Page 1


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

KATA PENGANTAR “Karena di sana ada harapan kesuksesan dalam memerangi HIV/AIDS, seluruh dunia harus bersatu dalam sebuah aliansi global.” Koffi Annan, Pendahuluan – Deklarasi Komitmen (Juni, 2001)

Ketika kita memasuki dekade ketiga perjuangan melawan epidemi global AIDS, sangat jelas – meskipun teknologi telah berkembang dan meningkat; ARV mulai tersedia di negara-negara yang tidak pernah kita bayangkan akan mampu menyediakan obat tersebut; dan pemerintah serta kelompok masyarakat berhasil membuka beberapa pintu yang tidak pernah dibuka sebelumnya – namun, kita tahu bahwa kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depannya. Sebuah pekerjaan yang tidak akan pernah bisa dilakukan sendirian. Kami menyadari bahwa lebih banyak pemimpin dibutuhkan dari kedua belah pihak – pemerintah dan kelompok masyarakat. Pemimpin yang tidak hanya tahu bagaimana untuk bertindak dan berbicara, tetapi juga untuk duduk dan mendengarkan. Dan yang paling penting, pemimpin yang tahu bagaimana caranya bekerjasama dengan konstituen mereka, dan dengan para pemimpin lainnya. Melalui Forum UNGASS Indonesia, kami mencoba untuk mengejar ide kolaborasi antara jaringan nasional dan organisasi yang berdiri atas dasar keinginan dan komitmen bersama, untuk bekerja bersama dalam menghadapi salah satu epidemi terburuk yang ada di dunia: AIDS. Dan jika dunia sekalipun pernah mengajarkan kita tentang “ide”, adalah bahwa hal itu tidak akan pernah bisa sempurna ketika kita merealisasikannya. Namun, pengejaran ide adalah hal yang membuat Forum UNGASS Indonesia tetap berjalan di jalurnya. Melalui Forum UNGASS Indonesia, kami memenuhi salah satu peran mendasar kami sebagai pergerakan berbasis masyarakat sipil: sebagai pengawas. Namun, kami menyadari bahwa kami tidak seharusnya hanya mengawasi kemajuan pemerintah maupun pihak luar lainnya, namun kami juga menggunakan kesempatan untuk merefleksikan kemajuan kami sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil. Meskipun kami menemukan banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga bi-multilateral dan kelompok masyarakat, kami juga menemukan banyak ruang-untuk-perbaikan yang signifikan, yang sekali lagi, hanya dapat ditingkatkan jika kita menemukan cara untuk bekerja sama. Forum UNGASS Indonesia ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membentuk forum, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional untuk kemitraannya dan HIVOS untuk dukungannya. Namun, Forum UNGASS Indonesia ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada GESTOS, LACCASO dan Ford Foundation, khususnya, atas dukungan yang tiada akhir bagi forum. Untuk dunia yang lebih baik, Forum UNGASS AIDS Indonesia Anggota forum:  JOTHI – IPPI – PKNI – GWL­Ina – OPSI – MAP – JSG – IKON – OUR  VOICE  –  LP3Y  –  PITA  –  KPI  –  GERBANG  –  Pantura  Plus  –  REMPAH  –  Bina  Hati  –  STIGMA – Solidaritas Perempuan 

 

Hal. 1 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

 

Hal. 2 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

A.

PENDAHULUAN

Menguatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah tugas penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat respon nasional terhadap HIV/AIDS. Tidak dapat disangkal bahwa OMS telah terlibat dalam respon nasional terhadap HIV dan AIDS sejak dini bahkan ketika pemerintah belum siap untuk menghadapi stigma dan diskriminasi yang sejalan dengan perkembangan epidemi. Sejak tahun 2007, koalisi perwakilan masyarakat sipil telah bekerja sangat keras untuk menangkap elemen-elemen dalam respon nasional terhadap HIV/AIDS yang mungkin terlewatkan dalam mekanisme pelaporan nasional kepada UNAIDS dikarenakan perumusan indikator. Pada tahun 2008, Forum UNGASS-AIDS Indonesia menyerahkan laporan independen pertama mereka kepada UNAIDS. Di tahun 2009, forum melanjutkan proses dengan tambahan anggota dan diselenggarakan oleh JOTHI (Jaringan ODHA Indonesia). Saat ini Forum UNGASS Indonesia memiliki 18 anggota OMS, yang terdiri dari lima LSM berskala nasional yang merupakan LSM dari mereka yang terkena dampak HIV dan 13 LSM yang bergerak di lingkup HIV. Pada periode pelaporan tahun 2010, komitmen kembali dinyatakan untuk berkontribusi dalam pelaporan UNGASS 2010 dengan menyusun sebuah laporan bayangan yang menyoroti aspek-aspek kualitatif dari indikator UNGASS yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan negara. Untuk melakukan hal tersebut, koalisi melakukan studi lapangan di enam kota, melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait dan mengkaji data sekunder. Hasil tersebut kemudian digunakan dalam laporan ini untuk menyoroti analisis kami terhadap indikator terkait. Karena laporan ini didasarkan pada studi lapangan yang didanai oleh GESTOS, LACASSO, Ford Foundation dan HIVOS untuk menilai situasi jender dan pengawasan hak asasi manusia terkait kekerasan pada perempuan, masalah kesehatan seksual dan reproduksi, dan HIV dan AIDS – tidak semua indikator UNGASS relevan dengan laporan ini. B.

TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Tujuan dari pelaksanaan penjajakan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memahami bagaimana isu-isu hak asasi manusia dinyatakan, diimplementasikan, dan diawasi dalam kaitannya dengan pencegahan HIV dan AIDS. 2. Untuk menyoroti bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan anak, remaja, dan wanita dinyatakan dalam respon terhadap HIV dan AIDS yang sudah berlangsung. 3. Untuk memahami aspek kualitatif pengalaman dalam mengakses atau memanfaatkan layanan dan program pencegahan HIV dan AIDS. 4. Untuk memahami masalah kepemimpinan antara lembaga pemerintah, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan Strategi Nasional yang berkaitan dengan epidemi HIV dan AIDS.

 

Hal. 3 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

C.

METODOLOGI

C.1. Lokasi penjajakan dan pengumpul data Penjajakan ini dilaksanakan di enam kota: Aceh, Jakarta, Jogjakarta, Samarinda, Manado dan Jayapura (lihat Gambar 1). Lokasi ini ditentukan berdasarkan prevalensi HIV dan AIDS yang terlaporkan (Depkes RI – 2009). Data dikumpulkan dari bulan September-Desember 2009. Anggota Forum UNGASS dan anggota LSM lokal diundang untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data. Mereka dilatih untuk menggunakan instrumen penjajakan dan untuk mengumpulkan data sekunder dari instansi terkait.

C.2. Nara sumber dan pengumpulan data Nara sumber kami adalah sukarelawan yang direkrut melalui LSM lokal, kecuali mereka yang mewakili institusi sektoral pemerintah, Komisi AIDS Nasional, dan Lembaga Hak Asasi Manusia, serta mitra pembangunan di Jakarta. Lihat Tabel 1 (terlampir) untuk penjelasan lebih lanjut.

Tabel 1: Peta lokasi penelitian

Dalam Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah), 165 nara sumber berpartisipasi mewakili populasi kunci (39), pekerja seks wanita (39), pasangan seksual wanita penasun (37), kalangan pemuda (43), LSM terkait HIV (7). Exit interview kami mampu melibatkan 13 klien. Wawancara mendalam dilakukan pada 28 individu yang bekerja di berbagai organisasi terkait HIV dan AIDS (lihat tabel 1)

 

Hal. 4 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

Data sekunder diperoleh melalui KPA, Komisi Hak Asasi Perempuan, Komisi Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kami juga mengambil data dari mitra pembangunan, khususnya UNAIDS, FHI-ASA, dan HCPI.

Tabel 1: Nara sumber FGD Nara sumber

‐ Populasi kunci1 ‐ Pekerja seksual wanita ‐ Pasangan seksual penasun ‐ Remaja/pemuda -

Wawancara mendalam Provinsi/Kota:

Exit interview Pasien HIV yang mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas

Dinas Kesehatan Komisi AIDS Kepala Sekolah SMA (pemerintah) Nasional:

-

KPA KPAI (perlindungan anak) Komisi Hak Asasi Manusia Komisi Hak Asasi Perempuan HCPI FHI 1 nara sumber

1 – 3 nara sumber

Jumlah nara sumber

6 – 8 nara sumber per kelompok

Jenis kelamin

Proporsional

-

-

Pengalaman terkait AIDS

Sudah pernah mengakses layanan terkait HIV/AIDS

Mitra pembangunan: paling tidak sudah mengelola program HIV/AIDS selama 3 tahun

(Akan) selesai menjalankan layanan yang sedang dijalani

Usia

Remaja/pemuda berusia 15-24 tahun

-

-

C.5. Analisis data Seperti yang dinyatakan dalam tujuan penelitian dan metodologi, sebagian besar data dan informasi yang kami kumpulkan bersifat kualitatif. Dalam analisis ini kami tertarik untuk melihat kategori pengalaman umum dan pendapat yang berkaitan dengan intervensi dan program HIV yang sudah ada. Analisis ini akan dihubungkan dengan analisis kami pada data sekunder dan informasi yang tersedia.

