Page 1

buletin

RESOLUSI

1

resolusi


salam salam

lamsalam r evo lusi salam salam salam salam salam salam salam salam salam

salam

salam

Empat puluh delapan

tahun perjalanan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menorehkan banyak guratan dalam sejarahnya. Sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), tentunya banyak guru yang dihasilkan. Selain itu, sedikit beromantisme, satu-satunya kampus negeri yang berdiri di ibukota ini, juga banyak menelurkan gagasan yang kemudian dilanjutkan menjadi kebijakan pendidikan nasional. LPTK yang sudah berdiri sejak tahun 1964 ini, mencapai tingkat sempurna dalam metamorfosis bentuknya. Mulai dari sebuah institut yang membidangi ilmu-ilmu kependidikan hingga menjadi sebuah universitas, yang menaungi beragam disiplin ilmu di luar kependidikan. Akan tetapi, perluasan mandat yang diterima oleh IKIP Jakarta pada tahun 1999, ternyata berimbas pada ketiadaan orientasi bagi institusi ini. IKIP Jakarta yang kemudian berganti nama menjadi UNJ, tidak lagi memproduksi gagasan yang berpengaruh dalam dunia pendidikan nasional. Proses pembelajaran hanya menghasilkan insan-insan yang berkemampuan mereproduksi pengetahuan. Institusi ini, mandul gagasan pendidikan. Begitu pula dengan disiplin ilmu di luar kependidikan. Hingga belasan tahun kelahirannya, belum ada hasil penelitian maupun prestasi yang bisa menjadi ukuran keberhasilan. Jadi tidak berlebihan untuk dikatakan, institusi ini tidak memiliki arah jelas yang akan dituju setelah konversinya. Salah satu faktor yang menyebabkan miskinnya gagasan dari para civitas academica adalah melemahnya budaya akademik. Mahasiswa UNJ kini dilenakan dengan berbagai aktivitasnya di dalam ruang kelas. Sibuk dengan begitu banyak tugas, juga tertekan dengan pembatasan masa studi yang diberlakukan kampus. Imbasnya, tidak ada lagi keinginan untuk menggaungkan budaya baca, tulis, dan diskusi. Karakter psikis bawaan yang tumbuh adalah bagaimana bisa menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat, tanpa harus menghidupkan kampus dengan budaya akademik.

resolusi

Melemahnya budaya akademik nyata juga memarjinalkan dan mengalienasi mahasiswa dari lingkungan sosialnya. Segelintir mahasiswa saja yang paham bahwa di akhir tahun 2011 lalu, dua pejabat kampus terlibat kasus korupsi. Pembantu Rektor III dan seorang dosen Jurusan Teknik Sipil disahkan sebagai tersangka penggelembungan anggaran proyek pengadaan laptop dan sarana penunjang laboratorium. Tentunya, adanya kasus ini menjadi hal yang memalukan bagi universitas. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi kebenaran. Terlebih lagi, membahas soal korupsi bukan hanya bicara moral. Akan tetapi ada pola kerja dan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya penggelembungan dana proyek tersebut. Munculnya kasus korupsi juga tidak bisa dilepaskan dengan sistem PK-BLU (Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) yang sudah sejak tahun 2009 diberlakukan di UNJ. Titik tekan dalam kebijakan ini adalah pemberlakuan otonomi kampus. Otonomi yang dilakukan, sangat riskan terhadap munculnya oligarki kekuasaan dalam tubuh rektor. Khususnya dalam kasus ini, Bedjo Sujanto yang dikabarkan ada “main� dengan pihak

2


perusahaan yang menangani proyek, bisa leluasa mengatur pembagian jabatan di bawahnya dengan berbagai resiko. Otonomi yang dilakukan kampus, adalah otonomi dalam pengelolaan keuangan. Dengan disahkan serta dilaksanakannya PK-BLU di kampus pendidikan ini, maka tidak heran jika pada tahun 2011, biaya kuliah naik sekitar 60% dari tahun sebelumnya. Bahkan, sejumlah 217 mahasiswa baru UNJ 2011 yang sudah dinyatakan diterima, harus hengkang karena tidak mampu melunasi biaya kuliah, dan pihak kampus angkat tangan menyikapinya. Kewenangan yang diberikan pemerintah kepada universitas untuk mencari dana sendiri dalam pembiayaan kegiatannya, sungguh merupakan bentuk nyata dari swastanisasi perguruan tinggi negeri. Rasionalisasi yang digunakan dalam kenaikan biaya kuliah adalah sehubungan dengan pembangunan fisik yang sedang gencar dilakukan oleh kampus. Gedung megah dan tinggi yang jadi prioritas utama kampus jelas-jelas tidak berpihak pada mahasiswa penyandang

3

ketunaan. Berbagai usulan serta protes sudah dilancarkan oleh mahasiswa. Hingga di tahun 2011, mahasiswa dari berbagai jurusan membentuk sebuah aliansi yang berkonsentrasi memperjuangkan soal-soal aksesibilitas. Beragam ketidak beresan yang terjadi di UNJ ini mungkin akan sampai pada titik nadir jika tidak ada perubahan dan perbaikan. Untuk itu, mahasiswa sebagai stake holder harus segera turun tangan untuk melawan kondisi ini. Dengan melakukan aksi pemogokan, mungkin para pemangku kebijakan kampus baru bisa sadar atas segala yang mencerabut mahasiswa dari akar-akar kemanusiaannya ini. Tulisan-tulisan dalam buletin ini hadir bukan sebagai aksi penyerangan atau menjadi sekedar alternatif dalam memeriahkan rangkaian acara ulang tahun UNJ yang ke-48. Terlebih kami hadir dari berbagai elemen mahasiswa. Momen perayaan 48 tahun ini harus bisa merefleksi kondisi nyata kampus. Serta sesegera mungkin melakukan perubahan untuk pendidikan, yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.

