Page 1

i


BUKU PANDUAN PROGRAM SURVEILANS KELUARGA SEJAHTERA (SKS) DI WILAYAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

B ADAN KE L UARGA B E RENCANA JL. MerdekaTimur No 03 MalangTelp. ( 0341 ) 365085 Fax ( 0341 ) 365084 Website :http//kb.malangkab.go.id email : kb@malangkab.go.id

M A L A N G

Hal. ii


TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PROGRAM SURVEILANS KELUARGA SEJAHTERA (SKS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

dr. HADI PUSPITA Drs. R. NONO RATNADIE, MM Dra.LILIK WAHYUNI drg. DESSY DELIYANTI R. Ay. SARI RATIH MALA DEWI, SE Drs.NANANG SUGIANTO PULUNG NGULANDORO , SH MOHAMMAD KHOLIK , SH Ir.PAMUJI HANDOKO, MAP SRI WAHYUNINGSIH , SE Ir.AUNUR ROFIQ, MM EMY ISWINARTI , SE Dra. RATNA WIDYAWATI SRI WAHYUNI, Amd. Keb ABDUL ROKHIM , SH IWAN KARTIKAWANTO , SP.MAP RUKANA , S.Sos. CHUSNUL CHOTIMAH , SE. MM DAIMATUN SRI SUFIYANI HARI KUSTANTO SISWADI TITIS WARIJANTI KOLIPAH MAYASARI DWI AGUSTINA, SE MOCHAMMAD CHORIS Dra.MARLIA SAPTI SULASTIAH SRI WAHJOENI ANDJANI, S.AP NURHAYATI , SE SASONGKO HUDI BRAHMATYO, S.Kom RIKO ANDI FARDIAS ATIK DIAN SETYO UTAMI, SE HENDIK NURMAWAN IWAN PURWANTO,SE PPLKB, PKB, PLKB SE KABUPATEN MALANG

Hal. iii


KATA PENGANTAR Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga Buku Panduan Program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) ini dapat diselesaikan tepat waktu. Buku ini tersusun sebagai bentuk Program Inovasi pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dalam penyediaan data yang uptodate dalam mendukung Program Pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I . Buku ini merupakan salah satu panduan bagi pembaca untuk mengetahui tentang Program Inovasi Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS). Teriring ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 1. Bupati Malang, selaku Pelindung sehingga Program SKS ini dapat terlaksana di Kabupaten Malang. 2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah sehingga Program SKS ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. 3. Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A. Ph.D., selaku Ketua Yayasan Damandiri. 4. Prof. dr. Fasli Jalal, Ph. D, SpGk, selaku mantan Kepala BKKBN Pusat. 5. Ir. Dwi Listyawardhani, M.Sc. Dip. Com, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. 6. Tim Internal Program SKS (Badan Keluarga Berencana) yang terdiri dari : a. Kepala Badan Keluarga Berencana b. Sekretaris Badan c. Kepala Bidang Data & Informasi d. Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat e. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera f. Kepala Bidang Keluarga Berencana g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian h. Kepala Sub Bagian Keuangan

Hal. iv


i.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

j.

Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB/KR

k. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja l.

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

m. Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga n. Kepala Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) o. Kepala Sub Bidang Institusi dan Peran Serta p. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi q. Kepala Sub Bidang Penyebarluasan Data dan Pengembangan Informasi r. Staf pada Badan Keluarga Berencana -

Mayasari Dwi Agustina, SE

-

Mochammad Choris

-

Sasongko Hudi Brahmatyo, S.Kom

-

Riko Andi Fardias

-

Atik Dian Setyo Utami, SE

s. Pengendali PLKB, PKB dan PLKB yang tersebar di 33 Kecamatan Se Kabupaten Malang Karena berkat bantuan dan dukungannya maka buku Panduan Program SKS dapat tersusun dengan baik. Demikian

prakata

kami,

apabila

ada

hal-hal

yang

kurang

berkenaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang ,

April 2015

Tim Pengendali Program SKS

Hal. v


SAMBUTAN BUPATI MALANG Assalamu’alaikum

Warrahmatullahi

Wabarakatuh

dan

Salam

Sejahtera bagi kita sekalian. Pertama - tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T atas segala Berkah, Karunia, Taufik dan Hidayah-Nya semata sehingga penyusunan “Buku Panduan Program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) di wilayah KABUPATEN MALANG” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, seiring atau selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Malang dengan maskot “MADEP MANTEB” yang ditandai simbol logo dominasi warna “Kuning Emas dan Merah”, dimana Program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) adalah merupakan salah satu Program Inovatif dari Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Angka kemiskinan (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar 40,01%, tahun 2011 sebesar 30,26%, tahun 2012 sebesar 39,81%, tahun 2013 sebesar 39,02% dan pada tahun 2014 sebesar 38,98%. Dari data tersebut terjadi peningkatan pada tahun 2012, hal ini disebabkan oleh perbedaan indikator pengukuran tahapan keluarga, dimana pada sebelum tahun 2012 hanya diukur dengan menggunakan aspek ekonomi saja sedangkan pada tahun berikutnya telah menggunakan aspek ekonomi, budaya dan social. Mengingat berbagai intervensi pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai sektor yang menggunakan data-data kemiskinan yang

dimiliki

oleh

masing-masing

sektor

dimana

tidak

tertutup

kemungkinan terjadinya under recording serta over recording sehingga sulit untuk dievaluasi serta diukur keberhasilannya. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Tim Pengendali Program SKS di Kabupaten Malang yang juga didukung oleh BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan Visi-Misi

Hal. vi


Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. Selanjutnya besar harapan saya agar buku panduan ini dapat bermanfaat bagi penyediaan data kependudukan (by family, by name, by address) yang update dan real time di wilayah Kabupaten Malang, sehingga upaya / intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga terutama bagi keluarga Pra Sejahtera dan Kelujarga Sejahtera I tepat sasaran, terukur, termonitor serta dapat dipertanggung jawabkan. Besar harapan saya data-data yang dihasilkan melalui Surveilans Keluarga Sejahtera ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Badan Keluarga Berencana, SKPD-SKPD terkait, pihak swasta serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Malang. Ihdinashirratal mustaqim Sekian Terima Kasih‌.

