Page 19

tribun babel

POS BELITUNG

MINGGU 14 JUNI 2009

3

Ser tijab P ejabat P olresta P angk alpinang Sertijab Pejabat Polresta Pangk angkalpinang

Kapolresta: Curas dan Curat Jadi Sorotan Publik

HENDRA

SERTIJAB--Guna peningkatan karier Kapolresta Pangkalpinang AKBP Yusuf Suprapto melakukan serah terima jabatan Kasat Intelkam, Kapolsek Gerunggang, dan Pelantikan Pjs Kabag Binamitra serta pelepasan Kabagren.

PANGKALPINANG, BANGKAPOS - Untuk memenuhi manajemen pembinaan personil polri sekaligus kebutuhan organisasi Kapolresta Pangkalpinang AKBP Yusuf Suprapto Jumat (12/6) melantik serta melepas pejabat baru di lingkungan Polresta Pangkalpinang. Dikatakan Kapolresta baik pejabat lama maupun baru agar mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman serta untuk meningkatkan jenjang karier. “Setiap tugas dan tanggungjawab yang diberikan saya harap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terutama terhadap pelaku curat dan curas serta mem-

berantas kejahaan konvensional merupakan salah satu kebijakan strategis polri,” kata Kapolresta. Pejabat yang menduduki jabatan baru tersebut yakni AKP Hadi Purwanto SIk dari Kasat Intel ke Kasat II Dit Intelkam Polda Babel digantikan oleh AKP Irwan Masulin Ginting SIk dari Kasat Intelkam Beltim. Kapolsek Gerunggang digantikan oleh Iptu Feri Renaldo Sitorus dari Kasat Samapta Polres Beltim sedangkan Iptu Wahnan Kamili yang sebelumnya menjabat Kapolsek Gerunggang mendapat tugas baru di Propam Polda Babel.

Kemudian Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren) Kompol Suharno mendapat tugas baru di Polda Babel dengan jabatan sebagai Subag LaRo Pers. Sementara itu Kasat Binmas Polresta Pangkalpinang AKP Syamsuri memegang jabtan sebagai Pjs Kabag Binamitra Polresta Pangkalpinang. “Untuk yang memegang jabatan baru di Polresta Pangkalpinang saya juga berharap agar dapat mengembangkan prestasi yang dikembangkan pejabat sebelumnya. Kemampuan yang didapat di tempat sebelumnya dapat diaplikasikan di tempat baru dan jabatan baru khusus-

nya untuk menuntaskan masalah curat dan curas yang menjadi sorotan publik dengan angka kejadian yang cukup tinggi,” ujar AKBP Yusuf Suprapto. Yusuf melanjutkan organisasi Polri sangat membutuhkan kemampuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja yang berguna mewujudkan strategi, kebijakan dan agenda kerja terutama untuk percepatan program unggulan. “Program Kapolri Quick Wins di beberapa daerah harus kita akui penerapannya belum maksimal. Tapi harus tetap optimis agar polri dicintai masyarakat,” ujarnya. (j1)

Polsek Payung Sita 175 Botol Miras Kita sudah menghimbau dan sering malukan penertiban tetapi masih juga masyarakat dan pemilik warung menjual miras...” Iptu Sumardi Kapolsek Payung

PAYUNG, BANGKA POS -Meskipun sering dihimbau dan ditertibkan untuk tidak melakukan aktivitas jual-beli miras, akan tetapi masyarakat Dusun Air Semut belum jerah. Karena itu, jajaran Polsek Payung, Kamis (11/6) dan Jumat (12/6) kembali melakukan razia miras di beberapa toko yang diduga sebagai pengedar miras. Operasi miras yang di lakukan berhasil mengamankan miras jenis new port 23 botol, arak 1 jeriken, asoka 119 botol, anggur hitam 19 botol, topi miring 10 botol, anggur merah 3 botol. Kapolres Basel melalui Kapolsek Payung, Iptu Sumardi, kepada Bangka Pos Group, Jumat (12/6) menjelaskan bahwa pihaknya kembali melakukan razia miras untuk mengamankan wilayah hukum Polsek Payung dari praktek jual-beli miras. Sumardi menjelaskan

