Page 1


Media Perencanaan

Pengantar Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam upaya memberikan informasi berkenaan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah di Kalimantan Barat, penerbitan media informasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan dipandang sangat penting. Penerbitan Media Informasi ini secara umum diharapkan dapat menjadi wahana untuk menuangkan ide, berpikir kritis dalam pengertian positif, menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki yang tinggi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kalimantan Barat dari aparatur perencana dan juga stakeholder pembangunan lainnya. Media Informasi ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam rangka mensosialisasikan kebijakan yang terkait erat dengan perencanaan program pembangunan kepada stakeholder pembangunan, dan sebagai wahana dalam mensosialisasikan hasil pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan serta peristiwa-peristiwa penting terkait dengan pembangunan Daerah. Akhirnya semoga Buletin ini dapat bermanfaat dan menjadi media pertukaran informasi pembangunan serta sebagai wadah untuk berpartisipasi, berekspresi dan menjadi forum diskusi bagi pembangunan daerah di Kalimantan Barat.

Daftar isi

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Liputan Khusus Tim Redaksi Media Perencanaan Bappeda Prov. Kalbar 2010

PENANGGUNG JAWAB

Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) 2009 – 2014 Di Kalimantan Barat Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Rpjmn) 2010 -2014 Wilayah Kalimantan Barat Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ( Musrenbangnas )

2 5 15

Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag PIMPINAN REDAKSI Drs. Susanto Tri Nugroho, M.Si REDAKTUR PELAKSANA Budi Arini, SE Drs. Amini Maros, M.Si Sy. Abdurahman, ST. MT Medya Yanuar, S.Sos, M.Si Paikun, SE SEKRETARIAT REDAKSI Agustini. S.Sos Murjani

Liputan Utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Meningkatkan Koordinasi Dan Sinergitas Bagi Revitalisasi Dan Percepatan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Infrastruktur Pencanangan Program EINRIP (Eastern Indonesia National Roads Improvenment Project) di Tayan

7 10 17

Sahat Sinaga, SE, M.Si Dra. Hj. Jamilah Linda Asniah,S.STP

Opini Hakekat Perencanaan

ALAMAT Bappeda Prov. Kalbar Jl. A. Yani Pontianak (Komplek Kantor Gubernur Kalbar) Kepala Bappeda Prov. Kalbar

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kalbar Penataan Ruang Dilema Transformasi Paradigma Sentralisasi - Desentralisasi Sosek Malindo : Sosok Gadis Dewasa Nan Kian Cantik

20 23 25 30 1


Media Perencanaan

Liputan Khusus

SOSIALISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2009 – 2014

DI KALIMANTAN BARAT

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 19 dari UU tersebut diamanatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam kurun waktu 3 bulan setelah penetapan/pelantikan harus menyusun RPJMN sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan janjijanji politik yang disampaikan pada masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan RPJMN 2009 – 2014 merupakan instrument yang akan menggambarkan rencana-rencana jangka menengah yang akan dilaksanakan untuk memenuhi janji politik pada saat kampanye tersebut. Penyusunan RPJMN 2009 – 2014 ini sesuai dengan amanah UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, Musrenbang RPJMN 2010 – 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2009 dan penetapannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Setelah ditetapkan, kemudian dilaksanakan sosialisasi dari RPJMN 2010 – 2014 dan Propinsi Kalimantan Barat mendapatkan kehormatan untuk dijadikan prioritas dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Sosialisasi ini dilaksanakan lokasi wisata Pantai Pasir Panjang pada tanggal 11 2

Februari 2010. Sosialisasi ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan unsur Bappeda Propinsi Kalimantan Barat serta Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Bpk.Drs. Cornelis, MH dan paparan tentang garis besar dari RPJMN 2009 – 2014 disampaikan langsung oleh Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas. Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, pada saat menyampaikan kata sambutan pada acara sosialisasi RPJMN 2009 – 2014 mengamanatkan kepada jajaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, khususnya Bappeda Propinsi Kalimantan Barat, untuk menyesuaikan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013 dengan RPJMN tahun 2009 – 2014 sebagai bentuk dukungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat untuk menyukseskan pembangunan nasional. Gubernur juga menyampaikan hal yang sama untuk Pemerintah Kabupaten/Kota seKalimantan Barat terutama kabupatenkabupaten yang akan melaksanakan PILKADA pada tahun 2010 ini, seperti Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

penyampaiannya dengan logat khas beliau “Saya tidak mau masuk penjara gara-gara kita menganggarkan suatu program/kegiatan yang tidak ada dalam Dokumen Perencanaan”. Penekanan amanat Gubernur pada bagian ini mendapatkan sambutan yang meriah dari para peserta kegiatan sosialisasi tersebut. Amanat Gubernur pada bagian ini sangat sejalan dengan amanat pada UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD harus berdasarkan RKPD.

Liputan Khusus

Media Perencanaan

Pada bagian inti dari kegiatan sosialisasi RPJMN 2009 – 2014, Ibu Mentri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Adapun 11 (sebelas) prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut: -Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola -Prioritas 2 : Pendidikan -Prioritas 3 : Kesehatan -Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan -Prioritas 5 : Ketahanan Pangan -Prioritas 6 : Infrastruktur -Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha -Prioritas 8 : Energi -Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana -Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya adalah sebagai berikut: -Bidang politik, hukum, dan keamanan -Bidang Perekonomian -Bidang kesejahteraan rakyat Pada kesempatan yang sama, Ibu Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan target-target indicator makro pembangunan yang dibebankan kepada Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Visi Indonesia yang diamanatkan didalam RPJMN 2010 – 2014 adalah “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Pengertian SEJAHTERA yang dimaksudkan didalam visi ini adalah memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan. Sedangkan pengertian DEMOKRATIS adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Dan pengertian BERKEADILAN adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan.

Amanat Gubernur Kalbar seperti yang dijelaskan pada bagian diatas mendapatkan penekanan pada saat 3


Media Perencanaan

Liputan Khusus

Liputan Khusus

Media Perencanaan

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010 -2014 WILAYAH KALIMANTAN

Dari amanat Gubernur Kalbar dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas diatas, setidaknya ada 2 (dua) hal yang harus diprioritaskan untuk segera ditindak lanjuti, yakni: 1. Evaluasi terhadap RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013 untuk disesuaikan dengan RPJMN 2009 - 2014 2. Pengawalan yang Intensif terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan Propinsi Kalimantan Barat di tingkat regional Kalimantan. Dalam evaluasi RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 tidak hanya sekedar mensinkronisasikan prioritas pembangunan ditingkat nasional dan daerah, serta up dating dan verifikasi terhadap indicator-indikator makro pembangunan. Akan tetapi ada hal teknis yang cukup penting berkaitan dengan sitematika penulisan yang bermuara pada program dan kegiatan serta merestrukturisasi program dan kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang akan lebih diwarnai oleh program dan kegiatan yang berdasarkan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008– 2013. 4

Restrukturisasi program dan kegiatan ini hendaknya menjadi focus dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013. Karena setiap pertanggung jawaban Gubernur dan Wakil Gubernur, tentunya akan kembali kepada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD tersebut. Disinilah peran Bappeda Propinsi Kalimantan Barat untuk mengawal keberhasilan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dalam kurun waktu 2008 – 2013. Sistematika penulisan RPJMD yang baik tentunya akan memudahkan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Barat. Pengawalan terhadap kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah, serta fungsi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan perencanaan pembangungan daerah pada kabupaten/kota. Akan tetapi permasalahan yang mendasar dari melaksakan koordinasi ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari koordinasi tersebut. Sehingga koordinasi tidak hanya selesai pada tataran ceremony, akan tetapi perlu ditindak-lanjuti melalui pengawalan kegiatan - kegiatan yang dimaksud. Go Bappeda Go Bappeda Go, itulah sedikit yel-yel yang akan mengingatkan dan menyemangati bahwakekuatan Bappeda adalah terus selalu berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah. Sehingga tidak hanya cukup Knowledge skill yang baik untuk menjalankan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga dituntut organize skill dan leadership yang baik untuk menjalankannya. Viva Bappeda, Viva Kesejahteraan Masyarakat Kalbar. (Novery)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Dr.Armida S Alisyahbana, MA, melakukan kunjungan kerja ke kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 dalam rangka Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pada acara tersebut Menteri Bappenas didampingi oleh Deputi Bidang Ekonomi Dr. Slamet Seno Aji,MA dan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dr.Ir.Max.H.Pohan,CES,MA. Sedangkan Pejabat dari Pemerintah Daerah yang hadir adalah Gubernur Kalimantan Barat, Walikota Singkawang, para Bupati dan para Kepala Bappeda se Kalimantan Barat atau Pejabat yang mewakili dari unsur Muspida. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Dimana dalam proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahapan RPJMN memasuki tahun ke 2 (dua)dengan menekankan pada prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian dan hal ini sudah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 Visi Indonesia tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang

berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber manusia dan budaya bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dapat menekan angka kemiskinan, serta berorientasi pada membuka kesempatan kerja/mengurangi pengangguran. Untuk mewujudkan Indonesia yang Demokratis akan tercermin dari terwujudnya masyarakat, bangsa dan Negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan konsolidasi demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dibuat dalam 3 (tiga) Buku. Buku I (pertama) memuat Visi, Misi, sasaran, kerangka makro dan prioritas nasional. Buku II (kedua) menguraikan strategi pembangunan pada 9 (sembilan) bidang pembangunan serta isu-isu lintas bidang. Kesembilan bidang tersebut adalah (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Ekonomi; (3) IPTEK; (4) Sarana dan Prasarana; (5) Politik; (6) Pertahanan dan Keamanan; (7) Hukum dan Aparatur; (8) Wilayah dan Tata Ruang;

serta (9) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Buku III (ketiga) memuat isu-isu strategis dan strategi pengembangan wilayah. Penyusunan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, penyusunan difokuskan pada prioritas-prioritas nasional. Dalam RPJMN 2010-2014, Kerangka visi tersebut difokuskan pada 11 (sebelas)prioritas nasional yang meliputi : (1)Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Disamping itu upaya pencapaian visi nasionaljuga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang : politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat. Kedua, penyusunan rencana kerja yang implementatif yaitu strategi dan program-program disusun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, disertai indikator capaian yang terukur, jelas penanggungjawabnya dan jelas pula biaya yang diperlukan untuk melaksanakan. Dalam RPJMN 2010-2014 Wilayah Kalimantan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memaparkan beberapa isu strategis yakni : (1) optimalisasi pengembangan sektor dan industri unggulan wilayah berbasis pertanian, 5


Liputan Khusus

Media Perencanaan

Liputan Utama

Media Perencanaan

Pengembangan PKN di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Pontianak sebagai pusat pelayanan primer; (2) mendorong pengembangan kota Palangkaraya, Samarinda, Bontang dan Tarakan sebagai pusat pelayanan sekunder.

perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan; (2) kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah; (3) kesenjangan intrawilayah Kalimantan; (4) degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana; (5)kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan; (6)pembangunan kawasan perbatasan; (7) kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah. Dengan memperhatikan isu strategis serta permasalahan di wilayah Kalimantan, maka arah pengembangan pembangunan adalah sebagai berikut : (1) memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung berkelanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian, dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam; (2) mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan Negara bagian Malaysia di Serawak dan Sabah dalam rangka kerjasama ekonomi subregional BIMP-EAGA; (3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan antar Negara 6

dengan Negara Malaysia di Serawak dan Sabah sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan; (4) meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan untuk mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan tingkat perkembangan antar wilayah melalui percepartan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan; (6) mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sector kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (7) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah Kalimantan.