Malang, April 2015 Bupati Malang

H. RENDRA KRESNA

Hal. vii


SAMBUTAN Prof. Dr. HARYONO SUYONO, M.A. Ph.D.

Percepatan proses penurunan angka kemiskinan telah terjabarkan dalam Indikator ke-1 MDGs melalui penurunan angka kemiskinan dan kelaparan. Menyikapi hal tersebut tentunya tidak bisa hanya dilakukan dengan program-program regular yang dilakukan oleh berbagai sektor yang melibatkan Pemerintah maupun swasta, yang selama ini terkesan kurang terintegrasi, kurang tepat sasaran, terjadi overlapping sasaran serta sangat sulit untuk dievaluasi tingkat keberhasilannya. Banyak program pemerintah yang dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di semua sektor, tidak terkecuali yang dilakukan oleh BKKBN melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan tersebut adalah pemberdayaan

ekonomi

keluarga

dengan

melakukan

Pembinaan

Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para

pengelola

dan

pelaksana

serta

kader terutama

dalam

hal

pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data keluarga yang menjadi sasaran pemberdayaan

Hal. ii


keluarga yang upto date by family bay address secara real time. Pendataan keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh BKKBN selama ini salah satu hasilnya adalah informasi data keluarga berdasarkan tahapan keluarganya yaitu Tahap Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Dipandang perlu adanya suatu program untuk menanggulangi masalah tersebut, salah satunya di Kabupaten Malang melalui Badan Keluarga Berencana telah melaksanakan suatu program inovatif yang bernama SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera). Program

Surveilans Keluarga

Sejahtera

(SKS)

dimana

merupakan salah satu program Inovatif Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang berupa pengamatan yang berlangsung terus menerus berbasis masyarakat terhadap strata Keluarga Sejahtera yang dilaporkan setiap saat (real time) dalam proses pemetaan maupun update data, dengan tujuan untuk memperoleh data update by family by address seluruh strata keluarga sejahtera untuk kepentingan intervensi program pengentasan kemiskinan dengan sasaran yang tepat. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku panduan ini dapat memudahkan para petugas keluarga berencana dalam melaksanakan proses surveilans untuk menemukan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan dengan sasaran yang tepat.

Malang,

April 2015

Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A. Ph.D.

Hal. iii


TIM PENYUSUN BUKU ............................................................................. i KATA PENGANTAR ................................................................................ ii SAMBUTAN BUPATI MALANG .............................................................. iv SAMBUTAN dari Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A. Ph.D....................... vi DAFTAR ISI ........................................................................................... viii

A.

LATAR BELAKANG........................................................................... 1

B.

DASAR HUKUM ................................................................................ 3

C.

ANALISIS PERMASALAHAN............................................................. 4

D.

SASARAN SKS .................................................................................. 4

E.

PENDEKATAN STRATEGIS ............................................................. 6

F.

KERANGKA KERJA (FRAME WORK) PELAKSANAAN PROGRAM SKS DI KABUPATEN MALANG ........................................................ 8

G.

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN ............................................... 12

H.

RENCANA ANGGARAN PROGRAM SKS TAHUN 2015................. 16

I.

DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM SKS ..................... 21

J.

PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK:.................................... 21

K.

OUTCOME PROGRAM SKS & PROGRAM KOLABORASI SKS & SUTERA EMAS ............................................................................... 22

L.

PENUTUP........................................................................................ 22

KAMUS KATA.......................................................................................... 23 LAMPIRAN

Hal. iv


A. LATAR BELAKANG Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen

yang

sangat

tinggi

dan

jangka

waktu

yang

panjang.

Proses

pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga Indonesia yang relatip rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam

proses

pengembangan

anggota

keluarganya,

maka

keluarga

akan

memegang peranan Yang sangat menentukan. Pengembangan keluarga itu dibarengi dengan upaya pengembangan SDM, pengembangan lingkungan dan suasana yang ada disekitar keluarga atau individu yang bersangkutan, karena apabila lingkungan tidak dikembangkan dengan sebaikbaiknya pasti tidak ada keseimbangan yang serasi dan saling menguntungkan. Disamping itu, agar setiap penduduk dapat berpartisipasi, ikut serta mengambil peran secara aktip, dalam proses pembangunan yang panjang, maka pembangunan itu harus memihak yang lemah dan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, sepanjang hayat, konsisten dan dapat diikuti oleh mereka yang mendapatkan pemberdayaan. Tahapan itu hendaknya disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang ada sehingga hasil pemberdayaannya dapat diikutsertakan secara langsung dalam arus besar pembangunan itu. Bisa saja terjadi bahwa akan nampak adanya kecenderungan pembangunan menjadi lamban, karena harus mengikuti yang paling lemah. Dalam hal seperti ini kita tidak boleh memacu pembangunan itu dengan drastis karena bisa mengurangi partisipasi

dari

mereka

yang

lemah

dan

masih

memerlukan

dukungan.

