Page 1

Harga Rp 6.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

No.689 Tahun XIII/ 5 - 11 JUNI 2012 email: mingguan_azam@yahoo.com

I LUSTRASI :

ROY

No. Keanggotaan: 469/06/1998/B/2010

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK


8

Disdik Diminta Terus Tingkatkan Mutu Pendidikan Walau target kelulusan siswa tercapai, tapi Bupati tetap minta Disdik untuk terus meningkatkan mutu pendidikan Rohil.

S

EIRING tercapainya target angka kelulusan 100 persen untuk siswa SMA sederajat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil)

dengan peringkat keempat seRiau dari total siswa berjumlah 6.986 orang, Bupati Rohil, H Annas Maamun meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk terus berupaya keras meningkatkan mutu pendidikan dari mulai TK-SMA sederajat. Langkah itu bertujuan agar Rohil dapat menjadi kota pendidikan di provinsi Riau. “Untuk hasil pengumuman kelulusan siswa SMA sederajat yang mengikuti Ujian

Nasional (UN) di Rohil, memang sangat memuaskan. Lulus 100 persen. Artinya target kita semua dan bukan hanya Disdik terpenuhi. Namun, untuk SD dan SMP sederajat kan masih harus menunggu sesuai jadwal, semoga saja seperti hasil kelulusan siswa SMA,” ungkap Bupati. Ia menekankan kepada Disdik Rohil agar tidak merasa puas sampai disini. Untuk itu, Disdik diminta untuk mem-

benahi sistem manajemen kependidikan agar mutu dan kualitas serta kuantitas pendidikan dapat terus ditingkatkan. “Disdik tidak boleh puas sampai disini. Sebab, beban yang dipikul untuk masa yang akan datang dipastikan semakin berat. Karena itulah Disdik harus lebih meningkatkan mutu pendidikan. Sebab, mutu pendidikan jauh lebih penting dari kuantitas angka kelulusan,” ungkapnya.

Apalagi belakangan ini Pemkab Rohil kerab menggelontorkan dana yang cukup besar untuk dunia pendidikan, yakni mencapai angka 20 persen dari dana APBD Rohil. Dan niat untuk menjadikan Rohil sebagai kota pendidikan di Riau, jelas Bupati, telah dibuktikannya dengan berdirinya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ujung Tanjung, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih.*

 mtr/ttg

Disbudparpora Diminta Promosikan Pariwisata Rohil Butuh Jembatan Timbang

S

Pulau Jemur

A

RENA dinilai berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bisa mendatangkan keuntungan bagi daerah, Anggota DPRD Kabupaten Rohil, Bakhtiar meminta Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk mengembangkan objek wisata lokal harus dengan konsep yang jelas. Menurut Bakhtiar itu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten berjuluk ‘Negeri Seribu Kubah’ ini. Karena memang berbagai objek pariwisata lokal dan wisata bahari serta religi yang ada di Rohil, bila dikelola dengan konsep yang jelas, maka akan menguntungkan daerah. Sebagaimana diketahui, kata Bahktiar, ibukota Kabupaten Rohil, Bagansiapiapi memiliki historis yang sangat bersejarah seperti wisata religi, ivent Bakar Tongkang

hingga keindahan pulau jemur yang sudah mendunia. Disamping itu, berbagai objek wisata lainnya juga beragam dimiliki kota yang pernah menghasilkan ikan nomor dua terbesar di dunia, setelah Norwegia ini. Untuk itulah, DPRD Rohil menginginkan agar Disbudparpora lebih bekerja keras lagi untuk lebih mempromosikan berbagai objek wisata lokal ke publik luar. “Disbudparpora harus lebih giat untuk membangun sejumlah objek wisata lokal yang ada. Harus lebih banyak dan tak bosan-bosannya untuk mempublikasikan kepada dunia luar akan kekayaan objek pariwisata kita. Bayangkan, banyak sejarah dan budaya serta wisata religi di Rohil yang sudah mendunia, seperti wisata religi bakar tongkang, keindahan pulau jemur, adanya kantor BRI tertua di Indonesia dan bahkan historis kota Bagansiapiapi sendiri

pernah tercatat sebagai penghasil ikan terbesar nomor dua di dunia setelah Norwegia,” ujarnya. Ia menambahkan, selain Bagansiapiapi dijuluki kota ikan, ibukota Kabupaten Rohil ini juga memiliki nama lain yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat luar yakni sebagai Kota Terasi. “Sejauh ini kita belum melihat konsep yang jelas dari Disbudparpora. Padahal, ketika ivent bakar tongkang yang setiap tahunnya dilaksanakan, berbagai wisatawan baik lokal hingga mancanegara tumpah ruah di Bagansiapiapi. Seharusnya, kedatangan wisatawan ini dapat dimanfaatkan agar setelah pelaksanaan ivent bakar tongkang digelar, mereka tertarik kembali datang ke Rohil. Karena, masih banyak tempat-tempat wisata lain yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan itu,” tambah Bakhtiar lagi.*

 mtr/ttg

INFO PENTING Bupati Wakil Bupati Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD

: : : :

Sekdakab Kapolres Kajari Jumlah Penduduk Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Potensi Alam Nopol

: : : : : : : :

H Annas Maamun H Suyatno, AMp Nasruddin Hasan Drs Jamiludin Ridwan SIp Drs.H. Wan Amir Firdaus, M.Si AKBP Auliansyah Lubis Zulbakar 440.894 jiwa 14 103 Migas, Kelapa Sawit, Karet, Ikan BM....P

ECARA kasat mata, kian rusaknya ruas jalan dibeberapa jalan lintad di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), salah satunya akibat dari berlebihnya muatan kendaraan barang. Sementara itu, hingga kini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Kabupaten Rohil belum memiliki satupun jembatan timbang. Hal ini diakui Kepala Dishubkominfo Rohil, H Poniran Aruf SH MH. “Menyikapi masalah kerusakan ruas jalan lintas di Rohil, kita tak punya jembatan timbang jadi tidak bisa kita pastikan apakah disebabkan oleh tonase kendaraan terlalu berlebih atau diakibatkan faktor lain,” ujar Poniran. Ia juga mengakui selama ini pihaknya kewalahan menyikapi masalah tersebut. Apalagi konsekuensinya kendaraan barang yang muatannya melebihi tonase, daya tahan jalan memang harus dikurangi. Karena itulah, sudah saatnya Rohil punya jembatan timbang. “Menyikapi soal ini, dalam waktu dekat kita akan turunkan tim untuk menertibkan muatan barang terhadap kendaraan yang melintas di jalanjalan lintas. Apakah itu kendaraan membawa muatan sawit, barang, kayu dan lain sebagainya. Mengingat kita belum memiliki jembatan timbang, maka pembuktiannya akan dilakukan secara manual,” ulasnya.

 rp/ttg

TELEPON PENTING

Sekretariat Pemkab Rohil Sekretariat DPRD Ambulance Pemadam Kebakaran Polsek Bangko Kantor kecamatan Bangko Dinas Kesehatan Dinas Kehutanan Dinas PMD Dinas Pendidikan

0767-24287 0767-24567 0767-21040 0767-21130 0767-21110 0767-21010 0767-24381 0767-21710 0767-24284 0767-23277

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

Sebagai contoh, kata Poniran, setiap kendaraan yang akan membawa muatan barang, sudah pasti punya Surat Perintah Jalan (SPJ). Dalam SPJ tersebut tertera muatan apa saja yang bisa dibawa. Jika si sopir mobil barang membawa muatan lebih, Maka akan dilakukan penertiban. Sementara itu, ketika disinggung kenapa hingga hari ini pihaknya belum juga memiliki jembatan timbang, kendati barang tersebut sangat diperlukan untuk mengecek kelebihan barang muatan kendaraan yang kerap melintas dari berbagai daerah diluar Rohil di jalan lintas yang ada, Poniran menegaskan jembatan timbang menjadi tanggungjawab provinsi. “Yang pasti kita akan sampaikan ke Provinsi perlunya jembatan timbang di Rohil. Disamping itu juga karena jembatan timbang ini membutuhkan lahan kita akan minta petunjuk kepada Bupati terkait pembebasan lahan dan lokasi dan semoga pihak provinsi mau mengadakan jembatan timbang untuk Rohil. Ke depan, kata Poniran, disamping agar kerusakan jalan lintas selama ini dapat diketahui penyebabnya, tentu dengan keberadaan jembatan timbang dapat pula menertibkan kendaraan muatan barang yang melebihi kapasitas dan daya tampung jalan lintas yang hanya rata-rata empat ton.*

Dinas Kimpraswil Dispenda Bawasda Bappeda Bapedalda KPDE Dinastan Tanaman Pangan Dinas Perhubungan PLN Bagansiapi-api

0767-24385 0767-22061 0767-24960 0767-24918 0767-24928 0767-24998 0767-24814 0767-24330 0767-21280


9

Bupati: Jangan Tergiur dengan Alih Fungsi Lahan Untuk mempertahankan status sebagai daerah sentra produksi padi, Bupati harapkan petani tidak tergiur dengan tawaran alih fungsi lahan.

B

UPATI Rokan Hilir (Rohil), H Annas Maamun, memastikan bahwa padi yang tumbuh diseluruh wilayah Kabupaten Rohil dinyatakan sebagai beras dengan kualitas yang sangat baik. Karena itulah, ia

Bupati Rohil H Annas Maamun membuka acara pelatihan wasit cabang sepakbola dan bola voli

Sinaboi Jadi Kawasan Coklat Dan Kelapa

S

EBAGAI bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, Dinas Perkebunan (Disbun), Kabupaten Rohil memprogramkan Kecamatan Sinaboi dijadikan sebagai kawasan perkebunan coklat dan kelapa pada tahun 2013 mendatang. Hal itu diungkapkan Kadisbun Rohil, Syahril, Jumat (1/6) lalu, di Bagansiapiapi. “Program ini sudah semakin dimatangkan dan ditahun 2013 semoga tanpa kendala. Dipilihnya coklat dan kelapa untuk masyarakat di Kecamatan Sinaboi, karena dari hasil pengujian yang kita lakukan wilayah geografis Sinaboi sangat layak untuk dikembangkan dua komoditi tersebut,” jelasnya. Menurut Syahril perkebunan coklat dan kelapa ini diperuntukan bagi warga miskin untuk mengentaskan kemiskinan di Sinaboi.

Karena memang anggaran pembangunannya menggunakan dana APBD yang diperuntukan bagi warga miskin, terutama mereka yang berada di di empat Kepenghuluan, Sungai Nyamuk, Raja Bejamu, Sungai Bakau dan Sinaboi. “Semoga dengan adanya program seperti ini dapat membantu warga miskin di daerah tersebut. Sebab, dari 15 kecamatan yang ada di Rohil, Sinaboi merupakan daerah yang memiliki kantong kemiskinan terbanyak. Dan, semoga program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dengan didukung penuh pihak kecamatan dan masyarakat,” kata Syahril berharap. Selain itu, Syahril juga memastikan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus pada perawatan kebun kelapa sawit yang juga diperuntukan bagi warga miskin di tiga lokasi.*

 mtr/ttg

mengharapkan para petani tidak tergiur dengan alih fungsi lahan peranian menjadi perkebunan. Harapan ini disampaikan Bupati karena memang padi merupakan sumber makanan pokok bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah, padi menjadi komoditas strategis yang dapat memberikan dampak yang serius pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Seiring dengan itu, kata Bupati, kebutuhan bahan pangan terutama beras akan terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi perkapita akibat peningkatan pendapatan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan beras yang terus meningkat, perlu diupayakan untuk mencari terobosan teknologi budidaya yang mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi usaha. Optimasi produktivitas padi di lahan sawah merupakan salah satu peluang peningkatan

produksi padi. Dan sebagai diketahui, lebih dari 55 persen perekonomian masyarakat di Kabupaten Rohil bersumber dari sektor pertanian, sehingga pembangunan bidang ekonomi dititikberatkan pada sektor pertanian guna mendorong dan menopang sektor industri dan sektor perdagangan serta sektorsektor lainnya. Sementara itu, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi (beras). Selain padi, Rohil juga tengah berbenah pada sektor peternakan baik sebagai pedaging hingga memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk. Hal ini tentunya harus terus didukung oleh seluruh pelaku petani dan peternak yang ada. “Sudah tidak diragukan lagi. Padi yang tumbuh di seluruh wilayah di Rohil telah dinyatakan sebagai beras dengan kualitas dan kuantitas yang sangat baik.

 mtr/ttg

2013, Warga Miskin Kebagian Kebun Sawit

K

EPALA Dinas Perkebunan (Disbun) Rokan Hilir (Rohil), Syahril, mengatakan setelah dilakukan penanaman di lahan seluas 1.350 hektar yang tersebar di tiga kecamatan, saat ini pihaknya fokus pada program perawatan kebun yang diperuntukkan bagi warga miskin tersebut. Adapun tiga kecamatan lokasi penanaman sawit tersebut adalah di Dusun Simpang Pemburu, Kepenghuluan Rantau Bais, seluas 500 hektar, kemudian di Dusun Simpang Batang, Kecamatan Tanah Putih seluas 500 hektar dan di Kepenghuluan Bangko

Pusako, Kecamatan Bangko Pusako seluas 350 hektar beberapa tahun lalu. “Tahun ini kita fokuskan untuk melakukan perawatan kebun yang diperuntukan buat warga miskin ini, dan tersebar di tiga wilayah. Karena, penanaman sudah dilakukan beberapa tahun lalu,” kata Syahril. Ia menjelaskan kebun yang diperuntukan bagi warga miskin dan akan dibagikan pada tahun 2013 mendatang, terlebih dahulu kebun kelapa sawit itu dirawat agar benarbenar dapat dinikmati masyarakat miskin yang menerima nantinya.

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

Setiap tahunnya, Rohil tak pernah kekurangan pangan khususnya beras, dikarenakan aktifnya para petani dalam mengelola sawahnya,” kata Bupati. Untuk itulah, sebagai daerah sentra produksi padi terbesar di provinsi Riau, Bupati mengharapkan agar para petani tidak tergiur dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan seperti yang terus terjadi belakangan ini. Sebab, hal ini dapat memicu dan memutus mata rantai swasembada pangan yang ada di daerah tersebut. “Kita akan terus bina para petani dengan berbagai program unggulan yang terus dipersiapkan. Ini kita lakukan agar nama baik Rohil sebagai penghasil beras terbesar tidak putus di tengah jalan. Begitu juga dengan peternak lokal yang ada akan terus mendapat perhatian khusus seiring program peningkatan ternak,” ujarnya.*

“Perawatan yang dimaksud termasuk melakukan pemupukan dan lain sebagainya. Rencananya kebun rakyat yang saat ini dalam tahap pemeliharaan bakal akan dibagikan ke masyarakat pada 2013 mendatang,” tambah Syahril. Menyangkut soal para calon penerima dari program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) itu, Syahril menyatakan bahwa calon penerima sudah didata sesuai hasil rekapitulasi yang selektif dan sesegera mungkin diajukan kepada Bupati, H Annas Maamun.*

 mtr/ttg


32

Wabub Ingatkan Bahaya Narkoba P

Wabup Bengkalis H Suayatno meberikan arahan dalam pembukaan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba

Pemkab Minta Jaminan Stok Material Tersedia

S

EJUMLAH pengusaha penyedia bahanbahan bangunan yang berada di Bengkalis diminta menjamin agar ketersediaan material pada saat dimulainya pelaksanaan kegiatan proyek tahun 2012 tetap tersedia. Permintaan tersebut terungkap pada saat pertemuan antara sejumlah asosiasi perusahaan konstruksi di Bengkalis seperti Gapensi dan Gapeknas dengan sejumlah pengusaha penyedia bahan material proyek serta Kadin Bengkalis, Dishub Bengkalis dan sejumlah kelembagaan lain yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bengkalis di Aula Rapat Lantai II Kantor Disperindag Bengkalis, Rabu pekan silam. Pertemuan ini juga dihadiri langsung Assisten Bidang

Perekonomian dan Pembangunan (Assisten II) Sekretariat Daerah Ariyanto. Dalam pemaparannya Ariyanto berharap, pelaksanaan proyek pada 2012 ini tidak seperti pada tahun sebelumnya karena tidak tersedianya material. Untuk itu, kepada para pengusaha penyedia bahan-bahan bangunan memiliki niat baik dan menjamin adanya ketersedian material pada saat dimulainya pelaksanaan proyek tahun ini tersebut. “Mulai tahun ini pelelangan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak secara bersamaan dalam mengerjakan proyek seperti tahun sebelumnya. Diharapkan kepada pengusaha penyedia bahan bangunan memiliki niat baik dan menjamin ketersediaan materialnya,” pinta Ariyanto. Ditambahkan, kepada perusahaan seperti BUMD PT

Bumi Laksamana Jaya (BLJ), dirinya juga meminta segera memanfaatkan keberadaan pelabuhan Kargo yang saat ini sudah layak untuk dioperasikan untuk menyediakan material ke Bengkalis. Dengan adanya kekhawatiran sejumlah kontraktor terhadap cukupnya pasokan material bangunan pelaksanaan proyek 2012 ini, Disperindag Kabupaten Bengkalis juga akan membentuk tim pengawas dan pemantau khusus dalam upaya menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi, terkait kebutuhan material proyek. “Kita akan bentuk tim pengawas dan pemantau terkait keberadaan material bangunan ini pada saat pelaksanaan proyek tahun ini,” ujar Kepala Disperindag Bengkalis Darmawi.

 rtc

ENYALAHGUNAAN Narkotik dan Obatobatan terlarang (Narkotika) sangat berpotensi merusak akhlak dan menimbulkan dekadensi moral khususnya di kalangan generasi muda. Untuk itu, Wakil Bupati Bengkalis H. Suayatno menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar menyatukan tekad untuk mencegah bahaya Narkoba terutama ke generasi penerus bangsa. Hal itu disampaikan orang nomor II di daerah Negeri Junjungan mengingat di kabupaten Bengkalis selalu menjadi sasaran empuk peredaran Narkoba dan kondisi ini harus diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Peredaran Narkoba saat ini terus menghantui dan mengincar generasi muda dari berbagai sisi. Tidak hanya berada di kota, namun juga sudah merambah ke seluruh pelosok desa. “Untuk itu diminta kepada seluruh lapisan masyarakat saling bekerjasama dalam mencegah bahaya Narkoba. Terutama selalu mengingatkan kepada anak didik, maupun generasi penerus bangsa,” imbuh H. Suayatno dalam acara pembukaan penyuluhan pencegahan peredaran ataupun penggunaan minuman keras dan Narkoba di kecamatan Bukit Batu di Gedung Serba Guna Bujang Kelana Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis. Bahaya penyalahgunaan Narkoba, dikatakan Wabup,

mempunyai dampak negative bagi generasi muda. Narkoba bisa merusak jaringan otak dan daya pikir serta berpotensi pula menimbulkan niat jahat bagi para penggunanya karena tidak bisa berpikir dengan normal. Bahaya HIV/AIDS Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Bengkalis juga memaparkan dampak penyalahgunaan Narkoba, dapat bisa menyebabkan hepatitis B dan Hepatitis C virus HIV/ AIDS, biasanya si penderita erjangkit melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian, dari data komisi penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 jumlah penderita HIV mencapai 100 orang. “Yang meninggal dunia akibat HIV/AIDS sebanyak 16 orang tahun 2011 lalu,” terangnya. Dijelaskan Wabup, pemerintah juga dituntut untuk membudayakan hidup sehat melalui kegiatankegiatan positif seperti olaharaga dan pendekatan agama. “Sedangkan kepada guru dan orang tua saya menekankan agar lebih memperhatikan perilaku dan pergaulan anak-anaknya,” kata H Suayatno. Pembukaan acara turut dihadiri Kepala Kesbang Linmas Kabupaten Bengkalis, Camat Bukit Batu, Andris Wisono, Kapolsek Bukit Batu, Danramil Bukit Batu, dan sejumlah kepala UPTD, serta puluhan peserta penyuluhan dari desa- desa dan sekolahsekolah se-Kecamatan Bukit Batu.  dks

296 Paket Proyek Masih Tahap Evaluasi Kadis CKTR Jarang Masuk Kantor

S

proses lelangnya. “Ya EBANYAK 296 saat ini, teman teman di dokumen paket Pokja dan ULP terus proyek berasal bekerja siang dan malam dari Satuan Kerja dan kini masih tahap Perangkat Daerah (SKPD) evaluasi,” terang Aulia. dilingkungan Pemerintah Sementara berjumlah Daerah Kabupaten 100 dokumen paket Bengkalis saat ini telah proyek yang belum diproses masing-masing diumumkan, Aulia Kelompok Kerja (Pokja) kembali menjelaskan, maupun di Unit Layanan saat ini sedang tahap Pengadaan (ULP) pemeriksaan keleangkaBengkalis. pan dokumen-dokumen “Ya sampai bulan paket proyek tersebut. Mei, paket proyek yang Aulia ST “Jika tidak ada akan ditenderkan melalui halangan dalam waktu Unit Layanan Pengadaan dekat ini, 100 paket proyek yang (ULP) Kabupaten Bengkalis tahun 2012 ini, telah menerima sebanyak 392 belum diumumkan akan segera diumumkan secepat mungkin,” kata dokumen paket proyek yang berasal Aulia. dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kepala Bagian Perlengkapan ini, Daerah (SKPD) Bengkalis,” kata Kepala untuk paket proyek yang akan diULP Kabupaten Bengkalis, Aulia ST tenderkan dan dilelang melalui ULP saat dikonfirmasikan Selasa di Bengkalis tetap berpedoman pada Bengkalis. Dijelaskan Aulia, dari 392 dokumen peraturan yang berlaku. ULP selain terlebih dahulu melakukan pemerikpaket proyek yang telah diterima saan terhadap seluruh dokumen– pihak ULP Bengkalis. “Sebanyak 296 dokumen paket proyek yang diserahpaket proyek yang telah diumumkan, kan dari SKPD, begitu dinyatakan dan telah dilaksanakan pelelangan lengkap, kemudian diumumkan nama melalui ULP Bengkalis,” kata Aulia. kegiatannya, kemudian dilaksanakan Meskipun belum bisa memastikan lelang di ULP Bengkalis. kapan di umumkan pemenang atas  dks paket proyek yang telah dilaksanakan

K

EPALA Dinas Cipta Karya Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Bengkalis M Amin kabarnya menolak menjadi Pengguna Anggaran (PA) Proyek. Kabar itu beredar melalui salah seorang rekanan yang hendak menandatangani kontrak kerja kegiatan. “Kadis CKTR menolak menjadi Pengguna Anggaran. Beberapa kali tidak mau menandatangani kontrak kerja proyek PML maupun PL dilingkungan Dinas CKTR,” kata salah seorang pegawai dinas CKTR yang enggan disebutkan namanya. Selain menolak menjabat PA yang sudah di-SK-kan, Kadis CKTR juga jarang masuk kantor. “Beberapa kali ditemui rekanan selalu tidak berada ditempat,” katanya menceritakan kondisi di kantor CKTR. Hanya lima hari efektifnya Kepala Dinas CKTR bekerja di Bengkalis, Jumat dan Sabtu sudah langsung cabut pulang ke rumahnya di Pekanbaru. “Bagaimana pelayanan bisa maksimal, jika pejabatnya demikian, sementara Pak Bupati dan Sekda sendiri mensosialisasikan mengenai pelayanan prima,”

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

sebut salah seorang rekanan di Bengkalis. Ditempat terpisah, Kepala Dinas CKTR Kabupaten Bengkalis Ir M Amin, yang dikonfirmasi melalui via ponsel dalam kondisi aktif, tapi tidak menjawab, dan di SMS juga tidak ada balasan. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Misliadi menegaskan, jika benar bahwa Kadis CKTR tidak mau menjadi Pengguna Anggaran (PA) proyek, atau yang ada kegiatan dinas CKTR tersebut. “Itu sudah menyalahi kewajiban dan melanggar amanah yang telah diembankan selaku seorang pejabat. Untuk itu bupati harus cepat tanggap masalah ini, karena menyangkut program- program pemkab Bengkalis,” tegas Misliadi. Selain itu juga Misliadi mengatakan, Kadis CKTR itu bukan saja tidak mau menandatangani kontrak kerja proyel PML dan PL. “Kita juga didewan mendengarkan keluhan sejumlah pegawai dinas CKTR terutama menyangkut masalah isentif pegawai yang tak kunjung bisa dicairkan karena PA nya tidak ada,” akhirnya.

 dks


2 Anak Zaman

Bilik Pembaca Mengapa PSB Selalu Mahal?

Bilik Redaksi

Selalu Istimewa dan Spesial

S

PEKAN ini redaksi kembali berjumpa dengan pembaca. Tak banyak yang dapat kami ceritakan di di ‘bilik’ kami selama sepekan ini. Namun, setiap harinya selalu saja berlangsung halhal istimewa, karena bagi kami setiap hari adalah hari yang istimewa. Istimewa, karena dapat berjumpa dengan pembaca. Melalui Laporan Utama dan rubrik demi rubrik kami sajikan dengan istimewa dan spesial setiap terbitnya untuk pembaca setia AZAM. AZAM selalu ingin memberikan kontribusi dalam dunia penerbitan dengan terbit setiap minggu. Sebagai tabloid atau media yang terbit mingguan, AZAM tetap eksis dan berkibar di jagad persuratkabaran di Bumi Lancang Kuning ini. Memberikan sesuatu yang istimewa, adalah keharusan bagi kami. Salah satu diantaranya dengan tampil beda setiap terbitnya. Redaksi sudah mempersiapkannya, agar berita ‘istimewa’ semakin membuat pembaca ingin tahu dan menunggu terbitnya AZAM edisi berikutnya. Komitmen untuk tampil lebih baik mesti ditunjukkan oleh setiap individu yang terlibat di penerbitan ming-

Angkatan Zuriat Anak Melayu SIUPP Nomor 698/SK/Menpen/SIUP/1998 Tanggal 10 Nopember 1998 No. Keanggotaan SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) 469/06/1998/B/2010

PENERBIT

Yayasan Pena Putra Riau Press

Rapat Redaksi

guan ini. Jajaran redaksi dan usaha memberikan andil sama besar untuk kemajuan dan perkembangan surat kabar ini. Perbedaan, bagi kami justru untuk melengkapi warna sebuah penerbitan yang telah dilalui AZAM selama 13 tahun ini. Seperti biasa pula, rapat proyeksi mempersiapkan liputan untuk Edisi 689. Redaksi juga mendapat liputan tambahan untuk mengisi berita portal di beritaazam.com. Selain bertanggung jawab membuat

berita di Tabloid sesuai dengan tugas dan rubrik yang terdapat dalam 32 halaman AZAM. Masing - masing mendapatkan porsinya dan itu sudah ditetapkan Pemred pada minggu sebelumnya. “Jadwal deadline jangan molor. Siapkan semua tugas, silahkan berlibur tapi pekerjaan harus clear semua,” ujar Redpel M Yasir mengingatkan saat rapat pekan lalu. Sekedar mengingatkan, Untuk Edisi 689, redaksi mengangkat proses hukum yang

menimpa mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Thamsir Rachman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Proses hukum atas dakwaan korupsi yang ditimpakan terhadapnya saat menjabat sebagai Bupati. Selain liputan tentang PON di Riau, masih ada liputan lain yang dapat menambah informasi untuk masyarakat Riau dan sekitarnya. Baca AZAM lebih Paham!

HAMPIR setiap tahun, biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan sekolah selalu naik. Dinas pendidikan hendaknya mengambil sikap untuk mengatasi masalah yang secara rutin terjadi setiap tahunnya. Disinilah perlu peran penting dinas untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Jangan sampai pihak sekolah seenaknya dan sewenangwenang menentukan besaran biaya PSB tanpa memikirkan kemampuan orang tua siswa. Mahalnya biaya masuk sekolah sepertinya diciptakan sekolah itu sendiri. Dengan dalih untuk berbagai keperluan pendidikan, pihak sekolah membebankan siswa baru membayar sejumlah uang. Bukan rahasia umum kalau PSB itu jadi proyek tahunan sekolah. Hal seperti ini harus disikapi dan ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan berlarut, anak-anak dari keluarga kurang mampu, bisa tidak dapat lanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Modus yang digunakan sekolah dalam menetapkan besaran biaya PSB beragam. Mulai dari iuran sekolah, membuat seragam sekolah, perawatan fasilitas sekolah hingga biaya pembangunan gedung baru. Padahal, pemerintah sudah mengucurkan biaya yang tidak sedikit setiap tahunnya untuk dunia pendidikan. Bahkan siswa yang terlambat mendaftar, biaya yang dikenakan sangat fantastis hingga Rp5 jutaan. Selama ini, sekolah dalam menentukan biaya tersebut, kebanyakan berdalih sudah bermusyawarah dengan komite bersama perwakilan orangtua siswa tentang besaran biaya. Sebetulnya kesepakatan itu, bukan seutuhnya merupakan kesepakatan dari orangtua siswa. Sementara dalam hal ini orang tua siswa tidak ada pilihan lain. Kalau tidak mengikuti aturan, khawatir anaknya tidak bisa diterima. Sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari disdik kepada pihak sekolah. Masih bersifat teguran, warning dan wacana untuk diberikan sanksi tegas. Nyatanya, hingga kini belum ada yang diberikan sanksi tegas hingga membuat mereka kapok atau jera. Malahan disdik, membolehkan pungutan kalau sudah disetujui komite, jelas saja komite sudah beramin dengan pihak sekolah. Kondisi itulah yang diberlakukan sekolah. Lain halnya jika dinas tegas dan memberikan sangsi sekolah yang nakal, mungkin tidak seperti ini kejadiannya.

