Page 17

OPINI

RABU, 24 FEBRUARI 2010

Deputy General Manager: Suprapto, Ibnu Khalid Presidium Redaksi: Ardiansyah, Suprapto, Taswin Hasbullah, Abdurrahman, Ade Yunarso, Nizwar, Ismail Komar, Purna Wirawan, Eko Nugroho, Adi Pranoto, E. Sajjah, Alam Islam, Hendarto, Irwansa, Abdul Karim, Senen, Ary Mistanto, Trufi Murdiani Staf Redaksi: Segan P.S., Widisandika, Nurlaila Yanti, Dina Puspasari, Syaiful Amri, Indah Sumaputri Wirahadikusumah, Taufik Wijaya, Eka Yuliana, Maria Ulfa. (Bandarlampung), Muhammad Ma’ruf (Metro), Dwi Prihantono, Zulkarnaen (Lamtim), Kohar Mega (Lampura), Edy Herliansyah, Agus Suwignyo (Tanggamus), Yusuf A,S. (Tulangbawang), Gede Putu Kristanto (Lamteng), Abdurahman (Lamsel), Hermansyah (Waykanan) Copy Editor: Rudy Saputra, Syaiful Mahrum Sekretaris Redaksi: Masriani Pracetak: Riswadi (Kabag), Ripto Piss, Helmi Jaya, Nopriyadi, Farabi Lincoln, Hendrawan Poerbantara Email: redaksi@radarlampung.co.id Homepage: www.radarlampung.co.id

Wakil Pemimpin Umum: Abdurrahman Pemimpin Perusahaan: Taswin Hasbullah Wakil Pemimpin Perusahaan: Purna Wirawan Pemasaran: Marlinda (Pj. Kabag), Hery, Agus, Supriyadi, Roby Junasari, Adi Irawan Iklan: Desti Mulyati (Kabag), Leny, Sochib, Adi, Nopy, Aspandar Nasution, dan Falma (Perwakilan Jakarta) Event Organizer (EO): Liris Vawina (Kabag) Keuangan: Sarri Octarini (Kabag), Anna Susanti (Kasir), Ipang (Akunting) Personalia dan Umum: Faradiba (Kabag), Aris, Didik S, Hary, Munadi BNI Cabang Tanjungkarang No. Rek. 007.149.0467 BCA Cabang Telukbetung No Rek 0200.721.799 Bank atas nama PT Wahana Semesta Lampung Penerbit: PT Wahana Semesta Lampung Komisaris Utama: Alwi Hamu Komisaris: Lukman Setiawan, H Mahtum Direktur Utama: Suparno Wonokromo Direktur: Ardiansyah Percetakan: PT Lampung Intermedia Pencetak: Budi S. (Kabag), Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko Alamat: Jalan Sultan Agung No. 18 Kedaton, Bandarlampung, Telp. (0721) 789750-782306, Faks. (0721) 789752, 773930

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

TAJUK Polemik Nikah Siri SELAIN kasus Bank Century, masalah lain yang kini tengah menjadi sorotan dan menghiasi media massa adalah nikah siri. Pendapat pro-kontra pun bermunculan. Bahkan di sejumlah daerah, ibu-ibu dan santri putri mengadakan unjuk rasa. Seperti diketahui, pangkal persoalan yang membuat nikah siri jadi polemik adalah pemidanaan bagi pelaku nikah siri yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Materiil Peradilan Agama (RUU MPA). Yang kontra menganggap RUU tersebut sebagai bentuk campur tangan negara terhadap agama. Mereka yang berada di kubu itu berpandangan, hukum nikah siri adalah sah sehingga tidak boleh diharamkan. Pernikahan sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya kendati dilakukan secara siri. Jadi dengan merancang UU tersebut, seakan negara ingin membuat hukum baru dari sebuah hukum agama yang sudah jelas hukumnya. Jika dicermati, pandangan itu berpangkal dari pengertian bahwa nikah siri adalah nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA). Padahal, pengertian itu tidak pas benar. Nikah siri (nikah diam-diam atau rahasia) seharusnya lebih pas digunakan untuk menyebut sebuah proses pernikahan yang dilakukan tanpa proses resepsi (walimah). Nikah yang dilaksanakan secara terbuka (dengan resepsi pernikahan, kendati sederhana seperti selamatan kecil-kecilan) walaupun tidak dicatatkan di KUA tentulah tidak pas bila tetap dianggap sebagai nikah siri. Jika pemahaman itu dapat diluruskan, tentu langkah mengurai polemik yang saat ini muncul akan lebih mudah. Pemerintah sebagai pihak yang membuat RUU harus meyakinkan bahwa RUU tersebut tidak akan mengotak-atik hukum nikah siri. Hanya, melalui RUU tersebut, pemerintah atau negera menginginkan agar semua pernikahan, baik dilakukan secara siri maupun tidak, harus dicatatkan. Tegasnya, nikah boleh dirahasiakan kepada tetangga dan teman, tapi tidak kepada negara. Hal itu adalah tuntutan tertib administrasi sebuah negara modern. Mereka yang mengabaikan diancam sanksi atau pidana. Bila logika itu yang dibangun, tentu kesan bahwa negara ikut campur urusan agama bisa dihindarkan, paling tidak diminimalkan. Sebab, itu sama dengan langkah negara yang mewajibkan semua penduduk memiliki KTP atau SIM bagi yang ingin mengendarai kendaraan bermotor. Bila aturan tersebut dilanggar, demi ketertiban, tentu sanksi atau pidana harus diberikan. KTP atau SIM adalah tuntutan kehidupan negara modern. Kalau dikembalikan ke hukum agama, tentu tidak ada hukum yang mengharamkan seseorang yang tidak memiliki KTP atau SIM. Seseorang boleh saja (tidak haram) mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM. Namun, undang-undang negara tidak membolehkan dan mengancamnya dengan sanksi. Dengan demikian, yang harus dipahamkan kepada masyarakat, selain hukum agama, ada hukum positif produk negara yang harus ditaati. Itu adalah bentuk komitmen kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila melihat sejumlah kasus –seperti penelantaran terhadap anak dan istri– yang berawal dari nikah siri, kehadiran RUU MPA memang diperlukan. Negara memang harus mengeluarkan aturan yang bisa menjamin hak asasi warga negaranya tidak terabaikan. (*)

