Page 5

BERITA UTAMA SELASA, 6JULI 2010

Hendarman Tantang Yusril JAKARTA – Jaksa Agung Hendarman Supandji tak ingin polemik soal status jabatannya yang dinilai ilegal, berkepanjangan. Dia siap menghadapi mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra yang menggulirkan pernyataan untuk berdebat. Namun, itu dilakukan di pengadilan. ’’Kalau debat di luar (pengadilan), siapa yang mutus? Kan begitu. Ajukan saja ke pengadilan bahwa Hendarman itu jaksa agung ilegal, (nanti) kita jawab,” kata Hendarman di kantor Presiden, Jakarta, kemarin (5/7). Dia mempersilakan Yusril tetap berpegang pada pendapatnya bahwa jabatannya ilegal. Dia mengingatkan, Mensesneg Sudi Silalahi telah berpendapat jabatannya masih valid. Hendarman mengatakan, dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara disebutkan jaksa agung termasuk lembaga pemerintah nondepartemen, sehingga tidak termasuk dalam kabinet. ’’Tetapi saya rapat dalam kabinet, tapi tidak masuk menteri, tetapi sederajat dengan menteri,” dalih Hendarman. Mantan ketua Timtastipikor itu menambahkan, dalam UU Kejaksaan disebutkan usia pensiun jaksa adalah 62 tahun. Meski berusia 63 tahun, Hendarman menegaskan, dirinya hanya pensiun sebagai jaksa. Sementara posisinya sebagai jaksa agung yang merupakan pe-

5

Jawa Pos News Network

jabat tinggi negara, tidak memiliki batasan umur. ’’Kalau sebagai jaksa, saya memang sudah pensiun. Sebagai pembantu presiden, sebagai jaksa agung, tidak ada batasan usia,” katanya. Di sisi lain, polemik mengenai keabsahan posisi jaksa agung tidak akan menyurutkan proses pemanggilan Yusril sebagai tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum). ’’Penegakan hukum jalan terus,” tegas mantan Jampidsus itu. Hendarman memerintahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan memanggil Yusril untuk kali kedua. Bagaimana jika tetap menolak dipanggil? ’’Ada pasalnya, upaya paksa. Nah silakan penyidik melaksanakan ketentuan secara profesional, proporsional,” kata Hendarman. Dia mengatakan, penetapan Yusril sebagai tersangka sama sekali bukan karena ada intervensi. Terpisah, Kapuspenkum Kejagung Didiek Darmanto mengungkapkan, tim penyidik telah menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Yusril dan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo setelah gagal memeriksa pada 1 Juli 2010. Penyidik menentukan jadwal pemeriksaan pada 12 Juli. ’’Surat (panggilan) sudah selesai, segera dilayangkan,” kata Didiek di kantornya. Jika masih mangkir dari panggilan kedua,

lanjutnya, tim penyidik akan kembali melayangkan panggilan ketiga. Jika kembali tidak memenuhi panggilan, baru dilaksanakan upaya paksa. ’’Kalau tidak hadir, akan rugi sendiri. Karena (tersangka) tidak bisa menyampaikan alibi dalam forum penyidikan,” urai jaksa yang akan menjabat Kajati NTB itu. Ia menegaskan, langkah penyidik tersebut tidak berkaitan dengan polemik status jaksa agung. sebab, jaksa bekerja secara otonom berdasarkan KUHAP. Dicontohkannya, penetapan tersangka mengacu pada alat bukti Seperti, keterangan saksi, petunjuk, surat, dan keterangan ahli. ’’Penyidik tidak ada kaitan dengan keppres jaksa agung,” katanya. Dalam kesempatan itu, Didiek juga merespons pendapat yang menyebutkan bocornya informasi pencekalan terhadap Hartono. Akibatnya, saudara pengusaha Hary Tanoesoedibjo itu kini berada di luar negeri. Pihak kejaksaan kini tengah mengkaji adanya penyimpangan. Seperti adanya dugaan suap. Sehingga, informasi cekal bocor. Menurutnya, pihak Hartono dinilai kooperatif menyikapi panggilan pemeriksaan dari Kejagung. Sebab, pada hari pemeriksaan 1 Juli, tim kuasa hukumnya mendatangi Kejagung dan meminta penundaan pemeriksaan. ’’Jadi, sudah kooperatif,” katanya. Terpisah, keterangan yang disampaikan

