Issuu on Google+

BANTEN POS Inspirasi dan Semangat Baru Banten

KAMIS 5 JUNI 2014

Gamawan Fauzi

Mendagri Dorong Bawaslu Tindak Kada JAKARTA, BANPOS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepala daerah yang tidak mengantongi izin cuti untuk mengikuti kampanye pemilu presiden (pilpres). Gamawan juga mengharapkan Bawaslu tak segan-segan menindak kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilpres. BACA MENDAGRI... HAL 7

www.

BANTENPOSNEWS .com BANTENPOSNEWSCOM

Jawa Pos Group

HARGA ECERAN Rp 2.000

SPTjM Beratkan Kepala Daerah Rano Enggan Tandatangan

SERANG, BANPOS - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno enggan menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPPTjM) untuk 362 honorre Kategori II (K2) yang diminta oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mantan Kepala Badan Kepegwwaian Daerah (BKD) Provinsi Banten yang baru saja dilantik menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Anwar Masud menjelaksan, Rano Karno belum mendandatangani SPPTjM ratusan honorer K2 yang tidak lolos seleksi dengan alasan pertimbangan hukum. “Pak Plt Gubernur Banten belum menandatangani SPPTjM karena dalam draft SPPTjM yang dibuat langsung oleh BKN isinya memberatkan bagi kepala BACA SPTJM... HAL 7

BANTENPOSNEWS

Jadi Saksi, JK Beber Uang Pembebasan di Filipina JAKARTA, BANPOS - Mantan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009 Jusuf Kalla mengakui ada pengeluaran dari Kementerian Luar Negeri untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera di Filipina beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan JK saat menjadi saksi meringankan untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemenlu, Sudjadnan Parnohadiningrat di Pengadilan Tipikor, Rabu (4/6). Sudjadnan merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan seminar internasional di Kemenlu tahun 2004-2005. Pada persidangan itu majelis hakim bertanya ke JK tentang adanya uang untuk pembebasan WNI yang

disandera di Filipina. “Apa saudara tahu pernah ada uang non-formal yang dikeluarkan Kemenlu untuk membebaskan sandera di Mindanau?” tanya Hakim Ketua, Nani Indrawati dalam persidangan. “Saya tahu bahwa ada dana membayar suatu biaya untuk pembebasan,” jawab JK. Lebih jauh JK menjelaskan, soal pembebasan sandera menjadi kewajiban dari Kemenlu. “Vocal point-nya adalah Deplu, otomatis dari Deplu. Karena diplomasi lewat kedutaan kita di sana otomatis Deplu,” ucapnya. Hanya saja JK mengaku tidak mengetahui sumber uang untuk pembebasan BACA JADI... HAL 7

Dana Bos Jadi Bancakan Oknum Pejabat

Deswita Maharani

Mendadak Benci Ayam Goreng DUA tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang istri yang ingin segera menjadi ibu. Berkat kesabaran selama dua tahun menunggu, Deswita Maharani pun akhirnya diizinkan untuk hamil calon anak pertama. Istri pesinetron sekaligus komedian, Ferry Maryadi, itu diketahui telah berbadan dua setelah melakukan haji kecil alias umrah beberapa waktu lalu. “Sudah delapan minggu. Alhamdulillah. Kalau dihitung ke belakang hamilnya, pas umrah, sudah

Sekolah Diminta Setor Tujuh Persen JAKARTA, BANPOS - Mampirnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) ke rekening pemerintah daerah ternyata berakibat buruk. Dugaan kuat, dana untuk pendidikan itu menjadi bancakan oknum pejabat dengan meminta setoran

dari pihak sekolah. Hal ini diungkap Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, usai mendengar pemaparan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Nasional (Gema Pena) terkait berbagai masalah BOS di delapan provinsi. “Diminta menyetor, barusan ada pengaduan pada saya ada (sekolah) yang diminta menyetor 7 persen ke pejabat

Salurkan Donasi Anda Untuk Masjid Terapung Banten ke Rek : 16300767675 Bank Mandiri a/n Yayasan Albahru Banten

Jadwal Sholat Wilayah Banten & Sekitarnya

Subuh Dzuhur Asar Maghrib Isya

04:38 11:55 15:17 17:49 19:03

PRAKIRAAN CUACA HARI INI SERANG CILEGON PANDEGLANG LEBAK TANGERANG ILUSTRASI/NET

25 – 33ºC Berawan

24 – 32ºC Berawan

24 – 32ºC Berawan

0,5 – 1,5 mtr/ Timur

1,0– 3,0 mtr / Tenggara

1,0– 3,0 mtr / Tenggara

INSPIRASI Waktu anda terbatas, jadi jangan sia siakan dengan hidup dalam kehidupan orang lain. Jangan terperangkap oleh dogma dimana anda hidup dengan apa yang orang lain pikirkan. Jangan biarkan suara dari pendapat orang lain menenggelamkan suara batin anda sendiri .

www.bantenposnews.com

belanjakan dana BOS di luar petunjuk teknis (juknis) penyaluran BOS. “Yang sering terjadi itu sekolah mengeluarkan dana tidak sesuai item juknis. Kemudian bagaimana pembukuannya, itu harus jelas. Lalu terkait dengan transparansi, karena kalau sudah terbuka itu otomatis memberikan kontribusi luar biasa untuk perbaikan,” ujarnya. BACA DANA... HAL 7

SERANG, BANPOS - Langkanya tabung gas ukuran 3 kilogram (Kg) yang belakangan ini meresahkan masyarakat kalangan bawah kini terjawab sudah. Pasalnya sebanyak 80 persen gas bersubsidi tersebut digunakan para pengusaha. Tak hanya itu pengusaha makro, rumah tangga yang memiliki penghasilan minimal Rp1,5 juta, serta peternak ayam ikut menggunakan tabung gas elpiji 3 kg. Padahal, seharusnya mereka menggunakan tabung elpiji 12 kg. Hal itu dibenarkan Penasehat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Ban-

ten Rachmat Halim. Meski begitu, Rahmat berkilah bahwa faktor utama distribusi yang tidak tepat sasaran tersebut, sebagian besar karena alasan harga dan kepraktisan. “Faktor inilah yang membuat para pengusaha mulai beralih menggunakan tabung gas 3 kg meski seharusnya menggunakan tabung berukuran 12 kg,” katanya saat ditemui BANPOS, Rabu (4/6). Seharusnya, ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009, tabung gas ukuran 3 kg, BACA 80 PERSEN... HAL 7

25 – 33ºC Berawan

SUMBER: BMKG STASIUN METEOROLOGI KELAS III SERANG, BERLAKU UNTUK 5 JUNI 2014

-Steve Jobs-

daerah. Ada yang segala macam lah, pungutan-pungutan, termasuk sertifiakasi guru minta kickback segala macam. Nah kalau itu semua terbuka, kan gak berani juga orang itu (pemda),” kata Haryono di kantornya, Rabu (4/6). Karena itu, mantan pimpinan KPK tersebut bertekad perbaikan sistem penyaluran dana BOS harus dibenahi. Sebab, sering terjadi sekolah mem-

80 Persen LPG 3 Kg Dinikmati Pengusaha

BACA MENDADAK... HAL 7

24 – 33ºC Berawan

RICARDO/JPNN.COM

Jusuf Kalla (JK) usai bersaksi pada sidang kasus dugaan korupsi 12 kegiatan di Departemen Luar Negeri (Deplu) sepanjang 2004-2005 dengan terdakwa mantan Sekjen Kementerian Luar Negeri, Sudjadnan Parnohadiningrat di Pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/6).

Peringatan HUT dan Kesaktian Pancasila Ala Mahapeka IAIN SMH Banten

Pecahkan Rekor MURI, Daki 20 Gunung Serentak Mendaki gunung bagi kelompok pecinta alam adalah hal yang biasa. Namun bagaimana bila yang didaki adalah 20 gunung sekaligus oleh satu kelompok pecinta alam? Hal ini lah yang telah dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Kelestarian Alam (MAHAPEKA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasannudin (SMH) Banten yang ditargetkan bakal memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).

JERMAINE A TIRTADEWA Kota Serang

HILMI SETIAWAN/JAWA POS

Tim pendaki MAHAPEKA Kibarkan Merak Putih di puncak Gunung Sumbing.

Seperti biasanya, siang itu kampus Islam tertua di Banten ini nampak ramai. Para mahasiswa hilir mudik dengan berbagai kesibukannya. Sekilas terlihat satu atau dua mahasiswa yang setengah berlari menuju perpustakan kampus. Ada juga mahasiswa yang tidak lagi satu atau dua namun secara berkelompok nampak asik bercengkarma di masjid kampus tersebut yang sepertinya memang menjadi tempat berkumpul setelah melaksanakan salat dzuhur. Masuk lebih ke dalam kampus sebelah utara, mahasiswa nampak terlihat lebih banyak berkumpul. Pasalnya di BACA PECAHKAN... HAL 7 bantenpos@gmail.com


NASIONAL

BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

Mantan Kepala BIN Dipolisikan JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono yang kini terlibat dalam Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu (3/6). Pelapornya adalah Forum Flobamora Institute yang menuding Hendro telah mencemarkan nama baik terhadap Prabowo Subianto yang kini menjadi calon presiden usungan Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar dan PBB. “Hari ini Flobamora Institute akan melaporkan salah seorang sebagai pelaku tindak pidana di Mabes Polri dengan pa-

sal 310 dan 311 KUHP. Yang dilaporkan saudara AM Hendropriyono karena pemberitaan di sejumlah media,” kata penasehat forum Flobamora Institute, Alfons Loemau yang didampingi Ketua Flobamora Institute, Alex Edu kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (4/6). Mantan polisi yang pernah dituduh makar itu mengatakan, ucapan Hendropriyono yang menyebut Prabowo mendapat nilai terendah (grad 4) dalam tes psikologi saat masih aktif di ketentaraan jelas sangat menyesatkan dan membahayakan. “Karena beberapa hari yang lalu tim dokter dari KPU menyatakan pa-

sangan Prabowo-Hatta sebagai capres. Artinya Prabowo sehat dan lulus dari verifikasi,” ujar Alfons yang kini menjadi pendukung Prabowo. Dia menambahkan, jika ada seseorang yang bergelar profesor mengatakan seseorang psikopat dan nyaris gila, maka itu sangat berbahaya bagi bangsa ini. “Dan ini sekaligus melecehkan lembaga TNI dan Polri yang menyeleksi perwiranya. Setiap naik pangkat mereka kan dites psikotest. Pernyataan yang menyesatkan ini membahayakan bagi keutuhan bangsa ini,” katanya. Selain itu Flobamora juga mempersoal-

kan pernyataan yang menyebut Prabowo dipecat dari TNI. Sebab, sebelumnya Hendro memang mengaku tak ingin Indonesia dipimpin pecatan TNI. “Seorang Hendropriyono tidak memiliki kapasitas untuk memecat Prabowo. Kalau dia menyatakan memecat, memangnya dia siapa?” katanya. Alfons mengaku belum tahu reaksi Prabowo atas pernyataan Hendro. Namun, Alfons menganggap pernyataan Prabowo itu jelas mengandung fitnah. “Tapi kami sebagai komunitas masyarakat dan pendukung Prabowo merasa kata-kata itu harus dibuktikan,” ujarnya.

2

Lantas apakah ini termasuk salah satu bentuk kampanye hitam terhadap Prabowo? Alfons menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu soal itu. Namun, katanya, katakata yang dikeluarkan Hendropriyono itu harus dibuktikan secara hukum. “Kalau hendropriyono memiliki bukti silahkan dibuktikan selama masih dalam masa penyidikan,” katanya. Lebih jauh Alfons mengatakan, secara hukum hal ini termasuk penghinaan dan pembunuhan karakter. “Tidak sepantasnya orang yang pernah tunduk kepada hukum milter memberikan pernyataan seperti itu,” paparnya.(BOY/ZAL/JPNN)

KOK_BISA Rumah Jangan Dijadikan Tempat KAPOLRI Jenderal Sutarman menegaskan bahwa rumah pribadi seharusnya tidak dialihfungsikan sebagai tempat ibadah. Misalnya, dijadikan tempat untuk menggelar Salat Jumat atau Kapolri Jenderal kebaktian rutin. Sutarman Hal itu dikatakan Sutarman menanggapi peristiwa penyerangan di kediaman seorang pemuka agama, Niko Lomboan, di Dusun Pangukan RT 03 / RW 010, Kecamatan Triadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu. “Itu (rumah Niko) sebenarnya sudah tidak boleh digunakan karena melanggar tipiring (tindak pidana ringan),” kata Sutarman kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (4/6). Kendati demikian, Kapolri menegaskan bahwa rumah pribadi boleh saja dijadikan tempat ibadah, namun sifatnya tidak rutin. Menurutnya, apabila akan diadakan kegiatan rohani rutin, maka harus mendapatkan izin dari beberapa pihak berwenang. Ini sebagai bentuk antisipasi supaya polisi bisa mengamankan lokasi ketika hendak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti penyerangan. “Jadi harus lapor dulu ke RT atau RW lalu ke Pemda,” kata dia. Lebih jauh Kapolri mengimbau agar masyarakat tak main hakim sendiri. Seperti diketahui, peristiwa yang menimpa Niko terjadi saat tengah melakukan kebaktian bersama beberapa orang, Minggu (1/6) pagi. Warga setempat yang tengah kerja bakti geram mendengar suara tersebut dan langsung melempari dengan batu. Pada tahun lalu disebutkan bahwa rumah Niko sempat disegel karena tak memiliki izin untuk menjadi tempat ibadah.(BOY/ZAL/JPNN)

CPNS Honorer K2 Ancam Demo KemenPAN-RB HONORER kategori dua (K2) yang tidak lulus tes CPNS terus menagih janji Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar yang pernah mengatakan akan mengangkat mereka menjadi CPNS. Azwar didesak untuk segera mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi acuan bagi pemda untuk melakukan penggantian honorer K2 bodong dengan yang asli. “Katanya akan menerbitkan surat edaran. Nyatanya janji Pak Azwar tidak terbukti,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (4/6). Titi mengaku sangat kecewa, lantaran pernah mendapatkan penjelasan dari SesmenPAN-RB, yang tidak klop dengan janji MenPAN-RB. Menurut mereka, penjelasan SesemenPAN-RB membuat status mereka tidak jelas lagi. “Masa kita hanya diarahkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kami sudah capek dibohongi terus. Pak Menteri sudah ingkar janji,” keluh Titi yang juga korwil Jawa Tengah ini. Merasa kecewa, Titi menyatakan, pihaknya akan melakukan aksi demo. Namun sebelumnya mereka akan melakukan lobilobi ke DPR RI, presiden serta ke MenPANRB lagi. Honorer K2 hanya butuh kepastian dan tidak diberi angin surga serta harapan palsu. “Kita manusia yang punya perasaan dan butuh dihargai. Bukan terus menerus dibohongi. Hati kami sakit sekali terus menerus diperlakukan tidak adil begini,” tutur Titi.(ESY/ZAL/JPNN)

RICARDO/JPNN.COM

SIDANG ANGGORO WIDJOJO. Menteri Pertanian Suswono bersaksi pada sidang kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Kementerian Kehutanan dengan terdakwa Anggoro Widjojo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Presiden Evaluasi Tiga Kementerian JAKARTA, BANPOS - Menkokesra Agung Laksono mengungkapkan ada tiga kementerian di bawah naungannya yang mendapat evaluasi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi. Meski begitu, Agung tidak menyebutkan secara jelas alasan ketiga kementerian itu masuk dalam evaluasi Presiden. “Ada beberapa program-program kerja yang perlu dituntaskan kerjanya dan ditingkatkan. Terutama terkait dengan bidang masing-masing. Yang jelas ter-

kait inpres dan rencana kerja pemerintah,” ujar Agung di kompleks kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (4/6). Kementerian Kesehatan berada di bawah kepemimpinan Nafsiah Mboi, Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh Djan Faridz sedangkan Kemenakertrans dipimpin oleh Muhai-

min Iskandar. Dari tiga menteri tesebut, dua di antaranya terjun ke dunia politik. Mereka adalah Djan Faridz dan Muhaimin Iskandar. Meski begitu, Agung mengaku dua kementerian itu dievaluasi bukan karena kesibukan menterinya di dunia politik. Menurutnya, para menteri itu tetap

rajin mengikuti rapat koordinasi. Jika tidak hadir, kata dia, biasanya diwakilkan dengan pejabat eselon I. Agung berharap tiga kementerian di bawah koordinasinya dapat segera memperbaiki kinerja sebelum pemerintahan di Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir.(FLO/ZAL/JPNN)

Sarjana Semua Jurusan Bisa Lamar CPNS JAKARTA, BANPOS - Pemerintah berencana membuka formasi CPNS untuk sarjana semua jurusan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para sarjana yang jurusannya tidak ada dalam formasi untuk mengisi jabatan tertentu. “Tahun ini kita berikan formasi lima persen untuk semua jurusan. Langkah seperti ini sudah dilakukan sejumlah bank

yang menerima pegawai dari semua jurusan. Bahkan ada Sarjana Teknik Nuklir yang pernah menjabat Direktur Utama sebuah bank BUMN, dan ternyata sukses,” beber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Rabu (4/6). Dia menyebutkan, beberapa bank besar seperti City Bank,

Bank Mandiri, Bank BNI menerima pegawai dari semua jurusan. Sebut saja teknik, manajemen, ekonomi, accounting, sastra, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Setelah diterima, mereka dilatih terus menerus, dan ternyata banyak yang berhasil. “Kenapa kita tidak buat seperti itu,” imbuh Azwar. Mantan Plt gubernur Aceh ini memahami dalam rekrutmen

CPNS belakangan ini ada beberapa jurusan yang tidak ada formasinya. Karena itu, dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap ada formasi untuk jabatan fungsional tertentu dan akan dibuka formasi semua jurusan. “Jumlahnya tidak banyak, maksimal lima persen dari formasi. Jangan sampai mereka bilang, lulusan ini kok tidak ada

formasinya,” ujarnya. Menurut rencana, sekitar pertengahan Juni ini pemerintah akan menetapkan formasi ASN dari masing-masing instansi pemerintah, untuk selanjutnya lowongannya diumumkan. “Pelaksanaan pendaftaran dan tes kompetensi dasar mudahmudahan bisa dimulai pertengahan Juli, setelah pemilihan presiden,” pungkasnya.(ESY/ZAL/JPNN)

Sektor Pajak Luput Perhatian Capres JAKARTA, BANPOS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis buku yang diberi judul “8 Agenda Anti Korupsi bagi Presiden RI 20082014”. Buku itu diserahkan KPK kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saat Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, Selasa (3/6). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, buku itu berisi refleksi dari pengetahuan dan pengalaman terbaik KPK selama 10 tahun mengabdi untuk rakyat dan Ibu Pertiwi di bidang pemberantasan korupsi. “Pada buku itu dirumuskan tantangan faktual yang kini sedang dihadapi dan usulan agenda aksi yang diprioritaskan untuk dilakukan oleh presiden 20142019,” kata Bambang da-

BANTEN POS Inspirasi dan Semangat Baru Banten KOMISARIS UTAMA/PEMBINA H Margiono DIREKTUR Rizal Maulana Malik PT BANTEN BERITA MERDEKA Green Office : Jl. Raya Pandeglang KM 3,5 Calincing No. 66 Tembong Jaya, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : (0254) 250 481, 250 487 Fax : (0254) 250 487 No. Rek. - Bank BJB : 0018 21501 2001 - Bank BCA : 2454 061 704 (a/n PT Banten Berita Merdeka)

lam pesan singkat, Rabu (4/6). Menurut Bambang, ada salah satu persoalan utama yang tidak tuntas dijelaskan dalam visi dan misi capres. Hal itu bisa menjadi masalah serius karena bisa berakibat kepada ketidakmampuan untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan yang diren-

canakan capres dan cawapres. “Pada dokumen visi dan misi capres tidak dibahas secara elaboratif dan tuntas dari mana pembiayaan seluruh program yang dicanangkan,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, sektor pajak sebagai salah satu penerimaan negara terbesar luput

dari isu utama yang harus diperhatikan para capres. Kini penerimaan dari sektor pajak cenderung terus menurun kendati jumlah wajib pajak terus meningkat dan rasio pajak Indonesia justru stagnan diangka 12.5 persen. “Dapat dipastikan, siapapun capresnya bila dia tidak mampu

meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus mengatasi indikasi korupsi di sektor pajak maka dia akan gagal melaksanakan pembangunan yang direncanakannya dalam visi-misi yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyatnya,” tandas Bambang.(GIL/ZAL/JPNN)

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB: H. Adam Adhariyudin REDAKTUR PELAKSANA: Iffan Gondrong, KOORDINATOR LIPUTAN: Chandra Magga REDAKTUR: Rukman Nurhalim Mamora, Arifudin, Idham Gofur, Dodi Fitriadi, Rizal Fauzi, Arif Hamdi REDAKTUR KHUSUS: Zaki Mubarok, Yayat Rismunadi REPORTER: Sobar Rohmat, Asep Alibuni, Ari Supriadi, Dedi Rustandi, Tusnedi Azmart, Jermaine Aththariq Tirtadewa, Deni Saprowi REPORTER BISNIS: Elfrida Uly Artha (Banten) Amin Engkos (Jakarta) FOTOGRAFER: Edo Dwi, Ronald Ricardo Siagian. SEKRETARIS REDAKSI: Tri Sulistyanti, PRA CETAK & PERWAJAHAN: Supriyadi (Manager), Ahmad Bukhori, M Syaifuddin Ian Sangadji, Fauzi Sandi, Agus Suwardani, Dadan Ujabi Firdaus GRAFIS: Tb. Fuad Tofanni TEKNOLOGI INFORMASI: Hafid Rahadian MANAGER IKLAN: Muanis HS KOORDINATOR IKLAN: Dwi Agus Harjunanto MANAGER EVENT/PEMASARAN: Lukman Nul Hakim PERWAKILAN JAKARTA: Wawan Sumbogo PERWAKILAN CILEGON: Sobar Rohmat PERWAKILAN LEBAK: Rukman Nurhalim Mamora PERWAKILAN TANGERANG: Feby Firmansyah (Koordinator), Azhar Ferdian KEUANGAN: Lina Riskaningsih INKASO IKLAN: Zulfa Nadhira, Nurita Trimastuti INKASO PEMASARAN: Meiti Purwanti PEMASARAN: Muhammad Hanafi, Tusri KOORDINATOR TANGERANG: Takdir Saputra

TARIF IKLAN

PERWAKILAN JAKARTA: Gedung Graha Pena Lt.5 Jalan Kebayoran Lama No.12, Jakarta Selatan Telp/Fax: 021 - 53699624

PERCETAKAN : PT. WAHANA SEMESTA INTERMEDIA

TARIF IKLAN Hitam Putih (BW) Warna (FC) Hitam Putih Hal. 1 Warna Hal. 1

: : : :

Rp. Rp. Rp. Rp.