17

Kaum Miskin dan Politik Pendidikan Era serbacepat dan maju kini telah Oleh menyebabkan semua bergerak ke arah perubahan lebih baik dari waktu ke waktu. Robi Cahyadi K. Kemajuan teknologi yang semakin pesat pun menyebabkan hampir semua aktivitas Dosen FISIP Universitas Lampung manusia dapat dilakukan tanpa mengenal batas, waktu, dan jarak. Kondisi inilah yang mampuan diri masing-masing. menimbulkan dampak perubahan yang coba disesuaikan dengan kondisi alamiah Pendidikan bagi Kaum Miskin Jumlah penduduk miskin di manusia. Indonesia berdasarkan catatan MANUSIA yang dibekali ilmu dan keahlian (skill) akan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang serbadinamis tersebut. Sebaliknya, kekurangan ilmu dan keterampilan, bahkan apabila tidak memilikinya akan berdampak pada sedikit atau tidak bergunanya keberadaan manusia itu dalam sistem sosial dan kemasyarakatan tempat ia bernaung. Inilah gambaran masa keterbukaan dalam fokus globalisasi. Gaung imbas globalisasi seperti yang digambarkan di atas juga telah merombak sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Awalan berupa penyetaraan ujian nasional (UN) bagi para siswa strata SMP hingga SMU merupakan langkah maju, walaupun perlu dibenahi pada beberapa hal. Semisal kebocoran soal, kolusi guru, juga mata pelajaran yang diujikan. Dilanjutkan penerimaan siswa baru (PSB) yang juga dilakukan serentak dan memiliki standar sama. Sudut pandang peningkatan mutu akan tepat digunakan sebagai alasan perubahan-perubahan di atas jika UN dan penerimaan siswa baru melalui me-

kanisme anyar. Harapan yang selalu didengungkan pemerintah pusat, seperti yang pernah dikatakan mantan Wapres Jusuf Kalla, adalah guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain. Dengan kata lain, agar Indonesia tidak malu dengan negara lain dan dunia internasional. Karena realitas yang ada, indeks melek huruf dan tingkat pendidikan anak putus sekolah di negara kita masih jeblok. Maraknya kasus bunuh diri karena tidak lulus ujian atau tidak diterima masuk sekolah yang diimpikan menjadi cuplikan potret suram dunia pendidikan kita. Ahli psikologi pendidikan mengasumsikan hal itu sebagai imbas dari perubahan drastis atau beban yang terlalu berat yang berbanding terbalik dengan kemampuan diri dan harapan yang terlalu tinggi. Menurut pendapat saya diperlukan sosialisasi sebelumnya juga siraman rohani bagi siswa-siswi sebelum menghadapi ujian, baik UN ataupun PSB. Kesadaran akan kekuasan Allah SWT menerima apa pun hasilnya dengan rida, ikhlas, dan mengukur ke-

