Page 1

P O L I C YÂ PORTFOLIO

ARISKI S

Desain Implementasi & Kebijakan Evaluasi Kebijakan Diampu oleh : Dr. Bevaola Kusumasari, S.IP, M.Si


THE PICTURE OF THE THINGS IS NOT THE THINGS PETERS AND WATERMAN JR.


DOCUMENT REVIEW

Portofolio

kebijakan publik yang disusun dari bahan

kajian dan diskusi dalam studi Desain Implementasi dan Evaluasi

kebijakan

Publik

yang

diampuh

oleh

Dr.

Bevaola Kusumasari, S.IP. M.Si. Dokumen ini berjudul Policy Portofolio yang berisi rekomendasi dari kebijakan beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai role model kebijakan publik di Indonesia Penyusun : Ariski S Departement Manajemen & Kebijakan Publik FISIPOL-UGM

1


DAFTAR ISI Dokument Review 1 Sistem Zonasi Sekolah di Victoria Australia Dan Indonesia

3

Kebijakan Kesehatan DI AS dan Indonesia 11 Sistem Transportasi di Jepang 15 Kebijakan Pariwisata Indonesia 19     

   2


SISTEM ZONASI SEKOLAH AUSTRALIA  INDONESIA

3


Sistem Zonasi di Victoria, Australia

UU Reformasi Pendidikan dan Pelatihan

Termasuk didalamnya mengenai sistem zonasi sekolah berdasarkan faktor, keadaan jalan raya, sungai, taman dan letak geografis Memperhatikan kemudahan akses dan

tahun 2006

perjalanan dari rumah ke sekolah

Victoria  

Ketersediaan transportasi umum. Dengan demikian, anak tidak banyak menghabiskan waktu di perjalanan.

4


Sekolah lingkungan terdekat diukur berdasarkan garis lurus dari alamat tetap calon siswa jika tinggal di daerah

Hak yang diatur dalam UU Reformasi Pendidikan tahun 2006

metropolitan Melbourne, Ballarat, Bendigo, Geelong

Jika tinggal di daerah lain, diukur dengan rute terpendek melalui jalan darat & mempertimbangkan masalah akses.

Winson and Hall Law Associates 123 Anywhere St., Any City, State, Country 12345

5


Zona dan jenis sekolah lainnya di Victoria

Sekolah dengan satu jenis kelamin memiliki zona. Jika Anda berada di zona untuk sekolah satu jenis kelamin, Anda juga akan berada di zona untuk

Sekolah yang menggunakan sistem seleksi masuk tidak memiliki zona, tetapi mereka memiliki aturan pendaftaran lainnya.

sekolah bersama. Sekolah-sekolah komunitas dan sekolahsekolah bahasa Inggris tidak memiliki zona. Sekolah spesialis tidak memiliki zona tetapi

"Education is a service. It's giving ourselves - not just our knowledge to the next generation." -Sr. Valdez

mereka memiliki area transportasi yang ditentukan.

6


Sistem Zonasi di Melbourne

Tingkatan sekolah dengan sistem zonasi SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS

7


Sistem Zonasi di Indonesia

8


 Tujuan sistem zonasi di Indonesia

Pemerataan kualitas pendidikanÂ

Mendorong kreaktifitas Pendidikan dalam kelas

Membantuh pemerintah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaranÂ

heterogen

menghapuskan kasta dalam sekolahan

Jarak tempuh semakin dekat

Mencegah penumpukan SDM berkualitas di suatu wilayah

Pemerataan kebutuhan distribusi guru di setiap daerah

Meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentetan

9


Rekomendasi Sistim Zonasi di Indonesia

Inside this volume of the Gazette Interview - 2 New Canteen - 3

Seleksi penerimaan guru yang berkompensi & berkomitemen tinggi agar siap ditempatkan didaerah manapun Â

Terus melakukan sosialisasi secara berkala kepada dinas terkait yang akan menerapkan sistem ini. supaya tidak terjadi kekeliruan ketika penerapannya Memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar sarana dan prasarana sekolah semakin berkualitas supaya tidak ada calon siswa yang akan pindah zonasi Kemudahan akses harus tetap diperhatikan seperti, transportasi umum yang tersedia atau pihak sekolah yang menyediakan akses tranportasi bagi siswanya

10Â


KEBIJAKAN KESEHATAN DI AMERIKA SERIKAT (AS) DAN INDONESIA OBAMA CARE DI AS DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI INDONESIA

11


OBAMA CARE Kebijakan yang dibuat oleh presiden Presiden Amerika yang ke-44, Barack Obama. mendapat legitimasinya dari Kongres Amerika dan disahkan pada 23 Maret 2010.

