Issuu on Google+


Pengantar Redaksi Tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kembali Media Perencanaan Edisi pertama di tahun 2011 dapat hadir kembali untuk kita. Pada terbitan kali ini menghadirkan berbagai peristiwa yang dilaksanakan, seperti Acara Serah Terima Koordinator Forum Kerjasama dan Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Periode 20112012, Pameran Gelar Dagang dan Bisnis 2011, Rakernas Assosiasi Bappeda seluruh Indonesia, dan peristiwa yang berhubungan dengan sosial budaya yaitu Sosialisasi DAK keluarga Berencana tahun 2011 dan peringatan Hari Anti Narkoba. Pada profil Daerah, kali ini menampilkan Kota Singkawang dengan beberapa potensinya. Terkait dengan Ekonomi, disajikan berita tentang Rapat koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, artikel tentang Percepatan Pembangunan Ekowisata Provinsi Kaoimantan Barat dan artikel tentang Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping berita-berita tersebut, beberapa tulisan yang menarik untuk dibaca dari para perencana muda yang berkarya di Bappeda, juga disajikan dalam beberapa tulisan yang berkenaan dengan pembangunan Infrastruktuir Data Spasial Nasional (ISDN) dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah. Disamping itu juga disajikan tulisan-tulisan terkait dengan pendidikan, perencanaan Pembangunan, dan konsep model penganggaran pembangunan. Sebagai upaya perbaikan dan pengayaan informasi untuk terbitan selanjutnya, redaksi sangat menerima saran dari anda, dan kepada anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan informasi berupa artikel, tulisan yang berhubungan dengan Pembangunan di Kalimantan Barat, sangat kami harapkan. Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus mendukung terbitnya Buletin Media Perencanaan ini

Salam.

Tim Redaksi Media Perencanaan Bappeda Prov. Kalbar 2010

PENANGGUNG JAWAB Robert Nusanto, S.Sos, MM PIMPINAN REDAKSI Dr. Dra. Herkulana Mekarryani. S, M.Si REDAKTUR PELAKSANA Budi Arini, SE Ir. Marsianus Bonar M. Silalahi, S.Sos Drs. Zaniar Aswandi, MT, M.Sc Medya Yanuar, S.Sos, M.Si SEKRETARIAT REDAKSI Sahat Sinaga, SE, M.Si Linda Asniah,S.STP Agustini. S.Sos Murjani ALAMAT Bappeda Prov. Kalbar Jl. A. Yani Pontianak (Komplek Kantor Gubernur Kalbar)


Media Perencanaan

Ekonomi

Liputan Khusus Serah Terima Koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Promosi Potensi, produk, dan kerajinan Melalui Pameran Gelar Dagang dan Bisnis Expo 2011 Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia

Sosial Budaya Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011 Regional Iii Wilayah Jawa, Bali Dan Kalimantan Mewujudkan Indonesia Khususnya Kalimantan Barat Bebas Narkoba Tahun 2015

Ekonomi Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM Percepatan Pembangunan Ekowisata Provinsi Kalimantan Barat Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat

Daftar isi

2 5 7 9 11 13 15 17

Infrastruktur Idsn (Infrastruktur Data Spasial Nasional) Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah

20

Profil Daerah

24

Wacana

29

Potensi/Peluang Investasi Dan Perdagangan Kota Singkawang Rencana Tahunan dan Prioritas Pembangunan Estimasi Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Untuk Tahun 2012 Dengan Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana

32

Opini

34 Masa Depan Keanekaragaman Hayati Indonesia : 38 Goliath Lawan Daud

Daya Saing Indonesia : “Kalau Bisa Beli Kenapa Harus Produksi ??�

Pendidikan Indonesia : Mendayung Di Antara Dua Karang Kepentingan

40 1


Media Perencanaan

Liputan Khusus Ekonomi

Serah Terima Koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK)

Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), memiliki arti penting yaitu sebagai media mempererat silaturahim dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar Pemerintah Provinsi se Kalimantan dalam upaya kita memperjuangkan program/kegiatan bagi percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan. 2

Pada tahun 2011, salah satu agenda forum adalah serah terima koordinator FKRP2RK periode 20092010 yaitu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dilanjutkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 (dua) tahun mendatang (2011-2012). Selama periode 2009-2010 beberapa program dan kegiatan yang telah disepakati dan diusulkan, telah dapat dihasilkan

melalui forum ini. Dari hasil evaluasi terhadap realisasi usulan program prioritas pembangunan Kalimantan, khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur sampai dengan tahun 2010, beberapa hasil yang telah dicapai, antara lain sebagai berikut : Pertama : pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan lintas


Media Perencanaan

Liputan EkonomiKhusus Kalimantan, untuk poros selatan : di Kalimantan Barat telah terealisasikan penyelesaian jalan Pontianak-Tayan sepanjang 30 Km. Pada Wilayah di Kalimantan Timur, jalan mantap telah mencapai 76,26%, dan pembangunan jembatan Pulau Balang, untuk bentang pendeknya telah terealisasi 40,7% yang dibangun melalui APBD, sedangkan untuk bentang panjang, masih terus akan diupayakan melalui APBN/ PHLN. Pada Wilayah di Kalimantan Selatan, ruas poros selatan telah terhubung, dengan 79,37% jalan dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih belum terealisasi, sementara untuk di Kalimantan Timur jalan mantap telah mencapai 76 % lebih, antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah telah dapat ditembus. Selanjutnya, untuk pembangunan jalan poros Utara/paralel perbatasan, di Kalimantan Timur telah terealisasi pembangunan ruas jalan dari Simanggaris-Malinau-Long Alango, Long Bagun-Long Aparisampai Batas Kalimantan Barat dan Long Bagun-Mahak Baru-Sei Barang-Long Nawang, dengan pembiayaan dari APBN dan juga APBD Kalimantan Timur. Sementara untuk di Kalimantan Barat, masih belum terealisasi. Kedua, pembangunan infrastruktur transportasi Laut, telah terealisasikan pembangunan pelabuhan Internasional Malundung Tarakan di Kalimantan Timur, sedangkan untuk pembangunan pelabuhan Maloy Kutai Timur baru pada tahap perencanaan. Sementara untuk pembangunan pelabuhan Internasional Temajo di Kalimantan

Barat, baru sampai pada tahap review study identifikasi lokasi. Ketiga, pembangunan infrastruktur transportasi udara, untuk di Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan Bandara Supadio menjadi Bandara Internasional telah direalisasikan pelebaran runway, dan pematangan lahan untuk membangun runway baru. Untuk di Kalimantan Selatan, peningkatan bandara Syamsuddin Noor menjadi bandara berstandar Internasional telah sampai pada tahap penyusunan masterplan pengembangannya. Kemudian, untuk pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan yaitu perpanjangan landasan pacu telah sampai pada tahap pembebasan lahan. Keempat, pembangunan infrastruktur energi/kelistrikan, Wilayah Kalimantan Tengah, pembangunan gardu induk 30 MVA di Sampit dan Pangkalan Bun telah terealisasi pembangunan gardu transmisi Palangkaraya-Sampit. Sedangkan di Kalimantan Timur telah dilaksanakan pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kariangau. Sejalan dengan itu, tentu belumlah cukup bagi Pemerintah Provinsi se Kalimantan untuk terus berusaha dan berjuang agar pembangunan di Wilayah Kalimantan dapat disejajarkan dengan pembangunan di Wilayah Indonesia lainnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Wilayah Kalimantan, khususnya penyelesaian Jalan Lintas Kalimantan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan Pulau Kalimantan. Permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Kalimantan pada kenyataannya tidak hanya persoalan terbatasnya akses, namun masyarakat Pulau

Kalimantan masih menghadapi kerusakan jalan yang dikategorikan rusak berat khususnya pada ruas jalan Nasional. Pembangunan pelabuhan laut yang bertaraf Internasional juga harus tetap harus diperjuangkan, mengingat letak geografis Pulau Kalimantan yang dilintasi oleh ALKI I dibagian barat dan ALKI II dibagian timur, yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional, sehingga dengan dibangunnya pelabuhan yang bertaraf Internasional, nantinya dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan perekonomian. Seiring dengan itu perlu juga harus diupayakan percepatan pengembangan energi/listrik interkoneksi Kalimantan, mengingat ketersediaan energi listrik ini juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap dinamika perkembangan ekonomi Wilayah. Disamping beberapa hal tersebut diatas, masih ada pekerjaan rumah yang harus terus diperjuangkan kepada Pemerintah Pusat, yaitu terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan. Dengan diterbitkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diharapkan menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi pengelolaan tata ruang terpadu. Konsolidasi tata ruang secara terpadu hendaknya sudah dapat diselesaikan pada tahun 2011. Sehingga pembangunan di Pulau Kalimantan tidak terkendala oleh azas legalitas dari pemanfaatan ruang tersebut. Percepatan penyelesaian rencana Tata Ruang Wilayah di Kalimantan, sudah sangat selaras dengan prioritas Nasional didalam RPJMN 2010 – 2014, khususnya prioritas 6 (enam) 3


Media Perencanaan

tentang infrastruktur dengan sub inti yang berkaitan dengan Tanah dan Tata Ruang. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan, harus segera diselesaikan, agar tidak lagi menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan investasi. Berkenaan dengan upaya mewujudkan Kalimantan sebagai Pulau Pangan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010 -2014, maka agenda kedepan juga harus mulai difokuskan pada upaya untuk mendorong lahirnya kebijakan yang memungkinkan pemanfaatan 4

Liputan Khusus Ekonomi

potensi sumberdaya di Kalimantan, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan itu, sebagaimana arah kebijakan nasional terkait pengembangan kawasan perbatasan, tentunya perlu kiranya untuk mendorong dan mengupayakan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, guna terus mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. (Media)


Liputan Khusus Ekonomi

Media Perencanaan

Promosi Potensi Produk dan kerajinan Melalui Pameran Gelar Dagang dan Bisnis Expo 2011

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini persaingan dunia usaha semakin tinggi, terlebih sejak diterapkannya China Asean Free Trade Area (CA-FTA) dan perubahan selera konsumen sangatlah cepat dan ketat sehingga menuntut semua pelaku ekonomi bekerja keras untuk menghadapi persaingan serta lebih jeli dalam melihat peluang usaha atau pasar yang ada dengan memantapkan jaringan usaha dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Keberhasilan para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya baik di Kalimantan Barat maupun di Provinsi lain akan memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari pendapatan masyarakat akan meningkat, lapangan kerja akan terbuka luas dan berbagai usaha terkait akan termotivasi pula untuk berkembang.

5


Media Perencanaan Dalam perkembangan pembangunan ekonomi, berbagai masalah masih dihadapi oleh kebanyakan usaha swasta termasuk UKM. Kurangnya akses terhadap pasar, permodalan, pengembangan teknologi informasi dan pengembangan SDM, jaringan usaha dan sebagainya akan berpengaruh pada rendahnya produktivitas dan daya saing hasil produksi. Permasalahan ini menjadi hambatan yang berat dalam perekonomian global yang semakin kompetitif. Meskipun banyak kendalakendala yang dihadapi para pelaku usaha, namun dengan dukungan pemasaran yang antara lain melalui pameran dagang, akan memberikan motivasi yang cukup besar bagi mereka dalam menumbuh kembangkan usahanya untuk menjadi lebih baik, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pameran Gelar Dagang dan Bisnis Expo 2011 yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka

6

Liputan Khusus Ekonomi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke VIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-39, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, pada dasarnya adalah bertujuan untuk mempromosikan berbagai potensi daerah, produk, hasil karya dan kerajinan Kalimantan Barat pada khususnya, dan seluruh Provinsi lainnya di Indonesia, termasuk berbagai bentuk dan jenis hasil karya kelompok-kelompok usaha binaan dari PKK. Oleh karenanya penyelenggaraan Pameran Gelar Dagang dan Bisnis Expo 2011 ini merupakan sebuah ajang yang tepat untuk mempromosikan produk dan peluang investasi yang ada di Daerah. Pameran gelar dagang yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 31 Mei s/d 4 Juni 2011, ditutup secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan bahwa berbagai masukan dalam rangka peningkatan peran serta dan dukungan pemerintah

termasuk peningkatan kebijakan yang mengarah pada terbentuknya iklim usaha yang kondusif haruslah mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang terkait. Perhatian yang sama juga dapat dilakukan dalam kerangka pengembangan usaha dan jaringan kerja baik dalam rangka peningkatan akses modal, desain dan kualitas produksi, pemasaran produk maupun peningkatan sikap kewirausahaan para pelaku usaha. Hal tersebut perlu dikemukakan karena permodalan, produksi, pemasaran dan jiwa kewirausahaan pelaku usaha sampai kini masih merupakan permasalahan yang cukup mendasar. Sebagai gambaran, pada aspek produksi pelaku usaha masih belum memperhatikan informasi pasar dan produksi dilakukan tanpa standar yang baku. Selain itu, semangat kewirausahaan perlu ditingkatkan karena masih banyak pelaku usaha yang kurang peduli untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama dengan prinsipprinsip manajemen modern. (Media)


Media Perencanaan

Liputan Khusus Ekonomi

Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia

Penyelenggaraan Rakernas Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia ke-II yang dilaksanakan di Nangroe Aceh Darusalam Tanggal 14-16 Juli 2011 merupakan salah satu agenda Asosiasi Bappeda seluruh Indonesia. Rakernas ini sangat penting didalam keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan nasional. Tema yang diusung dalam Rakernas kedua ini adalah “MEMBANGUN INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL�. Tema yang dipilih dalam rakernas ini memiliki makna yang dalam terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi, yang harus dilandasi profesionalisme dan responsibilitas, serta untuk menjamin keberlangsungan hasil perencanaan pembangunan

dengan prinsip SMART PLANNING. Rakernas kedua tahun 2011 ini merupakan momentum yang sangat penting sebagai wahana refleksi dan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Perencanaan di Daerah, guna dapat menetapkan langkah-langkah strategis dalam membangun sinergi perencanaan pembangunan provinsi, dalam konteks menggalang satu kesatuan pembangunan indonesia, karena dengan itu itulah Daerah akan mampu mengelola segenap potensi, untuk menjawab berbagai peluang dan tantangan pembangunan, yang pada gilirannya akan semakin memantapkan peran dalam meningkatkan perencanaan pembangunan yang bermutu dan akuntabel, sebagaimana tema rakernas kali ini.