C. 4. Persetujuan Etika Persetujuan etika merupakan sebuah proses dan diperoleh melalui Komite Etika Universitas Katolik Atma Jaya (Lihat surat no 827/LPPM-KE/12/2009 – terlampir). Seluruh nara sumber beserta populasi kunci, remaja/pemuda, pekerja seks wanita, dan pasangan seksual wanita penasun diminta untuk menandatangani informed consent                                                         1


Anggota populasi kunci: homoseksual, waria, lesbian, pengguna narkotika, ODHA, dan pekerja seks.

 

Hal. 5 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

(surat pernyataan kesediaan) setelah diberikan informasi mengenai assessment (penjajakan) ini. Masalah kerahasiaan diperlakukan secara serius dalam assessment (penjajakan) ini.

D. HASIL Uraian dari hasil penelitian kami berikut ini dikategorikan ke dalam Indikator Inti UNGASS (Guideline of UNGASS on AIDS 2010 Reporting – Pedoman UNGASS tentang Pelaporan AIDS 2010). Tidak semua indicator relevan dalam pelaporan ini. Hanya indikator yang termasuk dalam penjajakan kami yang kami sertakan dalam laporan ini. Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, kami lebih tertarik untuk meneliti sisi kualitatif atau pengalaman subjektif daripada aspek kuantitatif (lingkup, cakupan, besaran) dari indikator ini. D.1. INDIKATOR UNGASS 1 & 2: KEPEMIMPINAN – PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN HIV D.1.a. Kepemimpinan Pemerintah Sejak pelaksanaan Strategi Nasional 2007-2010, kepemimpinan baru di KPA telah mampu memobilisasi sumber daya dari pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional – termasuk Global Fund. Kami sangat menghargai komitmen pemerintah untuk mendukung pencegahan, perawatan, serta pengobatan HIV dan AIDS. Pendanaan untuk HIV dan AIDS telah meningkat secara signifikan dari tahun 2006 hingga 2010. Bahkan, pendanaan domestik telah melebihi pendanaan asing pada tahun 2008/9. Dalam sambutannya, Presiden Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa: “Pemerintah Indonesia juga telah secara signifikan meningkatkan alokasi sumber  daya dalam negeri untuk AIDS.  Antara tahun 2006 hingga 2009, anggaran yang  dialokasikan untuk AIDS meningkat 7 kali lipat, dari US$ 11 miliar menjadi US$ 73  miliar.   Anggaran  provinsi  dan  daerah  juga  meningkat  sekitar  350%,  dari  Rp  20  juta menjadi Rp 74 juta.”2 Sebagai tambahan, KPA telah mampu memberikan kesempatan dan kebebasan nyata bagi perwakilan dari komunitas yang terkena dampak HIV untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program terkait AIDS. Presiden memuji kebijakan inklusi tersebut dan menunjukkan bahwa beliau akan mempertahankan kepemimpinan dan melanjutkan advokasi konstruksif seperti yang tersirat di bawah ini: “… pendekatan yang komprehansif, berbelas kasih dan inklusif.”3 Laporan ini juga menghargai upaya bersama untuk mensinergikan Strategi Nasional 2010-2014 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)                                                          2 3

Diunduh dari: http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2009/08/09/1202.html, 22 Maret 2010. Ibid.

 

Hal. 6 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

2010-2014. Hal ini berarti bahwa strategi nasional diadopsi dan dilaksanakan oleh seluruh departemen sektoral dan akan dilaksanakan secara sesuai. Kami juga ingin mencatat bahwa sejak tahun 2005 pemerintah telah meluncurkan asuransi kesehatan negara bersubsidi (JAMKESMAS) yang dapat diakses oleh ODHA. Bahkan, Undang-Undang No. 36/2009 tentang kesehatan yang baru diberlakukan berisikan mandat kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan 5% dari anggaran nasional dan kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan 10% dari anggarannya untuk membiayai pelayanan kesehatan termasuk JAMKESMAS. Laporan ini juga ingin mengapresiasi peningkatan transparansi dalam penganggaran pemerintah untuk HIV dan AIDS. Kami mengakui bahwa informasi mengenai penganggaran dan implementasi program di KPA relatif lebih mudah untuk didapatkan. Harus diakui bahwa kepemimpinan di KPA mampu menarik pemangku kepentingan yang berpengaruh untuk bersama-sama secara sukses mengajukan proposal Global Fund putaran 8 dan 9. Untuk lima tahun ke depan Global Fund akan memainkan peran penting dalam respon nasional terhadap HIV dan AIDS. Laporan ini, bagaimanapun juga, memiliki beberapa catatan antara lain: 1. Sulit untuk mendapatkan informasi mengenai penganggaran dan implementasi program di kementerian sektoral (departemen). Sedangkan KPA, sebagai koordinator dan lembaga multi-sektoral, telah berkomitmen pada investasi program yang minim-biaya, berdampak-besar yang pasti berfokus pada populasi dengan resiko tinggi, populasi dengan resiko yang tidak lebih tinggi akan ditangani oleh program-program sektoral. OMS memiliki pengetahuan yang sangat sedikit mengenai apa yang telah dikembangkan, diimplementasikan, dan apa dampak program sektoral HIV dan AIDS. Tampaknya mekanisme koordinasi di KPA belum mampu untuk menegakkan transparansi pada lembaga sektoral. Salah satu konsekuensi koordinasi longgar tersebut adalah praktek yang tidak dipantau oleh lembaga buruh migran yang memberlakukan tes wajib seperti yang tercantum di bawah ini. 2. Berdasarkan NASA (National AIDS Spending Assesment 2008 – Assessment (Penjajakan) Pengeluaran Nasional untuk AIDS tahun 2008)4 pengeluaran keseluruhan untuk HIV dan AIDS di tahun 2008 adalah sebesar USD 50.831.105 dimana 60,97% (USD 30.989.683) dibiayai oleh sektor internasional dan 39,03% (USD 19.841.422) oleh sektor domestik/publik (pemerintah pusat dan daerah). Hampir separuh dari pengeluaran HIV dan AIDS digunakan untuk pencegahan (47,5%), sedangkan pengeluaran untuk pengelolaan program dan pembiayaan sumber daya manusia mencapai 29,06% dan pengeluaran untuk pengobatan dan perawatan sebesar 14,41% sementara pengeluaran bagi anak-anak rentan dan anak yatim piatu (OVC) dan perlindungan sosial masih tetap rendah. Tidak ada data yang cukup untuk mengetahui besarnya penyerapan oleh pemerintah. Global Fund adalah sumber pendanaan terbesar dari sektor multilateral di Indonesia semenjak                                                         4


KPA
(2008),
National AIDS Spending Assesment.


 

Hal. 7 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

tahun 2008 sementara tidak ada data yang cukup untuk menunjukkan peran sektor swasta nasional. 3. Laporan penganggaran yang tersedia oleh pemerintah daerah tidak dikumpulkan berdasarkan provinsi dan jumlah kontribusi. Selain itu, penting untuk mengetahui bagaimana anggaran pemerintah daerah diinvestasikan. Ada indikasi bahwa rencana strategis HIV dan AIDS di kementerian sektoral tidak memperoleh cukup dukungan dari pihak berwenang di provinsi/kota atau kabupaten5. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah, pihak berwenang di provinsi dan kabupaten dapat menyusun prioritas pembangunan mereka sendiri. Informasi anggaran gabungan dibutuhkan untuk advokasi masyarakat di tingkat provinsi/kota/kabupaten. 4. Masalah administratif dan teknis dalam mengakses JAMKESMAS biasanya menghalangi ODHA untuk memanfaatkan skema ini. Studi lapangan kami menemukan contoh sebagai berikut: “… tidak sebanding… Bagaimanapun juga saya harus pergi ke rumah sakit… Pihak rumah sakit mengatakan tidak ada ruangan kosong. Saya juga harus membayar dan harus tandatangan di sini, di sana… untuk waria seperti saya yang ngga punya KTP… sangat sulit… saya mungkin sudah mati kalau saya harus mengikuti keseluruhan prosedurnya…” (FGD – populasi kunci, Jakarta) “… Hanya di rumah sakit ini saya bisa menggunakan JAMKESMAS dan JAMKESDA… Rumah sakit ini bisa membantu kita mengisi persyaratan administratif untuk asuransi…” (Exit Interview – klien HIV – Jogja) “… Jika saya menggunakan asuransi pemerintah, biasanya dokter akan memberkan kami resep obat yang tidak disokong JAMKESMAS karena obat yang disokong tidak tersedia… jadi, bagaimanapun juga kami harus tetap membayar…” (FGD – populasi kunci, Jakarta) 5. Dengan merujuk pada implementasi Global Fund putaran 8, pengamatan terbatas kami menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di CCM kurang transparan, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan PR (resipien utama) dan lembaga pelaksana. Meskipun OMS menjadi wakil dalam CCM pada tahun 2007-2009, OMS berada di luar konstituensi CCM serta tidak menerima banyak informasi dan kesempatan untuk memberikan masukan kepada CCM6. Selain itu, semua informasi terkait CCM tersedia dalam bahasa Inggris. Meskipun CCM sekarang ini memiliki kesekretariatan, kesekretariatan tersebut belum mampu menciptakan mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

                                                        5

UNESCO (2010) assessment (penjajakan) respon sektor pendidikan terhadap HIV dan AIDS mengungkapkan komitmen yang bervariasi dari otoritas pendidikan di tingkat provinsi/kota. 6 CCM II Advocacy Project Report “Enggaging CS Representative in CCM Global Fund Indonesia”, (Irwanto et al., 2010).