28.500/mm 42.000/mm 55.000/mm 81.000/mm

kolom kolom kolom kolom

ADVERTORIAL Hitam Putih (BW) Warna (FC)

: Rp. 16.500/mm kolom : Rp. 31.000/mm kolom

SOSIAL/KELUARGA Hitam Putih (BW) : Rp. 18.000/mm kolom Warna (FC) : Rp. 33.000/mm kolom

IKLAN CILIK/BARIS Iklan Cilik/Baris: Rp. 14.500/baris (Min 3 baris Maks 7 baris)

WARTAWAN BANTEN POS SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

EKONOMI & BISNIS

3

Juli, Tarif Listrik Naik Lagi

GADGET

Untuk Segmen Industri dan Rumah Tangga ISTIMEWA

Pajak Barang Mewah Ponsel Masih Wacana PEMERINTAH belum satu suara terkait rencana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk telelpon seluler (ponsel). Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengenaan PPnBM untuk ponsel impor baru sebatas wacana. Karena itu, dia meminta agar wacana tersebut tidak dibahas lagi karena justru memicu lonjakan impor ponsel karena para importer ingin menumpuk stok sebelum PPnBM diberlakukan. “Itu kan cuma wacana, kenapa diangkat-angkat seolah jadi kebijakan,” ujarnya di Gedung DPR kemarin. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor ponsel dan komputer tablet pada April 2014 melonjak 58,9 persen dari USD 209 juta menjadi USD 332 juta. Lonjakan impor itulah yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan pada April 2014 yang mencapai USD 1,98 miliar. Menurut Guru Besar FE Universitas Indonesia (UI) itu, kebijakan fiskal seperti pengenaan PPnBM maupun pajak lainnya yang masih sebatas wacana, mestinya tidak disampaikan ke public. Sebab, hal itu bisa memicu keresahan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. “Akibatnya, isunya terus menyebar,” katanya. Namun, pernyataan Bambang ini berbeda 180 derajat dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). Dalam beberapa kesempatan, CT secara terang-terangan menyatakan niatnya mengenakan PPnBM pada ponsel impor. Itu merupakan reaksi atas keputusan Samsung yang lebih memilih membangun pabrik di Vetnam ketimbang Indonesia. “Silakan (Samsung) bangun pabrik di sana (Vietnam), nanti kita kenai PPnBM,” tegasnya Senin (2/6). Bambang mengakui, ide pengenaan PPnBM terhadap ponsel sebenarnya bukan dari Kementerian Keuangan. Melainkan Kementerian Perindustrian selaku kementerian teknis. Namun, sampai kemarin Kementerian Keuangan pun belum menerima surat resmi dari Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut. “Jadi lebih baik tidak usah dibahas lagi,” ucapnya. Bambang menyebut, gara-gara lonjakan impor ponsel tersebut, defisit neraca perdagangan makin lebar dan menjadi sentimen negatif bagi investor. Hal itu ditunjukkan dari depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah. “Karena itu, kita harus lebih hati-hati agar tidak meresahkan pasar,” ujarnya.(OWI/ENK/JPNN)

PROPERTI

JAKARTA, BANPOS - Masyarakat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar tagihan listrik. Hal itu terkait rencana pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan tarif listrik mulai 1 Juli 2014 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kenaikan tarif listrik tersebut akan diberlakukan pada pelanggan rumah tangga, industri, hingga pemerintah. “Khusus pelanggan rumah tangga kecil (dengan daya) 450 VA dan 900 VA, tarifnya tidak akan naik,” ujarnya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (3/6) lalu. Menurut Jero, kenaikan tarif listrik harus dilakukan untuk mengurangi beban subsidi listrik. Dalam APBN Perubahan 2014, jatah subsidi listrik diperkirakan bakal mencapai Rp 107,1 triliun, naik 50 persen dibanding pagu anggaran yang dipatok dalam

APBN 2014 sebesar Rp 71,4 triliun. Angka subsidi Rp107,1 triliun itu dibuat dengan asumsi kenaikan tarif listrik pada beberapa pelanggan. “Dengan kenaikan itu, potensi penghematan subsidinya Rp8,5 triliun,” katanya. Dalam rencana Kementerian ESDM, kenaikan akan diberlakukan pada enam kelompok. Pertama, pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA yang tarifnya saat ini Rp 979 per Kwh, akan naik sebesr rata-rata 11,36 persen setiap dua bulan sekali (1 Juli, 1 September, dan 1 November). Kedua, pelanggan rumah tangga 2.200 VA yang tarifnya saat ini Rp 1.004 per Kwh, bakal meningkat 10,43 persen tiap dua bulan sekali. Ketiga, pelanggan rumah tangga 3.500 - 5.500 VA yang tarifnya saat ini Rp1.145 per Kwh, akan naik 5,70 persen tiap dua bulan. Keempat, pelanggan industri I3 dengan daya 201 - 30.000 kVA non go public yang tarifnya saat ini Rp803 per Kwh, akan naik 11,57 persen tiap dua bulan. Kelima, pelanggan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA yang tarifnya saat ini Rp947 per Kwh akan naik 5,36 persen tiap dua

Jero Wacik

bulan. Keenam, tarif penerangan jalan umum yang saat ini Rp997 per Kwh bakal meningkat 10,69 persen tiap dua bulan. Jero menyebut, kenaikan tarif listrik tersebut merupakan kelanjutan dari program pengurangan subsidi sebelumnya. Mulai 1 Mei 2014, pemerintah memang sudah menaikkan tarif listrik beberapa kelompok pelanggan. Misalnya, pelanggan rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas. Lalu pelanggan bisnis skala menengah (6.600 VA - 200 kVA) hingga pelanggan bisnis skala besar (di atas 200 kVA). “Kita ingin adil. (Pelanggan) yang mampu subsidinya kita kurangi, yang tidak mampu tetap kita subsidi,” ucapnya. Khusus untuk pelanggan industri I-3, lanjut dia, kenaikan tarif juga sudah diberlakukan

untuk perusahaan yang sudah go public atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, hal itu rupanya memicu protes karena perusahaan go public merasa diperlakukan tidak adil. “Karena itu, 1 Juli nanti, tarif (pelanggan I3) yang tidak go public juga akan dinaikkan,’ jelasnya. Menurut Jero, selain mengurangi beban subsidi, kenaikan tarif listrik juga diharapkan bisa mendorong pelanggan untuk lebih hemat dalam penggunaan listrik. Dia menyebut, selama ini banyak perilaku boros energi yang dilakukan masyarakat karena merasa tarif listriknya murah, seperti menyalakan TV saat tidak ditonton atau menyalakan penyejuk ruangan saat tidak ada orang. “Kalau tarif dinaikkan, biasanya masyarakat akan lebih hemat,” ujarnya. Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, berbagai upaya untuk mengurangi beban subsidi harus dilakukan, baik melalui penghematan konsumsi BBM maupun kenaikan tarif listrik. “Ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menyelamatkan APBN,” katanya.

Menurut Chatib, pemerintah kini harus memutar otak untuk menyusun APBN Perubahan 2014. Sebab, di satu sisi penerimaan perpajakan diproyeksi turun seiring melambatnya perekonomian dan masih lemahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan. Di sisi lain, beban subsidi membengkak akibat pelemahan atau depresiasi nilai tukar dan Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar. “Karena itulah, anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) juga akan dipangkas hingga sekitar Rp100 triliun,” ucapnya. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyebut, posisi APBN saat ini memang masih surplus karena penyerapan belanja barang dan modal yang masih rendah. Namun pada akhir tahun, APBN diperkirakan akan mengalami defisit hingga 3,5 persen produk domestik bruto (PDB) jika pemerintah tidak melakukan pengendalian belanja K/L dan subsidi. “Padahal sesuai undangundang, maksimal defisit (APBN) hanya diperbolehkan sampai 3 persen,” jelasnya.(OWI/SOF/ENK/JPNN)

Terapi Seft Hadir di Banten SERANG, BANPOS - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pentingnya menjaga kesehatan bagi para perokok aktif di kalangan masyarakat, kini Terapi Seft hadir di Banten belum lama ini. Pemilik Seft, Ala Mulya mengatakan, SEFT adalah sebuah teknik ilmiah revolusioner dan spektakuler karena dikenal sangat mudah dan cepat. Terapi Seft dapat dirasakan hasilnya setelah menjalani terapi selama lima sampai 25 menit. Terapi ini juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan positif seperti mengatasi berbagai masalah fisik, berbagai masalah emosi, mengatasi masalah keluarga dan anak, dan meningkatkan prestasi. “Dengan hadirnya kami di tengah-tengah masyarakat Banten, ikut membantu meringankan segala penyakit masyarakat tanpa menggunakan obat atau dokter,” kata Ala saat ditemui BANPOS di rumahnya, Rabu (4/6). Ia menambahkan, terdapat tiga tahap dalam menjalani terapi Seft

ELFRIDA ULLY ARTHA/BANTEN POS

Seorang pasien tengah menjalani terapi Seft di Alun-alun Kota Serang, Rabu (4/6).

yaitu: The Set-Up, The Tune-in dan The Tapping. Untuk tahap pertama, Teknik Set-Up bertujuan untuk memastikan agar aliran energi tubuh kita terarahkan dengan tepat. Langkah ini dilakukan untuk menetralisir ‘Psychological reversal’ atau ‘perlawanan psikologis’ yang biasanya berupa pikiran negatif

spontan atau keyakinan bahwa sadar negative. Tahap kedua, The Tune-In bertujuan untuk menangani masalah fisik yang dialami oleh pasien. Tahap ketiga, Tapping adalah mengetuk ringan dengan dua ujung jari pada titik-titik tertentu di tubuh kita sambil terus Tune-In. titik-titik ini adalah titik-

titik kunci dari ‘The Major Energy Meridians’. “Untuk cara kerja Tapping ini, kita ketuk beberapa kali akan berdampak pada ternetralisirnya gangguan emosi atau rasa sakit yang kita rasakan. Karena aliran energi tubuh berjalan dengan normal dan seimbang kembali,” jelasnya.

Disinggung mengenai harga, pihaknya belum membanderol harga pasti bagi masyarakat yang datang untuk melakukan pengobatan di tempatnya. “Saya berharap, dengan hadirnya kami di sini, dapat membuat masyarakat tampil lebih sehat, sukses, bahagia, dan lebih bermanfaat,” harapnya.(EUA/ENK)

Hypermart Gelar Cake Festival Bola Mania Gempita Piala Dunia 2014 ISTIMEWA

Pengelola Rusun Banyak Dikeluhkan KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengaku sering menemukan banyak masalah di lapangan terkait pengelolaan rumah susun (Rusun). Hal tersebut terlihat dari banyaknya surat pengaduan masyarakat (konsumen) yang masuk ke Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera. “Sejak 2010 sebanyak 128 surat pengaduan Rusun sewa maupun Rusun milik yang masuk ke Kemenpera. Mereka mengeluhkan sikap para pengelola Rusun,” kata Staf Ahli Menpera Bidang Ekonomi dan Keuangan Kemenpera I Nyoman Shuida dalam keterangan persnya, Rabu (4/6). Mengatasi itu, menurut Shuida, pihaknya siap membantu masyarakat dan para pengembang Rusun untuk membentuk pengelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Dengan PPPSRS di setiap Rusun diharapkan dapat meminimalisir munculnya permasalahan umum serta sosial di tempat hunian vertikal tersebut. “Pemerintah melalui Kemenpera juga ingin menegakkan hukum atau law enforcement untuk Rusun ini. Sebab di lapangan kadang pengembang tidak profesional, hanya menjual brosur dan gambar. Sedangkan hasil pembangunan tidak sesuai dengan perjanjian sehingga merugikan masyarakat yang membeli Rusun tersebut,” bebernya. Dia berharap Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapatk membantu masyarakat yang menghadapi masalah pengelolaan Rusun. YLKI juga perlu membentuk divisi khusus yang menangani properti mengingat masalahnya cukup kompleks.(ESY/ENK/JPNN)

SERANG, BANPOS - Dalam rangka memperingati Piala Dunia 2014, Hypermart Bakery MOS (Mall of Serang), mengadakan Cake Festival Bola Mania. Kegiatan yang digelar Jumat (6/6) hingga Minggu (8/6) mendatang itu bertujuan untuk ikut memeriahkan piala dunia yang hanya digelar empat tahun sekali. Demikian diungkapkan Departement Manager Food Businnes Hypermart Serang, Jimmy Kristian kepada BANTEN POS, Rabu (4/6). Menurutnya, Cake Festival Bola Mania merupakan salah upaya untuk meningkatkan market penjualan. Selain itu, untuk memeriahkan event

bergengsi yang digelar selama empat tahun sekali tersebut. “event ini serentak dilakukan di 114 store serentak di Indonesia diataranya, Medan, Papua, Aceh, Serang, dan Cilegon dengan menargetkan penjualan senilai Rp1 Miliar,” ungkapnya. Dari kegiatan ini, lanjutnya, pihaknya juga mempromosikan empat jenis cake sesuai ukuran yang diinginkan oleh para pengunjung. Yakni, Black Forest 15 x15 cm, Black Forest Log 9 x 18 cm, Black Forest Square 6 x 6 cm, dan Black Forest Slice 2 x 8 cm, Mocca cake 18 x18, Mocca log 9 x 18 cm, Mocca cake, dan Mocca Cake Silce 2 x 8 cm. “Nah, tinggal pengunjung memilih saja kue yang di display di tempat ini,” ungkapnya.

ELFRIDA ULLY ARTHA/BANTEN POS

Cake berbentuk lapangan sepakbola dari Hypermart Bakery MOS.

Ia menjelaskan, pada event ini, Hypermart juga memberikan promo kepada para pelanggan sebesar 60 persen untuk pembelian ke-2 untuk semua jenis item.

“Selain diskon, kami juga membuat kue berbentuk lapangan bola lengkap dengan gawang dan pemain bola internasional. Selain itu, kue berbentuk lapangan bola

ini, bisa dibeli oleh para pengunjung,” jelasnya. Untuk harga, lanjutnya, pihaknya membanderol berbagai iten kue dengan harga Rp12.000 hingga Rp50.000. “Meskipun harga yang ditawarkan sangat murah, namun kami tetap mengedepankan kualitas dan rasa agar tidak merugikan masyarakat,” lanjutnya. Ia berharap, dengan hadirnya event ini, Hypermart cabang Serang dapat menjadi sahabat sejati di hati masyarakat. “Saya optimis bisa lebih meningkatkan penjualan agar lebih menarik untuk selalu datang ke Hypermart Serang. Selain itu, agar Hypermart Serang dapat selalu unggul dibandingkan dengan kompetitor lain,” harapnya.(EUA/ENK)

Telkomsel Raih Corporate Image Award 2014 JAKARTA, BANPOS - Telkomsel meraih penghargaan Corporate Image Award 2014 yang diselenggarakan di Grand Ballroom, Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (3/6). Telkomsel yang meraih kembali penghargaan selama dua tahun berturut-turut di ajang yang telah memasuki tahun penyelenggaraan ke-14 ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan yang memiliki Corporate Image yang baik di mata para stakeholders (pemangku kepentingan). Direktur Utama Telkomsel, Alex J. Sinaga mengatakan, merupakan suatu kebanggaan bagi Telkomsel untuk dapat meraih penghargaan ini selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, hal ini merupakan hasil konsistensi kerja keras seluruh unit kerja yang ada di Telkomsel dan membuktikan bahwa Telkomsel memiliki cor-

porate image yang positif di mata seluruh pelanggan dan stakeholders lainnya. Survei dilakukan oleh Frontier Consulting Group kepada 2735 responden di Jakarta, Surabaya dan Medan. Adapun data didapatkan melalui wawancara tatap muka, wawancara telepon, dan survey secara online. Dalam menentukan Corporate Image Index (CII), beberapa parameter yang menjadi atribut tolak ukur adalah Quality yang mengukur perhatian terhadap konsumen tinggi, produk/jasa berkualitas tinggi, perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang inovatif, Performance mengukur perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan yang dikelola dengan baik. Selain itu, responsibility yang mengukur kepedulian perusa-

ISTIMEWA

Direktur Utama Telkomsel, Alex J. Sinaga (kanan) dan Direktur Sales Telkomsel, Mas’ud Khamid saat menerima Corporate Image Award 2014 untuk kategori the Best Corporate Telecommunication di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (3/6).

haan terhadap dengan lingkungan dan memiliki tanggung jawab social serta Attractiveness yang melihat perusahaan sebagai tempat kerja idaman yang memiliki karyawan berkualitas. “Tentunya sebuah image positif perlu untuk diimbangi dengan customer experience yang baik pula dan untuk itu kami akan terus meningkatkan produk dan layanan yang kami berikan, khususnya dalam menghadirkan berbagai layanan digital yang menarik,” tambah Alex. Penghargaan ini sekaligus menjadi kado ulang tahun ke-19 bagi Telkomsel yang sedang bertransformasi menjadi penyedia layanan digital kelas dunia, dimana sebelumnya juga telah menyatakan kesiapan di dalam memimpin industri selular Indonesia di era digital, diantaranya dengan membangun ekosistem DNA (Device, Network, and Application).(ENK)


TANGERANG POS

BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

4

Kabupaten Tangerang - Kota Tangerang - Kota Tangsel

Pungli Proyek Jalan Marak di Tangsel INFRASTRUKTUR

Walikota Sidak Perbaikan Jalan Siliwangi

Arief R Wismansyah

PAMULANG, BANPOS - Proses perbaikan infrastruktur di sejumlah ruas jalan-jalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang statusnya milik Provinsi Banten mulai dilaksanakan. Tahap awal perbaikan dilakukan pada ruas Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang. “Saya ingin lihat langsung bagaimana proses perbaikan jalan agar bisa memsatikan kualitas sesuai kontur jalan,” ungkap Walikota Tangeranga Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany saat memantau langsung proyek perbaikan Jalan Siliwangi, Rabu (4/6) dinihari. Diakuinya, masih banyak jalan milik Provinsi Banten yang

