Page 1


Volume 7, Nomor. 2

ISSN 18291829-8079

Juni 2010

Jurnal ini telah terakreditasi sebagai jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan dengan nomor : 142/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor : 346/D/2009, tanggal 19 Maret 2009.

Jurnal INOVASI sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dilengkapi dengan resensi buku dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik. Jurnal INOVASI terbit empat kali dalam setahun setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Penasehat

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung Jawab

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pemimpin Redaksi

Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA. (Sosial Politik dan Pemerintahan)

Dewan Redaksi

Drs. H. Alisuman Gultom, M.Si. (Sosial Ekonomi) Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc. (Biologi dan Pertanian) Drs. Kariono, M.Si. (Administrasi Negara dan Kependudukan) M. Ishak, SE, M.Si. Ak. (Ekonomi dan Akuntansi Keuangan) Ir. Sugih Prihatin, M.Si. (Pertanian) Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT (Teknik Industri) Fotarisman Zaluchu, SKM (Kesehatan)

Redaksi Pelaksana

Azizul Kholis, SE, M.Si. Drs. Darwin Lubis, MM Sumiarti, SH

Tata Usaha dan Sirkulasi

Makrum Rambe, SE, MM Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si. Rismawaty Sibarani, S.Sos. Irwan Purnama Putra, SE

Penerbit : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126 Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248 Website : http://balitbang.sumutprov.go.id Email : balitbang@sumutprov.go.id


Terakreditasi Nomor. 142/Akred-LIPI/P2MBI/03/2009 Volume 7, Nomor. 2

ISSN 18291829-8079

Juni 2010

Halaman  Implementasi Aspek Nir-Militer Dalam Kebijakan Publik (Penanggulangan Aksi Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Masyarakat) (Junjungan SBP. Simanjuntak)

79-86

 Persoalan Gender Dan Pola Relasi Gender Di Lembaga Politik Dan Formal (Ikhlasiah Dalimoenthe)

87-91

 Sistem Nasional Dalam Legislasi Fikih Muamalah (Iman Jauhari)

92-98

 Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Sumatera Utara (M. Tohir)

99-115

 Kenaikan Standar Kelulusan Ujian Nasional (UN) Terhadap Stress Belajar Siswa : Studi Kasus SMU Negeri Di Medan (Prihatin Lumbanraja & Revi Fitriyani)

116-125

 Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Obat Generik Dalam Pelayanan Kesehatan (Fajar Apollo Sinaga)

126-130

 Kompetensi Inti Daerah Dan Daya Saing Industri Daerah (Mochamad Furqon & Harry P. Limbong)

131-135

 Kajian Pendekatan Tipikal Analisa Bisnis Komoditi Biji Pinang Di Provinsi Sumatera Utara (Zainal Abidin Nasution)

136-142

 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Positioning Pada Penumpang Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia (Friska Sipayung & Pemuda Pane)

143-150

 Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio, Return On Asset Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada PT. Bank SUMUT (Yulinda)

151-154

 Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Olagafood Industri Medan (Arlina Nurbaity Lubis & Erika)

155-159

Resensi Buku :  Menjelajah Pembelajaran Inovatif

160-161


PENGANTAR REDAKSI Tim Redaksi mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Jurnal INOVASI Volume 7 Nomor. 2 bulan Juni 2010 ini dapat diselesaikan dengan baik. Seperti edisi yang lalu, pada edisi kali ini tim redaksi juga mengangkat hasil karya tulis ilmiah dari hasil penelitian maupun kajian yang telah dilakukan oleh berbagai penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta serta lembaga/balai/pusat penelitian yang lebih difokuskan pada bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya serta sumber daya alam dan maritim, yang dapat dijadikan bahan kebijakan maupun sumber pengetahuan dan referensi bahan bacaan. Tim Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerjasama dan perannya dalam menyelesaikan Jurnal INOVASI Volume 7 Nomor. 2 bulan Juni 2010 ini. Semoga tulisan jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bermanfaat untuk bahan kebijakan dalam pembangunan maupun informasi untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, selamat membaca.

- Redaksi -


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Implementasi Aspek Nir-Militer Dalam Kebijakan Publik (Penanggulangan Aksi Terorisme Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Masyarakat) Junjungan SBP. Simanjuntak1) 1)

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Abstract Terorrism has a significant impact, either in security and public worries or even influences the economy and tourism sector which requires the preventive actions by the intelligent agency or the police. The Public policy adopted by government to prevent and to overcome the terrorism must be appreciated that it is effective enough, but we should still be careful for the next terrorism threats in the future. The previous bombing tragedy showed that it has to be still kept watching, either in the movement and the organizational transformation which is always changing so rapidly that it is difficult to be investigated. The difficult terrorism problem solving happened, caused by many factors which make the roots of the terrorism can grow among the public, either from the various religious ideology and understanding until the the educational and economic gaps need the quick respons from the intelligent agency and security sector in order to overcome and to prevent the terrorism in Indonesia.

Keywords: Terorrism, Non Military, Public Policy Masjidil Haram (Makkah) tahun 1979, Pembajakan Pesawat dan memaksanya mendarat di Entebbe tahun 1976 yang dikenal dengan Krisis Entebbe, Aksi terror Black September oleh teroris Palestina pada saat olimpiade di Munich-Jerman, Aksi Bloody Friday yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972, Pemboman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983, Tokyo Subway Attack tahun 1995 yang dilakukan oleh Sekte Aum Shinrikyo, Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dll.

PENDAHULUAN Terorisme dewasa ini telah merupakan masalah bagi negara negara dimuka bumi ini. Hal ini membuat pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi aksi terorisme dalam rangka mewujudkan pelayanan akan rasa aman pada masyarakat. Fakta fakta menunjukkan bahwa dari berbagai aksi terorisme ternyata rakyatlah yang menjadi korban dimana terorisme telah mengganggu stabilitas keamanan nasional yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional.

Dari beberapa aksi terorisme yang pernah terjadi diketahui bahwa ternyata aksi terorisme tersebut dapat terjadi di negara negara yang maju, baik secara ekonomi, politik, social budaya maupun pertahanan dan keamanan. Disamping itu teroris dalam melakukan aksinya tidak memandang paham atau idiologi negara, apakah negara dengan paham atau idiologi demokratis, sosialis maupun negara yang berlandaskan ajaran agama tertentu tetap tidak luput dari ancaman serangan teroris, dimana sasaran teroris juga bisa berupa individu individu yang dipandang memiliki pengaruh baik secara politik, ekonomi dan bahkan tokoh tokoh keagamaan.. Seperti halnya pembunuhan terhadap PM India Gandhi tanggal 31 Oktober 1984, penembakan Sri Paus tanggal 13 Mei 1981, Pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat tanggal 6 Oktober 1981, termasuk ancaman pembunuhan terhadap Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dll.

Dalam melakukan aksinya teroris selalu mengambil sasaran sasaran strategis seperti hotel, mesjid, gereja, vihara, stadion olah raga, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, istana kepresidenan, kantor kantor lembaga negara, bandara, pesawat terbang, kereta api, kapal laut yang dipandang bisa menimbulkan pengaruh yang besar dan menguntungkan bagi penciptaan opini untuk mendukung serta menyuarakan perjuangannya. Adapun bentuk bentuk dari aksi terorisme yang mengganggu keamanan masyarakat tersebut antara lain adalah peledakan bom, penyanderaan, penculikan, pembunuhan dan pembajakan. Beberapa aksi terorisme yang pernah terjadi antara lain adalah pembajakan pesawat dan sekaligus mengarahkannya ke gedung WTC pada tanggal 11 September 2001, Penyanderaan yang dilakukan di

79


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Secara umum teroris melakukan aksinya melalui tindak kekerasan, baik dengan menggunakan bom bunuh diri ataupun penembakan dengan senjata api. Tidak jarang juga mereka melakukan penyanderaan penyanderaan sampai tuntutan mereka dikabulkan. Dewasa ini tehnik dan strategi teroris juga terlihat semakin maju dan berani. Satu hal yang cukup mengkawatirkan bahwa teroris saat ini sudah ada yang mampu menggunakan persenjataan pemusnah massal seperti halnya dengan bom nuklir. Penggunaan bom bunuh diri serta persenjataan canggih sudah tidak asing lagi bagi teroris.

diartikan sebagai aksi-aksi kekerasan pemerintah terhadap masyarakatnya yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan rakyat terhadap kehendak pemerintah. Dalam konteks ini pemegang kekuasaan mengontrol sistem pikiran dan perasaan rakyatnya. Seiring dengan perkembangannya, paradigma terorisme diubah dan berbalik menjadi "pembalasan oleh individu dan kelompok-kelompok terhadap pemegang kekuasaan (negara)�, dimana teror tidak hanya terlihat secara fisik dalam bentuk kekerasan yang nampak, tetapi juga dapat dalam bentuk serangan melalui informasi, psikis, ekonomi dan perdagangan. Kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh teroris sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu kala yakni pada masa filsuf klasik dan berkembang terus sampai masa kontemporer saat ini.

Di Indonesia berdasarkan data yang ada terlihat beberapa kali menghadapi serangan teroris. Hal ini jelas mempunyai konsekuensi pada terganggunya pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Serangan teroris yang terjadi di Jakarta, Bali, Medan dan kota kota besar lainnya menunjukkan bahwa terorisme mempunyai kepentingan di negara ini. Akan tetapi pembahasan atau pengkajian secara akademis tentang terorisme dan kebijakan publik di Indonesia masih sangat minim. Padahal masalah terorisme adalah masalah publik yang membutuhkan pengkajian yang mendalam, sistematis dan berkelanjutan.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kepentingan nasional sebagaimana yang sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 â€œâ€Ś. negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945â€? Upaya mengakomodir rasa aman masyarakat ini merupakan kebijakan publik yang juga adalah kebijakan pemerintah atau intervensi pemerintah. (Bachtiar Hasan Miraza; 2010).

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan dengan kekerasan serta tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Secara akademis kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan lingkungan. Hal ini merupakan sifat alamiah manusia (the nature of individual).

Persoalan terorisme tidaklah bisa dijawab melalui aspek aspek militer saja, lebih daripada itu aspek nir-militer cukup memegang peranan penting. Adapun aspek nir-militer tersebut antara lain adalah politik dan pemerintahan (politics and governance); aspek ekonomi dan sosial (economic and social); aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (psychology, communication, education), peradilan dan hukum (judicial and law). Secara khusus kajian ini akan menekankan implementasi aspek peradilan dan hukum (judicial and law) dalam mendukung kebijakan public khususnya dalam penanggulangan terorisme

MEMAHAMI TERORISME KEBIJAKAN PUBLIK

Timbulnya terorisme sebagian besar diakibatkan karena adanya ketidakadilan, balas dendam atau ringkasnya adalah adanya konflik-konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berinteraksi baik skala perorangan, organisasi, intern pemerintahan maupun antar negara. Terorisme merupakan puncak aksi kekerasan yang disebabkan oleh konflik kepentingan. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah (tidak berdosa). Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan situasi agar masyarakat luas memperhatikan mengapa mereka melakukan hal itu dan apa yang mereka perjuangkan, hal ini terlihat dari kaum teroris modern justru seringkali mengeluarkan pernyataan dan tuntutan. Mereka ingin menarik perhatian masyarakat luas dan memanfaatkan media massa untuk menyuarakan pesan perjuangannya.

DAN

Berdasarkan sejarah perkembangannya terorisme sebagai suatu konsep sudah ada pada periode awal abad ke 19, dimana pada masa itu aksi teror

80


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Menurut Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999. Terorisme adalah tindakan illegal yang diancam dengan hukuman dibawah hukum pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau menteror penduduk dgn mengambil bentuk : a. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum. b. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materi lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain. c. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat. d. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut. e. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang orang yang dilindungi secara internasional. f. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris di bawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang di akui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

pengisolasian dan penghancuran jaringan teroris dengan menggunakan kontra teroris atau kontra/operasi intelejen secara rahasia atau secara terbuka bekerja sama dengan negara tempat teroris berada. Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang terlatih dan terorganisir, anggota tim teroris biasanya tidak dipertemukan sebelum berangkat menuju sasaran tetapi biasanya dilatih terlebih dahulu. Pengintaian biasanya dilaksanakan oleh elemen/personil yang bertugas khusus sebagai intelejen teroris, sasaran biasanya direncanakan dengan matang. Terorisme senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah dari sasaran, teroris biasanya menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi teroris adalah kekerasan, kecepatan dan pendadakan. Teroris biasanya beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari personil yang terlatih menggunakan senjata otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak, munisi dan radio transistor dsb. Sebelum pelaksanaan operasi teroris biasanya berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari dari deteksi aparat keamanan, setelah operasi biasanya mereka kembali bergabung dengan masyarakat untuk meloloskan diri. Keberadaan terorisme adalah rahasia, sembunyi-sembunyi, dan sering diasumsikan gerakan di bawah tanah, gerakan tanpa bentuk, maka kunci pokok pemberantasan terorisme adalah terletak pada profesionalisme aparat, jaringan intelejen, dan peralatan yang mutakhir, sehingga diharapkan dapat melaksanakan deteksi dini terhadap keberadaan teroris.

Fakta menunjukkan bahwa kejahatan terorisme telah menunjukkan peningkatan yang signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu terungkap fakta bahwa ada keterkaitan antara jaringan militan lokal dengan jaringan internasional, dimana teroris telah memanfaatkan ideologi dan agama agar memihak kepada perjuangan mereka. Mereka juga memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini sehingga menghancurkan sasaran yang strategis.

Untuk mencapai maksud tersebut maka diperlukan dukungan masyarakat melalui jaringan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dukungan lainnya adalah dukungan kepada kebijakan publik yang diambil yang pada dasarnya berisi keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Oleh karenanya kebijakan publik merupakan intervensi atau campur tangan pemerintah supaya keadaan lebih baik, dimana kebijakan public merupakan ilmu sosial terapan yang hidup dan terus berkembang daklam masyarakat. (Bachtiar Hasan Miraza; 2010).

Pemerintah di dalam menangani terorisme melakukan upaya yang komprehensif tidak saja melalui pendekatan militer tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat nir-militer yang antara lain mencakup aspek politik dan pemerintahan (politics and governance); aspek ekonomi dan sosial (economic and social); aspek psikologi, komunikasi, pendidikan (psychology, communication, education), peradilan dan hukum (judicial and law).

Sebagaimana diketahui bahwa fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain

Tidak bisa dipungkiri bahwa terorisme mempunyai jaringan internasional setidaknya konspirasi dengan kelompok terorisme beberapa negara. Maka jalan pemecahannya adalah menemukan sumber kelompok teroris atau negara sponsor terorisme,

81


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan public dimana siklus kebijakan publik itu anatara lain adalah pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada administrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi dan pengawasan termasuk pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal itu maka keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: (1). adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; (2). kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; (3). diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

PROBLEM DEFINE Adanya aksi terorisme menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sosial yang ditandai dengan ketidakadilan hingga memicu gerak sosial menuju kekacauan. Perubahan sosial yang di maksudkan tersebut seakan-akan tercipta dari gagalnya suatu sistem untuk menciptakan kesetaraan maupun keadilan. Ketidakadilan ini di anggap di lakukan oleh negara kepada rakyatnya. Fakta menunjukkan pada kita bahwa terorisme telah menjadi ancaman yang sangat serius dan nyata bagi kelangsungan keamanan dunia dewasa ini. Banyak negara saat ini memprioritaskan perhatiannya pada masalah penanganan terorisme yang sangat menakutkan. Hal ini terlihat melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan yang biasanya melalui regulasi tidak hanya mengakomodir keberadaan tentara atau kepolisian tetapi juga regulasi yang mengakomodir peran serta masyarakat yang bersifat nir militer.

Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. Dalam pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua konsepsi besarnya yakni kebijakan dan publik. terminologi kebijakan dapat diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihanpilihan yang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan keputusan.

Sejak di cabut nya UU subversif thn 63 membuat para teroris merasa aman tinggal dan beroperasi di Indonesia. Melihat situasi dan kondisi dunia akhir akhir ini maka ancaman teroris tampaknya akan terus berlanjut Hal itu bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri, dimana ancaman itu dapat bersifat nyata dan aktif sementara modusnya selalu berkembang, target yang ditentukan bersifat acak dan bukan lagi spesifik termasuk ruang publik dan terbuka.

Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. akan tetapi dalam hal ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut. Kebijakan Publik secara keilmuan dapat dilaksanakan bertahap, antara lain yaitu: identifikasi permasalahan, skala prioritas, rancangan kebijakan, pengesahan, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.

Belajar dari kenyataan yang ada bahwa aksi terorisme memiliki dampak nasional sehingga tidak layak jika dikatakan bahwa terorisme merupakan gangguan kamtibmas atau kejahatan luar biasa. Dampak dari teror yg terjadi di Indonesia antara lain menyangkut perekonomian, parawisata, image negara, keamanan nasional secara umum. Untuk mengatasinya maka dibutuhkan pendekatan berdasarkan aspek kemiliteran dan pendekatan berdasarkan aspek nir-militer. Persoalannya adalah bahwa upaya upaya ini akan rentan berbenturan dengan pelanggaran HAM, namun dengan regulasi yang ada maka akan dapat di eliminir sebagaimana

Dalam implementasinya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam

82


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

yang sudah dilakukan oleh negara-negara asing. Sedemikian pentingnya regulasi yang mengakomodir aspek aspek nir-militer dikarenakan adanya ancaman terhadap eksistensi negara dapat terjadi setiap saat dan bukan hanya datang dari luar saja dan bukan bersifat militer saja.

tetapi telah menjadi ancaman keamanan Nasional bahkan Dunia. Persoalan bangsa Indonesia sekarang adalah bahwa belum tersedianya Undang-Undang tentang sistem keamanan nasional secara terintegrasi dan simultan. Sejarah membuktikan bahwa eksistensi negara itu terjamin, kalau ada kekuatan rakyat. Sebabnya, pertama, rakyat adalah kekuatan moral bagi bangsa (modal bangsa). Kedua, rakyat adalah keadaan sumber produksi, baik dalam perang atau damai. Kalau rakyat tidak bisa berproduksi maka kemampuan bangsa akan melemah. Ketiga, rakyat adalah pemberi jasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan kewajiban negara seperti itu, pemerintah harus senantiasa memfungsikan seluruh aparatnya agar supaya peran penting rakyat tersebut makin berkembang, makin kuat dan makin maju, sehingga rakyat makin sejahtera, sebab pembangunan nasional menganut politik pembangunan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Badjoeri Widagdo: 2007).

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pemerintah adalah fasilitator, yang mampu membawa rakyat agar dapat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Inilah yang disebut dengan kemandirian bangsa. Pemerintah yang tidak mampu menjadi fasilitator bagi rakyatnya dengan baik, bukanlah pemerintah yang kredibel dan akan menghadapi banyak sekali tantangan. Untuk dapat menjalankan hal itu, pemerintah memerlukan bantuan/memerlukan partisipasi dari segenap unsur bangsa.

Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan social yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Oleh karenanya kita harus senantiasa berpikir ulang (rethinking) untuk membenahi kembali terselenggaranya sistem keamanan nasional (Siskamnas) secara integrated dan simultan yang mengatur keberadaan para aktor keamanan menjadi lebih terkoordinasi dan mengemban tugas-tugasnya secara maksimal. Kalau kita berpikir bahwa menanggulangi terorisme itu hanya menjadi fungsi salah satu aktor keamanan saja, maka akan semakin sulitlah menanggulangi terorisme tersebut. Untuk menanggulangi terorisme diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Untuk itu pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Oleh karena itu pemerintah harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Bentuk regulasi sebagai bagian dari kebijakan public mengatasi terorisme terlihat dengan dikeluarkannya UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang berisi tentang peran tentara dalam mengatasi terrorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2b, termasuk dalam hal ini adalah untuk mengatasi separatisme dan gerombolan bersenjata. Hal ini merupakan jawaban bahwa terrorisme itu bukanlah kriminal biasa, bukan hanya gangguan kambtibmas

Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disamping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan

83


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena 1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. 3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. 4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. (Muladi; 2007).

Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat diantara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi : 1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen. 2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. 3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. 4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan. (Muladi; 2007).

Sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan UndangUndang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hakhak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat. (Muladi; 2007).

Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi disini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut. (Muladi; 2007). Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-

84


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pada tantangan, terutama tantangan yang terkini (clear and present danger). Kalau memang terorisme memang menjadi tantangan, maka Presiden perlu mengambil keputusan publik yang jelas (saat ini tidak ada, apa yang dimaksud terorisme, potensi terorisme apa saja yang ada, penyebab apa saja yang ada, dsb.)

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenangwenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme harus diakui memang sudah menunjukan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Berbagai tragedi ledakan bom menunjukan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa didalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror.

Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan parawisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya. Adapun kebijakan publik yang sudah ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme antara lain adalah sebagai berikut: 1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah; 2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan; 3. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme; 4. penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal, 5. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme; 6. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme; 7. pemantapan deradikalisasi melalui upayaupaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam nonderogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan dibanyak negara untuk mensahkan kesewenangwenangan (arbitrary detention) pengingkaran terhadap prinsip free and fair trial. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Hal lain yang terpenting adalah Pemerintah sampai sekarang tidak mempunyai ketetapan hati soal “apa yang menjadi penyebab terorisme�, dan bagaimana merumuskan “kebijakan publik� untuk melawannya. Kebutuhan untuk melakukan reformasi pertahanan perlu sekali untuk diarahkan

85


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Disamping itu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini “disalahartikan�.

UU No.39/1999 tentang HAM. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. UU No.15 & 16/2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme. UU

Sehubungan dengan itu dalam rangka memerangi aksi terorisme secara nir-militer maka yang diperlukan adalah: 1. Dukungan yang meliputi bidang politik, yakni dukungan penuh kepada masyarakat yang berasal dari partai partai politik bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan internasional dan menjadi musuh bangsa dan negara yang harus dihadapi oleh segenap bangsa. 2. Dukungan yang meliputi bidang hukum, yakni perlunya diaplikasikan peraturan perundangan dibidang pemberantasan terorisme sehingga memberikan kekuatan kepada semua pihak untuk menjerat pelaku terorisme. 3. Dukungan bidang operasional, yakni perlunya ada kesiapan dari satuan anti teror dan satuan penanggulangan teror yang bekerjasama dengan semua elemen masyarakat. Adanya peningkatan kewaspadaan dan keberanian masyarakat luas untuk melaporkan indikasi kegiatan terorisme merupakan pertanda kebijakan ditempuh oleh pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat hal ini akan sangat berarti bagi langkah langkah penanggulangan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA Adjie S, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005 Arubusman M, Terorisme Ditengah Arus Global Demokrasi, Spectrum, Bekasi 2006 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Ed. Revisi, Alfabeta, Bandung 2006 Michael N, Teologi Politik Radikal, Penerbit Jendela, Yogjakarta, 2000 Tabrani S, Menggugat Terorisme, CV Karsa Rezeki, Jakarta, 2002 Buku Putih Dephan RI, 2007. UU Subversif tahun 1963,

86

No.34/2004 Indonesia.

tentang

Tentara

Nasional


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Persoalan Gender Dan Pola Relasi Gender Di Lembaga Politik Dan Formal Ikhlasiah Dalimoenthe1) 1)

Staf pangajar Universitas Negeri Jakarta

Abstract The aim of this research is to find out about patron of gender relation in politics at the Institution of formally politic or parliament (DPR RI). In this time, women has been participated at the Institute of formally politic (parliament), but the result of this research was found that generally women in parliament have not power to participate in decision making process. It’s happened caused by social construction of patriarchate culture that man has higher position than women, so man has role more than women, including strategic role in parliament. The Impact is women have low control to regulation as product of parliament. Regulations as product of parliament terns have not gender perspective.

Keywords : Gender relation, politics at the Institution of formally politic or parliament. sebagian besar asumsi kaum feminis bahwa ketika keterwakilan perempuan rendah dalam lembaga politik akan berkorelasi pada kebijakan dan wajah politik yang maskulin. Sensitivitas gender diasumsikan tidak dipunyai kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan perlunya solusi dimana partisipasi kaum perempuan harus terwakili.

PENDAHULUAN Secara fakta yang sering kita lihat bahwa kehidupan politik perempuan dalam kancah politik praktis yang mendunia banyak di latar belakangi oleh historis keluarga, hal ini terjadi pada pemimpin politik yang mendunia yang mempunyai kesempatan menjabat sebagai pemimpin negara. Seperti Indonesia dengan Megawati yang berlatar belakang trah Soekarno mantan presiden RI pertama, Pilipina dengan Arroyo yang merupakan anak presiden Pilipina Arroyo, Benazir Butto yang meninggal dengan tragis pada 27 Desember 2007 yang lalu merupakan politikus Pakistan yang melanjutkan trah Ali Butto ayahnya yang menjadi Presiden Pakistan pada tahun 1971 sampai 1977, dalam catatan sejarah ada pula Indira Ghandi di India yang melanjutkan kepemimpinan ayahnya Mahatma Ghandi, di Bangladesh ada Perdana Mentri Solomon Bandaranaike yang menjabat tahun 1956, istrinya Sirimavo terpilih menjadi perdana mentri berikutnya dan kembali ke pentas politik tahun 1970 sampai 1977, kemudian anak Sirimavo yaitu Chandrika juga menjadi perdana mentri pada Agustus 1994 dan menjadi Presiden wanita pertama di dunia.

Tanggal 6 Desember 2007 lalu seperti yang ditulis oleh Eko Bambang dikatakan bahwa tanggal tersebut merupakan hari yang patut dicatat dalam sejarah politik dan gerakan perempuan di Indonesia. Pada tanggal ini disahkan UU Partai Politik yang secara tegas memberi jaminan keterlibatan perempuan 30% dalam proses politik. Dicatat dalam UU Partai Politik beberapa kemajuan yaitu : 1. Pendirian partai politik yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. 2. Kepengurusan partai politik dalam pasal 1 ayat 5 menyatakan kepengurusan partai politik di tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Pasal 20 menyebutkan kepengurusan partai politik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% yang diatur dalam AD dan ART partai. 3. Kaderisasi, dalam konteks ini dinyatakan bahwa partai politik melakukan pendidikan masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan dan keadilan gender.

Secara undang-undang di Indonesia tidak ada perbedaan yang membedakan partisipasi politik kaum laki-laki dan perempuan. Kondisi kultural dengan mengedepankan laki-laki dalam konteks kepemimpinan dan anggapan dunia politik yang juga berlabel maskulin menyebabkan partisipasi kaum laki-laki dan perempuan menjadi berbeda. Asumsi tersebut menyebabkan kesenjangan yang cukup besar secara kuantitas pada data terpilih antara kaum laki-laki dan perempuan. Hampir

Dalam isi dari UU Partai Politik ini menunjukkan terobosan bahwa perempuan diperhitungkan dalam

87


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

melakukan partisipasi politik lebih komprehensif lagi. Undang-undang Partai Politik, secara konstitusi memberikan ruang gerak yang cukup luas dari gerakan politik perempuan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum lebih jelas lagi memberikan peluang untuk peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Pasal 58 ayat 1 berbunyi setiap partai politik harus mencantumkan calon perempuan sebanyak 30% dari keseluruhan jumlah calon legislatif. Selain itu Pasal 58 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam setiap 3 calon, sekurang-kurangnya ada 1 calon perempuan. Kondisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah bersama kelompok civil soceity untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga politik formal dalam hal ini di lgislatif, baik di Pusat, Proopinsi sampai Kabupaten/kota.

kepentingan masyarakat secara keseluruhan di dalam masyarakat. Menurut teori ini selalu ada harmoni karena bagian-bagian kelompok saling bekerja sama. Teori ini beranggapan masyarakat harmonis tercipta dari keluarga yang harmonis. Jika ada perempuan yang karena sesuatu hal tidak mau dan menolak sebagai ibu rumah tangga dianggap pengganggu keharmonisan masyarakat. Teori Marx - Engel yang dijadikan dasar untuk menganalisis kedudukan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Dikatakan bahwa kaum laki-laki diibaratkan sebaga kaum borjuis dan kaum perempuan sebagai kaun proletar yang tertindas, baik dalam kaitannya fungsi ekonomi, seksual dan pembagian properti di dalam keluarga. Model konflik menuduh institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hierarkhis yang dianggap menindas. Sebagai superstruktur institusi keluarga adalah agama, nilai-nilai dan budaya. Menurut perspektif ini para individu perempuan harus bebas dari belenggu keluarga dan harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri, sehingga para perempuan dapat menjadi individu otonom dan mandiri serta bebas untuk dapat mengaktualisasi dirinya.

Perumusan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Apa motivasi perempuan menjadi anggota legislatif ? 2. Bagaimanakah politisi perempuan menentang streotipe dan budaya partriarkhi yang melingkupi kehidupan sosial budaya mereka? 3. Bagaimana isu kapasitas dalam dunia legislatif, konteks laki-laki dan perempuan? 4. Bagaimana Pola Pengambilan Keputusan Penting dalam konteks Politik di DPR RI?

Marx yang didukung Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Menurut Engels perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Menurut Marxisme dalam kapitalisme, penindasan diperlukan karena mendatangkan keuntungan.

Tujuan Penelitian 1.

2.

3. 4.

Ingin mengungkapkan motivasi perempuan masuk dalam lembaga politik Formal yang diasumsikan sebagai dunia laki-laki. Ingin mengungkapkan gambaran sistem patriarkhi yang muncul di wilayah politik praktis. Menganalisis isu kapasitas/kemampuan perempuan yang tampil di dunia politik. Menganalisis Pola Pengambilan Keputusan Penting dalam konteks Politik di DPR RI.

Dalam melihat partisipasi politik perempuan kita dapat mengutip Ani Soetjipto, dalam buku ”Politik Perempuan Bukan Gerhana”, Ide bahwa partisipasi politik harus melibatkan semua warga negara termasuk perempuan baru bisa dinikmati pada abad ke-20 dan sampai sekarang masih di beberapa negara seperti Kuwait misalnya tetap tidak membolehkan perempuan memiliki hak untuk memilih. Ada kesan bahwa perempuan tidak pantas atau tidak mampu masuk dalam politik termasuk aktivitas domestik yang tidak dianggap bernilai politik. Padahal mengutip Jill Bystyzienski dalam bukunya ”Women Transforming Politics” semua aktivitas di dalam domestik mempunyai ciri politik yaitu adanya power relation yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Hubungan sosial yang berciri hubungan kekuasaan yang tidak setara adalah hubungan politik. Hal ini juga dikritik oleh Betty Friedan dalam bukunya ”The Feminine

KERANGKA KONSEPTUAL Konsep Gender Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Konflik Teori Struktural Fungsional mengedepankan peran gender domestik lebih kuat dibandingkan peran di sektor publik. Teori ini dominan menganalisis keluarga. Talcot Parson tokoh Struktural Fungsional membagi 2 peran orang tua dalam keluarga yaitu; peran instrumental dari ayah (situasi eksternal) dan peran emosional dari ibu (situasi internal). Teori Fungsional mengatakan bahwa perempuan disektor domestik & laki-laki di sektor publik, memang diciptakan dan dibutuhkan untuk

88


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Mystique” mengkritik definisi konvensional tentang politik yang hanya diartikan sebagai aktivitas yang berlangsung dalam wilayah institusi publik seperti partai politik, pemerintah, kelompok penekan atau kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat. Padahal politik menurut pengertian yang baru adalah juga personal atau yang pribadi. Hal ini menjadi hal yang familliar dalam khasanah feminis dimana dicermati dalam setiap kegiatan dimana ada relasi kekuasaan maka itu adalah politik. Relasi tersebut ditemukan dalam wilayah privat maupun publik. - Gender adalah konstruksi sosial budaya tentang makna laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Dimana laki-laki dimaknai dengan maskulin dan atribut maskulin lainnya seperti jantan, rasional, tangguh, bertanggungjawab, dll. Sedangkan perempuan dalam tafsiran feminim dengan atribut sosial lemah lembut, emosional, cerewet, tukang menangis, dan lainlain. - Masalah gender adalah masalah yang timbul karena pandangan baku (streotipe) laki-laki dan perempuan dalam kaitan dengan peran gender dan pembagian kerja gender. - Masalah gender timbul apabila terdapat sikap diskriminatif yang menunjukkan suatu perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, contoh kesempatan kerja, karir, dan lain-lain. - Gender menjadi masalah apabila : a. Perempuan tidak berkembang karena diharuskan di rumah. b. Anak perempuan tidak mendapat pendidikan seperti anak laki karena dianggap tidak perlu. c. Perempuan sangat tergantung suami sehingga bila suami berhalangan tidak ada keterampilan. d. Laki-laki tidak mau tau dengan pekerjaan rumah tangga karena merasa bukan tanggungjawab meski istri repot. Partisipasi Indonesia

Perempuan

Dalam

Politik

Hasil Pemilihan Umum 2004 memang belum menunjukkan perubahan yang siginifikan terkait dengan keterwaiklan perempuan di legislatif. Pemilu 2004 menghasilkan 65 perempuan duduk di DPR RI atau 11,9%, dan 227 orang perempuan atau 21,09% duduk di Dewan Perwakilan Derah (DPD). Keterwakilan perempuan di legislatif tidak sekedar sebagai ”pajangan” tetapi diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perempuan dan laki-laki. Hadirnya kaum perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik menjadi semakin penting, sebab yang tahu persoalan perempuan adalah kaum perempuan sendiri termasuk kaum laki-laki yang peduli terhadap berbagai problematika kaum perempuan. Sebab, disamping memang masih ada sementara pihak yang anti gender, namun banyak juga dari kaum laki-laki yang begitu sensitive gender dan menjiwai perpektif gender tanpa mengabaikan atau mendiskriminasikan kaum perempuan.

METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada perwujudan satuan-satuan gejala atau pola-pola yang ada dalam obyek yang diteliti, dan peneliti akan terlibat dalam melakukan investigasi data serta mengembangkan penafsiran-penafsiran terhadap informasi atau data yang ditemukan. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi dan kajian pustaka terhadap materi yang terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian ditentuka secara purpusive sampling, dimana peneliti menentukan informan sesuai dengan tujuan penelitian. Informan kunci (key informan) dalam penelitian ini, yaitu Perempuan yang menjadi anggota DPR RI, periode 2004 -2009 dari berbagai Partai Politik ( Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN) sebanyak 7 orang. Untuk melengkapi informasi juga dilakukan wawancara terhadap informan pendukung, yaitu laki-laki yang menjadi anggota DPR RI dari berbagai Partai Politik ( Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN). Penelitian dilakukan di DKI Jakarta yaitu di DPR RI. Alasan pemilihan lokasi DPR RI sebagai lembaga legislatif yang sifatnya nasional diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan pola gender dalam konteks politik praktis. Analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat dari hasil penelitian dilakukan dengan sistematika penganalisaan; koding, editing, trigulasi data, interpretasi sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian.

di

Hadirnya pasal 61 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2003, berkaitan dengan kuota 30% keterwaklan perempuan di lembaga legislatif menimbulkan beragam argumen baik yang pro maupun kontra, namun hal tersebut merupkan langkah maju dalam perjuangan perempuan Indonesia karena kuota 30% tersebut diperoleh dengan penuh perjuangan. Kita harus meluruskan pandangan yang salah terhadap kuota keterwakilan perempuan 30% yang secara ekspilisit termuat dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No.12/2003 dengan menganggap kuota sebagai ”jatah kursi gratis” bagi kaum perempuan memasuki rimba politik parlemen.

89


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pimpinan Komisi masih di dominasi laki-laki. Dalam pengambilan keputusan strategis, perempuan anggota legislatif belum memiliki akses dan kontrol secara optimal, sehingga kebijakan yang dihasikan cenderung belum berperspektif gender.

HASIL PENELITIAN Keterlibatan Perempuan Di Legislatif Fenomena keterlibatan perempuan di lembaga politik formal, dalam hal ini di legislatif menjadi bukti bahwa perempuan juga bisa berkiprah di dunia politik praktis seperti kaum laki-laki. Pembatasan-pembatasan yang sifatnya kultural perlahan mulai terkikis dengan keberadaan kaum perempuan di legislatif. Hasil penelitian menunjukkan, beberapa hal yang menjadi motivasi perempuan berpartisipasi aktif di dunia politik, yaitu . perempuan memiliki pengalaman berorganisasi, yang mengasah kemampuan memimpin, mengatasi dan mengelola konflik dan kemampuan bernegosiasi (lobby). Selain itu perempuan aktif di dunia politik praktis juga dilandasi oleh niat suci ingin melakukan perubahan yang fundamenatal atas kondisi bangsa yang terpuruk. Euforia affirmative action, 30% quota keterwakilan perempuan, mampu menstimulasi perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam dunia politik praktis. Namun, faktor keluarga, dalam arti pengalaman aktif di partai yang diwariskan oleh orang tua juga menjadi salah satu pemicu aktifnya perempuan dalam kancah politik praktis. Keberadaan perempuan di legislatif sekaligus mematahkan stigma dan yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa perempuan tidak pantas aktif dalam bidang politik praktis, karena politik itu sarat kepentingan, keras, kotor sehingga tidak sesuai dengan karakter kaum perempuan.

Keterwakilan perempuan di legislatif perlu terus diperjuangkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adanyan kebijakan affirmative action atau Tindakan Khusus Sementara (TKS) baik yang tersirat dalam undang-undang partai politik maupun dalam undang-undang pemilu perlu terus dipantau sejauh mana implementasinya dan perlu dievaluasi sejauh mana dampaknya pada peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Tidak berhenti sampai disitu, kebijakan affirmative action tersebut harus terus dipantau sampai seberapa besar keterwakilan perempuan di legislatif mampu melahirkan kebijakan yang lebih pro rakyat (pro poor) dan berperspektive gender yang pada akrhirnya membawa pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, perempuan dan laki-laki. Untuk melakukan hal diatas diperlukan komitmen sungguh dari semua stakeholders terkait untuk melakukan upaya-upaya strategis agar perempuan dapat memiliki keterwakilan yang signficant di legislatif dan keterwakilan perempuan dapat memberi manfaat bagi munculnya kebijakankebijakan yang lebih pro rakyat dan berperspektif gender untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA Meskipun perempuan sudah terlibat aktif dalam politik praktis (legislatif), namun perempuan belum banyak terllibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabakan adanya konstruksi sosial budaya yang terbingkai dalam budaya patriarkhi, dimana laki-lakai diposisikan pada posisi superiotr dan perempuan pada posisi subordinate. Kondisi ini kemudian menimbulkan perempuan belum memiliki akses dan kontrol yang optimal atas setiap kebijakan yang dhasilkan.

Abdullah, Irwan, (2001), “Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan”. Terawang Press, Yogyakarta. Bhasin, Kamla., (2002), “Memahami Gender”. Teplok Press, Yogyakarta Boserup, Ester., (1989), “Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi”. Gadjah Mada University, Yogyakarta.

KESIMPULAN

Cheal, David., (2002), “Sociology of Family Life”. Palgrave, New York.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga politik formal (legislatif) tidak berkorelasi secara langsung pada terwujudnya pola relasi gender yang setara. Budaya patriarkhi menjadi penyebab mendasar terciptanya pola relasi gender yang a simetris atau tidak setara dalam politik praktis. Budaya patriarkhi menempatkan laki-laki pada posisi superior dan perempuan pada posisi subordinat. Kondisi ini berimplikasi pada pengambilan keputusan yang cenderung di dominasi oleh laki-laki. Superioritas laki-laki juga terlihat pada posisi kunci di DPR RI, seperti di jajaran pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan

Creswell, John. W., (1994), “Research Design Qualitative & Quantitative Approaches”. SAGE Publication, California.

90

Fakih,

Mansour. (1997), “Analisis Gender & Transformasi Social”. Uptake Pellagra, Yogyakarta.

Ideate,

Site. A., (1995), “Penalties yang Berprespektif Perempuan”, dalam Kajian


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Wanita Dalam Pembangunan. Obor Indonesia, Jakarta.

Yayasan

Sajogyo, Pudjiwati, (1985), “Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa”. Rajawali, Jakarta.

Hidayati, Siti.A., (2001), “Gender Glossary Draft”, spape Ministry for The Empowerment of Woman and Woman’s Support Project, Phase II.

Saptari, Ratna dan Holzner, Briggitte., (1997), “Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial”. Yayasan Kalyanamitra, Jakarta.

Hidayati, Siti. A., (2003), “Family Planning and Women’s Lives, A Synthesis on Findings from the Women’ Studies Project”. Royal Institute of Linguistics and Antropology, Leiden, Nederland.

Soetrisno, Lukman, (1997), “Kemiskinan, Perempuan dan pemberdayaan”. Kanisius, Yogyakarta. Stichter, Sharon., (1989), “Women, Employment and The Family; Current Debates, dalam Women, Employment and the Family in the International Division of Labor. Macmillan Press, London.

Humm, Maggie, (2002), “Ensiklopedia Feminisme”. Fajar Pustaka Baru, Banguntapan, Yogyakarta. Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan RI dan Women’s Support Tahap II (WSP II)., (2001), “Daftar Defenisi Tekhnis Tentang Jender dalam Program Pelatihan Mandiri Melalui Komputer Tentang Konsep-Konep Dasar Jender Untuk Pengarusutamaan Jender”.

Stoler, Ann, (1997), “Class Structure and Female Autonomy in Rural Java, dalam Women and National Development, University of Chicago Press.

Harsoyo, Rekno., (1997), “Teknik Analisis Jender”. Pusat Studi Wanit. UGM, DI Yogyakarta. Macdonald, Mandy, et.al, (1997), “Gender dan Perubahan Organisasi”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Megawangi, Ratna, (1999), Berbeda”. Mizan, Bandung. Mely

“Membiarkan

G. Tan, (1997), “Perempuan dan Pemberdayaan”. Penerbit Obor, Jakarta.

Neuman, W.Lawrence., (1997), “Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches”. A Viacom Company, USA. Ollenburger, Jane, (1996), “Sosiologi Wanita”. Rineke Cipta, Jakarta. “Petunjuk Pelaksana Inpres No. 9 tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Jender”, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta. Prijono, Onny S dan Pranata, A.M.W, (1996), “Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi”. Center for Strategi and International Studies (CSIS), Jakarta. Ritzer, George, (1996), “Sociological Theory”. McGraw Hill International, Singapore.

91


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Sistem Nasional Dalam Legislasi Fikih Muamalah Iman Jauhari 1) 1)

Dosen Fakultas Hukum & S2 Ilmu Hukum PPs-Unsyiah, Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum PPsUNPAB Medan, Koordinator Peneliti Ahli Kantor Litbang Pemko Binjai

Abstraksi Tulisan ini untuk mengetahui sistem nasional dalam legislasi fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dari referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Prospek legislasi fikih muamalah sebagai upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional disamping mempunyai peluang dan tantangan, juga memiliki muatan positif dan negatif. Faktor peluang, subtansi hukum islam telah mapan, konfigurasi politik cukup prospektif bagi lahirnya perundang-undangan bernuansa Islami, kebutuhan hukum ekonomi syari’ah sangat mendesak, dan sejalan dengan program legislasi nasional. Sedangkan faktor tantangan : umat Islam yang sebagian menolak gagasan legislasi dan substansi hukum (ikhtilafi) ke jalur legislasi, resistensi dari non muslim menganggap legislasi hukum Islam di Indonesia, menempatkan mereka sebagai warga negara kelas dua. Adapun faktor muatan positif, tingkat prediktibilitasnya tinggi, sehingga putusan hukum dapat diperkarakan oleh hakim maupun masyarakat, menghindari putusan hakim yang bertentangan dengan asas hukum, dan menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan khususnya peradilan agama. Sedangkan faktor muatan negatif fikih yang telah menjadi undang-undang, maka secara otomatis langsung konvensional, padahal dinamika fikih terus berkembang dari waktu ke waktu, dan mengabaikan ciri-ciri khusus yang melekat dalam bidang tertentu yang tidak dapat digeneralisasi.

Kata kunci: Sistem nasional, legislasi, fikih muamalah. jalur non litigasi. Pengadilan Agama hanya memiliki kewenangan melakukan eksekusi atas keputusan Basyarnas yang dimohonkan oleh pihak yeng bersengketa.

PENDAHULUAN Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personilitas keislaman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 49 huruf I Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka I Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketaADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase. ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999).

Sebagian kalangan berpemikiran bahwa proses litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, terkesan menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sedangkan melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution�, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannyapun tidak dipublikasikan. Pemilihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni : pertama, secara material bahwa yang akan diselesaikan lewat badan arbitrase hanyalah sengketa yang berkenaan

Sedangkan arbitrase harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan yang berkompeten menegakkan hukum Islam. Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili kembali terhadap materi atau substansi perkara ekonomi syariah yang telah diselesaikan melalui

92


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan bukan mengenai sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian; kedua, secara formal bahwa klausula tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syariah atau dibuat setelah timbul sengketa antara kedua pihak. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbitrase, yakni suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

banyak dijadikan acuan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, namun khusus dalam bidang ekonomi masih belum merupkan undangundang negara. Oleh karena itu pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peraturan perundangundangan yang mengatur masalah kegiatan di bidang ekonomi syariah merupakan suatu tuntutan kebutuhan hukum umat Islam, khususnya dan bagi para pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah pada umumnya. Secara sosiologi, hukum merupakan refleksi dan tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum yang berlaku selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Hadirnya ekonomi syariah dalam ranah sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai agent of development, agent of modernization dan hukum sebagai a tool of social engineering. Namun bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut belum diimbangi dengan payung hukum yang memadai. Hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi yudikatif apabila tidak menemukan payung hukum, tidak sedikit yang mempertimbangkan faktor budaya, baik yang terekam dalam beberapa buku fikih madzhab ataupun yang hidup dalam masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya telah menjadi bagian penting dari penegakkan hukum di Indonesia. Permasalahannya bagaimana mewujudkan unsur budaya menjadi bagian dari subtansi hukum dalam bentuk perundang-undangan, khususnya yang mengatur dalam bidang ekonomi syariah bagi Pengadilan Agama. Kata kunci : legislasi, fikih muamalah, ekonomi syariah, sistem hukum nasional.

Pluralitas agama, sosial dan budaya di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga. Dalam bidang muamalah (ekonomi syariah) misalnya, hukum perbankan dan perdagangan dapat diisi dengan konsep hukum Islam. Terlebih kegiatan dibidang ekonomi syariah di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun banyak menyisakan permasalahan karena belum terakomodir secara baik dalam regulasi formil yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini wajar, mengingat belum adanya hukum subtansial dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi syariah sebagaimana pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006. Pembangunan hukum nasional secara objektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Oleh karena itu tidak perlu dipersoalkan jika terhadap subyek hukum Islam yang melakukan kegiatan dibidang muamalah diperlakukan hukum ekonomi syariah. Selanjutnya wajar pula dalam hubungan keluarga terkadang hukum adat setempat lebih dominan. Prinsip unifikasi hukum memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidangbidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada

Pada dasarnya pelembagaan hukum Islam merupakan tuntutan dari kenyataan nilai-nilai dari fikrah (pemikiran) umat Islam dalam bidang hukum, kesadaran berhkum pada syariat Islam secara sosiologi dan kultural tidak pernah mati dan selalu hidup dalam sistem politik manapun, baik masa kolonialisme Belanda, Jepang maupun masa kemerdekaan dan masa pembangunan dewasa ini. Hal ini menunjukkan nilai-nilai ajaran Islam disamping kearifan lokal dan hukum adat memiliki akar kuat untuk tampil menawarkan konsep hukum dengan nilai-nilai yang lebih universal, yakni berlaku dan diterima oleh siapa saja serta dimana saja, karena Islam merupakan sistem nilai yang ditujukan bagi tercapainya kesejahteraan seluruh alam. Syariah Islam meskipun dalam realitanya telah membumi dan menjiwai setiap aktifitas seharihari bangsa Indonesia (khususnya umat Islam), dan

93


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

padanya dapat mengakui atau mempertahankan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekalipun itu bukan produk hukum negara, seperti hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang hukum Islam yang bersumber dari ajaran agama dan huukm Barat yang merupakan peninggalan kolonialis.

2.

3.

TRANSFORMASI FIKIH MUAMALAH KE DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Ada norma antara (tussen norm, generelle norm, law in books) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita. Ada norma konkrit (concrete norrm), sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakkannya di pengadilan.

URGENSITAS LEGISLASI FIKIH MUAMALAH Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi civil law civil law yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Sementara itu hukum Islam walaupun mempunyai sumbersumber tertulis pada Al-Qur’an, As-Sunnah dan pendapat para fuqaha (doktrin fikih) pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundangundangan yang mudah dirujuki. Oleh karena itu, hukum Islam di Indonesia seperti halnya juga hukum adat, sering dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan.

Dari perspektif sistem hukum nasional, bentuk negara kesatuan RI bukan sekedar fenomena yuridis-konstitusional, tetapi merupakan suatu yang oleh Friedman disebut sebagai “people attitudes� yang mengandung hal-hal seperti diatas yakni : beliefs, values, ideas, expectations. Paham negara kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah suatu keyakinan, suatu nilai, suatu cita dan harapanharapan. Dengan unsur-unsur tersebut, paham negara kesatuan bagi rakyat Indonesia mempunyai makna ideologis bahkan filosofis, bukan sekedar yuridis formal. Dengan perkataan lain, sistem hukum nasional merupakan pengejawantahan unsur budaya. Oleh karenaya, menurut Solly Lubis, dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat secara mendasar (grounded, dogmatie) dimensi kultur seyogyanya mendahului dimensi politik dan hukum.

Berdasarkan paparan diatas, maka umat Islam yang menghendaki pemberlakuan fikih muamalah sebagai hukum positif juga harus mengupayakan politik hukum melalui proses legislasi dengan menyusun draft Randangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan kepada badan legislatif (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Berkenaan dengan proses legislasi, dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan undang-undang. Pengajuan RUU bisa melalui Presiden atau melalui inisiatif DPR. Mentransformasikan fikih muamalah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik sekurangkurangnya harus memenuhi empat landasan yakni : landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Berkaitan dengan subtansi hukum, meskipun Pengadilan Agama telah lama diakui eksistensinya, namun masih belum mempunyai buku hukum yang dijadikan standarisasi bagi hakim dalam memutus perkara layaknya KUHP di Pengadilan Negeri. Hukum materil yang digunakan di Pengadilan Agama selama ini, khususnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif), masih tersebar dalam beberapa kitab fikih. Suatu hal yang perlu dicatat adalah sejauhmana kesungguhan lembaga eksekutif maupun legislatif untuk merumuskan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya. Padahal justru melalui program legislasi nasional itu, hukum Islam tidak hanya menjadi hukum positif, namun kadar hukum itu akan menjadi bagian terbesar dari pelaksanaan hukum termasuk diantaranya hukum Islam yang mengatur masalah ekonomi syariah.

Landasan Filosofis, berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Landasan sosiologis, ketentuan-ketentuannya harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan yuridis, merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan, sedangkan landasan politis merupakan garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. Tegasnya, sejalan dengan program legislasi nasional, kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur legislasi (melalui perundang-undangan) dan jalur non legislasi (yang berkembang diluar undangundang). Diantara kedua jalur tersebut, kecenderungan pada jalur kedua lebih banyak mewarnai praktek penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. Pengembangan hukum Islam melalui jalur legislasi, terutama yang mengatur bidang ekonomi syariah tetap diperlukan, alasannya : 1) Pengaturan terhadap bidang ekonomi syariah

Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan fikih muamalah ke dalam hukum nasional adalah meminjam teori hukumnya Hans Kelsen (stufenbau des rechts). Menurut teori ini berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya yakni : 1. Ada cita-cita hukum yang merupakan norma abstrak.

94


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

sifatnya sudah mendesak terkait dengan kewenangan baru Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang tersebut, sebagaimana bunyi pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. 2) Materi hukum ekonomi syariah adalah merupakan hukum privat Islam bukan hukum publik, sehingga jika bidang ini diangkat ke jalur legislasi tidak akan memunculkan konflik serius, baik ditingkat internal maupun eksternal karena sifatnya yang universal dan netral.

PROSPEK L E G I S L A S I FIKIH M U A M A L A H DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Mengusung hukum Islam ke jalur legislasi perlu memperhatikan tiga hal yaitu subtansi, bentuk dan proses. Dalam hal subtansi sebagaimana telah dikemukakan didepan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk yurisprudensi dan yang sudah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Dalam hal bentuk, yang perlu diperhatikan yakni jangkauan berlakunya disesuaikan dengan tingkatan hirarkis perundangundangan di negara republik menurut Pasal 7 Undang-Undang No, 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam hal proses tergantung pada yang telah dipilih, karena legislasi fikih muamalah menjurus dalam bentuk undang-undang, prosesnya lebih sulit daripada bentuk peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan dibawahnya, namun demikian melihat kenyataan yang ada, lahirnya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah, bagian dari fikih muamalah mempunyai peluang yang cukup besar, beberapa hal penting yang berpotensi sebagai faktor pendukung yakni antara lain : 1. Subtansi hukum Islam estabilished (sudah mapan), disamping penggunaan fikih-fikih produk imam madzhab yang sudah teruji, sebagian besar madzhab-madzhab yang berkembang di Indonesia adalah madzhab Imam Syafi’I, Madzhab Imam Maliki, Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Hambali. 2. Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk berhasil memperjuangkan legislasi hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas di lembaga pembentuk hukum dan fakta politik menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan mayoritas di Indonesia, namun memperhatikan konfigurasi politik dalam dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa Islami, seperti lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23

3.

4.

5.

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selain yang berbentuk peraturan perundang-undangan juga berbentuk fatwafatwa para ulama yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dibidang ekonomi syariah terutama pada bank-bank syariah atau bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah. Namun demikian fatwa-fatwa diatas belum meliputi seluruh iten ekonomi syariah sebagaimana termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Juga perlu dicatat bahwa hanya sebagian kecil saja dan fatwa-fatwa tersebut yang telah terserap dalam Peraturan Bank Indonesa (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Materi hukum yang hendak diusung ke jalur legislasi mencakup hukum privat yang bersifat universal dan netral sehingga tidak memancing sentimen agama lain. Sistem politik Indonesia memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya aspirasi politik Islam, termasuk aspirasi untuk melegislasikan hukum Islam. Pada tataran yuridis konstitusional, berdasarkan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, hukum Islam adalah bagian dan hukum nasional dan harus ditampung dalam pembinaan hukum nasional, serta sejalan dengan program legislasi nasional.

Dibalik peluang legislasi yang terbuka lebar, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi yakni : 1. Perbedaan pendapat dikalangan intern umat Islam sendiri yang sebagian menolak gagasan legislasi. 2. Perbedaan pendapat dikalangan intern Islam mengenai subtansi hukum (fikih muamalah) yang akan diundangkan masih ikhtilafi (ada perbedaan pendapat). 3. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka (seolaholah sebagai warga negara kelas dua) dan ini juga dipicu oleh sikap dan pernyataan sebagian gerakan Islam sendiri yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam. Hukum Islam yang diusung ke jalur legislasi dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis nantinya tidak hanya berasal dan satu madzhab fikih saja, melainkan dipilih dan di-tarjih (menguatkan salah satu dan beberapa pendapat madzhab) dan berbagai pendapat madzhab fikih yang lebih sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan yang menghendaki. Usulan ini secara otomatis berupaya untuk menghilangkan sikap ta’assub (fanatik) madzhab.

95


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya perlu dikemukakan kelebihan dan kelamahan hukum Islam dalam bentuk perundangundangan. Menurut Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Algra dan Duyyendijk kelebihan dari bentuk perundangan-undangan dibandingkan dengan norma-norma lain adalah : 1) Tingkat prediktibilitasnya tinggi, 2) Perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Sedangkan menurut ulama fikih, sisi positif hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan antara lain : 1) Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum sesuai dengan keinginannya, 2) Mengukuhkan fikih Islam dengan mengemukakan pendapat paling kuat, 3) Menghindari sikap taqlid madzhab di kalangan praktisi hukum, yang selama ini menjadi kendala dalam lembaga-lembaga hukum, 4) Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan.

2.

Disamping sisi positif maupun kelebihan-kelebihan di atas, hukum Islam dalam bentuk perundangundangan juga mengandung kelemahan-kelemahan sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo antara lain : 1) Norma-normanya menjadi kaku, 2) Mengabaikan perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Selain itu, untuk mengubah hukum yang berbentuk perundang-undangan memerlukan tata cara tertentu, sehingga membutuhkan waktu, biaya dan persiapan yang tidak kecil.

3.

4.

Sedangkan menurut Ibnu al-Muqaffa, sisi negatif pelembagaan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan adalah sebagai berikut :1) Munculnya kekakuan hukum, sedangkan manusia dengan segala persoalan kehidupannya senantiasa berkembang, dan perkembangan ini seringkali tidak diiringi dengan hukum yang mengaturnya. 2) Mandegnya upaya ijtihad, 3) Munculnya persoalan taklid baru. Kehadiran undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan, keberadaannya di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, disisi lain secara subtansial akan dijadikan sebagai landasan yuridis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya diperlukan intervensi negara dalam pembentukan dan pengaturannya karena berhubungan dengan ketertiban umum dalam pelaksanaannya. Adapun pembentukan undangundang yang mengatur kegiatan dibidang ekonomi syariah yang akan datang menurut hemat penulis, seharusnya mempertimbangkan : 1. Mendahulukan pengaturan aspek-aspek ekonomi syariah yang bersifat lex generalls dengan alasan : a) Kebutuhan terhadap undang-

undang yang mengatur masalah ekonomi syariah sifatnya sangat mendesak, karena dasar hukum yang dipakai saat ini, baik oleh para pelaku bisnis dibidang ekonomi syariah maupun Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah fikih muamalah. b) Untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang seluruh kegiatan di bidang ekonomi syariah sesuai kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan kebutuhan hukum sekarang sudah bersifat mendesak, hal ini dipandang tidak efisien dari segi waktu. Dalam penyusunan undang-undang yang mengatur bidang ekonomi syariah juga perlu mempertimbangkan beberapa fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN, baik yang terserap dalam PBI dan SEBI maupun yang tidak terserap, karena telah nyata bahwa lahirnya fatwa-fatwa diatas adalah sebagai respon dari beberapa permasalahan riil yang dimintakan fatwa berkenaan dengan kegiatan dibidang ekonomi syariah yang tengah berjalan. Perlu juga mempertimbangkan pengalaman Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam menyelesaikan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, hal ini nantinya dapat dijadikan acuan dan masukan bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimasa depan. Perlu juga mempertimbangkan untuk mengkomparasikan dengan pasal-pasal dalam KUHD dan KUHPerdata khususnya yang berkenaan dengan perjanjian, alasannya : Pasalpasal tersebut selama ini telah lazim dipakai dasar untuk mengadakan kontrak dibidang ekonomi di Indonesia, seperti jual beli, sewa menyewa perjanjian kerja, perjanjian usaha dalam bentuk perserikatan perdata, penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam habis pakai, dan lain-lain, serta perjanjian-perjanjian lain dengan nama apapun juga, atau bahkan tanpa nama, apabila kaum muslimin menghendaki, maka melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dapat sepenuhnya melakukannya berdasarkan ajaranajaran dan akhlak Islam, sehingga seluruh perbuatannya tersebut akan tunduk kepada dan terhadapnya berlaku hukum Islam. Dengan demikian, maka praktis dalam seluruh kehidupan keperdataan atau muamalah, bagi umat Islam di Indonesia telah dapat diberlakukan hukum Islam, asalkan mereka menghendaki.

Seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak, ini berarti setiap individu anggota

96


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

masyarakat bebas membuat atau mengikat perjanjian dengan individu anggota masyarakat lain menurut kehendaknya, sepanjang sesuai dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal tersebut juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Islam. Bahkan lebih dari itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undangundang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Namun yang perlu mendapat stressing di sini adalah aspek syariat yang menyangkut etika transaksi dan pemahaman batasan-batasan syarat yang mencakup rukun dan syarat-syarat akad yang terdapat dalam asas-asas kontrak menurut hukum Islam yang mungkin pada penerapannya berbeda dengan KUHPerdata.

keimanan dan keyakinannya, hal bertentangan dengan jiwa pancasila.

ini

tidak

PENUTUP Prospek legislasi fikih muamalah sebagao upaya mentransformasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional disamping mempunyai peluang dan tantangan, juga memiliki muatan positif dan negatif.

Asas hukum ini dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin dihilangkan dari tatanan hidup umat manusia dalam masyarakat yang beradab, karena kebebasan individu adalah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak suatu kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan negara berhak mencabutnya. Asas kebebasan berkontrak di dalam kegiatan keperdataan tersebut sangat sesuai dengan pengertian ibadah muamalah. Pada akhirnya, untuk menghasilkan produk undang-undang yang baik, maka dalam proses perumusannya perlu mengkomparasikan pendapat madzhab fikih muamalah yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, tentunya yang sesuai dengan sosio kultural bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran syariah. Di samping itu, perlu melibatkan pakar akademisi dan praktisi ekonomi syariah, perlu juga melibatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah), Dewan Syariah Nasional (DSN), Basyarnas, Bamui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Matsa’il Nahdhatul Ulama (NU), karena bagaimanapun mereka adalah representasi pemikir hukum Islam di Indonesia yang dalam kesehariannya selalu bergelut dengan persoalan-persoalan kontemporer hukum Islam, khususnya ekonomi syariah. Dengan keluarnya undang-undang yang mengatur ekonomi syariah, maka tidaklah mustahil, pada masa-masa mendatang kaum muslimin Indonesia dalam menjalankan aktivitas usaha mereka di segala bidang keperdataan, akan menjadikan undangundang tersebut menjadi landasannya. Masalahnya adalah sederhana, mereka ingin agar seluruh aktivitas hidup mareka, sesuai dengan rasa

97

1.

Faktor yang mendukung sebagai peluang antara lain : a. Subtansi hukum Islam yang telah mapan b. Konfigurasi politik di Indonesia dalam dasawarna terakhir cukup prospektif bagi lahirnya produk hukum berbentuk perundang-undangan yang bernuansa Islami. c. Adanya kebutuhan hukum yang mengatur bidang ekonomi syariah sangat mendesak. d. Sejalan dengan program legislasi nasional.

2.

Adapun faktor-faktor yang menjadi tantangan terhadap legislasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional antara lain : a. Adanya perbedaan pendapat di kalangan intern umat Islam sendiri yang sebagian menolak gagasan legislasi. b. Adanya perbedaan pendapat di kalangan intern ahli hukum Islam mengenai subtansi hukum yang hendak diusung ke jalur legislasi. c. Adanya resistensi dari kalangan non muslim yang menganggap legislasi hukum Islam di Indonesia, seakan-akan menempatkan mereka sebagai warga negara kelas dua, dan juga sikap dan pernyataan gerakan Islam sendiri yang justru kontra produktif bagi perjuangan hukum Islam.

3.

Adapun faktor-faktor yang menjadi muatan positif bagi legislasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut : a. Tingkat prediktibilitasnya tinggi, sehingga alur putusan hukum yang akan diambil dapat diperkarakan oleh hakim maupun masyarakat khususnya pencari keadilan. b. Menghindari putusan hakim yang bertentangan dengan asas hukum. c. Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, khususnya Peradilan Agama.

4.

Adapun faktor-faktor yang menjadi muatan negatif bagi legislasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut : a. Fikih yang telah menjadi undang-undang, maka secara otomatis langsung


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

b.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

konvensional, padahal dinamika fikih terus berkembang dari waktu ke waktu. Mengabaikan perbedaan atau ciri-ciri khusus yang melekat dalam bidang tertentu yang tidak dapat digeneralisasi. Menakar peluang dan tantangan, muatan positif maupun negatif, maka legislasi hukum Islam (fikih muamalah) dalam sistem hukum nasional dalam bentuk perundangundangan yang mengatur tentang ekonomi syariah merupakan pilihan tepat sesuai kebutuhan hukum yang sudah sangat mendesak. Adapun mekanisme pengajuannya dapat melalui inisiatif presiden maupun inisiatif legislatif.

Solly Lubis, Pengembangan Hukum Nasional (Makalah Seminar Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar pada tanggal 14-18 Juli 2003. Sri Wahyudi, Politik Hukum Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Mimbar No. 59 Thn XIV, AlHikmah, 2003. Taufiq, Transformasi Hukum Islam ke Dalam Legislasi Nasional, Jurnal Mimbar Hukum No. 49 Tahun XI, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta, Juli-Agustus 2000.

DAFTAR PUSTAKA Bagir

Manan, Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Mimbar Hukum No. 56 Tahun XIII, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta, 2000.

Zuffan Sabrie, Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila, Pustaka Antara, Jakarta, 1990.

