Page 1

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan pembangunan dalam satu tahun disampaikan dalam bentuk dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta tahun 2011 yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaan desentralisasi oleh Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang meliputi:

A. Urusan Wajib 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta diwujudkan dengan perluasan dan kemudahan akses pendidikan yang bermutu, murah dan mudah dijangkau pada semua jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Berbagai program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahunnya terus ditingkatkan, baik dari segi infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana belajar maupun peningkatan kesejahteraan guru terutama di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Pencapaian Kabupaten Purwakarta tahun 2011 bidang pendidikan terus mengalami peningkatan, yang dapat diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci

IV - 1


(IKK). Dalam penanggulangan angka putus sekolah dan penuntasan wajib belajar sembilan tahun tergambarkan dari IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat dan IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat. Pada tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dapat dipastikan tidak terdapat lagi anak yang putus sekolah pada tingkat SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat. Untuk pendidikan menengah juga mengalami penurunan pada IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat sebesar 0.10 point. Seperti IKK untuk pendidikan anak usia dini tahun 2011 mencapai 53,06%, atau meningkat 0,86 point dibandingkan dengan tahun 2010. Bahkan IKK untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat tahun 2011, mencapai 75,94% atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2.15 point dibandingkan dengan tahun 2010. IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA berturut-turut mengalami penurunan sebesar 27,16 point dan 2,10 point. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya peserta didik tidak melanjutkan pendidikannya di daerah asal melainkan melanjutkan pendidikannya di kota besar lain atau daerah tertentu (pesantren/ boarding school). Data Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

URAIAN IKK pendidikan anak usia dini IKK penduduk yang berusia dibawah 15 tahun yang melek huruf IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A sederajat IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sederajat IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK sederajat IKK Angka Kelulusan (AL) SD/MI

IV - 2

TAHUN 2010 52,20

TAHUN 2011 53,06

POINT KENAIKAN 0.86

98,18

98,91

0.73

99,64

98,21

-1.43

96,92

96,29

-0.63

73,79

75,94

2.15

0,00

0,00

0.00

0,09

0,00

-0.09

0,35

0,25

-0.10

100

100

0.00


Lanjutan Tabel 4.1 NO.

URAIAN

10.

IKK Angka Kelulusan (AL) SMP

11.

IKK Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA IKK Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs IKK Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA IKK guru-guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

12. 13. 14.

TAHUN 2010 100

TAHUN 2011 100

POINT KENAIKAN 0.00

100

99,97

-0.03

99,22

72,06

-27.16

85,55

83,45

-2.10

61,62

63,53

1.91

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, adalah sebagai berikut:

a.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1)

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka (Bantuan Propinsi Tahun 2011), dengan anggaran sebesar Rp201.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp201.440.000,00 atau 100,00%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya KBM di 16 SMP terbuka, TKB Mandiri dan TKB Reguler.

2)

Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru (Bantuan

Propinsi

Tahun

2011),

dengan dari

Rp1.505.680.000,00

atau

100,00%

Rp1.505.680.000,00.

Hasil

pelaksanaan

realisasi

sebesar

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

peningkatan kesejahteraan Guru Bantu SD/MI yang berpendidikan Sarjana dan Tim Teknis. 3)

Kegiatan Administrasi dan Pengelolaan DAK (Luncuran Tahun 2010), dengan realisasi sebesar Rp269.788.000,00 atau 76,97% dari anggaran sebesar Rp350.508.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya administrasi dan pengelolaan DAK tahun 2011 untuk Sekolah Dasar.

4)

Kegiatan Bantuan Operasional Untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Propinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar (Bantuan Propinsi Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp6.773.112.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp6.773.112.500,00.

5)

Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan realisasi sebesar

Rp87.000.000,00

atau

96,67%

dari

anggaran

sebesar

IV- 3


Rp90.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselengaranya lomba kreatifitas siswa untuk 13 cabang lomba. 6)

Kegiatan Pengadaan Lahan SMPN 2 Cibatu, dengan realisasi sebesar Rp66.235.000,00 atau 88,41% dari anggaran sebesar Rp74.916.750,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya tambahan lahan untuk SMPN 2 Cibatu seluas 720 m2.

7)

Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan, RKB, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu SD dan SMP (Luncuran DAK 2010), dengan realisasi sebesar Rp22.175.979.380,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp23.250.902.035,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehab ruang perpustakaan dan tersedianya sarana untuk SD dan SMP di 134 sekolah.

8)

Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pengembangan SDN Nagrog di Kecamatan Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp240.950.000,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya lahan tambahan untuk SD Negeri Nagrog seluas 1.250 m2.

9)

Kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan TK dan SD untuk Peraga Edutainment Berbasis Pembelajaran Aktif Kreatip Efektip dan Menyenangkan (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp630.000.000,00

atau

100,00%

Rp630.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

tersedianya alat peraga Edutaintment yang berbasis pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) di 21 SD. 10) Kegiatan Pengadaan Pusat Sumber Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi SD dan SMP (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar

Rp1.872.000.000,00

Rp1.890.000.000,00.

Hasil

atau

99,05%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pengadaan pusat sumber belajar teknologi informasi dan komunikasi di 12 SD dan 8 SMP. 11) Kegiatan Penyelenggaraan UASBN dan US SD SMP, dengan realisasi sebesar

Rp302.682.500,00

Rp325.000.000,00.

Hasil

atau

93,13%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

terselenggaranya UASBN SDN dan US SMP bagi 16.035 siswa.

IV - 4

sebesar adalah


12) Kegiatan Pengadaan Raport, dengan realisasi sebesar Rp172.514.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp172.521.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya raport untuk TK sebanyak 1.850 buku, SD sebanyak 21.100 buku, SMP sebanyak 12.900 buku. 13) Kegiatan

BOSDA

Tahun

2011,

dengan

atau

99,99%

dari

Rp3.106.231.000,00 Rp3.106.622.000,00.

Hasil

pelaksanaan

realisasi

sebesar

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya bantuan keuangan untuk program bantuan operasional sekolah terhadap 437 SDN/SDLBN/MIN dan 93 SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri. 14) Kegiatan Pengelolaan BOS Pusat, BOS Propinsi dan BOS Daerah, dengan realisasi sebesar Rp35.125.000,00 atau 70,25% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terealisasinya penyaluran dana BOS, baik pusat, provinsi dan kabupaten secara efektif dan efisien untuk 445 siswa SD dan 90 siswa SMP. 15) Kegiatan Lomba tata upacara bendera (LTUB) dan baris berbaris (LBB), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya LTUB, LPBB dan siswa berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi. 16) Kegiatan Pengembangan SBKL, SSN dan Sekolah Terpadu, dengan realisasi sebesar

Rp49.995.000,00

Rp50.000.000,00.

atau

Hasil

99,99%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya Workshop SBKL, SSN dan Sekolah Terpadu sebanyak tiga kegiatan, yang terdiri dari Sekolah Terpadu sebanyak 16 SD, SSN 23 SD dan SBKL 19 SD. 17) Kegiatan

BOS

Pusat

Rp59.048.796.500,00

Tahun atau

Rp59.153.298.000,00.

Hasil

2011, 99,82%

pelaksanaan

dengan dari

realisasi

sebesar

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

tersalurkannya dana BOS Pusat untuk 432 SD/SDLB Negeri dan 95 SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri. 18) Kegiatan

Peningkatan

Pemerataan

Layanan

Pendidikan

SMP

Yang

Berkualitas di Jawa Barat (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar

Rp824.839.500,00

Rp824.839.500,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

IV- 5


terealisasinya 8 jenis layanan untuk peningkatan pemerataaan layanan pendidikan tingkat SMP yang berkualitas di Kabupaten Purwakarta. 19) Kegiatan Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp49.750.000,00 atau 76,83% dari anggaran sebesar Rp64.750.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselenggaranya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan TK dan SD di Kabupaten Purwakarta.

b. Program Pendidikan Menengah 1)

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK, dengan anggaran realisasi

sebesar

Rp185.000.000,00.

Rp185.000.000,00 Hasil

pelaksanaan

atau

100,00%

kegiatan

dari

tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya UAS tingkat SMA/MA/SMK untuk 16 mata pelajaran di 60 sekolah. 2)

Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengiriman Olimpiade SMA dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS), dengan realisasi sebesar Rp18.100.000,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemilihan dan pengiriman 2 orang peserta Olimpiade SMA dan LKS ke tingkat provinsi.

3)

Kegiatan Pembinaan Paskibra, dengan realisasi sebesar Rp125.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya seleksi dan pembinaan Paskibra untuk peringatan HUT RI ke-65 bagi 30 orang peserta.

4)

Kegiatan Ekspo Pendidikan SMK (EPITECH 6) Tingkat Propinsi dan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi), dengan realisasi sebesar Rp21.850.000,00 atau 72,83% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselengganya pameran pendidikan SMK (EPITECH 6) dan Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) tingkat provinsi.

5)

Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA dan SMK, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya 6 kali sidak dan pembinaan siswa di sekolah-sekolah rawan tawuran.

IV - 6


6)

Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas SMA dan SMK (Luncuran DPPIP 2010), dengan realisasi sebesar Rp357.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp357.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pekerjaan rehabilitasi untuk ruang kelas dan tersedianya sarana/alat

pembelajaran

bagi

sekolah

dengan

satu

paket

alat

pembelajaran. 7)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SMA dan SMK Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Bertaraf Internasional (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp969.500.000,00 atau 95,05% dari. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terealisasinya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk Pusat Sumber Belajar Berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi, laboratorium bahasa, alat peraga astronomi, alat peraga IPA dan aplikasi pembelajaran IPA terhadap SMA dan SMK.

8)

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SMA di Jawa Barat (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar Rp418.500.000,00 atau 83,70% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan

tersebut,

adalah

terealisasinya

peningkatan

kualitas

dan

produktivitas SMA di Jawa Barat untuk 2 unit RKB SMA; 2 unit rehab ruang kelas SMA; dan 1 ruang laboratorium bahasa dan 1 ruang perpustakaan. 9)

Kegiatan Pengadaan Buku Bacaan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Siswa SMA/SMK/MA (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar

Rp21.965.700,00

atau

99,84%

dari

anggaran

sebesar

Rp22.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku bacaan

penanggulangan narkoba

dan

HIV/AIDS bagi

siswa

SMA/SMK/MA.

c.

Program Pendidikan Non Formal 1)

Kegiatan Lomba Keteladanan Program PNFI dan Upacara Hari Aksara Internasional, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau

100,00%

dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya lomba keteladanan Program PNFI dan upacara HAI. 2)

Kegiatan Penyelenggaraan Pasanggiri Sirung Sunda dan Pinilih dan Pengiriman Ke Tingkat Wilayah Serta Propinsi, dengan realisasi sebesar

IV- 7


Rp69.100.000,00 atau 98.71% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Festival Pasanggiri Budak Lembur untuk 7 jenis/kategori. 3)

Kegiatan Jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal (PTKPNF), dengan realisasi sebesar Rp23.350.000,00 atau 93,40% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK-PNF untuk 12 orang peserta di 17 kegiatan.

4)

Kegiatan Festival saung bambu dalam rangka hari jadi Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya Festival Saung Bambu dalam rangka Hari Jadi Purwakarta. 5)

Kegiatan Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesetaraan (Luncuran Banprop 2010), dengan realisasi sebesar

Rp54.910.000,00

Rp55.000.000,00.

Hasil

atau

99,84%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya Sosialisasi PUG untuk 3 sekolah dan 17 Organisasi Wanita.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1)

Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi pendidik, dengan realisasi sebesar Rp21.625.000,00 atau 86,50% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeriksaan portfolio untuk guru yang akan sertifikasi sebanyak 750 orang.

2)

Kegiatan Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi, dengan realisasi sebesar Rp26.850.000,00 atau 89,50% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya tenaga pendidik berprestasi tingkat kabupaten sebanyak 21 orang.

3)

Kegiatan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, dengan realisasi sebesar Rp29.500.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penetapan angka kredit terhadap 640 orang guru dan 10 orang pengawas. 4)

Kegiatan Pengembangan Balai Guru Kesenian, dengan realisasi sebesar Rp100.539.950,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp101.245.950,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlatihnya guru kesenian

IV - 8


sebanyak 68 orang dan terlaksananya pengadaan alat musik sebanyak 15 jenis alat musik dengan peralatan pendukung lainnya. 5)

Kegiatan

Seleksi

Kepala

Sekolah

RSBI,

dengan

realisasi

sebesar

Rp19.400.000,00 atau 97,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya Kepala Sekolah RSBI, SMPN dan SMAN.

e.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kegiatan Updating Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan

Nomor

Induk

Siswa

Nasional

(NISN),

dengan

realisasi

sebesar

Rp33.754.050,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp33.754.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Updating NUPTK terhadap 12.219 orang tenaga pendidik dan Updating NISN terhadap 179.927 orang siswa.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Urusan Pendidikan, diantaranya: 1)

Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan dalam hal administrasi keuangan, sehingga capaian kegiatan tidak mencapai 100%.

2)

Keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan.

3)

Pada perubahan anggaran terdapat kegiatan yang melibatkan pihak ketiga melalui proses lelang, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk merealisasikan kegiatan tersebut.

Sedangkan solusi yang dilaksanakan dalam mengahadapi permasalahan tersebut, diantaranya: 1)

Perlu diadakan pelatihan penatausahaan keuangan bagi para pengelola kegiatan terutama Bendahara Pengeluaran Pembantu di setiap OPD.

2)

Kegiatan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama tidak dianggarkan pada anggaran perubahan.

IV- 9


2. Kesehatan Kebijakan pembangunan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat, dengan berbagai upaya yang dilaksanakan, antara lain: Pengadaan obat esensial, generik dan buffer stock; Peningkatan pengawasan obat dan makanan; Pemberantasan penyakit menular; Peningkatan status gizi masyarakat (ibu hamil, bayi dan balita); Promosi kesehatan; Kesehatan berbasis masyarakat; Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Penyehatan air dan pengamanan limbah; Penyehatan lingkungan; Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya; Penyediaan sarana dan prasarana menuju Desa Siaga; Peningkatan, pembinaan, pengawasan fasilitasi pelayanan

kesehatan

kerja;

Pembinaan,

pengawasan,

fasilitasi

pengobatan

tradisional; Peningkatan kesehatan anak balita; Peningkatan kesehatan lansia; Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak; Penyusunan standar akreditasi dan regulasi institusi kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan SDM rumah sakit dan laboratorium daerah; Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit, laboratorium daerah dan meningkatkan status akreditasi rumah sakit daerah. Pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat dilihat dan diukur dari Capaian Kinerja dalam Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dihitung dari tinggi rendahnya indeks kesehatan, yang dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH/UHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Indeks kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yang terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 67,32%, jumlah kematian ibu sebanyak 29 kasus,

neonatal sebanyak 100 kasus, kematian bayi sebanyak 30 kasus. Pada tahun 2011 terjadi penurunan kasus, seperti kematian neonatal sebesar 6.78% dan kematian ibu sebesar 12,12% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Jumlah kasus kematian bayi dan ibu di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.2.

IV - 10


Tabel 4.2 Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.

2.

URAIAN

KETERANGAN

TAHUN 2010 2011

Jumlah kasus kematian 90 a. Neonatal

110

b. Bayi

52

30

Jumlah kasus kematian ibu

27

29

Penyebab Kematian Bayi: masalah laktasi, infeksi, asfiksia, BBLR dan penyebab lainnya. Penyebab Kematian Ibu: Pendarahan, eklamsia, infeksi dan penyebab lainnya.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Guna meningkatkan pelayanan kesehatan harus ditunjang oleh kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan tersebar di setiap kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan hingga tahun 2011, di Kabupaten Purwakarta terdapat 1 Rumah Sakit Negeri (Daerah), 1 Rumah Sakit Negeri (TNI), 5 Rumah Sakit Umum Swasta, 1 Rumah Sakit Khusus Swasta, 1 Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta dan 1 Rumah Sakit Bersalin, 50 Puskesmas Pembantu, 95 Klinik Kesehatan, dan 989 posyandu yang tersebar di 17 kecamatan, yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah tenaga medis dan keperawatan. Jumlah persalinan tahun 2011 dengan bantuan tenaga kesehatan, yaitu menggunakan jasa Linakes sebanyak 19.571 persalinan atau meningkat 649 persalinan dibandingkan dengan tahun 2010. Capaian kinerja untuk jumlah persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan dalam kurun waktu 2008-2011 tercatat 3.808 persalinan. Besarnya capaian tersebut mengindikasikan semakin baiknya pemahaman masyarakat Kabupaten Purwakarta akan pentingnya tenaga kesehatan (Linakes) dalam proses persalinan. Selain itu berbagai upaya peningkatan kecakapan tenaga persalinan tradisional (Lindukun) melalui kerjasama dengan para bidan yang tersebar di masing-masing desa. Dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2011 telah membangun 4 unit Puskesmas Rawat Inap (DTP/Dengan Tempat Perawatan) yang berlokasi di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Darangdan. Selain itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi telah berdiri 15 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) yang tersebar di Kabupaten Purwakarta. Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan

IV- 11


dan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat dilihat pada table 4.3. Tabel 4.3 Perkembangan Data Pembangunan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

ASPEK

1.

Jumlah Rumah Sakit a. Rumah Sakit Negeri (Daerah) b. Rumah Sakit Negeri (TNI) c. Rumah Sakit Umum Swasta d. Rumah Sakit Khusus Swasta e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Swasta f. Rumah Sakit Besalin

TAHUN 2010

TAHUN 2011

1 1 5 1 1 0

1 1 5 1 1 2

20 50

20 50

91 968

95 989

Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah klinik kesehatan Jumlah Posyandu 2.

Jumlah Tenaga Kesehatan a. Tenaga Medis

3.

b. Tenaga Keperawatan Jumlah persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan

4.

Jumlah kasus kematian

72

84

344 18.922

485 19.571

90 52

110 30

27 68.06

29

207.058

207.058

75.641

56.860

a. Neonatal b. Bayi 5. 6. 7. 8.

Jumlah kasus kematian ibu Perkembangan angka harapan hidup Jumlah masyarakat anggota jamkesmas Jumlah masyarakat terlayani program Jamkesmas

KET.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 untuk membantu penduduk miskin dalam hal pelayanan kesehatan, diantaranya pelaksanaan khitanan massal kepada 1.480 orang anak, operasi bibir sumbing sebanyak 10 orang dan operasi katarak sebanyak 130 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang mendapatkan Jamkesmas sebanyak 207.058 orang. Adapun capaian program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

IV - 12


a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1)

Kegiatan Pengadaaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (DAK Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp3.243.148.500,00 atau 94,8% dari anggaran

sebesar

Rp3.432.500.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut, adalah terpenuhinya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan dasar di 16 puskesmas, 45 Pustu, 4 Puskesmas PONED dan DTP. 2)

Kegiatan Pendamping DAK Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp394.525.945,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp394.525.945,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpenuhinya ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan dasar di 16 puskesmas, 45 Pustu, 4 Puskesmas PONED dan DTP. 3)

Kegiatan Pengelolaan Administrasi DAK Obat Kesehatan, dengan realisasi sebesar

Rp18.600.000,00

atau

93,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi DAK.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1)

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Kegiatan Penunjang Administrasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Purwakarta, telah dilaksanakan di 17 kecamatan dengan realisasi sebesar Rp1.156.593.595,00 Rp1.200.000.000,00.

atau Hasil

96,38%

dari

pelaksanaan

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan dasar di posyandu dan penyuluhan UKS/UKGS di masing-masing wilayah kerja UPTD Puskesmas. 2)

Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan DTP Cibatu, dengan realisasi sebesar

Rp40.000.000,00

Rp40.000.000,00. terpenuhinya

Hasil

operasional

atau

100,00%

pelaksanaan pelayanan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

PONED

dan

DTP

di

wilayah

Puskesmas Cibatu selama 12 bulan. 3)

Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan DTP Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp32.650.000,00 atau 81,63% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. terpenuhinya

Hasil

operasional

pelaksanaan pelayanan

kegiatan Puskesmas

tersebut, PONED

adalah

dan

Wanayasa selama 12 bulan.

IV- 13

DTP


4)

Kegiatan Operasinal Puskesmas DTP Sukatani, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya operasional pelayanan kesehatan DTP di Puskesmas Sukatani.

5)

Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Jatiluhur, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpenuhinya operasional 19 tenaga kesehatan dan tersedianya sarana Puskesmas PONED dan IGD. 6)

Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Plered, dengan realisasi sebesar

Rp20.000.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya persalinan oleh tenaga kesehatan selama 12 bulan. 7)

Kegiatan Operasional Puskesmas PONED dan IGD Pasawahan, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan PONED untuk pelayanan ibu hamil di wilayah Puskesmas Pasawahan selama 12 bulan.

c.

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jajanan Anak Sekolah, dengan realisasi sebesar

Rp15.000.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pangan jajanan anak sekolah serta pembinaan terhadap pengelola kantin di sekolah.

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Kewaspadaan Kesehatan Gizi Bayi dan Balita, dengan realisasi sebesar Rp14.860.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data bayi dan balita yang kekurangan gizi atau Kurang Energi Protein (KEP) di 192 desa/kelurahan.

e.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Penyehatan Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan

IV - 14


kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan tentang lingkungan yang sehat terhadap penjual makanan dan minuman di tempat umum untuk 30 SD, 10 warung bakso, 10 pabrik tahu, 10 depot dan 2 rumah makan yang dikunjungi calon jemaah haji.

f.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1)

Kegiatan Penanggulangan KLB dan Bencana, dengan realisasi sebesar Rp89.252.500,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya

penanggulangan 20 Kejadian Luar Biasa. 2)

Kegiatan Pelayanan Imunisasi dan Surveilans Epidemologi, dengan realisasi sebesar

Rp25.000.000,00

Rp25.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan imunisasi bayi sebanyak 19.500 orang dan ibu hamil sebanyak 15.500 orang serta surveilans epidemilogi. 3)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji, dengan realisasi sebesar

Rp50.000.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya pelayanan kesehatan terhadap 699 orang calon jemaah haji. 4)

Kegiatan

Fogging/Pemberantasan Sarang

sebesar

Rp50.000.000,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

Nyamuk, dengan

100,00%

pelaksanaan

realisasi

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengasapan/fogging bagi sarang nyamuk di 25 lokasi. 5)

Kegiatan Kampanye dan Pekan Imunisasi Campak, dengan realisasi sebesar

Rp50.000.000,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kampanye dan imunisasi campak terhadap 88.078 orang balita.

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jamkesmas, dengan realisasi sebesar Rp4.496.441.164,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp4.500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlayaninya peleyanan kesehatan bagai masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebesar 85,00%.

IV- 15


2)

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Miskin, dengan realisasi sebesar

Rp961.589.695,00

Rp1.084.200.000,00.

atau

Hasil

88,69%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk kegiatan khitanan massal bagi 1.480 orang, operasi bibir sumbing bagi 10 orang dan operasi katarak bagi 130 orang. 3)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diliuar Kuota Jamkesmas (Bantuan Propinsi Jawa Barat Tahun 2011), dengan realisasi sebesar Rp848.119.169,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlayaninya pelayanan kesehatan bagai masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas sebesar 85,00%.

h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1)

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas, dengan realisasi sebesar Rp1.011.593.000,00 atau 91,96% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya 21 paket alat kesehatan bagi Puskesmas Rawat Inap.

2)

Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Pemagaran Puskesmas Sukasari (Luncuran Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010), dengan realisasi sebesar Rp179.550.000,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp189.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya Rumah Dinas Medis dan pagar Puskesmas Sukasari.

3)

Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Darangdan, dengan realisasi sebesar Rp903.515.243,00 atau 94,85% dari anggaran sebesar Rp952.528.189,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terbangunnya gedung Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Darangdan. 4)

Kegiatan Pemagaran Puskesmas Koncara, dengan realisasi sebesar Rp39.474.390,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp39.750.000,00. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terbangunnya

pagar

Puskesmas Koncara. 5)

Kegiatan Pemagaran Puskesmas Maracang, dengan realisasi sebesar Rp38.523.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp38.700.000,00.

IV - 16


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunannya pagar Puskesmas Koncara. 6)

Kegiatan Pemagaran Puskesmas Bungursari, dengan realisasi sebesar Rp34.624.233,00 atau 89,47% dari anggaran sebesar Rp38.700.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunannya pagar Puskesmas Bungursari.

7)

Kegiatan Pembangunan Puskesmas Munjuljaya, dengan realisasi sebesar Rp732.347.175,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp774.682.875,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya gedung Puskesmas Munjuljaya beserta mebelair dan alat kesehatannya.

8)

Kegiatan Pembangunan Gedung Dan Revitalisasi Puskesmas Mampu PONED Puskesmas Campaka, Puskesmas Kiarapedes, Puskesmas Maniis, Puskesmas Munjuljaya, Puskesmas Tegalwaru (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp2.667.665.500,00 atau 90,52% dari anggaran sebesar Rp2.947.017.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terbangunnya 5 unit gedung puskesmas mampu PONED, yaitu di Kecamatan Campaka, Kiarapedes, Maniis, Munjuljaya dan Tegalwaru.

i.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1)

Kegiatan Pelayanan P3K dan Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru, dengan realisasi sebesar Rp15.620.000,00 atau 78,10% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya jamuan makan, transport bagi para perawat/dokter yang tugas pada saat hari raya dan tahun baru.

2)

Kegiatan Pelayanan Akreditasi dan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan (Biaya Operasional Perda Perizinan Kesehatan), dengan realisasi sebesar Rp18.525.000,00 atau 92,63% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya

perizinan baru

sarana kesesehatan di 11 rumah sakit, 84 klinik, 42 apotik dan 18 rumah bersalin. 3)

Kegiatan Pendamping Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Pusat), dengan realisasi sebesar Rp23.150.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp23.150.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpantau dan terbinanya 20 puskesmas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

IV- 17


j.

Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan 1)

Kegiatan Pengadaan Reagensia dan Peralatan Laboratorium Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp73.475.000,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Reagent dan peralatan laboratorium kesehatan.

2)

Kegiatan Operasional Laboratorium Kesehatan, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya bimbingan teknis terhadap petugas laboratorium kesehatan di 20 puskesmas.

Sedangkan capaian program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, adalah sebagai berikut: Program

Pengadaan,

Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1)

Kegiatan

Pembangunan

IGD

(Lanjutan),

dengan

realisasi

sebesar

Rp369.240.000,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp389.340.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya gedung IGD. 2)

Kegiatan Peningkatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit, dengan realisasi sebesar Rp27.416.031.687,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp29.842.401.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

terlaksananya

pengadaan

terpeliharanya

sarana

dan

prasarana

mendukung pelayanan di Rumah Sakit Bayu Asih. 3)

Kegiatan

Pengadaan

Elektronika

Display,

dengan

realisasi

sebesar

Rp48.774.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp49.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya display informasi

secara

elektronika. 4)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Mobil Ambulance (DPID 2011), dengan alokasi anggaran sebesar Rp355.240.000,000 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp373.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan 2 unit ambulance.

5)

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DPID 2011), dengan realisasi sebesar Rp6.143.452.600,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp6.146.252.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya alat kesehatan.

IV - 18


Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk Urusan Kesehatan, diantaranya: 1)

Kurangnya pemahaman pengelola kegiatan dalam hal administrasi keuangan, sehingga capaian kegiatan tidak mencapai 100%.

2)

Keterlambatan dalam pencairan dana, sehingga berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan solusi yang dilaksanakan dalam mengahadapi permasalahan tersebut, diantaranya: 1)

Perlu diadakan pelatihan penatausahaan keuangan bagi para pengelola kegiatan terutama Bendahara Pengeluaran Pembantu di setiap OPD.

2)

Kegiatan yang memerlukan waktu pelaksanaan yang lebih lama tidak dianggarkan pada anggaran perubahan.

3.

