungkap kasus suap PON Riau, terkait dengan perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 06/2010 Lapangan Tembak Pekan Olahraga nasional (PON) XVIII Riau. Dari beberapa kali persidangan, JPU yang terdiri dari Muhibuddin SH, Ali Fikri SH dan dua orang lainnya berhasil menggiring para tersangka dan yang menjadi saksi untuk mengaku. Walau awalnya mereka yang tersandung kasus ini mengelak, namun ketika diperdengarkan rekaman, semua tak bisa mengelak. Saat ini, KPK sudah menetapkan sepuluh orang anggota DPRD Riau sebagai tersangka kasus suap PON. Masing-masing, M Faisal Aswan, M

Dunir, Taufan Andoso yakin (tahanan KPK), Abu Bakar Siddik, Zulfan Heri, Tengku Muhazza, Adrian Ali, Syarif Hidayat, Roem Zein, dan Toerechan Ansyari. Ditambah Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora), H Lukman Abbas. Sementara, Kabid Sarana dan Prasarana Dispora Riau Eka Dharma Putra dan staf PT PP Rahmad Syaputra sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Melihat gebrakan yang dilakukan KPK, sepertinya semua anggota Pansus revisi Perda No 05/2008 tentang Main Stadium dan No 06/2010 tentang Lapangan Tembak, bakal terseret masuk dalam daftar hitam KPK. Tak tanggung-tanggung, Gubernur Riau pun kini menjadi ‘bidikan’ lembaga ‘super body’ ini. Buktinya, dua kali sudah Rusli Zainal dimintai keterangans ebagai saksi. Meski dalam persidangan Rusli masih bisa berkelit, namun kemungkinan dirinya bakal ditingkatkan statusnya menjadi tersangka cukup kuat. Jaksa Penuntut Umum KPK, Ali Fikri SH kepada AZAM, Jumat (10/8) usai sidang terdakwa Rahmad Syahputra dengan saksi Gubernur Riau HM

Penting PON Sukses” Tak hanya itu, Zul Kadir —sapaan akrabnya— berani menggaransikan dirinya sebagai jaminan. Dengan syarat, dirinya akan menghubungi Sekretaris Daerah Riau supaya berkoordinasi dengan Ketua DPRD Riau, agar ‘segala sesuatu’ bisa selesai dan paripurna terlaksana. Tapi, menurut Zul Kadir, pembicaraan dengan Dunir itu bukan mengenai uang lelah. “Pak Johar menyuruh menghadap gubernur untuk mengundangnya hadir ke paripurna. Bukan menyampaikan uang lelah yang terkendala,” katanya. Menurut Zul Kadir, saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Riau membahas rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2010 tentang pembangunan lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau, dirinya selalu ke luar runagan atau ke kamar mandi. “Makanya saya tidak tahu kalau Panitia Khusus (Pansus) Perda ada membahas sesuatu yang berkaitan dengan uang lelah,” katanya. Entah memang ini sebagai bentuk akal-akalan Zul Kadir yang sengaja lupa atau tidak tahu, yang jelas dalam sidang tersebut JPU terlihat kesal dan gusar. Upaya membujuk Zul Kadir agar berkata benar dan

Tim JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Rusli Zainal, mengatakan, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus ini, minimal harus ada dua bukti. “Ya, minimal harus ada dua bukti kuat. Pertama, kesaksian di persidangan, kedua rekaman yang didengarkan di persidangan sebagai penguat kesaksian,” ucap Ali Fikri. Ditanya soal peran Gubernur dalam kasus suap PON, Ali mengatakan bisa saja status Rusli Zainal ditingkatkan menjadi tersangka.

jujur, juga tidak mempan. “Anda tahu konsekuensi berkata bohong di pengadilan. Hukumannya berat. Makanya anda jujur. Apalagi ini bulan puasa,” ancam Muhimuddin, jaksa KPK. “Saya tidak tahu adanya uang lelah. Saya tahu setelah diberitahu staf saya saat ada penangkapan dan pemberitaan di media massa,” tegas Zul Kadir. Pernyataan itu tak dipercayai JPU, sehingga pertanyaan bertubitubi datang padanya. “Pembicaraan saya dengannya untuk mensukseskan rapat paripurna,” jawabnya berkali-kali. JPU masih tetap tidak percaya. Untuk membongkar apa yang dilaporkannya ke gubernur, salinan pesan singkat lewat telpon ke Dunir

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 Zulkarnain Kadir

“Seharusnya iya. Namun kita satusatu dulu mendengarkan keterangan beberapa saksi. Biar lebih kuat alat buktinya. Yang jelas, Semuanya akan kita ungkap,” tegasnya. Akankah KPK menyeret orang nomor satu di Riau masuk dalam jerat hukum? Entahlah! Biasanya KPK selalu menjerat induknya dulu dalam suatu kasus, baru kemudian yang kroco diseret. Ali Fikri hanya tertawa kecil menyiratkan pembenaran.*

 sir

ditampilkan. Dalam pesan itu Zulkarnaen menyampaikan, keluhan Dunir sudah disampaikan ke Johar ke dirinya. Dan sudah dilaporkannya juga ke gubernur atas permintaan Johar. “Pak Dunir, hasil tadi malam sudah saya sampaikan ke ketua dan pak sekda. Saran, baiknya pimpinan (Dunir) koordinasi dengan pak sek tuk tindak lanjut,” kata Zulkarnain dalam pesannya ke Dunir untuk membicarakan kendala pansus ke Sekda. Meskipun pesan sudah dilihatkan di persidangan, dirinya masih ngotot tak membicarakan uang lelah dalam pesan itu. “Itu agar paripurna pengesahan Perda sukses,” jawabnya.*

 sir/bis


14 KASUS gratifikasi proyek PON XVIII yang melibatkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan beberapa anggota DPRD Riau adalah sebagai bentuk bahwa prilaku suap, korupsi di kalangan para pejabat di Riau masih terus terjadi. Ini menandakan bahwa setiap proyek pemerintahan masih sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Barangkali dari kejadian ini pula, sebaiknnya kita dapat mengambil pelajaran dibalik itu. Pemberantasani KKN harus dimulai dari diri sendiri dan niat yang harus ditanamkan semenjak dini. Selaku masyarakat saya merasa prihatin dan sangat kecewa melihat prilaku dan fenomena yang kerap menimpa para pejabat khususnya di Riau. Mudahmudahan dengan kejadian ini para pejabat tersebut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari semuanya. Apa yang telah mereka lakukan tidak hanya merugikan negara akan tetapi nama, harga diri dan keluarga akan menjadi taruhanya. Siapa yang berbuat harus berani menanggung resiko atas segala perbuatannya. Sebaiknya masyarakat terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para abdi negara. Sebab kalau dibiarkan tentu saja kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar. Secara pribadi saya memberikan aspresiasi positif terhadap penegak hukum terutama KPK dalam pemeberantasan tindakan korupsi di negara ini.* Sunardi, S.Sos Swasta

SEBAIKNYA kita tidak usah terlalu memvonis dan memojokan Gubernur Riau Rusli Zainal. Sebab sejauh ini, proses hukumnya masih terus berjalan, azaz praduga tak bersalah harus tetap kita kedepankan. Selagi belum ada kekuatan hukum tetap maka seseorang belum bisa dikatakan bersalah. Barangkali inilah bentuk Rusli Zainal memperjuangkan supaya pelaksanaan PON di Riau dapat berjalan dengan lancar. Saya merasa sangat sedih dan prihatin dengan semua kejadian ini. Mudah-mudahan saja Gubernur Riau diberi ketabahan dan kekuatan dalam menjalani semua ini, kalau memang tidak merasa bersalah dan terlibat sampaikan dengan sejelas-jelasnya agar masyarakat tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mudah-mudahan saja, Gubernur Riau diberi ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan saja tugas-tugas beliau untuk memimpin Riau sampai habis masa jabatannya. Dan kepada seluruh masyarakat mari sama-sama kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Apapun keputusan yang dihasilkan harus kita hormati sebagai bentuk proses hukum yang sedang berjalan tersebut. Kedepan semua kita berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi kembali terjadi di negeri ini.* Wahyuni Masyarakat

SAYA yakin dan percaya, cepat atau lambat, KPK akan menetapkan Gubri HM Rusli Zainal sebagai tersangka. Sebab dalam beberapa kali persidangan, nama Gubernur Rusli Zainal sering disebutsebut dalam kasus tersebut. KPK memang belum menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka, namun perlu digaris bawahi bahwa sebenarnya sudah cukup bukti agar KPK menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka. Gubri HM Rusli Zainal tidak bisa mengelak dan harus bertanggung jawab. Kita meminta pak gub tidak terlalu melakukan perlawanan kepada KPK yang terus getol melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus suap revisi peraturan daerah tersebut. Dalam dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa Eka Dharma Putra jelas terlihat bahwa, Gubri Rusli memerintahkan mantan Kadispora Riau Lukman Abbas, agar memenuhi permintaan “uang lelah� anggota DPRD Riau sebesar Rp 900 juta dari yang direncanakan Rp 1,8 miliar. Mana mungkin anak buah berani melakukan suap terhadap orang lain, jika pimpinannya tidak mengetahui.* Husnu Abadi Pengamat Hukum

Kata Mereka Tentang Kasus Dugaan Suap Revisi Perda

SEPERTINYA para pejabat di Riau tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya, entah sudah berapa banyak para kepala daerah dan pejabat dinegeri ini bernasib sial akibat melakukan tindakan korupsi, suap dan lain sebagainya. Seharusnya para pejabat tersebut berkaca dari para pendahulunya untuk tidak terjebak dan melakukan perbuatan sama. Barangkali rasa malu dan bersalah belum dimilki oleh para pejabat di Riau. Sebaiknya para pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi diberi sanksi sangat berat agar kedepannya tidak ada lagi para pejabat berani melakukan tindakan serupa. Selaku masyarakat kita harus sama-sama mengawasi setiap celah yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai ladang kejahatan korupsi bagi para pejabat di Riau. Dan secara pribadi saya memberikan aspresiasi kepada KPK atas kinerjanya yang dapat mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di Riau. Mudah-mudahan saja kedepan Riau akan terbebas dari praktekpraktek korupsi. Sehingga pemerintahan yang bersih di Riau dapat berjalan sebagaimana harapan.* Helen Hartati Masyarakat

SELAMA ini kasus-kasus pemberantasan tindak pidana korupsi belum sampai kepada akarnya. Hanya sebahagian kecil saja kasus-kasus tersebut baru dapat terselesaikan dengan menyeret pelaku utamanya. Saya masih melihat adanya tebang pilih para aparat penegak hukum didalam mengusut dugaan kasus-kasus korupsi di negeri ini. Sehingga masih ada celah untuk para pejabat melakukan tindakan tersebut. Didalam pengentasan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di daerah sangat diharapkan keseriusannya, sehingga pemberantasan praktek korupsi di negeri ini dapat tuntas sampai ke akar-akarnya. Saya berharap para pejabat yang akan melakukan tindak kejahatan seperti korupsi berfikir dua kali untuk melakukannya. Sebab selama ini sudah banyak korban terutama yang berasal dari para pejabat. Tidak hanya itu, keluarga mereka juga akan menjadi taruhannya jika mereka bermainmain dengan hal yang dapat merugikan orang banyak. Sebaiknya para pejabat dinegeri ini jangan lagi pernah berfikir dan mencoba untuk melakukan perbuatan korupsi tersebut karena sanksinya sangat jelas, tegas, dan nyata. Dan khusus dalam kasus suap PON Riau saya memberikan aspresiasi tinggi kepada KPK untuk kerja kerasnya.* Yantiana Mahasiswi

KETERLIBATAN pak gubernur dalam kasus suap PON Riau santer terdengar jauh-jauh hari. Tampaknya bukti-bukti sudah cukup kuat mengarah ke dia, maka saya yakin KPK akan segera meningkatkan status Gubernur Riau dari saksi menjadi tersangka hanya tinggal menunggu waktu saja. Negeri ini seperti sarangnya para koruptor, lihat saja sudah berapa banyak kepala daerah, angota DPR, DPRD yang harus berurusan dengan KPK dan kejaksaan lantaran tersangkut tindak pidana korupsi, suap dan sebagainya yang berimbas terhadap kerugian keuangan negara.Wewenang dan jabatan yang dimilki para pejabat seringkali dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dan memperkaya diri sendiri tanpa pernah memikirkan akibat dari perbuatannya. Seringkali sumpah jabatan dilanggar begitu saja sehingga tak jarang untuk memperoleh sebuah jabatan mereka harus rela membayar berapapun lantaran jabatan itu nantinya akan bisa ia pergunakan untuk memperoleh keuntungan. Barangkali mental para pejabat yang memperoleh jabatan dengan caracara seperti inilah biangnya melakukan tindakan korupsi. Sistem rekruitmen para pejabat harus diperbaiki agar mental para pejabat betul-betul bersih dan tindakan korupsinya dapat teratasi.* Abdi Satria, SE Tokoh Pemuda

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


15

Tangan Mencincang Bahu Memikul

Dalam ajaran Melayu, tangan mencincang bahu memikul, berani berbuat harus berani menanggung segala resikonya. KASUS gratifikasi PON XVIII Riau ternyata tidak hanya melibatkan beberapa orang anggota dewan dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemprov Riau saja. Namun juga menyeret nama Gubernur Riau Rusli Zainal. Nama gubri disebut dalam beberapa kali persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Pekanbaru. Bahkan beberapa hari lalu Rusli Zainal dihadirkan dua kali di persidangan guna dimintai kesaksianya. Jika pada akhirnya gubri terbukti terlibat, maka event PON di Riau ini bakal banyak memakan korban. Yang menjadi pertanyaan, sejauh-

mana keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus ini? Jawabannya, mesti menunggu proeses hukum yang tengah berjalan saat ini. Namun ada baiknya dalam menyikapi permasalahan ini, azaz praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Banyaknya para pejabat Riau yang terlibat kasus suap proyek PON dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja para pejabat dan anggota dewan tesebut. Hal ini juga dirasakan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Al Azhar usai mengikuti sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Riau yang ke 55, 9 Agustus 2012. Al Azhar mengungkapkan dirinya merasakan kelesuan, beraut tegang serta penuh lelah diwajah para anggota DPRD Riau dan pejabat Riau yang hadir dalam sidang paripurna istimewa tersebut. “Ya, saya melihat dan merasakan suasana berbeda di gedung lancang kuning ini. Barangkali ini dampak dari

kasus hukum yang melilit beberapa orang anggota dewan dan pejabat di lingkungan Pemprov Riau. Namun jika dikaji lebih dalam, sebetulnya mereka tidak perlu terlalu risau atau khawatir dengan apa yang terjadi. Kalau mereka tidak merasa berbuat dan melakukan tindakan melawan hukum mengapa harus khawatir dan takut. Sebaiknya kerisauan seperti itu segera dihilangkan supaya tidak sampai menangganggu kinerja,” ujar budayawan Riau ini. Kandati demikian Al Azhar menghimbau penegakan hukum yang berkeadalian harus tetap ditegakan diatas bumi melayu ini. Jika memang tidak berbuat harus diungkapan kebenaran tersebut dengan sejujurjujurnya tetapi bila merasa bersalah dan melakukannya harus diakui pula dan mempertanggung jawabkannya. Sebab menurut Al, ajaran melayu mengatakan tangan mencincang bahu memikul, berani berbuat harus berani menanggung segala resikonya. “Walau bagaimanapun hukum harus tetap ditegakan diatas bumi melayu ini. Siapa yang berbuat harus mengakui dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Tetapi bila tidak merasa bersalah maka pertahankan dan perjuangkanlah dengan segala kekuatan kebenarannya,” ulasnya. Selain itu, Al berharap aparat penegak hukum dapat bekerja optimal demi pengungkapan kasuskasus korupsi dinegeri ini. Dia juga meminta seluruh masyarakat ikut mengawasi kinerja aparatur

pemerintahan. Namun yang terpenting adalah bagaimana semuanya mengambil pembelajaran dari apa yang terjadi. Jadikan pengalaman tersebut sebagai suatu cerminan supaya dikemudian hari tidak lagi terjebak dalam permasalahan serupa. Putra jati Rokan Hulu ini mengatakan sebaiknya masyarakat Riau menghormati segala proses hukum yang tengah berjalan. Serahkan semua persoalan itu kepada penegak hukum untuk membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak.*

 ben

Al Azhar

Jika tak Ada Bukti, Status RZ Masih Saksi KPK tidak akan semudah itu meningkatkan atau menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Selagi belum mempunyai dua alat bukti, maka peningkatan status takkan terjadi. DUGAAN keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus suap proyek PON XVIII Riau memasuki babak baru. Tepatnya, Selasa dan Jumat silam (7 dan 10/8/12) Orang nomor satu di Riau itu dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Eka Dharma Putra, Kabag Sarana Prasarana Dispora Riau dan staf PT PP. Pada beberapa kali persidangan nama Gubernur Riau itu kerap disebut-sebut para saksi di persidangan. Salah satunya mantan Kepala Dispora Riau Lukman Abbas yang mengatakan gubernur sejak awal mengetahui dan merestui pemberian uang lelah Rp1,8 miliar untuk anggota DPRD Riau. Namun terlepas Zaili Rusli dari itu

semua, keterlibatan Rusli Zainal dalam kasus suap revisi perda no 6 tersebut telah menyeruak cukup lama. Tetapi baru kali ini, Ketua Umum PB PON ini duduk dan dihadirkan dalam persidangan. Pengamat Politik Universitas Riau Zaili Rusli mengatakan keterlibatan Rusli Zainal dalam kasus suap tersebut sudah sangat terang benderang. Hanya tinggal menguji nyali KPK untuk meningkatkan status Rusli Zainal dari saksi menjadi tersangka. “Sudah sangat jelas sebetulnya sejauh mana peranan dan keterlibatan Rusli Zainal dalam kasus ini. Tapi KPK tidak akan semudah itu meningkatkan atau menetapkan status seseorang menjadi tersangka. Selagi belum mempunyai dua alat bukti, maka peningkatan status takkan terjadi,” ucap Zaili. Zaili menilai pada akhirnya status RZ bakal ditingkatkan juga dari saksi menjadi tersangka. Tapi tidak sekarang. Karena bila terjadi maka dapat mengganggu perhelatan PON. Itu sebab, kemungkinan pertimbangan KPK mengapa belum melakukan peningkatkan status dan penahanannya. “Saya yakin dan percaya, cepat atau lambat, KPK akan menetapkan Gubri HM Rusli Zainal sebagai tersangka, kecuali ada kekua-

tan besar yang dapat menghambat KPK,” kata Zaili. Atas langkah berani KPK dalam mengungkap kasus suap PON XVIII Riau ini, publik pasti memberikan apresiasi. Dan tentunya publik juga lagi menunggu langkah super kreatif berikutnya dari KPK apakah berani menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka, termasuk direktur-direktur konsorsium BUMN

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

yang menyuap pejabat-pejabat daerah tersebut. Konsorsium BUMN tersebut adalah PT Adhi Karya, PT Waskita Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Apalagi dalam pemeriksaan saksisaksi dari konsorsium BUMN dalam sidang pengadilan atas terdakwa yg sudah diadili terungkap ada dana sebesar Rp 1,8 Milyar yang diberikan dari konsorsium kepada oknum-oknum DPRD Riau tersebut. KPK seharusnya tertantang dan berani menetapkan pihak-pihak yang disebutkan di atas. Namun, karena proses hukum masih sedang berjalan, sebaiknya sama-sama mengikuti dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan itu. “Selagi belum ada kekuatan hukum tetap maka kita harus menghargai dan mentaati segala keputusan yang dikeluarkan Rusli Zainal selaku Gubernur Riau. Jangan hanya gara-gara persoalan hukum yang melilit sejumlah oknum anggota dewan maka suasana kondusif yang tercipta ditengah-tengah masyarakat jadi terusik,” himbaunya. Disisi lain fenomena banyaknya para kepala daerah setingkat gubernur, walikota, dan bupati yang telibat kasus korupsi, menandakan bahwa sistem demokrasi yang dibangun pemerintah selama ini melalui sistem desentralisasi dan otonomi daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para kepala daerah justru sesuka hati melakukan korupsi. Sementara program-program pengentasan kemiskinan dan upaya mensejahterakan rakyat sering terabaikan.*

 ben


16

Pembangunan Pondok Gontor Ditunda Pembangunan pondok pasantren Gontor cabang Siak mengalami penundaan sementara. Hal ini lantaran menunggu pengesahan UU Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat.