 

Hal. 8 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

D.1.b. Peran Mitra Pembangunan Peran mitra pembangunan tidak diragukan lagi sangat penting dalam meningkatkan respon nasional kita terhadap HIV dan AIDS. Mereka telah berperan dalam menyediakan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas, implementasi program, serta dalam mengembangkan situasi kebijakan yang memungkinkan untuk dilaksanakannya intervensi yang efektif. Saat ini kita melihat usaha yang lebih terpadu dari mitra pembangunan untuk menyinkronkan bantuan mereka dengan strategi nasional. Bahkan, banyak program HIV dan AIDS yang menempel pada infrastruktur kesehatan pemerintah yang sudah ada. Sejak tahun 2006, seluruh inisiatif mitra pembangunan telah dikoordinasikan oleh KPA sesuai dengan prinsip Tiga Pilar (Three-ones) pada kerangka berpikir, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Pada tahap awal respon nasional kita terhdap HIV dan AIDS, mitra pembangunan sanggup membawa wakil-wakil komunitas rentan dan terdampak untuk memiliki posisi menonjol dalam pembuatan kebijakan dan pengembangan program. Mengingat Indonesia sekarang ini dianggap sebagai negara dengan penghasilan menengah, dukungan internasional dan bilateral bagi negara yang akan diterima negara ini akan menjadi lebih berkurang. Oleh karena itu, laporan ini ingin memberikan beberapa catatan sebagai berikut: 1. Kami mengamati kurangnya negosiasi mendalam dan serius pada strategi exit antara mitra pembangunan dan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan respon berbasis komunitas terkait HIV dan AIDS yang didukung oleh mitra pembangunan. Penghapusan secara bertahap oleh ASA-FHI, sebagai contoh, telah mengurangi jumlah LSM dari 135 menjadi hanya 25 LSM per Maret 2010 yang sebagian didukung oleh ASA dan mitra pembangunan lainnya7. Selebihnya harus mencari sumber daya sendiri demi mempertahankan kegiatan mereka. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan layanan kepada masyarakat selama kurang dari seperempat tahun tidak dapat diterima. Kami berharap bahwa dalam keadaan seperti ini pemerintah daerah (KPAD) dan Global Fund secara alami akan mengambil alih. Tetapi hal ini tidak terjadi. Jika banyak dari mereka akhirnya menutup kegiatan atau layanan mereka, ini akan menjadi kehilangan yang besar bagi komunitas dan menyia-nyiakan investasi tahunan. 2.

Hasil ini mencerminkan keengganan, ketidaksiapan, atau kurangnya apresiasi pada inisiatif dalam bentuk apapun di luar infrastruktur pemerintah. Masyarakat lupa bahwa sebelum pemerintah mulai menyediakan layanan bagi ODHA dan komunitas, LSM-LSM kecil tersebut sudah ada dan melakukan penjangkauan, menyediakan informasi, dan menciptakan perbedaan. Banyak dari mereka tidak dapat mempertahankan kelanjutan kegiatan mereka, karena mereka dikondisikan untuk tergantung pada donor.

                                                        7

Wawancara dengan perwakilan FHI tertanggal: 15 Desember 2009.

 

Hal. 9 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

D.1.c. Peran OMS dan Kepemimpinan OMS Komunitas selalu menjadi elemen utama dalam masyarakat kita untuk merespon tantangan atau masalah yang melanda atau mempengaruhi kesejahteraan anggotanya. Semenjak pengakuan resmi bahwa Indonesia telah dipengaruhi HIV, sejumlah orang di Bali, Surabaya, dan Jakarta mengambil inisiatif untuk memobilisasi sumber daya untuk menghadapi tantangan tersebut. Sejumlah LSM berdiri dan ketika Indonesia menerima bantuan internasional untuk mengatasi masalah ini, LSM mulai bermunculan secara signifikan untuk mengambil peluang yang ditawarkan. Mengingat HIV dan AIDS merupakan epidemi yang penuh dengan stigma dan diskriminasi, infrastruktur pemerintah – termasuk rumah sakit – cukup tahan untuk menerima atau memulai program yang berkaitan dengan HIV. Oleh karena itu, adalah wajar jika masyarakat sipil mengambil kepemimpinan perang melawan epidemi bersama dengan stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, adalah wajar juga bahwa ketika mitra pembangunan mencari kemitraan, mereka menemukan sebagian besar LSM yang menyambut peluang tersebut. Hanya setelah reformasi politik dan pergerakan yang kuat berbasis hak-hak dasar di tahun 1998 dan setelahnya, infrastruktur pemerintah lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat sipil. KPA didirikan pada tahun 1994 melalui Keputusan Presiden No. 36 sebagai badan multisektoral yang bertugas untuk mengkoordinasikan respon nasional terhadap HIV dan AIDS. Badan ini tetap murni sebagai institusi negara sampai Strategi Nasional kedua tahun 2003-2007 diluncurkan ketika prinsip GIPA diadopsi. Kemitraan yang lebih dinamis antara instansi pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat sipil muncul belakangan ini ketika KPA menerima mandat baru di tahun 2006. Selain dari LSM nasional yang sudah lama berdiri seperti PKBI, Spiritia dan YPI, saat ini kami memiliki enam (6) jaringan komunitas yang terdampak HIV: Jangkar, IPPI, GWL-Ina, PKNI, JOTHI dan OPSI. Jaringan-jaringan ini mewakili ratusan aktivitas berbasis masyarakat di seluruh bangsa. Meskipun kami menyaksikan banyak kemajuan dalam gerakan OMS, laporan ini ingin menekankan pada beberapa hal di bawah ini: 1. Sebagain besar LSM tergantung pada donor atau proyek. Mereka kekurangan masukan dari pemerintah dan komunitas. Situasi ini menempatkan mereka pada posisi yang rentan, khususnya ketika sumber utama mereka berhenti atau ditarik keluar. 2. Sebagain besar LSM ini melakukan kegiatan khusus yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. Hanya sedikit dari mereka yang menangani masalah lebih luas seperti jender, kemiskinan, akses terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, mereka terisolasi dari gerakan pembanguan dengan pengarusutamaan sosial, budaya, dan politik. 3. Studi lapangan kami juga menunjukkan bahwa sebagian besar laporan yang dibuat oleh LSM ditujukan pada penyedia dana (donor) mereka. Mereka kekurangan transparansi, dan oleh karena itu, akuntabilitas, kepada konstituen komunitas mereka sendiri.

 

Hal. 10 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

4. Kurangnya transparansi ini mempersulit setiap upaya bersama untuk menyelaraskan atau mensinergikan kegiatan mereka dari dampak yang optimal dan mengurangi tumpang tindih atau pengulangan yang tidak perlu.

REKOMENDASI: 1. KPA sebagai lembaga multi-sektoral harus memperkuat peran untuk mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait HIV di tingkat kementrerian sektoral. Setidaknya di KPA tersedia data mengenai kegiatan sektoral dan praktek terbaik yang dilaporkan. 2. Pemerintah harus memberikan contoh transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam respon nasional terhadap HIV dan AIDS. Mereka harus dapat mempromosikan prinsip good governance (tata kelola yang baik) tidak hanya untuk kebijakan kelembagaan dan program mereka sendiri tetapi juga untuk CCM sebagai mekanisme implementasi Global Fund. 3. KPA, lembaga pemerintah lainnya (khususnya Depkes), dan mitra pembangunan, harus mampu memformulasikan strategi keluar yang dapat dikerjakan yang dapat menjamin keberlanjutan program dan kegiatan OMS. KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) dan sumber daya lainnya harus dimobilisasi untuk mengadopsi program dan kegiatan ini ketika donor utama mereka berhenti memberikan bantuan. 4. OMS harus lebih waspada dalam mengantisipasi akhir proyek yang didanai. Mereka harus membiasakan diri mereka untuk mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain, khususnya dengan konstituen mereka sendiri, sektor swasta atau dengan koalisi internasional OMS. Mereka harus mencari dan belajar dari praktek terbaik dari LSM yang lebih lama seperti Spiritia, YPI, dan PKBI. 5. Mitra pembangunan harus mencakupkan bantuan teknis dalam hal keterampilan manajemen bagi LSM yang akan dapat membantu mempertahankan program dan kegiatan mereka.

