METROPOLIS 22
RABU, 8 FEBRUARI 2012
Bukan Sekadar Berita! Bongkar... KELURAHAN KEDATON
Tingkatkan Iman dan Takwa PENGURUS dan jamaah Masjid Mu’awanah, Jalan Sultan Agung, Kelurahan/Kecamatan Kedaton, memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1433 H/2012 pada Senin (6/2) malam. Tema yang diangkat Dengan Hikmah Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1433 H, Kita Tingkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Suri Teladan. Peringatan diawali dengan pembacaan Alquran Surat Al Isra ayat 1 dan ayat 78-82. Dilanjutkan dengan selawat Nabi Muhammad. Dan terakhir siraman rohani dengan penceramah H. Herman Abdullah. Dalam ceramahnya, Herman menyampaikan apabila membaca sejarah dan riwayat hidup Rasulullah, diketahui bahwa salah satu peristiwa besar dalam sejarah adalah peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsha, kemudian naik ke Sidhratul Muntaha. Pesan paling substansial yang dibawa Nabi Muhammad SAW dari perjalanan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin untuk menegakkan salat. Sebab, salat merupakan sarana terpenting guna menyucikan jiwa dan memelihara rohani. Salat merupakan sarana bagi seorang hamba untuk berdialog menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. (hyt/c1/adi)
Dewan...
Sambungan dari Hal. 21
daerah. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena nantinya dibahas kembali pada tingkatan badan legislasi (banleg) untuk selanjutnya hasil keputusan disampaikan ke wali kota. ’’Semua catatan nanti disempurnakan. Tentu lewat beberapa pertimbangan mendasar dengan melibatkan unsur terkait seperti tokoh adat, praktisi, dan pihak-pihak lain,” beber Budiman kemarin (7/2). Diharapkan, akhir Maret raperda sudah dapat disahkan menjadi perda. ’’Harapan kita, di tahun 2013, lambang daerah yang baru dapat disahkan,” ujar politisi Partai Demokrat itu. Terpisah, Ketua Banleg DPRD Bandarlampung Wiyadi menambahkan, setelah rapat paripurna atas pandangan fraksi, maka dewan mengambil inisiatif mem-
berikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Apabila disimak bersama, sambung Wiyadi, secara umum seluruh fraksi mendukung penuh raperda inisiatif anggota dewan tentang lambang daerah itu. ’’Terhadap hal-hal yang disampaikan untuk perbaikan dan kesempurnaan raperda ini tentu akan menjadi catatan dan perhatian dalam pembahasan tingkat selanjutnya,” beber Wiyadi. Pembahasan selanjutnya, kata dia, adalah upaya meminta wali kota memberikan pandangan atas hak inisiatif yang disampaikan dewan tersebut. ’’Jika tidak ada aral merintang, pandangan wali kota terhadap raperda lambang daerah dijadwalkan 15 Februari mendatang,” pungkas ketua Fraksi PDI Perjuangan itu. (ful/c1/adi)
84 Awning...
Sambungan dari Hal. 21
Setelah melakukan pembongkaran di Jl. Hayam Wuruk, tim penertiban yang terdiri dari Satpol PP ini melanjutkan pembongkaran di Jalan Antasari. Di sini, ada 122 awning yang dibangun para pemilik ruko. Namun dari jumlah tersebut, sudah 70 persen melakukan pembongkaran sendiri. ’’Kami tinggal membongkar sekitar 30 persen lagi. Kalau tidak selesai hari ini (kemarin, Red), akan kami lanjutkan besok (hari ini). Yang jelas, pembongkaran kami lakukan sesuai ketentuan peraturan,” kata Effendi.
