KAMIS, 25 FEBRUARI 2010
32 HALAMAN/Rp3.000,-
MPR Siapkan Tatib Pemakzulan KPK Siap Panggil Boediono-Mulyani
SBY Kukuh Membela
JAKARTA – Sehari sesudah kesimpulan akhir Fraksi Pansus Hak Angket Bank Century kemarin, MPR mengumumkan segera mengesahkan tata tertib (tatib) pada 1 Maret 2010. Tatib tersebut memuat mekanisme lebih detail soal proses pemakzulan (impeachment) presiden dan/atau wakil presiden. Namun, Ketua MPR Taufik Kiemas menyatakan, pengesahan tatib Taufik Kiemas tersebut tidak terkait sama sekali dengan perkembangan politik terkini. Termasuk seputar perkembangan hasil kesimpulan Pansus Skandal Bank Century yang terus mengarah kepada pertanggungjawaban Wapres Boediono sebagai mantan gubernur Bank Indonesia saat itu. ’’Belum ada kekhawatiran hingga ke arah sana. Ini hanya untuk jaga-jaga. Masak jagajaga nggak boleh,’’ ujar Kiemas setelah memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (24/2).
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan tetap membela Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pendapat fraksi-fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century tidak akan mengubah kenyataan bahwa hanya lembaga hukum yang berhak menyatakan seseorang bersalah. Pernyataan itu diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kemarin. ’’Dari awal, Presiden SBY sangat jelas ingin agar dua orang terbaiknya yang memiliki integritas, kredibilitas, dan kompetensi dapat dibela untuk menegakkan kebenaran,” kata Daniel. Dalam pandangan fraksi-fraksi di Pansus Century, Boediono dan Sri Mulyani disebut bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran pidana oleh FPDIP, Fraksi Partai Golkar, FPKS, dan Fraksi Partai Hanura. Daniel mengatakan, pembelaan yang diberikan SBY kepada Boediono dan Sri Mulyani cukup besar. Baca SBY Hal. 11
Baca MPR Hal. 11
S r i
M u l y a n i
Siap Dipanggil KPK, Yakin Dilindungi JAKARTA – Wakil Presiden Boediono siap mendukung proses hukum dalam bentuk apa pun terkait kasus kebijakan bailout Bank Century. Boediono pun siap jika nantinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan kasus ini. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyatakan, Boediono menegaskan agar kasus ini segera dituntaskan. Boediono, katanya, tak akan menghalangi, justru mendorong. Boediono pun, menurut Yopie, tak akan merasa gentar mendorong penyelesaian kasus ini. Sebab, dirinya yakin kebijakan bailout yang dibuatnya sudah 100 persen benar.
ADILI YANG TERLIBAT! Puluhan pemuda dan mahasiswa berunjuk rasa di KPK kemarin. Mereka mendesak lembaga itu memproses hukum pejabat yang terlibat skandal bailout Century serta mengadili LPS dan Direksi Bank Mutiara (dulu Bank Century, Red).
FOTO JPNN
Baca SIAP Hal. 11
Ruilslag Aset Pemprov, DPRD Minta Dibawa ke KPK BANDARLAMPUNG – Sembilan fraksi di DPRD Lampung menolak proses ruilslag (tukar guling) aset pemprov setempat dengan Pemkab Lampung Utara. Wakil Ketua DPRD Lampung Indra Ismail bahkan merekomendasikan masalah ini diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Menurut DPRD Lampung, proses ruilslag itu menabrak Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pelanggaran ada pada peruntukannya maupun proses administrasi. DPRD menilai Pemkab Lampura menyalahi ketentuan tata ruang daerahnya sendiri. Pasalnya, Pemkab Lampura sebelumnya mengatakan seluruh lahan aset pemprov seluas 940 meter
Tanah 940 meter persegi. Gedung 202,6 meter persegi UPTD Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Lampung.