D.2. INDIKATOR UNGASS 4: PERAWATAN HIV (TERAPI ANTIRETROVIRAL) Penyediaan ARV telah menjadi salah satu intervensi yang paling penting dalam strategi nasional untuk mencegah kematian dan penyebaran infeksi HIV lebih lanjut. Data yang tersedia menunjukkan bahwa saat ini (Depkes, Desember 2009) terdapat 15.422 ODHA yang menerima dan mengkonsumsi ARV diantara 50.510 klien dengan HIV yang saat ini menjalani pengobatan (Lihat Tabel 4). Data juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin baik dalam menjalankan kebijakan ini. Kematian akibat infeksi oportunistik yang mencapai 46% pada tahun 2006, pada tahun 2008 bisa ditekan hanya menjadi 17%. Kematian setelah mengkonsumsi ARV pada tahun 2008 adalah 11,2% dan pada tahun 2009 menjadi 10,8%. Kehilangan  

Hal. 11 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

kontak juga semakin membaik, dari 5,6% di tahun 2008 menjadi 5% pada tahun 2009. Dibalik peningkatan secara kuantitatif, kita masih perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: 1. Tidak jelas dari data yang tersedia bagaimana ODHA di Papua – dimana epidemi ini sudah bersifat umum – dapat mengakses ARV secara berkelanjutan. Barraclaugh, et al., 2008 memperkirakan bahwa terdapat sekitar 2.600 ODHA yang membutuhkan terapi ARV pada tahun 2009-2010 dan saat ini hanya sekitar 400 sampai 500 orang (20%) yang menerimanya. Serapan yang rendah ini menunjukkan beberapa masalah dalam sistem kesehatan yang menyediakan terapi ARV. 2. Kami tidak memiliki layanan untuk mendeteksi resistensi terhadap ARV. Beberapa ODHA telah mengkonsumsi ARV untuk beberapa waktu dan menemukan bahwa jumlah viral load tidak berkurang dan menjadi sakit. 3. Meskipun diakui bahwa penyediaan ARV semakin membaik, kita masih menghadapi masalah dalam hal pengaturan rantai pasokan, terutama di kota satelit atau kota-kota kecil. Masalah ini juga menyebabkan beberapa klien pada akhirnya mengakses ARV yang dijual secara komersial. 4. Ketidaktersediaan ARV pediatrik, terutama dalam bentuk sirup dalam hampir setiap layanan yang tersedia. Beberapa anak yang membutuhkan ARV diberikan resep dengan dosis obat yang tidak pasti, dihitung dari dosis orang dewasa. Karena kegiatan ini sebagian didukung oleh Global Fund, kami harus mencatat bahwa saat ini kami tidak memiliki akses pada laporan implementasi Global Fund terkait dengan masalah ini. 5. Studi UIC-ARC (2010) menunjukkan bahwa banyak penasun yang mengakses ARV menemui banyak masalah kesehatan mental, termasuk kelelahan, yang mempengaruhi kepatuhan mereka dan dapat mengakibatkan resistensi. Studi lapangan kami menemukan hal-hal berikut: “… Kami merasakan ketika pasokan ARV dihentikan selama dua minggu – dalam kasus ini akhirnya kami meminjam dari teman…” (FGD – populasi kunci, Jogja) “… Saya tinggal di Klaten, saya harus mengakses layanan di RS Sardjito di Jogja..” (Exit interview, Jogja) “… Saya memiliki pengalaman ketika pasokan ARV saya tidak tersedia selama dua minggu. Dokter memberikan saya resep dimana beliau mengatakan untuk membeli substitusi ARV di apotek… Saya tidak tahu obat apa itu…” (FGD – populasi kunci, Manado) “… anak saya berusia tahun dan membutuhkan ARV. Dokter memberikan dia Neviral & Duviral karena Zidofudin habis pasokannya…” (DKT Perempuan, Jakarta)

 

Hal. 12 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

Tabel 4: Situasi perawatan ARV di Indonesia (2008 dan 2009) Tanggal

Menjalani perawatan HIV Tidak layak Layak Tidak pernah menjalani terapi ARV Pernah menjalani terapi ARV Meninggal dunia Hilang kontak Ditransfer Berhenti Masih menjalani terapi ARV Orisinil lini 1 Substitusi lini 1 Pindah ke lini 2 Jumlah rumah sakit

November 2009 Jumlah % pasien 50510 17335 33175 7791 25384 2729 1272 932 15442 5009 12358 2734 30

Desember 2008 Jumlah % pasien 36628 13268

34.3 65.7 23.5 76.5 10.8 5 3.7 60.8 19.7 246.7 54.6 0.6

23360 5480 17880 2005 998 649 10616 3612 8444 1994 178 150

163

36.2 63.8 23.5 76.5 11.2 5.6 3.6 59.4 20.2 233.8 55.2 4.9

IV Laporan triwulan DepKes, Des 2009.

REKOMENDASI 1. Kami membutuhkan informasi lebih lanjut tentang situasi di Papua. Jarak geografis, budaya dan faktor-faktor politik telah memberi kontribusi pada kerentanan Tanah Papua atas ketelantaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sangat penting bahwa semua laporan nasional harus secara eksplisit mencakupkan situasi di daerah ini. 2. Kami akan mendukung upaya bersama pemerintah untuk meminimalkan insiden habisnya pasokan ARV, terutama di kota-kota kecil dan kabupaten. Mekanisme laporan dapat diciptakan yang memungkinkan klien ARV dari tingkat kabupaten dapat melaporkan keluhan mereka. 3. Kami mendesak pemerintah untuk memberlakukan ketersediaan ARV pediatrik sebagai hal yang mendesak. 4. Layanan terapi ARV harus dihubungkan dengan layanan kesehatan mental lainnya untuk menangani masalah komplikasi emosional, termasuk kelelahan, dan memastikan kepatuhan.

 

Hal. 13 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

D.3. INDIKATOR UNGASS 5: PMTCT Indonesia mulai melihat dampak tak terelakkan dari HIV bagi anak-anak dan pemuda. Menurut laporan tahunan Depkes (2009), selama lima tahun terakhir kita telah menyaksikan peningkatan pesat infeksi HIV pada anak-anak dan pemuda (lihat Gambar 2). Meskipun rendahnya cakupan PMTCT di Indonesia pada tahun 2008 (kurang dari 10%) kami ingin memberikan catatan pada beberapa hal berikut: 1. Sebagian besar layanan PMTCT di klinik antenatal di kota-kota besar di pulau Jawa disokong oleh LSM (Gustav, 2008). Kita membutuhkan lebih banyak investasi pada struktur kesehatan pemerintah di provinsi-provinsi, terutama di Papua dan daerah lain dengan prevalensi tinggi HIV di antara para perempuan. Menimbang bahwa hanya 31% penduduk di Tanah Papua, sebagai contoh, yang mengetahui ketersediaan tempat tes dan hanya 20% dari ODHA yang membutuhkan terapi ARV yang menerima layanan tersebut, menyediakan layanan PMTCT di daerah tersebut tampaknya tetap menjadi tantangan besar. 2. Penjajakan lapangan kami juga menunjukkan bahwa informasi yang menghubungkan VCT, PMTCT, dan pencegahan HIV/AIDS sering tidak begitu jelas. 3. Kebanyakan layanan PMTCT tersedia di kota-kota besar dan di Jawa. Peningkatan layanan di kota-kota kecil dan wilayah lain secara serius diperlukan. 4. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk isu-isu kekerasan seksual (domestik), trafficking, dan segala macam eksploitasi seksual lainnya terhadap perempuan dan anak-anak saling berhubungan erat dengan kerentanan perempuan dan anak-anak untuk terinfeksi HIV. Isu-isu ini harus diintegrasikan dalam strategi AIDS nasional (lihat juga Indonesia Country Progress Report on Sex Trafficking of Children and Young Person, 2009). 5. Menurut laporan UNAIDS mengenai penularan HIV dalam hubungan intim pasangan (2009) adalah penting untuk memasukkan dan mengintegrasikan pelayanan tentang seksualitas laki-laki dalam semua layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang dikhususkan bagi perempuan. Dalam hal ini, kami melihat kebutuhan dan kurangnya ketentuan dan integrasi. 6. Ketakutan akan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, yang dapat ditemukan dalam institusi pelayanan dan perawatan, tetap merupakan hambatan penting dalam pemanfaatan layanan PMTCT oleh ibu atau wanita hamil (lihat UNAIDS Intimate Partner Report, 2009). Penjajakan lapangan kami menemukan hal-hal berikut ini: “… tidak semua ODHA paham tentang PMTCT. Saya mempunyai teman yang HIV positif yang terkejut dan sedih ketika dia tahu bahwa dia hamil. Dia tidak mau hamil. Ketika dia diberitahu bahwa ada layanan PMTCT di rumah sakit lokal yang bisa mengurangi kemungkinan bayinya terinfeksi HIV, dia merasa lega…” (FGD – populasi kunci, Jogja)