crew PEMIMPIN REDAKSI Kurnia Yunita Rahayu

EDITOR Sari Wijaya

LAYOUTER Ferika Lukmana Sari

KONTRIBUTOR Anggar Septiadi Yusuf Budi Ade Ardabilly Tri Cahyadi Arif Harris Malikus Lutfhy Mafrizal Putra

RESOLUSI buletin ini diterbitkan oleh beberapa mahasiswa sivitas akademika UNJ yang berasal dari berbagai organisasi maupun perorangan. Melalui Buletin ini kami ingin menjalin silahturahmi dan pertemanan wacana, gagasan dan kerjasama dalam rangka hidup dan menghidupi UNJ. hubungi kami {resolusi.unj@gmail.com} {089635623762}

resolusi


K

Korupsi ohh... Korupsi

oleh Anggar Septiadi (LPM Didaktika)

ejahatan bukan hanya terjadi karena ada niat si pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Bahkan, seorang tanpa niat berbuat jahat pun akan menjadi penjahat bila kesempatan itu bersifat represif. Karena, niat jahat bukanlah sebuah kejahatan, maka malaikat pencatat kejahatan juga belum bergegas mencatatnya dalam buku catatan.

resolusi

Ya, kejahatan harus dinilai dari tindakan, bukan dari niat yang bersifat abstrak! Tentang niat-sesuatu yang tidak konkret-memang harus dikesampingkan dalam melihat sebuah kejahatan. Pihak yang berwenang tentu tak akan meringkus pelaku kejahatan hanya karena dia mempunyai niat jahat tanpa bertindak jahat. Kejahatan bisa berupa apapun yang merugikan dalam tingkat mikro, meso, maupun makro.

Mulai dari berbohong, korupsi, hingga menghilang nyawa seseorang. Kejahatan ada dimana-mana, dari lubang kloset hingga ruang nyaman Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan UNJ, tempat Fakhrudin Arbah biasa melakukan tugas-tugasnya sebagai pejabat UNJ.

4


Namun, belakangan ruang tersebut jadi tidak nyaman buat Fakhrudin saat awal Desember di beberapa media namanya mulai muncul sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop beserta peralatan dan penunjang laboratorium UNJ. Lewat surat perintah penyidikan bernomor 161/F.2/ Fd.1/11/2011, dan 162 /F.2/Fd.1/11/2011, tanggal 29 November 2011, Fakhrudin dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini mengalir dengan adanya penggelembungan harga peralatan yang sebagian spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan data tercantum di dalam kontrak pengadaannya. Proyek yang dilaksanakan pada tahun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2010 ini secara keseluruhan bernilai Rp 17 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp.5 Milliar. Fakhrudin yang dalam kasus tersebut punya peran sebagai pejabat pembuat komitmen sebenarnya tidak sendirian dijadikan tersangka. Ada juga Tri Mulyono yang berposisi sebagai ketua panitia lelang. Saya sebagai pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa kenal betul Fakhrudin. Saya juga tak habis pikir kenapa dia bisa ditetapkan menjadi tersangka korupsi yang kini

5

sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tapi sekali lagi, kejahatan bukan tentang sifat baik atau, buruk personal. Kejahatan adalah tentang bagaimana ia melakukan kejahatan itu. Satu waktu saya sempat punya kesempatan mendengar langsung Fakhrudin menanggapi statusnya sebagai tersangka korupsi. Katanya, sebenarnya ia tidak mengerti apapun tentang proses lelang tersebut. Pun dalam proses penyusunan anggaran, kerja proyek, ia benar hanya sebagai penandatangan, karena menurutnya ia tidak tahu bagaimana sebuah proyek semestinya berjalan. Lantas menagap ia mau jadi pejabat pembuat komitmen? Begini ceritanya, pengadaan alat laboratorium adalah dana tahunan yang diberikan dikti kepada semua universitas guna mendukung kegiatan akademik. Nah, kasus tersebut sebenarnya telah bermulai pada awal 2010. saat itu UNJ baru saja

Jangan Kabur lu, setan!

mentahtakan Bedjo Sudjanto sebagai rektor untuk periode 2009-2014. Biasanya, urusan menjadi penaggung jawab proyek adalah tanggung jawab Pembantu Rektor Bidang Keuangan. Namun, kala itu, Syarifudin sebagai Pembantu Rektor Bidang Keuangan ingin digantikan Suryadi maka Syarifudin tidak ditunjuk sebagi pejabat pembuat komitmen. Suryadi pun tidak bisa ditunjuk, karena saat itu-penetapan proyek-masih menjabat sebagai kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI). Suryadi tidak bisa ditunjuk karena bukan kalangan pejabat universitas, ia hanya Kepala Biro.

resolusi


Kemudian pilihan jatuh kepada Fakhrudin. Fakhrudin awalnya tidak menyangka dirinya terpilih, karena dia sendiri memang mengakui bahwa dia tidak mengerti sama sekali perihal mekanisme, Proyek Pengadaan pola kerja tender-tender proyek yang dilakukan UNJ. Sebenarnya, Alat Laboratorium Fakhrudin selama menjabat sebagai Pembantu Rektor sering ditadan Laptop adalah wari menjadi Penanggung Jawab, namun ia menolak dan baru kali Pertama kalinya ini saja ia menyetujui. Entah atas dasar apa, ia enggan menyebutFakhrudin dijadikan kan.

for your information

Pejabat Pembuat Komitmen

Mindo Rosalina Manulang pernah bertemu Rektor UNJ Bedjo Sujanto pada 2010 untuk membicarakan proyek pengadaan alat laboratorium (Koran Tempo, 15/2 2012)

Bedjo sendiri mengakui menjatuhkan pilihan ke fakhrudin karena kenal betul dengan Fakhrudin. Menurut Bedjo, Fakhrudin sosok yang jujur dan tidak suka macam-macam. Walaupun sebenarnya Bedjo paham betul bahwa Fakhrudin tidak mengerti tentang tetek bengek urusan proyek. Dalam proses tender tersebut Fakhrudin juga tidak terlalu banyak ikut campur. Ia bercerita bahwa, ia Cuma punya andil dalam persetujuan saja, tentang perumusan anggaran, penetapan barang ada tim lain yang menurut Fakhrudin, ia tak ikut campur tangan.