Badan Pusat Statistisk (BPS) menunjukkan ada kenaikan secara kuantitatif, termasuk di dalamnya Lampung. Berbicara tentang kemiskinan, maka berkorelasi dengan pendidikan. Karena sebagian besar masyarakat miskin adalah orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anaknya. Periuk nasi dan kelangsungan hidup mereka jauh lebih penting dibandingkan pendidikan yang bagi sebagian dari mereka hanya dipandang sebagai mimpi. Realitas inilah yang wajib dipikirkan kita bersama; pemerintah pusat sudah berupaya maksimal dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang cukup membantu bagi kaum miskin. Niat pemerintah yang tulus untuk memajukan dan ikut memperhatikan kaum miskin perlu mendapat perhatian dan bantuan. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah pusat untuk menaikkan besaran dana BOS bagi tiaptiap siswa sekolah dasar sampai menengah kiranya tidak selalu harus dikritik. Pendistribusian yang tidak tepat, korupsi oleh oknum, dan pemanfaatan dana

BOS bukan pada tempatnya. Itulah yang perlu diwaspadai dan dikritik secara tajam. Untuk memuluskan niat baik pemerintah pusat tersebut, hendaknya dapat didukung semua elemen masyarakat, bantuan kepada sekolah-sekolah yang tidak mampu, atau menjadi bapak dan ibu angkat bagi anakanak kaum miskin, bahkan mendirikan sekolah alternatif atau pendidikan keterampilan bagi anak-anak kaum miskin. Pemerintah daerah pun dapat berperan serta untuk membantu dengan setidaknya memberikan fasilitas buku dan peralatan sekolah yang diperlukan atau bahkan menyisihkan dari APBD untuk meringankan biaya SPP anak-anak yang tidak mampu. Saya berangan-angan, seandainya para kaum berdasi yang memiliki harta berlebih dikumpulkan di kota ini untuk bersama-sama menyumbangkan pikir dan hartanya, atau untuk mengangkat satu saja anak didik/anak angkat untuk disekolahkan, mungkin akan cepat mengurangi dampak anak putus sekolah karena alasan miskin. Peran serta pemerintah daerah cukup diperlukan dalam hal ini, untuk menjadi fasilitator atau pengambil suatu kebijakan untuk pendidikan. Salah satu sekolah yang diperuntukkan anak-anak yang berasal dari golongan yang kurang mampu secara ekonomi di Bandarlampung adalah SMP terbuka yang berada di Telukbetung. Sekolah lain yang lebih mandiri adalah SMP Terbuka Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM) atau dising-

kat SMPT TKBM yang berlokasi di Kemiling. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu bagi kaum miskin perkotaan. Walaupun masih ada kekurangan-kekurangan lain, khususnya pada SMP Terbuka tempat saya mengabdi. Mahalnya harga buku dan uang ujian masih dibebankan adalah salah salah satu masalah. Belum lagi jaminan untuk melanjutkan pada jenjang selanjutnya, yakni jenjang SMA. Itu karena di Bandarlampung belum ada SMU terbuka atau sekolah alternatif lain yang gratis dan tidak membebani uang sekolah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan untuk membantu dan ikut mencarikan solusi bagi kelangsungan pendidikan kaum miskin. Cara yang paling realistis pada saat ini adalah mencarikan orang tua angkat atau orang yang mau dan ikhlas untuk menanggung semua atau sebagian dari biaya pendidikan. Menjadi fasilitator ataupun mediator cukuplah kiranya untuk membantu para tunas-tunas muda yang masih akan berkembang. Potret pendidikan kita akan cantik dan indah apabila kita dapat memberi warna bagi sesama. Saling berbagi dalam semangat kebersamaan, saling menolong untuk kebaikan, membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita dalam hal mengenyam pendidikan. Uluran tangan kita semua amat diharapkan. Tidak dinilai dari kuantitas, tapi mulailah dari hati yang ikhlas. (*)

RUANG ini khusus bagi Anda yang berjiwa merdeka. Kirimkan apa pun pendapat Anda tentang apa saja. Baik berupa komentar, kritik, atau saran. Setiap pendapat yang masuk sedapat mungkin tidak akan diedit. Pendapat bisa dikirim lewat surat ke alamat redaksi, fax. di nomor (0721) 789752, e-mail: redaksi@ radarlampung.co.id atau radarlpg@indo.net.id. Sertakan identitas yang masih berlaku. Atau kirimkan Podium Rakyat Anda melalui SMS. Caranya, ketik: POD (Isi Podium). Contoh: POD Mohon pembangunan jalan. Lalu kirim ke No. Matrix: 08154056789. Podium melalui SMS diutamakan yang menyangkut persoalan-persoalan pelayanan publik.