Pengembangan PKW di wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan kota Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau, Sampit, Kuala Kapuas, Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Malinau, Nunukan, dan Tenggarong sebagai pusat pelayanan sekunder; dan (2) mendorong pengembangan kota Mempawah, Putussibau, Entikong, Pangkalan Bun, Buntok, Muarateweh, Amuntai, Martapura, Marabahan, Kota baru, Tanlumbis, Sungai Nyamuk, Sangsanga, Tanah Grogot, dan Sendawar sebagai Pusat Pelayanan tersier Pengembangan PKL di Wilayah Kalimantan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi berdasarkan usulan pemerintahan kabupaten/kota dengan criteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN dan pengembangan kotakota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan system pusat permukiman di wilayah Kalimantan. Pengembangan PKSN di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan Negara diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nanga Badau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang dan Long Pahangai. Untuk itu dokumen RPJMN 2010-2014 seyogyanya dapat dijadikan pegangan dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Renstra maupun RPJMD. (Suprabawa)

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 7


Media Perencanaan

Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 – 16 April 2010 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 /050/264A/SJ tanggal 12 Januari 2007, perihal petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang, serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Musrenbang provinsi yang dilaksanakan ini dimaksudkan sebagai forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011. Adapun tujuan diselenggarakannya Musrenbang Provinsi ini adalah : 1). Mendapat masukan akhir untuk menyusun RKPD Provinsi, yang merinci kegiatan prioritas pembangunan, plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD Provinsi dan akan digunakan sebagai dasar untuk memutakhirkan kebijakan anggaran. 8

Liputan Utama

Pemutakhiran ini termasuk pemilahan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 2). Mendapatkan rincian rancangan awal rencana kerja dan anggaran menurut SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan (forum SKPD ); 3).Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (forum SKPD); 4). Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP dengan rencana kerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang memerlukan dukungan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tema Musrenbang Provinsi kali ini adalah : Meningkatkan Sinergi dan Akselerasi Pembangunan Kalbar Melalui Peningkatan Kualitas SDM, Pengentasan Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD ini dihadiri oleh unsur Muspida, Bupati/walikota, anggota DPR dan DPD RI daerah Pemilihan Kalbar, Anggota DPRD

Provinsi, Para Kepala SKPD, Pimpinan Instansi Vertikal serta organisasi kemasyarakatan. Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri pula oleh Deputy Bidang Politik Hukum dan HAM Bappenas, Mayjend TNI Bambang Sutedjo, M.Sc. dan staf ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum, Kementerian dalam Negeri, Prof. Dr. Hj Ngadisah, MA. Kegiatan musrenbang provinsi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Kapuas Palace Pontianak. Dalam sambutannya, gubernur mengingatkan bahwa musrenbang yang dilaksanakan ini merupakan media utama koordinasi dan konsultasi publik dari pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha serta segenap stake holder pembangunan daerah, guna menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama, serta rekomendasi kebijakan dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2011. Oleh karenanya penyelenggaraan musrenbang ini diharapkan dapat diarahkan untuk menginformasikan

Liputan Utama dan memperoleh umpan balik atas rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Barat, dan untuk menjamin konsistensi pencapain program prioritas tahun 2011, sesuai dengan kesepakatan yang telah dihasilkan melalui forum musyawarah sebelumnya. Lebih lanjut Gubenur mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan kedepan, Kalbar masih dihadapkan pada tantangan yang cukup besar yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, masih relatif rendahnya kualitas SDM, masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta masih terbatasnya infrastruktur wilayah guna mampu menciptakan kondisi tumbuhkembangnya potensi ekonomi Kalbar. Namun, dengan kerja keras dan kesungguhan bersama untuk membangun Kalbar, Gubernur yakin target-target pembangunan yang ditetapkan dapat dicapai, selama dapat direncanakan, dilaksanakan dan diselesaikan secara sinergi seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan nantinya. Pada kesempatan yang lain, Menteri Dalam Negeri dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh staf ahli Menteri Bidang Politik dan Hukum, Kementerian dalam Negeri, Prof. Dr. Hj Ngadisah, MA. mengingatkan bahwa dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2011, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah selain berpedoman pada RPJMD juga harus diharmonisasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaiimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang akan dijabarkan dalam RKP 2011. Dengan adanya harmonisasi ini diharapkan akan mempercepat pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian tujuan millenium development goals (MDGs). Oleh karena itu, menurut Mendagri forum musrenbang ini penting dan strategis untuk memaduserasikan pencapaian sasaran program/kegiatan, baik secara vertikal maupun horizontal dengan melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga dapat menciptakan harmonisasi program dan kegiatan, dan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sementara itu, Kepala Bappenas dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Deputy Bidang

Media Perencanaan

Politik Hukum dan HAM Bappenas, Mayjend TNI Bambang Sutedjo, M.Sc. mengemukakan beberapa arahan kebijakan nasional sebagai acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2011. Dikemukakan pula strategi pembangunan kewilayahan nasional dalam RPJMN 2010 – 2014 dirumuskan dalam lima langkah. Pertama, mendorong pertumbuhan wilayahwilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan kedua wilayah tersebut. Kedua, meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui aktivitas perdagangan antar pulau untuk memperkuat perekonomian domestik. Ketiga, meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan wilayah. Keempat, mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, perbatasan, terdepan, terluar dan daerah rawan bencana. Terakhir mendorong pengembangan laut dan sektor-sektor kelautan. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa jika melihat kinerja perekonomian provinsi Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir ini, tantangan kedepan adalah bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selama kurun waktu 2004-2008

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat relatif tinggi dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,2 persen. Dalam struktur perekonomian, sektor pertanian masih memegang peranan penting dengan konstribusi sebesar 26, 92 persen dalam pembentukan PDRB. Oleh karenanya perlu segera didorong upaya pengembangan sektor unggulan pertanian dimasa depan dengan pengembangan dan penggunaan IPTEK di bidang pertanian. Sejalan dengan hal itu, upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi hutan, daerah aliran sungai serta lahan kritis perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan. Selanjutnya juga dikemukakan kinerja pembangunan bidang kesejahteraan dimana Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil yang baik sebagaimana tampak pada perkembangan IPM yang meningkat dari 66,2 pada tahun 2005 menjadi 68,2 pada tahun 2008. Namun selam kurun waktu terserbut peringkat Kalbar menurun. Oleh karenanya diharapkan pemerintah daerah terus memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya untuk meningkatkan daya saing daerah di era perdagangan bebas Asean plus China. (Media) 9


Media Perencanaan

Liputan Utama

Liputan Utama

Media Perencanaan menyatakan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan ini memiliki arti yang penting sebagai media koodinasi dan konsultasi guna memperjuangkan program/kegiatan bagi percepatan pembangunan wilayah Kalimantan.

MENINGKATKAN KOORDINASI DAN SINERGISITAS BAGI REVITALISASI DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN Sebagai upaya mempercepat proses pembangunan di wilayah Kalimantan; maka Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang merupakan media utama koordinasi antar Pemerintah Provinsi se Kalimantan, telah melaksanakan Koordinasi, yang puncaknya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Kalimantan 2010 di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 27 April 2010. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Kalimantan (MUSRENBANGREG) ini diselenggarakan dengan maksud sebagai upaya bersama dalam memperjuangkan usulan program/ kegiatan pembangunan yang bersifat lintas wilayah Kalimantan. Adapun tujuan diselenggarakan Musrenbang Regional Kalimantan kali ini adalah untuk mendiskusikan dan menyepakati pokok-pokok usulan program/kegiatan pembangunan Kalimantan tahun 2011, sesuai dengan issu-issu strategis pembangunan yang berkembang saat ini. Dengan demikian, diharapkan akan dihasilkan sinergisitas program pembangunan Kalimantan tahun 2011, guna diperjuangkan kepada pemerintah pusat. Dalam musrenbang tahun ini, peserta yang hadir terdiri dari Anggota DPR dan DPDRI daerah pemilihan Kalimantan, Panglima Kodam VI/TPR, Ketua DPRD Prov. SeKalimantan, Bupati/Walikota se Kalimantan dan Kepala SKPD Provinsi se Kalimantan. Musrenbang ini juga dihadiri dari unsur pemerintah Pusat yaitu Bappenas, Kemendagri, Kementrian PU, Kementrian Perhubungan, Kementrian 10

ESDM, Kementrian BUMN, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementrian Kesehatan, Kementrian Kehutanan, Kementrian Perikanan dan Kelautan dan Kementrian Pertanian, serta PT. PLN. Kepala Bappenas dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh staf ahli Menteri Ir. Bembi Uripto, MSc. mengingatkan bahwa dengan telah ditetapkannya RPJMN 2010 – 2014, berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2010, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan, perlu diperkuat dengan sinergi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah, yaitu dalam hal perencanaan, penentuan prioritas pembangunan; penggunaan sumberdaya dan sumberdana secara efektif dan efisien, serta menghindari duplikasi dalam Regulasi. Semua itu perlu didukung oleh kesepakatan antar pemerintah daerah mengenai pemetaan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, diseminasi informasi, kerjasama dalam pemetaan lokasi sumberdaya dan sosialisasi mengenai sistem pelayanan publik. Oleh karenanya, forum Musrenbang Regional ini menjadi sangat penting. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pengembangan wilayah Kalimantan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan Nasional. Wilayah Kalimantan memiliki potensi SDA dan lingkungan yang besar dan posisi geografis yang relatif strategis di Indonesia untuk mendukung dan memperkuat keterkaitan antar wilayah.

Arah pengembangan wilayah Kalimantan dalam kurun 2010 – 2014 adalah : (1)Pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kelautan, (2) Pengembangan gugus (cluster) Industri pengolahan berbasis sumberdaya alam; (3) pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional; (4) Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya; (5) Pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multi media terintegrasi memperkuat keterkaitan domestik antar wilayah; (6) Pengembangan kalimantan sebagai wilayah tumbuh pesat dan merata; (7) Peningkatan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (8) Pengembangan angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing; (9) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi global; (10) Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional; (11) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta (12) Pengembangan daerah otonom yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik. Pada akhir sambutannya Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan bahwa melalui penyelenggaraan

Gubernur mengingatkan bahwa potensi sumberdaya alam pulau Kalimantan yang berlimpah pada kenyataannya memiliki arti yang strategis bagi pembangunan nasional. Peranan Pulau Kalimantan terhadap Pembentukan Produk Domestik Bruto Nasional cukup besar yaitu 9,2 % pada tahun 2009; atau menduduki posisi ke 3 (tiga) setelah pulau Jawa dan Sumatera. Musrenbang Regional ini diharapkan dapat menghasilkan : 1) Kesepakatan prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, 2) Kesepakatan tersebut dipadukan dengan rencana kerja K/L yang akan dibahas pada saat Musrenbang Nasional Tanggal 28 April 2010, dan 3) Kerjasama dengan dunia usaha dan perbankan dalam pengembangan Investasi. Pada kesempatan yang lain Mendagri dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Dirjen Bina Bangda Dr Drs. H. Syamsul Arief Rivai, Ms, menyatakan bahwa kerjasama antar daerah penting untuk dilakukan, terutama apabila disadari kenyataan akan keterbatasan SDA serta terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan sumberdana dan sumber daya manusia yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut Mendagri menyatakan bahwa sebagaimana PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah telah diamanatkan prinsip-prinsip kerjasama yang harus diperhatikan yaitu : Efisiensi, Efektivitas, Sinergi dan Saling menguntungkan, Kesepakatan bersama dan itikad baik. Mendagri mengingatkan, agar prinsipprinsip tersebut harus dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan Regional Kalimantan, sehingga diharapkan akan

dapat mempercepat terwujudnya keseimbangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah, Mendagri menjelaskan bahwa telah ditetapkan PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata cara pelaksanaan tugas dan Wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Salah satu esensi dari PP tersebut adalah Peningkatan Sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan melalui peran gubernur dalam pelaksanaan fungsi koordinasi. Oleh karena itu diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kiranya dapat mendorong semakin memantapkan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong semakin efektifnya kerjasama antara provinsi dan kab/kota se Kalimantan. Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2010 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, selaku koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Periode tahun 2009-2010. Dalam sambutan pembukaannya Gubernur Kalimantan Barat

Disisi yang lain, pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pulau Kalimantan relatif belum tercapai, yang mana ini dapat dilihat dari masih terdapat 8,12 % masyarakat pulau Kalimantan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin dari total penduduk miskin Indonesia yaitu sebesar 32.529.970 jiwa. Oleh karena itu sudah selayaknyalah pemerintah mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan guna keberhasilan pembangunan nasional, dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau Kalimantan. Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2010, telah menghasilkan kesepakatan 4 (empat) Gubernur se Kalimantan, yang berupa usulan program/kegiatan prioritas pembangunan wilayah Kalimantan. Dan hasil kesepakatan ini nantinya akan terus diperjuangkan di Forum Musrenbang Nasional, dan melalui peran serta wakil-wakil Rakyat yang duduk di DPR dan DPDRI, sehingga harapan akan percepatan pembangunan wilayah Kalimantan dapat segera terlaksana bagi kesejahteraan seluruh masyarakat pulau Kalimantan. (Media)

11


Media Perencanaan

Liputan Utama

USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG TAHUN 2011HASIL MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2010 USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALIMANTAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG TAHUN 2011 HASIL MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2010 I.BIDANG INFRASTRUKTUR A. Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan : Usulan 2011: Total 2.573 km Rp. 13,97 T Kalbar: 470 Km (Rp. 1,299 M) termasuk Jembatan Tayan 1.400 m (Rp.600 M); Kalimantan Tengah Pemeli haraan Jalan 1.620 Km (Rp. 230 M) dan Jembatan 652 M (25 M), Pembangunan Jalan 250 KM (230 M) Jembatan 443 M (11 M); Kalimantan Selatan: 876 Km (Rp. 2,35 T) termasuk ruas Margasari-Buas-BuasBatas Kalteng dan Fly Over Banjarmasin; Kaltim: 1.010 Km (Rp. 2,822 T) Jembatan P. Balang 1.344 m (Rp. 3,0 T), Jembatan Mahkota II 1.200 m (Rp.300 M), dan Free-way Balikpapan-Samarinda Tahap I (Rp.3,1 Trilyun). Poros Tengah : Usulan 2011: Total 1.446 Km, Rp. 2,07 T Kalbar: 486 Km (Rp. 840 M); Kalimantan Tengah: Pemeliharaan Jalan 388 Km (Rp. 280 M) dan Jembatan 423 M (Rp. 65 M), Pembangunan Jalan 210 KM (Rp. 145 M) Pemb. Jembatan 1,2 Km (Rp. 116 M); Kal tim: 361 Km (Rp. 728 M). Poros Utara/Paralel Perbatasan : Usulan 2011: Total 2.004 Km, Rp.10,8 T Kalbar: 966 Km (Rp. 5,3 T); Kaltim: 1.038 Km (Rp. 5,5 T) B. Jalan Rel Kereta Api Sebagai upaya untuk merealisasikan jaringan transportasi jalan rel diperlukan studi kelayakan dan pembangunan jaringan yang meliputi beberapa segmen : 1. Kalimantan Barat Rute I : Pontianak – Singkawang – Sambas – Paloh – Aruk Sajingan – Bengkayang - Landak sepanjang 515 km Rute II : Pontianak – Tayan – Sanggau – Sintang – Putusibau-sepanjang 600 km. Kebutuhan Prakiraan Biaya Rp. 60 M 2. Kalimantan Timur Rute I : Kalipapak – Kotabangun – Samarinda – Balikpapan sepanjang 230 km Rute II : Bontang – Samarinda sepanjang 115 km. Rute III : Tabang – Lubuk Tutung 185 km. Rute IV : Muara Wahau – Lubuk Tutung – Maloy 150 km. 3. Kalimantan Tengah. Tahap I : Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung (185 km + 175 Km =360 Km) Dalam proses PQ calon investor, ada 12 perusahaan yang telah membeli dokumen PQ seharga Rp. 50 juta/ dokumen sampai dengan tgl. 26 April 2010. Tahap II : Kudangan – Kumai (195 Km), dalam tahap desain Tahap III : Puruk Cahu – Kuala Kurun – Tumbang Samba – Kuala Pembuang (466 Km), dalam tahap desain Tahap IV : Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik (418 km) Tahap V : Kuala Kurun – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas (390 Km) Jalan Rel Kereta Api di Kalimantan Tengah menggunakan Standard Gauges yakni 1.435 mm. 4. Kalimantan Selatan Rute I : Kota Tanjung – Tanjung Pamukan sepanjang 150 Km. Rute II : Kota Tanjung (Kab. Tabalong)– Tg. Pulau Datu (Kab. Tanah Laut) sepanjang 300 Km Dalam rangka sinergitas pembangunan jalan rel di Kalimantan, disepakati bahwa masing-masing Provinsi di Kalimantan akan menggunakan rel standar dengan lebar 1.435 mm. 12