PENDIRI: EDIRUSLAN PE AMANRIZA (ALM), WAN MOHD. DAUD (ALM), SUGIAT TJUATJA (ALM), TAMIN CANDRA, SYAFRIADI. PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: SYAFRIADI. WAKIL PEMIMPIN UMUM/WAKIL PENANGGUNGJAWAB: YANTO BUDIMAN S. PEMIMPIN PERUSAHAAN: ZULKARNAIN. WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : ENDRIZAL YUSTEN. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : BAMBANG IRAWAN SYAHPUTRA. REDAKTUR PELAKSANA: M YASIR. KOORDINATOR LIPUTAN: ZAINUL AZIZ. REDAKTUR SENIOR: ENDRIZAL YUSTEN. SEKRETARIS REDAKSI: NUR AINUN. STAF REDAKSI: LIZAWATI, IRDAWATI, HESTI. MANAGER PRACETAK: ROY YULIANTO. MANAGER KEUANGAN: NUR ASIAH. KABAG PEMASARAN/IKLAN: BENNY HENDRA, DISTRIBUSI: ARI KURNIAWAN BIRO DAERAH: TATANG HARTONO, TAUFIK BASIRUN (BAGANSIAPIAPI). ROBIN SIMANUNGKALIT, MARHUSOR PARDEDE (TANJUNGPINANG, KEPRI). JHONI (SIAK). SYAFRIZAL (DUMAI). SALFIAN DALIANDI, DAKESLIM (BENGKALIS). SUHANDI, IMRAN RIO (INHU). JABARULLAH, JANUAR JAYA (INHIL). ACHMAD FIKRI, ARIEF (KAMPAR). JON HENDRI HASAN, ASNOL MUBARACK (PELALAWAN). ALAMAT REDAKSI: JL PARIT INDAH KOMPLEK PERKANTORAN GRAND SUDIRMAN BLOK B 10 PEKANBARU, TELP/ FAX (0761) 32308 TARIF IKLAN: FULL COLOURRP. 6.000/MM/KOLOM, HITAM PUTIH RP. 4.000/MM/KOLOM (BELUM TERMASUK PPN 10%) NOMOR REKENING: BANK RIAU NO REK 201.030.690.95 PERCETAKAN: PT RIAU POS GRAINDO (ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN)

Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel, puisi dan ilustrasi. Tulisan diketik rapi dua kertas kuarto dan dilengkapi identitas pengirim. Redaksi berhak menyunting isi tulisan tanpa mengubah maknanya.

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


Budaya Kalam

3 Oleh: Bambang Irawan Syahputra

Wajah Muram Pancasila Hari ini

S

Selamat dan Sukses Atas Diwisudanya

Diego Havidsyah SKed Putera Ir Ridar Hendri M Kom dan dr Elmi Ridar SPa Sebagai Sarjana Kedokteran pada FK Universitas Baiturrahman Padang Sabtu Tangal 2 Juni 2012 Ttd

H SYAFRIADI, SH, MH Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penjab

Ir. YANTO BUDIMAN S

ZULKARNAIN, SE

Wakil Pemimpin Umum

Pemimpin Perusahaan

Dimana biaya pendidikan selalu naik setiap tahunnya. Disdik harus berani ambil tindakan dan sangsi tegas kepada sekolah nakal itu. Agar menjadi pembelajaran dan peringatan kepada sekolah lain agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan biaya PSB kepada siswanya. Kalau hanya imbauan dan peringatan, mungkin hanya dianggap angin lalu. Karna kasus seperti ini, sifatnya terselubung. Berlindung dibalik kepentingan sekolah dan siswa, padahal sebagian untuk kepentingan pribadi. Dinas hendaknya dapat memberikan tindakan tegas. Misalnya mencopot jabatan kepala sekolah (Kepsek) dan lainnya. Bila perlu dinas dapat menentukan besaran standar PSB setiap tahunnya dengan rincian sesuai standar kebutuhan. Akmal Fauzi Warga Marpoyan Damai

Mengapa Pohon Cepat Ditebang? BIASANYA, Jalan Sudirman Pekanbaru yang ramai dilewati oleh kendaraan roda empat maupun roda dua teduh oleh pepohonanan yang rimbun serta nyaman dilewati oleh siapapun. Namun semuanya berbalik, jalanan yang dulu rimbun kini menjadi panas apalagi ketika sinar matahari yang mulai

menyengat meyentuh kulit, tidak ada tempat untuk pejalan kaki. Pepohonan ditebang, karena adanya pembangunan jalan layang. Jalan bertiang ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di Kota Pekanbaru. Tapi, kemacetan justru semakin parah sementara jalan layangnya tak kunjung selesai. Celakanya, pepohonan yang belum tentu mengganggu pembuatan jalan layang, sejak awal sudah ditebang. Menebang pepohonan yang ada di sekitar jalan Sudirman saya kira terlalu cepat dilakukan. Lihatlah, saat ini jalanan terasa gersang dan panas. Saya juga mengingatkan jangan sampai pembuatan jalan layang ini dilakukan tergesagesa. Untuk menyambut PON 2012 misalnya. Bisa-bisa nanti kejadian jembatan Kukar di Kalimantan, terjadi di Pekanbaru. Sampai sekarang jembatan layang ini, belum jelas bentuk fisiknya. Setiap kali lewat, saya lihat hanya pondasinya saja yang berdiri tegak. Dan pihak Dinas Pertamanan Pekanbaru nantinya, harus menanami kembali pepohonan baru. Sehingga jalanan kembali menjadi dingin, asri dan nyaman bagi yang berkendaraan pribadi maupun umum bahkan untuk pejalan kaki. Nilasari Warga Marpoyan

EJARAH menyebut Sila kedua, goyahkan. tak ada penetapan Kemanusiaan khusus berdasar yang Adil dan Menegakkan hukum yang menjadikan 1 Beradab, seakanDemokrasi Juni sebagai Hari Lahir akan diinjakTegaknya Pancasila. Pemerintah injak oleh sikap negara bangsa Orde Baru yang membutak manusiawi bernama Indodayakannya tanpa peneta- bangsa ini. nesia merupapan resmi. Tapi sejak lama Kekerasan kan kisah manis masyarakat tahu, 1 Juni menjadi budaya di balik kegadalah hari lahir Pancasimassa, bahkan agalan Piagam la. aparat negara Jakarta menjadi 1 Juni 1945 di hadapan melakukan dasar negara. sidang Badan Penyelidik banyak pembiarKini, Pancasila Usaha-usaha Persiapan an. Geng-geng mestinya Kemerdekaan Indonesia mulai dari remaja hingga digerakkan untuk mene(BPUPKI), Soekarno menye- geng motor tumbuh subur. gakkan demokratisasi di butkan dasar negara Jika sudah begini, lantas Indonesia. Bergulirnya haruslah kokoh kuat bisakah bangsa ini menreformasi sejak 1998 sehingga tak mudah jawab pertanyaan, masih ternyata belum membuat digoyahkan. Soekarno juga adakah Persatuan Indonesia? Indonesia maju dan masih menyebut dasar negara Sila ketiga Pancasila itu, terus berkutat dalam masa seyogyanya mencerminkan sirna juga. transisi. Indonesia tidak kepribadian Indonesia Dari Gedung DPR, para berani mengarah kepada dengan sifat-sifat yang anggotanya banyak yang konsolidasi demokrasi mutlak keindonesiaannya ditangkap sebagai tersangka sehingga gerak kaum elite serta dapat mempersatukorupsi. Padahal mereka politik selalu terjebak kan seluruh bangsa Indoadalah wakil rakyat. Kemadalam gerakan politik nesia yang terdiri untung-rugi. dari berbagai suku, Melakukan konsolaliran dan golongan idasi berdemokrasi penduduk. merupakan kenisTapi kenyataan bicara Pada 18 Agustus cayaan dalam mengilain. Hari-hari ini Indonesia 1945, ditetapkanlah si negara bangsa. seakan tak memiliki tujuan dasar negara yang Nilai-nilai Pancasila termuat dalam jelas. Pancasila hari ini serupa mesti diaktualisasiPembukaan Undangkan sehingga bangsa cita-cita masa lalu yang telah ini mampu menggaundang Dasar 1945, dan kemudian pai kembali harkat dilupakan. Ia sebagai ide dikenal dengan dan martabatnya. dasar, sebagai ruh dijalannama Pancasila. Bung Karno terbukti Lima asas itu, jika mampu menjadikan kannya Indonesia bahkan sesuai dalam bayanPancasila sebagai sama sekali tak “digubris”. gan pendiri negara, dasar negara yang Idealisasi Soekarno soal Soekarno, maka ia menyatukan seluruh seharusnya hingga dasar negara, melihat realitas wilayah Nusantara. hari ini telah Jejak Bung Karno saat ini, sama sekali tak sink- bukan akhir sejarah mencerminkan kepribadian IndonePancasila, melainkan ron. Ibarat wajah manusia, awal mula untuk sia. Pancasila memancarkan dilanjutkan generasi Tapi kenyataan Indonesia masa kini bicara lain. Harikemuraman. dan masa depan. hari ini Indonesia Aktualisasi seakan tak memiliki Pancasila harus segera tujuan jelas. Pancasila hari na semangat Kerakyatan dimulai dalam menegakini serupa cita-cita masa yang Dipimpin oleh Hikmat kan demokratisasi di lalu yang telah dilupakan. Kebijaksanaan Perwakilan? Indonesia. Pemerintah, Ia sebagai ide dasar, seIkut arus rakus mengeruk partai politik, organisasi bagai ruh dijalankannya uang rakyat? Masih tersisakemasyarakatan, organisaIndonesia bahkan sama kah Keadilan Sosial Bagi si kepemudaan, lembaga sekali tak “digubris”. Seluruh Rakyat Indonesia? swadaya masyarakat dan Idealisasi Soekarno soal Sila penutup yang selalu masyarakat secara umum dasar negara, melihat dirindukan di hari-hari harus bersama-sama realitas saat ini, sama muram ini? (gotong royong) mengaktusekali tak sinkron. Ibarat Jika Pancasila masih alisasikan Pancasila wajah manusia, Pancasila dipakai sebagai dasar sehingga bangsa Indonesia memancarkan kemuraman. negara, segala kemuraman mampu menggapai kemaSejak sila pertama bangsa Indonesia hari ini juan di masa depan. hingga sila kelima, asas masih terus memiliki haraMasyarakat agama dasar negara itu mengalapan. Harapan itu adalah sendiri, apalagi Islam, mi banyak pengingkaran. Pancasila. Harapan yang berperan sangat besar Sila pertama, Ketuhanan juga digunakan oleh para dalam menegakkan nilai yang Maha Esa diingkari pendiri bangsa ini agar Pancasila. Nilai-nilai bangsa ini dengan begitu Indonesia tetap kokoh banyak kasus penodaan berpijak di atasnya. Kembali agama sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasiagama. Toleransi antarupada jalan Pancasila adalah la sehingga bisa bersinergi mat yang lenyap, hingga satu-satunya jalan kembali dalam menjaga dan menemerajalelanya para premenjadi bangsa yang berkegakkan Indonesia.* man berkedok agama. pribadian, kokoh tak ter-

PEMBERITAHUAN Seluruh wartawan Tabloid Berita AZAM dibekali dengan kartu pengenal diri, atau kartu pers. Bagi yang tidak memilikinya, diminta supaya tidak dilayani.

Pojok

 Klien Kami Sulit Dipersalahkan?, Ngah...!! - Tunggu palu hakim, Pak Cik..!!

ttd Redaksi

Ongah

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


Mimbar Debat

4 PON Diundur Saja

Tetap Sesuai Jadwal

SEJUMLAH anggota DPRD Riau termasuk Akirjuhari menyarankan agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII diundur dari waktu yang sudah dijadwalkan yakni 9 September 2012 menjadi bulan November 2012. Hal ini, dikarena persiapan PON belum matang. Politisi dari PAN ini menambahkan, lembaga legislatif Riau dengan senang hati membantu Pemprov Riau menerangkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. “Jika tidak ingin adanya tuan rumah bersama,ya, mau tidak mau kita menyarankan PON itu ditunda. Apalagi kita tak ingin ada tuan rumah bersama, karena ini menyangkut Marwah Riau,” ucapnya. Akirjauhari menambahkan pihaknya juga sangat mengkhawatirkan pelaksanaan PON XVIII bisa dilaksanakan sesuai jadwal. “Memang secara keseluruhan pembangunan tempat pertandingan atau ‘venues’ sudah mencapai 80 persen. Tetapi tidak dipungkiri, jika dilihat dari per cabor ada venues yang pembangunannya di bawah 15 persen,” ungkapnya. Kirjauhari pun mengingatkan, sejumlah venues yang progres pembangunannya dibawah 15 persen antara lain, biliar, bowling, menembak, futsal, tenis in door, dan beberapa cabor lainnya. “Saya khawatir ini tidak bisa selesai tepat waktu, karena pelaksanaan PON tinggal tiga bulan lagi,”ungkapnya. Akirjuhari Anggota Komisi C DPRD Riau

BERBEDA dengan Akirjuhari, Anggota DPRD Riau dari PKB Riki Hariansyah yakin proyek pembangunan sejumlah venue PON XVIII akan selesai sesuai jadwal yang ditentukan. “Jangan sampai PON ditunda. Bila memang nanti ada venue yang tidak rampung pada waktunya pengalihan lokasi venue bisa jadi solusi,” ujar Riki. Ia mengakui bahwa ada beberapa venue, seperti venue cabor dayung di Kuantan Singingi, venue futsal di Indragiri Hilir (Inhil), venue bowling, venue billiar, serta venue tenis, gulat, voly, soft ball, base ball, tembak panahan, balap motor, sepatu roda, ski air dan venue lainnya masih dalam pengerjaan. Namun, katanya lagi semua itu bisa dicarikan solusinya, dengan pengalihan lokasi venue bisa jadi pilihan. Dijelaskan politisi PKB itu, satu contohnya venue billiar dan bowling bisa dialihkan di sebuah hall. Oleh sebab itu, sejak kini alternatif tersebut harus diupayakan. Sehingga mengantisipasi ketidaksiapan venue tepat pada waktunya. “Kita minta PB PON harus segera menelaaah kembali persiapan fisik venue. Sambil terus optimis dan berupaya memaksimalkan persiapan tersebut.Jangan sampai pelaksanaan PON ini tertunda,” ungkapnya. Riki Hariansyah Anggota Komisi C DPRD Riau

Jangan Ditunda MESKIPUN banyak pihak yang pesimis pembukaan PON XVIII di Riau dapat berlangsung sesuai jadwal, namun bagi Tourechan Asy’ari hal itu jangan sampai terjadi. Menurut Tourechan, PON dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan yakni tanggal 9 September 2012. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau ini mengingatkan bahwa Riau telah dipilih sebagai tuan rumah. Jika terjadi penundaan justru mencoreng nama Riau yang sedari awal sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan PON XVIII ini. “Jangan sampai ditundalah, saya pikir tidak baik jika harus ditunda bagi Riau,” ungkap anggota dewan dapil dumai bengkalis ini. Sebagai anggota dewan yang membidangi keolahragaan ini cukup mengetahui progress yang telah dicapai menyangkut sarana dan prasarana pon. Termasuk pembangunan beberapa venus yang belum selesai. Seperti venus futsal dan dayung. Karena untuk tataran fungsional penggunaan lapangan sudah bisa digunakan untuk pon. Jadi beliau tetap yakin pon bisa dilaksanakan sesuai jadwalnya. “Kita tetap optimis tanggal 9 itu pembukaan pon bisa dilakukan,” katanya. Tourechan Asy’ari Anggota Komisi D DPRD Riau

Main stadium PON Riau

Pelaksanaan PON Terancam Ditunda Akibat kekurangan dana untuk pembangunan venues, dan banyaknya venus yang belum selesai, PON XVIII Riau terancam ditunda.

J

IKA dilihat dari jadwalnya, pelaksanaan PON XVIII di Riau, tinggal beberapa bulan lagi. Pembukaan dan pelaksanaan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 sampai 20 September 2012. Dari sinilah muncul keraguan sejumlah kalangan, apakah PON dapat dilakukan tepat waktu. Keraguan ini berujung munculnya usulan agar Pekan Olah Raga di Riau itu ditunda saja. Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Riau XVIII Syamsurizal pun mengakui, sebagai panitia mereka perlu mempertimbangkan adanya usulan penundaan PON dari jadwal semula 9-20 September mendatang. Hal itu didasarkan atas pertimbangan dan melihat kondisi terakhir persiapan PON, termasuk kesulitan dana dan kesulitan melaksanakan program. Semua itu, kata Syamsurizal sudah dilaporkan ke pusat. Kekurangan dana, jelas membuat pembangunan sejumlah infrastruktur olah raga berjalan terhambat. Itu terjadi pada arena cabang atletik, stadion utama, asrama atlet dan voly in door. Menurut Syamsurizal, dana Rp290 miliar yang dijanjikan pemerintah pusat di APBN 2011 belum cair. Padahal dana tersebut untuk tambahan pembangunan sarana olahraga. Pengurus Besar PON mengaku, persiapan semakin berat akibat terungkapnya kasus dugaan penyimpangan dana APBD untuk pembangunan arena cabang menembak.

Kasus itu masih diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya pengurus KONI Pusat telah melakukan kunjungan ke Riau untuk meninjau kesiapan tempat pertandingan dan fasilitas lain yang akan digunakan. Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman menjamin pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau berlangsung sesuai jadwal pada 9-20 September 2012, kendati muncul keraguan terkait persiapan yang hingga kini tidak maksimal. Persiapan Riau menggelar PON XVIII 2012 memang menemui banyak kendala. Mulai dari pembangunan venus yang tak kunjung selesai, akomodasi dan transportasi atlet hingga pejabat teras Pemprov Riau yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan korupsi pembangunan sarana olah raga. Akibatnya, muncul banyak keraguan PON akan terlaksana sesuai dengan jadual semula. Apalagi, pelaksanaan PON Riau tinggal 3 bulan lagi. Mepetnya waktu ini dikhawatirkan menyulitkan tuan rumah untuk menuntaskan pembangunan sarana olahraga yang bermasalah. Pengurus KONI Pusat sendiri sudah melakukan kunjungan langsung ke Riau untuk mengecek kesiapan venue yang akan digunakan untuk pertandingan PON. Dari kunjungan itu, KONI Pusat mengakui ada beberapa pembangunan sejumlah venus yang masih terkendala. Hanya saja, hal itu dinilai tidak akan menjadi permasalahan utama lantaran Riau sudah mencarikan bangunan atau tempat alternatif. Dimana tempat alternatif itu akan digunakan bila gedung baru yang masih dalam proses pembangunan tak kunjung selesai sesuai jadwal.

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

 ird

Pesimis PON Sesuai Jadwal MENDEKATI Hari H pelaksanaan PON, panitia dan semua pihak yang terlibat langsung dalam even olahraga nasional ini diliputi kekhawatiran jika PON tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Melihat banyak persoalan yang muncul dan masih menyisakan beberapa pekerjaan fisik yang juga belum selesai. Padahal waktu yang tersisa hanya tiga bulan lagi, untuk mempersiapkan semuanya. Tampaknya Riau harus menunda jadwal jika ingin persiapan lebih maksimal lagi. Berkaca dari tuan rumah sebelumnya di Kalimantan Timur yang juga mengalami penundaan PON disana, hal itu bisa saja dilakukan juga di Riau. Meskipun keputusan itu harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya nama Riau yang jauh hari menyatakan siap sebagai tuan rumah sesuai jadwalnya. Kenyataannya justru belum siap. Saat ini banyak pembangunan belum selesai seratus persen. Bahkan stadion utama tempat yang bakal digunakan sebagai pembukaan dan penutupan justru menyisakan masalah dengan sub kontraktornya karena urusan pembayaran. Mereka pun mengancam akan membongkar kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan jika pembayaran belum juga diselesaikan. Ironis Sekali. Apalagi saat Agustus semua venue harus siap pakai dan uji coba. Masih bisakah PB PON mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu. Jawabannya lebih baik minta penundaan saja. Arief Budiman Swasta


5 Suara AZAM

Tukang Buah itu Bernama Vera Berjualan buah keliling biasa dilakoni oleh kaum adam. Tapi tukang buah yang satu ini adalah seorang perempuan bernama Vera (43). Dia terpaksa jual buah keliling untuk menghidupi ketiga anaknya.

untuk membiayai dirinya dan ketiga orang anaknya. sejak ditinggal pergi oleh suami,vera pada awalnya merasa canggung untuk bekerja. karena selama ini keluarga dinafkahi oleh suami. Vera hanya mengasuh anak dan mengurus rumah. “Beberapa bulan suami saya pergi, ia masih menafkahi anak-anaknya, namun semakin lama ia jarang mengasih uang, dan terakhir ia tidak lagi bisa dihubungi, nomernya tidak lagi aktif, dan biaya anak-anakpun tidak lagi ia kirim. Saya harus bertindak melanjutkankan kelangsungan hidup kami. Anak-anak butuh makan dan biaya sekolah. Sementara kiriman uang sudah tidak ada lagi. Saya mencoba putar otak sehingga saya ada ide untuk berjualan buah,” Vera bercerita awal ia perjualan. Kini dengan berjualan buah, Vera mengaku bisa menafkahi keluarganya, meskipun tidak semewah dulu. Minimal anak-anaknya bisa makan dan bersekolah. Sebetulnya, pendapatan dibawah 1,5 juta perbulan itu tidak mencukupi untuk keluarganya, namun ia harus bisa berhemat untuk mengirit biaya. “Untuk menghemat biaya, sebelum sekolah anak-anak saya suruh dulu makan pagi, dan saya sarankan pada anak-anak saya untuk menabung uang jajanya yang saya kasih tidak seberapa itu, dan saya bersyukur anak saya bisa berhemat, terkadang uang sekolahnya mereka kasih sendiri dari sisihan uang jajanya yang tersimpan itu,” Vera bertutur sedih. Terkadang Vera mengaku sedih sedih, mengingat nasib anak-anak. Apakah kelak mereka bisa mewujudkan cita-citannya. Sementara dirinya sendiri hanya bekerja sebagai pedagang buah keliling. Semakin tinggi sekolah anak, tentulah biayanya semakin besar pula. Sementara pendapatanya belum bisa untuk biaya kuliah dan segala macamnya itu. Untuk itu, mulai dari sekarang Vera harus menyisihkan uang untuk modal dan untuk biaya masuk kuliah anaknya nanti. Sesekali Vera juga berfikir perjaan apa yang kira-kira cocok untuk dia jalani selain dari tukang buah. Dia bermimpi punya penghasilan lebih dibanding sebagai tukang buah yang dijalaninya saat ini.*

V

ERA 43 tahun, mungkin bisa dijuluki sebagai wanita perkasa. Soalnya, wanita ini terkesan tidak ada pantangan dalam bekerja. Berjualan buah yang biasa dilakoni oleh kaum pria, dengan percaya diri Vera turut melakoni pekerjaan ini. Dia berjualan buah secara keliling mendatangi rumahrumah warga. Vera tidak sungkan berteriak menyuarakan daganganya kepada warga. Suara yang hampir mengalahkan suara klason motor yang ia pakai untuk menjajakan dagangan buahnya ke rumah-rumah. “Buuuuaaaahhhhh... ada nenas, kates, pepaya, bengkuang...buuuuaaaahhhhh!” teriak Vera dengan kalimat dan suara khasnya. Warga yang terbiasa dengan suara itu akan menuju halaman rumah untuk memanggil tukang buah itu. kehadiran vera sebagai tukang buah keliling sepertinya suatu pemandangan yang biasa bagi pelangan yang rata-rata kaum ibu-ibu itu. Meski dia perempuan, Vera tidak patah semangat dalam mencari nafkah. Sebab ada tiga orang anak yang harus dia hidupi dengan berjualan buah. Ditinggal suami, tidak membuat vera patah semangat dalam berjuang untuk bertahan hidup. Vera dengan semangat dan gigih tanpa henti memperjuangan nasib ketiga anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. “Anak pertama sudah kelas satu SMA, anak kedua duduk di bangku kelas dua SMP, dan sibungsu kini pun berhasil meraih nilai terbaik di kelas lima sekolah dasar,” Vera berkisah tentang keluarganya. Setiap hari, vera berjualan buah dengan sepeda motor. Hujan dan panas sudah menjadi kondisi resiko pekerjaan yang harus ia tempuh. Bila hujan, Vera terpaksa pasrah dengan keadaan. “Bila hujan, kita iklas dan siap

“Lepas pukul 11 pagi, saya sudah mulai star untuk berjualan buah. paginya saya kepasar beli buah dan keperluan untuk masak, lantas sampai dirumah langsung masak dan mengupas buah. setelah itu kita berangkat pukul 11 siang. dan kembali nanti kerumah sekitar pukul lima sore. kalau ada yang bersisa biasanya dibuang,” Vera berkisah. Pendapatan Vera dalan satu hari berjualan buah tidak menentu. Terkadang bisa 50 ribu kalau daganganya habis semua, bila bersisa tentu kurang dari itu. Terlebih bila hujan turun seharian, buah yang terlanjur di kupas akan membusuk dan akan menuai rugi tentunya. Tapi Vera tidak merasa kecewa. “Kalau buah sudah terkupas banyak lalu hari hujan, kita tunggu hujannya reda baru kita keluar, namun bila hujanna lama, kita batal berjualan hari itu dan buah kita bagibagikan ke tetangga saja. kita tetap bersyukur, karena sekian hari kita sering menuai untung, masak rugi sesekali kita ngak mau,” ujar Vera dengan nada iklas. Keuntungan yang diperoleh Vera dari hasil berjualan buah, semata

untuk rugi. bila panas, itu musim panen bagi penjual buah seperti saya ini,” tutur Vera tetap mensyukuri keadaan. Buah yang dijual Vera cukup beragam. Ada sawo, kates, bengkuang, nenas. Buah-buah yang sudah dipotong itu, dibandrol seribu rupiah. Harga yang relatif murah dan terjangkau oleh kantong. Berjualan di dekat sekolah menjadi salah satu lokasi favorit Vera. Buah yang sudah dipotong-potong, diberi es batu dan ditaruh di dalam kotak kaca. Dan kotak kaca itu diletakkan di atas tempat duduk motor Supra Fit yang ia gunakan untuk berkeliling menjajakan daganganya. Dalam kondisi haus, di tengah panas terik, buah Vera akan menjadi pilihan. “Jika panas seperti ini, kita sering dipanggi-panggil. Orang tak lagi kenal dengan nama saya, sebab mereka cukup panggil dengan ‘buah’,” kata Vera tersenyum. Vera seolah menikmati pekerjaanya sebagai tukang buah. Denan jaket yang melekat di badan serta topi di kepala Vera berkendara menjajakan dagangan buahnya di daerah Sukajadi Pekanbaru.

 nur

Te r l e n g k a p & Te r a k r e d i t a s i P E R S A D A B U N D A M

E

N

E

R

I

M

A

M

A S M

A B A

STISIP

AKADEMI SEKRETARIS & MANAJEMEN SK. MENDIKBUD RI. NO. 252/DIKTI/Kep/1992 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

AKADEMI BAHASA ASING SK. MENDIKBUD RI. NO. 62/D/1998 Teragreditasi SK NO:017/BAH-PT/AK-II/DIPL-III/X/2002

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK SK. MENDIKNAS RI NO. 173/D/0/2000

J

U

1. Sekretaris Eksekutif D3 2. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern D3

1. Bahasa Inggris D3)

Sekretaris Pefesional, Manager Administratif, Supervisor Perkantoran, Manager Pelayanan Kantor, yang dewasa ini sangat dibutuhkan baik oleh perusahaan maupun instansi Ketua : H. Hazmil Zaianal, SE.MM

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional. Ketua: Kernedy, SS

P

A

H

A

S

I

S

W

A

B

A

PROGRAM DIPLOMA : DI, DII, DIII, DAN STRATA SATU (S1)

R

S T I E SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SK. MENDIKNAS RI NO. 191/D/0/2000 Teragreditasi SK NO:014/BAH-PT/AK-IV/S1/VIII/2002

R 1 Ilmu Komunikasi (S1)

O

S

P

E

Administrator, Ahli dalam membuat kebijakan, Public Relation Manager, Ahli dalam bidang administrasi negara dan administrasi niaga, handal dalam bidang komunikasi, menguasai tata pemerintahan dan Dunia Bisnis Ketua: Drs M Iqbal Ali MM

K

S T I BA

S T I H

S T A I

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SK MENDIKNAS RI NOMOR 151/D/02006 Teragreditasi SK NO:027/BAH-PT/AK-XII/S1/XI/2009

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : DJ.I/495/2007

S

1. Manajemen (S1) 2. Akuntansi (D3)

A I. II. III. IV.

1. Bahasa dan Sastra Inggris (S1) 2. Bahasa Inggris (D3)

L

U

Menjadi Manager handal untuk menghadapi peluang bisnis, manjadi pakar dan pengelola strategi bisnis untuk usaha kecil, menengah dan besar, menjadi manajer pemasaran, menjadi akuntan handal yang mampu mengelola dan membukukan keuangan. Ketua: Haznil Zainal SE MM

U

SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ASING SK MENDIKNAS RI NOMOR 61/D/02004

U

R

L

U

S

Pubic Office Manager, Public Relation, Translator, Secretary, Master of Ceremony, Guide, Kepariwisataan, Export-Import, Insurance Company, Instructor for English Course yang profesional., Dosen dan Ahli B.Inggris Ketua : Kernedi, SS

N PRAKTISI HUKUM (S1) HUKUM BISNIS (S1) HUKUM UDARA (S1) ILMU HUKUM (S1)

A

I. PEMIKIRAN ISLAM (S1) II. EKONOMI ISLAM (S1) III. PERBANKAN SYARIAH (S1)

N

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Akreditasi, Advokasi Notarsi, Penyidik, Panitera, Biro Hukum Perusahaan, Perbankan Dan lain lain Ketua: Prof Hj Aswarni Adam, SH

Pemikiran Islam Filosof Dai. Ahli Ekonomi Islam, Perencanaan Ekonomi, Ahli Perbankan Syariah, Karyawan di Bank dll Ketua: Drs H Iskandar Arnel, MA

M E N G A PA A N DA H A R U S M E M I L I H P E R S A DA B U N DA ? Karena didukung oleh Dosen-dosen yang ahli dan berpengalaman lulusan dalam dan luar negeri dengan jenjang pendidikan S1, S2, S3 dan Guru Besar/Profesor, Praktisi yang terampil yang siap mendidik dan membina anda menjadi tenaga terampil dan profesional. Lama pendidikan satu Tahun untuk DI dengan Gelar Ahli Pertama (AP), dua tahun untuk DII dengan gelar Ahli Muda (A.Ma), tiga tahun untuk DIII dengan gelar Ahli Madya (A. Md), dan empat tahun untuk program S1 dengan gelar Sarjana Lengkap (S.Sos dan SE). Bagi mahasiswa yang berprestasi diberikan beasiswa. Kerjasama dengan dunia usaha, Case Study dan Job Training. Fasilitas antara lain: Lab. Komputer, Lab. Bahasa, Lab. Perkantoran, Perpustakaan, Telepon Umum (Beken & Wartel), Klinik Kesehatan, Mushola, Cafetaria, Asuransi, Foto Copy, dan lokasi kampus di tengah kota. SYARAT PENDAFTARAN 1. Berijazah SLTA atau sederajat (MAN, SMK) 2. Pria/Wanita yang sehat jasmani dan rohani 3. Mengisi Formulir Pendaftaran 4. Foto Copy Ijazah/STTB atau sederajat, Dilegalisir (3 Lbr) 5. Foto Copy NEM/Nilai Dilegalisir (3 lembar) 6. Pas Foto 3x4 (4 lembar) 7. Membayar Uang Pendaftaran Rp. 250.000 8. Mengikuti Ujian Saringan Masuk

WAKTU PERKULIAHAN Pagi Siang Malam Sabtu Minggu

= = = = =

08.00 s/d 12.00 WIB 13.00 s/d 17.00 WIB 19.00 s/d 22.00 WIB 15.30 s/d 22.00 WIB 07.30 s/d 15.00 WIB

(Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan) (Khusus Karyawan)

Dengan Mengikuti Pendidikan Tinggi di Persada Bunda, Karyawan/ti dengan sendirinya ilmu bertambah, ketempilan makin mantap. Karier otomatis akan meningkat dan percaya diri akan lebih besar.