Menarik melihat prahara korupsi di UNJ. pertama, penunjukkan Fakhrudin sebagai pejabat pembuat komitmen adalah sebuah UNJ hanya memiliki blunder yang dilakukan universitas. Kapasitas Fakhrudin tak 37 orang yang telah mumpuni buat urusan macam itu. Kepercayaan saja tidak cukup. bersertifikat untuk Kedua, bila menilik lebih jauh pada pengelolaan universitas yang melaksanakan dan sudah ber-Badan Layanan Umum, UNJ jelas tidak siap. BLU yang melakukan tender punya semangat otonom mengharuskan universitas mengkoordiproyek-proyek yang nasikan kehidupannya dengan baik. Namun, dengan keterpilihan ada di UNJ, dan Fakhrudin UNJ jadi terlihat bodoh. Bodoh karena dengan BLU, Fakhrudin tidak proyek-proyek akan terus berdatangan, sementara UNJ tidak termasuk punya konsep jelas bagaimana menangani sebuah proyek.

resolusi

6


““

‘korban’ oligarki Kekuasaan, karena ia benar tidak disodor opsi untuk menolak keputusan rektor sebagai pejabat penanggung jawab proyek. Fakhrudin korban otonomi universitas. Pada dasarnya, Otonomi memang membuka lebar keran buat hal-hal macam korupsi. Karena dengan otonomi, khususnya BLU memang uang-uang yang dihimpun tidak masuk ke negara sebagaimana dahulu, dan dikeluarkan sebagaimana

kebutuhan universitas. Namun semua dana berhenti di rekening rektor. Fakhrudin Cuma salah satu dari ketidakberesan otonomi universitas, dan UNJ. Beruntung kasus Nazarrudin yang jadi hulu korupsi UNJ terungkap. Kita patut berterima kasih kepada Nazarrudin, paling tidak buat memberikan petunjuk bahwa UNJ punya pengelolaan universitas yang bobrok!

Ketiga, dengan BLU, UNJ punya kewajiban untuk hidup mandiri, mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah. Maka para pemimpin punya tanggung jawab penuh atas hidup universitas. Nah, dalam tingkat tertentu, otonomi bisa berbuah oligarki kekuasaan dimana rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas dan tanpa adanya pengawasan yang kuat dari pihak luar. Makanya, bukan sebuah kesalahan bila kita sebut Fakhrudin adalah

Sejak menjabat menjadi Pembantu Rektor, saya sering diminta untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tapi saya selalu menolak. sekarang saya juga tidak tahu mengapa saya mau, saya mengiyakan saja. (Fakhrudin Arbah)

7

Kejahatan ada bukan hanya karena niat pelaku, tapi karena ada kesempatan, maka waspadalah!!! (Bang Napi)

resolusi


1

MATI MATI MATI SATU SATU SATU

TUMBUH TUMBUH TUMBUH

BENALU BENALU BENALU

S

oleh Yusuf Budi dan Ade Ardabilly-Solidaritas Pemuda Rawamangun (SPORA)

ampai saat ini, dalam kenyataannya, negara tak pernah menjalankan secara konsekuen dengan amanat UUD 1945 dalam persoalan pendidikan. Di masa Orde Baru, kecenderungan ini justru lebih terlihat dibanding periode sebelumnya. Bahkan terkesan di masa Orde Baru, pendidikan mulai secara per-

resolusi

lahan dikomersialkan. Orde Baru merupakan gerbang awal dari kesemerawutan masalah pendidikan di negeri ini. Bertambahnya populasi manusia Indonesia semasa Orde Baru tak pernah dihadapi dengan persiapan infrastruktur sosial, termasuk pendidikan. Bahkan dapat dikatakan, pemerintah

justru tak pernah serius memperhatikan persoalan ini. Bahkan segala keputusan serta tindakan yang diambil oleh pemerintah terkesan normatif dan ala kadarnya. Pemerintah Orde Baru justru lebih membiarkan anak-anak Indonesia masuk ke dalam jeratan pendidikan swasta. Dengan pembenaran kesulitan semacam inilah, pintu

8


untuk pendidikan swasta, di bawah naungan yayasanyayasan yang kebanyakan bersifat keagamaan, masuk memanfaatkan segenap potensi pasar yang ada. Berdirilah kampus-kampus yang kini semakin jelas terlihat tujuan mereka sebenarnya: uang. Pada akhir-akhir masa Orde Baru kita mulai mendengar istilah “Link and Match� yang bermakna hubungan yang katanya harmonis antara dunia Industri dan

justru membuka kesadaran bagi dunia industri untuk mentenderkan riset dan pengembangan produknya di kampus-kampus. Dan juga membuka kesadaran di kalangan kampus, bahwa kampus dapat dijadikan lahan bisnis yang cukup besar. Hasil akhir dari sistem pendidikan yang dibangun oleh Orde Baru adalah sebuah

