Issuu on Google+

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.428/MENHUT-II/2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. SULWOOD ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 21.080 (DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH) HEKTAR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN MENTERI KEHUTANAN, Membaca

:

1. Surat Direktur Utama PT. SULWOOD Nomor 100/K.1/SW/III-96 tanggal 16 Maret 1996 perihal Permohonan Perubahan Fungsi dan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan PT. SULWOOD; 2. Akta Nomor 45 tanggal 19 Agustus 1970 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. SULWOOD yang dibuat dihadapan Sitske Limowa, SH Notaris Di UJUNG PANDANG, yang disahkan Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor Y.A.5/120/13 tangal 12 September 1970 telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Akta Nomor 23 tanggal 28 Pebruari 1998 yang dibuat dihadapan Topan Dwi Santoso, SH Notaris di Ujung Pandang.

Menimbang

:

a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan nasional dengan memperhatikan keadilan pembagian kemanfaatan hutan; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut butir a, berdasarkan surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1552/Menhutbun-VI/1999 tanggal 29 September 1999, PT. SULWOOD telah memperoleh persetujuan prinsip areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KAyu PAda Hutan Alam atas areal hutan produksi Seluas ± 21.965 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektar, yang terletak di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan; c. bahwa areal tersebut pada huruf c, bukan merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, atau hutan dengan fungsi konservasi lainnya dan berdasarkan hasil survey lapangan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, secara teknis, ekologis dan ekonomis layak untuk dimanfaatkan, d. bahwa berdasarkan penelaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai Surat Nomor S.113/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 10 Agustus 2004, luas areal hutan tersebut butir c, yang layak dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam adalah seluas ± 21. 080 (dua puluh satu ribu delapan puluh) hektar; e. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT SULWOOD telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KAyu pada Hutan Alam;

f. bahwa…..


2 f.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HAsil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam kepada PT. SULWOOD atas areal Hutan Produksi seluas Âą 21.080 ( dua puluh satu ribu delapan puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 17. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 18. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan ; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 410/Kpts-II/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan HAsil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHL) pada Hutan Alam; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;

25. Keputusan‌..


3 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Memperhatikan :

1. Rekomendasi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522.11/5029/Ekon tanggal 1 Oktober 1994 dan Nomor 522.11/3209/SET tanggal 9 Juli 1997. 2. Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL HAk Pengusahaan Hutan PT. SULWOOD sesuai surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat Nomor 626/Menhutbun-II/2000 tanggal 31 Mei 2000. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

1. Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT. SULWOOD atas areal hutan seluas ± 21.080 (dua puluh satu ribu delapan puluh) hektar yang terletak di Kelompok sungai Lariang – Sungai Kuma- sungai Ho, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan.

KETIGA

:

PT. SULWOOD sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan : a. Etat luas maksimum : 450 hektar/tahun b. Etat volume maksimum (JPT) : 33.870 m3/tahun c. Etat Batang : 12.411 btg/tahun

KEEMPAT

:

PT. SULWOOD sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat….


4 1. Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; 2. Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan; 3. Membuat dan menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 4. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 5. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32).

usahanya

sesuai

standar

7. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, 8. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin diterbitkan ; 9. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 10. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 11. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam, 12. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 13. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan, diselesaikan dalam waktu 3(tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya; 14. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; 15. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku; 16. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan; 17. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu; 18. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 19. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya, 20. Memperlancar penelitian;

petugas

yang

mengadakan

bimbingan,

pengawasan

dan

21. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA……………


5 KELIMA

:

1.

IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;

2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dialarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM

:

1. IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; 2. Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

KETUJUH

:

1. Apabila di dalam areal IUPHHK pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK pada hutan alam. 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SULWOOD dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

:

1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun IUPHHK pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

:

PT. SULWOOD harus melunasi sisa iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHHK) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) Tahun yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Izin ini diterbitkan.

KESEPULUH

:

Dalam hal PT. SULWOOD tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka IUPHHK pada hutan alam tidak diserahkan dan ditarik kembali.

KESEBELAS

:

Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUABELAS

:

Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 19 Oktober 2005

Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

Ttd.

Ir. S U Y O N O NIP. 080035380

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan....


6 Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Perdagangan dan Perindustrian; Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV; Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah; Bupati Mamuju: Kepala Dinas Kabupaten Mamuju yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan; Direktur Utama PT. SULWOOD; Lampiran‌.


kepmenhut-428-2004