LAMPUNG RAYA
20
SELASA, 3 JANUARI 2012
Tuba-Tuba Barat-Mesuji
FASUM Pasar Dayamurni Rawan Banjir MASYARAKAT yang tinggal di seputaran Pasar Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Tuba Barat, mengeluh. Pasalnya, setiap datang hujan deras, daerah setempat menjadi langganan banjir. Sari (26), salah seorang warga yang rumahnya berada persis di samping Pasar Dayamurni, menyatakan kedalaman air mencapai lutut atau paha orang dewasa. ’’Mungkin penyebab utama pasar ini menjadi rawan banjir yakni saluran drainase yang tidak lancar sehingga menghambat saluran air. Kalau ini dibiarkan terus, tentu bisa merusak fasilitas lain seperti jalan,” ujarnya kepada Radar Tuba (grup Radar Lampung) di kediamannya kemarin. Karena itu, dirinya berharap pihak terkait dapat segera berupaya mengantisipasi dengan membersihkan drainase di pasar setempat. ’’Kalau saya perhatikan, saluran air di pasar ini terhambat lantaran banyaknya sampah. Kondisi ini diperparah karena tidak ada larangan membuang sampah. Karena itu, perlu adanya peran dari dinas terkait untuk mengatasi masalah ini,” katanya. Terpisah, Lurah Dayamurni Erwan Syahroni membenarkan kondisi Pasar Dayamurni yang rawan banjir. ’’Memang saya akui kalau turun hujan pasti daerah pasar ini banjir, khususnya jalan ke Kampung Margodadi yang melintasi pasar,” bebernya seraya berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan itu. (rnn/c2/fik)
FOTO IST.
AKRAB: Bupati Tuba Barat Bachtiar Basri berbincang dengan para pejabat seusai menjadi pembina upacara di Lapangan Panaraganjaya kemarin.
Dinilai Cacat Hukum, ALBAR MEMBANTAH MESUJI – Pengesahan APBD Mesuji 2012 dinilai cacat hukum. Pasalnya, jabatan Penjabat (Pj.) Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung telah diberhentikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melalui Surat Keputusan (SK) No.131.18-975 tertanggal 20 Desember 2011. Sementara, APBD Mesuji tahun ini baru disahkan melalui rapat paripurna di aula DPRD setempat, Rabu (28/12). Kini draf APBD itu telah dikirimkan ke Pemprov Lampung untuk dievaluasi. Akademisi Universitas Lampung Arizka Warganegara mengatakan, seharusnya pada posisinya sekarang, Pj. bupati Mesuji tidak lagi melakukan atau mengambil kebijakan yang bersifat strategis seperti pengesahan APBD. ’’SK Mendagri yang terbit pada
20 Desember 2011 menandakan secara politik Khamamik-Ismail Ishak telah menjadi bupati-wakil bupati definitif. Tinggal menunggu proses administrasi seremoni, yakni pelantikan saja,” ujar tenaga pengajar FISIP Unila ini kemarin. Secara pemerintahan, sambung Arizka, tindakan Pj. bupati itu telah mengacaukan tatanan administrasi yang dijalankan oleh Mendagri dan secara etika itu tidak etis. ’’Mendagri menjalakan proses administrasi yang sudah benar dengan menerbitkan SK pemberhentian Pj. bupati dan pengangkatan bupati terpilih,” katanya. Terbitnya SK Mendagri, masih menurut Arizka, menjadi bukti bahwa tidak ada lagi persoalan politik, hukum, sosial, maupun etika dalam pengangkatan Khamamik-Ismail Ishak sebagai bupati-wakil bupati.
’’SK itu secara politik dan hukum serta pemerintahan menjadi bukti konkret jika Khamamik bupati sah Mesuji. Tinggal seremonial pelantikan saja,” ungkapnya. Arizka meminta seluruh pihak, mulai dari Pj. bupati, DPRD, politikus, calon kalah, dan semua lapisan masyarakat untuk berpikir ke depan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Bukannya mendahulukan kepentingan sekelompok orang. ’’Kini bukan waktunya lagi berpikir egoisme politik atau kepentingan pribadi. Sekarang waktunya berpikir untuk kemajuan Mesuji dan masyarakat luas,” ujarnya. Hal senada juga dilontarkan Koordinator Institute on Corruption Study (ICS) Merwanda Yuli Yusandi. Menurutnya, APBD Mesuji 2012 cacat hukum jika disahkan Pj. bupati
yang telah dihentikan. ’’Itu secara administrasi dan aturan menyalahi. Pj bupati-nya sudah diberhentikan tidak memiliki kewenangan lagi mengusulkan APBD, apalagi ikut mengesahkan,” katanya. Merwanda menilai, jika APBD Mesuji 2012 tetap dilaksanakan akan rentan penyimpangan. Sebab, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau penyimpangan anggaran biasanya bermula dari pelanggaran administrasi. ’’Jangan dianggap remeh proses administrasi itu! Bisa jadi awal penyimpangan,” tegasnya. Terpisah, Albar membantah jika APBD 2012 yang disahkan bersama DPRD setempat cacat hukum. Ia mengaku malah akan mendapatkan kecaman dari masyarakat apabila tidak segera mengesahkan anggaran daerah tahun ini. ’’Mesuji juga pasti kena penalti dari pemerintah pusat.