9

Pendidikan. Tujuan dari model pendidikan seperti ini, menurut Wardiman Djojonegoro, adalah setiap peserta didik dapat langsung mendapatkan pelatihan yang menggunakan perkembangan teknologi terakhir sehingga memudahkan ia untuk bekerja nantinya dan pihak industri mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkannya. Walaupun “Link and Match� belum sempat diterap-

mimpi buruk. Penyebaran kualitas pendidikan pun sangat menyedihkan. Intervensi komersialisasi justru menjadi penyebab utama dari segudang persoalan di atas. Ia menyebabkan membengkaknya iuran pendidikan yang harus dibayar orang tua akibat adanya pengutipan oleh birokrasi kampus. Pemerintah yang cuci tangan

kan secara efektif, namun minimal ia adalah salah satu gerbang masuknya pengaruh perusahaan-perusahaan besar ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah begitu bersemangatnya, sehingga merasa harus memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi industri yang menjalankan konsep ini, atau yang sering disebut Pendidikan Sistem Ganda. Dalam kenyataannya kemudian, pelibatan dunia industri

dari kewajibannya dan pembukaan pendidikan untuk komersialisasi jelas adalah penyebab utama dari amburadulnya hasil pendidikan Orde Baru. Belum lama ini konsep otonomi kampus dengan apa yang disebut manajemen pendidikan berbasis kampus berlaku dibeberapa kampus negeri, dan salah satunya

resolusi


kampus kita UNJ. Dalam pemberlakuan konsep otonomi kampus, kampus bertanggung jawab atas keuangan, kegiatan atau program, saranaprasarana, dan komponen-komponen penunjang pendidikan lainnya. Kampuslah yang merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol dirinya dalam melakukan pembangunan diri ataupun pendidikan bagi para mahasiswa/i nya. Dan hal ini yang terjadi hari ini di UNJ, dimana “keleluasaan� dijalankan. Otonomi kampus dengan konsep manajemen berbasis kampus menjadi upaya cuci tangan pemerintahan dari tanggung jawab membenahi segala macam kerusakan yang telah terjadi dalam sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia. Jangan pernah tertipu oleh jumlah uang yang dianggarkan untuk pendidikan, tapi perhatikanlah persentasinya dari total anggaran. Jika alokasi anggarannya tetap rendah, maka justru otonomi pendidikan justru akan menyengsarakan. Karena otonomi pendidikan juga berarti menyerahkan tanggung jawab penyediaan dana kepada kampus, dan yang paling mudah untuk mendapatkan dana adalah menaikkan bayaran. Menaikan biaya menjadi suatu hal yang dianggap wajar-wajar saja. Berbagai pembangunan yang dilakukan di UNJ dijadikan dalil utama untuk merasionalisasikan menaikan biaya kuliah. Protes yang dilakukan oleh mahasiswa tidak digubris, bahkan protes yang dilakukan oleh para mahasiswa dianggap tidak rasional karena ini semua demi kemajuan kampus katanya. Padahal sejak lama UNJ dikenal dengan nama kampus rakyat karena, biaya untuk berkuliah di UNJ tidaklah terlalu berat seperti dikampus lainnya. Seperti yang pernah diungkapkan di atas, masuknya intervensi industri ke dalam kampus telah menciptakan basis bisnis baru, berbagai jenis riset dan sebagainya. Awalnya, ladang bisnis ini dijalankan secara diam-diam ataupun bahkan diselimuti oleh institusi-institusi penelitian kampus untuk membiayai berbagai macam kegiatan akademik. Yang digunakan juga fasilitas-fasilitas kampus. Di negara-negara maju hal ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah.

resolusi

10


Apalagi hampir kebanyakan tenaga pengajar yang dinilai terbaik oleh kampus-kampus Indonesia dididik di negaranegara tersebut. Namun lama kelamaan, ia menjadi lahan bisnis yang menguntungkan, terutama untuk beberapa kalangan di dalam kampus yang dekat dengan fasilitas penelitian dan pengembangan kampus. Dan pihak birokrasi kampuspun mulai melihat riset IPTEK sebagai lahan bisnis yang dapat memberikan pemasukkan untuk anggaran kampus, ataupun anggaran pribadi jika person-personnya terlibat KKN. Beberapa waktu lalu terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan UNJ. Peristiwa itu ialah, korupsi yang dilakukan oleh Pembantu Rektor III dan seorang Kajur dari salah satu fakultas di UNJ. Ini menjadi tanda bahwa otonomi kampus membuat birokrasi menjadi gelap dan tidak tersentuh publik. Sehingga, hal demikian dapat dengan mudah terjadi tanpa diketahui oleh khalayak umum. Dunia bisnis dengan dunia kampus memiliki perbedaan yang mendasar. Tentu sebuah kesalahan jika UNJ yang notabene merupakan kampus penghasil guru namun di didik menjadi seorang enterpreneur. Jika

11

dunia kampus adalah bertugas melayani masyarakat, dunia bisnis memiliki hanya satu kepentingan: memperkaya para pemegang saham. Apa jadinya jika fasilitas penelitian di kampus-kampus lebih banyak dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan komersil. Semua pusat perhatian penelitian di kampus akan lebih banyak tercurah kepada kepentingan-kepentingan para pemilik modal, bukan mayoritas masyarakat. Otonomi kampus seharusnya dapat menjadikan kampus maju dan berkembang. Terutama UNJ yang tergabung LPTK yang merupakan penghasil tenaga pendidik. Otonomi kampus bukan berarti menjadikan birokrasi kampus yang dapat seenaknya dalam menggambil kebijakan. Kampus harus mampu mengoptimalkan segala apa yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan semacamnya. Agar mahasiswanya tidak menjadi sapi perahan dalam pencarian dana. Birokrasi yang terlihat gelap dimata mahasiswa, seharusnya dapat membuka diri tanpa ada yang ditutup-tutupi. Otonomi kampus yang menjaga sifat otoritariannya malah akan menimbulkan kasus baru seperti yang belakangan terjadi. Korupsi.