Dalam Rakernas kali ini beberapa topik yang disampaikan oleh Narasumber dari Kementeriankementerian adalah terkait erat dengan : (1) transparansi dan akuntabilitas perencanaan program dan penganggaran daerah; (2) untuk maksud memperoleh keunggulan kolektif lintas provinsi sebagai ikon pembangunan bangsa maka disampaikan pendalaman mengenai program pembangunan unggulan 33 provinsi di Indonesia; (3) Untuk maksud harmonisasi dan berjalannya dialog intelektual antara eksekutif dan DPRD dalam setiap jenjang pembahasan APBD tahunan, disampaikan pendalaman mengenai model komunikasi perencanaan 7


Media Perencanaan kegiatan dan penganggaran antara eksekutif dan DPRD di daerah; (4). Untuk maksud mendapatkan contoh Intelectual exercise guna percepatan perwujudan MP3EI pada setiap koridor secara rinci dengan mengenali kondisi riil dukungan daerah dan komitmen pembangunan setiap koridor, disampaikan pendalaman mengenai detail action plan perluasan pembangunan ekonomi kei Sulawesi dan Kei Papua; (5). Untuk maksud efektivitas perencanaan pembangunan di Daerah disampaikan pendalaman mengenai penguatan kelembagaan dan penyiapan sumber daya aparatur pemda untuk perwujudan visi Indonesia Tahun 2025; Dua catatan penting bagi pimpinan BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia. pertama, Pentingnya melaksanakan perencanaan tahunan daerah yang bermutu dan akuntabel, dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil perencanaan untuk mendapatkan umpan balik perencanaan berkutnya; kedua, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan hendaknya berorientasi kepada perbaikan mutu perencanaan dari waktu ke waktu sehingga dapat terwujud perencanaan pembangunan Indonesia yang menggambarkan kekuatan maksimal dan kemampuan berdaya saing maksimal sebagai ikon bangsa dalam percaturan Indonesia di dunia. Rakernas ke II Asosiasi Bappeda seluruh Indonesia tahun 2011 ini telah menghasilkan Pokokpokok kesepakatan (Deklarasi Aceh), sebagai berikut : 8

Liputan Khusus Ekonomi 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bermutu dan akuntabel sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta tanggap dalam merespon issu dan problem strategis yang dihadapi; 2. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas manajemen perencanaan pembangunan serta meningkatkna kualitas sumber daya manusia Bappeda baik fungsional perencana maupun struktural sehingga siap menjalankan restrukturisasi dan re-functionning Bappeda secara komprehensif; 3. Meningkatkan kualitas komunikasi Bappeda dengan kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan di daerah masing-masing, guna mendekatkan proses tahapan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sehingga merupakan hasil sinergi multi level pemerintahan dan masyarakat serta dunia usaha; 4. Meningkatkkan kemampuan dan proaktif dalam menfasilitasi komunikasi perencanaan pembangunan daerah dengan pihak-pihak pemberi hibah, dunia usaha dan investor baik berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat perwujudan hasil-hasil perencanaan pembangunan di daerah; 5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah melalui revitalisasi tahapan Musrenbangda dan mengembangkan sistem perencanaan online lintas provinsi untuk menjaring kebutuhan masyarakat dan meningkatkan derajat sinergi perencanaan pembangunan multi level pemerintahan; 6. Meningkatkan koordinasi dalam pembagian peran antar pihak

pelaku pembangunan dan pembuatan program payung dari kegiatan prioritas nasional untuk mendukung berbagai kebijakan nasional, antara lain MP3EI, KEK, KAPET, MDGs dan programprogram pro rakyat; 7. Melakukan upaya advokasi secara proaktif dan mendalam untuk memberikan masukan terhadap revisi UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, khususnya untuk Bappeda. 8. Menetapkan Bappeda Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional III Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Pebruari Tahun 2012. 9. Mengembangkan media komuniasi antar Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia secara online maupun dalam bentuk news letter/majalah/journal, dengan menggunakan desain cover yang diinspirasi dari desain Backdrop Rakernas II di Aceh. Sangat disadari bahwa keberadaan Asosiasi BAPPEDA provinsi yang menghimpun para pemikir pada Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, akan menjadi penting, karena diharapkan forum ini akan menjadi pendorong militansi berpikir dalam perencanaan pembangunan, untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan keberhasilan Asosiasi Bappeda Provinsi akan dapat dilihat dari kinerja perencanaan dan berhasil melahirkan pemikir-pemikir besar bangsa. (Media)


Media Perencanaan

Sosial Budaya

Sosialisasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun 2011 Regional III Wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan

Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 146.807 km2 atau 1,5 kali luas pulau Jawa dan Bali. Dengan jumlah penduduk hasil sementara Sensus Penduduk Tahun 2010 sebanyak 4.393.239 Jiwa dan tersebar di 14 Kabupaten/ Kota dengan kepadatan penduduk yang baru mencapai 30 orang/ km2. Meskipun secara kuantitas masih sangat jarang penduduknya, tetapi untuk masa sekarang dan mendatang tentunya diperlukan penduduk atau sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu membangun wilayah Kalimantan Barat serta kelak memiliki daya saing nasional maupun internasional. Pada tanggal telah

dilaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana tahun 2011 Regional III wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kalimantan Barat telah berhasil mencapai sasaran-sasaran pokok yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pencapaian peserta KB Baru pada tahun 2010 telah mencapai 118% dari sasaran yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2011 semakin tinggi.

Khususnya untuk peserta KB Baru, yaitu sebanyak 163.145 akseptor, dan diharapkan sasaran tersebut dapat dicapai secara merata disetiap kabupaten/kota melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB. Terkait dengan DAK bidang KB, pada tahun 2008, baru ada 5 kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang menerima DAK Bidang KB dengan nilai Rp. 4.231.000.000,- Kondisi ini makin membaik, dimana paad tahun 2011 terdapat 12 Kabupaten/kota penerima DAK dengan nilai sebear Rp.10.727.700.000,-.

9


Media Perencanaan

Dan diharapkan Pemerintah dapat menambah jumlah dukungan dana khusus bidang KB bagi kabupaten/kota pada tahun 2012, sehingga seluruh kabupaten/ kota di Kalimantan Barat dapat menerima DAK Bidang KB. Dukungan dana dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bidang KB sejak tahun 2008, masih sebatas untuk sarana dan prasarana di daerah, oleh karenanya Gubernur mengharapkan agar alokasi anggaran DAK tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional dan pengembangan kapasitas SDM bidang KB di daerah. Lebih lanjut Gubernur mengusulkan melalui BKKBN Pusat, 10

Sosial Budaya

mengingat kemampuan APBD di kabupaten/kota, khususnya yang ada di Kalimantan Barat, sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan APBD di kabupaten/ kota yang ada di wilayah Jawa dan Bali, maka DAK sebaiknya difokuskan kepada kabupaten/kota yang benar-benar APBDnya sangat rendah. Mengingat DAK Bidang KB ini ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasarana, Gubernur mengingatkan kembali pentingnya proses pengadaan yang sesuai aturan, transparan, dan tertib administrasi. Proses pengadaan sarana dan prasarana seharusnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Aturan ini dibuat dalam rangka efisiensi dan efektivitas, agar tidak terjadi penyimpangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas barang serta proses pengadaan itu sendiri. Apabila proses pengadaan sudah selesai, maka distribusikanlah sarana dan prasarana tersebut kepada pihak-pihak yang benarbenar membutuhkan, sehingga tepat guna dan tepat sasaran, dan diharapkan agar seluruh barang yang didukung dari DAK Bidang KB dapat dimanfaatkan, dijaga dan dirawat dengan sebaik-baikna oleh para SKPD-KB untuk mendukung pelaksanaan program KB di lapangan. (Media)


Media Perencanaan

Sosial Budaya

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

Mewujudkan Indonesia Khususnya Kalimantan Barat Bebas Narkoba Tahun 2015 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang diselenggarakan serempak setiap tanggal 26 Juni, pada hakekatnya merupakan bagian refleksi masyarakat dunia untuk memerangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Di Kalimantan Barat peringatan hari anti narkotika diselenggarakan di lokasi Car free day di depan Mesjid Raya Mujahidin Pontianak yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Forum Unsur Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Walikota dan Wakil walikota Pontianak, Forum Unsur Pimpinan

Daerah Kota Pontianak, Badan/ Dinas Provinsi dan kota Pontianak dan masyarakat Kota Pontianak. Peringatan HANI tahun 2011 yang mengangkat tema : THINK HEALTH NOT DRUGS �HIDUP SEHAT TANPA NARKOTIKA�, dilaksanakan secara sederhana, hikmat tanpa mengurangi makna dari peringatan itu sendiri dan tetap berpedoman pada keinginan bersama yakni ; Mewujudkan Indonesia Khususnya Kalimantan Barat Bebas Narkoba Tahun 2015.

Makna yang terkandung

dari setiap peringatan HANI adalah adanya tekad, semangat dan keinginan bersama dari segenap komponen bangsa, dengan segala kemampuan yang ada bersungguh-sungguh memerangi dan menyelamatkan bangsa serta negara tercinta ini dari ancaman bahaya Narkoba. Tekad dan semangat kebersamaan termasuk di dalamnya sifat kegotong-royongan, kekeluargaan yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia dan merupakan ciri dari masyarakat Indonesia, tak terkecuali 11


Media Perencanaan masyarakat Kalimantan Barat sudah seyogyanya terus dilestarikan, dikembangkan dan didayagunakan, khususnya dalam menjawab tantangan perubahan zaman di era keterbukaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi budaya antar negara yang berimplikasi pada perubahan tatanan sosial, mental spritual. Oleh karena itu kekuatan atau modal yang berupa semangat kebersamaan diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam rangka mengatasi dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks sebagai konsekwensi perubahan zaman seperti ; kemiskinan, konflik sosial, tindak kriminalitas, dekadensi moral dan lain sebagainya termasuk kejahatan Narkoba yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan. Momentum peringatan HANI tidak hanya bersifat kegiatan seremonial semata, lebih jauh dari itu sangat diharapkan keterlibatan dan peran serta masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung pada setiap peringatan HANI dapat diimplementasikan dalam kehidupan dan perbuatan nyata, yang pada akhirnya dapat menggugah hati untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri, keluarga serta lingkungan sekitarnya. Maksud dan tujuannya adalah agar kita selalu waspada terhadap ancaman bahaya Narkoba dan mengatakan TIDAK pada NARKOBA. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs Christiandy Sanjaya, SE, MM. mengingatkan bahaya dalam 10 tahun ke depan, bila kader-kader bangsa rusak akibat Narkoba. Tentu derajat bangsa ini akan semakin rendah dimata bangsa lain. Oleh karenanya wakil gubernur 12

Sosial Budaya mengajak seluruh komponen masyarakat mari kita rapatkan barisan, satukan langkah dan tekad untuk semakin peduli dan mengambil aksi �menjaga generasi penerus bangsa dari kehancuran akibat Narkoba�. Tentu kita tak ingin ada lost generation di negeri yang kaya ini. Lebih lanjut Christiandy mengatakan bahwa permasalahan Narkoba merupakan permasalahan dan tanggung jawab bersama. Genderang perang terhadap Narkoba tidak hanya ditabuh oleh pemerintah. Ancaman dan bahaya Narkoba akan bisa dicegah apabila pemerintah sebagai ujung tombak didukung oleh masyarakat, dimulai dari lingkungan terkecil keluarga, RT-RW, sekolah-sekolah, perkantoran, para orang tua, para ulama dan tokoh masyarakat, ikut berperan serta. Kesungguhan pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkoba dibuktikan dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menerapkan sanksi pidana berat bagi para pelaku, disamping dimaksudkan sebagai upaya membatasi ruang gerak para pelaku tindak pidana Narkotika. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia terutama dalam memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang kian menghawatirkan dan meresahkan. Data BNN memberikan gambaran, bahwa kasus-kasus pidana Narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan grafik peningkatan. Hal ini perlu dicermati dan menjadi perhatian.

Merespon permasalahan tersebut, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan daerah segi tiga emas penghasil Narkotika (Burma, Thailand dan Laos). Hal tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan menduduki peringkat 12 dari 33 Provinsi di Indonesia yang dinyatakan sebagai daerah yang rentan terhadap peredaran gelap Narkoba. Oleh karena itu perlu sesegera mungkin mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka mengantisipasi dan menekan laju penyebarannya. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2011, diselenggarakan secara terpadu dengan BNK Pontianak dan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang maksud dan tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan kepekaan dan kepedulian masyakarat akan pentingnya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan pelaksanaan HANI tahun 2011 dan merupakan pekerjaan terakhir dari Lakhar BNP dan BNP Kalimantan Barat, karena terhitung 1 Juli 2011 BNNP sebagai Instansi Vertikal BNN yang telah terbentuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam P4GN di Provinsi Kalimantan Barat. (Media)


Media Perencanaan

Ekonomi

Sambutan Wagub dalam acara rakor pemberdayaan koperasi dan umkm

RAPAT KOORDINASI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Berbagai program dan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan Pemerintah pada dasarnya untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki daya saing yang tinggi, profesional dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga pembinaan Koperasi dan UMKM melalui

program yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan wirausaha baru yang profesional dan mampu menyerap tenaga kerja yang potensial. Memang disadari bahwa kondisi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat saat ini masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan baik kelembagaan, usaha maupun permodalan masih merupakan faktor yang membatasi ruang gerak koperasi dan UMKM. Namun bila dipelajari, permasalahan yang ada pada dasarnya secara umum terletak pada keterbatasan SDM Koperasi dan UMKM.