Jl. Diponegoro No. 42 Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 23181 - HP: 0813 652 89999 - Fax. (0761) 40218

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


6 Legislatif  Ketua RT Dituding tak Adil

Warga Tanjung Rhu Datangi DPRD Pembagian Raskin di RT 7, RW 5 Kelurahan Tanjung Rhu dianggap warga tidak adil. Mereka mengadu ke DPRD dan minta ketua RT diganti.

S

AMBIL mengendong anak, terlihat beberapa orang ibu rumah tangga menuju kantor DPRD Kota Pekanbaru pada hari kamis, pekan lalu. Kedatangan mereka tidak lain ingin menyampaikan keluhan tentang pembagian jatah beras untuk orang miskin atau Raskin yang dilakukan Ketua RT setempat. Menurut salah seorang warga bernama Marni Sihombing, mereka mengadukan ketidakadilan yang dilakukan oleh ketua RT 07, RW 05 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh dalam pembagian jatah beras miskin di tempat mereka. “Kami sebagai perwakilan warga di RT 07, RW 05 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh, ingin mangadukan tindakan ketua RT kepada anggota dewan. Karena menurut warga kami, dia tidak jujur mengenai pembagian beras miskin,” tegas Marni. Dia menyatakan pembagian Raskin ini, jelas tidak adil. Buktinya, dulu dia mendapat beras Raskin, tapi sekarang sudah tidak kebagian. Sementara kehidupannya dari dulu sama saja sampai sekarang. Menurut Marni, warga pernah menanyakan perihal itu kepada ketua

RT namun ketua RT berdalih bahwa pembagian seperti itu sudah keputusan dari diatas. Selain itu, mereka juga mengadukan kecurangan lain yang dilakukan RT, seperti bantuan banjir serta persoalan sulitnya pengurusan pembuatan KK dan KTP yang memberatkan dan mahal. “ Warga yang berada di RT 07, RW 05 banyak tidak memiliki KK pembuatan KTP yang sulit dan mahalnya biaya pengurusan. Bukan hanya itu, tandatangan untuk memperoleh dan pencairan dana BOS di sekolah juga mereka adukan ke dewan. Marni juga mengatakan jika sebelumnya mereka telah melayangkan surat kepada Lurah untuk diteruskan kepada Walikota, akan tetapi hingga saat ini surat mereka belum ada tanggapan. Sehingga mereka ingin menjumpai Walikota langsung untuk berbicara dan menyerahkan surat. Sebelum mendatangi kantor DPRD kota Pekanbaru, mereka juga baru mendatangi kantor Walikota untuk mengadukan perihal yang sama. Sayangnya, kedatangan mereka tidak membuahkan hasil lantaran Walikota sedang berada diluar daerah. Dari kantor Walikota mereka mendatangi anggota dewan. Di gedung dewan, mereka juga tidak bertemu dengan satu pun wakil rakyat. Aspirasi warga tersebut disampaikan melalui salah seorang staf Komisi II DPRD bernama Yurnalis. “Kami akan datang lagi kesini,” kata Marni dengan nada kecewa.

 hes

Lingkungan

Daerah Aliran Sungai pun Ditanam Sawit Hasil pantaun wakil rakyat ke Sungai Lindai Kecamatan Tapung, Kampar, PT Inti Kamparindo diduga merusak lingkungan dengan menanam sawit di Daerah Aliran Sungai (DAS).

D

PRD Provinsi Riau melalui Komisi A didampingi oleh Dinas Kehutanan, BPN, Biro Hukum serta pihak Kepolisian meninjau dan melihat secara langsung laporan LSM tentang adanya pengrusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditanami sawit di pinggir Sungai Lindai Kecamatan Tapung oleh PT Inti Kamparindo Siak (IKS) di Kabupaten Kampar. Ketua Komisi A Masnur SH yang turun langsung ke lokasi mengatakan, bahwa sebelum turun ke lokasi, pihak dewan telah melakukan hearing dengan PT IKS Senin lalu. Dalam rapat itu muncul kesepakatan untuk meninjau langsung ke lapangan melihat fakta pengrusakan DAS diareal perkebunan sawit PT

IKS yang berada di dalam lahan seluas 4327 Ha tersebut. Dikatakannya, apabila kenyataan di lapangan dilihat memang ada penanaman sawit dipinggir sungai tersebut, dewan akan intruksikan pihak perusahaan untuk menumbangi sawit tersebut. Dan menanaminya kembali dengan tanaman kehutanan. Karena semua itu sudah ada undang-undang yang mengatur, berapa jarak dari daratan yang boleh ditanami dengan tanaman industri di DAS. Masnur mengaku sudah berkunjung ke lokasi, Kamis lalu bersama beberapa anggota Komisi A lainnya seperti James Pasaribu, Suparman, Syafrudian Sa’an. Mereka sudah melihat lokasi yang diindikasikan dapat merusak lingkungan karena pinggiran DAS yang ditanami pohon sawit. “Lokasi sudah kita lihat, dengan GPS dilakukan pengkuran dan selanjutnya menunggu laporan BPN dan Dinas Kehutanan. Dari apa yang disampaikan pihak LSM sebelumnya kita coba kasih waktu seminggu untuk menghitung apa betul yang tejadi menurut aturan main di UU telah terjadi pelangga-

ran,” ungkap Masnur. Untuk saat ini, Masnur menambahkan dewan akan menunggu laporan dari pihak terkait yakni BPN dan Dinas Kehutanan. Yang jelas, Masnur mengakui ada tanaman sawit dipnggir sungai. Berapa jumlahnya belum tahu pasti masih melihat dari hulu saja. Kalau dari laporan LSM mencapai 6 km. “Kita minta Dishut dan BPN untuk menghitung dulu. Karena struktur sungai yang berkelok-kelok,” jelas politisi Golkar tersebut. Seperti yang diketahui dalam Undang-undang sudah menetapkan jarak daratan dengan DAS yang boleh ditanami tanaman industri dan lain sebagainya. Jika ada pelanggaran, menurut anggota dewan dapil Kampar tersebut semua akan diserahkan kepada negara. Bisa saja keluar putusan untuk mencabutnya dan ditanami dengan tanaman kehutanan. Selain itu dalam pengamatan di lapangan, Masnur mengakui memang terlihat ada longsor dan melebar di sepanjang hulu sungai yang mereka kunjungi. “Jadi itu akibat dari tanaman perusahaan di

pinggir DAS. Yang jelas disekitar jembatan ada longsor mencapai 30 meter. Kalau kita hitung-hitung itu induk dari aliran sungai itu sendiri,” katanya. Saat melihat langsung

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

pengkuran dan kondisi dilapangan, oleh Komisi A DPRD Riau, turut dihadiri pula Direktur IKS Yulianto Siagian bersama jajaran manajernya.

 ird


Cakap Lepas 7 Peristiwa

DPD PAN Pekanbaru Terima Penghargaan DPP Empat DPD Partai Amanat Nasional dipilih DPP sebagai DPD terbaik di Indonesia, salah satunya DPD PAN Kota Pekanbaru yang diketuai Sondia Warman.

Sondia Warman

U

SAHA keras Sondia Warman membina dan mensolidkan kepengurusan DPD PAN Pekanbaru berbuah penghargaan. Bersempena dengan Rakornas Badan POK, 27-29 Mei lalu di Jakarta, kader muda PAN yang energik itu mendapat penghargaan sebagai DPD terbaik dalam konsolidasi partai di internal PAN. Dan, penghargaan tersebut diserahkan langsung Sekretaris Jendral PAN, Taufik Kurniawan bersama Ketua POK, Hafiz Tohir kepada DPD PAN Kota yang diwakili H. Darma Setiawan, Ketua POK PAN Pekanbaru. “Saya senang, DPP mengapresiasi kerja keras kami, memberi penghargaan sebagai DPD terbaik,” kata Sondia Warman kepada AZAM di DPRD Pekanbaru, Kamis lalu. Penghargaan DPD terbaik, selain diberikan kepada DPD Pekanbaru juga diserahkan kepada DPD PAN Kabupaten Temanggung, DPD PAN Kota Tanjungpinang, dan DPD PAN Bengkulu Selatan. Sekretaris Umum DPW PAN Riau, Herman Gazali menilai, DPD PAN Pekanbaru

pantas menerima anugerah tersebut karena konsolidasi yang mereka lakukan melebihi dari DPD-DPD PAN lain di seluruh Indonesia. “Struktur partai mereka sudah sampai ke subrayon atau setingkat dengan RT. Ditambah aktivitas kepartaian yang berjalan bagus, kegiatan banyak dan administrasinya tertata baik,” komentar Herman Gazali. Sondia Warman mengatakan, sejak dirinya diberi kepercayaan menjadi orang yang dituakan selengkah dan ditinggikan seranting di PAN Kota Pekanbaru, dia bersama kawan-kawan pengurus langsung bekerja. Di samping menggelar sejumlah aktivitas sosial kemasyarakat, juga melengkapi struktur partai hingga ke tingkat bawah. “Sekarang struktur kita sudah sampai tingkat sub rayon, dan dalam waktu dekat semuanya segera dilantik. Saya lagi mikir dimana acara pelantikan, sebab jumlahnya sangat banyak lebih dari 8.000 orang poengurus,” papar Sondia. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru dari Fraksi PAN ini menjelaskan tiga hal yang ingin ia capai dari

kelengkapan struktur partai itu. Pertama, pemenangan Jon Erizal sebagai calon gubernur Riau 2013 sebagaimana sudah menjadi keputusan partai, kedua penambahan kursi di DPRD Pekanbaru pada pemilihan umum legislatif 2014 mendatang, dan ketiga, pemenangan Hatta Rajasa sebagai Presiden RI. “Jon Erizal diputuskan melalui rakerwil PAN dan sudah ditetapkan sebagai cagubri oleh DPP, penambahan kursi memang sudah menjadi target konsolidasi partai. Sementara Hatta Rajasa for Presiden, adalah keputusan partai yang ditetapkan dalam rakernas di Jakarta dua bulan lalu. Ini tugas seluruh pengurus dan kader PAN mensukseskannya,” kata Sondia. Target berikutnya, lanjut Sondia, dia ingin mendapatkan award DPP berupa satu unit ambulan. “Kita butuh mobil ambulan untuk amal bhakti PAN, dan itu bantuan dari DPP terhadap DPD-DPD yang berprestasi. Mudah-mudah award tersebut bisa kita raih dalam tahun ini,” ujar Sondia Warman dengan wajah optimis dan percaya diri.*

 sir

Iptek

Prospek Jambu Madu Semanis Madu Selain jambu citra yang lebih dulu ngetop, kini muncul pula jambu madu yang tak kalah hebat. Kabarnya, prospek jambu air yang diberi nama jambu madu ini, akan semanis madu.

J

AMBU air termasuk salah satu jenis tanaman buah asli Indonesia. Sedangkan jambu madu adalah salah satu jenis jambu air kualitas unggul yang dimiliki daerah kita. Kabarnya, di Kaliman-

tan, jambu madu sudah menjadi produk unggulan. Karena mudah dikembang-biakkan, di Provinsi Riau pun jambu madu mulai menyebar. Abu Bakar, salah seorang penangkar bibit tanaman buah di Tambang, Kabupaten Kampar, ternyata juga memiliki pohon induk jambu yang memiliki rasa manis ini. Sebagai produk unggulan, jambu madu memiliki karakteristik yang khas dibanding famili jambu lainnya. Jambu Madu memiliki rasa yang segar dan manis. Buahnya, memiliki bobot 75—100 gr/

Abu Bakar dan Jambu Citra

buah. Diatas rata-rata ukuran jambu pada umumnya yang hanya antara 35-85 gr. Menurut Abu Bakar, harga Jambu Madu di tingkat pedagang pengumpul berkisar Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000, per kilogram. Untuk itu, kata dia, jambu ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. “Bayangkan jika kita punya lahan luas yang ditanam dengan jambu madu atau jambu citra,” ujar pria berkumis ini. Lebih jauh Abu Bakar mengatakan, baik jambu madu atau jambu citra samasama cepat berbuah. Tak sampai satu tahun setelah ditanam, jambu unggul ini sudah mulai berbuah. Dalam satu pohon, jambu madu yang belajar berbuah bisa menghasilkan tiga sampai lima kilo sekali panen. Selain itu, jambu ini juga bisa berbuah lebat dua sampai tiga kali dalam setahun. Menurut Abu Bakar, saat ini, sudah mulai banyak masyaraat yang tertarik menanam jambu madu dan jambu citra. Selain untuk tanaman pekarangan, ada pula yang membeli bibit jambu madu dan jambu citra untuk ditanaman di kebun yang luas. “Ketika melihat dan

Jambu Madu Merah

merasakan nikmatnya jambu madu dan jambu citra, salah seorang pejabat di kantor Gubernur Riau tertarik untuk menanamnya di lahan yang cukup luas. Kabarnya, 200 batang bibit jambu yang dulu dibelinya, kini sudah mulai berbuah,” ujar Abu Bakar. Menurut Abu Bakar, jika jambu ini sudah berumur satu tahun ke atas, produksi Jambu Madu berkisar antara 30 –75 kg/pohon untuk satu kali pemanenan. Jambu Madu mulai berbuah dapat diambil hasilnya pada umur 3 – 5 bulan setelah tanaman

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

berbunga. Pangsa pasar untuk Jambu Madu masih sangat terbuka luas, menggingat untuk saat ini sentra jambu terbatas. Jambu Madu tergolong tanaman dikotil, namun dalam kenyataannya tanam ini umumnya tidak memiliki biji, ada kemungkinan tanaman ini memiliki penyimpangan genetik secara alami sehingga perbanyakan tanaman biasanya dilakukan secara vegetafif baik berasal dari okulasi, sambung pucuk atau cangkokan.*

 ziz


10  Korupsi Berjamaah APBD Inhu Rp 116 Miliar

Alat Bukti Menjerat Thamsir Lemah? Mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman sudah beberapa kali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dalam kasus dugaan korupsi berjamaah APBD Inhu 2005-2008. Semua keterangan saksi yang dihadirkan jaksa dinilai lemah. KAMIS 15 September 2011. Majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat memvonis bersalah 21 mantan anggota DPRD Indragiri Hulu, karena terbukti ikut dalam korupsi berjamaah dengan menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhu senilai Rp 116 miliar. Mereka yang mengaku bersalah dan mengembalikan uang negara divonis lebih ringan. Terdakwa sebanyak itu ditangani dua majelis hakim, masing-masing diketuai M Irfan SH MH dan Rudi Ruswoyo SH MH. Ruang sidang PN Rengat sesak dipenuhi para anggota keluarga terdakwa, dengan dijaga ketat aparat kepolisian. Vonis 14 terdakwa lebih berat, yakni masing-masing tiga tahun penjara dipotong masa tahanan, karena mereka tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengganti kerugian negara. Selain itu, mereka diwajibakan membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara senilai Rp 290 juta. Mereka itu adalah R. Fajar Restu Hadi, Abdul Havid, Syamsir, Thamrin Syam, Firmansyah, Tomimi Comara, Sri Indra Putri, UU Sumarna, Ahmad Rizal, Syafril, Sumra Hardi, Yuridis, Lamin dan Warseno. Sementara terdakwa yang mengakui perbuatannya dan telah mengganti sebagian kerugian negara divonis beragam. Mereka itu adalah Hendrik Sagio, Surti Setiana, Hj Rukmini, Zulhindra, Syamsurizal, Pono dan Saidina Umar. Hendrik di hukum 1 tahun 4 bulan kurungan, denda Rp 50 juta subsider 2 bulan, dan mengembalikan kerugian uang negara Rp 40 juta subsider 6 bulan, sebab Hendrik sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara senilai Rp 250 juta. Surti Setiana, Rukmini, Pono dan Saidina Umar di hukum 1 tahun 8 bulan, denda

Rp 50 juta subiser 2 bulan kurungan. Hanya saja Surti dan Rukmini harus mengembalikan kerugian negara senilai Rp 145 juta subsider 10 bulan karena sebelumnya sudah mengembalikan Rp 145 juta, sedangkan Pono dan Saidina Umar harus mengembalikan kerugian negara senilai Rp 165 juta karena subsider 10 bulan karena sudah mengembalikan Rp 125 juta. Begitu juga dengan Zulhindra dan Syamsurizal yang sama-sama di hukum 1 tahun 5 bulan kurungan di potong masa penahanan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Namun Zulhindra harus mengembalikan sisa kerugian negara senilai Rp 165

jaksa penuntut umum (JPU). Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan tidak mengembalikan kerugian negara di tuntut 4 tahun hukuman penjara, sedangkan yang mengaku dan mengembalikan uang negara rata-rata dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Thamsir Pun Dibidik Setelah 21 anggota DPRD Inhu di vonis, Kejati Riau terus mengembangkan kasus korupsi berjamaah tersebut.Yang menjadi objek dari mantan Bupati Inhu Raja Thamsir Rahman. Oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Riau S Waruwu, Thamsir diduga tidak bisa mempertanggung jawabkan dana kas

beberapar saksi-saksi—setelah sebelumnya Thamsir beberapa kali mangkir dari pemanggilan kejaksaan usai ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi tahanan rumah. Diantara yang menjadi saksi yang memberatkan adalah mantan Kabag Keuangan Pemka Inhu Raja Marwan Indra Saputra, mantan Bendahara Pemkab Inhu Nurhadi, ajudan Thamsir semasa bupati Agus B, Abdullah Sani, Indriansyah dan sejumlah saksi lainnya. Kesaksian mantan Kabag Keuangan Pemkab Inhu Raja Marwan Indra Saputra misalnya. Dia mengakui, kalau dirinya telah mengeluarkan uang tanpa prosedur sebesar Rp 46 milyar. Pencairan itu,

Thamsir Rahman saat di persidangan

juta subsider 10 bulan karena sebelumnya sudah mengembalikan Rp 125 juta, sedangkan Syamsurizal diharuskan mengembalikan kerugian negara Rp 155 juta subsider 10 bulan kurungan karena sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara Rp 135 juta. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah terjadi kerugian negara akibat kas bon selama kurun waktu tahun 2005-2008 senilai Rp 116 miliar. Kas bon dibagi dalam empat kelompok, paling banyak untuk mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman Rp 45,9 miliar, kemudian pimpinan dan anggota DPRD Inhu senilai Rp 23,3 miliar, rekanan Pemkab Inhu senilai Rp 24,6 miliar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah senilai Rp 25,8 miliar. Dari jumlah itu yang sudah dikembalikan hanya sekitar Rp 35 miliar. Secara umum hukuman yang diberikan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan

bon daerah tahun 2005-2009 sebesar Rp114. 662. 203. 509 yang tersebar di lima kelompok pengajuan pembayaran. Pertama, kas bon dari Sekdakab Inhu sebesar Rp 46. 577. 403.000. Kedua, kasbon pimpinan dan sebagian anggota dewan DPRD Inhu sebesar Rp18. 690. 000. 000. Ketiga, kasbon yang diajukan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Bendahara Sekwan Inhu sebesar Rp6.219.545.508. Keempat, kas bon yang dibuat oleh pejabat SKPD Inhu untuk panjar pelaksanan kegiatan di SKPS senilai Rp19.681.461.972. Kelima, kasbon pihak ketiga atau rekanan, untuk panjar proyek termin sebanyak Rp 23.493.793.029. Akibat perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjerat Thamsir, JPU telah menghadirkan

atas perintah Thamsir Rahman. Pengakuan Raja Marwan itu terungkap saat bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Kamis (19/4. “Saya pernah mengeluarkan uang untuk kepentingan Pak Bupati tanpa ada dokumen yang lengkap, sejak tahun 2005 hingga 2009. Total jumlahnya mencapai Rp 46 milyar,” jelasnya. Kemudian berdasarkan kesaksian Nurhadi dia pernah menerima perintah dari Thmasir untuk membuat kasbon senilai Rp5 miliar lebih pada tahun 2008. “Itu atas dasar perintah yang bersangkutan (Thamsir),” terangnya di depan Muefri, Hakim Ketua yang memimpin jalannya sidang. Kenyataanya, dari uang tersebut Thamsir hanya menerima senilai Rp2 miliar lebih. Dan hal itupun memang haknya sebagai bupati. Sebab dana itu memang dialokasikan untuk kepentingan dinas Thamsir sebagai Bupati Inhu. Untuk sisanya, Thamsir

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

didepan majelis hakim mengaku tidak pernah menerima. Anehnya, Nur Hadi waktu menjabat sebagai bendahara sudah mempertanggungjawabkan senilai Rp5 miliar. Diduga uang itu masuk ke kantong Nurhadi bersama kroni-kroninya. Dihadapan majelis hakim, mantan ajudan Thamsir, Agus dengan pangkat Sersan Mayor (Serma) TNI AU juga tampak gagap saat memperlihatkan bukti rekening BNI atas namanya. Saat itu Agus menunjukan bukti tranfer uang yang dikirim dari Nurhadi sebesar Rp400 juta melalui rekening pribadinya untuk keperluan bupati. Kontan saja pernyataan Agus tersebut dibantah keras oleh Thamsir Rachman. “Mohon izin yang mulia. Saya tidak pernah menyuruh apalagi menerima uang tersebut, “ ujar Thamsir Rachman dihadapan majelis hakim. Saksi Marwan yang sebelumnya telah divonis 1 tahun 8 bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Rengat, atas kasus yang sama itu, tak mampu lagi menjawab. Ketika majelis menanyai saksi labih jauh terkait pencairan dana tersebut. Hanya saja saksi kemudian mengatakan, kalau dirinya mencairkan uang bukan untuk kepentingan dinas Thanmsir, hanya melalui kas bon saja yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. “Dan pencairan harus dilengkapi dokumen surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) dan surat perjanjian penggunaandana (SP2D). Selain untuk bupati, saya juga mencairkan dana kas bon tanpa dokumen kepada 30-40 anggota DPRD Inhu. Kemudian untuk sejumlah SKPD dan pihak ketiga,” ujarnya. Namun semua keterangan saksi dibantah Thamsir. Menurut Wakil Ketua DPRD Riau ini, dirinya tidak pernah memberi perintah kepada sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk mencairkan sejumlah uang. Tim Pembela Thamsir bahkan menyebut bahwa semua tuduhan yang didakwa JPU tidak kuat. Karena tanpa dikuatkan oleh alat bukti. Semuanya keterangan saksi kunci juga lemah. “Masa semuanya menyebut karena diperintah bupati tanpa ada bukti,” sebut salah seorang pengacara Thamsir, Ahamd Zahri. Drama sidang ini belum usai. Namun yang pasti, siapapun yang terbukti bersalah dia mesti dihukum.*

 tim


11

Simpai

Yanto Budiman

Praduga tak Bersalah untuk Thamsir Rachman

Mantan Kabag Keuangan Pemkab Inhu Raja Marwan bersaksi di persidangan

Kas Bon Bukan Perintah Bupati Bawahan makan nangka, komandan yang kena getahnya. Kas bon yang dilakukan SKPD ternyata bukan atas perintah bupati seperti yang dituduhkan Bendahara dan Kasda Setdakab Inhu.

MENARIK mengikuti sidang mantan Bupati Inhu Thamsir Rahman yang tersandung kasus dugaan korupsi Rp 166 miliar APBD Inhu 2008, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Kalau sidang-sidang sebelumnya yang telah menghadirkan saksi Bendahara, Kasda Setdakab Inhu, Agus dan Khairul (ajudan Thamsir), berbelit dalam memberikan keterangan, kejadian berbeda terjadi pada sidang lanjutan yang digelar, Kamis pekan lalu. Sebanyak enam orang saksi yang merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadirkan pada persidangan itu memberikan keterangan mengejutkan. Praktis semuanya menyatakan kas bon yang mereka lakukan atas inisiatif sendiri dan tidak benar atas perintah bupati (Thamsir Rahman,red). Mereka yang bersaksi ini masingmasing Herawati (mantan Kepala Disdik Inhu), Hendri (mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Inhu), Burhanuddin (mantan Kabag Sosial Pemkab Inhu), Raja Asmanur, Armansyah dan Dharma Wangsa. Dari keterangan para saksi, kas bon yang mereka ajukan tersebut tidak pernah dicairkan oleh Bendahara dan Kasda Setdakab Inhu. Anehnya, dalam temuan BPK dana tersebut telah dicairkan. Seperti yang disampaikan Herawati dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muefri SH, dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) S Waruwu SH, serta terdakwa Thamsir yang didampingi penasehat hukumnya Sukria Novela SH cs, sekitar tahun 2007-2008 lalu dirinya pernah mengajukan permintaan dana atau asbon sebesar Rp 1,5 M kepada Kabag Keuangan Setdakab Inhu. Dana itu dikatakan Herawati untuk melaksanakan empat kegiatan di Dinas Pendidikan. “Tapi permohonan dana saya itu tidak cair. Tahu-tahu hasil temuan BPK yang saya ketahui dana

itu air,” ucap Herawati. Kesaksian yang sama juga disampaikan Burhanuddin, Raja Asmanur, Armansyah dan Dharma Wangsa. masing-masing mereka juga mengaku pernah mengajukan kas bon terkait dengan kegiatan di instansinya. Seperti yang disampaikan Burhanuddin, dirinya mengajukan kas bon sebesar Rp 500 juta untuk kegiatan pertandingan Bupati Cup. “Tapi uang itu tidak cair. tahutahunya sudah menjadi temuan BPK dan diketahui dana itu cair. Kas bon itu juga bukan atas permintaan bupati, melainkan inisiatif saya,” katanya heran. Meski sama dengan kesaksian lima orang sebelumnya, namun kejadian berbeda dialami saksi Hendri — mantan Kabag Umum dan Perlengkapan. “Saya memang mengajukan kasbon sebesar Rp 280 juta saat Sekda dijabat Azhar Syam. Dana itu untuk pembelian mobil dinas, dan dana itu cair. Namun, setelah APBD ketuk palu dan anggarannya cair, uang itu saya kembalikan lagi,” ungkapnya. Tak hanya masyarakat awam yang bertanya-tanya terkait dengan kasus korupsi berjamaah di Inhu tersebut, tapi kuasa hukum Thamsir Rahman juga heran. Kas bon yang dilakukan kepala SKPD ternyata banyak yang tidak cair dan juga bukan atas suruhan Thamsir selaku bupati waktu itu, tapi kenapa dalam temuan BPK dana itu cair? Salah seorang pengacara Thamsir Rahman, Sukria Novela SH menegaskan, kalau permasalahannya sudah jelas. Dari keterangan saksi yang diajukan ke persidangan kas bon tersebut bukan tanggung jawab bupati, melain tanggung jawab SKPD masing-masing. “Mereka sudah mengaku tidak pernah diperintah oleh bupati. Yang kita herankan, Kas bon yang pernah diajukan kepada Sekda dan Asisten III Encik Afrizal tidak pernah cair dan bahkan itu sudah dibuat surat pernyataannya oleh Encik Afrizal sendiri tanggal 30 Desember 2008. Tahu-tahu dalam temuan BPK dana sebesar Rp 15 M tersebut telah dicairkan. Kalau memang dana itu cair, kenapa BPK tidak meminta keterangan dari yang bersangkutan langsung. Nyatanya, menurut para saksi kas bon mereka tidak pernah cair, kenapa jadi temuan BPK. Aneh kan?” kata Syukria kepada wartawan usai persidangan.*

