Page 1


JIKA BUKAN KITA, SIAPA YANG

92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung

AKAN PEDULI TERHADAP

tanjung terluar dan di wilayah pantai.

MEREKA?

Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian

(MENUMBUHKAN KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI DAERAH PERBATASAN ATAS HAK-HAK MEREKA SEBAGAI WARGA NEGARA) Corgito Ergo Sum

serius.1 Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah

kepulauan

yang

sebuah berciri

negara nusantara

dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya

ditetapkan

dengan

undang-undang2. Di sini jelas disebutkan bahwa

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada Republik

adalah

UNCLOS (United Nations Convension on

berwawasan

the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum

nusantara, sehingga batas wilayah di

laut) 82 yang kemudian diratifikasi

laut harus mengacu pada UNCLOS

dengan UU No. 17 Tahun 1985 Tentang

(United Nations Convension on the Law

Pengesahan United Nations Convention

of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82

On The Law Of The Sea (Konvensi

yang kemudian diratifikasi dengan UU

Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang

No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki

Hukum Laut). Dalam hal ini, pemerintah

sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3

harus

wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506

kepentingan-kepentingan

pulau tersebut terdapat Pulau-pulau

yang ada di daerah perbatasan. Karena

terluar yang menjadi batas langsung

kepentingan warga negara yang ada di

Indonesia

daerah perbatasan akan bergesekan

Negara

Indonesia

kepulauan

dengan

negara

tetangga.

Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik

Dasar

yang

telah

sensitif

dalam

mengurus masyarakat

dengan kepentingan warga negar lain.

dilakukan

DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di

1 2

http://www.geomatika.its.ac.id Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen


Berdasakan nilai-nilai yang terkandung

sama,rumpun melayu. Namun ideologi

dalam pancasila pada sila ke-5 yang

Indonesia dengan Malaysia berbeda.

menyinggung mengenai keadilan sosial

Faktor geografis sangat mempengaruhi

seluruh

ideologi

masyarakat

Indonesia,

dan

suatu

negara.

Daerah

dalam UUD 1945 Amandemen telah

perbatasan yang harus diperhatikan

diatur mengenai hak-hak warga negara,

salah

tidak terkecuali warga negara Indonesia

Tembawang,

yang berada di daerah perbatasan.

Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Salah satu

pulau

satunya

adalah

Desa

Kecamatan

Suluh

Entikong,

yang berbatasan

dengan negara lain yang saat ini menjadi

“Lokasi ini dipilih karena beberapa

sorotan

waktu

adalah

bagi

pemerintah

pulau

khususnya

Kalimantan

yang

berbatasan dengan Negara Malaysia. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia) dengan garis perbatasan sepanjang Âą 966 km yang terbentang di 14 kecamatan dan 98 desa yang terbentang antara Kabupaten

Sambas

sampai

dengan

Kabupaten Kapuas Hulu. Lebih lanjut terdapat 50 jalan setapak di wilayah perbatasan yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak.3 Rasa persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia di daerah perbatasan tidak jauh berbeda dengan warga negara di pulau-pulau lain di Indonesia, bahkan akan lebih terasa besar karena menyangkut

ideologi

suatu

negara.

Seperti kita ketahui malaysia dengan indonesia memiliki cultur yang hampir

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres

di

daerah

ini

pernah

dikibarkan bendera Malaysia,� kata H Thalib, salah seorang tokoh masyarakat perbatasan, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia (AP3I), kepada SP di Pontianak belum lama ini,4 Terkadang

timbul

isu

tak

sedap

mengenai mereka warga perbatasan, sebetulnya itu adalah sebuah peringatan kecil bagi kita sebagai pemerhati bangsa Indonesia untuk lebih memperhatikan mereka. Mereka perlu makan, perlu pekerjaan yang layak. Namun apabila negara lainlah yang mampu menopang hidup mereka, kenapa tidak mereka ambil pilihan itu. Gertakan kecil pula bagi pemerinntah kita, bahwa disana ada mereka, warga perbatasan yang membutuhkan untuk

tangan-tangan

membantu

mereka

suci dalam

melanjutkan kehidupannya dan dalam 4

3

lalu,

http://www.suarapembaruan.com/home/2000bendera-merah-putih-dikibarkan-di-ujung-batasnegara


mencapai

kesejahteraan

dalam

menambah infrastruktur adalah dengan

hidupnya.