Kebijaksanaan yang harus ditempuh adalah bahwa pilihan apapun yang diambil harus menghasilkan partisipasi yang tinggi, lebih menyeluruh dan setiap penduduk ikut serta berpartisipasi menurut pilihannya yang demokratis. Dengan demikian cita-cifa keluarga Indonesia, yaitu melalui pembudayaan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) tidak saja harus dinikmati oleh setiap orang di dunia, tetapi sekaligus sebagai kesejahteraan lahir dan batin, yang juga akan dinikmati di akherat nanti. Hal. 1


Diterbitkannya 'Perkembangan

Undang-Undang

Kependudukan

nomor

dan

10

tahun

Pembangunan

1992

Keluarga

tentang Sejahtera

merupakan wujud nyata dalam pelembagaan program yang dapat dipedomi dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia. Upaya pemberdayaan keluarga, sekaligus mengentaskan keluarga tertinggal dari lembah kemiskinan ditujukan untuk memberdayakan keluarga dan penduduk atau program penghapusan kemiskinan. Program penghapusan kemiskinan ini bertolak dari dasar pemikiran sederhana bahwa keluarga tertinggal adalah keluarga yang

dalam

proses

pemberdayaan

selama

ini

belum

atau

tidak

bisa

mempergunakan kesempatan yang terbuka karena beberapa alasan. Mereka tidak selalu merupakan keluarga yang anggotanya malas dan sedang menganggur, tetapi bisa saja ada yang mempunyai kegiatan sosial-ekonomi dengan penghasilan yang amat kecil, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Filsafat

yang

mendasari

pendekatan

pemberdayaan

keluarga

dalam

"program-program yang pro pemberdayaan keluarga", adalah program yang dimaksudkan untuk membantu keluarga itu sendiri agar mampu mengentaskan dirinya sendiri secara mandiri, lestari dan berjangka panjang. Karena itu program pemberdayaan keluarga lebih diarahkan pada upaya pendidikan, pelatihan, pemberian

kesempatan,

bantuan

tehnis

produksi,

permodalan,

pemasaran,

memperkuat dan memampukan usaha-usaha ekonomi keluarga yang akhirnya akan memberi kesempatan kepada keluarga dan anggotanya mengembangkan dirinya sesuai dengan peluang dan kesempatan yang ada untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Banyak program pemerintah yang dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di semua sektor, tidak terkecuali yang dilakukan oleh BKKBN melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Perhatian kepada Kelompok UPPKS ini penting dilakukan dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan, dengan cara meningkatkan kualitas keluarga sesuai dengan tahapan keluarga sejahtera, terutama keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera 1 agar dapat melepaskan diri dari keterbelakangan sosial ekonomi yang selanjutnya dapat menjadi kekuatan dan wahana pembangunan bangsa.

Hal. 2


Salah

satu

upaya

penanggulangan

kemiskinan

tersebut

adalah

pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melakukan Pembinaan Ketahanan ekonomi Keluarga melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pengelola dan pelaksana serta kader terutama dalam hal pengelolaan kegiatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data keluarga yang menjadi sasaran pemberdayaan keluarga yang upto date by family bay address secara real time. Pendataan keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh BKKBN selama ini salah satu hasilnya adalah informasi data keluarga berdasarkan tahapan keluarganya yaitu Tahap Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus. Saat

ini

BKKBN

dalam

melaksanakan

Pendataan

Keluarga

sudah

menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi Mutasi Data Keluarga (MDK) Sayangnya hasil pendataan yang dilakukan setiap tahun ini belum memberikan kontribusi terhadap penyediaan data dan informasi keluarga terutama keluarga prasejahtera by family

by address dan data kependudukan (lahir, mati, datang

pergi) yang uptodate dan real time. . Dengan kondisi seperti itu, hasil pendataan sulit dilakukan sebagai bahan intervensi terhadap sektor-sektor lain dalam pembangunan di daerah. setiap faktor penyebab tersebut. Dengan demikian alternatif yang dapat dikembangkan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang guna menjawab berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan tersebut adalah dengan pendekatan dari segi efisien dan efektif dan aspek praktis yaitu mengembangkan sistim pengamatan/pemantauan keluarga (surveilans keluarga) yang berbasis masyarakat (kader) partisipatif. Surveilans keluarga sangat ditentukan oleh aktifitas kader, petugas KB, partisipasi masyarakat serta dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah.. Program yang dikembangkan oleh Badan Keluarga Berencana tersebut dinamakan Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) dimana merupakan salah satu program

Inovatif

Badan Keluarga Berencana

Kabupaten Malang berupa

pengamatan yang berlangsung terus menerus berbasis masyarakat terhadap strata Hal. 3


Keluarga Sejahtera yang dilaporkan setiap saat (real time) dalam proses pemetaan maupun update data, dengan tujuan untuk memperoleh data update by family by address seluruh strata keluarga sejahtera untuk kepentingan intervensi program pengentasan kemiskinan dengan sasaran yang tepat. . B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang

nomor

10

tahun

1992

tentang

'Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Undang - Undang No. 52 Tahun 2019 Pasal 49 ; (1)

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

(2)

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga.

PP No. 87 Tahun 2014 Pasal 41.(1) ; Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pendataan

bertujuan menyediakan Data dan Informasi Keluarga keluarga,

untuk

dapat

digunakan

oleh

melalui

Pemerintah

dan

Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan

kependudukan,

pembangunan

keluarga,

Keluarga

Berencana, dan pembangunan lain. Pasal 53 ; (1)

Pendataan

keluarga

Kabupaten/Kota

secara

wajib

dilaksanakan

serentak

setiap

5

Pemerintah (lima)

tahun

Daerah untuk

mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat Hal. 4


dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. (3)

Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

C. ANALISIS PERMASALAHAN Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindak lanjuti oleh Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, sebagai berikut: 1. Terbatasnya jumlah Tenaga Penyuluh KB yang berada diwilayah Kecamatan 2. Terbatasnya jumlah Laptop dan Modem 3. Penggunaan Laptop kurang Familiar bagi tenaga Penyuluh KB yang berada diwilayah Kecamatan 4. Belum terselesaikannya pemetaan data keluarga diwilayah Kabupaten Malang 5. Belum dilakukannya proses updating Data pemetaan keluarga yang telah ada / telah dientri 6. Pemberian Program UPPKS belum bisa dilaporkan daya ungkitnya terhadap peningkatan strata keluarga 7. Terdapat overlaping data antara data keluarga Pra KS dan KS I, data BPJS dan data BPS 8. Sulitnya

pemetaan

data

keluarga

juga

berakibat

terhadap

kesulitan

memproyeksikan akseptor KB aktif dari kelompok Pra KS dan KS I. 9. Sulitnya

pemetaan

data

keluarga

juga

berakibat

terhadap

kesulitan

memproyeksikan data calon akseptor KB dari kelompok unmetneed 10. Tidak adanya insentif bagi 3.341 orang Sub PPKBD sebagai kepanjangan tangan dari PKB, PLKB 11. Banyaknya intervensi pengentasan kemiskinan dari lintas sektor yang tidak dilaporkan secara terpadu sehingga mempersulit updating data strata kesejahteraan keluarga