Pekerjaan Umum Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Bidang Pekerjaan Umum

merupakan prioritas utama, dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang layak dan mampu untuk mendukung tumbuh kembangnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dalam pendistribusiaan barang dan jasa. Sebagai daerah yang terus berkembang, kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur wilayah yang baik seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan air bersih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta diarahkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, namun juga agar terjadi pemerataan. Kebijakan ini ditempuh mengingat masih adanya ketimpangan antar wilayah dihawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berpotensi memicu konflik horisontal. Untuk itu kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada tingkat lokal, sehingga seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dapat berkembang secara lebih berimbang, dengan cara: 1)

Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar sampai ke pelosok desa;

2)

Mempertahankan kondisi infrastruktur dan sarana prasarana dasar yang ada;

IV- 19


3)

Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar di daearahnya. Jenis infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, meliputi jaringan jalan, irigasi dan

air bersih.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten

Purwakarta, panjang Jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2011 sepanjang 722,2 km, yang terdiri tipe perkerasan Jalan Hotmix sepanjang 350,342 km atau 48,50%, Jalan Aspal Lapen sepanjang 218,142 km atau 30,20%, Jalan Beton sepanjang 26,508 km atau 3,70%, Jalan Batu/Kerikil sepanjang 117,018 km atau 17,98% dan Jalan Tanah sepanjang 10,190 km atau 1,40%. Komposisi jenis permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.1 dan grafik 4.1. Tabel 4.4 Komposisi Jenis Permukaan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

TIPE PERMUKAAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

1.

Jalan Aspal (Hotmix)

311,051 km

350,342 km

2.

Jalan Aspal (Lapen)

262,598 km

218,142 km

3.

Jalan Beton

4.

Jalan Batu/Kerikil

5.

Jalan Tanah JUMLAH

11,258 km

26,508 km

127,003 km

117,018 km

10,190 km

10,190 km

722,100 km

722,200 km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.1 Prosentase Jalan Kabupaten Tipe Perkerasan di Kabupaten Purwakarta Hingga Tahun 2011 1,40% 3,70%

17,98%

48,50%

30,20%

Beton

Hotmix

Lape n

Batu

Tanah

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 20


Kondisi Jalan Kabupaten sampai dengan Tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta, yaitu dalam kondisi baik sepanjang 376,984 km atau 52,20%, kondisi sedang sepanjang 139,045 km atau 19,30%, kondisi rusak sepanjang 114,324 km atau 15,80% dan kondisi rusak berat sepanjang 91,847 km atau 12,70%. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.5 dan grafik 4.2. Tabel 4.5 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

TIPE PERMUKAAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

1.

Baik

339,199 km

376,984 km

2.

Sedang

175,038 km

139,045 km

3.

Rusak

105,164 km

114,324 km

4.

Rusak Berat JUMLAH

102,699 km

91,847 km

722,100 km

722,200 km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.2 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011

(12.7%)

(15.8%)

(52.2%)

(19.3%)

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Kondisi Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, mengalami peningkatan sepanjang 43,518 km atau 9,97% bila

IV- 21


dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga dan meningkatkan kondisi Jalan Kabupaten terus lebih baik. Tabel 4.6 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

KONDISI JALAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

1.

Mantap

514,237 km

516,029 km

2.

Kurang Mantap

105,164 km

114,324 km

3.

Kritis

102,699 km

91,847 km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.3 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011

13%

16%

71%

Mantap

Tidak Mantap

Kritis

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.7 Capaian Kinerja Bidang Kebinamargaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

URAIAN KEGIATAN

HASIL

1.

Pembangunan Jembatan

2.

Peningkatan Jalan

3.

Pemeliharaan Rutin

4.

Pemeliharaan Periodik

5.

Pemeliharaan Gorong - Gorong

4 unit

6.

Pemeliharaan Jembatan

2 unit

7.

Rehabilitasi Trotoar

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 22

2 unit 36,94 km 200,00 km 8,73 km

2.337,00 m1


Sistem irigasi di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Pedesaan. Sistem Irigasi Teknis secara umum menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat dengan luasan 1.000 s/d 3.000 ha yang pengelolaannya dilaksanakan Perum Jasa Tirta II (PJT II). Irigasi teknis terdiri dari tiga daerah irigasi, yaitu: a. Daerah Irigasi Solokangede 1.553 ha. b. Daerah Irigasi Wanayasa 1.074 ha. c. Daerah Irigasi Cisomang 2.117 ha. Untuk daerah Irigasi Pedesaan (Semi Teknis dan Sederhana) seluas 10.788ha. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Perum Jasa Tirta II dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Dalam upaya perbaikan jaringan irigasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain: Survey

Investigasi Design (SID) di lima Daerah Irigasi, yaitu Tanjung Sari, Cisagu III, Garokgek I, Garokgek II, dan Garokgek III, serta melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi di empat Daerah Irigasi, yaitu Cilampahan, Cibingbin, Leuwi Kadu dan Citalang. Data rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, dapat di lihat pada tabel 4.8. Tabel 4.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

URAIAN KEGIATAN

HASIL

1.

Rehabilitasi Lining

651 M

2.

Rehabilitasi Bendung

1 Unit

3.

Bangunan Box Bagi

1 Unit

4.

Free Intake

1 Unit

5.

Krib Bronjong

52 M3

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kanupaten Purwakarta, tahun 2012.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, selain mendapat dana dari APBD Kabupaten Purwakarta juga mendapat alokasi dana dari APBN melalui Water Resources and irrigation

Sector Management Program (WISMP). Pada tahun 2011 Program WISMP telah melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di tujuh Daerah Irigasi, yaitu

IV- 23


Garokgek 2, Cibeber, Nangerang, Ciburial, Gengereng, Solokan Gede, dan Cigandasoli. Air

bersih

merupakan

salah

satu

kebutuhan

dasar

manusia

dalam

mempertahankan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi derajat kesehatan setiap individu, karena berbagai penyakit dapat timbul dari penggunaan air yang tidak bersih. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan di atas adalah dengan mengupayakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih baik perpipaan maupun non perpipaan di kawasan rawan air bersih. Pembangunan sarana prasarana air bersih di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, telah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan di empat lokasi, yaitu Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong, Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes, Desa Cibuntu dan Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa. Data pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.9. Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

URAIAN KEGIATAN

HASIL

1.

Mesin Pompa Air Tanpa Motor (PATM)

3 unit

2.

Mesin Pompa Air Tenaga Surya (PATS)

1 unit

3.

Hidran Umum

9 unit

4.

Broncaptering (bangunan penangkap air)

1 unit

5.

Hidrophore

1 unit

6.

Pipanisasi

3.200 m

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan selain dilakasanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan juga dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pada tahun 2011 telah dibangun sarana prasana air bersih sebanyak 15 unit, yang tersebar di Kecamatan Purwakarta, Jatiluhur, Plered dan Pasawahan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Bina Marga dan Pengairan, adalah sebagai berikut:

IV - 24


a.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1)

Kegiatan Peningkatan Jalan Hegarmanah-Babakan Cikao, dengan realisasi sebesar

Rp513.087.451,00

Rp556.624.600,00.

Hasil

atau

92,18%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

kegiatan

terlaksananya peningkatan Jalan Hegarmanah-Babakan Cikao. 2)

Kegiatan Peningkatan Jalan Cikeris-Pondok Bungur, dengan realisasi sebesar

Rp515.348.968,00

Rp630.877.100,00.

Hasil

atau

81,69%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

kegiatan

terlaksananya peningkatan Jalan Cikeris-Pondok Bungur. 3)

Kegiatan Peningkatan Jalan Kertasari-Cilingga, dengan realisasi sebesar Rp493.505.523,00 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp534.376.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan Jalan Kertasari - Cilingga.

4)

Kegiatan Peningkatan Jalan Bojong Timur-Pasanggrahan, dengan realisasi sebesar

Rp556.646.505,00

Rp659.000.000,00.

Hasil

atau

84,47%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya peningkatan Jalan Bojong Timur-Pasanggrahan. 5)

Kegiatan

Lanjutan

Peningkatan Jalan Tanjung

Garut-Cisaat, dengan

realisasi sebesar Rp624.684.850,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp657.562.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Tanjung Garut-Cisaat. 6)

Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cibukamanah-Kadubandeng, dengan realisasi sebesar Rp534.488.050,00 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp579.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Cibukamanah-Kadubandeng. 7)

Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Benteng-Cirangkong, dengan realisasi sebesar

Rp593.959.267,00

Rp637.916.000,00.

Hasil

atau

93,11%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Benteng-Cirangkong. 8)

Kegiatan

Lanjutan

Peningkatan

Jalan

Taringgulandeh-Parakan

Garokgek, dengan realisasi sebesar Rp686.946.303,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp775.198.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

terselesaikannya

peningkatan

Jalan

Taringgulandeh-Parakan

Garokgek.

IV- 25


9)

Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Garokgek-Ciracas, dengan realisasi sebesar

Rp590.257.734,00

Rp624.419.000,00.

Hasil

atau

94,53%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Garokgek-Ciracas. 10) Kegiatan

Lanjutan

Peningkatan

Jalan

Mekarjaya-Kiarapedes, dengan

realisasi sebesar Rp585.800.100,00 atau 91,05% dari anggaran sebesar Rp643.416.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya Jalan Mekarjaya-Kiarapedes. 11) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Intake-Cijati-Ciramahilir, dengan realisasi sebesar Rp3.545.190.501,00 atau 91,05% dari anggaran sebesar Rp3.893.713.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Intake-Cijati-Ciramahilir. 12) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Situ-Pondokbungur, dengan realisasi sebesar

Rp878.884.421,00

Rp943.448.800,00.

Hasil

atau

93,16%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Situ-Pondokbungur. 13) Kegiatan Pelebaran Jalan Ipik Gandamanah, dengan realisasi sebesar Rp837.886.631,00 atau 87,54% dari anggaran sebesar Rp957.136.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelebaran Jalan Ipik Gandamanah. 14) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Cikao Bandung-Kutamanah, dengan realisasi sebesar Rp1.353.634.235,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp1.451.335.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Cikao Bandung-Kutamanah. 15) Kegiatan

Lanjutan

Peningkatan

Jalan

Cilalawi-Tajursindang, dengan

realisasi sebesar Rp1.259.113.850,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp1.324.356.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Cilalawi-Tajursindang. 16) Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang-Sukamulya, dengan realisasi sebesar

Rp962.504.985,00

Rp1.018.241.900,00.

Hasil

atau

94,53%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Simpang-Sukamulya. 17) Kegiatan

Lanjutan

Pembangunan

Jembatan

Parcom-SMP

6

(Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp319.371.550,00 atau 91,47% dari

IV - 26


anggaran sebesar Rp349.160.650,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya Jembatan Parcom - SMP 6. 18) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Fly Over Perlintasan KA-Jalan KNPI (Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp574.624.850,00 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp634.410.100,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya pembangunan Fly Over perlintasan KA-Jalan KNPI. 19) Kegiatan

Lanjutan

Pembangunan

Jembatan

Cikao

Tahap

II

(Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp1.758.008.800,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp1.856.876.500,00.

Hasil pelaksanaan kegiatan

tersebut, adalah terselesaikannya pembangunan Jembatan Cikao Tahap II. 20) Kegiatan Peningkatan Jalan Campakasari-Munjul Jaya, dengan realisasi sebesar

Rp1.829.925.836,00

Rp1.975.548.100,00.

Hasil

atau

92,63%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terselesaikannya peningkatan Jalan Campakasari-Munjul. 21) Kegiatan

Penunjang

Kegiatan

DPID, dengan

realisasi

sebesar

Rp443.861.700,00 atau 77,01% dari anggaran sebesar Rp576.385.100,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan, pengawasan dan administrasi Kegiatan DPID. 22) Kegiatan Peningkatan Jalan Kertamanah-Ciririp (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp614.627.946,00 atau 82,34% dari anggaran sebesar Rp746.464.450,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya peningkatan Jalan Kertamanah - Ciririp. 23) Kegiatan Lanjutan Pembebasan Tanah untuk Jalan KNPI (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp156.429.875,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp170.250.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya pengadaan tanah untuk Jalan KNPI. 24) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan, dengan realisasi sebesar

Rp.572.535.930,00

Rp636.058.000,00.

Hasil

atau

90,01%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan. 25) Kegiatan sebesar

Peningkatan

Jalan

Rp667.489.300,00

Rp792.000.000,00.

Hasil

Cikeris-Sindangpanon, atau

84,24%

pelaksanaan

dari

kegiatan

terlaksananya peningkatan Jalan Cikeris-Sindangpanon.

IV- 27


26) Kegiatan Peningkatan Jalan Linggarsari-Pasanggrahan, dengan realisasi sebesar

Rp1.452.047.595,00

Rp1.724.000.000,00.

Hasil

atau

84,23%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya eningkatan Jalan Linggarsari-Pasanggrahan. 27) Kegiatan

Peningkatan

Jalan

Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari,

dengan

realisasi sebesar Rp1.384.452.552,00 atau 87,40% dari anggaran sebesar Rp1.584.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya peningkatan Jalan Cipeundeuy-Cileunca-Kertasari.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten, dengan realisasi sebesar Rp2.766.662.50,00

atau

92,22%

dari

anggaran

sebesar

Rp3.000.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terpeliharanya Jalan Kabupaten. 2)

Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Jalan Cikeris/Pesantren

-

Pasangrahan, dengan realisasi sebesar Rp432.029.700,00 atau 93,55% dari anggaran sebesar Rp461.826.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cikeris/Pesantren - Pasangrahan. 3)

Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Cilandak-Cibukamanah, dengan realisasi sebesar Rp417.442.890,00 atau 91,03% dari anggaran sebesar Rp458.596.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpeliharanya Jalan Cilandak-Cibukamanah. 4)

Kegiatan

Lanjutan

Pemeliharaan

Periodik

Jalan

Cijantung-

Parakanlima, dengan realisasi sebesar Rp363.195.045,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp427.426.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cijantung-Parakanlima. 5)

Kegiatan

Lanjutan

Pemeliharaan

Ponggang/Ciracas, dengan

realisasi

Periodik sebesar

Jalan

Kiarapedes-

Rp418.258.980,00

atau

90,95% dari anggaran sebesar Rp459.885.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan

tersebut,

adalah

terpeliharanya

Jalan

Kiarapedes-

Ponggang/Ciracas. 6)

Kegiatan Lanjutan Pemeliharaan Periodik Jalan Cikubang-Kiarapedes, dengan realisasi anggaran sebesar Rp516.920.301,00 atau 91,39% dari anggaran sebesar Rp565.596.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpeliharanya Jalan Cikubang-Kiarapedes.

IV - 28


7)

Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Warungjeruk-Galumpit, dengan realisasi sebesar Rp1.21.709.112,00 atau 91,33% dari anggaran sebesar Rp1.885.244.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpeliharanya Jalan Warungjeruk-Galumpit. 8)

Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan KNPI-SMP 5, dengan realisasi sebesar

Rp429.497.250,00

Rp474.640.500,00.

Hasil

atau

90,49%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terpeliharanya Jalan KNPI-SMP 5. 9)

Kegiatan Pemeliharaan Trotoar dalam Kota, dengan alokasi realisasi sebesar

Rp841.674.700,00

Rp.921,882,900,00.

Hasil

atau

91,0%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya trotoar dalam kota. 10) Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPTD II, dengan realisasi sebesar

Rp97.724.450,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

97,72%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya Jembatan Wilayah UPTD II. 11) Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar

Rp97.894.450,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

97,89%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya Jembatan Wilayah UPTD III. 12) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD l, dengan realisasi sebesar

Rp97.425.950,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

97,43%

pelaksanaan

dari kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD l. 13) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD II, dengan realisasi sebesar

Rp8.495.450,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

98,50%

pelaksanaan

dari kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD II. 14) Kegiatan Pemeliharaan Gorong-gorong Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar

Rp98.091.450,00

Rp100.000,000,00.

Hasil

atau

98,09%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terpeliharanya Gorong-gorong Wilayah UPTD III. 15) Kegiatan Pemeliharaan Periodik Jalan Leuwipanjang-Sukarata, dengan realisasi sebesar Rp649.639.796,00 atau 92,20% dari anggaran sebesar

IV- 29


Rp704.612.300,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpeliharanya Jalan Leuwipanjang-Sukarata.

c.

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 1)

Kegiatan DED Jalan Tembus dan Jembatan Cikao Desa Ciherang, dengan realisasi sebesar Rp145.263.000,00 atau 96,84% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersusunnya DED Jalan Tembus dan Jembatan Cikao Desa Ciherang. 2)

Kegiatan

DED

Pengendalian

Sungai-sungai

dan

Pengamanan

Jembatan, dengan realisasi sebesar Rp142.013.200,00 atau 94,68% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya DED pengendalian sungai-sungai dan pengamanan jembatan. 3)

Kegiatan

Studi

Kelayakan

Pembangunan

Jalan

Ciganea-Zona

Industri, dengan realisasi sebesar Rp94.318.600,00 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ciganea-Zona Industri. 4)

Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jalan, dengan realisasi sebesar Rp49.785.200,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jalan.

5)

Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jembatan, dengan realisasi sebesar Rp49.710.200,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Jembatan.

6)

Kegiatan Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Gorong-gorong, dengan realisasi sebesar Rp49.435.200,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen Inspeksi dan Pendataan Inventarisasi Kondisi Gorong-gorong.

d. Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan 1)

Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD l, dengan realisasi sebesar Rp49.406.000,00 atau 98,81% dari anggaran sebesar

IV - 30


Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD l. 2)

Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD ll, dengan realisasi sebesar Rp49.286.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD ll. 3)

Kegiatan Pengadaan Material Cadangan Untuk Wilayah UPTD lll, dengan realisasi sebesar Rp49.437.000,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pengadaan material cadangan untuk wilayah UPTD lll.

4)

Kegiatan Penangulangan Tanggap Darurat di Wilayah UPTD III, dengan realisasi sebesar Rp98.516.000,00 atau 98,52% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penangulangan tanggap darurat di wilayah UPTD III.

e.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1)

Kegiatan

Lanjutan

Rehabilitasi

Bangunan

dan

Saluran

Irigasi

DI.Cilampahan, dengan realisasi sebesar Rp168.421.700,00 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp177.992.700,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cilampahan. 2)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cicalibur I, dengan realisasi sebesar Rp8.435.450,00 atau 72,99% dari anggaran sebesar Rp11.557.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya administrasi kegiatan penunjang rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cicalibur I.

3)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cicalibur II, dengan realisasi sebesar Rp8.896.400,00 atau 77,65% dari anggaran sebesar Rp11.456.400,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cicalibur II.

4)

Kegiatan Lanjutan Rehabilitasi Saluran DI.Cihamero, dengan realisasi sebesar

Rp8.337.000,00

atau

72,77%

dari

anggaran

sebesar

IV- 31


Rp11.457.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran DI.Cihamero. 5)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Palinggihan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.102.200,00 atau 71,03% dari anggaran sebesar Rp11.407.200,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Palinggihan.

6)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Garokgek I, dengan realisasi sebesar Rp8.162.800,00 atau 71,55% dari anggaran sebesar Rp11.407.800,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Garokgek I.

7)

Kegiatan

Rehabilitasi

Bangunan

dan

Saluran

Irigasi

DI.Ciung

Ciendog, dengan realisasi sebesar Rp8.342.850,00 atau 72,78% dari anggaran sebesar Rp11.462.900,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Ciung Ciendog. 8)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Ciherang I, dengan realisasi sebesar Rp8.437.450,00 atau 73,00% dari anggaran sebesar Rp11.557.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Ciherang I.

9)

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Cikompeni, dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.504.650,00 atau 90,23% dari anggaran sebesar Rp12.749.700,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertibnya administrasi kegiatan rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Cikompeni.

10) Kegiatan Dana Parallel Financing WISMP II, dengan realisasi sebesar Rp476.426.200,00 atau 79,40% dari anggaran sebesar Rp599.999.900,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Program Dana Parallel Financing WISMP II. 11) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang

Pengairan

di

Wilayah

UPTD

l, dengan

realisasi

sebesar

Rp48.790.900,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

IV - 32


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD l. 12) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang

Pengairan

di

Wilayah

UPTD

ll, dengan

realisasi

sebesar

Rp72.740.900,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD ll. 13) Kegiatan Pengadaan Bahan Cadangan Untuk Penangulangan Darurat Bidang

Pengairan

di

Wilayah

UPTD

lll,

dengan

realisasi

sebesar

Rp73.172.900,00 atau 97,56% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan cadangan untuk penangulangan darurat bidang pengairan di wilayah UPTD lll. 14) Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi DI.Leuwi Kadu (Luncuran), dengan realisasi sebesar Rp118.626.400,00 atau 81,52% dari anggaran sebesar Rp145.512.600,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi DI.Leuwi Kadu. 15) Kegiatan Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Cibingbin (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar Rp1.445.253.200,00 atau 100,00% dari anggaran

sebesar

Rp1.445.253.200,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut, adalah terselesaikannya rehabilitasi bangunan dan saluran irigasi Cibingbin. 16) Kegiatan Perbaikan jaringan Irigasi Desa Citalang Kecamatan Tegalwaru, dengan realisasi sebesar Rp48.732.000,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya

perbaikan

jaringan

irigasi

Desa

Citalang

Kecamatan

Tegalwaru. Capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Ciptakaya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1)

Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP), dengan realisasi sebesar Rp38.742.325,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp38.742.325,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terwujudnya Jalan

IV- 33


Lingkungan

Perkotaan

untuk

menunjang

aktifitas

masyarakat

serta

memperlancar arus perekonomian di 9 kelurahan. 2)

Kegiatan Penunjang Operasional Pengawasan Kegiatan Pengaspalan Jalan Lingkungan Perkotaan, dengan realisasi sebesar Rp32.800.000,00 atau 72,89% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan kegiatan pengaspalan jalan lingkungan perkotaan di 41 lokasi. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta

tahun 2011, untuk Urusan Pekerjaan Umum pada

Dinas Kebersihan dan

Pertamanan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong 1)

Kegiatan Pengerukan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, dengan realisasi sebesar

Rp89.954.000,00

atau

99,95%

dari

anggaran

sebesar

Rp90.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terlaksananya pengerukan drainase/gorong-gorong di Wilayah Purwakarta sepanjang 14 km. 2)

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pengecatan Kanstin Trotoar, dengan realisasi sebesar Rp74.222.900,00 atau 98,96% dari anggaran sebesar Rp38.742.325,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terlaksananya pengadaan cat untuk kanstin trotoar di Wilayah Purwakarta seluas 8.000 m2.

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1)

Kegiatan Pengadaan Mobil Sedot Tinja Mini, dengan realisasi sebesar Rp193.858.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp193.858.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersedianya mobil sedot tinja mini untuk wilayah gang kecil di Purwakarta. 2)

Kegiatan Pengadaan Selang dan Boal Palp untuk Mobil Tangki Sedot Tinja, dengan realisasi sebesar Rp52.375.000,00 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp54.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tersedianya selang dan boal palp untuk kelancaran operasional mobil sedot tinja.

IV - 34


4. Perumahan Kebutuhan hunian yang layak di Kabupaten Purwakarta semakin tinggi seiring dengan

pertumbuhan

jumlah

penduduk.

Pemenuhan

kebutuhan

tersebut

dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan para pengembang kawasan perumahan, namun jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri ternyata masih sangat besar. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan diantaranya adalah ketidakstabilan makro ekonomi yang mempengaruhi harga bahan-bahan bangunan serta keterbatasan kemampuan pembiayaan sebagian kelompok masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga, kawasan permukiman di Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun semakin tersebar luas dan padat. Agar derajat kesehatan dan tingkat produktifitas penduduk yang tinggal didalamnya tidak terganggu, kawasan permukiman tersebut perlu didukung oleh sarana prasarana dasar yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sarana prasarana dasar di banyak lokasi permukiman dapat dikatakan masih minim. Jumlah fasilitas dan utilitas yang ada belum sebanding dengan penduduk yang harus dilayani. Sementara fasilitas dan utilitas yang ada terus mengalami degradasi seiring dengan perjalanan waktu. Untuk menghadapi

realitas diatas,

Pemerintah

Daerah merasa

perlu

mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan bidang perumahan rakyat diarahkan pada upaya meningkatkan dan/atau menstimulir pembangunan rumah sederhana sehat, meningkatkan kuantitas dan

kualitas

fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman,

serta

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman. Proses pembangunan suatu kawasan perumahan melibatkan pemangku kepentingan yang tidak sedikit. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengedepankan fungsi koordinasi antar instansi serta memperketat pengawasan dalam usaha mempercepat penyediaan rumah sederhana sehat. Melalui program Pengembangan Perumahan, Pemerintah Daerah tahun 2011 telah melaksanakan pembiayaan Operasional Tim Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (BP4D) yang telah berhasil menyerahkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di 8 lokasi perumahan, sosialisasi NSPM pendirian bangunan, pendataan bangunan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendirian gedung dan bangunan, serta pembuatan sistem informasi bangunan gedung, pembangunan gerbang kota, pembangunan

IV- 35


gapura dan pemasangan/pemeliharaan PJU. Data Perkembangan bangunan yang memiliki IMB dan pemasangan PJU di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.10 dan grafik 4.4. Tabel 4.10 Perkembangan Bangunan yang Memiliki IMB di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB

NO.

TAHUN 2010

2011

1.

Industri

30

45

2.

Niaga

91

118

3.

Rumah Tinggal

370

533

4.

Lain-Lain

157

87

648

783

JUMLAH

Sumber: Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.4 Perkembangan Pemasangan PJU di Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2011

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Selain melalui mekanisme perijinan, dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2011, program pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pendataan pemanfaatan ruang serta penertiban reklame tidak berijin. Dari kegiatan pendataan pemanfaatan ruang dapat diketahui sejauh mana rencana tata ruang yang ada diimplementasikan, sehingga strategi

IV - 36


perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dimasa depan dapat dirumuskan. Sementara penertiban reklame terhadap 2.500 buah reklame tidak berijin

selama

tahun

2011

dilakukan

untuk

mengendalikan

pertumbuhan

pemasangan reklame yang cenderung sporadis, sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Untuk mengurangi kerugian materiil dan hilangnya jiwa akibat bencana kebakaran, Pemerintah Daerah secara bertahap berupaya meningkatkan kualitas pelayanan unit pemadam kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Operasional Penyediaan Infrastruktur Pemadam Kebakaran. Data kejadian kebakaran di Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.11. Tabel 4.11 Kejadian Kebakaran di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

KECAMATAN

TAHUN TAHUN 2010 TAHUN 2011

1.

Jatiluhur

3

6

2.

Sukasari

0

0

3.

Maniis

0

1

4.

Tegal Waru

0

1

5.

Plered

3

0

6.

Sukatani

0

0

7.

Darangdan

1

0

8.

Bojong

0

0

9.

Wanayasa

0

3

10.

Kiarapedes

0

1

11.

Pasawahan

3

1

12.

Pondoksalam

1

0

13.

Purwakarta

15

32

14.

Babakancikao

1

5

15.

Campaka

1

2

16.

Cibatu

2

1

17.

Bungursari

2

8

18.

Luar Kabupaten JUMLAH

3

2

35

63

PERINGKAT 3

1

3

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV- 37


Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perumahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan 1)

Kegiatan Penunjang Operasional Sektor Izin Mendirikan Bangunan, dengan realisasi sebesar Rp126.890.000,00 atau 84,59% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tercapainya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp11.157.388.500,00 atau 111,82% dari target sebesar Rp 9.278.227.000,00. 2)

Kegiatan Penunjang Media Informasi dan Sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan, dengan realisasi sebesar Rp23.468.000,00 atau 78,23% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya media infomasi sosialisasi IMB.

3)

Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Kegiatan Keciptakaryaan (Lanjutan) Masa Pemeliharaan, dengan realisasi sebesar Rp45.450.000,00 atau 90,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah termonitoringnya dan terawasinya pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan (lanjutan) masa pemeliharaan terhadap 84 kegiatan lanjutan.

4)

Kegiatan

Biaya

Operasional

BP4D, dengan

realisasi

sebesar

Rp44.952.500,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang ke Pemerintah Daerah, tersedianya kegiatan stimulan prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dari Kementrian Perumahan Rakyat.

b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1)

Kegiatan

Percepatan

Pembangunan

Infrastruktur

Air

Bersih

Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp983.960.300,00 atau 91,10% dari anggaran

sebesar

Rp1.080.137.500,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut, adalah terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan di Kecamatan Bojong, Cibatu, Plered dan Kiarapedes, dengan rincian sebagai berikut:

IV - 38


 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Cileunca Kecamatan Bojong NO.

URAIAN

JUMLAH

1.

Pompa PATM

1 Unit

2.

Pipa

777 m

3.

Hidran Umum 1 m³

5 buah

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu NO.

URAIAN

1.

Pompa PATS

2.

1 Buah Reservoar

3.

Pasangan Pipa

4.