Yusril tidak ingin membuat kalangan parlemen gegabah beranggapan. Fraksi PDIP menegaskan, tidak akan larut pada emosi yang diungkapkan Yusril. Logikanya adalah Yusril baru menyampaikan pendapatnya itu saat dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum. ’’Coba, di keterangan sebelumnya, pernah tidak,” kata Tjahjo Kumolo, ketua FPDIP di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Tjahjo, FPDIP juga tidak akan berpolemik menyampaikan pendapat sendiri atas pendapat yang disampaikan Yusril. FPDIP memilih untuk meminta komisi II DPR untuk segera mengagendakan pertemuan dengan Mensesneg. ’’Meski Mensesneg sudah menjelaskan, perlu ditegaskan kembali,” ujarnya. FPDIP, kata Tjahjo, telah meminta wakil ketua komisi II DPR Ganjar Pranowo untuk mengagendakan pertemuan itu pada masa awal persidangan selanjutnya. DPR, kata Tjahjo, perlu mengetahui landasan hukum mana yang digariskan oleh Mensesneg dalam menjelaskan kedudukan Jaksa Agung. Ini karena, Yusril juga memiliki landasany yuridis tersendiri. Apalagi, Jaksa Agung saat itu juga terlihat dalam sesi foto pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu II. “Ini supaya tidak jadi polemik, segera dipastikan,” tandasnya. (jpnn/ade)

Lagi, Susno Gugat Polri JAKARTA - Komjen Pol. Susno Duadji kembali menggugat institusi Polri melalui gugatan praperadilan. Kali ini, gugatan terkait dengan perpanjangan penahanan terhadap mantan Kabareskrim itu dalam kasas PT Salmah Arowana Lestari selama 40 hari. Itu merupakan kali kedua Susno menggugat praperadilan. Sebelumnya, mantan Kapolda Jabar itu mempersoalkan penangkapan dan penahanannya dalam kasus Arowana. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya (31/5) menolak dan menyatakan penangkapan juga penahanan telah sesuai prosedur serta dilengkapi bukti permulaan yang cukup. Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Susno, mengatakan, pihaknya mempersoalkan perpanjangan penahanan berdasarkan surat perintah Nomor Sp.Han/ 12.a/ V/ 2010/ Pidkor&WCC tanggal 30 Mei 2010. ’’Ini tentang sah tidaknya perpanjangan penahanan yang 40 hari,” kata Henry di PN Jaksel kemarin (5/7). Dalam permohonan praperadilannya disebutkan, penahanan terhadap tersangka bisa dilakukan jika ada kekhawatiran bahwa dia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Nah, alasan itu dinilai sudah tidak terpenuhi, sebab Susno sudah masuk perlindungan dari LPSK (lembaga perlindungan saksi dan

korban). ’’Sekarang tidak ada, karena ada LPSK,” kata Henry. Susno, dalam kapasitas sebagai saksi, bahkan sudah mengajukan permohonan ke LPSK pada 4 Mei. Kemudian, dia lebih dahulu ditahan pada 10 Mei sebelum perlindungan LPSK diberikan. Ketika perlindungan diberikan pada 26 Mei, LPSK juga tidak bisa memindahkan Susno ke safe house. ’’Terhalangnya LPSK memberikan perlindungan dan menempatkan pemohon (Susno, Red) ke safe house dikarenakan termohon (Polri, Red) telah melakukan perpanjangan penahananm,” urainya. Menanggapi gugatan tersebut, pihak Polri optimistis PN Jaksel kembali menolaknya. Sebab, perpanjangan penahanan bukan merupakan objek praperadilan. Acuannya pasal 1 butir 10 KUHAP. ’’Perpanjangan penahanan bukan objek praperadilan,” kata Iza Fadri, kuasa hukum Polri. Pihak akan Polri akan menyampaikan tanggapannya dalam lanjutan sidang yang digelar hari ini. Dalam kasus itu, Susno dijerat dengan Pasal 5 ayat (2) Pasal 11, Pasal 12 h jo 12 b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun kurungan. (jpnn/ade)

RADAR LAMPUNG | Selasa, 6 Juli 2010  

Selasa, 6 Juli 2010

RADAR LAMPUNG | Selasa, 6 Juli 2010  

Selasa, 6 Juli 2010

Advertisement