Hal. 5


D. SASARAN SKS Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) ini ditujukan bagi setiap keluarga yang berada diwilayah Kabupaten Malang, program tersebut ditujukan untuk memetakan strata Tahapan Keluarga yang update secara real time dengan fasilitas SMS Gateway. Adapun kondisi tahapan keluarga di Kabupaten Malang yang dilakukan melalui pendataan secara manual sebagai berikut : No

Tahun

Jumlah

Keluarga Menurut Tahapan Keluarga Sejahtera

Keluarga

Pra Sejahtera JUMLAH

%

KS I JUMLAH

KS II

KS III

KS III +

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

% 3,12

1

2008

697,931

151,264

21.67

143,477

20.56

185,154

26,5

196,288

28,12

21,748

2

2009

713,819

144,943

20.31

146,103

20.47

197,702

27.7

203,687

28,53

21,384

3

2010

726,365

141,529

19,48

149,159

20,53

202.669

27,9

211.441

29,11

21,569

4

2011

724,956

106,296

14,66

113,063

15,60

237.041

32,7

247.454

34,13

21,102

5

2012

740,607

141,563

19,11

153,288

20,70

210.324

28,4

214.574

28,97

20,858

6

2013

744,686

138,910

18,65

151,704

20,37

215,955

29,0

214,648

28,82

23,469

3,15

7

2014

759,035

139,420

18,37

156,439

20,61

234,201

30,9

204,749

26,97

24,226

3,19

Adapun beberapa kondisi tahapan keluarga adalah sebagai berikut : 1.

Tahapan Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, adapaun kebutuhan dasar tersebut adalah : a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja / sekolah dan bepergian d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana / petugas kesehatan.

2.

Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi 5 kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal. 6

3,00 2,97 2,91 2,82


3.

Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I dan juga telah memenuhi syarat sosial psykologis 6 s/d 14 yaitu : a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur b. Minimal seminggu sekali makan daging / ikan / telur sebagai lauk pauk c. Seluruh anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru pada tiap tahunnya d. Luas lantai rumah minimal + 8 m2 tiap penghuni rumah e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat f.

Minimal 1 orang anggota keluarga yang berumur >15 tahun mempunyai penghasilan tetap

g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 s/d 60 tahun bias membaca tulisan latin h. Seluruh anak berusia 5 s/d 15 tahun bersekolah pada saat ini i.

Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

4.

Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah memenuhi kriteria 1 s/d 14 dan memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut : a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga c. Biasanya makan bersama minimal sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya e. Mengadakan rekreasi bersama keluarga minimal 1 kali tiap 6 bulan f.

Dapat memperoleh berita dari surat kabar / TV / majalah

g. Anggota keluarga mampu menggunakan transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. 5.

Tahapan Keluarga Sejahtera Tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 s/d 21 dan dapat memenuhi kriteria 22 s/d 23 yaitu : a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi

Hal. 7


b. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan / yayasan / institusi masyarakat.

E. PENDEKATAN STRATEGIS Root Caused Analysized (Analisa Akar Penyebab Masalah) dan Solusi Pemecahan Masalah ISU/GEJALA MASALAH 1. Belum tersedianya Data Strata Tahapan Keluarga yang up to date 2. Belum adanya keterkaitan antara peningkatan strata keluarga pra sejahtera anggota UPPKS dengan pemberian bantuan kelompok UPPKS

PENYEBAB MASALAH

AKAR PENYEBAB UTAMA (LEVERAGE)

1. Terbatasnya jumlah 1. Rendahnya tenaga tingkat 2. Terbatasnya jumlah kepatuhan laptop dan modem petugas akibat dari 3. Penggunaan laptop kurang familiar pengiriman 4. Akibat dari hal dengan tersebut penggunaan mengakibatkan laptop dan pemetaan data modem yang keluarga belum kurang terselesaikan hingga familiar saat ini 2. Kurangnya 5. Belum pernah sumber dana dilakukannya update untuk data melaksanakan 6. Pemberian Program pendataan keluarga UPPKS belum bisa 3. Kurangnya dilaporkan daya ungkitnya terhadap anggaran guna program peningkatan strata UPPKS keluarga 7. Terdapat overlaping data antara data keluarga Pra KS dan KS I, data BPJS dan data BPS 8. Sulitnya pemetaan data keluarga juga berakibat terhadap kesulitan memproyeksikan akseptor KB aktif dari kelompok Pra KS dan KS I. 9. Sulitnya pemetaan data keluarga juga berakibat terhadap kesulitan memproyeksikan data calon akseptor KB dari kelompok unmetneed 10. Tidak adanya insentif bagi 3.341 orang Sub PPKBD sebagai kepanjangan tangan dari PKB, PLKB 11. Banyaknya intervensi

ALTERNATIF SOLUSI

REKOMENDASI SOLUSI

1. Pendataan ulang seluruh wilayah kecamatan secara serentak 2. Updating data secara berkala minimal dilakukan updating 1 bulan sekali 3. Penambahan anggaran untuk program UPPKS

1. Pelaksanaan Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) yang berbasis masyarakat dengan menggunakan perangkat sederhana melalui SMS gateway / menggunakan handphone

Hal. 8


ISU/GEJALA MASALAH

PENYEBAB MASALAH

AKAR PENYEBAB UTAMA (LEVERAGE)

ALTERNATIF SOLUSI

REKOMENDASI SOLUSI

pengentasan kemiskinan dari lintas sektor yang tidak dilaporkan secara terpadu sehingga mempersulit updating data strata kesejahteraan keluarga

Mengapa surveilans keluarga menjadi penting dan harus berjalan? Ada beberapa alasan mendasar antara lain karena: a.