Minimal

pemerintah

memaksimalkan potensi Sumber Daya

mengmbangkan potensi SDA dan SDM

Manusia di daerah perbatasan dengan

yang ada di daerah Kalimantan Brat

memberikan

tersebut.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme,

penyuluhan-penyuluhan

memberikan pelayanan kesehatan yang Wilayah

Provinsi

Barat

baik dan terjangkau, karena memang

sebagian besar berupa dataran rendah

itu adalah tugas pemerintah dalam

yang dikelilingi sungai, baik sungai besar

memenuhi hak-hak warga perbatasan.

dan

(to fulfill, to respect, and to protect)

sungai

Kalimantan

kecil.

daratannya

Dengan

yang

menyebabkan

wilayah

sangat

pencaharian

Fatha Sayyidah

penduduknya sangat beragam. Wilayah

Biro Kajian Kebijakan Kampus dan Publik

tempat

mata

luas

tinggal

menyebar

penduduk

secara

menyebabkan masyarakat

tidak

mata cukup

yang merata

pencaharian beragam

dan

wilayah mata pencaharian juga tidak terkonsentrasi Namun

pada

demikian,

satu

wilayah.

sebagian

besar

penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Barat bekerja di bidang

pertanian,

kehutanan, tanaman

yang

perkebunan, pangan,

meliputi pertanian

perikanan,

dan

peternakan. Sehingga dalam hal ini pemerintah

perlu

memperhatikan

kondisi geografis alam Kalimantan Barat dan potensi Sumber Daya Manusia di Kalimantan

Barat

tersebut

dalam

menjamin

hak-hak

warga

negara

Indonesia

yang

perbatasan.

ada

di

Pemerintah

daerah perlu

memaksimalkan infrastruktur yang ada di daerah perbatasan. Selain dengan

BEM FH UNPAD


Wacana Pemindahan Ibu Kota

menimbulkan

banyak

problem

berkelanjutan. Corgito Ergo Sum

Presiden Kazakhstan menyebut ada 32 faktor mengapa Astana dipilih, antara lain

faktor

bentang

sosial-ekonomi,

alam,

lingkungan,

cuaca,

kondisi

infrastruktur

seismik,

transportasi,

fasilitas jasa konstruksi dan sumber daya manusia. Namun, faktor utama adalah, Kazakhstan

membutuhkan

simbol

nasional baru. Sebuah ibukota baru, sebuah Presiden

Susilo

Bambang

Yudhoyono mencuatkan kembali isu pemindahan ibu kota5. Isu lama ini kembali

dimunculkan

setelah

kunjungannya ke Astana,Kazakhstan. Astana menjadi ibu kota Kazakhstan sejak tahun 1997, Kota kecil yang dulunya bernama Aqmola ini konon adalah sebuah ibukota kuno dalam lintasan jalur sutra. Presiden

Kazakhstan,

Nursultan

Nazarbayev, berinisiatif memindahkan ibukota dari Almaty ke sana. Almaty yang telah menjadi ibukota Negara sejak 1991 terletak di pojok tenggara negeri dengan populasi lebih dari 1,5 juta orang

dan

luas

wilayah

324.8 km2.

Dengan populasi , lokasi dan luas wilayah yang dimiliki, kota ini akan

5

Harian Kompas Minggu 8 September 2013

kota

di

abad

21,

yang

menggambarkan semangat penciptaan, inovasi dan peran Kazakhstan sebagai tempat

timur

dan

barat

bertemu.

Jakarta adalah simbol nasional Indonesia. kota

ini

telah

pemerintahan,

menjadi

ekonomi

dan

pusat bisnis,

maupun pariwisata Indonesia. kota ini berkembang dengan pesat dalam waktu beberapa

dekade

menjadi

kota

metropolitan. Namun perkembangannya yang pesat juga diikuti dengan masalah-masalah yang

juga

Meledaknya kemacetan,

pesat

perkembanganya.

jumlah pemukiman

penduduk, kumuh,

kriminalitas, dan letak geografis dari Jakarta sendiri yang dilewati 13 sungai membentuk kompleks masalah yang sulit diatasi.


Pada 22 juni 1527 kota pelabuhan yang

maju diatara wilayah lain di Negara

dulunya bernama sunda kelapa ini

tersebut.

mendapatkan

nama

yang

Beberapa

memiliki

Kemenangan

yang

memisahkan

yang

dengan pusat ekonominya. Alasanya

arti

sempurna.

baru

Pertempuran

Negara

dengan

pusat

pemerintahan

dimenangkan oleh kesultanan Demak

adalah

dibawah pimpinan Fatahilah berhasil

membutuhkan suatu wilayah terpadu

memukul

yang

mundur

armadanya.

portugis

dan

Kota pelabuhan yang

kedua

sengaja

menunjang

masing-masing.

bidang

tersebut

kesuksesan bidang Malaysia

dengan

pertimbangan

berhasil

berkembang pesat ini memang memiliki

berbagai

daya tarik yang besar. Bahkan setelah

memindahkan pusat pemerintahan dari

bangsa Belanda datang pada abad ke

ibukota kuala lumpur ke putra jaya.