NEGARA Indonesia adalah bon yang dibuat oleh SKPD negara hukum (rechtsstaat), Inhu untuk panjar pelakbukan negara kekuasaan sanaan kegiatan di SKPS (machtsstaat). Hal ini sebesar Rp 19.681.461.972. tercantum dalam penjela(5). kas bon pihak III atau san Undang-undang Dasar rekanan untuk panjar RI 1945. Dengan demikian termin proyek sebesar Rp maka asas-asas dan 23.493.793.029. prinsip-prinsip suatu Atas dakwaan ini JPU negara hukumharus menjerat Thamsir dengan dipegang teguh dan tak bisa pasal 2 dan 3 ayat 1 junto dikalahkan oleh kebutuhan pasal 18 ayat 1 huruf b sesaat, keadaan, atau Undang-undang Nomor 31 pikiran sewaktu-waktu. Tahun 1999 tentang pemDidalam negara hukum yang memegaberantasan tindak pidana korupsi. ng kekuasaan tertinggi adalah hukum, Namun dari beberapa kali persidanbukan perseorangan. Karena hukum gan yang menghadirkan sejumlah tidak berwujud, maka didalam pelaksaksi, bila dicermati ada kejanggalansanaannya hukum itu diwakili oleh kejanggalan sekaligus bisa jadi merinorang-orang yang diangkat untuk gankan bagi Thamsir. Misalnya melaksanakan tugas hukum. Namun keterangan enam orang saksi dalam segala sesuatu harus ada batas yang persidangan Kamis lalu dengan tegas tegas agar tidak terjadi “penyalahmenyatakan kas bon yang mereka gunaan hukum (misbruik van recht). ajukan bukan atas perintah Bupati Secara universal dinamakan “rule of melainkan atas inisiatif mereka sendiri. law” bukan “law of the ruler”. Salah Dan anehnya lagi menurut mereka satu unsur dari “rule of law” adalah dana yang diajukan tersebut tidak asas “Praduga pernah cair tak bersalah” namun dalam (presumption of temuan BPK Secara universal dinamakan innocence) sudah dicair“rule of law” bukan “law of the sebagaimana kan. Pertandalam KUHP yaannya, ruler”. Salah satu unsur dari “rule of pasal 66: kemana dana law” adalah asas “Praduga tak “Tersangka atau tersebut bersalah” (presumption of innoterdakwa tidak mengalir? dibebani Kejangcence) sebagaimana dalam KUHP kewajiban galan lain, dari pasal 66: “Tersangka atau terdakwa pembuktian”. kesaksian Dan didalam mantan ajudan tidak dibebani kewajiban pembukpenjelasan dari Thamsir, Agus tian”. Dan didalam penjelasan dari pasal 66 dikatayang diduga pasal 66 dikatakan pula bahwa kan pula bahwa turut menikketentuan ini mati selama ketentuan ini adalah penjelmaan dari adalah penjelmenjadi asas praduga tak bersalah. Hal ini maan dari asas ajudan, tambah diperkuat oleh pasal 158 praduga tak menyatakan bersalah. Hal ini tidak tahu apa KUHP yang berbunyi: “Hakim dilarang tambah isi koper yang menunjukkan sikap atau mengeluardiperkuat oleh diantarkan ke kan pernyataan di sidang tentang pasal 158 KUHP Jakarta, walau yang berbunyi: dia mengaku keyakinan mengenai salah atau “Hakim dilarang diperintah tidaknya terdakwa” menunjukkan Thamsir untuk sikap atau menjemput mengeluarkan dan menganpernyataan di sidang tentang keyakitarkan uang sebesar Rp 1,5 Miliar itu nan mengenai salah atau tidaknya ke hotel Marcopollo Jakarta. Kesaksian terdakwa” Agus ini menjadi tanda tanya, tentunProses peradilan kasus dugaan ya bagi Jaksa dan Hakim. Sangat tidak korupsi dana APBD Inhu 2005-2008 mungkin seorang ajudan disuruh masih belum terang benderang hingga menjemput dan mengantar sesuatu sidang kesekian kalinya di Pengadilan tanpa dia ketahui “benda” apa yang Tipikor Pekanbaru, Kamis lalu. Sidang dijemputnya. Begitu juga kesaksian yang menghadirkan terdakwa Raja ajudan Chairul yang hanya menyebut Thamsir Rachman itu sepertinya atas perintah Bupati tanpa ada bukti masih panjang dan membutuhkan yang kongkrit dan bisa menjadi alat waktu yang lama sampai vonis hakim pembuktian yang kuat di persidangan. jatuh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kesimpulannya, kasus dugaan kayaknya masih akan menghadirkan korupsi dana kas bon APBD Inhu ini saksi-saksi lain pada sidang-sidang masih kabur. Thamsir Rachman berikutnya. selaku terdakwa tentu memiliki hakDari beberapa kali persidangan hak hukum yang diatur undangyang menghadirkan sejumlah saksi undang. Demikian juga dengan para terkait terungkap, Raja Thamsir Jaksa dan Hakim yang ditugaskan Rachman diduga tidak bisa memperUndang-undang untuk memproses tanggungjawabkan kas bon APBD Inhu kasus ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) 2005-2008 sebesar Rp 114 Miliar lebih. boleh saja menuntut Thamsir asal Mantan Bupati Indragiri Hulu yang sudah memenuhi syarat-syarat saat ini masih menjabat Wakil Ketua pidana korupsi sebagaimana diaDPRD Riau itu diduga tak bisa memmanatkan Undang-undang No 31 pertanggungjawabkan dana kas bon Tahun 1999 tentang pemberantasan daerah 2005-2009 sebesar Rp tindak pidana korupsi. Namun yang 114.662.203.509. Menurut Jaksa dana menentukan bersalah atau tidaknya yang dikeluarkan tersebut tidak Thamsir Rachman adalah hakim. didukung dokumen yang sah dan Hakim tentu punya aturan main lengkap. Dana ratusan M itu tersebar di hukum atau “rule of law” dan hati 5 kelompok pengajuan pembayaran: nurani dalam memvonnis seorang (1). kas bon dari Setdakab Inhu Rp terdakwa. Sebelum hakim menjatuh46.577.403.000. (2). kas bon pimpinan kan vonnis, Thamsir belum bisa dan sebagian anggota dewan Inhu Rp dikatakan bersalah atau tidak. 18.690.000.000. (3). kas bon yang Disinilah “asas praduga tak bersalah” diajukan Sekwan dan Bendahara (Presumption Of Innoncence) harus sekwan Inhu Rp 6.219.545.000. (4). kas dikedepankan.*

 sir

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


12

“Klien Kami Sulit Dipersalahkan” Tim Pengacara Thamsir Rahman optimis bisa melepaskan kliennya dari jeratan hukum. Sebab, semua saksi yang dihadirkan tak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Thamsir.

MEMANG sudah menjadi tugas dan kewajiban pengacara untuk mengamankan atau memperjuangkan hak-hak hukum orang yang dibelanya. Tapi, terkait dengan soal Thamsir Rahman yang kini menjadi terdakwa atas dgaan korupsi APBD Inhu, praktis tak ditemukan kesalahan seperti apa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) terhadap mantan Bupati Inhu tersebut. “Kita tentu optimis bisa membela hak dan hukum klien kami yang telah dituduh dan dijadikan terdakwa dalam kasus korupsi APBD Inhu. Selama ini kita lihat

dalam persidangan, dari kas bon yang jumlahnya Rp4,5 miliar itu katanya atas nama bupati, tapi dalam kenyataannya, uang itu diambil oleh orang lain, bukan oleh bupati,” terang Syukia Novela SH didampingi kuasa pengacara Thamsir lainnya, Indra haryadi SH, Wendi Bakhtiar SH, Eko Azhari SH dan Vicki Syamsir kepada AZAM, usai persidangan, Kamis pekan lalu. Seperti yang disampaikan Syukri, selama persidangan saksi yang dihadirkan tak satupun mampu membeberkan bukti kalau Thamsir terlibat dalam kas bon daerah tersebut. Judulnya sebatas semua atas perintah bupati. “Akan tetapi kalau kita lihat hasil audit BPK dalam lampiran 1,2,3 dan seterusnya itu, tidak ada satupun yang menyatakan nama Thamsir Rahman. Yang ada hanya atas nama bupati yang diambil oleh Irdiansyah, Abdullah Sani dan lain sebagainya. Hasil audit ini yang kemudian menjadi dasar jaksa untuk menindaklanjuti suatu perkara pidana yang telah menyebabkan kerugian kepada negara. Nah, untuk menentukan apakah Thamsir Rahman ikut dalam korupsi berjamaah tersebut, tentu kita lihat hasil audit BPK. Hasilnya, memang tidak ada nama Thamsir yang tercantum dalam hasil audit tersebut. Dirinya juga mengaku sangat tidak jelas audit apa yang telah dilakukan oleh BPK. Sementara jaksa tetap menuntut berdasarkan hasil audit BPK. Menurutnya, sesuai dengan teori hukum, ada beberapa audit yang mesti dilakukan BPK terhadap perkara yang diduga ada penyimpangan keuangan negara. Salah satunya adalah audit investigaSyukria

tif. Ini yang mungkin tidak dilakukan oleh BPK. “Jika kita hubungkan dengan saksisaksi yang ada, mereka hanya menyampaikan atas perintah lisan. Semua baru sebatas “katanya” tanpa bisa membuktikan. Sementara perintah lisan ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Makanya, kita nanti akan menghadirkan saksi ahli untuk mengetahui kapan perintah lisan itu bisa dibuktikan,” ucap Syukria. Berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan sekarang, para pengacara Thamsir menyebutkan, kas bon yang didugakan kepada kliennya itu tidak bisa dipertangungjawabkan. Makanya, tim kuasa hukum Thamsir yang berjumlah lima orang ini menargetkan klien mereka lepas dari jeratan hukum yang memang tidak pernah dilakukan. Semua itu dikatakan sebagai perbuatan orang lain, bukan perbuatan Thamsir. Jika dilihat dari persidangan kemarin, dari bebrapa saksi yang dihadirkan, dalam hal ini beberapa kepala SKPD, semuanya membatah ada perintah lisan dari bupati untuk melakukan kas bon. Malahan mereka mengatakan semuanya atas inisiatif sendiri mengingat APBD itu disahkan sekitar bulan Juni, sementara kegiatan kantor mereka tidak bisa menunggu sampai bulan Juni, maka mereka

berinisiatif untuk kas bon. “Jadi, bukan atas perintah Bupati, dan itu dinyatakan saksi dihadapan majelis hakim. Klien kami tidak pernah memerintahkan setiap SKPD untuk melakukan kas bon. Berdasarkan hasilhasil persidangan selama ini, kami berkeyakinan klien kami tidak bisa dipersalahkan dalam perkara ini. Klien kami tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh jaksa. Kita tentu berharap putusan pengadilan nanti bisa membebaskan klien kami karena memang tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan,’ Tegasnya. sebelum mengakhiri wawanara, dirinya menyebutkan kalau para saksi semua sudah mengaku tidak pernah diperintah oleh bupati. Tapi dirinya mengaku heran, Kas bon yang pernah diajukan kepada Sekda dan Asisten III Encik Afrizal tidak pernah cair dan bahkan itu sudah dibuat surat pernyataannya oleh Encik Afrizal sendiri tanggal 30 desember 2008. “Tahu-tahu dalam temuan BPK dana sebesar Rp 15 M tersebut telah dicairkan. Kalau memang dana itu air, kenapa BPK tidak meminta keterangan dari yang bersangkutan langsung. Nyatanya, menurut para saksi kas bon mereka tidak pernah cair, kenapa jadi temuan BPK. Aneh kan?” pungkas Syukria.*

 sir/ybs

Banyak Kejanggalan dalam Kasus Thamsir Kata Ismail Ilyas, selain nuansa politisnya sangat kental, juga ada konspirasi untuk menjerumuskan Thamsir Rahman terkait kasus korupsi APBD Inhu 2008.

Salah seorang saksi memberikan keterangan di persidangan Thamsir

SEHUBUNGAN dengan telah digelarnya persidangan dugaan korupsi penyalahgunaan APBD Inhu dengan tersangka mantan Bupati Inhu HR Thamsir Rahman, Ketua Keluarga Besar Pemuda Justitia Provinsi Riau, ismail Ilyas menyebutkan banyak ditemukan kejanggalan. Pertama, kasus ini dipenuhi aroma politis yang sangat kental. Dimana bergulirnya kasus ini adalah akibat dari keinginan Thamsir Rahman yang

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

saat itu masih menjabat Bupati Inhu maju di Pemilihan Gubernur Riau 2008. Sehingga dengan diangkatnya kasus ini, Thamsir dibuat repot. “Disatu sisi ia sibuk dengan pencalonan, sosialisasi, kampanye, terkait Pilgubri, disisi lain ia juga disibukkan dengan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Akibatnya, Thamsir menjadi tidak fokus. Selain itu, moral dan materil terkuras, yang kemudian mencipatakan opini dan pembusukan terselubung di tengah masyarakat bahwa salah seorang calon Gubernur Riau adalah tersangka korupsi,” uap Ilyas. Kedua, diawal kasus ini terindikasi adanya konspirasi yang sangat kuat diduga dilakukan pihak tertentu. Buktinya, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjadikan Thamsir sebagai pelaku utama dalam


13

Hakim Akan Putuskan Sesuai Bukti dan Keyakinan

Dekan Fakultas Hukum UIR Syafrinaldi mengaku belum bisa menyimpulkan sejauhmana keterlibatan Thamsir Rahman dalam kasus dana kas bon APBD Inhu. Fakta-fakta dipersidangan terus berkembang sesuai dengan keterangan para saksi.

BANYAK kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak pernah tuntas secara cepat. Bahkan tak jarang dalam kasus tertentu akan ada yang menjadi kambing hitam atau dikorbankan guna melindungi seseorang atau pihak-pihak tertentu dari jeratan hukum. Modusnya pun bermacam ragam. Mulai dari penghapusan barang bukti hingga memutarbalikan fakta dipersidangan. Seperti halnya kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Inhu yang melibatkan mantan Bupatinya H Thamsir Rahman. Seperti diketahui, Raja Thamsir Rahman dihadirkan kepersidangan,

kasus ini, memiliki jawaban yang sama. Mereka mengatakan, semua atas perintah Thamsir

Ismail Ilyas

karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana kas bon APBD Inhu sebesar Rp116 milyar lebih. Thamsir diduga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana kas bon daerah tahun 2005-2009. Dana yang dikeluarkan itu, tanpa didukung dengan dokumen sah dan lengkap. Namun dalam fakta persidangan beberapa hari lalu, para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hampir kesemuanya meringankan Thamsir. Ada kesan seolah-olah jaksa memaksakan kasus ini. Apa benar demikian? Pengamat Hukum Prof Dr Syafrinaldi kepada Azam mengatakan bahwa, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa kepersidangan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus memenuhi paling sedikit dua alat bukti. Kalau ini dapat terpenuhi maka seseorang tersebut bisa dijadikan tersangka. Selain itu, kata Syafrinaldi, dalam persidangan saksi yang dihadirkan ada beberapa jenis pula. Ada saksi kunci, saksi ahli, dan saksi yang meringankan. Saksi terakhir ditentukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Persidangan yang digelar bertujuan untuk memperoleh keterangan dari para saksi tersebut.

Rachman selaku bupati. Pada kenyataannya, di fakta persidangan hal ini terungkap terdapat link yang putus antara para tersangka lainnya. Ketiga, di fakta persidangan yang menetapkan Thamsir sebagai tersangka kembali pihaknya melihat, apa yang telah menjadi opini publik selama ini tidak dapat terungkap. Misalnya soal kasbon yang memang menjadi persoalan utama dalam kasus ini dapat dilakukan oleh siapa saja di jajaran birokrasi Inhu apabila memiliki kedekatan dengan Bendaharawan dan Keuangan Kantor Bupati Inhu. Keempat, adanya beberapa pengambilam dana oleh salah seorang staf bagian umum yang bernama Abdullah Sani (Saksi di persidangan,red) kepada Bendaharawan Kantor Bupati Inhu yang dikatakan atas perintah lisan bupati. Semua hanya sebatas “katanya”, tapi tidak ada data kongkrit atau bukti otentik atas prosedural pengambilan dana tersebut. Kemudian,

“Dalam suatu perkara hukum, seseorang baru bisa dinyatakan bersalah kalau sudah mempunyai minimal dua alat bukti untuk menjeratnya. Ini sudah diatur dalah KUHAP. Bila unsur ini bisa terpenuhi maka yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau terlibat secarah sah dimata hukum. Didalam proses persidangan pun demikian. Alat bukti yang sudah didapat tadi barulah ditampilkan didalam persidangan, seperti para saksi-saksi, dan dokumendokumen .Nah, untuk para saksi jenisnya pun beragam pula, ada saksi kunci, saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU dan juga saksi meringankan yang ditentukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Nah, untuk kasus Thmasir, kita belum bisa menyimpulkan sejauh mana keterlibatan dia dalam masalah ini, karena proses hukumnya masih sedang berjalan, dan fakta-fakta dipersidangan terus berkembang sesuai dengan keterangan para saksi,” ujar Dekan Fakultas Hukum UIR ini. Terkait adanya semacam “pengambinghitaman” atau yang dikorbankan dalam suatu kasus guna menyelamatkan seseorang atau kelompok tertentu, Syafrinaldi mengatakan bahwa sebaiknya dilihat dulu permasalahannya. Jangan hanya dari luarnya saja. Artinya, dibutuhkan suatu pendala-

man dan pemahaman dari akar permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran beragam. Kalau dalam persidangan Thamsir Rahman, para saksi yang dihadirkan jaksa sifatnya lebih meringankan Thamsir, dan jaksa berusaha mengeluarkan segala argumennya untuk melakukan penuntutan, ini sah-sah saja. Sebab didalam persidangan wajar-wajar saja antara pihak jaksa dan pihak pembela beradu argumen. Namun satu yang patut diingat, bahwa didalam memutuskan suatu perkara atau memvonis suatu perkara biasanya hakim akan merujuk pada bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta dipersidangan. “Sebetulnya tidak ada istilah pengambinganhitaman atau yang dikorbankan.Namun istilah itu semata-mata cara ataupun strategi seseorang untuk bisa lepas dari kasus ataupun jeratan hukum yang menimpanya. Namun saya yakin dengan kemampuan para hakim didalam menelaah suatu perkara ini akan dapat dihindari. Dan mudah-muudahan saja dalam kasus Thamsir, para penegak hukum dapat bertindak sesuai aturan KUHAP dan hakim juga akan menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara,” Syafrinaldi menerangkan.*

 ben

Syafrinaldi

kapasitas staf bagian umum untuk mengambil dana tersebut telah menyalahi Tupoksinya. Kelima, para pembantu bupati terutama ajudan memiliki kekayaan dan harta diluar kewajaran. Piahaknya menduga ada modus pengeluaran dana Kas Daerah yang sebenarnya tidak atas perintah bupati. Tapi seolah-olah semua itu atas perintah bupati. Anehnya, hal ini tetap dipersangkakan kepada Thamsir Rahman. Keenam, kami menduga adanya pemaksaan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum {JPU) yang juga merupakan sebagai penyidik awal pada kasus ini agar Thamsir dipersalahkan. seharusnya, berdasarkan fakta di persidangan, sebenarnya sudah dapat menetatapkan tersangka kepada saksi lainnya. Karena sebenarnya telah turut secara bersamasama menyebabkan kerugian negara yang telah diatur dalam undangundang Korupsi. Kepercayaan bupati kepada bawahannya ini telah disalah-

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

gunakan bawahan untuk memperkaya diri sendiri. “Untuk itu, kami sebagai organissi kepemudaan yang sangat konsen terhadap upaya hukum dan penegakkan keadilan, meminta kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum tanpa adanya tekanan atau permintaan dari pihak manapun. Kita harapkan aparat hukum bisa bersikap seadil-adilnya dalam menyelesaikan suatu masalah hukum. Sehingga uang negara bisa diselamatkan dan pelaku yang sebenarnya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. Dirinya juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak lainnya, untuk meninjau ulang persidangan dan keputusan yang telah dilaksanakan di Pengadilan rengat yang telah memutuskan beberapa perkara penyalahgunaan APBD Inhu.*

 sir


14 Mereka Berkomentar KASUS dugaan penyimpangan APBD Kabupaten Inhu yang menyeret nama Thamsir Rachman adalah sebuah kasus hukum yang hampir rata-rata terjadi di negara kita ini. Penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran yang dilakukan kepala deerah merupakan bukti nyata bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Saya tidak tahu persis sejauhmana keterlibatan Thamsir dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Namun terlepas itu, banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di tanah air ini seringi mendapat sorotan tajam dari masyarakat .Karena dalam kasus-kasus hukum yang terjadi acapkali adanya tumbal yang dialamatkan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Sehingga aktor utamanya sangat jarang tersentuh oleh hukum. Saya berharap, dengan adanya kasus Thamsir ini sebaiknya pihak penegak hukum betul-betul jeli didalam mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Sehingga keputusan atau vonis yang diambil nantinya tidak salah kaprah dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya. Pada akhirnya nanti masyarakat akan percaya bahwa sistem penegakan hukum di negara kita betul-betul dapat diandalkan dan keadilaan yang diinginkan banyak pihak dapat terwujud.* Ratna Rahayu Masyarakat

SELAKU masyarakat saya hanya bisa berharap agar kasuskasus dugaan korupsi menyedot APBD daerah dapat terus diusut sampai tuntas. Dan jangan sampai ada tebang pilih terhadap pengungkapan kasuskasus korupsi ini karena akan dapat menyengsarakan rakyat. Kepada pihak aparat penegak hukum, tolong bekerja lebih profesional lagi. Jangan ada yang menjadi korban lantaran salah didalam menjatuhkan vonis bagi seseorang. Mudah-mudahan saja dengan adanya kasus Thamsir Rahman ini kita semua mampu mengambil hikmah dibalik itu semua supaya kedepannya para pejabat didalam mengambil keputusan betul-betul memperhatikan ramburambu atau aturan yang berlaku dalam sistem pemerintahan kita. Tak jarang pada saat sekarang banyak pejabat publik yang menangung resiko akibat salah dalam mengambil keputusan sehingga harus mempertanggung jawabkannya. Oleh sebab itu saya juga berharap kepada lembaga-lembaga kontrol sebaiknya melakukan pengawasan lebih ketat agar nantinya tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi.Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bisa terpacai.* Sudarwati Masyarakat

MUDAH-MUDAHAN saja Thamsir Rahman diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Ini adalah perjalanan hidup yang harus dilalui seseorang. Kalau memang kebenaran itu ada pasti nanti akan terbukti. Jadi saran saya ikuti saja proses hukum yang tengah berjalan. Mudah-mudahan dengan segenap perjuangan dan itikad baik dari Thamsir Rahman kebenaran tersebut akan terungkap. Selain itu, selaku masyarakat saya hanya bisa berharap kepada aparat penegak hukum bersikaplah lebih adil dan bekerja secara profesional. Jangan ada yang merasa dizolimi akibat keputusan yang salah.Karena anda akan mempertanggung jawabkannya di akhirat nanti. Kemudian kepada masyarakat mari sama-sama kita kawal kasus ini agar nantinya tidak ada permainan yang akan merusak citra penegakan hukum di negara ini. Semoga keputusan yang diambil dapat seadiladilnya sehingga citra penegakan hukum bisa menjadi membaik dimata masyarakat. Sebaiknya dalam kasus ini semua pihak yang terkait didalamnya, terutama saksi dalam memberikan keterangan apa adanya tidak menambah dan tidak mengurangi, agar keterangan anda dapat membantu majalis hakim saat mengambi keputusan.* M. Arif, SE Tokoh Pemuda

SAYA hanya bisa berharap supaya kasus gugaan korupsi APBD Inhu yang melibatkan mantan Bupati Thamsir Rahman dapat berjalan dan diproses seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepada aparat penegak hukum bekerjalah secara profesional agar nantinya tidak ada yang menjadi korban akibat keputusan yang keliru dari para penegak hukum karena semua masyarakat saat ini tengah menungggu upaya penegakan hukum menjadi lebih baik. Sebab ini sangat menyengsarakan masyarakat. Jangan biarkan pelaku utama korupsi dapat berkeliaran bebas, sementara yang tidak tahu apa-apa harus menjalani hukuman akibat kesalahan dan ketidakadilan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. Kepada pihak jaksadan hakim tolong berfikir dan bertindak sesuai dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan undaang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil keputusan dikarenakan ada paksaan ataupun intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu sehingga akan menghilakan rasa keadilan. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan masyarakat , yaitu penegakan hukum yang seadil adilnya bisa terlaksana dan tidak tebang pilih. Supaya kepercayaan masyarakat kembali pulih.* Sri Hartati, SE Masyarakat

DARI beberapa kali persidangan yang digelar menyangkut kasus dugaan korupsi APBD Inhu yang melibatkan Thamsri Rahman, terlihat dipaksakan. Artinya bukti-bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan didalam persidangan hampir meringankan Thamsir Rahman. Pihak JPU tampaknya yang selalu ngotot bahwa Thamsir adalah orang yang paling bertanggung jawab soal kas bon yang terjadi. Tapi lantaran proses hukum masih terus berjalan, biarlah sama-sama kita ikuti dulu prosesnya seperti apa. Mudah-mudahan para pembela Thamsir dapat bekerja optimal dan dapat memberikan yang terbaik. Kepada para penegak hukum, jangan butakan mata dan telinga anda, fakta-fakta dipersidangan jelas meperlihatkan bahwa Thamsir Rahman adalah orang yang dikorbankan. Jadi kepada para hakim jangan hanya berpangku pada keterangan jaksa semata. Semoga saja kasus ini cepat diselesaikan biar publik tahu mana yaang salah dan mana yang benar. Dan mari sama-sama kita awasi proes hukum ini agar dapat menghasilkan keputusan adil. * Zulfami, S.Sos Swasta

KASUS dugaan korupsi dana APBD yang melibatkan kepala daerah seringkali terjadi di tanah air ini. Seperti kasus dugaan korupsi APBD Inhu yang melibatkan mantan Bupati nya Thamsir Rahman. Saya melihat di era otonomi sekarang, sangat banyak kepala daerah yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Barangkali kalau menurut penilaian saya, ini lebih dikarenakan kepada sistem yag mengatur dipemerintahan itu sendiri. Tak jarang saat ini pejabat pemerintahan walaupun tidak menikmati uang dari hasil korupsi namun jika salah dalam mengambil keputusan maka ia akan tetap mempertanggung jawabkan keputusan yang ia ambil walaupun yang menikmati uang hasil korupsi tersebut pihak lain. Kedepannya saya berharap agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi, maka sistem pengawasan harus lebih diperketat. Mudah-mudahan Thamsir diberi kekuatan untuk menjalani semua ini. Dan semoga aparat penegak hukum dapat bekerja profesonal sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yangberlaku di negara kita ini.* Sapta Julandri Mahasiswa

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


15

“Kami Cukup Prihatin” Mantan Sekretaris DPC Partai Demokrat Pekanbaru Firduas Basyir mengaku prihatin atas kasus yang melilit koleganya. Apalagi Thamsir pernah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Riau. “SEBAGAI sesama kader Demokrat, saya tentu ikut merasa prihatin atas apa yang menimpa Thamsir Rahman. Mudahmudahan saja dia diberi kekuatan untuk menjalani ini semua. Saya beharap agar kasus ini cepat selesai biar ada keputusan hukum tetap dan di proeses seadiladilnya,” ucap Firdaus prihatin. Namun terlepas dari itu semua, menurut Firdaus, kiranya semua pihak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Firdaus Basir juga mengharapkann agar sistem penegakan hukum di negara ini dapat lebih transparan dan berlaku seadil-adilnya. “Namun terlepas dari pro kontra

siapa yang salah dan siapa yang benar, saya hanya berharap agar kita semua dapat memetik hikmah dan mengambil semua itu untuk kita jadikan instropeksi diri dan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua supaya kedepan kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambahnya. Selain itu, kepada pihak penegak hukum, Firdaus berpesan supaya dapat bertindak atau bekerja lebih transparan dan memutuskan suatu pwrkara dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dikorbankan dan merasa dirugikani. Dan yang paling penting, para pihak penegak hukum lebih objektif dalam memberi penilaian. Terkait banyaknya saksi-saksi yang dihadirkan lebih meringankan Thamsir, mudah-mudahan saja, majelis hakim lebih makin dalam melihat dan menilai kasus tersebut. Kemudian Firdaus juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengawasi kinerja dari aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab menurut Firdaus, kalau masyarakat tidak melakukan pengawasan dikhawatirkan negeri ini akan jadi sarang

korupsi yang tentu saja akan dapat merusak segala tatanan perekonomian di masyarakat Riau. Firdaus menginginkan agar dikemudian hari jalannya roda pemerintahan di Provinsi Riau dapat berjalan lebih transparan, akuntable dan bersih terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Kepada semua elemen masyarakat, mari sama-sama kita awasi kinerja para aparatur pemeritahan dan aparatur penegak hukum. Sebab kalau tidak dilakukan pengawasan yang optimal dan melekat dikhawatirkan negeri kita ini akan menjadi sarang korupsi yang efeknya dapat menyesengsarakan masyarakat Riau. Kalau ini terus dibiarkan maka kehidupan masyarakat Riau akan semakin sengsara dan mental-mental korupsi pun semakin merajalela sampai ke segala lini kehidupan masyarakat.

Bila terus dibiarkan, maka negeri ini akan seperti negeri yang tak bertuan, bebas berbuat tanpa ada aturan dan sanksi, “ jelas anggata DPRD Pekanbaru ini.*  ben

Firdaus Basyir

“Semua Saya Serahkan Pada Allah SWT” Kelelahan Raja Thamsir Rachman terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan APBD Inhu 2005 sedikit terobati menyusul kesaksian enam mantan stafnya dalam persidangan, Kamis lalu. Semua saksi itu menyebut kas bon bukan atas perintah Bupati tapi inisiatif mereka. Namun Thamsir tetap menyerahkan semua nya kepada Allah SWT. “Biarlah Allah yang menjadi hakim bagi saya. Dia maha tahu dan maha adil,” katanya.