M

ESKI saat ini Pemkab dan pihak Gontor telah menyatakan kesiapannya, namun tentunya harus memtahui aturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dikatakan Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, menjawab pertanyaan camat Sungai Mandau Wan Syaiful atas tindak lanjut pembangunan pondok

pesantren bertaraf internasional, pada safari Ramadan, Selasa pekan silam di di Masjid Al- Ikhsan Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau. Hadir dalam safari itu, Kapolres Siak AKBP Sugeng Putut Wicaksono SIK, Kejari Siak Zainul Arifin, unsur Muspida dan Upika kecamatan. Menurut Syamsuar, akibat

belum tuntasnya RTRW ini, berdampak bukan hanya pada pembangunan Ponpes, melainkan juga di sektor lainnya. Bayangkan saja, investor yang mau menanamkan modalnya harus menunggu pengesahan ini. “Saya sempat ditanyakan, kapan ne Pak bupati bisa dilakukan, kalau tak kami alihkan ke tempat lain,” ujar Syamsuar dihadapan jemaah. Kondisi ini kata dia jadi dilema oleh Pemkab dalam upaya pembangunan daerah, karena belum tuntasnya RTRW ini. Hambatan ini, oleh Pemkab sudah berkali-kali di tanyakan pada tim penyusu-

 Safari Ramadhan

Wabup Tinjau Proyek Fisik di Pusako

L

EBIH dari seratus orang masyarakat Kecamatan Pusako hadir dalam Safari Ramadhan 1433H yang dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Siak Alfedri. Di acara itu tampak Camat Pusako Kharial Azmi beserta tokoh dan masyarakat lainnya. Sebelum menggelar acara Safari Ramadhan di masjid, Wabup Alfedri menyempatkan diri meninjau pekerjaan proyek-proyek fisik yang ada di Kecamatan Pusako. Setelah meninjau proyek, dia bersama SKPD yang ikut rombongan, langsung menuju masjid Al Ihsan, Safari Ramadhan ini sendiri merupakan rangkaian road show yang diadakan jajaran Pemkab Siak di sejumlah Masjid dan Musholla yang ada di 14 kecamatan selama bulan Ramadhan. Camat Pusako Kharial Azmi mengatakan, wilayah kecamatan Pusako ini cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit sekitar 5800 jiwa yang terbagi dari 7 Desa. Dijelaskan Kharial bahwasanya tim kecamatan telah melakukan safari Ramadhan ke 6 desa,

jadi desa Perincit ini sebagai penutup dari safari Ramadhan kecamatan. Lebih lanjut mantan Camat Lubuk Dalam ini mengutarakan hal-hal yang sangat prioritas bagi masyarakat Kecamatan Pusako, khususnya Desa Perincit. Seperti pembangunan jalan aspal, mengingat desa ini hanya memiliki jalan tanah, belum diaspal. “Meskipun masyarakat sudah merasakan pembangunan jalan yang sudah di base, artinya tinggal pengaspalan saja. Kemudian masalah listrik dan air bersih, masyarakat sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten agar hal ini menjadi skala prioritas pada tahun-tahun mendatang,” tutur Kharial. Menanggapi kondisi tersebut Wabup Alfedri mengatakan bahwa pemerintah tetap komit melalui arah kebijakan pembangunan di rencana strategi sampai tahun 2016. Semoga komitmen pembangunan daerah itu dapat menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat meski program itu cuma bisa secara bertahap.

Menurut Wabup dalam kurun waktu 5 tahun belumlah cukup untuk menuntaskan pembangunan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Siak ini. Dari data yang ada jalan di Kabupaten Siak ini sekitar 2800 km, sementara jalan yang sudah di aspal sekitar 600 km dan beton 300 km. “Masih ada sekitar 1800 km lagi yang harus di aspal dan di beton, dengan kondisi yang sudah di base dan masih jalan tanah. Pada akhir tahun 2011 yang lalu baru diselesaikan sepanjang 900 km jalan yang sudah di aspal termasuk jalan-jalan multi years dulu,” terangnya. Selain itu, Pemkab Siak juga tetap memprioritaskan jalan-jalan poros. Jalan poros di kecamatan Pusako adalah jalan tembus antara Jalan Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit lewat Perincit ke Dusun Pusako, Pembadaran, Benayah, Dosan, Sungai Limau menuju ke Sungai Nyiur, Koto Ringin dan Paluh. “Jalan ini lah yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Siak dalam 5 tahun ke depan,” terang Alfedri.

 dpc

nan, namun hasilnya juga belum memuaskan. Terhadap hal ini, kata dia upaya lain sudah dilakukan, dengan merevisi Ranperda RTRW Siak yang kini sudah over limit. Langkah ini dilakukan, agar dasar pegangan Pemkab dalam melakukan penataan ruang, namun tentunya tak melangkahi substansi daru draft UU RTRW yang pusat lakukan. Selain itu sebut dia, kendala lain dalam pembangunan Ponpes ini adalah, ketua pengurusnya dalam keadaan sakit. Dari beberapa komunikasi yang dilakukan, kondisi sang kiyayi belum

 dpc

Evaluasi Proyek Menyeluruh 7 Agustus 2012

I

NI Dilakukan menyeluruh. disebabkan, dari alokasi anggaran APBD murni semua kecamatan disiak terdapat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur apakah itu jalan, pembangunan gedung, sekolah dan lainya. “Pemkab ingin proyek pembangunan ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Bupati Siak H Syamsuar MSi, disela-sela melakukan peninjauan proyek pembangunan jalan di kecamatan lubuk dalam. Diakui bupati, dengan langsung turun kelapangan, dirinya langsung mengetahui progres pengerjaan dan juga hasil yang sedang berjalan. Selain itu ia juga bisa bersapa dan dekat dengan masyarakat. Peninjauan sejumlah proyek kecamatan lubuk dalam membuatnya menggesa percepatan bagi yang sedang berjalan sementara yang belum dapat memulainya.

Memang dalam pelaksanaannya, dia banyak menanyakan informasi seputar ppengerjaan. Tak jarang ia mengkritik dan memberi masukan terhadap pelaksanaan proyek. “Bagi saya yang terpenting kualitas pengerjaan ,jangan asal-asalan. Ingat alokasi anggaran ini berasal dari uang rakya,” sebut Syamsuar. Di Kerinci Kanan, Wakil Bupati Drs H Alfedri MSi, melakukan hal sama meninjau proyek pembangunan gedung pendidikan SMK, pembangunan infrastruktur jalan, Venue balap sepeda mountain bike dan down hill, serta proyek kegiatan lainnya yang berlangsung di ki Kerinci kanan. “Kawasan -Kawasan unggulan di Siak ini akan terus dilengkapi infrastruktur penunjang, meski dilakukan bertahap, namun itu sesuaikan dengan keperluan masyarakat,” ujar dia.

 psc

 Jelang Hari Raya Idul Fitri

Stok Daging Sapi Mencukup

M

ENJELANG Hari Raya Idul Fitri kebutuhan akan daging sapi semakin meningkat di tengah masyarakat. Dan memenuhi kebutuhan daging dikecamatan Koto Gasib Pihak UPTD Distaknakan Kecamatan Koto Gasib mengaku kebutuhan daging sapi masih mencukupi. Demikian disampaikan oleh Kepala UPTD Distaknakan kecamatan Koto Gasib Badari SSos belum lama ini. “Dari hasil pantauan kita dilapangan stok sapi masih mencukupi untuk persiapan menjelang hari raya Idul Fitri dikarenakan kita mempunyai kantong-kantong ternak yang menyebar di wilayah Kecamatan Koto

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

pulih betul. “Makanya kita semua berdoa agar ini cepat selesai,” kata dia. Sebelum pelaksanaan safari Ramadan, Syamsuar menyempatkan diri meninjau sejumlah proyek yang berlangsung di Desa Olak, Teluk Lancang, Muara Kelantan. Dari peninjauan ini, jalan, listrik, dan air jadi persoalan mendasar. Dalam hal ini, Pemkab secara kontinue meningkatkan dan melengkapi apa yang jadi kekurangan di wilayah ini. Namun tentunya dilakukan secara bertahap.

Gasib yang saat masih ada untuk stok kebutuhan masyarakat apabila pasokan daging dari Pekan Baru tidak mencukupi ataupun adanya kendala lain. Kita bisa mengunakan ternak lokal yang saat ini masih mencukupi,” kata Badari. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat jangan kawatir tidak adanya mengenai stok daging pada saat hari raya Idul Fitri, pihak Dinas Distaknakan sudah menyiapkan jauh jauh hari kebutuhan daging untuk keperluan masyarakat. Lebih jauh dikatakanya, berkemungkinan besar harga daging pada saat menjelang lebaran dipastikan naik pada hari -hari biasanya.

 dmp


Galeri

17

S

Pemprov Riau dalam Lensa

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK


18

Distan Akan Tanam Padi Masal di Kuala Kampar

D

INAS Pertanian Kabupaten Pelalawan, saat ini sudah mulai mempersiapkan program penanaman padi secara masal di Kecamatan Kuala Kampar. Penanaman padi itu dilakukan memang memasuki masa tanam padi di kecamatan itu. Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pelalawan Atmonadi , Rabu (8/9) di kantor

Bupati. Atmonadi mengatakan, rencannya penanaman padi itu sendiri rencananya akan dimulai secara serentak ditandai dengan penanaman padi yang akan dilakukan langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris. Lanjut Atmonadi, terkait persiapan pelaksanaan program penanaman padi secara masal di Kecamatan Kuala Kampar sudah disipakan

segala sesuatunya. Sambungnya, untuk mengawali penanaman padi secara masal itu nantinya akan di lakukan oleh bupati kita sebagai tanda dimulainya penanaman padi serentak oleh warga Kuala Kampar. “Benar, kita saat ini sudah mempersiapkan semua rencana yang akan kita gelar akhir bulan ini, dan agenda kita di akhir bulan ini kita akan

melaksanakan kegiatan penanaman padi secara masal yang akan kita kerjakan di Kecamatan Kuala Kampar sebab akhir bulan ini memang sudah memasuki masa tanam padi petani disana,” jelasnya. Lebih lanjut Atmonadi mengatakan bahwa sesuai jadwal rencananya penanaman padi itu sendiri akan diadakan pada tanggal 29 atau 30 Agustus ini, dan itupun menunggu jadwal kesiapan Bupati Pelalawan. “Rencana kita kalau enggak tanggal 29 bisa jadi tanggal 30 Agustus ini, itu pun menunggu kesiapan dari bupati kita sebab bibit yang disemaikan bisa ditanam aggak jauh dari tanggal itu, tapi yang penting kita semua sudah persiapkan dilapangan,” katanya. Terkait luas lahan yang akan dilakukan penanaman padi secara masal ini sendiri

masih katanya, luasnya mencapai puluhan hektar dan benih padi yang akan ditanam merupakan selain bibit padi lokal juga akan dilakukan penanaman padi dari benih unggul.”Luasnya lebih kurang puluhan hektar, dan benihnya selain benih padi lokal juga benih padi unggul,” ujarnya. Imbuhnya, Atmonadi berharap dengan dilakukannya upaya penggalakan penanaman padi secara serentak ini nantinya bisa meningkatkan panen yang maksimal, selain itu sebagai daerah penghasil juga menjadikan hasil panen tersebut sebagai daerah penghasil kebutuhan pokok bagi masyarakat Riau dan masyarakat Pelalawan khususnya sehingga Kabupaten Pelalawan tidak lagi mengambil beras dari kabupaten atau provinsi tetangga.*

 nol

Pembangunan Tanggung Jawab Bersama Stok Darah di PMI Aman

S

EBAGAI pelaksana pembangunan, maka suatu proses pembangunan tidak akan berhasil baik jika hanya dibebankan kepada Pemerintah saja. Pasalnya tanggung jawab pembangunan merupakan rangkaian kebersamaan yang utuh antara seluruh lapisan sosial di masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. “Soalnya, sampai saat ini keberhasilan sebuah proses pembangunan senantiasa ditentukan oleh sifat saling mempengaruhi antara aspirasi masyarakat banyak dengan penerapan kebijakan pelaksana teknis pembangunan yaitu Pemkab Pelalawan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Drs H Zardewan MM, Kamis (9/8). Menurut Zardewan, dengan rangkaian kebersamaan itu maka masyarakat dan pelaksana teknis pembangunan di Kabupaten Pelalawan akan semakin tertantang untuk menjadi kreatif dalam menghadapi semua perubahan dan proses pembangunan di masa mendatang.

Zardewan menjelaskan, apalagi muara dari semua pembangunan itu tercapainya beberapa faktor diantaranya tercapainya kesejahteraan ekonomi rakyat di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, juga adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan. “Tidak hanya itu, diharapkan juga ada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pembangunan sistem perhubungan dan transportasi dan penciptaan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya. Karena itu, sambungnya, untuk mencapai hal tersebut maka Pemerintah telah merumuskan visi Pemberdayaan dan Pembangunan Kabupaten Pelalawan. Hal ini bertujuan agar pembangunan di wilayah ini bisa berhasil dengan baik dan sesuai harapan serta dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Harapan kita hanya pembangunan ini dapat berhasil dengan baik serta

sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pelalawan,” tandasnya. Rumusan visi itu sendiri, lanjutnya, adalah dengan terwujudnya pembangunan kerakyatan yang berhasil guna di Kabupaten Pelalawan dengan masyarakatnya yang berilmu pengetahuan, maju sejahtera, sehat, beriman dan bertaqwa, dengan sistem pemerintahan yang berdisiplin, bertanggung jawab dan otonomis, sebagai bekal menghadapi era globalisasi. “Rumusan visi ini sejalan dan dapat mendukung visi Pembangunan Nasional, yang tertuang dalam TAP MPR Nomor: IV/MPR/1999, tentang GBHN yang berbunyi terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai Iptek, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin,”pungkasnya.*

 nol

S

AAT ini, stok darah di PMI Kabupaten Pelalawan selama Ramadhan 1433 H dipastikan aman. Apalagi sejumlah karyawan perusahaan juga mendonorkan darah mereka guna memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukannya. ‘’Alhamdulillah stok darah kita, baik selama Ramadhan maupun lebaran mendatang aman,” kata Kepala Administrasi UDD PMI Pelalawan Daeng Bukhari menyebutkan stok darah selama Ramadhan dan masa lebaran aman, Kamis (9/8). Lanjutnya, apalagi jelasnya, stok darah di PMI Pelalawan dipastikan bertambah, karena sejumlah perusahaan akan ikut menyumbangkan darah

mereka untuk kepentingan kemanusiaan. ‘’Beberapa hari kedepan karyawan dari dua perusahaan akan donor darah,’’ terangnya. Katanya, Sabtu (11/8) besok akan ada donor darah di PT Asian Agri atau PT Inti Indo Sawit yang dilaksanakan setelah buka bersama. Selain itu pada Senin (13/8) mendatang dilaksanakan pula kegiatan doroh oleh karyawan di PT Kimia Tirta Buatan Siak. ‘’Jadi dengan adanya donor darah oleh masyarakat dan karyawan ini tentu cadangan darah semakin banyak,” papar Bukhari sambil menyebutkan selama Ramadhan ini diprediksi keperluan 50-60 kantong darah dari berbagai golongan.*

 nol

Mangkir Tugas, Pemkab Ancam Potong Tunjangan PNS

S

AAT ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan memotong tunjangan kinerja PNS yang mangkir atau menambah masa liburannya pada liburan Idul Fitri 1433 hijriah. Hal ini dilakukan untuk demi disiplinya pegawai terutama dilingkungan Pemkab Pelalawan. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Dearah (BKD) Kabupaten Pelalawan Abdul Karim SH, Kamis (9/8). Menurutnya, bagi PNS yang menambah masa liburan Idul Fitri 1433 hijriah alias mangkir dari

tugasnya layak ditindak dan diberikan sanksi karena menyangkut disiplin kerja. Lajutnya, sanksi yang diberikan kepada PNS yang mangkir tersebut berupa pemotongan tunjangan kinerjanya yang besarnya sama dengan besargaji pokok yang mereka terima selama satu bulan. “Ya,berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 30 tahun 1980 yang diganti dengan PP No 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS, dan juga Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 12 tahun 2012 tentang pembinaan dan penegakan disiplin

bagi pegawai dilingkungan Pemkab Pelalawan bab IV Pasal 8 point 7, maka bagi PNS yang mangkir atau menambah masa liburannya pada liburan Idul Fitri 1433 hijriah akan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerjanya,” tegas Abdul Karim. Dijelaskannya, himbauan dan pemberian sanksi terhadap PNS yang mangkir terkait masa libur Nasional dan Cuti bersama pada pelaksanaan Idul Fitri 1433 hijriah tersebut merujuk pada keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 7 tahun 2011, Nomor 04/MEN/ VII/2011 dan Nomor SKB/03/ M.PAN-RB/07/2011 tentang hari libur nasional dan cuti bersama lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, selama dua hari. “Untuk pelaksanaan hari lebaran Idul Fitri 1433 H, para PNS diberikan masa liburan selama dua hari yakni Minggu dan Senin (1920/8). Kemudian pada Selasa dan Rabu (21-22/8) kembali diberikan cuti bersama selama dua hari juga. Berar-