TUJUAN DARI KEBIJAKAN OBAMA CARE

Mengatur tentang perlindungan pasien dan layanan kesehatan yang terjangkau. Mengurangi pengeluaran perawatan kesehatan di AS Memberikan asuransi kesehatan yang terjangkau kepada warga negara AS

Diperuntukan bagi semua warga negara AS mulai terhitung 1 Januari 2014

meningkatkan kualitas asuransi kesehatan

12


JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu

Pilihan bagi warga negara bukan kewajiban setiap warga untuk mengikuti program ini

Paket manfaat yang di atur dalam UU Program Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminana Pensiun (JP) Program Jaminan Kematian (JKM) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

UUD 1945 UUÂ No 40 Th 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional UU No 24 Tn 2014 tentang penyelenggaraan jaminan sosial

Program JKN dikelola langsung oleh BPJS kesehatan Â

13


GLOBAL GEOMETRY

YEAR 2018

REKOMENDASI UNTUK JKN DI INDONESIA Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang mewajibkan kepada setiap warga negara terdaftar dalam program jaminan kesehatan tersebut Pemberian sanksi yang tegas kepada warga yang tidak rutin membayar iuran kesehatan tersebut. Melakukan pemeriksaan data perserta secara berkala agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan peserta jaminan kesehatan

14


SISTEM TRANSPORTASI DI JEPANG

15


SISTEM TRANSPORTASI DI JEPANG  Kebijakan sektor transportasi Jepang lebih ditujukan pada penggunaan transportasi publik. maka dari itu pemerintah Jepang membuat peraturan agar warga negaranya lebih memilih menggunakan tranportasi publik Biaya parkir yang tinggi Tarif Biaya toll dan BBM yang tinggi   Denda dan hukuman yang berat bagi pengemudi pengendaraan yang melakukan pelanggaran

16


Tujuan pemerintah Jepang lebih fokus pada transportasi publik

Inside this volume of the Gazette Interview - 2 New Canteen - 3

Mengurangi kemacetan

Mengurangi emisi karbondioksida yang umumnya dikeluarkan kendaraan bermotor pribadi P

Kapasitas lebih besar, sehingga dapat mengangkut penumpang lebih banyak

Efisiensi

P

17


REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAHAN INDONESIA Indonesia dapat mengadopsi beberapa kebijakan transportasi yang ada di Jepang, seperti tarif parkir yang mahal Pemerintahan diharapkan terus melakukan perbaikan pada sistem transportsi publik, agar masyarakat mau beralih menngunakan transportsi publik dibandingkan kendaraan pribadi Meningkatkan kualitas pelayanan pada moda transportasi yang ada agar masyarakat merasa lebih puas dan nyaman menggunakan transportasi publik

18


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

19


Pariwisata di Indonesia "Pariwisata saya tetapkan sebagai leading sector. Pariwisata dijadikan leading sektor ini adalah kabar gembira dan seluruh kementrian laiinya wajib mendukung dan itu saya tetapkan"

PRESIDEN RI - JOKO WIDODO DALAM RAPAT TERBATAS

20


PROGRAM PRIORITAS KEMENTRIAN PARIWISATA Priority Programs Digital Tourism | Homestay Desa Wisata | Air Connectivity

1

Peningkatan Investasi Pariwisata

2

Pengelolaan Crisis Center

3

Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas

7

4

Top 10 Originasi

5

Branding/ PR-Ing

6

Top 3 Destinasi Utama (15 Destinasi Branding)

Sertifikasi Kompetensi SDM Dan Gerakan Sadar wIsata

21


Portofolio Strategi Pariwisata

Alam (Nature) 35 % Wisata Bahari (Marine Tourism) 35 % Ekowisata (Eco Tourism) 45 % Wisata Petualangan 20%

Budaya (Culture) 60 %

Buatan Manusia 5 %

Wisata Warisan Budaya dan Sejarah 20% Wisata Belanja dan Kuliner 45 % Wisata Kota & Desa 35 %

Wisata Mice (Mice & Event Tourism) 25 % Wisata Olahraga 60 % Objek Wisata Terintegritas 15 %

22


Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata ATRAKSI WISATA Daya Tarik Wisata Alam Daya Tarik Wisata Budaya Daya Tarik Wisata Buatan Manusia.

Aksesbilitas Prasarana Transportasi Sarana Transportasi Sistem Transportasi "

Amenitas Prasarana Umum Fasilitas Umum Fasilitas Pariwisata

J

23

Page 08


MENCIPTAKAN 10 BALI BARU Bali baru� adalah suatu istilah khusus, yang mewakili sejumlah tempat wisata yang dinilai berpotensi dapat mendatangkan wisman seperti Bali

Borobudur

Danau Toba

Kepulauan Seribu

Wakatobi,

Labuan Bajo

Tanjung Kelayang

Bromo Tengger Semeru

Tanjung Lesung

Mandalika, NTB

Morotai, Maluku


REKOMENDASI BAGI DAERAH YANG TIDAK MENJADI PRIORITAS DALAM DESTINASI PARIWISATA

Menyusun

dan

menetapkan utama

rencana

pembanguan

pariwisata

kabupaten

/kota

Menetapkan dan

daya

destinasi

tarik

wisata

kabupaten/kota

Mengatur dan

pelaksanaan

pengelolaan

kepariwisataan

setiap

wilayah

Memfasilitasi melakukan destinasi produk

dan

promosi

pariwisata

dan

pariwisata

tersedia

Menyelenggarakan bimbingan

kepada

masyarakat wisata

agar

terhadap wisata

sekitar lebih

potensi

yang

ada.

sadar


Public Policy

nothing can bring you

peace, but yourself. - ralph waldo emerson

Profile for Ariski Supangat

Desain Implementasi Kebijakan Publik  

Desain Implementasi Kebijakan Publik