resolusi


Kampus Yang

S

oleh Tri Cahyadi Arif-Komunitas Peduli Akses Aksesibilitas (Kompak)

ungguh membanggakan dapat merasakan duduk dibangku kuliahan di Universitas terkemuka di Indonesia yang berada ibu kota, yakni Universitas Negeri Jakarta. Selain kebanggaan masuk di Universitas Negeri Jakarta, alangkah kurangnyabila kita tak dapat berkontribusi didalamnya agar dapat membanggakan diri kita dan juga universitas bangga den-

resolusi

gan kita melalui kontribusi positif yang membangun menjadi kampus yang lebih baik dari sebelumnya. Apa lagi yang dirasakan oleh teman kita yang memiliki hambatan (disabilitas) dapat merasakan apa yang kita rasakan tanpa adanya diskriminasi didalamnya. Semua orang ingin merasakan kenyamanan tanpa adanya hambatan, apalagi teman kita yang sudah memiliki

hambatan ditambah hambatannya dalam kehidupannya didalam kampus dapatkah kita berfikir dan merasakan apa yang mereka rasakan dengan apa yang mereka dapatkan?. Sungguh ironi rasanya ketika sebuah kampus yang dimana didalamnya terdapat orang-orang yang memahami tentang kedisabilitasan bahkan pakarnya sekalipun. Universitas Negeri Jakarta

12


Tunarungu yang terdapat Pendidikan yang khusus untuk disabilitas tidak dapat berbuat apa – apa untuk menangani disabilitas. Di dalam pembangun Universitas Negeri Jakarta pun beberapa gedung-gedung yang baru tidak banyak membantu untuk disabilitas misalnya tidak adanya guiding block dan audio (jalan khusus disabilitas netra (orang yang memiliki hambatan pengelihatan), mapping map dan alat visual

13

pendukung untuk disabilitas rungu (orang yang memiliki hambatan pendengaran) bahkan Ram/bidang miring untuk mobilitas penyandang disabilitas tubuh (hambatan dalam mobilitas/kursi roda), kalau adapun itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau undang-undang penyandang cacat yang semua itu semestinya kewajiban pemerintah dan birokrat sejak dahulu.

Sedihnya, pembangunan ini seperti hal yang dibangun hanya formalitas atau asal jadi pembuatannya. Walhasil, penyandang disabilitas di Universitas Negeri Jakarta seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental juga dipersulit dengan aksesibilitas terhadap kesempatan dan fasilitas yang minim bahkan tidak ada. Apakah hak-hak kita sebagai

resolusi


civitas akademika khususnya para penyandang disabilitas itu sebagai bagian dari kehidupan kampus sudah terpenuhi? Darimana asalnya kewajiban tersebut dan sejauh mana kewajiban birokrat kita dalam menjamin aksesibilitas untuk civitas akademika khususnya para penyandang disabilitas? Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 4 tahun 1997, tentang Penyandang cacat, Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Kita mengenal beberapa jenis “kekurangan� misal hambatan pengelihatan disebut tuna netra (baca: Disabilitas netra), hambatan mendengar disebut tuna rungu (baca:disabilitas rungu),hambatan bergerak disebut tuna daksa (baca:disabilitas tubuh) Walaupun mereka memiliki “kekurangan� namun Negara menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi mereka, tidak boleh ada halangan, hambatan ataupun upaya penolakan dari masyarakat, lembaga pendidikan, perusahaan negara, swasta,dan juga pemerintah terhadap mereka. Semua harus mendukung dan memberi akses bagi

resolusi

penyandang cacat. Berdasarkan Resolusi PBB no 47 tahun 1992, ditetapkanlah Hari Penyandang Cacat Internasional setiap tanggal 3 Desember.Hukum internasional untuk pemberi akses kepada penyandang cacat atau disablitas terdapat dalam Resolusi PBB tanggal 20 Desember 1993, Salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh semua daerah di pelosok dunia (termasuk di Indonesia) adalah memberikan aksesibilitas, yaitu lingkungan yang memberi kebebasan dan keamanan yang penuh terhadap semua orang tanpa adanya hambatan. Aksesibilitas juga berguna buat orang lanjut usia, semua orang yang mederita cacat, ibu hamil, anak-anak, orang yang mengangkat beban berat, dan sebagainya.

Sahrudin Daming SH selaku Komisioner Pendidikan KOMNAS HAM, Bambang Eryudawan dari Institut Arsitek Indonesia (IAI), dan Pembantu Rektor II, Syarifuddin . Namun, di awal acara PR II mendadak ijin dengan alasan rapat. Padahal, acara pun belum sampai pada acara diskusi utama. Karena alasan seperti itu, beliau tiba-tiba saja meninggalkan tempat acara dan digantikan oleh asistennya. Berlangsungnya

Suara Mahasiswa Tidak Didengar Pada bulan November 2011 lalu, semua organ yang bergerak dari Ormawa ataupun Opmawa dan organisasi ekstra kampus dengan mengusung nama KOMPAK (komunitas Mahasiswa Peduli Aksesibiltas) mengadakan diskusi seputar permasalahan Pembangunan kampus yang di dalamnya menyangkut pula permasalahan aksesibilitas yang tidak diperhatikan pihak kampus. Acara ini menghadirkan Dr.