Bahas Tata Kota di Singapura TAK mau ketinggalan dengan isu-isu terkini tentang perkotaan, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menghadiri acara The Mayors Forum alias Forum Walikota se Asia Pasifik di Singapura. Acara global tahunan bagi para pemimpim kota itu membahas berbagai isu-isu terhangat perkotaan. The Mayors Forum adalah bagian kegiatan dalam acara World Cities Summit 2014 (WCS) yang diselenggarakan Urban Redevelopment Authority of Singapure (URA) dan The Centre for Liveable Cities (CLC). Acara bertema “Liveable and Sustainable Cities: Common Challenges, Shared Solutions”, itu diselenggarakan selama 5 hari terhitung mulai 1 Juni hingga 4 Juni di Singapura. Menurut Arief seperti yang ditulisnya di BlackBerry Mesangger (BBM), salah satu topik menarik yang dibahas dalam acara yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini adalah City for People atau kota untuk masyarakat. Selama ini, kata Arief, kota kurang dimanfaatkan untuk masyarakatnya melainkan lebih banyak untuk kendaraan. Untuk itu diperlukan ruang-ruang di kota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Untuk masalah ini sebenarnya kita sudah memulainya dengan kegiatan Car Free Day yang sudah dikembangkan di enam kecamatan. Dan tadinya, kegiatan yang hanya dilakukan satu bulan sekali itu, kini kita jadikan setiap minggu,” kata Arief. Selain topik kota untuk masyarakat, tambah Arief, masih banyak tema lainnya yang dibahas seperti soal kepemimpinan dan pemerintahan. “Intinya kita membahas soal isu-isu perkotaan yang mendesak dan berbagi pengalaman yang terbaik dalam mengatasinya,” tandas Walikota muda ini.(MAD/ODI/BNN)

KEUANGAN_DAERAH

ISTIMEWA

Kabupaten Tangerang WTP 6 Kali Berturut PEMERINTAH Kabupaten Tangerang kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bidang laporan keuangan tahun 2013. Predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut, merupakan kali ke enam yang diraih Pemkab Tangerang. Kepala BPK RI perwakilan Propinsi Banten, Efdinal menyerahkan langsung opini WTP hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Tangerang tahun anggaran 2013 kepada Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar di ruang rapat Kantor BPK RI Propinsi Banten di Kota Serang, Senin (4/6). Efdinal mengatakan, sesuai UndangUndang Nomor 15 tahun 2004 pasal 17, laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah disampaikan BPK kepada DPRD dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. “Pemkab Tangerang konsen dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2013, sehingga meraih opini WTP ke 6 kali. Kami juga merespon pemerintah daerah yang terus berupaya memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangannya,” kata Efdinal. Dari pemeriksaan keuangan, kata dia, pihaknya menemukan beberapa temuan kepatuhan dan sistem pengendalian intern yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti Pemkab Tangerang dalam waktu 60 hari. Sedangkan Bupati Tangerang, A Zaki Iskandar menyebut, opini WTP untuk keenam kalinya merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mengelola keuangan daerah. “WTP menjadi standar kinerja Pemkab Tangerang. Kami juga terus mengharapkan pembinaan dari BPK RI dalam mengelola administrasi keuangan daerah,” kata Zaki. Pemkab Tangerang meraih Opini WTP secara berturut-turut mulai tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan tahun 2013. “Ini penghargaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang,” tandas Zaki.(*/ODI)

kondisinya perlu perbaikan. Proses perbaikan yang belum rampung, kata dia, berdampak terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Keluhan masyarakat itu sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten. Sekitar pukul 01.00 WIB, Airin juga mendapati truk bertonase besar masih bebas melintas di Jalan Siliwangi. Kondisi tersebut ditenggarai menjadi penyebab utama kerusakan karena muatan truk yang melebihi ambang batas maksimal. Airin sempat berbincang dengan awak pengemudi truk muatan batu split dari Parung Bogor menuju Jakarta. “Kalau begini terus jalan jadi cepat rusak,” tandasnya. Dari kondisi tersebut, Airin menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

AZHAR FERDIAN/BANTENPOS

Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diani (kanan putih) memantau perbaikan Jalan Siliwangi Pamulang dinihari kemarin.

(Dishubkominfo) Kota Tangsel untuk memperketat pengawasan serta penertiban truk-truk bertonase besar. “Jika masih melanggar harus ditindak tegas,” imbuhnya. Airin juga mendapati praktek pungutan lair (Pungli) yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Mereka memin-

ta uang koordinasi kepada pihak pelaksana perbaikan jalan. Pungutan yang diminta mencapai Rp2,5 juta. Petugas pelaksana pekerjaan yang enggan disebutkan identitasnya mengakui kerap dimintai dana dari sejumlah Ormas. “Permintaan dana itu cukup

menganggu pekerjaan kami,” akunya. Menanggapi itu, Airin menyarankan pihak pelaksanan perbaikan jalan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. “Perbaikan jalan tidak boleh diganggu karena hasilnya untuk masyarakat,” tegas Airin. Sedanghkan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Tangsel, Retno Prawati menyatakan, perbaikan jalan provinsi di kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang itu merupakan tindaklanjut dari keluhan masyarakat yang telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten. “Waktu perbaikan dipilih malam hari karena kepadatan arus lalu lintas berkurang dan proses perbaikan menjadi lebih cepat. Jalan Provinsi yang ada di Tangsel diperbaiki secara bertahap,” tambahnya.(AZH/ODI)

IRWAN RISMAWAN/SATELIT NEWS

HARGA MELEJIT. Pekerja merapikan bawang merah merah yang siap untuk dipasarkan di Pasar Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Menjelang bulan Ramadhan tahun ini, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur, seperti bawang merah mulai melejit naik. Kenaikan harga komoditas bumbu dapur berkisar Rp3 ribu hingga Rp5 ribu perkilogram.

Pemkot Tangerang Mesti Perketat Iklan Rokok

Ramadhan Tempat Hiburan Wajib Tutup

TANGERANG, BANPOS Kalangan DPRD Kota Tangerang mendesak pihak eksekutif untuk lebih memperketat iklan rokok, terutama dalam bentuk baliho berukuran besar yang terpasang di jalan utama kota ahlakul kharimah itu. Saat ini, baliho iklan rokok berukuran besar masih terlihat di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan Balekota Mall Jalan Jenderal Sudirman. Karena itu, DPRD Kota Tangerang berencana akan meminta klarifikasi kepada Dinas Tata Kota dan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang. “Baliho iklan rokok tersebut sepertinya sudah lama terpasang di tempat itu. Berarti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine. Dia menyatakan, PP tersebut mengatur tentang tata cara pemasangan iklan rokok yang tidak boleh dipasang di dekat sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah. Selain itu, papan reklame juga tidak boleh dipasang melintang pada badan jalan. “Baliho rokok itu harus ditertibkan. Kami akan secepatnya meminta penjelasan

SERPONG, BANPOS - Selama bulan Ramadan, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada Pemkot Tangsel untuk mengatur jam operasional rumah makan dan menutup total tempat hiburan malam. Jika membandel pengelola rumah makan maupun tempat hiburan diancam dicabut izin operasionalnya. Ketua MUI Kota Tangsel KH. Saidih mengatakan pihaknya menyarankan untuk rumah makan jam operasionalnya diatur yakni pukul 12.00 hingga 04.00 WIB. Untuk hiburan malam, tidak boleh beroperasi selama bulan suci puasa itu. “Kalau ada yang membandel akan dikenakan sanksi. Makanya Pemkot harus tegas dalam menegakkan peraturan,” ungkapnya, ditemui usai rapat koordinasi persiapan Ramadan di Serpong Utara, Rabu (4/6). Dikatakan, ada 12 jenis tempat hiburan yang dilarang beroperasi selama bulan puasa. Di antaranya, karaoke, panti pijat & spa, bola ketangkasan, bilyard, live music serta bar. “Selain itu, kegiatan pertunjukan musik diruangan terbuka yang disiarkan televisi bakal dilarang. Karena lebih banyak modaratnya,” katanya. Untuk itu, pihaknya bersama Pemkot Tangsel, akan membuat surat edaran yang akan disebar ke tempat hiburan malam maupun rumah makan. Agar pengusaha

kepada BPPMPT dan Dinas Tata Kota,” ujarnya. Menurut Herry, BPPMPT Kota Tangerang seharusnya sejak awal tidak mengizinkan pendirian baliho iklan rokok di kawasan tersebut. “Kalau menyalahi aturan ya seharusnya ditertibkan, jangan lamban,” tegasnya. Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tangerang memprotes maraknya iklan rokok di Kota Tangerang. Ketua GMNI Tangerang, Taufik Hidayat menyebut,

PP No 109 tahun 2012 disahkan pada 24 Desember 2013, seharusnya mulai Januari 2014, pemerintah daerah sudah harus melaksanakannya. Apalagi di Kota Tangerang sudah ada Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok Taufik Hidayat Ketua GMNI Tangerang

bukan perusahaan rokok yang menyalahi aturan, namun lebih kepada biro iklan yang meminta space iklan untuk promosi rokok. “Pemerintah seharusnya tidak memberikan izin kepada pengusaha yang memasang iklan rokok. Pemerintah juga harus bisa bertindak tegas dalam menjalankan aturan,” katanya. Dia menjelaskan, dalam Bab IV bagian ke I pasal 31, iklan produk tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan, tidak berada di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tidak di jalan utama, harus sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh melintang serta tidak melebihi ukuran 72 meter persegi. Kemudian dalam pasal 62 disebutkan, setiap orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan produk tembakau harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal, 30, pasal 31 dan pasal 35 paling lambat 12 bulan terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. “PP No 109 tahun 2012 disahkan pada 24 Desember 2013, seharusnya mulai Januari 2014, pemerintah daerah sudah harus melaksanakannya. Apalagi di Kota Tangerang sudah ada Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok,” kritik Taufik.(uis/mad/BNN)

dapat mentaati aturan dan menghormati umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. “Untuk sanksinya pencabutan izin operasional hingga pidana bisa kita terapkan,” ucapnya. Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangsel Yanuar menuturkan pengelola rumah makam maupun tempat hiburan jika tidak mengindahkan aturan, pihaknya akan bertindak tegas. “Jika membandel akan diberikan surat teguran terlebih dahulu. Jika surat teguran tidak diindahkan kami akan tarik izin operasionalnya,” ujarnya. Kata dia, jika pncabutan izin, pengelola masih melakukan kegiatan usaha dapat disanksi pidana. Lantaran, dianggap ilegal. Pihaknya juga menggandeng kepolisian dan Satpol PP sebagai ekskutor untuk dapat menindak tegas pengelola yang membandel. “Minggu kedepan surat edaran akan kami sosialisasikan kepada pengusaha rumah makan maupun tempat hiburan,” ucapnya. Jimi, pemilik rumah makan di kawasan Serpong mengaku tidak keberatan dengan adanya surat edaran yang mengatur tentang jam operasional selama bulan ramadan. “Kami akan ikuti aturan dari pemerintah. Kan setiap tahunnya memang ada aturan jam operasional) selama bulan puasa,” tambahnya. (AZH/ODI)

Panwaslu Tangsel Door to Door Data Pemilih Pilpres Cegah Terjadinya Pemilih Ganda SERPONG, BANPOS - Dari hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) penyelenggara pemilu di Jakarta belum lama ini, meminta agar Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota teliti melakukan pengawasan data pemilih untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti. Hal itu dilakukan agar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti, tidak ada lagi pemilih yang tidak mendapatkan hak ipilihnya,

terutama adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih nantinya. Dalam pendataan dan meminimalisir data pemilih ganda pada Pilpres kali ini, Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan pendataan dengan menandatangi langsung pemilih atau yang disebut dengan cara door to door. “Dengan begini kami melakukan pencocokan satu persaatu pemilih yang ada di Tangsel, agar tidak ada lagi data pemilih ganda di Kota Tangsel,” ujar Ketua Panwaslu Kota Tangsel Engelhartia Bhayangkara, kepada Tang-

sel Pos, Rabu (4/6). Dia juga mengatakan, dalam pendataan door to door tersebut melibatkan seluruh penyelenggara sampai tingkat kelurahan. “Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terus turun ke bawah untuk pensosokan data pemilih, jadi dalam pengawasan pemilih ini kami betul-betul datangi langsung masyarakat dari data yang kami terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel,” katanya. Engel mengatakan, tidak hanya melakukan pendataan door to door saja, tetapi pada tahapan

pleno oleh Panitia pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan pun akan turut diawasi. “Semua tahapan pleno akan menjadi fokus kami, jadi setiap data pemilih yang ada akan kami kroscek lagi agar masyarakat benar-benar terdaftar sebagai pemilih,” ungkapnya. Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Tangsel M Taufiq mengatakan, Panwaslu juga tidak hanya melakukan pengawas door to door dalam mendta pemilih. Tetapi dari hasil Rakornas tersebut juga difokuskan soal pe-

ngawasan logistik. “Logistik nantinya akan kita awasi juga, soal jumlahnya dan juga penyebaranya ke masingmasing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tangsel,” ujarnya. Dia juga mengatakan, pengawasan logistik ini tidak jauh berbeda dengan pengawasan yang dilakukan pada Pemilu Legislatif (Pileg) lalu. “Teknisnya hampir mirip dengan Pileg, tapi yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat secara aktif melakukan pengawasan perhelatan Pilpres ini,” terangnya. (Dra/ODI/BNN)


KAMIS 5 JUNI 2014

HALAMAN 5

PEMILU 2014

BANTEN POS

Polri Siap Tindak Pelaku Kampanye Hitam BIN Warning Pengguna Medsos JAKARTA, BANPOS - Serangan kampanye hitam terus dilancarkan pihak tidak bertanggungjawab kepada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (CapresCawapres) 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tindakan tidak sportif tersebut mengundang reaksi jajaran Polri yang menyatakan siap menindaklanjuti ke proses hukum jika masyarakat melaporkan tindakan kampanye hitam tersebut. “Jika ada yang merasa dirugikan hendaknya melapor ke polisi. Kalau belum atau tidak ada yang lapor, kami tidak bisa berbuat

apa-apa. Kalau ada yang merasa dirugikan dengan black campaign, lapor ke kami,” tegas orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu di Mabes Polri, Rabu (4/6). Menurut Sutarman, laporan dari masyarakat itu akan ditindaklanjuti. Apalagi, Polri memiliki kemampuan melakukan pendeteksian terkait komunikasi dan dunia cyber. Hal itu memudahkan Polri untuk mengungkap kasus dan menangkap pelaku balck campaign. “Polri memiliki kemampuan mendeteksi hubungan atau komunikasi melalui website, telepon atau apapun. Kalau ada pihak yang drugikan silakan lapor,” papar alumnus Akademi Kepolisian 1981 itu. Kendati demikian, Kapolri menambahkan, kalau termasuk pelanggaran

pemilu harus dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Nantinya, Gakkumdu akan menentukan apakah masuk pelanggaran administrasi, pidana atau kode etik. Kalau masuk pelanggaran pidana, kata dia, penanganannya akan diserahkan kepada Polri. Dicontohkan Sutarman, ketika Polri menemukan dugaan politik uang dengan barang bukti uang dua karung pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu senilai Rp500 juta, di Gunung Kidul, Polri tetap melaporkannya ke Gakkumdu. “Kami imbau masyarakat yang menemukan pelanggaran Pilpres melapor ke

Gakumdu,” papar mantan Kepala Bareskrim Polri tersebut. Maraknya kampanye hitam di media sosial (Medsos) menjelang Pilpres, juga mengundang reaksi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Dia menyebut, kampanye hitam berpotensi menjadi bola liar jika tidak dapat dicegah. “Kampanye hitam tidak akan berakhir jika saling berbalas satu dengan yang lain,” kata Marciano di kompleks kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6). Ia meminta Timses maupun pendukung dua pasangan Capres-Cawapres untuk saling menahan diri agar tidak menyebar fitnah dan kampanye hitam. Selain berpotensi menimbulkan aksi lain, kata

dia, juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pilpres nanti. “Saya ingatkan pengguna media sosial agar menggunakannya secara bertanggung jawab, agar masyarakat tidak mendapatkan masukan yang salah,” imbuhnya. Selain menyoroti media sosial, Marciano mengungkapkan pihaknya juga terus melakukan pendeteksian dini situasi ditengah masyarakat. Ia meminta semua pihak bertindak sesuai batas kewajaran dalam Pilpres nanti. “BIN dan semua komunitas intelijen akan mengoptimalkan jaringan, agar bisa mendeteksi apakah ada potensi yang mengganggu kelancaran Pilpres,” tandasnya. (FLO/BOY/JPNN/ODI)

HOT_ISU Polisi Berpolitik Mundur Saja! KAPOLRI Jenderal Sutarman menegaskan, jika ada jajarannya yang nekat berpolitik sebaiknya mundur saja sebagai anggota Polri. Dia meJenderal Sutarman nyatakan, pihaknya sudah mengingatkan jajaran Polri harus netral dan tidak memihak pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 nanti. “Kalau masih nekat ya mengundurkan diri saja, supaya bisa fokus menjadi tim sukses Capres dan Cawapres,” tegas Sutarman kepada wartawan, Rabu (4/6). Dia menegaskan, tugas Polri pada perhelatan pesta demokrasi suksesi kepemimpinan nasional, hanya melakukan pengamanan. Untuk itu, orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu meminta anak buahnya mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak ada salah satu atau perorangan maupun atas nama institusi mendukung salah satu pasangan calon. “Semuanya harus netral,’’ tegasnya. Dia juga mewarning anggota Polri yang terlanjur berpolitik untuk mengubah sikap. “Jika tak mau juga, diproses secara disiplin dan etika Polri,” tegasnya.(BOY/JPNN/ODI)

EDO DWI/BANTENPOS

PIN CAPRES. Selain spanduk dan juga kaos, kini pin menjadi salah satu media sosialisasi yang menjanjikan untuk mempromosikan pasangan calon presiden-wakil presiden (Capres-Cawapres). Nampak seorang simpatisan menujukan pin bergambar Capres-Cawapres Prabowo-Hatta kemarin (4/6).

Debat Capres Dinilai Tidak Menjawab Persoalan Bangsa JAKARTA, BANPOS - Tema Debat Capres yang telah ditetapkan KPU mendapat perhatian serius dari sejumlah kalangan. Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibiwo menyebut, tema debat Capres-Cawapres masih belum menyentuh persoalan bangsa. “Dari aspek tema sudah bagus. Meskipun, itu belum mencakup semua persoalan kebangsaan. Atau saya anggap masih kulitnya saja,” kata Karyono kepada INDOPOS (Grup JPNN.com) dalam menanggapi pernyataan KPU itu. Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan semakin berat baik domestik maupun global. Karenanya, kata dia, debat Capres terlalu kecil untuk menjawab masalah yang cukup luas di tanah air. “Debat capres hanya sekadar mengukur sekelumit gagasan dan program para kandidat. Tapi yang penting, debat harus menyentuh substansi masalah sesuai tema,” tegasnya. Dia juga mengingatkan para panelis dan penyelenggara pemilu yang harus benar-benar independen. “Jangan sampai ada keberpihakan kepada pasangan Capres-Cawapres tertentu,” katanya seraya menilai debat Capres tidak terlalu signifikan mempengaruhi tingkat elektabilitas Capres-Cawapres. Diketahui, KPU memastikan akan membagi lima tema dalam debat antar Capres-Cawapres yang akan disiarkan sejumlah stasiun televisi nasional mulai 9 Juni-5 Juli 2014 nanti. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, tema Debat Capres ditentukan KPU. Untuk pertanyaannya, kata dia, disiapkan tim pakar yang independen untuk diserahkan ke moderator debat.