Keterbatasan SDM ini pada kenyataannya mengakses pada keterbatasan dalam mengelola Koperasi dan perusahaan, kurang mantapnya pelaksanaan manajemen, terbatasnya akses informasi, terbatasnya penerapan teknologi dan sempitnya lingkup pasar. Pertumbuhan Koperasi di Kalimantan Barat secara kuantitatif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa minat masyarakat Kalimantan Barat untuk berkoperasi cukup tinggi. Pertumbuhan Koperasi yang meningkat terus, 13


Media Perencanaan

selayaknya diimbangi juga dengan meningkatnya pelayanan Koperasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2011, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, SE, MM menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat. Melalui porgram Pemda Provinsi Kalimantan 14

Ekonomi

Barat dan Kementerian Koperasi dan UMKM RI telah dialokasikan anggaran untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM. Disamping itu melalui Kementerian Koperasi dan UMKM RI per Desember 2010 telah direalisasikan dana bantuan sosial kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3,9 Milyar dan Kredit melalui LPDB sebesar Rp. 1,4 Milyar. Demikian juga KUR yang disalurkan oleh 8 (delapan) bank pelaksana telah direalisasikan Rp. 376,7 Milyar (40,26%) dari plaforn KUR sebesar Rp. 935,7 Milyar. Christiandy mengingatkan agar Kepala dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UMKM

baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan monitoring terhadap dana-dana yang telah disalurkan kepada Koperasi dan UMKM tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa melalui rapat koordinasi diharapkan adanya suatu persepsi yang sama dalam melihat persoalan yang ada pada Koperasi dan UMKM untuk kemudian mencarikan solusi melalui program dan kegiatan pembangunan yang disepakati bersama dalam rangka meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat. (Media)


Media Perencanaan

Ekonomi

Percepatan Pembangunan Ekowisata Provinsi Kalimantan Barat Oleh: Muhammad Yodha Muhdiya, S.Si (Anggota Pokja Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi Kalimantan Barat) Latar Belakang Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kalimantan Barat secara ekologi memiliki potensi pariwisata yang khas jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, yakni potensi ekowisata (ecotourism) seperti pantai, air terjun, karst tua, mangrove, terumbu karang, dan pulaupulau kecil. Sayangnya, potensi yang ada ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Padahal, Ekowisata merupakan sektor yang padat karya serta mengedepankan aspek pelestarian lingkungan dan perlindungan budaya. Permasalahan Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2209 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan kata lain, pengembangan ekowisata tidak

hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba) semata, namun juga mengedepankan dan mempertahankan aspek lingkungan disekitarnya. Penulis melihat beberapa permasalahan yang menghambat pengembangan ekowisata di Kalimantan Barat, yakni: 1. Terjadinya kekosongan hukum terkait pemanfaatan dan pengendalian ruang di dalam RTRWP dan RTRWK Selama ini Pola Ruang pada Perda RTRWP dan RTRWK masih mengacu kepada Konsep Pola Ruang Kehutanan. Ruang untuk sektor Pariwisata tidak dituangkan dalam Pola Ruang tersendiri, melainkan terlingkup pada kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) ataupun pada Kawasan Konservasi. Oleh karena itu, agar Pariwisata dapat masuk dalam perencanaan ruang maka Pemerintah Kabupaten/ Kota perlu menuangkannya dalam Peraturan Zonasi. Sayangnya, proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak murah, sehingga banyak Pemerintah Daerah yang belum menyusunnya. 2. Laju investasi yang tidak terkawal Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk

memanfaatkan potensi ruang yang ada diwilayahnya termasuk melalui pemberian Ijin Usaha. Kondisi ini berdampak buruk terhadap perkembangan Ekowisata karena wilayah abuabu (memiliki potensi wisata dan potensi budidyaa), cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti Perkebunan dan Pertambangan. Akibatnya, ruang yang dapat dimanfaatkan untuk Ekowisata semakin berkurang. Sebagai contoh, di Selatan wilayah Pontianak Metropolitan Area terdapat Gunung Ambawang yang dapat dikembangkan sebagai Taman Hutan Rakyat. Sayangnya, lokasi ini hampir sepenuhnya terisi dengan kegiatan perkebunan. 3. Lemahnya peran stakeholder terkait Ekowisata Ekowisata berbeda dengan Pariwisata secara umum. Ekowisata harus mengedepankan aspek lingkungan serta pelestariannya. Sayangnya, peran stakeholder lingkungan sangatlah kurang dalam pengembangan Ekowisata. Ekowisata mengedepankan pembangunan berkelanjutan, bukan mengedepankan pembangunan hijau. Pembangunan hijau hanya fokus pada aspek lingkungan, namun pembangunan berkelanjutan 15


Media Perencanaan

merupakan sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 4. Adanya persepsi Ekowisata yang kurang tepat Selama ini Ekowisata diasumsikan sebagai Wisata Alam. Persepsi ini mengakibatkan tidak adanya kegiatan dalam melestarikan dan melindungi lingkungan. Kegiatan yang cenderung dijalankan hanya kegiatan pemasaran potensi wisata serta pengembangan sarana-prasarananya, tanpa melestarikan dan melindungai lingkungan dari wilayah tersebut. Sebagai contoh, Pantai Pasir Panjang dapat kita asumsikan sebagai wisata alam tetapi bukan Ekowisata. Pada Pantai Pasir Panjang terdapat usaha-usaha pariwisata, namun tidak terdapat usaha-usaha pelestarian dan perlindungan lingkungan. Strategi Percepatan Pembangunan Ekowisata Kalimantan Barat Pemerintah Daerah selaku koordinator dalam usaha Kepariwisataan Daerah memegang peranan penting dalam percepatan Pembangunan Ekowisata. Terdapat beberapa strategi yang hendaknya diterapkan dalam 16

Ekonomi rangka percepatan pembangunan ekowisata Kalimantan Barat antara lain: 1. Pengalokasian ruang dalam RTRW ataupun Peraturan Zonasi. Selama ini pengembangan kawasan pariwisata khususnya ekowisata dilaksanakan secara parsial sehingga dampak positif dari ekowisata tidak dapat diperoleh secara maksimal. Perlu adanya penetapan clustercluster kawasan ekowisata sehingga pengelolaan wilayah dalam rangka meningkatkan pengembangan dapat tercapai. Sebagai contoh, sebuah obyek ekowisata hendaknya terlindungi dari aktivitas lain yang merusak, seperti aktivitas budidaya. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni melalui penetapan cluster ekowisata. 2. Pengembangan jasa pelayanan dan prasarana pendukung ekowisata. Wisatawan selaku penikmat wisata akan memperoleh kepuasan dari suatu obyek ekowisata jika didukung dengan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, jasa pelayanan dan prasarana pendukung merupakan modal pengembangan ekowisata. Sebagai contoh, Danau Sentarum merupakan danau pasan surut tropis terbesar dan dan memiliki keanekaragaman hayati terlengkap di dunia. Namun, dengan keterbatasan jasa pelayanan dan prasarana pendukung, maka Danau Sentarum sulit untuk menyaingi obyek ekowisata lainnya. 3. Penyiapan kebijakan termasuk dokumen perencanaan ekowisata Selama ini dokumen perencanaan ekowisata masih terlingkup ke dalam dokumen

perencanaan pariwisata secara umum. Akibatnya, rencana aksi pengembangan ekowisata tidak tepat sasaran dan berdampak pada minimnya efek pembangunan ekowisata. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat/ penduduk setempat dalam mengembangkan dan mengendalikan pengembangan ekowisata. Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat harus memperoleh dampak baik dari pembangunan termasuk juga berperan aktif dalam pembangunan. Terkait pembangunan Ekowisata, masyarakat khususnya yang berdomisili di sekitar cluster ekowisata hendaknya berperan aktif dalam pengembangan ekowisata. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat selaku tuan rumah ekowisata. Saran BAPPEDA selaku Ketua Tim Koordinasi Ekowisata berdasarkan amanat Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 hendaknya segera menyusun perencanaan ekowisata daerah dan memaduserasikannya dengan RPJMD dan RKPD. Adapun, tindak lanjut ini perlu didukung dengan penguatan koordinasi antara BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas/ Badan yang fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tentu saja perlu diperlukan adanya dukungan perencanaan dari semua stakeholder terkait (masyarakat/ akademisi/ swasta) dalam mendukung pengembangkan ekowisata, baik berupa data ataupun informasi terkait. (Yodha)


Media Perencanaan

Ekonomi

PERENCANAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Oleh: Muhammad Yodha Muhdiya, S.Si (Anggota Pokja Pemanfaatan Ruang BKPRD Provinsi Kalimantan Barat)

Latar Belakang Kebutuhan pangan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sayangnya, kondisi ini tidak disertai dengan meningkatnya luasan lahan pertanian pangan sehingga secara tidak langsung beban untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, telah ditetapkan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perencanaan Lahan Pangan Berkelanjutan. Kondisi Saat Ini Berdasarkan Interpretasi Citra Landsat Tahun 2000-2009, luas sawah di Kalimantan Barat terus bertambah dari tahun ke tahun. Data tahun 2000 menunjukkan luas sawah di Kalimantan Barat sebesar 212.911,92 Ha sedangkan pada

tahun 2009 luas sawah meningkat menjadi 215.079,83 Ha. Namun, peningkatan ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat sebesar 1,66% per tahun (BPS 2010). Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah perlu meningkatkan jumlah lahan pertanian untuk mengakomodir kebutuhan pangan dimasa-masa mendatang. Saat ini, sebaran sawah yang dominan berlokasi di Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Ketapang. Tekanan konversi lahan pertanian semakin kuat khususnya dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Contoh yang dapat dilihat adalah lahan pertanian di wilayah Anjungan, Kab. Pontianak, yang merupakan dampak dari suatu pengembangan wilayah. Kawasan ini secara geografis dilalui jalan Nasional dan jalan Provinsi yang menghubungkan WP Pesisir dengan WP Tengah. Adapun, kawasan ini

juga memiliki potensi yang baik sebagai lahan pertanian pangan, namun karena letak wilayah yang strategis tersebut, konversi menjadi pemukiman berlangsung sangat cepat. Proyeksi Kebutuhan Pangan Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan Kalimantan Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 4,39 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66% per tahun. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diprediksi bahwa jumlah penduduk pada tahun 2050 sebesar 8.487.681. Adapun, dengan asumsi kebutuhan pangan per kapita sebesar 370 gr/ jiwa/hari (Litbang KemenPan), maka kebutuhan pangan tahun 2050 diproyeksikan sebesar 1.130.559 Ton. Untuk ketersediaan tersebut, maka diperlukan lahan pertanian sebesar 411.112 Ha dengan asumsi produktivitas 2,75 ton/ha/tahun. Untuk mencapai ketersediaan 17


Media Perencanaan tersebut, Pemerintah perlu segera menyiapkan lahanlahan pertanian pangan baru sebesar 196.033 Ha. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan seperti perkebunan dan

Ekonomi pertambangan, khususnya pada wilayah-wilayah potensi pangan. Hal ini dikarenakan lahan budidaya pertanian pangan cenderung kurang adaptif jika dibandingkan dengan kegiatan budidaya lainnya. Sebagai contoh, perkebunan sawit

Jumlah Penduduk Kalbar 2010 = 4.393.239 jiwa* Pertumbuhan Penduduk = 1,66 %* Jika: Kebutuhan Pangan = 370 gr/ jiwa/ hari = 133,2 kg/ jiwa/ tahun** Produktivitas (Ton/Ha) = 2,75**

BPS Tahun 2010 Litbang Kementerian Pertanian

Maka:

Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan

Tahun

Jumlah Penduduk (juta)

Kebutuhan pangan (Ton)

Lahan Pertanian Pangan/Luas Panen (Ha)

2010

3,49

585,179

212,793

2020

5,18

689,906

250,875

2030

6,10

813,376

295,773

2040

7,19

958,942

348,706

2050

8,48

1,130,559

411,112

Pertanian Lahan Kering sebagai Lahan Pertanian Pangan Pertanian lahan kering (PLK) adalah merupakan aktivitas pertanian di lahan kering seperti tegalan dan ladang. PLK dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pertanian tanaman pangan, namun dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah daripada sawah. Luas PLK di Kalimantan Barat tahun 2009 sebesar 162.332,95 Ha. Jika luas PLK ditambahkan dengan luas sawah yang ada maka lahan yang tersedia untuk bagi pertanian pangan sebesar 377.412,78 Ha. Kondisi ini masih kurang dari batas minimal lahan 18

Ket: * **

dapat dialokasikan di sebagian besar dataran rendah Kalimantan Barat, namun pertanian pangan cenderung memilih lokasilokasi tertentu saja untuk dapat menghasilkan produktivitas yang ideal.

yang diperlukan untuk 40 tahun mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan produktivitas pertanian dari 2,75 ton/ha/tahun menjadi minimal 3 ton/ha/tahun, sehingga dengan luas lahan yang tersedia tersebut kebutuhan pangan untuk 40 tahun ke depan dapat terpenuhi. Dari aspek lingkungan, pemanfaatan PLK sebagai Lahan Pertanian Pangan dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi lingkungan, sehingga kualitas lingkungan hidup tetap dapat terjaga dengan baik. Adapun, pemanfaatan PLK ini perlu juga didukung dengan kebijakan untuk tidak mengeluarkan IUP ataupun

HGU pada PLK-PLK yang memiliki potensi sebagai lahan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna menjamin terjaganya lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan lokasilokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, proses ini baru dapat dimulai setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRWP ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan penyelesaian Perda tentang RTRWP. Tidak hanya untuk pembangunan prasarana-sarana pembangunan,


Media Perencanaan

Ekonomi

namun juga pemanfaatan ruang, seperti pertanian pangan. Selanjutnya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini hendaknya dilindungi dengan peraturan zonasi, sehingga segala bentuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ada tidak bertentangan dengan aktivitas pertanian pangan. Termasuk pula di dalamnya tidak mengalami alih fungsi kegiatan.