14


acara terlihat tidak satu arah tanpa pihak yang bertanggungjawab atas berlangsungnya pembangunan di kampus ini. Alhasil, diskusi yang terbangun hanya menjabarkan bagaimana seharusnya pembangunan kampus terjadi dan pihakpihak yang harus diperhatikan dari pembangunan kampus (dalam hal ini para disable). Permasalahan ini pun sudah terus disosialisasikan kepada pihak kampus dan seluruh

15

mahasiswa. Akan tetapi, tetap saja permasalahan pembangunan ini tidak diindahkan pihak kampus sampai hari ini. Sebagai refleksi akhir tahun, seharusnya kampus mampu mendengar suara mahasiswa karena segala macam pendapat yang dikeluarkan bukan untuk menjatuhkan citra kampus tetapi sebagai kritikan yang membangun demi kemaslahtan bersama.

resolusi


MOGOK MOGOK MOGOK MOGOK MOGOK oleh Harris Malikus (Lembaga Pers Transformasi)

Pemogokan merupakan senjata ampuh untuk keluar dari penindasan.

resolusi

16


T

ong kosong nyaring bunyinya, mungkin jadi ungkapan yang pas untuk menggambarkan ragam gumam mahasiswa usai berkuliah. Mulai dari protes soal sistematika perkuliahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen yang tidak bisa menyampaikan materi kepada mahasiswa, sampai persoalan naiknya biaya kuliah. Ruang-ruang publik tempat mahasiswa rehat sehabis kuliah seperti kantin, jadi saksi bisu ramai gumam itu. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), melainkan hampir di seluruh kampus di Indonesia. Sejatinya, mahasiswa sadar atas ribuan ketidakberesan dalam ruang tempatnya menimba ilmu. Akan tetapi, mereka bergeming ketika harus berhadapan dengan birokrasi kampus. Padahal cukup banyak isu yang harus ditanggapi. Mulai dari kasus BHMN, BHP, BLU, IDB, hingga yang teranyar soal RUU PT. Cuma ada segelintir mahasiswa yang mau peduli, dengan menggelar beberapa dialog dengan birokrat kampus. Mereka melakukannya, tanpa peduli kenyataan bahwa yang dilakukan tidak membuah

17

hasil, dalam tataran ekstrim kita bisa menyebutnya, siasia. Mengurai keadaan seperti ini, Noam Chomsky dalam analisisnya menjelaskan bahwa, para dosen dan birokrat kampus sudah terkooptasi oleh watak institusi yang tidak peduli lagi pada sekitarnya. Salah satu contoh nyata, tuntutan transparansi dana yang dituntut oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (BEM FIS) tidak mendapat respon, setidaknya hingga tulisan ini diterbitkan. Gumam tinggal menjadi gumam. Mahasiswa bagai buruh pabrik yang tidak punya organisasi untuk sampaikan tuntutan atas upahnya yang minim. Mahasiswa, tidak punya wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Hingga mereka sampai pada titik frustasi, kehabisan jalan untuk bernegosiasi. Mungkin, ada satu bagian dari sejarah yang dilupa oleh mahasiswa. Yaitu ketika mahasiswa mengorganisir diri pada tanggal 12 Mei 1998, untuk bersama menorehkan sebuah perubahan dalam sejarah Indonesia. Berita di televisi beberapa hari yang lalu memang ampuh menutup ingatan atas peristiwa reformasi. Jatuhnya pesawat

Sukhoi di Gunung Salak jadi bahasan yang lebih menarik. Seorang kawan dari Universitas Hasanuddin yang sedang berpelesir di Jakarta kemudian berkomentar, “tidak ada yang mengangkat peringatan 12 Mei, penyerangan mahasiswa oleh aparat.� Memang peristiwa tersebut hari ini hanya menjadi sesuatu yang patut dikenang, diperingati laiknya hari pahlawan dan kesaktian pancasila. Tanpa harus ada aksi nyata untuk perubahan. Dan sekali lagi, mahasiswa cukup dengan kembali bergumam. Wiji Tukul, seorang aktivis buruh yang dtangkap dan tidak ditemui dimana makamnya, berujar, gumam seharusnya disatukan. Untuk menuju sebuah perubahan, gumam tersebut harus dipraksiskan. Mulai dari lingkup terkecil, kampus. Akan tetapi, pihak kampus juga tidak mau kalah represif apabila ada ancaman seperti ini. Berbagai hambatan siap menghadang para mahasiswa yang mau melakukan perubahan. Mulai ancaman nilai, hingga pembenaman niat untuk dapat lulus dengan lancar. Hambatan–hambatan tersebut mungkin hanya sebagain kecil dari permasalahan yang akan dihadapi. Pasalnya,

resolusi


mahasiswa hari ini sudah terikat dengan kontrak pembatasan masa studi dan jumlah sks yang harus diselesaikan. Sehingga idiom yang sangat membumi pada tahun 1998 ‘tinggalkan buku, tinggalkan kelas’ sudah tidak berlaku lagi. Gagasan Rossa Luxemburg Meski berbeda konteks, agaknya gagasan Rossa Luxemburg, seorang peneliti dari Jerman menarik untuk ditilik. Rossa menggagas bahwa pemogokan merupakan senjata ampuh untuk keluar dari penindasan. Selain menjadi senjata andalan, lewat pemogokan sebagian buruh dapat mengambil pelajaran dari dikuranginya jam kerja. Sejarah membuktikan bahwa pemogokan merupakan senjata efektif untuk merealisasikan perubahan, agar ketidaknyamanan tidak hanya menjadi gumaman. Rossa mengungkapkan di tataran buruh, aksi pemogokan dijalankan dengan persiapan yang matang. Bukan cuma mengandalkan

resolusi

persiapan selama dua atau tiga bulan. Karena aksi buruh yang sering tampil di media dan juga dalam catatan sejarah, terlihat dilakukan dengan spontan. Baru-baru ini buruh di daerah bekasi–karawang melancarkan aksinya. Mereka menutup jalan tol, yang menjadi akses hilir mudik barang komoditas yang siap dipasok di pasar. Aksi tersebut merupakan jawaban mereka atas upah lembur yang tidak dibayar oleh perusahaan, dengan dalih penyusutan anggaran. Serupa tapi tak sama. Beberapa hal demikian terjadi pula di kampus pendidikan. Pertama, mahasiswa kehilangan fasilitas sekolah laboratorium yang dapat digunakan untuk praktik mengajar. Kedua, harapan adanya kesempatan langsung bekerja setelah lulus, kini tinggal kenangan, karena tidak ada jaminan untuk hal tersebut. Dengan diberlakukannya PPG, bukan cuma lulusan kampus LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) yang bisa menjadi guru, kesempatan juga terbuka lebar bagi lulusan non-kependidikan. Hal demikian