Liputan Utama

Media Perencanaan

C. Sumber Daya Air 1. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya. 2. Program Pengendalian Banjir. 3. Program Pembangunan Air baku. 4. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan Badan Pengelola DAS Barito, DAS Mahakam dan DAS Sesayap yang terdiri dari lintas sektor dan berfungsi merumuskan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pengeloaan DAS secara komprehensif dan sinergis. 5. Pengelolaan DAS Jelai – Kendawangan sebagai satu kesatuan perencanaan secara komprehensif. D. Transportasi Darat 1. Pembangunan jembatan timbang percontohan masing-masing 1 (satu) unit tiap Provinsi. 2. Pengembangan Terminal Antar Kota Antar Provinsi (AKAP): Kalbar: lanjutan Pembangunan Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN); Kalimantan Selatan: Pembangunan Terminal Regional Tipe A Km17; Kalimantan Tengah: lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Km 8; Kaltim: lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Samarinda dan Balikpapan. 3. Pembangunan dan Peningkatan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) 4. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas pada Ruas Jalan Lintas Kalimantan E. Transportasi Laut 1. Pembangunan Pelabuhan Temajo / Tj. Gondol (50 M) untuk Kalbar 2. Beroperasinya 2 (dua) pelabuhan laut Bagendang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bumiharjo Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pelabuhan yang melayani angkutan Crude Palm Oil (CPO), General Cargo dan Kontainer di Kalimantan Tengah. 3. Pembangunan Pelabuhan Laut Bukit Pinang Tahap IV, Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintong dan pelabuhan laut Batanjung di Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah) 4. Subsidi Angkatan Laut Perintis Pulang Pisau – Gresik, Sukamara – Semarang di Kalimantan Tengah. 5. Pembangunan Pelabuhan Maloy Kutai Timur, Kalimantan Timur. 6. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau Pelabuhan Balikpapan, Kalimantan Timur. 7. Pembangunan Pelabuhan Palaran Samarinda di Kaltim. 8. Pembangunan Pelabuhan Malundung Tarakan, Kalimantan Timur. 9. Pembangunan Pelabuhan Laut alternatif Pulau Datu Tanah Laut, Kalimantan Selatan. 10. Peningkatan kapasitas bongkar muat pelabuhan Trisakti Banjarmasin. F. Transportasi Udara 1. Peningkatan bandara Supadio Pontianak menjadi Bandara Internasional 2. Pembangunan Bandara Tebelian Kab. Sintang, Kalimantan Barat. 3. Pembangunan Bandara Singkawang Kalbar. 4.Pembangunan Terminal Penumpang Baru, pelapisan landasan dan penambahan fasilitas penunjang Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya sebagai persiapan Bandara Embarkasi Haji. 5. Perpanjangan Runway Bandara Syamsudin Noor dari 2.500 m menjadi 3.000 m, dan pembangunan terminal dan sarana pendukungnya berstandar internasional. 6. Pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur yang telah ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional yaitu perpanjangan landas pacu dari 2.500 m menjadi 3.250 m serta perluasan terminal penumpang. 7. Pembangunan Bandara Sungai Siring Samarinda sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda, Kalimantan Timur. 8. Pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kalimantan Timur (perluasan terminal penumpang. 9. Subsidi angkutan udara perintis untuk kawasan perbatasan dan pedalaman. 10. Membuka rute Penerbangan Regional se Kalimantan (Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Balikpapan, Kota Kinibalu, Brunai, Kuching). G. Energi dan Kelistrikan 1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Baru di Pulau Kalimantan 2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Pulau Kalimantan sebagai Lumbung Energi Nasional (sudah masuk dalam Rancangan PERPRES RI tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan). 3. Percepatan penyelesaian jaringan Interkoneksi Kalimantan paling lambat selesai tahun 2014. 4. Tersusunnya rencana umum pembangunan tenaga listrik Kalimantan. 5. Penyelesaian Perencanaan Pembangunan PLTN. 6. Meningkatnya Ratio Elektrifikasi di Kalimantan menjadi 95% sebelum tahun 2014 sejalan dengan meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik. 13


Media Perencanaan

Liputan Utama

Liputan Khusus

Media Perencanaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MEMBUKA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( MUSRENBANGNAS ) 7. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif dalam mendukung Kebijakan Energi Nasional. 8. Membangun kemitraan dalam pembangunan pembangkit Listrik, baik dengan swasta nasional dan lokal yang mengacu kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dari Hasil kesepakatan antar provinsi di wilayah Kalimantan. 9. Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Kalimantan dan Jaringan Interkoneksi Kabel Bawah Laut (Sea bed cable) Kalimantan – Jawa sepanjang 430 Km, dimana pada tahun 2010 BAPPENAS akan melaksanakan FS melalui dana AUSAID. Dari kajian awal dana yang dibutuhkan adalah Rp. 198 Triliun. H. Telekomunikasi Usulan Program dan kegiatan tahun 2011 dalam pengembangan telekomunikasi, adalah pemenuhan sasaran program Universal Service Obligation (USO) untuk pengadaan sarana telekomunikasi di perbatasan seperti (Desa Berdering, Desa Pintar, Desa Informasi) II. BIDANG TATA RUANG A. Review/Penyelesaian RTR Pulau Kalimantan B. Review RTRWN C. Percepatan Penyelesaian RTRWP se Kalimantan D. Review/Penyelesaian Perpres RTR Kawasan Perbatasan/KASABA E. Penyelesaian tata batas wilayah antar provinsi se Kalimantan F. Penataan Ruang SWS Barito dan SWS Jelai secara Terpadu. G. Implementasi Kerjasama HoB: 1. Tindak Lanjut Pengusulan G. Lumut sebagai World Natural and Cultural Heritage (Starting point Implementasi HoB di Kalimantan Tengah) 2. Fasilitasi Best Management Practices dan Sertifikasi Hijau bagi Perusahaan di Wilayah Cakupan HoB 3. Inisiasi Pembentukan Foundation dan Trust Fund Management of HoB 4. Pembentukan Sekretariat HoB; Sesuai dengan agenda tahunan badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) bahwa penyelenggaraan Musrenbangnas tahun 2010 diadakan pada bulan April 2010 selama 4 ( empat ) hari mulai tanggal 28 April sampai 1 mei 2010 di Jakarta bertempat di Gedung Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dimana khusus acara pembukaan dilaksanakan di Komplek Bidakara. Acara tersebut dibuka oleh bapak Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersad Jilid II, Para Gubernur, Bupati dan Kepala Bappeda Provinsi se Indonesia, serta para Penjabat Muspida baik dari Pusat 14

maupun daerah serta para penjabat yang mewakili. Setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan dengan sidang pleno dengan mengenai penjelasan Rancangan RKP 2011 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Ibu Prof.Armida S. Alisyahbagan,MA. Dalam pemaparan dan penjelasannya, Menteri PPN menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2010-2014 yang dimulai pada tahun anggaran 2010. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

tahun 2010. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan ( RKP ) 2011 juga akan menampung hasil-hasil kesepakatan Rapat kerja Presiden Republik Indonesia di Tapaksiring, Bali, termasuk ditetapkan dalam intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan rakyat menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, tantangan utama pertama pembangunan tahun 2011 adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi kemiskinan, serta dapat menggerakkan roda perekonomian di sektor riil. Tantangan utama kedua adalah membangun tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah. Tantangan utama ketiga adalah meningkatkan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu Ibu Menteri juga mengatakan bahwa pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan sekitar 6,3 % dan hal ini diperkirakan akan dapat memberikan kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2011 angkatan kerja baru diperkiraan masuk kepasar kerja 15


Media Perencanaan

Liputan Khusus

Infrastruktur

Media Perencanaan

Pencanangan Program EINRIP (Eastern Indonesia National Roads sebesar 1,8 juta pekerja. Hal tersebut diharapkan yang menjadi sumber utama pertumbuhan berasal dari kegiatan investasi khususnya di sector riil yang banyak menyerap lapangan pekerjaan baru, agar pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga 7,3 % pada tahun 2011.Untuk itu pengembangan industri manufaktur dan UMKM menjadi sangat strategis. Sedangkan pemantapan tatakelola pemerintahan dilakukan melalui penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektif. Terkait dengan upaya peningkatan sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah, beberapa factor pendukung yang perlu diperhatikan adalah (1) ketersediaan data base di tingkat daerah yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana dan anggaran program kegiatan di derah dan pusat sehingga lebih tepat sasaran; (2) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menyusunan rencana dan anggaran, melaksanakan serta memonitor kegiatan yang dilaksanakan di daerah; (3) Peningkatan peran tim koordinasi dan sinergi program/kegiatan pusat dan daerah serta koordinasi antar pelaku pembangunan ditingkat daerah.

ditampung dalam perbaikan rancangan RKP 2011 dan rancangan Renja K/L 2011. -Sidang kelompok dibagi menurut 11 Prioritas Nasional 2010-2014 :

Sidang kelompok dilakukan dengan maksud dan mekanisme sebagai berikut : -Pembahasan usulan prioritas program dan kegiatan nasional dan mengakomodir aspirasi Pemerintah Daerah untuk

Setelah melalui tahapan sidang Pleno dan Sidang Kelompok selama empat hari, Musrenbangnas 2010 secara resmi ditutup oleh Wakil Menteri PPn/ Kepala Bappenas Dr.Ir.Lukito Dinarsyah

16

a.Kelompok I : Pendidikan (prioritas 2); Kesehatan (prioritas 3); Kebudayaan,kreatifitas dan Inovasi Teknologi (Prioritas 11); Prioritas lainnya Bidang kesejahteraan Rakyat. b. Kelompok II : Ketahanaan pangan (prioritas 5); Iklim investasi dan iklim usaha (prioritas 7); Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (prioritas 9); serta Prioritas lainnya di bidang Perekonomian. c. Kelompok III : Infrastruktur (Prioritas 6); Energi (Prioritas 8). d. Kelompok IV : Kemiskinan (Prioritas 4); Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik (prioritas 10). e.Reformasi Birokrasi dan Tatakelola dan Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tuwo,MA pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2010 di Balai Kartini,Jakarta yang dihadiri oleh Penjabat Eselon I dan II Kementerian/Lembaga, Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia dan Kepala SKPD atau yang mewakili. Dalam kesempatan penutupan musrenbangnas 2010 tersebut Dr. Lukito juga mengingkatkan kembali beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, langkah yang akan dilakukan adalah menggunakan kesempatan Musrenbangnas 2010 sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan akhir RKP 2011. Kedua, bagi Kementerian/Lembaga, Langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah perbaikan rancangan Renja K/L 2011 dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan hasil kesepakatan selama sidang kelompok Musrenbangnas 2010. Ketiga, bagi pemerintahan provinsi, langkahlangkah yang akan dilakukan antara lain adalah melaksanakan seluruh hasil kesepakatan Musrenbangnas 2010 secara konsisten dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional 2011 melalui sinergi pusat dan daerah. (Suprabawa)

Improvenment Project) di Tayan (Oleh : Ervan Judiarto, ST., MT., Kasubbid Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kalbar)

Pada tanggal 19 Maret 2010 Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto bersama Duta Besar Australia Bill Farmer dan disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH membuka selubung tanda dimulainya pencanangan 20 paket pekerjaan sipil untuk infrastruktur jalan dan jembatan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pencanangan ke 20 paket pekerjaan ini dipusatkan di ruas jalan Pontianak – Tayan tepatnya di desa Teluk Bakung, Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Pembangunan jalan dan jembatan ini dilakukan berkat dukungan The Australian Agency for International Development (Aus AID), yang telah menyediakan bantuan pembiayaan untuk program Eastern Indonesia Roads. 17


Media Perencanaan

Infrastruktur

Infrastruktur

Media Perencanaan

Menteri PU, Duta Besar Australia dan Gubernur Kalbar saat pencanangan Proyek EINRIP Invesment Project (EINRIP). Jumlah bantuan dari pemerintah Australia sebesar AUS $300 juta atau kurang lebih sebesar Rp 2,5 triliun. Di Provinsi Kalimantan Barat, Proyek EINRIP terdapat di ruas jalan Pontianak – Tayan dengan panjang jalan 31,5 km dengan fokus kegiatan peningkatan jalan dengan lebar jalan 6 – 7 meter dengan bahu jalan 1,5 meter serta perbaikan drainase. Sampai saat ini program Peningkatan Jalan Pontianak – Tayan baru mencapai 12 % dengan nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 137 Milyar. EINRIP merupakan bagian penting kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Kedua pemerintahan bekerjasama untuk menjamin pekerjaan jalan dan jembatan yang telah direncanakan, didesain dan dikonstruksi dengan standar yang tinggi. Pelaksanaan pekerjaan program EINRIP dikelola oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Cakupan wilayah program ini meliputi, 9 provinsi yaitu Bali, NTB, NTT Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya Menteri Pekerjaan Umum menyatakan bahwa Ruas Jalan