Penutup BAPPEDA selaku pengawal pelaksanaan penerapan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang komprehensif guna menjaga

ketahanan pangan Kalimantan Barat dan mensukseskan Pulau Kalimantan sebagai Lumbung Pangan Nasional. Adapun, langkahlangkah stategis yang dapat diambil antara lain percepatan penyelesaian Perda tentang RTRWP, perlindungan melalui peraturan zonasi, serta peningkatan produktivitas pertanian pangan. (Yodha) 19


Media Perencanaan

Ekonomi Infrastruktur

IDSN (INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL NASIONAL) DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH : M. AMINUDDIN - Fungsional Perencana BAPPEDA Prov.Kalimantan Barat, 2011

Sejak tahun 2010 BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat sudah 3 kali melakukan kerjasama dengan BAKOSURTANAL dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi mengenai Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), kegiatan lainnya dalam bentuk Workshop Geospasial untuk Pengayaan Kompetensi Daerah, pesertanya termasuk BAPPEDA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat. Menyusul disahkan Undang-Undang Informasi Geospasial, dalam waktu dekat akan segera dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang tersebut pada akhir Juli ini di Pontianak

Pendahuluan UU SPPN menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan (nasional, provinsi, kabupaten) haruslah direncanakan berdasarkan data (spasial dan nonspasial) dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan ke dalam - dan menjadi bagian - kerangka perencanaan pembangunan disemua tingkatan pemerintahan. Salah satu tugas pokok BAPPEDA dibidang perencanaan pembangunan daerah, menyiapkan dan menyusun RPJM Daerah satu kali dalam lima tahunan, selanjut RPJMD 20

dijabarkan dalam format rencana tahunan yang menghasilkan RKPD. Penyusunan RPJMD dan RKPD ini merupakan proses teknokratis dalam siklus perencanaan yang dipadu-serasikan dengan proses politik yaitu visi misi kepala daerah hasil pemilihan. Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 25/2004 dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kalimantan Barat tahun 20082013 tentu diperlukan dukungan data spasial yang akurat dan mudah diperoleh. Meski dalam kenyataannya, harapan untuk mendapatkan data-data spasial tersebut tidaklah mudah. Untuk itu kedepan implementasi IDSN diharapkan mampu mengintegrasi kan seluruh komponen seperti kebijakan, pengorganisasian, data, teknologi, mekanisme, sistem keuangan,

dan sumberdaya manusia yang diperlukan yang terkait dengan data spasial (pusat maupun daerah), sehingga akan dengan lancar mencapai tujuan dan sasarannya. Pengertian IDSN dan Data Spasial Infrastruktur Data Spasial Nasional adalah Suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data Spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.


Media Perencanaan

Ekonomi Infrastruktur

MANFAAT IDSN

IDSN 1. Mengurangi duplikasi kegiatan --- efisien dan efektif 2. Multiguna data dan meningkatkan kualitas data 3. Mudah diakses (menjamin kepastian ketersediaan data dan pertukaran data) 4. Landasan Pembangunan E-Gov 5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 6. Meningkatkan “economic return�

Pema nfa a ta n Da ta Spa sia l y a ng optimum

Da ta Spa sia l

Pembangunan Nasional Survei dan Pemetaan

Tantangan Dalam Pemanfaatan Data Spasial Dari berbagai pengalaman BAPPEDA dalam menyusun RPJMD 2008 – 2013 terutama dari dimensi kewilayahan, beberapa tantangan yang dihadapi dalam memperoleh dan memanfaatkan data spasial, antara lain adalah : 1. Data digital geospasial tidak tersedia pada level yang dibutuhkan menurut akurasi dan aktualitas dalam cakupan wilayah yang luas terutama ditingkat daerah/regional dan lokal. 2. Kebutuhan ketepatan posisi, kandungan informasi, dan cakupan geografi dari data geospasial sangat signifikan diantara pengguna data. 3. Data geospasial seringkali tidak dikumpulkan atau tidak secara otomatis dalam bentuk standard yang membuat data tersebut dapat digunakan dalam

a.l. Perencanaan tata ruang; Respon cepat dalam menangani bencana alam; Berbagai krisis lingkungan; Peningkatan pertumbuhan ekonomi; Pemerataan pembangunan

berbagai aplikasi. Standard ditingkat lokal, nasional, dan internasional seringkali menjadi permasalahan. 4. Teknik baru untuk pengumpulan dan teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengatur data geospasial digital berimplikasi mengubah kepentingan dan pola penggunaan data. 5. Data geospasial yang ada saat ini seringkali sulit untuk ditemukan, petunjuk dan pedoman yang cukup tidak tersedia. 6. Data geospasial yang dikumpulkan seringkali sangat minim dan tidak konsisten. Inkonsistensi ini dapat terjadi pada dari institusi dan obyek yang sama tetapi data spasialnya berbeda, bahkan lebih krusial lagi terjadi pada obyeknya yang sama tetapi institusi yang berbeda. 7. Ketika kumpulan data geospasial tersedia, yang terjadi adalah data

tersebut sulit digunakan karena dikemas secara paket atau disusun dan sangat sulit untuk menggabungkan berdasarkan tingkat yang beragam, akurasi posisi, sumber data, dan klasifikasi. (1) Proses untuk memperbarui kumpulan data digital geospasial, melakukan transaksi, dan untuk menyusun laporan yang berdasarkan history sangat sulit ditemukan atau bahkan tidak tersedia (2) Pada beberapa organisasi, data digital geospasial diperlakukan sebagai komoditas, menimbulkan banyak pertanyaan berkaitan dengan kemudahan publik untuk mengakses, biaya data, penjilidan dan perbanyakan, pertanggungjawaban, right to know, dan penggunaan secara tepat.

21


Media Perencanaan Berbagai hal di atas menunjukkan masih adanya masalah menyangkut kelembagaan dalam pengelolaan data spasial. Di sisi kelembagaan, diperlukan tatanan yang inovatif untuk menjamin kerangka kerja (framework) yang handal dan berkelanjutan. Keberadaan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) diharapkan mampu mengatur standar teknis dan protokol, isu organisasi dan koordinasi, isu kebijakan dalam akses, pengembangan, dan pemeliharaan data spasial. Implementasinya diharapkan dapat mengikuti langkah-langkah yang dimulai dengan membuka potensi data dan infrastruktur spasial yang tersedia, kemudian secara bertahap melakukan harmonisasi pelayanan data dan informasi, dan akhirnya mengintegrasikan secara sempurna (seamless) berbagai sistem dan dataset di berbagai level. Optimalisasi Produksi dan Pemanfaatan Data Spasial dalam Perencanaan Pembangunan Bahwa IDSN diharapkan akan menyediakan basis struktur atau memfasilitasi hubungan antar produsen data dan antara produsen dan pengguna data. Meningkatnya kemampuan sistem jaringan yang didukung oleh data standar diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan data. Hal ini pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dalam pemanfaatan sumberdaya secara merata di seluruh wilayah, serta meningkatkan interaksi dan sinergi antarwilayah dan antarsektor. Pada akhirnya, potensi manfaat ini bermuara pada potensi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mencapai tujuan kebutuhan perencanaan 22

Ekonomi Infrastruktur pembangunan, perlu upaya optimalisasi produksi yang dilakukan oleh produsen data dan optimalisasi pemanfaatan data spasial dilakukan oleh berbagai SKPD serta pemerintah kabupaten/ kota. Untuk tercapainya efisiensi produksi, kemudahan akses, pemanfaatan bersama serta antisipasi meningkatnya kebutuhan pasar atas data geospasial yang akurat dibutuhkan tindakan yang terkoordinasi sebagai berikut: 1.

Identifikasi, Pembentukan, dan Pemanfaatan Beragam Forum untuk memudahkan Diskusi, Interaksi, dan Aksi guna Pengembangan dan Penyebarluasan Framework IDSN

Forum untuk komunikasi secara resmi dibentuk berupa asosiasi, dewan, komite, atau organisasi lainnya; atau dalam bentuk kurang resmi seperti konferensi, workshop, dan kelompok. Forum tersebut harus dapat menciptakan suasana yang mendukung untuk pembahasan issue dan membentuk persetujuan atau kesepakatan melalui prosedur, kebijakan, dan ukuran untuk memudahkan penggunaan, produksi, dan distribusi data geospasial. Beberapa langkah operasional yang dapat dilakukan antara lain: a. Membentuk atau memperkuat komite atau lembaga koordinasi data geospasial yang ada dan mengidentifikasi tanggungjawabnya, serta menyediakan anggaran operasionalnya. b. Mengadakan serangkaian diskusi terbuka tentang kegiatan IDSN dalam lingkup provinsi, dan lokal; dan pertemuan-pertemuan lain yang membahas masalah data

spasial. c. Membangun pedoman dan kriteria formasi komite/dewan daerah untuk mendorong komunikasi dan distribusi data dan penyebarluasan data. d. Membentuk mailing list masyarakat IDSN untuk meningkatkan diskusi dan menyediakan tempat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan IDSN. e. Merencanakan Forum Geodata untuk mengulas dan membahas perkembangan IDSN dan untuk menyoroti peluang kerjasama IDSN. 2. Menjamin keberhasilan untuk menemukan, mengakses, membagi, dan menggunakan data geospasial M a s ya ra k at / k o m u n i t a s data geospasial akan mengambil keuntungan dari IDSN dengan membahas mengenai ketersediaan data geospasial dan mengidentifikasi berbagai lembaga lain yang berpotensi untuk pengembangan data. IDSN didasarkan pada konsep pendekatan manajemen distribusi informasi yang berpedoman pada prosedur dan penyediaan data untuk pengumpulan data dan menampilkannya melalui jaringan elektronik. Perlu fasilitas bagi organisasi yang tidak terkait secara elektronik dengan jaringan untuk dapat mengakses data geospasial melalui sebuah situs tertentu. i. Menyelesaikan pekerjaan Standar Metadata Spasial untuk menyediakan dokumentasi data geospasial yang konsisten. 1) secara resmi mensosialisasikan Standar Metadata Spasial 2) m e n g e m b a n g k a n


Media Perencanaan

Ekonomi Infrastruktur pedoman dan petunjuk penggunaan Standar Metadata Spasial 3) melaksanakan pelatihan untuk membantu p e r k e m b a n g a n penggunaan Standar Metadata Spasial 4) Mendaftarkan Standar Spasial Metadata kepada Badan Standardisasi Nasional. ii. Menetapkan Clearinghouse Standar Metadata Spasial untuk menjawab pertanyaan, mengijinkan pencarian dan akses metadata geospasial melalui jaringan internet. • mengevaluasi bentuk dasar clearinghouse dan pendekatan alternatif untuk mengakses data • melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan untuk mendukung penggunaan clearinghouse • membangun akses internet

• •

untuk program utama produksi data geospasial guna menyediakan akses untuk pengumpulan data geospasial. membangun prosedur dan kebijakan untuk menjamin pengumpulan data-data baru dapat didokumentasikan dengan menggunakan Standar Metadata Spasial dan dapat digunakan oleh clearinghouse. mengimplementasik an prosedur pelaksanaan pendokumentasian datadata baru membangun akses umum kepada data geospasial melalui clearinghouse membuat jadwal dan rencana untuk pengumpulan data eksisting menyusun kebijakan untuk menjamin bahwa

clearinghouse diutamakan dalam kegiatan pengumpulan data-data baru • m e l a n j u t k a n p e n g e m b a n g a n kegiatan dan kebijakan clearinghouse kepada pengguna dan penghasil data geospasial swasta atau non pemerintah • memimpin penelitian mengenai pendekatan yang optimal dalam penggunaan dan penyusunan daftar informasi pada Infrastruktur Informasi. Demikian tulisan ini disampaikan sebagai pengantar kearah pemikiran dalam memahami Infrastruktur Data Spasial Nasional dan pemanfaatan dari aspek perencanaan pembangunan daerah. (Aminuddin)

Gambar : IDSN dalam Konteks Sistem Informasi Spasial Nasional (SISN)

Referensi : Hasil Rakor IDSN, Tahun 2008 Warta IDSN, Mei 2011 23


Media Perencanaan

ProfilEkonomi Daerah

POTENSI/PELUANG INVESTASI DAN PERDAGANGAN KOTA SINGKAWANG

Singkawang awalnya merupakan ibukota dari Kabupaten Sambas (UU. Nomor : 27 Tahun 1959) dengan status sebagai Kecamatan Singkawang. Pada tahun 1981 Singkawang menjadi sebuah Pemerintah Kota Administratif (PP Nomor 49 Tahun 1981). Setelah diusulkan menjadi sebuah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3 (tiga) daerah otonom, akhirnya Singkawang menjadi sebuah Daerah Otonom berdasarkan 24

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Kota Singkawang terletak diantara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang dan secara geografis Kota Singkawang berada pada 0°44’ 55.85“–01’01’21.51” LU dan 108°51’47.6” - 109°10’19” BT. Wilayahnya merupakan daerah

hamparan dataran rendah (0–2) M dari permukaan laut dan perbukitan di bagian Timur, serta daerah pantai pada bagian sisi baratnya, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut : • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sambas • Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang • Sebelah Barat berbatasan