18


nyata merupakan pengeleminiran hajat hidup sekian banyak lulusan LPTK. Ketiga, terbatasnya fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran di setiap fakultas dan jurusan. Contohnya, hampir setiap hari mahasiswa mengangkat bangku dari satu kelas ke kelas lainnya. Menanggapi hal ini, salah satu penanggung jawab penyedia fasilitas di fakultas malah berseloroh, “pada suka makan bangku kali yah?” Sebegitu sering hal demikian terjadi. Hingga pada akhirnya menjadi sebuah common sense yang kembali melahirkan gumam. Kalau setiap ingin masuk kelas mahasiswa harus mengangkat bangku untuk kuliah, maka normal saja ketika ia sudah bergelar sarjana, harus menjadi pengangguran atau berkhianat pada nurani dengan menjadi guru di lembaga-lembaga bimbingan belajar. Tidak ada satu pun aksi nyata untuk menanggulangi kondisi tersebut. Mahasiswa kini hanya bergumam tak menentu, sehingga

19

historisitas penindasan yang dialami selama sekian puluh tahun hanya menjadi obrolan gosip. Untuk itu, praksis dalam menentang minimnya fasilitas yang tersedia, serta sekian kebijakan pendidikan yang tidak berpihak pada masyarakat, harus segera dijalankan. Pemogokan sederhana yang belum terlaksana di kampus pendidikan harus segera dimulai. Tidak ada keterlambatan dalam rumusan pengorganisiran dan perubahan. Soal pokoknya adalah, kapan sekian banyak kawan yang suka bergumam, dan bergosip mau turun melakukan aktivitas revolusioner. Tanpa harus takut, terhambat lulus dari kampus. Tanpa harus khawatir, mendapat nilai ‘E’ dalam KHS. Kembali mengutip Wiji Tukul, “keberanian itu harus dilatih kawan, kalau tidak kita akan terus ditindas.” Selamat ulang tahun kampus pendidikan, semoga akan segera hadir perubahan!

resolusi


Ruang akademik:

Dalam dan Luar Kelas

B

oleh Luthfy Mafrizal Putra (Lembaga Kajian Mahasiswa)

erbicara mengenai budaya akademik dalam suatu universitas, tentunya tidak terikat pada suatu ruang tertentu. Suatu ruang yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan status tertentu: mahasiswa, karyawan, dosen. Namun pembicaraan ini terkait dengan semua relasi yang mungkin terjadi di dalamnya: ada penjual koran, pedaganag asongan, tukang fotokopi, dan lainnya. Pembicaraan mengenai ruang akademik, telah direduksi oleh pihak-pihak tertentu sehingga ruang tersebut menyempit sebatas pada ruang yang telah disediakan untuk itu: ruang kelas, audiotorium, labolatorium, perpustakaan, dan ruang sidang. Hubungan fisikal yang dimiliki oleh suatu ruang, sebagian besar telah kehilangan makana kulturalnya. Ada relasi yang

resolusi

terbuang. Hampir setiap orang tua mendambakan anak mereka – setelah lulus sekolah menengah maupun atas – masuk ke dalam universitas. Berbagai harapan muncul dalam benak orang tua maupun anak tersebut: agar mendapat pekerjaan yang layak, mendapat gaji yang besar, atau dengan tulus ingin menjadikan dirinya lebih manusia. Terlepas dari harapan apapun itu, anak itu akan masuk dalam sebuah universitas dengan jurusan tertentu. Setelah resmi dengan ritual masa orientasi, ruang kelas menjadi ruang pertama dimana mereka bertemu secara langsung dengan

20


fenomena yang mereka bayangkan sebelumnya: teman baru, baju tanpa seragam, dosen dengan berbagai sudut pandang. Jadwal kuliah dibagikan dengan penyesuaian sistem kredit per semester. Ada pembagian waktu dimana ada pengharusan memenuhi tatap muka dalam ruang kelas. Dalam ruang kelas, diharapkan terjdai relasi yang menyenangkan. Ada proses dialektika yang membentuk keingintahuan mahasiswa hingga berbuah nalar kritis. Ada kerinduan yang terjadi ketika meninggalkan ruang kelas. Namun, dalam realitasnya hal itu tidak selalu berjalan linier. Tidak selamanya terjadi relasi yang dialogis antara dosen dan mahasiswa. Bahkan jarang sekali ada perbincangan yang membicarakan kerinduan dengan kelas. Alternatifnya, mahasiswa mencari-cari ruang baru dimana ia bisa mengaktualisasikan diri. Ruang lain yang dibentuk dengan teman sepermainan, organisasi, maupun kelompok kecil menjadi pilihan. Ada keinginan untuk mencari ruang dimana celah-celah yang hilang bisa dikembalikan. Ada keinginan untuk mengeluarkan “suara” yang lain. ada keinginan untuk mengembalikan kesengan dengan penghilangan kepenatan. Arus pembicaraan dalam ruang luar kelas ini begitu deras, begitu luas. Bahkan cenderung tak terduga. Dari pembicaraan remeh temeh terkait permasalahan pribadi hingga perumusan kebudayaan-peradaban. Sebagian besar dari kita terlalu cepat