16,

pusat

Dengan terkumpulnya semua kantor

perdagangan, dan selanjutnya menjadi

pemerintahan ke satu daerah terpadu,

pusat pemerintahan hindia belanda.

akan menimbulkan jalur kordinasi yang

Letaknya yang strategis sebagai pusat

cepat dan efisien. Diharapkan pula

perdagangan internasional adalah salah

dengan sistem ini, kinerja dari para

satu alasan mengapa Jan Pieterszoon

pejabat publik akan semakin baik dan

Coen membangun pusat pemerintahan

fokus. Begitu pula Amerika Serikat yang

di

memindahkan ibu kotanya dari New

kota

ini

Batavia.

tetap

menjadi

Setelah

proklamasi

kemerdekaan Indonesia kota,

Jakarta

York

ke

Washington

DC.

dengan segala infrasuktur yang ada

pemindahan

tersebut,

dijadikan

berkembang

pesat

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta.

Dengan

New

York

menjadi

pusat

ekonomi dan bisnis, dan Washington DC menjadi

pusat

pemerintahan

yang

Ibukota Negara berfungsi sebagai pusat

terpadu.

pemerintahan dan pusat administratif

Jakarta yang dulunya adalah pusat

Negara.

pusat

pemerintahan hindia belanda dibangun

mengalami

dengan tata kota dan infrstruktur yang

pembangunan yang pesat dan memiliki

mendukung fungsinya sebagai pusat

infrastruktur yang baik. Pembangunan

pemerintahan.

yang

yang

Kota

pemerintahan

pesat

yang akan

akan

menjadi

menimbulkan

siap

Dengan

dikembangkan,

pertumbuhan ekonomi yang pesat pula.

membangun

dirinya

Itulah

megapolitan

dengan

yang

menyebabkan

banyak

ibukota Negara menjadi dareah paling

inftrastruktur menjadi

Jakarta kota

pertumbuhan


ekonomi, politik, periwisata dan social

pemerintaha yang baru terpisah dari

yang pesat.

pusat ekonomi dan bisnis. Tanggapan

Pertumbuhan pusat

kota

Jakarta

sebagai

berlawanan mengganggap pemindaan

dan

pusat

ibukota dalah proyek yang tidak realistis.

pemerintaha

perekonomian

turut

perkembangnya Pembangunan

mempengaruhi

daerah yang

sekitarnya.

tidak

merata

Pemindahan

ibukota

membutuhkan

biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup lama. Jika wacana ini

antara pulau jawa dan luar pulau jawa

dipaksan,

adalah

Negara akan defisit dan hutang luar

dampaknya

negative

dari

pesatnya pertubuhan di pusat. Arus

negeri

urbanisasi

yang

menimbulkan

kuat

dikawatirkan

akan

ke

Jakarta

Bukanya

meledaknya

jumlah

pemindahan

keauangan

semakin

menumpuk.

memberikan ibu

solusi,

kota

akan

penduduk dan meningkatnya tinkat

memperkeruh permasalahan yang sudah

kriminalitas di ibukota. Beberapa upaya

ada.

telah dilaksanakan,

memindahkan

namun hasilnya

Negara–negara

yang

ibukotanya

berhasil memiliki

tidak bisa menyeimbangi perkembangan

stabilitas ekonomi dan politik yang kuat,

kompleks masalah yang terjadi.

sedangkan Indonesia dengan hutang luar negeri yang tinggi memiliki agenda yang

Wacana pemindahan ibukota mendapat

lebih

berbagai tanggapan dari masyarakat.

memindahkan ibukota ke wilayah lain.

Beberapa menyambut baik wacana ini

Akan lebih baik jika pembangunan di

karena Jakarta dianggap sudah tidak

dareah-daerah luar jawa digencarkan

sanggup menjadi ibu kota Negara. Arus

dan masalah di ibukota diatasi dengan

urbanisasi yang tinggi, banjir, kemacetan,

program-program

polusi, kriminalitas, pemukiman kumuh,

dicanangkan .

dan

kepadatan

penduduk

mendesak

dari

sekedar

yang

sudah

adalah

beberapa masalah yang tidak kunjung

Pembangunan yang merata adalah

terselesaikan.

salah satu agenda utama yang harus

Dengan pemindahan ibukota Negara

dicapai bangsa indonesia. kenyataanya

diharapkan Jakarta yang dilengkapi

Pembangunan di

dengan infrastuktur yang lengkap dapat

terpusat di ibukota dan sekitarnya.

mengembangkan diri menjadi pusat

Beberapa kota besar seperti medan,

ekonomi dan bisnis dengan maksimal,

surabaya

dan

lebih

berkembang

pusat

pertumbuhan

menyebar

pembangunan

akan

dikarenakan

dan

Indonesia masih

makasar dan

ekonomi

berhasil memiliki

yang

baik,


namun

pengaruh

pembangunan

di

kota-kota tersebut terhadap daerah sekitarnya

tidak sebesar pengaruh

Jakarta terhadap dareah sekitarnya. Dengan dipindahkanya ibu kota ke dareah lain, besar peluang bahwa kota tersebut akan memberikan pengaruh yang

besar

terhadap

daerah

disekitarnya, dan dalam jangka panjang, akan

menimbulkan

pembangunan sedangkan

ke

distribusi

seluruh

Jakarta,

Indonesia.