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

ti, selain hari libur lebaran 19-20 Agustus dan juga cuti bersama dua hari, maka ada empat hari waktu untuk berhari raya,” bebernya. Dengan demikian, lanjut Abdul Karim, diharapkan para PNS di lingkup Pemkab Pelalawan yang telah menikmati liburan Idul Fitri 1433 Hijriah dapat memanfaatkan dengan sebaiknya waktu libur yang diberikan. Dan tidak boleh lagi menambah masa liburannya karena telah diberikan waktu liburan Idul Fitri 1431 Hijriah, yang cukup lama agar dapat merayakannya.*

 nol


19

Dewan Harap Program Kakao Tetap Berlanjut R

ENCANA Dinas Perkebunan Inhu untuk menjadikan daerah ini sebagai sentra tanaman kakao harus tetap dilaksanakan, meskipun pimpinan di SKPD tersebut sudah berganti. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Inhu Manahara Napitupulu SH beberapa waktu di Pematangreba. Dikatakan, pergantian Kepala Dinas di SKPD adalah hal biasa, tapi program harus tetap berjalan. Apalagi program ini menyangkut kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Inhu sebagai sentra komoditi kakao. “Rencana mengembangkan tanaman kakao disamping komoditi

yang sudah ada sangat baik, karena akan mensejahterakan petani,” ucapnya. Sebelumnya mantan Kadisbun Inhu Ir.Manaf Tambunan MT beberapa bulan lalu, sudah mewacanakan pengembangan budi daya tanaman kakao di sejumlah desa di Inhu, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Disbun Inhu bertekad menjadikan daerah ini sebagai sentra komoditi kakao di Riau. Rencana Disbun membantu bibit unggul untuk petani kakao di Sei Guntung Kecamatan Rengat harus tetap dilaksanakan, sehingga warga tidak kecewa. Pasalnya sejumlah kelom-

pok tani sudah terlanjur berharap akan mendapatkan bantuan bibit kakao dari Disbun Inhu. Direncanakan ada sekitar 10 ribu bibit kakau tahun 2012 ini yang akan diserahkan kepada kelompok tani di Inhu. Oleh sebab itu kata Manahara, dirinya tetap mendukung program dan rencana Dinas Perkebunan Inhu yang bisa meningkatkan pendapatan petani. Baik komoditi karet, sawit ataupun kakao, sehingga satu saat nanti pendapatan petani perkebunan akan terus bertambah. Ia akan memperjuangkan anggaran yang berkaitan dengan bantuan untuk petani di Inhu.

 suh/rpo

Empat Perusahaan Dibidik Tim Penyidik

T

Kegiatan safari Ramdhan Bupati Inhu Yopi Arianto sekaligus mmperingati nuzulquran di Desa pematang Kaya Kecamatan Rengat Barat

Disdukcapil Ingatkan Warga Hindari Calo Urus KTP/KK

K

EPALA Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Inhu Drs H M Sadar MH menghimbau masyarakat agar tidak melalui calo dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebab dengan melalui calo akan timbul biaya besar sehingga tuduhan membengkaknya biaya akan dikambinghitamkan ke Disdukcapil “Untuk pengurusan KK hanya Rp.6000, dimana biaya tersebut untuk retribusi, cetak belangko dan biaya admin

komputer dan operasional. Demikian juga halnya dengan biaya membuat KTP. Namun jika membuat KK dan KTP melalui calo maka akan berlibat-libat biayanya,” kata Sadar,Selasa (7/8) pekan lalu. Agar tidak menimbulkan biaya besar, Sadar menyarankan individu penduduk datang langsung ke Disdukcapil ketika mengurus administrasi kependudukan. Namun demikian sejumlah desa dan kecamatan yang jaraknya jauh dengan Disdukcapil banyak melakukannya dengan cara perantara pegawai kantor

desa dan pegawai kantor camat. “Biasalah namanya minta tolong tentu memberikan imbalan kepada orang yang diminta tolong,” kata Sadar. Selanjutnya, permintaan tolong masyarakat kepada pegawai kantor desa atau kantor camat itu tidak masuk dalam kategori calo, sebelumnya sudah dianjurkan datang langsung ke kantor Disdukcapil atau kantor camat namun masyarakat meminta tolong dengan memberikan data dijalan atau warung kopi.

 suh/mrc

IM penyidik dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Likungan Hidup (Kemen LH), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terhadap empat perusahaan perkebunan di Kabupaten Inhu. Pasalnya, perusahaan tersebut diduga membangun kebun di areal hutan kawasan. Tim yang beranggotakan 9 orang itu datang ke Inhu, Rabu (8/8) dan langsung turun ke sejumlah lokasi perkebunan milik empat perusahaan tersebut. Kemudian, Kamis (9/8), tim menggelar pertemuan dengan Pemkab Inhu di Hotel Danau Raja Rengat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Drs H Junaidi Rachmat MSi, dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan, tim yang turun ke Kabupaten Inhu sebagai tindak lanjut dari informasi atas kejanggalan sebelumnya. “Tim itu turun untuk sejumlah lokasi perusahaan perkebunan untuk menindak lanjuti informasi yang diterimanya,” ujarnya.

Mantan Asisten II Setdakab Inhu itu juga tidak menampik bahwa tim yang turun kali ini, masih terkait pengumpulan bahan dan keterangan. Sehingga untuk mendampingi dan koordinasi turun ke lapangan, tim bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Inhu. Ketika ditanya perusahaan yang dibidik oleh tim tersebut. Junaidi mengatakan, empat perusahaan itu bergerak pada bidang perkebunan. Di antaranya Duta Palma Group yakni PT Palma I, PT Panca Agro Lestari (PAL), PT Seberida Subur (SS) dan PT Tunggal Perkasa Plantations (TPP). Selain itu, Asisten I juga tidak mengetahui jumlah luasan yang diduga berada di dalam hutan kawasan. “Kalau jumlah luas lahan perusahan yang berada dalam hutan kawasan, itu kewenangan tim dan saya rasa belum akan dijelaskan tim kepada publik,” tambahnya. Untuk itu katanya, proses yang tengah dilaksanakan tim tidak dapat diinterpensi. Karena, proses untuk empat perusahaan itu terdiri dari berbagai instansi.

 suh/rpo

Pemkab Bayarkan Tunjangan Kelancaran Tugas PNS

P

EGAWAI Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), jelang lebaran Idul Fitri 1433 H, menerima tambahan penghasilan PNS atau biasa disebut tunjangan kelancaran tugas (TKT) bulan Juli dan Agustus. Yang dibayarkan Pemkab Inhu. Kamis (9/8) pekan lalu. Pembayaran TKT bagi PNS Inhu tersebut diungkapkan Kabag Keuangan Setda Inhu Hasman Dayat, Kamis (9/8) di Pematang Reba mengatakan, tambahan penghasilan bagi PNS ini sifatnya bekerja dulu baru dibayarkan. Makanya

hanya bisa dua bulan, yakni Juli dan Agustus. “ Senin atau Selasa sudah mulai dicairkan,” ujarnya. Menurut Hasman Dayat, tambahan penghasilan yang akan dicairkan itu terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, tambahan penghasilan untuk profesi yang langka serta tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. “Jumlah PNS yang akan

menerima tambahan penghasilan sebanyak 7.190 orang termasuk diantaranya guru. Sedangkan dana yang akan dicairkan senilai Rp 11,6 miliar lebih untuk dua bulan tersebut,” ungkapnya. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS mulai dari golongan I, II, III dan IV. Golongan I menerima Rp 350 ribu per bulan, golongan II Rp 450 ribu per bulan, golongan III Rp 550 ribu per bulan dan golongan IV Rp 650 ribu per bulan. Ditambahkanya, penghasi-

lan berdasarkan tempat bertugas akan diterima guru di daerah dan protokoler. Tambahan berdasarkan kondisi kerja akan diterima oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, kasubag keuangan dan lainlain. Tambahan kelangkaan profesi akan diterima oleh dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker. Sedangkan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja akan diterima seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhu. Pemkab Inhu berencana untuk menaikkan tambahan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

penghasilan PNS berdasarkan beban kerja atau biasa di sebut TKT pada tahun 2013 mendatang. Sebagai reward atas prestasi dan kerjasama PNS sehingga laporan keuangan Pemkab Inhu meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Kenaikan minimal 25 persen. Dengan jumlah itu saja kita butuh anggaran Rp 25 miliar per tahun. Tetapi kita masih liat kondisi keuangan kita untuk tahun depan. Jika memungkinkan bisa saja sampai 50 persen,” jelasnya.

 suh/rtc


20 Indragiri Hilir Ibadah

Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis

Angkutan Lebaran Dilarang Naikkan Tarif P

EMKAB Inhil telah menggelar rapat koordinasi terkait angkutan Lebaran 2012. Diputuskan tidak ada kenaikan tarif. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif angkutan lebaran 1433 H. Angkutan lebaran yang tersedia di Inhil sanggup mengangkut sebanyak 60.000 pemudik. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Inhil, Pahrolrozi, lanjutnya tidak dibenarkan seluruh angkutan lebaran di Inhil, baik jalur darat dan laut menaikkan tarif angkutannya. “Berdasarkan rapat koordinasi angkutan lebaran tadi, maka diputuskan beberapa hal, diantaranya tidak dibenarkannya pihak armada angkutan darat dan laut untuk menaikkan tarif,” ungkap Kadishub Inhil, Pahrolrozi kepada wartawan, Kamis (9/8) di kantor Bupati Inhil usai rapat koordinasi terpadu angkutan lebaran 1433 H tersebut.

Menurutnya, kenaikan tarif masih dapat ditoleransi, seandainya ketersediaan armada plat kuning yang melayani trayek ke suatu daerah tidak ada, sementara penumpang membludak menjelang dan paska lebaran. Maka, boleh menggunakan kendaraan pribadi dan pihaknya mengeluarkan izin sementara. “Dengan catatan kalau menaikkan tarif harus melaporkan kepada kita,” sebutnya. Lanjutnya, dalam rapat yang dihadiri instansi terkait lainnya, yakni Kepolisian, Syahbandar, Pertamina, Dinas PU Inhil dan instansi lainnya tersebut juga ditekankan kepada pihak Pertamina untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM selama lebaran. Kepada pihak Syahbandar diminta benar-benar melakukan pengawasan dan pengecekan berulang kepada armada angkutan air yang menmbawa penumpang melebihi kapasitas kapal dan dapat membahayakan

keselamatan kapal dan penumpangnya. “Sedangkan ketersediaan armada kita bagi angkutan lebaran cukup dan dapat

mengangkut sekitar 60.000 pemudik,” imbuhnya. Sementara itu untuk angkutan berat pada H-3 sampai H+3 lebaran dilarang

masuk kota, kecuali bagi kendaraan berat yang mengangkut material PON XVIII Riau.

 jan/rpo

PNS Dihimbau tak Perpanjang Libur Lebaran

 Meski Libur

P

Sekolah Tetap Ikuti Upacara HUT RI

EMERINTAH menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1433 Hijriyah hanya 5 hari. Para PNS Pemkab Inhil dihimbau tidak menambah hari libur. Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan diberikan sanksi tegas, kalau ketahuan memperpanjang cuti lebaran 1433 H mendatang. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Inhil, Alimuddin RM, Kamis (9/8) lalu, beliau menyatakan bahwa Pemkab Inhil telah menetapkan cuti bersama Idul Fitri 1433 H dimulai tanggal 17 Agustus hingga 22 Agustus 2012. “Pada 24 Agustus mendatang, semua Pegawai Negeri Sipil sudah berada di kantor masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Bagi mereka yang memperpanjang cuti melebihi jadwal cuti bersama yang telah ditetapkan, maka akan kita berikan sanksi,” tegas Sekdakab Inhil . Lanjut Sekda, bagi memeriahkan peringatan HUT Ri ke-67, maka para

PNS dan honorer diminta tetap mengikuti kegiatan ini, baru kemudian mereka libur. Alimuddin menyebutkan berdasarkan ketentuan dari Pemerintah Pusat, maka pada tahun ini memang cuti lebaran hanya berlangsung selama lima hari, yakni dari H-2 hingga H+3. “Maka sudah sepantasnya bagi semua PNS agar mematuhi peraturan tersebut dengan memulai aktifitas perkantoran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Beliau juga mengingatkan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada saat lebaran nanti agar selalu mematuhi peraturan, baik yang ditetapkan pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan, sehingga kondisi itu dapat mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan salaam perjalanan nanti. “Khususnya bagi warga yang akan menggunakan jasa transportasi sungai seperti speedboat, kita ingatkan jangan menaikan armada yang sudah terlalu penuh,” katanya.

M

ESKI masih dalam masa libur Ramadhan menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1433 H, namun seluruh sekolah yang ada di Kota Tembilahan diimbau agar dapat mengirimkan utusannya untuk mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-67, 17 Agustus tahun 2012. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, H Fauzar, beberapa waktu lalu. “Libur sekolah tetap sesuai ketentuan, hanya saja sekolahsekolah yang ada di Kota Tembilahan, baik itu tingkat SMP maupun SMA sederajat diharapkan mengirim perwakilannya untuk mengikuti pelaksaan Upacara Kemerdekaan pada Jumat (17/8) nanti,” tutur Fauzar. Menurutnya, kehadiran siswa

utusan setiap sekolah ini sangat diperlukan, karena mengingat selama ini pelaksanaan Upacara Bendera memperingati HUT RI selalu dimeriahkan dan diramaikan oleh para siswa. “Jadi, kita harapkan setiap sekolah dapat mengirimkan 1 peleton utusannya, dan kepada para guru juga diwajibkan untuk ikut serta mendampingi para siswa saat mengikuti upacara, sehingga peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat berlangsung dengan meriah,” terangnya. Untuk diketahui, penetapan libur Ramadhan menjelang Idul Fitri dimulai pada Senin (13/8) hingga Sabtu (18/8), sedangkan libur sesudah Hari Raya Idul Fitri ditetapkan pada Kamis (23/ 8) sampai Rabu (29/8) mendatang.

 jan/rpo

 jan/rpo

Camat Mesti Pro Aktif Selesaikan Tapal Batas

M

ENYIKAPI sengketa tapal batas Desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) yang meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dapat segera menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Desa Rambaian dengan tiga desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Batang Tuaka. Demikian dikatakan Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail kepada wartawan, Selasa (7/8) pekan lalu. Dikatakanya, sesuai mekanisme yang berlaku, penyelesaian tapal batas desa merupakan wewenang pemerintah kecamatan. Maka dari itu dia mendesak

pihak kecamatan yakni camat agar secepatnya menyelesaikan tapal batas desa yang masih bersengketa tanpa adanya instruksi khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). “Saya rasa camat pasti tahu lah, makanya dia harus pro aktif. Sebab, masalah itu adalah tugas mereka,”’ tegas Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail di Kantor Bupati Inhil. Terkecuali, lanjutnya, jika di lapangan ditemukan persoalan yang prinsip yang dapat membuat suasana terganggu dan barulah pemerintah kabupaten bisa mengambil alih atau membantu menyelesaikan masalah tersebut.

“Kecuali jika camat sudah melakukan upaya-upaya tertentu dan akhirnya terdapat kendala, barulah pihak kabupaten bisa tindak lanjuti, namun sebelumnya juga harus melakukan koordinasi. Artinya, camat harus menempuh berbagai upaya terlebih dahulu sebelum membawa masalah tapal batas ke tingkat kabupaten,” ujarnya. Masalah tapal batas desa, dijelaskannya, hanya menyangkut administrasi pemerintahaan desa, tapi tetap harus menghormati hak-hak masyarakat. Sehingga dalam suatu keputusan penentuan batas wilayah antar desa menemukan solusi yang baik dan tidak mengorbankan

mana yang menjadi hak orang lain. “Harus dicarikan jalan keluar yang tepat. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang terinjak. Meski secara administrasi sudah berbeda namun jika haknya masih di sana, tentu harus dihormati. Tidak boleh main hantam kromo begitu saja,” tuturnya. Sementara itu, Asisten I Setdakab Inhil, H Said Ismail juga mengimbau, dalam menyelesaikan tapal batas, kedua pihak harus mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan serta menanamkan jiwa persamaan. Walau berbeda administrasi namun semua tetap satu.

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

Di sisi lain, Sekretaris Kecamatan GAS, Nurdin mengatakan, bahwa saat ini warga Desa Rambaian sudah mulai resah, karena permasalahan tapal batas tersebut. Pasalnya, beberapa hari yang lalu sudah ada tiga alat berat yang mulai mengerjakan lahan milik warga setempat. “Yang jelas, kedatangan tiga alat berat yang sedang mengerjakan lahan milik warga desa Rambaian belum mendapatkan izin dari aparat desa dan kecamatan setempat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita sudah melakukan mediasi membicarakan masalah itu,” tutur Nurdin.

 jan/rpo


21 Kepulauan Riau

Kota Gurindam Negeri Pantun

Suryatati Ingatkan Warga Gunakan Hak Pilih Tinggal hitungan bulan pilwako Tanjungpinang berlangsung, walikota gencar selama Ramadhan mengingatkan masyarakat untuk datang mencoblos pada 31 Oktober 2012.