ISTIMEWA

“Ada tim pakar yang akan membuat kisi-kisi pertanyaan, kami undang secara khusus untuk membuat kisi-kisi lalu dititip ke moderator,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (3/6). Penentuan moderator itu, menurut Ferry, atas kesepakatan kedua pasangan calon dan tim pakar otoritas yang dijamin independen. Tema debat di hari pertama pada 9 Juni yang akan disiarkan di SCTV, Indosiar, khusus untuk para Capres terkait Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Kedua, debat yang dikhususkan untuk Cawapres pada 15 Juni di Metro TV dan Bloomber TV mengangkat isu Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Ketiga, pada 22 Juni (Capres) terkait Politik Internal dan Ketahanan Nasional (Disiarkan TV One dan ANTV). Keempat pada 29 Juni (debat Cawapres) mengangkat tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK (Disiarkan RCTI, MNCTV dan Global TV) dan terakhir pada 5 Juli (debat Capres dan Cawapres) terkait Pangan, Energi, Lingkungan (disiarkan TVRI dan Kompas TV).(JPNN/ODI)

KPK Sebut Sektor Pajak Luput dari Visi Misi Pasangan Capres-Cawapres JAKARTA, BANPOS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis buku yang diberi judul “8 Agenda Anti Korupsi bagi Presiden RI 20082014”. Buku itu diserahkan KPK kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saat Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum, Selasa (3/6). Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, buku itu berisi refleksi dari pengetahuan dan pengalaman terbaik KPK selama 10 tahun mengabdi untuk rakyat dan Ibu Pertiwi di bidang pemberantasan korupsi. “Pada buku itu dirumuskan tantangan faktual yang kini sedang dihadapi dan usulan agenda aksi yang diprioritaskan untuk dilakukan oleh presiden 2014-2019,” kata Bambang dalam pesan singkat, Rabu (4/6). Menurut Bambang, ada salah satu persoalan utama yang tidak tuntas dijelaskan dalam visi dan misi capres. Hal itu bisa menjadi masalah serius karena bisa berakibat kepada ketidakmampuan untuk menjalankan seluruh agenda pembangunan yang direncanakan capres dan cawapres. “Pada dokumen visi dan misi capres tidak dibahas secara elaboratif dan tuntas dari mana pembiayaan

Bambang Widjojanto

seluruh program yang dicanangkan,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, sektor pajak sebagai salah satu penerimaan negara terbesar luput dari isu utama yang harus diperhatikan para capres. Kini penerimaan dari sektor pajak cendrung terus menurun kendati jumlah wajib pajak terus meningkat dan rasio pajak Indonesia justru stagnan diangka 12.5 persen. “Dapat dipastikan, siapapun capresnya bila dia tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus mengatasi indikasi korupsi di sektor pajak maka dia akan gagal melaksanakan pembangunan yang direncanakannya dalam visi-misi yang ditujukan untuk mensejahterakan rakyatnya,” tandas Bambang. (GIL/JPNN/ODI)


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

TOTAL SPORT

6

Menuju Kebangkitan Olahraga Banten

Pengurus PP Perbasi Pusat Jadi Ketua Harian Banten

TENIS

CILEGON, BANPOS - Mengarungi program pembinaan olahraga basket mulai Juni ini, kepengurusan Provinsi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia (Pengprov Perbasi) Banten, diyakini lebih solid. Itu disebabkan, bergabungnya salah satu pengurus Pengurus Pusat (PP) Perbasi di otoritas tertinggi olahraga Banten tersebut. Dari kabar yang berhasil di dapat BANPOS, Ketua Bidang Organisasi dan Humas PP Perbasi, Wawan Mulyana, kini menduduki jabatan Ketua Harian

Selangkah Lagi PETENIS unggulan kedua, Novak Djokovic selangkah lagi mewujudkan mimpinya menjadi penguasa French Open usai menghentikan langkah Milos Raonic tiga set langsung 7-5, 7-6, dan 6-4 di babak perempatfinal. Djokovic akan memperebutkan tiket final melawan Ernests Gulbis. Untuk diketahui, French Open adalah satu-satunya turnamen kelas Grand Slam yang belum pernah dimenangi oleh Djokovic. Maka dari itu tahun ini ia sangat bersemangat untuk mewujudkan mimpinya tersebut dan tiket semifinal pun ia genggam dengan mengalahkan Raonic. Jalannya pertandingan bagi Djokovic sendiri tidak semudah beberapa babak sebelumnya, Raonic hampir selalu dapat mengimbangi permainan Djoker (julukan Djokovic) di dua set awal. Pada set pertama saja angka ketat sudah terlihat, pukulan-pukulan keras ala Djoker pun dijawab Raonic dengan pukulan serve yang begitu deras menghujam pertahanan petenis asal Serbia itu. Djokovic akhirnya berhasil mengamankan set pertama dengan sebuah break point dengan 7-6. Di set lanjutan, kedua petenis tampil sangat lugas, keduanya berhasil mengamankan serve milik mereka masing-masing dan menghasilkan angka sebelum Djokovic kembali menutup set kedua, kembali denganbreak point saat pertandingan berjalan hingga tie break 7-6. Memasuki set penentuan, Raonic yang tampil habis-habisan pada dua set awal terlihat mulai kelelahan. Hal tersebut dapat dipastikan dengan melihat begitu mudahnya Djoker mengungguli petenis asal Kanada tersebut dengan 4-0, tidak menunggu lama Nole menutup match dengan kemenangan 6-4.(CMT/OKZ)

Pengprov Perbasi Banten, saat reshuffle pengurus yang dilakukan pimpinan Pengprov Perbasi Banten beberapa waktu yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian terpilih Wawan Mulyana mengaku terkejut. Ia tidak menyangka bisa terpilih jadi Ketua Harian Perbasi Banten. Soalnya, usai menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengprov Perbasi Banten periode 2010-2014, dirinya tidak dilirik oleh unsur Penguruss Perbasi Banten periode 2014-2018. “Saya juga tidak tahu. Tiba-

tiba saya diminta oleh pengurus Perbasi Banten untuk jadi ketua harian. Ini antara percaya atau tidak,” papar Wawan kepada BANPOS, kemarin. Meski demikian, pria yang mampu menghantarkan Kota Cilegon merengkuh medali emas di cabang olahraga basket pada event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Banten tersebut menyambut baik ajakan tersebut. “Soalnya, bila itu untuk kemajuan Banten, ya saya sangat siap,” ucap salah satu management Hang Tuah Indonesia Muda Sumatera

Selatan dan Laskar Dreya South Sumatera Club yang masuk Asean Basket Ball League (ABL). Ia pun berjanji, akan berusaha semaksimal mungkin memajukan prestasi olahraga bola basket Banten. Tapi dengan catatan, harus bisa diikuti oleh pengurus lainnya. “Saya mau, seluruh pengurus yang berkecimpung benar-benar fokus dalam membina. Bukan mencari keuntungan dari organisasi Perbasi ini,” jelas pria yang menghantarkan Banten lolos Pra PON sebanyak dua kali itu.(CMT)

Wawan Mulyana

Kapan Bonus Atlet Rampung? JAKARTA,BANPOS - Sudah hampir setengah tahun sejak pertama kali dijanjikan, urusan bonus untuk atlet dan pelatih berprestasi di dua ajang internasional belum rampung juga. Kapan pemerintah menuntaskan hal ini. Pencairan bonus peraih medali SEA Games 2013 dan ASEAN Paragames 2014 yang harusnya rampung sejak April lalu, rupanya tidak berbanding lurus dengan kenyataan. Soalnya, hingga saat ini 79 atlet beserta jajaran pelatih masih belum terima dana prestasi tersebut. Kepastian itu dibenarkan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Djoko Pekik Irianto. “Seperti yang saya katakan pencairan bonus dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam tahap keenam, dimana tinggal 79 atlet saja yang belum terima bonus. Yang lainnya sudah semua,” kata Djoko ketika ditemui di PP ITKON, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6). Tidak jauh berbeda dengan atlet, bonus untuk para pelatih ternyata juga tidak terealisasi dengan baik. Sampai saat ini tidak satu pelatih pun sudah menerima bonus.

NET

Atlet bulutangkis Indonesia, Belatrix (dua dari kiri) tampak berpose bersama dengan atlet dari negara lain, usai meraih medali di ajang SEA GAmes Myanmar, beberapa waktu lalu. Namun, usai meraih medali, hingga kini dirinya belum juga mendapatkan bonus yang dijanjikan.

“Untuk pelatih berikut asisten pelatihnya memang belum sama sekali kita berikan. Karena kita harus mendata lebih lanjut. Soalnya pengalaman tahap pertama kan masih banyak beberapa do-

kumen yang tidak valid, nah kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Makanya kita periksa dulu dengan benar,” dalihnya. Pemerintah berjanji bakal memberikan bonus pada awal

Januari lalu. Namun, dengan berbagai alasan pencairan bonus itu beberapa kali tertunda. Pada 7 April lalu pemerintah melalui Kemenpora memberikan bonus tersebut secara simbolis kepada be-

berapa perwakilan atlet/pelatih, dalam sebuah acara penghargaan atlet di Puri Agung Grand Sahid Jaya, Jakarta. Namun itu pun tidak memberi perubahan lebih.(CMT/NET)

Alonso Minta Ferrari Tingkatkan Performa Mobil Tampil di ABL, Laskar Dreya Ingin Rebut Perhatian Fans MARANELLO,BANPOS - Fernando Alonso memiliki permintaan khusus pada Ferrari jelang balapan Formula 1 (F1), seri Kanada akhir pekan mendatang. Alonso berharap Ferrari menyediakan mobil yang lebih kencang. Selama ini, Alonso dan Kimi Raikkonen memang terus mengeluhkan performa mobil F14T yang disediakan Ferrari. Hal itulah yang membuat Alonso dan Kimi tidak bisa bersaing dengan para pebalap Mercedes. Alonso juga punya misi pribadi terkait permintaannya itu. Pebalap dengan dua gelar juara dunia itu ingin mengembalikan nama besarnya di Kanada. Kali terakhir Alonso menjadi juara di Kanada ialah pada musim 2006 silam. “Mulai saat ini, kami ingin berada

di posisi untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kami ingin lebih menikmati balapan dan semua orang sudah bekerja keras meningkatkan kinerja mobil,” papar Alonso di halaman Grand Prix 247, Rabu (4/6). Alonso tidak hanya menuntut Ferrari. Pebalap asal Spanyol berusia 32 tahun itu juga rela mencurahkan waktunya di Maranello untuk memantau modifikasi mobil F14 T. “Setelah seri Monaco, saya merasa ada atmosfer bagus di pabrik. Semua orang termotivasi dan sangat lapar untuk mendapatkan hasil bagus. Kami adalah pribadi yang realistis,” ucapnya. Sementara itu, masuknya Honda sebagai tim baru di F1 mulai musim depan dinilai Mercedes punya banyak keuntungan. Honda, disebut Kepala Divisi Mesin Mercedes,

Andy Cowell, bisa berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan mesin berteknologi baru berdasarkan pengamatan mereka atas performa mesin-mesin di musim 2014. Tahun ini, pabrikan mesin asal Jerman itu memang tampil sangat dominan. Bayangkan, dari enam seri pembuka, tidak satupun gelar juara melayang dari tangan tim Mercedes GP yang digawangi oleh duo Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Renault dan Ferrari yang sebelumnya mampu bersaing ketat di barisan depan, harus mengalah untuk hanya berebut jatah podium ketiga tiap seri balapan. Namun, munculnya Honda sebagai pemasok mesin baru buat tim McLaren mulai musim 2015, dianggap bisa jadi batu sandungan buat mereka musim depan. “Ada positif dan negatif buat

Honda (tampil mulai musim depan,red),” ujar Cowell merujuk pada fakta bahwa Honda kehilangan pengalaman di 2014 di mana era mesin anyar berteknologi V6 turbo baru dimulai. Meskipun mengetahui masalah apa yang dihadapi tim-tim saat ini, namun Honda, tambah Cowell, hanya bisa mengamati dan tidak mengalami langsung. Sebagai informasi, tim sekelas Red Bull Renault saja butuh beberapa seri sebelum akhirnya bisa memiliki mobil yang kompetitif dan bersaing untuk meraih podium.

Tapi, di sisi lain, tim-tim yang berlaga saat ini juga punya keterbatasan untuk mengembangkan mobil baru buat musim depan lantaran fokusnya terbelah untuk musim ini.(CMT/JPNN)

JAKARTA, BANPOS - Menjadi pendatang baru di ASEAN Basketball League (ABL) musim ini, Laskar Dreya Sumatera Selatan berharap mendapatkan dukungan positif dari penggemar bola basket di tanah air. Supaya laga kandang mereka nanti menjadi magnet buat penonton untuk datang ke stadion, mereka pun menyiapkan strategi tertentu, di antaranya menyisipkan sisientertainment di saat pertandingan. Sebagai tim baru, Laskar Dreya mempunyai pekerjaan rumah tersendiri agar penonton mau datang mendukung mereka secara langsung. Juga, mereka mesti ‘berbagi’ suporter karena Indonesia sudah punya wakil langganan sejak ABL pertama digulirkan, yaitu Indonesia Warriors. Laskar Dreya pun sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk hal itu. Mengemas pertandingan agar bisa menjadi suatu hal yang menghibur disebut oleh pemilik klub, Ekoputro Adijayanto, menjadi kunci untuk menarik minat penonton. “Untuk bisa menjadi tontonan yang menarik, menggabungkan olahraga danentertaiment merupakan salah satu langkahnya,” ucap Eko. Selain itu, pihak manajemen tim pun sudah berancang-ancang untuk meng-

gaet pemain yang banyak diidolai. Sementara itu, pemain asing memang diwajibkan di ABL karena merupakan bagian dari entertainment. “Pemain incaran kami dari Amerika Serikat,” tambahnya. Sekadar informasi, Laskar Dreya Sumatera Selatan adalah klub merger Dreya Indonesia dengan Hang Tuah IM Sumatera Selatan. Dreya Indonesia sebelumnya berstatus klub semiprofesional, yang di awal Mei lalu menjuarai kompetisi Divisi 1 kompetisi Perbasi tingkat DKI Jakarta. Adapun Hang Tuah hingga kini bermain di kompetisi kasta tertinggi di dalam negeri, NBL Indonesia. Ketika ditawari bermain di ABL, Dreya pun menjalin kolaborasi dengan Hang Tuah, dan mereka akan memakai nama Laskar Dreya Sumsel di kompetisi antarklub seAsia Tenggara itu. ABL musim 2014 dimulai dari 16 Juli sampai 26 Oktober. Selain Laskar Dreya dan Indonesia Warriors, peserta lain adalah Saigon Heat (Vietnam), Malayisa Dragons (Malaysia), Singapore Slingers (Singapura), dan tim debutan lainnya HiTech Bangkok City (Thailand).(CMT/NET)


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

BERITA UTAMA

7

Bupati/Walikota Sudah Kembalikan SPPTjM ke BKN SPTJM Sambungan dari Halaman 1

daerah,” kata Anwar. Anwar mengungkapkan, dalam draft surat yang disampaikan BKN ke seluruh daerah yang melakukan tes seleksi honorer K2 pada November 2013 lalu tertera bahwa kesalahan hukum dikemudian hari merupakan tanggung jawab kepala daerah. “Isi surat SPPTjM itu menjelaskan bahwa datanya benar dan kepala daerah bersedia dijatuhi sangsi pidana jika ditemukan kesalahan,” ungkapnya. Anwar mengaku belum mengetahui kapan Rano Karno akan bersedia menandatangani SPPTjM yang diminta oleh BKN itu, namun demikian BKD telah melakukan konusltasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. “Senin pekan lalu kami sudah berkonsultasi dengan kejaksaan,” imbuhnya. Terpisah, Kepala BKD Provinsi Banten yang baru, Kurdi Matin menyatakan, proses pembuatan SPPTjM baru dilakukan terhadap 171 honorer K2 yang lulus. “Bapak (Plt Gubernur Banten) sudah menandatangani honorer K2 yang lulus, dan terkait dnegan SPPTjM yang belum ditandatangani memang masih

menunggu penjelasan dari pihak kejaksaan,” imbuhnya. Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi saat dihubungi BANPOS tadi malam menegaskan dirinya telah menandatangani SPPTjM dimaksud. Sebelum membubuhkan tanda tangan, Iman mengaku telah lebih dahulu memastikan ke BKD Cilegon terkait data-data honorer K2 di wilayahnya. “Kepala BKD menyatakan sudah clear dan tidak ada masalah, baru saya tandatangani. Saya percaya terhadap kinerja BKD dan saya yakin mereka (BKD, red) tidak main-main soal berkas honorer itu,” tegasnya. Sementara itu Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Serang, Ade Rusmanto menyatakan bahwa Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman langsung direspon surat yang bersangkutan dengan langsung menandatanganinya. Berkas SPPTjM bahkan sudah diserahkan kembali ke BKN. “Berkas itu (SPPTjM, red) sudah ditandatangani Pak Bupati dan sudah diserahkan kembali ke BKN,” akunya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang, Ahmad Benbela menyatakan, pengajuan honorer K2 sudah disampaikan kepada BKN disertai

tanda tangan pernyataan bukti otentik oleh Walikota Serang yang diparaf olehnya serta Kepala Dinas dari masing-masing lembaga. “Semuanya sudah beres, sudah disampaikan ke BKN, kini kita tinggal menunggu hasil verifikasi akhir dari BKN,” jelas Benbela. Benbela mengungkapkan, awalnya Walikota Serang, Tb Haerul Jaman enggan untuk menandatangani pernyataan bukti otentik tersebut, karena memiliki resiko dan an-

caman hukuman yang berat jika K2 tersebut bermasalah. Namun karena didorong oleh keinginan Walikota Serang untuk menyejahterakan honorer pemkot, akhirnya walikota menyetujui dan menandatanganinya. “Walikota Serang, Tb Haerul Jaman memang sangat khawatir jika ada persoalan setelah tanda tangan. Namun kita telah melakukan verifikasi, Insa Allah tidak ada persoalan,” pungkasnya. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki

Iskandar juga mengaku telah menandatangani SPPTjM dari BKN tersebut. Zaki menegaskan, penandatanganan surat yang disodorkan BKN tersebut sebagai bukti jika honorer K2 yang diajukan dan dinyatakan lolos seleksi pada beberapa waktu lalu tersebut benar-benar memenuhi syarat atau bukan berdasarkan rekayasa. “Kami sudah tandatangani beberapa waktu lalu bersama Kepala BKD, bahkan sampai kepala dinas dimana

honorer K2 mengabdi,” kata Zaki. Penandatanganan SPPTjM, sambung Zaki, setelah berkas honorer K2 yang dinyatakan lolos pada Nopember 2013 lalu selesai diverifikasi ulang pihak-pihak terkait di Pemkab Tangerang. “Jadi benar-benar sudah berdasarkan verifikasi. Jika nanti ternyata ada masalah, bukan kepala daerah saja yang bertanggungjawab, namun juga kepala dinas yang bersangkutan,” tegas Zaki.(NED/DWA/RUS/ODI/IGO)

Harga dan Kepraktisan Menjadi Alasan 80 PERSEN Sambungan dari Halaman 1

seharusnya digunakan oleh rumah tangga yang memiliki penghasilan dibawah Rp1,5 juta per bulan. Sedangkan usaha makro diwajibkan menggunakan tabung gas elpiji ukuran 12 kg. “Beberapa pelaku usaha yang tidak boleh menggunakan tabung gas 3 kg yakni, usaha makro, rumah makan, penerangan. Bagi para pengusaha maupun rumah tangga yang memiliki penghasilan baik, diharuskan menggunakan tabung gas ukuran 12 kg,” jelasnya. Untuk mengurangi lonjakan pengunaan tabung gas di bulan ramadan, pihaknya mengajak para pengusaha mikro dan rumah tangga, untuk menggunakan tabung tabung gas brights gas. Lebih lanjut Rachmat menjelaskan, penggunaan tabung gas non subsidi ini sangat baik digunakan para restoran, komersial, industri dan transportasi untuk menekan terjadinya peningkatan harga yang memberatkan masyarakat golongan bawah. “Bright gas mulai dikenalkan oleh masyarakat sudah cukup lama. Tapi

untuk masyarakat di Banten, bright gas ini sudah dikenalkan per tanggal 1 Mei kemarin,” tambahnya. Ia menyebutkan, bright gas memiliki warna kemasan yang lebih cerah dan menarik. Kemasan Bright Gas ini lebih bagus dan aman dan lebih save. Ada empat warna, pink, ungu, hijau, sama biru tua. “Jika dilihat dari keluaran terdahulunya, bright gas ini dikasih karet yang melingkar di body tabung,” ujarnya. Ia berharap, dengan adanya tabung gas bright gas, bisa menjadi solusi pelaku usaha mikro dan rumah tangga untuk beralih menggunakan tabung gas ini. Di tempat terpisah, Sales dan Marketing Manager Ratu Hotel Bidakara, Dewi Anggaraeni mengatakan, penggunaan tabung gas elpgiji 3 kg sangat menguntungkan. Hal itu menurutnya, dikarenakan pasokan tabung gas di agen tidak mampu memenuhi tabung gas ukuran 3 kg. “Untuk mengantisipasi tidak adanya tabung gas ukuran 12 kg, pihaknya tak jarang menggunakan tabung gas ukuran 3 kg untuk berbagai keperluan,” tandasnya.(EUA/ZAL)

SURYO AGUNG PRASETYO/JAWA POS

Tank TNI AD terlibat dalam perang di Karang Tekok, Situbondo, Jawa Timur, kemarin (4/6).

Konferensi Internasional di Bali Karena Darurat JADI Sambungan dari Halaman 1

sandera. Sebab, baginya keselamatan jiwa lebih penting. “Sebagai wapres saya tidak tahu, keselamatan jiwa lebih penting, mana lebih penting jiwa anda atau bicara tentang uang lelah atau apa,” tandas JK. JK juga memaparkan soal penyelenggaraan konferensi internasional yang salah satunya adalah penyelenggaraan konferensi di Bali setelah peristiwa Bom Bali. “Pada waktu itu, akibat bom Bali maka turis di Bali langsung merosot luar

biasa. Tiap hari biasanya 5500 langsung jadi 1000 sehingga sepi dan merugikan masyarakat Bali secara keseluruhan,” kata JK. Oleh karenanya, kata JK, ada beberapa langkah yang diambil terkait persoalan itu. Pertama mengamankan Bali dengan melengkapi seluruh aparat kepolisian dan sebagainya dengan sebaiknya. Kedua, mendorong turis dalam negeri antara lain dengan menyatukan hari libur. Ketiga supaya luar negeri tetap percaya bahwa Bali tidak hilang atau tidak rusak sama sekali, maka memindahkan konferensi-konferensi dari tempat lain ke Pulau Dewata.