sebagai

pusat

ekonomi bisa menyelesaikan masalah yang timbul akibat arus urabanisai yang tinggi ke ibukota. Satu solusi dapat menyelesaikan dua permasalahan. Memindahkan ibukota negara bukanlah sebuah angan-angan belaka, namun membutuhkan kesiapan yang matang dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan berbagai permasalahan yang ada,

pemindahan

terkesan

ibukota

seperti

memang

pemborosan

uang

negara, namun harga yang dibayar setimpal dengan hasil yang diharapkan. Pemerintah mempersiapkan

saat diri

harus agar

mulai pada

pemerintah selanjutanya, rencana ini bukan hanya sekedar wacana yang jauh dari realisasi. Gita Wandita S Biro Kajian Kebijakan Kampus dan Publik BEM FH UNPAD


KAJIAN MENGENAI LOW COST

pemerintah

melalui

Wakil

Presiden

Boediono dalam rapat yang dihadiri

GREEN CAR (LCGC)

sejumlah

Corgito Ergo Sum

menteri

dan

pejabat

di

antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung

Laksono,

mantan

Menteri

Perhubungan Freddy Numberi, mantan Menteri

BUMN

Menteri

Mustafa

Abubakar,

Pekerjaan

Umum

Djoko

Menteri

Dalam

Negeri

Kirmanto,

Gamawan Fauzi, Kepala Unit Kerja Presiden

untuk

Pengendalian

Pengawasan

Pembangunan

dan

(UKP4)

Kuntoro Mangkusubroto, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada

Pendahuluan

2010 lalu. Tak ayal, kebijakan yang

Kebijakan mobil murah ramah

disahkan oleh menteri perindustrian MS

lingkungan/ Low Cost Green Car (LCGC)

Hidayat

tersebut

yang dicanangkan pemerintah pada 23

beberapa

pemimpin

Mei

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan

2013

lalu

menuai

perdebatan

ditentang daerah

oleh seperti

panjang. Kebijakan yang dipayungi oleh

Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun

Sebelum menyatakan pro atau kontra

2013 tentang Barang Kena Pajak yang

terhadap kebijakan LCGC tersebut, ada

Tergolong Mewah Berupa Kendaraan

baiknya kita mengkaji beberapa hal

Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan

yang

atas

mengeluarkan kebijakan tersebut, juga

Barang

Mewah

tersebut

mendasari

pemerintah

memungkinkan rakyat memiliki mobil

alasan

hanya dengan harga 70-120 juta rupiah

menyatakan kontra terhadap kebijakan

per unit, dan dinilai merupakan langkah

tersebut.

mundur pemerintah dalam mengurangi kemacetan

di

kota-kota

besar.

Beberapa pihak juga menilai kebijakan

mengapa

beberapa

pihak

Alasan Pemerintah Dibalik Kebijakan Mobil Murah

tersebut kontradiktif dengan 17 Langkah

Seiring dengan bergulirnya perdebatan

Menyeluruh

Mengurangi

mengenai pro kontra kebijakan mobil

Kemacetan DKI Jakarta yang diputuskan

murah atau LCGC, patut dipertanyakan

Untuk


pula alasan pemerintah mengesahkan

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa salah

kebijakan tersebut. Jika dilihat lebih

satu faktor utama yang menyebabkan

lanjut, terdapat beberapa alasan utama

tingginya

kebijakan mobil murah, yaitu:

ketidakteraturan, dan kecelakaan di

1.

tingkat

kemacetan,

Adanya Kebutuhan atas Low Cost

jalan adalah jumlah sepeda motor yang

Green Car

sangat besar. Sepeda motor memang

Aspek yang paling perlu disorot dalam kebijakan ini adalah fakta bahwa LCGC adalah suatu proyek nasional yang memberikan

alternatif

baru

bagi

masyarakat Indonesia dalam memilih sarana transportasi. Masyarakat kelas menengah ke bawah kini dihadapkan

merupakan suatu kendaraan yang amat populer

karena

harganya

yang

terjangkau dan pengendaraannya yang praktis. Akan tetapi, sepeda motor juga berkontribusi terhadap bagian besar kemacetan dan polusi, terutama justru karena jumlahnya yang membeludak.

pada suatu permasalahan sehari-hari

Oleh karena itulah, pengadaan LCGC

berkaitan dengan sarana transportasi.

