Page 1

Tim Riset Research And Development III “Demo Buruh : Efisiensi Perusahaan vs Kesejahteraan Buruh�

Divisi Research and Development HIMA ESP FE Unpad Universitas Padjadjaran Bandung 2012


Pendahuluan Penyebab Demo Buruh Dewasa ini, berita mengenai demo buruh yang terjadi di Indonesia telah menjadi berita yang marak sekali terpampang dan menjadi headline di banyak media baik cetak maupun elektronik. Hal yang kita soroti disini adalah alasan mengapa para buruh tersebut menggalang aksi demo yang terus-menerus dan berkepanjangan tersebut. Ternyata ada empat hal yang menjadi sorotan para buruh sebagai alasan mereka untuk melancarkan demo, yaitu untuk menolak UU Keamanan Nasional (Kamnas), kontroversi UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah buruh. PengajuanRancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ternyata menimbulkan kontroversi. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) secara jelas menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sikap penentangan mereka terjadi karena dalam RUU Kamnas ada pasal yang mengatur tentang pelarangan mogok massal. Padahal, mogok massal adalah hak buruh. UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi sebuah kontroversi di kalangan para buruh saat ini dimana terdapat kalangan yang pro dan kontra. Kalangan pro menilai penerapan BPJS menjadi penting, agar mampu memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak yang mengalami marginalisasi ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan, maka dari itu, mereka meminta agar UU BPJS tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Dilain pihak, isi dari UU tersebut membuat sebagian kalangan buruh bersikap kontra yaitu disebutkan dalam UU tersebut bahwa pemberi kerja wajib menarik iuran kepada pekerja dan menyetor kepada BPJS. Mereka menganggap, dengan adanya UU BPJS, maka jaminan sosial kaum buruh sudah dirampas. Beralihnya hak jaminan sosial tenaga kerja menjadi wajib asuransi jaminan sosial nasional merupakan musibah terburuk bagi pekerja. Penghapusan sistem outsourcing juga merupakan salah satu hal yang menjadi tuntutan para buruh melalui demo-nya. Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. Sistem ousourcing dinilai merugikan untuk karyawan. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk dan presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Hal tersebut yang membuat para buruh semakin tercekik. Hal terakhir yang membuat para buruh berdemo adalah tuntutan mereka mengenai tingkat upah buruh yang dianggap masih rendah. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat tapi tidak disertai peningkatan upah pekerja dinilai sangat memberatkan mereka.


Tuntutan Para Buruh Jika kita teliti lebih lanjut sebenarnya akar permasalahan yang menjadi tututan para buruh itu hanya 2 hal yakni penghapusan outsourcing dan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK/UMR), dimana kedua hal tersebut sebenarnya telah diatur oleh undang undang. Peraturan dalam perundang undangan sebenarnya di design sangat adil bagi buruh maupun para pengusaha sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat di masing-masing daerah. Namun pada kenyataanya mekanisme tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut. Outsourcing yang sebenarnya diperlukan untuk kegiatan pekerjaan bukan pokok dari suatu perusahaan ternyata disalahgunakan oleh perusahaan untuk melakukan ekspansi tenaga kerja namun menggunakan sistem outsourcing. Imbasnya perusahaan memang mendapat untung yang sangat tinggi namun keuntungan tersebut tidak dapat dirasakan oleh para buruh dengan status outsourcing tersebut. Selanjutnya, yang selalu jadi permasalahan adalah UMK/UMR, sebenarnya memang hal ini sangat bergantung pada indeks biaya hidup di setiap kota dan jumlahnya berbeda beda, namun kenyataanya masih banyak perusahaan yang membayar buruh dibawah jumlah tersebut dan kalaupun perusahaan memang telah membayar sesuai UMK/UMR jumlahnya menurut para buruh masih sangat kurang. Masalah upah murah buruh, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sudah meresponnya melalui kebijakan Peraturan Menakertrans nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak. Menurutnya, Permenakertrans yang baru itu merupakan revisi Permenakertrans No 17/PER/VIII/2005. “Gemasaba-PKB menilai, revisi Permenakertrans ini telah ditetapkan secara objektif dengan pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk dari usulan dan kajian yang berasal dari berbagai pihak,� kata Ketua DPN Gemasaba Ghozali Munir. Semua hal ini sebenarnya bisa diselesaikan jika para aparat pengawas tidak menerima suap dari para pengusaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha yang melakukan berbagai kecurangan kerap kali menyuap para aparat sehingga buruh yang menjadi korban. Masalah ini kemudian di perumit dan diindikasikan di politisasi oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Indikasi ini berawal dari SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang memprovokasi agar buruh melakukan demonstrasi secara besar besaran untuk menagih hak mereka dengan berbagai cara. SPSI juga berpandangan bahwa tutupnya perusahaan akan menguntungkan para buruh padahal secara logika jelas hal ini tidak dapat dibenarkan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memang menyebutkan ada beberapa perusahaan yang mungkin akan tutup akibat demo buruh akhir akhir ini. Perusahaan asing khususnya lebih memilih membuka perusahaannya di negara tetangga kita seperti Malaysia. Hal ini akan berdampak pada kemajuan ekonomi Indonesia. Skema tersebut kemungkinan besar diinginkan oleh orang orang yang tidak senang dengan kemajuan investasi dan industrialisasi di Indonesia karena kita tahu kinerja pemerintah khususnya dalam mendatangkan penanaman modal asing langsung di Indonesia cukup baik bahkan berpotensi melampaui targeting ditetapkan oleh BKPM. Demo buruh yang pada prakteknya selalu melakukan sweeping ke semua pabrik membuat pabrik tidak dapat berproduksi secara optimal dan menimbukan kerugian yang cukup besar dan berpengaruh pada menurunya insentif pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Belum lagi efek dari demo buruh yang kerap kali membuat kemacetan dengan melakukan pemblokiran jalan, jelas ini sangat menurunkan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.


