Page 4

TANGERANG RAYA Kabupaten Tangerang - Kota Tangerang - Kota Tangsel

KAMIS 3 OKTOBER 2013

BANTEN POS

4

Walikota Didesak Cabut Perwal 61 SERPONG, BP - Desakan penghapusan Peraturan Walikota (Perwal) Tangsel Nomor 61 Tahun 2011 tentang larangan sumbangan pendidikan sukarela bergulir. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan dianggap tidak mampu untuk menutupi biaya operasional sekolah. Anggota Dewan Pendidikan Kota Tangsel, Edi Mistam mengatakan, saat ini sumbangan pendidikan sukarela dari orangtua siswa tidak diperbolehkan. Tapi, menurut Edi, Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kondisi sekolah di Kota Tangsel. “Sekolah di Tangsel malah tertinggal. Tidak sesuai harapan dan target pendidikan

di Tangsel,” ungkap Edi kepada wartawan, Rabu (2/10). Cara paling efektif mengejar ketertinggalan pendidikan di Kota Tangsel, menurut Edi, dengan mencabut Perwal Nomor 61 tahun 2011 yang dinilai menghambat peran serta orang tua untuk turut mensukseskan pendidikan dengan sistem sumbangan sukarela. “Tidak bisa dipungkiri peran orangtua dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangsel. Banyak sekolah dasar tidak memiliki fasilitas komputer. Seperti di SDN Buaran 1 dan 2 dan SDN 1 Ciputat. Padahal di skeolah itu ada materi muatan lokal TIK (Teknologi Ilmu

Komputer, red),” katanya. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang digulirkan Pemkot Tangsel, menurut Edi, juga tidak sesuai harapan. Serapannya tidak mencapai 50 persen. Hanya SMPN 11 dan SMP 16 Tangsel yang menyerap agak besar Bosda sekitar 40 persen dan 36 persen. “Selebihnya, seperti SMP 8 hanya 28 persen SMP 4 hanya 23 persen. Bahkan ada sekolah yang menyerap Bosda 0 persen,” imbuhnya seraya menilai serapan Bosda yang rendah terjadi karena konsep pendidikan antara dinas pendidikan dan sekolah tidak singkron. Ketua Komite SMP 4 Kota Tangsel, Ras-

yud Syakir menambahkan, berdasarkan Kepmendikbud Nomor 44 tahun 2012 dan Surat Edaran Kemendikbud nomor 17 tahun 2013, masih diperbolehkan sumbangan sukarela. Di Kota Tangsel kebutuhan per bulan per siswa idealnya Rp400 ribu untuk merealisasikan delapan standar mutu pendidikan, yakni Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan. “Sebelum Pemkot Tangsel mampu merealisasikan delapan mutu standar pendidikan, jangan dibatasi peran serta orangtua

siswa. Kalau sudah mampu, silahkan dihapuskan,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Mathoda menegaskan, Perwal Nomor 61 Tahun 2011 diberlakukan agar tidak merugikan orangtua siswa. Apabila seluruh sekolah dibiarkan menerima sumbangan dari orangtua dikhawatirkan akan merugikan dan disalahgunakan. “Nanti malah dibilang pungli (pungutan liar, red). Pemerintah wajib membubarkan apa pun yang sifatnya pungli,” katanya. Sejauh ini hanya eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang diperbolehkan menerima sumbangan dari orangtua siswa. “Itupun tidak boleh ada paksaan dan sifatnya benar-benar sukarela,” katanya.(AZH/ODI)