justru

Kita melihat adanya kenyataan bahwa

kemacetan

hingga saat ini belum ada sarana

penggunaan sepeda motor di kalngan

angkutan

bagi

masyarakat menengah bawah. Keluarga

masyarakat, terutama di wilayah non-

yabg memiliki anak akan cenderung

metropolis. Hal ini memicu masyarakat

memilih

yang tidak mampu membeli mobil

menggunakan sepeda motor. Kebalikan

untuk beralih pada mode transportasi

dari

lain, yaitu sepeda motor.

pengadaan

umum

yang

baik

Hal ini menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Pertama-tama karena sepeda motor

pada

kendaraan

hakikatnya

ideal

untuk

bukanlah menempuh

perjalanan jarak jauh. Sepeda motor juga memiliki berbagai kelemahan lain, misalnya

mengenai

pengendara

yang

keselamatan konsumsi

yang

bensin

keamanan

akan

membantu dengan

LCGC

mengurangi mengurangi

daripada

prasangka mobil

kerepotan

umum murah

bahwa akan

menambah kemacetan, justru adanya mobil murah akan membuat sejumlah besar keluarga untuk beralih pada mobil yang nyaman, hemat, dan bergengsi alih-alih menambah jumlah motor yang berkapasitas terbatas, kurang nyaman, dan boros.

sangat

kurang,

Poin plus dari pengurangan jumlah

tidak

reliable,

motor dan beralihnya masyarakat pada

yang

LCGC adalah berkurangnya juga jumlah

bersubsidi

seringkali boros, dan sebagainya.

polusi. Penyumbang terbesar dari polusi adalah kendaraan pribadi seperti motor.


LCGC memiliki keunggulan besar di

dianggap akan menambah kemacetan

bidang ini. Penggunaan bensin yang jauh

di

lebih hemat, dengan batas minimal 20-

ketegasan dan kebijakan pemerintah

22 km/liter adalah salah satu faktor yang

akan diuji. Sebagai respon dari protes

membuat LCGC layak diperhitungkan

yang

secara serius untuk mengurangi masalah

masyarakat,

polusi perkotaan. Berkurangnya jumlah

memberikan pengertian yang jelas atas

kendaraan dan konsumsi bensin tentu

tujuan dan lingkupan kebijakan ini yang

saja akan mengurangi pula polusi udara

tidak terbatas pada DKI Jakarta, namun

di lingkungan.

mencakup juga berbagai daerah yang

2. Menjaga kepercayaan investor Meski terdapat kritik pedas terhadap kebijakan

LCGC,

sesungguhnya

DKI

Jakarta.

Dalam

hal

dilaksanakan

inilah

sebagian

pemerintah

perlu

merasakan kebutuhan lebih mendesak atas LCGC. Dengan

mempertahankan

ketegasan

pembatalan proyek ini akan menjadi

inilah

suatu

mempertahankan kepercayaan investor

bencana

Indonesia

di

besar

bagi reputasi

hadapan

dunia.

Para

investor akan kehilangan kepercayaan

serta

pemerintah menjaga

dapat

wibawa

dalam membuat suatu kebijakan.

karena kebijakan pemerintah terbukti

3. Dalam

dapat berubah seiring setiap instabilitas

jumlah

atau ketidakpuasan dari masyarakat

mudah dikendalikan

yang

seringkali

kurang

memahami

permasalahan dalam suatu kebijakan. Pemerintah

dalam

prinsipnya

pemerintah

Pandangan menambah

daerah LCGC

bahwa jumlah

yang

padat,

dapat

dengan

LCGC

akan

kendaraan

dan

harus

kemacetan di beberapa daerah yang

berhati-hati dan memiliki pertimbangan

memang memiliki masalah kemacetan

yang baik dalam setiap pembuatan

yang pelik tentunya harus dimaklumi.

kebijakan. Namun setelah kebijakan

Dalam

tersebut dirumuskan, ia tidak boleh

terutama

dengan mudah tertiup opini publik yang

pengadaan

menentangnya

jelas.

drastis jumlah kendaraan yang sudah

Dalam kasus ini, masyarakat yang

menyesaki Ibu Kota. Hal ini tentu

condong pada pandangan Joko Widodo,

kontraproduktif dengan

Gubernur DKI Jakarta yang tengah

Namun hal ini bukan tanpa solusi yang

populer, cenderung tidak menyetujui

baik. Apabila suatu daerah merasa tidak

adanya

memerlukan LCGC, terdapat berbagai

tanpa

kebijakan

alasan

LCGC

karena

pandangan penduduk LCGC

masyarakat, DKI

akan

Jakarta,

menambah


kebijakan yang bisa diaplikasikan untuk

hingga sepuluh tahun hanya untuk

mengontrol serta mengurangi jumlah

mempersiapkan.

kendaraan baru ini. Salah satunya

menjamin efisiensi pengoperasiannya dan

adalah hak pemerintah daerah untuk

berbagai tantangan lain.

menaikkan zonasi parkir secara progresif.