Hidran Umum (HU) 1 m³

JUMLAH 1 Unit 8 m³ 1.200 m 6 Buah

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Pamoyanan Kecamatan Plered NO.

URAIAN

JUMLAH

1.

Pipa

1.428 m

2.

Hidrant Umum (HU) 1 m³

1 unit

3.

MCK

1 unit

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes NO.

2)

URAIAN

1.

Pipa

2.

Hidrant Umum 1 m³

JUMLAH 1 Unit 8 m³

Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dengan realisasi sebesar Rp1.150.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.150.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya program penanggulangan kemiskinan di 48 desa dalam 4 kecamatan. 3)

Kegiatan

Biaya

Operasional

PNPM-P2KP, dengan

realisasi

sebesar

Rp301.828.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp302.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya operasional PNPM-P2KP di 48 desa dalam 4 kecamatan. 4)

Kegiatan Penunjang Monitoring Hibang dan Bantuan Sosial, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar

IV- 39


Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah Lancarnya penyaluran hibah dan bantuan sosial. 5)

Kegiatan Penunjang Opersional Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp19.012.500,00 atau 76,47% dari anggaran sebesar Rp24.862.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

terawasi

dan terkendalinya

pelaksanaan kegiatan

percepatan pembangunan infrastruktur air bersih perdesaan di Kecamatan Bojong, Cibatu, Plered dan Kiarapedes. 6)

Kegiatan Penunjang Operasional Program PNPM-PPIP, dengan realisasi sebesar

Rp97.196.000,00

Rp97.500.000,00.

Hasil

atau

99,69%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya operasional PNPM-PPIP di 8 desa.

c.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Kegiatan Pembangunan Jaringan Primer PDAM, dengan realisasi sebesar Rp1.337.208.500,00 atau 95,21% dari anggaran sebesar Rp1.404.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbangunnya sistem jaringan primer PDAM, dengan rincian sebagai berikut: 

Jaringan Primer PDAM NO. 1. 2.

URAIAN Perumahan Pondok Jaya Indah - Pasangan Pipa Perumahan Bumi Jaya Indah - Pasangan Pipa

JUMLAH 4.818 m 3.342 m

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perumahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengembangan Perumahan 1)

Kegiatan Pemasangan Jaringan Transmisi PJU, dengan realisasi sebesar Rp238.958.200,00 atau 94,10% dari anggaran sebesar Rp253.928.345,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpasangnya Jaringan Transmisi PJU baru di 48 titik.

2)

Kegiatan Pemeliharaan PJU, dengan realisasi sebesar Rp74.647.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan PJU di 50 titik.

IV - 40


b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1)

Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan realisasi sebesar Rp34.999.900,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penertiban dan pembongkaran spanduk, pamplet, reklame lainnya di wilayah Kabupaten Purwakarta.

2)

Kegiatan Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame, dengan realisasi sebesar

Rp99.850.000,00

Rp100.000.000,00.

atau

Hasil

99,85%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan dan pembuatan panggung reklame di 4 titik.

c.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1)

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Penanggulangan Kebakaran, dengan realisasi sebesar Rp74.293.000,00 atau 99,06% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan penanggulangan kebakaran.

2)

Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional Rescue, dengan realisasi sebesar Rp93.679.500,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan penanggulangan bencana.

3)

Kegiatan

Pengadaan

Sarana

Komunikasi

Radio

Pemadam

Kebakaran, dengan realisasi sebesar Rp34.134.000,00 atau 97,53% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya komunikasi pemadam kebakaran. 4)

Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dilingkungan SPBU dan Perusahaan, dengan realisasi sebesar Rp99.515.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peningkatan pengetahuan warga masyarakat tentang pencegahan kebakaran sebanyak 144 orang.

5)

Kegiatan Pelatihan Tanggap Darurat Antisipasi Bencana, dengan realisasi sebesar

Rp147.589.000,00

Rp150.000.000,00.

Hasil

atau

98,39%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

IV- 41


terlaksananyapelatihan

ketrampilan

petugas

pemadam

kebakaran

sebanyak 54 orang.

5.

Penataan Ruang Penataan ruang daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam

mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh pemangku kepentingan. Ruang sebagai wadah tempat seluruh mahkluk hidup melakukan seluruh aktivitasnya pada prinsipnya merupakan sumber daya yang terbatas. Padahal

kebutuhan

akan

ruang

akan

selalu

meningkat

seiring

dengan

perkembangan aktivitas yang ada didalamnya. Untuk mencegah timbulnya konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dampak negatif akibat pemanfaatan ruang yang kurang tepat, maka penyelenggaraan penataan ruang daerah harus dilakukan konsisten sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta Bidang Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah mengupayakan optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang daerah melalui pelaksanaan penataan daerah/kawasan strategis dan cepat tumbuh serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kebijakan

tersebut

diantaranya

dilakukan

melalui

pelaksanaan

program

pengendalian pemanfaatan ruang. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang adalah 97,172 Km2. Dengan posisi geografis pada jalur perlintasan antar pusat kegiatan regional dan nasional serta dukungan infrastruktur yang kian memadai, minat investasi dan migrasi penduduk untuk masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta relatif besar. Hal ini menyebabkan kebutuhan lahan untuk budidaya non pertanian terus meningkat. Proses alih fungsi lahan dapat terlihat jelas terutama disekitar jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Untuk mencegah

dampak yang

tidak

diinginkan, pemerintah daerah

senantiasa berupaya untuk mengendalikan proses alih fungsi lahan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan

IV - 42


mekanisme perijinan. Penerbitan ijin pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan setelah menempuh proses pengkajian mengenai kesesuaian kegiatan yang akan dilakukan dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dalam proses tersebut turut dilibatkan para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan. Aspek penyelenggaraan penataan ruang daerah lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama tahun 2011 adalah melanjutkan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Kabupaten/Kota wajib melaksanakan revisi RTRW yang ada paling lambat tahun 2011. Dalam hal ini, pemerintah daerah pada tahun 2011 telah melaksanakan pemutakhiran beberapa data dasar yang dibutuhkan dalam rangka revisi

RTRW.

Selain

itu,

pemerintah

daerah

juga

berhasil

mengupayakan

pengalokasian bantuan teknis penyusunan dokumen studi revisi RTRW yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010. Penyusunan kembali dokumen studi revisi RTRW ini wajib dilakukan karena dokumen studi revisi RTRW tahun 2003 dinyatakan tidak dapat menjadi dasar bagi revisi Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 1996. Dengan bantuan teknis tersebut diharapkan proses revisi RTRW

Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan pada

tahun 2011.

Berdasarkan hasil kompilasi terhadap Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) dan IPPT yang terbit tahun 2010-2011, dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut ini: Tabel 4.12 Jumlah KRK/IPPT yang Terbit Tiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JUMLAH PEMOHON

PERSENTASE (%)

1.

Purwakarta

KECAMATAN

28

20,00

2.

Babakancikao

28

20,00

3.

Bungursari

17

12,14

4.

Cibatu

13

9,29

5.

Campaka

11

7,86

6.

Jatiluhur

10

7,14

7.

Pasawahan

10

7,14

8.

Sukatani

6

4,29

9.

Wanayasa

5

3,57

IV- 43


Lanjutan Tabel 4.12 NO.

KECAMATAN

JUMLAH PEMOHON

PERSENTASE (%)

10.

Darangdan

4

2,86

11.

Plered

4

2,86

12.

Bojong

4

2,86

140

100,00

JUMLAH

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.5 Distribusi KRK/IPPT yang Terbit Tiap Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Babakan Cikao menjadi wilayah pengembangan/pemanfaatan lahan terbesar dengan jumlah pemohon sebesar 28 KRK/IPPT (20,00%), hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Purwakarta disamping sebagai Ibu Perkotaan Kabupaten dan Kecamatan Babakancikao sebagai penyangga perkotaan purwakarta dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sehingga pengembangan perkotaanan lebih dinamis dibanding kecamatan lainnya. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Bungursari 17 KRK/IPPT (12,14%), dan Kecamatan Cibatu sebesar 13 KRK/IPPT (9,29%).

IV - 44


Tabel 4.13 Luas Lahan dan Persentase Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO. 1.

JENIS USAHA Perumahan

2.

Jasa/Perdagangan

3.

Pertanian/peternakan

4.

Industri/Pabrik

5.

Perkebunan,Kehutanan &Konservasi JUMLAH

LUAS LAHAN (M2) 170.993

PERSENTASE (%) 5,84

248.361

8,49

98.000

3,35

2.308.269

78,90

100.000

3,42

2.925.623

100,00

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dari hasil kajian berdasarkan luasan lahan, terlihat sektor industri/pabrik menempati posisi teratas dalam pemanfaatan lahan, yaitu sebesar 2.308.269 m 2 (78,90%), diikuti oleh sektor Jasa/Perdagangan sebesar 248.361 m2 (8,49%), Perumahan sebesar 170.993 m 2 (5,84%), dan Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi sebesar 100.000 m2 (3,42%). Grafik 4.6 Distribusi SKPL/IPPT Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tingginya tingkat pembangunan lahan pada kawasan peruntukan industri ketika melampaui dari daya dukung lahan akan mampu menimbulkan berbagai macam permasalahan kualitas lingkungan. Perkembangan tersebut apabila yang tidak memperhatikan keadaan kualitas lingkungan dapat menimbulkan degradasi lingkungan atau bahkan depresi sosial masyarakatnya.

IV- 45


Sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan dan adanya isu pemanasan global (Global Warming), keseimbangan lingkungan binaan perlu mendapatkan perhatian dalam setiap upaya pengembangan, salah satunya adanya pengembangan kawasan industri. Salah satu program yang perlu diperhatikan dalam mengejawantahkan kepentingan tersebut adalah melalui pemenuhan Kawasan Industri, hal tersebut juga menjadi salah satu isu perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kabupaten Purwakarta meliputi: a) Kawasan peruntukan industri besar; b) Kawasan peruntukan industri menengah; dan c) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah sebagaimana di maksud di atas dengan luas kurang lebih 7.848 hektar, yang meliputi: a) Kecamatan Babakancikao; b) Kecamatan Bungursari; c) Kecamatan Jatiluhur, d) Kecamatan Cibatu; e) Kecamatan Campaka; f) Kecamatan Sukatani; dan g) Kecamatan Plered. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Penataan Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:

a.

Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang 1)

Kegiatan Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp482.500.000,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp484.630.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersusunnya dokumen Master Plan kawasan industri Desa Cikopo Kecamatan Bungursari. 2)

Kegiatan Penyusunan Program Perumahan Daerah Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp487.790.000,00 atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp495.492.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan

IV - 46


tersebut, adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Purwakarta. 3)

Kegiatan Pendataan dan Pencatatan Bangunan Industri di Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp489.210.000,00 atau 98,54% dari anggaran sebesar Rp496.472.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Database pendataan dan spasial bangunan industri di Kabupaten Purwakarta.

4)

Kegiatan Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purwakarta (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp489.100.000,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Kabupaten Purwakarta.  Kebutuhan RTH Kawasan Perkotaan Tahun 2011 TAHUN 2011 NO.

JENIS RTH

1.

Taman RT

2.

Taman RW

3.

Taman Kelurahan

4.

Taman Kecamatan

5.

Pemakaman

6.

Fungsi-fungsi tertentu

JUMLAH PENDUDUK (JIWA)

LUASAN RTH (M²)

FASILITAS (UNIT)

240.675

963

240.675

96

120.338

8

72,203

2

48.135 288.810 3.008.438

JUMLAH

1.069

3.778.598

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1)

Kegiatan Operasional Pemrosesan Pengesahan Site Plan, dengan realisasi sebesar

Rp60.000.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen Site Plan tahun 2011 sebanyak 12 dokumen. 2)

Kegiatan

Pendataan

Pemanfaatan

Ruang, dengan

realisasi

sebesar

Rp59.550.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp59.550.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Data Pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta.

IV- 47


c.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 1)

Kegiatan Penunjang Konsultasi Desain Bidang Keciptakaryaan, dengan realisasi sebesar Rp149.155.000,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan konsultasi desain bidang keciptakaryaan di 50 lokasi. 2)

Kegiatan

Pembangunan

Sarana

Prasarana

dan

TK/RA

Mesjid

Agung, dengan realisasi sebesar Rp1.265.102.875,00 atau 94,34% dari anggaran

sebesar

Rp1.341.064.375,00.

tersebut, adalah tersedianya

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

bangunan dan sarana prasarana tempat

ibadah yang representatif. 3)

Kegiatan

Rehabilitasi

Gedung

Juang, dengan

realisasi

sebesar

Rp844.543.350,00 atau 95,27% dari anggaran sebesar Rp886.433.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Rehabilitasi Gedung Juang. 4)

Kegiatan Penataan Kawasan Situ Buleud (Tahap II), dengan realisasi sebesar

Rp2.081.535.450,00

Rp2.127.686.000,00.

Hasil

atau

94,44%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya lanjutan penataan kawasan Situ Buleud untuk pembangunan taman, air mancur, kios pedagang dan panggung terbuka. 5)

Kegiatan Rehabllitasi Aula Kelurahan Ciseureuh, dengan realisasi sebesar Rp26.812.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp26.812.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi aula Kelurahan Ciseureuh seluas 600 m2.

6)

Kegiatan Pembangunan Pendopo Situ Wanayasa (Tahap II), dengan realisasi sebesar Rp866.507.500,00 atau 94,43% dari anggaran sebesar Rp917.625.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya lanjutan pembangunan Pendopo Situ Wanaya (Tahap II). 7)

Kegiatan

Penataan

Rp2.199.853.500,00 Rp2.327.986.000,00.

Situ

Wanayasa, dengan

atau Hasil

94,50% pelaksanaan

dari

realisasi

sebesar

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan Situ Wanayasa, yaitu jalan sepanjang 5 km berikut lampu karakter 20 titik. 8)

Kegiatan

Penataan

Kantor

Pelayanan

dan

Sarana

Prasarana

Kelurahan, dengan realisasi sebesar Rp46.880.000,00 atau 93,76% dari

IV - 48


anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya 3 dokumen perencanaan / 9 unit kantor kelurahan di Kecamatan Purwakarta dan 1 unit Kantor BPMPTSP. 9)

Kegiatan Penataan Tugu Batas

Kabupaten, dengan realisasi sebesar

Rp2.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan kegiatan penataan tugu batas kabupaten, yaitu 3 dokumen perencanaan/3 unit Kecamatan Kiarapedes, Bungursari dan Cibatu. 10) Kegiatan Penataan Tugu Batas

Kacamatan, dengan realisasi sebesar

Rp14.324.375,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp14.324.375,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perencanaan kegiatan penataan tugu batas kecamatan, yaitu 3 dokumen perencanaan (Bungursari-Purwakarta, Cempaka-Cibatu, Darangdan-Bojong). 11) Kegiatan Lanjutan Pembagunan Depo Arsip, dengan realisasi sebesar Rp492.291.243,00 atau 77,87% dari anggaran sebesar Rp632.214.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan Depo Arsip, yaitu 2 lantai seluas 300 m2. 12) Kegiatan Penataan Alun-alun dan Kantor Kecamatan Sukatani, dengan realisasi sebesar Rp2.039.414.650,00 atau 95,16% dari anggaran sebesar Rp2.143.063.600,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan alun-alun dan kantor Kecamatan Sukatani seluas 200 m2 dan alun-alun seluas 2.500 m2. 13) Kegiatan Rehab Berat kantor Kecamatan Jatiluhur, dengan realisasi sebesar

Rp2.142.004.375,00

Rp2.251.354.375,00.

Hasil

atau

95,14%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya rehababilitasi berat kantor Kecamatan Jatiluhur. 14) Kegiatan Penataan Gedung Kantor Perpustakaan/Gedung Kembar, dengan realisasi sebesar Rp422.937.900,00 atau 95,29% dari anggaran sebesar Rp443.833.700,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan Gedung Kantor Perpustakaan/Gedung Kembar. 15) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP, dengan realisasi sebesar Rp337.922.320,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp354.427.920,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan gedung Kantor Satpol PP.

IV- 49


16) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan realisasi sebesar Rp369.960.000,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp388.460.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yaitu perbaikan plafon berikut pengecatan. 17) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dengan realisasi sebesar Rp369.960.000,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp388.460.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yaitu perbaikan plafon berikut pengecatan. 18) Kegiatan Penataan Alun-alun Kecamatan Darangdan, dengan realisasi sebesar

Rp454.489.700,00

Rp477.091.700,00.

Hasil

atau

95,26%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya penataan alun-alun Kecamatan Darangdan seluas 2.500 m2. 19) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan Darangdan, dengan realisasi sebesar Rp20.791.700,00 atau 79,93% dari anggaran sebesar Rp26.011.700,00. terlaksananya

Hasil

pelaksanaan

perencanaan/administrasi

kegiatan kegiatan

tersebut,

adalah

rehabilitasi

gedung

serbaguna Kecamatan Darangdan seluas 600 m2. 20) Kegiatan Penyusunan DED Pasar Leuwipanjang, dengan realisasi sebesar Rp147.355.000,00

atau

100,00%

Rp147.355.000,00.

Hasil

pelaksanaan

dari kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Pasar Leuwipanjang. 21) Kegiatan Penyusunan DED Terminal Sadang, dengan realisasi sebesar Rp196.625.000,00

atau

100,00%

Rp196.625.000,00.

Hasil

pelaksanaan

dari kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan Terminal Sadang. 22) Kegiatan Penunjang Operasional Pengawasan Kegiatan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp319.545.975,00 atau 85,70% dari anggaran sebesar Rp372.855.975,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah termonitoringnya dan terawasinya pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan program penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 20 kegiatan. 23) Kegiatan Penataan Lampu Hias dan Taman Kota, dengan realisasi sebesar Rp851.765.000,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp901.375.000,00.

IV - 50


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan lampu hias dan taman kota, yaitu 7 unit taman kota (Badak, Parcom, Jalan Tengah, Bunder, Maracang, Petunjuk arah dan tugu alun-alun Wanayasa. 24) Kegiatan Penyempurnaan Lapangan Tenis Purnawarman, dengan realisasi sebesar

Rp137.948.500,00

Rp144.680.000,00. terlaksananya

atau

Hasil

95,35%

pelaksanaan

penyempurnaan

dari

kegiatan

lapangan

tenis

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

Purnawarman,

yaitu

pemasangan lapisan serbuk granit seluas 300 m 2. 25) Kegiatan Penataan Halaman dan Interior Gedung PKK, dengan realisasi sebesar

Rp91.896.000,00

Rp96.380.000,00.

Hasil

atau

95,35%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan halaman dan interior gedung PKK, yaitu perbaikan kusen pintu dan jendela berikut pengecatan. 26) Kegiatan Penataan Halaman dan Interior Gedung PKK, dengan realisasi sebesar

Rp91.896.000,00

Rp96.380.000,00.

Hasil

atau

95,35%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya penataan halaman dan interior gedung PKK, yaitu perbaikan kusen pintu dan jendela berikut pengecatan. 27) Kegiatan

Penataan

Kios

dan

Halaman

Stasiun

Kereta

Api

Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp184.191.000,00 atau 95,35% dari anggaran sebesar Rp193.180.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan kios dan halaman Stasiun

Kereta Api

Purwakarta, yaitu 10 Unit kios dan tugu berikut emplacement. 28) Kegiatan Pembangunan Pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga, dengan realisasi sebesar Rp94.487.500,00 atau 94,49% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pembangunan pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga. 29) Kegiatan

Rehabilitasi

Gedung

Wikara, dengan

realisasi

sebesar

Rp94.962.500,00 atau 94,96% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksaaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan pos Polisi Jalan Ibrahim Singadilaga. 30) Kegiatan Penataan Taman Monumen Perjuangan, dengan realisasi sebesar Rp94.725.000,00 atau 94,73% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan taman monumen perjuangan.

IV- 51


31) Kegiatan

Pembangunan

Taman

Depan

Kantor

Pengadilan

Negeri

Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp47.220.000,00 atau 94,44% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan taman depan Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta. 32) Kegiatan Penyempurnaan Panggung Terbuka, dengan realisasi sebesar Rp94.915.000,00 atau 94,92% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyempurnaan panggung terbuka, yaitu pembuatan jalan masuk dan bak bunga berikut lampu-penyelesaian pavling blok dan pengecatan. 33) Kegiatan Pemasangan Lampu Taman Kawasan Situ Buleud, dengan realisasi sebesar Rp94.820.000,00 atau 94,82% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pemasangan lampu spot sebanyak 150 buah.

6. Perencanaan Pembangunan Sistem dan tahapan perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam mengawali setiap pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat mendeteksi dan menganalisis setiap bidang pembangunan yang dibutuhkan oleh Daerah. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan efektif dan efisien. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yaitu: a) Rata-Rata Pendidikan Masyarakat Masih Rendah; b) Masih Tingginya Angka Kemiskinan; c) Tingginya Angka Pengangguran; d) Rendahnya Daya Beli Masyarakat; e) Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan; f) Masih Adanya Daerah Terpencil Akibat Terbatasnya Akses Jalan; g) Masih Adanya Wilayah-Wilayah yang Belum Terjangkau Listrik Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2011 untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, yaitu: Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan Rekayasa pembangunan; Menciptakan, menjembatani dan memfasilitasi

pengembangan

wilayah-wilayah

strategis

dan

cepat

tumbuh;

Meningkatkan angka GDP, akumulasi aset dan Produktivitas Faktor Total (TPF); Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dan koordinasi pembangunan;

IV - 52


Peningkatan dan pengembangan sosial budaya; tersedianya prasarana wilayah yang memadai;

dan

berkelanjutan.

Menyiapkan Pencapaian

faktor-faktor

kinerja

target

yang makro

mendukung

pembangunan

Pembangunan

Kabupaten

Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.14. Tabel 4.14 Capaian Kinerja Target Makro Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

INDIKATOR MAKRO

TAHUN 2010

2011

1.

Indeks Pembangunan Manusia

71,17

71,35*

2.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

7,42

7,55*

3.

Angka Melek Huruf (AMH)

95,71

95,97*

4.

Angka Harapan Hidup (AHH)

67,06

67,32*

5.

Daya Beli

633,15

638,742*

6.

Jumlah Penduduk*)

852.521

876.249*

7.

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

8.

Jumlah Penduduk Miskin (RTS)

9.

12.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 (Milyar) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga KonstanTahun 2000 (Milyar) PDRB per kapita (Rp)

13. 14.

1,98

2,78*

59.175*

59.175*

5,49*

6,10*

15.762,93*

16.916,19*

6.907,43*

7.701,78*

20.441.975*

20.419.482*

Angkatan Kerja

384.999*

376.068*

Kesempatan Kerja

356.382*

340.411*

15.

Pencari Kerja (IPM)

28.617*

35.657*

16.

Indeks Pembangunan Manusia

71,17

71,35*

17.

Indeks Pendidikan

71,56*

80,76*

18.

Indeks Kesehatan

80,31*

70,34*

19.

Indeks Daya Beli

70,09*

4,42*

10. 11.

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta 2010 *) Data Proyeksi Bappeda Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengembangan Data/Informasi 1)

Kegiatan Penyusunan Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar

IV- 53


Rp60.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2)

Kegiatan Penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA), dengan realisasi sebesar Rp59.500.000,00 atau 99,17% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penyusunan Buku Purwakarta Dalam Angka (PDA).

b. Perencanaan Pembangunan Daerah 1)

Kegiatan

Penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp114.150.000,00 atau 76,10% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen RKPD Tahun 2012 serta terlaksananya Musrenbang tingkat kabupaten sebanyak 100 buku. 2)

Kegiatan

Koordinasi

Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp149.575.000,00 atau 99,72% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ Bupati Purwakarta tahun 2011 sebanyak 90 buku. 3)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tugas Pembantuan (Tuban) dan Dekon, dengan realisasi sebesar Rp44.899.000,00 atau 89,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten

Purwakarta

Laporan

Dana

Tugas

Pembantuan

dan

Dekonsentrasi dapat dibuat dengan baik 4)

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta

tahun

2011,

dengan

realisasi

sebesar

Rp93.250.000,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dokumen LAKIP, TAPKIN dan IKU Kabupaten Purwakarta tahun 2011 buku LAKIP sebanyak 40 buku, buku TAPKIN sebanyak 10 buku dan buku IKU sebanyak 10 buku. 5)

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp172.485.000,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penyusunan dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta

IV - 54


tahun 2012 serta perubahan KUA PPAS tahun 2011 dokumen rancangan perubahan dan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2011 masingmasing sebanyak 75 buku. 6)

Kegiatan Workshop Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA, TAPKIN dan IKU bagi Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan workshop penyusunan Renstra, Renja, tapkin dan IKU

kabupaten dan

kecamatan. 7)

Kegiatan Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan, dengan dengan realisasi sebesar Rp122.437.500,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen laporan hasil peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan sebanyak 10 buku laporan Tahun Anggaran 2011.

8)

Kegiatan Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2013, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan revisi Renstra BAPPEDA Tahun 2011-2013 serta tersedianya dokumen revisi Renstra Bappeda sebanyak 10 buku.

c.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen perencanaan lingkup bidang ekonomi sebanyak 50 buku.

2)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi, dengan realisasi sebesar

Rp48.550.000,00

atau

97,10%

dari

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dari OPD lingkup Bidang Ekonomi sebanyak 24 buku. 3)

Kegiatan Kajian Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, dengan realisasi sebesar Rp49.100.000,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

IV- 55


tersedianya data potensi pengembangan ekonomi daerah sebanyak 15 buku.

d. Program Perencanaan Sosial Budaya 1)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, dengan realisasi sebesar Rp49.400.000,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi bidang sosial budaya serta tersusunnya dokumen laporan koordinasi bidang Sosbud sebanyak satu dokumen.

2)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya, dengan realisasi sebesar

Rp44.170.000,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

88,34%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Sosial Budaya serta tersusunnya satu dokumen laporan (12 buku). 3)

Kegiatan Penyusunan Buku Bunga Rampai Gagasan Pembangunan Kabupaten Purwakarta,

dengan realisasi sebesar Rp96.575.000,00 atau

96,58% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya Buku Bunga Rampai Pokok-pokok Pikiran dan Gagasan Pembangunan Kabupaten Purwakarta sebanyak 1.500 buku. 4)

Kegiatan Data Makro Bidang Sosial Budaya, dengan realisasi sebesar Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku Data Makro Bidang Sosial Budaya sebanyak 75 buku.

5)

Kegiatan Lanjutan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp41.950.000,00 atau 83,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dokumen kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak satu buah.

6)

Kegiatan Profil Tradisi Gempungan sebagai Model Penjaringan Aspirasi dan Pelayanan Publik, dengan realisasi sebesar Rp 74.135.600,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp75.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Buku Profil dan Film Tradisi Gempungan masing-masing satu buah dokumen.

IV - 56


e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1)

Kegiatan Penunjang Operasional RAPERDA RTRW Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp168.845.000,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Purwakarta sebanyak satu buah dokumen

2)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Fisik dan Prasarana, dengan realisasi sebesar Rp49.950.000,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya koordinasi perencanaan kegiatan lingkup Bidang Fisik dan Prasarana sebanyak 3 kali rapat dan penyusuna laporan dan survey monev. 3)

Kegiatan Revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM Keciptakaryaan), dengan realisasi sebesar Rp47.800.000,00 atau 95,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya revisi rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang Keciptakaryaan dengan baik.

4)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana, dengan realisasi sebesar Rp47.362.500,00 atau 94,73% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya koordinasi perencanaan kegiatan sebanyak empat kegiatan.

7. Perhubungan Pembangunan bidang perhubungan bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, pelayanan transportasi umum yang terbatas, serta budaya tertib berlalu-lintas yang masih rendah. Hal tersebut disinyalir menjadi faktor penyebab utama kemacetan dan kecelakaan lalu-lintas. Kepemilikan

kendaraan bermotor yang tercatat pada Kantor Samsat

Kabupaten Purwakarta bertambah dari 103.833 unit pada tahun 2010 menjadi 113.027 unit pada tahun 2011. Dengan demikian, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta selama periode tersebut tumbuh sebesar 8,86%. Sementara itu, pelayanan angkutan umum sampai dengan akhir tahun 2011

IV- 57


baru dilayani oleh kendaraan angkutan umum sebanyak 8.457 unit dan lima buah terminal, yaitu terminal Ciganea, Simpang, Plered, Babakan Cikao, dan Wanayasa. Tabel 4.15 Banyaknya Kendaraan yang Terdaftar Menurut Jenis di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.