Lagi, 5000 Pohon Ditanam di Puspemkab Tangerang

NAKER UMK 2014 Bisa Capai Rp3 Juta ALIANSI Rakyat Tangerang Raya (Alttar) memprediksi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang tahun 2014 mencapai lebih dari Rp3 juta. Analisa itu berdasarkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kebutuhan lainnya. “Dewan pengupahan masih membahas KHL (Kebutuhan Hidup Layak, red) dan UMK. Kami prediksi UMK tahun 2014 Rp3 juta lebih,” ungkap Presidium Alttar, Koswara kemarin (1/10). Menurutnya, angka itu baru prediksi, belum angka tetap nominal KHL yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang. Namun, menurut dia, alasan kenaikan tersebut cukup riil yakni melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok, harga BBM, harga TDL dan lainnya. Belum lagi, kata dia, muncul Inpres dari rezim SBY-Boediono yang menginginkan kenaikan upah hanya 2 tahun sekali, dan tidak boleh melebihi 20 persen. “Inpres tersebut akan memiskinkan buruh secara sistematis. Padahal harga kebutuhan selalu naik lebih dari 30 persen, bahkan sampai 100 persen,” kritiknya. Kasi Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, Deni Rohdiani mengakui, hasil survey KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang periode Juni dan Agustus sudah masuk pembahasan. “Sebanyak 60 komponen KHL sudah disurvey, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan lainnya, termasuk transportasi,” jelasnya seraya enggan memperkirakan kemungkinan UMK 2014 mencapai Rp3 juta. “Masih banyak survey KHL yang menjadi acuan penetapan UMK,” imbuhnya.(DIT/ODI /BNN)

AZHAR FERDIAN/BANTEN POS RUSYANDI/BANTEN POS

Wakil Bupati Tangerang Hermansyah menanam pohon trembesi di hutan kota kawasan Puspemkab Tangerang Tigaraksa kemarin (2/ 10). Penanaman 5000 pohon penghijauan dilakukan atas kerjasama dengan ASC dan PT Astra Daihatsu Motor.

TIGARAKSA, BP - Hutan kota di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang Tigaraksa, mendapat tambahan 5000 pohon. Penanaman pohon penghijauan dilakukan Wakil Bupati Tangerang Hermansyah bersama Adm Supliers Club (ASC) dan PT Astra Daihatsu motor, Rabu (2/10). “Kegiatan ini bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam mendukung program bina lingkungan dan sosial pemberdayaan sesuai Perda nomor 15 tahun 2011,” kata Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Achmad Taufik. Penanaman pohon juga bertujuan agar fungsi ekologi dan penyangga kehidupan lingkungan di kawasan Puspemkab Tangerang terus berlangsung. Sedangkan jenis pohon yang ditanam merupakan tanaman pelindung dan tanaman musiman, seperti albasiah, ketapang, trembesi, mahoni dan tanaman produktif yaitu mangga, sukun dan jambu air. “Penanaman pohon didukung 18 perusahaaan yang tergabung dalam ASC,” im-buhnya. Exsekutive Officer Pucasing PT Astra Daihatsu Motor, Erlan Krisnaring Cahyono menambahkan, penanaman pohon di Puspemkab Tangerang bagian dari gerakan penanaman 1 miliar pohon yang dicanangkan pemerintah. “Kami berencana menggelar kegiatan CSR bidang pendidikan atau kesehatan di Kabupaten Tangerang,” paparnya. Sedangkan Wakil Bupati Tangerang Hermansyah menyatakan, perlunya komposisi seimbang antara industri dan perdagangan dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tangerang. “Penanaman pohon bagian dari upaya penyelarasan lingkungan dengan kawasan lainnya,” tandas Hermansyah.(K14/ODI)

Atribut Caleg & Parpol yang Terpasang di Kaca Angkot Bakal Ditertibkan Melanggar PKPU dan UU Lalu Lintas CIPUTAT, BP - Sarana transportasi masyarakat, terutama angkutan kota (Angkot) yang beroperasi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) marak dipasangi stiker Parpol dan calon legislatif (caleg). Padahal, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, sosialisasi melalui media transportasi umum tersebut dilarang. Pantauan di lapangan sejumlah angkot di

Pondok Aren jurusan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, banyak dipasangi stiker caleg DPRD Kota Tangsel dari dapil Pondok Aren. Hal yang sama terjadi di Ciputat, armada angkot jurusan Ciputat-Pamulang juga mulai dipasangi atribut caleg dan parpol pada kaca bagian belakangnya. Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Wijaya Kusuma mengaku sudah banyak keluhan masyarakat terkait maraknya stiker Parpol dan Caleg yang dipasang pada kaca belakang angkot.