WAJAH Raja Thamsir Rachman terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Inhu tampak kusut dan sedikit pucat ketika disambangi AZAM, Jumat lalu di sebuah rumah makan soto di Jalan Dahlia Pekanbaru. Mantan Bupati Inhu yang kini menjabat Wakil DPRD Riau itu tak banyak melontar komentar seputar kasus yang melilitnya. Namun senyum persahabatannya masih tetap terlihat seperti sedia kala. “Capek sekali saya dinda, nih barusan selesai sidang,” katanya sambil menepuk bahu Muhammad Yasir kordinator liputan AZAM. Disinggung soal statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Inhu, Thamsir tidak mau bicara. “Silakan dinda tanya ke pengacara abang saja ya,” ujarnya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Thamsir mengaku pasrah dan menyerahkan semua masalah yang dihadapi nya pada Allah SWT. Menurut dia Allah maha tau dan pasti memberi jalan terbaik bagi dirinya dalam

menjalani proses hukum. “Semua saya serahkan kepada Allah SWT. Sebagai manusia beragama saya tidak berani mendahului yang kuasa. Biarlah Allah yang menjadi hakim saya,” katanya. Kasus dugaan korupsi APBD Inhu 2005 mencuat ketika

HR Thamsir Rachman

Thamsir masih menjabat Bupati Inhu periode kedua. Dua tahun sebelum jabatannya berakhir, Thamsir mencalonkan diri sebagai calon Gubernur pada Pilkada Gubernur Riau 2008. Ketika itulah Thamsir mulai dibidik penegak hukum, dan kemudian pada tahun 2010 ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, sejumlah mantan staf nya sudah dihukum karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara ratusan miliar rupiah. Dalam proses hukum berjalan, aparat tidak dengan mudah menjerat Thamsir dan menjadikannya tersangka karena tidak didukung oleh bukti-bukti keterlibatannya. Penetapan tersangka baru dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau setelah muncul “nyanyian” para tersangka sebelumnya yang menyatakan Thamsir lah yang memerintahkan pencairan dana kas bon. Namun Jaksa tidak serta-merta mempersalahkan Thamsir. Setelah berbulan-bulan bahkan tahun, barulah keluar penetapan tersangka. Sebanyak kurang lebih sepuluh kali persidangan, Thamsir selalu koperatif dalam memberi keterangan kepada penegak hukum. Dia tak berbelit-belit ketika

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

jaksa dan hakim melontar pertanyaan seputar kasus yang melilitnya. “Allah tau dan maha tau. Apa yang saya sampaikan dalam persidangan itulah yang sebenarnya, tak ada rekayasa disana. Makanya apapun nantinya ujung dari kasus ini, semua saya serahkan kepada pengacara saya dan terutama kepada Allah SWT,” ujar Thamsir lagi. Kalau diamati dengan cermat, banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul dalam proses hukum Thamsir Rachman, misalnya kas bon tak cair tapi jadi temuan BPK. Kejanggalan itu muncul saat enam saksi memberi keterangan dalam sidang terdakwa Thamsir Rachman, Kamis lalu. Mereka menyatakan kas bon yang mereka lakukan atas inisiatif sendiri dan tidak benar atas perintah bupati. Dan anehnya lagi, kas bon yang diajukan para kepala SKPD tidak pernah dicairkan oleh bendahara dan Kasda Setdakap Inhu, tapi dalam temuan BPK dana tersebut sudah dicairkan. Hal itu terungkap dari keterangan Herawati yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Inhu dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Muefri SH. Kemana dana tersebut? Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin membuka tabir siapa sebenarnya yang bermain dalam penyelewengan dana APBD Inhu. Aparat hukum, baik jaksa dan hakim mestinya mengejar agar diketahui siapa yang bermain dibalik Thamsir Rachman. Kesaksian enam mantan staf Thamsir ini bisa jadi meringankan bagi Thamsir. Dan itu sudah dinyatakan oleh kuasa hukum Sukria Novela cs bahwa mereka yakin bahwa Thamsir sulit dipersalahkan dalam kasus ini. “Tidak ada bukti yang kuat untuk mempersalahkan klien kami. Yang ada hanya katanya dan katanya,” kata Sukria kepada AZAM.*

 sir


18

Puluhan Guru Minta Plh Kepsek Diperpanjang P

ASCA dikeluarkannya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Pendidikan Pelalawan yang menghentikan jabatan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalan Kerinci atas nama Drs Syafi’i M.Pd terhitung tanggal 28 Mei lalu, Kamis kemarin (31/5), puluhan guru serta jajaran sekolah berstatus RSBI itu mendatangi Dinas Pendidikan Pelalawanuntuk meminta agar jabatan Plh bisa kembali diperpanjang. Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan para guru, Ahmad Fauzi Nasution S.Pd, usai bertemu dengan jajaran Dinas Pendidikan di Kantor Dinas PendidikanPelalawan, Kamis (31/5). Menurutnya, dengan telah diberhentikannya Plh Drs Syafi’i yang selama ini menggantikan

jabatan Kepala Sekolah SMKN 1 Pangkalan Kerinci, Muliono Saidi, yang tengah sakit, kegiatan sekolah jadi sedikit terganggu. “Kekosongan jabatan kepala sekolah yang terjadi di sekolah kami saat ini membuat kegiatan jadi sedikit agak terganggu. Memang, pasca ditariknya kembali Plh ke Disdik Pelalawan, secara otomatis jabatan tersebut kembali ke Kepsek lama. Tapi persoalannya, Kepsek lama masih sakit dan belum pernah masuk sejak Plh ditarik sehingga untuk urusan suratmenyurat kita harus mendatangi beliau ke Pekanbaru,” bebernya. Nasution menjelaskan bahwa selain kegiatan administrasi yang terkendala karena masih sakitnya Kepsek SMKN 1 Pangkalan Kerinci, juga

pasca ditariknya Plh kembali ke Disdik ternyata ada beberapa oknum guru yang diduga mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil jabatan kepemimpinan Kepala Sekolah. “Dan inisiatif kepemimpinan itu memang berasal dari kalangan keluarga Kepala Sekolah yang menjabat posisi strategis di sekolah tersebut,” katanya. Kondisi seperti ini, sambungnya, membuat suasana di sekolah menjadi tidak kondusif. Apalagi dari jajaran siswa sendiri, sudah berhembus wacana akan kembali melakukan demo terkait tuntutan mereka yang belum dipenuhi oleh Disdik Pelalawan untuk membenahi persoalan internal di sekolah tersebut. “Dari para siswa memang sudah tersiar kabar akan

Bupati Pelalawan HM Harris saat acara Focus Group Discussion (FGD) di hotel Pangeran Pekanbaru

kembali melakukan demo, karena tuntutan mereka pada Disdik Pelalawan saat demo pertengahan Desember tahun lalu itu belum dipenuhi. Dan salah satu tuntutan mereka pada Disdik Pelalawan yakni untuk membenahi persoalan internal yang terjadi di sekolah kami,” ungkapnya. Karena itulah, lanjutnya, untuk mengantisipasi terjadinya kembali demo yang dilakukan oleh para siswa maka jajaran guru dan staff SMKN 1 Pangkalan Kerinci mendatangi Disdik Pelalawan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Apalagi saat ini, dalam waktu dekat SMKN 1 Pangkalan Kerinci akan menghadapi ujian semester dan Penerimaan Siswa Baru (PSB) sehingga segala kebijakan dan administrasi terkait pengembangan kemajuan sekolah ini harus secepatnya diputuskan. “Kami tak ada indikasi apaapa bahkan tekanan dari manapun dalampenyampaian aspirasi ini, semuanya ini murni untuk kemajuan pengembangan sekolah di SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Kami tak ingin, tak aktifnya Kepsek lama dan tak adanya Plh, membuat suasana proses belajar-mengajar di sekolah ini jadi terganggu, baik itu menyangkut persoalan administrasi atau pun kebijakankebijakan untuk pengembangan sekolah ini ke depannya,” terangnya seraya mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan agar Disdik Pelalawan secepatnya menuntaskan persoalan ini paling lama satu bulan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan MD Rizal melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Pelalawan

Abubakar FE mengaku bahwa terkait persoalan yang terjadi di SMKN 1 Pangkalan Kerinci pihaknya benar-benar harus menyikap dengan bijak. Artinya, segala keputusan yang nanti akan diambil Disdik untuk menuntaskan persoalan di sekolah tersebut bisa diterima oleh semua pihak. “Soalnya kita tak ingin persoalan internal yang ada di SMKN 1 Pangkalan Kerinci itu jadi menghambat proses belajar mengajar di sekolah tersebut,” tegasnya. Disinggung soal keinginan para guru agar jabatan Plh kembali diperpanjang, Abubakar mengatakan bahwa pihaknya sebelum memutuskan hal tersebut akan memantau serta mengawasi secara intens kondisi yang terjadi di sekolah tersebut. Jika dalam perkembangannya kemudian terjadi hal-hal yang kurang baik atau yang menyebabkan suasana sekolah tersebut tidak kondusif maka pihaknya akan mengambil tindakan. “Ya kita akan pantau dan awasi perkembangannya, jika ke depannya ternyata suasana sekolah tersebut makin tidak kondusif, kemungkinan kita akan mengambil tindakan. Salah satunya mungkin kita adakan pertemuan dengan pihak sekolah dan jajaran-jajaran yang terkait untuk menuntaskan persoalan ini. Jadi bisa saja jabatan Plh diperpanjang jika tidak terciptanya kesamaan persepsi antara pihak-pihak terkait atau keputusankeputusan lain yang sekiranya dapat kembali menciptakan kondisi yang kondusif di sekolah tersebut,” jelasnya menutup.*

 nol

Pemerintah Terus Pacu Wisata Bono

W

ISATA Internasional perlu mendapat penataan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan, air dan listrik. Tentunya hal ini dilakukan agar wisatawan yang ingin berkunjung bisa mendapatkan kenyamanan baik saat menuju ataupun ketika sudah berada ditempat tujuan. Selain itu fenomena gelombang agar tidak hilang dan Bono perlu dijaga dengan baik, dan ke inginan menjadikan Bono sebagai wisata Internasional. Hal ini ditegaskan oleh Direjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementrian Pariwisata dan ekonomi Kratif, Ir Firmansyah Rahim MM dalam sambutan Focus Group Discussion (FGD) di hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (31/5). ‘’Bukan saja menjadikan wisata mendunia, tapi juga kelestarian Bono harus tetap

terjaga, baik lingkungan sekitar dan pembangunan infrastruktur. Hingga para investor berminat untuk datang menanamkan modalnyadan membangun wisata bono tersebut,’’ katanya. Apalagi saat ini, pemerintah telah menjajaki dan memberikan dukungan atas rencana pembangunan wisata Bono yang ada di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Setelah beberapa menteri datang langsung untuk melihat ke indahan gelombang bono dan di nikmati para peselancar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutanya, mengaku pembangunan kawasan objek wisata Bono memang baru tahap rancangan konsep dalam melakukan disyukuri yang akan bermuara pada masterplen pengembangan

yang di koordinir oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan akan selesai dalam waktu singkat. ‘’Kita harapkan pertemuan kali ini dapat menghasilkan rancangan kongkrit dan tindak lanjut pembangunan kawasan objek wisata bono, dan membentuk suatu tim secara nasional dan daerah. Sehingga dapat mengkaper dalam melaksanakan rencana pengembangannya secara lebih jelas,’’ ujar Bupati Pelalawan. Maka tim yang akan dibentuk oleh FGD tersebut, dapat membagi tugas dan tanggung jawabnya, dalam mewujudkan pengembangan daya tarik wisata bono, menjadi ikon wisata Internasional. Secara komitmen pemerintah daerah Kabupaen Pelalawan akan terus mengusahakan pencapaia tujuan pengembangan wisata bono ini secara maksimal sesuai kemampuan dan

kewenangan yang dimiliki. ‘’Kami yakin dengan nait baki, Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau akan mendukung sepenuhnya pencapaian pembangunan wisata Bono yang bertarap Internasional tersebut dan menjadikan tujuan wisata 20 besar nasional dan 200 besar dunia, maksimal dalam 4 tahun

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

kedepan,’’ pungkasnya. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris, Wakil Bupati Drs Marwan Ibrahmi, Sekda Pelalawan Drs Zardewan MM, para kepala dinas dan para perwakilan tokoh masyarakat serta undangan lainnya.*

 nol


19

Bupati Lantik Ketua STIE Indragiri I

VAILAINA Astarina, akhirnya dilantik menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indragiri periode 20122016. Pelantikan dilakukan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Indragiri (YPI), Yopi Arianto yang juga Bupati Indragiri Hulu (Inhu). Bertempat di Gedung Dang Purnama Rengat. Jumat (1/6) lalu. Ivalaina dilantik berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Indragiri Nomor 12/KPTS/YPI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang pengangkatan Ketua STIE Indragiri periode 2012-2016. yang ditanda tangani Ketua Dewan Pembina YPI, Bupati Inhu Yopi Arianto. Pelantikan Ivalaina ini sekaligus menjawab keresahan sejumlah mahasiswa yang

akan melaksanakan ujian skripsi dan wisuda. Sebab hingga akhir Mei 2012 kemarin, belum ada Ketua STIE Indragiri defenitif, sehingga mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi dan wisuda terancam tertunda. Namun dengan pelantikan ini semua agenda tersebut dipastikan akan dapat dilaksanakan. Dalam pidatonya Ketua Dewan Pembina YPI yang juga Bupati Inhu, Yopi Arianto mengucapkan selamat kepada Ivalaina yang telah dilantik menjadi Ketua STIE Indragiri periode 2012-2016. Sekaligus mengucapkan terimakasih kepada mantan ketua STIE Indrayani atas pengabdian dan jasanya selama memimpin STIE Indragiri sejak tahun 2008 hingga 2012. “Saya berharap STIE Indragiri dibawah pimpinan

baru bisa berkembang sesuai keinginan kita bersama. Saya juga berharap lulusan STIE Indragiri siap kerja dan membuka peluang kerja karena peluang masih cukup banyak,” ujarnya. Yopi juga mengungkapkan bahwa STIE Indragiri merupakan cikal bakal berdirinya Universitas Indragiri. Karena itu ia meminta kepada pengurus YPI dan semua pihak untuk dapat bersama-sama mewujudkan pendirian Universitas Indragiri tersebut. Ungkapnya. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua STIE Indragiri Ivalaina mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika, Pemkab Inhu dan semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya. “Ini merupakan kehorma-

tan sekaligus tugas berat bagi saya. Karena itu, saya berharap dukungan dari semua pihak sehingga dapat mengemban tugas ini dengan baik,” katanya. Menurut Ivalaina, salah satu agenda utama yang harus dilakukan STIE Indragiri adalah re-akreditasi agar sesuai dan memenuhi standar perguruan tinggi nasional, sebab akreditasi STIE Indragiri akan segera berakhir. Sedangkan Ketua YPI, Sunardi Ibrahim minta agar seluruh mahasiswa tidak perlu resah, sebab semua agenda STIE Indragiri akan dapat dilaksanakan secara baik dengan telah dilantiknya Ivalaina sebagai Ketua STIE Indragiri. Sunardi juga mengungkapkan bahwa pemilihan Ketua STIE Indragiri yang dilaksana-

kan tanggal 17 Maret 2012 sudah dilakukan secara demokratis dan terbuka bagi mahasiswa. Sehingga tidak perlu diragukan lagi hasil pemilihan tersebut. “Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama memajukan STIE Indragiri. YPI juga tengah memprogramkan untuk mendirikan Universitas Indragiri yang sudah lama kita cita-citakan,” jelasnya. Turut hadir dalam pelantikan itu, Wakil Bupati Inhu Harman Harmaini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Ketua YPI Inhu Sunardi Ibrahim, kepala dinas dan badan dilingkungan Pemkab Inhu, Guru Besar STIE Indragiri Yohanes Oemar, Mantan Ketua STIE Indragiri Indrayani, serta seluruh dosen dan mahasiswa STIE Indragiri.

 suh/rtc

Dispenda Siap Kelola PBB

D

INAS Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hulu siap menerima pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan dari pemerintah pusat . Pengalihan kewenangan tersebut akan dilaksanakan efektifnya tahun 2013 mendatang.”Kita siap mengelola pajak PBB perkotaan dan pedesaan pada tahun 2013 mendatang. Untuk itu dalam tahun 2012 ini kita telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan PBB mendatang,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kabupaten Indragiri Hulu, Arif Faddilah diruang kerjanya.

Kota Rengat

Bupati Harap Pusat Bantu Sport Center

I

BUPATI Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto berharap Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sport center di Kabupaten Inhu. Sport center guna menghadapi Pekan Olahraga Daerah (Porda) Riau VIII tahun 2014 yang akan dilaksanakan di Inhu. Sebagaimana disampaikan Bupati Inhu kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Alfitra Salam, di Kantor Kemenpora Jakarta. Harus di akui bahwa fasilitas olah raga di Inhu masih sangat minim. Padahal fasilitas olahraga sangat dibutuhkan bagi masyarakat Inhu. “Apalagi pada tahun 2014 mendatang, Inhu akan menjadi tuan rumah Porda Riau VIII,” ujarnya. Guna menghadapi Porda

VIII Riau tahun 2014 mendatang, Pemkab Inhu saat ini sudah mulai mempersiapkan beberapa venus untuk lokasi pertandingan termasuk sport center. Namun diharapkan pembangunan sport center tersebut dapat dibantu dari APBN melalui Kemenpora. Untuk lahan kita sudah siapkan. Karena itu kita berharap Kemenpora dapat membantu sehingga pembangunan sport center bisa diakomodir melalui APBN,” ungkapnya. Ditambahkan Yopi, selain Porda VIII Riau tahun 2014, Kabupaten Inhu juga akan bertindak sebagai tuan rumah untuk penyisihan cabang olahraga Sepakbola, aeromodeling dan terjun payung pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun ini. Sementara itu, Deputi I Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Alfitra Salam menyatakan, bila ingin bantuan pemerintah pusat, maka Pemer-

intah Kabupaten Inhu harus menyediakan lahan kosong yang bersertifikat dan tidak bermasalah secara hukum. “Yang harus dipersiapkan dulu adalah fasilitas pendukungnya, seperti lahan tempat sarana olahraga tersebut akan dibangun. Tapi harus yang bersertifikat dan tak bermasalah,” tandasnya. Pemerintah pusat, termasuk Kemenpora, akan selalu mendukung program daerah yang berusaha mengembangkan dunia olah raga di daerah. Dukungan tersebut, bertujuan untuk mengembangkan dunia olahraga di tanah air secara merata. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Inhu didampingi Anggota DPD RI asal Riau Ghafar Usman, Sekda Inhu Raja Erisman, Kepala Disporabudsata Inhu Ardhahni, Sekum KONI Inhu Jumihardi Djamil serta Kabag Humas Setda Inhu Jawalter.

 suh/rtc

Dikatakannya, mengacu pada UU no 28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, pajak PBB pedesaan dan perkotaan dikelola daerah, dan pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) masih dipungut oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UndangUndang No.28 Tahun 2009 tersebutlah pemerintah daerah kabupaten kota berhak memungut PBB perkotaan dan pedesaan secara mandiri dengan syarat memiliki Peraturan daerah (Perda). Untuk Inhu sendiri saat ini sudah ada Perdanya dan tingal pelaksanaannya.

 suh/hrc

Daerah Kekurangan Dokter Mata

T

AHUN 2012 ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperjuangkan penerimaan Pegawai Negri Sipil (PNS) meskipun pemerintah pusat memberlakukan moratorium penerimaan PNS. Salah satu langkah yang dilakukan pemkab Inhu saat ini adalah melakukan kajian kebutuhan kerja serta beban kerja PNS semua bidang. Diperjuangkan penerimaan PNS tahun 2012 ini akibat dibutuhkan tenaga medis dokter mata dan ahli pertambangan. Demikian disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian (BKD) Inhu Drs Dedi Sunardi kepada wartawan, Rabu (30/5) di Rengat. “Kita akan melakukan analisis jabatan dan jam kerja guna mengetahui jumlah tenaga PNS yang dibutuhkan. Untuk tenaga medis dokter mata dan ahli pertambangan Inhu memang

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

belum memiliki,” kata Dedi. Dijelaskannya, BKD Inhu masih melakukan pembahasan di tingkat internal BKD dalam mempersiapkan pengajuan permohonan penerimaan PNS tahun 2012 ini. Setelah pembahasan ditingkat internal BKD sudah dilakukan nantinya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan diundang ke BKD untuk menjelaskan beban kerja dan jabatannya di satker masingmasing. Sebelum usulan disampaikan ke BKN pusat kata Dedi, BKD Inhu terlebih dahulu akan meminta pertimbangan kepala daerah sebagai pemegang kebijakan atas usulan. Dimana semua kebijakan kepala daerah tentunya untuk memajukan daerah dan kebijakan akan diminta setelah pembahsan ditingkat BKD Inhu sudah dilakukan.

 suh/rtc


20 Indragiri Hilir Ibadah

Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis

LP Tembilahan Over Kapasitas 125 Orang L

EMBAGA Pemasyarakatan (LP) klas II A Tembilahan saat ini mengalami over kapasitas sebanyak 125 orang. Di mana jumlah tahanan yang ada 485 orang sedangkan kapasitas LP hanya 360 orang. Terkait hal ini pihak LP sudah mengusulkan penambahan ruangan tahanan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian Hukum dan HAM RI namun hingga kini belum terealisasi. Demikian dikatakan Kepala LP Klas II A Tembilahan, Tommy K BCIP SH MH kepada

wartawan, Kamis (31/5) di ruang kerjanya. “Kami sudah mengusulkan ke pusat (Kementrian Hukum dan HAM) mengenai penambahan ruangan, memang tahun ini masih belum terealisasi mungkin 2013 nanti baru mendapatkan informasi kapan usulan tersebut dapat direalisasikan oleh pusat,” ujar Tommy. Tommy mengungkapkan, dari jumlah total penghuni LP sebanyak 485 orang terdiri 447 orang pria dewasa, 16 orang wanita dewasa, 20 orang pria anak-anak dan 2 orang wanita anak-anak.

Golongan tahanan A1, ditambahkannya, terdapat sebanyak 23 orang pria dewasa, golongan A2 sebanyak 5 orang pria dewasa dan 1 orang pria anak-anak, golongan A3 sebanyak 55 orang pria dewasa, 2 orang anak-anak dan 1 orang wanita anak-anak. Golongan A4 terdapat 1 orang pria dewasa. Sementara di golongan narapidana, lanjutnya, pada B1 dewasa terdapat 323 orang pria dan 13 wanita, serta 5 orang pria anak-anak, golongan B2 dewasa sebanyak 40 orang pria dan 1 wanita, serta 11 orang pria dan 1 wanita

anak-anak. “Mereka terkena tindak pidana kasus yang berbedabeda, di antaranya Narkoba sebanyak 168 orang, illegal logging sebanyak 2 orang, trafficking sebanyak 2 orang dan korupsi sebanyak 3 orang,” paparnya. Disampaikannya, LP Klas II A Tembilahan sempat mesti berhutang untuk menutupi biaya operasional seperti rekening listrik, telepon dan keperluan lainnya termasuk biaya jasa, karena dana yang tidak mencukupi. Di sisi lain, Tomi menambahkan, tahun 2012 ini, LP

Klas II A Tembilahan telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berupa rehabilitasi sarana ibadah di lingkungan LP. “Demikianlah kondisi Lapas Klas II A Tembilahan sekarang sehingga kami mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah Inhil. Dengan demikian pembinaan bagi warga binaan dapat maksimal dilakukan. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi masjid,” ungkap Tommy.

 jan/rpo

Kelapa Warga Diminati Pengusaha Dewan Gesa Perda CSR

K

P

OTENSI kelapa di Indragiri Hilir menarik minat para pengusaha dari luar, seperti Jakarta. Mereka menilai kelapa Inhil memiliki kualitas yang bagus. Seperti yang disampaikan Diana, seorang pengusaha kopra asal Jakarta yang tertarik membeli kelapa bulat asal Inhil dalam jumlah puluhan ribu butir perharinya. “Kita menilai buah kelapa asal Inhil memiliki kualitas baik, kualitasnya sama seperti kelapa dari Bali, Nias, Lombok, Banyuwangi,” ungkap Diana. Selain itu, ia mengetahui bahwa potensi perkebunan

kelapa di Inhil terbesar di Indonesia, sehingga sangat menjamin bagi pasokan bahan baku di perusahaannya. Masuknya cukup banyak pengusaha yang akan membeli kelapa di Inhil ini disambut baik kalangan petani, karena dipandang membuat terjadinya persaingan harga di pasaran yang lebih kompetitif dan dapat menguntungkan petani. “Kita sangat menyambut baik dengan banyaknya pengusaha yang berniat membeli kelapa dari Inhil,” ungkap Ketua Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) Inhil,

Zainuddin Acang SH didampingi Dewan Penasehat IPKR, Burhan SH MH. Selasa (29/5) di Tembilahan. Diharapkan, hal ini akan memicu terjadinya persaingan harga yang sehat dan kompetitif di pasaran ditengah terpuruknya harga kelapa bulat dan kopra saat ini. Selama ini diketahui, banyak petani yang menjual kelapanya kepada penampung yang membawanya ke luar negeri, seperti Malaysia dan Thailand. Karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dan kompetitif, sementara harga dalam negeri anjlok.

 jan/hrc

OMISI II DPRD Inhil pada tahun 2012 ini yang kebagian untuk menyelesaiakan dua buah Perda inisiatif, terutama Perda tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, yang lebih dikenal dengan sebutan Community Social Responsibility (CSR) yang sudah masuk dalam 30 Prolegda 2012. Hal ini disampaikan Ketua Kimisi II DPRD Inhil, Herwanissitas, Kamis (31/ 5) lalu. Ia menjelaskan bahwa dari dua Perda yang ditugaskan kepada Komisi II, Perda tentang CSR ini menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam masa persidangan kedua DPRD Inhil. “Sesuai dengan UU no 40 tahun 2007 dan PP no 47 tahun 2012 tentang CSR, kita akan menyelesaikan Perda inisiatif Komisi II seputar tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan warga tempatan, agar apa yang terjadi selama ini tidak terulang, dan juga untuk mempersempit jurang sosial antara perusahaan dengan masyarakat

Disdukcapil Terima Peralatan e-KTP

P

EMKAB Inhil bersiap memulai program eKTP, setelah 40 set peralatan pendukung diterima Dsiducapil dari Kemendagri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Indragiri Hilir telah menerima peralatan e-KTP. Peralatan ini akan dikirimkan ke-20 kecamatan yang ada di Inhil. Menurut Kepala Disdukcapil Inhil, Dianto Mampanini, setiap kecamatan akan mendapatkan dua set peralatan e-KTP, terdiri dari komputer, printer, scanner, sidik jari dan kamera. “Kita memang telah menerima 40 set peralatan e-KTP, maka akan segera kita kirimkan ke tiap kecamatan. Sehingga pelaksanaan perekaman dapat segera dilaksanakan,” ungkap Kadisdukcapil Inhil, Dianto Mampanini kepada wartawan,

Senin (28/5) pekan lalu. Lanjutnya, sebelum pengiriman alat ini ke kecamatan terlebih dahulu pada Kamis (31/5/12) mendatang akan digelar rapat teknis dengan pihak kecamatan. Sambil menunggu kedatangan teknisi pemasangan peralatan ini. “Kita juga akan menggelar bimbingan teknis kepada 104 operarator yang akan mengoperasikan peralatan e-KTP ini,” imbuhnya. Namun ia meragukan perekaman data e-KTP akan rampung pada Oktober mendatang, mengingat untuk Inhil peralatan ini baru saja diterima. Ditambah pula dengan belum diterima peralatan perekam data yang dapat dibawa-bawa (Mobile enrollment).

 jan/rtc

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

tempatan,”ungkap Herwanissitas. Selama ini katanya, tanggung jawab perusahaan dan para investor terhadap lingkungan dan warga tempatan dinilai sangat kurang, sehingga dengan UU dan PP di atas yang diperkuat dengan Perda, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. “Kita menargetkan Perda CSR ini bisa tuntas dalam masa persidangan kedua ini, untuk itu kita bersama sekretariat dewan telah melakukan kerjasama dengan pihak akademisi, seperti UNRi dan para ahli terkait untuk menyusun dan membuat draft Perda ini,” katanya. Percepatan mewujudkan Perda ini, kata Sitas dimaksudkan untuk memberikan tekanan yang lebijh kuat kepada pihak perusahaan dan para investor agar menjalankan kewajibannya, dengan harapan dapat memperkecil kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat, khususnya di daerah tempatan.

 jan/hrc


21 Kepulauan Riau

Kota Gurindam Negeri Pantun

Dewan Saling Tuding Penganggaran Proyek Dompak Gencarnya pemberitaan menyoroti seputar kasus penyelewengan dana proyek multi years pusat perkantoran di Dompak membuat anggota Dewan Provinsi Kepulauan Riau resah dan gelisah, tuding menuding pun berkembang.

A

NGGOTA dewan diduga keras ada yang kecipratan dana penyelewengan proyek multi years pembangunan pusat perkantoran di Dompak yang sampai saat ini tak kunjung selesai bangunannya, teganya wakil rakyat menggerogoti uang negara serta membohongi rakyat sendiri. Lazimnya sebagai anggota dewan dalam membahas maupun mengesahkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah ada kalanya duduk satu meja, mulai dari anggota, ketua fraksi maupun Bidang Badan Banggar (Banggar) semuanya harus dilibatkan untuk dengar pendapat mencari jalan terbaik, kalau sudah sepakat atau mendapat suara terbanyak tentu tidak akan ada masalah. Ternyata sesama anggota dewanpun ada menyimpan segudang rahasia, kemudian ada juga anak mas dan anak tiri terbukti dalam kasus penyelewengan dana proyek multi years Dompak justru ada sebahagian antara anggota dewan tidak tahu menahu tentang progres pembangunan itu, sebaliknya dengan gencarnya pemberitaan diberbagai media terbitan harian daerah dan mingguan justru ada pula semacam cacing kepanasan kalau memang tidak terlibat atau tidak ada urusan ngapain mesti sibuk

Gedung kantor DPRD Kepri yang dikontrak menyedot dana APBD Rp.4 milyar pertahun diluar dana perawatan

segala, namun kalau merasa berbuat salah tentu saja pemberitaan itu dapat merepotkan dan membuat yang merasa bersalah itu tidak bisa tidur kemudian bila tidak ada merasa bebuat atau kecipratan dana Negara itu tentu nyantai saja, konsekuensinya memang demikian. Jika pekan lalu sejumlah anggota dewan Provinsi Kepri khususnya dari Fraksi Demokrat sangat berkeberatan dengan adanya pemberitaan media yang terindikasi menyudutkan beberapa anggota dewan, kini lagi giliran Ketua fraksi Partai PDIP Jumaga Nadeak merasa gerah dan kepanasan dengan pemberitaan anggota DPRD Kepri. Usai memimpin rapat panitia khusus (Pansus) Senin (28/5) bertempat diruang rapat Gedung Serbaguna DPRD Kepri, Jumaga terang-terangan adu argumentasi dengan sejumlah wartawan, beliau tidak menerima berita yang berujung fitnah itu. ”BUKAN APA-APA”, pemberitaan itu telah menimbulkan fitnah diantara sesama anggota

dewan sendiri. Jumaga menegaskan dengan gencarnya berita tentang perkembangan proyek multi years Dompak akan, membuat suasana terhadap anggota dewan tidak kondusif. Jumaga mengharapkan kalau ada informasi yang jelas tentang adanya anggota dewan yang terlibat dalam kasus itu silahkan saja namanya disebut dalam pemberitaan dan tidak perlu ditutupi pintanya. Sayangnya diantara beberapa anggota DPRD Kepri justru ada yang bungkam dan tidak mau berkomentar seperti Syukri Fahrial dengan alasan karena baru periode ini terangkat menjadi anggota dewan, sementara Syahniar Usman sedikit menyeletuk bahwa fraksinya sudah menolak tentang pengusulan penambahan dana tahun 2012 dari APBD Kepri yang jumlahnya cukup besar, jadi kalaupun kasus terangkat ke meja hijau kalau fraksi kami tidak ada masalah sebab dari awal sudah kami ingatkan supaya berhati-hati, tegas Syahniar kepada wartawan.