“Agar Bali tetap menjadi tujuan perhatian dan wisata internasional sehingga masyarakat Bali bisa hidup,” ucapnya. JK menyatakan, konferensi di Bali merupakan suatu keputusan darurat yang diambil pemerintah saat itu. Bahkan ada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali. “Iya, itu untuk mengatakan bahwa bom Bali termasuk dalam kerangka teror sehingga darurat. Pemerintah jelas sekali mendeclare bahwa bom Bali

itu darurat,” ucap JK. Menurut JK, konferensi internasional memberikan pengaruh positif bagi Bali usai terjadinya teror bom Bali. Ia mengungkapkan, orang memperkirakan Bali itu baru normal dua tahun, tapi ternyata normal enam bulan. “Artinya wisata Bali kembali ke 5.000 per enam bulan. Itu hasil antara lain dengan membuat suasana Bali itu menarik internasional dengan konferensi. Tiap konferensi pasti banyak yang datang dan isu yang menarik internasional. Itu kenapa konferensi internasional itu semua dipindahkan ke Bali,” tandas JK.(GIL/IGO/JPNN)

Juru Bicara Gema Pena, Suroto di Gedung Kemendikbud, Jakarta, mengaku menemukan data bahwa penggunaan dana BOS tidak akuntabel, seperti belanja konsumsi ujian nasional. “Nilai nominal di rencana kerja dengan pertanggungjawaban berbeda, tidak ada daftar hadir penerima konsumsi hingga kwitansi tak wajar,” kata dia. Pos penggunaan dana BOS janggal lainnya, lanjut Suroto, dian-

taranya biaya praktik ujian renang. Dimana nilai nominal tidak sesuai karena hanya bersifat gelondongan. Pada pembelanjaan bahan bangunan, kwitansi hanya berupa foto copy. Dari data yang dibeberkan Gema Pena, setidaknya ada 33 daftar kejanggalan pembelanjaan dana BOS dengan berbagai peruntukannya. Bahkan, sebagian besar tidak mencatumkan kode mata anggaran.

Karena itu, Gema Pena meminta Itjen Kemendikbud memberikan rekomendasi dan mendesak Kemendikbud merevisi petunjuk teknis penyaluran dana BOS dengan memasukkan unsur transparansi, akuntabilitas. Di luar itu masyarakat harus pro aktif melakukan pengawasan. “Ini masalah serius loh, anggaran kita sebagian besar di pendidikan. Salah satunya BOS,” jelasnya.(FAT/IGO/JPNN)

Kapolri: Kalau Ada Black Campaign, Laporkan Gema Pena Desak Kemendikbud Revisi Juknis BOS MENDAGRI

Sambungan dari Halaman 1

“Kalau (kepala daerah) melanggar (aturan kampanye, red) Bawaslu boleh menurunkan dari pentas kalau dia (kepala daerah) berkampanye,” ujar Gamawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/6). Pada bagian lain, kampanye hitam terus dialamatkan orang tak bertanggungjawab terhadap dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014, Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. Polisi pun siap menindaklanjuti proses hukum jika masyarakat sudah melapor. Kapolri Jenderal Sutarman mengimbau, bila ada yang merasa dirugikan hendaknya melaporkan ke polisi. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menambahkan, kalau belum ada yang lapor maka Polri tak bisa berbuat apa-apa. “Black campaign, kalau misalnya ada seseorang yang dirugikan, lapor ke kita,” ujar Sutarman di Mabes Polri, Rabu (4/6). Menurut Sutarman, laporan dari masyarakat itu akan ditindaklanjuti. Apalagi Polri memiliki kemampuan melakukan pendeteksian terkait komunikasi dan dunia cyber. Hal itu memudahkan Polri untuk mengung-

kap kasus dan menangkap pelaku. “Polri memiliki kemampuan mendeteksi hubungan atau komunikasi melalui website, telepon atau apapun. Kalau ada pihak yang dirugikan silakan lapor kepada kita,” papar alumnus Akademi Kepolisian 1981 ini. Kendati demikian, Kapolri menambahkan, kalau termasuk pelanggaran pemilu harus dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Panitia Pengawas Pemilu. Nantinya, Gakkumdu akan menentukan apakah itu masuk pelanggaran administrasi, pidana atau kode etik. Kalau masuk pelanggaran pidana, maka penanganannya akan diserahkan kepada Polri. Sutarman mencontohkan, ketika Polri menemukan dugaan politik uang dengan barang bukti uang dua karung pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 yang jika ditotal kurang lebih Rp500 juta di Gunung Kidul, Polri tetap melaporkan ke Gakkumdu. “Polisi yang menemukan juga kita serahkan ke Gakkumdu. Saya mengimbau agar masyarakat yang menemukan pelanggaran untuk melapor ke Gakkumdu,” papar bekas Kepala Bareskrim Polri tersebut.(BOY/FLO/JPNN)

Mendadak Benci Ayam Goreng Sambungan dari Halaman 1

hamil. Memang umrah kan mau minta momongan. Syukur alhamdulillah, pas di sana, sudah (hamil),” ungkapnya saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, kemarin (3/6). Pasangan itu pun diselimuti rasa bahagia. Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur. Tak seperti ibu hamil pada umumnya, mantan kekasih pebulu tangkis, Taufik Hidayat, tersebut belum merasakan ngidam. Hanya, dia mulai sering

merasakan mual. “Ngidam belum. Masih mualmual saja. Paling kalau orang makan, saya jadi pengin,” ceplos artis 33 tahun tersebut. Lucunya, mojang yang berdarah Sunda itu mendadak benci ayam goreng. Padahal, sebelum hamil, makanan tersebut merupakan favorit Deswita. “Oh iya, saya juga jadi enggak suka ayam goreng. Melihat wujudnya saja, saya jadi enggak suka,” tutur pesinetron Doa Membawa Berkah itu.(UTA/C1/OPI/ZAL/JPNN)

DANA Sambungan dari Halaman 1

Karena itu, Itjen bakal memberikan rekomendasi agar untuk Juknis Dana BOS 2015, harus dicantumkan masalah transparansi agar masyarakat juga mudah mengawasi pembelanjaan dana BOS. Sebab, Juknis BOS yang baik akan melindungi guru/sekolah dari pungutan-pungutan persenan dari pejabat nakal.

Kontak Terakhir, Semua Pendaki Selamat PECAHKAN Sambungan dari Halaman 1

tempat itu terdapat kantin kampus yang bersebelahan juga dengan sejumlah sekretariat organisasi kemahasiswaan. Hingga akhirnya mata tertuju pada salah stau sekretariat yang berada di ujung jalan dengan sebuah papan nama bertuliskan ‘MAHAPEKA IAIN SMH Banten’. Ketika masuk, wartawan koran ini langsung disambut pria berkacamata yang mengenalkan nama rimbanya, Huma, dia adalah Ketua Umum MAHAPEKA. Ia pun langsung mengajak bercengkrama di sebuah bale, yang ada di Base Camp mereka.

Dalam perbincangan sempat terlintas pertanyaan kemana para anggota MAHAPEKA lantaran sekretariatnya nampak agak sepi. Huma pun menjawab jika ke-40 anggotanya tengah melakukan pendakian 20 gunung yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera dan sebagian masih dalam perjalanan. “Anggota semua sekarang lagi muncak ke 20 gunung yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera,” ujar pria berkacamata tersebut. Perbincangan pun makin mendalam dan terungkap jika pendakian 20 gunung tersebut pihaknya gelar untuk memperingkati dua event yakni Hari Kelahiran Pancasila dan Hari Jadi MAHAPEKA IAIN SMH Banten yang ke 25 yang mereka sebut dengan Lustrum V. Namun dari kegiatan yang ia ren-

canakan sejak 2013 itu pihaknya lebih menitikberatkan pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Dengan mendaki 20 gunung pihaknya ingin menanamankan sikap ideologi pancasila kepada para anggotanya yang kini menurutnya sudah mulai pudar di kalangan pemuda pada umumnya. Adapun ke 20 gunung tersebut adalah Gunung Raja Basa dan Tanggamus di Lampung, Gunung Karang, Pulosari, dan Aseupan di Banten, Gubung Ciremai, Gede Pangrango, Papandayan, Manglayang, Cikuray, dan Burangrang di Jawa Barat. Kemudian juga Gubung Marbabu, Bungaran, Sikunir, Sindoro, Sumbing di Jawa Tengah, serta Gunung Lawu dan Wilis di Jawa Timur. “Kenapa kami memilih mendaki 20 gunung? Karena kami ingin merenungkan petapa sulitnya mengibarkan bendera merah putih ketika zaman penjajahan dulu. Merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan para pejuang dulu kami berharap ideologi pancasila akan tertanam dibenak kami,” ungkanya. Ia menjelaskan, untuk teknis pendakian 20 gunung tersebut dilakukan secara serempak di mana ke 40 anggotanya dipecah menjadi 20 kelompok. Per kelompok terdiri dari dua anggota untuk masing-masing mendaki 20 gunung. Meski hanya berdua namun saat pendakian mereka didampingi oleh Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) setempat sehingga mereka tetap secara ber-

kelompok saat mendaki. “Pelepasan dimulai pada 26 Mei dan pada 1 Juni mereka sudah ada di puncak gunung masing-masing untuk mengibarkan bendera merah putih dan pada 2 hingga 3 Mei mereka sudah kembali turun untuk selanjutnya kembali ke Banten. Untuk saat ini sudah ada beberapa kelompok yang datang dan kami masih menunggu mereka yang masih dalam perjalanan,” katanya. Dalam merealisasikan rencana besarnya itu MAHAPEKA tidak terlepas dari kendala dimana awalnya rencananya ditolak mentahmentah oleh pihak kampus karena dinilai terlalu membahayakan keselamatan anggota. Namun Huma dan anggota MAHAPEKA tidak menyerah dengan terus meyakinkan pihak kampus yang akhirnya disetujui meski izin itu keluar dengan jarak yang sangat mepet dengan hari pelaksanaan. “Rencana ini ditolak oleh kampus tapi kami terus berusaha dengan meyakinkan pihak kampus bahwa pendakian ini aman karena semua anggota dipastikan menjalankan safety procedure. Akhirnya izin dikeluarkan meski mepet dengan pelaksanaan sehingga kami hanya punya waktu persiapan tak lebih dari 1,5 bulan saja,” ungkap pria yang memiliki nama asli Raden Muhamad Imam Abdullah itu. Kegigihan MAHAPEKA kini berbuah sangat manis karena selain pendakiannya berjalan mulus tanpa ada

kendala berarti di lapangan, dan apa yang dilakukan para mahasiswa Banten ini diprediksi akan mengukir sebuah prestasi di tingkat nasional mengingat pendakian 20 gunung serempak oleh satu organisasi pecinta alam baru pertama kali dilakukan di Indonesia oleh MAHAPEKA SMH Banten, yang artinya jika semua berjalan baik maka aksinya akan tercantum apik dan tercatat dalam buku Rekor Muri. “Di Indonesia baru ada pendakian maksimal tujuh gunung serempak oleh satu pencinta alam, namun kami sekarang 20 gunung secara serempak dan kini aksi kami tengah dicatat oleh MURI dan bisa masuk rekor MURI jika ke 40 anggota kami pulang dengan selamat dan kami yakini itu akan bisa tercapai karena dari kontak terakhir semua anggota selamat dan kini sedang dalam perjalan pulang,” akunya. Diakhir perbincangan dengan sedikit rasa bangga Huma mengucapkan apa yang iya lakukan bukanlah untuk mengejar prestasi semata. Namun lebih pada cita-cita agar Indonesia memperhitungan Mahasiswa Banten dalam segala hal. “Kami ingin memperbaiki Banten agar tidak lagi dipandang sebelah mata khususnya ketika kasus korupsi yang mendera Banten beberapa waktu lalu. Kami ingin buktikan mahasiswa Banten bisa berbicara di tingkat nasional dan tidak terpengaruh dengan kondisi politik,” pungkasnya.(*)


KAMIS 5 JUNI 2014 HALAMAN 8

WAGs Ingin Tambah Satu Momongan

Vanessa Lorenzo

CARLES PUYOL dan kekasihnya, Vanessa Lorenzo, rupanya sudah sepakat untuk menjalankan program menambah satu lagi momongan. Hal tersebut diakui oleh sang kekasih dalam wawancara yang ia lakukan belum lama ini dengan Hoy Corazon. Vanessa, yang juga berprofesi sebagai model, baru empat bulan lalu melahirkan putri pertama Puyol, yaitu Manuela. Sekarang, ia merasa sudah cukup kuat dan pulih sepenuhnya untuk merencanakan kelahiran anak kedua. “Carles Puyol dan saya setidaknya akan punya satu anak lagi,” jelasnya. Soalnya, lanjut Vanessa, mereka ingin melihat keduanya nanti tumbuh bersama. “Carles Puyol dan saya amat bahagia me-nikmati hari-hari bersama putri kami,” tutup Vanessa. Usai menyatakan tidak akan memperpanjang kontraknya sebagai pemain bersama Barcelona, Puyol kabarnya akan mendapatkan jabatan baru di klub di jajaran manajemen.(CMT/NET)

PASTIKAN TIKET LOLOS SERANG,BANPOS - Hari ini, kesebelasan Perserang kembali melakoni babak penyisihan leg kedua, grup 5 kompetisi Divisi I Liga Indonesia. Lawan yang akan dihadapi sendiri, adalah Persikota Tangerang yang notabene saudara sendiri. Namun, pada laga yang akan berlangsung di Stadion Krakatau Steel (KS) Kota Cilegon tersebut, Laskar Singandaru (julukan Perserang) mengemban misi khusus, yaitu segera memastikan tiket lolos ke putaran 24 besar

Divisi I. Diketahui, saat ini Perserang berada diurutan teratas klasemen sementara grup 5, dengan poin 17. Bila berhasil memenangkan pertandingkan atas Persikota atau pun hanya menuai hasil seri, maka klub plat merah milik Pemkab Serang itu, memastikan diri melaju ke putaran selanjutnya. “Makanya, saat laga besok (hari ini,red), kami mengincar kemenangan penuh,” papar Babay kepada BANPOS, Rabu (4/6).

Untuk itu, ia meminta Maulana Hasanudin dan kawan-kawan, untuk tampil maksimal. Jangan sampai, poin penting dari Persikota lepas dari genggaman. Apalagi, lanjut pria yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Sekretaris Dewan (Setwan) di DPRD Kabupaten Serang itu, gengsi daerah ikut terbawa. “Kita kan bermain di laga bertajuk derby. Pastinya, itu jadi gengsi tersendiri bagi daerah,” ucapnya. Terpisah, Asisten Pelatih Per-

serang, A Rachmat mengungkapkan, saat bersua dengan Persikota nanti, mereka akan sedikit melakukan rotasi pemain. Tapi, pola permainan tetap 4-4-2 diamond. “Kami hanya menggantikan Dedi Junaedi Baharudin di tengah dengan Rosyad Setiawan yang akan jadi stater. Sedangkan Dery Tadarus yang biasanya bermain di tengah, akan kami plot menjadi penyerang mendampingi Ardian Adi,” kata mantan pemain Perserang era 2000 itu. Sementara itu, bagi Persikota

laga hari ini adalah partai hidupmati. Oleh karena itu, tim berjuluk ‘Jawara Benteng’ ini akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh. Manajer Persikota, Jalal Jalil menyerukan, kemenangan melawan Perserang sangat dibutuhkan untuk membuka peluang ke putaran kedua. “Kami wajib menang. Bila tidak, peluang lolos ke putaran kedua akan tertutup,” tegas Jalal.(CMT)

Ambisi Patahkan Mitos 16 Besar FLORIDA,BANPOS - Jepang mengusung ambisi tinggi di Piala Dunia 2014. Tim berjuluk Samurai Biru itu berambisi mematahkan mitos babak 16 besar. Hingga kini, prestasi terbaik Jepang adalah lolos ke babak 16 besar. Catatan itu tentu jauh tertinggal dari wakil Asia lainnya Korea Selatan. Ksatria Taeguk, julukan Korsel mampu menghuni posisi keempat pada edisi 2002 silam. Saat itu, Jepang dan Korsel samasama menjadi tuan rumah. Kini, kutukan itu akan coba dipatahkan. Kebetulan, Timnas Jepang tengah berada dalam momen emas. Pasalnya, banyak punggawa Jepang yang bermain di klub-klub Eropa. “Saya pikir kami semua siap untuk mengejutkan dunia. Kami ha-

NET

nya perlu yakin dengan gaya bermain kami dan harus berlaga seperti biasanya,” terang gelandang Keisuke Honda pada koran Kyodo, Rabu (4/6). Namun, Jepang harus melewati perjalanan yang tak mudah di fase grup. Pasalnya, Jepang harus berjibaku kontra Kolombia, Pantai Ga-

ding dan Yunani di Grup C pesta sepakbola empat tahunan itu. “Mulai saat ini, kami hanya fokus untuk melangkah sejauh mungkin. Piala Dunia hanya datang empat tahun sekali. Jadi, saya akan menggunakan turnamen ini seperti yang terakhir,” tegas gelandang AC Milan itu.(CMT/JPNN)


METRO SERANG

KAMIS 5 JUNI 2014

9

Inspirasi dan Semangat Baru Serang

PN Dituding

Cederai Keadilan

Berikan Status Tahanan Kota pada Pejabat Terdakwa Kriminal

SERANG, BANPOS - Penangguhan penahanan terhadap terdakwa kasus penculikan dan pengeroyokan Wahyu Nurjamil dan Ferry Mulyadi, mendapat protes dari Paguyuban Masyarakat Membangun Banten (PM2B). Rabu (3/6), ratusan massa PM2B menggeruduk Gedung PN Serang untuk meminta pertanggungjawaban majelis hakim yang telah memutuskan Wahyu Cs menjadi tahanan kota. Dalam aksinya, PM2B menuding putusan pengangguhan penahanan terhadap Wahyu Nurjamil yang merupakan pejabat eselon III di Pemkot Serang dan Ferry Mulyadi yang bekerja di perusahaan milik keluarga Wahyu, merupakan cermin kesewenang-wenangan hakim. Karena, putusan itu dianggap mencederai rasa keadilan korban penculikan. “Keputusan ketua majelis hakim Lian Hendry Sibarani mencederai keadilan. Kami masyarakat kecil akan terus melakukan perlawanan atas tindakan hakim membela pelaku premanisme,” ungkap Musa Weliansyah, kordinator aksi dalam orasinya. Selain memprotes tindakan majelis hakim, massa PM2B juga mengecam tindakan Walikota Serang Tb Haerul Jaman yang telah memberikan jaminan terhadap Wahyu Nurjamil Cs untuk dibebaskan dari penjara. Menurut pendemo, Walikota Serang seharusnya bertindak adil dengan membela warganya yang tertindas dan tidak seharusnya walikota menjaminkan jabatannya untuk pelaku kriminal. BACA PN... HAL 10

FIGUR Ana Supriatna

Selalu Ikut Campur BAGI Kepala Seksi Perselisihan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, Ana Supriatna, perselisihan yang timbul tidak harus selalu dihindari. Menurutnya ada beberapa perselisihan yang akan terus berlarut jika tidak dicampuri pemerintah, seperti salah satunya yakni perselisihan dalam hubungan industrial. “Hubungan industrial itu adalah masalah serius karena menyangkut penghasilan seseorang oleh karena itu kami dari Disnakertrans mempunyai kewajiban untuk ikut campur didalamnya,” ujarnya kepada BANPOS di ruang kerjanya, Rabu (4/6). Meski demikian ikut campur yang ia maksud bukanlah turut campur memperkeruh suasana namun lebih kepada menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni untuk menampung keluhan pihak-pihak yang merasa dirugikan dari hubungan industrial yang mereka jalin. “Jadi Disnakertrans terutama saya yang memang membidanginya selalu siap ikut campur dalam perselisihan yakni dengan menerima keluhan pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya menjadi mediator kedua belah pihak untuk berdialog hingga menemukan jalan keluarnya,” katanya. Dengan keyakinan ikut campurnya itu ia mengaku, sangat berdampak positif dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terbukti dari 2013 lalu dimana dari 100 lebih keluhan yang masuk semuanya dapat diselesaikan tanpa tertinggal. “Disnakertrans posisinya netral jadi nisa menjadi penengah dalam perselisihan. Buktinya tahun kemarin semua perselisihan bisa terselesaikan dengan baik dan diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih,” tuturnya.(DWA/ENK)

EDO DWI / BANTEN POS

Korban penculikan dan penganiayaan, Miftah (paling kanan) memberi kesaksian untuk terdakwa Wahyu Nurjamil (kedua dari kiri) dan Ferry Mulyadi (paling kiri) dalam persidangan di PN Serang, Rabu (4/6). Persidangan itu diwarnai aksi unjuk rasa Paguyuban Masyarakat Membangun Banten (PM2B) yang memprotes penengguhan penahanan terhadap para terdakwa karena dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.