Ensiklopedi Hukum Islam (dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 47 Th. XI, Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, Jakarta. Hartono Mardjono, Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia (Ditulis Dalam Buku Prospek Hukum Islam Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH), Kemudi Mas Abagi, Jakarta, 1994. Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Jimly As-Shiddiqie, Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM), Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Lili Rasjidi, Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu?), Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Rifyal Ka’bah, Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-undangan Negara Di Indonesia, Majalah Hukum Suata Uldilag Vol. II No. 5 Jakarta, September 2004. Rosjidi, Ranggawidjaja, Perundang-undangan, Jakarta, 1998.

Pengantar Ilmu Maju Mundur,

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

98


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Sumatera Utara M. Tohir1) 1)

Kasubbid Sosial dan SDM Balitbang Provsu

Abstraksi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara, mendapatkan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara, merumuskan upaya-upaya dalam mengatasi kendalakendala yang dihadapi dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara. Secara umum, Mekanisme Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan trilogy peran serta masyarakat, yaitu dari Masyarakat, oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat. Pendidikan dalam kebutuhan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan dari masyarakat diaktualisasikan dalam bentuk perencanaan pendidikan yang matang dan disalurkan dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah dengan dukungan unsur sekolah sehingga adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus sebagai wujud dari partisipasi publik sebagaimana yang ingin dicapai dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara adalah : Hambatan Konseptualisasi, adanya reluktansi atau keengganan untuk mengimplementasikan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat (terjadi distorsi pada peran, fungsi, dan keanggotaan). Hambatan Implementasi, pada umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan. Hambatan Aktualisasi, berkaitan dengan pendanaan, gagasan, rencana pengembangan, dan lain-lain.

Kata kunci : Manajemen pendidikan, partisipasi masyarakat. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Hal ini diperparah lagi dengan krisis moneter dan ekonomi yang mendera sejak tahun 1997 yang telah mengakibatkan kenaikan hargaharga barang khususnya kebutuhan pokok masyarakat dan kesulitan ekonomi yang diderita rakyat dan pemerintah. Dampak lebih jauh dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anak putus sekolah karena alasan kurang mampu, sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai karena tidak adanya dana dan terbengkalainya saranan dan prasarana pendidikan yang termakan usia yang perlu segera direnovasi.

PENDAHULUAN Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Peningkatan kualitas pendidikan dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus didukung melalui peran aktif masyarakat serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Anggaran pendidikan yang sangat minim yakni kurang dari 20 % pertahun sebagaimana yang seharusnya diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, mengakibatkan keterbatasan pemerintah dalam

Banyak kritik yang muncul mengenai sistem pendidikan dan segala programnya karena dianggap sering berubah dan tidak seimbang kurikulum yang yang kurang tepat dengan mata pelajaran yang terlalu banyak dan tidak terfokus pada hal-hal yang seharusnya diberikan. Namun masalah yang paling penting pada setiap sistem pendidikan khususnya program yang mendukungnya adalah evaluasi yang efektif. Kualitas dan manajemen pendidikan menjadi masalah yang selama ini cukup menjadi perhatian.

99


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini dan tantangan di masa depan yang semakin berat menuntut adanya kualitas sumber daya manusia yang tangguh, cerdas dan terampil untuk menghadapi persaingan global dan pasar kerja. Hal itu bukanlah hanya slogan dan impian belaka, terbukti sejumlah siswa-siswi Indonesia berhasil menjadi juara (pemenang medali emas) Olimpiade Fisika, Kimia, dan lain-lain di tingkat internasional. Untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, perlu terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas belajar siswa dan evaluasi belajar yang efektif untuk menilai kualitas belajar dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, terampil, menguasai ilmu Pengetahuan dan teknologi berwawasan luas, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

TINJAUAN PUSTAKA Paradigma Baru Pendidikan Nasional Paradigma Baru Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989.(1) Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.

Manajemen Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pengelolaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek. Hal ini ditandai dengan Pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat daerah dan Komite Sekolah di tiap jenjang pendidikan. Diharapkan wadah ini menjadi pola kemitraan dalam manajemen pendidikan yang profesional dengan melibatkan segenap komponen masyarakat dan stakeholder guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kebijakan ini selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, maka pengembangan kualitas dan inovasi pendidikan difokuskan untuk agenda yang paling mendesak yaitu implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi serta manajemen pendidikan yang profesional. Maksud dan Tujuan Penelitian

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. Dengan demikian Peran serta Masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan peran yang sudah ada dengan lebih terarah dan terencana dengan baik sehingga kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi dengan aktif berperan serta sesuai dengan tata laksana yang benar. Pendidikan tanpa dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskannya akan menyebabkan malproduct dan hanya mengejar status bukan keahlian dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Ada peran-peran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menuangkan ide atau keinginannya dan bagaimana sebenarnya pendidikan berbasis masyarakat dapat diimpelementasikan serta apa peran pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskannya.

Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

Tentunya impelementasi pendidikan berbasis masyarakat memiliki kendala yang sangat krusial untuk didiskusikan dan sangat memerlukan problem solving. Kendala-kendala ini yang ditemukan di masyarakat berdasar kepada penemuan beberapa ahli.

Adapun tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah: 1. Mengetahui mekanisme manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara. 2. Mendapatkan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara. 3. Merumuskan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara.

Desentralisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan berbasis masyarakat merupakan salah satu dari Desentralisasi pendidikan dan konsep otonomi daerah. Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi

100


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga perana pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dan yang telah berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis.

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (pusat) dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2). Oleh karena itu maka pengelolaan dan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2)

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 Bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional tetap berada di tangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangka pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis.

Dengan adanya desentralisai penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan, pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (pasal 46 ayat 2). "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau

Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus

101


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

menyediakan pendidik dan/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasa 12 ayat 1 huruf a dan b). Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2).

Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan impelementasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat (Sihombing, 2001). Dari konsep di atas dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Konsep dan praktek PBM tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, mandiri dan memiliki daya saing dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Pendidikan Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).

Dengan demikian tenaga pendidikan (pihak-pihak terkait) harus melakukan akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada masyarakat. Menurut Sagala, S., 2004 akuntabilitas dapat mengembangkan persatuan bangsa serta menjawab kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap masyarakat akan menumbuhkan inovasi dan otonomi dan menjadikan pendidikan berbasis pada masyarakat (community based education). Untuk mewujudkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Apabila kita lihat mutu pendidikan di negara kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika.

Oleh karena itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah.

Beberapa problem mengenai mutu pendidikan kita seperti yang diungkapkan Dr. Arief Rahman (2) adalah: 1. Pembiasaaan atau penyimpangan arah pendidikan dari tujuan pokoknya 2. Malproses dan penyempitan simplikatif lingkup proses pendidikan menjadi sebatas pengajaran. 3. Pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspekaspek intelektual atau derajat kecerdasan nalar.

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan di tingkat satuan pendidikan peran-peran tersebut menjadi tanggungjawab komite sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3)

Sedangkan menurut Surya, M., 2002 (3) salah satu problematika pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan, sehingga kinerja pendidikan tidak berjalan dengan optimal. Persoalan tersebut menjadi lebih komplek jika kita kaitkan dengan penumpukan lulusan karena tidak terserap oleh masyarakat atau dunia kerja karena rendahnya kompetensi mereka. Mutu dan hasil pendidikan tidak memenuhui harapan dan kebutuhan masyarakat atau mempunyai daya saing yang rendah. Indikator yang menunjukkkan rendahnya mutu hasil pendidikan kita adalah kepekaan sosial alumni sistem pendidikan terhadap persoalan masyarakat yang seharusnya menjadi konsen utama mereka, seperti:

102


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

1.

2.

3.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Alumni kedokteran tidak menunjukkan kepekaan sosial terhadap maraknya wabah demam berdarah, sehingga lonjakan wabah tersebut di beberapa daerah harus dibarengi dengan ironi kekurangan tenaga medik dan paramedik, sehingga terjadilah kisah tragis Indah di Indramayu. Kesulitan untuk mencari guru mengaji di sebagian besar masjid-masjid kota pontianak dan Kab./Kota lainnya di Provinsi kalimantan Barat merupakan hal yang sulit kita pahami, mengingat STAIN Pontianak hingga saat ini telah meluluskan banyak alumni. Sangat ironis terjadi bagi masyarakat Kalimantan Barat jika harus kekurangan tenaga dan ahli pertanian sehingga banyak areal pertanian terbengkalai atau salah urus, mengingat Untan dan IPB meluluskan ratusan sarjana pertanian setiap tahunnya.

Kendala Implementasi Masyarakat

Pendidikan Berbasis

Kendala dalam mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Masyarakat menurut Sagala, S., 2004 adalah: 1. Sistem perencanaan, pengangguran dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah masih dari atas ke bawah (top down). 2. Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan atau kekuatan energi masyarakat. 3. Sikap Birokrat yang belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan. 4. Karakteristik kebutuhan belajar masyarakat yang sangat beragam, sedangkan sistem perencanaan yang dianut masih turun dari atas dan bersifat standar. 5. Sikap masyarakat dan juga pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-halyang bersifat kebutuhan badani / kebendaan. 6. Budaya menunggu pada sebagian besar masyarakat kita. 7. Tokoh panutan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai panutan sering berperilaku seperti birokrat. 8. Lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan masih kurang. 9. Keterbatasan anggaran, sarana prasarana belajar, dan tenaga kependidikan. 10. Egoisme sektoral, yaitu masih ada keraguan di antara prosedur yang berbeda tentang kedudukan masyarakat dalam institusi pendidikan berkaitan dengan pendidikan berbasis masyarakat yang masih menonjolkan karakteristiknya masing-masing.

Kisah-kisah ironis tersebut menggambarkan secara jelas bahwa kompetensi moral dan kompetensi sosial SDM keluaran sistem pendidikan kita sangat tidak compatible dengan tuntutan dunia kerja di dalam masyarakatnya. Sistem pendidikan tidak menjadikan masyarakat sebagai dasar prosesualnya dan tidak berakar pada sosial budaya yang ada. Pendidikan berjalan di luar alam sosial budaya masyarakatnya, sehingga segala yang ditanamkan (dilatensikan) melalui proses pendidikan merupakan hal-hal yang tidak bersentuhan dengan persoalan kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut. Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Lembaga Pendidikan berbasis Masyarakat pada jalur pendidikan formal dan non formal dapat memperoleh bantuan teknis, Subsidi dana dan Sumber daya lain yang tata cara mengenai bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainnya tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 1. Bantuan teknis, yaitu penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis masyarakat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan tenaga ahli serta pendidikan atau pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Subsidi dana penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis masyarakat yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa biaya operasi. 3. Sumber daya lain dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal berbasis masyarakat dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan dan sarana dan prasarana pendidikan.secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah

Langkah Strategi Reposisi Pendidikan Berbasis Masyarkat Langkah Strategi Reposisi Pendidikan Berbasis Masyarkat adalah bagaimana aktualisasi pemerintah dalam menggalakan pendidikan berbasis Masyarakat dan Reaktifasi Masyarakat dalam mensukseskan pendidikan tersebut. Beberapa peran yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing, U. 2001 adalah: peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra dan peran sebagai penyandang dana. 1. Pelayan Masyarakat Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan

103


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

2.

3.

4.

5.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Fasilitator Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Pendamping masyarakat Pemerintah menjadi pendamping masyarkat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan konstribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan ing madya mangun karsa ( bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (Ing ngarsa sung tulodo). Mitra Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat. Penyandang Dana Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Belajar untuk belajar bukan menjadi tujuan, tetapi belajar untuk hidup dalam arti bermatapencaharian yang layak. Untuk itu diperlukan modal sebagai modal dasar untuk menerapkan apa yang diyakininya dapat dijadikan sebagai

sumber kehidupan dari apa yang sudah dipelajarinya. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini ingin mengkaji Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan bagaimana penerapan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, juga menelusuri lebih mendalam masalah-masalah yang dihadapi dan halhal lain sesuai dengan temuan-temuan yang berkembang di lapangan, terkait dengan manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara dengan menggunakan statistik deskriptif, dan kemudian dilakukan analisis secara komprehensif. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat dan kota Pematang Siantar. Adapun alasan pemilihan Kabupaten Langkat sebagai sampel daerah, karena mewakili daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara, Sedangkan Kota Pematang Siantar merupakan daerah Kota yang relatif maju dan berada di dataran tinggi Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang Manajemen Pendidikan berbasis masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari data primer data dan sekunder. Data sekunder yang terdiri dari dokumen tertulis diperoleh dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten/Kota yakni Pemerintahan Kota dan Kabupaten khususnya mengenai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pembangunan di sektor pendidikan. Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk menjaring data primer adalah dengan metoda triangulasi yang terdiri dari teknik wawancara yang mempergunakan panduan/pedoman wawancara serta penilaian masyarakat melalui kuesioner. Teknik Analisis Data Dalam Penelitian ini, peneliti melihat, bertanya, mendengar, mencatat, merekam dan memperhatikan lalu berusaha menjabarkan atau menginterpretasikan data tersebut untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memberikan kesimpulan setelah dilakukan pengecekan ulang atas data tersebut. Informasi dan data yang

104


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

diperoleh dari lapangan dan informan disusun secara sistematis dan dikategorisasikan selanjutnya dianalisis. Setelah penyusunan, serta analisis data dan informasi tersebut, dilakukan pendesainan penulisan sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan hingga akhirnya menghasilkan sebuah laporan penelitian yang integratif dan sistematis.

dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

PEMBAHASAN 1.

Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Di Sumatera Utara

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2.

Dewan Pendidikan

Pengelolaan sekolah model MBS bertumpu pada kebutuhan, visi, harapan, dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah. Mekanisme pelaksanaan pendidikan model ini adalah sebagai berikut. a. Peran serta masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan pemerataan perlu terus ditingkatkan. Peran lebih aktif ini merupakan realisasi dari bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu namun juga melekat kewajiban untuk ikut serta mengadakannya baik dalam menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasi mulai dari yang berskala mikro hingga yang berskala makro. b. Penyaluran aspirasi serta kontribusi masyarakat yang beragam melalui institusi yang demokratis sebagai mana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di tingkat kabupaten/kota dinamakan Dewan Pendidikan dan di tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah.

Pemerintah menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Patut diakui bahwa dukungan dan peran serta masyarakat selama ini sudah terbangun, namun demikian peran dan fungsinya lebih lanjut perlu diperluas, yakni melalui pembentukan dan aktualisasi fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Langkah ini ditempuh Depdiknas dengan mengeluarkan SK Mendiknas Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, pada Tanggal 2 April 2002. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lahir kerena tuntutan dan amanat otonomi daerah. Agar dapat memberikan peran pertimbangan (advisory), pendukung (supporting), dan sekaligus mengontrol (controlling) penyelenggaraan urusan pendidikan yang telah diserahkan kepada daerah, maka dibentuklah lembaga mandiri yang bernama generik Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dewan Pendidikan dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sedang Komite Sekolah dibentuk di tingkat satuan pendidikan sekolah/madrasah.

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pertama, menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagi kekuasaan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang sekaligus wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya di sektor pendidikan. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga

105


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

(power sharing), antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut. 1) Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. 2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Kedudukan dan Sifat Dewan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara politis menjadi suatu gerakan bersama (collective action) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota. Dalam kondisi dan kebutuhan tertentu, misalnya untuk pelaksanaan otonomi khusus, atau pertimbangan lain, Dewan Pendidikan dapat dibentuk di tingkat provinsi.

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan; b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d) kriteria fasilitas pendidikan; dan e) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan maupun dinas pendidikan kabupaten/kota maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari. Tujuan Dewan Pendidikan Adapun tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut. a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Keanggotaan Dewan Pendidikan Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut: 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan. 2) Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll).

106


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

3) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu 4) pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah. 5) Tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan 6) mutu pendidikan. 7) Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren). 8) Dunia usaha/industri/asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi,dan lainlain). 9) Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). 10) Perwakilan dari Komite Sekolah yang disepakati.

lembaga pemerintahan lainnya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan, termasuk dengan Komite-komite Sekolah bersifat koordinatif. 3.

Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Kedudukan dan Sifat Komite Sekolah

Unsur birokrasi, misalnya dari unsur dinas pendidikan setempat dan dari unsur legislatif yang membidangi pendidikan, dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan maksimal 4-5 orang. Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyakbanyaknya berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART.

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu kompleks. Ada sekolah negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka Komite Sekolah dapat dibentuk dengan alternatif sebagai berikut : Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu satuan pendidikan. Satuan pendidikan sekolah yang siswanya dalam jumlah yang banyak, atau sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa, temasuk dalam ketegori yang dapat membentuk Komite Sekolah sendiri. Kedua, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis. Sebagai misal, beberapa SD yang terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu Komite Sekolah. Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan terletak di dalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Sebagai misal, ada satu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan pendidikan TK, SD, SLB, dan SMU, dan bahkan SMK dapat membentuk satu Komite Sekolah. Keempat, Komite Sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah-sekolah di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah, Al Azhar, Sekolah Katholik (Santo Thomas dll), Sekolah Kristen (Methodist dll), dsb.

Pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dewan dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua dewan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa bakti kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan di dalam AD/ART. Tata Hubungan Pendidikan

Antar

Organisasi

Dewan

Pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada daerah otonom pada jalur sekolah maupun luar sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundangundangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu setiap penyelenggaraan pendidikan dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara Dewan Pendidikan dengan instansi lain. Hubunganhubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan, dan kemitraan.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan dinas pendidikan daerah otonom dan lembaga-

107


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan Komite Sekolah Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut. 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut. 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut. 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Keanggotaan Komite Sekolah Keanggotaan Komite Sekolah berasal dari unsurunsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. Anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut: 1) Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis. 2) Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat). 3) Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan. 4) Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain). 5) Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain). 6) Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. 7) Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). 8) Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas. 9) Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan; b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); c) kriteria kinerja satuan pendidikan; d) kriteria tenaga kependidikan; e) kriteria fasilitas pendidikan; dan f) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Permusyawaratan Desa

108


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

dibina oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, kondisi tersebut berimplikasi terhadap tatanan dan hubungan baik vertikal maupun horizontal yang baku antara sekolah dengan instansi lain. Hubungan-hubungan tersebut bisa berupa laporan, konsultasi, koordinasi, pelayanan, dan kemitraan.

Kepengurusan Komite Sekolah Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengurus komite dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi Komite Sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat Komite Sekolah.

4.

Dari separuh jumlah komite sekolah yang diteliti telah mengikuti SK dengan jumlah anggota minimum 9 orang, sedang yang lain jumlah anggotanya lebih besar, dengan anggota sampai 20 orang. Sebagian besar komite mempunyai pengurus 3 orang, dan meniru struktur organisasi seperti disarankan. Kepala sekolah secara jelas diharapkan menjadi manusia sumber untuk komite, tidak dapat menjadi anggota komite.

Pengurus Komite Sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut : a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah Komite Sekolah. b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota Komite Sekolah. c. Jika diperlukan pengurus Komite Sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya.

Semua sekolah diwakili oleh paling sedikit satu orang guru dalam komite. Paling banyak ada 3 orang wanita terwakili dalam komite, meskipun demikian 43 % bendaharawan adalah wanita. Beberapa komite, ada yang tidak mempunyai anggota wanita.

Mekanisme kerja pengurus Komite Sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut : a. Pengurus komite Sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART. b. Pengurus Komite Sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan peserta didik. c. Apabila pengurus Komite Sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru. d. Pembiayaan pengurus Komite Sekolah diambil dari anggaran Komite Sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. Tata Hubungan Sekolah

Antarorganisasi

Hasil Evaluasi Kinerja

Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Kelihatannya, pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki. Sebagian besar anggota komite mempunyai minat menjadi anggota komite di sekolah anaknya. Anggota komite sekolah pada umumnya dipilih melalui musyawarah tidak melalui pemilihan. Beberapa orang anggota BP3 diangkat kembali menjadi anggota komite dan tugasnya diperluas. Banyak komite yang sudah mempunyai SK dari kepala sekolah, sedangkan komite-komite yang baru dibentuk (pergantian) SK-nya masih sedang diproses. Pertemuan-pertemuan formal, dilakukan secara regular, tetapi tidak sering. Sering mereka diundang oleh kepala sekolah untuk mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan rencana pengembangan sekolah (RAPBS), tetapi mereka dapat diundang oleh kepala sekolah maupun oleh ketua komite untuk mendiskusikan hal hal yang berkaitan dengan kalender sekolah. Program-

Komite

Penyelenggaraan pendidikan jalur sekolah sesuai dengan jenjang dan jenis, baik negeri maupun swasta, telah diatur melalui perundang-undangan serta perangkat peraturan yang mengikutinya. Selain itu setiap penyelenggaraan persekolahan

109


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

program yang dikembangkan dalam pertemuanpertemuan ini menunjukkan kecenderungan terfokus pada perbaikan fisik sekolah. Aktivitas peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya nampak tidak mengacu pada isu-isu penting belajar mengajar. Walaupun demikian, dampak positif perencanaan bersama pengembangan program dapat dilihat di banyak sekolah. Komite sekolah dengan semangat tinggi merinci perubahan-perubahan di sekolah di dalam 4 bidang peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik, dan perbaikan lingkungan fisik.

pasti membawa perubahan. Perubahan ini jelas menimbulkan konsekuensi bagi elemen atau pihak yang terlibat. Proses adopsi umumnya berevolusi melalui tahapan: awareness (tertarik), interest (minat), desire (hasrat), dan action (mengambil langkah untuk mengadopsi). Disadari bahwa tidak semua pihak secara langsung sampai pada langkah untuk mengadopsi, ada pihak yang cepat untuk mengadopsi (early adopter), ada yang lambat menerima (late adopter), dan ada pihak yang sementara menolak (laggard). Reluktansi merupakan wujud keengganan untuk mengimplementasikan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat atau keengganan untuk mengimplementasikan secara benar (terjadi distorsi pada peran, fungsi, dan keanggotaan). Reluktansi dapat dipahami, karena pihak-pihak yang berada di zone of comfort (zona kenikmatan) dunia persekolahan merasa terganggu dan merasa tidak perlu mengadopsi Manajemen Berbasis Sekolah/Masyarakat. Reluktansi semakin menguat saat dibarengi dengan keluhan bahwa kinerja Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat memberikan peluang terhadap peran masyarakat yang mendikte sekolah, bersikap arogan, atau memanipulasi kepentingan. Keluhan demikian harus direspon dan ditangani dengan cepat oleh stakeholders pendidikan di daerah bahwa perilaku peran dan partisipasi masyarakat yang menyimpang tidak mencerminkan perilaku sistem Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana diharapkan. Dengan respon dan penanganan yang tepat, maka reluktansi terhadap konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat secara perlahan dapat dikikis, sehingga proses adopsi dapat berjalan dengan baik.

Walaupun demikian, ada kendala-kendala. Kendala yang paling menonjol adalah usaha sekolah untuk mendanai program yang berani, terutama karena perencanaan dilakukan lebih dulu, dan kemudian dicarikan pendanaannya. Komite dan sekolah melaksanakan wiraswasta dalam hal ini dengan mengunakan berbagai cara untuk mengumpulkan dana termasuk: penjualan, canvassing, eliciting donator. Hanya satu dari keempat peran komite sekolah mediator antara sekolah dan masyarakat -yang dianggap sebagai kriteria keefektifan komite. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden. Sebagian besar responden mengharapkan komite sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar. 5.

Hambatan konseptualisasi juga dapat bersumber dari internal sekolah (yayasan dan lembaga) dan aparat dinas pembina. Kesan yang muncul adalah tidak menyadari kepentingan melibatkan stakeholders sekolah untuk lebih memajukan dan mengembangkan sekolah. Kesan berikutnya adalah tidak mau dibantu, merasa bahwa guru lebih pintar dari masyarakat, merasa bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk campur tangan dalam mengelola sekolah.

Kendala yang Dihadapi Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara

Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) hambatan utama dalam proses pembentukan dan aktualisasi kinerja komite sekolah sebagai pengejawantahan dari Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah/Masyarakat di Sumatera Utara, yakni hambatan konseptualisasi, hambatan implementasi, dan hambatan aktualisasi. Ketiga hambatan tersebut diuraikan sebagai berikut : -

Hal yang lebih parah adalah fenomena dimana pihak sekolah tidak mau tahu atas makna implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, dengan asumsi bahwa sekolah adalah produsen dan masyarakat ditempatkan tidak lebih dari sekedar konsumen, yang harus menerima konsekuensi biaya yang dibebankan, mau menerima semua aturan yang dibuat sekolah, mau menerima batas kemampuan pengelolaan yang dijalankan, dan mau menerima atas capaian mutu lulusan yang dihasilkannya.

Hambatan Konseptualisasi :

Hambatan ini berkaitan dengan penerimaaan terhadap konsepsi baru. Secara alami, sebuah konsepsi baru, apapun bentuknya, saat pertamakali diintroduksikan tidak secara cepat diadopsi, bahkan sering terjadi penolakan. Sebuah konsepsi baru

110


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Hambatan konseptualisasi dapat diatasi dengan memberdayakan 2 (dua) komponen berikut ini : 1. Aparat sekolah/dinas/yayasan memahami, menerima dan memfasilitasi pembentukan dan fungsi Komite Sekolah. 2. Masyarakat memahami, mau berpartisipasi dan mampu mengembangkan sekolah di lingkungannya. -

tidak mampu dipenuhi oleh manajemen sekolah. Bisa saja pihak komite sekolah berupaya kreatif menggalang sumber-sumber pendanaan, baik melalui hibah maupun aktivitas wirausaha yang dapat dijalankan, sepanjang tidak membebani siswa dan sekolah, dengan catatan pula bahwa usaha yang dijalankan memberikan nilai tambah (“value added”) bagi siswa, sekolah, dan masyarakat.

Hambatan Implementasi :

Untuk mampu beraktualisasi secara dinamis, jelas komite sekolah harus memiliki gagasan keratif dan rencana sistematis. Gagasan dan rencana, serta motivasi mengembangkan diri inilah tampak menjadi kendala utama bagi sebagian besar komite sekolah yang sudah terbentuk.

Hambatan ini berkaitan implementasi konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah/Masyarakat. Setelah sosialisasi dilakukan dan konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah/Masyarakat dapat diterima, masih ada persoalan yang menghadang, yakni bagaimana Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah/Masyarakat dapat diimplementasikan secara efektif, bagaimana komite sekolah dibentuk dan bekerja sesuai format, bagaimana hubungan dengan aparat sekolah, dan lain sebagainya.

6.

Tantangan Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Meski program pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah diluncurkan, tetapi kenyataan masih juga menunjukkan bahwa secara kualitatif kinerja operasional beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih belum memenuhi harapan. Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memang masih sangat variatif. Kinerja itu masih berada dalam garis kontinum dari “sebagai stempel” sampai “sebagai eksekutor”. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai stempel artinya badan ini hanya sekadar menjadi pengekor kemauan daerah dan sekolah, sampai dengan badan yang ditakuti oleh pihak pemerintah daerah dan sekolah. Sebagai lembaga stempel, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sering mendapatkan rapor merah oleh warga masyarakat, karena Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai tidak memihak kepentikan masyarakat dan orang tua, misalnya dalam hal pengambilan keputusan tentang biaya pendidikan. Sebaliknya, ada juga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang masih dilihat dengan sebelah mata oleh pemerintah daerah dan sekolah, karena sering dipandang lebih sebagai pesaing, atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang berseberangan atau bahkan berlawanan. Bukan sebagai mitra sejajar.

Membentuk komite sekolah tidak sekedar mengganti nama dari kelembagaan mitra sekolah sebelumnya, yakni BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Pembentukan komite sekolah perlu dilandasi dengan semangat peningkatan peran dan fungsi, serta perluasan keanggotaan. Kasus yang umum terjadi adalah sekedar ganti nama. Umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan. Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk. Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan aktivitas yang nyata, menjalankan peran dan fungsi kelembagaan komite sekolah. Hambatan implementasi ini memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi. Hambatan Aktualisasi :

Masalah keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah seperti itu tercermin dari beberapa kasus sebagai berikut. Misalnya, stempel Komite Sekolah banyak yang dibawa kepala sekolah dengan tujuan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan sekolah. Dengan demikian, keputusan sekolah seakan-akan telah disetujui oleh Komite Sekolah, padahal dalam praktik kepala sekolah masih mendominasi proses pengambilan keputusan tentang kebijakan sekolah. Pengambilan keputusan sekolah seharusnya dibahas secara bersama-sama antara pihak sekolah dengan Komite Sekolah. Bukan hanya sekedar dengan cara memberikan

Hambatan ini berkaitan dengan pendanaan, gagasan, rencana pengembangan, dan lain-lain. Bilamana disadari betul bahwa embrio komite sekolah perlu diberdayakan agar mampu kelak memberikan kontribusi pemikiran dan aktivitas yang mampu mendukung perkembangan sekolah, maka pihak manajemen sekolah seyogyanya memberikan ruang bagi alternatif pendanaan komite sekolah. Yang paling mudah adalah menyisihkan sebagian anggarannya melalui RAPBS, namun diyakini hal ini tidak mudah diterima atau bahkan

111


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

stempel Komite Sekolah kepada kepada kepala sekolah. Dalam hal ini, stigma Komite Sekolah sebagai stempel benar-benar ada dalam kenyataan.

untuk menggali dan menggalang dana operasionalnya. Ini menjadi penting, karena kemandirian dalam penggalangan dana akan mempengaruhi dan menentukan terbangunnya kemandirian dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Tetapi, apakah dengan demikian tidak mungkin terjadi yang sebaliknya, yakni menjadi mati, lantaran penghentian subsudi tersevut tidak tepat waktu dan tidak tepat janji dengan exit strategy yang telah disepakati, yakni setelah terbitnya PP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Contoh lain dalam skala nasional, ada Bupati dan Walikota yang ketakutan terhadap pelaksanaan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, terutama terhadap pelaksanaan peran sebagai controlling agency. Karena pelaksanaan peran controlling yang mungkin terlalu over acting, maka ada sementara Bupati yang terpaksa mengganti atau mencopot Ketua Dewan Pendidikan. Ada pula Walikota yang mengeluarkan surat perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk membubarkan Komite Sekolah. Walhasil, Walikota tersebut terpaksa harus membuat surat pencabutan terhadap surat perintah tersebut.

Upaya-upaya Dalam Mengatasi KendalaKendala yang Dihadapi Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara

Berdasarkan kenyataan tersebut, menuju sasaran 50% Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009 memang bukan pekerjaan yang ringan. Sama halnya dengan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2008 atau 2009, yang secara nasional APK-nya 94 %, juga merupakan program yang sangat berat.

Masa depan anak tergantung pada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan hanya dapat lahir jika sekolah mampu menyelenggarakan prosesnya dengan baik. Proses pembelajaran efektif di sekolah sebagaimana diharapkan masyarakat patut didukung, difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Fenomena masyarakat yang mendakwa sekolah (terhadap manajemen dan kualitasnya) harus dirubah menjadi masyarakat yang tahu, sadar, mau dan mampu membantu sekolah.

Jika penghentian subsidi itu benar adanya, maka dengan berat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tampaknya harus menerima kenyataan tersebut dengan dada lapang. Proses penghentian subsidi tersebut dinilai secara tiba-tiba, karena sesuai exit strategy yang selama ini telah diterima secara meluas, subsidi Dewan Pendidikan dan subsidi hibah bersaing Komite Sekolah memang harus dihentikan, segera setelah terbitnya PP tentang Pengelolaan dan Penyelaenggaraan Pendidikan, karena di dalam PP tersebut antara lain akan mengatur tentang biaya orperasional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan demikian, pada tahun 2009 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus menerima kenyataan bahwa kebijakan penghentian subsidi Dewan Pendidikan dan subsidi hibah bersaing Komite Sekolah boleh jadi harus dihapuskan. Kebijakan penghentian subsidi ini konon mempunyai tujuan yang ideal, yakni agar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah segara dapat mandiri. Terkait dengan penghentian subsidi ini, beberapa Dewan Pendidikan juga menilai bahwa Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga menjadi batu sandungan untuk memperoleh dana operasional dari APBD.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, pendidikan harus dipandang sebagai komoditi stratejik, karena sangat menentukan kehidupan masyarakat (pengetahuan, etika, akhlak, disiplin, komitmen) dan masa depan bangsa (karya, cipta, rekayasa, persaingan antar bangsa). Sektor pendidikan tidak harus dipandang semata sebagai sumber biaya dalam pembangunan, namun patut didukkan sebagai investasi daerah, kelak bila kemajuan pendidikan sudah tercipta di suatu daerah, sektor pendidikan akan memberikan citra advantage buat daerahnya. Saat kemajuan pendidikan (sekolah/lembaga) di suatu wilayah sudah mampu menarik pelanggan dari luar daerah, berarti ada aliran uang masuk dari daerah lain.