JENIS PELAYANAN

TAHUN 2010

Jip

TAHUN 2011

PERKEMBANGAN

406

414

1,97%

620

625

0,81%

2.

Sedan

3.

Bus

471

459

-2,55%

4.

Truck Pick Up

4.601

4.797

4,26%

5.

Mini Bus

5.131

5.172

0,80%

6.

Sepeda Motor

92.604

101.560

9,67%

JUMLAH

103.833

113.027

8,86%

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.16 Banyaknya Armada Angkutan Kota, Angkutan Perdesaan dan Angkutan Karyawan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

JENIS PELAYANAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

PERKEMBANGAN

1.

Angkutan Kota

739

739

-

2.

Angkutan Perdesaan

551

554

0,54%

3.

Angkutan Perbatasan

36

36

-

4.

Angkutan Karyawan

371

124

-199,19%

1.697

1.453

-16.79%

JUMLAH

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.17 Data Terminal di Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Tahun 2011 NO.

NAMA TERMINAL

LOKASI KECAMATAN

LUAS (M2)

TIPE

1.

Ciganea

Jatiluhur

560

C

2.

Gembong

Purwakarta

483

C

3.

Plered

Plered

532

C

4.

Wanayasa

Wanayasa

1.000

C

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Untuk mengatasi persoalan di atas, arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan ditujukan terutama kepada peningkatan pengelolaan arus lalu lintas

IV - 58


(traffic management). Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas. Prasarana dan fasilitas LLAJ yang telah diperbaiki pada tahun 2011 adalah alat uji kelayakan kendaraan bermotor dan beberapa rambu lalu lintas. Sedangkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan periodik di beberapa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, termasuk ketika menjelang dan sesudah hari libur keagamaan seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Tabel 4.18 Banyaknya Kendaraan yang Diuji Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2009-2011 NO.

JENIS PELAYANAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

Mobil Bus 1.

Bus Besar

2.

Bus Sedang

3.

Mini Bus (Bus Kecil)

4.

Angkutan Kota

5.

Angkutan Perkotaan

546

460

73

151

149

68

1.256

1.067

945

929

Mobil Barang 1.

Truck/Bak Terbuka

1.504

1.666

2.

Pick Up

2.301

2.265

3.

Box/Bak Tertutup

492

522

4.

Tanki

39

23

5.

Bestel Wagon

-

-

6.

Tacktor

-

-

7.

Kereta Gandengan

-

-

8.

Kereta Tempelan

1

-

9.

Bland Van

-

-

Kendaraan Khusus 1.

Ambulance

-

3

2.

Grand

-

-

7.306

7.151

JUMLAH

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV- 59


Tabel 4.19 Banyaknya Fasilitas/Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

JENIS

TAHUN 2011

1.

Rambu Peringatan

2.

Rambu Perintah

341 38

3.

Rambu Perintah

173

4.

Rambu Larangan

127

5.

Apill

14

6.

Zebra Cross

63

7.

Marka Garis

52,166

8.

Guard Rail

9.

Halte

4,945 13

Sumber: Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:

a.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar Rp39.319.500,00 atau 98,30% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1)

Kegiatan Raperda Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Darat, dengan realisasi sebesar Rp45.124.900,00 atau 90,25% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya tiga Raperda Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Darat.

2)

Kegiatan Penyuluhan kepada Sopir Angkutan Umum, dengan realisasi sebesar

Rp47.250.000,00

atau

99,37%

dari

anggaran

sebesar

Rp47.550.000,00.

c.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Traffict dan Warning Light, dengan realisasi sebesar Rp8.261.000,00 atau 82,61% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00.

IV - 60


d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1)

Kegiatan

Rambu-rambu

Lalu

Lintas,

dengan

realisasi

sebesar

Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. 2)

Kegiatan

Pengadaan

Marka

Jalan,

dengan

realisasi

sebesar

Rp84.820.000,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00.

e.

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor 1)

Kegiatan Pengadaan Buku dan Flat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan realisasi sebesar Rp104.414.000,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar Rp105.000.000,00.

2)

Kegiatan

Pengadaan

Smoke

Tester,

dengan

realisasi

sebesar

Rp86.925.000,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00.

f.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1)

Kegiatan DAK Bidang Transportasi Darat Tahun 2011, dengan realisasi sebesar

Rp217.409.000,00

atau

87,70%

dari

anggaran

sebesar

Rp247.900.000,00. 2)

Kegiatan Dana Pendamping DAK Transportasi Darat, dengan realisasi sebesar

Rp24.278.000,00

atau

97,93%

dari

anggaran

sebesar

Rp24.790.000,00. 3)

Kegiatan Penunjang Operasional Bidang DAK Transportasi Darat, dengan realisasi sebesar Rp11.895.000,00 atau 95,97% dari anggaran sebesar Rp12.395.000,00.

8. Lingkungan Hidup Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan aktivitas sosialekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seluruh aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pasti menghasilkan buangan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula kadar buangan yang dihasilkannya. Secara umum kondisi lingkungan hidup Purwakarta masih relatif baik. Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa

IV- 61


kandungan zat pencemar pada air, udara, dan tanah di Kabupaten Purwakarta masih berada dibawah ambang batas. Namun, kandungan zat pencemar tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Hal ini bila tidak dikendalikan dapat mengancam kesehatan dan produktivitas masyarakat dimasa depan. Arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD diantaranya adalah membangun kesadaran dan peran aktif masyarakat, meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, melindungi daerah hulu dan kawasan sekitar sungai, serta mengendalikan kadar polutan dari sumber pencemar utama. Tabel 4.20 Penurunan Kadar Polutan Dalam Air Sungai Utama di Kabupaten Purwakarta

1.

NAMA (SUNGAI DAN DAS) Cilamaya

2.

Cikao

45

Maks :360,00 Min :1,00

3.

Cilangkap

16

4.

Ciampel

14

5.

Cilalawi

10

6.

Cisomang

30

Maks :16,00 Min :0,08 Maks :22,00 Min : 0,07 Maks : 320,00 Min : 0,40 Maks : 320,00 Min :0,20

NO.

PANJANG*) (KM) 62

DEBIT AIR (M3/DTK) Maks :366,00 Min : 1,00

PERMASALAHAN Keruh, menjadi outlet pembuangan limbah industri Banyak sampah, keruh, pengerukan pasir oleh masyara kat. Banyak sampah, keruh. Banyak keruh.

sampah,

Banyak keruh.

sampah,

Banyak keruh.

sampah,

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 62

UPAYA KONSERVASI**) Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai. Irigasi, Pengamanan sempadan sungai.


Tabel 4.21 Penurunan Kadar Polutan Dalam Air Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Purwakarta NO.

NAMA/LOKASI*)

1.

Situ Cikamar Ds. Cisaat Kec. Campaka Situ Cisaat Ds. Kertamukti Kec. Campaka Situ Cibodas Ds. Cibodas Kec. Campaka Situ Cigangsa Ds. Campakasari Kec. Campaka Situ Buleud Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta

2.

3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

Situ Wanayasa Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Situ Cibeber Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Situ Cikumpay Ds. Cikumpay Kec. Cibatu Situ Girang Ds. Karangmukti Kec. Cibatu Situ Tulangkuda Ds. Benteng Kec. Campaka Situ Bungurbiuk Ds. Gurudug Kec. Pondoksalam Situ Rawamekar Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Situ Rawasari Kel. Tegalmunjul Kec. Purwakarta Situ Margasari Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Situ Conggeang Ds. Cilangkap Kec. Bbk. Cikao Situ Kamojing Ds. Cinangka Kec. Bungursari

LUAS*) (HA) 9,00

VOLUME*) (M3) 144,00

7,00

Mengalami pendangkalan

UPAYA KONSERVASI**) Pemanfaatan untuk Irigasi

23,00

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

5,00

8,00

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

6,50

8,00

Mengalami pendangkalan

4,00

80,00

Mengalami pendangkalan

6,70

90,00

Mengalami pendangkalan

3,80

28,00

Mengalami pendangkalan

5,00

2,60

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Pariwisata, berfungsi sebagai Taman Kota. Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi

4,00

1,60

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

0,50

0,20

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

1,00

0,40

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

1,00

0,40

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

2,00

1,60

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

0,80

0,32

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi

0,50

0,20

Mengalami pendangkalan

62,76

314,00

Mengalami pendangkalan

Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata Pemanfaatan untuk Irigasi dan Pariwisata

PERMASALAHAN

IV- 63


Lanjutan Tabel 4.21 NO.

NAMA/LOKASI*)

17.

Waduk Jatiluhur Ds. Jatiluhur Kec. Jatiluhur

18.

Waduk Cirata Kec. Tegalwaru Kec. Maniis

LUAS*) (HA) 8.300

VOLUME*) (M3) 3.000,00

661.000

1.473,00

PERMASALAHAN Banyak jaring apung dan mengalami pendangkalan. Banyak jaring apung dan mengalami pendangkalan

UPAYA KONSERVASI**) Pemanfaatan untuk PLTA, Irigasi, Pariwisata Pemanfaatan untuk PLTA, Irigasi, Pariwisata

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Guna mengendalikan dampak pencemaran yang ditimbulkan kegiatan usaha, pemerintah daerah pada tahun 2011 telah melanjutkan pembinaan dan pengawasan penerapan Amdal, UKL, dan UPL. Selain itu, pemerintah daerah secara periodik melaksanakan pengecekan terhadap kualitas limbah cair, gas, dan B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Dukungan terhadap pengendalian dampak pencemaran juga diwujudkan melalui pengadaan peralatan dan bahan laboratorium serta pengadaan sistem informasi kualitas lingkungan. Konservasi sumber daya alam dilaksanakan agar potensi sumberdaya yang ada tetap lestari. Dalam hal ini pemerintah daerah pada tahun 2011 yang telah melaksanakan kegiatan penyusunan program menuju Indonesia hijau, pengadaan sarana pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sumber daya air. Perlindungan sumberdaya air diantaranya dilakukan melalui pemasangan papan informasi serta penanaman tanaman vegetasi pelindung di sekitar mata air. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengadaan alat bor biopori dan pembuatan sumur resapan air. Tabel 4.22 Jumlah Titik Mata Air yang dapat Dipelihara di Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2011 No.

Nama/Lokasi

Koordinat

1.

Cikanyere / Ds. Sukamulya Kec. Pondoksalam Cikahuripan Ds. Kiarapedes Kec. Kiara pedes. Cibulakan Ds. Babakan Kec. Wanayasa

06º36´54,6” 107º29’48,0”

2.

3.

IV - 64

Debit Air (m3/dtk) 0,00003

06º38´41,8” 107º34’17,7”

0,0001

06º40´51,6” 107º33’42,5”

0,0001

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.


No.

Nama/Lokasi

Koordinat

4.

Cigalumpit Ds. Sukajaya Kec. Sukatani Cimenteng Ds. Darangdan Kec. Darangdan Cileutik Ds. Sawit Kec. Darangdan Ciloa Ds. Cibening Kec. Bungursari Cikaret Ds. Cirangkong Kec. Cibatu Cikundul Ds. Cipancur Kec. Cibatu Salammulya Ds. Salam mulya Kec. Pondoksalam Cigoong Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cilembang Ds. Cipeundeuy Kec. Bojong Ciburial Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa Cihanyawar Ds. Cihanyawar Kec. Bojong Cikao Ds. Bojongtimur Kec. Bojong Cikubang Ds. Sirnamanah Kec. Darangdan Cibuleng Ds. Gunungkarung Kec. Maniis Ciracas Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibendul Desa Sukatani Kec. Sukatani Cisigung Kec. Wanayasa

06º35´55,1” 107º25’47,3”

5. 6.

7. 8. 9. 10.

11.

12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Cisalada Ds. Cibukamanah Kec. Cibatu

Debit Air (m3/dtk) 0,00015

06º41´05,2” 107º25’41,5”

0,0002

06º04´33,1” 107º26’27,3”

0,0003

06º30´01,9” 107º28’24,7”

0,0018

06º31´37,7” 107º31’27,2”

0,0001

06º31´59,7” 107º31’54,9”

0,0001 0,005

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

0,060

0,200 0,200 0,100 0,010

0,100 0,010 0,020 0,010 0,050 0,050

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

IV- 65


No. 22.

23. 24.

25. 26. 27. 28. 29.

30. 31. 32. 33.

34. 35.

36.

37.

38.

Nama/Lokasi Sumur Bungbulan Sukasari Plered Cikirai Krajan Plered Cienon Cihantap Plered Singajaya Cimanem Plered Lebak Kp. Kec. Plered

Kp. Kec.

Koordinat

Debit Air (m3/dtk) 0,0005

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

0,0703

Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

0,00167

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Kp. Kec.

0,0005

Kp. Kec.

0,0005

Kp. Kec.

0,001

Ulen

0,00111

Cijengkol 1 Kp. Cipadali Kec. Plered Cijengkol 2 Kp. Cipadali Kec. Plered Bale Kambang Ds. Sindangkasih Kec. Purwakarta Paponcol Ds. Ciseureuh Kec. Purwakarta Citeureup Ds. Cirangkong Kec. Cibatu Cigorowek Ds. Cibukamanah Kec. Cibatu Blok Cidahu Ds. Cipancur Kec. Cibatu Blok Citopeng Ds. Cipancur Kec. Cibatu Cibentang /Cijengkol Ds. Cipancur Kec. Cibatu Blok Btr Kondang Ds. Cikadu Kec. Cibatu Blok Cibongas Ds. Cikadu Kec. Cibatu Sentul Ds. Cikopo Kec. Bungursari

0,00148

IV - 66

0,00260 0,00390

0,00004 0,002 0,002 0,00047

0,00035 0,0003

0,0005

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

Penanaman pohon di sekitar mata air.


No.

Nama/Lokasi

39.

Cinangka Ds. Cinangka Kec. Bungursari Babakan Ds. Cinangka Kec. Bungursari Cibayawak Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Cisamanan Ds. Cikaobandung Kec. Jatiluhur Cipetir Ds. Kembang kuning Kec. Jatiluhur Rawa ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Gunungbatu Ds. Kembangkuning Kec. Jatiluhur Pasir Ipis Ds. Parakan Lima Kec. Jatiluhur Cisalak 1 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Cisalak 2 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Cisalak 3 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Mekarsari Ds. Sawit Kec. Darangdan Cinangka Ds. Nagrak Kec. Darangdan Nagrak Ds. Nagrak Kec. Darangdan Cisalada Ds. Gunung hejo Kec. Darangdan Cidadap Ds. Cidadap Kec. Darangdan Cikidul Ds. Kr. Kencana Kec. Darangdan Ciastari Ds. Kr. Kawitan Kec. Darangdan

40. 41.

42. 43. 44.

45. 46.

47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56.

Koordinat

Debit Air (m3/dtk) 0,0005 0,0005 0,0012

0,0012 0,0008 0,001

0,0012 0,0002

0,0001 0,00005 0,00007 0,001

0,001 0,001 0,001 0,0015 0,0005 0,0003

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

IV- 67


No.

Nama/Lokasi

57.

Cipulung Ds. Neglasari Kec. Darangdan Ciheas Ds. Neglasari Kec. Darangdan Tabrik Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Krajan Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Krajan Ds. Bbk.Cikao Kec. Bbk.Cikao Cikadu Ds, Kadumekar Kec. BBk.Cikao Cikadu Ds, Kadumekar Kec. BBk.Cikao Rancabango Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Pasirnangka Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Karanganyar Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Pasirmuncang Ds. Maracang Kec. Bbk. Cikao Bungbulang Ds. Bungbulang Kec. Maniis Cijati I Ds. Cijati Kec. Maniis

58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Koordinat

Debit Air (m3/dtk) 0,0022 0,0023 0,0005

0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,001

70.

Cijati II Ds. Cijati Kec. Maniis

0,001

71.

Cikirey Ds. Malangnengah Kec. Sukatani Ciseuti Ds. Tajursindang Kec. Sukatani Pasirmunjul Ds. Pasirmunjul Kec. Sukatani Lebak anyar Ds. Parakan salam Kec. Pondoksalam

0,001

72. 73.

74.

IV - 68

0,002

0,001

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.


No.

Nama/Lokasi

75.

Parakansalam Ds. Parakansalam Kec. Pondoksalam Ciselang Ds. Situ Kec. Pondoksalam Sumurpicung Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cicadas Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka I Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka 2 Ds. Situ Kec. Pondoksalam Cinangka 3 Ds. Situ Kec. Pondoksalam Citanjung Ds. Tanjungsari Kec. Pondoksalam Cisumur Ds. Tanjungsari Kec. Pondoksalam Salem Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 1 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 2 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cigedog 3 Ds. Salem Kec. Pondoksalam Cinusa Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Cicengir Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Ciasem Ds. Salamjaya Kec. Pondoksalam Jati Ds. Cijati Kec. Pondoksalam Babakan Ds. Warungjeruk

76. 77. 78. 79. 80. 81.

82. 83. 84. 85. 86.

87. 88. 89. 90. 91.

92.

Koordinat

Debit Air (m3/dtk) 0,0005

0,002 0,002 0,00020 0,001 0,0008 0,001

0,002 0,002 0,00004 0,006

0,00089 0,0004 0,0003 0,0004 0,005

0,00208

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air.

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

IV- 69


No.

Nama/Lokasi

Koordinat

Debit Air (m3/dtk)

Kec. Tegalwaru 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

100. 101. 102 103 104.

105. 106. 107. 108. 109.

110.

Pajagan 1 Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru Pajagan 2 Ds. Galumpit Kec. Tegalwaru Sumurpulus Ds. Sukahaji Kec. Tegalwaru Ciranjang Ds. Sukahaji Kec. Tegalwaru Cilebak Ds. Kiarapedes Kec. Kiarapedes Ciranca Ds. Kiara pedes Kec. Kiara pedes Cipaku Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Ciherang Ds. Margaluyu Kec. Kiarapedes Cibuluh 1 Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibuluh 2 Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Cibulakan Ds. Ciracas Kec. Kiarapedes Ciomas Ds. Warungkadu Kec. Pasawahan Cibinong Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Cikaliung Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Cikukulu Ds. Selaawi Kec. Pasawahan Babakan Ds. Sela awi Kec. Pasawahan Bah Ata Ds. Sawah kulon Kec. Pasawahan Bah Amin Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan

IV - 70

Permasalahan

Upaya Konservasi

masyarakat 0,00025 0,0006 0,0001 0,0001 0,020 0,040 0,005

0,005 0,02705 0,00038 0,06432 0,00075

0,00075 0,001 0,0005 0,0005 0,002

0,0005

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.


No.

Nama/Lokasi

111.

Bah Saman Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan. Cikidul Ds. Sawhkulon Kec. Pasawahan Bh. H. Entang Ds. Sawahkulon Kec. Pasawahan Cisalada Ds. Wanayasa Kec. Wanayasa. Cigandasoli 1 Ds. Babakan Kec. Wanayasa Cigandasoli 2 Ds. Babakan Kec. Wanayasa Cileles Ds. Bojong timur Kec. Bojong Pasirbubut 1 Ds. Sindangpanon Kec. Bojong Pasirbubut 2 Ds. Sindangpanon Kec. Bojong

112. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 119.

Koordinat

Debit Air (m3/dtk) 0,0005 0,002 0,005

0,005 0,00038 0,0217 0,0001 0,0884 0,0893

Permasalahan

Upaya Konservasi

Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat Lokasi pada lahan milik masyarakat

Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air. Penanaman pohon di sekitar mata air.

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Untuk menjaga kualitas lingkungan di perkotaan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

(RTH).

Dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

pengelolaan

persampahan pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan TPSS, pengadaan bak kontainer sampah, pengadaan dump truck, pengadaan bin dan tong sampah, pengadaan alat pembuat briket sampah, pengadaan tanah merah untuk pelapis tumpukan sampah di TPA Cikolotok, pengadaan alat komunikasi untuk petugas kebersihan, operasionalisasi pembuatan kompos, serta pembentukan kelompok masyarakat sadar kebersihan lingkungan.

Jumlah rata-rata produksi

sampah perhari di Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.184 m3, sedangkan jumlah/volume sampah yang dapat ditangani adalah sebanyak 432.000 m3. Kegiatan

pengelolaan

RTH

telah

dilaksanakan

adalah

pemeliharaan

RTH,

pemasangan lampu hias jalan, pemeliharaan lampu taman serta pembuatan taman di depan TMP Sirnaraga.

IV- 71


Tabel 4.23 Jumlah Tenaga Kebersihan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 RINCIAN

NO.

JUMLAH

1.

Staf

12

2.

Angkutan Sampah

70

3.

Penyapuan

60

4.

TPA

5

5.

Saluran

7

6.

Penyedot Tinja

4 JUMLAH

158

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1) Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya laporan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Basis Data Lingkungan basis data LHD di Kabupaten Purwakarta tahun 2011.

2) Kegiatan Pengambilan Sampel Air dan Analisa Kualitas Air, dengan realisasi sebesar

Rp30.000.000,00

Rp30.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

termonitornya kualitas air di enam sungai dan limbah cair di delapan industri.

3) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penerapan AMDAL, UKL, dan UPL, dengan realisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbina dan terpantaunya pelaku usaha dalam penerapan AMDAL, UKL & UPL terhadap 30 kegiatan usaha.

4) Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / ADIPURA, dengan realisasi sebesar

Rp35.850.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp35.850.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbina dan terlaksananya koordinasi dalam persiapan penilaian Adipura.

IV - 72


5)

Kegiatan Pengawasan dan Inventaris Limbah B3, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengawasan dan inventaris limbah B 3.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1)

Kegiatan Perlindungan Sumber Daya Air, dengan realisasi sebesar Rp49.400.000,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terciptanya kelestarian sumber mata air di Kabupaten Purwakarta di 12 lokasi mata air.

2)

Kegiatan

Menuju

Indonesia

Hijau,

dengan

realisasi

sebesar

Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi dalam penilaian program MIH dan tersedianya data pendukung dokumen MIH Kabupaten Purwakarta.

3)

Kegiatan

Pembuatan

Sumur

Resapan,

dengan

realisasi

sebesar

Rp39.600.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangunan sumur resapan sebanyak 10 unit.

c.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Pesantren Berbudaya Lingkungan, dengan realisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di 30 sekolah dan 5 pondok pesantren berbudaya lingkungan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun

2011, untuk Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1)

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Urugan (Lanfill) di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp120.661.050,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

IV- 73


terlaksananya pengarugan tanah untuk lapisan penutup sampah di TPA Cikolotok sebanyak 2.254 m3. 2)

Kegiatan Operasional Pembuatan Kompos di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pembuatan kompos di TPA Cikolotok sebanyak 10 ton. 3)

Kegiatan Lanjutan Pemasangan Tiang Pancang di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp311.668.650,00 atau 95,34% dari anggaran sebesar Rp326.913.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan pelaksanaan pemancangan di TPA Cikolotok. 4)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah, dengan realisasi sebesar Rp1.599.199.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.599.199.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, yaitu 1 unit Arm Roll, dan 13 unit kendaraan pick up. 5)

Kegiatan

Pengadaan

Kontainer

Sampah,

dengan

realisasi

sebesar

Rp74.655.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan bak kontainer sampah sebanyak 3 unit. 6)

Kegiatan Pengadaan Kontainer Sam Pemasangan Bronjong di TPA Cikolotok, dengan realisasi sebesar Rp13.894.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp13.894.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pemasangan bronjong di TPA Cikolotok.

7)

Kegiatan Penunjang Operasional Petugas Bidang Pengelolaan Sampah, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya tunjangan tambahan untuk petugas lapangan di DKP sebanyak 162 orang.

8)

Kegiatan Pengadaan Mesin Pengolah Sampah, dengan realisasi sebesar Rp78.221.000,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan mesin pengolah sampah sebanyak 4 unit.

9)

Kegiatan Peningkatan Garasi Pool Kendaraan Pengangkut Sampah, dengan realisasi sebesar Rp159.602.250,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar

IV - 74


Rp167.333.500,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terbangunnya garasi pool kendaraan pengangkut sampah. 10) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petugas Lapangan DKP, dengan realisasi sebesar Rp195.563.840,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya peningkatan kesejateraan pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta berupa pemberian extra puding dan rekreasi terhadap 317 orang petugas.

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1)

Kegiatan Pemeliharaan RTH, dengan realisasi sebesar Rp297.315.400,00 atau 99,11% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta di 15 titik.

2)

Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman Hias, dengan realisasi sebesar Rp24.755.000,00 atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan lampu hias jalan kota.

3)

Kegiatan

Pengadaan

Mesin

Chain

Saw,

dengan

realisasi

sebesar

Rp24.855.000,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyediaan peralatan pertukangan/lapangan mesin chain saw yang memadai. 4)

Kegiatan Penataan Lampu Taman Kota (Luncuran 2010), dengan realisasi sebesar

Rp24.855.000,00

Rp25.000.000,00.

Hasil

atau

99,42%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pelaksnaan lampu taman kota di 19 titik. 5)

Kegiatan Penunjang Operasional Petugas Bidang Pertaman dan dan PJU, dengan realisasi sebesar Rp49.975.000,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah bertambahnya Motifasi Kerja Bagi petugas Bidang Pertamanan dan PJU DKP.

6)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Tangki Air, dengan realisasi sebesar Rp256.500.000,00 atau 92,08% dari anggaran sebesar Rp278.575.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan sarana pemeliharaan RTH.

IV- 75


7)

Kegiatan Penataan Taman Jl. KK.Kornel Singawinata, dengan realisasi sebesar

Rp92.500.000,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

92,36%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya penataan taman kota yang indah, nyaman, bersih dan aman. 8)

Kegiatan Penataan Taman Gedung Kembar, dengan realisasi sebesar Rp92.500.000,00 atau 92,36% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan taman kota sebagai ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta.

9)

Kegiatan Pemeliharaan Air Mancur Alun-Alun Kiansantang, dengan realisasi sebesar

Rp84.090.000,00

Rp85.000.000,00.