Media Perencanaan

Profil Daerah Ekonomi dengan Laut Natuna. Kota Singkawang terdiri dari 5 Kecamatan dengan luas wilayah 504 Km2 atau 504.000 Ha atau 0,34 % dari luas Kalimantan Barat. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 22.448 Ha atau 44,54 % dari luas wilayah Kota dan Kecamatan terkecil Singkawang Barat dengan luas wilayah 1.806 Ha atau 3,58 % dari luas wilayah Kota. Kondisi Alam Sebagian besar Kota Singkawang merupakan dataran (31.904 Ha) yang tersebar di 5 kecamatan, sedangkan wilayah bukit dan gunung seluas 18.496 Ha sebagian besar di wilayah Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Jenis tanah di Kota Singkawang antara lain : Aluvial 25.338 Ha (50,27%), Podsol 14.276 Ha (28,33%), Organosol 3.752 Ha (sekitar 7,44%), Latosol 2.988 Ha (5,93%), dan Podsolid Merah Kuning (PMK) 3.744 Ha (7,43%). Secara umum suhu udara di Kota Singkawang cukup normal, walaupun sedikit bervariasi yaitu rata-rata sekitar 20Âş C sampai dengan 33Âş C. Intensitas curah hujan relatif tinggi di seluruh Wilayah Kota Singkawang, yaitu mencapai ď‚ą 2.780 millimeter per tahun, dengan rata-rata 134 hari hujan dalam setahun. Kecepatan

angin mencapai 30-60 knot/jam, umumnya terjadi di laut. Kondisi Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang sebesar 4,90% dan pada tahun 2009 sebesar 4,88%, terjadi penurunan yang tidak mencolok yang disebabkan pengaruh krisis perekonomian dunia yang mengalami krisis finansial. Pada tahun 2010 diprediksi akan kembali naik mencapai 5%. Kontribusi terhadap PDRB terbesar disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restaurant mencapai 40,91% disusul sektor jasa mencapai 13,95% dan sektor pertanian mencapai 13,62. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Singkawang berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar Rp 12 391 833.25 naik bila dibanding tahun 2008 sebesar Rp 11 489 577.32. Potensi unggulan daerah Sesuai dengan Visi Walikota Singkawang Terwujudnya Kota Singkawang sebagai Sentra Pembangunan Ekonomi di Kalbar yang Terpercaya, Aman, Kompetitif, Unik, memiliki Layanan publik yang prima, serta berorientasi kepada pengembangan Ekonomi

Rakyat, disingkat SPEKTAKULER. Untuk mewujudkan Visi tersebut tentunya berbagai langkah telah dilakukan, terutama mewujudkan sentra-sentra perdagangan sebagai pusat ekonomi daerah yang sinergis dengan pengembangan industri kecil dan menengah serta mempunyai keunggulan yang kompetitif, berbasis lokal. Berbagai kegiatan telah dilakukan diantaranya adalah meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan disertai dengan diversifikasi produk industri, memberikan bantuan permodalan dengan pola bergulir, dibidang pertanian dengan pengembangan Agropolitan yaitu menumbuh kembangkan, mendorong dan mengakses serta melaksanakan sistem agribisnis dengan tetap mempertimbangkan daerah sekitar melalui kegiatan fasilitasi pemanfaatan lahan, penyediaan prasarana dan sarana produksi, fasilitasi permodalan, investasi dan sistem kemitraan. 1. Industri dan Perdagangan Di sektor Perdagangan, jumlah unit perdagangan di Kota Singkawang tahun 2010 mencapai 4.091 unit usaha yang terdiri dari Perdagangan Kecil sebanyak 3.342 unit; perdagangan Menengah sebanyak 652 unit dan Perdagangan Besar sebanyak 97 unit. Jumlah unit perdagangan tahun 2010 ini secara umum mengalami peningkatan

25


Media Perencanaan sebanyak 333 unit atau 8,14%, bila dibandingkan dengan jumlah unit perdagangan tahun 2009 sebanyak 3.758 unit. Sedangkan di sector industri terdapat sebanyak 323 industri kecil/menengah dan 1 industri besar. Program Bantuan Modal kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui program Dana Penyertaan Modal dimana Pemerintah bekerjasama dengan BPD Kalbar memberikan subsidi bunga sebesar Rp. 200.000.000,- yang dimulai pada tahun 2007 (Dasar SK Walikota No. 74 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Menengah serta Koperasi melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) di Kota Singkawang tahun 2007) yang menyalurkan dana bagi koperasi dan UMKM, walaupun belum semua UKM dapat menikmati subsidi ini, namun dari bantuan subsidi pinjaman tersebut diharapkan semua UMKM akan dapat memanfaatkannya secara merata. Jumlah keanggotaan Koperasi dan UKM akhir 2010 mencapai 23.197 orang. Hal ini semakin menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Koperasi dan UKM sebagai pilar ekonomi rakyat yang semakin membaik, yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah asset,

26

ProfilEkonomi Daerah permodalan, volume usaha dan sisa hasil usaha Koperasi dan UKM. Asset Koperasi dan UKM 2010 mencapai Rp. 188.625.972,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 22,54 % atau Rp 34.697.088,00 selama periode tahun 2009 sampai dengan 2010. Fasilitas permodalan Koperasi dan UKM yang berasal dari modal sendiri dan modal luar 2010 mencapai Rp. 101.908.616,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 16,75 % atau Rp.14.616.976,00 selama periode tahun 2009 sampai dengan 2010. Volume usaha Koperasi dan UKM pada 2010 mencapai Rp. 366.193.032,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 50,56 % atau Rp. 122.964.324,00. selama periode tahun 2009 sampai dengan 2010. Sisa Hasil Usaha Koperasi dan UKM pada akhir Desember 2010 mencapai Rp. 15.648.678,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 9,61 % atau Rp 1.372.000,- selama periode tahun 2009 sampai dengan per 2010. 2. Tanaman Pangan Produksi tanaman padi tahun 2010 adalah 21.523 ton mengalami kenaikan dibanding dengan produksi padi tahun 2009 adalah 17.901 ton GKG. Untuk pangan dari tanaman palawija, yang berasal dari jagung, Ubi kayu, ubi jalar, talas dan kacang tanah,

jumlah produksinya relatif tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan, walaupun untuk produksi jagung mengalami penurunan karena gagal panen. Produksi tanaman jagung tahun 2009 sebanyak 2.911 turun jika dibanding tahun 2010 sebanyak 2.640 ton GKG. Total areal luas tanam padi di wilayah Kota Singkawang tahun 2010 mencapai 7.062 Ha atau mengalami peningkatan luas tanam sebanyak 712 Ha dan potensi untuk pengembangan padi sebanyak 2 kali tanam setiap tahunnya. sedangkan untuk luas tanam tanaman palawija mencapai 636 Ha atau mengalami penurunan. Penggunaan lahan untuk tanaman pangan seluas 7.698 Ha dengan areal padi yang terbanyak lahannya mencapai 7.062 Ha dan areal palawija sebesar 636 Ha. 3. Perkebunan Produksi tanaman perkebunan yang meningkat pada tahun 2010 yaitu tanaman kelapa sawit dari sebesar 1.770 ton atau sekitar 88,64 % dari produksi kelapa sawit tahun 2009 sebesar 201 ton. Lonjakan produksi sawit meningkat sebagai akibat adanya peningkatan luas lahan penanaman sawit dan pendataan pada Tahun 2010 lebih lengkap dari tahun sebelumnya, Sedangkan produksi komuniti lainnya rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2010 namun


Media Perencanaan

Profil Daerah Ekonomi

tidak signifikan, hal ini disebabkan beralih fungsi lahan serta diikuti dengan meningkatnya umur tanaman. 4. Peternakan Di Kota Singkawang dapat dikatakan hampir semua jenis ternak diusahakan oleh masyarakat. Hasil Produksi ternak ini sebagian besar untuk konsumsi Rumah Tangga dan bahan baku Home Industri. Untuk produksi dari peternakan, sampai dengan tahun 2010 pembangunan peternakan dapat dikatakan berhasil dengan indikator adanya kenaikan populasi ternak di Kota Singkawang pada setiap tahunnya. Terutama untuk jumlah populasi ternak berkaki 4 (empat) terbesar tahun 2010 adalah babi namun mengalami penurunan dibanding tahun 2009 sebesar 1.024 ekor. Sedangkan untuk jenis ternak berkaki 2 (dua) jumlah populasi terbesar adalah ayam ras pedaging sebesar 1.984.692 ekor. Sedangkan untuk produksinya yang berupa daging, telur dan susu di Kota Singkawang selalu tersedia dan cukup bahkan berlebih. Daging ayam dan babi serta telur ayam ras yang diproduksi oleh peternak Singkawang telah melebihi kebutuhan masyarakat Singkawang. Untuk telur ayam ras, produksinya telah melebihi kebutuhan Propinsi Kalimantan Barat sehingga dipasarkan ke Propinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah. Produksi

daging Kota Singkawang terbanyak berasal dari hewan ternak Babi yang pada tahun 2010 mengalami kenaikan 10,22 ton, sedangkan produksi telur terbanyak berasal dari hewan ternak ayam ras petelur dan mengalami kenaikan 439,87 ton dibanding tahun 2009. 5. Perikanan dan Kelautan Walaupun Kota Singkawang sebelah barat berbatasan dengan laut Natuna yang memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun potensi perikanan ini masih belum digali secara optimal. Nilai produksi perikanan tahun 2010 meningkat rata-rata sebesar 12,06 % atau Rp 8.689.536.000,terdiri dari perikanan laut

meningkat sebesar Rp 3.149.159.000,- atau 10,47%, perairan umum meningkat Rp 2.758.230.000,- atau 18,22%, untuk pasca panen/pengolahan hasil perikanan meningkat sebesar Rp 181.397.000,- atau sekitar 1,00 %, sedangkan budidaya meningkat sebesar Rp 2.600.750.000,- atau 29,84%. 6. Pariwisata Kota Singkawang memiliki berbagai potensi pariwisata seperti wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya. a) Wisata Bahari di kelurahan Sedau : Taman Pasir Panjang Indah, Palm Beach Panjang Indah dan Sinka Island Park, b) Wisata Alam di 5 kelurahan : Taman Nasional Gunung Raya Pasir (kelurahan Pangmilang), Danau Serantangan (kelurahan Sagatani), Taman Eria dan Batu Belimbing (kelurahan Nyarumkop), Gunung Poteng dan Gunung Sari (kelurahan Pajintan) serta Air Jeram Hang Moy dan Gunung Roban (kelurahan Sanggau Kulor). c) Wisata Budaya antara lain adalah Perayaan Cap Go Meh Pada tahun 2009 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang sebanyak 375.331 orang (belum termasuk wisatawan manca negara), dan pada tahun 2010 wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang sebanyak 484.408 orang.

27


Media Perencanaan

Sementara itu, jumlah tamu hotel pada tahun 2009 berjumlah 63.154 orang tamu nusantara, dan 436 tamu manca negara. Sedangkan pada tahun 2010 tamu hotel nusantara berjumlah 71.667 orang dan tamu manca negara berjumlah 723 orang. Potensi Keuangan Mikro Penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan memegang peranan penting dalam suatu perekonomian. Biasanya tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap besarnya tabungan. Di sisi lain pinjaman masyarakat untuk modal kerja dan investasi sangat tergantung pada iklim usaha, terutama pangsa pasar, keamanan serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari kebijakan pemerintah. Data Bank Indonesia, menunjukkan telah terjadi peningkatan tabungan masyarakat dari 630,432 miliar rupiah pada tahun 2003 menjadi 820,585 miliar rupiah pada tahun 2007, selanjutnya tahun 2008 tingkat tabungan telah mencapai 1 383,141 miliar rupiah. Tahun 2009 nilai tabungan masyarakat berjumlah 1 379,889 miliar rupiah dan pada tahun 2010 adalah 2,182,466 miliar rupiah. Dari sisi penyaluran kredit idealnya untuk pembangunan ekonomi Kota Singkawang ke depan sudah tidak terfokus pada pinjaman konsumtif namun bergeser pada kredit investasi dan kredit modal kerja. Namun demikian, ternyata 28

ProfilEkonomi Daerah

sampai dengan tahun 2003 jumlah penyaluran kredit mencapai 166,248 miliar rupiah, dan separuh lebih diantaranya masih merupakan kredit untuk konsumsi, tepatnya senilai 87,351 miliar rupiah. Sedangkan sisanya 78,897 miliar rupiah, terbagi menjadi 2 yakni modal kerja senilai 71,176 miliar rupiah dan investasi senilai 7,721 miliar rupiah. Pada tahun 2004 jumlah pinjaman masyarakat senilai 228,147 miliar rupiah, tahun 2005 penyaluran kredit mencapai Rp. 267,436 miliar rupiah dan tahun 2006 meningkat menjadi 339,234 miliar rupiah. Pada tahun 2007, posisi kredit sebesar 494,350 miliar rupiah, dan tahun 2008 senilai 764,829 miliar rupiah. Keadaan tahun 2009 sebesar 949,586 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2010 bernilai sebesar 1,175,266 miliar rupiah. Sarana Dan Prasarana Wilayah Kecamatan di Kota Singkawang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat dan sejenisnya. Berbagai jenis Jasa Angkutan yang tersedia di Kota ini seperti : Jasa Angkutan Umum terdiri dari Angkutan Kota sebanyak 5 Trayek (76 kendaraan), Angkutan Antar Jemput sebanyak 42 kendaraan, Dengan kondisi sarana dan prasarana jalan yang cukup baik. Sementara itu panjang jalan di wilayah kota Singkawang tahun 2010 tercatat 445,663 Km dengan

luas wilayah 504 km2 Sarana social yang dimiliki kota Singkawang adalah pasar tradisional, koperasi yang berbadan hukum, dan lembaga perbankan yang berjumlah 11 bank serta didukung oleh lembaga ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat yaitu koperasi kredit (CU) dan kelompokkelompok arisan. Untuk Prasarana ibadah terdapat 115 masjid, 67 surau/mushala, 72 gereja protestan, 26 gereja katholik, 7 kapel katholik, 19 vihara, dan 290 cetya. Sistem penyediaan air bersih Kota Singkawang mulai beroperasi tahun 1927, dimana instalasi dan jaringan perpipaan oleh Pemerintah Belanda. Sumber Air baku yang digunakan adalah mata air yang berada di kaki Gunung Poteng lalu ditransmisikan ke menara air (Elevated Tank) selanjutnya didistribusikan dengan sistem gravitasi. Perkembangan pelanggan sebagai pengguna Air Bersih melalui PDAM belum cukup baik. Hingga tahun 2010 hanya sekitar 32,23 % penduduk Kota Singkawang yang bisa menikmati layanan air bersih, selebihnya masih menggunakan air hujan dan air sumur. Perkembangan sektor listrik erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pinggiran dan sekitarnya. Kapasitas terpasang di Kota Singkawang pada tahun 2010 sebesar 33.685 KW. (Media)


