Issuu on Google+

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK.5399/MENHUT-VI/BRPHP/2004 TENTANG PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KE VII ATAS NAMA PT. SINDO LUMBER DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENTERI KEHUTANAN, Membaca

:

Surat Direktur Utama PT. SINDO LUMBER No . 25/SL-DW/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal permohonan pengesahan RKL VII IUPHHK PT. SINDO LUMBER dan No. 37/SL/DW/XI/2004 tanggal 1 November 2004 perihal penyampaian perbaikan buku RKLUPHHK ke VII PT. SINDO LUMBER beserta peta.

Menimbang

:

a. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pad a Hutan Alam PT. SINDO LUMBER di Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 5100/Menhut-VI/BRPHP/2004 tanggal 19 Okto ber 2004; b. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapat kan persetujuan dan pengesahan ; c. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan; d. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan selanjutnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan; e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan alam ke VII periode tahun 2001 s.d. 2005 a.n. PT. SINDO LUMBER dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang -undang No. 5 Tahun 1990; Undang -undang No. 24 Tahun 1992; Undang -undang No. 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004; Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;


9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001, jo No. SK.307/Menhut II/2004; 10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 168/Kpts-IV/2001; 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2002; 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003. Jis. No. 280/Kpts-II/2003, No. SK 61/Menhut-II/2004, No. SK. 122/Menhut -II/2004; Memperhatikan :

Hasil penilaian dan penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK PT. SINDO LUMBER sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.666/VI/BRPHP-3/2004 tanggal 27 Oktober 2004. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menyetujui dan men gesahkan Buku Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke VII beserta lampirannya a.n. PT. SINDO LUMBER Pro vinsi Kalimantan Tengah , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi RKLUPHHK ke VII pada hutan alam.

KEDUA

:

Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pad a Hutan alam ke VII antara lain ditetapkan : a. Rencana : 1) Tata Batas Areal Kerja ..................................... : 106,60 Km 2) Pemeliharaan Batas Areal Kerja. ....................... : 111,82 Km 3) Penataan Areal Kerja .................................... : 4.837 Ha 4) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan ...... : 5.062 Ha 5) Pembukaan Wilayah Hutan (Jl. Utama&cabang). : 87,29 km b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke VII sampai dengan tahun 2005, ditetapkan etat luas 4.540 ha dan Volume 184.136 m3. c. Rencana Pembinaan Hutan : 1) Perapihan ........................................................:

3.424 h a

2) Inventarisasi Tegakan Tinggal ...........................:

3.297 h a

3) Pembebasan Tahap I ........................................:

3.297 h a

4) Pengadaan bibit ...............................................:

542.586 btg

5) Pengayaan/Rehabilitasi ....................................:

313,77 h a

6) Pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi..:

813,56 h a

7) Pembebasan Tahap II dan III .............................:

5.595 h a

8) Penjarangan Tegakan Tinggal ...........................:

6.243,95 h a

9) Penanaman areal tanah kosong/non produktif ...:

1.616,71 h a

10) Penanaman kiri-kanan jalan .............................:

1000 h a

d. Rencana Perlindungan dan P enelitian Pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus. KETIGA

:

Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebag aimana tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

:

RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. SINDO LUMBER;

KELIMA

:

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Ttd Dr s. YAHYA H ANAF, SH NIP. 080029223

: :

JAKARTA 9 Desember 2005

a.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Ttd. Ir. S U H A R I Y A N T O NIP 080035341

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Menteri Kehutanan di Jakarta; Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya; Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta; Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta; Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ; Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta; Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya; Bupati Barito Selatan di Buntok; Bupati Barito Utara di Muara Teweh; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan di Buntok; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh; Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XII Palangkaraya di Palangkaray; Direktur Utama PT. SINDO LUMBER.


kepmenhut-5399-brphp-04