KESIMPULAN Berdasarkan penelitian mengenai manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sumatera Utara, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Mekanisme Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan trilogy peran serta masyarakat, yaitu dari Masyarakat, oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat. Pendidikan dalam kebutuhan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan dari

Sejak tahun anggaran 2008 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah harus mulai belajar menjadi badan yang benar-benar mandiri, bukan hanya dari segi pelaksanaan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga mandiri dalam arti sesungguhnya, yaitu inisiatif

112


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

2.

3.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

masyarakat diaktualisasikan dalam bentuk perencanaan pendidikan yang matang dan disalurkan dalam wadah dewan pendidikan dan komite sekolah dengan dukungan unsur sekolah sehingga adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang sangat strategis sebagai wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus sebagai wujud dari partisipasi publik sebagaimana yang ingin dicapai dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara adalah : a. Hambatan Konseptualisasi, adanya reluktansi atau keengganan untuk mengimplementasikan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat atau keengganan untuk mengimplementasikan secara benar (terjadi distorsi pada peran, fungsi, dan keanggotaan). Reluktansi ini terjadi karena pihak-pihak yang berada di zone of comfort (zona kenikmatan) dunia persekolahan merasa terganggu dan merasa tidak perlu mengadopsi Manajemen Berbasis Sekolah/Masyarakat b. Hambatan Implementasi, pada umumnya komite sekolah yang sudah terbentuk merasa gamang apa yang akan dikerjakan. Di satu sisi pihak, sekolah tidak merasa perlu membesarkan embrio komite sekolah yang terbentuk. Di sisi lain anggota komite sekolah (khususnya partisan dari masyarakat) tidak memiliki cukup energi (motivasi, waktu, dan dana) untuk melakukan. c. Hambatan Aktualisasi, berkaitan dengan pendanaan, gagasan, rencana pengembangan, dan lain-lain. Upaya-upaya Dalam Mengatasi KendalaKendala Yang Dihadapi Dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara. a. Hambatan konseptualisasi dapat diatasi dengan memberdayakan 2 (dua) komponen berikut ini : Aparat sekolah/dinas/yayasan memahami, menerima dan memfasilitasi pembentukan dan fungsi Komite Sekolah dan Masyarakat memahami, mau berpartisipasi dan mampu mengembangkan sekolah di lingkungannya. b. Hambatan Implementasi memerlukan penetrasi pemberdayaan baik oleh dinas terkait maupun pihak Dewan Pendidikan Daerah, melalui aktivitas sosialisasi dan fasilitasi. c. Hambatan Aktualisasi dapat diatasi dengan komite sekolah perlu diberdayakan agar

mampu kelak memberikan kontribusi pemikiran dan aktivitas yang mampu mendukung perkembangan sekolah, maka pihak manajemen sekolah seyogyanya memberikan ruang bagi alternatif pendanaan komite sekolah. Berdasarkan Penelitian mengenai “Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara�, maka rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah kabupaten/kota hendaknya memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar dapat berfungsi sebagai wadah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Pendidikan terutama dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat. 2. Perlu kerjasama dan koordinasi yang erat di antara komponen pendidikan baik guru, Kepala Sekolah, siswa, orang tua/wali murid, masyarakat, dan institusi pendidikan sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan serta manajemen pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien. 3. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sudah harus mulai belajar menjadi badan yang benarbenar mandiri, bukan hanya dari segi pelaksanaan peran dan fungsinya untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga mandiri dalam arti sesungguhnya, yaitu inisiatif untuk menggali dan menggalang dana operasionalnya. Ini menjadi penting, karena kemandirian dalam penggalangan dana akan mempengaruhi dan menentukan terbangunnya kemandirian dalam melaksanakan peran dan fungsinya. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hendaknya menghimbau kepada dunia usaha baik lokal, nasional dan multi nasional agar dapat mengimplementasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada pembangunan Sektor Pendidikan yang juga merupakan wujud partisipasi masyarakat dari kalangan dunia usaha dalam manajemen Pendidikan berbasis masyarakat, sehingga akan terjadi sinergi yang kuat dalam sebuah Komite Bersama antara Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang diharapkan dapat memajukan sektor pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan menunjang kemajuan daerah dalam era globalisasi saat ini. 5. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, pendidikan harus dipandang sebagai komoditi stratejik, karena sangat menentukan kehidupan masyarakat (pengetahuan, etika, akhlak, disiplin, komitmen) dan masa depan bangsa (karya, cipta, rekayasa, persaingan antar bangsa). Sektor pendidikan tidak harus dipandang semata sebagai sumber biaya dalam

113


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pembangunan, namun patut dijadikan sebagai investasi daerah, kelak bila kemajuan pendidikan sudah tercipta di suatu daerah, sektor pendidikan akan memberikan citra advantage buat daerahnya. Saat kemajuan pendidikan (sekolah/lembaga) di suatu wilayah sudah mampu menarik pelanggan dari luar daerah, berarti ada aliran uang masuk dari daerah lain.

Mardalis, 1993, Pendekatan Jakarta,.

Media MNPK NO. 6 TH. XX. (April 2000-Mei 2000). Manajemen Berbasiskan Sekolah di tingkat Pendidikan Dasar; oleh Jiyono Miles, B. Matthew, Huberman, Michael A., 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Hadari, 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsini, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Nugroho, Riant D., 2003, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Billah, M.M., 1996, Good Governance dan Control Sosial, Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta. Dun,

Nugroho, D. Riant, 2000, Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta.

William N, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan, Gajah Mada University Press, Jogyakarta.

Eriza, Faisal, 2003, Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan Dasar/ Basic Education Project di Kabupaten Langkat, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pemerintah Kabupaten Langkat, Perencanaan Pembangunan (Bappeda), 2009, Rencana Kabupaten Langkat 2009, Stabat.

Syamsudin, 2005, Desentralisasi Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.

Badan Daerah Startegis

Pemerintah Kota Pematang Siantar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2008, Kota Pematang Siantar Dalam Angka, Pematang Siantar.

Faisal, Sanapiah, 1992, Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali, Jakarta. Haris,

Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara,

dan

Rakhmat, 1993, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.

Jones, Charles O.,1994, Pengantar Kebijakan Publik, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Juliantara, Dadang, 2004, Mewujudkan Kabupaten Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta.

Reports to Unesco of the Internatinal Commission on Education for the Tweny first Century (1996). Learning The reasure Within.

Kuncoro, Mudrajad, 2004, Pembangunan Daerah, Jakarta.

Otonomi dan PT. Erlangga,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, CV. Eka Jaya, Jakarta, 2000.

Laporan Bank Dunia: Education in Indonesia. (1998, September). From Crisis to Recovery.

___________, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, CV. Eka Jaya, Jakarta, 2003, CV. Eka Jaya, Jakarta, 2004

Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan. (1996). Model dan pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Pendidkan. Jakarta:LPPM

___________, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, CV. Eka Jaya, Jakarta, 2005

Makalah Konperensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan. (1999, February). Jalan Menuju Pembaruan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat, Jakarta

Riyadi, Bratakusumah & Supriadi, Deddy, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Salusu, J., Pengambilan Keputusan Strategik, 1996, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

114


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Siagian, Sondang, P., 1986, Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta. Singarimbun, Masri, Effendi, Soyan., 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta. Sutrisno, Hadi, 1986, Metode Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

115


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kenaikan Standar Kelulusan Ujian Nasional (UN) Terhadap Stress Belajar Siswa : Studi Kasus Pada SMU Negeri Di Medan Prihatin Lumbanraja1), Revi Fitriyani2) 1)

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi USU 2) Alumni Fakultas Ekonomi USU

Abstract The objective of research would be to know the perceived effect of graduation standard rise in national test on learning stress of students SMU Negeri in Medan. The method of data analysis used was validity and reliability test, descriptive and simple linear regression method consisting of t-test and determinant coefficient. The primari data of research was gained from questionnaires of which measurement used the likert scale and processed statistically by SPSS version 13.0 program.The questionnaire was pretested before distribution to see the validity and reliability through spss 13.0 program. The result of simple linear regression analysis indicated that coefficient of regression has positive sign. In other words, perception of graduation standard rise in national test as independent variable has positive and significant effect on learning stress as dependent variable.

Keywords : Perception, Graduation Standard In National Test, The learning Stress. menghadapi ujian terutama pada saat menghadapi Ujian Nasional (UN) yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Stress pada siswasiswi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa sendiri, seperti kecerdasan intelektual, kecemasan, kesiapan mental, dan juga kondisi fisik, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri siswa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa yang lulus Ujian Nasional, seperti lingkungan belajar dirumah atau sekolah, lingkungan fisik tempat ujian berlangsung, fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan siswa, baik dirumah maupun disekolah, situasi dan kondisi pada saat ujian berlangsung, dan juga masalah tekhnis berkenaan dengan cara mengisi lembar jawaban dan proses pemeriksaan lembar jawaban.

PENDAHULUAN Stress merupakan istilah umum yang diaplikasikan sebagai tekanan hidup yang sering dirasakan semua orang dalam hidupnya. Terjadinya stress hampir tidak dapat dihindari dalam kejadian yang terjadi sehari-hari. Meskipun banyak defenisi dan perdebatan tentang pengertian stress, namun pada dasarnya stress adalah respons yang adaptif, dimensi oleh perbedaan-perbedaan individual, dan atau proses-proses psikologis yang merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan atau situasi eksterpsikologis dan atau fisik secara eksesif. Oleh karena itu, stress lalu didefenisikan sebagai respons yang adaptif pada situasi eksternal yang menghasilkan deviasi-deviasi fisik, psikologis, dan atau perilaku untuk anggota organisasi (Luthans, 1992). Stress pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmengertian manusia akan keterbatasanketerbatasannya sendiri. Ketidakmampuan untuk melawan keterbatasan inilah yang menimbulkan frustasi, konflik, gelisah dan rasa bersalah yang merupakan tipe-tipe dasar stress. Akibat stress terhadap seorang individu dapat bermacam-macam tergantung pada kekuatan konsep dirinya yang akhirnya menentukan besar kecilnya toleransi tersebut terhadap stress.

Pada masa era globalisasi saat ini dimana persaingan dalam segala bidang semakin ketat, maka untuk dapat bertahan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu sarana untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan formal. Seiring dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi serta perkembangan IPTEK yang semakin canggih membawa perubahan pola dalam dunia pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut membawa akibat berupa tuntutan terhadap siswa-siswi khususnya SMU untuk lebih meningkatkan kemampuan intelektualnya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam bidang

Stress dapat dialami oleh siapa saja termasuk kalangan siswa-siswi Sekolah Menengah Umum (SMU) terutama SMU Negeri. Stress pada siswasiswi SMU biasanya sering terjadi pada saat

116


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

pendidikan formal adalah dengan menetapkan standar kelulusan Ujian Nasional bagi siswa-siswi SMU.

tertarik untuk mengembangkan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mengkaji sifat hubungan antara persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional terhadap stress belajar siswa-siswi.

Ujian Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan bentuk lain dari Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTANAS) yang sebelumnya dihapus. Pemerintah mulai menetapkan standar kelulusan Ujian Nasional pada tahun 2003. Kebijakan itu masih terus berlanjut hingga tahun 2009.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional berpengaruh terhadap stress belajar ?�

Pada awal standar kelulusan Ujian Nasional tahun 2003 dicanangkan pada angka 3,01, pada tahun 2004 meningkat menjadi 4,01, tahun 2005 menjadi 4,25 dan standar kelulusan pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan hinggga tahun 2009 standar kelulusan mencapai angka > 5,5. Penyebab kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan dan ketidakmerataan kualitas pendidikan di kalangan siswa-siswi khususnya SMU di Indonesia. Untuk mencapai pemerataan tersebut maka pemerintah mencoba secara bertahap dengan cara menaikkan standar kelulusan setiap tahun secara bertahap juga.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : untuk mengetahui pengaruh persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional terhadap stress belajar siswa-siswi. Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada siswa dalam mengatasi masalah stress belajar akibat persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional. 2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pertimbangan, masukan, dan informasi bagi Dinas Pendidikan Pemko Medan didalam menyikapi stress belajar siswasiswi SMU Negeri di Medan dalam menghadapi Ujian Nasional. 3. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kontribusi bagi pemikiran guna memperluas cakrawala peneliti dalam bidang manajemen sumber daya manusia khususnya dalam masalah stress belajar dan persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional. 4. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi yang nantinya akan dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan standar kelulusan setiap tahun, menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi pendidikan, siswa-siswi, orang tua siswasiswi dan juga masyarakat luas). Kontroversi terus bermunculan. Pemerintah menilai bahwa kebijakan tersebut sudah selayaknya diberlakukan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia agar sejajar dengan negara-negara lain sedangkan, sebahagian besar pihak (praktisi pendidikan, siswa-siswi, orang tua siswa-siswi dan masyarakat luas) menilai kebijakan tersebut, hanya membuat banyak siswa yang stress dan dianggap belum tepat diterapkan di Indonesia dan juga dalam pelaksanaanya belum dapat dilakukan secara baik, jujur dan adil. Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu pemberian informasi terhadap stimulus. Stimulus di dapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antara gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi (Sukardi, 1991: 115). Persepsi yang terjadi di masyarakat terhadap sekolah yang bermutu dilihat dari persentase kelulusan siswa-siswinya setiap tahun. Oleh karena itu untuk menciptakan image yang baik dimata masyarakat maka setiap sekolah berusaha semaksimal mungkin agar tingkat kelulusan disekolah tersebut mencapai 100%.

Kerangka Konseptual Kerangka konseptual bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dari variabel yang akan diteliti, dengan demikian dalam kerangka penelitian ini dikemukakan variabel yang akan diteliti yaitu : persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian nasional sebagai variabel bebas dan stress belajar siswa-siswi sebagai variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel bebas maka terdapat juga variabel terikat dan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau

Berangkat dari berbagai fakta teorotis dan empiris yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merasa

117


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

penurunan dalam variabel terikat (Uma sekaran 2004:117). Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam penelitian. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah menemukan jawaban atau solusi atas masalah yang diteliti. Untuk tujuan tersebut, peneliti akan tertarik untuk mengidentifikasi dan mengukur variabel terikat, sama seperti variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut (Uma sekaran, 2004:116).

Ujian Nasional yang setiap tahun mengalami peningkatan. Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut membebani siswa-siswi khususnya, baik secara mental maupun fisik serta menimbulkan ketidakadilan bagi siswa-siswi. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga pihak yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Mereka menilai pemerintah sudah melakukan tindakan yang tepat dengan menaikkan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahunnya. Mereka menilai kebijakan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia yang selama ini sudah cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainya.

METODE PENELITIAN

b.

Batasan Operasional dan Lokasi Penelitian

Menurut Umar (2002:200), defenisi operasional menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan gagasan, sehinggga ini memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mencoba untuk mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Terlepas dari kontroversi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang telah diuraikan diatas, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, jelas memiliki nilai positif dan negatif tergantung dari persepsi tiap individu dalam menyikapinya. Meskipun kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat menyebabkan siswa merasa terbebani, menciptakan kecurangankecurangan dalam berlangsungnya Ujian Nasional dan dapat membuat nama buruk bagi sekolah yang siswanya tidak lulus namun, kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun juga dapat memberikan nilai positif seperti : dapat dijadikan sebagai tolak ukur pendidikan, membuat siswa semangat dan termotivasi dalam belajar dan menjadikan sekolah berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam hasil Ujian Nasional sehingga, meningkatkan mutu pendidikan setiap sekolah.

1. Variabel Bebas

2. Variabel Terikat

Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau faktor lain (Nawawi, 2004:56). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional. Ujian Nasional merupakan salah satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerintah, yang merupakan bentuk lain dari EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional). Adapun indikator persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional tersebut adalah :

Variabel terikat adalah yang merupakan akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya (Rakhmat,2004:12). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah stress belajar siswasiswi. Stress Belajar merupakan kondisi yang dinamis dimana seorang individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan atau tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dicapai di dalam kondisi yang penting dan tidak menentu (Robbins, 2003:318). Pemahaman mengenai stress belajar dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu sumber potensial penyebab stress. Adapun indikator stress belajar tersebut adalah :

a.

a.

Adapun batasan operasional penelitian yang ditetapkan adalah meliputi pengaruh persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional terhadap stress belajar dengan responden siswa-siswi SMU Negeri yang mengambil lokasi di Kota Medan. Defenisi Operasional

Kontroversi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional

Nilai positif dan negatif Ujian Nasional

Faktor internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa sendiri, seperti kecerdasan intelektual, kecemasan, kesiapan mental, dan juga kondisi fisik. Bagi siswa yang memiliki keterbatasan kecerdasan intelektual tentu akan mengalami kesulitan menghadapi soal-soal Ujian

Kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi dan persepsi yang berbeda-beda bagi banyak pihak. Banyak pihak yang tidak setuju atas kebijakan pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan

118


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Nasional yang diperuntukkan mereka yang normal dan diatas normal, sekalipun standar kelulusan hanya 5,5. Sekuat apapun mereka berusaha dan menyiapkan diri, tetapi karena pada dasarnya kecerdasan mereka terbatas akan sulit berhasil dengan baik.

Ujian Nasional, berasal dari sekolah yang kurang “bonafid�. Sekolah-sekolah seperti ini tentu memiliki sumber belajar yang kurang mendukung para siswanya belajar lebih intens dan fokus tidak hanya itu, sekolah yang tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat mendukung, ruang yang tidak ber AC, lingkungan yang bersih dan sebagainya, hal-hal seperti ini baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan siswasiswi mengalami stress.

Faktor kecemasan apabila dalam ambang tertentu akan mendorong siswa memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Namun apabila kecemasan ini berlebihan, karena terlalu banyaknya tekanan, baik dari dalam diri dan terutama dari luar diri maka kecemasan ini akan berdampak negatif terhadap kesiapan mereka menghadapi ujian. Dengan kata lain siswa yang terlalu cemas dan takut cenderung akan tidak siap menghadapi soal-soal, akan kurang percaya diri untuk dapat berhasil menyelesaikan soal-soal dengan baik. Pada akhirnya, dengan kondisi seperti ini peluang untuk bisa berhasil lulus Ujian Nasional menjadi kecil.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah masalah tehnik pada saat para siswa menjawab soal dan proses pemeriksaan lembar jawaban. Faktor ini jika tidak dipahami oleh siswa dengan baik dapat menyebabkan kegagalan siswa-siswi dalam Ujian Nasional. Hal ini terbukti dari beberapa kasus, dimana para siswa dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional hanya karena kesalahan pengisian data seperti kesalahan penulisan kode soal maupun kode wilayah ujian. Otomatis nilai siswa “anjlok� dan divonis tidak lulus. Pada akhirnya, dengan kondisi seperti itu stress pada siswa-siswi tidak dapat dihindarkan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah kondisi fisik siswa. Tidak dapat dipungkiri kondisi fisik siswa yang tidak fit, sakit atau bahkan stress akan sulit dapat menyelesaikan soal-soal ujian yang membutuhkan konsentrasi penuh karena dalam waktu yang bersamaan mereka juga harus merasakan kondisi fisiknya yang tidak mendukung. Siswa yang berada dalam kondisi ini bukan mustahil pada akhirnya gagal lulus Ujian Nasional dan pada akhirnya menyebabkan stress bagi siswasiswi. b.

Skala Pengukuran Variabel Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Skala pengukuran yang umum dipakai sebagai alat mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiyono, 2005:86). Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan untuk pengukuran variabel-variabel penelitian.

Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri siswa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa yang lulus Ujian Nasional, seperti lingkungan belajar dirumah atau sekolah, lingkungan fisik tempat ujian berlangsung, fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan siswa, baik dirumah maupun disekolah, situasi dan kondisi pada saat ujian berlangsung, dan juga masalah tekhnis berkenaan dengan cara mengisi lembar jawaban dan proses pemeriksaan lembar jawaban.

Jenis Data Jenis data yang digunakan terdiri dari 2 yaitu : a. Data Primer Adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan (Umar, 2002: 81). Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner dan wawancara kepada siswa-siswi SMU Negeri di Medan.

Siswa-siswi yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai dirumah serta tidak didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang baik, tentu akan memiliki peluang yang cukup kecil untuk berhasil dalam Ujian Nasional. Demikian juga dengan kondisi sarana dan prasarana di sekolah. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sumber belajar siswa akan sangat mempengaruhi para siswa dalam mengasai kompetensi/ materi yang diujikan tidak heran, kalau banyak siswa yang gagal dalam

b. Data Sekunder Data yang diolah lebih lanjut menjadi lebih imperatif bagi pihak lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumendokumen dan laporan-laporan tertulis sekolah, literatur-literatur yang ada disekolah dan bagian bahan-bahan atau tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

119


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pembagian karakteristik responden hanya dibagi berdasarkan jenis kelamin.

Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membantu penelitian ini adalah : - Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan melalui daftar pertanyaan pada responden yakni kapada siswa-siswi. - Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan keterangan dengan mengadakan tanya-jawab dan tatap muka langsung dengan pihak yang berwenang dengan penelitian ini. - Studi Dokumentasi adalah suatu cara untuk menghimpun data dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, baik dari pihak SMU Negeri di Medan maupun buku-buku, majalah, internet dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

Setelah penulis mengetahui karakteristik dari responden penelitian, maka dapat diketahui hasil olahan data primer yang merupakan deskriptif penelitian berdasarkan pengaruh persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dan stress belajar. Berikut merupakan tanggapan responden untuk pernyataan dari setiap variabel. a. Variabel Persepsi Kenaikan Standar Kelulusan Ujian Nasional Adapun pendapat responden terhadap variabel persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional adalah sebagai berikut : 1) Dari 85 responden pada pernyataan pertama mengenai kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional menyebabkan siswa-siswi yang lulus lebih berkualitas, terdapat 27% yang menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional bukan meningkatkan kualitas mereka melainkan menjatuhkan mental mereka. 17,6% menyatakan kurang setuju, alasan siswasiswi tersebut menjawab kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional satu sisi dapat meningkatkan kualitas siswa-siswi akan tetapi disisi lain dapat juga menjatuhkan mental siswasiswi. 35,4% menyatakan setuju dan 20% menyatakan sangat setuju. 2) Dari 85 responden pada pernyataan kedua mengenai kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya, terdapat 29.5% yang menyatakan sangat tidak setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab sangat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional menimbulkan banyak keburukan terutama bagi siswa-siswi. Melalui kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional mereka melihat cukup banyak siswa-siswi yang melakukan tindakan-tindakan negatif apabila nilai yang mereka peroleh tidak sampai pada standar yang ditetapkan pemerintah. 41% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa dengan adanya kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat menimbulkan banyak masalah yang merugikan bagi siswa-siswi. 29,5 % menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab kurang setuju karena mereka menganggap dengan adanya kebijakan kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat memberikan manfaat berupa meningkatnya semangat belajar siswa- siswi akan tetapi kenaikan standar

Metode Analisis data Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang telah diperoleh, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan secara objektif sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang dihadapi dan untuk menjelaskan hasil perhitungan. Didalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan memakai metode analisis regresi linear sederhana.

H A S I L P E N E L I T I A N DAN PEMBAHASAN Penulis dalam menganalisis dan mengevaluasi data menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan umtuk melihat persepsi responden dan karakteristik responden penelitian, sedangkan analisis statistik digunakan untuk melihat pengaruh persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional terhadap stress belajar siswa-siswi SMU Negeri Medan. Analisis Deskriptif Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan (kuesioner). Jumlah pernyataan seluruhnya adalah 18 butir pernyataan, yakni 8 butir pernyataan untuk persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dan 10 butir pernyataan untuk stress belajar. Kuesioner yang disebarkan kepada delapan puluh lima (85) siswasiswi kelas III SMU Negeri di Medan berisikan pernyataan-pernyataan mengenai persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dan stress belajar.

120


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

3)

4)

5)

6)

7)

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

kelulusan Ujian Nasional dapat juga berdampak buruk bagi siswa-siswi apabila kenaikan itu tidak disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswi. Dari 85 responden pada pernyataan ketiga mengenai standar kelulusan Ujian Nasional banyak menimbulkan kontroversi, terdapat 82,4% menyatakan tidak setuju, alasan mereka menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional sebaiknya tidak dijadikan sebagai kontroversi namun sebaiknya kenaikan standar kelulusan tersebut harus disikapi dengan bijaksana bagi semua pihak. 17,6% menyatakan sangat tidak setuju setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab sangat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional bukan kontroversi akan tetapi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional merupakan kebijakan yang belum bisa diterima oleh semua pihak dengan berbagai alasan. Dari 85 responden pada pernyataan keempat mengenai kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun hanya memberikan potret sekilas dari sebahagian kecil performa siswasiswi, terdapat 58,8% menyatakan setuju dan 41,2% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan kelima mengenai kebijakan pemerintah menaikkan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun sudah tepat, terdapat 29,4% yang menyatakan sangat tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena merekaa berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. 47% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan setiap tahun merupakan kebijakan yang tidak tepat karena banyak sekolah dan siswa-siswi yang tidak siap dengan kenaikan tersebut. 21,2% menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional masih perlu dipertimbangkan lagi dengan melihat dampak buruk dari kenaikan yang telah ditetapkan selama 7 tahuan terakhir 2,4% menyatakan setuju. Dari 85 responden pada pernyataan keenam mengenai Ujian Nasional sebaiknya tidak dijadikan sebagai penentu dominan bagi kelulusan siswa-siswi karena masih ada faktor penentu kelulusan yang perlu diperhatikan, terdapat 85,8% menyatakan setuju dan 14,2 menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan ketujuh mengenai kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat meningkatkan mutu sekolah,

terdapat 65,9% menyatakan setuju dan 34,1 menyatakan sangat setuju. 8) Dari 85 responden pada pernyataan kedelapan mengenai kenaikan standar kelulusan ujian Nasional setiap tahun maka, siswa-siswi mempunyai semangat belajar yang lebih tinggi, terdapat 31,8% yang menyatakan setuju dan 68,2 menyatakan sangat setuju. b.

Variabel Stress Belajar

Adapun pendapat responden terhadap variabel stress belajar adalah sebagai berikut : 1) Dari 85 responden pada pernyataan pertama mengenai untuk mencapai hasil yang maksimal pada Ujian Nasional sekolah melakukan penambahan jam pelajaran tatap muka dengan mewajibkan siswa-siswi mengikuti les sore, terdapat 2,3% yang menyatakan sangat tidak setuju, alasan siswasiswi tersebut menjawab sangat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa penambahan jam pelajaran tatap muka hanya membuangbuang waktu. 21,2% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi tersebut menjawab tidak setuju karena mereka menganggap penambahan jam pelajaran dapat menyebabkan kejenuhan dalam belajar. 8,3% menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi menjawab kurang setuju karena siswa-siswi tersebut berpendapat bahwa penambahan jam pelajaran tatap muka disekolah harus melalui musyawarah antara pihak sekolah dengan siswa-siswi agar tidak menimbulkan keterpaksaan bagi siswa-siswi. 53% menyatakan setuju dan 15,2% menyatakan sangat setuju. 2) Dari 85 responden pada pernyataan kedua mengenai tidak jarang siswa-siswi stress saat Ujian Nasional belum dilaksanakan (Tahap persiapan) karena dihantui rasa takut yang berlebihan, terdapat 11,8% menyatakan sangat tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab sangat tidak setuju karena mereka menganggap bahwa rasa takut yang berlebihan pada saat ujian dapat mengakibatkan kegagalan bagi siswa-siswi. 58,8% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa ketakutan yang berlebihan apalagi sampai stress dapat menimbulkan keputusasaan yang dapat menjadikan siswa-siswi kalah sebelum bertanding. 29,4% yang menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi menjawab kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa ketakutan yang berlebihan sampai menimbulkan stress tidak akan baik bagi pencapaian hasil Ujian Nasional siswa-siswi. 3) Dari 85 responden pada pernyataan ketiga mengenai pelaksanaan Ujian Nasional menyebabkan beban psikis bagi siswa-siswi

121


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

karena hasil belajar 3 tahun ditentukan oleh Ujian Nasional yang hanya berlangsung 3 hari, terdapat 82,4% menyatakan setuju dan 17,6% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan ke empat mengenai Ujian Nasional bukan untuk ditakuti tetapi untuk dihadapi dengan persiapan yang matang baik mental maupun fisik, terdapat 14,2% menyatakan setuju dan 85,8% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan kelima mengenai Ujian Nasional menjatuhkan mental siswa-siswi karena jika nilai yang dicapai tidak melebihi standar nilai yang ditentukan oleh pemerintah maka, siswa-siswi dinyatakan tidak lulus, terdapat 21,2% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional merupakan semangat bagi mereka untuk belajar lebih giat bukuan menjatuhkan mental mereka. 62,5% menyatakan setuju dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan keenam mengenai fasilitas yang tersedia disekolah mereka sudah cukup mendukung keberhasilan siswa-siswi dalam menghadapi Ujian Nasional, terdapat 95,3% menyatakan setuju dan 4,7% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan ketujuh mengenai Ujian Nasional dapat memberikan motivasi bagi siswa-siswi untuk melatih tanggung jawab, terdapat 90,6% menyatakan setuju dan 9,4% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan kedelapan mengenai Ujian Nasional hanya membuat siswa-siswi pusing, terdapat 41,2% yang menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional tidak akan meneyebabkan pusing jika dihadapi dengan positif. 23,6% menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi menjawab kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional tidak perlu terlalu dipusingkan akan tetapi yang diperlukan adalah persiapan yang matang dalam menghadapi Ujian Nasional 17,6% menyatakan setuju dan 17,6% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan kesembilan mengenai Ujian Nasional tidak realistis, terdapat 17,6% yang menyatakan kurang setuju, alasan siwa-siswi menjawab kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional cukup realistis dan memiliki tujuan yang jelas. 56,5% menyatakan setuju, 35,5% dan 25,9% menyatakan sangat setuju. Dari 85 responden pada pernyataan kesepuluh mengenai Ujian Nasional hanya membuat siswa-siswi stress bukan membuat belajar lebih keras, terdapat 15,3% yang menyatakan sangat

tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab sangat tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional dapat mendorong mereka untuk belajar lebih keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 27% menyatakan tidak setuju, alasan siswa-siswi menjawab tidak setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional adakalanya menimbulkan stress bagi siswa-siswi namun Ujian Nasional dapat memberikan motivasi yang positif dalam belajar. 21,2% menyatakan kurang setuju, alasan siswa-siswi menjawab kurang setuju karena mereka berpendapat bahwa Ujian Nasional tidak akan menimbulkan stress apabila dihadapi dengan persiapan yang matang. 21,2% menyatakan setuju dan 15,3% menyatakan sangat setuju. Analisis Kuantitatif Analisis kuantatif adalah analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka. Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini analisis linier sederhana dilakukan dengan metode enter. Analisis linier sederhana dirumuskan sebagai berikut : Y = a + bX . Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 13,0 for Windows. Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa variabel persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap stress belajar, hal ini terlihat dari nilai signifikan 0.001 < 0,05 dan nilai thitung (5,481) > ttabel (1,968), artinya jika persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional semakin meningkat sebesar satu satuan, stress belajar akan meningkat sebesar 0,327 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang memiliki indikator yang terdiri dari kontroversi Ujian nasional dan nilai positif dan negatif ujian Nasional berpengaruh signifikan terhadap stress belajar siswa-siswi. Berdasarkan jawaban responden tentang persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional, ternyata kontroversi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun merupakan indikator yang dominan mempengaruhi stress belajar. Kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stress belajar, khususnya siswa-siswi SMU Negeri di Medan. Kenaikan standar kelulusan yang terus meningkat dari tahun ke tahun selama 7 tahun terakhir telah banyak memberikan dampak yang kurang baik terhadap siswa-siswi, khususnya siswasiswi SMU Negeri di Medan. Kejenuhan yang dialami siswa-siswi dalam belajar karena terlalu

122


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

banyak tuntutan baik dari sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar, akibat dari kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik sekolah keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Tujuannya adalah agar stress belajar yang dialami siswa-siswi akibat kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat diminimalkan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

siswa-siswi SMU Negeri di Medan merasa cukup stress dengan kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional. Kontroversi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi stress belajar yang dialami siswasiswi SMU Negeri di Medan. Kebijakan Ujian Nasional yang menimbulkan kontroversi sejak mulai diberlakukan pada tahun 2003 masih terus berlanjut sampai sekarang

Pengujian Koefisien Determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah besar terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kontroversi yang terus berlanjut tersebut akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi banyak pihak yang terlibat didalamnya. Banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut membebani siswa-siswi, namun ada juga pihak yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena dinilai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil penelitian kontroversi tersebut berpengaruh terhadap stress belajar siswa-siswi.Terlepas dari kontroversi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang telah diuraikan diatas, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, jelas memiliki nilai positif dan negatif tergantung dari persepsi tiap individu dalam menyikapinya. Meskipun kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional dapat menyebabkan siswa-siswi merasa terbebani, namun, kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun juga dapat memberikan nilai positif.