Dilanjutkan, setelah selesai dari Hayam Wuruk dan Antasari, maka pekan depan pembongkaran paksa atas sejumlah awning mengarah ke Jalan Gajah Mada dan Imam Bonjol. ’’Untuk di Jalan Gajah Mada ada 64 pelanggaran. Sedangkan di Jalan Imam Bonjol ada 42 awning melanggar. Namun berdasarkan surat teguran yang telah kami berikan, batas waktunya pekan depan. Jika mereka tidak juga membongkar awning-nya, maka kami akan melakukan pembongkaran paksa juga,” pungkasnya. (bay/rnn/c1/adi)
’’Parit-parit ini harus dilebarkan. Mana bisa menampung air banyak kalau kurang lebar begini. Ini harus dilebarkan,” tukasnya. Selain itu, Herman juga mendapati beberapa warga mendirikan rumah di atas aliran drainase tersebut. Menurutnya, bangunanbangunan tersebut dapat menyebabkan jalannya air terbendung. Dan dengan adanya rencana pelebaran tersebut, bangunan itu pun harus ikut dibongkar. Sebelumnya, wali kota juga
Sambungan dari Hal. 21 meninjau pendalaman drainase di Jalan Haji Muhammad Salim RT 02/Lk. 01, Kelurahan Waylunik. Menurutnya, drainase itu sudah cukup lebar. Namun, drainase dengan lebar kurang lebih empat meter tersebut kerap tidak mampu menampung air karena sudah mengalami pendangkalan. Karena itu, dia meminta Dinas PU melakukan pendalaman. Dengan adanya pendalaman tersebut, kata wali kota, diharapkan dapat memberi kepuasan ter-
sendiri bagi masyarakat setempat. Terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Subdivre III.2 Tanjungkarang berjanji melakukan pembenahan sejumlah titik penyebab banjir di kawasan Sukajadi, Pidada, Panjang. Hal ini terungkap dalam tinjauan DPRD Bandarlampung bersama Dinas Pekerjaan Umum kemarin. Anggota Komisi C DPRD Bandarlampung Handrie Kurniawan mengatakan, ada tiga titik urgen yang dianggap menjadi penyebab
terjadinya banjir. Pertama, saluran air yang berdekatan dengan underpass yang begitu rentan tergenang air. Kedua, shelter drainase, yang tak bisa menampung derasnya air. Faktor ini menjadi penyebab banjir meluas. Ketiga, rel yang melintang sepanjang 3-4 meter yang menghambat arus air, rencananya disingkirkan meski tidak dalam waktu dekat. ’’Pada bagian pertama, PT KAI telah menyatakan komitmennya untuk serius me-
Jangan... Kadiskes Bandarlampung dr. Wirman mengatakan, pihaknya kecewa dengan perkembangan pembangunan PRI Kemiling yang tidak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan. ’’Perusahaan itu kami blacklist (masuk daftar hitam, Red) jika tidak mengindahkan instruksi saya. Cepat benahi, cepat selesaikan. Jangan buat saya malu lagi!” tegas Wirman kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin (7/2).
Sambungan dari Hal. 21 Pihaknya meminta enam bulan sebagai tenggat waktu masa pemeliharaan dapat dimanfaatkan CV Karya Adam untuk membenahi sejumlah fasilitas yang tidak sesuai spesifikasi pembangunan. ’’Dana resistensi sebesar sepuluh persen dari nilai pembangunan PRI itu kami tahan. Tidak dapat dicairkan. Itu salah satu instruksi wali kota. Saya minta segera dibenahi. Jangan sampai ada masalah. PRI merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat.