Masyarakat memerlukan solusi yang

Pemda juga dapat mengurangi jumlah

lebih

kendaraan

menggunakan LCGC sebagai kendaraan

dengan

menertibkan

masyarakat yang memarkir mobil di pinggiran

jalan

dengan

tilang

cepat,

Ini

salah

pun

belum

satunya

dengan

pengganti untuk masyarakat.

dan

penderekan mobil-mobil tersebut. Halhal ini dapat mencegah adanya LCGC

Alasan beberapa pihak lain menentang

berlebih di tempat yang sesungguhnya

kebijakan mobil murah

tidak terlampau memerlukan LCGC. 4. LCGC

selama

Kebijakan

mobil

murah

pengganti

kontradiktif dengan 17 Langkah

pemerintah

Menyeluruh Untuk Mengurangi

sebagai

sementara

1.

membangun sarana transportasi

Kemacetan DKI Jakarta

umum LCGC

tentunya

sempurna

bukan

karena

solusi

tidak

yang dapat

memenuhi kepentingan setiap orang. Meskipun

LCGC

dapat

memberikan

berbagai kemudahan dan keuntungan, pada

akhirnya

pemerintah

masih

bertanggung jawab pada masyarakat untuk menyediakan transportasi umum yang baik, nyaman, tertib, dan efisien.

Pada 2010 lalu, pemerintah melalui wakil presiden Boediono menetapkan 17 Langkah Menyeluruh Untuk Mengurangi Kemacetan

DKI

Jakarta.

langkah tersebut

di

Langkahantaranya

penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi

dan

penambahan

jalur

Transjakarta, perbaikan jalan, kebijakan perparkiran, penetapan harga gas bagi angkutan

transportasi,

restrukturisasi

Namun realita tidak mengizinkan kita

angkutan

untuk

bahwa

pengelolaan

angkutan

pemerintah dapat menyulap berbagai

pembuatan

jalur

proyek transportasi umum dari udara

(double-doubletrack)

kosong, bahkan dengan mengucurkan

pembangunanjalurrelkereta api lingkar

dana

proses

dalam kota, penambahan jalan tol,

seringkali

peninjauan penggunaan kendaraan kecil

mengasumsikan

triliunan.

pembangunan

Ada yang

memerlukan waktu cukup panjang, lima

jalan

raya,

perbaikan kereta

ganda

api,

berganda keretaapi,


bagi angkutan transpor taksi, hingga

menjalankan

larangan angkutan liar.

murah

Yang

perlu

disoroti

keenambelas,

tentunya

yaitu

poin

melakukan

Pada

Kamis

Jakarta,

kebijakan

(19/9/2013)

menperin

di

MS

JIExpo Hidayat

pengaturan jumlah kendaraan secara

mengatakan

optimal

harus diisi oleh bahan bakar Ron 92

dengan

menggunakan

instrumen yang ada. Kebijakan mobil murah yang dicanangkan pemerintah

bahwa

mobil

mobil

murah

atau setara dengan pertamax, dan pemerintah

sedang

merancang

tentu sangat kontradiktif dengan poin

pemberian

tersebut.

akan

LGCG yang menggunakan premium.

akan

Hidayat mengatakan larangan tersebut

menjadi

guna mencegah jebolnya penggunaan

Volume

bertambah,

kendaraan

kemacetan

terselesaikan

malah

tidak

akan

semakin parah apabila tidak diiringi

sanksi

terhadap

pemilik

BBM bersubsidi.

dengan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah, sehingga akan sia-sia usaha selama 3 tahun menjalankan 17 langkah mengurangi kemacetan DKI Jakarta tersebut.

(Jokowi) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013),

mengaku

telah

menyertakan 17 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan, di dalam surat keberatannya kepada Wakil Presiden Boediono perihal mobil murah. Jokowi menegaskan bahwa yang rakyat

bukanlah

mobil

murah melainkan transportasi massal yang memadai.

mobil

murah

membidik

pangsa pasar menengah kebawah dan menengah kebawah dapat memiliki mobil.

Amat

pemerintah

diherankan

apabila

mengharuskan

pemilik

mobil murah menggunakan BBM non subsidi, sementara mobil-mobil yang lebih

mahal

masih

banyak

yang

mengantri BBM subsidi. Lagipula,

tujuan

awal

pemerintah

memberikan kemudahan bagi rakyat menengah kebawah untuk memiliki mobil tentu sama sekali tidak dilandasi

2. Inkonsistensi dan tidak jelasnya tujuan

kebijakan

memiliki tujuan „muliaâ€&#x; agar rakyat

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

dibutuhkan

Hal tersebut menjadi janggal sebab

pemerintah

dalam

oleh pengkajian secara sosiologis, sebab rakyat menengah kebawah bukan membutuhkan

mobil,

melainkan


kebutuhan

pokok

dan

jaminan

kesehatan serta pendidikan.

Mada

Djoko

Setijowarno.