Setelah seluruh variabel dimasukkan dalam analisis persamaan maka dilakukan pengujian koefisien determinasi dengan hasil dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Nilai R sebesar 0.506 sama dengan 50.6% yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional) dengan variabel terikat (stress belajar) cukup erat. b. Nilai R square (angka korelasi atau r yang dikuadratkan) sebesar 0.649. R square disebut juga sebagai koefisien determinasi. Besarnya nilai koefisien determinasi 0.649 atau sama dengan 64,9%. Nilai tersebut berarti bahwa sebesar 64,9% stress belajar siswa-siswi SMU Negeri di Medan yang merupakan variabel terikat dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel bebas persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional, sedangkan sisanya sebesar 35.1% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini seperti latar belakang siswa-siswi SMU Negeri di Medan baik latar belakang sosial maupun ekonomi. c. Standar Error of the Estimated artinya mengukur variasi dari nilai yang diprediksi. Standar Error of the Estimated bisa juga disebut dengan standar deviasi. Standar Error of the Estimated pada penelitian ini adalah 1.63996, semakin kecil standar deviasi berarti model semakin baik.

Stress belajar yang dialami, khususnya siswa-siswi SMU Negeri di Medan pada umumnya bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa sendiri, seperti kecerdasan intelektual, kecemasan, kesiapan mental, dan juga kondisi fisik. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar diri siswa yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa yang lulus Ujian Nasional, seperti lingkungan belajar dirumah atau sekolah, lingkungan fisik tempat ujian berlangsung, fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan siswa, baik dirumah maupun disekolah, situasi dan kondisi pada saat ujian berlangsung, dan juga masalah tekhnis berkenaan dengan cara mengisi lembar jawaban dan proses pemeriksaan lembar jawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi, penulis mencoba untuk menarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran yang mungkin berguna bagi sekolah untuk mengatasi sress belajar pada sisswa-siswi dalam mengahadapi Ujian Nasional dan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas dan lebih baik.

Artinya besarnya kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional setiap tahun yang ditetapkan pemerintah memiliki pengaruh yang cukup erat dan besar terhadap stress belajar siswa-siswi SMU Negeri di Medan. Walaupun kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang ditetapkan pemerintah berkisar antara 0,25 -1 yang tidak terlalu besar namun,

123


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 2. Berdasarkan analisis deskriptif melalui jawaban responden tentang persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional, Indikator yang paling dominan mempengaruhi stress belajar siswasiswi kelas III SMU adalah kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jawaban dari responden, sebahagian besar dari siswa-siswi SMU Negeri di Medan menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju atas kebijakan pemerintah menaikkan standar kelulusan dalam Ujian Nasional setiap tahun. 3. Hasil uji signifikan individual (Uji â&#x20AC;&#x201C; t) menunjukkan variabel bebas yaitu persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional (UN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu stress belajar. 4. Hasil pengujian determinan menunjukkan bahwa naik turunnya stress belajar siswa-siswi kelas III SMU Negeri di Medan dipengaruhi oleh persepsi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional sebesar 64,9%, sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu latar belakang siswa-siswi kelas III SMU Negeri di Medan baik latar belakang sosial maupun ekonomi.

diharapkan dapat memberikan motivasimotivasi kepada siswa-siswi, sehingga diharapkan siswa-siswi lebih siap secara mental dalam menghadapi Ujian Nasional. 3. Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini, maka peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya menggunakan indikator yang lebih banyak agar hasil penelitian lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rhineke Cipta. Driana, Elin.2008. Evaluasi Dampak Negatif kebijakan Ujian Nasional. Alumnus Universitas Ohio.Wakil Koordinator Forum pendidikan. (Diakses pada tanggal 7 september 2009 pkl 10.00 WIB). Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketiga, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Khaerudin.2005. Ujian Nasional dan Kualitas Pendidikan. Universitas negeri Jakarta. (Diakses pada tanggal 7 September 2009 pkl 11.00 WIB).

Hal-hal yang dapat disarankan dari penelitian ini adalah : 1. Hendaknya pihak sekolah lebih mengutamakan kepentingan siswa-siswi daripada mengutamakan pandangan masyarakat terhadap sekolahnya. SMU Negeri di Medan hendaknya tidak terlalu membebani siswa-siswi dengan soal-soal yang terlalu berlebihan yang dapat mengakibatkan stress bagi siswa-siswi dalam mengahadapi kenaikan standar kelulusan Ujian Nasional yang terus meningkat setiap tahun, yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah adalah memberikan pengawasan terhadap hasil belajar siswa-siswi. Pengawasan tersebut dapat melalui evaluasi secara rutin dalam bentuk lapor bulanan. Menumbuhkan sikap proaktif pada siswa-siawi sangat penting dilakukan oleh pihak sekolah. 2. Pihak sekolah sebaiknya membantu para siswasiswi dalam mengelola emosi menjelang Ujian Nasional agar tercipta suasana yang kondusif sehingga perasaan tegang, gugup, tertekan, khawatir dan perasaan takut tidak lulus tidak terlalu mengganggu mental siswa-siswi sehingga siswa-siswi dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan dengan cara yang lebih sehat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah dengan mendatangkan psikolog yang dapat berkomunikasi secara langsung dengan siswa-siswi. Psikolog tersebut

Kompas, 7 juli 2007. Wapres Ragukan Bunuh Diri Karena Ujian Nasional. Kompas, 9 November 2007. Adaptasi UN Tiga Tahun. Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta : Erlangga. Luthans, 1992. Prilaku Organisasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Nawawi, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Sulita. Ngadirin , 2004. Ujian Akhir Nasional (UAN) Sebagai Issue Kritis Pendidikan. Uni versitas Negeri Jakarta. (Diakses pada tanggal 15 Agustus 2009 pkl 10.00 WIB). Rakhmat, 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo. Robbins, Stephen. P. 2003. Perilaku Organisasi. Jilid II. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.

124


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Republika, 8 Mei 2007. Kecurangan UN Terjadi di Seluruh Daerah. Salamuddin, UN Perlu Kejujuran. Pendidikan Network, 22 Mei 2005. Sasono, Eko.2004. Mengelola Stress Semarang : Universitas Pandaranan.

Kerja.

Sekaran Uma, 2004. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. Siagian, Sondang. P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara. Situmorang, Syafrizal Helmi, dan Paham Ginting. 2008. Filsafat Ilmu dan Metode Riset. Cetakan Pertama. Medan : USU Press. Situmorang, Syafrizal Helmi dkk. 2009. Analisis Data Penelitian. Cetakan Kedua. Medan : USU Press. Soedijarto, 1993. Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu Jakarta: Balai Pustaka. Sugiyono, 2005. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuh. Bandung : Alfabeta. Sukardi, 1991. Psikologi Manajemen. Bandung : PT Mizan Pustaka. Umar,Husein. 2002. Desain Penelitian MSDM dan Prilaku Karyawan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Umar, Husein. 2004. Metode Penelitian Untuk Skrpsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

Tentang

125


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Obat Generik Dalam Pelayanan Kesehatan Fajar Apollo Sinaga 1) 1)

Dosen FIK UNIMED

Abstraksi Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang memberikan landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggara kesehatan. Kebijakan penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan publik sesungguhnya telah dicanangkan sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no 085 tahun 1989, tetapi serapan penggunaan obat generik di kalangan masyarakat masih rendah bahkan cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini tentu jadi memprihatinkan mengingat penggunaan obat generik merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terjangkau. Saat ini salah satu kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/-I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Untuk itu diperlukan tindakantindakan startegis sehingga Permenkes ini tidak mengalami nasib yang sama dengan Permenkes pada tahuntahun sebelumnya.

Kata kunci: Obat generik, Permenkes, Kesehatan Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan memberikan landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggara kesehatan, baik pemerintah pusat, Provinsi dan kabupaten/kota, maupun masyarakat dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat. Kebijakan obat meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan keamanan serta khasiat.

PENDAHULUAN Obat merupakan komponen dasar suatu pelayanan kesehatan dan merupakan komponen utama dalam intervensi mengatasi masalah kesehatan dan oleh karena itu pengadaan obat dalam pelayanan kesehatan juga merupakan indikator untuk mengukur tercapainya efektifitas dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi atau menyelilidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. Dengan demikian obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta.

Sampai saat ini tercatat sekitar 13.000 merek obat yang beredar di pasaran. Dari jumlah tersebut ada sekitar 400 jenis obat tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasinal (DOEN), dengan 220 jenis obat diantaranya tersedia dalam bentuk obat esensial generik. Di sektor publik terutama di sarana pelayanan kesehatan dasar, ketersediaan obat esensial generik berkisar antara 80-100 %. Namun demikian kepatuhan pengadaan obat esensial generik semakin menurun di era desentralisasi. Padahal dalam keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa pengadaan obat bersumber APBD maupun APBN harus dalam bentuk esensial generik. Kepatuhan penggunaan obat rasional melalui penyusunan DOEN untuk seluruh strata pelayanan kesehatan dan formularium di tiap rumah sakit masih rendah demikian juga kepatuhan penggunaan

Hal utama yang menjamin tersedianya obat esensial bagi masyarakat adalah terjaminnya ketersediaan pembiayaan yang memadai secara berkelanjutan. Penyediaan biaya yang memadai dari pemerintah sangat menentukan ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial oleh masyarakat. Obat berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi sosial.

126


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah walaupun kebijakan penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan publik sesungguhnya telah dicanangkan sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no 085 tahun 1989.

kebutuhan obat generik sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin kecukupan obat generik adalah memperbaiki mutu manajemen obat dan penggunaan obat. Mutu manajemen obat generik dapat dapat ditingkatkan melalui intervensi secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, persediaan (inventory), pendistribusian dan pencatatan/pelaporan penggunaan obat serta pemantauan kecukupan obat dari waktu ke waktu. Sementara itu efisiensi dan efektivitas sistem distribusi perlu ditingkatkan terus untuk menunjang ketersediaan dan kerterjangkauan obat yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang telah dikembangkan pada waktu yang lalu seperti : Gudang Farmasi Kabupaten/Kota perlu direvitalisasi guna menunjang ketersediaan dan keterjangkauan obat.

Untuk lebih mendukung penggunaan obat esensial generik tersebut beberapa ketentuan lainnya juga dikeluarkan, seperti SK Menkes Nomor 988 Tahun 2004 tentang pencantuman nama generik pada label obat dan SK Menkes Nomor 12 Tahun 2005 tentang harga jual obat generik.''Ketentuan tentang produksi obat generik melalui cara pembuatan obat yang baik (CPOB) serta promosi penggunaan obat generik juga telah mendapatkan pengaturan. Dengan adanya berbagai peraturan ini diharapkan penggunaan obatobat generik di pelayanan kesehatan akan lebih meningkat. Kenyataan yang terjadi adalah berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan pasar obat generik mengalami penurunan dari sekitar 2.5 triliun menjadi 2.3 tiliun walaupuan pasar obat nasional naik dalam lima tahun terakhir dari kisaran 23.5 triliun menjadi 32.9 triliun.

Rendahnya ketersediaan obat generik di rumah sakit pemerintah dapat berimplikasi secara langsung yang mengakibatkan pasien akan membeli obat di luar rumah sakit pemerintah seperti di apotik yang lebih banyak menyediakan obat paten dengan harga yang jauh lebih mahal.

PEMBAHASAN

b.

Saat ini salah satu kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/-I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini ditegaskan bahwa dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai dengan indikasi medis. Dalam kenyataan di sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah pusat dan daerah peraturan ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Sering pasien mendapatkan resep obat dengan nama dagang dari dokter sehingga harga yang harus dibayar oleh pasien jauh lebih mahal. Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa Peraturan Menteri Kesehatan ini belum berjalan secara optimal diantaranya:

Pemahaman masyarakat tentang Obat Generik masih sangat rendah. Mereka beranggapan bahwa Obat Generik adalah obat kelas dua yang digunakan masyarakat miskin dan kualitasnya tidak terjamin. Pemahaman yang demikian membuat masyarakat enggan meminta Obat Generik pada dokternya, apalagi menggunakan obat tersebut. Mereka lebih mempercayai obat bermerek karena dianggap lebih berkhasiat dengan kualitas terbaik walaupun harganya mahal.

a.

Edukasi Obat Generik Pada Masyarakat

Sementara itu disebagian masyarakat masih ada anggapan bahwa harga obat yang murah berarti khasiatnya dianggap tidak ampuh. Fenomenafenomena ini tentunya perlu diantisipasi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan obat generik dengan obat dengan nama dagang dan obat paten. Berbagai macam cara dapat digunakan untuk memasyarakatkan penggunaan obat generik. Salah satu cara diantaranya dengan mengharuskan pencantuman kata obat generik dengan bahan aktifnya pada kemasan semua obat yang tidak dilindungi hak patennya. Dengan cara sosialisasi ini maka diharapkan persepsi masyarakat tentang obat generik dapat diluruskan.

Ketersediaan Obat Generik

Ketersediaan obat merupakan salah satu unsur utama dalam pelayanan kesehatan selain keterjangkauan, keamanan, mutu dan manfaat. Salah satu prasyarat penting dari pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu adalah tersedianya obat generik yang cukup, baik jenis maupun jumlahnya setiap saat diperlukan oleh masyarakat dan mutu yang terjamin. Dalam rangka memberikan jaminan akan ketersediaan obat generik maka perlu adanya upaya pemenuhan

Selain itu perlu penjelasan kepada masyarakat kenapa obat generik bisa harganya jauh lebih dibandingkan dengan obat paten dan obat merek dagang misalnya dengan membandingkan biaya promosi dan kemasan obat generik dengan obat paten dan dagang sehingga sangat mempengaruhi

127


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

harga obat. Disamping itu pemerintah harus meyakinkan bahwa masyarakat yang menggunakan obat generik telah dijamin mendapat kualitas yang baik oleh pemerintah karena memang obat generik generik yang dijual dalam masyarakat telah melalui uji kesetaraan dengan originalnya berupa uji uji bioekivalensi dan bioavailabilitas.

(CPOB) serta promosi penggunaan obat generik juga telah mendapatkan pengaturan. Dengan adanya berbagai peraturan ini diharapkan penggunaan obatobat generik di pelayanan kesehatan akan lebih meningkat. Kenyataan yang terjadi adalah berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan pasar obat generik mengalami penurunan dari sekitar 2.5 triliun menjadi 2.3 tiliun walaupuan pasar obat nasional naik dalam lima tahun terakhir dari kisaran 23.5 triliun menjadi 32.9 triliun. Kenyataan ini tentu jadi memprihatinkan mengingat penggunaan obat generik merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terjangkau.

Penjelasan mengenai obat paten juga perlu diketahui masyarakat karena sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa obat paten adalah obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit. Mayarakat tidak mengetahui bahwa obat paten dibuat berdasarkan penelitian tersendiri yang masih memiliki hak paten yang baru habis setelah 10-20 tahun sehingga harganya jauh lebih mahal. Setelah hak paten selesai, obat tersebut dapat ditiru dengan menggunakan merek yang disebut dengan generik dengan harga yang jauh lebih murah.

Salah satu faktor penyebab menurunnya penggunaan obat generik adalah banyak dokter yang tak mentaati SK Menkes no 085 tahun 1989 itu dan lebih cenderung meresepkan obat paten atau obat generik bermerek pada pasiennya. Salah satu temuan datanya di dapat dari apa yang terungkap lewat hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 2009 di beberapa kota di Indonesia dimana mereka menemukan bahwa sebagian besar responden mengaku dokter mereka tidak menawarkan obat generik saat meresepkan obat. Karena itu, upaya Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/1/2010 yang antara lain berisi kewajiban menggunakan obat generik esensial di seluruh sarana pelayanan kesehatan pemerintah patut mendapat apresiasi namun sekaligus perlu dicermati. Peraturan ini telah mewajibkan seluruh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah meresepkan obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis kecuali bila persediaan obat generik di tempatnya bertugas sedang habis atau memang karena obar generik dimaksud belum tersedia.

Selain berkualitas, obat generik dapat dijual dengan harga yang murah karena obat tersebut dibuat dengan kapasitas yang besar, satu kali produksi dapat menghasilkan jutaan tablet. Meski produksinya besar-besaran obat generik berlogo tetap diproduksi sesuai dengan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan aturanaturan pembuatan obat internasional. Penjelasan yang tidak kalah pentingnya adalah penjelasan kepada para dokter bahwa obat generik sudah melalui studi bioavaibilitas (BA)/Bioekuivalensi (BE) sehingga tidak diragukan lagi khasiatnya, karena masih ada sebagian dokter ragu akan khasiat dari obat generik. Badan Pengawasan Obat dan Makanan bila perlu mencantumkan hasil studi bioavailibilitas obat generik dengan obat dengan merek dagang yang sejenis sehingga dapat mengusir keragu-raguan para dokter tentang khasiat obat generik. c.

Wajib Generik Harus Didukung Kontrol dan Sanksi

Untuk mendukung program pemerintah ini maka perlu mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi baik berupa teguran lisan hingga tertulis kepada pihak terkait yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan. Mengacu pada pengalaman dari SK Menkes no 085 tahun 1989 kita melihat bahwa peraturan yang tidak dibarengi dengan kejelasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum hanya akan menjadi peraturan kosong.

Kebijakan penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan publik sesungguhnya telah dicanangkan sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no 085 tahun 1989. Sayangnya serapan penggunaan obat generik di kalangan masyarakat masih rendah bahkan cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir. Untuk lebih mendukung penggunaan obat esensial generik pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan telah mengeluarkan beberapa ketentuan lainnya seperti SK Menkes Nomor 988 Tahun 2004 tentang pencantuman nama generik pada label obat dan SK Menkes Nomor 12 Tahun 2005 tentang harga jual obat generik. ''Ketentuan tentang produksi obat generik melalui cara pembuatan obat yang baik

Sebagai salah satu contoh Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (YANFAR) Departemen Kesehatan sebagai unit yang menangani urusan obat generik nyatanya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pada dokter yang melanggar peraturan karena kewenangan itu sendiri berada di tangan direktur

128


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Rumah Sakit. Di lain pihak banyak dokter beralasan bahwa kewajiban meresepkan obat generik ini sendiri belum dibarengi dengan ketersediaan dan pemerataan obat generik yang cukup di setiap rumah sakit atau wilayah. Ini tentu belum termasuk alasan lain yang tak selalu terungkap jujur bahwa obat bermerek memang lebih menguntungkan para dokter.

Sampurno, (2001), Reformasi Sektor Obat dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Disampaikan dalam â&#x20AC;?Seminar Kebijakan Obat Nasional dalam Otonomi Daerahâ&#x20AC;?, Magister Manajemen dan Kebijakan obat UGM, Yogyakarta. Azis, S., Sasanti , R.H., Herman, M.J., (2000), Analisis Komponen Harga Obat, Buletin Penelitian Kesehatan, 28 (1), hal. 399-408.

Oleh karena itu Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/068/1/2010 tidak boleh mengalami nasib yang sama seperti peraturanperaturan yang sebelumnnya yang mengatur tentang kewajiban dokter dalam menggunakan obat generik. Bila sungguh-sungguh ingin memberikan peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat maka kontrol dan sanksi terhadap pelanggar Permenkes ini harus dikukuhkan dengan sebuah mekanisme kontrol dan sanksi yang jelas. d.

Supardi, S., (2005), Pendapat Dokter Praktek di Samping Apotik terhadap Obat Generik, Cermin Dunia Kedokteran, hal.38-41. Mustika, D., Danu, S.S., Ketersediaan Obat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Pascaotonomi Daerah, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 07 (04), hal. 219-224.

Sistem Jaminan Sosial Nasional Dwiprahasto, I., (2004), Ketersediaan Obat di Kabupaten dan Mutu Peresepan di Pusat Pelayanan Kesehatan Primer, Berkala Ilmu Kedokteran, 36 (2), hal. 89-96.

Untuk program jangka panjang dilakukan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melibatkan provider (dokter, rumah sakit dan pasien) dan thirdparty payer (managed care organization/MCDO) yang menjembatani antara provider dan pasien, dengan meyediakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan melalui pembatasan utilisasi yang berlebihan dan pengendalian biaya yang dikeluarkan.

Annisa, E. dan Suryawati, S., (2001), Pengaruh Ketersediaan Dana Kontan terhadap Pengadaan dan Penggunaan Obat Tingkat Puskesmas, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 04 (01), hal.53-61. Sjabana, D., Suryawati, S., (2004), Penggunaan Indikator WHO untuk Memonitor Implementasi Kebijakan Obat Nasional (Hubungan antara Karakter Negara dan Indikator Latar Belakang,Struktur, Proses dan Keluaran), Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 07 (02, hal. 69-73.

KESIMPULAN Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis diantaranya: (1). Pemerintah menjamin ketersediaaan obat generik yang cukup, baik jenis maupun jumlahnya setiap saat diperlukan oleh masyarakat dan mutu yang terjamin pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; (2). Pemerintah melakukan edukasi tentang obat generik pada masyarakat; (3). Pemerintah melakukan kontrol dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/1/2010 yang antara lain berisi kewajiban menggunakan obat generik esensial di seluruh sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan (4). Untuk program jangka panjang dilakukan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang melibatkan provider (dokter, rumah sakit dan pasien).

Departemen Kesehatan RI, (2006), Pedoman Supervisi dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Istinganah, Danu,S.S., Santoso, A.P., (2006), Evaluasi Sistem Pengadaan Obat dari Dana APBD Tahun 2001-2003 Terhadap Ketersediaan dan Efisiensi Obat, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 09 (01), hal. 31-41. WHO, (2001), How to Develop and Implement a National Drug Policy Second Edition, Author, Genewa.

DAFTAR PUSTAKA

Priyanto, (1995), Setahun Setelah Pakto, Mungkinkah Harga Obat Turun?, Medika, 2, hal.100-101.

Departemen Kesehatan RI, (2006), Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 189/MENKES/SK /III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

129


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Mulyadi, (2001), Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi 3, Yogyakarta: Salemba Empat. Purwaningsih, S., Suryawati, S., Sunartono, (2003), Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul No.14/2000 terhadap ketersediaan Obat di Puskesmas, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 06 (01), hal. 29-34. Supardi, S., (1989), Pendapat Dokter Praktek di Samping Apotik terhadap Obat Generik, Cermin Dunia Kedokteran, hal.38-41.

130


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kompetensi Inti Daerah Dan Daya Saing Industri Daerah Mochamad Furqon1), Harry P. Limbong2) 1) 2)

Kepala Baristand Industri Medan Peneliti Baristand Industrti Medan

Abstraksi Perdagangan yang semakin terbuka dan semakin pendeknya batas-batas negara menyebabkan masingmasing negara harus mampu mengoptimalkan segala sumber daya dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dapat bersaing secara global. Industri mesin-mesin ringan dan peralatan pabrik di Sumutaera Utara terutama IKM masih menghadapi permasalahan atau kendala antara lain masalah teknologi, masalah bahan baku, pemasaran, manajemen dan permodalan dan masalah lingkungan yang masih kurang kodusif. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk untuk menganalisis kompetensi inti yang dimiliki suatu daerah sebagai faktor kunci keberhasilan dalam menentukan arah pembangunan kabupaten atau kota sesuai dengan keunggulan daya saing yang dimiliki atau keunikan yang dimiliki suatu daerah yaitu klaster industri kelapa sawit, karet dan produk karet sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menjadi tumpuan daya saing secara nasional.

Kata kunci : Kompetensi inti, daya sain, kluster, top down, bottom up. membelit setiap kompetensi inti daerah adalah daerah tidak mengenali perubahan lingkungan dan tidak bersedia melakukan perubahan. Persoalan ini, ternyata tak terlepas dari kemampuan membaca peluang-peluang bisnis yang muncul. Maksudnya, daerah tak boleh begitu saja percaya diri pada kompetensi inti, tanpa berupaya meningkatkan kualitasnya. Di sini, cara me-leverage adalah melebarkan kemampuan dengan membuat produk baru atau merambah industri baru.

PENDAHULUAN Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampunan untuk melaksanakan sesuatu atau secara kontekstual, kompeten artinya : memiliki kompetensi. Dari definisi kompetensi menurut Mendiknas, kompetensi mempunyai konotasi : kualifikasi, kewenangan, dan kemampuan. Menurut Pearce dan Robinson dalam Strategic Management, kompetensi inti bermakna kemampuan atau teknologi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Faktor perubahan lingkungan eksternal melalui proses globalisasi merupakan salah satu pemicu bagi suatu negara untuk meningkatkan daya saingnya sehingga mampu bersaing secara global. Perdagangan yang semakin terbuka dan semakin pendeknya batas-batas Negara menyebabkan masing-masing Negara dituntut untuk mampu mengoptimalkan sumber daya dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar global.

Pendeknya, kompentensi inti merupakan value building skill atau kemampuan membangun nilai. Semangat pengembangan kompetensi inti daerah dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Undang-undang No. 32 tentang Otonomi Daerah yang antara lain intinya mengamanatkan pada pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pertumbuhan lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan optimal dalam membangun daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan daya saing daerah-daerah di Indonesia dilakukan melalui pengembangan kompetensi khasnya atau kompetensi daerahnya.

Kondisi diatas menempatkan bahwa kompetensi inti daerah sebagai faktor kunci keberhasilan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten/Kota sesuai dengan keunggulan daya saing yang dimiliki, dan pada gilirannya menjadi tumpuan daya saing nasional.

Mengenali memang penting, tapi persoalan yang lebih krusial sebenarnya bagaimana me-leverage kompetensi inti, membangunnya, dan terus menjaganya. Persoalan ini krusial, karena seperti dituturkan Pearce dan Robinson, problem yang

Kebijakan Pembangunan Industri Kebijakan pembangunan industri jangka menengah saat ini (2004-2009) diarahkan pada pengembangan

131





 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

berbagai elemen masyarakat terutama bidang usaha, pemerintah daerah, social budaya dan bidang-bidang yang lain yang terkait. Karena penguasaan kemampuan industri lokal harus didukung oleh barbagai pihak khususnya pemerintah daerah. Selain itu yang penting adalah menjaga agar kompetensi inti tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam waktu panjang. Upaya ini harus dilakukan terus menerus oleh segenap elemen masyarakat, pemerintah daerah, terutama kalangan pelaku usaha industri.

Kemudian pada industri pengolah sumber daya alam seperti industri pengolah karet, kelapa sawit, tembakau dan hasil pertanian banyak digunaan teknologi dari peninggalan penjajah dan masih dikelola oleh perusahaan perkebunan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman teknologi atau mesin-mesin dan peralatan modern semakin merambah masuk ke tanah air. Masuknya teknologi impor yang lebih maju ini berakibat semakin tertinggalnya upaya-upaya untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang teknologi atau mesinmesin pengolahan di dalam negeri.

Untuk menggali sumber daya yang ada di daerah dan usaha optimalisasinya maka yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah langkah-langah sebagai berikut : - Idetifikasi sumber daya yang tersedia - Menentukan kompetensi inti melalui berbagai analisis yang sesuai dengan karakteristik sumber daya - Melakukan analisis nilai dari sumber daya yang memiliki daya saing - Penetapan strategi yang dapat mendukung perekonomian daerah

Beberapa tabel dibawah ini akan dipaparkan sudah sampai sejauh mana kemampuan industri di Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan kompetensi inti. Tabel 1. Total Alat Pertanian Di Sumatera Utara (2002-2004)

Kemampuan atau Teknologi Budaya suatu daerah, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia mempengaruhi terhadap kemampuan untuk menghasilkan peralatan-peralatan pengolahan yang dibutuhkan. Seperti Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari aspek daerah dimana sebagian besar wilayahnya adalah pertanian dan perkebunan dan pada wilayah pesisir terdapat pantai-pantai dengan kehidupan penduduknya sebagai nelayan. Maka peralatan yang digunakan oleh penduduk di Provinsi Sumut ini pada umumnya berawal dari peralatan dengan teknologi sederhana atau manual seperti industri pengolah bahan tekstil seperti songket dan hasil tenunan rakyat baik skala besar dan kecil (kerajinan tangan) yang semuanya dikerjkaan dengan alat yang sederhana atau tradisional.

No.

Jenis Alat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Traktor Roda Dua Traktor Roda Empat Seeder Alat Tanam Padi Alat Pemupukan Hand Sprayer Knapsack Power Sprayer Skid Power Sprayer Swing Fog Pompa air Sabit Bergerigi Reaper Combine Harvester Perontok Padi Pembersih Gabah Pengering Gabah Pemipil Jagung Penggiling Jagung Pemarut Singkong Pembuat pellet

2002 6.388 1.022 8 2 6 201.476 2.675 174 95 21.035 694.341 106.010 1.085 6.247 2.242 74 949 78 1.879 5

Tahun 2003 6.480 1.055 7 3 8 201.571 2.761 173 99 20.999 694.271 106.005 1.115 6.311 2.315 74 1.005 86 1.912 5

2004 7.640 860 9 49 8 199.355 7.936 168 7 3474 901.464 105.330 574 6.748 2.380 137 1.476 67 363 5

Sumber : BPS Sumut (Statistik Peralatan Industri dan Pertanian)

Tabel 2. Nilai PDRB Sektor Pertanian Di Sumut Menurut Sub Sektor (2001-2005,Milyar Rupiah) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Perkebunan Peternakan Perikanan Pertanian

2001 7.022,15 (37,03) 6.815,38 (35,94) 1.994,80 10,52) 2.190,12 (11,55) 18.963,32 (100)

2002 8.046,05 (37,64) 7.433,36 (34,77) 2.211,57 (10,34) 2.578,96 (12,06) 21.378,53 (100)

2003 8.987,42 (37,20) 8.674,62 (35,91) 2.551,17 (10,56) 2.702,61 (11,19) 24.156,70 (100)

Sumber : BPS Prop. Sumatera Utara Catatan : Angka () merupakan % kontribusi thd sector pertanian

133

2004 9.457,42 (36,67) 9.383,96 (36,39) 2.749,37 (10,66) 2.762,67 (10,71) 25.789,49 (100)

2005 10.066,47 (34,84) 11.652,71 (40,33) 2.835,74 (9,81) 2.840,72 (9,83) 28.893,55 (100)


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas, aspek tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan mengalami peningkatan yang cukup besar dimana sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan menduduki porsi terbesar. Kemudian khusus sector perkebunan bila dilihat dari aspek produksi adalah sebagai berikut :

kelemahan produk-produk mesin dan peralatan/ komponen yang ada di daerah ini sebagai berikut : - Peralatan kurang presisi - Kapasitas yang terbatas - Peralatan mudah mengalami cepat rusak - Peralatan-peralatan yang ada adalah hasil modifikasi

Tabel 3. Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Rakyat Di Sumatera Utara Tahun 2001-2005 (Ribu Ton) Jenis tanaman Karet Kelapa Sawit Kopi Kelapa Cokelat Kemenyan Kemiri Tebu Jahe

2001

2002

2003

2004

2005

233 2.027 38 113 17 1 8 1 14

235 2.213 43 115 20 5 10 3 15

234 2.465 47 115 20 6 20 8 4

229 2.596 43 110 21 6 18 5 4

224 3.025 44 87 21 6 19 4 3

Namun di satu sisi persoalan tetap ada dalam menjalankan kompetensi inti, hal ini disebabkan karena industri tidak mengenali perubahan lingkungan yang terjadi dan tidak bersedia melakukan perubahan. Persoalan ini, ternyata tak terlepas dari kemampuan membaca peluangpeluang bisnis yang muncul. Maksudnya, perusahaan tak boleh begitu saja percaya diri pada kompetensi inti, tanpa berupaya meningkatkan kualitasnya. Di sini, cara me-leverage adalah melebarkan kemampuan dengan membuat produk baru atau merambah industri baru.