H

ARI pertama Umat Muslim menunaikan ibadah puasa terlihat kota Tanjungpinang sangat lengang dan sepi. Tidak seperti biasanya warung tempat menjual makanan maupun kedai kopi disetiap jantung kota pada banyak tutup dan walaupun ada yang buka itu hanya beberapa saja yang tampak ditutupi kain pengaman agar jangan sampai menyolok dipandang orang. Kemudian memasuki ibadah puasa yang ketiga, warung penjual berbagai makanan dan Kedai kopi disepanjang jalan kawasan Bintan Centre, kawasan Potong Lembu, jalan Soekarno Hatta sudah mulai di buka kendatipun masih ditutupi kain pengaman, dan bila sudah memasuki warung atau kedai kopi tampak mulai ramai seakan tidak mampu menahan rasa lapar,haus serta tidak mampu melupakan kebiasaan minum kopi. Nah, bagaimana perkembangan ibadah puasa setelah memasuki minggu ketiga dan hanya dengan hitungan jari hari “H” Idul Fitri yang dinantikan akan tiba dirayakan umat Muslim. Warung atau Kedai kopi bahkan sebahagian tempat hiburan sudah mulai buka terang-terangan, para oknum Pegawai Negeri lengkap dengan seragam atribut sudah tidak segan-segan mampir dikedai kopi, bukan saja dari kalangan PNS bahkan petugas lainnya dari berbagai instansi juga tidak ketinggalan mencicipi hidangan yang tersedia yang disertai kopi tarik pemuas dahaga. Orang berpuasa atau tidak sebenarnya urusan pribadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing, namun ada kalanya tingkat

kesadaran sudah semakin pudar yang disertai krisis mental yang mendalam sebab tidak mampu menahan hawa nafsu. Bila ada pertanyaan, Apakah yang paling sulit anda alami dalam perjuangan hidupmu? Tentu jawabannya ada dua yakni, pertama mengendalikan diri dan yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Bila dua jawaban yang berbeda ini dapat dijabarkan secara makro (luas) tentu akan berkaitan dengan segala kekurangan maupun kelebihan individu pada saat menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan. Walikota Dra.Hj.Suryatati Abdul Manan pada setiap kunjungan safari Ramadhan selalu menekankan kepada semua jajaran dan termasuk kepada masyarakat yang dikunjungi agar senantiasa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi serta mampu menahan hawa nafsu, kemudian pesan yang kedua pada setiap kunjungan safari Ramadhan agar semua masyarakat kota Tanjungpinang jangan lupa mencoblos serta menggunakan hak pilih untuk menentukan Cawako pada tanggal 31 Oktober 2012. “Suara rakyat tentu akan dapat memastikan masa

depan kota Tanjungpinang, untuk itu jangan lupa datang ke TPS untuk menentukan pilihannya sebab pada tanggal, 2 November 2012 siapa yang terpilih menjadi Walikota hasilnya sudah kita ketahui bersama,” pesan walikota. Pada setiap kesempatan Bu Tatik tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat hari “ H ” pelaksanaan Pilwako serta mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing kelurahan, Desa. Kelihatannya Suryatati benar-benar turut berpartisipasi untuk mensosialisasikan Pilwako terlepas karena putri sulungnya dr Maya turut mencalonkan sebagai Walikota meneruskan perjuangan sang Ibu Tatik. Pada setiap kesempatan kunjungan safari Ramadhan pembagian paket Sembako kepada masyarakat turut mewarnai betapa indahnya safari Ramadhan dimaksud. Pembagian paket Sembako kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam menyambut bulan Ramadhan dapat diartikan bentuk silaturahmi, kemudian merupakan bentuk kepedulian dan rasa solidaritas berbagi rezeki untuk membantu beban masyarakat. Selama bulan Ramadhan, Walikota tidak pernah keting-

KPU Coret 4.251 Pemilih Ganda

K

OMISI Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang mencoret 4.251 pemilih ganda dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) 153.042 jiwa atau pemilih. Sebelumnya, Dinas Kependudukan Tanjungpinang menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebanyak 157.293 jiwa. Demikian disampaikan Ketua KPU Tanjungpinang Hamid Ali dan dihadiri oleh tiga anggota KPU lainnya saat menggelar rapat pleno DPS di Kantor KPU Tanjungpinang, Rabu (8/8) lalu. Rapat pleno

juga dihadiri keempat tim sukses masing-masing yakni pasangan Maya SuryantiTengku Dahlan, Husnizar Hood-Rudi Chua dan Hendry Frankim-Yusrizal serta Lis Darmansyah-Syahrul. Dalam rapat pleno tersebut, salah satu tim sukses pasangan Calon Walikota Tanjungpinang dan wakilnya, Andi Cori Fatahudin bersiap mempolisikan keempat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, bila KPU tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tanjungpinang. Saat ditanya terkait peryataan salah satu tim sukses tersebut? Hamid menerangkan, itu merupakan hal yang lumrah dan sebagai masukan bagi KPU untuk senantiasa bekerja dengan benar, harus sesuai koridor dan selalu berhati-hati dan teliti dalam bekerja. “Ini merupakan masukan yang berharga bagi kami semua sebagai anggota KPU, agar KPU terus meningkatkan kinerjanya. KPU selama ini telah bekerja dengan netral dan sesuai dengan aturan

galan mengunjungi masyarakat berbagai tempat, hampir seluruh masyarakat khususnya Umat Muslim telah dikunjunginya dan memberikan paket Sembako, kalau dihitung sudah berapa paket yang sudah disalurkan bahkan telah menelan dana dengan jumlah besar. Apakah pemberian Sembako kepada masyarakat termasuk bantuan sosial lainnya, belum lagi THR murni dari uang pribadi Walikota atau menyedot dana APBD yang dianggarkan dan mendapat persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang ? Hal ini belum diketahui secara pasti, namun alangkah baiknya pada setiap pemberian sembako kepada masyarakat termasuk bantuan sosial lainnya diberitahukan sumber dana darimana agar tidak menimbulkan kesan yang kurang baik. Rambut sama hitam akan tetapi sifat orang boleh saja berbeda, artinya orang lain mungkin juga lawan politik boleh saja menuding bahwa apa yang diperbuat Suryatati merupakan suatu ikatan secara tidak langsung untuk mensukseskan pemilihan dr Maya-Tengku Dahlan. Selanjutnya Warga Kota Tanjungpinang terdiri dari berbagai kultur, suku dan budaya termasuk juga agama, yang berlaku,” ujarnya. Ia juga mengharapkan masyarakat Tanjungpinang untuk mengecek namanya di DPS. Kalau belum tercantum segera melaporkan ke pihak kelurahan. “Apabila ada warga yang belum terdaftar segera lapor ke pihak kelurahan. Kelurahan nantinya akan mendata dan akan melaporkan ke KPU untuk perubahan. Sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU. Perbaikan data DPS akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2012 mendatang,” terang Ketua KPU tersebut. Sementara itu Zulkifli Riawan, anggota KPU Tanjungpinang lainnya mengata-

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

sayangnya setiap perayaan hari besar bagi warga yang minoritas menganut kepercayaan lain misalnya Perayaan Natal bagi Umat Kristiani, hari raya Imlek bagi Umat Budha pembagian paket Sembako jarang dilakukan Walikota, hal ini boleh menimbulkan kesenjangan maupun kecemburuan sosial. Kedepan diharapkan Walikota yang terpilih dapat berfikir dengan bijak agar selalu memperhatikan warga sesuai dengan peradaban budaya maupun kepercayan masing-masing. Penegasan ini jangan diartikan sebagai protes namun merupakan input atau kritikan sehat upaya mempersatukan jalinan persaudaraan dan meningkatkan hubungan silaturahmi agar terciptanya rasa persatuan dan kesatuan kemudian bersama, bergandeng tangan memajukan pembangunan masa depan kota Tanjungpinang, demikian penegasan salah seorang Warga Tanjungpinang yang enggan disebut jati dirinya. Sebagai akhir kata dari penulis tidak lupa mengucapkan ”Selamat menunaikan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan serta menyambut hari Idul Fitri, 1 Syawal 1433 H.

 bin/ded

kan, KPU transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kalau ada masukan dari tim sukses salah satu pasangan calaon walikota dan wakil walikota, hal itu merupakan acuan untuk lebih meningkatkan kinerja KPU. “Penurunan data pemilih dari DP4 dikarenakan adanya data ganda. Sehingga pihak KPU mencoret, hal itu dikarenakan adanya masyarakat yang pindah dan lainnya. Pihak KPU juga telah melakukan pleno terkait jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap kecamatan dan kelurahaan yakni sebanyak 364 TPS,” ujarnya singkat.

 bin/hkc


22 Dumai Bersemai

Bersih, Sejahtera & Damai

Rp7 Milyar untuk Bangun Kelas III RSUD P

EMERINTAH Kota Dumai tahun depan akan mengalokasikan dana Rp7 Milyar untuk biaya pembangunan proyek ruang rawat inap Kelas III RSUD Kota Dumai. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Direktur RSUD Kota Dumai,

dr. Syaiful wartawan usai mengikuti Safari ramadhan mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat DED dan masterplan serta rencana kerja dan anggaran (RKA) terkait program pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD Dumai. “Kita sudah selesai membuat DED, masterplan dan

RKA proyek pembangunan ruang rawat inap kelas III RSUD Dumai. dan kita butuh anggaran sekitar Rp7 milyar dari APBD murni 2013 untuk merealisasikannya,” kata Syaiful. Dijelaskannya, ruang rawat inap kelas III akan dibangun tiga lantai dengan kapasitas 100 tempat tidur. Pemban-

gunan ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang kerap tidak kebagian kamar saat ingin dirujuk menjalani perawatan di RSUD kota Dumai terutama dikelas III, karena memang jumlah tempat tidur dikelas III terbatas. “Pembangunan gedung rawat inap kelas III ini sebagai

upaya menjawab keluhan masyarakat yang sering tidak kebagian tempat tidur saat menjalani perawatan di kelas III atau bagi masyarakat yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) yakni layanan perawatan gratis di Klas III dari Pemerintah kota Dumai,” sebutnya.

 hrc

Adpel Batasi SPB Roro Penyaluran Raskin Terkendala SPA

U

A

DMINISTRATOR Pelabuhan (Adpel) Klas I Dumai meminta kepada Dinas Perhubungan agar secepatnya melengkapi fasilitas dermaga kapal Roro demi menjaga keselamatan pelayaran yang diprediksi meningkat selama musim mudik lebaran tahun ini. Kabid Lala Adpel Dumai Safaruddin SH menyebutkan pihaknya tidak akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Berlayar (SPB) bagi pelayaran malam hari jika fasilitas Jembatan hidrolik atau moveable bridge (MB) serta lampu dermaga tak kunjung diperbaiki. “Kita minta fasilitas MB dan lampu ini secepatnya diperbaiki, jika tidak maka Adpel hanya akan menggeluarkan SPB sampai pukul 18.00 WIB,” ujarnya saat rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu tingkat Kota Dumai Rabu pekan silam. Dikatakannya, kedua fasilitas tersebut sangat vital bagi keselematan pelayaran. Fasilitas MB sangat penting untuk bongkar muatan serta turun naik penumpang sedangkan lampu dermaga akan sangat membantu mulai dari proses sandarnya kapal di Dermaga dan proses turun naik penumpang dari dan ke kapal.

Secara terpisah, Kasi Lalu Lintas Danau Sungai dan Penyebrangan Dishub Dumai Eko Wardoyo membenarkan rusaknya kedua fasilitas dermaga tersebut namun setakat ini tengah diupayakan perbaikan. “Hal ini telah kita laporkan ke Propinsi, karena berkaitan dengan angkutan penyebrangan antar pulau ini dibawah kewenangan Dishub Propinsi,” tukasnya. “Fasilitas MB tidak bisa berfungsi optimal karena mengalami kerusakan pada dinamo dan tengah dalam perbaikan di Jakarta sedangkan kerusakan lampu akan diupayakan selesai dalam waktu dekat ini,” katanya lagi. Terkait persiapan angkutan lebaran di Terminal RoRo Eko menjelaskan kesiapan telah dilakukan Dishub Dumai Sejak H-15. Mengantisipasi membludaknya arus keberangakatan kapal RoRo selain memberlakukan keberangkatan enam kali mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB pihak Dishub Propinsi katanya kini tengah mengupayakan penggunaan dua buah Armada sebagai angkutan lebaran Dumai-Tanjung kapal Rupat.

NTUK sementara penyaluran beras untuk keluarga miskin di Dumai terhenti. Surat Permintaan Alokasi (SPA) menjadi kendala. Penyaluran Beras Miskin (Raski) untuk Rumah Tangga Sasaran Penduduk Miskin (RTS-PM) masyarakat pada triwulan III dan 13 oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Devisi Regional setempat, mengalami kendala akibat Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kota (Pemko) Dumai. Tommy Despalingga, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Dumai, ketika dikonfirmasi sejumlah awak media mengatakan, Raskin triwulan III seyogyanya sudah harus disalurkan ke masyarakat pemanfaat dalam rangka membantu meringankan kebutuhan bahan pokok dan persiapan menyambut hari raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Namun sajauh ini pihaknya belum menerima SPA. “Saat ini kami belum menerima SPA dari pemerintah sebagai petunjuk alokasi dan quota Raskin yang akan didistribusikan, belum juga mengajukan kepada kita. Jadi sejauh ini kita belum ada menyalurkan Raskin

Wako Minta Tak Ada Jual Beli Tanah

P

 rtc

 hrc

 RTRW Tunggu Keputusan Menhut

WALIKOTA Dumai H. Khairul Anwar menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di kecamatan Sungai Sembilan agar tidak melakukan jual beli tanah, mengingat penetapan hasil perubahan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang telah

triwulan III ini kepada RTS-PM Dumai. Sama juga halnya dengan Raskin 13 yang digelontorkan pemerintah pusat kepada RTS pemanfaat sejauh ini juga masih menunggu petunjuk SPA dari Pemko Dumai,” ungkapnya. Dikatakan Tommy, jatah Raskin 13 merupakan program pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi warga miskin supaya bisa mengurangi penderitaan masyarakat akan kebutuhan beras. Sejauh ini belum disalurkan juga karena menunggu quota dan jumlah yang akan didistribusikan oleh Bulog Dumai. Maka dari itu, pihaknya masih menunggu petujuk atau jumlah pendudukan yang bakal menerima Raskin itu sendiri. “Selaku penyalur Raskin tidak berwenang mengurusi jumlah quota dan alokasi Raskin karena merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Kendati begitu, saya mengharapkan agar pemerintah secepatnya menyampaikan SPA ke Bulog supaya secepatnya mendistribusikan Raskin ke ribuan masyarakat miskin yang sudah menunggu untuk persiapan lebaran,” ujar Tommy mengakhiri.

diajukan pemerintah belum disetujui. Demikian pesan yang disampaikan Walikota Dumai, H. Khairul Anwar kepada masyarakat Kelurahan Basilam Baru kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada acaea Safari Ramadhan Walikota Dumai

di Masjid Jamiatul Toyyibah, pekan silam. “Saya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal dikecamatan Sungai Sembilan agar tidak melakukan jual beli tanah, mengingat penetapan hasil perubahan rancangan tata ruang wilayah (RTRW)

yang telah diajukan Pemerintah belum disetujui,” kata Walikota. Walikota menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Dumai hingga saat ini masih menuggu keputusan dari Menteri Kehutanan (Menhut) RI terkait penetapan hasil perubahan RTRW yang telah diajukan. Mengingat RTRW sebelumnya sudah jauh melenceng dari kondisi riil saat ini, bayangkan saja kawasan hutan tercatat 90 persen dari total wilayah

Dumai. “Jadi sebelum RTRW Kota Dumai disahkan jangan ada dulu aktifitas jual beli tanah, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari,” pesan Wako. Walikota juga menyebutkan bahwa usulan perubahan RTRW kota Dumai sudah dikirim ke Pemerintah Pusat setelah mendapat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Prmprov) Riau.

PO. MUS TRANSPORT WISATA

Angkutan Sewa Eksekutif

TRANSPORT ANGKUTAN UMUM EXECUTIF

PEKANBARU

L 300 FULL AC - MITSUBISHI KUDA

- DUMAI - DURI - PADANG

: Jl. H Imam Munandar/Harapan Raya No. 29B Telp. 0761 885153 Pekanbaru DUMAI : Jl. Jend. Sudirman No. 134 Telp. (0765 )32910 - 38567 DURI : Telp. (0765) 7037258 PADANG : Jl. Ir H Juanda No 59 Telp. (0751) 38567

PEKANBARU

PUSAT

KANTOR PUSAT: Jl. Jati (Harapan Raya) No. 23

Mengutamakan Pelayanan Terbaik

Telp. (0761) 7003400 Pekanbaru

RENGAT AIR MOLEK TEMBILAHAN

RENGAT: Depan Terminal Jl. Diponegoro

Telp. (0769) 323451

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

Antar Jemput Alamat Berangkat Tepat Waktu

 hrc


23

Pejabat Pemko Dilarang Terima Parsel Sangsi menunggu pejabat dan PNS dilingkungan Pemko Pekanbaru yang menerima parsel.

J

AUH-JAUH hari sebelum lebaran Idul Fitri 1433 H, Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus, ST, MT, mengingatkan seluruh pejabat dilingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak menerima dan memberi paket lebaran atau yang disebut parsel. Tak hanya itu, wali kota juga melarang pejabat menggunakan mobil dinas (Mobdin) saat mudik. Menurutnya larangan ini sesuai peraturan yang ada dan wajib diatati oleh seluruh pejabat pemerintahan.