18

Pontianak - Tayan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam sistem jaringan jalan nasional. Jalan ini merupakan bagian dari mata rantai Lintas Selatan Kalimantan yang juga termasuk system jaringan jalan jalur Borneo Highway serta ASEAN Highway. Seperti diketahui bahwa bahwa ruas Pontianak - Tayan panjangnya ± 86 kilometer dan merupakan bagian dari jalan Transkalimantan poros selatan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah dengan panjang jalan keseluruhan mencapai ± 733,73 kilometer. Selain itu Duta Besar Australia Bill Farmer mengatakan pemerintah Autralia berbahagia bisa turut berpartisipasi dalam proyek besar di Indonesia. Proyek tersebut adalah 20 paket pekerjaan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan terutama di Kawasan Timur Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian penting dari hubungan kedua negara yang semakin erat antara Australia dengan Indonesia. Australia sendiri telah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas jalan

di Indonesia sejak 40 tahun lalu. Untuk pekerjaan ini pemerintahnya telah membantu UAS$300 juta untuk mendanai 20 paket pekerjaan mencakup pekerjaan peningkatan jalan sekitar 500 km termasuk penggantian jembatan di 9 provinsi di Kawasan Timur Indonesia Farmer berharap peningkatan jalan dan jembatan ini bisa memperpendek jarak dan mempercepat waktu tepuh hubungan transportasi antar kota. Selain itu infratruktur ini akan membuka kesempatan kerja dan memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini Gubernur Kalimantan Barat dalam sambutannya menyatakan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan pemerintah Australia yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan dibangunnya jalan ini akan memperlancar arus barang dan jasa, serta akan mempersingkat waktu tempuh, sehingga akan menghemat biaya. Diharapkan pembangunan jalan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan mempunyai mutu yang baik, sehingga jalan dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

19


Media Perencanaan

Opini

Hakekat Perencanaan

Oleh: Ir. Suratna Suratman Fungsional Perencana Madya

Perencanaan merupakan bagian dari manajemen yang menentukan tujuan utama suatu organisasi yang akan dicapai dengan disertai cara dan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa perencanaan diperlukan? Karena dengan perencanaan manusia dapat mengubah masa menurut kehendaknya; manusia tidak menyerah pada keadaan masa depan yang tidak menentu tetapi menciptakan masa depan; dan masa depan merupakan akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha untuk mengarahkannya Dalam pembangunan Nasional, Indonesia sudah mengalami 3 dekade pembangunan yang dilaksakan berlandaskan rencana pembangunan lima tahunan (Repelita) sebagai penjabaran dan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). Walaupun tidak dilandasi suatu kerangka peraturan yang kuat dan terintegrasi, namun secara bertahap telah terbentuk system perencanaan pembangunan nasional, meliputi mekanisme penyusunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi yang berulang setiap satu tahun untuk perencanaan APBN dan lima tahun untuk Repelita (Wiranto 2000). Diketahui bahwa pemerintah daerah merupakan kepanjangan pemerintah pusat, sehingga dominasi pemerintah pusat masih sangat besar di dalam menentukan arah dan sasaran pembangun nasional, akibatnya pemerintah daerah kurang optimal 20

untuk menjalankan aspirasi di daerahnya. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan wajar apabila krisis ekonomi tahun 1997 merupakan kegagalan dari perencanaan, bahkan yang lebih parah lagi bahwa perencanaan dianggap tidak diperlukan lagi, maka pada saat pemerintahan Gus Dur sebagai presiden RI wacana pembubaran Bappenas menjadi salah satu isu hangat di masyarakat. Perencanaan Pembangunan yang disimbolkan lembaga Bappenas dipimpin hanya seorang kepala bukan lagi Menteri. Bersamaan itu dinas/badan daerah khusus untuk Bidang Perencanaan (Esselon III) harus dibubarkan dan diganti dengan Kasubag Anggaran dan Keuangan (esselon IV) demikian pula Bappeda yang semula dipimpin oleh seorang Ketua kemudian diganti menjadi “Kepala’ , sehingga didalam koordinasi dengan Dinas/Badan, Bappeda kurang optimal untuk mengendalikan perencanaan Daerah. Hal ini dapatlah dikatakan hampir sebagian dari proses perencanaan di masing-masing Dinas/Badan tidak dapat melaksanakan secara efektif seperti kegiatan evaluasi, pengendalian dan monitoring yang kurang terkawal dengan baik, dikarenakan beban tugas berat ini hanya diperankan oleh seorong esselon IV yang harus memonitor pekerjaan-pekerjaan esselon III. Namun untuk mengendalikan permasalahan ini, Dinas/Badan dapat memanfaatkan peluang dari Keputusan Presiden No. 173 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Perencana, Dinas/Badan dapat mengusulkan Jabatan Fungsional Perencana, sehingga dapat mengisi peranan didalam proses perencanaan, dimana kedudukan dan tugasnya langsung dibawah Kepala Dinas/

Badan, sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara profesional dan proporsional, yang berlandaskan peraturan , tugas dan fungsi masing-masing Dinas dan Badan. Perlu diketahui bahwa pekerjaan perencanaan bukan hanya sebagai pengkolektor usulan, tetapi yang lebih penting bagaimana usulan-usulan tersebut harus melalui pertimbangan yang dianalisis berdasarkan sumber data yang ada. Untuk menjaga konsistensi proses penyusunan perencanaan ada beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab menurut Homan (1998) misalnya ; sejauhmana perencanaan disusun (umum vs, detil), siapa saja yang terlibat (pemerintah vs masyarakat), bagaimana mekanismenya (rumit vs sederhana). Disamping itu apakah perencanaan hanya dibuat oleh pemerintah atau hanya elit-elit tertentu atau elemen seluruh masyarakat atau perencanaan hanya disusun seperti resep buku masakan yang memberikan visi dan kreativitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan perencanaan yang baik diperlukan landasan hukum dan didukung oleh infrastruktur organisasi yang baik didaalam pemerintahan dan masyarakat. Direktur Crisis Group Internasional, Nocholas White, menyatakan bahwa “ if we fail to plan, we plan to fail’ (jika kita gagal dalam merencanakan, maka kita merencanakan kegagalan). Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang teruang dalam UU SPPN tahun 2004. ada empat proses penyusunan perencanaan pembangunan yaitu : 1.Proses politik, yaitu proses perencanaan yang dihasilkan melalui penyusunan rencana pembangunan yang berasal dari penjabaran visi, misi dan program yang ditawarkan oleh

Media Perencanaan

Opini presiden/kepala daerah terpilih dalam pemilihan langsung. 2.Proses teknokratik, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh para professional, dan para aparat pemerintah yang bekerja diunit perencanaan. 3.Proses partisipatif, yaitu proses perencanaan yang melibatkan pemangku kepentingan pembangunan melalui forum-forum di tingkatan desa dan tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 4.Proses bottom-up dan top down merupakan penggabungan perencnaan dari arus bawah dan arus dari atas. Perencanaan merupakan bagian penting dari manajemen pembangunan, oleh karenanya perencanaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa melalui proses. Pembangun tetap menjadi salah satu pilihan terbaik diantara pilihanpilihan jelek dalam rangka memenuhi hak dasar masyarakat akan kesejahteraan terutama di negara yang sedang berkembang . Pembangunan meliputi proses perencanaan, implementasi, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi. Untuk perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik, maka pembangunan haruslah dilaksanakan atas dasar cara yang berencana. Perencanaan digunakan sebaga alat dalam mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat yang lebih baik dan teratur (Wignyo, 2009). Perencanaan dilihat dari sudut pandang yang praktis, adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dalam berbagai kehidupan sebagai individu, rumah tangga, kelompok, organisasi dan bernegara, tidak ada kegiatan manusia tanpa perencanaan (Homan, 1998). Dengan demikian perencanaan daerah merupakan arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen masyarakat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sedangkan perencanaan bagi pemerintah daerah merupakan pedoman yang terarah dalam menjalankan fungsinya. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki posisi yang sangat strategis, sebelah utara berbatasan dengan negara

KEBIJAKAN VS KEPENTINGAN tetangga Malaysia dan sebelah barat berbatasan dengan laut Cina Selatan yang merupakan pusat lalu lintas pelayaran internasional. Kalimantan Barat dikenal memiliki potensi sumber daya alam permukaan seperti hasil hutan dan potensi sumber daya alam dibawah permukaan (Batu Bara; Emas, Bouxit, Uranium, pasir besi dll). Namun dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ironisnya penduduk di Kalimantan Barat masih belum mampu keluar dari garis kemiskinsn (peringkat 28 dari 32 provinsi) dibandingkan dengan provinsi lainnya. Karena dari jaman era Orde baru hingga era reformasi pulau Kalimantan hanya menjadi anjungan tunai mandiri atas nama percepatan pertumbuhan ekonomi melalui rente yang cepat dan praktis. Pada era 1970-an, Kalimantan Barat memasok sebagian besar ekspor kayu Indonesia. Era milenium, penebangan hutan menurun, lantas diperkuat pengerukan batu bara berkapasitas relatif tinggi per tahun, sedangkan lahan-lahan kritis/marginal bertambah luas disebagian kepulauan ini, apa yang akan terjadi apabila kondisi seperti ini belum ada upaya untuk percepatan pemulihannya. Ini kebijakan bunuh diri bagi pulau Kalimantan dan segenap warganya, yang dipilih secara sadar dan terencana. Pemerintah rela menurunkan prioritas derajat pemenuhan kebutuhan domestik. Jangan heran jika berbagai daerah di pulau Kalimantan Barat, sepanjang dua tahun terakhir, mengalami giliran pemadaman listrik. Yang sangat menyedihkan, ada tanda tanya besar, sebenarnya ke mana perginya nilai bersih (nett values) dari kekayaan alam yang telah dikeruk dan kemudian diekspor ke negara lain, apabila pendapatan yang sebagian besar masuk ke kas negara adalah pendapatan pajak. Pulau

Kalimantan;

Sumatera

dan

Papua yang merupakan pulau besar di Indonesia yang hanya paradoks saja. Walaupun pulau-pulau ini memiliki kekayaaan sumberdaya alam yang melimpah namun masih identik dengan kemiskinan, terutama masyarakat asli yang dekat dengan sumber-sumber produksi masih tetap miskin dan tidak dapat menikmati kekayaan sumber daya alamnya. Berdasarkan geologis Kalimantan tergolong pulau yang berumur tua dan stabil dicirikan dengan non aktifnya gunung-gunung merapi. KEBIJAKAN Dengan lahirnya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, ternyata belum mampu meyurutkan derajat kemiskinan penduduk Pulau Kalimantan Barat, bahkan, disinyalir dengan kebijakankebijakan yang berasumsikan untuk meningkatkannya investasi di daerah bahkan menjadi lebih parah. Hal ini disebabkan pilihan paradigma pengurus negara terhadap tataproduksi yang dikendalikan permintaan pasar mancanegara, tanpa mempertimbangkan aspek keseimbangan serta keberlanjutan produksi, contohnya kebijakan ijin untuk membuka usaha kelapa sawit di Kalimantan Barat yang sudah mencapai sekitar 4 juta lebih padahal berdasarkan rencana makro peruntukan sawit di Kalimantan Barat hanya 1,5 juta, dan realisasi tanam baru mencapai sekitar 500 ribuan hektar, ini sangat rawan jika tidak terbangunnya system yang baik dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, karena kebijakan pemanfaatan lahan sudah tidak mengacu kepada komitmen tata ruang yang. Disamping itu, provinsi Kalimantan Barat menduduki luas areal tanam yang paling tinggi, namun untuk tingkat produksi masih terbatas dalam bentuk CPO, sehingga nilai tambah belum dapat dinikmati oleh daerah karena pabrik 21


Media Perencanaan

Opini terserap di sector perindustrian bahkan dengan keahliannya mereka mampu membuka lapangan kerja sendiri. percepatan memiliki jumlah KP terbanyak di Kaltim. Di Kabupaten Kutai Timur, yang ekonominya bergantung kepada pengerukan batu bara, justru 48 persen warganya miskin. Ironisnya, sekitar 45 persen penduduk miskin hidup tersebar di sekitar area tambang PT Kaltim Prima Coal—pengeruk batu bara terbesar di Kalimantan, milik Bumi Resources, perusahaan keluarga Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KALIMANTAN BARAT Oleh : Surachmad Darusman (Fungsional Perencana Muda) dapat dipahami bahwa faktor kunci penciptaan lapangan usaha baru yang berdaya saing adalah pengembangan inovasi berbasis sumberdaya lokal. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Generasi suram ilustrasi turunan CPO belum ada di Kalimantan Barat. Sedangkan di Kalimantan Timur dengan luas relative lebih kecil dari Provinsi Kalimantan Barat telah masuk dalam INPRES untuk mendirikan industri turunan dari CPO, sehingga tidak menutup kemungkinan produksi CPO di Kalimantan Barat hanya mampu menikmati nilai jual yang jauh lebih rendah jika dibandingkan provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan suatu pelajaran bagi daerah agar kedepannya harus lebih gigih untuk dapat memperjuangankan kesempatan mendapatkan fasilitas dari pusat, sehingga proses percepatan peningkatan pendapatan masyarakat akan lebih cepat terealisasi melalui pembangunan industri-industri sebagai peluang lapangan kerja. Jika Provinsi Kalimantan Barat hanya mampu menarik investor perkebunan sawit, untuk sekedar memenuhi permintaan pasar internasional, tanpa menghiraukan lahan untuk cadangan tanaman lain termasuk pertanian tanaman pangan sebagai upaya Ketahanan Pangan, ini akan berakibat ketergantungan daerah akan bahan pangan dari luar, untuk itu perlu adanya regulasi daerah untuk mengamankan lahan-lahan potensi untuk tanaman pangan agar jangan berubah fungsi mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Yang Berkelanjutan. GENERASI PENERUS 22