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. SU dalam SUDA â&#x20AC;&#x201C; 2005, BPS Prop. SU

KESIMPULAN Dari analisa tulisan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran yaitu : - Pengembangan potensi inti sangat menentukan penyusunan kebijakan mengenai industri yang akan dikembangkan dan pengembangan kompetensi inti merupakan kunci keberhasilan suatu daerah dalam menentukan arah pembangunan kedepannya. - Ada 4 (empat) yang harus dilakukan pelaku usaha atau industri bila ingin berhasil dalam meningkatkan daya saing yaitu mereka harus memiliki kompetensi di bidang pemasaran produk, kemudian kompetensi di bidang distribusi, kemudian kompetensi beroperasi di pasar yang besar dan kompetensi untuk melakukan inovasi pasar. Artinya, mampu membaca tren di pasar dan melihat peluang yang belum digali produsen lain. - Peran intitusi Litbang (Penelitian dan Pengembangan) sangat diperlukan oleh instansi atau industri di daerah dalam mensinergikan kegiatan yang berorientasi pada kompetensi inti daerah.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor perkebunan (kelapa sawit) memilki pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan jenis tanaman yang lain.

METODE PENELITIAN Metode penelitan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan rasionalistik. Pengumpulan data didapat dengan melakukan eksplorasi informasi dari berbagai sumber. Data sekunder didapat dari sumber seperti : buku teks, dari berbagai penelitian yang dilakukan, artikel media massa, makalah-makalah, penelusuran literature secara on-line, data dari instansi terkait.

PEMBAHASAN Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara sejak tahun 1997 (krisis moneter) sampai tahun 2004 jumlah industri pengolahan di Sumatera Utara terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara daya dukung yang dimiliki Provinsi Sumut sebagai suatu wilayah investasi memiliki luas 71.680 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 12.124.560 jiwa merupakan investasi yag sangat besar dan menguntungkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan konsumsi industri.

DAFTAR PUSTAKA Berita Resmi Statistik, â&#x20AC;&#x153;Info Industriâ&#x20AC;?, Edisi Juni 2002, Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Medan, Tahun 2003. Kebijakan Nasional Pengembangan Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta Tahun 2004.

Dari pengamatan penulis, beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi industri pengolahan di Sumut terdiri dari masalah intern, lingkungan dan masalah ekstern (daya saing dalam zaman globalisasi). Adapun masalah intern seperti masalah teknologi dimana lemahnya penyerapan dan penguasaan teknologi. Sementara kelemahan-

New & Innovative Concepts For Small Scalle Enterprise Promotion, ZDH German

134


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Federation of Small Business and Crfos. Tech nonet Asia Partnership Project, Jerman, 1992. Rosediana Suharto Dr,â&#x20AC;? Aspek Kebijakan Industri Pada Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Dunia Usahaâ&#x20AC;?, Buletin Ilmiah Litbang Industri dan Perdagangan, No.042/BPPIP/97, Jakarta, 1997. Statistik Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2006. Berangkat dari Kompetensi Inti, SWA Online.

135


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Kajian Pendekatan Tipikal Analisa Bisnis Komoditi Biji Pinang Di Provinsi Sumatera Utara Zainal Abidin Nasution 1) 1)

Peneliti Madya Pada Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan

Abstraksi Pinang (Areca Catechu Linn), adalah termasuk tanaman palma, tumbuh baik pada semua jenis tanah dan lahan marjinal dengan curah hujan 2000 mm sampai dengan 3000 mm per tahun dan dapat hidup baik sampai dengan ketinggian 1500 m dpl. Tanaman pinang sudah dikenal sebagai tanaman obat, mulai dari akar sampai dengan buahnya, dapat mengobati berbagai macam penyakit. Tanaman pinang oleh masyarakat belum lagi dibudidayakan, masih ditanam sebagai tanaman pembatas lahan atau pun tanaman pekarangan. Produk utama dari tanaman pinang adalah biji pinang, secara ekonomi memenuhi kebutuhan manusia. Saat sekarang ini, sebagai komoditi biji pinang diperdagangkan dalam bentuk pinang utuh dan pinang rebus. Sebagai basis lokasi untuk mengkaji pendekatan tipikal analisa bisnis komoditi biji pinang dilaksanakan di Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dari hasil pengujian contoh diketahui bahwa randemen berat rata-rata biji pinang dari buah pinang tua/matang segar (fruit fresh) adalah 24,78% dengan kadar air 8,96%.

Kata kunci : Biji pinang, pinang utuh, pinang rebus No Nama Senyawa Kimia 5. Guvasine 6. Isoguvasin 7. Tannin kompleks 8. Tannin terhidrolisis 9. Tannin terkondensasi 10. Flavon 11. Senyawa fenolik 12. Asam galat 13. Lignin 14. Minyak menguap dan tidak menguap 15. Garam kimia Sumber : Nonaka (1989) dan Wang (1996)

PENDAHULUAN Pinang sirih, ataupun pinang dalam bahasa Inggris disebut Betelnut atau pun dalam bahasa Latin disebut areca catechu Linn, merupakan tanaman famili areacaceae. Berbatang tunggal, tegak lurus, tingginya dapat mencapai 25 meter dengan garis tengah 30 cm tumbuh baik pada semua jenis tanah dan lahan marjinal dengan curah hujan antara 2000 mm sampai dengan 3000 mm per tahun dan dapat hidup baik sampai dengan ketinggian 1.500 m dpl. Mulai berbuah pada umur 3 tahun sampai 4 tahun, dimana perbungaannya terdiri atas banyak rakila dan memiliki masa hidup 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Buahnya berbentuk bulat telur dan buahnya bila sudah tua berwarna kuning. Untuk melepaskan biji pinang dari sabutnya, dapat dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari selama 4 minggu sampai dengan 5 minggu. Biji buah berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan, pada bidang irisan biji tempat perisperm berwarna coklat tua dengan lipatan tidak beraturan, menembus endospem yang berwarna agak keputihan.

Bahwa tumbuhan pinang oleh masyarakat belum lagi dibudi dayakan. Masih ditanam sebagai tanaman pembatas lahan ataupun pekarangan. Namun demikian, di beberapa daerah, seperti di Kalimantan Barat sudah ditanam secara monokultur ataupun polikultur. Tabel 2. Keragaan Produksi Pada Berbagai Pola Tanam Pohon Pinang

Tabel 1. Kandungan Senyawa Kimia Dari Biji Pinang No 1. 2. 3. 4.

No Pola Tanam 1.

Nama Senyawa Kimia Arekolin Arekolidin Arekain Guvakolin

2.

Pekarangan/ tanaman pagar Monokultur

Jarak Tanam (m) 2

2x3

Sumber : Maskromo, 2008

136

Jumlah pohon per hektar 400

1666

Produktivitas biji pinang (kg/ha/thn) 4. 800

19.992


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3. Luas Tanaman dan Produksi Pinang Tanaman Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten Tahun 2008 Luas Tanaman No

Kabupaten

TBM (Ha)

TM (Ha)

TTM (Ha)

Nias 80,00 215,00 Mandailing Natal 35,14 17,78 Tapanuli Selatan 86,00 183,50 Tapanuli Tengah 15,10 27,40 Tapanuli Utara 56,75 113,00 Toba Samosir 3,00 3,70 Labuhan Batu 22,00 123,00 Asahan Simalungun 31,15 500,40 Dairi 15,50 51,00 Karo 5,00 Deli Serdang 218,50 992,60 Langkat 30,00 574,00 Nias Selatan 256,00 155,00 Humbang Hasundutan 22,00 79,00 Pakpak Bharat Samosir 3,50 0,60 Serdang Bedagai 19,20 245,20 Batubara 13,50 103,50 Padang Lawas Utara 48,50 161,00 Padang Lawas 9,00 Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Jumlah 2008 960,74 3554,68 2007 701,90 3663,30 2006 599,35 3277,20 2004 951,85 2558,25 2003 1119,00 2227,00 2002 1267,00 2244,00 Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2008, BPS Catatan : TBM = Tanaman Belum Menghasilkan TM = Tanaman Menghasilkan TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan

17,00 36,00 9,50 1,00 1,10 1,10 123,00 4,00 14,00 3,00 42,50 11,00 263,00 214,00 288,00 544,40 384,00 412,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Dalam kajiannya tentang pengembangan wilayah ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dengan metode pendekatan Location Quotient (LO), menyatakan bahwa pinang (biji pinang), termasuk komoditi unggulan dari Provinsi Sumatera Utara. Artinya, komoditi yang mempunyai permintaan yang kuat, baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional dan memiliki keunggulan komparatif (Sembiring, 2009).

Jumlah (Ha) 312,00 52,92 305,50 42,40 179,25 7,70 145,00 532,55 67,50 5,00 1334,10 608,00 425,00 104,00 4,10 264,40 159,50 220,50 9,00 4778,42 4579,20 4164,55 4054,50 3730,00 3923,00

Produksi (ton) 46,00 10,87 148,73 10,42 52,37 8,68 24,48 288,21 37,66 1086,60 467,00 13,50 84,23 0,21 306,55 57,60 512,82 6,44 3164,37 3080,94 2668,24 1889,21 1877,00 1904,00

Di banyak negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Maldives, mengkonsumsi biji pinang sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti dibuat menjadi permen, sirup dan lainnya, dikarenakan memiliki khasiat untuk kesehatan, dan juga untuk acara-acara festival keagamaan/ pelaksanaan upacara tradisional. Di Jerman, Belgia, Belanda dan Korea Selatan, biji pinang digunakan sebagai bahan baku industri obat-obatan (farmasi), kosmetika, bahan pewarna tekstil dan lainnya.

Di Provinsi Sumatera Utara, tanaman pinang tumbuh dan menyebar di setiap Kabupaten. Buahnya secara umum tidak dikonsumsi oleh masyarakat, hanya sebagian kecil yang memakan biji pinang sebagai campuran untuk acara makan sirih.

Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) ekspor dari Provinsi Sumatera Utara, diketahui volume ekspor biji pinang pada Januari â&#x20AC;&#x201C; Juli 2008 mencapai 7.922 ton dengan nilai US$ 4.907.500. Pada periode Januari â&#x20AC;&#x201C; Juli 2009, volume ekspor biji pinang mencapai 6144 ton dengan nilai US$ 2.970.560. Sedangkan pada Januari â&#x20AC;&#x201C; Pebruari

137


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

2010, realisasi ekspor biji pinang dari Provinsi Sumatera Utara mencapai 2.850 ton dengan nilai US$ 1.600.000 dimana harga dasar biji pinang di tingkat pedagang pengumpul/penampung adalah berkisar Rp. 4.500,- sampai Rp.6.000 per kg. Sementara untuk pinang rebus adalah antara Rp. 8.500,- sampai Rp. 10.000 per kg.

-

-

Standar mutu biji pinang yang akan di ekspor, kondisinya harus kering, tua, bersih dari kulit, tidak berlubang dan bebas jamur.

untuk menghambat reaksi foto oksidasi dari kerusakan lemak. Menurut Francisca (2007), menyatakan bahwa biji pinang berkasiat sebagai obat cacing (anthelumintic), untuk memperkecil pupil mata dan dapat menambah stamina laki-laki. Menurut Ibrahim (2007), menyatakan bahwa biji pinang apabila dimaserasi dengan etanol dan kemudian difraksinasi dengan n-heksana dan etil asetat akan diperoleh kristal kumarin (C10 H8 O3).

Tabel 4. Persyaratan Mutu Biji Pinang Untuk Ekspor Syarat No 1. 2. 3. 4.

Karakteristik Kadar air (maks. %) Serangga hidup Berkapang/berlembaga hitam (Maks, %) Retak/pecah/luka (Maks, %)

Pinang Utuh Mutu I Mutu II 12 12 0 5

0 5

Pinang Iris Mutu I Mutu II 12 12 Tidak ada 0 0 Tidak ada syarat Tidak ada syarat

Sumber : Departemen Perdagangan -

Telah banyak dilaksanakan penelitian-penelitian mengenai manfaat biji pinang, antara lain adalah : - Menurut Nonaka (1989), menyebutkan bahwa biji pinang mengandung proantosianidin, yaitu suatu tannin terkondensasi yang termasuk ke dalam golongan flavonoid. - Menurut Wang dkk (1997), menyatakan bahwa tanaman pinang (biji, daun, mayang dan akar), mengandung senyawa-senyawa phenolics, tannin terkondensasi dan alkaloid. - Menurut Lee dan Choi (1999), menyatakan bahwa ekstrak etonalik biji pinang memperlihatkan aktifitas anti oksidan dengan IC sebesar 45,4 Âľmg/mg. - Menurut Wardah (1999), menyatakan bahwa biji pinang yang belum tua, digiling halus dan bila ditambahkan dengan larutan alkali, akan menghasilkan warna merah. - Menurut Fine (2000), menyatakan bahwa proantosianidin, mempunyai efek anti bakteri, anti virus, anti karsinogenik, anti inflamasi, anti alergi dan vasodilatasi. - Menurut Batugal (2004), menyatakan bahwa biji pinang mengandung obat untuk penyakitpenyakit purgative, vernifuge, tekanan darah tinggi dan tuberculosis. - Menurut Rouly (2005), menyatakan bahwa senyawa aktif arekolin dari biji pinang di Amerika Serikat digunakan sebagi bahan baku obat anthelmintic. - Menurut Yulineri (2007), menyatakan bahwa ekstrak biji pinang yang difermentasi dengan konsersium acetobactersaccharomyces, berpotensi sebagai obat anti septik obat kumur. - Menurut Raharjo (2007), menyatakan bahwa ekstrak etonal biji pinang memiliki kemampuan

-

-

Menurut informasi dari Balitro Departemen Pertanian (2007), bahwa biji pinang rasanya pahit, pedas dan panas. Mengandung 0,3% sampai dengan 0,6% alkaloid, red Tannin sebesar 15%, asam-asam lemak sebesar 14%, kanji dan resin. Menurut Meiyanto (2008), bahwa ekstra etanolik biji pinang, memiliki aktifitas anti poliferatif terhadap sel MCF-7 (sel kanker payudara) dengan menghambat pertumbuhan dan memacu apoptosis. Menurut Nurrohman (2009), menyatakan bahwa perasan biji pinang dalam konsentrasi 50%, 75% dan 100% mempunyai efek anti helmintik yang tidak berbeda secara statistik dengan pembanding menggunakan pirantel pamoat 0,236%.

Perumusan Masalah Dari informasi-informasi dan data-data tersebut diatas, maka ada suatu hipotesa yang harus dikaji, diteliti dan dibuktikan bahwa budidaya tanaman pinang memberikan keuntungan. Sudah seberapa jauhnya eksistensi tanaman pinang di Provinsi Sumatera Utara dengan cara mencari, mempelajari, mengkaji dan meneliti hubungan antara aspek pasar, aspek produksi, aspek ekonomi, aspek teknis dan aspek lainnya. Apakah biji pinang dapat dijadikan komoditi andalan, yaitu pembudidayaan tanaman pinang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pedesaan dan pada akhirnya menjadi komotidi unggulan, yaitu suatu komoditi yang potensial untuk dikembangkan, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat. Dengan harapan bahwa membudidayakan tanaman pinang, akan

138


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

memberikan dampak positip kepada masyarakat petani, terutama kepada masyarakat petani yang lokasinya jauh berada di pedesaan, sehingga dapat diperoleh kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat dan rantai perdagangan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi pedesaan, misalnya membangun koperasi untuk menampung biji pinang dari petani dan juga sekaligus menyalurkan kebutuhan sehari-hari petani.

d.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: a. Melakukan kajian terhadap potensi-potensi komoditi biji pinang, baik yang telah terlaksana maupun aspek-aspek yang dapat dikembangkan. b. Melakukan kajian tipikal analisis aspek pasar dan tata niaga komoditi biji pinang di Provinsi Sumatera Utara. c. Menguji atas dasar contoh, tentang mutu biji pinang asal Provinsi Sumatera Utara. d. Praduga hipotesis dan perkiraan dalam rangka untuk mendapatkan makna dan implikasinya tentang komoditi pertanian biji pinang di Provinsi Sumatera Utara.

data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat yang tersurat, namun lebih dari pada memahami ataupun menafsirkan mengenai apa yang tersurat di dalam data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah perumusan makna dari hasil penelitian/pengkajian yang telah diungkapkan dengan kalimat yang singkat dan padat dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah.

HASIL PENELITIAN Dari kunjungan ke lapangan (observasi/survei) ke petani pinang di Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, diperoleh data-data sebagai berikut: - Luas areal tanaman pinang 30 rante (1 ha = 25 rante), dimana jumlah tegakan pohon pinang adalah 3.000 batang. - Umur pohon pinang sekitar 12 tahun. - Musim pohon pinang berbuah dan dapat dipanen setiap tahunnya mulai dari bulan Agustus sampai dengan April, sedangkan dari bulan Mei sampai dengan Juli, setiap tahunnya tidak ada buah (musiman). - Dari bunga sampai bisa diambil buahnya, lamanya 1 bulan dan sesudah itu setiap 2 minggu sekali, dapat dipanen buahnya selama 8 bulan. - Setiap panen buah pinang, dijual dengan takaran kaleng (volume 20 liter), dimana setiap kaleng penuh diperoleh dari panenan 5 pohon pinang sampai dengan 6 pohon pinang. - Buah pinang di panjat langsung oleh penggalas ke pohonnya, dengan harga jual ke penggalas sebesar Rp. 3.000,- per kaleng. - Setiap kaleng buah pinang dapat menghasilkan 3,5 kg sampai dengan 4 kg biji pinang. - Penggalas menjual kepada agen penerimaan per kaleng seharga Rp.5.000,-. - Agen penerimaan mengupahkan pengupasan kulit/sabut buah pinang kepada masyarakat (biasanya ibu-ibu rumah tangga) di sekitar agen penerimaan adalah Rp. 600 per kg biji pinang.

METODE PENELITIAN Metode penelitian yang dilaksanakan adalah metode deskriptif kualitatip, dengan tetap melakukan pendekatan rasionalisme. Teknik pengumpulan informasi-informasi dan data-data adalah dengan melakukan eksplorasi dari berbagai sumber, seperti : buku teks, berbagai hasil penelitian yang telah dilaksanakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, penelusuran literatur on-line, pemanfaatan data/informasi dari instansi terkait dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan komoditi biji pinang. Sedangkan data primer diperoleh dari kunjungan ke lapangan (observasi/survei) ke petani pinang di Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan sekaligus pengujian contoh buah pinang. Dari informasi-informasi dan data-data yang dihimpun akan dilakukan analisis dan interpretasi data/informasi yang mencakup langkahlangkah sebagai berikut: a. Reduksi data. Reduksi data adalah penyempurnaan data, baik pengurangan maupun penambahan data dengan tetap menyebutkan sumber-sumbernya. b. Penyajian data. Penyajian data adalah hasil dari pengumpulan informasi/data, yang disusun berdasarkan kategori ataupun pengelompokanpengelompokan yang diperlukan. c. Interpretasi data. Interpretasi data adalah pembahasan tentang makna dari sekumpulan

139


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

PEMBAHASAN

Petani Pinang

1. Penggalas

Agen Penerimaan

Potensi Komoditi Biji Pinang di Provinsi Sumatera Utara

Ekspor biji pinang dari Provinsi Sumatera Utara pada priode Januari â&#x20AC;&#x201C; Juli 2008 adalah 7.922 ton, pada priode Januari â&#x20AC;&#x201C; Juli 2009 adalah 6.144 ton dan pada priode Januari â&#x20AC;&#x201C; Pebruari 2010 adalah 2850 ton. Dari Tabel-3. dapat dilihat bahwa produksi biji pinang pada tahun 2008 adalah 3164,37 ton, artinya ada kelangkaan pengadaan biji pinang dari Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pedagang penampung, bahwa biji pinang datang juga dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Barat. Dari tabel-3., juga bisa dilihat bahwa produksi biji pinang dari tahun ke tahun terus meningkat, yang juga didukung oleh perluasan areal tanaman pinang yang terus bertambah luas. Memang kalau dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya, seperti : minyak kelapa sawit, karet, coklat dan lainnya, nilai ekspor biji pinang masih sangat kecil. Namun patut diketahui bahwa komoditi biji pinang adalah sebagai bahan baku farmasi/obat-obatan dan juga bahwa tanaman pinang dapat tumbuh baik sampai 1500 m dpl pada semua jenis tanah, dan tanaman pinang dapat ditanam dengan pola tanaman pagar ataupun pekarangan, polikultur maupun monokultur. Sehingga menjadikan pembudidayaan tanaman pinang, mempunyai prospek cerah dimasa yang akan datang.

Pengupas Buah Pinang

Pedagang Penampung

Eksportir

Gambar 1. Rantai Tata Niaga Biji Pinang Berdasarkan Observasi/Survei ke Petani Pinang di Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan

Hasil Pekerjaan Laboratorium Dari percobaan laboratorium diperoleh : - Randemen berat rata-rata biji pinang dari buah pinang tua/matang segar (fresh fruit) adalah 24,78%. - Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan selama 1 (satu) bulan. - Kadar air biji pinang rata-rata 8,96%. Buah pinang matang/ tua (fresh fruit)

Dari Tabel-3 juga sudah terlihat bahwa produksi biji pinang dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, produksi biji pinang yang terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun. Perluasan areal yang terbesar adalah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Deli Serdang. Daerah lainnya pertambahan luas areal tanaman pinang, relatip kecil. Kemudian tanaman pinang yang tidak lagi menghasilkan, areal yang terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang.

Penjemuran di bawah sinar matahari

Dikupas sabutnya

Berdasarkan tabel-3, maka dapat diketahui kondisi tanaman pinang pada tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara adalah : - Tanaman belum menghasilkan = 20,11%. - Tanaman menghasilkan = 74,39%. - Tanaman tidak menghasilkan = 5,50%.

Penjemuran biji pinang

Biji Pinang Utuh

2. Gambar 2. Diagram Alir Percobaan Pengeringan Biji Pinang Dengan Sinar Matahari

Tipikal Analisa Bisnis Komoditi Biji Pinang

Berdasarkan gambar-1, dapat dilihat rantai tata niaga komoditi biji pinang di Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, seperti berikut :

140


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

-

-

-

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Petani pinang adalah petani pemilik pohon pinang. Penggalas adalah seseorang yang membeli buah pinang dari petani, kegiatannya meliputi memanjat pohon pinang, memetik buah pinang yang tua (baik yang kulitnya sudah kuning maupun masih hijau) dan mengumpulkan-nya. Agen penerimaan adalah seseorang yang membeli buah pinang dari penggalas dan kemudian menyerahkannya kepada pengupas. Pengupas adalah ibu-ibu rumah tangga yang dibantu anak-anaknya, melakukan pengupasan buah pinang dan diperoleh biji pinang.

KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari uraian tersebut di atas, bahwa komoditi biji pinang dapat memberikan peningkatan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara, sehingga budidaya tanaman pinang memberikan prospek yang cerah dimasa yang akan datang. 2. Budidaya tanaman pinang dapat dilakukan sebagai tanaman pekarangan ataupun tanaman pagar, sehingga masyarakat petani dapat merancang besar panenan yang diinginkannya. 3. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa budidaya tanaman pinang akan menimbulkan usaha rumah tangga, yaitu karena adanya kegiatan pengupasan kulit/sabut buah pinang dan barulah akan diperoleh biji pinang. 4. Dari hasil kajian ini dapat disarankan bahwa, masih perlu peranan pemerintah daerah sebagai pemangku amanah masyarakat, melakukan pembinaan di pedesaan.

Oleh agen penerimaan biji pinang yang telah dikupas, dilakukan kegiatan perebusan biji pinang selama 30 menit, sehingga disebut menjadi pinang rebus (sesuai dengan permintaan pedagang penampung). Perhitungan pendapatan pengelolaan tanaman pinang : a. Pendapatan petani dari panenan pinang : Asumsi 1 bulan = 30 hari dan lamanya panenan adalah 8 bulan. Siklus panen per pohon pinang selama 14 hari, maka setiap hari dapat dipanen pinang sebanyak 3000/14 pohon pinang, lebih kurang 220 pohon pinang/hari. Hasil panenan per hari adalah 220/6 kaleng buah pinang, adalah lebih kurang 36 kaleng. Pendapatan petani dari penjualan buah pinang adalah : 36 kaleng/hari x 30 hari/bulan x 8 bulan/tahun x Rp. 3000,-/kaleng = Rp. 25.920.000,-/tahun. b. Pendapatan dari hasil pengupasan buah pinang : Pendapatan pengupas buah pinang adalah : = 36 kaleng/hari x 3,5 kg biji pinang/kaleng x 240 hari/tahun x Rp. 600,-/kg biji pinang = Rp.18.144.000,-/tahun. c. Pendapatan agen penerimaan Setelah pinang direbus selama 30 menit, diangkat dan didinginkan, pedagang penampung bersedia membelinya dengan harga Rp.3.000,-/kg. Dengan asumsi terjadinya total kehilangan berat oleh berbagai faktor adalah sebesar 15%, maka pendapatan dari penjualan pinang rebus adalah: = 85% x 36 kaleng/hari x 3,5 kg biji pinang/kaleng x 240 hari/tahun x Rp. 3.000,/kag biji pinang = Rp.77.112.000,-/tahun. Pembelian buah pinang : 36 kaleng/hari x 240 hari/tahun x Rp.5.000,/kaleng = Rp.43.200.000,-/tahun Upah mengupas buah pinang = Rp. 18.144.000,-/tahun Pendapatan agen penerimaan : = Rp. 77.112.000,- - Rp.43.200.00,- - Rp. 18.144.000/tahun = Rp. 17.768.000,-

DAFTAR PUSTAKA Anonimous, Pinang (Areca catechu L.) htttp://ecrefarmasiugm. wordpress.com di akses 18 April 2010. ________, Betel nut (Areaca catechu L) http://betelnut.htm diakses 26 Mei 2010. ________, Permintaan Ekspor Biji Pinang http://Bataviase.co.id. Diakses 27 Mei 2010. ________, FTA Dengan India Diharapkan Dongkrak Ekspor Sumatera Utara http://www.pemkomedan.go.id. Diakses 27 Mei 2010. ________, Peluang Usaha Ekspor Pinang http://www.infopasaragro.com diakses 27 Mei 2010. ________, Tata Niaga dan Standar Mutu Pinang Sirih di Indonesia http://www.ditjenbun. deptan.go.id diakses 28 Mei 2010. ________, areca Tincture (Tinictura Areca Catechu) From amazon Herbs http://www.tropilab.com diakses 5 Juni 2010. ________, Penggunaan Tanaman Kelapa, Pinang dan Arha http://index.php.htm diakses 7 Juni 2010. ________, Biji Pinang Masih diminati India dan Pakistan. http://www.bbppki_medan.org diakses 7 Juni 2010.

141


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

________, 2004, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Volume 13, PT. Delta Pamungkas, Jakarta.

Nonaka, G, 1989, Isolation and Structure Elucidation of Tannins, Pure & Appl. Chem, 61 (3), hal. 352-360.

________, Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2008, Biro Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Nurrohman dan Sri Sundari, (2009), Efek Anti Helmintik Peerasan Biji Pinang (Area Catechu L.) Terhadap Ascaridia Galli Secara In Vitro, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Batugal, P.A, J. Kanniah, Lee. S.Y. and J.T. Oliver, 2004, Medicine Plants Research in Asia, Vol. 1 : The Frame work and Project Works Plams, International Plant Genetic Resources Institute, Malaysia.

Pandey, S.N and Ajanta Chadha, 2006, A Text Book of Batany, Vol. III, Vikas Publishing House PVT. Ltd, New Delhi.

Boucher, B. J and N. mannan, 2002, Metabolic Effects of the Consumption of areca Catechu, Addiction Biology Journal, Vol. 7, hal. 103-110.

Raharjo, S dan Edi Suryanto, 2006, Singlet Oxygen Quenchen Dari Ekstrak Buah Pinang (Areca Catechu L.) Untuk Melindungi Kerusakan Lemak Akibat Foto Oksidasi, Universitas Gajah Mada dan Universitas Sam Ratulangi.

Dorly, 2005, Potensi Tumbuhan Obat Indonesia Dalam Pengembangan Industri Agromedisin, Institut Pertanian Bogor.

Sembiring, E, 2009, Kajian Peluang Bisnis Bagi Sepuluh Komoditi Unggulan di Sumatera Utara, Jurnal INOVASI, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hal. 228-234.

Fine, A.M, 2000, Oligomeric Proantocyanidin Complexes Mistary, Structure and Phytopharmacentical Applications, Altern. Med. Rev, 5 (2) : hal. 144-151.

Setyowati, F.M. dan Wardah, 2007, Keanekaragaman Tumbuhan Obat Masyarakat Talang Mamak di Sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Riau, Jurnal BIODIVERSITAS, Vol. 8 No. 3, hal. 228232.

Heyne, K, 1987, Tumbuhan Berguna Indonesia, Jilid I-III, Yayasan Saranawana Jaya, Jakarta. Ibrahim, S, Muhammad Iqbal dan Bustanil Arifin, 2007, Isolasi Kumarin dari Biji Pinang (Areca Catechu L), Jurnal Riset Kimia, Bol. 1 No. 1 September 2007, hal. 50-54

Wang, C.K and Lee. W.H., 1996, Separation, Characteristics and Biological Activities of Phenolics in Areca Fruits, J. Agrie Food. Chem, 44 (8), hal. 2014-2019.

Lee, K.K and Choi J.D, 1999, The Effects of Areca Catechu L. Extracts on anti Inflammation and Anti Melanogenesis, International Journal of Cosmetics Science, 21 (4), hal. 275-284.

Wardah dan F.M. Setyowati, 1999, Keanekaragaman Tumbuhan Penghasil Bahan Pewarna Alami Di Beberapa Daerah di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Bangkitnya Warna-warna Alam, Yogyakarta 3-4 Maret 1999, Balitbang Betani, Puslitbang Biologi LIPI.

Maskromo, J dan Miftahurrach-man, 2007, Keragaman Genetik Plasma Nutfah Pinang (Areca Catechu L), di Provinsi Gorontalo, Jurnal LITTRI, Vol 13. No. 14, Desember 2007, hal. 119-124.

Wetwitayaklung, P, Thawatchai Phacekamud, Chutina Lainmat Vapinat, Sindchai Keokitichai, 2006, The Study of Anti Oxidant Capacity in Various Parts of Areca Catechu L, Nasernan University Journal, 14 (1), hal. 1 -13.

Maskromo, J, 2008, Keragaman Genetik dan Peluang Pengembangan Pinang di Kalimantan Barat, Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Vol. 14 No. 1, April 2008, hal. 31-32.

Yulimeri, T, Ernawati Kasim dan Novita Nurhidayat, 2006, Selenium dari Ekstrak Biji dan Akan Pinang (Areca Catechu L.) yang Difermentasi dengan Konsorsium Acetobacter Saecharomyces sebagai Anti Septik Obat Kumur, Jurnal BIODIVERSITAS, Vol. 7 No. 1, hal. 18-20.

Meiyanto, E, Ratna Asmah Susidarti, Sri Handayani dan Fitri rahma, 2008, Ekstrak Etanolik Biji Pinang (Areca Catechu L) Mampu Menghambat Poliferasi dan Memacu Apoptosis Sel MCF-7, Majalah Farmasi, 19 (1), hal. 12-19.

142


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Positioning Pada Penumpang Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Friska Sipayung1), Pemuda Pane2) 1)

Staf Pengajar FE USU 2) Alumni FE USU

Abstract Competion between airlines is so tight, forcing airlines compete in the race win the market or search for consumers. Companies must have a clear position in the customer mind. The more credible of company, the strong position of a company, brand image, product attributes, competitor, and prices are the factors that affect the positioning on the airline Garuda Indonesia. Formulating the problem in this research is how the factors influence brand image, product attributes, competitor, and the price positioning of the passengers on the airline Garuda Indonesia. The purpose of this research is to know how factors influence the size of the brand image, product attributes, competitor, and the price positioning of the airline Garuda Indonesia. Research methode used are descriptive analysis method and multiple regression method, F-test, t-test and determinan analysis. Results of research shows that brand image factor, product attributes, price competition have a positive and significant effect of posititioning on the airline Garuda Indonesia. The attributes of the product is the most dominant factors affecting the positioning airline Garuda Indonesia.