bahwa selama ini, miras sering menjadi sebab timbulknya berbagai bentuk kriminal di wilayah Polsek Payung. “Kita sudah menghimbau dan sering malukan penertiban tetapi masih juga masyarakat dan pemilik warung menjual miras. Berbagai jenis miras beredar di wilayah Payung. Karena itu, selain pola pendekatan personal untuk menghimbau menghindari kegiatan ini, kita memberikan shok terapi dengan menertibkan dan mengamankan. Para pemilik miras kita selidiki dan minta keterangan. Kita selalu himbau agar mereka berhenti berdagang miras,” jelas Sumardi. Sumardi menambahkan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan penertiban peredaran miras di wilayah hukam Payung. Sumber Penghasilan Proses penertiban jual-beli miras di wilayah Payung mendapat reaksi protes dari beberapa pemilik toko. Pasalnya selama ini miras menjadi sumber pemasukan yang banyak dan laris. LM, kepada Bangka Pos Group, Jumat (12/6) via telepon menjelaskan bahwa dengan adanya penertiban maka pihaknya kehilangan salah satu sumber pemasukan. Karena itu, pihak-

nya mengharapkan pengertian dari pihak keamanan. “Ya....ini sumber pemasukan kita, tetapi kalau memang terus ditertibkan dan aturannya melarang, mau tidak mau kita terpaksa harus berhenti, sebab jika tidak hasil dari penjualan miras habis untuk biaya proses hukum,” jelas LM. LM mengharapkan agar proses penertiban harus dilakukan secara adil di semua warung yang menjual miras sebab menurut LM masih banyak warung yang juga menjual miras. Camat Payung, Hasbi, ketika dikonfirmasi terkait masih maraknya peredaran miras di wilayah Payung, Hasbi menjelaskan bahwa pihaknya melalui kades dan RT selalu menghimbau warga untuk berhenti berjual miras. Akan tetapi menurut Hasbi, hal ini sudah menjadi budaya sekaligus sumber penghasilan maka harus membutuhkan waktu lama untuk menyadarkan masyarakat. “Kita himbau masyarakat untuk membatasi bahkan berhenti berjual-beli miras. Tetapi setelah ditertibkan, selang beberapa waktu berjualan kembali, maka kita minta akan membantu pihak keamanan untuk mensosialisasikan dampak penyakit masyarakat, sebab miras merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat,” jelas Hasbi. (j2)

Kasus Mark Up Asrama Haji

Ciderai Kesantrian Mendobarat MENDOBARAT, BANGKA POS--Kasus dugaan mark up dana pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji Depag Babel yang melibatkan Abdul Ghofar Mahfuz, ditanggapi serius oleh sejumlah pihak di Kecamatan Mendobarat. Pasalnya, jika kasus tersebut benar-benar terbukti, Ghofar yang tidak lain merupakan salah seorang pejabat publik asal Kecamatan Mendobarat ini, dinilai akan menciderai ‘kesantrian’ Mendobarat sebagai kecamatan santri. Salah seorang tokoh masyarakat Mendobarat, Hasan AR, saat menghubungi Bangka Pos Group, Sabtu (13/6) menyatakan, korupsi merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan tradisi kesantrian. “Kita sangat menyesalkan kasus seperti ini dilakukan oleh pejabat asal Mendobarat. Jika memang terbukti, pihak terkait harus memprosesnya sesuai hukum berlaku. Namun jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan harus diperbaiki, karena ini menyangkut harkat dan martabat Kecamatan Mendobarat yang disebut-sebut sebagai kota santri. Malu kita kalau ada pejabat atau warga Mendobarat sampai terlibat korupsi,” tandas Hasan. Hampir senada dengan Hasan AR, tokoh pemuda asal Desa Penagan yang juga mantan reporter senior Metro TV, Aswandi As’an juga menyatakan penyesalannya terkait kasus tersebut. “Korupsi sudah semakin terasa lazim dilakukan oleh pejabat, tak terkecuali di lembaga ‘sakral’ seperti depag. Ini sangat

miris. Kita mendesak agar aparat hukum tidak plin-plan menangani kasus ini,” tandas Aswandi. Ia juga mengatakan, sebagai pejabat publik, semestinya Ghofar Mahfuz memberikan contoh yang baik, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Mendobarat. “Namun mudah-mudahan beliau tidak seperti yang dituduhkan tersebut. Tapi jika terbukti, aparat hukum hendaknya tidak pandang bulu. Ini supaya menjadi pelajaran, sebab selaku pejabat publik asal Mendobarat, Pak Ghofar harus memberi contoh yang baik,” imbuh Aswandi. Kasus Kedua Terpisah, Zainudin Pai warga Desa Kace yang sekaligus Ketua LSM Anti Korupsi, mendesak Kajati Babel segera menindak tegas pihak-pihak yang terkait dalam kasus mark up dana pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji Depag Babel. “Jangan jadikan laporan dari masyarakat atau LSM sebagai lahan mengeruk keuntungan. Yang bersalah segera ditangkap apalagi yang statusnya sudah tersangka, tidak semestinya dibiarkan bebas,” tegas Zainudin. Zainudin juga mengungkapkan, dugaan keterlibatan Ghofar Mahfuz terkait kasus korupsi sudah terjadi untuk kedua kalinya. “Beberapa waktu lalu Pak Ghofar ini diperkarakan terlibat kasus dana haji, tapi kasusnya lenyap begitu saja. Sekarang disebut-sebut terlibat mark up dana pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji Depag Babel. Kami meminta Pak Kajati tegas dan serius mengusut