Rektorat Untirta Antikritik, Mahasiswa Terancam di-DO SERANG, BANPOS - Aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa Untirta untuk mengkritisi fasilitas kampus dan proyek pembangunan laboratorium serba guna yang mangkrak, berbuntut panjang. Pihak rektorat Untirta melayangkan surat kepada orangtua mahasiswa yang melakukan aksi dengan ancaman akan memecat mahasiswa yang melakukan demo. Berdasarkan informasi, surat bernomor

245/UN43/KM/2014 disebar kepada orangtua mahasiswa yang ditengarai melakukan aksi dan provokasi kepada mahasiswa lain untuk menuntut pihak rektorat. Tak ayal, surat itu memancing reaksi dari para mahasiswa. “Kami menyayangkan pihak kampus merespons dengan respons represif seperti ini, dengan demikian terbukti Untirta yang kita

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD) Mengucapkan Selamat:

BACA REKTORAT... HAL 10

SKKPA Belum Diteken Rano SERANG, BANPOS - Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) bersama-sama dengan Biro Hukum Provinsi Banten telah menyelesaikan 20 Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat itu diperuntukkan bagi kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang dilantik oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, Senin (2/6) malam lalu. Sekretaris DPPKD Provinsi Banten, Toton Suriawinata, Rabu (4/6) menjelaskan, pihaknya telah selesai menyusun pembuatan draft SK KPA bagi 20 SKPD yang baru saja dilantik. “Selasa kemarin kami dari DPPKD bersama-sama dengan Biro Hukum menyusun draft SK KPA, dan sekarang hanya tinggal menunggu tanda tangan Plt Gubernur Banten,” kata Toton. Ia menjelaskan, penyusunan draft SK KPA dilakukan agar program kegiatan di 20 SKPD dapat berjalan dengan cepat dan maksimal. “Penyusunan draft SK KPA itu kami kebut, agar proses kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di SKPD berjalan dengan baik, tidak ada lagi hambatan,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Provinsi Banten, Samsir menjelaskan, dalam watu dekat 20 draft SK KPA dalam waktu dekat akan ditandatangani oleh Rano Karno. “Draft SK KPA sudah kami masukkan ke meja Pak Plt Gubernur Banten, dalam minggu-minggu ini sudah beres dan ditandatangani oleh beliau (Rano karno,red),” ujarnya. Samsir menegaskan, percepatan penandatanganan SK KPA anggaran bagi 20 BACA SK... HAL 10

Atas Diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kota Cilegon dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2013.

H.Maman Mauludin, SH.M.Si Kepala Dinas

DEWA / BANTEN POS

Seorang warga melihat lokasi lahan Puspemkab di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas yang akan mulai dimatangan pada pada 2014 ini.

Lahan Puspemkab Mulai Digarap Proyek Pematangan Lahan Mulai Dilelang SERANG, BANPOS - Dinas Tata Ruang Bangunan dan Pemukiman (DBRBP) Kabupaten Serang memastikan jika proses pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) setempat akan mulai digarap tahun ini. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dilelangnya proyek pematangan lahan Puspem-

kab seluas 15,5 hektar di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas dengan nilai sebesar Rp12 miliar. Sekretaris DBRTB Kabupaten Serang, Andi Ivan Baso mengatakan, pembangunan Puspemkab yang masuk dalam salah satu program unggulan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 mulai dirintis. Mulainya pematangan lahan tersebut juga tak lepas dari telah BACA LAHAN... HAL 10

BPJS Ketenagakerjaan Gulirkan Beasiswa SERANG, BANPOS - Tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan Serang, menyalurkan beasiswa kepada 565 pelajar berprestasi di Banten. Pemberian beasiswa itu bertujuan untuk mengapresiasi dan memotivasi kan para pelajar untuk terus meningkatkan kualitasnya sebagai pelajar. Menurut Kapala Bidang Progsus BPJS Ketenagakerjaan cabang Se-

rang, Jejen kepada BANPOS, bantuan beasiswa ini merupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta BACA BPJS... HAL 10


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

SERANG RAYA

10

KABUPATEN & KOTA

Tahun Ini, 72 Ruas Jalan Diperbaiki SERANG, BANPOS - Tahun ini, terdapat 72 ruas jalan dan tiga jembatan yang akan diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Serang. Perbaikan tersebut dilakukan lantaran kondisi fisik sebagian jalan maupun jembatan yang sangat memprihatinkan, sebagian lainnya merupakan lanjutan dari perbaikan yang sudah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Kepala Bidang Bina Marga pada DPU Kabupaten Serang, Jatnika mengatakan, sesuai dengan rencana

kerja yang telah diterapkan maka pihaknya pada tahun ini menargetkan akan melakukan pekerjaan perbaikan 72 ruas jalan dan 3 jembatan. Untuk meralisasikan hal tersebut maka pada awal triwulan kedua 2014 paket-paket perngerjaannya sudah mulai dilelang melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Rencananya memang pada 2014 ini kami targetkan akan melakukan perbaikan jalan baik itu betonisasi maupun hotmix untuk 72 ruas jalan ditambah pengerjaan perbaikan tiga

jembatan. Ruas jalan dan jembatan yang akan diperbaiki kami tentukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga pantauan langsung di lapangan,” ujarnya yang dihubungi via sambungan seluler, Rabu (4/6). Jatnika menjelaskan, dari 72 ruas jalan dan tiga jembatan dalam pelaksanaannya dibagi kedalam dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 40 ruas jalan dan tiga jembatan dimana tahapan lelangnya telah dilakukan dan akan berakhir pada 24 Juni mendatang. Sedang-

kan tahap dua sebanyak 32 ruas jalan akan dilaksanakan setelah lelang tahap pertama selesai. “Sengaja kami lakukan tahapan lelang karena kami seleksi juga mana jalan yang diprediksi akan memakan waktu lama dan mana yang tidak. Ruas jalan yang diperkirakan memakan waktu kami lelangkan pada tahap pertama karena memang pengerjaannya adalah betonisasi. Untuk di tahap dua itu semuanya adalah pengerjaan hotmix jalan desa yang pengerjaannya diperkirakan

tidak begitu memakan waktu,” kata Jatnika yang tidak merinci total anggaran yang akan dialokasikan untuk pengerjaan tersebut. Ia mengaku, telah mengantisipasi adanya proses gagal lelang dalam setiap pengerjaan jalan dan jembatan dengan telah mengatur jadwal lelang hingga pengerjaan fisik sedemikian rupa. Sehingga meski ada lelang ulang dipastikan tidak akan terlalu mempersempit waktu pengerjaannya nanti. “Ya sudah diantisipasi semua jadi kami perkirakan semua bisa dilak-

sanakan meski harus ada lelang ulang nantinya,” ungkapnya. Berdasarkan situs www.lpse.serangkab.go.id ternyatakan sudah ada 51 paket lelang pengerjaan ruas jalan yang sudah dilelang. Dari ke 51 paket tersebut 36 paket masih dalam proses lelang hingga tahapan evalusasi dokumen penawaran sedangkan untuk 15 paket lelang lainnya dinyatakan sudah selesai dan tinggal menunggu penandatanganan kontrak dan dilanjutkan dengan pengerjaan fisik.(DWA/ENK)

EDO DWI / BANTEN POS

ANTRIAN PANJANG MASIH BERLANGSUNG. Meski telah dimodifikasi dan dilakukan perbaikan, namun atrean panjang kendaraan masih kerap terjadi di gerbang tol Serang Timur. Foto latar suasana antrean di gerbang Tol Serang Timur yang kerap terjadi di jam-jam sibuk dan sering dikeluhkan pengguna tol Tangerang-Merak ini.

Pulau-Pulau Kecil Tak Masuk Aset Pemkab SERANG, BANPOS - Asisten Daerah (Asda) III Kabupaten Serang, Fairu Zabadi menyatakan sejumlah pulau-pulau kecil di kabupaten setempat belum masuk dalam aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Hal itu terungkap lantaran sampai saat ini pihaknya belum menemukan dokumen-dokumen terkait pulau-pulau tersebut. “Sebetulnya harus segera ditindaklanjuti. Itu kan masuknya wilayah kita tapi belum masuk aset Pemkab Serang karena dokumennya saja tidak ada. Makanya nanti kita juga akan koordinasikan dengan DKPESDM (Dinas Kelautan Perikanan Energi Sumber Daya Mineral) karena kini kewenangannya ada disana,” ujar Fairu kemarin.

Fairu menjelas, adapun pulau-pulau kecil yang belum masuk aset Pemkab Serang adalah Pulau Pamujan, Pulau Pamujan Besar, Pulau Lima, Pulau Tunda, dan Pulau Panjang. Adapun dampak dari belum masuk aset Pemkab Serang yakni mulai adanya sejumlah pihak yang mencoba menguasai pulau tersebut dengan mendirikan sejumlah bangunan seperti yang terjadi di Pulau Lima dan Pamujan. “Saya juga menyoroti apa yang terjadi di Pulau Lima dan Pamujan yang kini sudah banyak bangunan di atasnya. Sebenarnya itu tidak boleh karena dipastikan tidak memiliki izin. Namun ini juga terjadi karena dampak belum masuk asetnya pulau tersebut,” katanya.

Oleh karena itu dalam watu dekat ini pihaknya akan mencoba mengkoordinasikan hal tersebut kepada instansi terkait sebagai tindaklanjutnya. Terlebih saat ini Kabupaten Serang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tentang Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pedomannya. Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serang, Irawan Noor menyatakan, permasalahan semacam itu harus segera diselesaikan lantaran pulau-pulau di Kabupaten Serang memiliki peran yang sangat penting. Jika itu tidak dibenahi maka bukan tidak mungkin pihakpihak tak bertanggung jawab akan mencoba untuk mengambil alih dan

merusak ekosistemnya. “Pulau Pamujan Besar itu tempat para burung yang suka memakan wereng di Pontang Tirtayasa. Kalau Pamujan Besar terusik maka burung-burung bisa pergi, nanti tidak ada yang memakan hama wereng di Pontang Tirtayasa,” ungkapnya. Untuk menjaga kelestarian ekosistem pulau-pulau kecil, lanjutnya, pihaknya selalu turut menjaga kelestariannya. Salah satu contohnya dengan menolak permohonan penangkaran monyet ekor panjang di Pulau Pamujan Besar pada 2013 lalu. “Pamujan Besar itu pulau konservasi. Saya bilang ke Pak Bupati (Ahmad taufik Nuriman, red) itu enggak boleh,” tuturnya.(DWA/ENK)

Ketua PN Pertimbangkan Ganti Majelis Hakim PN Sambungan dari Halaman 9

Ini sangat memalukan, seorang walikota memberikan jaminan terhadap terdakwa penculikan dan pengeroyokan. Alasan terdakwa bekerja di lingkungan Pemkot Serang sangat tidak logis. Harus dicatat, terdakwa melakukan penculikan dan pengeroyokan bukan bertindak atas nama Pemkot Serang,” ujar pengunjukrasa lainnya. Aksi yang terjadi di depan gedung PN Serang ini sempat mengganggu arus lalulintas. Massa terus

menuntut agar ketua majelis hakim Lian Hendry Sibarani untuk menemui para pendemo untuk menjelaskan tindakan penangguhan penahanan. Namun belum ada tanggapan dari pihak PN Serang. Setelah massa melakukan bakar ban, perwakilan pendemo diterima Ketua PN Serang. Terpisah, Ketua Umum PM2B Hariri mengatakan dirinya mencurigai ada udang dibalik batu atas putusan tahanan kota oleh majelis hakim. Hariri mengaku heran seorang terdakwa yang dijerat pasal 328 dan 170 KUHP dalam kasus penculikan

dan pengeroyokan bisa diberikan tahanan kota. Padahal dalam pasal ini disebutkan ancaman penjara selama 12 tahun. “Hakim harus bertindak adil. Kami menuntut Kepala PN Serang segera mengganti majelis hakim yang telah membebaskan terdakwa Wahyu Cs. Jika tidak, masyarakat PM2B akan akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi dalam sidang-sidang selanjutnya,” tegas Hariri. Ketua PN Serang, Budi Santoso mengatakan akan mempertimbangkan kembali status tahanan kota

yang telah dijatuhkan majelis hakim. Budi juga akan mempertimbangkan untuk mengganti majelis hakim. “Aspirasi kita terima dan akan kita pertimbangkan dengan majelis hakim. Dan kita berharap, sidang selanjutnya tidak ada lagi demo,” kata Budi. Seperti diberitakan sebelumnya, Wahyu Nurjamil, pejabat eselon III Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dalam kasus penculikan dan pengeroyokan atas korban Miftah, Selasa (15/5).(NED/ENK)

Ada Budaya Antikritik dan Feodal di Untirta REKTORAT Sambungan dari Halaman 9

cintai ini adalah Kampus yang antikritik,” kata, Mahendra, mahasiswa Fakultas Hukum Untirta kepada wartawan dalam konferensi pers di Untirta, Rabu (4/6). Mahendra mengatakan bahwa mengirim surat kepada orangtua mahasiswa ini sebagai pola ketidakdewasaan pihak rektorat yang gagal melakukan dialog dengan mahasiswa. “Kami tidak merasa khawatir atas indikasi intervensi ini, karena apa yang kita lakukan lahir dari sikap kita berdasarkan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan. Kami

siap menerima apapun resikonya,” paparnya. Dalam aksi ini, mahasiswa menutup mulut dengan plester hitam simbol sebagai matinya kesempatan untuk bicara dan mengemukakan pendapat di Untirta. Mereka memampang spanduk berisi keprihatinan mereka atas sikap rektorat. Ditempat yang sama, Wakil Dekan III Fisip Untirta Gandung Ismanto menganggap wajar aksi yang dilakukan mahasiswa. Selanjutnya menyikapi kejadian ini Gandung menilai budaya antikritik dan feodal, serta menutup ruang dialog antara kampus dengan mahasiswa terjadi di Untirta.

“Demo kemarin buah apa yang dilakukan dosen menumbuhkan sikap kritis kepada mahasiswa. Secara substansi mahasiswa ingin pengembangan kampus di masa depan. Memang cara menyampaikan pendapat harus sesuai dengan norma akademik dan hukum. Harusnya budaya dialog dikembangkan,” papar Gandung. Firman Hadiansyah, dosen lainnya menyatakan bahwa bentuk pemanggilan orangtua mahasiswa tidak mencerminkan pola pendidikan tinggi. Padahal di dalam kampus ada wali akademik atau pembimbing akademik yang semestinya ikut turun jika mahasiswa ada ma-

salah, bukan memanggil orangtuanya seperti di sekolah dasar. “Kalau di tingkat SD-SMA wajar karena siswanya masih anak-anak belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Kalau mahasiswa kan pendidikan untuk manusia dewasa. Kenapa tidak memanggil dan mengajak dialog mahasiswanya saja,” pungkasnya. Diketahui, lima orangtua mahasiswa mendapat panggilan oleh pihak rektorat Untirta. Lima mahasiswa itu diindikasi akan terkena sanksi akademik lantaran dianggap menggangu ketertiban kampus Untirta.(NED/ENK)

Sahabat Prabowo Sasar Pemilih Pemula SERANG, BANPOS - Demi memenangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Puluhan pemuda dari kabupaten/kota di Provinsi Banten mendeklarasikan diri ‘Sahabat Prabowo’ di Lontar Pos, Kelurahan Kagungan, Kota Serang, Rabu (4/6). “Kita berasal dari Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan kita melakukan koordinasi dengan sahabat-sahabat se-Provinsi Banten. Hari ini kita deklarasikan untuk memenangkan Prabowo-Hatta,” ungkap Koordinator Sahabat Prabowo Provinsi Banten Fery Novriadi. Fery mengatakan ‘Sahabat Prabowo’ sudah dibentuk di 33 provinsi dengan 508 Pengurus Cabang Sahabat Prabowo di seluruh kabupaten/ kota se-Indonesia. Sahabat Prabowo lahir untuk mensosialisasikan dan memenangkan pasangan PrabowoHatta pada Pilpres 9 Juli mendatang. Ia mengatakan dengan deklarasi tersebut dirinya menargetkan sebanyak 160 ribu pemilih pemula yang ada di Banten 60 persennya akan mendukung Prabowo-Hatta. “Kita akan melakukan kampanye positif yang kreatif dan menolak kampanye negatif. Kita bahu-membahu bersama Sahabat Prabowo yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Banten,” jelasnya. Menurut Fery satu alasan kenapa pemilih pemula harus mendukung

Kita berasal dari Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan kita melakukan koordinasi dengan sahabatsahabat se-Provinsi Banten. Hari ini kita deklarasikan untuk memenangkan PrabowoHatta Prabowo-Hatta ialah karena banyak program yang dibuat oleh pasangan Capres tersebut Pro terhadap kegiatan pemuda-pemudi. “Program yang sudah dilakukan sudah tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu saya yakin, pemilih pemula akan mendukung PrabowoHatta,” jelas Fery. Ditempat yang sama, Vicka salah seorang kader Sahabat Prabowo, mengatakan jika dirinya mendukung Prabowo-Hatta karena memiliki visi-misi yang jelas untuk membangun bangsa dengan memberdayakan Pemuda. “Pak Prabowo adalah tokoh yang kuat dan tegas. Jadi bagi pemuda-pemudi Banten wajib untuk mendukung Prabowo-Hatta,” jelasnya.(NED/ENK)

Ditandantangani Rano, Program Pembangunan Segera Berjalan SK Sambungan dari Halaman 9

SKPD tersebut sangat penting, agar proses kegiatan pembangunan di Banten dapat berjalan sesuai harapan. “Kalau sudah ditandatangani , maka program dapat dilaksanakan,” ujarnya. Masih menurut Samsir, 20 SK

KPA yang tinggal menunggu tandatangan Rano Karno adalah seluruh pejabat yang baru saja dilantik kecuali dua orang staf ahli gubernur. “Pejabat eselon II yang baru dilantik itu jumlahnya 22, tapi karena ada dua orang adalah staf ahli gubernur maka SK yang sudah disiapkan hanya 20 saja, karena staf ahli gubernur itu bukan KPA,” imbuhnya.(RUS/ENK)


KAMIS 5 JUNI 2014

251113

Tih 121213

Tih170114

Tih141213

Tih 031213

Dk261113

RUKO DIJUAL Ruko Dijual Murah, Jl.Raya Padjajaran,Pamulang. Lks Ramai dpn Pasar Kita, Univ. Pamulang, RSUD Tangsel. 4.3x12, 3.5lt,SHGB,Komersial,start 1,3M,Perfect Investment,087885835428 )

Dibutuhkan segera untk Manager Produksi, Quality Control, Teknisi untuk perusahaan Packing Industri, minimal lulusan S1. Staff admin dan Supervisor Admin minimal SMEA, untuk ditempatkan di Balaraja Barat. PT. Andalan Telp: 02136296358, 021-59451625 email: personalia.andalan@gmail.com (Put080514)

LAIN-LAIN Bantu tutup kartu kredit/kta hanya bayar 30% dari tagihan trakhir,hutang lunas 100% LEGAL tinah : 081281539552 (Min280214)

LOWONGAN Dicari: Adm Pria, S1 Teknik atau SMA Matematika & Kerja di Luar Kota, bisa menginap. Hub: Doni HP: 087771009074 (Don220514)

PT. MANDIRI SINAR INDO TANGERANG Butuh ADM Umum, Pengawas, Asst Mjr. syarat: P/W, SMU/18-25th, siap di training semua posisi, belum berkeluarga, tidak sedang kuliah. (Bukan yayasan/penyalur). berminat berkas lamaran ke Jl. Merdeka Komp. Ruko Permata Cimone blok B-12 Tangerang /082211199099 Pk. Peter Richard Dibutuhkan karyawan/i lulusan SMA/ sederajat untuk diposisikan sebagai pramuniaga/kasir/accounting/supir di : TOKO MUMBAI TEXTILE Jl. M. Hasanudin no.16 Pasar Lama Serang. Hub: 087840009004 atau datang langsung PT. MULTI POWER, Dibutuhkan segera, siap Training untuk posisi; KURIR, Personalia, Gudang, ADM, Recepsionis, OB, Management Training, Sekretaris, syarat: Ijazah SMP 5 ORG, SMU/SMK 25 ORG, UMUR 17-24 Th, HUB: P. GLENN MARTIN, 083873547444/087840447555. Bawa lamaran ke kantor JLN. BHAYANGKARA NO.6 CIPOCOKSERANG. Disiapkan mess bagi yang (Za030314) tinggal jauh.