Disebutkan Wako jika ada pejabat yang berani melanggar larangan diatas, dirinya tidak segan memberikan sangsi tegas. “Mulai sekarang saya ingatkan kepada seluruh pejabat dilingkungan Pemko, untuk tidak menerima dan memberi parsel serta membawa mobdin saat mudik lebaran. Sebab larangan ini bukan ketentuan saya pribadi, tetapi ketentuan pemerintahan sehingga hal ini wajib ditaati,” ujarnya. Wako juga menegaskan jika ancaman sangsi kepada pejabat yang melanggar ketentuan diatas, tidak mainmain, karena bisa mengarah ke sangsi pidana. “Ketentuanya sudah jelas, jadi jika ada pejabat yang sengaja menerima parsel dan membawa mobdin saat mudik. Tunggu saja sangsi

baik itu berupa sangsi disiplin maupun sangsi pidana. Oleh karena itu kita benarbenar berharap agar semua pejabat Pemko mentaati peraturan yang ada,” harapnya. Terkait dengan penggunaan mobdin didalam kota, Wako mengatakan sebaiknya tetap dihindari. Akan tetapi jika masih dalam katagori wajar diperbolehkan, dengan catatan pejabat tersebut memang tidak mempunyai mobil pribadi. “Untuk penggunaan mobdin didalam kota sebaiknya dihindari juga. Tetapi kalau pejabat yang bersangkutan memang tidak mempunyai mobil pribadi, ya kita berikan dispensasi asal penggunaannya masih wajar,” tambah Wako lagi.*

 rtc/dri

Perwako Reklame Masih Tahap Validasi

S

Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT berikan bantuan kepada pengursus masjid saat safari Ramadhan

Pemko Usulkan 15 Kelurahan Masuk PKBL

W

AKIL Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, SSi, mengatakan tahun ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengusulkan 15 kelurahan dari 58 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru untuk masuk dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal itu diungkapkan Wawako usai rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru. Menurut Ayat program tersebut sesuai Permendagri Nomor : 48 Tahun 2010. "Seluruh tim termasuk SKPD terkait, perbankan, BUMN dan

PNPM sudah melakukan rapat menyusun langkah strategis dan taktis. Hasil rapat membentuk tim penyusunan kerangka acuan untuk tahun 2012 sesuai visi dan misi Pemko Pekanbaru," ujarnya. Saat ini, kata Ayat, tim tersebut sudah melakukan penilaian keseluruhan kecamatan untuk menilai Lembaga Keuangan Mikro yang akan mendapatkan PKBL. Tim diminta untuk menilai secara objektif, sehingga kelurahan yang diajukan bisa mendapat bantuan seluruhnya. "Berkaca dari tahun lalu dari delapan kelurahan yang

diajukan, hanya satu kelurahan yang mendapat bantuan, yakni Kelurahan Kampung Bandar. Bantuan yang diterima sebesar Rp 1 miliar untuk dana kemiskinan," jelas Wawako. Dan berdasarkan data BPS, kata Wawako, angka kemiskinan Pekanbaru meningkat sesuai data raskin yang mencapai tujuh ribuan. Namun, Wawako masih akan mendata ulang angka kemiskinan di Pekanbaru. "Data BPS ini akan kita kaji lagi, terpenting adalah Pemko harus punya data mengenai kemiskinan," ujarnya.*

AAT ini Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru terkait papan reklame sudah memasuki tahap “finishing”. Karena tim pembuat peraturan, hingga Selasa (7/8) lalu melakukan rapat pembahasan akhir Perwako tersebut di Kediaman Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus ST, MT. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Hukum dan Perundangan-undangan Pemko Pekanbaru, Yuliasman. Ia menjelaskan saat ini di lapangan sudah ada beberapa perusahaan reklame yang melakukan perubahan madan reklame yang tidak sesuai dengan moratorium. Sedangkan untuk Perwako hingga saat ini sudah masuk tahap pembahasan akhir atau validasi oleh tim. “Pembahasan akhir atau validasi Perwa-

ko kini dibahas di kediaman, dipimpin oleh Firdaus Ces,” ungkapnya. Yuliasman juga menjelaskan usai pembahasan akhir ini, maka bahan akan diserahkan kembali ke Bagian Hukum untuk dilanjutkan ke wali kota, untuk disahkan menjadi sebuah Perwako. “Setelah selesai rapat ini, maka hasilnya akan diajukan ke Bagian Hukum untuk dikaji lagi format, aturan, dan penyesuaian serta sanksinya,” ujar Yuliasman. Ia menambahkan Wali Kota Pekanbaru juga sudah beri “deadline”. Pekan depan Perwako ini disahkan. “Insya Allah dalam waktu dekat akan bisa disosialisasikan untuk diterapkan di lapangan. Disamping itu, untuk moratorim belum ditarik sebelum Perwako tetapkan,” urainya lagi.*

 pde/dri

 pde/dri

Wako Pastikan Ritos Belum Dikerjakan

P

ROYEK pembangunan Riau Towns Square (Ritos) yang menjadi polemik ternyata sejauh ini belum dikerjakan. Proyek pembangunan yang baru dikerjakan hanya venue biliar dan bowling yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang bakal berlangsung September mendatang. Hal itu ditegaskan Wali

Kota Pekanbaru, H Firdaus, ST, MT, usai rapat koordinasi persiapan Lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah bersama Muspida, Rabu (8/7) lalu di aula Kantor Wali Kota. Ia menjelaskan pihaknya perlu meluruskan mengenai proyek pembangunan Ritos yang hingga kini belum dikerjakan. “Sebenarnya Ritos itu secara fisik belum dikerja-

kan, ini perlu kita luruskan. Mereka belum bekerja, yang dikerjakan itu baru venue untuk biliar dan bowling,” tegas Wako. Menurut Firdaus, pihak kontraktor pembangunan Ritos sudah hampir melengkapi persaratan izin pembangunannya. Setelah semua persyaratan perizinan pembangunan Ritos dilengkapi kontraktor,

Pemko tidak akan menunda mengeluarkan izin pembangunannya. “Nah, tapi mereka sudah datang ke kita untuk mengatakan kelengkapan suratsurat mereka sudah hampir lengkap, nanti kalau sudah lengkap baru kita beri izin. Selama ini banyak simpang siur mengenai pembangunan fisik Ritos ini. Tetapi mungkin juga nanti kami diskusikan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

lebih lanjut,” ujar Wako. Begitu juga dengan dengan venue biliar dan bowling, setelah PON akan tetap berada di Purna MTQ atau dipindahkan. “Rencananya venue bowling akan tetap di sana untuk sarana olahraga. Sedangkan venue biliar sifatnya sementara, karena banyak penolakan dari masyarakat,” tukasnya.*

 rnc/dri


24

Polres Gelar Pasukan Operasi Ketupat K

EPOLISIAN Resor Kampar bersama instansi terkait mengelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat 2012 di halaman Polres Kampar, di Jalan Prof M Yamin, Bangkinang, Jum’at (10/8) pagi, sekitar pukul 08:30 WIB. Apel diawali dengan pemeriksaan pasukan yang terdiri dari anggota Polisi, TNI, Dishub, Sat Pol-PP, PMI, Tagana. Pemeriksaan oleh Inspektur Upacara Kapolres Kampar AKBP Trio Santoso, SH, Sik bersama Bupati Kampar H Jefry Noer, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang Willy Ade Chaidir, SH, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Toto Ridarto, SH. Kapolres Kampar AKBP Trio Santoso, SH dalam apel tersebut membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan bahwa apel gelar pasukan operasi ketupat 2012, diselenggarakan secara serentak diseluruh Polda dan Satuan Kewilayahan ini, bertujuan untuk mengetahui dan menunjukkan kesiapan Polri berserta unsur terkait lainnya dalam mengamankan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. “Melalui pelaksanaan operasi “Ketupat 2012 “ ini, kita harapkan masyarakat dapat merayakan momen lebaran dengan aman dan nyaman,” ujar Kapolres. Tradisi mudik lebaran, kata Kapolres, sebagai agenda tahunan menjelang hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan oleh masyarakat kita. Dan ini telah berimplikasi terhadap meningkatnya aktivitas kelompok besar masyarakat di beberapa tempat. “Berbagai kegiatan serta mobilitas manusia dan barang dalam jumlah besar dalam waktu yang bersa-

maan, telah berdampak pada peningkatan dinamika potensi gangguan kamtibmas dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas yang harus kelola dengan baik,” katanya lagi. Dikatakannya, sesuai hasil analisis data pada tahun lalu, diperkirakan jumlah masyarakat yang akan mudik dengan mengunakan angkutan darat sebanyak 5,6 juta jiwa. Sementara yang mengunakan angkutan sungai danau dan pelabuhan (SDP) sebanyak 3,4 juta jiwa. Dan angkutan udara 3,3 juta jiwa. Sedangkan pemudik yang diperkirakan mengunakan jasa kereta api , berdasarkan data dan informasi dari Kemeterian Perhubungan, diasumsikan akan turun cukup signifikan, karena tahun ini telah dilakukan batasan maksimum (Load Factor) lebhi dari 150 persen. Meningkatnya masyarakat pemudik dalam jumlah yang sangat besar tersebut, telah menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah

Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari tahun ke tahun, beberapa faktor penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas diantaranya adalah peningkatan volume kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, penyempitan jalan, perbaikan ruas jalan serta aktivitas pasar tumpah hingga mengambil badan jalan, dan kurang disiplinya penguna jalan. Selain itu, permasalahan lalu lintas sebagaimana tersebut diatas, situasi pada saat menjelang hari raya juga berpotensi meningkatkan gangguan kriminalitas, baik secara kuantitas maupun kualitas, seperti kejahatan jalanan (Street Crime), pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan mengunakan sejata api, pencurian di rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemudik serta kejahatan konvensional lainnya yang cukup meresahkan, sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama. Begitu juga dengan

potensi aksi anarkisme dan terorisme yang beberapa waktu lalu selalu mewarnai lembaran kamtibmas di tanah air, masih menjadi ancaman yang pelu mendapatkan atensi kita semua. “Menghadapi dinamika yang seperti itu, tentu menuntut tampilan kinerja polri lebih optimal untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait lainnya, merumuskan langkah-langkah inovatif dan cara bertindak yang efektif guna mengatasi berbagai potensi kerawanan yang terjadi,” ungkapnya. Sementara itu Kepala Bagian Operasional Polres Kampar usai apel ditemui diruang kerjanya, Kompol Hariadi R menyampaikan untuk jumlah personil pada operasi ketupat tahun 2012 sebanyak 431 orang. Yang mana terdiri dari anggota Polisi, Dishubinfokom, Satpol PP, TNI, Diskes, PMI, PMK, Dinas PU, Dinsosnaker/ Tagana, Jasa Raharja, Senkom. “Jadi Jumlah personil sebanyak 431 orang yang dilibatkan selama operasi ketupat 2012,” ungkapnya. Ditambahkannya, Jumlah personil Polres/Polsek yang dilibatkan pada posko pengamanan perwira polres/ polsek sebanyak 24 orang, anggota Polres sebanyak 81 orang, anggota polsek sebanyak 29 orang, jadi jumlah personil polisi yang dilibatkan secara keseluruhannya sebanyak 134 orang. Dan untuk jumlah personil pada posko Operasi sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk jumlah pengamanan pada kegiatan masyarakat yaitu pengamanan malam Takbiran di Ibukota Kabupaten Kampar, di Bangkinang sebanyak 50 orang turut mengamankan jalannya pawai takbiran dan

pengamanan pada sholat Idul Fitri 1433 H sebanyak 50 orang personil turut mengamankan. “Adapun jumlah personil instansi terkait pada posko pengamanan dan pelayanan yang dilibatkan adalah Dishubinfokom 36 orang, Satpol PP 36 orang, TNI 18 orang, Diskes 32 orang, PMI 18 orang, PMK 10 orang, PU 6 orang, Dinsosnaker/Tagana 10 orang, Jasa Raharja 1 orang, Sentra Komunikasi (Senkom) mitra Polri 10 orang. Jadi mereka semua akan mulai bertugas besok, pada hari Sabtu (11/08/2012) pagi, sekitar pukul 08:30 WIB sudah menempati posko yang telah didirikan sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan,” tutupnya. Untuk sekedar informasi Posko Simpatik/Pelayanan yaitu pada Posko pelayanan di Kilo Meter 92, Desa Pulau Godang, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Dan Posko Pengamanan terletak di Posko Batas Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar (Depan SPBU Rimbo Panjang). Posko Danau Bingkuang, Kilo Meter 31, Jalan Raya PekanbaruBangkinang (Depan Pasar Danau). Posko Kampar, Kilo Meter 38/39, Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang (Depan Pasar Kampar). Posko Air Tiris, Kilo Meter 47, Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang (Depan Kantor Camat Kampar). Posko Lapangan Merdeka, Kilo Meter 60, Jalan Prof M Yamin, SH, Bangkinang. Posko Pasar Kuok, Kilo Meter 72, Jalan Raya PekanbaruRantau Merangin. Posko Kelok Indah, Kilo Meter 60, Jalan Lintas Sumbar-Riau. Posko Tapung Kilo Meter 36, Jalan Bangkinang-Petapahan. Posko Kampar Kiri, Kilo Meter 72, Jalan SubrantasLipat Kain (Depan Bank Riau).*

 rif

Wabup: Tolong Beri Kesempatan Tenaga Kerja Lokal

S

UPAYA tidak menjadi kesenjangan terhadap masyarakat asli daerah, Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali SH mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, berharap agar PT RAPP dan perusahaan besar lainnya dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat Kampar, sehingga masyarakat tidak jadi penonton di daerahnya sendiri. Hal tersebut disampaikan Ibrahim saat memberikan sambutan pada acara silahturahmi dan buka bersama PT RAPP, Pemkab dan masyarakat di Bangkinang, Sabtu (4/8). “Saya berharap agar PT RAPP dan perusahaan besar yang ada di Kabupaten

Kampar untuk dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat asli Kampar, sehingga masyarakat tersebut tidak jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya. Dijelaskannya, 1.400 hektare tanah yang berada di Kabupaten Kampar telah dikuasai oleh PT RAPP, namun ini adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menarik investor, agar Kampar maju dan berkembang. Namun demikian perlu di ingat, saat ini hampir 80 persen masyarakat asli Kampar tidak mempunyai lahan untuk dijadikan sumber kehidupan, karena telah dijual kepada kaum pendatang. ‘’Bagaimana Pemkab bisa meningkatkan ekonomi

masyarakat apabila masyarakat tersebut tidak mempunyai lahan sebagai sumber kehidupan. Sebab apapun yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti bibit karet maupun tanaman lainnya, mau ditanam dimana? Masyarakat sudah tidak mempunyai lahan,” tegas Ibrahim. Dia juga memberikan apresiasi pada PT RAPP yang selalu menjalin silahturahmi, baik kepada Pemkab maupun masyarakat. Semoga hal ini terus dilakukan dan selalu ditingkatkan, sehingga kedekatan baik pemerintah, PT RAPP, dan masyarakat saling mendukung, memperhatikan

dan melindungi satu sama lainnya. Sebelumnya Ibrahhim menyerahkan santunan kepada 10 orang anak-anak yatim dari PT RAPP yang disaksikan oleh Wakil Direktur Divisi Sosial PT RAPP Fahrunas MA Jabar, Andrisman, Lurah Langgini Kholis, tokoh masyarakat, alim ulama serta jamaah Masjid Al Mukhsinin. Fahrunas MA Jabar menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk rasa kebersamaan yang dirasakan seluruh manajemen PT RAPP bersama Pemkab dan masyarakat untuk saling berbagi dan saling mempunyai rasa kepedulian terhadap dilingkungan di

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

sekitar. “Kita berharap hal ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Dijelaskan Fahrunas, dibulan suci Ramadan tahun ini, Manajemen PT RAPP kembali berbagi kepada masyarakat sekaligus menjalin silahturahmi dan untuk itu Kabupaten Kampar, sudah diprogramkan kegiatan santunan bagi anak yatim sebanyak 445 orang yang terdapat di 22 desa. Khusus Bangkinang akan diserahkan santunan untuk 100 orang anak yatim yang diserahkan pada masjidmasjid yang telah ditentukan dan juga bantuan sejadah untuk 3 masjid yang berada di Bangkinang.*

 rif


25

DPRD Padang Panjang Belajar ke Kampar A

NGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang bertandang ke DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kota Padang Panjang yang membidangi masalah tata ruang. Kedatangan mereka ingin bertukar pikiran dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar yang juga membidangi bidang yang sama, Senin (6/8) siang, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, di Jalan Syech Burhanuddin, Bangkinang. Pantauan wartawan, pertemuan antara Komisi I DPRD Kota Padang Panjang dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar sangat berlangsung akrab dan mereka satu sama lain bertukar pikiran mengenai tata ruang. Kunker Komisi I DPRD Kota Padang Panjang di Koordinir oleh Ketua DPRD Novi Hendri, SE,Msi, Wakil Ketua DPRD Hanif Suman, SH, Ketua Komisi I Remindo, SH, Anggota Komisi I Jon Henri, Faizah Hayati, SH, Drs Nasrul Efendi, Yulius Kaisar dan didampingi Sekretaris DPRD serta staf sekretariat DPRD Kota Padang Panjang. Sedangkan Komisi IV DPRD Kabu-

paten Kampar yang menerima kunker langsung di pimpin Ketua DPRD Drs H Syafrizal Rahim, Msi, Ketua Komisi IV H Januar Rambo, SH, Anggota Komisi IV Triska Felly, H Niskol Firdaus, H Azaidun, H Zulfan ST,MT,MM, Sekretaris DPRD Hj Ramlah, SE,Msi dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar. Ketua DPRD Kota Padang Panjang Novi Hendri, SE, Msi dalam pertemuan tersebut mengucapkan rasa terima kasih atas sambutan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar meskipun

sedang melaksanakan tugas, masih menyempatkan waktu untuk menerima kedatangan rombongannya. “Maksud dan tujuan kami kemari dalam rangka bertukar pikiran mengenai masalah tata ruang di Kabupaten Kampar,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Pandang Panjang Remindo SH usai pertemuan kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, DPRD Kabupaten Kampar telah membahas mengenai tata ruang. Berkenaan Ranperda

