Page 1

Edisi XLVI / Juni 2014 07

JU

NI

20

14

Sama-sama Tersangka, Beda Perlakuan Sumbangan atau Tagihan Pembayaran? Oleh : Miftahu Ainin & Reni Dwi Anggraini

“Gerakan Kumpul Koin Nasional, dalam Rangka save our campus, save our teacher,” itulah tulisan pada banner yang terpasang di depan Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Untuk penggalangan koin tersebut disediakan kardus pengumpul koin di tiga fakultas seperti saintek, ekonomi, dan tarbiyah. Menurut Sri Harini, selaku Wakil dekan I Saintek, penggalangan koin sebagai bentuk dukungan kepada kampus dan tokoh UIN yang sedang tersandung kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kampu UIN II di Junrejo, Batu. Penggalangan koin tersebut baru dilakukan setelah Imam Suprayogo ditetapkan sebagai tersangka. Imam selaku rektor saat itu sekaligus Ex-Officio kuasa pengguna anggaran ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat keputusan kejaksaan negeri (Kejari) Malang No.31/0.5.11/FD.1/05/20014. Padahal, sebelum ditetapkannya Imam, Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) telah menetapkan dua tersangka lainnya dari pihak UIN Maliki Malang. Dua tersangka lain yang telah menjadi tahanan kota tersebut adalah Jamalillail Yunus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan anggota panitia pengadaan lahan Musleh Harry. Sri Harini menjelaskan bahwa sebenarnya sejak dulu ia telah mengusulkan penggalangan koin tersebut, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan-pimpinan kala itu. “Sudah ini bukan tugas bu Rini. Tugas dosen hanya memikirkan bagaimana proses belajarmengajar bisa berjalan dengan lancar,”

Oleh : Hanik Munasyiroh

ucapnya menirukan perkataan Imam (ketika masih menjabat sebagai rektor) padanya. Sementara itu, Sugeng Listyo Prabowo, selaku wakil rektor II mengatakan bahwa sebenarnya sebelumnya sudah pernah mengadakan penggalangan koin. Tetapi tidak memiliki daya tarik bagi para donator untuk peduli pada para tersangka yang sudah terlebih dahulu ditetapkan. “Tetapi begitu pak Imam ditetapkan sebagai tersangka, mereka jadi peduli karena faktor ketokohannya,” ujarnya. Penjelasan yang dikemukakan keduanya mengandung isi yang berbeda. Sri Harini meng atakan bahwa usulannya untuk menggalang koin tak disetujui oleh pimpinan. Disisi lain Sugeng mengatakan bahwa telah mencoba melakukan penggalangan dana namun tidak berhasil menarik perhatian dari donatur. Kenyataanya banner, kumpul koin, penggalangan tanda tangan baru marak setelah Imam ditetapkan sebagai tersangka. Perlakuan terhadap ketiga tersangka itu pun berbeda. Saat dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Jamalullail Yunus dan Musleh Harry tidak ada yang datang berbondong-bondong untuk memberi dukungan. Berbeda saat Imam, begitu simpatinya para mudhir ma'had, musyrifah, dosen hingga menyewa angkutan umum untuk istighosah di depan kantor Kejari. Bahkan tersebar sms himbauan yang mengatasnamakan tokoh tertentu untuk membela Imam. Disisi lain Jamalullail Yunus bahkan pernah berbicara kepada Malang Post, bahwa ia bersama Musleh Harry dan bendahara proyek Hengki Wahyu Irawan sering dipersalahkan oleh Imam sejak munculnya kasus ini. Sehingga Jamal mengaku merasa dikorbankan. []

OPINI

Save Warga Junrejo

Suara Maba

DOK. INOVASI

Sehubungan dengan adanya masalah hukum yang menimpa mantan rektor UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, UPT-Pusat Pengembangan Bahasa, Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) menurunkan surat edaran yang berisi permohonan sumbangan/bantuan, untuk pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi UIN Maliki. Surat edaran dengan nomor: Un.3/PPB/KU.05.1/96/2014 ini menyebar ke kelas-kelas PPBA sejak tanggal 22 Mei 2014 yang dilengkapi kuitansi terlampir. Miftahul Huda, selaku Kepala Pusat Bahasa Arab, menuturkan bahwa turunnya surat edaran ini serangkaian dengan gerakan save our campus dan save our teacher, yang diadakan oleh tiap fakultas atas himbauan dari pusat, yakni pihak rektorat. Dia juga menjelaskan hal ini dilakukan karena untuk kasus hukum seperti ini, universitas tidak ada anggaran dari pemerintah. Sugeng Listyo Prabowo selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, mengatakan pendampingan hukum yang dimaksud dalam surat edaran tersebut ditujukan untuk biaya operasional pengacara. “Dana ini kita kumpulkan untuk membela prof. Imam, karena beliau kan tidak punya uang untuk membayar pengacara” ungkapnya Hal tersebut mendapat tanggapan dari beberapa mahasiswa. Salah satunya Umi