21

menganbil kesimpulan dari suatu pengetahuan yang masih berupa mozaik. Akhirnya, ruang luar kelas ini menciptakan identitas yang paradoksal: citra positif dan negatif. Tergantung dari sudut mana kita melihat. Seorang guru besar pun – terkenal dengan ucapannya yang sering berkata “sontoloyo” – seringkali mereduksi perkumpulan ruang luar kelas ini dengan representasi yang ia buat secara terburu-buru: “jangan jadi mahasiswa tikus got”. Walau tidak dengan riset yang ketat, ada kecenderungan untuk meminimalisir aktivitas luar kelas tersebut. Mungkin, ada pihak berkuasa yang merasa “gerah” dengannya. Ke-“gerah”-an ini ditunjukan dengan memperkecil gerak ruang kelas tersebut. Birokrasi yang berbelit menutup “komunitas” ini untuk beraktivitas. Subjek di dalamnya “diseret” dengan aktivitas lain yang mengikat: bidik misi. Secara kasar, salah seorang dosen, berkata bahwa pengecilan ruang gerak ini bisa dilihat juga dari sistem kredit perkuliahan. Pengetatan jadwal kuliah terjadi dalam beberapa hari. Ambil contoh begini, sehari seorang mahasiswa menyelesaikan tiga matakuliah dengan tiga atau dua sks per mata kuliah. Kemungkinan jadwal selesai pada sore hari. Keluar dari kelas, pikiran baru hanya ditu-

resolusi


Perjalanan UNJ, jukan dengan istirahat dan tugas yang menunpuk. Tak ada pikiran terlintas untuk singgah ke ruang luar kelas. Mari kita ajukan pertanyaan reflektif: ruang mana yang sebenarnya menampung aktivitas dalam budaya akademik? Ruang mana yang sebenarnya dapat dengan bebas menerima suara-suara yang dikekang? Ruang luar kelas kini tidak dalam kondisi yang sehat: ada subjek yang semakin berkurang, ada aktivitas yang berkurang intensitasnya. Ada ide yang semakin kering. Ada penguasa yang merasa “gerah”. Ruang dalam budaya akademik, dimanapun itu, seharusnya dapat menampung aspirasi-aspirasi dari subjek yang menghidupi di dalamnya. Raymond Williams, seperti yang dikutip oleh Chris Barker, menekankan karakter keseharian kebudayaan sebagai ‘keseluruhan cara hidup’. Semua aktivitas kebudayaan yang terjadi dalam lingkup universitas. Bukan pada monopoli pada ruang-ruang tertentu yang “kering”.

resolusi

1964

Lewat Keputusan Presiden RI. no 1 tanggal 3 Januari 1963 ditetapkan integrasi kelembagaan sistem pendidikan guru. Pada 16 Mei 1964 keputusan tersebut berlaku. ini menandakan hari lahirnya IKIP Jakart yang kelak menjadi UNJ

1967

Deliar Noor dilantik menjadi Rektor IKIP Jakarta, sebelumnya sudah ada dua orang yang menjabat: A. Latif Hendraningrat, dan Maftuchah yusuf.

1974

5 September Deliar Noor dicopot jabatannya sebagai REktor IKIP Jakarta karena berpidato “Partisipasi dalam Pembangunan” Pidato tersebut dianggap provokatif dan menganggu kestabilan pemerintahan Orde Baru.

1977

UNJ menciptakan sistem departementalisasi, namun sistem yang dicetuskan Rektor Winarno ini dianggap ilegal oleh pemerintah Orde Baru, karena tidak berkoordinasi dengan pemerintah yang bersifat sentralistik kala itu.

22


Sebuah Anti-Klimaks

1978 1979

menolak kebijakan NKK-BKK, enam rektor kala itu berdialog dengan pemerintah, salah satunya IKIP Jakarta.

Rektor Winarno dicopot jabatannya oleh Pemerintah Orde Baru, karena dinggap terlalu subversif terhadap pemerintah Orde-Baru, dan anti-Pancasila

2004

setelah otonomi diberikan kepada Jurusan, lewat alokasi dana DPPS, PNBP UNJ meningkat menjadi 50,7 milliar, yang setahun sebelumnya hanya 35 Milliar

2004

setelah otonomi diberikan kepada Jurusan, lewat alokasi dana DPPS, PNBP UNJ meningkat menjadi 50,7 milliar, yang setahun sebelumnya hanya 35 Milliar. muncul juga UNJBerwawasan Wirausaha, Fakultas Ekonomi hadir

1990 2009 1991 1999 2011 2001 IKIP Jakarta mendapatkan penghargaab Central of Excelent, yang didasari peningkatan indikator indeks prestasi mahasiswa, penelitian, dan peminat

Rektor Conny menjadi fasilitator dan mendesak menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa yang dilakukan Militer.

IKIP Jakarta berkonversi menjadi Universitas Negeri Jakarta pada masa Rektor Sudjiarto.

Dengan bajunya yang baru, UNJ makin bernafsu untuk hidup. salah satunya keluar S.K. Rektor no. 950 tentang otonomi pembagian anggaran: 10 persen untuk universitas, dan Fakultas, dan 80 % Program Studi/Jurusan 23

Islamic Development Bank mengucurkan dana bersifat hutang lunak sebesar 24.9 juta dollar untuk membangun gedung-gedung di UNJ, PNBP UNJ mencapai 94 milliar. UNJ resmi berbentuk Badan Layanan Umum.

UNJ telah mencetak 1300-an Doktor Pendidikan. terjadi Kenaikan di berbagai sektor: biaya kuliah, wisuda yang melonjak tinggi.

“�

Kenaikan biaya tidak dapat dihindar, karena beban operasional yang terlalu besar dan ketiadaan sumber pendanaan (Rektor Bedjo Sujanto)

resolusi


sebagai bagian dari sivitas akademika UNJ, silahkan tulis mengenai hidupmu yang menghidupi UNJ, di lembar ini.

resolusi

24

Resolusi Dies Natalis 48  

Sebuah ajang menjalin silahturahmi dan pertemanan wacana, gagasan dan kerjasama dalam rangka hidup dan menghidupi UNJ.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you