Strada Triton

DP 15% + Bunga Nego

Mitsubishi Colt Diesel Turbo

XENIA

DP 15%

Available Engkel, truck + dump

CV. MASA JAYA MOTOR CV. MASA JAYA MOTOR Jl. Mayor Syafrie Rachman

Telp. 421606, 423871 Pangkalpinang Bangka

Leasing By :

Jl. Mayor Syafrie Rachman

Telp. 421606, 423871 Pangkalpinang Bangka

OT

Kredit Mobil

by PT. OTO MULTIARTHA

kasus ini agar tidak hilang di tengah jalan,” tandas Zainudin. Sementara itu, Ghofar Mahfuz ketika dikonfirmasi harian ini, Sabtu (13/6) malam, enggan memberi komentar panjang lebar terkait kasus yang melibatkan dirinya tersebut. “Saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini. Lagi pula, dari mana mereka (tokoh Mendobarat) tahu saya sudah jadi tersangka? Kalau bicara masalah hukum harusnya tidak asal-asalan,” kata Ghofar yang sempat tertawa terkekeh. Seperti diberitakan sebelumnya, Ghofar Mahfuz dan Tumiran yang masing-masing sebagai Kepala Badan Pengelola Asrma Haji dan Ketua Panitia Lelang Asrama Haji Babel, ditetapkan sebagai tersangka dugaan mark up dana pembangunan Gedung Serbaguna Asrama Haji Depag Babel oleh pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Babel. Penetapan Ghofar Mahfuz dan Tumiran sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kajati Babel Ismail Fachruddin melalu Kasi Pidsus Agus Irianto kepada wartawan pertengahan Mei lalu. “Dalam kasus ini kita menetapkan dua orang tersangka yaitu kepala badan pengelola asrma haji dan ketua panitia lelangnya. Dalam pembuatan RAB oleh panitia lelang dugaan terjadi penggelembungan dan mark up terhadap dana tersebut,” ujar Agus.(gia)

HUMAS PEMPROV BABEL/ERIC PAMUSINGGIH

BABEL IKUT RAMAIKAN PRJ - Stand Bangka Belitung turut meramaikan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang dibuka Kamis (11/6). Pada kesempatan itu Babel memamerkan kopiah resam, kerajinan batu satam dan pewter serta produk unggulan lainnya.

Tujuh Mobil Dinas Baru Parkir di Dewan SUNGAILIAT, BANGKA POS -- DPRD Kabupaten Bangka kembali mendapatkan kendaraan dinas baru dari Pemkab Bangka. Kendaraan dinas yang terparkir di tempat parkir dewan tersebut, empat diantaranya mobil Daihatsu Xenia dan tiga minibus travello. Tidak tanggungtanggung dana yang dikucurkan untuk membeli tujuh mobil tersebut sekitar Rp 1,3 miliar dari APBD Kabupaten Bangka. Namun tidak semua anggota dewan ini bisa ‘mencicipi’ mobil dinas baru ini karena sebagian anggota dewan ini harus keluar dari gedung mahligai rakyat karena tidak terpilih kembali. Menurut Sekwan Kabupaten Bangka Haryanto, tujuh mobil dinas baru tersebut akan dipergunakan untuk kendaraan operasional angggota dewan, badan kehormatan dan kepala bagian di sekretariat dewan. “Tujuh mobil dinas, tiga untuk operasional anggota dewan seperti untuk komisi dan yang lain-lain juga bisa kalau mau pakai, satu untuk BK dan tiga perencanaan semulanya itu untuk kabag-kabag,” jelas Haryanto saat dikonfirmasi Bangka Pos Group, Sabtu (13/ 6) di ruang kerja Sekwan Kabupaten Bangka. Diakuinya, tiga kendaraan yang bakal diterima kabag di sekwan ini belum bisa dipastikan diserahkan kepada para kabag, apabila ada keberatan dari bagian, lain maka akan