Hasil

atau

98,93%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pemeliharaan air mancur Alun-alun Kiansantang. 10) Kegiatan Penataan Taman Batas Kabupaten (Purwakarta -Subang), dengan realisasi sebesar Rp47.213.750,00 atau 94,43% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya taman batas kabupaten sebagai ruang terbuka hijau. 11) Kegiatan Pembuatan Pagar Luar Taman Alun-alun Kiansantang, dengan realisasi sebesar Rp94.085.000,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pembuatan pagar luar taman Alun-alun Kiansantang sepanjang 173 m3. 12) Kegiatan Pemeliharaan Alun-alun Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp98.756.000,00 atau 98,76% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemeliharaan Alun-alun Wanayasa sebagai ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Purwakarta. 13) Kegiatan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) Pemasangan Lampu Hias dan PJU, dengan realisasi sebesar Rp73.935.000,00 atau 98,58% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen DED Lampu Hias dan PJU sebagai perencanaan awal pemasangan lampu hias dan PJU. 14) Kegiatan Penataan Lampu Taman Kota (cabang 3) alun-alun Wanayasa, dengan realisasi sebesar Rp75.286.000,00 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

IV - 76


terlaksanya penataan lampu taman sebagai penerangan taman kota di 4 titik.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Seperti kita ketahui bersama, pada prinsipnya dalam masalah kependudukan dan catatan sipil terdapat empat masalah besar yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang cukup serius. Keempat masalah itu adalah kualitas penduduk, kuantitas, mobilitas dan database serta administrasi kependudukan. Melalui Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta keempat masalah kependudukan ini telah dibagi habis dalam lingkup OPD masing-masing. Untuk masalah kualitas penduduk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Bayu Asih; untuk menyelesaikan masalah kuantitas, administrasi, sebagian database, serta mobilitas penduduk diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak serta sebagian besarnya lagi diserahkan ke instansi vertikal yang menangani statistik yang dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik; sebagian mobilitas lainnya diserahkan ke Dinas Perhubungan Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Kebijakan pemerintah daerah pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil difokuskan untuk mewujudkan sistem layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, tertib dan terjangkau diseluruh desa serta kelurahan, yang dijabarkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan. Adapun capaian jenis pelayanan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain terlihat dari peningkatan besaran jumlah cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta. Untuk meningkatkan capaian pelayanan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan kegiatan Gempungan. Capaian pelayanan kegiatan

Gempungan hingga akhir Desember 2011 untuk pelayanan pembuatan KK telah diterbitkan sebanyak 11.049 lembar KK, 6.960 KTP dan 8.231 Akta. Dengan dilaksanakannya kegiatan Gempungan, turut berkontribusi dalam peningkatan capaian jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Purwakarta. Dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini saja, tercatat terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah penduduk yang ber- KTP sebanyak 6.960 orang, 3.457 orang yang memiliki akta kelahiran dan 5.114 orang yang memiliki KK baru. Capaian

IV- 77


pelayanan Gempungan untuk pembuatan KTP, KK dan Akta, dapat dilihat pada grafik 4.6 dan grafik 4.7. Grafik 4.6 Capaian Pelayanan Gempungan untuk Pembuatan KTP, KK dan Akta Kabupaten Purwakarta Tahun 2011

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Grafik 4.7 Capaian Kepemilikan KTP, Akta dan KK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

IV - 78


Program Penataan Administrasi Kependudukan 1)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, dengan realisasi sebesar Rp1.484.503.230,00 atau 98,97%

dari anggaran sebesar

Rp1.500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengadaan blanko, KTP sebanyak 75.000 lembar, KK sebanyak 335.340 set, Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian sebanyak 75.000 lembar dan Buku Register sebanyak 1.500 buku. 2)

Kegiatan

Pemutahiran

Data

Catatan

Sipil,

dengan

realisasi

sebesar

Rp177.260.000,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp186.620.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen data base Catatan Sipil yang up to date secara elektronik. 3)

Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan realisasi sebesar

Rp466.494.220,00

atau

84,77%

dari

anggaran

sebesar

Rp550.325.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan keliling di 44 titik. 4)

Kegiatan

Optimalisasi

program

SIAK,

dengan

realisasi

sebesar

Rp364.737.050,00 atau 82,93% dari anggaran sebesar Rp439.812.450,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan

Urusan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

diarahkan untuk meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan; meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; serta melanjutkan penyusunan data dan statistik gender. Berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 terdapat 2.890 UMKM Perempuan, 192 kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 16.009 kelompok binaan PKK yang tersebar di 17 kecamatan. Besaran data tersebut dari tahun ketahun di

IV- 79


atas dapat dikatakan tidak mengalami perubahan, akan tetapi capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat dari capaian prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2011. Pada tahun 2011 tercatat mendapatkan peringkat Juara I Paguyuban Vasektomi Tingkat Provinsi Nasional; Juara I Akseptor Lestari Tingkat Nasional; Juara III BKL Tingkat Provinsi Jawa Barat; Juara Harapan I Siloka Kencana Tingkat Provinsi Jawa Barat; Juara III TMKK Provinsi Jawa Barat; Juara III KIE Kreatif Tingkat Jawa Barat; dan Juara II PLKB Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat tercatat menyandang Juara IV UPK Kecamatan Wanayasa Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011, pada Bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat tercatat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur sebagai Juara II Juara Harapan I Lomba Desa/Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan tercatat Desa Wanawali Kecamatan Cibatu sebagai Juara VI Kegiatan P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat Tipe Pegunungan tahun 2011 dan masuk sebagai peserta Forum Anak Nasional Perwakilan Jawa Barat tahun 2011. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

a.

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya rencana kerja P2TP2A Kabupaten Purwakarta dan tersosialisasikannnya P2TP2A pada tingkat kecamatan.

b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dengan realisasi sebesar Rp91.835.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp91.835.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi tingkat provinsi di Kabupaten Purwakarta.

IV - 80


c.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Kegiatan Pembinaan Posyandu, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya posyandu berprestasi sebanyak

tiga

buah

posyandu.

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pembangunan pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, serta administrasi kependudukan. Kegiatan ini didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi masyarakat, keluarga Pasangan Usia Subur (PUS) serta remaja yang membutuhkan. Berdasarkan data pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) Kabupaten Purwakarta tahun 2011 tercatat jumlah akseptor KB aktif sebanyak 152.287 akseptor, dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 146.778 akseptor atau mengalami peningkatan sebanyakr 5.509 akseptor. Tingginya capaian pelayanan Keluarga Berencana ditunjang oleh kebijakan Bupati Purwakarta dalam kegiatan pelayanan Gempungan. Capaian pelayanan kegiatan Gempungan dari mulai Mei hingga Desember tahun 2010 pada kegiatan pelayanan untuk Pemeriksaan Ibu Hamil dan USG mencapai 33 orang; Pengobatan Massal, Umum dan Gigi sebanyak 72 orang dan Pelayanan KB, untuk IUD sebanyak 32 orang dan untuk implant 60 orang. Capaian pelayanan Gempungan per 12 Desember 2011 pada kegiatan Pelayanan KB, kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak (BKBPIA) sebanyak 1.415 IUD dan 1.005 implant terpasang pada aseptor baru.

Kegiatan

Gempungan telah mendongkrak capaian jumlah aspetor KB aktif di Kabupaten Purwakarta yang pada tahun 2008 sebanyak 124.312 akseptor menjadi 152.287 aseptor pada tahun 2011.

IV- 81


Grafik 4.8 Capaian Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Purwakarta Tahun 2007-2011

Implant

Sumber: Dinas Kesehatan dan BKBPIA Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Keluarga Berencanandan Perlindungan Ibu dan Anak, adalah sebagai berikut:

a.

Program Keluarga Berencana 1)

Kegiatan Operasional Mobil Unit Pelayanan KB, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kegiatan pelayanan KB dengan menggunakan MUPEL KB dan adanya calon aseptor yang siap dilayani.

2)

Kegiatan Intensifikasi Cakupan Akseptor KB, dengan realisasi sebesar Rp98.787.500,00 atau 99,79% dari anggaran sebesar Rp99.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya cakupan peserta KB Baru IUD sebanyak 1.500 Akseptor IUD.

3)

Kegiatan Pembinaan Kelompok Pelopor KB, dengan realisasi sebesar Rp56.750.000,00 atau 94,58% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.

IV - 82


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kegiatan kelompok pelopor KB, kegiatan POS KB. 4)

Kegiatan

Penyelenggaraan

TMKK,

dengan

realisasi

sebesar

Rp25.000.000,00 atau 100,00%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terintegrasinya program KB dengan kegiatan TNI, dan integrasi TNI dan program KB. 5)

Kegiatan

Kesatuan

Gerak

PKK

KB-Kes,

dengan

realisasi

sebesar

Rp14.750.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terintegrasinya program KB dengan kegiatan epuluh program PKK, integrasi program KB dengan program PKK ke semua desa dan kelurahan di Kabupaten Purwakarta. 6)

Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK 2011), dengan realisasi sebesar

Rp1.037.000.000,00

Rp1.097.800.000,00.

Hasil

atau

94,46%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

tersedianya sarana pelayanan KB secara optimal. 7)

Kegiatan Biaya Umum Administrasi (DAK) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB, dengan realisasi sebesar Rp42.500.000,00 atau 85,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK 2011).

b. Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan realisasi sebesar Rp10.060.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar

Rp10.060.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja, sehingga memahami pentingnya untuk menjaga kesehatan reproduksi.

c.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1)

Kegiatan Pentas Media KIE Melalui Media Tradisional, dengan realisasi sebesar

Rp14.300.000,00

Rp20.000.000,00.

Hasil

atau

71,50%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya sosialisasi program KB melalui pentas media tradisional program KB berhasil sesuai target.

IV- 83


2)

Kegiatan

Pembinaan

Kelompok

Tribina,

dengan

realisasi

sebesar

Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya kelompok Tribina Percontohan sebanyak 68 kelompok.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalm pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah kesulitan dalam mengetahui preverensi penggunaan alat kontrasepsi. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah daerah melalui OPD terkait, yaitu melakukan upaya identifikasi lebih lanjut mengenai preferensi masyarakat dalam memilih jenis alat kontrasepsi KB, khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB baru, khususnya pada preverensi penggunaan alat kontrasepsi.

12. Sosial Kebijakan Urusan Sosial diarahkan pada upaya untuk menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan

tinggi,

dan

Orsos/LSM

dalam

penyelenggaraan

pembangunan

kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial; menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2011 tercatat terjadi penurunan jumlah fakir miskin sebanyak 10.917 orang atau 70,71% jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 38.570 orang. Perkembangan kondisi penyandang masalah sosial di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.24.

IV - 84


Tabel 4.24 Perkembangan Kondisi Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

URAIAN

TAHUN 2010

TAHUN 2011

1.

Anak Bermasalah Sosial

1.818

-

2.

Anak Balita Terlantar

-

62

3.

Anak Terlantar

-

527

4. 5. 6. 7.

Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Bermasalah Sosial Psikologis Anak Jalanan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

1.867

40 112 62 1.478

8.

Wanita Korban Tindak Kekerasan

34

1

9.

Wanita Tuna Susila

10.

Lansia Terlantar

11.

Pengemis

12.

Lansia Korban Kekerasan

13.

Gelandangan

14.

Penyandang Cacat

15. 16. 17.

Bekas Warga Binaan LK

18.

Korban Penyalahgunaan NAPZA

19.

Keluarga Fakir Miskin

20.

Rumah Tidak Layak Huni

21.

Keluarga Bermasalah Sosial Phsikologis

22.

Komunitas Adat Terpencil

23.

Masy. Tinggal Pada Daerah Rawan Bencana

24.

Korban Bencana Alam

25.

Korban Bencana Sosial

26. 27. 28.

Pekerja Migran Bermasalah Orang dengan HIV/AIDS Keluarga Rentan JUMLAH

122

215

6.212

1.987

13

1.495

-

-

9

389

2.608

1.689

Waria

-

12

Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis

-

-

174

181

78

52

38.570

27.653

3.326

3.093

15

5.227

138

0

-

-

319

99

-

122

20 55.323

2 6 44.505

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Meningkatnya pendatang

jumlah

(migran

penyandang

sirkuler)

dari

masalah

daerah

sosial

sekitar

disinyalir

Kabupaten

disebabkan Purwakarta.

Berdasarkan pendataan di lapangan ditemukan bahwa sebagian besar penyandang masalah sosial bukan berasal dari wilayah Kabupaten Purwakarta, melainkan dari daerah sekitarnya. Alasan migrasi para penyandang masalah sosial ke wilayah Kabupaten Purwakarta lebih disebabkan oleh alasan faktor ekonomi. Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, yaitu pemulangan orang

IV- 85


terlantar ketempat asalnya sebanyak 130 orang; Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 223 SKTM; pemberian bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4800 paket; memfasilitasi penyandang cacat untuk mengikuti berbagai pelatihan di BRSPC Cimahi sebanyak 7 orang; memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di RPSBR Ciamis sebanyak 10 orang; memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di BPSBR Cimahi sebanyak 12 orang; memfasilitasi tuna netra untuk mengikuti pelatihan di Panti Wiyata Guna - Bandung sebanyak 10 orang; memfasilitasi penyandang cacat untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Penanganan korban bencana (longsor, kebakaran, sambaran petir dan angin puting beliung pada 31 kejadian bencana; memfasilitasi 4 (empat) karang taruna untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jawa Barat; memfasilitasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jawa Barat sebanyak 2 PSM; memfasilitasi bantuan Kemenakertrans bagi pemenuhan 22 Panti Sosial Anak dan 2 Panti Penyandang Cacat; memberangkatkan 20 KK transmigran ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1)

Kegiatan Penanggulangan Orang Terlantar, dengan realisasi sebesar Rp14.750.000,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbantunya 130 orang terlantar di perjalanan dapat dikembalikan ke tempat asalnya.

2)

Kegiatan Pendataan PMKS, dengan realisasi sebesar Rp24.775.000,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pendataan PMKS dalam 21 jenis laporan.

3)

Kegiatan Penunjang kegiatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan realisasi sebesar Rp475.624.000,00 atau 95,12% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersalurkannya bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4.800 paket.

IV - 86


b. Program Penanggulangan Bencana Alam Kegiatan Operasional Penanganan Bencana Alam, dengan realisasi sebesar Rp21.745.000,00 atau 28,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanganan bencana alam 80% korban dapat dibantu. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Sosial pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1)

Kegiatan Penyelenggaraan STQ, dengan realisasi sebesar Rp199.038.000,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan STQ tingkat kabupaten dan provinsi.

2)

Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dengan realisasi sebesar Rp199.120.000,00 atau 99,56% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggarannya enam kegiatan PHBI Tingkat Kabupaten Purwakarta yaitu Maulid Nabi Muhammad saw, Isra Mi’raj, Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan Tahun Baru Islam.

3)

Kegiatan Taraweh Keliling, dengan realisasi sebesar Rp399.490.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya kegiatan Taraweh Keliling Tingkat Kabupaten Purwakarta dengan aman dan lancar di 17 kecamatan.

4)

Kegiatan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA), dengan realisasi sebesar

Rp124.300.000,00

atau

99,44%

dari

anggaran

sebesar

Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan PORPEMDA di Kota Cirebon untuk tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan. 5)

Kegiatan Monev Program Pada Bagian KESRA dan Kemasyarakatan, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkup Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Monev program dan kegiatan BBS di 17 kecamatan..

6)

Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), dengan realisasi sebesar Rp177.712.500,00 atau 88,86% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya peringatan Hari Besar

IV- 87


Nasional Tingkat Kabupaten Purwakarta sebanyak tujuh kegiatan, yang terdiri Hari Kartini, Hardiknas, Harkitnas, Haornas, Hapsak, Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. 7)

Penunjang Operasional BBS, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya beban biaya operasional belanja bantuan sosial pada Bagian Kesra dan Kemasyarakatan.

8)

Kegiatan

Pembinaan

Sosial

Kemasyarakatan,

dengan

realisasi

sebesar

Rp1.182.599.500,00 atau 99,89% dari anggaran Rp1.183.889.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya masyarakat di 43 desa. 9)

Kegiatan Fasilitasi Ulama dan Umaro, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pertemuan ulama dan umaro tingkat Kabupaten Purwakarta.

10) Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, dengan realisasi sebesar

Rp447.875.000,00

atau

99,53%

dari

anggaran

sebesar

Rp450.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kabupaten Purwakarta. 11) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Purwakarta dan HUT RI, dengan realisasi sebesar Rp458.935.000,00 atau 91,79% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya peringatan Hari Jadi Purwakarta dan lomba-lomba kegiatan Hari Jadi Purwakarta serta HUT RI Tingkat Kabupaten Purwakarta. 12) Kegiatan Fasilitasi Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp99.074.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terjaganya kesehatan jemaah haji Kabupaten Purwakarta. 13) Kegiatan Sarasehan Nasional Budaya dan Refleksi Kebangsaan, dengan realisasi sebesar

Rp349.425.000,00

Rp350.000.000,00. terselenggaranya

Hasil kegiatan

atau

pelaksanaan Sarasehan

Kebangsaan sebanyak 550 orang.

IV - 88

99,84%

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

Nasional

Budaya

dan

Refleksi


13. Ketenagakerjaan Kebijakan Urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya untuk menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan tenaga kerja yang memadai; menyiapkan tenaga instruktur/pelatih yang berkualitas; menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja melalui pemagangan di perusahaan; mendorong tenaga kerja yang terdidik dan terlatih untuk membuka lapangan kerja baru. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional

(Sakernas) pada Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta

pada tahun 2011 tercatat

jumlah angkatan kerja sebanyak 376.068 orang, bukan angkatan kerja sebanyak 227.567 orang, pencari kerja

sebanyak 23.454 orang dan jumlah tenaga kerja

sebanyak 603.635 orang. Untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD dan sederajat mengalami peningkatan sebanyak 509 orang, SLTP sebanyak 856 pencari kerja, SLTA sebanyak 1.754 orang. Sedangkan untuk pencari kerja dengan jenjang pendidikan akademi dan universitas berturut-turut mengalami penurunan sebanyak 320 orang dan 719 orang. Karakteristik penduduk yang bekerja di sektor industri dan perusahaan swasta masih menduduki peringkat teratas, yaitu sebanyak 110,238 orang, disusul oleh penduduk yang bergerak disektor informal lainya. Tabel 4.25 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 NO.

URAIAN

2010

2011

+/_

KET.

1.

Angkatan Kerja

383.080

37.,068

-7.012

2.

Jumlah Bukan Angkatan Kerja

210.860

227.567

16.707

Sakernas Sakernas

3.

Jumlah Tenaga Kerja

593.940

603.635

9.695

Sakernas

Sumber: Badan Pusat Statisti Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.26 Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja Yang Terdaftar) pada Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

2010

2011

+/-

1.

SD dan sederajat

1.761

2.270

509

2.

SLTP

6.585

7.441

856

3.

SLTA

11.294

13.048

1.754

4.

Akademi

5.

Universitas JUMLAH

687

367

-320

1.047

328

-719

21.374

23.454

2.080

Sumber: Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV- 89


Tabel 4.27 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO. 1.

JENIS PEKERJAAN

2010

2011

3.

Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar

4.

Buruh/Karyawan

111.269

110.238

5.

Pekerja bebas pertanian

18.393

24.817

6.

Pekerja bebas non pertanian

26.836

48.675

7.

Pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar

36.903

33.082

346.526

340.411

2.

JUMLAH

77.935

63.115

67.557

55.414

7.633

5.070

Sumber: Disnakersostrans Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)

Pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 1251 orang dan baru ditempatkan sebanyak 1167 orang.

b)

Pelatihan wirausaha baru sebanyak 40 orang.

c)

Pelaksanaan padat karya yang melibatkan 176 orang masyarakat di Desa Cibatudan Desa Wanawali Kecamatan Cibatu.

d)

Informasi peluang kerja dari 28 perusahaan.

e)

Jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 292 perusahaan.

f)

Pengawasan pekerja anak pada 44 perusahaan.

g)

Penanganan hubungan industrial (perselisihan perburuhan) sebanyak 33 kasus.

h)

Pemulangan orang terlantar ketempat asalnya sebanyak 130 orang.

i)

Penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebanyak 223 SKTM.

j)

Pemberian bantuan sembako bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 4,800 paket.

k)

Memfasilitasi penyandang cacat untuk mengikuti berbagai pelatihan di BRSPC Cimahi sebanyak 7 orang.

l)

Memfasilitasi Remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di RPSBR Ciamis sebanyak 10 orang.

m) Memfasilitasi remaja yang bermasalah sosial untuk mengikuti pelatihan di BPSBR Cimahi sebanyak 12 orang. n)

Memfasilitasi tuna netra untuk mengikuti pelatihan di Panti Wiyata Guna Bandung sebanyak 10 orang.

IV - 90


o)

Memfasilitasi penyandang cacat untuk menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 20 orang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

p)

Penanganankorbanbencana (longsor, kebakaran, sambaran petirdan angina puting beliung pada 31 kejadian bencana.

q)

Memfasilitasi 4 (empat) karang taruna untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jabar.

r)

Memfasilitasi pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk menerima bantuan sosial Gubernur Jabar sebanyak 2 PSM.

s)

Memfasilitasi bantuan Kemenakertrans bagi pemenuhan 22 Panti Sosial Anak dan 2 Panti Penyandang Cacat.

t)

Memberangkatkan 20 KK transmigran ke Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun

2011, untuk Urusan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1)

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, dengan realisasi sebesar Rp184.443.300,00 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pelatihan bidang montir sepeda motor, las listtrik, mesin listrik dan ternak domba pada empat kejuruan sebanyak 64 orang.

2)

Kegiatan Peningkatan dan Pendayagunaan Produktivitas Bagi Wirausaha Baru, dengan realisasi sebesar Rp49.950.000,00 atau

99,90% dari

anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan bagi wirausaha baru sebanyak 20 orang.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Optimalisasi Bursa Kerja Dalam Negeri, dengan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya informasi peluang kerja, adanya dokumen informasi peluang kerja.

IV- 91


3. Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan 1)

Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar

Rp199.760.000,00

atau

99,88%

dari

anggaran

sebesar

Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya dokumen nilai KHL dan nilai UMK Purwakarta tahun 2012 sebanyak 2 dokumen. 2)

Kegiatan LKS Tripartit Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya pertemuan LKS Tripartit Kabupaten Purwakarta dan seleksi pekerja teladan tahun 2011 pada 4 kali pertemuan dan terpilih tiga pekerja berprestasi.

3)

Kegiatan Pengembangan Hubungan Industrial, dengan realisasi sebesar Rp43.837.700,00 atau 87,68% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya lokakarya peningkatan kualitas pelaksanaan sarana hubungan industrial dan kesadaran hukum ketenagakerjaan sebanyak tiga kegiatan jumlah peserta 150 orang.

4)

Kegiatan Penunjang Kegiatan Komite Aksi Daerah Penghapusan BentukBentuk Pekerjaaan Terburuk untuk Anak, dengan realisasi sebesar Rp19.142.500,00 atau 76,57% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan dari terlaksananya koordinasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam dua kali rapat, jumlah peserta 40 orang.

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang dalam kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam menumbuhkembangkan koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang mandiri, produktif dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan bidang koperasi dan UMKM. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah memberikan kesempatan bagi SDM pengelola koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian; memperkuat koperasi dan UMKM dengan memperluas akses kepada sumber

IV - 92


permodalan yang berasal dari perbankan ataupun BUMN/S; mengembangkan koperasi dan UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing serta penciptaan lapangan kerja; dan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi dan UMKM. Urusan kewenangan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Pada tahun 2011, Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah menangani 7 program dan 29 kegiatan.

Program dan

kegiatan ini pun terbagi menjadi program/kegiatan rutin dan program/kegiatan non rutin. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Mengah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, adalah sebagai berikut:

a.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif UKM. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi, dengan realisasi sebesar Rp. 49.400.000,00 atau 98,80 dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya

pembinaan kewirausahaan bagi UMKM serta terpromosikannya hasi produksi UMKM sebanyak empat kali.

b. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah yang Kondusif. 1)

Kegiatan Fasilitasi Pengembangnn Usaha UMKM, dengan realisasi sebesar Rp16.150.000,00 atau 64,60 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan dan pengembangan UMKM, sehingga kualitas usahanya meningkat.

2)

Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan Pengembangan UMKM, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terwujudnya perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM.

IV- 93


c.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1)

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi, dengan realisasi ebesar Rp24.822.000,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terwujudnya kegiatan penilaian dan penghargaan koperasi kepada 50 koperasi.

2)

Kegiatan Penunjang Operasional Pengembangan Dana Bergulir, dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

tersedianya dokumen untuk data koperasi penerima dana bergulir sebanyak 4 buku. 3)

Kegiatan Pendukung Operasional Pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Sasaran, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan kepada Unit Pengelola Keuangan sebanyak 60 orang.

d. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial. 1)

Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan UMKM, dengan realisasi sebesar Rp24.950.000,00 atau 99,80%dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya

soisialisasi

informasi

penyediaan

permodalan

UMKM

sebanyak 2 kali. 2)

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp49.800.000,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan bagi industri rumah tangga dan IKM.

15. Penanaman Modal Kebijakan pemerintah pada Urusan Penanaman Modal ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap investor, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Untuk itu dilakukan perencanaan penanaman modal daerah dan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan

IV - 94


pengendalian kegiatan penanaman modal, melaksanakan promosi investasi dan identifikasi pengembangan pelayanan investasi daerah. Kewenangan

pemerintah

daerah

dalam

bidang

penanaman

modal

dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007. BPMPTSP melaksanakan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan Bupati. Pada tahun 2011, BPMPTSP telah mengeluarkan perizinan dan non-perizinan sebanyak 6.506 izin dari 48 jenis perizinan/non-perijinan dengan jumlah retribusi sebesar

Rp12.747.744.475,00

terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mengeluarkan izin sebanyak 5.581 izin dari 29

jenis perizinan/non-perijinan dengan jumlah

retribusi sebesar Rp10.559.484.950,00. Data jumlah ijin dan realisasi retribusi ijin dan non-perijinan Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.28 dan tabel 2.29. Tabel 4.28 Jumlah Ijin dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 JENIS PERIJINAN/ NON-PERIJINAN

NO. 1.

IMB

2. 3.

JUMLAH IJIN

JUMLAH RETRIBUSI (Rp)

759

3.313.552.950,00

IJIN PRINSIP

24

0

IJIN LOKASI

56

0

4.

SP3F

51

7.818.981.400,00

5.

SKFPL/IPPT

21

0

6.

SITU

786

3.885.950,00

7.

SIUP

872

1.500.000,00

8.

TDP

1.146

8.581.750,00

9.

TDI

91

2.200.000,00

10.

TDG

12

100.000,00

11.

IUI

6

500.000,00

12.

IPP

2

0

13.

SIPK

197

0

14.

SIUJK

133

0

15.

STPW

4

0

16.

HO

314

1.190.968.175,00

17.

REKLAME

456

36.134.700,00

18.

SIPA (ABT)

104

20.000.000,00

IV- 95


Lanjutan Tabel 4.28

19.

JENIS PERIJINAN/ NON-PERIJINAN SIPAM

20.

IPLC

21.

SIUP- KP

22.

IUKS

23.

NO.

JUMLAH IJIN

JUMLAH RETRIBUSI (Rp)

7

6.000.000,00

18

3.250.000,00

159

0

13

0

SIUP-KJA

425

198.970.000,00

24.

TRAYEK

225

41.950.000,00

25.

SIPA/ANGKUTAN

348

1.200.000,00

26.

IPRS

2

0

27.

IPRB

6

1.160.000,00

28.

IBP

27

5.119.000,00

29.

APOTEK

5

2.490.000,00

30.

IBAK

2

580.000,00

31.

ILAB

32.

SEWA TANAH

33.

1

236.000,00

56

75.769.550,00

SEWA GEDUNG

1

0

34.

KATERING

5

0

35.

IPLPS

3

25.000

36.

SIBBW

2

0

37.

SIBJK

1

40,000

38.

SIUK

99

7.650.000,00

39.

IUA

0

0

40.

PKDTB

0

0

41.

IORS

0

0

42.

IPLP

17

4.900.000,00

43.

PPTKIS

0

0

44.

SBBW

0

0

45.

IP

6

0

46.

IPPT

22

0

47.

TPS (B3)

20

0

48.

IPM

1

2.000.000,00

6.506

12.747.744.475,00

JUMLAH

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 96


Tabel 4.29 Jumlah Ijin dan Realisasi Retribusi Ijin dan Non Perijinan Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011

1.

2010

JUMLAH PERIJINAN/ NON-PERIJINAN 29

2.

2011

48

6.506

12.747.744.475,00

77

12.087

23.306.229.425,00

NO.

TAHUN

JUMLAH

JUMLAH IJIN 5.581

JUMLAH RETRIBUSI (Rp) 10.559.484.950,00

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

BPMPTSP pada tahun 2011, mendapat kepercayaan untuk menangani satu urusan kewenangan, yaitu urusan Penanaman Modal.

Dengan bertambahnya

kewenangan tersebut, maka BPMPTSP pada tahun 2011 menangani 8 program yang terdiri dari 32 kegiatan. Program dan Kegiatan ini pun terbagi menjadi program/ kegiatan rutin dan program/kegiatan non-rutin. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1)

Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, dengan realisasi sebesar

Rp24.850.000,00

atau

99,40%

dari

anggaran

sebesar

Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersebarnya informasi potensi unggulan kabupaten purwakarta sebanyak 150 buku. 2)

Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri, dengan realisasi sebesar Rp14.650.000,00 atau 97,67% dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersebarnya informasi peluang investasi sebanyak satu kali pameran.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1)

Kegiatan Forum Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKPPMD), dengan realisasi sebesar Rp34.000.000,00 atau 97,14% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terhimpunnya data potensi peluang investasi sebanyak 40 buku.

2)

Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Perusahaan PMA dan PMDN, dengan realisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

IV- 97


terpantaunya perkembangan realisasi investasi di 90 perusahaan PMA dan PMDN yang ada di Kabupaten Purwakarta.

c.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan 1)

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Dengan Instansi Teknis Terkait, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil pelaksanaan kegiatan

tersebut, adalah terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat pembahasan dengan instansi teknis terkait sebanyak 24 kali rapat koordinasi. 2)

Kegiatan Penunjang Operasional Tim Penerbitan Perijinan, dengan realisasi sebesar

Rp42.790.000,00

atau

85,58%

diri

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tercapainya pengolahan perijinan/non-perijinan yang akuntabel baik secara kuantitas yang didukung berita acara pemeriksaan lapangan sebanyak 1817 BAPL dari target 720 BAPL. . 3)

Kegiatan

Sertifikasi

ISO

9001:2008,

dengan

realisasi

sebesar

Rp49.928.000,00 atau 99,86% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terstandarisasinya mutu pelayanan BPMPTSP berdasrakan ISO 9001-2008. 4)

Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan Perijinan, dengan realisasi sebesar Rp42.300.000,00 atau 84,60% dari nggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya

survey

kepuasan pelanggan terhadap 300 responden. 5)

Kegiatan Pelayanan Pembuatan Ijin di tempat bagi UMKM, dengan realisasi Rp45.680.000,00 atau 91,36 % dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya masyarakat di pedesaan yang mengajukan ijin.