Dia

menambahkan, distribusi mobil murah tersebut tetap akan berpusat di Pulau

Selain itu range harga 70-120 juta

Jawa.

Rupiah yang dipatok untuk mobil

Indonesia Timur tidak tertarik membeli

LCGC tentu tidak terjangkau oleh

mobil tersebut karena infrastruktur

masyarakat kelas bawah, melainkan

disana kurang memadai, hingga pada

masyarakat menengah. Pada akhirnya

akhirnya mobil murah hanya akan

masyarakat kelas bawah hanya akan

dinikmati

menikmati dampak kemacetan yang

Menurut Djoko, perputaran uang di

semakin

dengan

Indonesia, 60% terjadi di Jakarta, dan

LCGC

30% pasaran mobil di Indonesia saat ini

parah

seiring

dijalankannya tersebut,

kebijakan

sementara

keuntungan

Sebab

rakyat

di

orang-orang

daerah

perkotaan.

berputar di Jabodetabek.

terbesar tentu hanya akan masuk ke dalam pundi-pundi para investor.

4. Pembentukan PP no 41 tahun 2013 terlalu tergesa-gesa

3. Pembatasan

distribusi

mobil

murah per wilayah tidak efektif

PP No 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Sebelumnya Menperin mengatakan mobil

bahwa

akan

Indonesia

MS

Hidayat

Berupa Kendaraan Bermotor yang

pendistribusian

Dikenai Pajak Penjualan atas Barang

merata

dan

ke

akan

seluruh

dibatasi

per

Mewah dinilai terlalu tergesa-gesa dan pembentukannya

wilayahnya, sehingga akan mengurangi

landasan

dampak

Seperti

kemacetan

di

seperti

Jakarta

perkotaan

daerah dan

tidak

memiliki

dan

akademis.

sosiologis yang

dikemukakan

pengamat perkotaan Yayat Supriatna

Bandung. Namun, pengamat otomotif

pada

Suhari Sargo pada Minggu (22/9)

memutuskan

untuk

mengatakan

kebijakan

LCGC,

bahwa

meskipun

oleh

Jumat

(20/9)

lalu,

sebelum

mencanangkan seharusnya

pendistribusian dilakukan merata ke

pemerintah mengkaji terlebih dahulu

seluruh

Indonesia,

dampaknya kedepan, sedangkan pada

pembengkakan tetap akan terjadi di

kenyataannya pemerintah begitu saja

wilayah perkotaan. Hal senada juga

mengesahkan

diungkapkan

Sehingga

daerah

Transportasi

di

oleh dari

Pengamat

Universitas

Gajah

kebijakan

dapat

kebijakan dikatakan

tersebut

tidak

LCGC. bahwa memiliki


landasan akademis. Selain itu Yayat

dengan dampak kemacetan dan polusi

juga

yang dihasilkan.

mengatakan

bahwa

pembentukkan PP tersebut juga tidak diimbangi

dengan

regulasi

lain.

Kesimpulan

Misalnya dengan pengetatan SIM dan razia lalu lintas.

Polemik kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) merupakan bukti gegabahnya

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Forum

pemerintah dalam menetapkan suatu

Indonesia Untuk Transparansi Anggaran

kebijakan. Kebijakan LCGC tersebut

(FITRA)

mengatakan

bahwa

dibuat

pemerintah

hanya

dengan

pengkajian

tergiur

dengan

tergesa-gesa tanpa

mengenai

penambahan

ataupun

penambahan

pendapatan pajak mobil yang tidak

infrastruktur,

terlalu besar dan tidak memikirkan

ruas jalan, juga tanpa pengkajian

penambahan

ruas

atau

secara sosiologis mengenai apa yang

infrastruktur.

Adapun

pendapatan

sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat

jalan

yang ingin diraih oleh pemerintah di

menengah

antaranya

izin

paparan diatas, dapat disimpulkan

mengemudi, yang ditargetkan sebesar

pula bahwa pada akhirnya kebijakan

Rp 1 triliun. Kedua, pendapatan surat

Low Cost Green Car hanya akan dapat

tanda

(STNK)

dinikmati oleh kalangan menengah

dan

keatas dan investor mobil, sementara

coba

rakyat menengah kebawah sebagai

kendaraan (STCK) hanya sebesar Rp32,1

sasaran awal, pada akhirnya hanya

Milyar. Selain itu juga pendapatan

akan merasakan dampak kemacetan

buku pemilik kendaraan bermotor

dari bertambahnya jumlah mobil.

berasal

nomor

hanya

(BPKP)

surat

kenderaaan

sebesar

pendapatan

dari

Rp1

surat

sebesar

Triliun tanda

Rp1

Triliun

(TNKB)

sebesar

Berdasarkan

dan

pendapatan tanda nomor kenderaan bermotor

kebawah.