Kemudian salah seorang anggota Banggar, Suryani dari awal juga telah mengingatkan setelah mempelajari betapa banyaknya kejanggalan yang dirasakan dalam pembangunan Dompak. Suryani menilai anggaran yang digunakan tidak sesuai kemudian dalam pelaksanaan selalu terjadi perbedaan antara pembayaran dengan progres pembangunan karena pembayarannya lebih besar, namun demikian proyek ini tetap saja jalan dan sekarang kalau ada temuan ataupun berkaitan dengan hukum maka saya sarankan agar diproses dan kemudian diusut tuntas oleh pihak aparat berwenang, apakah pelakunya dari Legislatif dan eksekutif tolong diproses agar benarbenar terungkap siapa dalangnya, kata Serkretaris fraksi PKS dan juga anggota dewan yang diusungkan Partai Keadilan Sejahtra itu. Ditegaskannya lagi oleh Suryani, terkait berbagai adendum yang pernah dilakukan sehingga terjadi beberapa kali penambahan anggaran hal

itu tidak pernah dibahas oleh Banggar dan penambahan anggaran puluhan milyaran rupiah itu tidak melalui prosedur yang benar. “Saya sendiri sudah dua periode sebagai anggota Banggar tidak pernah dilibatkan dalam pembahasannya, saya tidak tahu menahu apakah pembahasannya harus dilevel kelas tinggi setingkat pimpinan yang juga sebagai Ketua Banggar. Untuk itu diharapkan kasus penyelewengan dana proyek multi years dompak agar ditangani serius oleh aparat hukum, tegakkan dong kebenaran di tanah air supaya anggota dewan juga sadar dengan tupoksinya, jadi saya jujur saja masalah kasus ini sungguh banyak keganjilan yang dirasakan mudah-mudahan dapat terungkap dengan jalur hukum, untuk itu kepada Kajati Kepri kasus ini tentu dapat dipelajari dan dikembangkan ada apa sebenarnya dengan proyek multi years Dompak,” jelas Suryani.

 bin

Walikota Serahkan DP4 ke KPUD Pemkab Bangun Pasar Hemat Energi

W

ALIKOTA Tanjungpinang, Suryatati A Manan Selasa (29/5) menyerahkan DP4 kepada KPU Kota Tanjungpinang. Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tersebut diterima Ketua KPUD Kota Tanjungpinang, Hamid Ali didampingi KPUD Kepri, Den Yealta Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, DP4 yang diserahkan tersebut sejumlah 157.293 orang dari 225.080 total penduduk Kota Tanjungpinang. Selanjutnya dari pemerintah Kota Tanjungpinang ini akan diserahkan KPU kepada PPS dan PPK untuk dilakukan pemutakhiran data dari rumah ke rumah. Untuk meminimalisir kesalahan rumah yang terdata ganda atau tidak terdata, PPK dan PPS akan memberikan tanda stiker khusus. Maka, dengan demikian akan kecil kemungkinan ada penduduk yang tak terdata.

Sementara Walikota Tanjungpinang, Dra Hj Suryatati A Manan mengatakan agar tahapan pemilihan dilaksanakan sebaik-baiknya. Daftar pemilih sementara, tetap, kiranya bisa diumumkan di tempat yg terjangkau umum agar masyarakat dapat mengetahui namanya terdata atau tidak. Kiranya jelang Pilwako 2012 semua pihak bersama-sama membantu mensukseskan pemilu. Dalam kesempatan ini Hamid Ali juga menyampaikan satu kendala kepada wako, yang dihadapi KPU. Sampai saat ini PPK dan PPS sudah melaksanakan tugas. Namun, sekretaris PPK dan PPS belum memiliki SK, sehingga pencairan anggaran sulit dilakukan. Wako berjanji dalam waktu 3x24 jam, SK tersebut sudah bisa diterima. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda, Tengku Dahlan, Panwaslu Kota Tanjungpinang, beserta para kepala SKPD, camat dan lurah.

 bin/rls

P

EMERINTAH Kabupaten Natuna berencana akan membangun pasar tradisional modern berkonsep hemat energi. Rencananya pasar tersebut akan dibangun di pusat kota dengan luas lahan 1,4 hektare. Sebagai bukti kalau rencana ini bukan bualan belaka, tahun ini Pemkab Natuna sudah menganggarkan dana senilai kurang lebih Rp2 miliar untuk DED (Detail Engenering Desain). “Benar, tahun ini baru proses DED-nya. Kita umumkan proses lelangnya,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif saat ditemui di ruang kerja, Kamis (31/5) pekan lalu. Pasar tradisional moderen yang akan dibangun nanti memiliki kapasitas besar. Diantaranya, untuk lapak sayur sebanyak 50 tempat. Lapak ikan sebanyak 50 tempat serta untuk kios barang kelontong dan pakaian juga akan disediakan.

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

“Kurang lebihnya konstruksi bangunan pasar itu seperti pasar BSD (bumi serpong damai) di Jakarta. Jadi konsepnya itu tradisional tapi modern” tuturnya. Kata Hikmatul, pembangunan pasar tradisional moderen ini juga nantinya akan menyediakan beberapa fasilitas seperti alun-alun, kantor, mushala, pembuangan sampah sementara, gudang dan lokasi parkir. Beberapa fasilitas tersebut akan diusahakan untuk dibangun dengan harapan, pasar tersebut dibangun berdasarkan konsep awal yakni pasar tradisional moderen hemat energi. “Jika proses DED bisa selesai tahun 2012 ini, maka tidak menutup kemungkinan untuk pembangunan fisik pasar tradisional modern bisa dilaksanakan tahun 2013. Sedikit tambahan, lokasi yang direncanakan adalah bekas lokasi terminal bus yaitu di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai,” pungkasnya.

 bin/hkc


22 Dumai Bersemai

Bersih, Sejahtera & Damai

Disduk Capil Klaim Sukses Jalankan e-KTP D

INAS kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Dumai, Rabu di media center jalan Putri Tujuh melakukan ekspos keberhasilan Dumai melakukan perekaman data Elektronik Kartu tanda Penduduk (E-KTP) yang sudah mencapai angka 96 persen hingga 28 mei 2012. Dan pada kesempatan itu, disdukcapil Kota Dumai mengklaim bahwa Dumai sukses menjalankan program itu. Ekspos ini dihadiri langsung oleh Walikota Dumai, H. Khairul Anwar, Sekdako Dumai, H. Said Mustafa, kepala SKPD di lingkungan Pemko Dumai serta Camat dan Lurah sekota Dumai. dalam kegiatan

tersebut terungkap bahwa Dumai terbilang sukses melaksanakan program Pemerintah melakukan input data penduduk untuk membuat E-KTP. ‘’Pelaksanaan input data EKTP Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses dilaksanakan dikota Dumai, sampai tanggal 28 Mei 2012 kemarin perekaman yang dilakukan sudah mencapai 136.992 orang atau 96 persen dari jumlah alokasi e-KTP yang ditetapkan pada 2011,’’ kata Nizam. Ditambahkannya bahwa dari jumlah itu e-KTP yang telah tercetak sebanyak 100.098 keping dengan presentase 73.07 persen dari jumlah perekaman, sedangkan jumlah

e-KTP yang belum tercetak sebanyak 36.894 keping. Sementara Walikota Dumai, H. Khairul Anwar meskipun menyatakan puas dengan hasil

itu, namun tetap berharap Disdukcapil menuntaskan pelaksanaan E-KTP hingga 100 persen agar masyarakat Dumai semuanya memiliki e-KTP

 Wujudkan Dumai Kota Tourism

Pemko Serius Wujudkan Wisata Bandar Bakau

U

NTUK lebih meningkatkan daya tarik wisata Mangrove kota Dumai, Pemerintah akan mendukung terciptanya objek Wisata Mangrove di Bandar Bakau jalan Nelayan Laut Kota Dumai. Maka dari itu, dalam waktu dekat Pemerintah melalui Instansi terkait akan membenahi objek tersebut agar menjadi daya tarik Wisatawan baik domestik maupun manca Negara. Walikota Dumai, H. Khairul Anwar ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis mengatakan bahwa pihaknya optimis dapat mengembangkan kawasan Wisata Mangrove dibandar Bakau Dumai. Dijelaskan Walikota bahwa instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pariwisata, Dinas Tatakota,

Dinas kehutanan dan Kantor Lingkungan Hidup sudah diintruksikan agar segera membuat Detail Engenering Desain (DED) pengembangan kawasan Mangrove. Menurut Walikota, di Bandar Bakau terdapat berbagai jenis Mangrove, sedikitnya ada 26 jenis tanaman Mangrove yang telah berhasil dikembangkan dikawasan Mangrove dijalan Nelayan Laut, sehingga Dumai termasuk kota yang memiliki jenis Mangrove terlengkap di Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah akan menjadikan kawasan itu sebagai objek wisata untuk mendukung terciptanya Dumai kota Tourism. Kawasan itu nantinya menurut Wako akan disenergikan dengan pembentukan kawasan ekowisata.

Dan ditambahkannya bahwa untuk mengembangkan kawasan itu, pemerintah akan bekerjasama dengan LSM Pecinta Alam Bahari (PAB) serta instansi terkait. “Konsep Ecotourism pada kawasan mangrove merupakan peluang yang sangat menarik yang harus di wujudkan segera, mengingat konsep ekowisata hutan mangrove sangatlah unik bukan hanya sebagai tempat hiburan saja tetapi juga sebagai tempat pengembangan lingkungan yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan dan konservasi alam karena hutan mangrove mempunyai karakteristik dan kekhasan tersendiri sehingga diharapkan dapat menarik Wisatawan,” bebernya.

 hrc

sebelum 2013 mendatang, mengingat pada 2013 seluruh penduduk wajib menggunakan E-KTP.

 hrc

Dumai Segera Miliki Pelabuhan Baru

K

EPALA Dinas Perhubunagn Kota Dumai, H. Marwan menyatakan keinginannya membangun sebuah pelabuhan baru untuk mewujudkan Visi Dumai Kota Pelabuhan. Pelabuhan yang dibangun merupakan pelabuhan Multipurpose sehingga dapat diggunakan untuk berbagai aktifitas kepelabuhanan. Demikian disampaikan Kadishub Kota Dumai, H. Marwan kepada wartawan di kantor Walikota. “Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas perhubungan dan Instansi terkait lainnya akan segera membangun Pelabuhan Multipurpose untuk mewujudkan Visi Dumai Kota Pelabuhan,” katanya. Ditambahkannya bahwa Pelabuhan yang akan dibangun adalah pelabuhan

berkapasitas besar dengan luas lahan yang sudah disiapkan sebanyak 70 Hektar. “Lahan sudah kita siapkan seluas 70 hektar. Selain itu, Fisibility Study (FS) sudah selesai dikerjakan, dan saat ini tinggal menunggu Detail Engenering Desain (DED) yang akan kita siapkan tahun ini juga,” paparnya tanpa menyebutkan dimana lokasi akan dibangun Pelabuhan itu. Untuk Pelaksanaannya, dijelaskan Marwan, bahkan akan dilaksanakan oleh Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Swasta. Yang pasti menurut Marwan dibangunnya Pelabuhan itu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepelabuhanan serta untuk mendukung terwujudnya Dumai Kota Pelabuhan.

 hrc

Pertamina Bantah Bintik Kuning Hujan Minyak

P

T PERTAMINA Refinery Unit (RU) II Dumai membantah bintik kuning yang menempel pada atap rumah dan sekitar rumah warga Kelurahan Tanjung Palas bukan hujan minyak, tapi lebih tepat disebut bintik kuning. Staf Humas Pertamina RU II Dumai Brasto Kamis menyebutkan, apa yang ditulis di media mengenai hujan minyak tidak benar, namun yang benar adalah bintik kuning. Sementara itu, Kepala KLH Dumai Basri menjelaskan, tim labor Kantor

Lingkungan Hidup (KLH) tetap komitmen melakukan pengecekan dan pengambilan sampel di sekitar lokasi hujan minyak. Beberapa sampel yang diambil antara lain sampel air, dua sampel air hujan yang ditampung penduduk Tanjung Palas dan dua sampel lagi air dari Kota Dumai yang tidak terkena imbas hujan minyak. ‘’Apa yang kita lakukan adalah respon kita terhadap keluhan masyarakat di Kelurahan Tanjung Palas,” kata Basri.

PO. MUS TRANSPORT WISATA

Angkutan Sewa Eksekutif

TRANSPORT ANGKUTAN UMUM EXECUTIF

PEKANBARU

L 300 FULL AC - MITSUBISHI KUDA

- DUMAI - DURI - PADANG

: Jl. H Imam Munandar/Harapan Raya No. 29B Telp. 0761 885153 Pekanbaru DUMAI : Jl. Jend. Sudirman No. 134 Telp. (0765 )32910 - 38567 DURI : Telp. (0765) 7037258 PADANG : Jl. Ir H Juanda No 59 Telp. (0751) 38567

PEKANBARU

PUSAT

KANTOR PUSAT: Jl. Jati (Harapan Raya) No. 23

Mengutamakan Pelayanan Terbaik

Telp. (0761) 7003400 Pekanbaru

RENGAT AIR MOLEK TEMBILAHAN

RENGAT: Depan Terminal Jl. Diponegoro

Telp. (0769) 323451

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

Antar Jemput Alamat Berangkat Tepat Waktu

 hrc


23 Pendidikan Sistem On Line Kali Ini akan Lebih Baik Dinas Pendidikan Pekanbaru kembali bekerjasama dengan Pustekom dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sofware rusak dan SDM yang minim sudah diantisipasi.

P

Siswa Tempatan Harus Jadi Prioritas Siswa yang tinggal di sekitar sekolah, tahun ini mendapatkan kesempatan lebih besar. Tingkat SD kuota siswa tempatan 50 persen, SMA sekitar 20 persen dan SMP 25 persen.

P

ENDAFTARAN Peserta Didik Baru (PPDB) secara online terbukti telah mengecewakan banyak orangtua. Sebab, anak mereka harus bersaing dengan ribuan siswa, padahal sekolah tersebut berada dilingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini, diakui oleh Yusran yang sebentar lagi akan memasukkan anaknya di sekolah setingkat SMA. Dia mengatakan, banyak keluhan dari orang tua yang berada dekat dengan sekolah yang tak bisa diterima lantaran kalah bersaing dengan siswa yang nilainya lebih tinggi pada PPDB secara online. Dengan terpaksa, mereka mencari sekolah lain yang lebih jauh dari tempat tempat tinggal. Akibatnya, biaya pendidikan anak mereka lebih mahal dan berat diongkos. “Banyak terjadi kejadian seperti ini, sekolah lebih mementingkan gengsi memperoleh siswa dengan nilai tinggi demi prestasi, ketimbang membantu siswa yang berada disekitar sekolah dengan nilai yang pas-pasan,” kata Yusran. Ketika diatanya, kemana anaknya akan mendaftar, dia mengaku belum memutuskannya. Namun dia menyampaikan harapannya bahwa anaknya bisa bersekolah di SMKN 2 Pekanbaru. Sebab jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah dan anaknya bisa berjalan kaki ke sekolah. “Saya khawatir anak saya kalah dalam persaingan nilai. Ini yang membuat saya lebih pusing. Sekolah yang juga dekat SMUN 8, itu lebih berat persaingannya. Ada juga MAN 2 Model, biaya masuk sangat mahal mencapai 8 jutaan,” keluhnya. Dia berharap pihak sekolah lebih perhatian lagi kepada siswa-siswa di sekitar mereka, tanpa memperhitung-

kan nilai. “Kalau perlu, dinas pendidikan menentukan berapa jarak siswa yang otomatis diterima tanpa melihat nilai,” saran Yusran. Mengenai penerimaan siswa tempatan yang berada di dekat sekolah, Sekretaris Disdik Riau Saadunir mengatakan, bahwa Disdik Pekanbaru mengusulkan adanya penambahan. Untuk SD, anak tempatan kuotanya 50 persen, untuk SMA sekitar 20 persen dan SMP sekitar 25 persen. Dengan ditambahnya kuota ini, kata dia, pihak sekolah bisa menambah siswa-siswi tempatan yang akan tertampung. Sehingga, orangtua siswa tempatan tidak merasa bingung lagi memasukkan anaknya sekolah. Saadunir juga mengatakan, pihak sekolah harus berkoordinasi dulu dengan RT/RW setempat untuk menentukan nama-nama siswa yang tercakup di wilayah sekolah. Namun menurut salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ade Hartati, di penerimaan siswa baru, anak tempatan seharusnya dapat jatah 25 Persen. “Pada penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP dan SMA sederajat pada sekolah negeri, masingmasing sekolah seharusnya memberi kuota 25 persen untuk anak tempatan yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah,” jelasnya. Dia mengatakan, untuk saat ini, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak tempatan. Padahal tujuan membangun sekolah dalam suatu daerah adalah untuk meratakan pendidikan bagi seluruh anak, terutama di Pekanbaru. Makanya, nilai kuota 25 persen sangat cocok meskipun sebenarnya masih kurang. Ade mengatakan, penerimaan peserta didik baru untuk anak tempatan sebaiknya bisa diukur dari jarak rumah calon siswa ke sekolah negeri yang dituju. Artinya, dalam satu sekolah bisa terdapat dua hingga tiga kelurahan, dengan demikian bagi masyarakat kelurahan sebelah yang rumahnya lebih dekat dari sekolah juga harus menjadi prioritas.*

 hes

ADA tahun ini, PPDB akan tetap dilakukan dengan sistem online. Pasalnya, sistem ini dianggap paling efektif dalam menciptakan proses penerimaan siswa baru yang transparan dan objektif. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama masuk ke sekolah tertentu. Sistem PPDB online tahun ini diyakini akan lebih baik. Selain meminta masukan dari kepala sekolah, Disdik sebelumnya juga sudah studi banding ke Jaringan Pendidikan Nasional dan Pusat Teknologi Komunikasi (Pustekom) Pendidikan. Selain itu, berbagai perangkat komputer juga diupayakan lebih baik. Sehingga bisa mengatasi permasalah yang berpeluang menghambat kelancaran PPDB. “Tahun ini, Disdik bekerjasama kembali dengan Pustekom. Berbagai

masukan juga diperlukan agar sistem kedepan jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Apalagi masalah sofware yang jadi kendala pada tahun lalu,” kata Sekretaris Disdik Riau Saadunir pada acara sosialisasi PPDB online di SMKN 2 Pekanbaru. Sebagaimana PPDB online tahun lalu, Disdik mengaku sempat kewalahan karena sistem jaringan penerimaan peserta didik baru terganggu oleh kurang baiknya sofware dan juga oleh peretas (hacker). Karena itulah, ia berharap tahun ini perangkat dan sumberdaya manusia pelaksana PPDB online bisa lebih bagus dan bebas gangguan peretas. “Mudah-mudahan alat dan sumberdaya manusia kita mampu mengatasi ini semua,” ungkapnya. Rencananya, PPDB online dijadwalkan dilakukan mulai tanggal 25 hingga 28 Juli mendatang. Karena itulah, ia berharap orangtua dan

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

siswa proaktif mencari informasi terkait PPDB. Karena sosialisasi sudah sering dilakukan Disdik ke sekolah maupun ke masyarakat. Dia juga meminta, agar ketika penerimaan raport nanti, orangtua sendirilah yang mengambil raport anaknya. Karena pada pembagian raport sekaligus dipakai untuk sosialisasi PPDB online. Begitu juga, peran lembaga swadaya masyarakat ikut serta mensosialisasikan Menurut Saadunir, dengan sistem online, masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di sekolah bisa langsung memonitoring setiap perkembangannya. Tidak hanya itu, dengan sistem ini juga kecurangan bisa diminimalisir dan bisa dikatakan tidak akan ada main mata antara panitia dan calon siswa baru. Pasalnya, usai mendapatkan pengumuan ini berkas asli akan dipampangkan sesuai dengan ijazah yang diterima. “Lebih transparan dan lebih unggul, itu kelebihan dari sistem on line tersebut,” ujarnya. Anggota DPRD Pekanbaru Ade Hartati yang ikut di acara tersebut mengatakan, Disidik perlu mengev-

aluasi beberapa hal dari sistem ini. Terutama masalah sofware komputer dan SDM yang mengelolanya. “Tahun lalu, sofware tidak mendukung dan minimnya tenaga menyebabkan keterlambatan input data siswa yang mendaftar. Ini berdampak pada pengumuman hasil PPDB yang memerlukan waktu tambahan,” terang Ade. Selain masalah itu, sosialisasi PPDB online juga ditegur oleh Ade. Karena ia mendapati ada kepala sekolah yang belum paham mengenai sistem PPDB online ini serta masih kurangnya informasi kepada masyarakat. Dia berharap, sebelum PPDB dilaksanakan, Disdik sudah menyelesaikan kedua perseolan ini agar PPDB berjalan lancar tanpa kendala sedikit pun terutama jaringan internetnya.*

 hes


16  Desa Sungai Selodang Menuju Muara Bungkal

Izin Areal Ancam Pembangunan Jalan P

EMBANGUNAN jalan dari Desa Sungai Selodang menuju ke Desa Muara bungkal, Kecamatan Sungai Mandau terancam gagal karena jalan tersebut melintasi HTI dan areal perusahaan. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Sungai Mandau, Rabu pekan silam. “Gagalnya pembangunan jalan dari Desa Sungai Selodang ke Desa Muara Bungkal tersebut, lantaran ruas jalan yang akan dibangun oleh Pemkab Siak itu harus melintasi areal HTI dan areal

perusahaan,” katanya. Dijelaskan Alfedri, untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan jalan yang menghubungi dua desa tersebut haruslah memiliki izin pakai dari pemilik HTI dan perusahaan. “Kalau tidak ada izin pakai, tentunya tidak bisa dilakukan pembangunan oleh Pemkab Siak. Oleh sebab itu, diminta kepada pihak terkait agar bisa meninjau ulang lokasi pembangunan jalan antar desa yang ada di Kecamatan Sungai Mandau,” imbuhnya. Wabup mengharapkan kepada dinas terkait yang akan melakukan pemban-

gunan jalan nantinya, hendaknya bisa terlebih dahulu melihat lokasi jalan yang akan dibangun. Hal tersebut agar program pembangunan yang akan dilakukan, ini agar tidak akan terkendala seperti halnya yang terjadi pada pembangunan jalan Desa Selodang menuju Desa Muara Bungkal. “Kita berharap kepada pihak perusahaan HTI dan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Siak bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan di Kabupaten Siak ini. Dan pihak perusahaan wajib untuk menyalurkan CSR kepada masyarakat

Wabup SiakH Alfedri saat melakukan kunjungan di Sungai Mandau

dimana mereka beroperasi, apalagi dampak dari kegiatan mereka itu masyarakat

Tiga Bulan Tuntaskan Inventarisir Lahan

B

UPATI Siak, Drs H Syamsuar MSi berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Siak. Pemkab Siak telah melakukan berbagai stimulan guna mencapai harapan tersebut. Pada 2012 ini, Pemkab Siak telah memberikan 20 unit kendaraan roda dua untuk membantu operasional petugas PPL se- Kabupaten Siak. Juga memberikan dana operasional bagi Kantor UPT PPL di setiap kecamatan. “Saya sangat berharap dan bahkan memohon dengan

yang ditargetkan itu. Diantaranya terus berupaya peningkatan produksi tanaman padi dan pendapatan petani padi. Melalui upaya yang bisa dilakukan adalah membuka lahan-lahan baru guna menambah kawasan persawahan di Kabupaten Siak. “Saat ini saya bingung karena data yang diberikan oleh pihak-pihak terkait tidak akurat dan saling berlainan. Oleh karenanya, saya minta kepada instansi terkait untuk segera inventarisir kawasan-kawasan yang memang layak dikebangkan sebagai persawahan. Saya berikan waktu tiga bulan bagi

bauahan lain selain padi dengan menyuguhkan hasil tanaman seperti jagung, kacang, ubi dan lain sebagainya di setiap acara yang menyediakan konsumsi. Bersama mewujudkan dan bantu program ternak sapi yang terintegrasi dengan pengembangan tanaman pangan terutama padi. “Kepada pihak-pihak terkait saya berharap untuk bersamasama mencari solusi dari masalah yang ada dalam mewujudkan mimpi kita ini, bukan malah saling menyalahkan dan berlepas tangan,” ingatnya.

sepenuh hati kepada seluruh petugas PPL untuk bersamasama mewujudkan komitmen kami ini, sehingga kedepannya apa yang kita cita-citakan menjadi daerah berswasembada padi tahap awal ini bisa kita raih,” harap Bupati disela-sela membuka Pelatihan Pengembangan Budidaya Buah-buahan untuk PPL se-Kabupaten Siak di Perawang, Selasa pekan silam. Bupati juga mengakui program pengembangan usaha peningkatan panen padi melalui program bibit padi IP 300 yang dilakukan para petani persawahan di Kecamatan Bungaraya, dimana hasilnya kurang memuaskan. “Namun itu janganlah membuat kita lemah untuk terus berusaha demi mewujudkan mimpi untuk menjadi daerah swasembada padi,” tukasnya. Syamsuar juga memaparkan lima hal yang mesti dibenahi serius untuk memenuhi apa

instansi terkait untuk menyelesaikan inventarisir lahan tersebut,” tegasnya. Ditambahkan dia, PPL mesti cermat guna menghadapi masa replenting kebn kelapa sawit yang dalam waktu dekat ini diperkirakan akan terjadi di luas lahan ribuan hektar di Kabupaten Siak ini. Caranya dengan mengumpulkan informasi di daerah mana saja akan ada pelaksanaan replenting dan berikan kepada petani apa tindakan yang bisa dilakukan menghadapi masa replenting tersebut sehingga mereka tidak kewalahan sehingga putus sumber pendapatan ekonominya. Serius menggalakkan upaya penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan dilingkungan masyarakat terutama di lahan-lahan yang tidur. Intensif juga mensosilisasikan bahwa ada kebutuhan lain yang bisa dikonsumsi selain nasi. Ajaklah masyarakat untuk peduli dan mengkonsumsi

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan Ketahanan Pangan (BPKP) Kabupaten Siak, Ir Amin Budiyadi menjelaskan di Kabupaten Siak saat ini sudah ada sebanyak 124 petugas PPL dari 129 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Siak. Jumlah ini dinilai sudah cukup dan memadai, tinggal lagi bagaimana membekali mereka sehingga berkualitas dan maksimal menjalankan tugasnya di lapangan. “Jumlah ini mesti diimbangi dengan kualitas melalui berbagai pelatihan sehingga tugas PPL tidak hanya sebagai jabatan fungsional tapi juga menjadi profesi yang menguntungkan. Makanya, PPL mesti berada ditempat setiap waktu dan juga mesti siap sedia kapan dan dimana saja dimintai bantuannya oleh petani dalam memajukan pengembangan usaha yang digeluti masyarakat sesuai skil masing-masing,” terangnya.

 dpc

Dermaga Buton Resmi Beroperasi

S

ETELAH lama menunggu, akhirnya Dermga Tanjung Buton resmi beroperasi. Izin operasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan RI itu menjawab pengajuan yang diajukan oleh Pemkab Siak atas operasional dermaga. “Setelah kami lihat maka sudah layak Dermaga Tanjung Buton ini beroperasi,” kata Direktorat Pelabuhan Pengerukan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Heru Purwanto kepada Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi, usai melakukan peninjauan bersama tim. Menurut dia, jelang izin permanen yang dikeluarkan Kemenhub, operasional dermaga ini dibantu oleh Adpel Sungai Pakning bersama Pemkab Siak. Selain itu aktivitas bongkar muat yang dilakukan pada dermaga ini bersifat umum, bisa barang dan penumpang. Hanya saja untuk barang (kargo) harus dilakukan secara langsung terhadap material yang dibawa. Aktivitas bongkar muat barang ini sebut dia, sesuai dengan mestinya, namun mengingat izin sementara yang diberikan belum bisa melebihi dari itu. Akan tetapi jika izin dari kementerian sudah dikeluarkan, maka bisa melakukan sesuai dengan fungsi dan peruntukkan yang mengacu pada UU. Kenapa izin sementara? Dijelaskan dia, karena operasional Adpel belum ada di sini, sehingga masih menumpang dengan Adpel tetangga, akan tetapi jika sudah ada, maka tak perlu lagi ketergantungan dengan Adpel tetangga. Dermaga ini menurut dia memiliki peran yang strategis dalam pengembangannya, selain letak geografis dan aspek kelayakan dari dermaga ini sangat berperan dalam aktivitas jasa. Oleh karenanya sejak izin ini diberikan, Pemkab mulailah melakukan dan melengkapi sarana pendukung untuk pengembangan dermaga ini. Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi menyabut baik izin operasi yang diberikan. Menurut dia, izin ini menjawab segala pertanyaan dari investor yang berminat investasi di Siak. Tentunya dengan izin ini, Pemkab melengkapi dan menyempurnakan segala sarana pendukung yang ada di sana, karena dermaga ini selain aktivitas bongkar muat barang, juga berada di kawasan industri. Dalam perencanaan Pemkab, kawasan ini jadi pertumbuhan dan lokomotif ekonomi, sebab dari sini aktivitas perekonomian berkembang karena sudah dilirik para investor. Adanya izin ini tentu jadi modal Pemkab dalam menyakinkan para investor, sebab selama ini mereka selalu menanyakan kepastian, sehingga Pemkab merasa kesulitan, karena yang mengeluarkan izin ini bukan Pemkab. “Untuk pengelolaanya, kami sudah menyiapkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP),” kata dia.

 dpc

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

setempatlah yang merasakan,” tukasnya.

 rpc


17

Pekanbaru Kembali Raih Piala WTN Walau hanya pada kategori angkutan, tapi Pekanbaru kembali sukses meraih Piala WTN.