6)

Kegiatan Peningkatan Penyimpanan Dokumen (Kearsipan) Perijinan, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya surat ijin dan non ijin sebanyak 5.581 ijin dari target 6.000 ijin, serta terselesaikannya 12 pengaduan masyarakat.

IV - 98


16. Kebudayaan Sektor

pariwisata

merupakan

salah

satu

sektor

perekonomian

yang

mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 39 lokasi, baik berupa wisata alam maupun budaya. Sementara jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor ini sekitar 1.134 orang. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta tahun 2011 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program

pengembangan pemasaran

pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di wilayah Kabupaten Purwakarta ditekankan pada tiga aspek, yaitu pembinaan, promosi, dan kerjasama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2011 adalah pameran promosi wisata, standarisasi klasifikasi usaha pariwisata, pengembangan duta pariwisata daerah, pembinaan dan pengendalian usaha di bidang pariwisata, serta peningkatan SDM Kelompok Penggerak Pariwisata. Perkembangan aktivitas kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta selama tahun 2011 dapat dilihat dari dinamika tingkat kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata yang ada. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang mengunjungi objek wisata di Kabupaten Purwakarta mengalami sedikit peningkatan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purwakarta tahun 2011 sebanyak 374.167 orang atau bertambah sebanyak 63.481 orang (20,43%) dibandingkan tahun 2010 dengan jumlah kunjungan sebanyak 310.686 orang. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kebudayaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengembangan Nilai Budaya 1)

Kegiatan Pengembangan Kualitas Seni Tradisi Melalui Event Seni Budaya Tingkat Jawa Barat, dengan realisasi sebesar Rp165.515.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp165.515.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Event Seni Budaya Tingkat Jawa Barat sebanyak lima event

IV- 99


2)

Kegiatan Pengembangan Prestasi dan Kreativitas Seni Ibing Penca, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

berkembangnya prestasi dan kreativitas ibing penca sebanyak lima kali pergelaran.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1)

Kegiatan Festival Seni Budaya (Sunda-Jawa-Bali), dengan realisasi sebesar Rp474.500.000,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp475.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terciptanya peristiwa budaya sebagai bagian dari karakteristik pilemburan yang kreatif, apresiatif, dan kompetitif sebanyak satu kali festival.

2)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Kesenian (Wayang Golek), dengan realisasi sebesar Rp107.250.000,00 atau 85,80% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersedianya satu perangkat sarana kesenian wayang golek di Kabupaten Purwakarta.

17. Kepemudaan dan Olah Raga Kebijakan pemerintah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga diarahkan kepada pembinaan para pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama; terbinanya kelompok usaha pemuda produktif (KUPP) dan Kelompok Pemuda

Sebaya

(KPS);

terbinanya

atlet

dikalangan

pelajar;

terbinanya

kelompok/klub olahraga masyarakat; dan tersedianya sarana olahraga masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, hingga tahun 2011 Kabupaten Purwakarta memiliki 38 lapangan sepakbola, 40 lapangan basket, 59 lapangan volley, 15 lapangan bulu tangkis dan 7 kolam renang yang tersebar di 17 kecamatan. Total jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Purwakarta sebanyak 159 lapangan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada Dinas Pendididkan , Pemuda dan Olah Raga, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga, dengan realisasi sebesar Rp232.320.400,00 atau 84,48% dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kompetisi pelajar di

IV - 100


Kabupaten Purwakarta, wilayah dan tingkat provinsi sebanyak empat kompetisi olahraga Tingkat Propinsi Jawa Barat sebanyak empat kali pelaksanaan.

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kegiatan Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor, dengan realisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau 93,33% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya pemuda pelopor pada empat bidang kepeloporan untuk dikirim pada seleksi tingkat provinsi, yaitu sebanyak 50 orang peserta seleksi, empat orang peserta pembinaan pada empat bidang.

18. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pemerintah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi; meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam;

meningkatkan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan;

memelihara

kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal; meningkatkan pemberantasan penyakit

masyarakat

(pekat);

memberdayakan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik; penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik. Jumlah nominatif anggota Linmas di Kabupaten Purwakarta tahun 2010 dan tahun 2011 sebanyak 2.880 orang (tidak ada penambahan anggota sejak tahun 2009) yang tersebar di 17 kecamatan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memberikan insentif bagi anggota Linmas sebesar Rp75.000,00 per-bulan yang dibayarkan setiap triwulan melalui desa/kelurahan masing-masing. Mulai bulan Oktober 2010 sebanyak 321 orang anggota Linmas K3 diberikan insentif sebesar Rp.500.000,00/orang/bulan dan pada tahun 2011 sebanyak 400 orang anggota Linmas K3. Upaya nyata yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2011 yaitu penertiban tempat-tempat pelacuran, penertiban

pedagang

kaki

lima,

penertiban

penyakit

masyarakat

(PEKAT),

penertiban pengemis dan gelandangan, penertiban anak jalanan dan penertiban pelanggaran Perda lainnya yang berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait, membantu penertiban Perda yang menyangkut dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

terutama

dalam

penegakan

perizinan,

membantu

bersama-sama

IV- 101


dinas/instansi/Polri

dalam

menangani

unjuk

rasa,

tamu

VIP

dan

asset

negara/daerah. Kebijakan pemerintah pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penegakkan hukum dan kehidupan berdemokrasi; meningkatkan sistem deteksi dini dan mempersiapkan penanggulangan bencana alam;

meningkatkan

keamanan

dan

kenyamanan

lingkungan;

memelihara

kantrantibmas dan mencegah tindak kriminal; meningkatkan pemberantasan penyakit

masyarakat

(pekat);

memberdayakan

masyarakat

untuk

menjaga

ketertiban dan keamanan; pemuktahiran data pemilih; perbaikan proses politik; penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi; pembinaan politik bagi ormas dan LSM; dan pengembangan budaya politik. Berdasarkan data dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2011 anggota Linmas yang tercatat sebanyak 351 orang, 6 buah organisasi masyarakat dan 20 Lembaga Swadaya Masyarakat yang ijinnya masih berlaku. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tahun 2010 berdasarkan data pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, anggota Linmas yang tercatat sebanyak 351 orang anggota. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)

Kegiatan

Pengamanan

Unjuk

Rasa,

dengan

realisasi

sebesar

Rp39.300.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp39.300.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan unjuk rasa 60 orang anggota pengamanan, 420 dus makan minum. 2)

Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, dengan realisasi sebesar Rp38.520.000,00 atau 91,71% dari anggaran sebesar Rp42.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan hari besar nasional dan keagamaan selama 8 hari.

3)

Kegiatan Penyelenggaran HUT SATPOL PP, dengan realisasi sebesar Rp35.955.000,00 atau 78,83% dari anggaran sebesar Rp45.612.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya HUT Pol PP ke61 dan upacara Hut Pol PP ke-61.

4)

Kegiatan

Monitoring

Penegakan

PERDA,

dengan

realisasi

sebesar

Rp41.170.000,00 atau 98,56% dari anggaran sebesar Rp41.770.000,00.

IV - 102


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penegakan perda, 270 dus makan minum. 5)

Kegiatan Pengamanan Khusus, dengan realisasi sebesar Rp261.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp261.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengamanan bupati/wakil bupati dan upacara seremonial tingkat pusat, provinsi dan kabupaten sebanyak 3 obyek pengamanan.

6)

Kegiatan

Sinergitas

Penegakan

Perda

dan

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman Masyarakat (Banprop TA. 2011), dengan realisasi sebesar Rp39.450.000,00 atau 98,63% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya HUT Pol PP tingkat provinsi, penertiban PKL dan monitoring dan evaluasi perijinan sebanyak empat kegiatan.

b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)

Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja

dengan

TNI/Polri

dan

Kejaksaan,

dengan

realisasi

sebesar

Rp50.053.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.053.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP. 2)

Kegiatan Penertiban PKL, Becak dan GEPENG, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.

c.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan

Penertiban

Penyakit

Masyarakat,

dengan

realisasi

sebesar

Rp53.925.000,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp54.525.000,00. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1)

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tunjangan Linmas Desa SeKabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp19.200.000,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan

IV- 103


kegiatan tersebut, adalah kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran honorarium Linmas sebanyak 2.745 orang. 2)

Kegiatan Koordinasi Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, dengan realisasi sebesar Rp109.675.000,00 atau 73,12% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya koordinasi pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru sebanyak dua kegiatan.

3)

Kegiatan

Peningkatan

Koordinasi

Pengamanan

Daerah

(Operasional

KOMINDA), dengan realisasi sebesar Rp148.809.950,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembayaran honor tim koordinasi pengamanan daerah sebanyak 50 orang. 4)

Kegiatan

Linmas

Berbasis

K3,

Rp2.599.760.000,00

atau

100,00%

Rp2.599.800.000,00.

Hasil

pelaksanaan

dengan dari kegiatan

realisasi

sebesar

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya pembayaran honor Linmas K3, Panitia Pelaksana Kegiatan dan Kasi Trantib sebanyak 400 orang. 5)

Kegiatan Pengadaan Mesin Rumput untuk Linmas Berbasis K3, dengan realisasi sebesar Rp378.372.450,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp413.500.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengadaan mesin rumput sebanyak 113 unit. b.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1)

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), dengan realisasi sebesar Rp34.500.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi FPK ke kecamatan, pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten 12 kecamatan, dua kegiatan di tingkat provinsi/ pusat dan dua kegiatan di tingkat kabupaten.

2)

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), dengan realisasi sebesar Rp34.600.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah sosialisasi FKUB ke kecamatan dan pembinaan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten 16 kecamatan, dua kegiatan di propinsi/pusat dan dua kegiatan di tingkat kabupaten.

IV - 104


3)

Kegiatan Orientasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA, dengan realisasi sebesar Rp59.370.000,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah orientasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi pelajar SLTA sebanyak 100 orang.

c.

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1)

Kegiatan Pembinaan Anggota Satlinmas Dalam Pemantapan Pemeliharaan Keamanan Lingkungan dan Peringatan HUT LINMAS, dengan realisasi sebesar

Rp36.599.500,00

Rp40.000.000,00.

Hasil

atau

91,50%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terselenggaranya pembinaan anggota Satlinmas pada peringatan HUT LINMAS sebanyak 425 orang. 2)

Kegiatan

Penunjang

Operasional

FKDM,

dengan

realisasai

sebesar

Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi FKDM di desa/kelurahan di 183 desa dan sembilan kelurahan. 3)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, dengan realisasi sebesar Rp14.980.000,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terfasilitasinya dan terkoordinasinya pengawasan orang asing.

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang duduk di DPRD, dengan realisasi sebesar Rp13.063.000,00 atau 87,09% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya laporan monev sebanyak 10 dokumen.

IV- 105


19. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kebijakan pemerintah pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian ditekankan pada upaya untuk: meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah daerah; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten; meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi.

19.1 Sekretariat Daerah Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan

kewajiban

membantu

Bupati

dalam

menyusun

kebijakan

dan

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan pemerintahan daerah; Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; Membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk produk hukum daerah pada tahun 2011 Kabupaten Purwakarta telah menetapkan sebanyak 923 produk hukum, dengan rincian sebagai berikut: Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 19 produk hukum, Peraturan Bupati (Perbup) sebanyak 62 produk hukum dan Keputusan Bupati (Kepbup) 842 produk hukum. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

IV - 106


a.

Program

Pembinaan

dan

Fasilitas

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota 1)

Kegiatan Pengelolaan Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar Rp121.007.500,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya ujian nasional bagi panitia lelang pengadaan barang dan jasa kontruksi/ konsultasi yang diikuti oleh 150 orang selama tiga hari.

2)

Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD, dengan realisasi sebesar

Rp147.920.000,00

Rp150.000.000,00.

Hasil

atau

98,61%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 sebanyak 150 buku. 3)

Kegiatan Penunjang Operasional Pusat Layanan Pengadaan, dengan realisasi sebesar Rp617.871.042,00 atau 77,23% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersedianya Operasional Pusat Layanan Pengadaan (PLP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) selama satu tahun anggaran. 4)

Kegiatan Penunjang Administrasi Pembangunan, dengan realisasi sebesar Rp94.550.000,00 atau 94,55% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 100 buku.

5)

Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi Dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar

Rp69.435.176,00

Rp75.000.000,00.

Hasil

atau

92,58%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksanannya pengendalian dan monitoring kegiatan Bantuan APBD Provinsi Tahun 2011 di 7 OPD. 6)

Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Propinsi dengan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 (Banprop 2010) Luncuran, dengan realisasi sebesar Rp5.091.000,00 atau 100,00%

dari anggaran sebesar

Rp5.091.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya sarana prasarana pengendalian dan monitoring kegiatan bantuan APBD Provinsi

Tahun

2011

di

Kabupaten

Purwakarta,

yaitu

satu

notebook/tablet/pad.

IV- 107

unit


b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Penunjang Operasional Alokasi Dana Desa, dengan realisasi sebesar Rp147.940.000,00 atau Hasil

pelaksanaan

98,63% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00.

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya

pembinaan

pengelolaan keuangan desa dan penyaluran dana desa terhadap 183 desa.

c.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1)

Kegiatan Penyelesaian Sengketa dan Gugatan Hukum, dengan realisasi sebesar

Rp199.870.000,00

Rp200.000.000,00.

Hasil

atau

99,94%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya penyelesaian sengketa hukum dan gugatan hukum serta letigasi terhadap pemerintah daerah sebanyak 5 kasus non ligitasi. 2)

Kegiatan

Penanganan

Perkara

Kerjasama

dengan

Kantor

Hukum

Profesional, dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kerjasama dengan kantor hukum profesional dalam penanganan perkara sebanyak 3 perkara.

d. Program

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi 1)

Kegiatan Stabilitasi Jaringan Intranet PEMKAB Purwakarta, dengan realisasi sebesar

Rp98.275.000,00

Rp.100.000.000,00.

Hasil

atau

98,28%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya pemasangan grounding dan peremajaan sling menara jaringan intranet Pemkab Purwarkarta di 18 titik menara (sling); 14 titik grounding. 2)

Kegiatan

Penunjang

Operasional

Service

TIK

(Teknologi

Informasi

Komunikasi), dengan realisasi sebesar Rp95.260.000,00 atau 98,.45% dari anggaran sebesar Rp96.760.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah honorarium operator sebanyak 12 orang dan asuransi 3 orang selama 12 bulan. 3)

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Web Base, dengan realisasi sebesar Rp185.756.500,00 atau 98,49% dari anggaran sebesar Rp.188.600.000,00.

IV - 108

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah


tersedianya dukungan pengelolaan dan pengembangan aplikasi berbasis

web dan terkelolanya web purwakartakab.go.id serta aplikasi Aksel.

e.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1)

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya rencana pembuatan Peraturan Daerah di setiap SKPD.

2)

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dengan realisasi sebesar Rp123.650.000,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersusunnya dan terbentuknya Raperda dan diundangkan 7 buah Raperda/ Perbup. 3)

Kegiatan Penyebarluasan Raperda Kepada Masyarakat, dengan realisasi sebesar Rp87.515.000,00 atau Rp100.000.000,00.

Hasil

87,52% dari anggaran sebesar

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penyebarluasan Raperda kepada masyarakat sebanyak 15 Raperda. 4)

Kegiatan

Penataan

Dokumentasi

Hukum,

dengan

realisasi

sebesar

Rp48.250.000,00 atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya

pendokumentasian produk hukum sebanyak 215 buku. 5)

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan realisasi sebesar

Rp271.255.000,00

Rp275.000.000,00.

Hasil

atau

98,64%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2007 di 17 kecamatan/ 192 desa dankelurahan.

6) Kegiatan Penyebaran Informasi dan Publikasi Hukum Melalui Bulletin Hukum, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi tentang hukum sebanyak 760 buletin hukum.

IV- 109


f.

Program Pendidikan Kedinasan 1)

Kegiatan Evaluasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Seluruh OPD di Lingkungan

Pemkab.

Purwakarta,

dengan

realisasi

sebesar

Rp97.060.000,00 atau 97,06% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terevaluasinya kelembagaan dan ketatalaksanaan seluruh OPD di lingkungan Pemkab. Purwakarta sebanyak 1 dokumen laporan hasil evaluasi. 2)

Kegiatan Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja, dengan realisasi sebesar Rp23.500.000,00 atau 94,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya dan tersedianya dokumen Peraturan Bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja sebanyak 20 buku.

3)

Kegiatan

Analisis

Jabatan

Lanjutan,

Rp100.000.000,00

atau

100,00%

Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

dengan dari

realisasi

sebesar

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

adalah

terlaksananya analisis jabatan pada OPD secara bertahap sebanyak tiga kali kegiatan. 4)

Kegiatan Penyusunan Jabatan Fungsional Umum, dengan realisasi sebesar Rp97.575.000,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya inventarisasi data jabatan

fungsional

umum

di

lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Purwakarta. 5)

Kegiatan

Penyelenggaraan

Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Standar

Operasional Prosedur, dengan realisasi sebesar Rp98.000.000,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan SOP sebanyak tiga kali kegiatan. 6)

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp132.190.000,00 atau 87,66% dari anggaran sebesar Rp150.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan dan pengendalian ketatalaksanaan perangkat daerah sebanyak empat kali di 28 OPD.

7)

Kegiatan

Penyusunan

Tata

Naskah

Dinas

Pemerintahan

Desa

di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp67.810.000,00 atau 90,41% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.

IV - 110


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersediannya Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 untuk Pemerintah Desa sebanyak 190 buku. 8)

Kegiatan Pedoman Pengelolaan Pelaporan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp56.565.000,00 atau 75,42% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelaporan Informasi dan Dokumentasi sebanyak 20 buku.

g. Program

Koordinasi

Implementasi

Pembangunan Ekonomi

Daerah 1)

Kegiatan Penunjang Kegiatan Dekranasda, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 100.000.000,00.

atau Hasil

100,00% pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

sebesar

tersebut,

Rp.

adalah

terlaksananya kegiatan Dekranasda, yaitu pameran sebanyak satu kali. 2)

Kegiatan Penunjang Operasional Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Raskin, dengan realisasi sebesar Rp99.510.000,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan RASKIN.

19.2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan satuan kerja perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai unsur pelayanan DPRD, sedangkan Sekretariat DPRD kabupaten Purwakarta dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 51 Tahun 2008 dengan tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota DPRD. Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Purwakarta yang diagendakan dalam kurun waktu tahun 2011 adalah optimalisasi pelaksanaan tugas Sekretriat DPRD, meningkatkan kualitas dan profesional aparatur sekaligus kapasitas sarana dan prasarana aparatur. Sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, pada tahun 2011 telah dilaksanakan satu program dan 13 kegiatan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun

IV- 111


2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1)

Kegiatan Penelaahan, Pengkajian, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Perda, dengan realisasi sebesar Rp2.863.775.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp2.868.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut,

adalah

terlaksananya

kegiatan

pembahasan,

penelaahan

dan

pengkajian sebanyak 12 raperda. 2)

Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi sebesar Rp470.382.500,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp481.850.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggarannya Rapat Pimpinan, Bamus, Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Pansus, Raker, dengar pendapat, gabungan pimpinan, BK, Baleg dan fraksi sebanyak 420 kegiatan rapat, perjalanan dinas sebanyak 360 kegiatan.

3)

Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna dengan realisasi sebesar Rp765.780.000,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp766.980.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan rapat-rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Purwakarta sebanyak 87 kegiatan tahap 1, 2,3 dan 4.

4)

Kegiatan Reses, dengan realisasi sebesar Rp1.866.295.000,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp1.875.790.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam masa reses di enam Daerah Pemilihan dalam tiga kali kegiatan.

5)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan realisasi sebesar

Rp3.746.074.500,00

atau

97,56%

dari

anggaran

sebesar

Rp3.839.786.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi, bintek, ESQ dan LAN, workshop sebanyak empat kali yang diikuti oleh 60 orang. 6)

Kegiatan Rapat Paripurna Istimewa, dengan realisasi sebesar Rp820.265.000,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp821.760.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan rapat paripurna istimewa di sebanyak empat kali.

7)

Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka, dengan realisasi sebesar Rp95.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00. Hasil pelaksanaan

IV - 112


kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya

penyediaan

buku

perundang-

undangan, PP dan Permen sebanyak 1.105 buku 8)

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan realisasi sebesar

Rp856.150.000,00

atau

99,83%

dari

anggaran

sebesar

Rp857.650.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah sebanyak 1 kali kunjungan, 46 cd dan dua album foto. 9)

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, dengan realisasi sebesar Rp3.740.900.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.740.900.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan ke luar daerah 12 raperda.

10) Kegiatan

Rapat

Badan

Anggaran

DPRD,

dengan

realisasi

sebesar

Rp1.032.900.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.032.900.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya tiga kali rapat Banggar. 11) Kegiatan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan, dengan realisasi sebesar Rp1.821.598.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.821.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan sebanyak 6 kali, yang tediri dari 1 kali Banmus, 2 kali Baleg, 1 kali BK, dan 2 kali Banggar. 12) Kegiatan Sosialisasi Raperda dan Produk Hukum DPRD, dengan realisasi sebesar

Rp126.480.000,00

Rp126.480.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran yaitu

sebesar

terlaksananya

penyampaian informasi kepada masyarakat tentang kinerja dan produk DPRD, sebanyak 48 kali, yang terdiri dari media televisi sebanyak 24 kali dan media radio sebanyak 24 kali.

19.3 Inspektorat Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008 yang di jabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

IV- 113


Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa

dan

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

desa.

Dalam

melaksanakan tugas pokok Inspektorat menyelenggarakan fungsi: perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pelaksanaan

tugas

pembinaan

dan

pengawasan

didasarkan

Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa tahun 2011 di Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) tahun 2011 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa secara reguler dilaksanakan sesuai dengan PKPT tahun 2011 terhadap 5 badan, 13 dinas, 4 kantor, 11 bagian di sekretariat daerah, 1 sekretariat dewan, 1 RSUD, 17 Kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa, berupa audit kinerja meliputi: kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah dengan sasaran pemeriksaan meliputi penilaian ketaatan terhadap peraturan yang berlaku; penilaian efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; penilaian efisiensi dan efektifitas atas program dan kegiatan serta penilaian atas kelayakan pelaporan. Pengawasan internal yang dilaksanakan pada tahun 2011 dapat diselesaikan 54 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 78,26%. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.36. Tabel 4.36 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 TARGET PKPT

NO.

SKPD/ UNIT KERJA

REALISASI LHP

LHP

%

1.

Dinas

13

11

92,31

2.

Badan

5

5

100,00

3.

Sekretariat DPRD

1

1

100,00

4.

RSUD Bayu Asih

1

0

100,00

5.

Kantor

4

4

100,00

6.

Kecamatan

17

17

100,00

7.

Bagian (Setda)

11

10

100,00

8.

Desa/ Kelurahan di 17 kecamatan

17

6

100,00

JUMLAH

69

68

98,55

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 114


Disamping melalukan pemeriksaan reguler, inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 serta menangani setiap kasus yang timbul di pemerintahan daerah dengan melaksanakan Pemeriksaan Khusus Non PKPT. Pemeriksaan Kasus dan Khusus Non PKPT di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.37. Tabel 4.37 Pemeriksaan Kasus dan Khusus Non PKPT di Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 TARGET PKPT

NO.

SKPD/ UNIT KERJA

LHP

1.

Perceraian/ Perselingkuhan

44

2.

Pelanggaran Disiplin

3.

Pemeriksaan Khusus, Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan

26

4.

TP TGR

12

2

JUMLAH

69

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dalam melaksanakan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, pada tahun 2011, Inspektorat melaksanakan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; tindak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. Begitupun dalam rangka peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, pihak Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Inspektorat, adalah sebagai berikut:

a.

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1)

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan realisasi sebesar Rp507.970.200,00 atau 95,24% dari anggaran sebesar Rp533.381.500,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pengawasan internal secara berkala di 69 SKPD dan 192 desa/ kelurahan.

IV- 115


2)

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp313.215.200,00 atau 95,44% dari anggaran sebesar Rp328.183.500,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanganan kasus non PKPT sebanyak 69 LHP.

3)

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dengan realisasi sebesar

Rp97.885.000,00

Rp100.000.000,00.

Hasil

atau

97,89%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan, tindak lanjut BPK dan Inspektorat. 4)

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, dengan realisasi sebesar Rp99.350.000,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpenuhinya pengawasan terhadap 69 SKPD. 5)

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, dengan realisasi sebesar

Rp33.700.000,00

Rp35.000.000,00.

Hasil

atau

96,29%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

penyelesaian hasil temuan pengawasan sebanyak 68 LHP.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan, dengan realisasi sebesar Rp14.085.000,00 atau 35,91% dari anggaran sebesar Rp39.220.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 6 orang perserta.

19.4 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, antara lain: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Darah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebesar

Rp995.275.625.156,00

yang

terdiri

dari

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp111.271.086.371,00; Dana Perimbangan sebesar Rp623.943.372.553,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp260.061.166.232,00. Pengelolaan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

IV - 116

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011 adalah sebesar


Rp986.661.755.457,00

yang

terdiri

dari

Belanja

Langsung

sebesar

Rp356.499.381.493,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp630.112.373.964,00. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, adalah sebagai berikut:

a.

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah 1)

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan realisasi sebesar Rp72.738.000,00 atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya standar satuan harga sebanyak 60 buku.

2)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dengan realisasi sebesar Rp398.211.780,00 atau 93,03% dari anggaran sebesar Rp428.060.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersusunnya buku Perda APBD TA. 2011, buku Raperda APBD TA. 2012 untuk dibahas bersama DPRD dan Raperda APBD TA. 2012

untuk

dievaluasi oleh Gubernur sebanyak 175 buku Perda APBD TA. 2011 dan 80 buku RAPBD TA. 2012. 3)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dengan realisasi sebesar Rp245.435.625,00 atau 95,23% dari anggaran sebesar Rp257.720.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran Perda APBD TA 2011 sebanyak 125 buku dan penjabaran APBD TA. 2012.

4)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan realisasi sebesar Rp377.827.462,00 atau 93,56% dari anggaran sebesar Rp403.845.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD TA. 2011 sebanyak 125 buku dan penjabaran perubahan APBD TA. 2011.

5)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan realisasi sebesar Rp230.933.000,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp236.920.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya buku penjabaran perubahan APBD TA. 2011 sebanyak 125 buku.

IV- 117


6)

Kegiatan

Penyusunan

Pertanggungjawaban

Rancangan

Pelaksanaan

Peraturan

APBD,

dengan

Daerah

tentang

realisasi

sebesar

Rp142.925.000,00 atau 95,28% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010 sebanyak 300 buku. 7)

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

APBD,

dengan

realisasi

sebesar

Rp49.658.750,00 atau 99,32% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban perlaksanaan APBD TA. 2010 sebanyak 195 buku. 8)

Kegiatan

Penyusunan

Neraca

Daerah,

dengan

realisasi

sebesar

Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen neraca daerah sebanyak 20 buku. 9)

Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Realisasi APBD, dengan realisasi sebesar

Rp49.830.000,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

99,66%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya penyusunan laporan semester realisasi APBD semester I sebanyak 100 buku dan semester II sebanyak 100 buku. 10) Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp48.600.000,00 atau 97,20% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebanyak 70 buku. 11) Kegiatan Pemutakhiran Data Gaji PNSD Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp150.120.000,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp151.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan pemuktahiran data gaji PNSD 141 set daftar gaji/bulan, perubahan aplikasi gaji GDO. 12) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA), dengan realisasi sebesar Rp66.250.000,00 atau 66,25% dari anggaran

IV - 118


sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya Sistem Informasi Barang Daerah yang lebih baik. 13) Kegiatan Penyusunan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKBPMD, dengan realisasi sebesar Rp35.656.000,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD masing-masing 6 buah buku dan 50 DKB. 14) Kegiatan Penunjang Operasional MP-TPTGR dan Panitia Penghapusan, dengan realisasi sebesar Rp22.885.000,00 atau 91,4% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya kebutuhan operasional MP-TPTGR, panitia penaksir, penilai dan penghapusan barang milik daerah selama 9 bulan. 15) Kegiatan Penunjang Operasional Pengelolaan Pengeluaran PPKD, dengan realisasi sebesar Rp141.775.000,00 atau 97,11% dari anggaran sebesar Rp146.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

operasional pengelolaan pengeluaran PPKD sebanyak 12 kegiatan. 16) Kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar

Rp108.000.000,00

Rp108.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan rekonsiliasi pendapatan per-triwulan dalam 92 rincian objek pajak dan 120 berita acara hasil rekonsiliasi. 17) Kegiatan Pengendalian Pendapatan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp84.600.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengendalian pendapatan daerah di 17 kecamatan. 18) Kegiatan Pengamanan Penerimaan Dana Perimbangan, dengan realisasi sebesar

Rp415.760.247,00

Rp471.100.000,00.