Dengan surveilans keluarga maka dapat diperoleh gambaran keluarga dengan lebih cermat, baik dari aspek frekuensi dan kejadiannya.

b.

Dengan surveilans memungkinkan penemuan dini masalah

keluarga

sehingga dapat dilakukan tindakan/antisipasi lebih cepat (prompt treatment). c.

Dapat diketahui keluarga yang paling rentan

d.

Keluarga dan data kependudukan tidak akan update jika tidak dilakukan surveilans dengan baik.

e.

Dapat

menjadi

sistim

kewaspadaan

dini

sehingga

dapat

dilakukan

pengendalian (kontrol) dan penanggulangan yang lebih baik. f.

Dapat digunakan untuk berbagai kepentingan perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan masalah keluarga.

Program Surveilance Keluarga Sejahtera (SKS) muncul karena terdapat indikasi bahwa upaya penurunan tahapan keluarga utamanya keluarga prasejahtera dengan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UPPKS pada kenyataannya belum mampu memberikan daya ungkit secara langsung terhadap penurunan keluarga prasejahtera, kondisi tersebut didasarkan hasil pemantauan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.. Guna menindak lanjuti kondisi tersebut, maka dipandang perlu adanya beberapa pendekatan dalam mendukung keberhasilan program Surveilance Keluarga Sejahtera (SKS), sebagai berikut: - Pendekatan integrasi lintas SKPD; - Pendekatan partisipasi masyarakat; Hal. 9


- Pendekatan Surveilance berbasis IT F. Kerangka

Kerja

(Frame

Work)

pelaksanaan

Program

SKS

di

Kabupaten Malang Stakeholder ship (pihak terkait / SKPD terkait) di Kabupaten Malang BUPATI MALANG SEKDA

DPRD

ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PKK

BADAN KELUARGA BERENCANA

DISPERINDAG

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM

DISKOP

BPM

AIPD

Keterangan : 1. Reporting

PPLKB

2. Coordinating 3. Advocation 4. Funding

PKB/PLKB

KADER

5. Information 6. Surveilans 7. Tim Program SKS

POPULATION

Dalam pelaksanaan program SKS, diperlukan adanya dukungan dari beberapa stakeholder terkait, sebagai berikut : 1.

Bupati Malang, sebagai pelindung / pembimbing kelancaran pelaksanaan kebijakan program Surveilans di Kabupaten Malang;

2.

Sekretaris Daerah, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program SKS di Kabupaten Malang;

3.

DPRD sebagai lembaga pendukung dalam ranah politik, regulasi dan kebijakan program SKS di Kabupaten Malang;

4.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Bagian Hukum, sebagai lembaga penyusunan produk hukum/regulasi program SKS di Kabupaten Malang;

5.

Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagai pendukung dalam pelaksanaan Program SKS sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan.

6.

Dinas Perindustrian & Pasar, adalah stakeholder yang mendukung pengembangan ekonomi produktif khususnya sebagai media promosi Hal. 10


produk unggulan dari Kelompok UPPKS yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera. 7.

Dinas

Koperasi

&

UMKM

adalah

stakeholder

yang

mendukung

pengembangan ekonomi produktif khususnya sebagai media promosi produk unggulan dari Kelompok UPPKS yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera. 8.

Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif khususnya pemberdayaan Kelompok UPPKS.

9.

PKK (Kabupaten maupun PKK ditingkat Kecamatan) sebagai lintas sektor yang perlu diberikan KIE mengenai pelaksanaan Program SKS, sehingga dalam ranah lebih lanjut dalam membantu pengawasan dan pengembangan program dimaksud.

10. AIPD AusAid, sebagai funding atau penyokong dana guna pengembangan dan pengoperasionalan program SKS; 11. PLKB/PKB/PPLKB yang bertugas sebagai penerima laporan dari Kader KB dan juga sebagai petugas penghubung dalam penyampaian informasi ke server SKS, yaitu dengan menggunakan fasilitas SMS Gateway. 12. Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD), sebagai pembawa informasi awal guna menentukan strata tahapan setiap keluarga yang berada diwilayah sekitar tempat tinggalnya (lingkup terbesar adalah pada tingkat RW atau Dusun) dalam program ini, Kader KB merupakan ujung tombak pelaksana program SKS; Dengan terwujudnya komunikasi terpadu antar stakeholder sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, khususnya bagi Keluarga dengan strata tahapan Pra Sejahtera yang tentunya lebih memerlukan perhatian khusus guna membantu meningkatkan strata keluarga menjadi Keluarga Sejahtera.

Hal. 11


Ruang lingkup Program-Program Inovatif di Kabupaten Malang NO 1

SASARAN

USAID, APBD, CSR

SUTERA EMAS

1. PENURUNAN AKI DAN AKB 2. PENURUNAN ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENULAR & TIDAK MENULAR

PEMPROV, PEMKAB, AIPDAusAID, PKK, APPI, CSR

APBD PEMPROV, APBD KABUPATEN, AIPD-AusAID, CSR

WUS (UNMETNEED) BERESIKO TINGGI SOSIALISASI PENURUNAN AKI & AKB, UNMETNEED, TFR

CONTRA WAR

PENURUNAN AKI & AKB, UNMETNEED, TOTAL FERTILITY RATE, PENINGKATAN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE

BKKBN PUSAT, BKKBN PROV., PEMKAB MALANG, AusAID, CSR, PKK, APPI, DINAS KESEHATAN, RS PEMERINTAH / SWASTA, RB, KLINIK, DPS DAN BPS, ORMAS, KADER KESEHATAN, PPLKB, PKB, PLKB, PPKBD DAN SUB PPKBD