 

Hal. 14 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

“… Di sini (di Manado) informasi mengenai PMTCT tidak cukup. Tentang apa itu…, Saya tidak tahu…” (FGD – wanita, Manado) “Di sini, dokter selalu menyarankan klien ODHA untuk jangan hamil… jadi, layanan PMTCT tidak tersedia secara umum…” (FGD - wanita, Manado) “Banyak wanita positif yang hamil merasa khawatir bahwa mereka mungkin tidak bisa memperoleh layanan yang berkualitas dan aman karena stigma akan statusnya sebagai ODHA… oleh karena itu, banyak dari mereka tidak terbuka mengenai serostatus mereka… karena ketika pekerja kesehatan mengetahui bahwa klien mereka HIV positif, banyak dari mereka ketakutan…” (FGD - wanita, Manado)

Gambar 2: Kasus kumulatif HIV dan AIDS pada usia 0-19 tahun (1995-2009)

Sumber: Depkes, 2009 (dilaporkan pada bulan Juni dan dimutakhirkan pada 7 Agustus 2009)

REKOMENDASI 1. Lebih banyak informasi dibutuhkan harus disediakan di layanan terkait HIV yang menghubungkan VCT, PMTCT, dan ARV. 2. Penyedia layanan harus bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa layanan mereka bebas dari stigma dan diskriminasi. Sebagai tambahan, layanan yang didirikan di daerah berisiko tinggi harus dapat menjangkau klien daripada hanya menunggu klien datang untuk mengakses layanan. Lebih penting lagi, seksualitas dan kesehatan reproduksi laki-laki juga harus menjadi bagian dari layanan yang ada untuk membantu klien laki-laki untuk memahami resiko dan bisa melindungi pasangannya.

 

Hal. 15 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

3. Pelayanan kesehatan mental, terutama konseling individu dan keluarga harus tersedia di semua layanan PMTCT. 4. Sangat mendesak untuk memasukkan isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu terkait lainnya dalam Rencana Strategi Nasional. D.4. INDIKATOR UNGASS 7 & 8: TES HIV (UMUM DAN POPULASI DENGAN RESIKO TINGGI) Diakui bahwa VCT adalah kunci untuk intervensi dini dan pengobatan. Kami juga menghargai upaya bersama untuk meningkatkan ketersediaan VCT melalui LSM, klinik, dan puskesmas. Laporan ini ingin memberikan beberapa catatan sebagai berikut: 1. Tidak ada tinjauan ataupun evaluasi terhadap kualitas standar layanan VCT. Dikarenakan banyaknya pelatihan dan ratusan layanan VCT yang berdiri, kualitas layanan harus dipastikan. Studi lapangan kami dan laporan oleh Solidaritas Perempuan menunjukkan adanya praktek VCT yang tidak tepat. 2. Ada banyak insiden tes non-sukarela yang tidak tercatat. Solidaritas Perempuan melaporkan bahwa sebagian besar pekerja migran telah dites tanpa konseling sebelum keberangkatan mereka sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan wajib. Selama pemeriksaan kesehatan, mereka tidak diberitahu pemeriksaan kesehatan macam apa yang akan mereka jalani. Informed consent (surat pernyataan kesediaan) tidak diberikan. Ketika tes menunjukkan hasil yang reaktif, pekerja migran diberitahu bahwa dia tidak layak dan karenanya tidak dapat diberangkatkan. Untuk penjelasan lebih lanjut mereka akan dirujuk ke LSM atau rumah sakit yang menyediakan layanan terkait HIV (Solidaritas Perempuan, 2009). 3. Banyak klien yang pergi untuk melakukan VCT tidak mengambil hasil tes. Mungkin ada beberapa alasan untuk ini tindakan ini. Pertama, klien begitu takut akan hasil dan tidak yakin akan manfaat dari tes yang dilakukan. Kedua, klien merasa bahwa mereka tidak mungkin mampu mengatasi hal yang akan terjadi setelah mereka mengetahui hasil tes (reaktif) dan, oleh karena itu, memilih untuk tidak tahu. Banyak klien VCT yang mungkin telah menyaksikan teman-teman sebaya mereka yang menjadi depresi setelah mengetahui hasil tes yang positif. Wawancara dengan penasun yang menerima kabar buruk setelah melakukan VCT menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang terpuruk emosi dan jiwanya, tidak bisa berpikir jernih, dan bahkan ada beberapa yang bunuh diri (ARC-UIC, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan pelayanan VCT tanpa menyediakan dukungan kesehatan mental lanjutan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketiga, banyak orang mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang diskriminasi terhadap ODHA. Cerita seperti itu membuat mereka percaya bahwa tidak ada keuntungan apapun ketika seseorang didiagnosis menderita HIV.

 

Hal. 16 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

Studi lapangan kami menemukan hal-hal berikut ini: 1. Kesulitan dalam mengakses layanan VCT “… untuk layanan terkait HIV, seharusnya disediakan di tempat-tempat yang mudah untuk diakses. Jadi, ketika kami harus mengakses layanan, kami tidak harus pergi ke rumah sakit… karena hal itu sulit…” (FGD – populasi kunci, Manado) “… ya, tanpa mengatakan apapun dia mengambil darah saya… ketika saya tanya… dia jawab… ‘Kamu tahu itu untuk apa’…” (FGD - wanita, Papua) “… kami sering ditanya mengapa kami suka pergi keluar malam-malam… kami diminta untuk merubah kebiasaan kami… kami melakukan itu karena itu adalah pekerjaan kami… setelah itu kami lebih suka pergi ke VCT keliling yang disediakan oleh LSM…” (FGD – populasi kunci, Jogja) 2. Layanan HIV dan AIDS menyediakan contoh buruk dan membantu mempromosikan stigma negatif dan diskriminasi pada ODHA. “… Saya sedang hamil ketika itu tetapi saya tidak terinfeksi HIV. Suami saya adalah orang yang terinfeksi HIV. Ketika dokter memeriksa saya, secara tiba-tiba dia langsung memasangkan masker, menggunakan sarung tangan, sesuatu yang tidak dia lakukan ketika kehamilan saya masih berada di trimester pertama. Dia memutuskan bahwa saya tidak bisa melahirkan anak saya di rumah sakit tersebut karena peralatan yang tidak lengkap. Saya bilang berulang kali kalau saya sudah dites sebanyak tiga kali dan saya dan bayi sehat. Tetapi dia tetap bersikeras kalau saya tidak bisa melahirkan bayi saya di sana…” (FGD - wanita, Jakarta) “… mereka tahu kalau saya HIV positif sehingga mereka membuat saya menunggu dari pagi hingga sore (di ruang tunggu dokter). Ketika saya tanya ‘Kenapa?’…, suster menjawab ‘Kamu HIV positif’…, saya malu di depan pasien lainnya” (FGD wanita, Jakarta) “… ketika saya pergi ke dokter gigi di puskesmas, saya diminta untuk menunggu hingga pasien habis… suster menjelaskan ke saya itu karena saya HIV positif. Dia juga bilang kalau dia bersikap baik dengan meminta saya menunggu daripada menolak saya…” (FGD - wanita, Jakarta) “… di tengah-tengah wawancara pekerjaan, pihak manajemen menghentikan wawancara ketika mereka tahu bahwa saya adalah mantan pecandu…” (FGD – populasi kunci, Samarinda) “… Pacar saya tidak sadar ketika dia dibawa ke rumah sakit. Darahnya dites dan positif. Saya ikutan tidak sadar. Tetangga saya diberitahu tentang hal itu. Kami diusir jam 1 pagi. Mereka bilang bahwa kami membawa penyakit ganas dan bisa menginfeksi orang lain di lingkungan…” (FGD – wanita, Samarinda)

 