dibahas kembali penggunaannya. “Untuk kabag ini akan dibahas lagi apakah sudah sesuai atau belum. Memang rencana semula itu untuk kabag, tetapi seandainya ada keberatan belum cocok untuk kabag di dewan itu dapat mobil, kita bahas ulang,” tegas Haryanto. Disinggung mengenai banyaknya kendaraan operasional termasuk sudah adanya kendaraan untuk komisi di DPRD Kabupaten Bangka, Haryanto menyatakan dari segi umur kendaraan dewan tersebut sudah berusia lima tahun sehingga bisa diganti. “Lima tahun sudah bisa digan-

ti, kalau umurnya sudah lima tahun atau lebih bisa diganti dengan mobil yang baru, mobil yang lama sesuai aturan ditarik lagi,” papar Haryanto. Kapan penarikan kendaraan dinas dewan yang lama tersebut, Haryanto buru-buru mengatakan itu urusan nanti. “Itu urusan nanti penarikannya, apa ke pemda atau di pakai lagi. Yang jelas sesuai aturan harus ditarik lagilah,” kata Haryanto. Berapa unit yang bakal ditarik? “Kita lihat, kalau selama ini tidak ada tuh mobil komisi enam, satu mobil BK jadi tujuh. Nanti akan kita lihat yang menjadi aset yang ada

Harus Kerja Keras OMBUSDMAN Kabupaten Bangka mengkritisi fasilitas baru berupa mobil dinas yang diperoleh DPRD Kabupaten Bangka. Ketua Ombusdman Kabupaten Bangka Hendra Sinaga menegaskan, dengan adanya fasilitas baru ini, anggota dewan yang baru harus berkomitmen untuk bekerja secara maksimal. Pasalnya mereka difasilitasi oleh negara yang berasal dari duit rakyat sehingga bertanggung jawab kepada rakyat. “Mereka harus bekerja optimal apalagi adanya dewan yang baru ini. Dengan menggunakan kendaraan dinas ini mereka harus lebih sering turun ke rakyat jangan hanya duduk di dewan,” kritik Hendra. Menurut Hendra, sebenarnya DPRD Kabupaten Bangka tidak perlu membeli kendaraan dinas baru karena kendaraan dinas yang lama masih bisa digunakan. “Alangkah baiknya uang untuk pembelian mobil dinas itu digunakan untuk kepentingan sarana dan prasana seperti di rumah sakit karena itu digunakan untuk kepentingan orang banyak atau digunakan untuk kepentingan sosial,” saran Hendra. Namun karena kendaraan dinas ini sudah terlanjur dibeli, ia minta anggota dewan harus lebih peka lagi mendengar aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya sehingga masyarakat tidak diabaikan. (chy)

di sekretaris berapa, yang mobil pinjaman dari pemda berapa, kita lihat lagi. Yang pinjaman dari pemda kita kembalikan ke pemda,” jawab Haryanto. Ditanyakan lebih lanjut apakah kendaraan dinas yang lama akan dilelang, Haryanto mengaku itu bukan urusan sekwan tetapi Pemkab Bangka. Ia menyatakan berdasarkan aturannya, kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk urusan pribadi. Namun diakuinya, sulit membedakan antara kepentingan dinas dengan pribadi. “Untuk kendaraan dinas operasional sudah ada tandanya kendaraan operasional DPRD. Ya kita akan usahakan semuanya (diberi tanda--red),” janji Haryanto. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Ahmad Nurdin enggan berkomentar saat dikonfirmasi mengenai keberadaan tujuh mobil dinas baru tersebut karena belum menerima serah terima. “Tanya saja ke sekwan yang mengetahui prosedurnya. Saya belum bisa berkomentar karena belum ada serah terima,” tolak Nurdin. Dari pantauan Bangka Pos Group di tempat parkir kendaraan dinas DPRD Kabupaten Bangka hanya tiga minibus merek travello yang dipasang tulisan kendaraan operasional DPRD Kabupaten Bangka. Sedangkan empat mobil dinas baru lainnya belum dipasang tanda dan plat kendaraan. (chy)

Harian Pagi Bangka Pos Edisi 14 Juni 2009  
Harian Pagi Bangka Pos Edisi 14 Juni 2009  

Harian Pagi Bangka Pos Edisi 14 Juni 2009

Advertisement