Media Perencanaan

Wacana

Rencana Tahunan dan Prioritas Pembangunan Oleh Sahat Sinaga,SE, M.Si (PERENCANA MADYA)

P e r e n c a n a a n Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun dan menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka

menengah; dan c. rencana pernbangunan tahunan. Dalam hal Rencana Pembangunan Tahunan, di tingkat Pusat selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan yang berskala Nasional untuk periode satu tahun. Sedangkan di tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/

Kota) adalah turunan dari pengertian Rencana Kerja Pemerintah dengan tambahan sebutan Daerah atau disingkat dengan RKPD. Di tingkat pusat, penyusunannya merupakan tanggung-jawab Bappenas dan di tingkat daerah merupakan tanggung-jawab Bappeda. Untuk mewujudkan RKPD sebagai 29


Media Perencanaan

Wacana

dokumen perencanaan yang baik, agaknya memang tidak mudah karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik menyangkut tahapan penyusunannya, mekanisme/ prosedur yang harus dilalui serta banyak hal yang terkait dengan substansinya.

melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Apabila semua persyaratan dalam penyusunan RKPD tadi dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa RKPD merupakan kitab berharga yang selanjutnya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi semua pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) untuk berperan menjalankan fungsinya di dalam proses pembangunan. Kaitannya dengan fungsi Pemerintah adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Ketiga: Teknis pelaksanaan penyusunan RKPD dimaksud, dimulai dari rancangan awal; rancangan; musrenbang sampai dengan rancangan akhir sebagaimana diatur dalam pasal 20, 21, 22, 23, dan 24. Disini pesan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya cukup jelas sehingga tanpa perlu uraian lebih lanjut, menunjukan suatu rangkaian dari tahapan, proses dan mekanisme yang wajib dipenuhi untuk menghasilkan RKPD. Penyusunan RKPD ini berproses dalam kurun waktu yang cukup singkat mulai januari sampai dengan akhir bulan mei sehingga perlu ada pengawalan yang ketat terhadap masing-masing out-put yang dihasilkan.

Oleh karena itu berbagai pesan UU 25 Tahun 2004 terkait dengan penyusunan RKPD, hendaknya tetap menjadi pegangan utamanya bagi unit kerja yang menanganinya. Sekedar untuk mengingat kembali sebagai penyegaran, beberapa pasal yang bersifat prinsip dan interpretasinya adalah sebagai berikut. Pertama: RKPD sebagai penjabaran RPJMD, sebagaimana pasal 5 (3). Di pasal ini intinya memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kedua: Tahapan penyusunannya sebagaimana pasal 9 (2) dilakukan 30

Terkait dengan pasal-pasal penyusunan RKPD dimaksud, hendaknya dilihat secara utuh karena di dalamnya termasuk pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD adalah satu kesatuan. RKPD dapat dikatakan sebagai dokumen induk dan terjemahannya ada pada Renja SKPD masingmasing atau di Renja SKPD inilah tingkat kerincian RKPD dijabarkan. RKPD yang sudah final dimaksud kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, memenuhi pesan pasal 26(2), untuk selanjutnya diikuti dengan penetapan Renja oleh masingmasing Kepala SKPD setelah terlebih dahulu menyesuaikannya

dengan RKPD. Menarik untuk diperhatikan mengenai susunan pesan dari pasalpasal yang telah dikemukakan. Apa yang dikerjakan di tingkat Pusat melalui pesan di ayat awalnya selalu diikuti dengan pesan yang sama bagi Daerah pada ayat berikutnya. Dalam hal ini, Pusat sekaligus memberikan arahan bagi Daerah untuk berbuat hal yang sama, atau dengan kata lain apa yang diperankan oleh Bappenas diharapkan dapat diikuti oleh Bappeda. Demikian pula mengenai substansi/muatan RKPD yang tercermin dari daftar isinya, tentu saja merujuk kepada sistimatika penyusunan RKP yang disesuaikan dengan kondisi daerah. RKPD yang dihasilkan dalam garis besarnya adalah perencanaan yang bersifat komprahensif atau menyeluruh dari berbagai aspek. Sebagaimana produk RKP yang disusun Bappenas, dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu; 1. Perencanaan yang berdimensi makro sebagaimana buku pertama. 2. Perencanaan yang berdimensi sektoral atau bidang-bidang pembangunan sebagaimana buku kedua. 3. Perencanaan yang berdimensi kewilayahan sebagaimana buku ketiga. Secara umum dapat dikatakan bahwa dokumen yang disusun dimaksud adalah kondisi minimal yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan sebagai upaya Daerah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Secara khusus terdapat satu hal yang bersifat menonjol di dalam dokumen perencanaan yaitu Prioritas pembangunan. Prioritas yang diterjemahkan sebagai sesuatu


Media Perencanaan

Wacana

yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan dalam satu tahun ke depan, menjadi fokus perhatian dalam penyusunan perencanaan. Prioritas pembangunan dapat berdimensi makro, sektoral maupun kewilayahan namun yang melatar-belakanginya adalah issu strategis. Sebagai ilustrasi, dalam hubungannya dengan issu strategis (kondisi, permasalahan dan tantangan) yang dihadapi secara Nasional, prioritas RKP 2011 sebagai berikut. Prioritas pertama: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Prioritas kedua: Pendidikan Prioritas ketiga: Kesehatan dan seterusnya sampai dengan urutan prioritas ke sebelas. Bertolak dari isu strategis tadi, penentuan Prioritas tentu saja dalam kerangka untuk mengatasi permasalahan yang sudah dinyatakan di dalam dokumen rencana jangka menengah. Karena RKPD adalah merupakan penjabaran tahunan maka terhadap masalah yang sangat mendesak, substansinya perlu diangkat melalui tema / sub tema sehingga mencerminkan prioritas tinggi untuk diperhatikan, baik dalam kerangka anggaran maupun regulasinya. Kemudian

dalam upaya penanganan prioritas dimaksud, diperjelas dengan narasi terutama mengenai sasaran/target dan arah kebijakannya, diikuti dengan program, kegiatan dan pendanaannya (matriks). Dalam konteks Nasional, uraian Prioritas dimaksud ada dalam satu paket dengan buku satu yang berdimensi makro. Oleh karena itu, mengapa substansi atau persoalan tertentu bisa dikedepankan sebagai Prioritas dapat diargumentasikan atau dijelaskan secara rasional dan di Daerah pada umumnya terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dari sisi ini jelas substansi RKPD menjadi lebih penting dari pada sekedar memenuhi ketentuan UU karena merupakan suatu kewajiban Pemerintah untuk segera mengatasi persoalan.

dari Pemerintah baik APBN maupun APBD, perlu dipantau atau yang lazim disebut monitoring adalah kegiatan untuk menilai gerak maju pelaksanaannya, baik fisik, keuangan dan lainnya. Kegiatan ini bersifat rutin dan tentu saja segera diambil langkah seperlunya apabila terjadi penyimpangan.

Lebih lanjut mengingat perencanaan yang kita pahami adalah dalam pengertian siklus perencanaan dan sifatnya terus menerus, fungsi perencanaan diikuti juga dengan adanya kegiatan Pengendalian atas pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan sebagaimana pesan pasal 28. Terhadap berbagai program / proyek yang pendanaannya bersumber

Dalam kerangka pelaksanaan UU sistem perencanaan dimaksud, komitmen Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup jelas yaitu dengan menindak-lanjuti ketentuan pasal 27(2) sehingga melahirkan PERDA No.9 Tahun 2005, tentunya dengan harapan dapat diimplementasikan dalam tataran berikutnya. (Sahat)

Selanjutnya dari rencana yang telah ditetapkan tadi, dihubungkan dengan keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak dari program/kegiatan yang telah dibiayai, perlu di evaluasi sebagaimana pesan pasal 29. Kegiatan evaluasi ini menjadi penting karena diharapkan dari hasil evaluasi sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya agar semakin bermutu.

31


Media Perencanaan

Wacana

Estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Untuk Tahun 2012 Dengan Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana OLEH : NOVERY NUZULUDDIN, ST., MT. (PERENCANA MADYA)

Didalam UU Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 16 ayat 2, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini juga ditegaskan oleh PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 20 ayat 1, bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a) Pendapatan Daerah b) Belanja Daerah c) Pembiayaan Daerah Berdasarkan ayat 1 pasal 17 UU Nomor 17 Tahun 2003 32

tentang Keuangan Negara, “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah�. Dan penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Mengestimasi kemampuan Pendapatan Daerah merupakan titik kritis untuk menentukan besaran Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah

tentang APBD. Sehingga estimasi terhadap Pendapatan Daerah dalam penyusunan APBD, akan sangat menentukan besaran dari APBD tersebut. Banyak metode-metode statistik yang dapat dipergunakan untuk mengestimasi Pendapatan Daerah. Beragam dari metode ini akan memberikan hasil yang berbeda karena melakukan pendekatan empiris yang juga berbeda. Perbedaan hasil dari estimasi tersebut akan memperkaya pengambil keputusan untuk menetapkan keputusan yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan


Media Perencanaan

Wacana estimasi Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2012 dengan menggunakan metode Regresi Linier Sederhana. Untuk membantu perhitungan regresi linier tersebut akan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh MS – Excel 2003 yang disediakan oleh fasilitas grafik (Chart Wizard). Langkah pertama adalah menginventarisasi data-data Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dari datadata pendapatan daerah tersebut

kemudian dibuat grafik dengan menggunakan type line atau garis. Untuk contoh tulisan ini, data-data historis yang dipergunakan adalah data-data dari tahun 2004 – 2011. Langkah berikutnya adalah menggunakan fasilitas add trendline untuk menambahkan arah garis rata-rata umum dari hasil grafik data-data pendapatan daerah. Kemudian didalam fasilitas add trendline tersebut terdapat option untuk memilih type line atau garis. Pilih linear untuk melakukan estimasi linier diikuti dengan memilih option display equation on chart dan display R-squared value on chart. Pemilihan display equation

on chart adalah untuk mengetahui persamaan y = ax + b dari distribusi data-data pendapatan paerah tahun 2004 – 2011. Sedangkan pemilihan display R-squared value on chart adalah untuk mengetahui determinasi atau kecocokan model tersebut terhadap kondisi real dari distribusi pendapatan daerah tahun 2004 – 2011. Dari penjelasan diatas dengan menggunakan data-data pendapatan daerah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1, dilakukan perhitungan dan visualisasi dari distribusi pendapatan daerah sebagaimana yang diperlihatkan pada Grafik 1.

Tabel 1. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (2004 – 2011)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode Regresi Linier, didapatkan bahwa model linier dari pendapatan daerah tersebut adalah serta determinasi model terhadap kondisis real sebesar R2 = 0,97 = 97%. Berdasarkan model regresi linier tersebut (lihat Grafik 1), dilakukan estimasi Pendapatan Daerah untuk tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 1,996,084,773,864.98. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun 2011, maka Pendapatan Daerah Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 14,81 %. (Novery)

33


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

Daya Saing Indonesia :

“Kalau Bisa Beli Kenapa Harus Produksi ??” Oleh : Irwan Lahnisafitra, ST, MT (PERENCANA MADYA)

Prinsip “Kalau bisa beli kenapa harus produksi” mendapat kritikan dari mantan Menristek dan Kepala BPPT Prog. Zuhal yang menilainya sebagai penyakit yang melemahkan daya saing bangsa. Ditengah kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya itu tidak cukup. Untuk maju menjadi bangsa besar harus ditumbuhkan masyarakat berbasis pengetahuan yang nantinya akan mendorong munculnya ekonomi berbasis pengetahuan. Untuk mewujudkan Indonesia yang bersaing, modal kaya tidak cukup. Perlu dipikirkan bagaimana membentuk daya saing dengan menata masyarakat, wiraswasta, pengetahuan, keterampilan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Aset yang paling penting adalah asset intelektual. Hingga hari ini, kita belum punya konsistensi dan tekad untuk mengembangkan 34

masyarakat berbasis pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, output yang bisa dihasilkan bisa berjumlah 12 kali lipat karena yang lebih berpengaruh adalah human capital, structural capital, dan customer capital. Maka, kalau ada prinsip yang bilang “mending beli daripada produksi” itu yang melemahkan daya saing bangsa. (Kompas, 4 Maret 2008). Tulisan ini mencoba membahas daya saing Indonesia dalam perspektif inovasi daerah yang merupakan bagian dalam upaya meningkatan daya saing, khususnya dalam segi kebijakan. I. PENDAHULUAN Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak lagi dapat dicapai semata dengan bertumpu pada sumber daya alam tanpa upaya lebih baik dalam peningkatan nilai tambah. Perkembangan

perekonomian internasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk yang semakin sarat dengan pengetahuan/ teknologi (knowledge/ technologyintensive) semakin menyisihkan posisi negara seperti Indonesia yang secara “konvensional”masih bergantung pada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah. Proses perbaikan posisi internasional akan sangat terkait dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan lebih terarah untuk membangun fondasi dan pilar-pilar serta menumbuhkembangkan aktivitas/proses produktif dan memperkuat dinamika interaksi serta keterkaitannya sebagai determinan bagi pembentukan keunggulan daya saing Indonesia,


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

baik pada tataran daerah maupun nasional. Kecenderungan pergeseran kepada konteks “daerah� (lokalitas) sebenarnya bukanlah sekedar fad ataupun perkembangan sentimentalisme kedaerahan. Hal ini memang dapat dianggap sebagai kecenderungan perkembangan paradigma tentang daya saing yang semakin diyakini sangat kontekstual dengan dinamika perubahan yang dihadapi di era sekarang. Sebagaimana juga diungkap oleh berbagai pakar dengan cara yang beragam namun menyampaikan inti pesan serupa, bahwa daya saing global semakin ditentukan oleh faktor-faktor lokalitas, dan agenda peningkatan daya saing perlu beriringan dengan upaya penguatan kohesi sosial masyarakat yang semakin maju.

Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing tersebut akan semakin bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada beragam dimensi dan berbagai tataran. Seperti ditunjukkan oleh pengalaman berbagai negara, sistem inovasi (dalam arti luas) baik pada tataran daerah maupun nasional akan semakin mempengaruhi/ menentukan keunggulan daya saing. Karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan pada pengembangan sistem inovasi. Seperti akan diuraikan lebih lanjut berikut, upaya penguatan sistem inovasi kini semakin disadari tidak dapat mengabaikan dimensi spasial (konteks tempat/

lokalitas). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan/ penguatan system inovasi daerah merupakan suatu agenda yang sangat penting. II. Daya Saing : Beberapa Catatan Meningkatnya kesadaran akan peran penting inovasi mendorong berbagai pihak untuk terus menggali pemahaman yang lebih baik tentang hal ini. Kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil hanya dapat diwujudkan dengan memperkuat basis/ tumpuannya, yaitu peningkatan daya saing, dimana sistem inovasi semakin menjadi faktor penentu (determinan). Karena itu, pengembangan/penguatan sistem inovasi dan peningkatan daya saing merupakan hal yang 35


Media Perencanaan perlu ditumbuhkembangkan dan menjadi suatu agenda prioritas pembangunan di Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah). Disadari, akan selalu menjadi pilihan sulit ketika upaya investasi untuk pengembangan system inovasi khususnya dan peningkatan daya saing pada umumnya dihadapkan pada isu atau pertimbangan lainnya yang lebih bersifat jangka pendek (dan biasanya dinilai lebih mendesak) sebagai situasi yang mutually exclusive dalam suatu kerangka upaya pembangunan. Oleh karena itu, penentu/ pembuat kebijakan inovasi dan para pemangku kepentingan (stakeholder) perlu berpikir dan bekerja dalam kerangka strategik dan sistemik dengan perspektif jangka panjang, tanpa mengabaikan hal-hal urgen yang lebih bersifat jangka pendek (segera) dan memelihara momentum perubahan. Cara pandang kesisteman (sistemik) merupakan pendekatan yang menurut para pakar dan belajar dari pengalaman beragam negara akan membantu para pihak, khususnya pembuat kebijakan, dalam meningkatkan proses dan kinerja inovasi dalam sistem perekonomian. Inovasi dan difusi beserta proses pembelajaran merupakan di antara elemen kunci dalam cara pandang sistem inovasi. Dalam kerangka holistik demikian, keunggulan daya saing dalam berbagai perspektif dan konteksnya, termasuk keunggulan daerah atau tata terpadu pengembangan kewilayahan tertentu, dimungkinkan untuk dikembangkan secara lebih 36

Opini Ekonomi terarah, terkoordinasi berkesinambungan.

dan

Upaya-upaya perbaikan/ pengembangan sistem inovasi pada “tataran nasional” sangat penting. Namun setiap negara, baik negara kecil (small size country) ataupun negara besar (large sizecountry), dalam pengertian ukuran dukungan sumber daya dan perkembangan basis iptek serta potensi ukuran pasar, akan menghadapi tantangan yang berbeda. Selain itu, bagi negara berkembang dan memiliki keragaman multidimensi seperti Indonesia, upaya pada “tataran nasional” saja bukanlah agenda yang sederhana. Selain aktivitas/proses dan dinamika serta kebutuhan dan tantangan factual dari sistem inovasi yang sebenarnya terjadi, efektivitas kebijakan yang relevan juga sangat dipengaruhi oleh konteks lokalitas. Dengan demikian, selain memperhatikan tataran nasional (termasuk kerangka regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku) dan perkembangan internasional serta “belajar” dari pengalaman praktik pihak lain, upaya membangun sistem inovasi pada tataran daerah perlu disesuaikan dengan konteks lokalitas daerah masing-masing. Sehubungan dengan itu, strategi inovasi (dan daya saing) daerah sangat diperlukan terutama agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas dan kerangka kebijakan pemerintah daerah (dan pemerintah pusat), serta dapat berfungsi sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perannya dalam p e n g e m b a n g a n / p e n g u at a n system inovasi dan peningkatan

daya saing daerah. Dengan demikian, pengembangan/ penguatan system inovasi dan peningkatan daya saing daerah diharapkan dapat menjadi agenda bersama para pihak secara nasional (di seluruh daerah). Koordinasi dan koherensi kebijakan inovasi di daerah dan antara daerah dengan pihak lain (termasuk ”nasional/pusat”) sangatlah penting. Prakarsa pada beragam tataran (baik nasional maupun daerah, secara sektoral maupun horisontal) yang semakin terkoordinasi dan koheren untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi perlu terus didorong dan dilakukan secara kongkrit di Indonesia antara lain melalui reformasi/perbaikan kebijakan inovasi. emajuan sistem inovasi merupakan suatu proses. Karena itu, agenda kebijakan inovasi perlu dirancang sesuai dengan isu/tantangan kebijakan yang urgen untuk dipecahkan dan berbagai pertimbangan penting lain serta berfokus pada agendaagenda prioritas yang disepakati (sebagai konsensus agenda bersama) dan mendorong proses kebijakan yang partisipatif. Proses kebijakan dan reformasi/ perbaikan kebijakan inovasi pada intinya merupakan suatu proses pembelajaran (learning process), bukan saja bagi pembuat kebijakan tetapi juga bagi para pemangku kepentingannya. Namun tentu patut dipahami bahwa perbaikan hanya dapat terjadi melalui tindakan, dimana kepemimpinan dan kepeloporan untuk bertindak sangat penting, agar apa yang didiskusikan tidak berhenti sebagai ”sekedar” wacana.


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

III. Penutup Untuk mendorong budaya inovasi di daerah, setiap daerah perlu “bersaing/berlomba” dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan inovasi di daerah masingmasing. Pengembangan SDM daerah seyogyanya tidak diartikan secara sempit sekedar “mengistimewakan putra asli daerah” (atau “semboyan” lain yang lebih sebagai sentimental kedaerahan sempit sejenisnya), tetapi benar-benar membangun talenta, bahkan “menarik” talenta (dari luar daerah) yang benarbenar sesuai/dibutuhkan bagi kemajuan daerah. Sistem pendidikan di daerah perlu terus dikembangkan. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pengembangan budaya kewirausahaan perlu dilakukan sejak dini. Karena itu, penumbuhan sikap dan keterampilan kreatif dan kewirausahaan perlu dikembangkan baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Daerah sebaiknya juga mempertimbangkan agar “citacita daerah” yang diidealkan dan menjadi konsensus bersama diperkenalkan melalui “muatan lokal” dalam pendidikan untuk meningkatkan keperdulian yang sedini mungkin dalam masyarakat tentang daerahnya. Daerah sebaiknya memprakarsai beberapa tindakan seperti misalnya: meningkatkan keperdulian masyarakat (public awareness); meningkatkan dan memperluas pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah daerah dalam bidang/topik

yang kontekstual bagi daerah; mendorong mobilitas siswa/ peneliti/ pengajar dalam aktivitas inovasi dan difusi; meningkatkan inovasi dan manajemen, termasuk di lingkungan pemerintah (public authorities). SDM bertalenta sangat penting bagi perkembangan inovasi dan daya saing daerah. Menarik dan mempertahankan talenta yang diperlukan oleh daerah merupakan agenda yang perlu dipertimbangkan. Dalam kerangka jangka panjang, pengembangan SDM bukan sebatas memberikan pelatihan-pelatihan, tetapi juga peningkatan dan penyebarluasan talenta di daerah secara lebih mendasar, terutama untuk menyuburkan perkembangan generasi baru yang kreatifinovatif di daerah.“Pembelajaran sumur hidup” (life-long learning) merupakan agenda penting jangka menengahpanjang bagi daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing daerah. Beberapa tindakan untuk menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif di daerah perlu dikembangkan atas inisiatif daerah sendiri. Pengenalan/pendidikan dini di bidang kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan di lingkungan pendidikan tinggi dan lembagalitbang, model inkubator, taman iptek, pelatihan dan pola magang (internship/ apprenticeship), pengembangan lembaga keuangan modal ventura, pengembangan skemaskema insentif keuangan, pengelolaan risiko, dan pengadaan pemerintah adalah di antara beberapa tindakan

(kombinasi tindakan) yang perlu dipertimbangkan untuk ini. Sistem inovasi yang kuat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat tidak saja akan menyuburkan proses peningkatan nilai tambah bisnis dan ekonomi (added value), tetapi juga lebih memungkinkan bagi penguatan nilai terintegrasi (integrated value), memperbesar modal sosial (social capital) bagi pemajuan sosial budaya dalam masyarakat, yang secara timbalbalik juga memperkuat sistem inovasi. Karena itu, nilai-nilai sosial budaya setempat yang positif perlu dikembangkan dan memperoleh perhatian dan upaya lebih sungguhsungguh. Di antara tindakan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi (dan dokumentasi), pengembangan/inovasi dan pemanfaatan pengetahuan/ teknologi masyarakat (indigenous knowledge/ technology), serta perlindungan hukumnya. Langkah-langkah yang mendorong kerjasama/ kolaborasi antar berbagai komponen masyarakat dalam aktivitas pengetahuan/inovasi (termasuk yang bersifat “nonteknologi”) sangat penting untuk agenda meningkatkan daya saing, sehingga prinsip “Kalau bisa beli kenapa harus produksi” dapat dirubah menjadi “ mending produksi dari pada beli”. (Irwan) (Bahan utama tulisan “Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan” Oleh Tatang A. Taufik)

37


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

MASA DEPAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA :

GOLIATH LAWAN DAUD Oleh : Irwan Lahnisafitra, ST, MT (PERENCANA MADYA) Masa depan keanekaragaman hayati Indonesia laksana Goliath lawan Daud. Indonesia yang bermodal Biodiversitas laksana tubuh Goliath, seolah sedang menghadapi negara maju dengan keragaman hayati sekecil Daud. Goliath yang lamban belum bersiap untuk menghadapi Daud yang gesit, bertamengkan hak paten dan bersenjatakan ketapel teknologi tinggi. Kurangnya teknologi untuk memanfaatkan keragaman hayati Indonesia, ditambah lemahnya perangkat hukum penunjang menyebabkan potensi besar di “kebun sendiri” disambar negara lain yang lebih agresif.

I. PENDAHULUAN Indonesia termasuk negara yang beruntung dalam hal biodiversitas, karena sekitar seperenam dari seluruh spesies dunia terdapat dinegara kita – yang luasnya hanya 1,3 % bumi. Bentangan wilayah yang meliputi wilayah Asia dan Australia, keluasan laut dan hutan tropika, variasi geografik dan iklimnya memberikan rumah yang subur bagi berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Yang menjadi masalah adalah seberapa besar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan bijaksana dan lestari untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Potensi yang luar biasa ini masih menghadapi terlalu banyak hambatan. Sekalipun biodiversitas telah dikenal, dipelajari serta dimanfaatkan selama ribuan tahun oleh penduduk pribumi Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara luas 38

baru dimulai tahun 90-an. Itupun masih kalah perhatian dengan usaha memenuhi pasok kayu dan mempertahankan swasembada pangan, yang dimulai justru dengan membuka satu juta hektar hutan tropika kita. Keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah istilah yang didefinisikan sebagai segala bentuk kehidupan di muka bumi beserta pola – pola hubungan yang dibentuknya. Definisi yang sangat luas ini dapat dibagi – bagi kedalam kelompok – kelompok yang lebih kecil yaitu keragaman ekositem, keragaman jenis (spesies), dan keragaman intra spesies (genetic, varietas). Dengan demikian lingkup pembicaraan biodiversitas mencakup segala bentuk kehidupan, mulai dari unsur genetik dalam inti sel mahluk hidup sampai ekosistem yang menampung ribuan spesies flora dan fauna, termasuk ratusan ribu interaksi antar spesies yang terjadi di dalamnya.

