Issuu on Google+

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 244/KPTS-II/2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN KEPADA PT. SATRIA PERKASA AGUNG ATAS AREAL HUTAN SELUAS Âą 76.017 (TUJUH PULUH ENAM RIBU TUJUH BELAS) HEKTAR DI PROPINSI RIAU MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Membaca

:

1. Surat PT. SATRIA PERKASA AGUNG Nomor 113/IK-VI/96 Tanggal 27 Juli 1996 dan Nomor 002/SPA-XII/96 tanggal 5 Desember 1996 perihal permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Propinsi Riau; 2. Surat Menteri Kehutanan Nomor 1788/Menhut-IV/1996 tanggal 20 Desember 1996 dan Nomor 127/Menhut-IV/1998 tanggal 28 januari 1998 tentang pencadangan areal HTI kepada PT. SATRIA PERKASA AGUNG di Propinsi Riau; 3. Akta Nomor 29 tanggal 2 Juli 1985 tentang pendirian Perusahaan Perseroaan Terbatas PT. SATRIA PERKASA AGUNG yang dibuat dihadapan JHON LEONARD WAWORUNTU, SH. Notaris di Jakarta, dan disahkan Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C2-8141.HT.01.01.TH.85 tanggal 18 Desember 1985 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 115 tanggal 24 Nopember 1997 dihadapan IMAM SANTOSO, SH. Notaris di Jakarta; 4.

Menimbang

:

Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1283/VIII.KP/99 tentang Peta Areal Kerja Hak Penusahaan Hutan Tanaman a.n. PT. SATRIA PERKASA AGUNG di Propinsi Riau.

a. bahwa hutan merupakan suatu sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya dan masyarakat di sekitar hutan pada khususnya; b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan azas kelestarian dengan menerapkan sistem silvikultur hutan tanaman secara intensif pada kawasan hutan tersebut; c. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, ditetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku sampai diterbitkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan peraturan ini; d. bahwa PT. SATRIA PERKASA AGUNG dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman atas kawasan Hutan Produksi (HP) tersebut dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Mengingat...


Mengingat

:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perindustrian; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan; 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 17. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 19. Keputusan Preiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 32 Tahun 1998; 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 jis. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998 tentang Pengenaan, pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil hutan; 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional Periode 1999 - 2004; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 345/Kpts-II/1996; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996; 25. Keputusan...


25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 26. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan produksi; 27. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-I/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahunan dan Rencana karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 29. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan; 31. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan :

a. Rekomendasi Gubernur Propinsi Riau Nomor 522.11/EK/508 tanggal 7 Maret 1998; b. Rekomendasi Gubernur Propinsi Riau Nomor 522/EK/1220 tanggal 28 mei 1998. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Memberikan HPH Tanaman atas Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di wilayah Propinsi Riau kepada PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) tersebut adalah seluas Âą 75.017 (tujuh puluh lima ribu tujuh belas) hektar terdiri dari : a. Seluas + 34.725 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua lima) hektar terletak di Kelompok Hutan Bukit Batu - S. Panking sebagaimana peta terlampir lembar I; b. Seluas + 41.292 (empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar terletak di Kelompok Hutan S. Simpangan Kanan - S. Awas sebagaimana peta terlampir lembar II. 2. Luas dan letak definitif areal kerja HPH Tanaman ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Pekebunan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

KEDUA

:

PT. SATRIA PERKASA AGUNG sebagai pemegang HPH Tanaman harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membayar Iuran dan Kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini; 3. Membuat Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKP-HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak dikeluarkannya Keputusan ini; 4. Membuat...


4. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI (RKT-HTI) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; 5. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman industri; 6. Memulai kegiatannya secara nyata dan bersungguh-sungguh selambatlambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini; 7. Melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri dengan kemampuan sendiri/patungan, meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran sesuai Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas manfaat azas kelestarian dan azas perusahaan; 8. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, pemegang HPHTI harus sudah membuat tanaman minimal sepersepuluh dari luas areal kerja yang diberikan; 9. Selambat-lambatnya dalam waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, seluruh areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang telah diberikan harus sudah ditanami; 10. Mengusahakan areal HPHTI sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri yang disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Melaksanakan penanaman kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku; 12. Mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku; 13. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya; 14. Wajib memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumputrumputan, bambu, kulit kayu dan lain sebagainya sepanjang hasil hutan ikutan tersebut untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari; 15. Mendukung pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tradisional disekitar areal kerjanya. 16. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pengawasan, dan penelitian; KETIGA

:

PT. SATRIA PERKASA AGUNG sebagai pemegang HPH Tanaman tersebut diatas terikat oleh ketentuan sebagai berikut : 1. HPH Tanaman ini tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 2. Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan.

KEEMPAT

:

(1) Apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja HPH Tanaman. (2) Apabila lahan tersebut ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal HPH Tanaman, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SATRIA PERKASA AGUNG dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. KELIMA...


KELIMA

:

1. Setiap 5 (lima) tahun HPH Tanaman dengan penilaian oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya. 2. Pemegang HPH Tanaman dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

:

Keputusan ini beserta Lampiran-lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 42 (empat puluh dua) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok yang diusahakan 7 (tujuh) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Tanaman yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 22 Agustus 2000

Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd.

SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan; Sdr. Menteri Hukum dan Perundangan; Sdr. Menteri Dalam Negeri; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja; Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN; Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Sdr. Gubernur Propinsi Riau; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Riau; Sdr. Direktur Utama PT. SATRIA PERKASA AGUNG. Lampiran...


kepmenhut-244-2000