Kenapa Perusahaan Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Para Buruh? Upah Minimum Provinsi Upah Minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh parapengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalamlingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiapprovinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Secara umum upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja keluarganya dan perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Bagi pekerja, upahdiperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai motivasiuntuk peningkatan produktivitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satukomponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan.Maka perusahaan berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yangpaling minimum sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Sedangkan bagipemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatrankesejahteraan. Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerjayang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun beberapa kajian telah menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak pada seluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah minimum pada akhirnya akan berdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya mendorong kegairahan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Ketentuan kenaikan rata-rata UMP per tahun tidak dapat disamaratakankarena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing. Sebelum memberikan usulan besaran Upah Minimum Provinsi / Upah Minimum Kabupaten, Dewan Pengupahan (terdiri atas perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi) telah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu makanan & minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Selanjutnya Dewan Pengupahan akan merumuskan saran, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam menetapkan upah minimum. Rekomendasi yang diberikan dewan pengupahan akan menjadi acuan bagi penetapan upah minimum di setiap daerah. Dalam penelitian ini, kami soroti mengenai tingkat upah buruh rendah, sebagai penyebab dari maraknya demo buruh yang marak terjadi dewasa ini. Tentang pengaruhnya terhadap kesejahteraan buruh itu sendiri dan efisiensi perusahaan.


Pembahasan Perusahaan Memilih Kapital Intensif atau Labor Intensif Kapital intensif adalah strategi perusahaan dengan menggunakan sebagian besar biaya produksi untuk menambah modal atau mesin dibandingkan menggunakannya untuk menambah tenaga kerja. Labor intensif adalah strategi perusahaan dengan menggunakan sebagian besar biaya produksi untuk meningkatkan tenaga kerjanya dibandingkan dengan meningkatkan biaya untuk membeli modal atau mesin-mesin. Terjadinya demo buruh tidak membuat perusahaan mengganti strategi dari labor intensif ke kapital intensif. Walaupun perusahaan sempat mengalami kerugian karena demo buruh tersebut, mereka akan tetap melanjutkan usahanya. Contohnya untuk perusahaan asing berskala besar, demo buruh tidak membuat mereka memutukan untuk hengkang karena tingkat upah yang diberikan sudah diatas upah minimum. Tetapi, beberapa perusahaan memutuskan untuk menutup sementara usahanya karena merasa terganggu dengan demo buruh. Bagi perusahaan yang kurang kuat (kecil), mereka akan memutuskan untuk memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih aman atau memutuskan untuk gulung tikar.

Data-Data UMR Buruh Angkatan Kerja Sekalipun pengusaha menolak kenaikan upah buruh yang fantastis, pemerintah telah memutuskannya. Upah buruh di kota besar seperti di DKI Jakarta naik 44 persen, dari Rp 1,53 juta menjadi 2,22 juta. Di daerah sekitar Jakarta, sepertu Tangerang, Banten, Bogor, Depok dan Bekasi, upah buruh juga naik fantastis. Naiknya upah buruh yang besar di satu sisi memberikan harapan baru kepada para buruh, baik di sektor industri, jasa, perdagangan, maupun pertanian. Di sisi lain, ini jadi beban berat pengusaha, dikhawatirkan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Data Badan Pusat Statistik per Agustus 2012 menunjukkan jumlah total angkatan kerja nasional 118,04 juta orang. Jumlah penganggur, setengah menganggur, dan pekerja paruh waktu 41,53 juta orang (35,19 persen). Jumlah orang bekerja di sektor industri/buruh 15,37 juta orang (13,87 persen), jauh di bawah sektor pertanian, 38,88 juta (35,09 persen), dan perdagangan 23,15 juta (20,89 persen). Berdasarkan status, 66,64 juta orang (60,15 persen) di sektor informal. Yang berpendidikan SD dan SMP ke bawah 74,1 juta orang atau lebih dari 60 persen. Jumlah TKI 7 juta – 8 juta orang dan PNS 4 - 5 juta orang. Melonjaknya upah buruh akan mendorong lebih banyak urbanisasi. Tenaga kerja di desa semakin langka dan memicu naiknya upah buruh tani. Pada akhirnya ini akan mendorong kenaikan biaya produksi dan imbasnya harga pangan melonjak. Siklus produksi pangan juga bakal terganggu karena musim tanam tak bisa dijalankan tepat waktu. Hama dan penyakit akan menyerang hebat, menurukan produktivitas. Produksi


