12
SELASA, 25 OKTOBER 2011
FOTO KESUMA YUDA
TUNJUKKAN BUKTI: Kuasa hukum para pemohon sengketa Pilkada Tuba Barat, Bambang Suroso, menunjukkan alat bukti tertulis ke bagian panitera sebelum diserahkan ke majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.
Tinggal Tunggu Keputusan JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan sengketa Pilkada Tuba Barat. Sidang dengan agenda penyerahan alat bukti itu hanya berjalan sekitar tujuh menit setelah dibuka anggota panel hakim Hamdan Zoelva pada pukul 14.00 WIB kemarin. Setelah mengetok palu pertanda sidang dibuka, majelis hakim membacakan alat bukti tertulis yang diserahkan oleh pemohon (Syaifullah Sesunan-Edi Winarso, Frans Agung Mula Putra-Syamsul Hadi, dan Putra Jaya UmarSubroto), termohon (KPU Tuba Barat), dan pihak terkait (pasangan Bachtiar Basri-Umar Ahmad).
’’Ada sebanyak 18 bukti yang disampaikan pemohon, di antaranya terkait penggelembungan suara, keterlibatan sejumlah pegawai negeri dalam kampanye pasangan calon nomor satu, serta beberapa penganiayaan yang diduga dilakukan pihak terkait," kata Hamdan dalam sidang itu sembari mendengarkan beberapa bukti yang dibaca hakim anggota lainnya, M. Alim. Usai memeriksa dan mengesahkan bukti yang disampaikan pemohon, majelis hakim melanjutkan pemeriksaannya terhadap bukti yang disampaikan oleh pihak termohon. Bukti itu terdiri atas berita acara semua tempat pe-
mungutan suara (TPS) dan hal ihwal administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pilkada Tuba Barat yang dibacakan hakim anggota M. Alim. ’’Untuk bukti dari termohon sebanyak 11 bukti. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami menyatakan sah," lanjut Hamdan, kemudian mengetok palu. Setelah pemeriksaan bukti kedua pihak disahkan, giliran bukti pihak terkait yang diperiksa majelis hakim. Dari 35 bukti yang disampaikan pihak terkait itu, beberapa di antaranya dibacakan oleh Hamdan. ’’Semua bukti sudah kami sahkan dan untuk pembacaan kesim-
pulan akan kita agendakan di luar sidang ini. Jadi nanti sidang berikutnya langsung keputusan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup," kata Hamdan usai mengesahkan semua bukti yang diserahkan ketiga pihak itu. Selanjutnya, majelis hakim juga meminta para pihak untuk memberikan kesimpulannya atas jalanya persidangan dari pemeriksaan perkara sampai penyerahan alat bukti ke bagian kepaniteraan MK. ’’Silakan masing-masing pihak untuk memberikan kesimpulannya dan ditunggu sampai besok (hari ini),” ujar Hamdan, lalu menutup sidang. (kyd/c2/een)
Penetapan Khamamik Sesuai Prosedur JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengklaim penetapan pasangan Khamamik-Ismail Ishak sebagai peserta Pilkada Mesuji telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur internal partai. Menurutnya, DPP secara resmi telah merekomendasikan pasangan itu untuk menggantikan pasangan yang diusung PDIP sebelumnya, Ruswandi-Sariaman. ’’Saudara Khamamik-Ismail Ishak benar pasangan calon yang dapat rekomendasi dari PDIP,” kata Hasto saat memberikan keterangan sebagai saksi pihak terkait dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Mesuji di ruang sidang lantai empat gedung MK, Jakarta, kemarin. Hasto mengakui, pada 30 Juni 2011, DPP PDIP mengeluarkan surat rekomendasi untuk bakal calon Ruswandi-Sariaman. Namun, rekomendasi ini dengan catatan sesuai Surat Keputusan (SK) No. 031, Ruswandi harus membuat komitmen ke PDIP. Komitmen yang dimaksudkan bukan komitmen mengenai dana, melainkan komitmen partai ketika nanti berkuasa. ’’Tapi, saudara Ruswandi tidak mau pernah menandatangani komitmen politik itu meski telah dilakukan upaya pertemuan beberapa kali,” ujarnya. Lalu, DPC PDIP Mesuji mengeluarkan surat rekomendasi ke DPP pada 9 Juli 2011 yang mengusulkan pasangan KhamamikIsmail Ishak untuk diusung menggantikan Ruswandi-Sariaman. ’’DPC mengusulkan pasangan KhamamikIsmail Ishak pada 9 Juli 2011 yang kami terima pada 10 Juli 2011 dan