Keywords : brand image, product attributes, competitors, price and positioning PENDAHULUAN

Penumpang Pertumbuhan (dalam juta jiwa) (%) 1999 6.3 -17 2000 7.6 21 2001 9.1 20 2002 12.3 35 2003 19.1 56 2004 23.8 25 2005 28.8 21 2006 34 18 2007 36.1 6 Sumber : www.hubud.dephub.go.id, Agustus 2008 (data diolah) Tahun

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dan salah satu negara dengan potensi perpindahan barang dan orang terbesar di dunia. Dengan besarnya potensi tersebut, wajar bila pertumbuhan sektor transportasi di Indonesia cukup menggembirakan. Angkutan udara di Indonesia memulai era baru di tahun 1999 setelah pemerintah membuka izin seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mendirikan perusahaan penerbangan. Penumpang pesawat udara domestik secara signifikan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 22 persen per tahun sejak tahun 2000. Untuk lebih jelasnya situasi ini disajikan pada Tabel 1. Tahun 1996 jumlah penumpang pesawat udara telah mencapai angka 13,6 juta namun jumlah tersebut sempat mengalami penurunan jumlah penumpang hingga tahun 1999 yang disebabkan adanya krisis moneter di Indonesia. Pada tahun 2000 jumlah penumpang kembali mulai mengalami peningkatan, dan hingga pada November 2007 total penumpang pesawat telah mencapai 36,13 juta orang.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi setelah munculnya maskapai-maskapai penerbangan baru seperti Lion Air, Adam Air, dan Indonesia Air Asia. Maskapai penerbangan baru tersebut hadir dengan menawarkan tarif yang lebih murah dan bersaing dengan maskapai-maskapai lain. Hal tersebut terkait dengan adanya ketentuan tarif baru yang diatur dalam Kepmen Perhubungan Nomor 9 Tahun 2002 tentang regulasi tarif udara domestik berjadwal kelas ekonomi dan Kepmen Perhubungan Nomor 8 Tahun 2002 tentang tarif udara yang berjadwal kelas ekonomi. Dari ketentuan tarif ini, maka maskapai penerbangan dapat menetapkan tarif terendahnya. Sedangkan pemerintah hanya memberlakukan batas tarif tertinggi.

Tabel 1. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri Tahun 1996-2007 Tahun 1996 1997 1998

Penumpang (dalam juta jiwa) 13.6 12.8 7.6

Pertumbuhan (%) -5 -41

Pesatnya pertumbuhan maskapai penerbangan ini menciptakan persaingan ketat yang berakibat pada ditutupnya beberapa perusahaaan penerbangan

143


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

swasta seperti Star Air dan Bouraq pada 2005, serta Adam Air pada 2008. Hal ini disebabkan oleh strategi dan perencanaan bisnis yang kurang tepat dalam memilih pesawat dan jalur penerbangan. Salah satu jalur penerbangan yang diperebutkan oleh maskapai-maskapai penerbangan tersebut adalah jalur penerbangan Medan - Jakarta, di jalur ini terdapat 7 (tujuh) maskapai yang bersaing. Berikut tampilan data maskapai penerbangan yang beroperasi di jalur Medan - Jakarta :

lebih baik dibanding maskapai-maskapai lainnya seperti jatah bagasi cuma-cuma sebanyak 20 kg, penyediaan bahan bacaan dan makanan cuma-cuma selama penerbangan, ruang kaki yang lebih lebar (31”), layanan reservasi 24 jam, serta costumer care sebelum, selama dan sesudah penerbangan. Positioning adalah janji yang dibuat perusahaan kepada pelanggannya. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi janjinya merupakan bagian yang vital dari strategi. Karena inilah, positioning yang tepat merupakan hal yang krusial bagi keberhasilan akhir produk, merek, dan perusahaan. Salah satu faktor yang dapat memperkuat positioning suatu perusahaan adalah citra merek. Citra merek yang kuat akan memperkuat positioning suatu perusahaan. Di samping membangun merek, maskapai penerbangan juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut berupa atribut produk yaitu kualitas dan fitur yang diberikan, pesaing dan harga yang ditawarkan. Atas dasar inilah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor citra merek, atribut produk, pesaing dan harga terhadap positioning pada penumpang maskapai Garuda Indonesia dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemetaan (Positioning) pada Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Jalur Medan-Jakarta”

Tabel 2. Maskapai Penerbangan yang Beroperasi di Jalur Medan-Jakarta Jumlah Keberangkatan dalam Sehari (kali) Garuda Indonesia 9 Batavia Air 6 Indonesia Air Asia 4 Lion Air 4 Mandala Airlines 3 Sriwijaya Airlines 2 Kartika Airlines 1 Sumber : Eric Travel , 2008 (data diolah) Maskapai

Diantara 7 (tujuh) maskapai penerbangan yang beroperasi melayani penumpang di jalur MedanJakarta, Garuda Indonesia merupakan maskapai pertama yang melayani jalur Medan-Jakarta dan merupakan maskapai dengan frekuensi keberangkatan terbanyak untuk jalur ini. Garuda Indonesia merupakan maskapai pelopor dan pemimpin pasar penerbangan di Indonesia yang lahir dengan nama Indonesian Airways pada tanggal 26 Januari 1949, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa pelayanan transportasi. Sebagai pelopor dan pemimpin pasar penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia dituntut untuk memiliki positioning yang baik untuk mempertahankan pelanggannya dari maskapai-maskapai penerbangan lain, dan juga untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar.

Positioning adalah segala upaya mendesain produk dan merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak pelanggan (Kotler dalam Kartajaya, 2005:57). Brand Image yang kuat akan memperkuat Positioning yang telah ditentukan sebelumnya (Kartajaya, 2005:33). Menurut Kotler (2005:341), atribut produk, pesaing dan harga adalah faktor-faktor untuk menentukan posisi suatu produk. Perumusan Masalah Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pengaruh faktor-faktor citra merek, atribut produk, pesaing dan harga terhadap positioning pada penumpang maskapai Garuda Indonesia

Sejak tahun 2000 Garuda Indonesia menambah slogan baru perusahaan yang merupakan positioning perusahaan yaitu “Garuda, kini lebih baik” Dengan slogan baru tersebut Garuda berusaha untuk menciptakan tempat khusus dibenak target konsumennya. Profesionalisme dan pengelolaan manajemen secara modern diterapkan oleh Garuda untuk menunjang slogan baru perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada pasar, Garuda berusaha untuk memenuhi kebutuhan penumpang dan calon penumpangnya dengan pelayanan yang sangat baik meliputi layanan pada pre flight, in flight, dan post flight (sebelum, selama dan sesudah penerbangan). Pelayanan yang baik ini ditunjukkan Garuda salah satunya dengan adanya Economy class ++ yang memberikan pelayanan

Tujuan Penelitian Penelitian ini hendak mengetahui pengaruh faktorfaktor citra merek, atribut produk, pesaing, dan harga terhadap positioning maskapai penerbangan Garuda Indonesia

METODE PENELITIAN Penelitian ini hanya dibatasi pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia jalur

144


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Medan-Jakarta dengan frekuensi minimal satu kali sebagai pengguna.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu citra merek (X1), atribut produk (X2), pesaing (X3), harga (X4) dan variabel dependen adalah Positioning (Y).

Penelitian dilakukan di Bandara Polonia Medan, terminal keberangkatan domestik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia jalur Medan-Jakarta dalam sehari, yaitu 1080 orang. Jumlah populasi ini berasal dari jumlah penumpang dari 9 (sembilan) kali penerbangan jalur Medan-Jakarta dalam sehari, dengan rata-rata jumlah penumpang dalam satu penerbangan yakni 120 orang. Data tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan tujuan tertentu dengan kriteria bahwa penumpang yang dijadikan sampel adalah penumpang yang pernah menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia minimal 1 kali dan berumur 1760 tahun. Tujuan penetapan kriteria ini adalah untuk mempertimbangkan mereka pernah merasakan pengalaman menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, digunakan rumus Slovin (Umar, 2004:78), berdasarkan rumus tersebut diperoleh sampel sebesar 92 orang. Sementara, wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Variabel Citra Merek (X1)

Definisi Serangkaian kepercayaan yang konsumen pegang atas masing masing atribut istimewa dari merek.

Atribut produk (X2)

Faktor-faktor yang dipertimbangkan pembeli pada saat membeli produk.

Pesaing (X3)

Menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik dari pesaing. Yang dipertukarkan konsumen untuk satu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan barang atau jasa. Menempatkan produk dan merek di benak pelanggan.

Uji Validitas dan Reliabilitas Harga (X4)

Kualitas hasil penelitian yang baik sudah semestinya diperoleh jika rangkaian penelitian dilakukan dengan baik. Perencanaan yang matang mutlak diperlukan dan alat-alat penelitian seperti kuesioner yang digunakan juga harus dalam kondisi baik. Oleh karena itu perlu ada uji validitas dan reliabilitas. Valid artinya data-data yang diperoleh dengan penggunaan instrumen dapat menjawab tujuan penelitian. Reliabel artinya konsisten atau stabil. Agar data yang diperoleh valid dan reliabel maka dilakukan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 13.00. Kuesioner berisikan 23 pertanyaan yang menyangkut variabel bebas yaitu citra merek, atribut produk, harga, dan pesaing, serta variabel terikat yaitu positioning pada penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia jalur Medan-Jakarta, pengujian validitas dilakukan pada 30 orang diluar sampel. Kolom Corrected Item Total Correlation merupakan korelasi antara skor item dengan total item yang dapat digunakan untuk menguji validitas instrumen. Untuk menguji validitas, butir pernyataan tersebut harus dibandingkan dengan rtabel dengan jumlah kasus 30 dan tingkat signifikasi sebesar 5% (Îą= 0,05) maka angka yang diperoleh adalah sebesar 0,361. Dapat diketahui bahwa 23 butir pernyataan tersebut valid.

Positioning (Y)

Indikator 1. Maskapai yang terkenal. 2. Maskapai yang membawa citra bangsa 3. Maskapai yang memberikan pelayanan yang baik 4. Maskapai yang menjamin keselamatan penumpang 1. Keselamatan 2. Keamanan 3. Kenyamanan 4. Pelayanan 5. Ketepatan waktu 6. Awak pesawat 7. Kabin pesawat 8. Jadwal 9. Muatan Bagasi 1. Pelayanan yang lebih baik 2. Lebih sering digunakan

Skala Likert

Likert

Likert

Harga yang ditawarkan 2. Harga sesuai dengan fasilitas pelayanan 3. Kestabilan harga

Likert

1.

Likert

1.

2.

3. 4. 5.

Positioning dipersepsi secara positif oleh konsumen Menjadi alasan untuk membeli oleh pelanggan Unggul Berbeda Dapat dikomunikasik an

Sumber : Kotler (2005:341), diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN 1.

Deskriptif Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia jalur Medan-Jakarta dalam sehari, yaitu 1080 orang, dengan karakteristik sebagai berikut : - Dari 92 responden, 57,6% responden merupakan pria dan 42,4% wanita.

145


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

-

-

-

-

-

2.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Usia menunjukkan bahwa penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang paling banyak adalah berusia 35-43 tahun dan 26-34 tahun dengan persentase 40,2% dan 30,4%. Berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang paling banyak adalah berprofesi sebagai pegawai pemerintah yaitu 28 orang atau 30,4% dan diikuti pegawai swasta sebanyak 23 orang atau 25,0%. Berdasarkan penghasilan menunjukkan bahwa penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia paling banyak berpenghasilan antara 1-2,5 juta yaitu 44 orang atau 47,8%. Responden berdasarkan frekuensi penerbangan dalam 1 tahun menunjukkan bahwa penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia paling banyak melakukan penerbangan dalam 1 tahun adalah 2-3 kali yaitu sebanyak 40 orang atau 43,4% dan satu kali sebanyak 39 atau 42,4%. Responden berdasarkan pemesanan tiket menunjukkan bahwa penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia paling banyak melakukan pemesanan tiket melalui internet yaitu sebanyak 35 orang atau 38,0%.

b.

c.

d.

Deskriptif Variabel

Berikut adalah penjelasan secara deskriptif persentase hasil penelitian dengan variabel-variabel yang diteliti terdiri dari citra merek, atribut produk, pesaing, harga,dan positioning. Tanggapan responden dapat diberi skor sebagai berikut: Sangat Setuju (diberi skor 5) Setuju (diberi skor 4) Kurang Setuju (diberi skor 3) Tidak setuju (diberi skor 2) Sangat Tidak Setuju (diberi skor 1) -

-

maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang terkenal. Dari pernyataan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang menggambarkan citra bangsa Indonesia, 10 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju, 71 responden (71,2%) menyatakan setuju, dan 11 responden (12,0%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang menggambarkan citra bangsa Indonesia. Dari pernyataan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan yang baik, 10 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju, 79 responden (85,9%) menyatakan setuju, dan 3 responden (3,3%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan yang baik. Dari pernyataan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang menjamin keselamatan penumpangnya, 5 responden (5,4%) menyatakan sangat setuju, 69 responden (75,0%) menyatakan setuju, 16 responden (17,4%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang menjamin keselamatan penumpangnya. Atribut Produk

Atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan pembeli pada saat membeli produk. Indikatornya terdiri dari keyakinan terhadap keselamatan jiwa; keamanan yang dirasakan; kenyamanan yang diberikan; pelayanan yang diberikan; ketepatan waktu dalam perjalanan; penampilan awak/crew; penataan terhadap kabin pesawat; jadwal yang diberikan; muatan bagasi yang diberikan. Tanggapan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia terhadap atribut produk adalah sebagai berikut: a. Tanggapan responden jika dikatakan merasa yakin terhadap keselamatan jiwa sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 12 responden (13,0%) menyatakan sangat setuju, 76 responden (82,6%) menyatakan setuju, 3 responden (3,3%) menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (1,1%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden sudah yakin terhadap keselamatan jiwa sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Citra Merek

Citra Merek adalah serangkaian kepercayaan yang konsumen pegang atas masing masing atribut istimewa dari merek. Indikatornya terdiri dari maskapai penerbangan yang terkenal; maskapai penerbangan yang menggambarkan citra bangsa Indonesia; maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan yang baik; maskapai penerbangan yang menjamin keselamatan penumpangnya. Tanggapan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia terhadap Citra Merek adalah sebagai berikut: a. Dari pernyataan Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan yang terkenal, 20 responden (21,7%) menyatakan sangat setuju, 70 responden (76,1%) menyatakan setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa

146


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Tanggapan responden jika dikatakan merasa aman sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 2 responden (2,2%) menyatakan sangat setuju, 88 responden (95,6%) menyatakan setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden sudah merasa aman sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Tanggapan responden jika dikatakan merasa nyaman sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 12 responden (13,0%) menyatakan sangat setuju, 74 responden (80,4%) menyatakan setuju, dan 6 responden (6,5%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden sudah merasa nyaman sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Tanggapan responden jika dikatakan merasa mendapat pelayanan yang baik sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 16 responden (17,4%) menyatakan sangat setuju, 72 responden (78,3%) menyatakan setuju, dan 4 responden (4,4%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah baik. Tanggapan responden jika dikatakan merasa tepat waktu sewaktu melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 15 responden (16,3%) menyatakan sangat setuju, 57 responden (61,9%) menyatakan setuju, 18 responden (19,6%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa ketepatan waktu yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia belum cukup tepat waktu. Tanggapan responden jika dikatakan penampilan awak/crew dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia menarik adalah 10 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju, 79 responden (85,9%) menyatakan setuju, 1 responden (1,1%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa penampilan awak/crew maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah cukup baik. Tanggapan responden jika dikatakan penataan kabin dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah baik adalah 11 responden (12,0%) menyatakan sangat setuju, 73 responden (79,3%) menyatakan setuju, dan 8 responden (8,7%) menyatakan kurang setuju.

h.

i.

Hal ini menunjukkan bahwa penataan kabin pesawat oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah cukup baik. Tanggapan responden jika dikatakan jadwal yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah sesuai adalah 10 responden (10,6%) menyatakan sangat setuju, 76 responden (82,6%) menyatakan setuju, dan 6 responden (6,5%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa jadwal yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah cukup sesuai. Tanggapan responden jika dikatakan muatan bagasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah baik adalah 7 responden (7,6%) menyatakan sangat setuju, 62 responden (67,4%) menyatakan baik, 22 responden (23,9%) menyatakan kurang baik, dan 1 responden (1,1%) menyatakan tidak baik. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa muatan bagasi yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia belum cukup baik.

Atribut Pesaing Garuda Indonesia menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik dari pesaing. Indikatornya terdiri dari pelayanan yang lebih baik dari pesaing; dan lebih sering digunakan daripada pesaing. Tanggapan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia terhadap atribut pesaing adalah sebagai berikut : a. Dari pernyataan pelayanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia lebih baik dari maskapai penerbangan lain, 12 responden (13,0%) menyatakan sangat setuju, 76 responden (82,6%) menyatakan setuju, dan 4 responden (4,3%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa pelayanan maskapai penerbangan Garuda Indonesia lebih baik dari maskapai penerbangan lain b. Dari pernyataan lebih sering menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari maskapai penerbangan lain, 9 responden (9,8%) menyatakan sangat setuju, 60 responden (65,2%) menyatakan setuju, 21 responden (22,8%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden lebih sering menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari maskapai penerbangan lain. Atribut Harga Harga adalah yang dipertukarkan konsumen untuk satu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan,

147


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

atau kepemilikan barang atau jasa. Indikatornya terdiri dari harga yang ditawarkan; harga yang ditetapkan sesuai dengan pelayanan; harga yang diberikan stabil. Tanggapan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia terhadap atribut harga adalah sebagai berikut : a. Tanggapan responden jika dikatakan harga yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia tergolong tinggi adalah 1 responden (1,1%) menyatakan sangat setuju, 70 responden (76,1%) menyatakan setuju, dan 21 responden (22,8%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tergolong cukup tinggi. b. Tanggapan responden jika dikatakan harga yang ditetapkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia adalah 7 responden (7,6%) mengatakan sangat setuju, 67 responden (72,8%) menyatakan setuju, 16 responden (17,4%) menyatakan kurang setuju, dan 2 responden (2,2%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan Indonesia sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan. c. Tanggapan responden jika dikatakan harga yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia stabil adalah 1 responden (1,1%) menyatakan sangat setuju, 40 responden (43,5%) menyatakan setuju, 39 responden (42,4%) menyatakan kurang setuju, dan 12 responden (13,0%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa harga yang diberikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia kurang stabil. Atribut Positioning Pada Penerbangan Garuda Indonesia

c.

d.

e.

Maskapai

Positioning adalah menempatkan produk dan merek di benak pelanggan. Indikatornya adalah dipersepsi positif oleh pelanggan; menjadi alasan untuk membeli; memiliki keunggulan; berbeda; dapat dikomunikasikan. Tanggapan penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia terhadap atribut Positioning adalah sebagai berikut: a. Dari pernyataan maskapai penerbangan Garuda Indonesia memenuhi harapan terhadap transportasi udara yang aman dan nyaman, 7 responden (7,6%) menyatakan sangat setuju, 68 responden (73,9%) menyatakan setuju, dan 17 responden (18,5%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden belum terlalu setuju dengan positioning Garuda Indonesia sebagai maskapai yang yang aman dan nyaman. b. Dari pernyataan melakukan penerbangan dengan maskapai penerbangan Garuda

Indonesia karena memberikan pelayanan yang baik, 12 responden (13,0%) menyatakan sangat setuju, 72 responden (78,3%) menyatakan setuju, dan 8 responden (8,7%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden setuju dengan positioning Garuda Indonesia sebagai maskapai yang memberikan pelayanan yang baik. Dari pernyataan pelayanan yang baik merupakan keunggulan maskapai penerbangan Garuda Indonesia, 10 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju, 76 responden (82,6%) menyatakan setuju, dan 6 responden (6,5%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa responden setuju dengan positioning Garuda Indonesia sebagai maskapai yang memiliki keunggulan pada pelayanan yang baik. Dari pernyataan menggunakan e-ticket (tanpa tiket konvensinal), tempat duduk yang lebih lapang, makanan dan bacaan yang diberikan selama perjalanan membedakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan maskapai penerbangan lainnya, 20 responden (21,7%) menyatakan sangat setuju, 65 responden (70,7%) menyatakan setuju, dan 7 responden (7,6%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa menggunakan e-ticket (tanpa tiket konvensional), tempat duduk yang lebih lapang, makanan dan bacaan yang diberikan selama perjalanan membedakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan maskapai penerbangan lainnya. Dari pernyataan iklan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menggambarkan maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan yang baik, 11 responden (12,0%) menyatakan sangat setuju, 72 responden (78,3%) menyatakan setuju, dan 9 responden (9,8%) menyatakan kurang setuju. Dari hasil jawaban di atas menunjukkan bahwa iklan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah menggambarkan maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan yang baik.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Uji simultan (serentak) menujukkan bahwa secara serentak variabel bebas (X1, X2, X3, X4) yaitu citra merek, atribut produk, pesaing, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu positioning pada penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia. 2. Uji parsial (individual) menunjukkan bahwa secara parsial (individual) variabel citra merek, atribut produk, pesaing, dan harga berpengaruh

148


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

3.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

positif dan signifikan terhadap positioning pada penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Variabel atribut produk merupakan variabel yang paling dominan dalam pembentukan positioning pada penumpang maskapai penerbangan Garuda Indonesia, dimana indikator pelayanan yang baik dan keamanan merupakan hal yang paling diperhatikan responden, namun pada variabel atribut produk juga terdapat beberapa indikator yang kurang mendapat respon positif oleh responden yaitu indikator ketepatan waktu dan indikator muatan bagasi. Variabel harga merupakan variabel yang kontribusinya paling kecil dimana banyak responden yang merasa harga yang ditetapkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak stabil. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,442. Hal ini menjelaskan bahwa 44,2% variabel terikat yaitu positioning dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu citra merek, atribut produk, pesaing, dan harga. Sisanya 55,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

pada penumpang Garuda Indonesia.

maskapai

penerbangan

DAFTAR PUSTAKA Alma, Buchari H, Pemasaran Strategik Jasa Pendidikan, CV Alfabeta, Bandung, 2003. Angkasa, Donna Asri, 2007, Volume 1, Antara Low Cost dan Low Fare, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dewi, Ike Janita, 2005, Inspirasi Bisnis : Perspektif Baru dalam Strategi Branding, Bisnis dan Karir, Amara books, Yogyakarta. Durianto, Darmadi, 2001, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Prilaku Merek, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hurriyati, Ratih, 2005, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 1. Kesimpulan menunjukkan bahwa secara simultan (serentak) menunjukkan bahwa citra merek, atribut produk, pesaing, dan harga berpengaruh terhadap positioning pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia sehingga keempat variabel tersebut perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan. 2. Variabel atribut produk di dalam penelitian ini merupakan variabel yang paling dominan dalam membentuk positioning pada penumpang maskapai garuda Indonesia jalur Medan-Jakarta, sehingga disarankan pada Garuda Indonesia untuk dapat terus mempertahankan atribut produk mereka terutama pada indikator-indikator yang paling diperhatikan responden yaitu pelayanan yang baik dan keamanan, serta meningkatkan indikator yang masih kurang mendapat respon positif dari responden yaitu ketepatan waktu dan muatan bagasi, Variabel harga khususnya kestabilan harga Garuda Indonesia juga perlu mendapat perhatian khusus dari Garuda Indonesia agar dapat memperkuat positioning pada para penumpangnya. 3. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia perlu memperhatikan hal-hal lainnya selain dari keempat variabel bebas pembentuk positioning yang digunakan dalam penelitian ini karena meskipun dapat dikatakan tepat dalam memprediksi variabel terikat, keempat variabel bebas tersebut tetap hanya mempengaruhi sebagian dari variabel terikat yaitu positioning

Jogiyanto, 2004, Metodologi penelitian Bisnis, BPFE-Yogyakarta. Kartajaya, Hermawan, On Marketing, Edisi Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. Kartajaya, Hermawan, 2005, Positioning, Differensiasi dan Brand, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kotler, Philip, 2001, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, PT. Prehalindo, Jakarta. Kotler, Philip, 2002, Marketing, Jilid satu, Cetakan Kedelapan, penyunting bahasa Herujati Purwoko, Penerbit Erlangga, Jakarta. Kotler, Philip, 2005, Manajemen Pemasaran, Jilid 1 Edisi Kesebelas, PT. Indeks kelompok Gramedia, Jakarta. Kotler

& Amstrong, 2001. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jilid 1 Edisi Kedelapan , Erlangga, Jakarta.

--------, 1997, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol, Jilid 1, alih bahasa Hendra Teguh dan Ronny A Rusli, PT. Prehalindo, Jakarta Lamb, et.al, 2001, Pemasaran Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

149


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Lupiyoadi, Rambat, 2001. Manajemen Pemasaran Jasa : Teori dan Praktek , Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Rangkuti, Freddy, 2002, The Power Of Brands : Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi pengembangan Merek + Analisa Kasus dengan SPSS, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Setiadi, J. Nugroho, 2003, Prilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, Prenada Media, Jakarta. Simamora, Bilson, 2002, Aura Merek : 7 Langkah Membangun Merek Yang Kuat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sugiono, 2005, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedelapan, Penerbit alfabeta, Bandung. Tjiptono, Fandy, 2004, Pemasaran Jasa, Penerbit Andi, Yogyakarta. Umar, Husein, 2004, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ridwan, Ikhwan Nur, 2007, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemetaan (Positioning) pada Penumpang Maskapai Penerbangan Indonesia Air Asia jalur Medan â&#x20AC;&#x201C; Jakarta (studi kasus Indonesia Air Asia Medan), Skripsi (tidak dipublikasikan).

150


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Loan To Deposit Ratio, Return On Asset Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada PT. Bank SUMUT Yulinda1) 1)

Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Abstraksi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Non Permorming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio(LDR), Return On Asset (ROA) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT Bank Sumut Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu Laporan Keuangan PT Bank Sumut yang dipublikasikan Tahun 2001-2009 ( perkuartal ). Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda bantuan SPSS. Hasil penelitian dari uji F menunjukkan bahwa variabel Non Permorming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio(LDR), Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan dari hasil uji-t menunjukkan variabel Loan to Deposit Ratio(LDR) Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) tapi variabel Non Permorming Loan (NPL) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Capital Adequacy Ratio (CAR). Koefisien Diterminasi sebesar 0,0657artinya variabel Non Permorming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA) dapat menjelaskan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 66% sedangkan sisanya 34% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Bank Sumut perlu meningkatkan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan menambah jumlah modal yang disetor, hal ini dilakukan dengan suntikan â&#x20AC;&#x153;fresh moneyâ&#x20AC;? dari para pemilik saham ((Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara ) atau bagian deviden yang diterima pemegang saham disetor kembali sebagai setoran modal dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan kredit. Disamping itu untuk mengantisipasi penurunan kualitas rasio kecukupan modal (CAR) sebaiknya direncanakan menambah modal dengan tidak mengandalkan setoran modal dari Pemerintah Daerah tapi diupayakan dengan menerbitkan saham kepada masyarakat.

Kata kunci : CAR, NPL, LDR dan ROA. tidak berarti apa-apa bila aktivanya berisiko.Untuk mengukur kualitas aktiva produktif yaitu Non Performing Loan (NPL ) dapat dilihat dari tingkat kelancaran kredit yang disalurkan ( kurang lancar,diragukan dan macet ). Bank yang memiliki NPL yang tinggi menunjukkan banyaknya kredit yang disalurkan bermasalah (macet). Dari sisi management adalah kemampuan manajemen dari kualitas penerapan manajemen umum, praktik Good Corporate Governance (GCG) serta kepatuhan dan komitmen bank kepada BI.

PENDAHULUAN Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pengelola, pemilik dan masyarakat pengguna jasa (stakeholder). Penilaian tingkat kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.Untuk menilai tingkat kesehatan bank umumnya digunakan CAMELS yaitu capital,assets, management,earning, liquidity dan sensitivity. Keenam indikator penilaian tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat satu sama lain. Penilaian CAMELS tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan tapi digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi prospek bank di masa yang akan datang ( BI,2004 ).

Selanjutnya dari earning adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba, dapat diukur dari Retun On Asset ( ROA). Semakin tinggi ROA berarti kinerja bank semakin baik. Sedangkan dari likuidity diibaratkan aliran darah dalam tubuh perbankan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi rentabilitas. Tingkat likuiditas dilihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR). Bank yang memiliki LDR kecil berarti bank tidak menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Bila dari sensitivity

Variabel capital dapat dilihat dari Capital Aduquacy Ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal. CAR yang kecil disebabkan peningkatan aktiva yang cepat tapi tidak dibarengi dengan penambahan modal yang disetor. Selanjutnya dari segi asset, bila aktiva yang dimiliki bank besar

151


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

adalah kemampuan modal bank untuk mengcover potensi kerugian sebagai akibat adverse moment suku bunga dan nilai tukar dan kecukupan penerapan manjemen resiko.

Tabel 1. CAR, NPL, LDR dan ROA Bank Sumut Tahun 2005-2009. Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 CAR 28,79 26,01 20,95 16,48 12,24 NPL 4,32 2,62 2,01 0,99 2,47 LDR 59,99 43,48 56,46 84,13 97,38 ROA 3,55 3,43 3,39 4,11 5,47 Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Sumut Publikasikan Tahun 2005-2009 Indikator

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank menentukan standar kesehatan bank,menetapkan tingkat Capital Adequency Ratio (CAR) tidak kurang dari 8%, Loan to Deposit Ratio, (LDR) berkisar dari 50% - 75%, Non Performing Loan (NPL) tidak kurang dari 5% dan Return On Asset (ROA) minimal sebesar 2 % (BI,2004).

Bila dilihat dari tabel 1 masalah strategik yang dihadapi Bank Sumut belum terpecahkan dimana jika dilihat dari CAR menunjukkan trend yang menurun (2001-2009), namun NPL,LDR dan ROA relatif baik

Bank Sumut adalah sebagai bank daerah berperan aktif dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah Sumatera Utara. Sebagai bank keperjayaan masyarakat dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Pada pertengahan tahun 1997 perekonomian nasional dilanda krisis moneter, Bank Sumut juga mengalami dampak krisis tersebut, dimana tahun 1998-1999 Bank Sumut mengalami kerugian, sehingga akhirnya mendapat program Rekapitulasi dari Pemerintah Pusat.

Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)

Dengan segala kondisi yang dihadapi Bank Sumut tetap optimis dengan mengupayakan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga pada tahun 2000-2002 Bank Sumut telah mampu memperoleh laba walaupun masih jauh dari yang diharapkan. Untuk peningkatan kedepan Bank Sumut mengupayakan berbagai strategi dan kebijakan seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, restrukturisasi organisasi, penambahan jaringan kantor, penggunaan teknologi informasi dengan on line system yang real time diseluruh jaringan kantor , pelayanan dengan ATM dan kebijakan lain dalam peningkatan pelayanan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return On Asset (ROA) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Manfaat penelitian sebagai input bagi Bank Sumut dan pemegang saham dalam upaya meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) METODE PENELITIAN Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independent). Variabel terikat (Y) adalah Capital Adequency Ratio, sedangkan variabel bebas (X) terdiri dari Non Performing Loan ( NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Return On Asset ( ROA). - Variabel Independen a. Non Permorming Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D) dan kredit macet (M) dengan total aktiva produktif . Non Performing Loan Ratio (NPL) = ( KL + D + M ) X 100%

Kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Bank Sumut telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik , bila diukur dari berbagai rasio seperti dari Capital Adequency Ratio (CAR) , Loan to Deposit Ratio, (LDR),Non Performing Loan (NPL) dan Return On Asset (ROA). Hal lain yang dapat dilihat dari hasil kinerja Bank Sumut adalah berbagai penghargaan yang diterima seperti Indonesia Property & Bank Award 2008, Golden Award 2008 sebagai Bank dengan Predikat Sangat Bagus selama 5 tahun berturut-turut dan Info Bank Award 2008 sebagai Bank Predikat Sangat Bagus serta Piala Citra Pelayanan Prima Tahun 2008 sebagai Unit Pelayanan Publik berkinerja terbaik dan peringkat lain yang diperoleh.

TotalAktiva Pr oduktif

b.

Indikator kinerja keuangan Bank Sumut dapat dilihat dari tahun 2005-2009 pada tabel 1.

Loan to Deposit Ratio ( LDR) adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Loan to Deposit Ratio (LDR) = TotalKredi t X 100% DanaPihakKetiga

152


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

c.

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa trend CAR semakin menurun meskipun masih dalam batas tingkat Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 8%. Dengan ratio CAR tahun 2009 sebesar 12,24% masih memungkinkan Bank Sumut melakukan ekspansi kredit dalam upaya meningkatkan laba.

Retun On Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan laba (sebelum pajak). Retun On Asset (ROA ) = EBT X 100% TotalAsset

-

Variabel Dependen Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR = Modal X 100%

Tingkat NPL dari tahun 2001-2009 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun berfluktuasi, terakhir pada tahun 2009 menunjukkan nilai sebesar 2,47% masih dibawah tingkat yang disyaratkan BI yakni 5% namun masih memerlukan adanya kegiatan yang intensif dalam penanganan kredit bermasalah.

