JUMAT, 6 SEPTEMBER 2013
METROPOLIS
27
Bukan Sekadar Berita!
Divonis 4 Tahun, Mantan Kadis Sempat Pose BANDARLAMPUNG – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Timur Desson Musni harus menerima kenyataan pahit. Curahan hati kepada majelis hakim yang disampaikannya ketika penyampaian nota pembelaan ternyata tak mampu meringankan hukuman dirinya.
Majelis hakim yang diketuai Binsar Siregar menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan. Tak hanya itu. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,17 miliar subsider 2 tahun. Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut
umum (JPU) yaitu 5,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar UP sebesar Rp1,17 miliar dengan catatan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan tidak juga dibayar, harta bendanya akan disita untuk dilelang atau diganti dengan kurungan penjara
2 tahun 9 bulan. Binsar mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, Desson secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyalahgunakan kewenangan. Yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 huruf e UU No. 31/1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31/1999. Desson kecewa dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Sebab, ia merasa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan. Ia pun menyatakan pikir-pikir
atas putusan itu. Meski demikian, usai sidang raut sedih di wajahnya sudah tak terlihat lagi. Ia justru berpose ketika awak media akan mengabadikan gambarnya. Mantan orang nomor satu di Dinas PU Lamtim itu dimejahijaukan karena perkara korupsi pada kegiatan pekerjaan pemeliharaan rutin di Dinas PU Lam-
ROFIT
FOTO RADAR LAMPUNG
SEMPAT POSE: Mantan Kadis PU Lampung Timur Desson Musni usai vonis kemarin.
Calo Pilkada Mesuji Dituntut 2 Tahun Penjara BANDARLAMPUNG – Andreas Mega alias Obon (44) hanya bisa tertunduk lesu ketika jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutan untuk dirinya di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang kemarin. Warga Jalan Slamet Riadi, Telukbetung Selatan, Bandarlampung, ini dituntut JPU Elis Mustika dua tahun penjara. Dalam tuntutan itu, Obon dinyatakan bersalah melanggar pasal 372 KUHP terkait kasus penggelapan uang milik A. Yulivan Nurullah sebesar Rp1
miliar. ’’Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar Rp1 miliar. Sedangkan yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam sidang dan terdakwa belum pernah dihukum,” kata Elis. Diketahui, Obon merupakan calo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mesuji 2011. Ia menjanjikan kepada korban A. Yulivan dapat membantu menjadikannya calon wakil bupati dari Partai Golkar. Dalam surat dakwaan dijelas-
kan, perkara itu bermula pada Juni 2011. Ketika itu, saksi korban A. Yulivan berencana mengikuti pencalonan sebagai wakil bupati Mesuji periode 2011–2016 melalui Partai Golkar. Kemudian A. Yulivan meminta tolong kepada saksi Patra Rahman untuk dipertemukan dengan ketua DPD Partai Golkar Lampung. Guna memuluskan niatnya itu, A. Yulivan diminta menyiapkan dana Rp2 miliar. Dana itu dikatakan untuk diberikan ke Partai Golkar Lampung. A. Yulivan pun menyanggupi
permintaan itu, namun ia hanya memiliki dana Rp1 miliar. Atas perintah Patra, uang itu diberikan kepada Obon. Terdakwa menyatakan dirinya yang akan menyerahkan langsung uang itu kepada Ketua DPD Partai Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie. ’’Uang diserahkan dalam bentuk selembar cek. Namun, setelah uang dicairkan, uang itu tidak diserahkan oleh Obon kepada Alzier. Namun, ia nikmati sen diri untuk keperluan pribadinya,” ungkap Elis. (red/p2/c2/fik)
tim 2011 yang merugikan negara Rp1,5 miliar. Dari kerugian itu, terdakwa dinyatakan menikmati Rp1,1 miliar Sebelumnya dalam dakwaan, JPU Alius menyatakan bahwa modus yang dilakukan terdakwa yaitu meminta Rio Kelana selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan pemeliharaan rutin jalan di Dinas PU Lamtim tahun anggaran 2011 untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dipinjam dan dipergunakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin serta mengambil alih fungsi dan tugas pejabat pengadaan. ’’Yakni dengan cara menyiapkan seluruh dokumen pengadaan tanpa melibatkan Eka Yuslita selaku pejabat pengadaan. Hal itu bertentangan dengan bagian kelima Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” katanya. Terdakwa melakukan hal itu agar mendapatkan pekerjaan perbaikan rutin di 36 titik jalan dengan cara penunjukan langsung melalui unit lelang pemerintah (ULP). Namun, itu tidak dilakukan sesuai ketentuan. ’’Sementara itu, saksi Eka hanya ditugaskan untuk menandatangani dokumen yang sudah disiapkan oleh Rio Kelana selaku PPK,” lanjutnya. Terdakwa juga dengan sengaja mengambil alih tugas pokok dan fungsi panitia pekerjaan lain. Berdasar kesaksian ahli dari Fakultas teknik Unila, Priyo Pratomo, dalam berkas acara pemeriksaan dijelaskan hasil pelaksanaan pemeliharaan rutin itu tidak sesuai spesifikasi dan bahan material konstruksi yang digunakan. Kemudian tidak sesuai bila dibandingkan jumlah bahan material yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK). Terdakwa sempat buron dan masuk daftar pencarian orang oleh Polres Lamtim. Selain Desson, telah disidangkan tiga tersangka lain dalam kasus yang sama. (red/p2/c2/fik)