Sekitar 25 persen dari total APBD akan dipotong jika terlambat pengesahannya,” tuturnya. Albar juga menyarankan supaya pihak-pihak yang menilai cacat hukum segera mempertanyakannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ’’Kalau memang bermasalah, silakan tuntut ke Kemendagri. Jangan kepada saya!” ujarnya. Menurut Albar, jabatan yang diembannya sekarang ini setahun terhitung dari pelantikan. Ia menambahkan, SK pemberhentian itu baru sebatas administrasi sehingga tidak memengaruhi proses pembahasan maupun pengesahan APBD. ’’Kalau tidak dibahas, saya yang akan dikecam dan diprotes masyarakat. Jika terlambat disahkan, proses pembangunan di kabupaten ini pasti juga terhambat,” ungkapnya. (gan/ c2/fik)
Sambut Adipura, Gelar Penertiban MENGGALA – Berdalih menyambut penilaian piala Adipura 2012, Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Pertamanan (BLHDP) Tulangbawang menyapu bersih seluruh baliho dan spanduk di Kecamatan Menggala pada pukul 11.30 WIB kemarin. Penurunan spanduk, baliho, dan banner itu dilakukan tim gabungan yang terdiri atas petugas BLHDP, Satpol PP, Dispenda, Kesbang, Bagian Hukum, camat Menggala, dan Badan Perizinan Tuba. Penurunan spanduk dimulai dari lintas timur Kampung Tua hingga Kota Menggala. Penurunan juga menimpa media sosialisasi para bakal calon bupati. Kepala BLHDP Tuba Mutiaslina Djajasingga mengatakan, penertiban itu untuk menyukseskan penilaian piala Adipura yang kini tengah berlangsung. ’’Penurunan baliho, banner, dan spanduk, baik milik bakal calon bupati maupun lainnya, tidak ada unsur politik. Ini untuk menyukseskan piala Adipura yang kini tengah diikuti Pemkab Tuba,” ujar Mutiaslina kemarin. Dikatakan, syarat penilaian Adipura itu salah satunya adalah bersih dari bentuk baliho, banner, dan gambar-gambar lain yang terpasang di atas pohon maupun tempat-tempat umum. Jika hal ini masih didapati,
dipastikan akan mengurangi penilaian. ’’Upaya ini juga sekaligus untuk mempercantik keindahan Kota Menggala. Ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada mendatang,” tutur Mutiaslina. Mutiaslina menegaskan, larangan pemasangan akan terus dilakukan selama penilaian piala Adipura. Sayangnya, ia tidak mengetahui kapan penilaian Adipura itu akan dilaksanakan. Sementara itu, penurunan media sosialisasi yang dilakukan tim Pemkab Tuba ini mendapat sorotan dari salah satu bakal calon bupati Tuba, Heri Wardoyo. Ia menyayangkan sikap tim gabungan yang melakukan penertiban tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Heri mengakui bahwa pihaknya telah menerima perda dari Pemkab Tuba terkait pemasangan spanduk, baliho, dan banner. Namun, perda itu hanya mengatur pemasangan di titik-titik tertentu. ’’Setelah perda keluar, saya sebenarnya akan mengurus izin. Tapi, sepertinya dipersulit dengan alasan tidak jelas dan tiba-tiba ada penertiban ini. Kami akan mempertanyakan kepada pemkab terkait persoalan ini,” ungkapnya. (rnn/c2/fik)
FOTO DOK.
PAHLAWAN ADIPURA: Seorang petugas kebersihan tengah beristirahat setelah melaksanakan tugasnya menjaga keindahan Kota Menggala, Tulangbawang. Foto dibidik belum lama ini.