ada suratnya,” ujarnya. Bahkan pada 12 Juli 2011 karena terjadi permasalahan yang luar biasa itu, Hasto mengaku ditugaskan DPP untuk turun langsung ke Mesuji untuk melihat langsung situasi dan keadaan disana pada waktu itu. ’’Ketika itu, kami bertemu seluruh jajaran DPC PDIP Mesuji. Lalu, keesokan harinya atau tepatnya 13 Juli 2011, diadakan rapat mendadak dengan sekretaris jenderal dan mengeluarkan rekomendasi sesuai aturan dalam internal partai yang merekomendasikan pasangan Khamamik-Ismail Ishak. Pada malamnya, tepatnya pukul 23.00 WIB, DPC Mesuji mendaftarkan pasangan itu ke KPU. ’’Kami mencabut rekomendasi untuk Ruswandi setelah tidak tanda tangani komitmen politik. DPP mengeluarkan rekomendasi baru untuk pasangan Khamamik-Ismail Ishak. Kalau tidak begitu, tidak berani DPC mendaftarkannya," ujarnya. Namun, Hasto mengakui bahwa penetapan bakal calon Khamamik dan pasangannya tanpa melalui penjaringan karena di dalam SK peraturan AD/ART memungkinkan PDIP mencalonkan pasangan di luar yang mendaftarkan. ’’Itu kewenangan penuh dari DPP partai," Terkait dengan gugatan gugatan ke PTUN Bandarlampung, menurut Hasto, itu hanya sebagai alat kontrol PDIP. Karena, kata dia, gugatan itu dilakukan ketika PDIP sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sementara saudara Khamamik juga belum membuat komitmen politik. ’’Tapi, ini bukan bermaksud menggunakan hukum sebagai alat. Di PTUN kan kelihatan yang gugat PDIP. Sinyalnya apa? Agar saudara Khamamik juga membuat
komitmen ke PDIP,” ungkapnya. Termasuk juga wakil bupatinya (Sariaman) direkomendasikan untuk diganti dengan Ismail Ishak. ’’Sariaman lebih parah. Dulu, dia kan Danramil yang pernah menendangi orang-orang PDIP zaman Pak Harto (alm. Soeharto),” kata Hasto. Usai mendengarkan keterangan dari PDIP terkait polemik penetapan pasangan calon terpilih itu, hakim anggota Harjono bertanya kepada Ketua KPU Mesuji Mulyadin apakah saudara Khamamik sebagai calon bupati Mesuji, saudara Khamamik mendaftar satu kali dan itu sudah diverifikasi seluruhnya? Menurut Mulyadin, pihaknya telah menyatakan Khamamik dan pasangannya sah terdaftar sebagai bakal calon setelah dilakukan proses verifikasi. ’’Kami sudah verifikasi,” jawab Mulyadin. Sementara ketua majelis hakim Ahmad Sodiki meminta masingmasing pihak yang bersengketa menyerahkan bukti tertulis untuk menguatkan argumennya selama persidangan. Sebelum menutup sidang, Sodiki juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk memberikan kesimpulannya sebagai bahan pertimbangan majelis dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) atas hasil persidangan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga sebagai pertanda acara persidangan telah selesai dan tinggal menunggu sidang pembacaan putusan yang belum ditentukan jadwalnya oleh MK. Masing-masing pihak dapat memberikan kesimpulannya sampai hari ini pukul 16.00 WIB. (kyd/c2/een)