Hal. 17 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

REKOMENDASI 1. Lebih banyak informasi mengenai manfaat VCT bagi orang yang terlibat atau berhubungan dengan orang yang terlibat dalam perilaku berisiko harus tersedia di semua program dan kegiatan terkait HIV. 2. VCT harus dihubungkan langsung dengan layanan lain, khususnya dengan konseling pasangan, konseling trauma atau kecanduan, perawatan kesehatan dasar, IMS, LJSS, dan layanan terapi substitusi. Bila memungkinkan, dianjurkan bahwa layanan tersebut disediakan secara terpadu. D.5. INDIKATOR UNGASS 9: PROGRAM PENCEGAHAN PADA POPULASI DENGAN RESIKO TINGGI Kelompok-kelompok masyarakat yang termasuk dalam populasi dengan resiko tinggi: a. IBBS-MARP 2007/2008 (MOH, 2008)8: Pekerja seks komersial (PSK-pria dan wanita; langsung dan tidak langsung), pengguna narkoba suntik (penasun), homoseksual, waria, LSL, pelanggan PSK, pria yang terlibat dalam pekerjaan berisiko, nelayan, pengemudi truk dan ojek), dan remaja. b. Strategi Nasional 2010-2014: Pekerja seks komersial (laki-laki/perempuan), pelanggan PSK, pasangan seksual pelanggan PSK, LSL, dan penasun. c. Tim estimasi tahun 2009: semua yang disebut di atas (b), narapidana9 Berdasarkan inklusi di atas, kita dapat mencatat bahwa buruh migran, pasangan seksual penasun, petugas dan personel militer, dan mungkin kelompok masyarakat lain yang mungkin berisiko karena pekerjaan mereka, orientasi seksual, atau kontak/hubungan dengan individu beresiko tinggi tidak termasuk dalam penjajakan dan strategi pencegahan/intervensi apapun. Berikut ini adalah sejumlah tantangan dengan intervensi yang ada saat ini: 1. Data: Menurut tim estimasi 2009 (KPA, 2010) tidak semua kelompok masyarakat bisa diperkirakan berdasarkan data yang ada, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi/kota/kabupaten. Bahkan, banyak dari kelompok masyarakat ini (PSK langsung, LSL, pelanggan dari PSK, laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan beresiko) memiliki data yang sangat sedikit. 2. Investasi: Karena sumber daya dan prioritas yang terbatas – tidak semua kelompok masyarakat yang terdaftar di IBBS-MARP menerima investasi yang seimbang untuk pencegahan. PSK, penasun, dan LSL telah diperlakukan sebagai kelompok sasaran utama untuk pencegahan. Narapidana sudah mulai mendapatkan perhatian. Pelanggan dari PSK dan pasangan seksual mereka, dan semua kelompok masyarakat lainnya yang tercantum di atas (termasuk                                                         8

Depkes (2008). Surveilans terpadu Biologik dan Perilaku 2007/2008. Tim Estimasi 2009, Estimasi populasi rawan tertular HIV dan ODHA 2009. Disajikan di Jakarta, 8 Februari 2010. 9

 

Hal. 18 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

remaja) yang saat ini tidak dianggap sebagai kelompok sasaran prioritas. 3. Kelompok sasaran sekunder dan tersier: Strategi pencegahan yang ada saat ini perlu mendefinisikan dan mengidentifikasi kelompok sasaran sekunder dan tersier untuk pencegahan secara lebih serius. Pelanggan PSK dan pasangan seks penasun harus dipertimbangkan secara serius sebagai kelompok sasaran sekunder dan pasangan seksual pelanggan PSK sebagai kelompok sasaran tersier untuk KIE dan program pencegahan lainnya. 4. Melampaui populasi dengan resiko tinggi: Meskipun dipahami dan penting untuk mendefinisikan populasi dengan resiko tinggi dalam Strategi Nasional, jelas sekali bahwa strategi ini mungkin berbahaya bagi keseluruhan strategi pencegahan HIV jika kita mengabaikan populasi lain yang kurang berisiko tetapi memiliki kaitan yang erat. Sudah dipahami bahwa sebagian besar anggota populasi kunci juga terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan tetap (perempuan) yang beresiko tidak sadar akan terinfeksi HIV (UNAIDS, 2009; FHI-ARC, 2010). Di sisi lain, kelompok lain yang saat ini tidak dianggap sebagai populasi berisiko tinggi sebenarnya merupakan kelompok yang sangat berisiko, terutama pemuda yang berhenti sekolah, mereka yang bekerja di lingkungan dengan resiko tinggi, dll. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggabungkan pendekatan populasi resiko spesifik dan sektoral. KPAN harus bertahan pada populasi dengan resiko tinggi tetapi mendelegasikan tanggung jawab kepada lembaga-lembaga sektoral dan membantu dalam memperkuat respon mereka. Kami percaya bahwa mekanisme seperti ini tidak ada di KPA. Sebagai contoh: a. Kemenhankam: rekrutan dan personel militer b. Kemendiknas: siswa sekolah dan keluarga mereka c. Kemensos: PSK langsung dan tidak langsung, pelanggan dari PSK, LSL yang tinggal di jalan, remaja yang berhenti sekolah d. Depkes dan BKKBN: populasi umum, anak-anak usia sekolah, anakanak yang berhenti sekolah e. Kemenakertrans: tempat kerja, buruh migran dan keluarga mereka f. Kemenkum dan HAM: narapidana dan keluarga mereka Sebagaimana yang diindikasikan sebelumnya, meskipun mekanismenya sudah tersedia, KPA harus mendukung pelaporan dan pendistribusian sehingga masyarakat mengetahui prestasi dan tantangan mereka. 5. Prinsip GIPA: Semenjak diadopsi oleh Paris AIDS Summit pada tahun 1994, kami telah berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Hambatan teknis, budaya, dan hukum telah menurunkan partisipasi populasi terdampak HIV secara signifikan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional. KPA telah bekerja sangat keras untuk mengembangkan lingkungan kerja yang inklusif yang harus dihargai dan dipelihara. Pencapaian dalam menerima Global Fund ronde 8 dan 9 merupakan bukti nyata dari kerja keras KPA untuk melibatkan para pemangku kepentingan penting dalam proses penulisan proposal. Kami perlu mengingatkan bahwa,

 

Hal. 19 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

bagaimanapun juga, pengamatan kami terhadap pelaksanaan program Global Fund masih dirasa kurang dalam hal transparansi dan kolaborasi yang konstruktif serta partisipasi organisasi masyarakat yang terdampak HIV. Laporan ini ingin menyatakan keprihatinannya karena bahkan di antara OMS yang mewakili masyarakat yang terdampak HIV di CCM, tidak ada cukup penjangkauan yang melampaui batas-batas kelompok tertentu. Dengan kata lain, anggota terpilih yang mewakili orang-orang yang positif atau jaringan atau organisasi spesifik lainnya, misalnya, hanya akan bertanggung jawab kepada konstituen langsung mereka sementara banyak ODHA yang mungkin tidak termasuk dalam jaringan mereka. Dalam situasi dimana sumber daya untuk pencegahan masih sangat terbatas, terutama pemerintah dan pendanaan asing, kita harus bisa memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab dan membantu diri mereka sendiri dengan menggunakan sumber daya sendiri yang tersedia. 6. Terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GIPA di Indonesia selama ada peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap populasi dengan resiko tinggi. Wawancara kami dengan anggota Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa terdapat 19 peraturan setingkat provinsi, 134 peraturan setingkat kota, dan 1 peraturan daerah yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasi atau mendiskriminasi kelompok-kelompok orang tertentu berdasarkan pekerjaan dan orientasi seksual mereka (KOMNAS Perempuan, 2010). KPA sebagai lembaga negara multi-sektoral harus menyatakan kebijakan inklusif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri. Penjajakan lapangan menemukan hal-hal berikut ini: 1. Ada banyak bahan KIE yang didistribusikan di masyarakat. Berbeda-beda dari segi format dan isi. Sebagian besar materi ini didistribusikan ke target/kelompok sasaran yang sangat terbatas, terutama yang dianggap sebagai penerima program tertentu oleh LSM atau lembaga layanan tertentu. 2. Di Papua, kebanyakan materi KIE tidak dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai HIV dan AIDS dan bagaimana menghindari infeksi tersebut. Banyak materi KIE dirancang untuk menyentuh sub-populasi yang bisa membaca, sedangkan banyak populasi yang terdampak HIV merupakan kelompok dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. “… ada banyak brosur tentang HIV dan AIDS tetapi didistribusikan oleh LSM untuk orang-orang tertentu, populasi umum tidak diberitahu…” (FGD – wanita, Jayapura) “… kebanyakan orang dewasa dan orang tua di Papua tidak pernah sekolah – mereka tidak tahu bagaimana caranya membaca brosur-brosur tersebut…” (FGD – wanita, Jayapura)

 