Angka penduduk hidup di bawah garis kemiskinan hingga Maret 2009 mencapai 400.000 jiwa atau sekitar 9,3 persen total jumlah penduduk, menurun dibanding tahun sebelumnya 11,08 persen. Kantong-kantong pengangguran menyebar di kota dan Kabupaten ,yang ironisnya tingkat Angka Harapan Hidup 66,30 dan ditambah kondisi Index Pertumbuhan Manusia 68,17, dan sebagaian besar mata pencaharian masih bergantung pada sector pertanian, walaupun kontribusi pendapatan masih dibawah dari sector jasa lainnya. Untuk membangun percepatan index pertumbuhan manusia, pemerintah daerah perlu mempersiapan SDM melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Aspek kesehatan merupakan kebutuhan vital untuk mempersiapan manusia yang sehat demikian juga pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Beberapa hal masalah pendidikan yang menjadi pemikiran jangka panjang dalam menyiapkan SDM yang siap pakai untuk kepentingan percepatan pertumbuhan, sebaiknya pemerintah tidak terpaku hanya pada pendidikan umum dan formal, namun perlu adanya perhatian khusus agar kita dapat membuka peluang pendidikan kejuruan dan informal, sehingga kesempatan pendidikan akan dapat dinikmati secara merata, disamping itu dengan bekal pendidikan kejuruan tenaga-tenaga akan lebih cepat

Di sekitar kawasan pengerukan batu bara, kualitas hidup warga justru turun. Agustus 2009, Kaltim Post memberitakan penderita penyakit kelamin gonorrhea yang mencapai 39 orang di Kutai Barat adalah kelompok usia produktif, 20-40 tahun. Belum lagi penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang mencapai 19.375 orang (2007), meningkat 10,3 persen dari 2006. Bahkan, pada 2008 tercatat 7.304 anak balita menderita ISPA. Padahal, di sini bertebaran perusahaan tambang skala besar pemegang PKP2B. Bayangkan, generasi suram seperti apa yang akan lahir jika di usia begitu dini sudah terserang ISPA dan terancam penyakit kelamin. Potret generasi suram ini menegaskan absennya kepengurusan dan penyelenggaraan wilayah yang menjamin keselamatan warga. Tak perlu repot-repot sebenarnya mengukur keberhasilan 100 hari pemerintahan Susilo BambangYudhoyono di periode kedua kekuasaannya, krisis Pulau Kalimantan adalah salah satu tolok ukur kunci. Jika tidak mau terus-menerus dihujat, Yudhoyono harus menggunakan waktu empat tahun sembilan bulan sisa pemerintahannya untuk berbalik arah menjadi pemerintahan yang menjamin keselamatan rakyat. Mungkinkah?

Media Perencanaan

Opini

Ekonomi Daerah Berdayasaing = Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi Kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah permasalahan kronis yang muncul hampir setiap daerah di Indonesia. Program-program pemerintah yang bersifat sementarapun serta merta banyak diluncurkan, misalnya dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Jamkesmas dan lain sebagainya. Sehingga secara nasional, sekali lagi untuk sementara, si ”miskin” yang terdata dapat segera nyaris menyentuh sedikit batas ambang kemiskinan. Namun peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran di daerah lebih sulit dilakukan karena harus secara langsung menciptakan lapanganlapangan usaha baru demi terserapnya tenaga kerja yang menganggur, dengan kata lain sektor riil harus benar-benar riil bergerak dan bertumbuh. Saat ini, penciptaan suatu lapangan usaha baru juga tidak semudah seperti yang dibayangkan. Agar dapat bertumbuh dan berkembang, penciptaannya semakin dituntut untuk mampu berdaya saing baik lokal maupun regional dan bahkan mungkin internasional. Dengan demikian, yang menjadi kunci utamanya adalah menumbuhkan usaha-usaha yang produktif, efisien, berdaya saing dan selalu menggunakan serta mengembangankan teknologi secara terus menerus berdasarkan kompetensi inti (core business) daerah tersebut. Secara mudah

Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah dan bagaimanapun akselerasinya, pengembangan inovasi berbasis sumberdaya lokal mau tidak mau, siap tidak siap, setiap daerah ”wajib” membangun suatu sistem inovasi yang terintegrasi. Sistem inovasi tersebut harus mampu mengintegrasikan antara subsistem ekonomi, subsistem sosial-budaya dan subsistem politik dengan sumberdaya manusia serta sumberdaya alam menuju daerah yang memiliki daya saing yang tangguh. Dengan kondisi tersebut, maka suatu daerah dijamin telah menyempurnakan langkahnya menuju pembentukan Klaster Ekonomi Utama Daerah. Secara jelas dan singkat, sistem inovasi yang dimaksud adalah membangun suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku (actor), kelembagaan (institision), jaringan (network), hubungan (relation), interaksi (interaction) dan proses produktif (productivity process) yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan best practice-nya), serta proses pembelajaran. Diagram di bawah ini adalah contoh yang menggambarkan penguatan kelembagaan dalam pembangunan suatu sistem inovasi di daerah (provinsi dan Kab/kota). Berdasarkan diagram di bawah, pada dasarnya sistem tersebut sudah terbentuk walau belum sempurna. Permasalahannya adalah system tersebut belum bernafaskan bahwa setiap daerah wajib mempunyai core

business yang perlu diakselerasi pengembangan inovasi dan implementasinya. Kemudian, umumnya setiap actor bekerja sendiri-sendiri dengan agenda masing-masing yang kadangkala tumpang tindih bahkan cenderung saling mematikan. Seharusnya, dalam sistim inovasi ini mulai dari pimpinan daerah dan perangkatnya, Legislative (DPRD), Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga “transfer of knowledge” lainnya seperti Balai Latihan Kerja (BLK), lembagalembaga Litbang swasta maupun pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian yang saling menguatkan kelembagaan system inovasi tersebut. Sebagai lembaga pengawal perlu dibentuk suatu kelompok advocacy/pendamping sekaligus pengawal arah pengembangan dan pemanfaatan inovasi yang akan dihasilkan yaitu Dewan Pendamping Daya Saing Daerah (DPDS) yang terdiri dari tim ahli, dewan riset daerah dan steering committee (task force). DPDS harus dapat merumuskan inovasi apa yang perlu diakselerasi untuk dikembangkan. Namun dari semua tersebut di atas, yang harus menjadi pijakan utama adalah komitmen pimpinan daerah terhadap pentingnya Sistim Inovasi Daerah (SIDA) yang diikuti dengan penyamaan persepsi setiap actor yaitu Eksekutif (Badan, Dinas, Biro dll), Legislative (DPRD), Akademisi (Perguruan Tinggi), lembaga Litbang, lembaga pendiikan dan pelatihan (transfer of knowledge), pelaku usaha (pabrikan, pedagang, pengusaha) dan masyarakat daerah bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan dengan pengembangan inovasi dan entrepreneurship/ kewirausahaan. 23


Media Perencanaan

Opini

Opini

Media Perencanaan

Sumber: Tatang A. Taufik “Pengembangan Sistem Inovasi Daerah; Perspektif Kebijakan�, Kementrian Riset dan Teknoligi.

PEMBENTUKAN SIDA DI KALIMANTAN BARAT Untuk kasus di Kalimantan Barat dapat dilakukan dengan Pembentukan Tim Pokja awal untuk menginisiasi SIDA, dimana tugas tim tersebut adalah: 1.Menyusun telaahan kepada gubernur tentang pentingya SIDA bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah dengan outcome dukungan penuh pimpinan daerah; 2.Menyusun bahan-bahan untuk sosialisasi ke para actor baik dipemerintahan maupun diluar pemerintahan dan penyebarannya baik melalui rapat, publikasi media massa, maupun penyediaan booklet SIDA dengan outcome penyamaan persepsi atas pentinya SIDA dibangun di Kalbar; 3.Mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang telah tumbuh menjadi klaster (baik yang tumbuh secara alami maupun by design), walaupun klaster tersebut masih pada fase penumbuhan (belum mature/ matang) dengan outcome penentuan aktivitas bisnis apa yang akan menjadi 24

pilot project; 4.Menginisiasi upaya kerjasama dengan daerah (kab/kota) yang bersedia difasilitasi pengembangan teknologinya-SIDA, beberapa kandidat komoditi adalah: Klaster Karet (Sintang, Sambas, Bengkayang); Klaster Keramik (Singkawang dan Bengkayang); Klaster Peternakan (Singkawang dan Bengkayang) dengan output adanya pilot project SIDA di kab/kota sebagai tempat exercise pengembangan kelembagaan SIDA kab/kota dan provinsi. Diharapkan tim ini mampu membuat pilot project yang dapat membuka wawasan para actor yang seharusnya terlibat sehingga dapat mendorong kelembagaan sistem inovasi terbentuk secara lengkap seperti yang diilustrasikan dalam diagram di atas. Tim ini akan mendapat asistensi penuh dari Kementrian RISTEK.

SIDA DALAM UTAMA

PENGEMBANGAN

Prioritas Daerah Salah satu daerah yang sudah menyatakan kesediaannya untuk diadvocacy adalah Kota Singkawang dengan integrated farming dan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT-Singkawang Komplek). Sedangkan klaster yang dapat dikembangkan melalui SIDA adalah klaster keramik yang telah diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2007. Selain itu komoditi karet yang telah dikembangkan sebagai salah satu industri unggulan daerah Kalbar melalui Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dapat menjadi model pengembangan SIDA. Aloevera sebagai tanaman khas Pontianak juga telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi one village one product (OVOP) Kota Pontianak oleh Kementerian Perindustrian.

PENATAAN RUANG DAN DILEMA TRANSFORMASI PARADIGMA SENTRALISASI – DESENTRALISASI Oleh: Irwan Lahnisafitra, ST, MT - Fungsional Perencana Muda Dampak luas dari reformasi yang telah bergulis selama ini, tidak hanya menyangkut perubahan pada tata kehidupan sosial-ekonomi tetapi terjadi juga pada politik bangsa. Dalam tata kenegaraan perubahan besar yang terjadi adalah transformasi dalam kehidupan bernegara dari yang sangat sentralistik, menjadi kehidupan yang lebih bernuansa demokratik dan desentralistik. Perubahan penyelenggaraan bernegara (governance) yang sangat mendasar ini, tentu mempunyai implikasi pada praktek perencanaan dan pembangunan, terlebih dalam proses penataan ruang, yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik secara luas. Prinsip penataan ruang yang berkelanjutan tidak mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administrasi kabupaten atau propinsi. Terdapat beberapa catatan yang perlu digaris bawahi untuk meningkatkan peran penataan ruang bagi keterpaduan pembangunan berkelanjutan di era otonomi. Tulisan ini mencoba menggambarkan kondisi tersebut. 25


Media Perencanaan I. Pendahuluan Penyerahan “hampir keseluruhan” hak dan kewajiban Pemerintah dalam urusan dan pelayanan publik kepada Daerah Kabupaten dan Kota pada era otonomi daerah ini, dalam kaitan tertentu menjadi hal yang dilematik bagi usaha penataan ruang khususnya penataan ruang yang berkelanjutan (Oetomo, 2002). Paradigma keberlanjutan yang salah satu prinsipnya adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan tetap mempertahankan daya dukung ekosistem-ekosistem pendukungnya, semakin sulit dicapai. Hal ini didasari bahwa pertimbangan ekosistem selalu bersifat fungsional-global yang berarti lintas batas administrasi daerah, bahkan lintas negara. Oleh karena itu pandangan sempit kedaerahan yang didukung wewenang formal yang berlebihan justru akan kontra produktif bagi usaha menjaga keberlanjutan pembangunan. Ekses negatif otonomi daerah yang terlalu kuat akibat tekanan “pembangunan”, seringkali lebih menonjol daripada tujuan luhurnya untuk bersubsidiaritas mengembangkan kearifan tradisional yang biasanya lebih ramah lingkungan. Penataan ruang yang intinya adalah pengelolaan sumber daya (alam, manusia, buatan, dan sosial) yang ada secara optimal, sinergik, dan minimasi