Hakim Minta Serahkan Kesimpulan JAKARTA – Sidang lanjutan sengketa Pilkada Pringsewu digelar Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Agendanya mendengarkan keterangan para saksi dari masingmasing pihak. Pertama, memberi keterangan saksi dari pihak pemohon warga Pasirukir, Kecamatan Pagelaran, Eni Tridayanti. Ia mengaku mengikuti acara jalan-jalan ke Batuputu, Bandarlampung, yang diadakan calon bupati Sujadi Saddat. Menurutnya, undangan itu diterimanya melalui tim sukses bupati terpilih bernama Winarto yang mendatangi kediamannya dan para tetangganya bermaksud untuk mengajak ikut partisipasi dalam acara tersebut. ’’Ada 200 orang dibawa dengan menggunakan empat bus angkutan,” kata Eni di hadapan majelis hakim yang diketuai Ahmda Sodiki. Menurutnya, sebelum berangkat, para warga yang ikut diberi uang Rp20 ribu dan sepulangnya dari acara jalan-jalan, Eni mengaku diberi kaset compact disk (CD) berisi kampanye pasangan Sujadi Saddat-Handitya Narapati. ’’Yang memberi kaset berpesan dan meminta untuk pilih pasangan nomor urut 5,” ujarnya. Saksi lainnya, Supardi yang merupakan ketua RT, mengatakan, dirinya ikut pertemuan kegiatan di Musala Pagelaran yang dihadiri sekitar 500 warga. Dalam perte-
muan yang juga dihadiri oleh calon bupati Sujadi membahas mengenai penyelenggaraan pilkada serta para warga yang hadir ketika itu disuruh untuk memilih pasangan nomor urut lima yang disampaikan langsung oleh calon bupati Sujadi. Selanjutnya saksi Faiz Pisri, warga Kecamatan Banyumas, bercerita, sampai 28 September 2011 dirinya tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. Bahkan, kata dia, kejadian itu telah dilaporkannya ke panitia. Setelah di-cross check, namanya ternyata tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Di lain pihak, saksi pasangan Sujadi-Handitya, Hasan Fauzi, membantah tudingan para penggugat yang menyatakan ada pertemuan Keluarga Besar Batanghari Sembilan yang dihadiri oleh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk membicarakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. ’’Isi pertemuan itu tidak membicarakan kemenangan siapa pun. Kami hanya menindaklanjuti surat mandat untuk membentuk KPPS se-kabupaten. Pengurus KPPS bertempat tinggal di Bandarlampung, bukan di Kabupaten Pringsewu,” kata Hasan. Usai mendengarkan saksi, kuasa hukum KPU Pringsewu, Yudi Yusnadi, mempertanyakan tempat tinggal warga yang meng-
aku tidak terima surat undangan memilih (formulir C.6). ’’Saya tinggal di situ sudah sejak lama,” jawab saksi Yono. Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim langsung meminta semua pihak menyerahkan semua bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalilnya sekaligus juga bukti tertulis yang membantah tudingan. Dalam ruang sidang itu, para pihak langsung memberikan bukti-bukti mereka ke majelis hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak gugatan sengketa pilkada ini. ’’Untuk pemohon perkara 100 (pasangan Abdullah Fadri AuliTri Prawoto) bukti yang diserahkan P1 sampai P57. Pemohon 101 (pasangan Ririn KuswantariSubhan Effendi) bukti-bukti yang diserahkan dari P1 sampai P35.4. Termohon T1 sampai T71 dan terkait PT1 sampai PT37,” kata ketua majelis hakim Ahmad Sodiki membacakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak ke MK. Selanjutnya, MK juga diberikan waktu untuk memberikan kesimpulan akhir persidangan sampai 25 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB. ’’Saudara diberikan waktu untuk berikan kesimpulan sampai besok (hari ini),” ujar Sodiki seraya menutup persidangan. (kyd/c2/een)