BKKBN, AusAID, PEMKAB, CSR, SWADAYA

KELUARGA TAHAPAN PRA SEJAHTERA ANGGOTA UPPKS

SURVEILANS KELUARGA SEJAHTERA (SKS)

1. PENYEDIAAN DATA TAHAPAN KELUARGA YANG UPDATE 2. PENINGKATAN TAHAPAN KELUARGA DARI PRA SEJAHTERA MENJADI KELUARGA SEJAHTERA

BKKBN PUSAT, BKKBN PROV. DINAS PERINDUSTRIAN & PASAR, DISKOP & UMKM, PKK, BPM

B

PENINGKATAN KUALITAS SISTEM RUJUKAN EMERGENCY

A

MONITORING KEHAMILAN RESIKO TINGGI

B

REMINDER WAKTU PERSALINAN

A

RUJUKAN IBU HAMIL TERENCANA

B

SURVEILANS PENYAKIT MENULAR, TIDAK MENULAR DAN FAKTOR RESIKO TINGGI DIBIDANG KESEHATAN

7

SUMBER DANA

USAID, DINAS KESEHATAN, RS PEMERINTAH / SWASTA, RB, KLINIK, DPS DAN BPS

3

6

SEKTOR TERKAIT

PENURUNAN AKI, AKB

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN EMERGENCY MATERNAL NEONATAL

SASARAN IBU HAMIL

5

TUJUAN

EMAS

A

2

4

PROGRAM

-

APBD APBN (CSR dari Bill & Melinda Gate Foundation) dalam proses pengajuan

Hal. 12


Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) merupakan program unggulan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, program tersebut dimunculkan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan persalinan dan kelahiran bayi, serta meningkatkan kualitas pelayanan darurat. Melalui program EMAS ini, diharapkan dapat membantu upaya penurunan AKI dan AKB. Dalam pelaksanaan Program EMAS, melibatkan beberapa Satuan Kerja, di antaranya Dinas Kesehatan, RS Pemerintah maupun Swasta, Rumah Bersalin, Klinik, Dokter Praktik Swasta dan Bidan Praktek Swasta. Pada sisi lain, sumber pendanaan dalam pelaksanaan Program EMAS berasal dari APBD, USAID dan CSR lainnya. Program SUTERA EMAS (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat) mempunyai sasaran ibu hamil, ibu dengan kehamilan resiko tinggi, media peringatan waktu persalinan, rujukan untuk ibu hamil, serta surveilans penyakit menular maupun tidak manular di bidang kesehatan. Program ini selain bertujuan untuk menurunkan AKI dan AKB, juga untuk menurunkan angka kesakitan dan berpenyakit akibat penyakit menular maupun tidak menular. Dalam pelaksanaan program SUTERA EMAS, melibatkan beberapa Satuan Kerja yaitu Pemprov. Jatim, Pemkab. Malang, PKK Kabupaten Malang, AIPD AusAid, APPI dan CSR. Dalam proses pelaksanaannya didukung sumber dana yang berasal dari APBD Pemprov. Jatim, APBD Kabupaten Malang, AIPD-AusAid dan CSR lainnya. Lain halnya dengan program CONTRA WAR yang merupakan program Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bahwa program tersebut mempunyai sasaran program yaitu Pasangan Usia Subur yang memiliki resiko tinggi (PUS RISTI). Program CONTRA WAR dimunculkan dengan tujuan yang hampir sama dengan program EMAS dan SUTERA EMAS, yaitu untuk menurunkan AKI dan AKB, namun bedanya bahwa tujuan dari Program CONTRA WAR tidak terbatas pada tujuan tersebut, tetapi juga untuk menurunkan Unmet Need, TFR, CFR dan peningkatan kesertaan ber KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Dalam pelaksanaan program CONTRA WAR, yaitu dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja, di antaranya BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Pemkab. Malang, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, RS Pemerintah / Swasta, Rumah Bersalin, Klinik, Dokter Praktik Swasta dan Bidan Praktek Swasta, PKB/PLKB/PPLKB, ORMAS, serta Kader KB maupun Kader Hal. 13


Kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya didukung sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Malang, AIPD-AusAid, Bill and Malinda Gate Foundation dan CSR lainnya. Untuk Program SKS yang menjadi sasaran utama adalah Keluarga Pra Sejahtera anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) namun tidak meninggalkan tahapan keluarga pada tingkatan Keluarga Sejahtera. Dalam Program SKS ini bertujuan untuk penyediaan data tahapan keluarga (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera) by name by address yang update secara berkala (minimal 1 minggu sekali), serta bertujuan untuk meningkatkan strata tahapan keluarga Pra Sejahtera anggota UPPKS sehingga bantuan modal dari program UPPKS tepat pada sasarannya. Pada program tersebut melibatkan beberapa Satuan Kerja yaitu BKKBN Pusat, BKKBN Provinsi, Dinas Perindustrian dan Pasar, Dinas Koperasi & UMKM, PKK dan Badan Pemberdayaan Masyrakat. Dalam pelaksanaan program tersebut dibiayai dana oleh APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Pemkab, APBN, Bill and Malinda Gate Foundation, CSR lainnya.

G. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN Berikut ini kondisi saat ini sebelum Program SKS dijalankan di Kabupaten Malang :

Hal. 14


Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Kader KB melaksanakan pendataan keluarga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sesuai dengan format yang ada. Setelah selesai melakukan pendataan, kader KB melaporkan hasil pendataan kepada PPLKB, PKB dan PLKB. b) PPLKB, PKB dan PLKB mengentry data keluarga dengan menggunakan fasilitas komputer PC. c) Hasil pendataan yang telah dientry oleh PPLKB, PKB dan PLKB dijadikan sebagai database keluarga di wilayah kecamatan, kemudian disetorkan kepada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. d) Pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dilakukan perekapan dari masing-masing wilayah kecamatan untuk dikirimkan ke tingkat yang lebih lanjut dalam hal ini disetorkan kepada BKKBN Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Pendataan keluarga sebenarnya telah bagus. Namun terdapat kekurangan dari Program tersebut yaitu belum adanya proses updating data. Sehingga data yang telah dientry selalu digunakan sampai kapanpun. Hal ini menyebabkan data yang ada belum dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. Berdasar hal tersebut maka dikembangkan suatu program inovasi baru (Program SKS) yang dapat mengcover kekurangan dari program pendataan keluarga yang telah ada.