Artinya, tempat pelayanan itu harus baik dan layak digunakan,” tukas mantan direktur RSUD Abdul Moeloek tersebut. Wirman pun mengakui faktafakta dan kejanggalan terhadap bangunan itu begitu terlihat jelas. ’’Wajar jika dewan mengkritisi pembangunan yang dibuat. Saya terima kasih atas perhatian yang disampaikan. Harapannya ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tandasnya. Terpisah, Ketua Jaringan Ma-
syarakat Pemantau Penyalahgunaan Kekuasaan dan Fasilitas Negara (JMPPKFN) Bayu Noviandi menegaskan, pihaknya telah memberikan warning kepada Diskes untuk tidak menutup mata atas kondisi yang ada. ’’Silakan Diskes menyalahkan pihak CV Karya Adam, tetapi kami sebagai rakyat meminta fasilitas itu dibenahi. Anggaran yang dikeluarkan merupakan anggaran rakyat yang jelas-jelas harus dipertanggungjawabkan,” tegas dia
Korban... Wakapolresta Bandarlampung AKBP Budi Wibowo mengatakan, mobil tersebut berfungsi sebagai tenda pos berjalan untuk melayani pengaduan masyarakat. Seperti laporan kehilangan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. ’’Nantinya mobil itu kami tempatkan di tempat keramaian. Seperti kalau ada sebuah acara di Bandarlampung, kami tidak perlu membangun tenda pos lagi, melainkan kami taruh mobil itu di sana,” ungkap Budi saat ditemui di lapangan mapolresta kemarin (7/2).
lewat sambungan telepon. Bahkan, lanjut Bayu, pihaknya akan menyampaikan temuan ini ke pihak berwajib jika tak ada iktikad baik dari Diskes untuk mendesak pembenahan. ’’Sebagai elemen masyarakat, kami tak mau cuma gertak sambal. Kami akan sampaikan laporan secara lisan dan tertulis ke aparat penegak hukum. Kegagalan dari pembanguanan PRI itu merupakan hasil konspirasi yang harus dipertanggungjawabkan,” kata dia. (ful/c1/adi)
Sambungan dari Hal. 21 Kendaraan yang harga per unitnya sekitar Rp100 juta ini juga telah dilengkapi berbagai fasilitas canggih. Mulai digital mobile radio, antena tiga dimensi, mesin genset, laptop HP Pavillion GA Inter Core, printer, dan modem. Dengan alat-alat modern itu diharapkan petugas bisa dengan mudah melayani masyarakat yang butuh pelayanan cepat dan akurat. Perwira yang pernah menjabat Kapolres Lampung Tengah itu melanjutkan, pelayanan menggunakan mobil ini juga salah satu bentuk quick response Mabes Polri
dalam menghadapi pelayanan pengaduan yang sifatnya urgen. ’’Kami mencoba bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengadukan persoalannya ke polisi. Misalnya ada warga yang kehilangan barangnya di salah satu acara, mereka dapat mengadukan proses awalnya ke mobil, setelah itu ditindaklanjuti,” ujar Budi. Petugas yang akan ditempatkan di mobil tersebut, lanjut perwira menengah ini, nantinya berjumlah empat orang. ’’Yakni terdiri satu anggota intelkam, satu reserse,
dan dua anggota shabara,” bebernya. Jika tidak ada acara yang menimbulkan keramaian, sambung Budi, mobil tersebut akan ditempatkan di beberapa titik yang menjadi tempat kerawanan. Sehingga jika terjadi sesuatu, masyarakat yang menjadi korban dapat dengan cepat melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. ’’Kami menempatkan anggota reserse dan intel ini agar kalau ada yang melaporkan, keduanya dapat langsung mencari keberadaan pelaku, dan tugas dari