Ketergantungan

manusia

akan sumber daya alam hayati alamiah maupun buatan banyak bergantung oleh jenis – jenis liar yang baru dikenali dan dipelajari sifat – sifat serta manfaatnya. Perbaikan kualitas dan kuantitas panen, pencarian bibit unggul yang tahan hama, sedikit memerlukan air dan pupuk memerlukan persilangan dengan jenis – jenis yang belum didomestikasi. Sementara itu, jauh ditengah rimba raya tropika Indonesia menanti ratusan ribu spesies yang belum pernah dikenali sebelumnya, apalagi dipelajari sifat – sifat fisiologis, maupun genetiknya untuk kemudian dipetik manfaatnya. II. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati dimulai dengan usaha perlindungan (save) dan penelitian (Study) sebagaimana dicanangkan KTT Bumi di Rio de Jeneiro. Ilmu pengetahuan dan teknologi baik


Media Perencanaan

Opini Ekonomi yang modern maupun tradisional adalah tulang punggungnya. Di Kedua jenis iptek ini, Indonesia kedodoran. Ilmu pengetahuan modern dan teknologi kita masih kalah jauh dari negara maju yang telah memanfaatkan biodiversitas dari segala penjuru bumi tanpa harus memiliki dan merawatnya sendiri. Fasilitas iptek yang kita miliki masih sangat terbatas, dan belum terjalin dalam satu jaringan kerja (network) yang padu. Sampai sekarang di Indonesia belum tersedia pusat data, dan pusat penelitian biodiversitas untuk merangkum serpih – serpih data yang tersebar di lembaga. Ketidakpaduan badan – badan tersebut masih ditambah dengan keterbatasan dana penelitian karena pemodal di Indonesia tidak terlalu tertarik membiayai penelitian, dan eksplorasi yang tidak dapat memberikan keuntungan ekonomik dalam jangka waktu pendek. Keterbatasan tenaga penelitian di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Rendahnya kesempatan pendidikan tinggi, dan tidak tersedianya imbalan yang menarik mengakibatkan rendahnya minat menjadi peneliti ekosistem serta keragaman hayatinya, dan kurangnya apresiasi terhadap pelestarian biosfer. Bila dirunut, semua factor tersebut merujuk pada minimnya persentase anggaran pendidikan dan riset pada APBN. Hal lain yang mengancam kelestarian sumber iptek keragaman hayati ialah hilangnya “taman bermain” bagi para peneliti tadi. Penebangan hutan yang meninggalkan kerusakan adalah salah satu

sebabnya. Nasib yang sama dialami penduduk asli. Pemilik pengetahuan tradisional dan kearifan tersebut juga kehilangan “gelanggangnya”. Karena bergantung hanya pada satu – satunya ekosistem yang mereka akrabi, penduduk asli sangat mengenal spesies – spesies yang berguna untuk konsumsi pangan, obat dan perilakunya dalam ekosistem. Kearifan mereka dalam menghormati alam, mengolah lahan, dan menjaga keseimbangan ekosistem merupakan asset yang berharga dalam upaya pelestarian. Sistem bercocok tanam yang mereka kembangkan betul – betul yang paling cocok setelah pengalaman mengajarkan kepada mereka selama ribuan tahun melalui petuah turun – temurun. III. Penutup Konferensi para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati belum membantu negara – negara

berkembang pemilik kekayaan biodiversitas seperti Indonesia. Masalah – masalah mendasar seperti pembagian keuntungan, alih teknologi, protokol keamanan, dan akses terhadap sumber keragaman hayati mulai dibicarakan, walaupun demikian penerapannya masih perlu waktu panjang. Beberapa topic bahkan “mata angin” dan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pembicaraan mengeani mekanisme transfer teknologi menemui jalan buntu karena mendapat ganjalan dari negara – negara maju yang mengkhawatirkan hilangnya sebagian keuntungan mereka dari hak cipta intelektual. Negara maju pun enggan meratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati karena konvensi tersebut mengharuskan pembagian royalty dengan negara pemilik sumber genetic. (Irwan) (Sumber : Rama Ardana;1996 dalam Jurnal Balairung)

39


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

Pendidikan Indonesia :

MENDAYUNG DI ANTARA DUA KARANG KEPENTINGAN Oleh : Irwan Lahnisafitra, ST, MT (PERENCANA MADYA)

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini ibarat mendayung di antara dua karang. Di satau sisi dominasi negara dalam pendidikan memerlukan tenaga yang digunakan untuk menopang struktur sosial dan politik yang dibangunnya. Disisi lain pendidikan member peluang yang yang amat besar bagi dehumanisasi lewat pendidikan. Oleh karena itu, tantangan dunia pendidikan masa datang tidak lagi hanya sekedar berkontribusi bagi dunia industri atau usaha. Tetapi perlu memikirkan bagaimana proses pendidikan memberikan kemungkinan seadil – adilnya bagi setiap orang. Yang paling mendesak adalah bagaimana menciptakan alternative pendidikan yang memberikan ruang kebebasan anak didik. Tulisan ini disari dari tulisan A. Wisnuhardana (1996) dalam Menuju Masyarakat Dunia : Catatan untuk Indonesia. 40


Media Perencanaan

Opini Ekonomi I. PENDIDIKAN DI REZIM ORBA Di zaman Orde Baru ada pameo yang tak asing lagi bagi kita yaitu ganti menteri ganti kebijakan. Hal ini menunjukkan kebijakan dan strategi yang dihasilkan tidak pernah diletakkan dalam sebuah arus utama dimana pendidikan dilakukan demi tujuan pendidikan itu sendiri (mendidik, membebaskan dari ketidaktahuan) dengan focus utama si anak didik, tetapi justru lebih sebagai pendidikan demi sesuatu hal - entah itu bernama pembangunan, industrialisasi, iptek, atau apapun namanya – dengan focus utama bernama negara. Dari kondisi tersebut, Nampak bahwa kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana yang selalu memetik buahnya adalah mahluk bernama negara. Kebebasan akademik dalam lingkungan pendidikan tinggi dibatasi dalam tingkat minimal, supaya tiada lagi kritik – kritik berterbangan dari perguruan tinggi, pemberantasan buta aksara dilakukan pertama –tama agar masyarakat secara efektif lebih dapat menangkap pesan – pesan pembangunan dalam bentuk tulisan. Kurikulum pendidikan selalu mengalami perubahan semata – mata karena pembangunan membutuhkan output pendidikan yang menguasai jenis keahlian tertentu. Tetapi perubahan itu acapkali kurang memperhitungkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemakai pendidikan (masyarakat luas). Pertanyaan selanjutnya adalah apakah mungkin dunia pendidikan mampu melepaskan diri dari himpitan kepentingan

negara, sementara pada saat yang sama kita menyaksikan peran dominan negara dalam pendidikan. Kiranya kita boleh dan perlu melelehkan air mata melihat anak – anak yang tiada dapat menikmati pendidikan yang murah dan bebas (dari jangkauan kekuasaan negara). Bahkan untuk mendapat fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintahpun, masih banyak anak yang tiada daya menggapainya. Maka, sejak awal kekuasaannya sampai dengan akhir tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru lebih menekankan segi kuantitas masyarakat yang memperoleh kesempatan pendidikan, dan kemudian menempatkan kualitas pendidikan serta muatannya pada prioritas nomor ke sekian sesudah yang kuantitatif tersebut tercapai. Pada titik itu, yang dijadikan totok ukur keberhasilan pendidikan adalah sampai berapa banyak bangunan sekolah bisa didirikan, berapa banyak anak – anak usia sekolah yang dapat memperoleh kesempatan untuk bersekolah, sejauh mana program pemberantasan buta huruf dilakukan, dan berbagai kegiatan dengan ukuran fisik yang lain. Politik pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru, persis mengikuti logika pertumbuhan ekonomi yang dijalankannya, dimana pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi sumber energy untuk menjalankan mesin – mesin penggerakan Orde Baru. Dalam dunia pendidikan, logika ini muncul dalam kebijakan – kebijakan seperti Instruksi Presiden untuk menyelenggarakan sekolah

– sekolah, terutama tingakt dasar, program wajib belajar dan seterusnya. Hampir secara fisik seluruh kebijakan itu bisa segera dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Ini persis sama dan sebangun dengan model pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan fisik material. Oleh karena itu, akan terlihat bagaimana kepentingan negara (pemerintah) dalam mendapatkan sumber daya manusia yang unggul untuk menggerakkan roda – roda gigi sebuah mesin maha besar bernama pembangunan itu mendapat legitimasi, sementara pada detik yang sama, begitu banyak manusia lain ( massa rakyat kebanyakan) tidak lebih dari sekedar pelumas – pelumas yang terjepit di antara himpitan roda – roda pembangunan, atau bahkan menjadikan massa rakyat yang bodoh dan tak terdidik sebagai korban yang kemudian keluar dari system sosial masyarakat menjadi ampas – ampas tak bersantan lagi. Mereka inilah yang kemudian mengalami marginalisasi structural dan hidup sehari – hari dibui mimpi – mimpin tentang pembangunan. II. Tiga Paradigma Pendidikan Model pendidikan dapat dikatagorikan dalam tiga paradigm. Paradigma pertama adalah paradigm konservatif. Asumsi yang mendasari paradigm ini adalah pada dasarnya ketidaksejajaran dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan yang alamiah. Perubahan sosial melalui pendidikan, dengan demikian bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan. Institusi 41


Media Perencanaan pendidikan merupakan salah satu institusi pendidikan yang melanggengkan hubungan ketidaksederajatan. Mereka yang bodoh, miskin, menderita, mangalami nasib seperti itu karena takdir Tuhan dan salah mereka sendiri. Paradigma pendidikan seperti ini menafikan bentuk – bentuk konflik dan kontradiksi dan amat mengagungkan harmoni sosial. Paradigma yang kedua adalah paradigm liberal. Filasafat yang menopang paradigm ini adalah Liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan, perlindungan hak dan kebebasan individu, identifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita – cita Barat tentang individualism. Pangaruhnya pada pendidikan dapat dilihat dan dianalisis dengan mencermati komponen – komponennya. Pengaruh liberal dalam pendidikan kelihatan dalam pendidikan yang mengutamakan hasil unggul, prestasi, kemampuan akademik, yang semuanya dilakukan dalam suasana yang kompetitif. Katagorisasi sekolah unggulan dan non unggulan, rankingisasi, insentif dan beasiswa hanya kepada mereka yang menonjol secara akademik, merupakan bentuk – bentuk paling konkrit, bagaimana pendidikan dengan paradigm ini dijalankan. Paradigma yang terakhir adalah paradigm kritis. Dalam perspektif ini, urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, membuat metodologi 42

Opini Ekonomi dan muatan pendidikan yang bertujuan menghancurkan ideology dominan (dominant ideology) yang menghambat perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik. Tugas utamanya adalah menciptakan ruang dan media supaya sikap kritis terhadap system yang menindas dan tidak adil dapat tumbuh, disertai dengan upaya advokasi masyarakat yang paling tidak diuntungkan sehingga tercipta tatanan yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dapat berdiri netral dan obyektif. Setiap orang dan institusi dimungkinkan untuk melakukan upaya ini karena wilayah pendidikan bukanlah wilayah yang netral. III.

Mendayung Di Dua Karang

Bagaimanapun, pendidikan di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan obyektif. Industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat telah melahirkan sebuah kegairahan baru, dimana masyarakat berlomba – lomba mengejar berbagai bentuk pendidikan yang berfungsi pragmatis. Berbagai sekolah formal maupun kursus – kursus yang diadakan bisa dikatan masuk dalam wilayah kerja yang sangat kapitalistis, karena ia kemudian berfungsi semata – mata sebagai produsen tenaga kerja terampil dan ahli. Hipotesis bahwa institusi pendidikan telah menjadi bagian dari industry tampaknya merupakan sebuah kesahihan. Dalam konteks demikian, tantangan dalam dunia pendidikan pada masa sepuluh duapuluh tahun mendatang tidak lagi hanya sekedar bagaimana memberikan ktoribusi bagi dunia

industry. Ia juga harus memikirkan kontribusi bagi dunia industry. Ia juga harus memikirkan bagaimana konstruksi sosial yang tersusun sebagai akibat langsung proses pendidikan di negeri ini memberikan kemungkinan yang seadil – adilnya bagi setiap orang. Kekhawatiran bahwa bangunan sosial yang tersusun menjadi seperti yang terjadi dalam masyarakat Barat harus dijadikan sebuah haluan, bahwa kita tidak menghendaki konstruk sosial semacam itu, dimana eksploitasi manusia yang satu atas manusia yang lain menjadi satu hal yang wajar. Dalam batas tertentu, memikirkan bagaimana format strategi dan kebijakan yang harus diterapkan dalam pendidikan di Indonesia ibarat mendayung di antara dua karang. Di satu sisi negara sebagai pelaksana dominan pendidikan membutuhkan tenaga – tenaga yang digunakan untuk menopang struktur sosial dan politik yang dibangunnya, di sisi lain pendidikan dengan model seperti itu juga memberikan peluang yang amat besar bagi dehumanisasi lewat sector pendidikan. Dalam kacamata tertentu, tampaknya teori negative tetnang pendidikan dalam batas – batas tertentu menjadi relevan untuk melihat kondisi yang tengah terjadi. Pendidikan pada hakekatnya adalah pembentukan pribadi yang utuh, tetapi ketika proses ideal itu dijalani, akan terjadi pelaung bahwa ia tidak akan patuh pada negara dan menjadi warga negara yang baik. Bisa jadi, tantangan pendidikan yang harus dipecahkan oelh kalangan


Media Perencanaan

Opini Ekonomi

pendidikan bukanlah bagaimana menjawab kebutuhan industry seperti yang sekarang ini menjadi arus utama pendidikan kita. Tampaknya problem paling besar yang harus dihadapi adalah bagaimana arus utama yang seperti itu tidak lagi menjadi jalan satu – satunya. Bahkan yang Nampak paling mendesak adalah bagaimana menciptakan pendidikan alternative yang memberikan ruang kebebasan anak. Secara parsial, barangkali gerakan pendidikan semacam itu telah menjadi pilihan beberapa praktisi pendidikan. Tetapi mitos – mitos tentang pendidikan yang selama ini telah ada dalam benak masyarakat terdidik, yang lebih bersifat egoistis dan narsistik tidak akan runtuh melalui sebuah gerakan yang bersifat parsial. Struktur kesadaran yang telah tertanam secara massif

dalam logika berpikir masyarakat harus dibongkar dengan sebuah praksis pendidikan yang bersifat membebaskan. Transformasi sosial melalui pendidikan tidak mungkin dilakukan oleh negara karena seperti yang telah diuraikan di atas, negara memiliki logikanya sendiri dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan dalam perspektif negara berfungsi melakukan fabrikasi manusia untuk menghasilkan produk yang sudah terdomestifikasi. Karenanya, pendidikan yang dimaksudkan untuk sebuah transformasi sosial adalah pendidikan yang membentuk kesadaran kritis masyarakat. Dengan pendekatan ini, kesadaran bahwa struktur pendidikan yang demikian mengungkung masyarakat pada

kesadaran palsu harus dianggap cacat dan dengan demikian perlu dibongkar, mutlak perlu ditumbuhkan dalam ruang – ruang pembelajaran. Konsep pendidikan yang dibatasi oleh empat dindig tebal bernama sekolahan adalah konsep keliru karena bagimanapun, penting untuk menempatkan sekolah itu dalam relasi – relasi dengan struktur – struktur lainnya. (Irwan) (Sumber : Majalah Balairung; 2006)

43


Media Perencanaan

44

Dokumentasi


Dokumentasi

Media Perencanaan

45



buletin edisi 10 oktober 2011