Nafisah mahasiswa Fakultas Ekonomi semester II, “Cuma dikasih lihat, tidak ada kejelasan dari pemberi surat” begitu tuturnya. Dia juga berpandangan dengan memakai kuitansi, surat edaran itu malah terkesan seperti tagihan pembayaran bukan permohonan sumbangan. “Ini masalah pribadi pak Imam kenapa kita yang harus mengeluarkan dana?” tambahnya. Begitu juga dengan Annisafitri, mahasiswa Fakultas Psikologi, “Maksud dari sumbangan ini bagus, tapi tidak tepat”. Menurutnya tidak ada hubugannya masalah ini dengan mahasiswa. Anisa mengatakan ketika seorang pemimpin universitas mendapatkan masalah seperti ini, mahasiswa tidak perlu ikut serta di dalamnya, karena ini masalah pribadi yang terkena kasus. Dia beranggapan gerakan seperti ini malah terkesan memperburuk citra kampus. Miftahul Huda memaklumi jika respon yang diperoleh dari para mahasiswa tidak sesuai dengan yang diharapkan, perolehannya tidak sece pat yang diharapkan karena sasarannya mahasiswa, bukan orang-orang dermawan yang siap membantu. Hal ini terbukti dari dana yang terkumpul mulai dari beredarnya surat hingga saat ini (2/6), belum memenuhi target, “Dari 85 kelas PPBA terhitung hanya belasan kelas yang sudah mengumpulkan uang” jelasnya.[]

tertulis pada buku Visi, Misi dan Tradisi UIN Malang tahun 2007. Karena pandangan yang berbeda inilah, menjadikan beberapa kelompok menilai secara subjektif, alhasil jangan disalahkan jika kasus ini melahirkan pro dan kontra. Seperti aksi HMI yang menutut independensi kampus, ataupun dukung an banyak mahasiswa maupun dosen pada awal penyelidikan Imam. Dalam kasus Imam sebagai tersangka dugaan korupsi ini masih menyisahkan polemik penafsiran yang berbeda, namun sungguh ironis jika pandangan subjektif justru menutupi korban yang paling dirugikan. Dalam kasus ini tentu tidak terbantahkan bahwa warga Junrejo ialah yang paling dirugikan, mengutip dari penyelidikan kejaksaan dari Tempo.co, ada tanah warga yang hanya dihargai 22-49 ribu rupiah permeter, yang seharusnya dihargai 75 ribu rupiah. Logikanya warga yang seharusnya mendapatkan uang sebesar 75 ribu rupiah permeter, hanya akan mendapatkan kurang dari itu. Mengutip per nyataan Fahur roji,

koordinator Humas HMI dalam orasinya di depan Rektorat, mengungkapkan bahwa warga yang memiliki tanah di Tlekung menangis, mereka merasa telah ditipu dan data-datanya telah dimanipulasi saat pembelian tanah. Terlepas dari benartidaknya pernyataan ini, yang jelas sedikitnya telah meng gambarkan bagaimana keadaan warga yang menjadi korban dalam kasus ini. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika dalam kasus ini, suara warga yang seharusnya dibela, malah seperti hilang begitu saja. Terlebih hampir seluruh institusi di kampus ini hanya berlombalomba untuk membela Imam, tanpa mengingat warga yang benar-benar dirugikan atas pembelian tanah yang tidak sesuai harga. Maka tidak salah, suatu kali salah seorang kawan mengatakan “Save Warga Junrejo.”[]

Oleh : Drei Herba Ta’abudi

Pasca ditetapkannya Imam Suprayogo sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang di Junrejo Batu (8/4), ramai diperbincangkan pro-kontra mengenai penetapan statusnya. Dukungan moril atas Imam Suprayogo cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari aksi penggalangan tanda tangan sebagai bentuk dukungan kepada Imam. Termasuk juga gerakan kumpul koin nasional dalam rangka save our campus dan save our teacher. Di lain pihak, 12 Mei lalu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi damai di depan rektorat, guna menuntut kampus agar menjaga independensinya dari kasus korupsi yang tengah melilit kampus. Menurut Sutaman, selaku Humas UIN Malang mengatakan, bahwa ada perbedaan pandangan dalam kacamata Kejari dengan akademik (kampus). Menurutnya, pada kacamata akademik, Imam sebagai tokoh pembesar kampus; atas dedikasinya menjadi rektor selama 16

tahun, berikut juga dikenal dengan rektor yang suka rela menyumbangkan tunjangan gajinya untuk El-Zawa. Namun terlepas dari segala bentuk dedikasi Imam terhadap kampus. Harus diingat bahwa kasus pidana korupsi tidak hanya berhubungan dengan suap-menyuap, memakan uang negara atau menerima gratifikasi saja. Dalam kasus mengiyakan atau mengambil keputusan, juga salah satu dari tindak pidana korupsi, Hal ini diperkuat dengan Pasal 12 huruf I UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Karena itulah sangat bijak jika membiarkan pengadilan yang semestinya menangani kasus ini. Terkait dari bersalah atau tidaknya Imam dalam dugaan kasus karupsi ini, biarkan saja hakim yang memutuskan. Memang benar, bahwa Imam sebagai tokoh pembesar kampus ini, telah banyak memberikan kontribusi dan dedikasinya. Berikut juga benar, bahwa kampus sebagai institusi pendidikan memang har us menghindari dari perkara korupsi. Terlebih salah satu tradisi yang dikembangkan oleh UIN Maliki ialah terpercaya dan menumbuhkan keteladanan bagi masyarakat, seperti yang

Koran Tempel ini diterbitkan oleh Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) INOVASI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Penanggung Jawab:Rachmad Imam Tarecha. Pemimpin Redaksi: M. Ridho Matlubi. Wakil Pemimpin Redaksi: Salis Fahrudin. Staf Redaksi: Miftahu Ainin, Reni Dwi Anggraeni, Hanik Munasyiroh, Drei Herba Ta’abudi Editor: Rachmad Imam Tarecha, M. Ridho Matlubi, Salis Fahrudin. Layouter: M. Ridho Matlubi. Alamat Redaksi; Gedung Soeharto Lt.1 UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana 50 Malang (65145). Email: uapminovasi@ymail.com, Website: www.uapminovasi.com Twitter: @inovasimagazine

KORBAN PERS? Gunakan Hak Jawab

Q post edisi juni  

Menyoroti tentang polemik dugaan korupsi yang sedang terjadi di UIN Maliki Malang