Konstelasi... perkembangan terbaru posisi tersebut digantikan perwakilan dari Fraksi Demokrat. Fraksi Golkar naik satu setrip menempati posisi wakil ketua. Untuk komisi B, tidak ada perubahan. Komisi yang konsen pada anggaran ini tetap dipimpin perwakilan dari Fraksi Demokrat. Yang menarik, wakil Fraksi PAN menempati wakil ketua, dan sekretaris dipegang Fraksi Golkar. Nah untuk komisi C, sambung Fahmi, tetap ditempati Fraksi Golkar sebagai ketua, Fraksi Demokrat menempati wakil ketua, dan Fraksi PKS di kursi sekretaris (selengkapnya lihat grafis). ’’Hasil kesepakatan ini dibangun
lakukan pembenahan. Kita harapkan hal itu dilakukan secepatnya. Kita akan pantau lebih lanjut perkembangannya,” ujar Handrie kepada Radar Lampung usai meninjau kawasan rawan banjir tersebut. Sementara Humas PT KAI Zakaria mengatakan, masalah ini sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab PT KAI, tetapi tanggung jawab bersama khususnya pemerintah daerah. (sur/ ful/c1/adi)
shabara menerima laporan dari warga,” paparnya. Selain kenyamanan bagi warga yang akan melapor, mobil balai pelayanan ini juga dapat memberikan kenyamanan bagi petugas yang bertugas menunggu di mobil. ’’Mobil ini juga dapat berguna jika di jalan petugas melihat ada kebakaran. Sebab, petugas dapat dengan cepat memberikan pertolongan pertama. Makanya mobil itu disediakan tabung pemadam kebakaran,” bebernya. (adi/c1/ adi)
Sambungan dari Hal. 21 lewat beberapa pertemuan yang telah dilakukan. Saya pribadi tentu berharap komitmen tetap dijaga,” ujarnya ketika ditemui Radar Lampung di ruang Fraksi PKS. Di mana saja pertemuan itu dilakukan? Dia menjelaskan, pertemuan pertama dilangsungkan di kediaman Barlian Mansyur pada 23 Januari 2012. Yang pada saat itu dihadiri Yusuf Effendi (ketua FPKS), Musabakah (ketua FPPP) dan Albert Alam (anggota FPPP), Wiyadi (ketua Fraksi PDIP) termasuk Barlian Mansyur (sekretaris Fraksi Golkar). Pertemuan kedua dilangsungkan di ruang kerja Fahmi Sasmita pada 30 Januari 2012. Pada per-
temuan tersebut, jumlah yang mengikuti lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Ketika itu hadir Ferry Prisal Parinussa (ketua Fraksi Demokrat), Heru Sambodo (ketua Fraksi Golkar), Wiyadi (ketua Fraksi PDIP), serta Hamrin Sugandi (ketua FPAN) dan Wahyu Lesmono (anggota FPAN). Sedangkan pertemuan ketiga dilangsungkan kemarin malam (6/2) di kediaman Barlian Mansyur yang dihadiri Ferry Prisal Parinussa (ketua Fraksi Demokrat), Handrie Kurniawan (anggota FPKS), Wahyu Lesmono (FPAN), dan Barlian Mansyur (sekretaris Fraksi Golkar). Lalu bagaimana dengan komposisi badan legislasi (banleg) dan
badan kehormatan (BK)? Fahmi menyebutkan, untuk banleg tetap diserahkan pada Fraksi PAN sebagai ketua, sedangkan wakil ketua Fraksi Demokrat. Kemudian untuk BK diberikan pada PPP sebagai ketua dan wakil ketua PDIP. ’’Yang saya sampaikan adalah kesepakatan dari rekan-rekan yang telah melakukan pertemuan. Apakah akan terjadi perubahan, hal ini tergantung dari kesepakatan yang dibuat. Ya, kita lihat saja nanti. Sepertinya tidak berubah,” ucap Fahmi. Keputusan rolling AKD yang dijadwalkan 20 Februari mendatang sepertinya tak bergeser. Bahkan yang terbaru, sebelum pembahasan
yang diperkirakan memakan waktu panjang itu, dilakukan pengambilan sumpah jabatan bagi Heru Sambodo sebagai wakil ketua I DPRD Bandarlampung. Naskah pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD kota masa bakti 2009-2014 itu sendiri sudah dirancang. Ini merujuk keputusan gubernur tertanggal 31 Januari 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu wakil ketua DPRD. Ketua DPRD Bandarlampung Budiman A.S. membenarkan hal tersebut. Keputusan ini sesuai ketentuan pasal 355 ayat 5 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009. (ful/c1/adi)