PT. RAPRINDO di Tangerang bth staf adm, adm umum, adm hrd. P/W, SMU/K-S1, 17-25th, Pglm/non. Siap kerja bln ini, perbln 2,2-4jt/bln, insentif 40rb/hr, jamsostek, status tetap, sms dt (nm, usia, pndkn, almat) ke 0853 6228 0896, AYU ANDIRA (HRD)

KEHILANGAN Telah Hilang girik dengan No. girik 1680, persil 106D, Luas tanah 5480, atas nama RUKIAH alamt: Kp. Semper Desa Kadu Curug Tangerang, hilang sekitar dijalan Curug Bitung Tangerang. (Put030514) Telah Hilang SK Gubernur Banten No.551.21/9478/9478-DHKI/2008, Atas Nama: DUNIATI Kendaraan Minibus Toyota Kijang 2005 Nopol: B 8428 CN Trayek F02A Pasar Kemis- Kalideres

MOBIL DIJUAL DIJUAL INOVA TIPE V 2012 PAJAK BARU DIPERPANJANG BULAN 3 WARNA HITAM PLAT A CILEGON BENSIN MANUAL 2000CC BAN DAN PELEK 100 BARU FULL VARIASI TERAWAT SERVICE RUTIN TOYOTA DIJAMIN TIDAK KECEWA 230JTA NEGO. minat 081911184046 Nissan All Baru G. Livina DP 20jt-an, All New March 15jt. Proses cepat ready stock. Hub: 081328667979 / 087871866184, BB 2949E45 / 26EBFE20

MAKANAN TERIMA PESANAN Bubur Ayam Cianjur dan Lontong Sayur Lampu Merah Sayabulu, Ciracas, Kota Serang. Untuk berbagai acara. Hub. Bapak Jejen 087774405935

(Tih190214)


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

PUPUHU

Aiptu Dadan

Bersepeda Jaga Kesehatan

PANDEGLANG

12

Gas Elpiji 3 Kg Naik PANDEGLANG, BANPOS - Sejak beberapa pekan terakhir masyarakat di Kecamatan Pandeglang mengeluhkan tingginya harga gas elpiji ukuran tiga kilogram. Jika biasanya gas elpiji bersubsidi itu bisa ditebus dengan harga Rp15.000 sampai Rp16.000 per tabung, sekarang harganya melonjak menjadi Rp18.500 per tabung, bahkan bisa lebih. Seperti diungkapkan Neni, ibu rumah tangga warga Kecamatan Pandeglang. Neni mengeluhkan kenaikan harga elpiji tiga kilogram. Kata dia, kenaikan harga elpiji mulai terjadi sejak tiga pekan lalu. Jika sebelumnya ia biasa membeli gas

elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga Rp16.500, belakangan harganya terus merangkak naik. “Biasanya cuma Rp16.500 per tabungnya, tapi saat ini harganya terus naik menjadi Rp18.500,” ungkap Neni, Rabu (4/6). Neni mengaku, selain harga gas elpiji mengalami kenaikan, juga sempat terjadi kelangkaan di sejumlah warung. Ia berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menekan harga gas elpiji agar kembali normal. “Kami berharap harganya kembali normal, apalagi ini mau masuk bulan puasa yang biasanya harga kebutuhan pokok juga ikut

naik,” harapnya. Ditemui terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Energi pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Pandeglang, Endi Haerudin mengaku, pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji bersubsidi. Endin menjelaskan, kenaikan harga gas elpiji tiga kilogram itu diluar kewenangannya. “Itu diluar kewenangan pemerintah. Sebab, dalam tugasnya pemerintah hanya mengatur HET pada tingkat pangkalan dan bukan kios atau warung pengecer,” kata Endin, Rabu (4/6).

Ia menjelaskan, di Kabupaten Pandeglang regulasi HET gas elpiji ukuran tiga kilogram sesuai Keputusan Bupati Nomor 542/Kep.122Huk/2014 tentang Pembentukan Tim Monitoring Pengawasan SPBU, agen dan pangkalan Migas dibagi dalam tiga regional. Dimana masingmasing regional harganya berbeda. Dari pembagian itu, pemerintah membedakan HET sesuai dengan jarak atau pendistribusiannya. Regional satu HET-nya Rp14.450, regional dua Rp15.250 dan regional tiga harganya semakin tinggi. Untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan masyarakat terhadap gas elpiji bersubsidi, lan-

jut Endin, pihaknya telah mengusulkan ke PT Pertamina untuk penambahan kouta atau ekstra droping selama empat hari kerja. “Kita usulkan ekstra droping selama empat hari. Misal jika satu hari ada lima LO, maka jumlah itu ditambah,” ujarnya. Ia menambahkan, secara keseluruhan permintaan penambahan kouta gas elpiji ukuran tiga kilogram pada 2014 menjadi 5 juta tabung dari tahun sebelumnya yang hanya 4 juta tabung. Untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji bersubsidi itu sudah ada dua SPBE, 12 agen dan 120 pangkalan.(ARI/ARF)

DISELA-sela aktivitasnya yang padat sebagai Kasi Humas Polsek Pandeglang, Aiptu Dadan selalu menyempatkan diri berolahraga dengan bersepeda santai di sekitar Alun-alun Pandeglang. Menurutnya, kegiatan olahraga yang terbilang murah meriah itu sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan tubuh serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. “Saya selalu menyempatkan waktu untuk berkeliling bersepeda santai. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan,” kata Dadan saat berbincang dengan BANPOS, Rabu (4/6). Ia mengatakan, bila tidak ada kegiatan menonjol, setiap Sabtu pagi dirinya biasa mengayuh sepeda berkeliling. Selain menyehatkan, lanjutnya, olahraga bersepeda juga bisa menjadi salah satu cara berkomunikasi langsung dengan masyarakat. “Selain badan sehat, kita bisa lebih berbaur dengan masyarakat,” akunya. Dadan menambahkan, dengan bersepeda santai badan menjadi lebih rileks dan santai. Persoalan pekerjaan juga hilang dengan bersepeda. “Sebagai pelayan masyarakat, kita harus tetap bersemangat,” kata mantan Baur SIM Polres Pandeglang itu.(CR-3/ARF)

KOTABADAK Visi Bupati Dinilai Tak Jelas VISI dan Misi Kabupaten Pandeglang yang dituangkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2013 dinilai hanya “jualan kecap” kepala daerah. Pasalnya, dari laporan itu tidak terlihat adanya peningkatan perekonomian di sektor pertanian dan pariwisata serta peningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Padahal dalam program kerjanya, Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi menjanjikan akan mengembangkan sector-sektor tersebut. Ketua Front Rakyat Banten Selatan Bersatu (FRBSB), Jhon Bayanta menyatakan, kondisi tersebut juga dinilai sebagai bentuk kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang dalam melakukan perencanaan. Menurutnya, tidak jelasnya capaian Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang dikarenakan pemegang kebijakan dan kekuasaan lebih peduli pada kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kemajuan rakyat dan daerah yang dipimpinnya. “Bukti konkret dari hal tersebut dapat dilihat pada masalah aset wisata yang hilang, salah satunya Karangsari. Tidak ada upaya serius mempertahankan yang sudah menjadi aset Pemkab Pandeglang sesuai Visi Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pariwisata. Perencanaan pembangunan yang dikomandoi Bappeda juga tidak jelas arahnya,” ungkap Jhon, Rabu (4/6). Ia menambahkan, kegagalan pencapaian visi dan misi itu dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan. Jalan di pedesaan dibiarkan dalam kondisi rusak parah. Padahal jalan merupakan urat nadi perekonomian. Bila kondisi jalannya baik, juga dapat meningkatkan pendapatan daerah (PAD). “Tidak terlihat ada kepedulian terhadap nasib rakyat dan juga kemajuan daerah yang dipimpinnya. Tindak pidana korupsinya juga cenderung meningkat,” pungkasnya.(ARI/ARF)

FIKRI HABIBI / BANTEN POS

WISATA AIR. Sejumlah wisatawan sedang menaiki salah satu wahana wisata yang ditawarkan objek wisata Pantai Carita, Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang. Sabtu (30/ 5) Kemarin, Banana boat menjadi salah satu wahana yang paling diminati wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut.

Jelang Ramadan, Tindak Kriminalitas Diprediksi Meningkat PANDEGLANG, BANPOS Mendekati bulan Ramadan, aparat keamanan meningkatkan kesiagaan. Pasalnya, menjelang harihari istimewa itu biasanya dibarengi dengan peningkatan aksi kriminalitas, karena meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kasi Humas Polsek Pandeglang, Aiptu Dadan mengatakan, menjelang hari raya biasanya tindak kriminalitas akan mengalami

peningkatan. Oleh karena itu pihaknya meningkatkan kewaspadaan dengan terus melakukan patroli di titik-titik rawan tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Pandeglang. “Penimgkatan aksi kriminalitas itu muncul kemungkinan dikarenakan kebutuhan ekonomi masyarakat ikut meningkat,” kata Dadan saat ditemui BANPOS di kantornya, Rabu (4/6).

Dikatakan, meski kepolisian berupaya melakukan tugasnya dengan maksimal, namun pihaknya juga berharap agar masyarakat ikut serta dalam mengamankan wilayah lingkungannya masing masing. Dadan menjelaskan, wilayah hukum Polsek Pandeglang yang meliputi dua kecamatan dan sembilan kelurahan, titik paling rawan tindak kriminalitas pencurian berada di wilayah Kecama-

tan Majasari dan Pandeglang. “Saya mengimbau agar masyarakat juga bisa ikut menjaga keamanan, seperti jika keluar rumah tidak lupa mengunci pintu. Dan jika bepergian menggunakan kendaraan bermotor khususnya roda dua agar tidak lupa menggunakan kunci ganda dan jangan parkir di sembarang tempat,” jelasnya. Menurut Dadan, jika himbauan tersebut bisa diterapkan oleh ma-

syarakat, maka tindak kriminalitas bisa dicegah. Sebab tindak kriminalitas seperti pencurian biasanya muncul ketika ada kesempatan seseorang untuk melakukan hal tersebut. “Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Maka dari itu kepada para masyarakat diimbau agar tetap waspada,” ujarnya.(CR-3/ARF)

Program Lumbung Padi Tetap Dilanjutkan PANDEGLANG, BANPOS - Kepala Kantor Ketahanan Pangan (Katapang) Pandeglang, Nuriah mengatakan, pembangunan Lumbung Pangan di sejumlah titik tidak bisa dihentikan. Alasannya, pembangunan Lumbung Pangan bukan semata untuk produksi padi, melainkan juga untuk lainnya. Apalagi pembangunan Lumbung Pangan itu merupakan bantuan hibah dari pemerintah pusat

setelah ada usulan dari masyarakat. “Pembangunan Lumbung Pangan ini merupakan bantuan dari pusat dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Pada tahun 2013, kami mendapatkan dana hibah untuk pembangunan Lumbung Pangan,” kata Nuriah kepada wartawan, kemarin. Ia menjelaskan, karena sifatnya hibah, maka usulan pembangunan Lumbung Pangan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui kelompok tani dan petugas lapangan. Kemudian, usulan itu di-

sampaikan ke Kantor Ketahanan Pangan dan diusulkan ke pusat. Setelah disetujui oleh pusat, lanjut Nuriah, kemudian turun anggaran untuk pembangunan Lumbung Pangan di sejumlah lokasi di Pandeglang. Nuriah mengatakan, pada tahun lalu anggaran untuk pembangunan satu unit Lumbung Pangan sekitar Rp106 juta. Dana sebesar itu hanya untuk fisik bangunan lumbung tanpa adanya tempat penjemuran. Namun bila dibangun lengkap dengan tempat untuk penjemuran, dana yang disiapkan sekitar

Rp150 juta. “Pembangunannya juga berdasarkan kriteria. Diantaranya dibangun di wilayah tertinggal, miskin dan lainnya. Bila dana dari pusat sudah siap dan tidak digunakan, nantinya akan dikembalikan dan kami nanti akan dianggap tidak bisa menyerap anggaran,” ungkapnya. Padahal, kata Nuriah, banyak wilayah di Pandeglang yang membutuhkan pembangunan Lumbung Pangan. Sebab, Lumbung Pangan ini bukan hanya untuk padi, melainkan juga bisa di-

manfaatkan untuk palawija. Dijelaskan, ada beberapa kriteria untuk pembangunan Lumbung Pangan. Diantaranya, lahan yang dibangun harus tidak bermasalah dan merupakan lahan yang dihibahkan untuk pembangunan Lumbung Pangan. Bila bermasalah, tentu tidak bisa dibangun diatas lahan tersebut. Untuk tahun ini, ungkap Nuriah, ada lima lokasi yang akan dibangun Lumbung Pangan. Diantaranya di Mekarjaya, Labuan, Cigeulis, Cipeucang dan Bojong.(CR-3/ARF)

Pasca Ops Kalimaya, Pembuatan SIM Meningkat PANDEGLANG, BANPOS - Pelaksanaan Operasi Simpatik Kalimaya 2014 yang digelar 19 Mei hingga 4 Juni, ternyata berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan Surat Izin Mengemudi (SIM). Peningkatan permintaan penerbitan SIM untuk semua jenis itu mencapai 10 persen. “Terjadi peningkatan pembuatan SIM sebesar 10 persen, itu merata untuk semua jenis SIM baik SIM C, B dan A,” ungkap Kasat Lantas Polres Pandeglang, AKP Ari Satmoko kepada BANPOS, Rabu (4/6).

Ari menjelaskan, sejak digelar Operasi Simpatik Kalimaya 2014, pihaknya telah mengeluarkan lebih 1.000 SIM kepada para pemohon. Dari jumlah itu didominasi SIM C atau untuk sepeda motor yakni sekitar 50 persen. Menurutnya, peningkatan jumlah permintaan ini diharapkan akan semakin banyak masyarakat atau pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM. Ia menambahkan, Ops Kalimaya 2014 diharapkan berdampak pada pengurangan jumlah kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan pereda-

Terjadi peningkatan pembuatan SIM sebesar 10 persen, itu merata untuk semua jenis SIM baik SIM C, B dan A ran kendaraan bodong. Dalam operasi itu juga diamankan ada 19 unit sepeda motor yang disimpan di halaman Satlantas Polres Pandeglang.

Kaur Bin Ops, Ipda Muhammad Chuaib menambahkan, para pengendara kendaraan bermotor diminta untuk tertib berlalu lintas serta menghargai pengendara lainnya. Ia mengatakan, pihaknya tidak langsung melakukan tilang, tetapi terlebih dahulu diberikan surat teguran. Yuyun, salah seorang pemohon SIM mengaku, dirinya membuat SIM C karena saat ini polisi intens menggelar razia kendaraan. “Ya, mau bikin SIM C karena sekarang lagi banyak razia,” singkat Yuyun.(ARI/ARF)


LEBAK

BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

13

Penambangan Batubara Serobot Hutan Lindung

WIDODO CH/BANTEN POS

Salah satu stokpile batubara hasil penambangan liar di kawasan Cihara, Lebak Selatan, yang telah dikumpulkan para pendulang untuk dijual kepada tengkulak. Hasil tambang rakyat ini selanjutnya dikirim ke pemesan yaitu pabrik atau industri. Penambangan ilegal ini ditengai telah merusak lingkungan.

CIHARA, BANPOS - Kegiatan penggalian batubara secara ilegal di dua kecamatan di Lebak selatan, yaitu di Kecamatan Cihara dan Panggarangan dinilai sudah keterlaluan. Pasalnya, kegiatan penambangan liar atau pertambangan tanpa izin (Peti) itu sudah merambah ke kawasan hutan lindung. Aktivis lingkungan Lebak selatan, Wandi Assayid mengungkapkan, praktek penambangan liar batubara di Cihara dan Panggarangan yang semakin marak belakangan ini bukan hanya merambah kawasan hutan lindung, tapi juga sudah merusak sumber mata air sehingga warga mengalami krisis air. “Setiap hari ribuan ton batubara diangkut ke kota dengan truk bertonase 20 ton keatas. Para pengusaha tambang tidak berpikir dampak kerusakan yang akan

ditimbulkannya,” kata Wandi kepada BANPOS, Rabu (4/6). Ia menjelaskan, kegiatan penambangan illegal yang merusak lingkungan itu seolah dibiarkan saja oleh pemerintah daerah. Sebab hingga saat ini tidak pernah ada tindakan tegas. Wandi menduga pembiaran itu terjadi akibat adanya kolusi antara aparat pemerintah dengan pengusaha tambang ilegal yang bermodal besar. Menurut Wandi, tidak sedikit sumber air di kawasan Cihara dan Panggarangan yang mengalami kekeringan dan mati fungsi karena digerus galian tambang. Sumber air yang masih ada juga sudah tercemar sehingga kotor dan berbau. “Warga Cihara dan Panggarangan sekarang sudah mengalami kelangkaan air bersih,” ujar aktivis Forum Komunikasi LSM seLebak Selatan (FKL2S) itu.(K-9/ARF)

PLN Malingping Mengecewakan

INDUSTRI

DOK/BANPOS

PT Gama Diminta Terbuka ke Warga PT Gama Group diminta merespon kekhawatiran warga soal dampak negatif keberadan pabrik semen di Bayah. Banyak warga yang memprotes PT Gama karena dinilai tidak terbuka dalam menjalankan usahanya. Tokoh pemuda Lebak Selatan, Ibrahim Narada mengungkapkan, keterbukaan itu perlu dilakukan pihak perusahaan melalui sosialisai. Diantaranya dengan turun dalam forum-forum formal atau nonformal untuk menjelaskan manfaat dan akibat yang akan timbul dengan keberadaan pabrik semen yang sudah beroperasi di Bayah. “Itu penting dijelaskan, karena warga juga harus tahu apa dampaknya bagi lingkungan sosial dan kesehatan warga, serta solusi yang telah dan akan dilakukan pihak perusahaan. Juga rencana pengembangan perusahaan kedepan,” katanya. Selain itu, lanjut Ibrahim, kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan milik PT Gama juga harus diperhatian, terutama Pemkab Lebak yang telah memberikan izin. Jangan sampai terjadi lagi aksi blokir jalan dan sweeping kelendaraan. Sebab, itu menandakan aparat berwenang lalai dalam mengatur. Menurut Ibrahim, warga tidak anti terhadap investor, asalkan saling menguntungkan dan meminimalisir kerugian yang akan timbul dalam jangka waktu panjang. “Selain ada keuntungan bagi warga, jelas ada kerugiannya, sehingga perlu segera ada solusi,” katanya. Untuk diketahui, pembangunan pabrik semen di lahan seluas 500 hektar dengan kapasitas 10.000 ton clinker per hari dengan target produksi empat juta ton per tahun itu saat ini sudah mulai berproduksi di Kecamatan Bayah.(SEP/ARF)

MALINGPING, BANPOS Untuk kesekian kalinya, jaringan listrik PLN di wilayah Lebak Selatan terjadi ‘bray pet’ dalam tiga hari terakhir ini. Keterangan yang diperoleh BANPOS menyebutkan, gangguan itu sampai belasan kali terjadi pada jam-jam sibuk. Pihak PLN tidak pernah memberitahukan kondisi listrik yang bermasalah tersebut kepada konsumen. Pengusaha warung internet (Warnet) di Malingpng, Jahodi mengungkapkan, dalam tiga hari terakhir sejak Jumat minggu lalu terjadi belasan kali pemadaman listrik secara mendadak. Pihak konsumen tidak mendapatkan pemberitahuan dari PLN terkait pemadaman listrik tersebut. “Kami selaku konsumen sangat dirugikan, sebab pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari pihak PLN ini mematikan usaha

kami. Kalau begini terus bisa bangkrut saya,” ujar Jahod. Ia menambahkan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan adanya pemadaman listrik itu, karena sudah berulang kali terjadi. Konsumen, lanjutnya, hanya bisa menunggu sampai listrik menyala kembali. Keluhan serupa diungkapkan Wiharja, warga yang memiliki usaha fotocopi di Malingping. Ia mengatakan, gangguan listrik PLN itu bukan hal aneh baginya. Pasalnya, kejadian itu sudah menjadi rutinitas di daerahnya. “Gak aneh lagi, tiap hari juga begini (mati listrik,red) keadaannya. Diprotes juga PLN sudah gak mempan,” keluhnya. Wiharja berharap pihak PLN memperbaiki kinerjanya supaya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebab masyarakat selaku konsumen

listrik sudah melaksanakan kewajibannya membayar listrik, tapi ha-haknya sebagai konsumen kurang dihargai. Manager PLN APJ Malingping, Junjun Junaedi, kepada BANPOS, Selasa (4/6) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Menurutnya, gangguan listrik dalam tiga hari terakhir ini disebabkan faktor alam seperti pohon tumbang di jalur Jalupang-Malingping, dan banyaknya pohon tumbang yang menimpa kabel jaringan di wilayah Malingping dan Gunungkancana. “Kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini, dan kami akan berusaha melakukan kontrol dan perbaikan, karena itu kami mohon maklum,” ujarnya. Junjun menjelaskan, selama ini pihaknya selalu mendapatkan informasi dari warga tentang

ISTIMEWA

Kantor APJ PLN Wilayah Malingping

sering terjadinya listrik padam. Pada musim hujan yang disertai angin kencang seperti saat ini,

kata Junjun, sangat rawan terjadi gangguan pemadaman listrik secara dadakan.(K-9/ARF)

Anak Tuna Rungu Dibuang di Terminal Mandala Petugas Belum Bisa Korek Keterangan

WIDODO CH/BANTEN POS

DUKUNG PRABOWO. Sejumlah warga membubuhkan tandatangan dukungan ke capres Prabowo Subianto di kain yang digagas aktivis Embun, di jalan Alun-alun Timur Rangkasbitung, Rabu (4/6).