Penyelesaian Pembangunan Plaza Bangkinang Molor

S

EMENJAK didirikan mulai tahun 2011, proyek pekerjaan Plaza Inpres Bangkinang, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja telah banyak kisah yang harus dilaluinya. Mulai dari aksi demo yang dipelopori berbagai kalangan, yang tidak menginginkan pembangunannya melalui investor, tetapi harus menggunakan dan APBD Kampar. Sehingga dengan gangguan tersebut, membuat janji dari PT Makmur Permata Putra (MPP), yang menginginkan agar pekerjaannya selesai di saat bulan Ramadhan 2012. Dan pedagang bisa menempati kios mereka, harus buyar dengan gangguan tersebut. ‘’Dan untuk sekarang pihak investor hanya baru bisa

menyiapkan struktur fisik ruko Plaza 85 persen . Dan untuk struktur fisik bagian luarnya 32 persen,’’ ungkap Kepala Cabang PT MPP Suryanto kepada MRNetwork, baru-baru ini. Menurut Kepala Cabang PT MPP Suryanto mengenai gangguan yang terjadi dulu dirinya sudah tidak mau lagi untuk mengenangnya. Sebab hal itu biasa terjadi bagi setiap investor, dalam menghadapi gejolak adanya pro dan kontra. ‘’Dan untuk sekarang kita harus bersyukur, dengan penerangan yang kita berikan, akhirnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar, sudah mendukungnya, meskipun sebelumnya sempat menolaknya,’’ ujarnya. Makanya untuk masalah mengenai penyelesaian

plaza pasar inpres ini, harus kita gesa secepat mungkin, kata Suryanto. Dan untuk itu kita mempunyai target, untuk siap akhir tahun 2012. Namun dalam hal ini PT MPP juga mengeluh, sebab dalam hal ini masih banyak nasabah yang nunggak pembayarannya. Dan semua itu disebabkan, karena ratarata mereka masih boking fee saja. Kalaulah hal ini masih terjadi kita dari PT. MPP, nantinya akan berikan sanksi bagi mereka. Untuk itu kita meminta agar pemerintah tegas karena hanya 80 unit yang baru terdaftar. Sedangkan lainnya belum menyelesaikan pembayaran. Padahal yang kita buat adal 1.300 unit,” ujarnya.*

 rif/hrc

Objek Wisata Kampar tak Terkelola Maksimal

K

ABUPATEN Kampar memiliki banyak wisata alam, budaya serta wisata keluarga. Namun, sejumlah objek wisata tersebut, sampai saat ini belum dikelola secara profesional. Banyak alasan yang terkuak, seperti minimnya biaya pengelolaan objek wisata dan minimnya infrastruktur penunjang. Ini dikeluhkan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Kabupaten Kampar, H Syamsul Bahari, baru-baru ini. “Ada beberapa objek wisata yang sangat potensial dikembangkan. Namun, kita terbentur pada minimnya insfrastruktur pendukung dan minimnya biaya pengelolaan,” aku Syamsul. Syamsul menjelaskan

bahwa minimnya biaya insfrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih serta listrik menjadi kendala untuk mengembangkan sektor ini. Sebab beberapa objek wisata tersebut berada di lokasi yang sulit dijangkau. Belum lagi buruknya akses transportasi ke obyek wisata tersebut, tambahnya, selalu menjadi penyebab kurang terkelolanya kawasan wisata ini. Apalagi, obyek-obyek wisata itu berada di antara hutan lindung, sehingga sulit untuk dikembangkan. “Untuk memastikan objek wisata tersebut ada empat hal yang harus dipenuhi, yakni, adanya daya tarik, kelangkapan insfrastruktur, infrastruktur objek wisata,

serta adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Jika keempat elemen ini tidak terpenuhi, maka sulit untuk mengambangkan objek wisatanya,” terangnya. Selama ini, wisatawan yang datang ke Kampar hanya sekedar lewat. Semua itu disebabkan minimnya infrastruktur seperti penginapan, hotel, menjadi kendala. “Wisatawan hanya sekedar lewat saja. Jadi belum bisa kita katakan wisawatawan yang aktif. Sebab obyek wisata yang ada hanya sekedar objek wisata saja, tidak ada daya tarik yang lainnya. Tentunya persoalan tersebut menjadikan orang tidak betah berlama-lama,” ungkapnya.*

 rif/hrc

 rif

Kamparkiri Hulu Minta Normalisasi Danau

U

NTUK membantu peningkatan ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu meminta agar Pemkab Kampar memberikan anggaran untuk melakukan normalisasi danau. Normalisasi danau ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan perikanan di kecamatan tersebut. “Nantinya di danau tersebut kita bisa mengembangkan keramba ikan bagi masyarat miskin,” ujar Camat Kampar Hiri Hulu Yusmaniar dalam acara safari Ramadan Pemkab Kampar di Masjid AlAlkhatib Desa Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Senin (6/5). Dalam safari Ramadan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali SH, Yusmaniar menyatakan, sebenarnya banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam kecamatan ini. Hanya saja potensi tersebut baru bisa berhasil maksimal kalau mendapat dukungan semua pihak, terutama Pemkab Kampar. Seperti periknan yang diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih berada dalam garis kemiskinan. Selain perikanan, potensi perkebunan karet juga sangat besar. Menurutnya, pada tahun 70-an Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah penghasil karet terbesar di Provinsi Riau, namun sekarang hanya tinggal nama saja. Ini menjadi tantangan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

RTRW yang akan disusun oleh Komisi I DPRD Kota Padang Panjang, karena Kampar sudah terlebih dahulu membahas jadi kita bertukar pikiran terkait masalah RTRW nya. Tentu tidak perlu lagi Komisi I berangkat ke sana kemari karena sudah dapat bahan dari Kampar. “Kami saat ini sedang membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, ini disebabkan wilayah Kota Padang Panjang banyak kawasan Hutan Lindung,” katanya. Kampar kata Remindo, dalam membahas Ranperda RTRW telah berkonsultasi hingga ke pusat, bahkan telah berkunjung ke Bakorsartanal di Jakarta dalam rangka pembahasan tata ruang dan wilayah Kabupaten Kampar. “Dalam pertemuan tersebut banyak hal informasi yang didapat dari Komisi IV yang membidangi masalah Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kampar. Itu salah satu rujukan kita ke Kampar melakukan kunker dalam rangka pembahasan ranperda RTRW Kota Padang Panjang,” paparnya.*

tersendiri bagi aparatur kecamatan agar masyarakat kembali bangkit dalam sektor karet. Saat ini kecamatan terus membimbing, mengayomi dan memberikan solusi apabila masyarakat mengalami kendala. “Untuk itu kami minta Pemkab Kampar memberikan perhatian lebih pada masalah ini,” ujarnya. Menanggapi hal ini, Ibrahim Ali mengatakan, semangat Camat Kampar Kiri Hulu untuk memotivasi dan mencari solusi berbagai permasalah yang ada di masyarakat sangatlah baik guna memacu ketertinggalan, baik dari segi pembangunan maupun meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang perkebunan khususnya karet dan bidang perikanan. “Saya berharap program yang dicanangkan Camat Kampar Kiri Hulu ini perlu didukung penuh terutama oleh masyarakat, sebab benar-benar menyentuh langsung kemasyarakat. Tanpa dukungan masyarakat apapun program pembangunan yang dibuat oleh seorang pemimpin tidak akan berhasil,” tegas Ibrahim Ali. Ibrahim Ali menegaskan, Pemkab Kampar akan memberikan dukungan penuh bagi usaha ini, karena Pemkab memang mencanangkan peningkatan ekonomi masyarakat ini sebagai salahsatu dari lima pilar pembangunan. “Kami harap kecamatan dan masyarakat selalu bersinergi dalam membangun daerah,” ujarnya.*

 rif/rp


26 Pendidikan

Jangan Biarkan Anak Jadi Pecandu Game Online Video game bisa menjadi candu bagi anak-anak. Inilah dampak negatif yang bersifat jangka panjang karena akan berpengaruh pada perkembangan pendidikan, keadaan psikis anak, dan kehidupan sosial anak.

S

EMAKIN canggih dan menjamurnya game online yang bisa dinikmati anak-anak sekarang ini, bisa menjadi ancaman serius bagi orangtua yang tidak ingin anaknya terjerumus kedalam permainan yang tidak mendidik ini. Situasi ini, tidak bisa dihindari oleh orangtua bilamana melihat anaknya lebih memilih bermain game online ketimbang bermain lainnya. Terlihat sekali orangtua seringkali pasrah, mengahdapi situasi ini. Karena mereka tidak tahu jalan keluar yang terbaik bagi anak dan orangtua sendiri. Bukan orangtua saja yang merasa sulit mengatasi kebiasaan anak ini, banyak pihak yang notabennya bergerak dibidang pendidikan merasa prihatin terhadap kecendrungan anak yang tidak baik bagi perkembangan mereka. Beberapa permainan yang disebut edugames justru semakin ditinggalkan, ketika anak menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk bermain game. Layaklah orangtua waspada pada kecenderungan baru yang mungkin terjadi pada setiap anak sekarang ini. Untuk itu, orangtua mari melihat sejauh mana dampak negatif video game yang bisa menjadi candu bagi anakanak. Dalam hal ini bukan dampak yang bersifat sementara, namun dampak yang bersifat jangka panjang, yang sedikit banyak berpengaruh pada perkembangan aspek pendidikan, keadaan psikis anak, dan kehidupan sosial anak. Seperti yang diutarakan oleh psikolog anak Violetta, berjam-jam duduk bermain video game berdampak juga pada keadaan psikis anak. Anak dapat berperilaku pasif atau sebaliknya anak akan bertindak sangat aktif atau agresif. Perilaku pasif yang biasa muncul adalah anak jadi apatis dengan lingkungan sekitar, kehidupan sosialisasi anak agak sedikit terganggu karena anak jauh lebih senang bermain dengan game-gamenya daripada bergaul dengan teman-temannya. Anak bermain games tanpa henti, mengabaikan kebutuhan makan dan minum, kontak sosial dengan orang lain, belajar, dan kebutuhan lainnya. Video game, katanya dapat juga menyebabkan anak dapat berperilaku aktif bahkan bisa agresif. Hal ini kemungkinan

disebabkan oleh game-game yang banyak menghadirkan adegan kekerasan. Dalam waktu selama itu, anak hanya berinteraksi dengan kekerasan, gambar yang bergerak cepat, ancaman yang setiap detik selalu bertambah besar, serta dorongan untuk membunuh secepat-cepatnya. Sangat mengerikan sekali jika tidak ada kontrol dari orang tua untuk menyikapi hal tersebut. Bahkan, ini bisa menyebabkan kecanduan. Saat anak selalu menang bermain game. Awalnya orangtua mungkin bangga dengan keahlian anak dalam mengalahkan musuhmusuhnya dalam game yang dimainkannya. Namun ternyata, hal ini berdampak serius. Semakin sering anak menang, semakin besar dia termotivasi untuk bermain lagi dan lagi, bahkan mencoba kehandalannya dalam game itu. “Jika sebelumnya anak gemar bermain sepakbola bersama kawan-kawannya dan sekarang lebih memilih untuk mengurung diri di kamar untuk bermain game atau pergi ke warnet, ini juga salah satu ciri anak mulai kecanduan. Anak yang ketagihan bermain game akan melupakan kegiatan lain dan

menganggap bermain game sebagai kegiatan nomor satu. Dia bahkan lupa apa yang menjadi hobinya dulu,� ungkap Violetta. Dibalik semua itu, ada tugas semua pihak, baik dari institusi sekolah, orang tua, maupun guru, jelas Violetta. Jika anak kita belum terlanjur kecanduan video game, ambillah langkah yang bijak dalam menangani masalah ini dan sebaliknya jika sudah kecanduan cepat di stop mulai sekarang. Namun, ini dilakukan tidak secara instan,

namun ada trik khusus dan perlu tahap-tahapan untuk mengalihkan perhatian anak ini. Diawali dengan memberikan waktu luang dan perhatian yang banyak kepada anak-anak. “ Ada kesan bahwa orang tua yang sibuk bekerja dengan mudah menyediakan perangkat video game hanya karena tidak mau repot dengan anak. Mereka mau membelikan apa pun asalkan dapat membuat anak diam. Seharusnya, orang tua boleh memberikan mainan yang anak minta asalkan ada kendali juga dari orang tua. Padahal cara ini bisa berdampak pada lemahnya keterampilan emosi anak. Mereka tidak belajar bagaimana mengelola keinginan atau mengambil pertimbangan,� kata violetta. Dan orang tua harus lebih selektif dalam mencarikan mainan untuk anak-anaknya. Sebisa mungkin permainan yang mempunyai unsur edukatif, bukan permainan yang memertontonkan adegan kekerasan. Buatlah sebuah peraturan yang dibuat oleh orangtua dengan anak secara bersama-sama. Di antaranya

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

perihal batasan waktu antara bermain game, belajar, dan kegiatan sosialisasi anak dengan teman-temannya. Yang lebih penting, orang tua harus menanamkan pemahaman keagamaan kepada anak dengan baik. Dari segi kerohanian, orang tua dapat melibatkan anak secara aktif dalam kegiatan sekolah. Sebab hal ini akan berpengaruh kepada moral anak. Karena moral anak dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan temanteman sebaya, segi keagamaan, juga aktivitas-aktivitas rekreasi. Aktivitas rekreasi di dalamnya meliputi film, radio, televisi, video game, dan bukubuku. Namun, menurut violetta bagaimana jika saat ini orangtua sedang menghadapi anak yang telah terlanjur kecanduan dan sulit sekali mengubah kebiasaan bermain gamenya. Bahwa anak mengorbankan kegiatan sosialnya, tidak mengerjakan PR, dan orangtua ingin mengurangi ketergantungannya, namun tidak bisa adalah beberapa indikasi anak kecanduan video game. Memang perlu usaha yang keras untuk dapat mengembalikan keadaan anak seperti semula. Kalau dirasa perlu, diterapi bisa dilakukan. Mungkin saja, jika tarafnya sudah sedemikian parahnya. Orang tua harus melibatkan ahli-ahli lain untuk mengembalikan anak pada kondisi normal, bisa belajar berpikir dengan baik, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan sekolah, serta dapat mengikuti proses belajar-mengajar di sekolah dengan wajar. Terapi juga diarahkan agar anak bisa belajar mengelola emosinya, mampu menghidupkan perasaannya dengan baik dan sehat, serta belajar menumbuhkan inisiatif positif. Terakhir, ia menyarankan pengawasan ketat dari orangtua. Khususnya di rumah, anak mungkin tidak akan nyaman jika orangtua terus menemani dan mengawasinya saat bermain game. Untuk menyiasatinya, orangtua cukup mengetahui rating video game yang dimainkan. Hindari game untuk dewasa dan pastikan game yang dimainkan sesuai dengan usianya. Pastikan pula tak ada konten-konten yang berbahaya bagi perkembangan anak, seperti adegan kekerasan, pornografi, atau katakata yang kurang pantas ditiru. Dan jangan takut untuk menegaskan peraturan yang orangtua buat dan menetapkan hukuman jika anak mulai melanggarnya. Jika anak berkali-kali melanggar peraturan, orangtua boleh menyita perangkat video game miliknya. Dengan cara ini, anak akan belajar bertanggung jawab sekaligus berlatih untuk mengatur waktu.*

 hes


27 Ekonomi

Menuai Rezki dari Keranjang Parsel

Pesanan keranjang Parsel mulai banyak diburu konsumen, saat mendekati hari lebaran sebagai bingkisan untuk relasi, teman ataupun keluarga.

B

ERBAGAI barang kebutuhan dimoment Ramadhan setiap tahunnya, pasti mengalami peningkatan permintaan yang drastis. Tidak terkecuali para perajin keranjang parcel, biasanya mereka lebih fokus membuat kursi dan perabot rotan lainnya. Tapi, menjelang Idul Fitri seperti sekarang ini, mereka lebih mengutamakan membuat keranjang parcel karena kewalahan menerima orderan. Ramadhan kali ini, para perajin parcel kebanjiran pesanan dari pelanggan tetap maupun kantoran. Jika hari biasa jarang ada permintaan keranjang parcel, saat ini justru perajin parcel merasa kewalahan meyanggupi permintaan. Pekan pertama Ramadhan saja, sejumlah perajin rotan mengaku sudah mulai kebanjiran pesanan. Central perajin rotan di Pekanbaru, berada di sepanjang Jalan Yos Surdarso, Rumbai. Sejumlah perajin keranjang parcel di tempat tersebut mulai meningkatkan produksi karena permintaan mulai meningkat di bulan Ramadhan untuk dijadikan parcel bingkisan lebaran. Menurut beberapa perajin, mereka terus kebanjiran rezeki membuat keranjang farcel, bahkan awal memasuki bulan puasa. “Sebelum masuk puasa saja, kami sudah menerima orderan sampai ribuan jumlahnya. Untuk tahun ini, pesanan ada sekitar tiga ribu dan biasanya menjelang idul fitri masih banyak pesanan,” kata Eman salah satu perajin

rotan di kawasan tersebut. Orderan itu, menurutnya terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari yang paling murah sampai yang termahal. Di toko miliknya menyediakan berbagai jenis tempat parcel. Ukuran terkecil harganya Rp18 ribu, ukuran dua tingkat, Rp25 ribu, ukuran tiga tingkat Rp65 ribu dan ukuran empat tingkat Rp86 ribu. “Harga akan lebih murah pada awal puasa, tapi mendekati idul fitri harga akan semakin naik. Nah, pada saat ini sudah memasuki minggu ketiga, harga berangsur naik berkisaran akan naik 25 persen dari harga normal,” Kata Iman Selain menerima orderan dari sejumlah toko, Iman juga tetap menjual keranjang parsel secara eceran. “ Untuk keranjang parsel yang sudah di order jauh-jauh hari, sudah kami kerjakan memasuki ramadhan lalu. Kalau konsumen yang ingin membeli satu atau dua keranjang saja, kami juga menjualnya secara eceran,” katanya. Konsumen yang selalu memesan keranjang parsel miliknya, kebanyakan diorder oleh perusahaan-perusahaan swasta, kantoran, hotel dan konsumen biasa. Bahkan, ia sudah memiliki pelanggan tetap dari perusahaan-perusahaan swasta dan Hotel yang ada di Riau khususnya di kota Pekanbaru sendiri. Apalagi, setelah idul fitri ada dua hari raya besar menanti yaitu Natal dan Idul Adha. “ Keranjang-keranjang parsel yang tidak laku kali ini, tidak apa-apa. Waktu Natal dan Idul Adha pesanan akan kembali ramai, meskipun tidak sebanyak sekarang. Keranjang ini, pasti laku terus sepanjang tahunnya,” kata Iman. Untuk saat ini, Iman belum terlalu sulit memperoleh bahan baku. Disamping dipasok dari perkampungan di Kabupaten Kampar, ada juga yang didatangkan dari Sumatera Barat. “ Kita tahu, kebutuhan bahan baku menjelang