Rp897,3

miliar, pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator sebesar Rp284,5 miliar, dan pendapatan denda pelanggaran lalu lintas hanya sebesar Rp2,4 miliar. Padahal pendapatanpendapatan tersebut tidak sebanding

Aisyah Shaumasari Maulana Biro Kajian Kebijakan Kampus dan Publik BEM FH UNPAD


Gebrakan Awal Pemerintah Kota Bandung Pojok Opini

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih, Ridwan Kamil dan Oded M. Danial, telah berlangsung pada 16 September 2013 kemarin. Di hari penting bagi pemimpin Kota Bandung tersebut resmi dilantik, langsung diwarnai dengan berdemonya berbagai LSM maupun Ormas dalam detik-detik acara pelantikan tersebut. Aksi demo berjalan dengan tertib. Tuntutan dari para pendemo pun juga baik untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat Kota Bandung ke depannya. Semoga saja bentuk perhatian dan simpati – dalam bentuk demonstrasi – dari berbagai LSM, Ormas, maupun masyarakat Kota Bandung tersebut tidak hanya sekedar merupakan eksistensi pribadi semata. Namun dapat menjadi pembangkit semangat untuk kita semua (masyarakat Kota Bandung), saling bahu-membahu membenahi kota kita menjadi kota yang lebih bermartabat. Untuk itu, alangkah lebih bijaknya apabila kita semua mengawal dan memberikan kritikan/masukan

dengan cara yang elegant di masa awal kepemimpinan Ridwan Kamil dalam membenahi Kota Bandung untuk 5 tahun ke depan. Setidaknya kita bisa menilai secara berkala dalam 100 hari maupun 1 tahun masa kepemimpinan Ridwan Kamil. Di awal kepemimpinan Ridwan Kamil saat ini, mulai terlihat berbagai tindakan dan aksi nyata yang dirasakan masyarakat Kota Bandung. Salah satunya adalah peluncuran Gerakan Mari Disiplin (GMD) yang akan menjadi gerakan percontohan di Indonesia. GMD ini telah mulai diadakan sejak Jumat, 29 September 2013, dimana dilakukannya penertiban terhadap para anak jalanan, gepeng, serta pengamen – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) – yang meresahkan masyarakat untuk kemudian dibina di mess Persib dan akan diberdayakan dengan lebih baik. Untuk tahap awal, sekitar 2.000 orang relawan GMD akan terfokus pada kedisiplinan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan serta menyasar para pedagang kaki lima (PKL) yang kerap membandel berjualan di trotoar dan badan jalan6. Di balik gebrakan awal tersebut, ternyata mendapatkan respon dalam bentuk unjuk rasa dari para gepeng, PKL serta anak jalanan. Pada hari Senin, 30 September 2013, para pengunjuk rasa memprotes penertiban terhadap gepeng, PKL dan anak jalanan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Bandung. Tuntutan dari para pengunjuk rasa tersebut adalah mencarikan mereka 6

http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/27 /ridwan-kamil-mulai-tertibkan-gepeng-pengamendan-anak-jalanan-di-bandung


pekerjaan yang layak apabila tidak diperbolehkan hidup di jalanan. Untuk menanggapi hal tersebut, Pemkot Bandung berencana menawarkan solusi kepada mereka untuk menjadi penyapu jalan, dimana mereka yang dipekerjakan tersebut akan digaji, diberi makan dan diberikan tempat tinggal yang layak daripada hidup di jalanan dan kolong jembatan. Namun permasalahan selanjutnya cukup pelik, dimana para pengemis dan gelandangan tersebut menunjukkan ketidaksukaannya atas rencana Pemkot Bandung serta mengeluh karena tidak mau menjadi tukang sapu. Selain itu, mereka juga meminta digaji mulai dari Rp 4 sampai Rp 10 juta. Memang para pengemis dan gelandangan tersebut harus dimanusiakan dan diberdayakan. Namun, melihat tuntutan yang tak logis tersebut, membuat kita kembali berpikir, apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pengemis dan gelandangan tersebut? Hidup instan? Hidup enak dan nyaman dengan produktivitas yang rendah? Kiranya kebijakan Pemkot Bandung dalam menangani berbagai permasalahan(mulai dari PMKS, sampah, macet, dll) dapat dirancang dan dielaborasikan secara matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Dan harapan untuk menciptakan Bandung Juara Indonesia dalam 5 tahun ke depan, dapat terealisasi dan bukan hanya anganangan saja.

SELAMAT HARI BATIK NASIONAL 2 Oktober 2013

ACARA BULAN OKTOBER: -

Stadium General (Kuliah Umum); Joko Widodo*

CP: Vio (082116722151)

-

Diskusi Panel (RUU KUHP & KUHAP)

CP: Radius (081375950233)

-

Info Piala Dekan FH Unpad

CP: Zia (085715230299)

Edisi II Oktober  

Majalah Online BEM FH Unpad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you