Selain melanggar PKPU, diakuinya, pemasangan stikter pada kaca belakang Angkot juga melanggar Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Kami tidak mempermasalahkan apa dan siapa di dalam gambar itu. Tapi kalau stiker menutupi pandangan dari luar ke dalam angkot, akan berbahaya karena dapat berpotensi terjadinya tindak kejahatan dalam angkot,” katanya kepada wartawan, Rabu (2/10). Dalam aturannya, untuk kendaraan bermotor tidak diperkenankan memasang kaca

Sepekan Operasi Cipta Kondisi Belasan Penjahat Dijebloskan ke Bui

ADADAAAA

Para pelaku kriminal yang terjaring operasi Cipta Kondisi Polsek Pasar Kemis adalah kawanan pencuri kendaraan bermotor. Selama sepekan menggelar operasi, petugas mengamankan sedikitnya 15 pelaku kejahatan.

PASARKEMIS, BP - Belasan pelaku kriminal yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dijebloskan ke bui. Para penjahat yang dibui itu, hasil tangkapan petugas selama sepekan menggelar operasi Cipta Kondisi. Kapolsek Pasar Kemis, Kompol Afrony Sugianto mengatakan, para

pelaku kriminal yang diamankan seluruhnya berjumlah 15 orang. Mereka kedapatan melakukan beragam jenis kejahatan. Seperti, pencurian kendaraan bermotor (Curanmor ), pencurian dengan pemberatan (Curat), pembobolan rumah kosong, pengeroyokan, penggelapan sampai kasus perampokan mini market serta perjudian.

“Mereka yang kami amankan juga ada yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba,” kata,” kata Kompol Afrony kepada wartawan, Rabu (2/10). Khusus untuk pelaku perampokan mini market, kata Afrony, terungkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan mendalam dari hasil rekaman CCTV. “Pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di minimarket tempatnya beraksi,” kata Afrony. Selama sepekan menggelar operasi Cipta Kondisi, tegas Afrony, pihaknya juga menyisir kawasan rawan peredaran narkoba. Hasilnya, sejumlah pelaku pengedar serta pengguna narkoba berhasil diamankan. “Penangkapan para pelaku kriminal tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga Kamtibmas,” ujar Afrony. Afrony mengungkapkan, kawasan Kuta Bumi menjadi daerah rawan tindakan kriminal di wilayah hukum Polsek Pasar Kemis. Kawasan itu, kata dia, selain jumlah penduduknya yang padat, juga pesatnya perkembangan jasa dan perdagangan. “Kami terus melakukan peningkatan obeservasi keamanan di kawasan-kawasan rawan kriminal,” tandas Kompol Afrony Sugianto.(K-14/ODI)

film atau lainnya yang ketebalannya hingga menutupi pandangan dari luar. Kerena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban stiker caleg di kaca belakang angkot. “Kami akan tertibkan bersama kepolisian dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu, red),” tandasnya. Panwaslu Kota Tangsel mendukung rencana penertiban atribut kampanye caleg dan parpol yang terpasang di sejumlah angkot. “Pemasangan alat peraga kampanye di angkot itu melanggar. Harus segera ditertibkan,” kata Ketua Panwaslu Kota

Tangsel Engelhartia Bhayangkara. Diakuinya, gambar caleg dari berbagai partai yang terpasang di bagian kaca belakang angkot semakin marak di kota berpenduduk 1,3 juta jiwa ini. Kondisi tersebut, kata dia, memberikan kesan angkot menjadi alat promosi berjalan bagi caleg yang akan berlaga pada Pemilu 2014. “KPU perlu mengintensifkan sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2013 kepada seluruh caleg dan partai poltik agar dipahami dan dilaksanakan. Salah satunya tentang zonasi pemasangan alat peraga partai politik dan caleg,” tandasnya.(AZH/ODI)

Bantenpos edisi 03 oktober 2013  

Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi...

Bantenpos edisi 03 oktober 2013  

Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi 03 oktober 2013Bantenpos edisi...

Advertisement