puasa akan banyak, jadi kita sudah antisipasi dulu. Beberapa daerah tersebut, juga kita kasi tahu lebih dulu. Untuk bahan baku, sekarang ini tidak jadi masalah,” kata Iman. Mengenai, tidak diperbolehkannya semua pengawai pemda dan pemprov menerima bingkisan parsel ini, Iman tidak merasa keuntungannya berkurang. Lantaran, perusahaan swasta lebih mendominasi pesanan keranjang parsel miliknya selama ini. Namun, ia juga tidak memungkiri jikalau pengawai diperbolehkan menerima bingkisan parsel, tentunya perajin rotan seperti dirinya dan yang lain juga akan meneriman pesanan lebih banyak lagi dari pada sekarang. Hal yang sama juga dikatakan perajin lainnya dikawasan tersebut. Menurut Rohima, penjualan parsel ramai sepuluh hari menjelang

lebaran. Setiap tahunnya, ribuan keranjang parsel terjual. tergantung ukuran, bahan, dan tingkat kesulitan. “ Setiap menjelang Idul Fitri pesanan keranjang parcel selalu ramai, tidak hanya perorangan, namun toko, minimarket dan lainnya juga banyak memesan keranjang parcel ini. Saya hanya buat keranjangnya saja, tidak menerima rangkaian parcel,” katanya. Rata-rata yang terjual adalah keranjang parsel dengan kisaran harga belasan ribu hingga puluhan ribu. Dalam sehari karyawannya bisa membuat puluhan keranjang parcel. Sementara harga keranjang parcelnya dipatok dengan harga mulai Rp 15 ribu hingga Rp 60 ribu dan menjadi mahal lagi jika modelnya lebih sulit. Untuk tahun ini, ia menawarkan berbagai model keranjang parcel untuk menarik pembeli. Karena model-model umum jarang diminati oleh konsumen. Ternyata model-model keranjang parcel yang beraneka ragam dapat menarik pembeli meski harga sedikit dinaikkan. Dengan memberi berbagai macam warna, keranjang parsel ini terlihat cantik dan menarik pembeli. Hal ini dilakukannya, juga mengantisipasi persaingan sesama perajin rotan yang bertebaran di sepanjang jalan Yos Sudarso ini. Tiap tahun, pasti ada model keranjang terbaru. “ Model baru ternyata banyak diminati, karena setiap tahun kita harus berkreasi agar konsumen puas terhadap keranjang parsel pesanan mereka,” Kata Rohima. Ia mengaku jika pembeli lebih banyak memesan keranjang dalam jumlah banyak untuk dirangkai menjadi bingkisan parcel. Keranjang parcel lebih banyak dipesan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

oleh toko yang membuat percel. Keranjang-keranjang parcel yang dijual di toko ini merupakan hand-made. Bahkan pengunjung bisa melihat proses pembuatannya di samping toko tersebut. “Kalau konsumen kami rata-rata pelanggan lama. Jarang sekali pelanggan baru. Mereka berasal dari perusahaan, untuk dikirim ke relasi. Kalaupun ada pelanggan baru, itu konsumen perorangan yang membeli,” kata Rohima. Dipastikan, permintaan dan pesanan keranjang rotan tersebut akan terus meningkat ketika memasuki satu minggu menjelang Idul Fitri. Kenaikannya diperkirakan antara 20 persen hingga 30 persen dibanding awal puasa. Ia memprediksi, penjualan keranjang parsel tahun ini pun tidak jauh beda. Sementara, dibandingkan tahun lalu, pesanan tahun ini lebih banyak dan lebih awal dari waktu yang diprediksi. “Tingkat penjualan keranjang farcel dan omzet berada di posisi yang stabil atau hampir sama dengan tahun lalu. Biasanya, orang-orang, baru mulai membeli satu minggu sebelum Idul Fitri. Pembeli keranjang dalam jumlah besar rata-rata pesanan berjumlah ratusan, sedangkan yang langsung beli di tempat sekitar 3 atau 4 buah keranjang,” kata Rohima. Rohima mengakui, perajin rotan yang biasanya membuat produk-produk seperti ayunan anak, kursi, pembatas ruangan, keranjang bunga dan lainnya, merasa mendapat keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadhan ini. Mereka memperoleh penghasilan lebih dari membuat keranjangkeranjang parsel ini. Meskipun, hari biasa pekerjaan seperti ini juga rutin mereka lakukan.*

 hes


28 Media

Adrizas dan Almudasir Raih Umroh PT Sumatera Riang Lestari (SRL) membe rangkatkan 2 orang wartawan umroh ke tanah suci Mekkah. Mereka yang beruntung adalah, Almudazir dan Adrizas.

S

UASANA beda terlihat pada acara buka puasa bersama yang ditaja PT SRL dan PT SSL dengan PWI, SPS cabang Riau, Pemprov dan insan pers, Sabtu (11/8) di Ballroom Lancang Kuning Hotel Furaya Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Acara buka bersama insan pers itu dihadiri langsung Dirut PT SRL, Jajang Suherlan dan segenap managemen perusahaan. Selain itu juga tampak Ketua SPS Riau H Syafriadi, Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia, Humas dan Publik Relation PT SRL Abdul

Hadi, Humas PT IKPP Nurul Huda, pimpinan sejumlah media massa terbitan Riau dan kalangan wartawan media cetak maupun elektronik. Menariknya, dalam kesempatan itu dilakukan pencabutan door prize dengan hadiah umroh ke tanah suci. Dipandu MC kondang PWI, Satria Utama, pencabutan udian yang dilakukan Dirut PT SRL, Jajang. Hasilnya, terpilih Pimred Detil Almudasir dan anggota PWI lainnya, Adrizas. Keduanya pun mendapat ucapan selamat dari rekanrekan pers yang hadir saat itu. “Alhamdulillah, ini rahmat yang besar diberikan Allah kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan sebaik-baiknya nanti,” ungkap Adrizas. Dalam kesempatan itu, Ketua SPS cabang Riau, H Syafriadi SH MH menyambut

baik kegiatan buka bersama yang dilaksanakan PT SRL dengan kalangan media dan wartawan. Hal itu menurutnya patut diberi apresiasi positif. Apalagi buka bersama yang dilaksanakan mitra dengan langsung melibatkan organisasi media maupun wartawan sebagai pelaksana kegiatan baru kali ini dilaksanakan. “Maka tidak salah kiranya kalau SPS Pusat menganugerahkan penghargaan ‘Sahabat Pers’ kepada PT SRL. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua SPS Pusat, bapak Dahlan Iskan saat Rakernas SPS baru-baru ini,” ujar Syafriadi disambut tepuk tangan. Syafriadi berharap agar kemitraan yang sudah terjalin baik itu bisa terus terpelihara kedepannya. “Mudah-mudahan kedepan hubungan baik ini terus terjalin,” harapnya. Sementara Ketua PWI Riau, H Dheni Kurnia pada kesempatan itu juga menyampaikan terimakasih atas dukungan PT SRL dalam acara buka bersama SPS dan PWI Riau bersama insan pers itu. Apalagi PT SRL juga memberikan juga memberikan kesempatan kepada 2 orang wartawan untuk berangkat umroh ke tanah suci. “Kalau saat ini PT SRL sebagai Sahabat Pers memberangkatkan 2 wartawan umroh ke tanah suci, mudahmudahan pada masa menda-

tang ada program untuk menghajikan wartawan,” ujar Dheni Kurnia sambil terse nyum. Selain itu Dheni Kurnia juga menyampaikan PWI cabang Riau telah melaksanakan konferensi cabang beberapa waktu lalu dan telah menyusun kepengurusan PWI Riau periode 2012-2017. Pihaknya berharap agar seluruh anggota PWI kembali merapatkan barisan dan melupakan segala dinamika yang pernah terjadi saat konferensi. Sementara itu, Dirut PT SRL, Jajang Suherlan dalam sambutannya mengakui pentingnya peranan pers dalam segala lini, termasuk dunia usaha. Banyak masukan serta informasi yang

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

dibutuhkan pelaku bisnis dari pemberitaan yang ada. “Kita sangat merasakan pentingnya peranan media. Sebagai mitra, kita berterimakasih atas saran maupun masukan yang diberikan selama ini. Banyak informasi penting yang kita dapatkan melalui media,” ujar Jajang. Rangkaian acara buka bersama juga diserahkan santunan untuk anak yatim piatu yang didatangkan dari sejumlah panti asuhan di Pekanbaru. Penyerahan santunan dilakukan oleh Dirut PT SRL, Jajang Suherlan didampingi Ketua SPS Riau, H Syafriadi dan Ketua PWI Riau, H Dheni Kurnia serta Bendahara Umum H Yusrizal Koto.*

 sir


29 Peristiwa

Triwulan II Pertumbuhan Ekonomi Riau 7,50 Persen Ekonomi Riau tanpa Migas, triwulan II tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 2,80 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2012 (q-to-q), dan apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2011, ekonomi tumbuh 7,50 persen (y-on-y). Secara kumulatif (c-to-c) Januari-Juni tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,51 persen.

D

EMIKIAN dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Mawardi Arsyad Senin siang (6/8) di kantornya. Katanya, kalau ekonomi Riau di hitung dengan memasukkan Migas, maka nilainya pada triwulan II tahun 2012 ini mencapai pertumbuhan 0,9 persen. Menurutnya, ekonomi Riau termasuk Migas pada triwulan II tahun 2012, yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dibandingkan dengan triwulan I tahun 2012 (q-to-q), dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (triwulan II tahun 2011) mengalami pertumbuhan 3,96 persen (yon-y). Secara kumulatif (c-toc), ekonomi Riau selama

Januari-Juni tahun 2012 tumbuh 4,52 persen. “Perekonomian Riau yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan II tahun 2012 mencapai Rp. 113.524,71 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 26.363,02 milyar. Apabila dalam penghitungannya tidak termasuk Migas, nilai PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan 2000 masing-masing sebesar Rp. 71.432,24 milyar dan Rp. 13.767,32 milyar,” kata Mawardi. Lain halnya pertumbuhan ekonomi Riau termasuk Migas (y-on-y) pada triwulan II 2012 terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 15,02 persen dan terendah di sektor

Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,43 persen. Sementara sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,22 persen). “Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas (y-on-y) pada triwulan II 2012 juga terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 15,02 persen dan terendah sektor Pertaanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,14 persen. Sementara sumber pertumbuhan terbesar berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor ini tumbuh 12,82 persen dan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 2,42 persen,” katanya. Sedangkan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) di Provinsi Riau pada Triwulan II-2012 sebesar 110,11, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen lebih baik dari triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tingkat optimisme konsumen pada triwulan ini sedikit meningkat.

“Optimisme konsumen atas kondisi ekonomi triwulan ini didukung oleh semua variabel pembentuk ITK, yakni pendapatan rumah tangga 111,63, kaitan inflasi dengan konsumsi 111,80 dan tingkat konsumsi 104,26,” kata Mawardi. Lanjut Mawardi Arsyad, nilai ITK provinsi Riau pada Triwulan III2012 diperkirakan sebesar 112,41, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan membaik triwulan depan. Tingkat ekonomi konsumen diperkirakan akan

lebih optimis lagi di triwulan depan. “Perkiraan membaiknya kondisi ekonomi konsumen didukung oleh optimisme kedua indeks pendukungnya, yaitu indeks perkiraan pendapatan rumah tannga 115,52 dan indeks rencana pembelian barang tahan lama 106,56 yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu,” sebut Mawardi mengakhiri.

 ird

Mawardi Arsyad

Waspadai Calo Saat Mudik Lebaran

Menjelang lebaran, calo tiket menebarkan aksinya, rayuan pemanis dibibir berusaha terus meyakinkan targentnya. Pemeritahpun seolah sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Masyarakat jua yang menuai rugi.

C

ALO, seakan sudah tidak asing lagi bertebaran ketika hari-hari mendekati hari raya idul fitri ataupun setelah idul fitri. Meskipun banyak sekali usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat, tetapi calo masih saja bertebaran dimana-mana. Bukan hanya di terminal bis tetapi juga calo merambah ke pelabuhan dan bandara. Jika dilihat, tidak ada yang salah dengan calo. Toh mereka hanya ingin mencari peng-

hidupan mereka, dan juga sedikit memudahkan para pemudik untuk mendapatkan tiket tanpa ngantri. Tetapi dengan adanya mereka, banyak pihak yang dirugikan. Dan yang paling dirugikan tentu pihak pemudik itu sendiri. Ia membeli tiket pada calo tentunya dengan harga yang mahal.Menurut data tahun 2011 sekitar 15.5 juta masyarakat Indonesia melaksanakan mudik. Jika kita asumsikan setengah dari para pemudik itu membeli tiket ke calo, dengan penetapan kenaikan harga oleh calo itu berkisar 50-200 persen, bisa dibayangkan berapa uang yang harus dibayar oleh pemudik itu. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar pemudik itu tidak semuanya orang berada, bahkan sebagian besar mungkin orang yang kekurangan. Kata calo bukan istilah asing lagi ditelinga. Calo sebutan pada orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk

mengurus sesuatu berdasarkan upah. Istilah ini calo terkesan bukan prediket yang buruk, justru sebaliknya. Namun sadar ataupun tidak, tindakan calo tersebut sering kepada tindakan kejahatan. Sebagian besar masyarakat, calo dianggap sebagai pihak yang banyak merugikan. Calo kerap meraup keuntungan dari kesulitan masyarakat, contohnya disaat musim mudik yang sebentar lagi tiba, tiket yang tersedia hanya milik para calo dan harga tersebut sangat jauh dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh pengusaha bus atau kendaraan umum lainnya. Jelas ini sungguh merugikan masyarakat, dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan lain yang jauh lebih penting harus dikeluarkan untuk membayar harga tiket yang lebih mahal yang dijejali oleh para calo yang tak punya hati nurani. “Kalau saya telat beli tiket, saya sering beli tiket mahal. Bisa harganya naik 200 persen. Gila naik harganya, namun karna terpaksa ya dibeli juga. Dan untuk lebaran tahun ini saya sudah boking tiket untuk mudik ke medan,” salah seorang warga Pekanbaru Ronal, menuturkan pengalamanya. Menurut Ronal, pada hakikatnya, setiap tindakan yang merugikan masyarakat merupakan tindakan criminal, ia menilai percaloan menjadi salah satu dari tindakan itu. Apapun solusi yang diajukan tidak akan efektif jika tidak ada keinginan

kuat pemerintah untuk benarbenar memberantas tindakan percaloan, dibutuhkan suatu kesadarn dan kemauan dari seluruh stage holder dan masyarakat yang terkait agar tindakan percaloan dapat diberantas, tidak hanya sekedar calonya, tapi juga sistem yang menjalankan tindakan percaloan tersebut. Praktek percaloan tidak hanya sesederhana sekedar menjual harga tiket kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi oleh seorang calo, akan tetapi ia katakan sebenarnya ada sistem yang bekerja pada praktek percaloan. Seorang calo tidak mungkin dapat menjual tiket misalnya jika ia tidak mendapatkan tiket dari pihak penyedia jasa. Lalu, para calo juga tidak akan mudah beredar menjajakan barang mereka jika tidak ada pihak yang menjamin berlangsungnya kegiatan mereka dengan aman dan lancar. Maka dari itu, untuk memberantas praktek percaloan bukanlah sekedar dari para calonya, akan tetapi sistem yang mengatur langkah kerja percaloan itulah yang seharusnya di diberantas. Semua organ yang terlibat dalam sistem keji ini mesti diberantas. Setidaknya ada 3 pihak yang terlibat dalam aksi percaloan yang tersistem, pertama pihak pengelola barang/jasa, kedua pihak keamanan dan yang ketiga ialah calo itu sendiri. Agar praktek percaloan dapat diberantas tidak ada pilihan

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

selain membenahi ke tiga pihak ini, bukan salah satu dari mereka melainkan seluruhnya. Hal yang dapat dilakukan diantaranya pemberian sanksi yang berat lagi tegas bagi setiap pihak yang terlibat, misal memberikan hukuman berupa pencabutan surat izin operasi bagi para pengusaha kendaraan umum yang kedapatan terlibat dalam praktek percaloan. Kemudian bagi pihak keamanan yang terlibat dalam praktek percaloan ini tiadasanksi yang pantas selain diberhentikan. “Dalam hal ini harapan saya selaku masyarakat, pemerintah diminta tegaslah terhadap calo ini. karena calo merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat,” kata Ronal. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau Surya Maulana menyebutkan, untuk mengantisipasi calo tiket menjelang mudik lebaran nanti pihaknya telah menurunkan sebanyak 120 personil yang disebarkan diberbagai posko pengamanan lebaran.Dipastikannya, yang berangkat itu yakni pemudik yang memiliki tiket sesuai namanya sendiri. Ini bertujuan untuk menghindari calo tiket, sebab tahun sebelumnya ada masyarakat yang tidak mendapatkan tempat duduk di pesawat. “120 personil ini nantinya juga akan memantau aksi calo tiket penumpang di terminal, pelabuhan, dan yang sering kali terjadi di bandar udara (Bandara),” katanya.*

 iza


30 Kesehatan

Minum Obat dengan Air Putih Bagi sebagian orang, minum obat adalah momok yang menakutkan. Sifat pahit yang telah melekat pada rasa, membuat banyak orang tidak suka termasuk anak-anak.

R

ETNO, bocah kecil itu selalu menangis bila jadwalnya harus meminum obat. Selaku orang tua, agar obat tersebut lewat ditenggorokan buah hati, terkadang diberi alternatif lain agar obat berhasil berpindah ke lambung Retno. Seringnya Ibu Summi melumatkan obat ersebut di dalam sendok dengan sedikit air, lalu dipaksakan kepada Retno untuk meminumnya. Usai diminum, selalu menyisakan tangis bagi Retno. Karena sang ibu melewatkan obat tersebut secara paksa. Sehabis menyuapin obat, Summi lantas memberi Retno air Teh manis agar dimulut Retno tidak merasakan pahit berlama-lama. Demikian rutinya Summi menyuapin Retno putri tunggalnya itu setiap kali meminumkan obat. Dan beberapa lama kemudian, Summi baru menyadari, kalau kebisaanya meminumkan obat beserta air teh itu tidak baik.