26

Opini konflik, untuk “tujuan tertentu”, secara inherent mengandung prinsip berkelanjutan itu sendiri, sehingga justru akan mandul jika dikaplingkapling kewenangannya di dalam daerah-daerah yang kecil. Penataan ruang bukan “mozaik”, tetapi integrasi tujuan “Pusat” dan “Daerah”. II. Dilema Kepentingan Dan Kewenangan Dalam Penataan Ruang Kesenjangan antara kepentingan dan kewenangan, ditenggarai sebagai penyebab munculnya persoalan dalam penataan ruang. Pontensi persoalan ini muncul bila kepentingan suatu pihak (jenjang pemerintah) ternyata berada di bawah kewenangan pihak (jenjang pemerintah) lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tersendiri bagi pihak yang mempunyai kewenangan agar kepentingan salah satu pihak tersebut dapat diakomodasi. Persoalan nyata akan terjadi bila kepentingan tersebut tidak berhasil disepakati dengan pihak yang mempunyai kewenangan. Dalam konteks Indonesia, penataan ruang pada tingkat Daerah (Kabupaten dan Kota) merupakan yang paling kuat, namun demikian pada kondisi tertentu campur tangan Pemerintah Propinsi dan Pusat tetap diperlukan. Menurut Leung (1989)

pada umumnya, kewenangan penataan ruang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan jenjang pemerintah yang lebih tinggi berperan dalam pengawasan dan sebagai penengah bila terjadi konflik. Di Inggris, kewenangan ini diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah, sementara di Amerika diselenggarakan oleh Negara Bagian dan di Kanada oleh Propinsi (Leung, 1989). Meskipun kewenangan penataan ruang di Kanada ada pada Propinsi, tetapi operasionalnya didelegasikan kepada Daerah (local government). Di Propinsi Ontario misalnya, rencana tata ruang akan disetujui oleh Ministry of Municipal Affairs yang mewakili Propinsi jika “Kepentingan Propinsi” yang diterbitkan dari waktu ke waktu telah dipenuhi dalam rencana tersebut (Zulkaidi, 2002). Meskipun ada program-program Federal dan Propinsi yang berkaitan dengan penataan ruang, tingkat Federal dan Propinsi tidak menuangkannya dalam rencana tata ruang yang setingkat dengan RTRWN atau RTRWP di Indonesia. Pada daerah otonom yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, pejabat di Daerah cenderung mengutamakan dampak (positif ) dari

Opini penataan ruang terhadap penduduk dan konstituen di Daerahnya sendiri daripada terhadap penduduk di Daerah lain. Oleh karenanya, sangat wajar jika penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sangat berorientasi kepada kepentingan Kabuapaten/Kota itu sendiri, dan kurang memperhatikan dampaknya pada Kabupaten/Kota lainnya. Dalam situasi dimana dampak yang merugikan Daerah di sekitarnya tidak berhasil diselesaikan bersama, maka Pemerintah Propinsi, bahkan mungkin Pusat, perlu turun tangan mengatasi persoalan lintas Kabupaten/Kota tersebut. Guna meminimumkan dampak negatif penataan ruang antardaerah, Propinsi dapat campur tangan dalam bentuk RTRW Propinsi. Pertanyaan yang muncul : apa unsur campur tangan tersebut dan bagaimana menyelenggarakannya. Untuk itu, Propinsi perlu mempunyai prinsip dasar atau kebijakan penataan ruang yang dinyatakan dalam bentuk “kepentingan Propinsi” (provincial interest) secara formal dan legal. Sebagai contoh, pada proses penyusunan RTRW suatu propinsi yang sedang berjalan, Bappeda Propinsi terkait ternyata tidak dapat dengan tegas menyatakan apa kepentingan Propinsi dalam penataan ruang. Tanpa menetapkan kepentingan propinsi, maka propinsi akan kesulitan melihat mana kepentingan propinsi yang berada dibawah kewenangannya sendiri, dan mana yang berada diluar kewenangannya. Bila kepentingan tersebut tidak berada di dalam kewenangannya, dengan kata lain RTRWP mengatur kepentingan Nasional atau Daerah, maka pemanfaatan dan pengendalian RTRWP tidak akan efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah : bagaimana menjamin terwujudnya kepentingan propinsi yang kewenangannya berada pada Pemerintah Pusat atau Kabupaten/Kota? Bila persoalan serupa terjadi pada tingkat Propinsi, maka akan diperlukan campur tangan Pusat. Pada kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat juga perlu merumuskan ”Kepentingan Nasional” (national interest), dan sebagaimana kepentingan propinsi, perlu disadari bahwa kepentingan Nasional belum tentu berada di dalam kewenangan Pusat. Bila disadari bahwa ada potensi

Media Perencanaan ketidaksesuaian kepentingan dengan kewenangan pada semua tingkat penataan ruang (Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota), maka perlu dipikirkan bagaimana menjamin tercapainya kepentingan masingmasing pihak yang berada dalam kewenangan pihak lain? Untuk mengurangi campur tangan Pemerintah Propinsi dan Pusat dalam mengatasi persoalan antardaerah, perlu dikembangkan etika yang kuat dalam penataan ruang, dimana disebutkan sebagai ”kewajiban moral dan etis” penataan ruang. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap daerah harus mempertimbangkan sejauh mana penataan ruangnya menimbulkan dampak negatif atau eksternalitas terhadap daerah di dekatnya. Setiap daerah mempunyai kewajiban meminimumkan, atau bahkan meniadakan kerugian akibat penataan ruang yang diselenggarakan di Daerahnya. Kewajiban moral dan etis ini tumbuh berdasarkan kenyataan bahwa setiap daerah saling terhubung secara sosial dan ekonomi. II. Perumusan Berbagai Kepentingan Dan Kewenangan Untuk Penataan Ruang Yang Efektif Dalam penyusunan rencana tata ruang, selain aspek teknis, kepentingan politis dan ekonomi berbagai jenjang pemerintahan perlu mendapat perhatian. Unsur dasar yang menjadi rujukan untuk penyusunan rencana sektoral dan program tata ruang dalam suatu rencana tata ruang wilayah adalah struktur dan pola pemanfaatan ruang. Semakin rendah tingkat rencana tata ruang, semakin rinci kandungan teknisnya. Dengan demikian, RTRW Kabupaten/Kota akan menampung semua aspek teknis tersebut, sedangkan pada RTRWP dan RTRWN akan lebih ditekankan pada upaya perwujudan struktur dan pola tata ruang. Agar rencana tata ruang dapat diimplementasikan dengan efektif, materi yang diatur hendaknya menampung kepentingan semua pihak (Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota) dan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tiap jenjang pemerintahan.

Kepentingna Nasional dan kepentingan Propinsi, bila dilihat berdasarkan karakteristiknya, mempunyai banyak kesamaan. Keduanya sama-sama perlu menyeimbangkan dan menyerasikan rencana tata ruang yang disusun oleh jenjang pemerintahan di bawahnya. Pemerintah Pusat dan Propinsi perlu menegaskan kepentingannya yang akan ”dititipkan” pada RTRW Kabupaten/Kota. Bagi Pusat dan Propinsi, pendekatan untuk merumuskan kepentingannya apat didasarkan pada kriteria yang relatif sama. Dari permasalahan ini, dapat dirangkum kriteria dasar perumusan kepentingan tersebut. Kepentingan Nasional dan Propinsi yang disandingkan dengan kewenangan selanjutnya dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan komponen RTRWN dan RTRWP apa saja yang perlu dicakup (lihat Gambar 1). Ada beberapa dasar pertimbangan dan kriteria yang secara umum dapat menjadi acuan dalam perumusan kepentingan Pusat dan Propinsi antara lain (Zulkaidi, 2002) : 1. Pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis. Dalam rencana tata ruang, kepentingan ini diwujudkan dengan menetapkan lokasi dan sektor ekonomi yang diprioritaskan. Pusat atau Propinsi perlu menyediakan dana dan insentif agar Daerah dapat menampung kepentingan tersebut. 2. Pemerataan pelayanan, yaitu mengusahakan sebaran pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi yang memadai. Sebaran yang relatif merata akan meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan ekonomi. Kepentingan ini dapat diwujudkan dengan menetapkan peranan kota dengan dukungan dari Pusat dan Propinsi untuk melengkapi fasilitas pelayanannya. Disamping itu, perlu didukung dengan efisiensi investasi publik, yaitu mengarahkan jenis investasi yang dilakukan di berbagai Daerah agar tercapai sinergi, menghindari kompetisi 27


Media Perencanaan antardaerah, dan menghindarkan kurang berfungsinya prasarana/fasilitas yang telah dibangun. Ini diwujudkan dengan menetapkan prasarana publik yang paling menguntungkan dari fungsi pelayanannya. 3. Swasembada, yaitu upaya tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama pangan. Ini diwujudkan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian lahan, terutama lahan basah. 4. Keberlanjutan, yaitu mendorong berlanjutnya pemanfaatan ruang dengan menetapkan kawasan-kawasan berfungsi lindung. 5. Keadilan, yaitu kompensasi (fungsi, fiskal, dll) yang perlu diberikan pada Daerah yang ditetapkan sebagai fungsi lindung bagi Daerah bawahannya. Ini dapat diwujudkan dengan mengalokasikan fungsi produktif yang didukung oleh investasi Pusat dan Propinsi. 6. Kesesuaian fungsi, yaitu mempertimbangkan eksternalitas dari penataan ruang satu Daerah terhadap Daerah di dekatnya. Ini merupakan wujud dari ”kewajiban moral dan etis” Daerah. IV. Dilema Penataan Ruang Berkelanjutan Di Masa Transformasi Paradigma Sentralisasi-Desentralisasi Dalam masa transisi otonomi daerah berdasarkan konsep desentralisasi yang dicanangkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diperbaharui melalaui UU No. 33 Tahun 2004, paradigma keberlanjutan kelihatannya akan semakin sulit dicapai. Pembangunan berkelanjutan salah satu prinsipnya adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia dengan tetap mempertahankan daya dukung ekosistem-ekosistem pendukungnya. Sementara itu, pertimbangan ekosistem sendiri selalu bersifat fungsional-global yang berarti lintas batas-batas adminsitrasi daerah, bahkan lintas negara. Sayangnya, heterogenitas dan kemajemukan unsurunsur pembentuk daerah di Indonesia seringkali justru menimbulkan daerahisme dan kompetisi yang tidak perlu. Oleh karena itu pandangan sempit kedaerahan yang didukung wewenang formal yang berlebihan justru akan kontra produktif bagi usaha menjaga keberlanjutan pembangunan. Tekanan “pembangunan” versi pemerintah 28

Opini daerah seringkali harus berujung pada target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun. Tiba-tiba saja pemerintah daerah merasa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab menyediakan segala sesuatu keperluan masyarakat di daerahnya, dan oleh karenanya harus emaksimasi pengusahaan segala aset modal yang ada baik modal alam, modal manusia, modal buatan dan modal sosial yang ada di daerahnya masing-masing. Paradigma “good governance” bagi daerah-daerah tersebut hanya sebatas wacana, dan jikapun dipraktikan hanya untuk proses legitimasi tanpa pemberdayaan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menghambat peningkatan PAD dan APBD harus ditinjau ulang dan diubah, atau cukup dilanggar begitu saja. Bahkan hampir semua “proses perizinan” yang ditujukan untuk pengendalian pembangunan atau pengendalian pemanfaatan ruang disulap menjadi sumber PAD. Jumlah izin yang akan dikeluarkan mulai ditargetkan oleh DPRD untuk pemenuhan PAD, sehingga persolan tidak cocok dengan rencana tata ruang yang ada tidak perlu dirisaukan. Oleh karena itu, “keberlanjutan” sebagai prinsip dan good governance sebagai praktik yang merupakan dua aspek kembar dari “penataan ruang yang baik” boleh jadi Cuma ada dalam konsep. Walaupun menjadi acuan pembangunan yang berkelanjutan, sebaliknya justru menjadi alat legitimasi malpraktek sektor publik dalam pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya. Penataan ruang yang intinya adalah proses pengelolaan sumber daya (alam, manusia, buatan, dan sosial) yang secara optimal, sinergik, dan minimasi konflik untuk “tujuan tertentu” secara inherent mengandung prinsip keberlanjutan itu sendiri, sehingga justru akan mandul jika dikaplingkapling kewenangan mutlaknya di dalam daerah-daerah yang kecil. Oleh karena itu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

yang menyatakan bahwa “penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang kabupaten/kota dan propinsi” dan “penetapan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan kabupaten/ kota “ secara prinsipil kurang dapat dipertanggungjawabkan. Penataan ruang bukan “mozaik”, tetapi integrasi tujuan “pusat” dan “daerah”. Dengan melihat determinan sentralisasi Flynn (1990), khususnya “konsensus pada pendekatan terbaik” yang rendah dan “resiko yang terkait dengan kegagalan” yang tinggi di suatu daerah, dalam konstek penataan ruang yang berkelanjutan di Indonesia maka struktur tata ruang secara makro justru perlu ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi secara sentralisasi. Pemerintah pusat membentuk struktur tata ruang nasional berupa sistem perkotaan an pusat-pusat kegiatan nasional yang paling efektif dan efisien dengan mengoptimasikan dan mensinergikan penyediaan national public goods. Dilanjutkan dengan pengaturan struktur tata ruang propinsi yang berupa sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lintas kabupaten/kota dalam propinsi yang dilakukan Pemerintah Propinsi dengan mengoptimasikan dan mensinergikan penyediaan provincial public goods. Baru tahap selanjutnya daerah kabupaten/ kota menindaklanjuti dengan pengaturan pola dan struktur tata ruang kabupaten/kota dengan mengoptimasikan dan mensinergikan penyediaan local public goods. “Good governance” dilaksanakan dalam tahapan proses penentuan setiap rencana tata ruang wilayah tersebut, khususnya dalam penentuan mana yang merupakan “national public goods”, “provincial public goods”, dan“local public goods”. Bahkan dalam kontek keberlanjutan, menurut Oetomo (2002) dikenal pula “global public goods” yang eksternalitasnya dinikmati bersama oleh seluruh umat manusia di dunia, sehingga menjadi aspek penting yang harus “diperbaharui” dan ditata pengaturannya dalam skala nasional,