RANGKAS, BANPOS - Petugas Satlantas Polres Lebak menyelamatkan seorang anak perempuan berusia sekitar 12 tahun yang tersesat dan ditinggalkan keluarganya di Terminal Mandala, Rangkasbitung. Aanak perempuan malang itu selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak. Anak perempuan yang diketahui tuna rungu itu ditemukan polisi sedang menangis di Terminal Mandala sekitar pukul 02 WIB, dini hari. Ciri-ciri anak itu, mengenakan pakaian tangan panjang warna merah tua dan

celana warna biru kusam serta berambut ikal. Merasa iba melihat kondisinya, polisi yang tengah piket membawanya ke Pos Jaga. Karena tidak bisa dimintai keterangan, polisi langsung membawa anak tersebut ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti. ”Melihat kondisinya, kemungkinan besar anak tersebut telah ditinggalkan orangtuanya dengan sengaja. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Lebak sudah melaporkan penemuan anak tersebut kepada Unit PPA Polres Lebak untuk segera ditindaklanjuti darimana asal dan siapa orangtua anak tersebut,” kata Kasi Bimbingan Sosial

Dinsos Lebak, Hadi Susanto, kepada wartawan, Rabu (4/6). Hadi menambahkan, ciri-ciri anak tersebut tidak bisa berbicara dan mendengar (tuna rungu). Sementara ini,lanjutnya, pihaknya masih melakukan upaya secara perlahan dengan menggunakan bahasa tulisan tangan. ”Selain tuna rungu, ciri-ciri anak tersebut berambut ikal, memakai pakaian tangan panjang warna merah tua dan celana panjang biru kusam. Dan sampai saat ini, kami masih kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari anak tersebut. Namun, upaya untuk mendapatkan keterangan dengan cara apapun terus akan kami lakukan,” katanya.(SEP/ARF)

Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Gabungan Dishub Kejar Target PAD CIMARGA, BANPOS - Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Lebak menggelar operasi gabungan di ruas jalan Rangkasbitung-Leuwidamar, Rabu (4/6). Operasi gabungan ini ditujukan antara lain untuk mengejar target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi kendaraan angkutan umum.

Pantauan BANPOS di lokasi, puluhan petugas gabungan dari Dishub dan Polres memeriksa setiap angkutan umum yang melintas di ruas jalan Rangkasbitung-Leuwidamar, tepatnya di dekat Situ Palayangan, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga. Razia dilakukan terhadap kendaraan roda empat dan lebih, angkutan umum atau angkutan kota, dan truk-truk bermuatan pasir. Namun banyak angkutan umum yang tidak terkena razia, karena

berhenti jauh dari lokasi begitu mengetahui di jalan tersebut ada razia. Kabid Perhubungan Darat Dishub Lebak, Endang Sudrajat mengatakan, operasi gabungan itu digelar dalam rangka mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dishub yang sampai Mei baru tercapai sebesar 35 persen, dari target PAD secara keseluruhan yang ditetapkan sebesar Rp1,2 miliar. “Seharusnya sampai bulan Mei

sudah mengalami peningkatan sebesar 45 persen. PAD secara keseluruhan tersebut berasal dari KIR, trayek angkutan, dan parkir kendaraan,” kata Endang kepada BANPOS di lokasi kegiatan. Endang menjelaskan, untuk mengejar target PAD itu pihaknya melakukan razia. Salah satunya terkait dengan pengecekan Uji KIR dan trayek. Hasilnya, masih banyak ditemukan izin trayek dan Uji KIR yang sudah mati. Izin trayek yang sudah mati ditemukan sebanyak 300 angkutan dari jumlah 1.200 trayek. Selain melakukan razia terhadap kelengkapan surat-surat, Dishub juga menegur pengemudi yang mengangkut muatan pasir yang tidak sesuai aturan atau melebihi tonase dan tidak sesuai kelas jalan. ”Kita tegur dan himbau agar kendaraan yang mengangkut pasir harus menutupi muatannya dengan terpal, dan tidak melebihi tonase atau mengangkut pasir dalam keadaan basah,” ujarnya. Kaur Lantas Polres Lebak, Iptu Riyadi mengatakan, pihaknya dalam operasi tersebut juga melakukan razia kepada sejumlah pengguna kendaraan. Dalam operasi itu terjaring puluhan kendaraan berbagai merek, baik roda dua maupun roda empat. ”Sesuai dengan Tupoksinya masing-masing, Dishub melakukan cek soal izin trayek, sedangkan kami dari kepolisian melakukan cek kelengkapan kendaraan, misalnya SIM dan STNK,” tuturnya.(CR-5/ARF)


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

PENDIDIKAN

14

26 Guru JIS Terancam Dideportasi JAKARTA, BANPOS - Sebanyak 26 orang guru Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS) terancam dideportasi dalam waktu dekat. Mereka akan dipulangkan secara paksa lantaran terindikasi memalsukan izin tinggal di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Amir Syamsuddin, Rabu (4/5). Ia mengatakan, pelanggaran mereka ialah berupa ketidaksesuaian antara keterangan pekerjaan di dokumen izin tinggal

DIDAKTIKA

dengan yang sebenarnya. Di dokumen, mereka tertera sebagai guru SD padahal mengajar TK. Atas ancaman KemenkumHAM tersebut, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan dukungannya. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim menyatakan, masalah ini harus disikapi tegas karena menyangkut harga diri bangsa. “Kalau seumpama memang menyalahi imigrasi, Kemendikbud mendukung (untuk dideportasi),” ujar Musliar

saat ditemui di Jakarta, kemarin. Menurutnya, guru asing yang ingin bekerja di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tak hanya kompeten saja yang menjadi syarat utama, namun juga taat aturan perundang-undangan yang ada. “Persoalan keimigrasian harus clear, izin bekerja dari Kemenakertrans, kemudian Kemdikbud, dan juga Kementerian Luar Negeri,” tandasnya. Ke 26 guru TKI JIS ini diketahui telah melakukan pelanggaran saat diperiksa

oleh pihak imigrasi beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, pihak imigrasi masih terus melakukan penyelidikan karena ada indikasi para pengajar dan staf TK JIS lain juga melakukan pelanggaran, termasuk didalamnya sang kepala sekolah TK JIS, Timoty Carr. Namun isu tersebut langsung ditepis oleh pihak JIS. Juru bicara JIS, Daniarto Wusono memastikan bahwa Carr memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS) yang sah dan tidak masuk dalam daftar deportasi.(MIA/JPNN/MOR)

NET

Dindik Umumkan UN SEKRETARIS Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pandeglang, Nurhasan mengatakan, hasil Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat akan diumumkan secara serentak pada 14 Juni mendatang. Sementara untuk untuk hasil Ujian Sekolah/Madrasah (USM) tingkat SD dan sederajat akan diumumkan dua hari setelahnya, atau 16 Juni ini. “Pengumuman untuk UN SMP sederajat dilaksanakan 14 Juni dan untuk SD 16 Juni. Tentu semua kita harapkan hasilnya maksimal. Kami yakin hasilnya akan bagus,” ujar Nurhasan kepada BANPOS, Rabu (4/6) siang. Kata dia, jumlah peserta UN SMP dan sederajat berjumlah 22.179 orang, yang terdiri dari SMP 13.034 siswa dan MTs sebanyak 8.692 siswa dan SMP terbuka berjumlah 453 siswa. Sedangkan untuk jumlah peserta USM SD dan sederajat sebanyak 28.064 siswa, yang berasal dari 25.703 murid SD dan 2.361 murid MI. “Untuk masa penerimaan siswa baru SD dan SMP belum dimulai karena pengumumannya juga nanti 14 Juni. Namun, memang ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan penerimaan siswa baru,” pungkas Nurhasan.(ARI/MOR)

ISTIMEWA

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang menimpa anak didik Jakarta Internaional School (JIS) mendapat perhatian publik. Kasus ini juga mengundang keprihatinan semua pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah Indonesia sudah bersikap tegas menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah ini.


BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

PARADE FOTO

15

PEMERINTAH KOTA CILEGON

Pemerintah Kota Cilegon yang dipimpin Tb Iman Ariyadi dan Edi Ariyadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota mepupus keraguan public terhadap kemampuan keduanya dalam hal pengelolaan anggaran pemerintah. Prestasi ditorehkan Pemerintah Kota Cilegon dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemkot Cilegon tahun anggaran 2013.

Berdasarkan No 118 b/S/ XVIII.SRG/06/2014 dan Undang Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelola Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK serta Undang Undang terkait lainnya, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2013, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ditunjukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkot Cilegon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selama kurang lebih empat bulan lamanya, Tim BPK-RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon. Atas hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun anggaran 2013. LHP BPK yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten, Efdinal, Rabu (4/6) diterima Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi. “Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK-RI, karena tidak semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi juga melakukan pembinaan kepada staf kami,” kata Walikota.

Tb Iman Ariyadi menyadari, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna, namun upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku terus menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance. “Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan,” ungkapnya. Raihan opini WTP itu adalah sejarah, karena sejak dimekarkan dari Kabupaten Serang, baru tahun ini Kota Cilegon mendapatkan opini WTP. “Banyak cara yang kita lakukan, terutama terkait dengan pembinaan SDM agar tertib administrasi,” ungkapnya. Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Tatang muftadi menjelaskan banyak hal yang dilakukan guna meraih WTP, maka dari itu prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali. “Seperti yang dikatakan Pak Walikota kami akan lebih meningkatkan pengawasan,” pungkasnya.(IGO/*)

Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD Cilegon dan jajaran kepala dinas berfoto bersama Tim dari BPK.

Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi dan Wakil Walikota Cilegon, Edi Ariadi saat mendengarkan paparan Tim BPK perwakilan Banten. Cilegon mendapat opini WTP atas laporan keuangan 2013.

Disaksikan Wakil Walikota Edi Ariadi dan Asda II, Tatang Muftadi, Walikota Ketua DPRD Kota Cilegon menandatangani naskah LHP BPK disaksikan Sekda Cilegon, Abdul Hakim Lubis, Ketua DPRD Cilegon, Arief Rifai menandatangani naskah LHP BPK. Walikota Cilegon, Tb Iman Ariyadi. Madawi mendampingi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.

Unsur pimpinan Kota Cilegon berfoto bersama usai penyerahan LHP BPK.

Sekda Cilegon, Abdul Hakim Lubis dan Kadis PPKD, Maman Mauludin perpose usai penerimaan LHP BPK.


CILEGON POS

BANTEN POS KAMIS 5 JUNI 2014

Gerbang Kota Masa Depan

AIDS. 14 diantaranya adalah anakanak. Dari jumlah tersebut, tercatat sudah 69 penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia. Jika dirataratakan, dalam setahun, 10 orang meninggal di Cilegon karena HIV/ AIDS.(NAL/IDM)

16

Cilegon Ketiga Tertinggi HIV/AIDS CILEGON, BANPOS - Jumlah pengidap penyakit HIV sendiri dari mulai Tahun 2009 hingga 2013 mencapai 316 penderita sementara itu Pengidap penyakit AIDS telah tercatat mencapai 102 penderita yang positif mengidap penyakit AIDS. ” Untuk Kota Cilegon memang benar menjadi peringkat Ketiga tertinggi setelah Kota Tangerang dan Kota Serang. Dari data kami, kasus meninggal dunia yang positif AIDS sebanyak 8 kasus pada 2013 dan 4 kasus pada 2014, kalau dari data 2005 hingga tahun ini sudah tercatat yang meninggal dunia mencapai 75 orang dan yang mendominasi masayarakat asli sendiri” Ungkap Ariadna, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/6). Ariadna mengatakan bahwa tren penderita HIV dan AIDS dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dan didominasi oleh perilaku penderita yang melakukan kerap melakukan hubungan seks bebas. ” Penyebab dari penyakit HIV AIDS itu sendiri salah satunya yang disebabkan karena perilaku hubungan seks tidak aman, dan itu

yang terbanyak ditemukan dalam kasus ini.” Ungkapnya. Sementara itu, masih lanjut Ariadna, tren penderita HIV dan AIDS yang disebabkan oleh pemakaian narkoba jenis suntik malah mengalami penurunan. ”Berbeda dengan penyebab hubungan seks, tren untuk penyebab AIDS lewat pemakaian narkoba dengan jarum suntik malah menurun” Ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa kebanyakan dari penderita yang rentan mengidap penyakit mematikan tersebut berada pada usia-usia seseorang yang masuk dalam kategori usia produktif. ” Kategori umur penderita hIV AIDS berada di usia 24 - 39 tahun, itu yang paling banyak di usia produktif, dari analisa kalau untuk tingakat sekolah sudah masuk Tingkat SMP, kemudian 5-10 kemudian baru menderita Aids” Ungkapnya. Sementara itu, ditempat yang sama, Retno Indarwati, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Cilegon menambahkan untuk menekan angka penderita HIV, Dinkes Cilegon melak-

sanakan mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) atau biasa disebut dengan layanan KTS (Konseling dan Tes HIV Sukarela). Program tersebut dilaksanakan secara berkala dilokasi-lokasi yang dinilai beresiko menjadi tempat penyebaran HIV. ”Kami secara berkala melakukan rapid test di tempat-tempat hiburan atau titik-titik yang beresiko menjadi tempat penyebaran HIV,” katanya. Retno menjelaskan, penderita HIV/AIDS dapat mengakses pengobatan di RSKM, RSUD Cilegon, dan RS Kurnia. Selain itu, 8 Puskesmas yang tersebar di Cilegon juga telah melayani pemeriksaan HIV. Sebelumnya diberitakan, data Dinas Kesehatan Kota Cilegon 2005–2013 menyebutkan, sebanyak 311 orang warga Cilegon mengidap virus HIV/AIDS, dengan 218 orang positif HIV, dan 87 orang lainnya AIDS. 14 diantaranya adalah anakanak. Dari jumlah tersebut, tercatat sudah 69 penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia. Jika dirataratakan, dalam setahun, 10 orang meninggal di Cilegon karena HIV/ AIDS.(NAL/IDM)

Finalisasi Pembahasan LKPJ Walikota Dilakukan Tertutup CILEGON, BANPOS - Setelah kandasnya agenda uji petik Panitia Khusus DPRD Cilegon tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Cilegon atas APBD 2013, langkah pansus tersebut selanjutnya kembali mengundang pertanyaan. Pasalnya kemarin pansus melakukan rapat finalisasi pembahasan LKPJ walikota tersebut secara tertutup dari liputan media. Langkah para awak media yang hendak meliput rapat tersebut terhenti di depan pintu ruang rapat gedung DPRD Kota Cilegon. Di kaca pintu bagian luar tertempel kertas pemberitahuan berbunyi, “Rapat Tertutup”. Rapat finalisasi pembahasan LKPJ walikota sebelum akhirnya pansus menyampaikan hasil kerja mereka pada rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, 6 Juni besok itu, diikuti oleh 10 dari 15 anggota pansus. “Bukan karena kami ingin menutupi pembahasan dari media. Toh

nanti akhirnya dalam rapat paripurna akan disampaikan semuanya secara terbuka,” kata Ketua Pansus, Sihabudin Sidik, usai rapat. Sihabudin menjelaskan, dalam rapat tertutup tersebut juga dibahas terkait perbedaan pendapat di antara anggota pansus soal cara mengkaji LKPJ, yang selama ini menjadi perdebatan. “Salah satunya terkait tidak dilakukannya uji petik, itu juga dibahas. Tapi substansinya soal finalisasi pansus jelang rapat paripurna,” jelasnya. Anggota pansus dari Fraksi Golkar, Iye Iman Rohiman, yang ditemui di sela-sela jeda rapat, mengatakan, “Ada hal-hal yang bersifat internal dan memohon kepada teman-teman media untuk tidak meliput, karena belum pada kesimpulan. Nanti kalau sudah jelas ada waktunya.” Wakil Ketua Pansus, Muhamad Tahyar, mengatakan, “Secara pribadi dan sebagai ketua fraksi PKS,

PEMERINTAH KOTA CILEGON

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Mengucapkan Selamat:

Atas Diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kota Cilegon dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2013.

Dra.Hj. RATU ATI MARLIATI,MM Kepala Bappeda

saya memiliki banyak catatan khusus untuk sejumlah SKPD yang masih belum optimal capaian kerjanya,” jelasnya. Menurut politisi PKS ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius para anggota pansus. “Salah satunya minimnya penyerapan APBD. Dari data yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tercapai target yakni sebesar Rp 42 miliar. Selanjutnya serapan APBD yang masih minim,” tutur Tahyar. Sebelumnya diberitakan, diduga terjadi upaya penggembosan terhadap pansus LKPJ walikota. Selain dilakukannya intimidasi terhadap anggota pansus yang dinilai kritis, upaya penggembosan juga terlihat dari penolakan dilakukannya uji petik, yang akhirnya memang uji petik tersebut diputuskan tidak dilakukan. Pansus beralasan uji petik tidak memiliki payung hokum untuk dilakukan.(DEN/IDM)

RONALD SIAIGIAN / BANTEN POS

NUNGGU FINISHING. Gedung baru kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemkot Cilegon di Jalan Jayakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, tampak sepi, Rabu (4/6). Kedua gedung yang pembangunannya dijanjikan selesai Mei lalu tersebut belum ditempati. Dinas PU menyebutkan pembangunan memasuki tahap finishing berupa pemasangan instalasi listrik.

Pemkot Raih WTP Setelah 15 Tahun Pengamat: WTP Bukan Tanpa Catatan CILEGON, BANPOS - Setelah 15 tahun berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Pemkot Cilegon akhirnya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2013. Kemarin, Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Banten terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun anggaran 2013. Usai acara penyerahan, Sekretaris Daerah Pemkot Cilegon Abdul Hakim Lubis mengaku bersyukur atas raihan WTP tersebut. Menurut Lubis, opini WTP yang diperoleh merupakan sejarah, mengingat waktu diterimanya predikat baik atas laporan keuangan tersebut tak terpaut jauh hari ulang tahun Pemkot Cilegon ke-15. “Tapi yang jelas ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak. Ini bukanlah hadiah atau kado ulang tahun

dari tim auditor BPK, melainkan adalah hasil audit atas kinerja pemerintahan,” kata Lubis. Lubis mengulas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diterima Pemkot Cilegon atas laporan keuangan tahun sebelumnya, disebabkan adanya sejumlah catatan dan temuan dari BPK. Catatan dimaksud diantaranya adalah persoalan piutang kepelabuhan dengan PT Indonesia Power dan persoalan penataan aset. “Selama satu tahun kami telah membentuk tim inventarisasi asset, kemudian menyelesaikan piutang. Hasilnya terbayar sekarang,” ungkapnya. Plt Kepala Inspektorat Pemkot Cilegon Tatang Muftadi mengatakan, opini WTP yang diraih Pemkot Cilegon menjadi bukti bahwa Pemkot Cilegon sangat memegang teguh komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. “Prestasi ini harus dipertahankan. Makanya tahun ini pengawasan

anggaran dan program semakin diperketat,” ungkapnya. Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi sendiri, mengatakan, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna. Namun upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan terus akan dilakukan semaksimal mungkin. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance. “Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan,” katanya. “Catatan pasti ada, tinggal kita terus berusaha untuk meningkatkan apa yang telah didapatkan hari ini,” sambungnya. Iman menambahkan, prestasi itu juga berhasil diraih atas kerjasama semua pihak atau bisa disebut prestasi kolektif. Sementara itu, pengajar STIE AlKhairiyah Citangkil, Edi M Abduh, menilai, opini WTP yang berhasil diraih Pemkot Cilegon, bukan tanpa

catatan, Untuk itu, Edi meminta Pemkot Cilegon tidak terlena, terlebih berpuas diri. “Persoalan tata kelola aset harus terus diperbaiki, sehingga ke depan raihan WTP bisa dipertahankan,” jelasnya. Dikatakan Abduh, selain soal aset, selama ini persoalan yang sering muncul di pemerintahan adalah terkait pelaksanaan program yang melibatkan pihak ketiga. “Misalnya soal penyerapan anggaran dan transparansi program, itu mutlak harus ditingkatkan,” jelasnya. Untuk diketahui, BPK Perwakilan Banten memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun 2013. Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan UU 15/2004 tentang Pemeriksa Pengelola Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU 15/2006 tentang BPK. Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.(DEN/IDM)


Bantenpos edisi kamis 5 juni 2014