Hasil

atau

88,25%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya kegiatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan PBB dan Dana Perimbangan selama 12 bulan. 19) Kegiatan Penyuluhan, Pendataan dan Verifikasi Wajib Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp95.750.000,00 atau 95,75% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah wajib pajak yang diversifikasi dan diberikan penyuluhan pajak daerah yang diikuti oleh 229 wajib pajak.

IV- 119


20) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jenis Pajak Daerah, dengan realisasi sebesar Rp117.540.000,00 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tercapainya produk hukum tentang Pajak Daerah sebanyak 7 Raperda. 21) Kegiatan Peningkatan Sarana Penunjang Pengelolaan SIMPAD, dengan realisasi sebesar Rp73.695.100,00 atau 98,26%. dari anggaran sebesar Rp75.000.000,009.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

peningkatan akses data secara akurat Sistem Pengelolaan Pajak Daerah. 22) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp276.149.375,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp325.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegatan peningkatan Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) TA. 2011 serta meningkatnya interoverbilitas, peningkatan sistem security dan otorisasi, crossbrowser, mengadopsi SAP yang baru sesuai PP 71 tahun 2010. 23) Kegiatan Validasi data Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah dapat mengoptimalisasi akurasi data penelitian pajak BPHTB. 24) Kegiatan Pendataan Asset Gedung dan Bangunan Kantor Milik Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp24.500.000,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

data

bangunan

dan

gedung

milik

Pemerintah

Kabupaten

Purwakarta, bangunan OPD dan UPTD.

b. Program

Pembinaan

dan

Fasilitas

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota 1)

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp48.300.000,00 atau 96,60% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

meningkatnya

pertangungjawaban terhadap pelaporan kegiatan tiap SKPD. 2)

Kegiatan Penelitian DPA, dengan realisasi sebesar Rp119.044.400,00 atau 63,12% dari anggaran sebesar Rp188.615.000,00. Hasil pelaksanaan

IV - 120


kegiatan tersebut, adalah tersusunnya DPA murni dan DPA perubahan Tahun Anggaran 2011 serta DPA Murni Tahun Anggaran 2012. 3)

Kegiatan

Penelitian

Pra-RKA

dan

RKA,

dengan

realisasi

sebesar

Rp195.595.000,00 atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp215.195.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya RKA Perubahan OPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 dan APBD Tahun Anggaran 2012. 4)

Kegiatan Penyusunan SPD, dengan realisasi sebesar Rp41.395.200,00 atau 91,99% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya buku SPD sebanyak 24 buku.

5)

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan realisasi sebesar Rp46.375.000,00 atau 92,75% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya bendahara dan pengguna barang sebanyak 86 orang.

6)

Kegiatan Penelitian Dokumen dan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp17.165.900,00 atau 34,33% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terverifikasinya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

7)

Kegiatan Bimbingan Teknis Perbendaharaan, dengan realisasi sebesar Rp391.619.000,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbinanya Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan sebanyak 45 orang.

8)

Kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp28.917.500,00 atau 31,95% dari anggaran sebesar Rp90.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terdampinginya sistem dan prosedur keuangan daerah pada setiap OPD.

9)

Kegiatan Studi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp262.025.000,00 atau 87,34% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

meningkatnya pengelolaan keuangan daerah. 10) Kegiatan Sinergitas Penganggaran dan Pelaporan Bantuan Keuangan Provinsi

Jawa

Barat

(Banprop

2011),

dengan

realisasi

sebesar

Rp91.318.760,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

IV- 121


Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya laporan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2011. 11) Kegiatan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Propisni Jawa Barat (Banprop 2010), dengan realisasi Rp37.618.000,00 atau 99,61% dari anggaran sebesar Rp37.765.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen hasil evaluasi bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 buku.

19.5 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tata pemerintahan yang baik, meliputi antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi

masyarakat

yang

dapat

menjamin

kelancaran,

keserasian

dan

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, juga untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat

dilakukan

melalui

peningkatan,

pelayanan,

pemberdayaan, pelatihan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purwakarta hingga tahun 2011 sebanyak 9.924 orang, yang terdiri dari golongan I sebanyak 289 orang (2,91 %), golongan II sebanyak 3.352 orang (33,78%), golongan III sebanyak 3.198 orang (33,39%) dan golongan IV sebanyak 3.085 orang (31,09%). Data PNSD Kabupaten Purwakarta tahun 2010 dan 2011 berdasarkan golongan, eselon, jenis kelamin, pendidikan dan kelompok usia, dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut: Tabel 4.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2010-2011 GOLONGAN III

NO.

TAHUN

1.

2010

287

3.359

3.346

3.139

10.131

2.

2011

289

3.352

3.198

3.085

9.924

I

II

IV

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV - 122

JUMLAH


Grafik 4.9 Proporsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2011

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.31 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Eselon Tahun 2010-2011 GOLONGAN

NO.

TAHUN

1.

2010

27

147

622

47

843

2.

2011

29

152

610

55

846

II

III

IV

JUMLAH

V

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.32 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin Tahun 2011 N0.

ESELON

LAKI-LAKI JUMLAH

%

PEREMPUAN JUMLAH

TOTAL

%

%

1.

Eselon II.a

1

0,11

-

0

1

0,11

2.

Eselon II.b

26

3,07

2

0,24

28

3,31

3.

Eselon III.a

52

6,15

8

0,95

60

7,09

4.

Eselon III.b

79

9,34

13

1,54

92

10,87

5.

Eselon IV.a

351

41,49

108

12,77

459

54,25

6.

Eselon IV.b

114

13,48

37

4,37

151

17,85

7.

Eselon V.a

40

4,73

15

1,77

55

6,50

JUMLAH

663

78,37

183

21,63

846

100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

IV- 123


Berdasarkan data di atas masih terlihat bahwa kesenjangan gender dalam Jabatan Struktural baik untuk Eselon II, III, IV maupun V, hanya 183 orang atau 21,63%. Tabel 4.33 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 GOLONGAN

JENIS KELAMIN Laki-Laki

%

%

II

%

III

%

IV

%

284

2,86

1.804

18,17

1.565

15,76

1.709

17,22

5.362

54,00

5

0,05

1.549

15,60

1.635

16,47

1.373

13,83

4.562

46,00

289

2,91

3.353

33,77

3.200

32,23

3.082

31,05

9.924

100,00

Perempuan TOTAL

TOTAL

I

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dari tabel di atas terlihat bahwa PNS Kabupaten Purwakarta yang terbanyak pada Golongan II, yaitu 3.353 orang atau 33,77%. Tabel 4.34 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011 TINGKAT PENDIDIKAN

LAKI-LAKI JUMLAH

PEREMPUAN

%

JUMLAH

%

TOTAL

%

SD

137

95,8

6

4,2

143

1,44

SLTP

287

95,88

12

4,01

299

3,01

SLTA

1.685

62,71

1.002

37,29

2.687

27,08

D1

20

16,26

103

83,74

123

1,24

D2

607

34,57

1.149

65,43

1.756

17,69

D3

248

41,75

346

58,25

594

5,99

D4

24

80

6

20

30

0,30

S1

2.083

53,16

1.835

46,84

3.918

39,48

S2

276

72,55

101

27,45

368

3,71

S3 TOTAL

4

66,67

2

33,33

6

0,06

5.362

54,03

4.562

45,97

9.924

100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan PNS Kabupaten Purwakarta masih rendah, yaitu hanya 43,25% pegawai yang berpendidikan Sarjana terdiri dari 39,48% berpendidikan Strata 1 (S1), 3,71% berpendidikan Pasca Sarjana (S2) dan 0,06% (S3).

IV - 124


Tabel 4.35 Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2011 KELOMPOK USIA

LAKI-LAKI JUMLAH

PEREMPUAN

%

JUMLAH

%

TOTAL

%

< = 25

38

32,48

79

67,52

117

1,18

26 - 30

485

52,26

443

57,74

928

9,35

31 - 35

714

55,09

582

44,91

1.296

13,06

36 - 40

696

56,31

540

43,69

1.236

12,45

41 - 45

995

50,08

992

49,92

1.987

20,02

46 - 50

1.227

52,82

1.096

47,18

2.232

23,41

51 - 55

996

59,11

689

40,89

1.685

16,98

56 - 60

211

59,94

141

40,06

352

3,55

TOTAL

5.362

54,03

4.562

45,97

9.924

100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan kepegawaian di Kabupaten Purwakarta tahun 2011, antara lain: a)

Perencanaan dan Pengadaan Kebijakan

penyusunan

formasi

PNS

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah dan Kebijakan Pengadaan PNS diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan, sebagai berikut: 1)

Kegiatan penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 sebanyak 4.673 orang dari jumlah pegawai kondisi pada tahun 2011 sebanyak 9.924 orang sedangkan asumsi kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja sebanyak 14.597 orang.

2)

Seleksi Penerimaan CPNS, pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan CPNS dari tenaga honorer sebanyak 2.130 orang, yang terdiri dari:

IV- 125


ď&#x192;&#x2DC;Formasi katagori I sebanyak 268 orang (25 orangg sudah diverifikasi oleh Menpan, BKN dan BPKP RI); ď&#x192;&#x2DC;Formasi katagori II sebanyak 1.862 orang (yang gajinya tidak dibebankan pada APBD, APBN). 3)

Kegiatan fasilitasi seleksi administrasi Calon Praja IPDN dengan jumlah pelamar sebanyak 50 orang, dan yang dinyatakan lulus sebanyak 4 orang.

b) Sumpah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 29 ayat 1 bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah, kode etik, dan peraturan disiplin PNS. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan sumpah PNS terhadap 209 orang, yang terdiri dari CPNSl (80%) yang diangkat menjadi PNS (100%) yang di tuangkan dalam Berita Acara Sumpah/Janji PNS. c)

Penempatan Pegawai Negeri Sipil Penempatan dan pengangkatan PNS adalah penempatan PNS dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat dan syarat objektif lainnya yaitu disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama dan dapat dipercaya. Kebijakan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2011 penempatan, pengangkatan dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan, adalah sebagai berikut: 1)

Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan baik jabatan struktural maupun pengangkatan dalam jabatan fungsional telah dilakukan terhadap 213 orang pegawai.

2)

Penempatan CPNS sebanyak 209 orang untuk memenuhi formasi jabatan pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3)

Perpindahan pegawai antar-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 sebanyak 106 orang.

IV - 126


4)

Perpindahan PNS keluar Kabupaten Purwakarta dengan alasan antara lain; mengikuti tugas suami, menambah pengalaman, wawasan dan sebagainya sebanyak 19 orang.

5)

Perpindahan PNS yang masuk ke Kabupaten Purwakarta sebanyak 5 orang.

d) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan

jabatannya

dalam

rangkaian

susunan

kepegawaian

yang

digunakan sebagai dasar penggajian. Kebijakan Kenaikan Pangkat PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan PNS; ketentuan pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS di Kabupaten Purwakarta diatur melalui Sistem Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan, Anumerta, Pengabdian. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan proses Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 1.614 orang, yang terdiri dari:

e)

1)

Kenaikan Pangkat periode April 2011 sebanyak 1.173 orang pegawai.

2)

Kenaikan Pangkat periode Oktober 2011 sebanyak 441 orang pegawai.

Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Aturan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Presiden Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau yang telah

menunjukkan

prestasi

kerja

yang

luar

biasa

baiknya

diberikan

penghargaan tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya. Penghargaan tersebut dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya seperti pujian, penghargaan yang berupa materiil dan lain-lain. Pada

tahun

2011,

PNS

Kabupaten

Purwakarta

yang

telah

menerima

penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia adalah sebanyak 247 orang pegawai, yang terdiri dari:

IV- 127


1)

Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 10 tahun sebanyak 32 orang.

2)

Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 20 tahun sebanyak 136 orang.

f)

3)

Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya 30 tahun sebanyak 79 orang.

4)

Penyelesaian Kartu Pegawai (Karpeg) sebanyak 493 buah.

5)

Kartu Istri (Karis) sebanyak 499 buah.

6)

Kartu Suami (Karsu) sebanyak 737 buah.

7)

Setifikat Tabungan Asuransi Pensiun sebanyak 889 buah.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil menempati kedudukan yang mulia, yaitu sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur Kewajiban, Larangan, dan Sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seseorang PNS. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Kepegawaian kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan kegiatan penyelesaian penetapan status hukum kepegawaian terhadap 41 orang pegawai, dengan perincian sebagai berikut: (a) Hukuman disiplin ringan terdiri dari: » Teguran lisan

: -

» Teguran tertulis

: 3 orang

» Pernyataan tidak puas secara tertulis

: 1 orang

(b) Hukuman disiplin sedang terdiri dari: » Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama

: -

1 tahun » Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala

: -

untuk paling lama 1 tahun » Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun

IV - 128

: -


(c) Hukuman disiplin berat terdiri dari: » Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

: 1 orang

1 (satu) tahun » Pembebasan dari jabatan

: -

» Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

: -

sendiri sebagai PNS » Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

: 4 orang

(d) Kedudukan hukum lainnya terdiri dari: » Terkait tindak pidana

 Pemberhentian sementara

: -

 Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS

: 1 orang

 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

: 2 orang

» Permohonan berhenti sebagai PNS:  Pemberhentian dengan hormat atas permintaan

: 1 oarng

sendiri (e) Pemberian Izin Perceraian PNS

: 32 orang

g) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Seiring dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki

kompetensi

jabatan

dalam

penyelenggaraan

negara

dan

pembangunan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh. Kebijakan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Adapun jenis Diklat PNS terdiri dari: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Pre Service Training) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada CPNS dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.

IV- 129


Pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi CPNS sebanyak 208 orang dilaksanakan secara Swakelola dengan Sertifikasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Regional Bandung, dengan perincian sebagai berikut: 1)

2)

Kegiatan Diklat Prajabatan tahun 2011 terdiri dari:

 Golongan I

:

 Golongan II

: 162 orang

 Golongan III

:

Mengikutsertakan

Diklat

Kepemimpinan

Tingkat

II

7 orang

39 orang ke

Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebanyak 1 orang Pejabat Eselon III. Selain penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, juga dalam upaya meningkatkan

kompetensi

Sumberdaya

Manusia

Aparatur,

Pemerintah

Kabupaten Purwakarta telah memfasilitasi dan memberikan motivasi dalam bentuk Surat Ijin Belajar. Pada tahun 2011 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah telah mengeluarkan Surat Ijin Belajar (SIB) sebanyak 434 ijin, yang terdiri dari:

 Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S1

: 427 ijin

 Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S2

:

6 ijin

 Surat Ijin belajar ke jenjang pendidikan S3

:

1 ijin

h) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian

PNS

adalah

pemberhentian

yang

mengakibatkan

yang

bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pemberhentian dengan hormat bagi PNS Kabupaten Purwakarta sebanyak 206 orang, yang terdiri dari: 1)

Atas Permintaan Sendiri (APS)

:

2)

Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

: 162 orang

3)

Perampingan organisasi Pemerintah

: -

4)

Tidak cakap jasmani dan rohani

: -

5)

Pemberhentian karena meninggal dunia

:

IV - 130

6 orang

38 orang


i)

Sistem Informasi Kepegawaian Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap PNS berdasarkan Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier yang dititikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja, sangat diperlukan dukungan data kepegawaian yang benar, lengkap dan akurat. Untuk itu sangat diperlukan sistem pelaporan mutasi kepegawaian dari instansi kepada Badan Kepegawaian Negara secara lengkap, teratur dan berkesinambungan. Untuk

menjaga

Purwakarta

akurasi

pada

tahun

database 2011

kepegawaian

telah

Pemerintah

melaksanakan

Sistem

Kabupaten Informasi

Kepegawaian (SIMPEG), sebagai berikut: 1)

Pendataan CPNS Formasi 2010 sebanyak 209 orang (data lengkap).

2)

Memperbarui (update) data PNS sebanyak 9.737 orang (data lengkap).

3)

Memperbarui (update) Database (aplikasi) Kepegawaian.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, dengan realisasi sebesar Rp988.977.500,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya peserta diklat prajabatan CPNS sebanyak 212 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 7 orang, Golongan II sebanyak 161 orang, dan Golongan III sebanyak 42 orang.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1)

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, dengan realisasi sebesar Rp44.473.500,00 atau 59,30% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya Seleksi Penerimaan CPNS dari tenaga honorer dan Capra IPDN sebanyak 1.890 orang terdiri dari kategori I sebanyak 268 orang; kategori II sebanyak 1.862 orang, Capra IPDN sebanyak 4 orang.

IV- 131


2)

Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS, dengan realisasi sebesar Rp130.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp130.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 1.611 orang.

3)

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, dengan realisasi sebesar Rp182.550.000,00 atau 89,05% dari anggaran sebesar Rp205.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tertanganinya penanganan kasus disiplin PNS terhadap 13 orang, rekomendasi ijin perceraian sebanyak 32 orang; terlaksananya pemeberian penghargaan tanda kehormatan

STLKS kepada 125 orang; dan

terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian sebanyak 10 kali. 4)

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas terhadap 5 orang Diploma IV, 3 orang S1, dan 2 orang S2. 5)

Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. Pensiun sebanyak 206 orang.

6)

Kegiatan Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS, dengan realisasi sebesar Rp19.500.000,00 atau 97,50% dari anggaran Rp20.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terbitnya SK. pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 208 orang.

7)

Kegiatan Ujian Dinas Penyetaraan Ijazah, dengan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp60.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya ujian dinas dan penyetaraan ijazah sebanyak 80 orang.

8)

Kegiatan

Penataan

Arsip

Kepegawaian,

dengan

realisasi

sebesar

Rp35.500.000,00 atau 99,16% dari anggaran sebesar Rp35.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertatanya arsip kepegawaian pada Depo Arsip BKD sesuai ketentuan kearsipan. 9)

Kegiatan Penataan dan Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional (Baperjakat), dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau

IV - 132


100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya penataan, penempatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dengan melantik Pejabat Struktural terhadap 213 orang. 10) Kegiatan Monitoring Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan, dengan realisasi sebesar

Rp49.100.000,00

atau

98,20%

dari

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen laporan kegiatan bulanan, triwulanan dan akhir tahun serta tersusunnya data kepegawaian sebanyak 10 set buku laporan dan data kepegawaian.

20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pembangunan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya untuk: a)

Mengembangkan konsep agropolitan;

b)

Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;

c)

Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;

d)

Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan;

e)

Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;

f)

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;

g)

Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non-pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan;

h)

Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.

IV- 133


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah meluncurkan Program Asuransi bagi Pekerja Sosial di Pedesaan, tepat sejak tanggal 15 November 2010. Profesi yang termasuk pekerja sosial masyarakat desa yaitu Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Desa Non PNS, Anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat), Perangkat Desa, Ketua Karang Taruna, Staff Desa, Paraji (Dukun Beranak), Kepala Dusun, Petugas Pos KB/Sub Pos KB, Ketua Rukun Warga (RW), Kader Posyandu Aktif, Ketua Rukun Tetangga (RT), Amil, Badan Musyawarah Desa (Bamusdes), Guru Ngaji, dan Imam Masjid Jami. Sampai saat ini, jumlah pekerja sosial yang mengikuti program ini berjumlah sekitar 12.000 orang, dan kedepannya ditargetkan sebanyak 15.000 pekerja sosial dapat mengikuti program ini. Apabila jumlah peserta ini dihitung dengan jumlah keluarganya, maka jumlah keseluruhan penduduk yang mendapat jaminan sosial sebanyak 60.000 jiwa. Karena dari setiap 1 orang pekerja sosial, 3 orang anaknya dan istrinya mendapat jaminan sosial. Jaminan sosial yang diberikan kepada para pekerja sosial terdiri dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian. Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja, termasuk istrinya, anak pertama, kedua dan anak ketiga dengan umur maksimum 21 tahun. Bagi anak yang sudah bekerja dan/atau menikah tidak mendapat lagi Jaminan Pelayanan Kesehatan. Jaminan kesehatan tahap pertama dilayani di Puskesmas atau klinik swasta, dan pada tahap kedua dilayani di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Ibu dan Anak, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa/Perlombaan Desa, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpilihnya tiga desa berprestasi.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1)

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Perdesaan,

dengan realisasi

sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar

IV - 134


Rp5.000.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya penyaluran Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan PNPM Mandisi Perdesaan di 13 kecamatan. 2)

Kegiatan Program Administrasi Proyek (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan, dengan realisasi sebesar Rp673.928.300,00 atau 70,20% dari anggaran sebesar Rp960.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan bimbingan keuangan kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 13 UPK di 13 kecamatan.

c.

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa 1)

Kegiatan Penunjang Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa, dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. terlaksananya

Hasil

survey,

pelaksanaan

sosialisasi,

rapat

kegiatan koordinasi

tersebut,

adalah

teknis,

komdal,

monitoring dan rapat evaluasi di 1 desa di 1 kecamatan dalam 6 kegiatan. 2)

Kegiatan Program Administrasi Proyek (PAP) Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban, dengan realisasi sebesar Rp44.849.500,00 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya program desa mandiri dalam perwujudan Desa Peradaban di dalam bidang infrastruktur dan ekonomi (Bumdes) di 3 desa di 3 kecamatan.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, dengan realisasi sebesar Rp172.330.000,00 atau 77,63% dari anggaran sebesar Rp222.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pemilihan kepala desa di delapan desa. 2) Kegiatan Penunjang Operasional Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Sosial Masyarakat Desa, dengan realisasi sebesar Rp49.175.000,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah

IV- 135


terlaksananya monitoring penyaluran dana untuk asuransi kesehatan bagi pekerja sosial masyarakat desa di 183 desa.

21. Kearsipan Arsip merupakan media penyaji informasi, alat pengingat disamping itu juga arsip merupakan input bagi dan dalam proses pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan. Khususnya bagi arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data makro suatu instansi atau lembaga. Dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan sesuatu kebijakan

(decission making) akan semakin efektif dan tepat sasaran jika arsip terpelihara dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap step by step proses perencanaan pembangunan yang tanggap terhadap perkembangan kondisi terkini. Dengan terdokumentasi dan tertatanya arsip dengan baik, maka proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian baik yang berhubungan dengan capaian program dan kegiatan dapat dipastikan akan tepat sasaran, walaupun hal ini juga sangat berhubungan dengan aspek-aspek yang lain seperti human factor. Kebijakan pembangunan Urusan Kearsipan diarahkan pada upaya untuk pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan; pembangunan Database Informasi Kearsipan; pembangun sarana dan prasarana; penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip; serta pemeliharaan dokumen kearsipan. Jumlah arsip yang terdaftar di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 sebanyak 7.782 box files. Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya penanganan masalah kearsipan di Kabupaten Purwakarta adalah Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Purwakarta terutama dalam penanganan arsip dan sarananya; Melaksanakan pembinaan di

41

OPD mengenai arsip aktif dan in-aktif; Melaksanakan penarikan arsip in aktif terutama bagi OPD yang mengalami perubahan struktur Organisasi; Melaksanakan penataan arsip di semua OPD; Melakukan kunjungan kerja ke Kantor Arsip di kabupaten lain dalam rangka peningkatan kinerja; Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kearsipan secara berkala terutama di Kantor Arsip Daerah; Mengirimkan arsiparis untuk mengikuti diklat fungsional arsiparis; Memberi bantuan sarana kearsipan apabila memungkinkan; dan Memberikan layanan konsultasi masalah kearsipan.

IV - 136


Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah, adalah sebagai berikut:

a.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Kegiatan

Operasional

Penataan

Kearsipan,

dengan

realisasi

sebesar

Rp48.025.500,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp48.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penataan kearsipan dengan baik di 17 OPD.

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah, dengan realisasi sebesar Rp50.638.000,00 atau 99,25% dari anggaran sebesar Rp51.020.000,00. Hasil pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

pemeliharaan

kearsipan

melalui

penyemprotan/ fumigasi di Kantor Arsip Daerah secara berkala sebanyak 2 kali dan pemasangan anti rayap 216 meter persegi.

22. Komunikasi dan Informatika Secara eksplisit salah satu faktor yang mendukung perkembangan suatu wilayah adalah pemenuhan akan ketersediaan jaringan utilitas yang berbanding lurus (linear positif) dengan jumlah dan aktifitas penduduk dalam suatu wilayah. Secara sederhana, dengan ketersediaan jaringan utilitas yang memadai dapat dipastikan wilayah itu akan menarik penduduk untuk melakukan aktifitas dari dan ke dalam wilayah tersebut. Konsekuensi dari adanya aktifitas penduduk tersebut secara otomatis akan mengakibatkan berkembangnya aktifitas trans-sosial dan trans-ekonomi di wilayah tersebut.

Sejumlah

kegiatan

perkotaan

secara

otomatis

akan

bertumbuh,

perumahan permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan industri baik hilir, hulu dan lain sebagainya. Dengan syarat bahwa ketersediaan utilitas harus berbanding lurus dengan ketersediaan jaringan infrastruktur wilayah yang memadai, baik sarana maupun prasarananya. Kebijakan pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011

diarahkan

untuk

meningkatkan

penyebaran

informasi

pembangunan.

Keterbatasan dan keterisoliran suatu daerah dalam lingkup suatu wilayah dalam menyerap informasi pembangunan dapat berakibat kurang baik bahkan dapat

IV- 137


menimbulkan ekses yang negatif bukan hanya bagi daerah itu sendiri melainkan dalam lingkup yang lebih luas dalam sebuah wilayah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Komunikasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1)

Kegiatan

Penunjang

Operasional

Humas,

dengan

realisasi

sebesar

Rp82.690.000,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp92.600.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penunjang operasional Humas. Diklat, perjalanan dinas, papan informasi 2 kegiatan, 687 hok sebanyak 1 paket. 2)

Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemkab. Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp182.810.000,00 atau 92,14% dari anggaran sebesar Rp198.400.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan dokumentasi kegiatan Pemkab. Purwakarta; foto album dan kelengkapan dokumentasi selama 1 tahun.

3)

Kegiatan Penunjang Radio Siaran Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar

Rp84.137.650,00

atau

99,57%

dari

anggaran

sebesar

Rp84.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan penunjang RSKP. 4)

Kegiatan Penunjang Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp830.750.000,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp840.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pembangunan Daerah. Iklan dan penayangan penyiaran penerbitan khusus, jumpa pers, wawar, cetak kalender, cetak buku Mengayuh Negeri dengan Cinta, dukungan operasional profesi pers.

5)

Kegiatan Penunjang Pendayagunaan Media Cetak, dengan realisasi sebesar Rp49.999.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pendayagunaan media cetak, belanja surat kabar bulanan, dan belanja oplah surat kabar selama 12 bulan.

6)

Kegiatan Penyediaan Kelengkapan dan Penunjang Operasional Keprotokolan Pemkab Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp84.600.000,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp85.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah kelengkapan dan penunjang operasional kegiatan keprotokolan Pemkab.

IV - 138


Purwakarta sebanyak 40 buah plakat,

12 bulan honor non PNS, 535 HOK

belanja perjalanan dinas dalam daerah dan 7 HOK belanja perjalanan dinas luar daerah. 7)

Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Kelengkapan Pemberitaan, Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp63.900.000,00 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00. Hasil pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersedianya

sarana

penunjang

kelengkapan pemberitaan, peliputan dan dokumentasi Pemkab. Purwakarta. 8)

Kegiatan Pengadaan Cinderamata /Plakat Pemda Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp39.180.000,00 atau 97,95% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pengadaan souvenir/ cinderamata/ plakat Pemkab Kabupaten Purwakarta.