Opini

Media Perencanaan setiap jenjang pemerintahan dalam penataan ruang, selain berdasarkan bentuk kewenangannya (Kebijakan, perencanaan, pembangunan, pengendalian, norma, standar, kriteria, dll) urusan-urusan yang diserahkan perlu merujuk pada hirarki fungsional urusan tersebut, bukan hanya per sektornya. Dalam perencanaan dan pengelolaan jaringan jalan misalnya, pembagian kewenangan dapat mengikuti ketentuan pembinaan jalan yang berlaku pada UU NO. 13/1980 tentang Jalan dan PP No. 26/1985 tentang Jalan. Kondisi serupa dapat dilakukan untuk urusan di bidang lainnya dan dapat ditetapkan dalam produk hukum. Sehingga, tidak ada multi interpretasi menyepakati kewenangan dalam berbagai jenjang penataan ruang. Dan akhirnya, setiap jenjang pemerintahan yang mempunyai kepentingan dapat dengan jelas berunding dengan pihak yang mempunyai kewenangan mengurusnya. DAFTAR PUSTAKA

diterjemahkan dalam skala propinsi dan dioptimalkan pelaksanaannya di skala kabupaten/kota. V. Penutup Secara khusus, tulisan ini belum memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang muncul berkenaan dengan penyusunan tata ruang, tetapi paling tidak secara umum telah memberikan gambaran perlunya merumuskan kepentingan pusat dan propinsi dalam penataan ruang. Dengan adanya kesesuaian antara kepentingan dan kewenangan yang dimiliki, maka perencanaan dan pengendaliannya dapat lebih efektif. Demikian pula sebaliknya, jika tidak bersesuaian, maka perlu dirumuskan mekanisme untuk menjamin terselenggaranya kepentingan tersebut. Pembagian kewenangan antara tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah memang tidak sederhana dan tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas. Menurut Gibson (1980), pada contoh di Kanada yang berdasarkan konsitutsinya terdiri

dari dua tingkatan pemerintahan (Federal dan Propinsi), sering ditemui urusan yang disebut dengan istilah “dual aspect”, yaitu urusan secara konsitusional berada di dalam kewenangan Federal dan Propinsi. Dalam konteks Indonesia yang pembagian hirarki pemerintahannya terdiri dari 3 tingkat pemerintahan, persoalan ini menjadi lebih rumit dan perlu dituntaskan dengan seksama. Penetapan kewenangan yang tidak berkesesuaian dengan kepentingan akan memerlukan pendekatan dari pihak yang berkepentingan terhadap pihak yang diserahi kewenangan. Ketidaktepatan pembagian kewenangan dan belum ditampungnya kepentingan nasional dan propinsi pada penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat menimbulkan persoalan dalm urusan pemerintahan umumnya dan penataan ruang khususnya. Untuk itu, menurut Zulkaidi (2002) perlu penegasan pembagian kewenangan

Flynn, N (1990).“Public Sector Management”. London, Harvester Wheatsheaf. Gibson, D (1980).“ The Constitutional Position of Local Government in Canada”. Manitoba Law Journal. Vol 11. Leung, H.L (1989).“Land Use Planning Made Plain ”. Kingstone Ronald P Frey & Co. Oetomo, Andi (2002).“ Transisi Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Bagi Penataan Ruang Berkelanjutan? ”. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung. Zulkaidi, Denny (2002).“Kepentingan Nasional Dan Kepentingan Propinsi Dalam Penataan Ruang”. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung.

29


Media Perencanaan

Opini

Pertemuan Tim Teknis Bersama KK/JKK Sosek Malindo Kalbar – Sarawak (17 – 19 Juni 2010)

SOSEK MALINDO : SOSOK GADIS DEWASA NAN KIAN CANTIK Oleh : Irwan Lahnisafitra, ST, MT - Fungsional Perencana Muda Tahun 2010, Kerjasama Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat – Peringkat Negeri Sarawak memasuki Sidang Ke – 26. Ibarat sebuah perkawinan, kerjasama ini telah memasuki “kawin perak” dan memiliki “seorang anak” yang beranjak dewasa. Kalau, ibarat seorang anak gadis, maka kerjasama ini merupakan sosok gadis yang dewasa nan cantik. “ Perkawinan antara Kalbar – Sarawak telah melahirkan seorang anak gadis yang cantik dan beranjak dewasa. Kecantikan dan kedewasaannya dapat dilihat dari hasil perkembangan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara”, demikian disampaikan Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag dalam sambutan pertemuan tim teknis bersama ini. Tulisan ini mencoba menyampaikan hasil – hasil pertemuan tim teknis bersama KK/JKK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat – Peringkat Negeri Sarawak yang diselenggarakan di Hotel Kapuas Palace dari tanggal 17 sampai 19 Juni 2010, serta berbagai perkembangan lainnya yang menyangkut hubungan kedua negara yang terkait dengan pengembangan kawasan perbatasan. Kedewasaan kerjasama ini dapat dirasakan dari semakin mesranya hubungan kedua daerah serta semakin eratnya ikatan kekeluargaan yang diindikasikan tidak adanya riak – riak besar dan segala persoalan dapat diselesaikan secara baik. Sedangkan kecantikan kerjasama ini dapat dilihat dari majunya pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara serta berkembangnya ekonomi wilayah perbatasan. Dalam rangka mempersiapkan kertas kerja sidang ke – 26 yang direncanakan pada awal Bulan Agustus 2010 di Sarawak, maka tim secretariat kedua negara melaksanakan pertemuan tim teknis bersama guna membahas beberapa rancangan kertas kerja . Masing – masing tim teknis dari kedua negara yang terdiri dari 8 (delapan ) tim teknis melakukan pembahasan kertas kerja yang akan ditindaklanjuti dalam sidang ke 26 nanti. Hasil pertemuan tim teknis bersama ini merupakan jembatan penghubung dalam mempersiapakan kertas kerja dan menyamakan persepsi antara dua delegasi sehingga dihasilkan rumusan program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Hal ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kerjasama sosek malindo, yang lebih memfokuskan pada percepatan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. Pertemuan tim teknis bersama ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 sampai 19 Juni 2010, dihadiri oleh kedua delegasi dengan jumlah peserta kurang lebih 110 orang, yang terdiri dari ketua tim teknis, anggota tim teknis, peninjau/pemerhati, Konsulat Malaysia, Konsul Ri di Kuching, Sosek Malindo Pusat serta tim secretariat kedua negara. Delegasi JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sarawak dipimpin oleh Encik Fedrick Jhon George selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Negeri Sarawak , sedangkan delegasi KK Sosek Malindo Tingkat 30

Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Bapak Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag , Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, selaku Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimatnan Barat, Bapak Fathan A. Rasyid, Pertemuan tim teknis bersama kali ini merupakan momentum bersejarah bagi hubungan kerjasama antara Kalbar – Sarawak karena pada pertemuan kali ini turut bergabung Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan tindaklanjut dari hasil kesepakatan sidang tim secretariat bersama tingkat pusat yang menyetujui agar Kaltim turut serta atau bergabung dalam kerjasama sosek malindo antara Kalbar – Sarawak. Secara geografis,

hampir 70 persen wilayah Kaltim berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, sehingga dalam perjalanan pengembangan wilayah perbatasan banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi terlebih terkait dengan pemerintahan negara tetangga. Pelaksanaan pertemuam tim teknis bersama ini tersebar diberbagai tempat/ lokasi, yang dikoordinir oleh masing – masing tim teknis. Adapun lokasi atau tempat pertemuan tim teknis sebagai berikut : a. Tim Teknis Ekonomi : Hotel Kapuas Palace b. Tim Teknis Perhubungan dan Asuransi : Hotel Kapuas Palace c. Tim Teknis Pembangunan PPLB: Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Media Perencanaan

Opini Prov, Kalbar d. Tim Teknis Pariwisata/ Pelancongan : Hotel Kartika e. Tim Teknis Kesehatan : Hotel Orchadz f. Tim Teknis Penanganan Penyeludupan : Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Kalbar g. Tim Teknis Kehutanan dan LH : Hotel Kini h. Tim Teknis Sosial dan Kemasyarakatan : Kantor Badan Pemuda dan Olahraga Prov. Kalbar Setelah tim teknis menyelesaikan pembahasan masing – masing kertas kerja yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 13.00 waktu Indonesia barat, maka dilanjutkan dengan Sidang Pleno pemaparan hasil pertemuan tim teknis . Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Delegasi KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat selaku tuan rumah dengan didampingi oleh Ketua Delegasi JKK Sosek Malindo Peringkat Negeri Sarawak, Konsulat Malaysia dan Konsul RI di Kuching. Ketua Tim Teknis menyampaikan langsung hasil – hasil pembahasan kepada seluruh peserta dan ditanggapi oleh seluruh peserta baik dari Sarawak maupun Kalimantan Barat. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan diantara kedua delegasi, maka pada malam harinya dilakukan Jamuan Resmi Makan Malam bertempat di Poolside Garden, Hotel Kapuas Palace dari jam 19.30 – 22.00 Wib. “Kami merasa bangga dan senang selama berada di Kalbar ini, dengan penuh keakraban dan kekeluargaan kita dapat membincangkan semua kertas kerja dengan baik dan lancer. Semoga hubungan yang mesra ini dapat kekal dimasa – masa mendatang”, itulah harapan yang disampaikan oleh Encik Fedrick Jhon George selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Sosek Malindo Negeri Sarawak

Hasil – Hasil Pertemuan Tim Teknis Walaupun melalui berbagai perdebatan yang cukup hangat namun dengan penuh kekeluargaan, pertemuan masing – masing tim teknis telah menghasilkan kertas kerja hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti dalam sidang ke – 26. Berikut beberapa kesepakatan yang telah dibahas dalam pertemuan tim teknis bersama ini sebagai gambaran perkembangan pembangunan kedua negara khususnya dalam pengembangan kawasan perbatasan. Walaupun melalui berbagai perdebatan yang cukup hangat namun dengan penuh kekeluargaan, pertemuan masing – masing tim teknis telah menghasilkan kertas kerja hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti dalam sidang ke – 26. Berikut beberapa kesepakatan yang telah dibahan dalam pertemuan tim teknis bersama ini sebagai gambaran perkembangan pembangunan kedua negara khususnya dalam pengembangan kawasan perbatasan. 1. Tim Teknis Ekonomi Lingkup pembahasan tim teknis ekonomi mengarah pada upaya pengembangan ekonomi secara umum dan perdagangan secara khusus bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam pertemuan tim teknis bersama telah disepakati hal – hal berikut : • SOSEK MALINDO Business Council (SMBC) telah dibentuk / diluluskan oleh kedua-dua kerajaan pusat Malaysia dan Indonesia. • SMBC diharapkan berperan aktif dalam membincangkan kerjasama dan peluangpeluang pelaburan dan perdagangan di antara pihak swasta kedua-dua belah pihak. • Pembekalan elektrik dari Biawak ke Sajingan telah dilaksanakan, sedangkan

link Tebedu – Entikong pada tanggal 24 Mei 2010 dari evaluasi pihak SESCO hanya bisa menyuplai sebesar 150 KW, link Serikin – Jagoi Babang pada tanggal 25 Mei 2010 dari evaluasi SESCO hanya bisa menyuplai sebesar 100 KW. Pihak PLN Wilayah Kalimantan Barat mengharapkan peningkatan kapasitas pembelian dari 200 KW ke 1000 KW di Sajingan dan dari 400 KW ke 1000 kw di Badau. •Kerjasama diantara SESCO dan PLN adalah berasaskan urusan perdagangan secara komersil, dan diharapkan kerjasamanya dapat ditingkatkan. • Tim Teknis Ekonomi Tingkat Daerah Kalimantan Barat turut mengutarakan permohonan dari PT. Smart (PT. Sinar Mas Group) Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di Kabupaten kapuas Hulu untuk mengekspor CPO melalui PLB Badau, kiranya pihak Kerajaan Malaysia dapat memberikan informasi tentang kerjasama tersebut. • Mesyuarat memutuskan agar usulan PT. Smart (PT. Sinar Mas Goup) tersebut perlu perbincangan lanjut dan dilampiri Proposal detail / lengkap. 2.Tim Teknis Perhubungan dan Asuransi Pengaturan lalu lintas transportasi antar kedua negara dibicarakan dalam tim teknis ini. Pada pertemuan kali ini ada beberapa kesepakatan yang cukup signifikan bagi kelancaran transportasi masyarakat di kedua wilayah sebagai berikut: • Pelayanan Angkutan Khusus Antar Jemput Tenaga Kerja Indonesia 1. Dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia khususnya di Negeri Sarawak dan Brunei Darussalam yang selama ini melalui transportasi darat, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sering dihadapkan permasalahan dalam pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dimana kendaraan yang dipergunakan untuk antar jemput Tenaga Kerja Indonesia secara operasional belum memiliki legalitas. 2.Untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keselamatan dan keamanan, para pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia memohon kepada pihak Sarawak dapat memberikan legalitas berupa izin operasi/melintas bagi kendaraan milik Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia keperluan angkutan khusus antar jemput TKI. • Angkutan Khusus Layanan Medical 1.Untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat Kalbar untuk mendapatkan 31