Tanah 1.386 meter persegi dan gedung 361,7 meter persegi bekas Subdin Cipta Karya Pemkab Lampura.
persegi dan gedung seluas 202,6 meter persegi itu digunakan untuk jalan umum. ’’Namun, setelah ditelusuri, sebagian besar
malah digunakan untuk lahan parkir tempat usaha,” beber Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan usai paripurna tanggapan fraksi ter-
hadap proses ruilslag kemarin (24/2). Dari segi administratif, terus dia, seluruh fraksi menganggap proses ruilslag dan pembongkaran gedung aset pemprov oleh Pemkab Lampura dan PT IGSP tidak sah. Pemprov belum mengizinkan gedung milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Lampung di Lampura itu dibongkar. ’’Pemprov baru memberi izin untuk pemindahan aset, bukan pembongkaran,’’ paparnya. Dalam paripurna tersebut, Sekretaris Provinsi Lampung Irham Jafar Lan Putra mengatakan menghargai keputusan dewan tersebut. FOTO AFP
Baca RUILSLAG Hal. 11
Tak lama lagi, Jepang menggelar Festival Boneka. Agenda tahunan itu digelar bertepatan Hari Gadis pada 3 Maret 2010. Menjelang perayaan yang ditunggu-tunggu para gadis di Negeri Sakura itu, mereka saling adu kreativitas menciptakan boneka yang dapat menjadi ikon pada tahun ini.
Kampung-Kampung yang Penduduknya Banyak Menikah Siri (2-Habis)
Vivi 11 Kali Menikah, 9 Kali secara Siri Tradisi menikah siri juga banyak dilakukan warga di desa-desa di dua kabupaten, Indramayu dan Pasuruan. Benarkah hanya bermotif ekonomi?
rumah milik warga yang tinggal di tepi Jalan Raya Pantura, Indramayu. Beberapa radio di Indramayu kerap memutar lagu berjudul Kawin Kiai itu. Bahkan, di tokotoko kaset semakin banyak saja yang memburunya. Memang, lirik lagu itu klop dengan fenomena nikah siri yang kini menjadi polemik. Diceritakan dalam lagu itu, seorang wanita yang lebih memilih dikawin siri asalkan hidupnya terjamin. ’’Momennya tepat saja. Memang banyak juga fans yang me-request lagu-lagu yang mengisahkan kawin siri,” ungkap Public Relation dan Marketing Radio Prima FM Haurgeulis Raihan A.Z. Di Indramayu, fenomena nikah siri bukan hal baru. Menikah tak harus dicatatkan di instansi resmi terkait.
Laporan KHOLIL IBRAHIM, Indramayu
KULA rela najan beli dikawin. Asal sarate uripe dijamin. Tapi, yen bisa padu kawin kiai. Teka Pak Lebe wong tua melu nyakseni. (Saya rela meskipun tidak dikawin. Yang penting hidupnya dijamin. Tapi, kalau bisa dikawinkan Pak Kiai. Datang Pak Lebe (pamong desa) orang tua ikut menyaksikan). Kalimat di atas adalah potongan bait lagu dangdut tarling berjudul Kawin Kiai yang didendangkan penyanyi Itih S. Siang itu (22/2), lagu tersebut mengalun cukup keras dari salah satu
IKON JEPANG
Usulan Gubernur Dianggap Keliru BANDARLAMPUNG – Calon incumbent satu suara menolak usulan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah menjelang Pilkada 30 Juni 2010. Mereka hanya akan mengambil cuti sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap judicial review yang diajukan Oedin –sapaan akrab Sjachroedin– ketika maju pada Pilgub Lampung 3 September 2008. Seperti diketahui, Oedin mengajukan judicial review terhadap UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) setelah mengundurkan diri
FOTO JPNN
DAMAI: Suasana Desa Kalisat, Rembang, Pasuruan, Jawa Timur.
Ingin Berlangganan, Hubungi: (0721) 782306-7410327
Baca VIVI Hal. 11
Baca USULAN Hal. 11
www.radarlampung.co.id