23. Perpustakaan Kebijakan

pada

Urusan

Perpustakaan

diarahkan

pada

upaya

untuk

mengembangkan budaya baca dikalangan pelajar dan masyarakat serta membina lembaga-lembaga/unit-unit perpusatakaan yang ada di sekolah dan masyarakat. Jumlah total buku di perpustakaan daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan akhir tahun 2011 adalah sebanyak 24.004 buku

(termasuk buku

perpustakaan keliling) mengalami penambahan sebanyak 4.169 buku dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu sebanyak 28.173 buku. Sedangkan untuk kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah hingga akhir tahun 2011 berjumlah 24.366 orang atau bertambah sebanyak 1.080 orang jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2010 yang berjumlah 23.286 orang. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Kearsipan pada Kantor Arsip Daerah, adalah sebagai berikut:

Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan 1)

Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling dan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling, dengan realisasi sebesar Rp98.867.954,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah pelayanan perpustakaan keliling ke desa-desa sebanyak 96 kali.

2)

Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Desa, Sekolah, Perguruan Tinggi, TBM dan Pontren, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu tersebut,

IV- 139


adalah pembinaan pustakawan desa, sekolah, perguruan tinggi, TBM dan pontren kepada 22 pustakawan. 3)

Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah, dengan realisasi sebesar Rp99.327.810,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 2 paket buku-buku perpustakaan.

4)

Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Ensiklopedi, dengan realisasi sebesar Rp49.235.455,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan pustaka ensiklopedia perpustakaan umum daerah sebanyak 1 paket.

A. Urusan Pilihan 1. Pertanian Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Urusan Pilihan Pertanian ditangani oleh dua OPD, yaitu Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Kebijakan Umum Urusan Pertanian pada tahun 2011 diarahkan untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan ke arah agribisnis dengan memperkuat sub sistem hulu, tengah dan hilir. Arah dan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bidang Pertanian diantaranya mengupayakan keseimbangan dan kesinambungan produksi pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura

dan

perkebunan;

pertanian

tanaman

pangan,

hortikultura

aneka

tanaman

mengembangkan dan

perkebunan

berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif; mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang berdaya saing, efektif

dan

efisien

serta

mengoptimalkan

pengelolaan

kelembagaan

perbenihan/perbibitan pertanian dan perkebunan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.500.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil

IV - 140


pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlatihnya petani untuk peningkatan mutu produk sebanyak 50 orang dan tersalurkanya alat pengolah hasil sebanyak 50 unit.

b. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian/

Perkebunan 1)

Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp488.968.000,00 atau 97,79% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pedesaan masing-masing sebanyak

satu unit serta tersedianya

pompa air dan cultivator masing-masing sebanyak 2 unit. 2)

Kegiatan Pengelolaan Statistik Pertanian dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar

Rp49.000.000,00

atau

98,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data perkembangan statistik pertanian dan perkebunan secara periodik. 3)

Kegiatan Pengembangan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian dan LDPM, dengan realisasi sebesar Rp39.900.000,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya sosialisasi dan apresiasi PUAP dan LDPM terhadap 80 orang petani.

4)

Kegiatan

Emergency

Bencana

Alam

dan

Gangguan

Organisme

Pengganggun Tumbuhan, dengan realisasi sebesar Rp95.816.000,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya pestisida sebanyak 353 liter dan 295 kg serta alat penyemprot sebanyak 26 unit untuk pengendalian OPT selama 1 tahun. 5)

Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, dengan realisasi sebesar Rp98.100.000,00 atau 98,10% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

Terbentuknya pengendalian OPT sistem PHT

tersebut,

adalah

sebanyak 2 regu dan

tercapainya hasil panen yang bebas petisida kimia dari 20 Ha. 6)

Kegiatan Diseminasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Hortikultura dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan

IV- 141


kegiatan tersebut, adalah terlatihnya petani dalam desiminasi teknologi PHT, perkebunan dan hortikultura sebanyak 20 orang dan laporan OPT perkebunan dan hortikultura dari 17 jkecamatan.

c.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Expo Agribisnis, Penyebaran Informasi Pertanian/Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp70.432.000,00 atau 93,91% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah turut sertanya dalam kegiatan Pekan Daerah tingkat Jawa Barat dan Pekan Nasional sebanyak 1 kali dan tercetaknya bulletin pertanian sebanyak 300 eksemplar.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 1)

Kegiatan Pengembangan Tanaman Hias dan Biofarmaka, dengan realisasi sebesar

Rp49.913.750,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

99,83%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya penanaman sedap malam dan kapolaga masing-masing seluas 2 Ha. 2)

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian, dengan realisasi sebesar Rp412.049.000,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp420.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanaman padi seluas 5 ha, kacang tanah seluas 1 ha dan jagung seluas 1 ha di lokasi pertanian terpadu.

3)

Kegiatan Pengelolaan Sarana, Jaringan Irigasi Tata Guna Air Tingkat Usaha tani/WISMP, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air terhadap 25 orang petani dan termonitornya kegiatan WISMP selama satu tahun.

4)

Kegiatan Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan (P2WKSS), dengan realisasi sebesar Rp11.180.000,00 atau 89,44% dari anggaran sebesar Rp12.500.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya pelatihan peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan terhadap 50 orang petani.

IV - 142


5)

Kegiatan Inventarisasi dan Pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pelatihan manajemen dan pertemuan asosiasi UPJA (Unit Pengelolaan Jasa Alsintan) di 17 kecamatan.

6)

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dengan realisasi sebesar Rp15.049.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.050.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi di 17 kecamatan. 7)

Kegiatan Optimalisasi Unit Pengolahan Pupuk Organik, dengan realisasi sebesar

Rp61.060.000,00

Rp70.000.000,00.

Hasil

atau

87,23%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pelatihan manajemen UPPO sebanyak terhadap 60 orang di 2 lokasi dan sosialisasi pupuk organik terhadap 240 orang petani di 8 lokasi.

e.

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan 1)

Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersusunnya programa penyuluhan pertanian kehutanan dan perkebunan sebanyak 90 buku.

2)

Kegiatan Operasional Penyuluh Pertanian (Luncuran Banprov 2010), dengan realisasi sebesar Rp125.850.000,00 atau 98,47% dari anggaran sebesar Rp127.800.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya operasional penyuluh pertanian sebanyak 71 orang.

3)

Kegiatan Tanspor Tenaga Harian Lepas Tenaga Pembantu Penyuluh Pertanian (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp43.000.000,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00.

Hasil pelaksanaan

kegiatan tersebut, adalah tersedianya transpor bagi tenaga harian lepas penyuluh pertanian selama 10 bulan untuk 43 orang. 4)

Kegiatan Operasional Penyuluhan Pertanian (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp113.400.000,00 atau 95,45% dari anggaran sebesar

IV- 143


Rp118.800.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

tersedianya operasional penyuluh pertanian selama 1 tahun untuk 63 orang. 5)

Kegiatan Operasional Penyuluhan Kehutanan (Banprov 2011), dengan realisasi sebesar Rp70.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp70.200.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya operasional penyuluh kehutanan selama 1 tahun untuk 39 orang.

6)

Kegiatan Saresehan Penyuluh Pertanian dan Kehutanan, dengan realisasi sebesar

Rp50.000.000,00

Rp50.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya saresehan penyuluh pertanian dan kehutanan sebanyak 100 orang. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan, untuk Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, dengan realisasi sebesar Rp99.367.500,0 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah kelompok yang dapat memperoleh gelar prestasi tingkat propinsi/nasional sebanyak 2 kelompok.

b.

Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Pengembangan Kawasan Peternakan dan Perikanan Terpadu, dengan realisasi sebesar Rp545.451.000,00 atau 99,17% dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya sentra bibit dan produksi peternakan dan perikanan.

c.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1)

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp99.080.000,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah Tersedianya rumah pemotongan hewan yang sehat.

2)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, dengan realisasi sebesar

Rp137.925.950,00

Rp200.000.000,00.

IV - 144

Hasil

atau

68,96%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah


terpenuhinya pelayanan kesehatan hewan selama 3 bulan terutama menjelang Hari Raya Qurban/Idul Adha.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1)

Kegiatan Pengembangan Ternak Sapi Potong, dengan realisasi sebesar Rp128.782.050,00 atau 94,87% dari anggaran sebesar Rp135.742.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya pembibitan ternak sapi potong di 7 lokasi/kecamatan.

2)

Kegiatan

Pengembangan

Ternak,

dengan

realisasi

sebesar

Rp52.021.350,00 atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp58.196.300,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah berkembangnya populasi ternak domba dan jumlah peternak yang membudidayakan domba. 3)

Kegiatan Pendamping Kegiatan Pesta Patok tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan realisasi sebesar Rp148.996.600,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya kegiatan pesta patok besi tingkat Provinsi Jawa Barat bertempat di Kabupaten Purwakarta serta diperolehnya prestasi untuk ternak domba sebanyak 3 katagori.

e.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peternakan, dengan realisasi sebesar

Rp119.702.200,00

Rp124.600.000,00.

Hasil

atau

96,07%

pelaksanaan

dari

anggaran

sebesar

kegiatan

tersebut,

adalah

terrehabilitasinya Pasar Hewan Ciwareng.

f.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan (IB), dengan realisasi sebesar

R116.293.300,00

atau

97,64%

dari

anggaran

sebesar

Rp119.100.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah meningkatnya jumlah kelahiran sapi potong hasil IB di 9 lokasi/kecamatan.

2. Kehutanan Hal-hal nyata yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pembangunan Bidang Kehutanan Dan Konservasi Tanah di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011, adalah:

IV- 145


a)

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan telah dilakukan beberapa kegiatan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan hutan seperti pengelolaan hutan bersama masyarakat dan pengembangan hasil hutan nonkayu (budidaya jamur kayu, persuteraan alam, budidaya lebah madu, budidaya sarang burung walet dan budidaya bambu).

b)

Dalam

rangka

penyuluhan

telah

dilakukan

beberapa

kegiatan

seperti

pembinaan kelompok, pertemuan umum, kunjungan ke individu, pembinaan administrasi kelompok, demonstrasi teknik penanaman dan pemeliharaan, lomba penghijauan, pemberian informasi melalui media komunikasi serta gerakan bersama dan pelatihan. c)

Dalam

rangka

konservasi

sumber

daya

alam

telah

dilakukan

upaya

perlindungan hutan bekerjasama dengan Perum Perhutani, KPH Purwakarta dan BKSDA Seksi IV Purwakarta, seperti perlindungan kebakaran hutan dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit. d)

Dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan Gerakan Penanaman Masal Program Green School dan Green Province sebanyak 15.000 bibit tanaman keras. yang pelaksanaannya melibatkan siswa untuk meningkatkan kesadaran para siswa akan pentingnya menanam pohon. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Urusan Kehutanan,

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1)

Kegiatan DAK dan Pendampingan DAK Kehutanan Tahun 2011, dengan realisasi sebesar Rp1.194.310.500,00 atau 99,65% dari anggaran sebesar Rp1.198.450.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya rehablitasi lahan kritis kehutanan seluas 300 Ha. 2)

Kegiatan Penunjang DAK Kehutanan Tahun 2011, dengan realisasi sebesar

Rp54.475.000,00

atau

100,00%

dari

anggaran

sebesar

Rp54.475.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen bahan acuan kegiatan DAK Kehutanan sebanyak 75 buku. 3)

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Kehutanan, dengan realisasi sebesar Rp21.425.000,00

atau 97,17% dari anggaran

sebesar Rp22.050.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpenuhinya kebutuhan bibit tanaman kehutanan untuk penanaman sebanyak 12.500 pohon.

IV - 146


4)

Kegiatan Penanaman Massal Dalam Rangka Program Green School dan

Green Province (Banprop 2011), dengan realisasi sebesar Rp90.424.500,00 atau 60,28% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersosialisasikannya dan terlatihnya siswa untuk menanam sebanyak 70 orang siswa, serta penanaman bibit tanaman oleh siswa sebanyak 15.000 pohon.

b. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Kegiatan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terpantaunya peredaran hasil hutan di 8 kecamatan.

c.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1)

Kegiatan Pengembangan Budidaya Jamur Kayu, dengan realisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengembangan budidaya jamur kayu oleh kelompok tani.

2)

Kegiatan Pengembangan Budidaya Lebah Madu, dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya budidaya lebah madu sebanyak 10 setup untuk 1 kelompok.

d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus, dengan realisasi sebesar Rp46.207.200,00 atau 92,41% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penanaman Hutan Tanaman Masyarakat seluas 3 Ha.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara umum menekankan pada upaya pengendalian eksploitasi SDA secara berlebihan dan pemenuhan kebutuhan energi listrik. Penekanan ini dipilih dengan maksud untuk meminimalisir dampak negatif yang

IV- 147


mungkin ditimbulkan dari aktivitas pertambangan serta menjaga pasokan input penting bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2011 dalam bentuk pelaksanaan program-program sebagai berikut: a)

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;

b)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;

c)

Program Inventarisasi dan Survai Pemanfaatan Bahan Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi;

d)

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi. Pertambangan merupakan aktivitas yang menghasilkan bahan dasar yang

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, aktivitas pertambangan juga seringkali dituding sebagai salah satu sumber kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu untuk memperbaiki tata kelola kawasan pertambangan. Intensitas kegiatan pertambangan diantaranya dapat dilihat dari jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Jumlah IUP yang telah diterbitkan pemerintah daerah dan masih berlaku sampai dengan awal Tahun 2011 sebanyak 24 IUP. Aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Purwakarta pada umumnya masih berupa eksploitasi terhadap bahan galian C, yaitu pasir dan batu. Hal lain yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada sektor pertambangan adalah pemantauan pemanfaatan air bawah tanah. Untuk menjaga ketersediaan sumber air bersih serta mempertahankan daya dukung lahan diatasnya. Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 mendapat bantuan pembuatan sumur bor untuk sarana air bersih dari Propinsi Jawa Barat. Data bantuan sumur bor untuk sarana air bersih tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.36. Tabel 4.36 Data Bantuan Sumur Bor untuk Sarana Air Bersih di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010-2011 NO.

LOKASI

1.

Desa Ciparungsari Kec. Cibatu Desa Kertasari Kec. Bojong

2.

IV - 148

TAHUN BANTUAN

STATUS LAHAN

KEDALAMAN SUMUR

2010

Hibah warga

+ 150 Meter

2011

Hibah Tanah Desa

+ 125 Meter

SUMBER BANTUAN Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Bandung


Lanjutan Tabel 4.36 NO. 3. 4. 5.

LOKASI Desa Malangnengah Kec. Jatiluhur Desa Karoya Kec. Tegalwaru Desa Cileunca Kec. Bojong

TAHUN BANTUAN 2011

STATUS LAHAN Hibah Tanah Desa

KEDALAMAN SUMUR + 185 Meter

2011

Hibah Tanah Warga Hibah Tanah Desa

+ 128 Meter

2011

+ 120 Meter

SUMBER BANTUAN

Dinas ESDM Propinsi Jawa Barat

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Pada aspek peningkatan pemenuhan energi listrik, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan listrik perdesaan melalui pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan memfasilitasi pemasangan instalasi listrik desa kepada KK miskin. Data KK miskin yang menerima bantuan listrik pedesaan di Kabupaten Purwakarta samapai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada tabel 4.37. Sedangkan data kecukupan energi di Kabupaten Purwakarta tahun 2010-2011, dapat dilihat pada tabel 4.38.

Tabel 4.37 Jumlah KK Miskin Penerima Bantuan Listrik Perdesaan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010

1.

Plered

16

3.191

REALISASI KK MISKIN BERLISTRIK 183.143

2.

Sukatani

14

3.302

954

3.

Maniis

8

1.919

888

4.

Tegalwaru

13

2.892

798

5.

Sukasari

5

1.097

775

6.

Darangdan

15

4.462

1.597

7.

Bojong

14

1.883

865

8.

Wanayasa

15

2.785

962

9.

Pasawahan

12

1.478

644

10.

Pondoksalam

11

1.713

227

11.

Jatiluhur

10

959

461

12.

Kiarapedes

10

1.621

433

13.

Purwakarta

10

1.065

52

14.

Babakancikao

9

1.021

356

NO.

KECAMATAN

JUMLAH DESA/KEL

KK MISKIN YANG BELUM BERLISTRIK

IV- 149


Lanjutan Tabel 4.37 NO.

KECAMATAN

1.239

REALISASI KK MISKIN BERLISTRIK 463

10

869

382

10

1.194

357

192

32.690

11.539

JUMLAH DESA/KEL

15.

Campaka

10

16.

Cibatu

17.

Bungursari JUMLAH

KK MISKIN YANG BELUM BERLISTRIK

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Tabel 4.38 Kecukupan Energi Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 - 2011 NO.

TAHUN

BIDANG USAHA

1.

Sosial

2.

Rumah tangga

3.

Bisnis

4.

Industri

5.

Pemerintah

6.

Multiguna

2010

2011

3.665.953 Kwh

6.554.828 Kwh

94.492.561 Kwh

166.907.990 Kwh

20.901.074 Kwh

37.967.268 Kwh

334.156.746 Kwh

679.713.995 Kwh

4.111.295 Kwh

6.567.723 Kwh

167.665 Kwh

8.221.560 Kwh

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, tahun 2012.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Kegiatan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat, dengan realisasi sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pengawasan tambang berijin di 12 lokasi dan tambang tidak berijin di 6 lokasi.

b. Program Pembinanan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Kegiatan Penunjang Operasional Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Listrik Pedesaan untuk KK Miskin, dengan realisasi sebesar Rp154.456.000,00 atau 77,23% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data KK Miskin sebanyak 7.260 calon penerima listrik pedesaan Lisdes.

IV - 150

dengan baik, sehingga memudahkan untuk pemasangan


c.

Program

Inventarisasi

dan

Survey

Pemanfaatan

Bahan

Tambang, Air Bawah Tanah dan Energi Kegiatan Pengadaan Peralatan untuk Pematauan Bidang Geologi, dengan realisasi sebesar Rp14.900.000,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya peralatan untuk pemantauan bidang geologi sebanyak 35 buah.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Mineral, Air Tanah dan Panas Bumi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Purwakarta, dengan realisasi sebesar Rp23.400.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp23.400.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah terhadap 35 perusahaan.

4. Pariwisata Sektor

Pariwisata

merupakan

salah

satu

sektor

perekonomian

yang

mempunyai keterkaitan dan efek multiplier yang signifikan di tingkat lokal. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami kawasan yang telah menjadi daerah tujuan wisata pada umumnya relatif cukup baik. Sebagai daerah yang memiliki posisi geografis yang strategis serta objek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, wilayah Kabupaten Purwakarta mempunyai potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata. Jumlah potensi objek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta tidak kurang 22 lokasi, baik berupa wisata alam maupun budaya. Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2011 diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata. Upaya pengembangan pemasaran pariwisata di Wilayah Kabupaten Purwakarta ditekankan pada tiga aspek, yaitu pembinaan, promosi, dan kerjasama. Kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun 2011 adalah pengembangan duta pariwisata, promosi kebudayaan daerah. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Kabupaten Purwakarta tahun 2011, untuk Urusan Pariwisata pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, adalah sebagai berikut:

IV- 151


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1)

Kegiatan

Pengembangan

Duta

Pariwisata,

dengan

realisasi

sebesar

Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah ditunjuknya dua orang sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Purwakarta. 2)

Kegiatan

Promosi

Kebudayaan

Daerah,

dengan

realisasi

sebesar

Rp110.400.000,00 atau 99,91% dari anggaran sebesar Rp110.500.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya promosi kebudayaan daerah dalam 50 event kegiatan.

5. Kelautan dan Perikanan Dalam rangka mengembangkan budidaya perikanan secara optimal sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah dan pendapatan pelaku budidaya ikan, maka ditetapkan suatu kebijakan yang kemudian dituangkan dalam program pembangunan di Tahun 2011, yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

Adapun capaian program dan kegiatan

untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan, adalah sebagai berikut:

a.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dengan realisasi sebesar

Rp3.975.404.475,00

Rp4.056.140.000,00.

Hasil

atau

98,01%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran tersebut,

sebesar adalah

meningkatnya sarana dan prasarana perikanan sebanyak 26 jenis. 2)

Kegiatan Administrasi Umum DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan realisasi sebesar Rp174.517.000,00 atau 99,72%. dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00.Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terlaksananya kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan sebanyak 26 kegiatan. 3)

Kegiatan Rehabilitasi Saluran BBI Sukajadi, dengan realisasi sebesar Rp49.429.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perbaikan saluran BBI Sukajadi sebanyak 1 unit.

4)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Luncuran DAK Tahun 2009), dengan realisasi sebesar Rp61.905.000,00 atau 98,56% dari

IV - 152


anggaran sebesar Rp62.812.050,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembuatan jalan produksi perikanan di 1 lokasi.

b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum (Restocking), dengan realisasi sebesar Rp148.610.000,00 atau 99,07% dari anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya penebaran benih ikan sebanyak 400.000 ekor dan ikan sebanyak 100 kg di perairan umum untuk meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan nelayan.

c.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1)

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Budidaya KJA, dengan realisasi sebesar

Rp75.000.000,00

Rp75.000.000,00.

Hasil

atau

80,00%

pelaksanaan

dari

anggaran

kegiatan

tersebut,

sebesar adalah

terlaksananya pembinaan terhadap 5 kelompok petani ikan KJA. 2)

Kegiatan Optimalisasi Produksi Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung, dengan realisasi sebesar Rp98.872.000,00 atau 98,87% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersalurkannya bantuan benih ikan sebanyak 90.000 ekor dan pakan ikan sebanyak 12.000 kg kepada kelompok petani ikan KJA di Kabupaten Purwakarta.

6. Perdagangan Urusan Perdagangan di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. rangka

pencapaian

strategi

pembangunan

daerah

di

bidang

Dalam

perdagangan,

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan, sebagai berikut : a)

Pengembangan infrastruktur perdagangan dan berfungsinya mekanisme pasar;

b)

Pembinaan perdagangan luar negeri melalui promosi dan fasilitas ekspor, terutama untuk komoditas unggulan;

c)

Mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

IV- 153


Pada tahun 2011 Urusan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menangani 3 program dan 9 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

a.

Program

Perlindungan

Konsumen

dan

Pengamanan

Perdagangan 1)

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan - Permasalahan Pengaduan Konsumen, dengan realisasi sebesar Rp20.445.000,00 atau 81,78% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselesaikannya kasus dan permasalahan konsumen sebanyak 3 kasus.

2)

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar Rp21.969.315,00 atau 90,04% dari anggaran sebesar Rp24.400.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpantaunya peredaran barang dan jasa di enam pasar.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1)

Kegiatan Monitoring Data Ekspor dan Impor, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data ekspor dan impor sebanyak 10 buku.

2)

Kegiatan Fasilitasi Promosi / Pameran Perdagangan Internasional, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terpromosikannya produk daerah di ajang internasional sebanyak 5 kali.

c.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1)

Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk, dengan realisasi sebesar Rp17.025.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp17.025.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya perencanaan pembangunan Pasar Plered.

2)

Kegiatan Monitoring Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan realisasi sebesar

Rp23.675.000,00

atau

94,70%

dari

anggaran

sebesar

Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya data harga kebutuhan pokok masyarakat dari 41 komoditi.

IV - 154


3)

Kegiatan Revitalisasi Pasar Wanayasa (Banprop 2011), dengan realisasi sebesar

Rp409.432.950,00

atau

95,45%

dari

anggaran

sebesar

Rp428.961.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tertatanya sarana dan prasarana Pasar Wanayasa. 4)

Kegiatan Pembuatan UKL/UPL Pasar Plered di Desa Citeko Kecamatan Plered, dengan realisasi sebesar Rp185.200.000,00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp187.200.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya dokumen pengesahan UKL/UPL Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered.

5)

Kegiatan Pembangunan Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered, dengan realisasi sebesar Rp4.021.340.000,00 atau 69,89% dari anggaran sebesar Rp5.754.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pembangun tahap I Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered.

7.

Industri Urusan Indsutri di Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,

UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka pencapaian strategi pembangunan daerah di bidang industri, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut: a)

Pembinaan dan pengembangan pemeliharaan industri kecil dan menengah diarahkan melalui model cluster, pengembangan sentra dan komoditas unggulan;

b)

Penguatan

peran

litbang

industri

keramik

dan

pengemasan

industri

makanan/minuman; c)

Pembinaan industri secara terpadu (peran aktif instansi, lembaga swasta, profesional, dunia usaha dan masyarakat). Pada tahun 2011 Urusan Industri pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta menangani 4 program dan 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

a.

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Kegiatan Litbang Teknologi Industri dan Teknis Pengemasan Produk Terutama Industri Kecil dan Menengah, dengan realisasi sebesar Rp71.000.000,00 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan

IV- 155


tersebut, adalah tersedianya sarana pengemasan produk IKM sebanyak 3 buah desain.

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri, dengan realisasi sebesar

Rp25.000.000,00

Rp25.000.000,00.

Hasil

atau

100,00%

pelaksanaan

dari

kegiatan

anggaran

tersebut,

sebesar

adalah

Hasil

pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah informasi teknologi industri sebanyak 20 buku. c.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1)

Kegiatan Peningkatan Peran Wanita Industri Kecil Pedesaan (P2WKIP), dengan realisasi sebesar Rp75.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pameran makanan etnis dari P2WKIP sebanyak 1 kegiatan.

2)

Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menegah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, dengan realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terselenggaranya pelatihan industri kecil menengah sebanyak 1 kegiatan.

d. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial 1)

Kegiatan Pengembangan Mutu Desain dan Diversifikasi Produk, dengan realisasi sebesar Rp74.992.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00.

Hasil

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

adalah

terselenggaranya pelatihan mutu dan desain produk keramik sebanyak 1 kegiatan. 2)

Kegiatan Penerapan Hasil Litbang Teknologi Industri dan Pengemasan, dengan realisasi sebesar Rp29.579.500,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah tersedianya bahan baku produk keramik dan kemasan.

IV - 156


8. Ketransmigrasian Transmigrasi regional dilaksanakan melalui rekruitmen dan pembekalan calon transmigran dan penjajagan kerjasama transmigrasi regional antar daerah. Selama ini kendala yang dihadapi antara lain masih relatif rendahnya minat kelompok sasaran (target group) untuk bertransmigrasi, juga relatif masih kuatnya tradisi untuk berkumpul dengan sanak saudara walaupun mereka dalam kondisi kekurangan. Disamping itu persepsi masyarakat tentang program transmigrasi belum dapat menjanjikan kehidupan yang lebih baik jika menjadi transmigran. Transmigrasi tidak lagi hanya merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan suatu wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan penyebaran informasi dan sosialisasi program tersebut khususnya pada kelompok sasaran atau target group. Disamping itu capaian yang diharapkan bagi program transmigrasi merupakan sebuah â&#x20AC;&#x153;turning pointâ&#x20AC;? atau titik balik untuk membentuk masyarakat yang lebih aman dan sejahtera khususnya bagi target group yang berada di daerah rawan bencana atau relatif sulit untuk berkembang. Kebijakan Urusan Ketransmigrasian pada tahun 2011 diarahkan pada pembinaan, penyuluhan dan penempatan transmigran serta pembinaan pasca transmigrasi. Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Sosisl dan Tranmigrasi telah mengirimkan sebanyak 20 KK (81 jiwa) dengan daerah tujuan ke Dadahu Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK dan ke Ulumada Kabupaten Majene Sulawesi Barat sebanyak 10 KK. Adapun

capaian

program

dan

kegiatan

tahun

2011

unuk

Urusan

Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja, Sosisl dan Tranmigrasi Kabupaten Purwakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Program Transmigrasi Regional 1)

Kegiatan Penjajagan dan Kerjasama Transmigrasi Regional Antar Daerah, dengan realisasi sebesar Rp94.470.000,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya pejajagan dan kerjasama transmigrasi regional antar daerah sebanyak 3 lokasi transmigrasi.

IV- 157


2)

Kegiatan Rekruitment dan Pembekalan Calon Transmigran, dengan realisasi sebesar

Rp27.500.000,00

atau

68,75%

dari

anggaran

sebesar

Rp40.000.000,00. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah terlaksananya perekrutan dan pembekalan transmigrasi kepada 50 KK.

IV - 158

Bab IV LKPJ Bupati Purwakarta 2011  

Bab IV LKPJ Bupati Purwakarta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you