S

ETELAH sukses meraih delapan kali Piala Wahana Tata Nugraha (WTN), tahun ini Pekanbaru gagal melanjutkan sukses meraih Piala WTN untuk kategori angkutan dan lalu lintas untuk kesembilan kalinya. Karena untuk tahun ini, Kota Bertuah hanya meraih Piala WTN untuk kategori angkutan. Dan Piala WTN katagori Angkutan dari Kementerian Perhubungan RI ini sudah diterima langsung Wali Kota Pekanbaru H Firdaus, ST, MT didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishub Kominfo) Kota Pekanbaru, Ir Syafruddin Sayuti MSc MsTr, di Jakarta Selasa (29/5) lalu. Dan saat ini, piala WTN yang diraih hanya oleh dua

kota besar di Indonesia itu, yakni Pekanbaru dan Denpasar sudah sampai di Kota Pekanbaru dan disimpan di Kantor Dishub Kominfo, Jalan Sutomo Pekanbaru. Kadishub Kominfo Pekanbaru, Ir Syafruddin Sayuti MSc MsTr didampingi Kabid Wasdal Lantas M Taufik OH menerangkan Pekanbaru sudah delapan kali meraih Piala lengkap yakni WTN katagori Angkutan dan lalu Lintas. Menurut Syafruddin gagalnya Pekanbaru meraih WTN katagori lalu lintas, salah satu penyebab karena adanya kemacetan yang terjadi di fly over yang sedang dibangun di Pekanbaru. Sedangkan WTN katagori angkutan yang diraih itu, berkat baiknya pelayanan bus Trans Metro Pekanbaru, didukung rambu-rambu, lampu traffic light, sarana dan prasarana lainnya. Perlu juga diinformasikan bahwa pada 2013 nanti Pekanbaru juga akan membangun fly over di simpang

SKA Pekanbaru memanjang dari utara-selatan di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru. Ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan. Karena itulah, kata Syafruddin, ke depannya pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan layanan umum, lalu lintas, mendukung program yang dicanangkan Presiden SBY yakni mengurangi efek gas rumah kaca 2020. “Pengurangan efek rumah kaca ini sekitar 26 persen di seluruh sektor dan ini harus menjadi aksi nasional dan jadi aksi daerah juga,” ujarnya. Rencana aksi di Pekanbaru akan disampaikan ke Wali Kota, Gubernur Riau sampai ke Presiden pada September 2012 nanti. Sedangkan khusus halte Trans Metro Pekanbaru (TMP) akan dibangun di tengah median jalan di jalur khusus. Tahap awal nanti masyarakat akan dipandu dan bertujuan mengurangi kendaraan pribadi. Dan meraih piala WTN, menurut Sayuti hal itu bukan

sebagai tujuan akhir, tapi itu hanya sebagai motivasi. “Piala WTN bukan lah tujuan akhir dari program pembangunan

lalu lintas, tapi itu hanya sebagai motivasi,” tambah Syafruddin lagi.*

 rp/dri

Pemko Tawarkan Lahan Kawasan Industri PNS Pemko Mulai Rekam KPE

P

EMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru memanfaatkan kedatangan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia ke Pekanbaru untuk menawarkan lahan yang bisa dijadikan kawasan industri bahan olahan dari hasil pertanian. Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu, Dubes Australia untuk Indonesia melakukan kunjungan ke Pekanbaru untuk melihat dan meninjau potensi yang ada di Kota Bertuah ini, baik potensi budaya, kultoral serta potensi mengangkat perekonomian. Dan dari hasil kunjungan itu, Dubes Australia untuk Indonesia yang datang ke Pekanbaru bersama staf ahli Menteri Perekonomian RI ini akan disampaikan kepada pihak kenegaraan Australia serta mengupayakan menarik para investor untuk tanamkan investasi di Pekanbaru. Lahan yang bisa dijadikan kawasan industri itu, ditawarkan langsung Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus, ST, MT, saat menjamu Dubes Australia dan rom-

bongan. Wako menjelaskan tersedianya kawasan industri pengolahan bahan mentah di Pekanbaru akan lebih memudahkan dan menghemat biaya serta waktu, jika dibanding kalau bahan mentah diantar ke Dumai. “Jika Pekanbaru memiliki sendiri industri pengolahan bahan mentah, tentu kita tidak hanyak menjual bahan mentah, tapi juga bahan jadi,” ujarnya. Dan untuk Pekanbaru, kata Wako, kawasan yang strategis dijadikan kawasan indutri adalah Tenayan Raya, namun penduduk setempat lebih berminat pada pertanian, dan hasil pertanian ini dijadikan bahan baku produksi jadi industri. Nilai strategi di kasawasan tersebut, akan berdampak mudah dan bisa di jangkau untuk Riau dan Internasional. “Jadi jika disetujui tawaran tersebut oleh pihak Australia, maka kita tidak lagi hanya menjual bahan baku melainkan juga jual produksi,” jelas Wako.*

 pbe/dri

T

ERHITUNG sejak Senin (28/ 5) lalu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sudah mulai melakukan perekaman kartu Pegawai Negeri Sipil Eletronik (KPE). Hal itu diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru, Yuzamri Yakup, usai melakukan sesi perekaman KPE diaula Kantor Wali Kota. “Perekaman KPE ini akan berlangsung mulai hari ini hingga sembilan hari masa kerja,” ujarnya. Yuzamri menjelaskan bahwa KPE ini sangat penting dan banyak manfaatnya bagi PNS. Selain sebagai pengganti kartu yang menyimpan sistem data lama yang bernama karpeg juga bisa melakukan berbagai transaksi lainnya. “KPE ini berfungsi sebagai pengganti karpeg lama, yang mana karpeg yang lama hanya untuk satu infor-

masi saja. Sementara KPE berfungsi ganda. Seperti sebagai identitas pribadi, transaksi di perbankan baik untuk setoran, maupun pembayaran kerana sudah bekerjasama dengan pihak bankriaukepri,” jelas Yuzamri. Fungsi lain dari kartu KPE ini, urai Yuzamri, juga dapat menghindari tumpang tindihnya Nomor Induk Pegawai (NIP). Pasalnya ini sangat perlu di miliki. Untuk itu ia menghimbau agar semua PNS di lingkungan pemko pekanbaru termasuk para guru yang mencapai 8.106 orang, agar segera melakukan perekaman data. “Jadi Kita minta para PNS silakan datang kesini untuk merekam, paling lama sekitar 15 menit. Sedangkan bagi para guru silakan datang disaat tugas mengajar sudah usai yakni pada waktu siang hari, karena pelayanan buka hingga sore,” tambah Yuzamri.*

 pbe/dri

Akte dan KK Gratis Buat Keluarga tak Mampu

K

ABAR gembira bagi kepala keluarga yang tidak mampu yang ada di Pekanbaru. Karena bersempena hari jadi Kota Pekanbaru ke-228, Pemko Pekanbaru akan membagikan 750 akte kelahiran dan kartu keluarga (KK) gratis kepada keluarga tidak mampu. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, Drs H M Noer MBS pemberian akte gratis ini ditujukan bagi anak yang sudah berusia di atas enam puluh hari. Sementara itu, bagi anak yang sudah berusia di atas satu tahun, maka tetap harus

ada keputusan tetap dari Pengadilan Negeri, karena sudah merupakan ketentuan undang-Undang. Pengadilan sendiri sudah merupakan instansi vertikal yang berada di luar Pemko Pekanbaru. “Bisa saja aktenya kita gratiskan, tapi sebelum aktenya diterbitkan yang bersangkutan harus melampirkan terlebih dahulu bukti surat penetapan dari pengadilan. Karena ini sudah merupakan ketentuan undangundang dan kita tidak bisa melanggarnya,” tegas M Noer. Untuk mencarikan masyarakat yang tidak mampu itu, M Noer memastikan pihaknya akan mengirimkan surat ke

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

setiap kecamatan. Dimana setiap kecamatan diminta untuk mengirimkan surat kepada kelurahan untuk meminta bantu kepada RT/RW mencarikan warganya yang dianggap benarbenar tidak mampu untuk membuat akte dan KK. “Yang tahu dengan warga itu adalah RT/RW. Makanya kita kirimkan surat kepada masing-masing camat untuk memerintahkan lurah agar menyampaikan kepada masing-masing RT/RW untuk mencarikan warganya yang tidak mampu. Masing-masing kelurahan itu kita perkirakan jumlahnya sekitar 50 orang,” ungkapnya.*

 rp/dri


24

Pemda Sering Alami Hambatan Dalam Mengelola Keuangan W

AKIL Bupati Kampar H Ibrahim Ali mengatakan saat ini perlu persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh semua unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Karena dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali mengalami hambatan dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel. “Kondisi ini menyebabkan hasil pemeriksaan BPK, baru sebagian kecil pemda di seluruh Indonesia yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan sebagian besar lainnya, masih Wajar Dengan pengecualian (WDP),” ujarnya, diselasela acara Peringatan HUT Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke-12 dan Seminar Nasional “ Mekanisme dan Pola Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dalam mengoptimalkan Upaya Penuntasan Pengambilan “Kerugian Negara “, di Hotel Aryaduta, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (31/5). Dikatakannya, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 4 Tahun 2011, tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor mempunyai peran sebagai Quality Assurance dalam Reformasi Birokrasi. “BPKP diharapkan dapat membimbing pemda dalam mengenali resiko-resiko yang mengancam dalam pencapaian tujuan organisasi,” katanya. Menurut Ibrahim, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diterapkan selama ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Sehingga, ditahun-tahun anggaran selanjutnya, akan menjadi lebih baik. “Kita terus berupaya menerapkan sistim pengelolaan keuangan yang benar, kepercayaan maupun penilaian dari daerah lain harus bisa memacu semangat menuju kemajuan yang lebih baik,” tegas Wabup. Selain itu pembenahan yang harus dilakukan adalah sistim pelayanan yang diterapkan yakni cepat, tepat dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada seperti kelengkapan berkas dan tidak berbelit-belit. Kemudian langkahlangkah yang harus kita lakukan sesegera mungkin yakni menganalisis karakter

setiap staf bahkan dari kuesioner tersebut dapat terlihat karakter setiap bawahan dalam menjalankan tugas yang dilakukannya, karena hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam kesuksesan dari berbagai kegiatan kerja yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja (Satker) terkait. “Evaluasi kerja guna peningkatan target kerja, sehingga apa yang kita harapkan bersama yakni Kampar meraih perdikat WTP dapat

tercapai,” pungkasnya yang juga Ketua Tim Pemberantasan Ilegal Logging Kabupaten Kampar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kampar menambahkan bahwa sebagai aparat pemerintah harus mengerti dengan tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan aturan. “Yang terpenting adalah kita tahu apa yang mesti dikerjakan, tentunya harus

sesuai pula dengan aturan yang berlaku namun perlu di ingat bahwa dalam mengambil satu kebijakan tidak boleh mengabaikan sistim dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena benar kata kita bisa-bisa salah dari segi hukum,” sebut Azwan. Kehadiran wabup dan sekda dalam acara tersebut, turut didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar H Helmi Sukra dan Sekretaris Mansyur.*

 rif

Pengentasan Kemiskinan Butuh Sinergitas Sebanyak 141.449 Ha Lahan Tanpa Izin

W

AKIL Bupati Kampar H Ibrahim Ali SH mengatakan bahwa saat ini pemerintah baik pusat maupun daerah sangat serius dalam menjalan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun harus didukung sinergitas baik pemerintah, perbankan, dan masyarakat. “Pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten Kampar sangat serius dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan namun butuh dukungan dari semua pihak baik aparatur pemerintah maupun kesiapan masyarakatnya sendiri untuk merubah ekonominya dan juga pihak perbankan harus mampu memberikan pelayanan dalam mendukung permasalahan pengentasan

kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Ibrahim Ali. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (30/5). Diungkapkan wabup, program pengentasan kemiskinan ini sangatlah berat karena banyak faktor yang harus dihadapi. Selain keinginan dan kemauan masyarakat untuk betul-betul merubah dan meningkatkan perekonomiannya juga diharapkan aparatur terkait untuk mempermudah segala urusan dengan cepat dan tepat demi mempercepat program pengentasan kemiskinan. Karena tujuan dari pemerintah melalui program-program yang dilaksanakan benarbenar untuk meningkatkan

ekonomi kemasyarakat. Selain itu, pihak perbankan harus juga mempunyai harus aspiratif dan mendukung program pengentasan kemiskinan tersebut melalui peningkatan usaha mikro kecil dan menengah. “Saya sangat mengharapkan agar pihak perbankan untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan khusus yang dapat membantu kelancaran masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan dalam upaya mendorong usaha mikro kecil dan menengah,” kata wabup. Dalam pelaksanaan program ini, wabup menegaskan kepada seluruh dinas, badan, dinas dan kantor agar jangan banyak bicara tetapi berikan tindakan nyata sesuai aturan berlaku bagi masyarakat agar dapat tercapai apa yang dinginkan baik pemerintah pusat dan daerah. “Sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan harus selaras sesuai dengan aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan dilapangan ataupun tumpang tindih dalam kegiatan,” ujarnya. Kunjungan tersebut diketuai oleh Abdul Latif selaku ketua rombongan dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Drs H Zamhur serta seluruh badan, dinas dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.*

 hms/rif

P

EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kampar tampaknya masih akan menghadapai masalah yang rumit mengenai status lahan, karena selain banyaknya sengketa antara masyarakat adat dengan pengusaha perkebunan, lahan yang dikelola saat ini banyak yang tanpa izin alias non presedural. “Dalam data kita, 141.449 hektare lahan di Kampar yang dikelola saat ini tidak didapatkan pengusaha melalui prosedur yang benar,” ujar Kadis Kehuatan Kampar Ir H MHD Syukur MMA di Bangkinang, Rabu (30/5). Menurutnya, sebagian besar perusahaan di Kampar yang sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan usaha perkebunan dan lain, umumnya mengelola di luar izin yang diberikan, sehingga mereka dianggap mengelola lahan yang bukan milik mereka, dan ini tentu saja melanggar hukum. Luas lahan yang dikelola tanpa izin ini adalah hutan lindung, kawasan konservasi alam, hutan produksi dan sebagainya. Secara rinci dijelaskan, lahan yang dikelola tanpa izin ini adalah hutan lindung seluas 1.824 hektare, hutan produksi seluas 36.180 hektare, hutan produksi

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

28.481 hektare, hutan produksi terbatas seluas 73.057 hektare dan koservasi alam seluas 1.907 hektare, sehingga total lahan yang dikelola tanpa izin 141.449 hektare. Syukur menjelaskan, menyikapi ini pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban. Hanya saja mereka juga tidak mau gegabah. Untuk itu Bupati Kampar sudah melakukan ekspos pada rapat koordinasi terkait penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di Pemrov Riau. Saat itu menurutnya yang hadir adalah Satgas pemberatasan mafia hukum, KPK, Kejagung RI, Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. “Sayangnya ekspos kita belum dapat tanggapan dari Kementrian Kehutanan,” ujarnya. Untuk itu Pemkab Kampar kembali mengirimkan surat ke Menteri Kehutanan, nomor 522/.1/ Dishut/446 pada 11 Mei 2012. Surat ini menjelaskan lahan yang dikelola di Kampar yang non prosedural. Selain itu surat juga mempertanyakan kepastian hukum bagaimana penanganannya.*

 rif


25

Pemkab dan ICED Tanda Tangani MoU D

ALAM rangka menciptakan energienergi murah dan dapat memanfaatkan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bisa dioptimalkan bagi masyarakat Kabupaten Kampar kedepan maka Pemkab Kampar dan Indonesia Clean Energy Development Project (ICED) menanda tangani MoU atau kesepakatan bersama tentang pemanfaatan energi Biomassa dan Biogas. Nota kesepahaman antara Pemkab Kampar dan Indonesia Clean Energy Development (ICED) Project tersebut ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kampar, H Ibrahim Ali, SH dan Bill Meade selaku chief of party ICED yang acaranya dipusatkan di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Senin (28/5) sore. Hadir pada acara tersebut Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kampar, Arizon, SE, DR. Hamid Berman dan 1 orang staf dari ICED, perwakilan dari pihak PKS perusahaan perkebunan kelapa sawit dari PT Tasma Puja, PT IKPP, PT Bina Fitri Jaya dan beberapa orang perwakilan perusahaan perkebunan lainnya, Kadis Perkebunan Kabupaten Kampar, Ir H Asril Astaman, dan wakil dari beberapa orang kepala SKPD dijajaran Pemkab Kampar dan undangan lainnya. Wakil Bupati Kampar, H Ibrahim Ali, dalam sambutannya pada acara tersebut

mengungkapkan bahwa Pemkab Kampar menyambut baik langkah kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh pihak ICED dan perusahaan perkebunan dengan 35 PKS yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar. Justru karena kepada seluruh perusahaan diharapkan dapat membuka hati untuk melakukan kerjasama, jalin kerjasama yang baik, diperlukan keseriusan bersama karena perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani pada intinya menguntungkan semua pihak. Dan sebagai langkah awal diminta agar pihak perusa-

haan yang telah memiliki PKS agar segera mengisi kuisioner yang telah diberikan pihak ICED yang akan sangat bermanfaat bagi ICED sebagai panduan dalam melakukan pengkajian potensi biomas dan biogas. Istilah biomassa ketika diubah menjadi energy disebut bionergi. Bionergi dapat menghasilkan panas, gerak atau untuk menghasilkan listrik. Beberapa Negara maju seperti Finlandia, Belanda, Jerman dan Inggris telah memanfaatkan bionergi dalam skala besar untuk pembangkit listrik. Sedangkan di Indonesia, meskipun

potensinya besar, penggunaannya baru dalam skala kecil. Bahan baku energy biomassa dapat berupa limbah pengolahan kelapa sawit, pelepah sawit, limbah pertanian, limbah peternakan dan limbah rumah tangga. Ibrahim Ali juga memaparkan bahwa saat ini di Kabupaten Kampar sudah dikembangkan program penangkapan Biogas dan pemanfaatannya untuk pembangkit listrik berkapasitas 1 Mega Watt, yaitu terdapat di lokasi PTPN V (PKS Tandun) Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu. Seluruh PKS di Kampar

memiliki peluang dan peran yang sangat besar untuk melaksanakan program pemanfaatan biogas dan biomasa. Sementara dari pihak ICED, Bill Meade melalui jurubicaranya DR Hanif Berman dalam sambutannya pada acara yang sama mengatakan bahwa ICED adalah program bantuan teknisi USAID-Indonesia. Program ini berlangsung sejak Maret 2011 hingga September 2014. Misi program ICED adalah mendukung pemerintah Indonesia dalam pengelolaan berkelanjutan sumber daya energy terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Bantuan teknis diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pemangku utama dalam mengelola pembangunan teknologi energy bersih, serta dukungan terhadap kegiatan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai hambatan, khususnya dalam pengembangan proyek-proyek pembangkit listrik mini hidro, biomas, biogas skala 1-10 MW, dan program energi efisiensi. Di PKS itu ada tiga jenis limbah yakini limbah cair, limbah padat dan yang selalu dilupakan adalah limbah gas. Satusatunya pemilik PKS yakni PT Bina Fitri Jaya yang di Kota Garo Tapung pada acara tersebut langsung menyatakan membuka diri dan siap didatangi pihak ICED.*

 hms/rif

Bupati Cuti Ibadah Umroh Upayakan Bantuan Pusat, Kadiskop Jemput Bola ke Kemenkop

B

UPATI Kampar, H Jefry Noer dijadwalkan dari 29 Mei 2012 sampai 17 Juni 2012 mengambil haknya untuk melakukan cuti karena alasan penting. Secara administrasi hak untuk mengambil cuti dengan alasan penting tersebut akan dimanfaatkan oleh Bupati Kampar H Jefry Noer untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah Almukaromah. Demikian diungkapkan Kepala BKD Kabupaten Kampar, Drs H Jonsabri didampingi Kabag Humas Kampar, Drs Amri Yudo, M.Si ketika ditemui di Bangkinang, Rabu (30/5). Ditambahkan H Jonsabri dan Amri Yudo bahwa selama Bupati Kampar, H Jefry Noer melaksanakan umroh maka tugas-tugas pemerintahan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wakil Bupati Kampar, H. Ibrahim Ali, SH. Dipaparkannya lebih jauh bahwa Selasa (29/5)

Bupati Kampar, H Jefry Noer dipercaya pihak Kemenko Polhukam RI untuk menjadi narasumber pada acara rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat untuk membahas program percepatan (Quick Wins) pengentasan kemiskinan terpadu yang acaranya dipusatkan di ruang rapat Nakula Lantai 6 Gedung A Kemenko Polhukam Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Insya Allah pada Rabu (30/5) Bupati Kampar, H Jefry Noer, istri Hj Eva Yuliana serta anak-anak pada pukul 10.00 WIB akan berangkat dari Jakarta ke tanah suci. Untuk itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kampar agar secara tulus dan ikhlas mendo’akan semoga Bupati Kampar H Jefry Noer dan keluarga selamat dalam menjalankan ibadah umroh, selamat pergi dan selamat kembali ke tanah air, papar Jonsabri dan Amri Yudo.*

 hms/rif

S

ALAH satu upaya Bupati Kampar H Jefry Noer untuk mengembangkan dan menata usaha koperasi dan UKM di Kabupaten Kampar untuk menunjang terlaksananya program pembangunan Kabupaten Kampar lebih cepat, maka sebelum menunaikan ibadah Umroh, ia meminta kepada Kadiskop Kampar, Ir Dahlan menemui pihak kementerian Koperasi di Jakarta guna mendapatkan bantuan dana pusat. “Saya bersama staf telah menjalankan instruksi Bupati Kampar H Jefry Noer untuk bertemu beberapa Deputi di Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta seperti Deputi Produksi, Deputi Pengembangan Kerjasama Usaha Jaringan Usaha, didampingi pengusaha Jakarta Ryan Syarif (anak menkop red) untuk koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan dan penertiban serta untuk memperoleh dana bantuan pemerintah pusat khusus di bidang perkoperasian yang dapat

dikembangkan di Kabupaten Kampar guna meningkatkan peran koperasi dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan ekonomi kerakyatan,� kata Kepala Dinas Koperasi, Ir Dahlan, Kamis (31/5). Sejumlah rencana dan program yang mantap, bisa dikembangkan di Kampar, seperti melalui dana bantuan sosial bagi koperasi pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional dan koperasi simpan pinjam lainnya, yang tentunya harus melali prosedur penertiban izin dari kementerian koperasi untuk membuat Akta Notaris sebagai dasar pembuatan Badan Hukumnya, jelas Dahlan. Dari pertemuan itu, kata Kadiskop, banyak program koprasi yang dapat dikembangkan, untuk mencapai program pemadakab Kampar menuntaskan kesmikina, pengangguran dan rumah kumuh, demi percepatan pembagunan masyarakat dalam dua tahun ke depan, diantaranya, dari Kementeri-

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012 CMYK

an Koperasi mempunyai program penganggaran dana bansos, satu Badan Hukum Koperasi dapat memperoleh bantuan Rp50 juta untuk koperasi yang mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam, dan untuk koperasi yang baru berdiri. Selain itu lanjut Dahlan, ada pula program koperasi yang beranggotakan para pedagang kaki lima, namun bukan bentuk koperasi simpan pinjam, yang anggotanya terdiri dari 50 orang. Dapat pula dikembangkan Koperasi bagi pedagang pasar tradisional, satu unit koperasi bisa mendapatkan dana Rp1 milyar namun untuk tahun 2012 ini belum bisa diusulkan, pihak kementerian berupaya akan mengusulkan dalam APBN-Perubahan. Untuk menertibkan pengembangan koperasi, kata Dahlan dalam hal pengurusan izin-nya harus membuat Akta Notaris yang mendapat izin dari kementerian sebagai dasar dibuatnya Badan Hukum Koperasi tersebut.*

 rif


26 Ekonomi

Gerai Balqis, Berawal dari Pelatihan PNPM

Menyalurkan keahlian yang mendatangkan uang, itulah tekad Kelompok Balqis. Kini mereka sudah punya gerai di Jalan Pepaya.

membuka usaha. Kebetulan Jamalia memiliki kedai yang tidak terlalu besar di Jalan Pepaya. Dia mengusulkan agar kedai tersebut dipakai untuk sementara.

Menurut Jamalia hasil pesanan dibagi 50:50. Pesanan yang dikerjakan anggota, upahnya sebagian untuk kelompok dan sebagian untuk anggota. “Jika upah membordir upahnya sekitar Rp250 ribu, setengahnya untuk anggota dan setengah lagi masuk kas kelompok untuk diputarkan lagi ke modal,” katanya. Meski pemasarannya masih dari lingkup keluarga atau orang-orang terdekat dan masyarakat sekitar, pemasaran tetap ada. “Anggota kita aktif berpromosi kepada keluarganya, bahkan di luar daerah seperti di Kuansing, Dumai dan daerah lainnya. Begitu juga warga sekitar gerai, mereka sudah tahu dan selalu memesan di gerai kami,” jelas Jamalia. Jamalia juga menceritakan asal muasal modal terbentuknya usaha ini. Menurut dia,

T

IAP orang mungkin punya mimpi memiliki sebuah usaha yang mendatangkan uang. Tapi tak semua mimpi itu jadi kenyataan. Sebab banyak orang yang gamang untuk memulainya. Alasannya, banyak keterbatasan ketimbang kemudahan untuk memulai. Hal inilah yang dirasakan Jamalia Fahrida dan anggota kelompoknya yang lain sebelum membuka gerai Balqis di jalan Pepaya. Gerai Balqis, menurut Jamalia berdiri berkat binaan dari PNPM Mandiri Perkotaan Pekanbaru. Yaitu upaya menghidupkan UKM di tengah masyarakat Pekanbaru. Kini, ibu-ibu rumah tangga seperti Jamalia punya usaha yang mendatangkan uang berkat pelatihan membordir yang diadakan oleh PNPM Perkotaan. “Kelompok kami terbentuk sejak pelatihan tersebut. Keahlian membordir yang diperoleh di pelatihan, ingin segera kami salurkan. Maka, dari belasan orang yang ikut pelatihan terjaringlah sekitar 10 orang warga,” jelas bendahara kelompok Balqis ini. Setelah terbentuk kelompok, kami mulai memikirkan tempat atau lokasi untuk

“Anggota menyetujuinya, sejak Bulan Juli 2011 kami pindah ke kedai ini dan diberi nama Gerai Balqis. Kami mulai berproduksi setelah lebaran kemarin, karena pada bulan puasa kami konsentrasi ke situ,” terang Jamalia. Berselang memasuki bulan ke-10, Gerai Balqis sudah menunjukkan banyak kemajuan. Terutama dalam produksi dan pelanggan yang semakin bertambah. Setiap bulan, gerai ini tidak putusputusnya mendapat pesanan dan pundi-pundi pendapatan kelompok juga bertambah. Sehingga anggota juga ketiban rezeki.

gerai ini berdiri juga berkat orang ketiga yang secara sukarela meminjamkan mereka modal sebanyak Rp5 juta tanpa bunga dan boleh dikembalikan kapan saja atau setelah duitnya terkumpul dari hasil penjualan. Modal lainnya, juga didapatkan dari bantuan dana Kecamatan Sukajadi. “Ada program dari kecamatan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada warganya. Ketika itu, pinjaman hanya Rp1 juta perorang. Jumlah anggota kami ada 10 orang, maka kami mendapat bantuan dana pinjaman sebanyak Rp10 juta,” katanya. Dana itulah yang mereka gunakan sebagai modal. Uang sebesar iktu dinilai masih belum cukup, saat ini, mereka masih meminjam 5 mesin bordir PNPM dan 1 mesin sudah mereka beli. Soal modal, usaha ini memang masih kurang. Gerai ini membutuhkan uluran tangan dari pihak manapun yang bersedia membantu mereka. Sebab produksi bisa terkendala gara-gara dana tidak mencukupi membeli bahan-bahan. Jamalia dan anggota lainnya mengharapkan ada pelatihan lanjutan. Mereka masih ingin menambah keahlian di bidang bordir.

Karena belum begitu ahli, mereka terpaksa mempekerjakan 1 orang yang sudah ahli bordir dari Tasikmalaya. “Kami belum ahli betul seperti orang Tasik. Dia bekerja sangat cepat. Sedangkan kami masih lambat. Kendalanya, saat mengerjakan pesanan yang harus diambil cepat oleh pemiliknya, kami keteteran. Untungya ada dia. Jadi, pesanan yang cepat dia yang kerjakan dan pesanan yang agak lama diambil kami yang kerjakan. Ini juga semata untuk memuaskan palanggan,” jelasnya. Sampai sekarang, kelompok mereka juga tidak luput dari pantauan PNPM. Sering mereka diajak dalam event PNPM seperti diikutkan bazar-bazar di hotel dan kantor walikota. Dari Kecamatan Sukajadi mereka juga pernah diutus pada sebuah iven untuk bazar di wilayah Simpang tangor dan MTQ. Desperindag Pekanbaru juga melirik mereka agar segera mendaftarkan kelompok Balqis, agar bisa diikutsertakan disemua kegiatan Desperindag kedepannya. Jamalia dan 7 anggotanya yang masih aktif sekarang ini, bersyukur dengan adanya usaha baru mereka. Ibu rumah tangga yang dulunya menghabiskan waktu berdiam di rumah saja, sekarang, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mereka datang ke gerai ini untuk lanjut bekerja membordir. Manfaat lainnya, mereka juga bisa menambah penghasilan keluarga. “ Secara finan-

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

sial menurut kami belum terlalu memuaskan, namun kami sudah sangat bersyukur sekali. Dengan adanya pekerjaan di gerai yang kami bangun bersama-sama, kami juga bisa menghasilkan tambahan penghasilan keluarga. Dan ada anggota yang bisa beli mesin sendiri dan mereka bekerja di rumah,” kata Jamalia. Selain bordir, di gerai Balqis mereka juga buka jahitan pakain, menjual berbagai model jilbab yang sudah jadi atau mereka beli bahannya disirsak sendiri. Mengenai harga, mereka jual standar seperti kebanyakan tergantung jenis kain, tebal-tipis bordir dan susah pengerjaannya. Jamalia berharap gerai Balqis ini terus berkembang dan maju. Untuk itu, ia juga meminta bantuan kepada pemerintah, membantu dalam hal pemasaran produk mereka ini agar lebih lancar lagi.*

 hes

Jamalia Fahrida


27 Peristiwa

Kontribusi Ekspor Riau 11 Persen BPS Provinsi Riau mencatat, nilai ekspor Riau bulan Maret 2012 mencapai US$ 1.910,29 juta atau mengalami kenaikan sebesar 19,54 persen dibanding ekspor bulan Februari 2012 yang mencapai US$ 1.598,00 juta.