Hal. 20 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

3. Kelompok target juga mendambakan partisipasi aktif sehingga mereka bisa membantu membuat materi KIE cocok untuk kelompok masyarakat tertentu dan berurusan dengan masalah tertentu spesifik yang dihadapi kelompok tersebut. “Mengapa tidak membuat materi KIE sesuai dengan tahapan – dari informasi dasar hingga lanjutan? Dalam kasus ini, kami masyarakat biasa bisa memahaminya…” (FGD – PSK, Jakarta) “… ide yang bagus untuk melibatkan pekerja seks di Kelurahan sehingga anggota PKK bisa paham bahaya dan posisi kami sebagai pekerja seks…” (FGD – PSK, Jakarta) 4. Informasi mengenai HIV dan AIDS dan mengenai kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja dan pemuda harus ditulis dan disampaikan melalui media yang mengerti pemuda, seperti majalah remaja, radio, dan TV. Banyak dana telah dihabiskan untuk mengembangkan media yang tidak efektif. “… untuk radio… informasi mengenai HIV dan AIDS harus disusun dalam pesan yang lebih sederhana dan mudah dipahami…” (FGD – populasi kunci, Jakarta) “… ada banyak uang yang dihabiskan untuk mencetak selebaran – kenapa tidak menginvestasikan semuanya ke rumah produksi – biarkan mereka menangani masalah dengan lebih professional yang sesuai dengan kelompok target sehingga informasi menjadi lebih menarik. … Saya juga menyadari partisipasi rendah dari anggota komunitas yang terdampak…” (FGD – populasi kunci, Jakarta). REKOMENDASI 1. Walaupun upaya terkonsentrasi untuk mengekang epidemi di populasi dengan resiko tinggi sangat penting, tetapi selalu ada kemungkinan infeksi merebak ke populasi umum. Perhatian lebih untuk remaja, orang yang terlibat dalam pekerjaan yang dapat mengakibatkan perilaku berisiko, pasangan dari penasun dan pelanggan PSK, dan narapidana harus didukung dan harus memiliki strategi spesifik. KPA, kementerian sektoral, dan OMS harus membahas strategi sesegera mungkin. 2. ODHA dari populasi kunci harus secara aktif terlibat untuk melindungi pasangan seksual mereka, terutama istri-istri mereka. 3. KPA harus tegas ketika berhadapan dengan kebijakan inklusif kementerian sektoral. Hal ini telah didukung sendiri oleh Presiden ketika ICAAP IX di Bali. 4. Materi KIE untuk kelompok sasaran sekunder dan tersier harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. D.6. INDIKATOR UNGASS 10: DUKUNGAN BAGI ANAK YANG

 

Hal. 21 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

TERDAMPAK OLEH HIV DAN AIDS Menurut data Depkes terakhir (Desember 2009), terdapat 1.280 anak-anak usia 0-18 tahun yang hidup dengan AIDS. Mengingat perkiraan jumlah ODHA (296.000), mungkin ada lebih dari 500.000 orang yang terdampak HIV dan AIDS. Sudah jelas, oleh karenanya, bahwa kita mungkin berhadapan dengan fenomena puncak gunung es. Perhatian kepada anak yang terdampak HIV dan AIDS di Indonesia baru dimulai. Kementrian Sosial menyediakan paket bantuan bagi anak dengan HIV untuk membantu mereka mengakses pelayanan kesehatan, membayar biaya yang berkaitan dengan sekolah, dan menyediakan modal kecil untuk menambah pendapatan keluarga. Program ini berjalan di 4 propinsi. Sejumlah LSM di Jakarta dan beberapa kota di Jawa dan Bali telah merawat anak dengan HIV dan mereka yang terkena dampak epidemi (yatim piatu). Mereka sering menemukan bahwa anak yang dilahirkan dari orangtua yang terinfeksi HIV ditinggalkan oleh keluarga besar mereka. Mereka masih kesulitan dalam memperoleh dukungan untuk mengakses tes HIV, ARV, dan pengobatan untuk infeksi oportunistik. Banyak anak yang tidak didiagnosis atau dites sebelum mereka sakit parah dan jumlah CD4 mereka sangat rendah. Ketika sero-status mereka terungkap, mereka harus bersaing untuk mendapatkan perawatan umum dan layanan pengobatan gratis dengan anak-anak sakit lainnya. Anak-anak yang menjalani terapi ARV dan mampu bersekolah beresiko mendapatkan stigma dan diskriminasi. Orang tua biasanya enggan untuk mengungkapkan situasi dan kondisi anak-anak mereka dikarenakan kurangnya kepercayaan pada sistem yang berlaku10. Di banyak kasus, biasanya sudah terlambat. REKOMENDASI: 1. Data anak yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS harus ditingkatkan dan dibuat tersedia bagi masyarakat umum. 2. Anak-anak mungkin menerima dampak negatif HIV karena stigma dan diskrimasi yang terus bertahan terhadap ODHA. Orangtua dengan HIV tidak dapat menemukan kehidupan yang layak karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup baik tentang penyakit ini. Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memberikan informasi ke publik dan untuk menghilangkan hambatan sosial dan ekonomi pada ODHA. . 3. Seharusnya ada kebijakan yang jelas berkaitan dengan akses bagi anak dengan HIV/AIDS di rumah sakit dan layanan perawatan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab akan respon yang tepat dan cepat dan bukan untuk menciptakan konflik kepentingan bagi anak-anak lain yang sedang sakit. 4. Kementrian Pendidikan Nasional seharusnya menyusun kebijakan untuk melindungi anak-anak yang terinfeksi dan terdampak oleh HIV dan AIDS dalam sistem pendidikan/sekolah. Adalah kewajiban negara untuk melindungi                                                         10

Wawancara dengan 30 orangtua anak yang terinfeksi HIV oleh Lentera Anak Pelangi, Universitas Atma Jaya, Januari 2010.

 

Hal. 22 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Kementrian maupun KPA tidak bisa menyerahkan masalah serius ini dengan hanya menerbitkan kebijakan pemerintah di tingkat provinsi/kota/kabupaten. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia dan hukum adalah kewenangan pemerintah pusat. 5. Anak-anak yatim piatu dan yang seringkali ditinggalkan oleh keluarga besar mereka memerlukan bantuan dan pelayanan khusus. LSM harus bisa mengakses paket bantuan pemerintah yang disediakan bagi anak-anak ini. 6. Intervensi bagi anak-anak ini harus meliputi layanan psikososial dan kesehatan mental. D.7. INDIKATOR UNGASS 11: PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERBASIS HIV DI SEKOLAH Kami ingin menekankan bahwa sektor pendidikan di Indonesia, meskipun merupakan sektor konservatif, telah membuat banyak terobosan maju dalam merespon epidemi HIV dan AIDS. Manual bagi guru telah tersedia sejak tahun 2000 mengenai pendidikan kecakapan hidup yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan lanjutan (terbaru) telah menyertakan kesehatan seksual dan reproduksi dan penyalahgunaan narkoba. Isu-isu ini telah dimasukkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 sesuai dengan tingkat pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan sudah diterbitkan dimana pencegahan HIV dan AIDS dan Penyalahgunaan Obat adalah kegiatan wajib. Bahkan, sektor ini memiliki “Strategi Pencegahan HIV melalui pendidikan” sendiri yang dirumuskan pada tahun 2004 dan semenjak tahun 2007 telah tersedia dalam media cetak. Di Papua, HIV dan AIDS telah masuk dalam sektor pendidikan. Bahkan, banyak sekolah sudah mampu memberikan pelatihan layanan di tempat bagi para guru tentang HIV dan AIDS bekerjasama dengan LSM nasional dan internasional (UNESCO, 2010). Tantangan berikut ini, bagaimanapun juga, tetap harus serius ditangani: 1. Distribusi buku "Strategi Pencegahan HIV melalui Pendidikan" tidak mencapai sekolah di tingkat provinsi atau tidak digunakan sebagai acuan utama. 2. Walaupun topik HIV dan AIDS serta penyalahgunaan narkoba telah terintegrasi dalam Standar Kompetensi Minimum di SMP dan SMA tahun 2006, sektor pendidikan mengalami kesulitan untuk merespon HIV dan AIDS secara efektif karena: a. Tidak semua sekolah memiliki materi yang tepat untuk menangani isu HIV dan AIDS. Dapat ditemukan bahan berkualitas pada informasi terkait HIV dan kecakapan hidup, tetapi distribusi materi dibatasi oleh sumber daya yang tersedia.