Tes Kerja Bayar

yang adil. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan yang memutuskan perkara! (081929990044)

Terlambat Bayar Pajak Setor

BAPAK Kepala Disnaker Bandarlampung, tolong tindak PT2 penyalur jasa tenaga kerja yang meminta biaya untuk pelaksanaan tes. (085279014480)

Petugas PLN Main Tembak

Rindukan Penerangan Listrik

BAPAK Kepala PLN Ranting Liwa, Lampung Barat, tolong anak buahnya yang tugas di Kenali jangan asal main tembak dalam mencatat meteran. Kami sudah sering dirugikan. (081380258583)

BAPAK Kapolda Lampung, di Samsat Rajabasa masih ada pungli. Kami dari leasing yang setiap bulan harus setor mulai Rp500 ribu hingga Rp1 juta kalau terlambat bayar pajak. Bagaimana ini? (085841011443)

PEMKAB Waykanan, kami warga Km 7 Kelurahan Blambanganumpu merindukan penerangan listrik PLN. Terima kasih atas perhatiannya. (081387555551)

Kapan Pembagian SK CPNSD Tuba?

Kecewa Pembangunan Jalan

KAPAN SK CPNSD Tulangbawang formasi 2009 dibagikan? Karena, saya yang tinggal di luar Lampung sangat memerlukan informasi pastinya. Terima kasih. (085764510435)

KAPAN ya tunjangan bagi guru yang belum sertifikasi dicairkan? Sudah lama kami menantinya. (081272219333)

BAPAK Bupati Lampung Utara dan Gubernur Lampung, kami sesalkan pembangunan jalan di daerah Lampura. Kenapa belum satu bulan sudah rusak lagi? (087898 987022)

Mohon Patroli Polisi di Perumahan

Denda Knalpot Racing

Tanggap Chikungunya

SUDAH seharusnya motor yang menggunakan knalpot racing didenda biar jera. Sebab, sangat mengganggu ketenangan. (085279160496)

MOHON Dinas Kesehatan dan Pemkab Lampung Utara tanggap atas penyakit chikungunya yang sangat meresahkan warga. Karena hampir seluruh warga bergantian terserang. Khususnya yang berada di jalan raya Tanjungaman dan sekitarnya. (085669758500)

Kapan Tunjangan Guru Cair?

PNPM Tidak Sesuai RAB KEPADA Pak Jaksa dan Pak Polisi Yth. Di Desa Umbullimus, Kecamatan Punduhpidada, Pesawaran, ada proyek PNPM PPIP sebesar Rp250 juta yang dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai RAB. Akibatnya, baru selesai satu bulan kondisinya sudah rusak. Karena itu, kami masyarakat mengharapkan kejaksaan dan kepolisian memeriksa ketua tim pengelola kegiatannya. (081279 496728)

Hakim Jangan Tinggalkan Tugas KEPADA Bapak-Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, tugas Anda sangat berat. Jangan karena diundang makan bersama yang dikemas silaturahmi oleh ’oknum mantan penguasa MA, Anda meninggalkan tugas. Rakyat menunggu keputusan Anda

Perbanyak Damri YTH. DPRD Bandarlampung. Tolong perbanyak Damri jurusan Tanjungkarang–Korpri. Sebab, kami selaku pengguna Damri jurusan ini terkadang menunggu satu jam lebih, Damri baru lewat. (081369018585)

PNS Diminta Dukung Balon ADA salah satu kandidat balon Wali Kota Bandarlampung yang meminta dukungan kepada PNS pada kelurahan-kelurahan di setiap kecamatan di Bandarlampung. Bahkan diharuskan membuat surat pernyataan di atas meterai Rp6 ribu. Apakah cara tersebut dapat dikatakan berpolitik yang baik dan bersih? (085269518530)

BAPAK Kapoltabes Bandarlampung, mohon ada patroli polisi di perumahan warga. Sebab, di kompleks perumahan saya di Palapa, Sukardihamdani, sering terjadi penodongan dan curanmor antara pagi sampai malam hari. Terima kasih atas perhatian Bapak. (081977134572)

Tolong Kami, Bupati Lamsel BAPAK Bupati Lampung Selatan, tolong kasihanilah kami yang sejak desa kami kebanjiran, untuk makan saja sulit sekali. Sementara, bantuan tidak ada. Jangan sampai kami merampok, Pak! (08127915271)

Selidiki Asuransi Kematian SUDAH setahun lamanya, asuransi kematian tidak juga keluar. Mohon pihak berwenang menyelidikinya. Terima kasih. (081379134606)

Pikirkan Nasib Rakyat Biasa BAPAK Gubernur Lampung Yth. Tolong pikirkan nasib rakyat biasa. Kenapa kalau polisi yang salah selalu dibenarkan. Tetapi jika rakyat biasa, polisi selalu memeras. Contohnya bagi yang tidak memakai helm. (08975476007)

RADAR LAMPUNG | Rabu, 24 Februari 2010  
RADAR LAMPUNG | Rabu, 24 Februari 2010  

epaper radar lampung

Advertisement