SECARA kumulatif nilai ekspor JanuariMaret 2012 sebesar US$ 4.914,76 juta atau mengalami peningkatan sebesar 14,03 persen dibanding periode yang sama tahun 2011 sebesar US$ 4.309,89 juta,” ungkap Kepala BPS Riau, Mawardi Arsyad. Berdasarkan hal itu Mawardi menambahkan, kontribusi nilai ekspor Riau terhadap Nasional bulan Maret 2012 sebesar 11,06 persen dan pada JanuariMaret 2012 sebesar 10,13 persen. Mawardi menilai kontribusi ekspor Riau secara nasional cukup tinggi mencapai 11 persen jika dibandingkan dengan kontribusi penduduk Riau yang cuma 2%. “Riau layak berbangga bahwa kontribusi ekspor sangat tinggi mencapai 11 persen,” katanya. Menyangkut Ekspor migas bulan Maret 2012 mencapai US$ 657,40 juta atau naik 11,25

persen, sedangkan hasil industri meningkat sebesar 30,27 persen dibanding periode yang sama tahun 2011,” jelas Mawardi.

persen dibanding ekspor migas bulan Februari 2012. Sedangkan selama JanuariMaret 2012 ekspor migas mencapai US$ 1.762,76 juta atau mengalami penurunan sebesar 4,97 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan Ekspor non migas bulan Maret 2012 mencapai US$ 1.252,89 juta atau naik 24,41 persen dibanding ekspor non migas bulan Februari 2012, kumulatif selama Januari-Maret 2012 mencapai US$ 3.151,99 juta atau meningkat 28,39 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepada wartawan, Jumat (01/06) di Kantor BPS Riau, Mawardi saat menyampaikan perkembangan ekspor dan impor Riau selama triwulan pertama yakni Maret 2012, mengatakan selama JanuariMaret 2012 ekspor non migas didominir oleh lemak dan minyak hewani/nabati sebesar

US$ 2.176,35 juta (69,05 persen), diikuti oleh kertas dan karton sebesar US$ 320,78 juta (10,18 persen), serta bubur kayu/pulp US$ 299,47 juta (9,50 persen). Kontribusi ketiganya mencapai 88,72 persen dari total ekspor non migas Riau. Untuk Ekspor non migas selama Januari-Maret 2012 paling tinggi ke China mencapai angka terbesar yaitu US$ 593,94 juta (18,84 persen), diikuti India US$ 470,56 juta (14,93 persen), Belanda US$ 309,74 juta (9,83 persen), Malaysia US$ 289,46 juta (9,18 persen) dan Bangladesh US$ 115,80 juta (3,67 persen) dengan kontribusi kelimanya mencapai 56,46 persen terhadap keseluruhan ekspor non migas. “Menurut sektor, ekspor hasil pertanian dan hasil pertambangan dan lainnya selama Januari-Maret 2012 masing-masing penurunan sebesar 38,23 persen dan 55,36

NTP Mei Turun 0,6 Persen Pada bulan Mei 2012, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Riau sebesar 104,75 atau turun 0,60 persen dibanding NTP April 2012 yang mencapai 105,38. Penurunan ini disebabkan indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,48 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen. “Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 114,25, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 118,09, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 101,12, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) 101,12, dan Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN) 89,81,” jelas Mawardi. Penilaian BPS Riau, Komoditas yang memberikan andil terbesar penurunan indeks harga yang diterima petani (It) terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang terutama diakibatkan turunnya harga karet dengan andil sebesar 1,24 persen, dan kelapa sawit sebesar 0,40 persen. Kenaikan indeks harga yang dibayar petani tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang disebabkan oleh naiknya

harga barang-barang konsumsi rumah tangga seperti minyak tanah dengan andil sebesar 0,11 persen, ikan tenggiri sebesar 0,10 persen, udang sebesar 0,07 persen, kentang sebesar 0,06 persen, serta rokok kretek, ikan kembung, bawang merah, dan ikan selar masing-masing sebesar 0,03 persen. Menjelaskan Mawardi,pada bulan Mei 2012, terjadi inflasi di daerah perdesaan Provinsi Riau sebesar 0,13 persen. Inflasi perdesaan terjadi karena kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu kelompok perumahan sebesar 0,86 persen, kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau sebesar 0,45 persen, kelompok sandang sebesar 0,29 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen. Sedangkan 2 kelompok lagi mengalami penurunan yaitu kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,27 persen dan kelompok bahan makanan sebesar 0,13 persen. “Laju inflasi di daerah pedesaan Provinsi Riau pada bulan Mei 2012 sebesar 0,13 persen, sementara itu inflasi ”year-on-year” (Mei 2012 terhadap Mei 2011) adalah sebesar 4,22 persen, dan inflasi kumulatif (Mei 2012 terhadap Desember 2011) sebesar 1,44 persen,” ujarnya.*

 ird

M Yusuf Jadi Ketua Umum Hiksas

M Yusuf

Satu lagi perkumpulan masyarakat rantau terbentuk di Pekanbaru. Namanya Hiksas, (Himpunan Keluarga Sungai Geringging, Empat koto dan Desa Aur Malintang).

paguyuban yang berasal dari tiga desa di Kabupaten Padang Pariaman. Tiga Desa tersebut antara lain Sungai Geringging, Empat Koto dan Aur Malintang. M. Yusuf dan pengurus lainnya dilantik sebagai pengurus Hiksas kota Pekanbaru periode 2012-2015. Menurut M Yusuf, Hiksas merupakan wadah pemersatu masyarakat rantau yang bersasal dari tiga desa di Kabupaten Padang Pariaman yang saat ini tinggal di Pekanbaru. “Kami akan mensosialisasikan wadah kami ini kepada pemerintah. Antara kami dengan pemerintah, bak aur dengan tebing. Selaku warga perantauan, kami patuh dan mendukung aturan dan

kebijakan pemerintah,” ujar mantan anggota DPRD Riau ini. M. Yusuf berharap organisasi Hiksas tetap solid. Dia juga menghimbau kepada warga yang merasa berasal diantara desa tersebut atau kepada simpatisan untuk mendaftarkan dirinya kepada pengurus rayon untuk menjadi anggota Hiksas. “Kami menghimbau pada warga Hiksas yang belum terjangkau oleh kami, agar mendaftarkan dirinya, sehingga kita diperantauan ini dapat satu langkah, satu lenggang dan satu hati semoga tuhan mengizinkan,” harapnya lagi. Bagi warga yang telah terdaftar, ia katakan agar dapat

Pengurus Hiksas

diuruskan Kartu Tanda Anggota (KTA) nya. Pelantikan pengurus Hiksas di malam itu dimeriahkan oleh berbagai kesenian Sumatra Barat (Sumbar). seperti tarian Indang dan Tari Piring yang turut menghibur pengunjung. Terakhir pengunjung di hibur

P

ULUHAN pengurus Hiksas Jumat (01/060 pekan silam berkumpul di Gedung Kesenian Taman Budaya Kota Pekanbaru. Bersama Ketua Umum M. Yusuf mereka dilantik sebagai pengurus organisasi

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

dangan Kesenian Irama Minang (KIM) yang menjadi khas dalam acara yang di selenggarakan oleh Hiksas. Dalam KIM ini, sejumlah pengunjung ada yang berhasil mengantongi hadiah yang dapat mereka bawa pulang.*

 iza


28 Siasat

Dheni Kurnia

Dheni Vs Herianto kembali terulang di Konfercab XII PWI Riau. Tapi, munculnya nama Ahmad Rodhi, diprediksi bisa menyelinap diantara dua kekuatan tersebut.

P

EKAN-PEKAN terakhir jelang dilaksanakannya Konfrensi Cabang (Konfercab) PWI Riau, pikiran para wartawan sudah kian terfokus pada kegiatan tersebut. Siapa yang akan tampil memimpin wadah berhimpun para jurnalis ini pun sudah dihitung. Ada yang menyebutkan kalau jabatan strategis tersebut tetap akan berada digenggaman Dheni Kurnia (incumbent), dan ada pula yang mengatakan kekuatan Riau Pos Grup (RPG) akan kembali merebut kursi ketua PWI. Namun, pandangan lain juga muncul seiring mengemukanya nama Ahmad Rodhi —Pimpinan Redaksi Metro Riau. Inilah yang membuat peta politik di organisasi profesi wartawan itu kian terasa panas. Tak kalah dengan Pemilihan Kepala Daearah, persaingan memperebutkan kursi ketua PWI yang kini masih ditempati Dheni

Rodhi

Kurnia (DK), juga berlangsung seru dan sengit. Ini menunjukkan aroma demokrasi di PWI memang belangsung dinamis. Lantas, bagaimana upaya para kandidat ini untuk meraup suara yang diperkirakan menapai 300 suara lebih tersebut? Lobi dan pendekatan-pendekatan persuasif terus mereka lakukan dalam rangka membangun komunikasi kepada pemilik suara. Tujuannya, jelas untuk mendapatkan suara di Konfercab yang rencananya akan digeber 30 Juni ini. “Ini alam demokrasi, siapa saja silakan untuk maju dan bersaing mendapatkan suara untuk menjadi Ketua PWI abang Riau. Dan saya sekarang ini siap maju untuk mempertahankan kursi Ketua PWI. Bukan berarti saya haus kekuasaan, tapi memang masih banyak yang belum terselesaikan oleh saya selama memimpin PWI sejak terpilih tahun 2008 lalu,” ucap Dheni lantang saat menggelar Deklarasi pencalonan dirinya di sebuah rumah makan di Pekanbaru, pekan lalu. Sementara itu, meski belum mendeklarasikan diri, kandidat yang diusung RPG, Herianto Marhamin justru sudah jauh-jauh hari menyatakan diri untuk maju. Dengan

jargon perubahan menuju kejayaan PWI, Herianto diyakini bakal mendapat dukungan solid dari banyak anggota PWI. Tak hanya diinternal RPG, tapi diluar RPG kekuatan itu sudah digalangnya. “Kita tidak ingin organisasi profesi ini hanya bisa menjalankan kegiatan-kegiatan rutin saja. Mesti ada gebrakan yang dilakukan untuk menghidupkan organisasi dan meningkatkan kesejahterakan anggota. Ini yang saya lihat belum dilakukan kepengurusan sekarang. Makanya, saya berniat maju untuk membenahi PWI ini menjadi lebih baik lagi,” kata Herianto beberapa waktu lalu. Dua nama ini memang sudah disebut-sebut bakal kembali bersaing di Konfercab nanti. Tapi sesungguhnya masih ada lagi kandidat lain yang ingin ikut meramaikan bursa pemilihan ketua tersebut. Nama Ahmad Rodhi kini disebut-sebut sebagai “kuda hitam” yang siap menyalip dua kekuatan tersebut. Bahkan dari sumber yang layak diperaya, 1/3 dari pemilik suara sudah berada digenggamannya. “Sampai saat ini saya belum menyatakan diri maju di Konfercab. Tapi, sudah banyak para anggota PWI yang menginginkan saya untuk

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

Herianto

ikut. Jadi, kita lihat sajalah nanti. Kalau memang memungkinkan, saya akan maju,” ucap Rodhi diplomatis. Hanya saja, saat ini juga banyak yang meragukan kalau Rodhi bisa ikut. Pria yang sudah malang melintang di panggung jurnalistik ini disebut bukan pengurus dan baru menjadi anggota PWI. Padahal, sejak 1993 lalu, Rodhi sudah menjadi anggota PWI di Jambi. Merujuk peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD PRT) PWI berdasarkan hasil kongres XII di Medan tahun 2009, jelas membuka pintu seluas-luasnya bagi anggota PWI ntuk ikut maju menalonkan diri menjadi ketua. Seperti yang terlihat pada pasal 17 ayat 6 point a yang berbunyi, untuk jabatan ketua berlaku syarat sudah menjadi anggota biasa PWI sekurangkurangnya 3 tahun dan diutamakan yang pernah menjadi pengurus pleno PWI Cabang (Pengurus harian, Ketua seksi dan kepala perwakilan). Yah, secara politik pertarungan itu sah. Dan dinamika perebutan kursi ketua memang harus terjadi untuk pembelajaran politik. Yang harus dicermati sekarang adalah, bagaimana tetap menjaga kesolidan dan eksistensi PWI.*

 sir


29 Galeri  Yapto Puji Muswil PP Riau

Anto Rahman Terpilih Aklamasi P

ATAKA kepemimpinan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Riau kembali diserahkan kepada ketua lama Arsyadjulianto Rahman alias Anto Rahman. Pengusaha sukses ini terpilih secara aklamasi dalam Muswil PP Riau yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Mei 2012 di Hotel Labersa Kampar. Penyerahan pataka sekaligus pelantikan pengurus MPW PP Riau periode 2012-2017 langsung dilakukan ketua umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP bung Yapto Soeryo Sumarno. Hadir dalam pelantikan Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit, ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan seribuan undangan lainnya termasuk pengurus sejumlah MPW PP dari berbagai provinsi. Dalam sambutannya Yapto meminta kepada Anto Rahman dan jajarannya untuk bekerja lebih serius lagi serta mensolidkan seluruh anggota PP yang ada di Riau. “Lakukan segera konsolidasi internal, data kembali anggota PP yang ada serta jalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah,” kat Yapto. Ketua MPN PP yang sudah 32 tahun membesarkan PP di Indonesia itu juga memuji pelaksanan Muswil PP

Riau. Dikatakannya Muswil PP Riau berlangsung sanga5t sukses dan tidak terjadi kekisruhan. “Muswil ini saya lihat muswil terbaik. Saya berterima kasih karena bung Anto Rahman

Yapto

telah menunjukkan kapasitas serta kemampuannya dalam memimpin organisasi massa ini,” puji Yapto. Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang hadir saat pembukan Muswil juga menyampaikan rasa hormat dan salut terhadap kepemimpinan Anto Rahman. Dikatakan RZ sejak PP dipimpin Anto Rahman, banyak perubahan dan kemajuan di tubuh organisasi terutama dalam menertibkan para anggota PP yang selam ini mendapat stigma jelek alias yang konotasinya selalu kepada premanisme dan kejahatan. Namun, kata Rusli, Anto telah menunjukkan kemampuannya memimpin PP di Riau. “Saya bangga anak-anak PP sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah banyak perubahan selama dipimpin saudara Anto Rahman,” puji Rusli. Dalam kesempatan itu Anto Rahman berjanji akan bekerja semaksimal mungkin bersama jajaran pengurus agar PP Riau

Ketum MPN PP Yapto melantik Kepengurusan MPW PPP Riau

kedepan lebih baik lagi. Pemuda Pancasila sekarang kata Anto tidak lagi berorientasi ke kekuatan otot tapi otak. “Saya akan buat programprogram yang bermanfaat bagi anggota khususnya dan masyarakat Riau umumnya. Untuk itu saya minta kepada seluruh pengurus untuk bekerja sama dalam sebuah net working yang solid. Saya yakin PP Riau akan mendapat trust dari masyarakat sebagai organisasi massa yang bisa membantu Pemerintah dan masyarakat Riau,” kata Anto Rahman.

Ketua Bidang Infokom MPW PP Riau Ir Yanto Budiman Situmeang jauh hari sudah memprediksi Anto Rahman akan kembali memimpin Pemuda Pancasila di Riau. Dikatakan Yanto, selain merakyat, kemampuan Anto Rahman selama ini sudah teruji dan mampu mengkonsolidasi seluruh MPC-MPC PP di Riau. Tugas kedepan kata Yanto adalah konsolidasi internal. “Saya yakin di periode kedua ini bang Anto akan lebih baik lagi memimpin PP Riau kedepan,” kata Yanto. ***

H Anto Rahman dan Yanto Budiman

Pengurus MPW PP Riau foto bersama

Ketua Umum MPW PPP H Anto Rahman menerima Pataka

Mengheningkancipta yang dipimpin Ketua Umum PP Yapto

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012


30 Kesehatan  Awas Rabies!

Jika Anjing Anda Tiba-Tiba Galak

Rabies memang berbahaya. 90 persen ditularkan melalui gigitan anjing. Memberi vaksin hewan piaraan, jadi alternatif pencegahan.

R

ABIES, bukan penyakit yang tergolong ringan. Meski kasusnya tidak banyak, namun tingkat kematianya cukup tinggi bila penangananya tidak tepat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Peternakan Pekanbaru Sentot Djoko Prayitno. Menurut dia, rabies merupakan penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan dan air liur seperti anjing, kucing, kera, dan kelelawar. Namun yang sering banyak dijumpai, kasus rabies terjadi karena gigitan anjing. Hewan yang terinfeksi rabies dapat berubah menjadi

lebih agresif dan dapat menyerang manusia. Rabies menjadi sangat berbahaya, bila ditemukan gejala klinis dan penanganan yamg tidak benar biasanya diikuti oleh kematian, baik pada hewan maupun manusia. Dia melanjutkan, ciri-ciri rabies pada hewan terbagi dua bentuk yakni bentuk diam dan bentuk ganas. Pada bentuk diam diawali dengan gejala dimana hewannya suka bersembunyi di tempat gelap dan sejuk. Terjadi kelumpuhan tubuh, selanjutnya hewan tidak dapat mengunyah dan menelan makanan, pada rahang bagian bawah tidak dapat dikatubkan sehingga air liur menetes secara berlebihan. Tidak ada keinginanya untuk menyerang atau menggigit, selanjutnya kematian dapat terjadi dalam beberapa jam. Adapun cirri-ciri rabies bentuk ganas yang perlu diwaspadai, hewan yang menderita rabies bentuk ganas ini menampakkan sikap yang tidak ramah. Agresif dan tidak lagi menurut pada pemiliknya. Air liur keluar secara berlebihan, bisa menyerang dan mengigit apa saja yang dijumpai. Bila

berdiri sikapnya kaku, dan ekornya dilengkungkan ke bawah perut. Pada anak anjing akan menjadi lebih lincah dan suka bermain, tetapi bila dipegang akan menginggigit dan menjadi ganas dalam waktu beberapa jam. Kejang-kejang kemudian lumpuh, dan biasanya akan mati setelah 4-7 hari setelah

pupil mata akan terlihat membesar. Bila sudah masuk pada tingkat lebih parah lagi, penderita akan mengalami kejang-kejang lalu mengalami kelumpuhan dan akhirnya meninggal dunia. Biasanya penderita meninggal 4-6 hari setelah gejala-gejala atau tanda-tanda pertama timbul. Meski berbahaya, namun ada cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah kita tertular dari penyakit mematikan ini. Terutama bagi pecinta anjing, tidak perlu terlalu khawatir apalagi sampai phobia dengan hewan yang memiliki penciuman tajam ini. Selain langkah pencegahan dilakukan, cara sederhana untuk menimalisir penyakit yakni dengan membersihkan bekas gigitan atau air liur anjing tersebut dengan menggunakan tanah. Menurut ilmu kedokteran modern diketahui, tanah mengandung dua materi yang dapat membunuh kumankuman, yakni tetracycline dan tetarolite. Dua unsur ini digunakan untuk proses sterilisasi beberapa kuman. Bahkan tetracycline telah diketahui secara luas sebagai obat antibiotik. Eksperimen dan beberapa hipotesa

jutnya penderita luka gigitan harus segera dibawa ke dokter, Puskesmas atau rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan sementara maupun perawatan lebih lanjut,” ujar Sentot Djoko Prayitno. Menurut catatan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pekanbaru, jumlah kasus rabies sejak Januari hingga Mei 2012, terdapat 17 laporan kasus gigitan anjing. Laporan itu berasal dari sejumlah Puskesmas yang ada di Pekanbaru. Enam kasus diantaranya terjadi di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dan korban dinyatakan positif rabies yang kini tengah menjalani perawatan intensif di Puskesmas setempat. “Selain langsung memberikan perawatan yang sebaikbaiknya kepada korban, kita juga langsung melakukan pemusnahan atau eliminasi enam anjing yang telah menggigit masyarakat sehingga telah menularkan penyakit rabiesnya,” jelas Kepala Distanak Pekanbaru Sentot Djoko Prayitno. Untuk mengurangi angka kasus rabies di Kota Pekanbaru, lanjut Sentot, Distanak 2012 ini terus berupaya melakukan vaksinasi terhadap Hewan Penular Rabies

gejala atau 12 hari setelah terinfeksi virus rabies ini. Adapun gejala rabies pada manusia diketahui dengan beberapa gejala. Pada stadium permulaan rebies sulit diketahui, sehingga perlu dipelajari riwayat gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing dan kera. Gejala lainya timbul lesu, nafsu makan hilang, mual, demam tinggi, sakit kepala, dan tidak bisa tidur. Rasa nyeri dirasakan di tempat bekas luka gigitan. Penderita terlihat kesakitan serta menjadi gugup, bicaranyapun tidak karuan, dan selalu ingin bergerak. Rasa takutnya pada air sangatlah berlebihan, peka suara keras dan cahaya. Disini air liur maupun air mata penderita keluar secara berlebihan,

menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Mencegah rabies bisa dengan menggunakan tanah dan dapat dilakukan dengan sederhana. Cukup hanya dengan mencuci bekas gigitan anjing atau bekas air liurnya dengan air beberapa kali diselingi dengan menggunakan tanah. Setelah itu kita dapat mencucinya lagi dengan sabun antiseptik untuk memastikan kebersihannya tetap terjaga. “Usahakan segera mencuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau deterjen selama 5-10 menit dibawah air mengalir atau diguyur. Lalu keringkan dengan kain yang bersih. Luka yang diberi antiseptik lalu dibalut dengan pembalut yang bersih. Selan-

(HPR) di seluruh kelurahan yang ada di Pekanbaru. “Secara bergilir vaksinasi HPR ini akan kita lakukan. Satu kelurahan kita gelar vaksinasi selama lima hari. Untuk saat ini baru satu kelurahan, yakni Kelurahan Sri Meranti. Di kelurahan ini kita berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 480 ekor HPR yang terdiri dari anjing, kucing dan kera,” katanya. Vaksinasi HPR ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memonitor peran serta masyarakat dalam pemberantasan kasus rabies di Pekanbaru. “Hasilnya alhamdulillah antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendatangi 10 pos yang telah kita dirikan,” pungkas Sentot.*

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

 iza


31 Menuju PON 1212

PB PON Mulai Ragu, PON Diundur?

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman (kiri) meninjau stadion utama

Setelah sebelumnya begitu yakin, kini PB PON mulai ragu dengan persiapan. Tanda-tanda PON XVIII akan diundur?

B

ELAKANGAN ini, persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII terus diberondong masalah. Saking banyaknya masalah akhirnya menimbulkan kekhawatiran banyak pihak PON tidak akan terlaksana sesuai jadwal, tapi terancam diundur dari tanggal yang ditetapkan, 9-20 September nanti. Selain masalah persiapan venue, kasus dugaan suap menjadi masalah yang membawa pengaruh besar terhadap persiapan PON. Sehingga kian hari, kian banyak pula pihak yang meminta

PON diundur karena belum matangnya persiapan. Terutama menyangkut venue. Ditengah keraguan banyak pihak, sebenarnya Panitia Besar (PB) PON terus mencoba meyakinkan bahwa PON tetap sesuai jadwal, karena masalah yang membelit persiapan, masih bisa dituntaskan jelang event olahraga empat tahunan ini digelar. Dan tak hanya PB PON, KONI Pusat juga memberi garansi kalau PON XVIII terlaksana sesuai jadwal. Setidaknya itulah yang diungkapkan Ketua KONI Pusat, Tono Suratman, usai mengunjungi beberapa venues dan memberikan arahan kepada PB PON Riau di Sekretariat PB PON Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, awal pekan silam. Menurut Tono, KONI Pusat memastikan pelaksanaan PON XVIII tidak akan diundur. Karena kalau sempat

PON diundur, akan sangat mengganggu jadwal event olahraga nasional lainnya. Lagi pula tidak ada alasan untuk mengundur pelaksanaan PON XVIII ini. Tono Suratman mengakui memang ada beberapa masalah yang kini dihadapi Riau, seperti soal beberapa venue olahraga yang belum selesai. Seperti venue menembak yang anggarannya belum ketuk palu, dan venue bowling dan biliar yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Tapi, Tono yakin semua itu bisa rampung melalui upaya kerja keras dari semua pihak. Apalagi PON ini bukan hanya “gawe” Riau, tapi merupakan “gawe” nasional yang juga menjadi tanggungjawab orang-orang di pusat. “Ya orang-orang di pusat juga harus turun tangan menyelesaikan masalah ini,” tegas Tono. Dan setelah melihat langsung persiapan yang digalang Riau sebagai tuan rumah PON XVIII, Tono memastikan persiapan yang dilakukan Riau sudah banyak kemajuan. Hanya tinggal pembenahan beberapa bidang saja. Pasal itulah ia sangat optimis pelaksanaan PON Riau akan berjalan sukses dan tidak ada istilah diundur. Meski Tono sudah coba meyakinkan, tapi PB PON tampak sudah mulai ragu dengan persiapan. Dan jika

beberapa waktu lalu kepada AZAM baik Ketua Harian PB PON, H Syamsurizal maupun Wakil Ketua I PB PON Emrizal Pakis mengungkapkan tidak sedikit pun ragu dengan persiapan, begitu pula dengan adanya kasus dugaan suap, tapi kini mulai berbalik arah. Setidaknya keraguan itu

terlihat dari yang dilontarkan Emrizal Pakis, dan termasuk H Syamsurizal sendiri. Malah ungkapan itu dimuat dibeberapa media cetak dan online di ranah Melayu ini. Hebatnya terakhir tersiar kabar PON diundur dan digelar 12-122012.*

 dri

Takraw tak Pengaruh PON Diundur

R

IBUT soal penundaan PON yang kemungkinan akan digelar 12 Desember mendatang, tak membuat Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Riau terpengaruh. Hal ini ditegaskan Ketua Pengurus Provinsi PSTI Riau H Asri Auzar kepada beritaazam.com, siang menjelang sore tadi. “Kapan saja pelaksanaan PON itu, tak masalah. Karena kita dari cabang Takraw telah siap untuk memberikan yang terbaik. Sesuai dengan target yang kita patok, menyapu bersih medali yang disediakan. Minimal, dari delapan medali emas yang diperebutkan, kita bisa mendapatkan empat,” tegasnya. Pria yang akrab disapa Haji Eri ini juga menyebutkan, kalaupun pelaksanaan PON diundur, itu sesuatu yang bagus juga buat Riau.

Karena jika dilihat dari kesiapan pembangunan venue-venue sekarang, masih banyak yang belum selesai. Oleh karena itu dirinya setuju saja kalau PON ditunda. “Tapi saya tetap yakin PON akan berhasil meski pelaksanaannya ditunda. Lagian tak juga bagus kalau tetap dilasanakan pada tanggal 9 September itu, mengingat suasana masih dalam lebaran,” katanya. Disinggung apakah hal ini tidak menurunkan marwah Riau sebagai tuan rumah, H Eri mengatakan tidak juga. Karena tentu penundaan tersebut ada sebab-sebabnya. “Apakah kalau tetap dilaksanakan pada 9 September, tapi ada venue yang tak selesai, apakah ini juga tidak memalukan kita? Jadi, tak ada soal kalau pelaksanaan PON di tunda selagi itu memberi kebaikan buat daerah ini,” tukasnya.*

 sir

Sekda Buka Diklat Keprotokolan Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus membuka secara resmi Diklat Keprotokolan Dalam rangka Peningkatan Sistem Pelayanan terhadap Tamu-Tamu VVIP dan VIP Pada Event Nasional yang digelar Biro Umum Sekretariat Daerah Riau, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru.

D

IKLAT diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari bagian protokoler kabupaten/kota, instansi vertikal, dinas-dinas di lingkungan pemprov Riau, Ormas dan perwakilan protokoler BP PON Riau. Sedangkan nara sumbernya berasal dari Dirjen Protokol dan Konsuler Deplu, Protokol Sekretariat Presiden dan sebagainya. Sekda Prov Wan Syamsir Yus yang didamping Asisten III Setdaprov Riau Joni Irwan mengatakan diklat seperti ini sangat penting diadakan, karena Riau semakin sering menggelar event-event nasional bahkan juga internasional. Pada waktu dekat ini Riau akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional yang

merupakan pesta olahraga terbesar di tanah air. “Tentunya kita berharap dengan diklat ini nantinya pada PON kita bisa meningkatkan pelayanan kepada para tamu kehormatan,” ungkapnya. Menurut Syamsir Yus, penyambutan tamu penghormatan memang memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dipahami oleh semua protokoler. Petuga protokoler harus tahu penempatan mereka agar nantinya tidak muncul permasalahan pada saat acara akan dimulai. Dia menyebutkan, setiap eventevent besar, acara pembukaan adalah parameter untuk menentukan sukses tidaknya event tersebut. Jika pada acara pembukaannya dinilai sukses, maka dengan sendirinya seluruh rangkaian acara yang lain dianggap sukses. Karena itu, menurut dia, perencanaan acara pembukaan, terutama dalam melayani para tamu penting harus benar-benar dilakukan secara baik. “Disinilah para protokoler memegang peranan penting, karena merekalah yang bertugas melayani para tamu penting,” jelasnya. Itu sebabnya, Syamsir Yus menyatakan sangat mendukung diklat ini dilakukan, karena akan sangat berpengaruh

dengan event-event besar yang akan dilaksanakan di Riau. Bahkan nantinya tidak

hanya PON saja, tapi juga ada event internasional yakni Islamic Solidarity Games yang

NO: 689 TAHUN XIII/ EDISI 5 - 11 JUNI 2012

diikuti negara-negara Islam dunia.*

 rls

Berita Azam  

beritaazam.com - Portal Anak Zaman - Referensi Politik Anak Negeri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you