 

Hal. 23 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

b. Kebanyakan guru belum pernah dilatih dalam penanggulangan HIV dan AIDS dan tidak merasa mampu untuk mengajar siswa pada topik ini. c. Budaya dan agama menjadi hambatan bagi guru untuk memberikan informasi mengenai seks, seksualitas, dan kesehatan seksual dan reproduksi. d. Prioritas guru adalah mengajar kompetensi inti untuk ujian akhir nasional, yang mungkin secara substansial tidak berhubungan dengan HIV dan AIDS. 3. Kami juga menyadari bahwa World Population Fund dan BKKBN telah menyediakan informasi berbasis internet mengenai kesehatan seksual dan reproduksi seperti DAKU (Dunia Remajaku Seru) dan CERIA. Program ini diakses oleh sekolah dan anak-anak yang berhenti sekolah untuk belajar tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. penjajakan kami menunjukkan bahwa siswa memerlukan sasaran dan informasi yang terus terang mengenai isu terkait epidemi HIV dan mereka biasanya mencari informasi menggunakan media popular dan dunia maya. Upaya terpadu dibutuhkan untuk mencari dan menggunakan peluang di sektor pendidikan dalam usaha untuk memberikan informasi dan mendidik siswa tentang pencegahan HIV. Kegiatan ekstrakurikuler, program kesehatan sekolah, pelatihan bagi guru mengenai layanan sebelum dan layanan di tempat adalah beberapa peluang yang telah digunakan untuk membawa isu HIV dan AIDS ke dalam sistem. Mungkin ada lebih banyak kesempatan di luar kelas dan buku teks sekolah yang masih bisa dieksplorasi. REKOMENDASI: 1. Upaya terpadu harus lebih banyak diinvestasikan untuk memberikan informasi bagi anak-anak yang berada di dalam dan di luar sekolah. Mitra pembangunan dan KPA serta kemetrian sektoral lainnya harus bekerja sama untuk memanfaatkan apa yang telah dikembangkan dan diuji oleh sektor pendidikan, BKKBN, dan Kemensos untuk menjangkau khalayak yang seluas mungkin. Tantangan yang lebih serius bisa ditemukan di Tanah Papua dimana budaya, bahasa, tingkat pendidikan, dan wilayah geografis bisa menghambat kegiatan pencegahan yang efektif. Usaha khusus sangat dibutuhkan di wilayah ini. 2. Ada banyak LSM atau OMS (termasuk yang berbasis agama) yang mampu memberikan informasi dan pelatihan yang efektif. KPA (juga Komisi Penanggulangan AIDS tingkat provinsi/kota/kabupaten) harus menjalin kemitraan dengan mereka. Hal ini sangat penting karena kebanyakan Komisi Penanggulangan AIDS tingkat provinsi/kota/kabupaten yang baru dibentuk belum siap untuk bekerja sendiri untuk menjalankan program yang efektif. D.8. INDIKATOR UNGASS 12-21: PENGETAHUAN DAN PERILAKU DARI

 

Hal. 24 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

POPULASI DENGAN RESIKO TINGGI IBBS-MARP 2007/8 dengan jelas mengungkapkan bahwa pengetahuan mengenai pencegahan HIV di antara kelompok resiko tinggi telah membaik. Lebih dari 69 hingga 89% tahu bahwa penggunaan kondom dan hubungan setia dapat mencegah infeksi HIV. Namun, 24 hingga 75% dari responden juga mengungkapkan pemahaman yang salah mengenai bagaimana HIV ditularkan. Pada aspek perilaku, pengawasan juga menunjukkan bahwa perilaku berbagi jarum suntik di antara penasun dan keterlibatan dalam seks komersial yang tidak aman masih sering dilakukan oleh kelompok resiko tinggi. Laporan ini ingin memberikan perhatian ada beberapa hal di bawah ini: 1. Intervensi perubahan perilaku yang mencakup penyediaan informasi dan keterampilan yang relevan sangat berguna dan telah membantu kelompok resiko tinggi untuk mengubah perilaku berisiko mereka. 2. Masalah yang dihadapi, bagaimanapun juga, adalah untuk mempertahankan atau memelihara perubahan perilaku. Di bawah ini adalah penyebab kegagalan dalam mempertahankan perubahan perilaku yang konstruktif: a. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penanganan pecandu narkoba dan mereka yang "terpaksa" bekerja dalam lingkungan yang berisiko, seperti pekerja seks. Penjajakan cepat pada penasun perempuan dan program pengurangan dampak buruk mengungkapkan insiden pelanggaran hak asasi manusia selama penangkapan dan penahanan oleh petugas kepolisian (Yayasan Stigma, 2010). b. Kriminalisasi anggota populasi kunci, terutama kepada anggota kelompok minoritas seksual, pekerja seks, penasun, dan tahanan – seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya. c. Intervensi yang mempromosikan hukuman dan pengucilan sosial kepada anggota populasi dengan resiko tinggi. d. Keyakinan dan praktek yang salah mengenai penggunaan kondom sering kali didukung oleh tokoh masyarakat. e. Dalam layanan pengurangan dampak buruk (Harm Reduction), kepemimpinan di pemerintahan, khususnya di Kemenkes, KPA dan BNN, telah gagal mencapai konsensus mengenai penyediaan jarum bersih/steril. Program pengurangan dampak buruk yang satu ini masih menemukan kontroversi dan menciptakan kebingungan di kalangan pekerja lapangan, staf HR di puskesmas, dan calon klien. f. Undang-undang mengenai otonomi daerah sering disalahartikan oleh otoritas legislatif dan eksekutif kabupaten bahwa mereka mungkin dapat menciptakan instrumen hukum sendiri yang menyimpang dari hukum nasional. Beberapa Peraturan Daerah yang mengkriminalisasi minoritas seksual, misalnya, tidak didukung oleh hukum nasional yang berlaku.

REKOMENDASI:

 

Hal. 25 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

1. Upaya berkelanjutan untuk mengembangkan kebijakan inklusif dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan hukum/kebijakan, sosial-budaya, dan agama secara serius diperlukan. Hentikan kriminalisasi kepada populasi kunci berdasarkan mata pencaharian beresiko, penggunaan narkoba, atau status minoritas seksual mereka. KPA dan OMS harus memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat untuk menghilangkan bias dan prasangka terhadap anggota mitra-mitra mereka. 2. Partisipasi yang berarti dan signifikan anggota populasi dengan resiko tinggi dalam perencanaan, desain, dan implementasi program harus difasilitasi. Koordinasi dan kerjasama dengan dan antara kelompok yang beragam ini harus ditingkatkan. 3. Intervensi psiko-sosial dan pelayanan kesehatan mental harus ditambahkan dalam intervensi yang ada saat ini untuk mengatasi pengalaman traumatis yang berhubungan dengan kecanduan dan diskriminasi jangka panjang, pengungkapan serostatus, hubungan dengan orang dekat dan mencari pemecahan berkaitan dengan keyakinan yang salah tentang diri dan situasi mereka.

 

Hal. 26 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

DAFTAR PUSTAKA Barraclaugh,A., Clark, M., Heltzer, N., Hudyono, Y. (February, 2008). Report of HIV/AIDS commodities survey and supply chain status assessment in Tanah Papua: Survey of HIV/AIDS commodities in Tanah Papua. Arlington, VA: SCMC and Pepfar. BPS (2009). A socio-economic impact study of HIV and AIDS on Households. Draft report. FHI-ARC (2010). Perilaku dan jaringan seksual pengguna napza suntik. Jakarta: ARC-FHI. Gustav, R. 2008. Monitoring UNGASS-AIDS Goals on Sexual and Reproductive Health. Irwanto et al., 2010. CCM II Advocacy Project Report “Enggaging CS Representative in CCM Global Fund Indonesia”. KOMNAS Perempuan (March, 2009). Atas Nama Otonomi Daerah; Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia. KPAN (2008). Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS pada Anak dan Remaja 2007-2010. Jakarta: KPAN. Solidaritas Perempuan (2009). Mandatory testing on Indonesian migrant workers: 2007 report. Jakarta: Solidaritas perempuan, CARAM Asia, UNIFEM. STIGMA (2010). Pengalaman Perempuan Penasun dalam Mengakses Pelayanan harm Reduction: Sebuah kajian cepat. Draft report. UIC-ARC (2010a). Factors related to ARV adherence among IDU in Jakarta and Bali – Report of Pilot 1 phase 2. UNAIDS (2009). HIV transmission in intimate partner relationships in Asia. Geneva: UNAIDS. UNESCO (2010). Education response to HIV, drugs, and sexuality in Indonesia: An assessment on the integration of reproductive health, HIV, and drug abuse, issues in Junior and Senior High Schools in Papua, Maluku, West Kalimantan, Riau islands, DKI Jakarta, and Bali. Monograph report. Jakarta: Atma Jaya HIV/AIDS Research Center and UNESCO.

 

Hal. 27 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

 

Hal. 28 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

LAMPIRAN Tabel 03: Jumlah responden  FOCUS GROUP DISCUSSIONS POPUL ASI KUNCI

PEKRJA SEKS WANITA

PASANGAN SEKSUAL PENASUN (WANITA)

REMAJ A/PEM UDA

Aceh

7

6

5

8

1

3

Jaka rta

6

7

9

8

3

1 (LSM)

Jogja karta

9

6

6

6

3

3 (Kepala sekolah, PAC, Dinkes kota)

Sama rinda

6

6

6

8

3

4 (Kepala sekolah, Dinkes, KPAP, LSM)

Man ado

6

6

6

6

2

4 (Dinkes, Kepala sekolah, LSM, KPAP)

Jaya pura

5

8

5

7

1

4 (Kepala sekolah, Dinkes, LSM, KPAP)

Kota

LSM

7

Exit Interviews

Instit usi nasio nal

Wawancara mendalam

9 (KPAN, KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, FHI, HCPI)

TOT AL

39

39

37

43

7

 

 

Hal. 29 

 

13

28


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

 

Hal. 30 

 


Forum UNGASS-AIDS Indonesia

Persetujuan etika

 

Hal. 31 

 

Laporan UNGASS Forum untuk UNGASS 2010  

Laporan UNGASS Forum untuk UNGASS 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you