“Saya baru tahu, minum obat dengan air teh itu tidak bagus. Wajar juga Retno lama sembuhnya,� Summi berkisah.

Biasaaya para dokter juga sering menyarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan dengan air putih. Namun tak jarang masih banyak diantanya yang meminum obat bersamaan denggan air teh atau minuman lainnya. Alasannya pun beragam, mulai rasa obat yang pahit, rasa mual, hingga rasa getir di lidah. Selaku pasien, kita mesti cerdas, ada beberapa jenis minuman yang tidak disarankan bila dikonsumsi bersamaan dengan obat –obatan. Sebagai mana halnya minuman yang beralkohol. Tidak pernah disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan dengan mengunakan minuman beralkohol, karena senyawa pada alkohol dapat mengakibatkan reaksi negattif terhadap obat-obatan tersebut. Reaksi yang dapat ditimbulkan antara lain dapat meningkatkan atau mengurangi

efek obat. Sebagai contoh efek samping obat-obatan dapat meningkat seperti rasa kantuk yang berlebihan, gangguan kesadaran yang bersifat sementara maupun permanen, hingga mematikan. Selanjutnya dilarang meminum obat dengan minuman yang bersoda. Karena, susunan senyawa karbonat yang terkandung pada minuman bersoda dapat menimbulkan reaksi terhadap zat kimia yang terkandung di dalam obat-obatan. Reaksi yang ditimbulkan berupa efek samping yang bervariasi. Sebagai contoh teofilin dan salbutamol jika diminum bersamaan dengan minuman bersoda dapat menimbulkan penurunan efek kerja obat, sehingga tidak optimal dalam menyembuhkan penyakit. Selanjutnya minuman Kopi, Teh, dan Susu. Ketiga minuman ini memiliki sifat asam. Seperti yang telah dikenal bahwa asam dapat mengirittasi lambung dan menimbulkan efek samping pada obat-obatan tertentu. Sebagai contoh, susu yang apabila diminum bersamaan dengan obat antibiotik tetrasiklin dapat mengganggu kalsifikasi atau proses pertumbuhan dan pembentukan tulang serta gigi pada anak. Selanjutnya minuman jus buah. Dimana jus buah terdiri dari aneka ragam senyawa yang kompleks dan dapat bereaksi terhadap berbagai macam obat, sehingga dapat memicu adanya efek samping obat. Salah satu contoh buah buah yang paling banyak bereaksi terhadap obat adalah Grapefruit (buah sejenis jeruk) yang sebagian besar efeknya adalah menurunkan kerja obat. Demikian disampaikan oleh deokter farmasi Rumah Sakit Eka Hospital Nico Winardo Batiar Wang.S.Farm,M.Farm (klin),Apt. Mengetahui akan bahaya atau efek samping obat bila diminum bersamaan dengan sejumlah minuman tertentu. Dokter yang murah senyum ini menyarankan pasien atau keluarga pasien sebaiknya mengkonsumsi obat-obatan dengan baik dan tepat. Kebanyakan dokter sering menyarankan untuk mengkonsumsi obat dengan air putih dan tidak merekomendasikan minum obat dengan minuman lain. Hal itu pasti ada alasanya. Seperti yang telah disebutkan diatas.*

 iza

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012


31 Menuju PON 1212

Peraih Medali, Dapat Bonus Gubri memastikan atlet peraih medali di PON XVIII akan mendapat bonus sebagai jasa atas prestasi dalam mengharumkan nama Riau.

S

UDAH menjadi tren di olahraga, atlet berprestasi dengan sukses meraih medali diberikan bonus. Seperti pada pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON), seluruh provinsi di Indonesia menjanjikan bonus kepada atlet peraih medali, termasuk Riau.

KONI tak Liburkan Atlet

K

ARENA PON XVIII tinggal menghitung hari, membuat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau kian mengintensifkan persiapan atlet yang akan diturunkan berlaga di event olahraga empat tahunan ini. Agar tak terjadi penurunan terhadap kondisi atlet, KONI Riau membuat kebijakan dengan tidak menerbitkan jadwal libur atlet saat lebaran nanti. Ketua Harian KONI Riau, Drs H Yuherman Yusuf, menjelaskan KONI Riau tidak menerbitkan jadwal libur atlet, bukan berarti atlet tidak libur latihan di lebaran nanti, tapi KONI Riau menyerahkan kepada pelatih untuk mengatur jadwal libur. “Mesti jadwal libur tidak kita tetapkan, bukan berarti atlet tak libur saat lebaran nanti. Untuk libur lebaran

kita serahkan kepada pelatih untuk mengatur jadwalnya. Yang pasti jangan sampai atlet tidak latihan dalam beberapa hari,” ujarnya. Yuherman memastikan khusus untuk atlet dari cabor terukur hanya dibolehkan tidak latihan selama satu hari. Jika lebih dari itu akan membawa pengaruh besar terhadap kondisi. Sementara itu, PON kian dekat dan kondisi atlet harus terus terjaga, maka jadwal latihan yang harus diatur dengan baik. “Karena lebaran, mereka tetap kita berikan libur, tapi tidak kita atur jadwalnya. Kita harapkan para pelatih mentaatinya, karena kita harus menghormati suasana lebaran. Sebab dipastikan lebih separuh dari tim PON Riau atletnya beragama Islam,” kata Yuherman lagi.*

 dri

Bukti keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan bonus kepada atlet berprestasi pada PON XVIII mendatang, diungkapkan langsung Gubernur Riau, H M Rusli Zainal, SE, MP. Ketua Umum KONI Riau ini menilai pemberian bonus tersebut layak dan pantas. Sayangnya, saat berbuka puasa bersama dengan atlet Pelatda PON Riau, awal pekan silam di Hotel Ratu Mayang Garden, Gubri belum berani membeberkan nilai nominal bonus atau jasa prestasi bagi atlet peraih medali nantinya. Sebab, menurut Gubri mengenai besarnya jumlah bonus yang akan diberikan itu masih dalam tahap pembahasan. Tapi Gubri memberikan kabar bagus bagi atlet bahwa nilai yang akan diberikan tidak akan kalah dari provinsi lain. “Bagi atlet peraih medali di PON XVIII nanti, kita siapkan bonus. Ini merupakan penghargaan pemerintah kepada atletnya yang sudah mengharumkan nama Riau melalui prestasi olahraga,” kata Gubri dihadapan atlet dan pelatih PON Riau. Pada kesempatan itu, Gubri juga menjelaskan uang jasa prestasi itu memang harus didapatkan para atlet yang menjadi pahlawan di lapangan. Karena itu adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah,

Gubri Hadiri Buka Puasa Koni Riau

dalam menghargai jasa atlet yang membela daerah. Soal berapa nilainya, Gubri memastikan tidak akan mengecewakan. “Yang jelas tidak mengecewakan lah. Makanya kita berharap para atlet terus meningkatkan prestasi dan motivasi, sehingga target yang diinginkan pemerintah masuk tiga besar tercapai,” harapnya. Sedangkan bonus yang diberikan Pemprov Riau itu untuk semua peraih medali, mulai dari medali emas, perak dan perunggu. Hanya saja masing-masing peraih medali akan menerima bonus berbeda. Dan yang paling tinggi menda-

pat bonus, peraih medali emas. Sebelumnya terdengar kabar untuk peraih emas tersebut, Pemprov Riau sudah menyiapkan bonus besar, yakni Rp100 juta lebih. Jumlah nominal itu diberikan, berdasarkan pedoman peraih emas saat PON XVII tahun 2008 lalu di Kaltim, yaitu satu emas dihargai Rp100 juta. Sementara medali perak Rp75 juta dan medali perunggu Rp50 juta. Khusus untuk di Riau nanti, pihak KONI Riau melalui Pemprov Riau, sudah jauh hari berjanji akan memberi bonus di atas yang diberikan saat PON di Kaltim.*

 dri

Latihan Gabungan Pembukaan PON Terkendala

K

Mengucapkan

Tahniah

HARI JADI PROVINSI RIAU 09 Agustus 1957–09 Agustus 2012 Bersempena Hari Jadi Provinsi Riau ke 55 Mari Kita Sukseskan Pelaksanaan PON XVIII Tahun 2012 dan Islamic Solidarity Games Tahun 2013 Serta Melanjutkan Pembangunan Untuk Kesejateraan Rakyat dan Tuah Negeri Ttd

DIREKSI

ATIHAN gabungan acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII yang kali pertama digelar Sabtu (11/8) sore di Main Stadium Pekanbaru terkendala oleh terputusnya aliran listrik ke stadion kebanggaan masyarakat Riau ini. Tak sedikit yang kecewa atas terputusnya aliran listrik tersbut. Sedikitnya, 3.000 orang lebih pendukung acara pembukaan PON sudah hadir untuk mengikuti latihan. Hal ini tentu saja membuat Ketua Pengarah dan Pengawas KONI Pusat Bidang Upacara Pembukaan PON, Dasril Anwar merasa sangat kecewa. Sebab jauh-jauh hari dia sudah menyusun jadwal untuk latihan gabungan ini. “Ternyata pada hari pelaksanaannya arus listrik ke Main Stadium diputuskan pihak PLN Cabang Riau, dan tidak ada upaya mengalirkannya lagi,” ungkapnya kesal. Padahal, menurut Dasril, listrik sangat dibutuhkan untuk menyalakan sound system yang akan digunakan sebagai pengiring musik berbagai mata acara yang akan ditampilkan pada PON nanti. “Tanpa listrik, sound system tidak bisa dinyalakan, dan otomatis latihan tentu saja tidak bisa dilaksanakan,” ungkapnya. Menurut rencananya, latihan gabungan hari ini akan diikuti sebany-

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012

ak 9 subsistem pendukung acara pembukaan PON, kecuali atraksi terjun payung. Kesembilan subsistem itu adalah Paduan Suara Riau, Korsik (Korp Musik), Senam Riau Bangkit, Gelar Budaya, Koordinator Api PON, Koordinator Pembawa Bendera, dan Marching Band Cendana Kartika Rumbai. Dia mengharapkan pihak PLN Cabang Riau lebih perhatian terhadap pelaksanaan PON ini dengan memberikan dukungan arus listrik yang memadai setiap latihan yang dilaksanakan. “Sebab PON ini adalah helat masyarakat Riau, jadi sudah selayaknya semua lapisan masyarakat memberikan dukungannya,” ungkap dia lagi. Dasril sendiri sangat sedih melihat massa pendukung acara pembukaan PON yang telah terlanjur jauh-jauh datang ke Main Stadium ini. Sebab mayoritas mereka masih mudah belia dan saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Pihak panitia sendiri, sudah jauhjauh hari mempersiapkan diri untuk latihan gabungan ini. Bahkan untuk mempersiapkan latihan ini pihaknya terus menerus melakukan rapat koordinator hingga tengah malam. “Makanya saya sangat kecewa latihan gabungan ini berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan,” tambahnya lagi.*

 sir/bac


32

Selama Lebaran 4 Kapal Roro Ditambah M

ENDEKATI hari lebaran Idul Fitri 1433 H/2012 M, jalur penyeberangan tujuan dari Airputih (Bengkalis)Sungai Selari (Pakning) akan disiapkan armada atau kapal sebanyak 4 (empat) unit. Langkah ini diharapkan mampu meng-

hindari kepadatan dan antrian panjang pada saat menjelang maupun lebaran tahun ini, yang diperkirakan naik hingga 10 persen. Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis menyebutkan, kapal-kapal

untuk jalur penyeberangan yang telah dipersiapkan itu antara lain, KM Aeng Mas, Banyu Mas, Swarna Putri dan mengoperasikan KMP Tasik Gemilang. “Sudah kita siapkan empat unit untuk jalur penyeberangan. Kita sudah membuat perkiraan untuk

mengantisipasi kepadatan atau antrian panjang selama musim lebaran tahun ini,” ujar Plt. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis Arman AA, kepada sejumlah wartawan saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Sementara itu, terkait

Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh (tengah) didampingi Wabup H Suayatno mendengarkan taushiyah Ustadz H Suryan A Jamrah MA

Disperindag Perketat Pengawasan Harga Sembako

M

INAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkalis perketat pengawasan harga Sembako di Bengkalis. Menjelang lebaran Idul Fitri 1344 Hijriah dipastikan kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat dibanding Ramadhan. “Kita akan perketat pengawasan harga Sembako dan kebutuhan pokok lainnya di Bengkalis. Harga Sembako mendekati lebaran ini belajar dari tahuntahun lalu mengalami kenaikan, maka dari itu kita akan perketat pengawasannya, jika perlu kita minta pedagang dan distributor melaporkan jumlah barang masuk dan harganya selama H-7 lebaran nantinya,” terang Kepala Disperindag Kabupaten Bengkalis H. Darmawi melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri

(KPDN) Alfakhrurrazzy, kepada wartawan. Dia juga mengutarakan, kenaikan harga Sembako itu hanya dilakukan para pedagang eceran dan bukan pedagang besar atau distribotur barang. Artinya pedagang eceran biasanya dengan momen mendekati lebaran ini mencari kesempatan dengan memanfaatkan situasi yang serta sulit. “Harga sembaki itu sebenarnya sama seperti hari biasanya, tetap stabil dan tidak kekurangan stok, namun mengingat kebutuhan meningkat, dan jumlah permintaan banyak, membuat kondisi stok dan harga barang sedikit mengalami kenaikan. Alhamdulillah, untuk Bengkalis sampai hari ini harga dan stok Sembako masih stabil,” tandasnya.

 dks

 dks

Ketua DPRD: Bantuan Keagamaan Jangan Ditahan

Jamal Abdillah

K

EBIJAKAN memperketat pencairan bantuan sosial (Bansos) serta dana hibah oleh Pemkab Bengkalis dikritik banyak kalangan. Termasuk diantaranya bantuan untuk rumah ibadah yang hingga sekarang masih tertahan di Pemkab Bengkalis, tidak ada kejelasan kapan dicairkan. “Sepertinya Pemkab Bengkalis sengaja menahan bantuan untuk rumah ibadah, seperti Mesjid atau rumah ibadah lainnya yang sudah tertuang anggarannya dalam APBD tahun 2012 ini. Jangan disamakan hibah untuk rumah ibadah dengan Bansos ke LSM-LSM,” tukas Jamal Abdillah, ketua DPRD Bengkalis. Hal itu dikemukakan Jamal terkait dengan belum adanya pencairan hibah dan bantuan untuk rumah ibadah pada tahun 2012 ini. Pos anggaran

untuk bantuan rumah ibadah meliputi kegiatan fisik berupa pembangunan, rehab/perbaikan maupun hibah untuk kegiatan keagamaan. Untuk pembangunan atau rehab rumah ibadah, pos anggaran dan kegiatannya berada di dinas cipta karya dan tata ruang (CKTR). Sementara itu bantuan dalam bentuk hibah, posnya berada di bagian Kesra Setdakab Bengkalis. Diutarakan Jamal lagi, Pemkab Bengkalis tidak ada alasan untuk menahan bantuan keagamaan tersebut, karena dalam aturan main yang diberlakukan seperti peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) sudah ada dijelaskan tentang tata cara pencairan Bansos dan hibah. “Harapan kita, jangan lagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, seperti untuk kegiatan keagamaan ataupun rumah ibadah dipersulit dengan dalih aturan main. Dalam waktu dekat ini bantuan hibah untuk rumah ibadah harus segera dicairkan, karena itu adalah hak mereka yang tidak perlu ditahantahan,” pungkas Jamal dengan nada kecewa. Ketika ditanya soal sikap DPRD Bengkalis yang tidak akan membahas RAPBD Perubahan tahun 2012 karena minimnya penyerapan APBD termasuk pencairan Bansos dan hibah yang dipersulit, Jamal membenarkannya.

NO: 699 TAHUN XIII/ EDISI 14 - 20 AGUSTUS 2012 CMYK

jadwal penyeberangan keberangkatan, trip masih biasanya yakni, dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB setiap hari. Hanya saja pada saat kondisi darurat penambahan jadwal penyeberangan dilakukan hingga pukul 01.30 WIB dinihari. Menurut Arman, terjadinya lonjakan angkutan penyeberangan, arus mudik maupun arus balik pada tahun ini diperkirakan akan meningkat hingga 10 persen dimulai pada H-3 hingga H+7 lebaran. “Dengan beroperasinya empat unit kapal penyeberangan ini, kita berharap arus penyeberangan lebaran nanti bisa berjalan baik dan tidak terjadi antrian, separah tahun sebelumnya,” harap Arman. Ditambahkan Arman, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh angkutan umum, agar memperhatikan peralatan keselamatan para penumpang. “Jangan paksakan angkut penumpang jika kondisi kapal tidak memungkinkan. Jangan hanya kejar keuntungan, sementara keselamatan penumpang diabaikan. Patuhi ketentuan yang ada,” himbaunya.

Ditegaskannya, keputusan itu adalah sikap mayoritas anggota dewan terkait situasi yang terjadi. “Kawan-kawan di dewan mengambil sikap, akan menunda terlebih dahulu pembahasan RAPBD Perubahan. Sikap ini diambil terkait dengan minimnya penyerapan APBD yang baru mencapai 18 persen, serta banyaknya kegiatan proyek penunjukan langsung (PL) yang selesai dikerjakan belum dibayarkan. Termasuk diantaranya penyaluran Bansos dan hibah yang masih nol,” ungkap Jamal, politisi muda PKS ini mengakhiri. Secara terpisah, Kepala Bagian Kesra Setdakab Bengkalis Imam Hakim yang dikonfirmasi soal bantuan untuk rumah ibadah membenarkan sejauh ini belum ada pencairan. Disampaikannya, untuk bantuan dalam bentuk kegiatan fisik berada di Dinas CKTR, sedangkan bantuan non fisik memang berada di Kesra, tetapi pencairan adalah kewenangan bagian keuangan Setdakab. “Bagian Kesra hanya menampung usulan dan permohonan untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan proses pencairannya berada di bagian keuangan Setdakab. Sejauh ini memang bantuan hibah untuk rumah ibadah belum ada yang dicairkan,dan itu wewenang bagian keuangan,” ucap Imam Hakim.

 dks


beritaazam.com  

beritaazam.com - Portal Anak Zaman - Referensi Politik Anak Negeri

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you