Hal. 15


Berikut mekanisme pengelolaan SKS berbasis IT yang sedang dijalankan di Kabupaten Malang:

Alur Program SKS dapat dijelaskan mulai dari PPLKB, PKB dan PLKB yang melakukan entri data menggunakan Laptop ataupun PC yang telah tersedia dimasing-masing kecamatan. Hasil dari entri data tersebut digunakan sebagai data awal dari Server Program SKS. Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) melakukan Surveilans aktif untuk memetakan strata tahapan keluarga sejahtera di masing-masing wilayah tempat tinggalnya. Hasil dari pemetaan tersebut dilaporkan kepada PPLKB, PKB dan PLKB untuk dikirimkan ke Server SKS melalui fasilitas SMS Gateway. Apabila data tersebut belum pernah dientri oleh PPLKB, PKB dan PLKB maka akan dijadikan entri data baru oleh Server SKS. Sedangkan apabila data tersebut sudah pernah dientri, maka secara otomatis akan mengupdate data yang sudah ada. PPLKB, PKB dan PLKB juga diberikan data berupa hasil cetak dari Program

SKS

yang

digunakan

sebagai

panduan

(guidance)

untuk

menentukan strata Tahapan Keluarga diwilayahnya, sehingga data tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

Hal. 16


PPLKB, PKB dan PLKB maupung Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) melakukan Surveilans aktif secara aktif dan berkala, sehingga data dari Program SKS dapat selalu update.

Berikut dijelaskan secara terperinci Grand Strategy Program SKS di Kabupaten Malang :

Konsep Dasar Pelaksanaan SKS a) One RW – One Cadre (Satu RW diamati oleh satu orang kader KB); b) Program Pengentasan Kemiskinan UPPKS bagi Keluarga Pra Sejahtera anggota kelompok UPPKS c) Penyediaan Data update untuk keperluan lain (Program Tahapan Keluarga, Program BPS maupun BPJS)

a. Kondisi Sumber Daya Sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program SKS, sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia -

PPLKB/PLKB/PKB PPKBD Sub PPKBD Kader PKK

= = = =

111 390 3.441 390

Orang Orang Orang Orang Hal. 17


2) Sarana Dalam Program SKS ini dubutuhkan adanya sarana dan prasarana antara lain sebagai berikut : - 1 unit Komputer Server Program SKS berada di Jalan Trunojoyo No. 10 Kepanjen (Eks. Kantor Badan KB Kabupaten Malang) - 1 unit Modem Wavecom khusus untuk SMS Gateway - 34 unit Swicth Hub (1 unit diletakkan di Badan KB, 33 unit diletakkan di 33 kecamatan Se Kabupaten Malang) - 34 set Wireless LAN (1 unit diletakkan di Badan KB, 33 unit diletakkan di 33 kecamatan Se Kabupaten Malang. Material dan Sistem Koneksi Jaringan IT G G Grriid AAnntteennaa

G G Grriid AAnntteennaa

TTPP LLiink 77221100

TTPP LLiink 77221100

H H Huubb

Jaringan Wire LAN

SSeerrvveerr m PProoggrraam m SSKKSS

Link PC Server Dimasingmasing Kecamatan Se Kabupaten Malang

W W m Waavveccoom m FFaassttLLiinnkk G G M m m GSSM Mm modem m

3) Sumber Daya Anggaran Besarnya

kebutuhan

anggaran

pelaksanaan

dan

pengembangan

Program SKS pada tahun 2015 adalah Rp 16.463.380.000 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari:

Hal. 18


- Bill and Melinda Gate Foundation : sebagai penyokong anggaran untuk pembangunan serta pengembangan Program SKS yang dimulai dari Pilot Project di Kecamatan Sumberpucung dan dikembangkan untuk 33 Kecamatan Se Kabupaten Malang

Kondisi yang diharapkan setelah adanya Program SKS

Jaringan Internet W W Wiirree AAcccceess ppooiinntt

W W Wiirree AAcccceess ppooiinntt

N N Nootteebbooookk

m SSm maarrttpphhoonnee PPCC uunniitt

Tplink-7210

TTP LLiinnkk 77221100 H H Huubb

SSeerrvveerr m PPrroggrram m SSKKSS

W W m Waavveeccom m FFaassttLLiinnkk G G M m m GSSM Mm moddeem m

Link PC Server Dimasingmasing Kecamatan Se Kabupaten Malang

Dari gambar jaringan IT diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Penambahan link server yang diletakkan dimasing-masing kecamatan se Kabupaten Malang, dengan menggunakan jaringan Wire acces point / menggunakan repeater signal sebagai pengganti jaringan kabel fiber optik. Hal ini dikarenakan penggunaan repeater signal dianggap lebih murah dari penggunaan jaringan kabel fiber optik. 2. Ditambahkan juga akses internet untuk masyarakat pada umumnya, dengan menggunakan server web sendiri yang diletakkan di Jalan Trunojoyo No. 10 Kepanjen (Eks. Kantor Badan KB Kabupaten Malang) dan bisa diakses oleh masyarakat luas melalui alamat website dengan menggunakan PC, Notebook / Laptop maupun melalui Smartphone. Hal. 19


H. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM SKS a. Manfaat dari Program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS) : - Menyediakan data strata tahapan keluarga - Menyediakan data mutasi keluarga (dalam hal ini hanya menyediakan data kematian dan kelahiran penduduk guna mendukung pemetaan strata keluarga) - Memudahkan petugas untuk dapat mengetahui sasaran tahapan keluarga Pra Sejahtera dan KS I by name, by address; - Memudahkan petugas dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga Pra Sejahtera dan KS I untuk meningkatkan tahapan keluarganya; - Meningkatkan

kwalitas

Program

pengentasan

kemiskinan

bagi

masyarakat melalui Program UPPKS; - Data diperoleh dari kegiatan surveilans yang berlangsung secara terus menerus 24 jam non stop, serta pelaporannya berlangsung realtime (setiap saat); - Ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan dikarenakan data selalu update secara realtime; - Meminimalisir kemungkinan terjadinya under dan double recording dalam pelaporan data tahapan keluarga; - Data by name by address dari tahapan keluarga Pra S dan KS I dari server SKS akan terkirim secara otomatis ke nomor-nomor HP PPLKB; b. Pilot Project Sebagai awal pelaksanaan program SKS, akan ditetapkan satu wilayah kecamatan (Kecamatan Sumberpucung) sebagai Pilot Project dan akan mulai dijalankan tepat setelah proses Pendataan Tahun 2015 selesai dilaksanakan dan dientry (kisaran bulan Juli 2015). Namun ke depan, program SKS akan dikembangkan pada seluruh wilayah kecamatan (33 kecamatan) di Kabupaten Malang, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemetaan data tahapan keluarga yang update sehingga Program Pengentasan Kemiskinan dapat berjalan tepat pada sasaran.

Hal. 20


I. PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK: 1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral; 2. Mengurangi mindset ego sektoral dan ego program; 3. Meningkatkan kinerja Badan Keluarga Berencana sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing)� ; 4. Merangsang semangat petugas untuk bekerja lebih inovatf dan lebih bertanggungjawab;

J. OUT PUT PROGRAM SKS (HASIL YANG DIHARAPKAN) Penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi 29 % dari jumlah KK seluruhnya (760.000 KK)

K. PENUTUP Kesimpulan a. Percepatan

penurunan

angka

kemiskinan

melalui

program

SKS

(Surveilans Keluarga Sejahtera) guna mendukung rencana aksi daerah dalam pencapaian tujuan ke 1 Millennium Development Goals tentang penurunan angka kemiskinan dan kelaparan di Kabupaten Malang adalah strategi inovatif yang pertama di Indonesia. b. Angka kemiskinan (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) di Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar 40,01%, tahun 2011 sebesar 30,26%, tahun 2012 sebesar 39,81%, tahun 2013 sebesar 39,02% dan pada tahun 2014 sebesar 38,98%. Dari data tersebut terjadi peningkatan pada tahun 2012, hal ini disebabkan oleh perbedaan indikator pengukuran tahapan keluarga, dimana pada sebelum tahun 2012 hanya diukur dengan menggunakan aspek ekonomi saja sedangkan pada tahun berikutnya telah menggunakan aspek ekonomi, budaya dan social. c. Mengingat proses penurunan angka Pra KS dan KS I masih kurang signifikan walaupun berbagai upaya dari berbagai sektor telah dilakukan, maka proses pendataan yang dilaksanakan secara terus menerus dan real time melalui Program unggulan Surveilans Keluarga Sejahtera ini diharapkan mampu menyediakan data yang akurat by family, by name, by Hal. 21


address untuk keperluan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai sektor secara integratif. d. Pengembangan Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) ini, dikandung maksud untuk membangun sistem pemberdayaan keluarga dengan tersedianya akurasi data tahapan keluarga yang update dan real time, serta sebagai langkah nyata dalam proses pengentasan kemiskinan dengan segala problematikanya. e. Diharapkan Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) ini dapat memberikan kontribusi lebih sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis di Kabupaten Malang.

Hal. 22


KAMUS KATA

CONTRA WAR : Contraceptive for Women at Risk CPR

: Contraceptive Prevalence Rate (PUS pengguna kontrasepsi)

EMAS

: Expanding Maternal and Neonatal Survival

MKJP

: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

NKKBS

: Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera

PKB

: Penyuluh Keluarga Berencana

PLKB

: Petugas Lapangan Keluarga Berencana

PPKBD

: Pembantu Pembina KB Desa

PPLKB

: Pengendali Petugas Lapangan Keluarga Berencana

SKS

: Surveilans Keluarga Sejahtera

SMS

: Short Messages Sending

Sub PPKBD

: Pembantu Pembina KB Desa di tingkat RW

SUTERA EMAS : Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Msyarakat TFR

: Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)

UPPKS

: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Hal. 23


TIME LINE PROGRAM SURVEILANS KELUARGA SEJAHTERA (SKS) KABUPATEN MALANG WAKTU (DALAM BULAN) NO

URAIAN KEGIATAN 1

1 Persiapan

2 Pelaksanaan

1

2

3

4

3 Monitoring dan Evaluasi

1 2 3

2

3

TAHUN 2015 (dlm Bulan) 4 5 6 7 8 9

10

11

12

1

2

3

TAHUN 2016 (dlm Bulan) 4 5 6 7 8 9

10

11

12

- Rapat Koordinasi - Penyusunan Proposal - Pembuatan Aplikasi - Pembangunan Sistem Jaringan - Demo aplikasi - Pilot Project Kec. Sumber Pucung - Pelatihan - Uji coba / Surveilans - Evaluasi Tahap Uji Coba - Penyiapan buku panduan Replikasi SKS 33 Kecamatan - Pengembangan dan penyiapan Hard Ware - Pemetaan Wil. Tingkat RT Pelatihan : - Pelatihan penggunaan aplikasi - Pelatihan Surveilans petugas Capacity Building : - Sosialisasi Program SKS - Bintek Surveilans KS Pemberdayaan Keluarga Pra S+KS I - Bintek Petugas Pendamping - Pelatihan UEP Kel. Pra S + KS I - Pendampingan Kel. Pra S +KS I - Pemberian Bantuan Modal - Pemberian ATTG Softwear SKS Pelaksanaan Surveilans Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif

Hal. 24

Buku panduan program sks ttd  
Buku panduan program sks ttd  
Advertisement