KAMIS, 29 SEPTEMBER 2011
BERITA UTAMA
Perombakan Kabinet 11–20 Oktober JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tetap akan melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II demi perbaikan kinerja. Jika melihat jadwal SBY, Staf Khusus Presiden Heru Lelono memperkirakan, penggantian sejumlah Menteri itu akan dilakukan pada pertengahan bulan depan. Heru Lelono mengaku belum bisa memastikan tanggal persisnya. Namun sepertinya perombakan itu tidakakandilakukanpadaawalbulan karena Presiden SBY sedang banyak kegiatan kenegaraan. ’’Tanggal 11 Oktober beliau keluar kota, tanggal 20 Oktober juga. Mungkin di antara tanggal itu (pengumumannya),’’ ujar HerudiselaRapatUmumPemegang Saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. kemarin (28/9).
Heru yang merupakan salah satu komisaris Bank BRI ini menegaskan bahwa perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II bulan depan untuk meningkatkankinerjapemerintahan. Apalagi masa pemerintahan tinggal tiga tahun lagi. ’’Target utamanya untukperbaikankinerjayangdilakukan setelahevaluasikinerjadankebijakan yangdikeluarkanparamenteridalam dua tahun ini,’’ tambahnya. Meski demikian, Heru tidak menampik bahwa kepentingan politik juga menjadi pertimbangan presiden dalam perbaikan kabinet pada bulan Oktober mendatang. Meski begitu porsi politik tidak besar. ’’Di Indonesia siapa pun Presidennya tidak bisa lepas dari politik, tetapi dalam reshuffle besok politik bukan pertimbangan utama,’’ tegasnya. Herumengakuibahwafaktorkes-
5
Jawa Pos News Network
ehatan juga menjadi pertimbangan SBY. Sebab Menteri harus memiliki daya tahan untuk bekerja terus sampai2014.Ungkapanituseolahmengisyaratkan rencana penggantian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar yang beberapa waktu lalu harus dirawat di Singapura akibat sakit jantung. ’’Kesehatan itu syarat mutlak bagi seorang Menteri,’’ tegasnya. Heru membenarkan bahwa PresidenSBYsudahmelakukansejumlah pertemuan dengan para pimpinan parpoluntukmembicarakanrencana pergantian sejumlah menteri itu. ’Itu faktapolitiktetapiyangmenjadisasaran adalah perbaikan kinerja pemerintahansampai2014,karenaPresidenjuga berpikiranuntukmemberikanwarisan kerjayangbaikbagipenggantinyamendatang,’ ungkapnya. (jpnn/c3/ary)
KPK Putuskan Tidak Datang JAKARTA - Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Anggaran DPR semakin memanas. Pasalnya setelah Banang menolak untuk diperiksa KPK, kini giliran lembaga antikorupsi itu yang akan mangkir dari undangan DPR untuk penjelasan teknis terkait pembahasan anggaran dengan penegak hukum. ’’Pimpinan KPK baru saja melayangkan surat ke pimpinan DPR untuk menanggapi undangan konsultasi tersebut,’’ kata juru bicara KPK Johan kepada koran ini tadi malam (28/9). Inti dari surat tersebut, lanjut Johan, KPK memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut.
Ada beberapa alasan mengapa KPK enggan memenuhi undangan itu. Menurut Johan, salah satunya adalah KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemenakertrans. Di mana empat orang petinggi Banang telah dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. Nah, karena itulah, ketidakdatangan KPK itu adalah untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR. Sebab semuanya masih dalam proses penyidikan. Untuk itulah, KPK meminta pemahaman dari para pimpinan DPR atas sikapnya tersebut. Terkait rencana pemanggilan kembali para pimpinan Banang, Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan, pemeriksaan tersebut
perlu dilakukan. Sebab, pihaknya membutuhkan informasi dan data seputar mekanisme pencairan anggaran dana Program Percepatan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Menurut lembaga antikorupsi tersebut, pihak yang paling paham dan mengetahui mekanisme tersebut adalah para pimpinan Banang. ’’Kita klarifikasi (data dan Informasi) terkait proses di Banang. Nah itu kan terkait pimpinan Banang. Kalau sudah memanggil pimpinan Banang kan bisa clear,’’ jelasnya ditemui usai diskusi Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia, di gedung Fakultas Hukum Universitas Trisakti kemarin.
Penolakan KPK untuk datang itu mendapat tanggapan dari pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, pimpinan DPR RI akan terlebih dahulu mengkaji surat balasan KPK yang menyatakan menolak untuk hadir. ’’Sikap DPR akan baru disampaikan setelah surat balasan KPK dibahas besok (hari ini, red),’’ kata Priyo yang saat dihubungi masih mengikuti Konferensi Parlemen Asia Pasifik di Solo. Menurut Priyo, pembahasan surat balasan KPK akan dilakukan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi III. Dalam hal ini, DPR tidak akan gegabah dulu untuk menyampaikan tanggapan atas penolakan itu. (jpnn/c3/ary)