Blokade Warga Masih Berlangsung TUBA - Warga dan eks petambak plasma terus bertahan menggelar aksi blokade di kompleks PT Aruna Wijaya Sakti (AWS). Aksi ini telah berlangsung sejak pekan lalu. Dikatakan salah seorang warga, Arie, kondisi warga yang berdemo tetap kondusif dan tertib. Menurut Arie, sebagian warga juga tengah
mengusahakan bertemu dengan DPRD Lampung untuk membicarakan persoalan PT AWS dan warga yang tak selesai itu. ’’Ada juga nanti yang mengusahakan untuk bertemu Bupati Tulangbawang Dr. Abdurachman Sarbini. Warga menginginkan ketegasan sikap bupati karena bupati pernah meminta fasilitas umum dan
fasilitas sosial diserahkan,” ujar Arie. Hingga kemarin, lanjut Arie, warga tetap pada tuntutannya. Dirinya menyatakan, warga akan terus bertahan mengingat tuntutan warga masih belum juga terpenuhi. Sebelumnya, menyikapi hal ini, PT AWS telah berkirim surat kepada Komnas HAM. (wdi/c2/fik)
BAKTI SOSIAL SBH Peduli DBD DALAM rangka menyambut tahun baru 2012, anggota Gerakan Pramuka Satuan Karya (Saka) Bhakti Husada (SBH) Puskesmas Dayamurni, Tuba Barat, menggelar bakti sosial penyuluhan tentang demam berdarah dengue (DBD) secara door to door. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pembagian bubuk abate secara gratis. Kegiatan dimulai dari Kelurahan Dayamurni serta dilanjutkan ke Dayasakti, Makarti, Sumberrejo, Margodadi, dan berakhir di Puskesmas Dayamurni. Pembina SBH Puskesmas Dayamurni Wahyudin, S.K.M. mewakili Pimpinan Puskesmas Dayamurni dr. Irsyad A. Harahap mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari mulai 31 Desember 2011–1 Januari 2012. ’’Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami tentang bahaya DBD sehingga masyarakat dapat bersama-sama mencegah penyakit mematikan itu. ’’Kami prihatin setelah membaca berita di media massa, di mana DBD ini telah diderita oleh masyarakat Lampung Utara, Lampung Selatan, dan yang terakhir di Tulangbawang dengan jumlah penderitanya mencapai 54 orang selama Desember 2011,” ujarnya. Dijelaskan, pada kegiatan itu, Puskesmas Dayamurni mempersiapkan 1.000 paket bubuk abate yang dibagikan oleh 30 orang anggota SBH secara gratis. (rnn/c2/fik)
Dua Warga Suspect DBD MESUJI – Demam berdarah dengue (DBD) mulai menyerang sejumlah kecamatan di Kabupaten Mesuji. Meski belum menimbulkan korban jiwa, setidaknya sudah ada dua warga Pancajaya yang diduga terserang nyamuk aedes aegepty selama sepekan terakhir. Kedua warga Pancajaya yang belum dibeber identitasnya itu kini sedang menjalani perawatan intensif di Puskesmas Rawat Inap Simpangpematang. Kondisi mereka masih terkulai lemah dengan suhu badan cukup tinggi. Kepala Puskesmas Rawat Inap Simpangpematang Dedi Mulyadi mengatakan, tim medis telah menangani pasien yang diduga terkena DBD. ’’Penanganan masih berjalan. Kami sudah berupaya optimal menanganinya dengan harapan panas tinggi bisa normal kembali,” katanya kemarin. Dedi menyatakan bahwa kedua pasien itu belum bisa dipastikan terkena DBD karena masih menunggu hasil laboratorium. ’’Kemungkinan besok (hari ini) hasil laboratorium itu keluar. Hingga kini, keduanya masih negatif,” ungkapnya. Sementara itu, Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung mendesak supaya aparatur kecamatan dan kampung lebih meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi serangan DBD di wilayahnya masingmasing. ’’Secara khusus, saya sudah memerintahkan camat Pancajaya mengecek kesehatan lingkungan di kediaman korban DBD itu,” tuturnya saat melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Rawat Inap Simpangpematang kemarin. Dinas Kesehatan (Diskes) Mesuji juga diminta mewaspadai merebaknya DBD di kabupaten ini. Warning ini guna menghindari adanya korban jiwa yang terenggut akibat keganasan penyakit itu. ’’Aparatur kecamatan dan Diskes harus bergerak cepat memberikan penyuluhan terhadap bahaya DBD kepada masyarakat. Meski kasusnya belum banyak, antisipasi sangat penting. Sehingga jatuhnya korban dapat diminimalisasi,” tambah Albar. Albar juga meminta Diskes Mesuji untuk intens melakukan fogging focus jika terdapat sebuah kampung yang mulai diserang DBD. ’’Penyakit ini cukup ganas dan selalu menelan korban setiap tahunnya. Jadi antisipasi dini sangat penting,” ungkapnya. (gan/c2/fik)