Page 1

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.410/MENHUT-II/2004 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT.NUSA NIWIE INDAH ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI LUAS ± 73.500 (TUJUH PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS ) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT DAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA MENTERI KEHUTANAN, Membaca

:

1. Surat Direktur Utama PT.NUSA NIWIE INDAH Nomor 225/NNI-JKT/V/1997 tanggal 19 Mei 1997 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (d/h Hak Pengusahaan Hutan) di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; 2. Akta Nomor 5 tanggal 4 Agustus 1976 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. NUSA NIWIE INDAH yang dibuat dihadapan Gd. Ngurah Rai,SH. Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 15 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Doddy Radjasa Waluyo, SH. Notaris Di Jakarta.

Menimbang

:

a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut butir a, berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/Um/6/1979 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 162/Kpts-II/1992 Tanggal 17 Pebruari 1992, Kepada PT.NUSA NIWIE INDAH telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (d/h Hak Pengusahaan Hutan) pada Hutan alam di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 27 Juni 1999; c. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 976/KptsVI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Kepada PT.NUSA NIWIE INDAH telah diberikan persetujuan sementara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam seluas ± 65.190 ( enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh) Hektar atas areal hutan produksi yang terletak di Kabupaten Halmahera barat dan Halmahera Utara untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 31 Maret 2001; d. bahwa berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor Nomor S.116/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 10 Agustus 2004, Luas areal tersebut pada huruf c yang layak dimanfaatkan adalah seluas ± 73.500 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus )hektar; e. bahwa berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan melalui Lembaga Penilai Independen (LPI) areal dimaksud huruf c telah memenuhi syarat untuk dikelola sebagai unit manajemen pemanfaatan hutan secara lestari; f. bahwa....


2 f.

bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku PT.NUSA NIWIE INDAH telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;

g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT.NUSA NIWIE INDAH atas hutan produksi seluas Âą 73.500 ( tujuh puluh tiga ribu lima ratus ) Hektar yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara; Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-uandang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33. Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 1998 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 17. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 18. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan , dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHL) pada Hutan Alam; 24. Keputusan...


3 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; 34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi; 35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Memperhatikan :

Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Utara Nomor 522.11/1099 tanggal 3 Juli 1999. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Memberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT.NUSA NIWIE INDAH atas areal hutan Produksi seluas Âą 73.500 ( Tujuh Puluh tiga ribu lima ratus ) hektar yang terletak di kelompok hutan Aketiabo Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,sebagaimana Peta areal kerja terlampir.

KEDUA

:

Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan.

KETIGA...


4 KETIGA

:

PT.NUSA NIWIE INDAH sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan : a. Etat luas maksimum b. Etat volume maksimum (JPT) c. Etat Batang

KEEMPAT

:

: : :

1.405 hektar/tahun 48.977 m3/tahun 15.573 btg/tahun

PT.NUSA NIWIE INDAH sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan,

b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan,

c. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32).

usahanya

sesuai

standar

5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, 6. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikan izin ini; 7. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 8. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam, 10. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Melaksanakan penataan batas dan pengukuran serta pemetaan terhadap seluruh areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan perpanjangan izin usaha dan diselesaikan dalam waktu 3(tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya; 12. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; 13. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, 14. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan, 15. Membayar...


5 15. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu, 16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 17. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya, 18. Memperlancar penelitian,

petugas

yang

mengadakan

bimbingan,

pengawasan

dan

19. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA

:

1.

IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;

2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dialarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM

:

1. IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; 2. Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.

KETUJUH

:

1. Apabila di dalam areal izn usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT.NUSA NIWIE INDAH dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN

:

1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Pemegang izn usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

:

PT.NUSA NIWIE INDAH harus melunasi sisa iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang belum terbayarkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum Keputusan ini diserahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

KESEPULUH

:

Dalam hal PT. NUSA NIWIE INDAH sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, maka IUPHHK pada hutan alam tidak diserahkan dan ditarik kembali.

KESEBELAS

:

Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUABELAS...


6 KEDUABELAS

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2044, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 18 Oktober 2004

Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ttd. Ir. S U Y O N O NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd. MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Provinsi Maluku Utara; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara; Bupati Halmahera Barat; Bupati Halmahera Utara; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Utara; Direktur Utama PT. NUSA NIWIE INDAH;

Lampiran....


kepmenhut-410-2004  

kepmenhut-410-2004

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you