Media Perencanaan

layanan medical ke Kuching, pihak Medical Center telah menunjuk representative/kantor perwakilan untuk menyediakan kendaraan sebagai sarana angkutan yang khusus keperluan layanan medical. 2.Pihak Kalbar memohon kepada pihak Sarawak kiranya kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan khusus layanan medical dapat dilegalkan dan diberikan izin operasi, karena selama ini kendaraan tersebut sering mengadapi masalah di lapangan sebagai kereta sapu / angkutan ilegal. • Penambahan Jam Pelayanan Operasional PPLB Entikong / Pos Imigresen Tebedu 1.Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas lintas batas melalui PPLB Entikong / Pos Imigresen Tebedu, dimana jam operasional dari pukul 05.00 wib / 06.00 Waktu Malaysia hingga 17.00 wib/06.00 petang waktu Malaysia dirasakan sangat kurang dan pelayanan operasional semakin terbatas. 2.Kedua pihak secara bersama-sama mengusulkan kepada Pemerintah Pusat masing-masing agar jam pelayanan operasional di PPLB Entikong / Pos Imigresen Tebedu dapat ditambah hingga pukul 20.00 wib/08.00 malam waktu Malaysia. 3.Tim Teknis Pembangunan PPLB Fokus utama tim teknis pembangunan PPLB diarahkan pada percepatan pembangunan dan pembukaan pos – pos perlintasan bagi kedua masyarakat. Berikut hasil – hasil kesepakatan kedua belah pihak dalam pembangunan PPLB di kedua negara. • Pihak Indonesia mengajukan supaya diadakan satu pertemuan segera untuk penetapan tarikh sesuai bagi menentukan titik nol (Zero Point) kepada Pemerintah Pusat. 32

Opini

• Meminta kepastian dari Pihak Sarawak untuk segera meresmikan kedua PPLB Aruk (Indonesia) – Biawak (Malaysia) dan PPLB Nanga Badau (Indonesia) – Lubok Antu (Malaysia) pada awal tahun 2011. • Meminta Kepastian dari Pihak Malaysia untuk penentuan titik nol (Zero Point) PPLB Jagoi Babang (Indonesia) – Serikin (Malaysia) dan PPLB Senaning (Indonesia) – Keranggas Gayau (Malaysia). • Mengkaji ulang pelaksanaan pemunduran bangunan border Entikong (Kalbar) jika tidak ada kepastian dari Pihak Malaysia untuk melaksanakan pemunduran border CIQS Tebedu (Sarawak). • Pihak Indonesia telah melaksanakan program pembuatan PPLB dari tahun 2004 sampai 2010, dan telah melaksanakan pemunduran untuk border CIQS Entikong

sejauh 718 meter ke wilayah Indonesia serta sudah melakukan pembangunannya sejak tahun 2006. • Usulan Pembukaan pintu masuk – keluar (entry point) bagi masyarakat di wilayah sempadan Kalimantan Timur, Indonesia – Sarawak, Malaysia (Hasil Pertemuan Sekretariat Bersama Sosek Malindo Pusat di Kuching pada tanggal 24 – 26 Mei 2010) sebagai berikut : 1.1. Desa Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan dengan Sub Distrik Ba’Kelalan, Limbang Division, Sarawak 1.2. Desa Lembudud, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan dengan Sub Districk Bario, Miri Division, Sarawak 1.3. Desa Apauping, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan Miri Division, Sarawak. 1.4. Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau dengan Kapit Division, Sarawak 1.5. Kampung Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Kutai Barat dengan Sub Districk Long Sengot, Kapit Division, Sarawak 4. Tim Teknis Pariwisata/Pelancongan Dalam tim teknis ini, kegiatan – kegiatan yang telah dirancang lebih diarahkan pada kerjasama kebudayaan, museum maupun pariwisata. Berikut hasil kesepakatan dalam kertas kerja pariwisata/pelancongan. • Pusat Informasi dan Joint Notice Board 1.Kedua pihak telah menyediakan/ mengaktifkan Pusat Informasi Pariwisata/ Pelancongan di Entikong dan Tebedu, maka kedua belah pihak akan memaksimalkan pemanfaatannya, dengan menempatkan bahan-bahan promosi dan informasi di kedua TIC tersebut untuk disebarkan

Opini

kepada pengunjung yang masuk. • Kerjasama Perlindungan Barang Antic/Benda Cagar Budaya 1.Kedua belah pihak sepakat untuk melindungi barang antic/benda cagar budaya berdasarkan Sarawak Cultural Heritage Ordinance 1993 bagi Negeri Sarawak dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya bagi pihak Kalbar-Indonesia. Kedua belah pihak bersetuju mencegah dan membantu dalam menyelesaikan benda cagar budaya/antic yang masuk secara illegal di kedua negara. 2.Kedua belah pihak sepakat memberitahukan pada masyarakat dikedua negara agar mendaftarkan benda antic/benda cagar budaya yang dimiliki kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku di kedua negara. • Kerjasama Kawasan Ecotourism 1.Kerjasama Kawasan Ecotourism yang berbatasan/bersempadan antara kedua wilayah yaitu Taman Negara Batang Ai’ Sarawak dengan Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum, Kalbar diteruskan dengan usaha-usaha yang memungkinkan perkembangan ekopelancongan seperti pakej/ paket pelancongan untuk kedua kawasan. Kedua belah pihak bersepakat agar agentagent pelancongan/pariwisata mengambil tindakan penyusunan pakej/paket. 2.Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun rancangan bersama pengembangan ecopelancongan, melalui research and development. • Development of Student Tourism, kedua belah pihak bersetuju mengembangkan/ membangunkan sektor pelancong pelajar ( kegiatan wisata pelajar, pramuka/pengakap

Media Perencanaan

), menggalakkan kesenian dan budaya pelajar antara Kalbar dan Sarawak serta Program Student Exchange perlu dipupuk. • Journalist dan Travel Writer FAM Trip, kedua belah pihak bersetuju agar semua biaya FAM Trip yang dipersetujui ditanggung didalam wilayah masing-masing ( tidak termasuk biaya kos perjalanan ke dan dari tempat asal ). • Kedua belah pihak bersetuju untuk merangja/merancang satu program bersama dalam bidang seni budaya secara rutin dan berpola dalam rangka meningkatkan kerja sama serumpun.

5. Tim Teknis Kesehatan Kawasan perbatasan sangat rentan dengan penularan wabah penyakit karena terbukanya hubungan antara kedua negara. Oleh karena itu, rencana kerja tim teknis kesehatan lebih diarahkan pada kerjasama penanganan wabah – wabah penyakit di kawasan perbatasan. Berikut hasil kesepakatan yang direncanakan. • Kedua belah pihak bersetuju untuk memaklumkan / memberitahu jika terjadi kejadian luar biasa (out break) wabak/ wabah penyakit-penyakit tersebut, dan melakukan Penyelidikan Epidemiologi bersama.. • Kegiatan pemantauan / survei perlu ditingkatkan terutama pada menjelang musim hujan maupun sesudah musim hujan untuk mencegah terjadinya wabak/ wabah/ out break penyakit di sempadan/ perbatasan. • Satu collaborative preparedness plan of action perlu diwujudkan untuk menghadapi wabah / wabak besar (influenza pandemic). • Plan tindakan bersama (Joint Action Plan) sedang dalam peringkat akhir perbincangan. • Pihak Jabatan Kasihatan Negeri Sarawak akan berusaha memudahkan proses pengiriman bahan insektisida/ racun dan alat-alat semburan / penyemprotan malaria melalui kawasan sarawak dengan menggunakan kendaraan pick up / lori milik Dinas Kesehatan Propinsi Kalbar dan Dinas Kesehatan Kabupaten perbatasan (Sanggau, Sintang, Bengkayang, Sambas, dan Kapuas Hulu). • Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan memudahkan proses ini sesuai /

33


Media Perencanaan

tertakluk dengan adanya informasi dari pihak Kalbar. • Terdapat keinginan untuk memberikan pendidikan kesehatan masyarakat di daerah sempadan/perbatasn terhadap penyakitpenyakit Influenza H1N1, H5N1, Chikungunya, Malaria, HIV/AIDS, TB, Diare, DBD/Dengue melalui media cetak (Leaflet, Baliho) meupun media elektronik (siaran radio dan TV) dalam 2 (dua) bahasa (Indonesia dan Malaysia). 6. Tim Teknis Penanganan Penyelundupan Kerjasama penanganan penyelundupan antara Kalbar – Sarawak lebih diupayakan pada penanganan penyeludupan barang – barang atau komoditas kebutuhan masyarakat perbatasan sehari – hari serta tingginya tingkat kehilangan kendaraan roda empat di kawasan perbatasan. • Kedua belah pihak bersetuju untuk membahas / membincangkan permasalahan dalam pertemuan pada kali ini untuk masalahmasalah sebagai berikut : 1. Penyeludupan kayu 2. Pengeksportan Gula Pasir ke Indonesia 3. Pengimportan dan Pengeksportan Beras dari dan ke Indonesia / Malaysia 4. Pengimportan dan Pengeksportan Ternakan, Produk / Hasil Ternakan, Biologik Ternakan / Sarana Produksi Ternakan serta Hasil Olahan Ternak, Buah Segar, Sayur Segar, Tumbuhan dan Ikan. 5. Pengimportan dan Pengeksportan ObatObatan termasuk Vaksin, Obat-obatan Tradisional, Makanan, Minuman, Barangan Kosmetik, Produk Komplemen / food supplement, Narkotik, Psikotropik, Prekursor serta Alat Kesihatan. 6. Pengimportan dan Pengeksportan Rokok, 34

Opini

Batik Sarong, Senjatapi, Senjatapi mainan (imitation gun) yang menyerupai senjata sebenar / betulan, Mercun/Bunga Api dan CD/VCD/DVD lucah / porno, lagu dan film cetak rompak / bajakan. 7. Penjualan Barang-Barang Runcit / Eceran oleh Warga Negara Indonesia di Pekan Serikin. • Kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan Tindakan Bersama / Patroli Terkoordinasi dalam rangka pencegahan penyelundupan berdasarkan informasi yang diperolehi kedua belah pihak. • Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan program seperti berikut: 1. Meneruskan kegiatan patroli terkoordinasi di sempadan. 2. Mengadakan mesyuarat kerjasama

sempadan Tebedu / Entikong, Lubok Antu / Badau, Biawak / Aruk dan Serikin / Jagoi Babang. 3. Kedua belah pihak bersetuju patroli terkoordinasi diketuai oleh Pasukan Angkatan Perang masing-masing. 4. Kedua belah pihak bersetuju untuk mengadakan meyuarat atau perjumpaan kerja sama sempadan terutamanya sempadan Tebedu/Entikong. • Sekiranya ada keperluan, kedua belah pihak setuju untuk menggunakan semua jenis media komunikasi dalam rangka meningkatkan komunikasi kedua belah pihak. • Kedua belah pihak setuju untuk melakukan pertemuan satu kali dalam satu tahun untuk membincang /

Opini

membahas masalah yang belum dapat diselesaikan pada mesyuarat / sidang kali ini. Sekiranya ada keperluan yang mendesak, dengan persetujuan kedua belah pihak dapat dilakukan pertemuan lebih dari satu kali. 7. Tim Teknis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kerjasama bidang kehutanan dan lingkungan hidup, berupaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan terlebih menghindari dari kegiatan – kegiatan yang dapat merusak atau menganggu ekosistem hutan di kawasan perbatasan. Adapun hasil kesepakatan tim teknis ini sebagai berikut: • Perluasan bina upaya (capacity building) dalam menangani kebakaran hutan dan tanah gambut / lahan. 1. Kerjasama dalam pengawasan dan penanganan kebakaran hutan dan tanah gambut / lahan hendaklah dilaksanakan oleh perusahaan / operator ladang, pemerintah / kerajaan dan masyarakat / rakyat. 2. Pemerintah / Kerajaan . a. Peningkatan kesadaran / kesedaran, penegakan hukum / penguatkuasaan

Media Perencanaan

undang-undang dan pemantauan supaya perusahaan / operator ladang dan masyarakat / rakyat tidak membuat pembakaran terbuka yang tidak terkendali / sewenang-wenangnya. b. Melakukan latihan bersama dalam pengendalian kebakaran hutan dan tanah gambut / lahan dengan syarat mendapat persetujuan / kelulusan pemerintah pusat / kerajaan masing-masing jika perlu. 3. Untuk mendapatkan / meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi semua pihak (kerajaan / pemerintah dan operator ladang serta petani / perusahaan) tentang cara pembukaan lahan tanpa bakar / membuat ”land clearing” dengan cara terkawal / terkendali akan dilakukan studi banding secara berterusan / berkelanjutan. • Pertukaran maklumat / informasi mengenai projek / proyek mega yang mempunyai impak / dampak terhadap Alam Sekitar / lingkungan hidup di sempadan / perbatasan Sarawak dan Kalimantan Barat perlu diteruskan / dilanjutkan. • Meningkatkan kerjasama aktiviti perlindungan biodiversity dan

koordinasi pengembangan, pengelolaan dan konservasi penyu di Sematan, Lundu Sarawak dan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat termasuk mengadakan mesyuarat / pertemuan tahunan untuk membincangkan kepentingan bersama. 8. Tim Teknis Sosial Kemasyarakatan Kerjasama bidang social kemasyarakatan lebih difokuskan pada program pengembangan kerjasama/penulisan (TVRI, RRI); olahraga/sukan di kawasan perbatasan(pekan olahraga pelajar perbatasan)dan pemberdayaan pemuda (kunjugan atau studi banding antara pemuda dari Kalbar dan Sarawak). Dari gambaran hasil – hasil kesepakatan tersebut di atas, dapat dilihat betapa pentingnya peranan kerjasama sosek malindo dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Maka, tidak berlebihan bahwa sosek malindo diibaratkan sebagai sosok gadis dewasa nan kian cantik. Semoga kerjasama ini untuk dimasa – masa mendatang lebih maju dan Berjaya. SEMOGA!!! 35


Media Perencanaan

MUSRENBANG REGIONAL 2010 - JAKARTA

36

Dokumentasi

Media Perencanaan

Dokumentasi

MUSRENBANGNAS 2010


Tim Redaksi Media Perencanaan Bappeda Prov. Kalbar 2010


Buletin  

edisi Juni 2010

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you