LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK.315/Menhut-II/2004 Tanggal : 25 Agustus 2004 KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM PT. ACRISINDO UTAMA KETENTUAN I.
TUJUAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam bertujuan meningkatkan potensi dan produktifitas sumber daya hutan, serta kepentingan masyarakat, pembangunan industri dan eksport. Untuk mencapai tujuan tersebut maka “PEMEGANG IZIN” usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan/ pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan RKUPHHK menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.
KETENTUAN II. PELAKSANAAN PT. ACRISINDO UTAMA sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PEMEGANG IZIN”, melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada areal kerja yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut : A. PERENCANAAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 1. Inventarisasi Hutan “PEMEGANG IZIN” diwajibkan untuk melaksanakan inventarisasi hutan untuk memperoleh data/ informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru mengenai keadaan fisik daerah, flora dan fauna dari seluruh areal kerja IUPHHK pada hutan alam dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penataan Hutan a. “PEMEGANG IZIN” harus membentuk dan memanfaatkan seluruh areal kerjanya seluas ± 40.570 (empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh) hektar sebagai satu atau beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) atau bagian dari suatu KPHP yang akan ditetapkan lebih lanjut. b. “PEMEGANG IZIN” harus melaksanakan tata batas dan pengukuran serta pemetaan terhadap seluruh areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya. c.
“PEMEGANG IZIN” harus melaksanakan pembagian areal kerjanya menjadi blok-blok, dan petak-petak kerja permanen usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan tanda-tanda batas yang jelas dan permanen yang dapat berupa batas-batas alam atau batas-batas buatan serta pembukaan wilayah hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.