ATMR

Lokasi dan Sampel Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Sumut yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 18 Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan Bank Sumut yang dipublikasikan (perkuartal) dari Tahun 2001-2009 (36 kuartal).

Trend LDR sejak tahun 2001-2007 masih menunjukkan bahwa dana yang tersedia tidak dapat menyalurkan kredit secara optimal namun tahun 2008 - 2009 menunjukan pertumbuhan kredit yang tinggi yang tidak diikuti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sehingga tingkat LDR telah jauh melewati ambang batas yang ditetapkan sebesar 75%, untuk kedepan diharapkan dapat menarik dana masyarakat maupun pemerintah.

Metode Analisis Data Model analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda, dengan bantuan program software SPSS 16.0. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut:

Trend ROA menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan yang menggambarkan kemampuan Bank menghasilkan laba dari total Asset sangat tinggi yakni diatas 2% yang diharapkan dapat meningkatkan modal

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Hasil pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Dapat diketahui melalui hasil uji signifikansi parsial pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Variabel Non Performing Loan Ratio ( NPL) Variabel Non Performing Loan Ratio (NPL) kurang berpengaruh secara signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) karena mempunyai tingkat signifikan lebih besar dari Îą 0,05 yaitu 0,089 (0,089 >0,05). Tingginya kredit bermasalah yang dihadapi bank tentunya memberikan kontribusi laba yang rendah sehingga relative kecil pengaruhnya terhadap penambahan modal. b. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) karena mempunyai tingkat signifikansi lebih kecil dari Îą 0,05 yaitu 0,000 (0,000<0,05). Dengan ekspansi kredit yang relative tinggi menunjukkan CAR semakin menurun, hal ini disebabkan tidak signifikannya pertumbuhan modal berupa setoran modal dari pemegang saham meskipun masih berada dalam batas Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) sebesar 8%.

Dimana: Y = Capital Adequacy Ratio (CAR) a = Konstanta = Non Performing Loan Ratio (NPL) X1 = Loan to Deposit Ratio (LDR) X2 = Return on Asset (ROA) X3 b1,2,3 = Koefisien regresi variabel X1,2,3 e = error HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Tabel 2. CAR, NPL, LDR, dan ROA Bank Sumut Tahun 2001-2009 Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CAR 22,83 27,67 27,73 31,07 28,79 26,01 20,95 16,48 12,24

Indikator NPL LDR 12,88 40,5 2,96 41,51 3,98 46,61 4,31 52,42 4,32 59,99 2,62 43,48 2,01 56,46 0,99 84,13 2,47 97,83

ROA 1,28 1,41 2,58 4,37 3,55 3,43 3,39 4,11 5,47

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Sumut Publikasi Tahun 2001-2009

153


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

c. Return On Asset (ROA) Return On Asset (ROA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) karena mempunyai tingkat signifikansi lebih kecil dari Îą 0,05 yaitu 0,038 (0,038< 0,05). ROA yang meningkat menunjukkan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan CAR. Namun kenyataannya deviden yang diterima pemegang saham tidak sepenuhnya distorkan sebagai penambahan modal.

2.

3.

4.

KESIMPULAN 1.

2.

3.

4.

5.

Bank Sumut telah menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang baik, dimana CAR masih menunjukkan angka diatas 8%, demikian juga dengan ROA diatas 2% dan NPL dibawah 5% ( 2002-2009), dan LDR masih menunjukkan angka diatas 50% (2004,2005,2007) namun pada tahun berikutnya telah melewati batas kriteria kesehatan bank yaitu 75% (2008-2009). Berdasarkan hasil uji F (simultan) variabel Non Performing Loan Ratio (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap variabel Capital Adequency Ratio (CAR). Berdasarkan hasil uji-t (parsial) variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap variabel Capital Adequency Ratio (CAR), sedangkan variabel Non Performing Loan Ratio (NPL) tidak berpengaruh terhadap variabel Capital Adequency Ratio (CAR). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,657 artinya Non Performing Loan Ratio (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Return on Asset (ROA) dapat menjelaskan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 66% sedangkan sisanya 34% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Menurunnya modal atau Capital Adeqancy Ratio (CAR) Bank Sumut disebabkan dipacunya peningkatan kredit yang tidak dibarengi dengan peningkatan modal disetor dari pemilik saham Bank Sumut (Provinsi Sumatera Utara serta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara).

Untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR),dilakukan dengan peningkatan laba usaha (ROA). Bagian deviden yang diterima pemegang saham sebaiknya disetor kembali sebagai setoran modal untuk meningkatkan pertumbuhan modal. Untuk mengantisipasi penurunan CAR sebaiknya direncanakan menambah modal dengan tidak mengandalkan setoran modal dari pemegang saham tetapi sebaiknya diupayakan dengan menerbitkan saham kepada masyarakat. Melakukan pembenahan terhadap aktiva neraca, karena disuatu saat dapat kesulitan likuiditas terlebih bila kredit bermasalah meningkat dan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia (2004), Sistim Penilaian Tingkat Kesehatan BankUmum, Jakarta. Harahap,Sofyan Safri (1991), Teori Analisa Laporan Keuangan, Edisi Pertama,Bumi Aksara ,Jakarta. Kasmir (2005), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Kuncoro, Mudrajat (2003), Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta. Manullang A. Laurance (2002), Analisa Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiun Nasional, dalam Media Riset Bisnis Dan Manajemen, Jakarta. Munawir, S (1991), Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat BPIE Jogyakarta. Pasaribu, M. R. (2001), Ratio-Ratio Keuangan Dan Capital Adequency Ratio Research Report, PBBN, Jakarta. Sutojo Siswanto,(1999), Manajemen Terapan Bank, PPM Jakarta. Umar Husein, ( 2000) , Research Methods in Finance and Banking, PT Gramedia Utama, Jakarta.

Sedangkan hal-hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah : 1. Untuk meningkatkan penambahan modal bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan menambah jumlah modal yang disetor, hal ini dilakukan dengan suntikan â&#x20AC;&#x153;fresh moneyâ&#x20AC;? dari para pemilik saham (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara).

Van Horne C James, Waehowicz M Jhon, (1998), Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Terjemahan. Heru Sutojo, Buku Satu, Edisi Kesembilan Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

154


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada PT. Olagafood Industri Medan Arlina Nurbaity Lubis1), Erika2) 1)

Staf Pengajar FE-USU 2) Alumni FE-USU

Abstract This study aims to determine the influence of relationship marketing on customer loyalty at PT. Olagafood Industri Medan. The data used are primary data and secondary data. Variables studied consists of financial benefits, social benefits, structural ties. The analysis used is descriptive analysis, multiple linear regression analysis and analysis using the coefficient of determination with the help of SPSS 15.00. Sampling is done by purposive sampling method with a sample size of 36 respondents. The results of studies conducted by multiple linear regression analysis obtained F value calculated for a significance level of 17,277 by 0000. Based on these results it can be concluded that the financial variable benefits, social benefits and structural ties simultaneously have a significant effect on loyalty as the level of significance of 0000 (<0.05). Through the partial test is known that structural variables have ties significance figures for 0000. This shows that the most dominant stuctural ties in influencing customer loyalty at PT. Olagafood Industri Medan.

Keywords: relationship marketing, customer loyalty Tabel 1. Perbandingan Penjualan Alhami Pada Maret 2009

PENDAHULUAN Mengamati fenomena global saat ini dimana setiap individu cenderung menyukai hal-hal yang instan dan efektif dalam proses penyajiannya. Bermula dari foto cetak instan yang langsung jadi dalam beberapa menit hingga makanan cepat saji yang praktis serta sedap untuk dinikmati sehingga dapat menghemat waktu dalam proses penyajiannya. Begitu juga produk mie instan sudah tidak asing lagi dimata konsumen, bahkan semua kalangan tahu mengenai produk mie instan. Menurut survei dari majalah Tempo, mie instan merupakan makanan favorit penduduk Indonesia dan telah menguasai pasar global bahkan dunia.

Produk

Penjualan (dalam karton)

Alhami 511,520 Gaga 100 237,500 Supermi 183,000 Mie Sedap 167,000 Indomie 113,500 Kare 10,700 Tiptop 7,200 Sarimi 5,500 Sakura 1,000 Sumber: PT. Olagafood Industri Pemasaran 2009)

Keberadaan produk mie instan yang semakin diminati oleh masyarakat telah mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi mie instan dengan berbagai jenis dan rasa. Di tengah-tengah persaingan dalam pasar mie instan yang semakin ketat ini, perusahaanperusahaan sebagai produsen mie instan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan juga berbagai kiat/strategi untuk memasarkan usaha mereka tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat meraih pangsa pasar yang lebih baik dan semakin dikenal oleh masyarakat. Relationship marketing merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperoleh loyalitas dari para pelanggannya. Berikut merupakan daftar persaingan penjualan merek Mie Instan Alhami dengan merek-merek mie instan lainnya.

(Bagian

Loyalitas merupakan istilah kuno yang secara tradisional yang telah digunakan untuk melukiskan kesetiaan dan pengabdian antusias kepada negara, cita-cita, atau individu. Istilah ini sering digunakan untuk melukiskan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, dengan membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang-ulang dan lebih baik lagi secara ekslusif, dan dengan sukarela merekomendasikannya kepada pihak lain (Lovelock dan Wright, 2005). Loyalitas akan mempengaruhi banyak kegiatan pemasaran, salah satunya adalah penjualan. Penjualan merupakan faktor yang penting dalam kegiatan pemasaran yang akan menaikkan nama perusahaan. Berikut merupakan

155


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

data penjualan pada PT. Olagafood dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.

mengarah ke unique need, yaitu kebutuhan unik yang berbeda dari setiap pelanggan. Relationship marketing yang terdiri dari financial benefit, social benefit, dan structural ties telah mendasarkan kegiatan komunikasi pemasaran pada pelanggan yang telah perusahaan miliki. Ketiga pendekatan ini saling berhubungan dan terikat dalam menciptakan hubungan yang lebih erat lagi kepada konsumen sehingga terjalin persahabatan.

Tabel 2. Tabel Penjualan Mie Instan Alhamie Tahun

Penjualan

2004 7 juta kotak 2005 5 juta kotak 2006 6 juta kotak 2007 5 juta kotak 2008 6 juta kotak Sumber: PT. Olagafood Industri (Laporan tahunan 2008) Pada Tabel 2 dapat dilihat fluktuasi dari penjualan Mie Instan Alhami dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Meskipun terdapat penurunan penjualan pada tahun 2005 tetapi perusahaan dapat tetap bertahan dan bersaing hingga pada saat sekarang ini. Penurunan ini disebabkan karena kurangnya relationship marketing yang diciptakan pada PT. Olagafood. Kegiatan relationship baru saja lebih diperhatikan dan dikembangkan pada tahun 2007. Pada saat ini, perusahaan lebih fokus untuk tetap mempertahankan pelanggan yang lama dan menjaring pelanggan yang baru. Apalagi krisis global yang terjadi pada saat ini, perusahaan harus memulai hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga tercipta loyalitas yang dapat dicapai melalui relationship marketing.

PT. Olagafood Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menghasilkan makanan ringan berupa Mie Instan Alhami, snack Hole-Hole dan produk lainnya seperti kecap â&#x20AC;?Gurumasakâ&#x20AC;?. Sebagai salah satu produsen mie instan, PT. Olagafood juga menerapkan relationship marketing untuk memupuk loyalitas konsumennya. Mie Instan Alhami juga memiliki cita rasa yang beragam seperti rasa kaldu ayam, asam pedas, ayam bawang, kari ayam, soto, mi goreng dan extra pedas. Mie Instan Alhami memiliki bumbu dengan cita rasa lebih pedas yang membedakannya dengan mie instan yang lain. Cita rasa pedas yang khas ini menjadi kelebihan produk mie instan Alhami, apalagi kita mengetahui bahwa masyarakat Sumatera menyukai rasa pedas. Mie instan Alhami dengan rasa kaldu ayam merupakan rasa yang paling diminati oleh para konsumennya. Disamping itu produk mie instan Alhami juga ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan produk mie instan lainnya.

Saat ini relationship marketing menjadi topik yang penting dalam kegiatan bisnis. Manusia yang cerdas menyadari, hubungan yang hangat bisa mencairkan kebekuan. Hubungan itu harus didasarkan oleh prinsip-prinsip ketulusan dan saling mendukung, bukan sekedar hubungan transaksional yang semu dan semata-mata karena perintah kerja atau hitunghitungan cost-benefit. Dunia pemasaran menggali terus prinsip-prinsip hubungan manusia. Tentu saja bagi dunia bisnis, hubungan adalah bisnis, bukan romantisme buta tanpa keinginan mengambil manfaat dari pihak lainnya (Chan, 2003).

Relationship marketing yang diterapkan oleh PT. Olagafood mengarah pada cara menarik pelanggan agar tetap melakukan pembelian ulang seperti pemberian hadiah langsung seperti piring, gelas dalam kemasan mie instan Alhami, hingga memberikan hadiah berupa tiket perjalanan bagi pelanggan yang loyal dan memenuhi persyaratan dalam membeli produk mie instan Alhami. Selain itu PT. Olagafood juga mengadakan bazaar, bakti sosial yang melibatkan masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dengan konsumen.

Relationship marketing adalah pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan (Chan, 2003). Untuk menghasilkan loyalitas pelanggan melalui program relationship marketing, perusahaan sangat perlu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini disebabkan karena memiliki pelanggan yang loyal merupakan impian semua perusahaan.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Relationship Marketing yang terdiri dari Financial Benefit, Social Benefit, Structural Ties terhadap loyalitas pelanggan PT. Olagafood Industri Medan. Sedangkan manfaat penelitian adalah : a. Bagi Perusahaan, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelola untuk lebih dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. b. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi pihak lain untuk mendukung penelitian ini di masa yang akan datang.

Menurut Chan (2003) loyalnya pelanggan tidak lagi semata-mata disebabkan oleh value, baik yang berasal dari kualitas produk, harga produk, tetapi

156


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

c. Bagi Penulis, memberikan kontribusi bagi pemikiran untuk memperluas cakrawala berpikir dalam bidang manajemen khususnya bidang pemasaran.

mewakili populasi. Berdasarkan ini dianggap sudah representatif untuk mewakili populasi, sehingga sampel yang digunakan peneliti sebanyak 36 orang. Adapun konsumen ini hanya terbatas pada wilayah atau toko-toko dan di daerah Tanjung Morawa dan sekitarnya.

METODE PENELITIAN Batasan Operasional Variabel

Jenis Data

Penelitian yang dilakukan peneliti terbatas pada faktor-faktor sebagai berikut: a. Variabel Independen terdiri dari financial benefit, social benefit, structural ties. b. Variabel Dependen adalah loyalitas pelanggan PT.Olagafood Medan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu: a. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dipilih dengan cara memberikan kuesioner dan melakukan wawancara. b. Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi dokumen dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan internet untuk mendukung penelitian.

Defenisi Operasional Variabel a.

b.

c.

d.

Relationship Marketing adalah strategi pemasaran jangka panjang yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan yang terus menerus dan langgeng dengan konsumen. Financial Benefit adalah pemberian manfaat keuangan dan ekonomis berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, pemberian diskon-diskon khusus serta promo lainnya. Social Benefit adalah peningkatan hubungan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan para pelanggan bahkan memberikan sesuatu yang sifatnya pribadi. Structural Ties adalah membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dalam hal ini structural ties mengarah pada penghargaan dan pengertian yang tinggi yang diberikan perusahaan kepada konsumennya. Loyalitas adalah keinginan, kebutuhan, dan harapan konsumen yang telah terpenuhi, sehingga konsumen melakukan pembelian berulang dan merekomendasikan kepada orang lain. (Kotler, 2002).

Teknik Pengumpulan Data a. Kuesioner Memberikan daftar pertanyaan kepada pelanggan yang telah ditetapkan sebagai sampel atau responden penelitian. b. Studi Pustaka Dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang diperoleh dari PT. Olagafood Medan, maupun dari buku-buku literatur, jurnal, majalah dan internet. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan pada PT. Olagafood Industri Medan yang berlokasi di Jl. Batang Kuis gg. Sentosa Pasar 7 No.54 Desa Buntu Bedimbar kecamatan Tanjung Morawa Medan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Pengujian dilakukan dengan program SPSS 15.0 for windows. a. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterpretasi data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dalam perhitungan. b. Analisis Regresi Linier Berganda Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas (financial benefit, social benefit, structural ties) terhadap variabel terikat (loyalitas pelanggan PT. Olagafood).

Populasi dan Sampel

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah toko-toko yang melakukan pembelian Mie Instan Alhami dari PT. Olagafood. b. Sampel Sampel diambil dengan metode purposive sampling yaitu 10% dari populasi. Menurut Gay dalam Umar (2001), jumlah sudah dianggap

Determinasi (R2)

e.

Tempat Penelitian

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi, dalam output SPSS terletak pada tabel Model Summaryb dan tertulis Rsquare berkisar nol sampai satu (Nugroho, 2005). Dari hasil

157


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

analisis memakai model summary dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R square) sebesar 0,582 atau sebesar 58,2%. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas dapat dijelaskan oleh financial benefit, social benefit, structural ties sebesar 58,2% sedangkan sisanya sebesar 41,8% (100% - 58,2%) dijelaskan oleh faktor lainnya seperti promosi, selera konsumen dan lainlainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Melalui hasil pengujian signifikasi parsial dapat diambil kesimpulan yaitu : a. Melalui tabel dapat kita lihat bahwa variabel financial benefit mempunyai angka signifikansi sebesar 0.19 yang berada di atas 0.05 yang menunjukkan bahwa financial benefit secara individual berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mesipun nilainya negatif. Keadaan ini dapat menunjukkan bahwa PT. Olagafood berlebihan menerapkan relationship marketing melalui financial, terutama melalui harga seperti pemberian diskon dan hadiah. PT. Olagafood menekankan perubahan dari sisi harga sampai dengan pendistribusian produk sehingga barang mudah untuk dijangkau. Kemudahan pembelian merupakan hal yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian produk. Kondisi ini dilakukan pihak perusahaan agar konsumen tetap setia pada produk Olagafood. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan variabel financial benefit bernilai negatif terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Olagafood. Variabel financial diwujudkan melalui harga, pemberian diskon dan hadiah. Keadaan ini harus lebih diperhatikan oleh pihak perusahaan melalui perubahan kebijakan dalam meningkatkan financial benefit. Memperbaiki kinerja perusahaan merupakan salah satu cara agar penentuan harga, sistem pendistribusian produk dapat dikaji ulang. Perusahaan juga dapat merekrut seorang konsultan keuangan untuk membantu perusahaan dalam melakukan perubahan. b. Melalui tabel dapat kita lihat bahwa variabel social benefit mempunyai angka signifikansi sebesar 0.030 dan variabel structural ties mempunyai angka signifikansi sebesar 0.000 yang berada di bawah 0.05 yang menunjukkan bahwa social benefit dan structural ties secara individual berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan social benefit dan structural ties telah diterapkan dengan baik. c. Variabel social benefit merupakan pendekatan pelanggan melalui perhatian khusus kepada konsumen. Perhatian diwujudkan melalui pelayanan, bahan-bahan yang dipakai, informasi produk, serta tersedianya kotak suara konsumen. Variabel social benefit juga dapat diwujudkan

d.

e.

melalui pengiriman produk gratis sampai ke tujuan, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, adanya suara konsumen, informasi. Penyebaran kuesioner untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk PT. Olagafood juga merupakan salah satu cara agar segala keluh kesah konsumen dapat diselesaikan dengan baik. Bentuk-bentuk perhatian inilah yang menjadikan konsumen selalu mendapat prioritas utama, diperhatikan dan dilayani dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh David Christian Marbun (2008) membuktikan bahwa variabel social benefit merupakan faktor yang dominan terhadap relationship marketing. Structural ties merupakan variabel yang paling dominan dibandingkan dengan variabel lainnya. Stuctural ties juga diterapkan dengan baik oleh perusahaan dengan melalui pemberian tiket perjalanan, adanya layanan pengiriman produk kepada konsumen. Sehingga konsumen merasa dihargai dan mempunyai ikatan yang kuat dengan perusahaan. Meskipun PT. Olagafood telah berhasil melaksanakan variabel social dan structural, ini hendaknya dijadikan acuan dengan meningkatkan variabel lain seperti financial agar konsumen dapat bersahabat baik dengan perusahaan. Sehingga konsumen dapat menjadikan perusahaan sebagai sahabat terbaiknya dalam melakukan transaksi. Konsumen juga diberi penghargaan atas apa yang telah mereka kontribusikan untuk PT. Olagafood. Relationship marketing yang terdiri dari financial benefit, social benefit dan structural ties merupakan satu kesatuan dalam menciptakan loyalitas pelanggan pada PT. Olagafood. Relationship marketing bukan hanya untuk menciptakan loyalitas semata tetapi juga akan berdampak pada kelangsungan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu baik financial benefit, social benefit maupun structural ties berhubungan satu sama lainnya. Penerapan relationship yang baik akan menguntungkan pihak perusahaan maupun konsumen.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan maka Relationship marketing yang terdiri dari financial benefit, social benefit dan structural ties pada model ini dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan pada PT. Olagafood Industri Medan.

DAFTAR PUSTAKA Chan, Syafruddin. 2003. Relationship Marketing : Inovasi Pemasaran yang Membuat Pelanggan

158


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

Bertekuk lutut. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Situmorang, Syafrizal Helmi,dkk. 2008. Analisis Data Penelitian: Menggunakan Program SPSS. Medan: USU Press.

Griffin, Jill. 2003. Customer Loyalty : How to earn it, How to keep it. Lexington: An Imprint of The Free Press.

Sunarto. 2006. Customer Service. Yogyakarta: Penerbit Amus Yogyakarta.

Griffin, Jill , 2005. Customer Loyalty : Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tjiptono, Fandy.2005. Pemasaran Jasa. Malang: Bayumedia Publishing Umar, Husein. 2001. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Hermanto, Felly.2005. Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Finna Golf & country. Universitas Kristen Petra.

Widjaja, Amin Tunggal. 2008. Customer Relationship Management: Manajemen Hubungan Pelanggan, Konsep dan Kasus. Jakarta: Harvarindo.

Hurriyati, Ratih (2005). Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Dengan Pemasaran Efektif dan Profitable), Alfabeta, Bandung.

http://Goni.www.atmajaya.ac.id,2005 Diakses oleh Erika, 10 Januari 2009 pada pukul 18.00.

Keegan, Warren J., Sandra E. Moriaty, and Thomas R. Duncan. (2000). Marketing. Second Edition, Prentice-Hall Inc, New Jersey. Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas, Jilid Pertama-Jilid Kedua, PT, Indeks, Salemba Empat, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta. Lovelock Christopher H. & Wright Lauren K (2005), â&#x20AC;?Manajemen Pemasaran Jasaâ&#x20AC;?, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta. Marbun, David Christian. 2008. Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada CV. Anugrah Medan. Skripsi. Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi,USU Nugroho, Buwono Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta. Andi Offset. R, Timothy V. Foster. 2001. Customer Care: Memberikan Perhatian kepada Pelanggan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Sarwono, Jonathan. 2005. Teori dan Praktek Riset Pemasaran dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi Schiffman, Leon G. & Kanuk. (2000). Consumer Behaviour, Seventh Edition, Prentice-Hall Inc, New Jersey. Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuh. Penerbit CV.Alfabeta, Bandung

159


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

RESENSI BUKU Judul Buku Pengarang Penerbit Spesifikasi

: : : :

Menjelajah Pembelajaran Inovatif Dr. Suyatno, M.Pd. Masmedia Buana Pustaka viii +176 halaman

Memperbincangkan pendidikan dewasa ini, seperti menelisik setiap sendi kehidupan manusia. Peranan dunia pendidikan tidak hanya sekadar mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih dari itu, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab moral membentuk manusia seutuhnya. Yaitu manusia yang mampu memahami dirinya sendiri.

memberontak pada tradisi dehumanisasi yang menyelimuti dinding ruang sekolah. Untuk lebih memahami konsep pendidikannya, Freire menjabarkan kesadaran manusia menjadi tiga macam. Pertama, kesadaran magis, yakni kesadaran yang tidak mampu mengetahui antara faktor satu dengan faktor lainnya. Kedua, kesadaran naĂŻf, yakni kesadaran yang melihat aspek manusia menjeadi penyebab masalah yang berkembang di masyarakat. Ketiga, kesadaran kritis, yakni kesadaran yang melihat sistem dan struktur sebagai sumber masalah.

Terlepas dari peran-fungsinya bagi setiap manusia, dunia pendidikan juga menjadi cerminan bagi survivenya suatu Negara-bangsa di tengah kancah pertarungan globalisasi. Maupun sebaliknya, kemajuan suatu Negara-bangsa juga dapat diukur sejauh mana dunia pendidikan yang dibangun di dalamnya. Dengan kata lain, dunia pendidikan menjadi barometer suatu Negara-bangsa dalam membaca dan melihat posisinya. Maka tidak heranlah, sepanjang sejarah Negarabangsa Indonesia, persoalan menemukan konsep dunia pendidikan yang ideal tak pernah usai. Hal ini berbanding lurus dengan gerak laju zaman yang selalu ditentukan dari riuh redam ruang kelas ataupun ruang kuliah para cendekia.

Dengan mengacu pada kesadaran yang terakhir ini, dunia pendidikan selalu mendapatkan pertanyaan dari setiap peserta didiknya. Pertanyaan yang selalu merongrong kemandekan dan kejumudan lingkungan tumbuh kembangnya dunia pendidikan. Dengan kata lain, kesadaran kritis ini menuntut pada setiap peserta didik untuk terus menerus mempertanyakan, merombak, mencari dan merumuskan kembali setiap konsep pendidikan sesuai ruang waktu ke-disini-an dan ke-kini-an.

Lebih jauh, mencuat gonjang-ganjing Ujian Nasional (Unas) yang meresahkan berbagai elemen peserta didik, merupakan bukti paling mutakhir, bahwa dunia pendidikan selalu menuntut pada setiap peserta didik untuk selalu memikirkan, merumuskan dan menemukan konsep pendidikan yang ideal.

Di tengah tuntutan, tantangan serta berbagai persoalan kegagagalan dunia pendidikan, sosok guru merupakan pihak yang paling tertuduh. Sosok guru merupakan orang paling dimintai pertanggung jawabannya. Bahkan tidak ada alasan apa pun, yang dapat diberikan oleh seorang guru untuk membela dirinya.

Selain persoalan konsep yang ideal dalam membentuk manusia yang seutuhnya, yang perlu diperhatikan adalah substansi dan esensi pendidikan itu sendiri. Seperti disinyalir dalam beberapa dekade terakhir ini, bahwa dunia pendidikan telah banyak mengalami berbagai kegagalan dalam membentuk karakter manusia seutuhnya. Dengan kata lain, tugas pendidikan banyak terabaikan. Terutama memanusiakan manusia. Artinya, dunia pendidikan selama ini tak ubahnya penjara bagi anak didik.

Maka, ketika ujian nasional digulirkan dengan standar kelulusan yang cukup fantastis, sosok guru pulalah, yang mula-mula merasa ketar-ketir. Ia mesti bertanggung jawab atas segala apa yang akan terjadi pada peserta didik: frustasi, stress, depresi dan segala keputuasaan mental generasi bangsa ini. Maka perbaikan dan evaluasi pada kemampuan seorang guru, seolah menjadi hal yang logis untuk dilakukan pertama kali dalam memecahkan persoalan dunai pendidikan. Maka, kehadiran buku â&#x20AC;&#x153;Menjelajah Pembelajaran Inovatifâ&#x20AC;? karya Dr. Suyatno, M. Pd. merupakan menu mujarab setiap guru dalam mempersiapkan dirinya sebagai peserta didik yang paling dituntut.

Di sinilah, kehadiran paradigma dunia pendidikan kritis yang diusung Paulo Freire (1986) menemukan ruang kontemplasinya. Lewat keyakinan akan pentingnya landasan pendidikan sebagai sebuah proses memanusiawikan manusia kembali, Freire coba memberikan jalan alternatif untuk

Dalam buku ini, sosok guru diajak untuk berkenalan dengan paradigma baru pendidikan, yang

160


 INOVASI : Vol. 7. No. 2, Juni 2010

Media Litbang Provinsi Sumatera Utara

menekankan hadirnya prinsip pembelajaran yang inovetif dan keberanian seorang guru untuk melakukan inovasi. Dengan prinsip pembelajaran inovatif, seorang guru akan mampu memfasilitasi siswanya untuk mengembangkan diri dan terjun di tengah masyarakatnya.

nalar pikir anak didik dalam memahami dan mengaplikasikan kemampuannya untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Di tengah berbagai tuntutan dan gonjang-ganjing dunia pendidikan, serta terealisasinya anggaran dua puluh persen APBN untuk pendidikan, kehadiran buku â&#x20AC;&#x153;Menjelajah Pembelajaran Inovatifâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;? memiliki arti dan peranan yang cukup penting. Pertama, buku ini dapat dijadikan referensi bagi setiap peserta didik untuk melihat paradigma baru dunia pendidikan masa kini. Kedua, buku ini dapat menjadi media motivasi bagi setiap guru untuk lebih berani dalam melakukan pola dan strategi pembelajaran yang inovatif; pembelajaran yang mampu menciptakan ruang dan suasana kelas yang familiar dan harmonis, serta dinamis bagi anak didik. Ketiga, buku ini dapat mendorong guru untuk lebih kreatif dalam melakukan transformasi keilmuan. Kreatifitas guru tentunya terletak pada kekayaannya memiliki metode dan aneka model pembelajaran, serta kecermatannya untuk memilih dan memilah metode dan aneka pembelajaran yang akan digunakan di setiap waktu yang berbeda.

Hal ini dapat dipahami dengan memerhatikan beberapa prinsip pembelajaran inovatif, yaitu: (a) pembelajaran, bukan pengajaran; (b) guru sebagai fasilitator, bukan instruktur; (c) siswa sebagai subjek, bukan objek; (d) multimedia, bukan monomedia; (e) sentuhan manusiawi, bukan hewani; (f) pembelajaran induktif, bukan deduktif; (g) materi bermakna bagi siswa, bukan sekadar dihafal; (h) keterlibatan siswa partisipasif, bukan pasif. Selain memberikan beberapa prinsip dasar, pembelajaran inovatif juga menekankan adanya pola dan strategi pendidikan yang utuh. Pola dan strategi pendidikan yang menitik bertakan pada tercipanya kesadaran peserta didik pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, ketakutan dan keminderan seorang guru dalam melakukan ekpresi merupakan salah satu tumor pendidikan yang urgen untuk disembuhkan. Inilah salah satu hal yang esensial yang dibawa buku ini. Seorang guru sudah seyogyanya untuk yakin bahwa setiap guru tanpa terkecuali dapat berinovasi dalam pembelajarannya; seorang seyogyanya untuk yakin bahwa perbuatanperbuatan kecilnya yang teliti, semisal mencatat perubahan tentang cara dan gaya mengajar setiap hari akan melahirkan hasil yang besar; serta seorang guru seyogyanya untuk terbuka menerima saran dan kritik dari guru lain, bila pola pembelajaran yang disampaikannya sama seperti yang kemarin (halaman 17)

Terlepas dari arti dan peran-fungsinya bagi peserta didik, terutama guru, buku â&#x20AC;&#x153;Menjelajah Pembelajaran Inovatifâ&#x20AC;? memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi dunia pendidikan. Peresensi : Salamet Wahedi

Lebih jauh, keberanian seorang guru dalam berinovasi, serta merta akan membentuk karakternya menjadi kreatif. Kemampuan dan kapasitasnya, baik hard skill maupun soft skill, akan terasah dengan sendirinya. Kekreatifan seorang guru, akan berdampak tidak hanya pada pola komunikasi pembelajaran, tetapi juga akan membentuk suasana serta atmosfir pembelajaran yang menyenangkan (enjoy learning). Pembelajaran yang mampu mentransformasikan ilmu sekaligus mampu membetuk karaketr siswa yang manusiawi. Di bagian akhir buku, juga diuraikan beberapa metode yang dapat digunakan oleh seorang kreatif dalam membangun suasana kelas yang familiar dan manusiawi. Suasana kelas yang tak lagi hadir sebagai ruang penjara yang dijejali teori, konsep dan tugas dari guru. Tetapi raung kelas yang mampu menggali potensi siswa dan menjernihkan

161

Jurnal Inovasi Juni 2010  

Jurnal Inovasi Juni 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you