pangan yang turun memicu kenaikan harga pangan. Impor juga akan meningkat di tengah ketatnya pasokan pangan dunia. Saat ini saja, luas lahan pengusahaan petani sangat kecil. Sebagian besar hanya 3000m2, bahkan kurang. Dalam kondisi tertentu, seperti saat pengolahan lahan, musim tanam, dan panen, petani kesulitan mendapat tenaga kerja. Lonjakan harga pangan segera memicu inflasi. Inflasi mendorong kenaikan gaji buruh di sektor lain, seperti perdagangan dan jasa. Apalagi, sebagian besar atau sekitar 95 persen perusahaan nasional berskala kecil, yang belum tentu sanggup mengupah lebih tinggi. Dampak sebaliknya bisa terjadi. Jika sektor industri tak sanggup memikul beban kenaikan upah yang terlalu tinggi, buruh akan berbondong – bondong pulang ke kampong/desa. Mereka akan kembali masuk ke sektor pertanian. Transformasi pekerja di sektor pertanian ke industri gagal. Kemiskinan sulit diatasi dan petani harus menanggungnya. Persoalan ekonomi bangsa tidak bisa hanya berdasarkan pertaruhan kekuatan buruh dan pengusaha yang porsi dalam angkatan kerjanya hanya 13,87 persen. Pemerintah juga harus berpihak kepada 41,53 juta orang yang saat ini menganggur, setengah menganggur dan menjadi buruh paruh waktu. Karena itu, penentuan kenaikan upah buruh harus didasarkan pada kepentingan bersama yang konstruktif, bukan adu kuat. Bukan juga dipolitisasi.

UMR Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012 No 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  

Provinsi Nanggroe  Aceh  D.   Sumatera  Utara   Sumatera  Barat   Riau   Kepulauan  Riau   Jambi   Sumatera  Selatan   Bangka  Belitung   Bengkulu   Lampung   Jawa  Barat   Dki  Jakarta   Banten   Jawa  Tengah   Yogyakarta   Jawa  Timur   Bali   Nusa  Tenggara  Barat   Nusa  Tenggara  Timur   Kalimantan  Barat   Kalimantan  Selatan   Kalimantan  Tengah   Kalimantan  Timur  

2008

2009

2010

2011

2012

1.000.000 1.200.000   1.300.000   1.350.000   1.400.000   822.205  

905.000

800.000 800.000  

880.000 901.600  

833.000

892.000

925.000

724.000 743.000  

800.000 824.730  

900.000 927.825  

1.028.000 1.142.500   1.048.440   1.195.220  

813.000

850.000

910.000

1.024.000 1.110.000  

690.000

727.950

780.000

815.000

930000

617.000 568193.39  

691.000 628.191  

767.500 671.500  

855.000 732.000  

975000 -­‐  

972604.8

965.000

1.035.500 1.200.000  

940.000 1.055.000   1.150.000   1.016.000   1.120.000   1.238.000   975.000  

1.015.000

1.069.865 1.118.009   1.290.000   1.529.150  

837.000 547.000  

917.500 575.000  

955.300 660.000  

1.000.000 1.042.000   675.000   -­‐  

586.000

700.000

745.694

808.000

892660

500.000 682.650  

570.000 760.000  

630.000 829.316  

705.000 890.000  

-­‐ 967500  

730.000

832.500

890.775

950.000

1.000.000

650.000

725.000

800.000

850.000

925000

645.000 825.000  

705.000 930.000  

765.868

873.089

889.654

955.000

741.000 802.500   900000   1.024.000   1.126.000   1.225.000   986.590  

1.134.580 1.327.459  

1.002.000 1.084.000   1.177.000  


24 Maluku  

700.000

775.000

840.000

900.000

975000

25 Maluku  Utara   26   Gorontalo  

700.000 600.000  

770.000 675.000  

847.000 710.000  

889.350 762.500  

960.498 837500  

27 Sulawesi  Utara  

845.000

929.500

28 Sulawesi  Tenggara   29   Sulawesi  Tengah   30   Sulawesi  Selatan  

700.000 670.000  

770.000 720.000  

740.520

905.000

31 Sulawesi  Barat  

760.500

909.400

32 Papua   33   Papua    Barat  

1.000.000 1.050.000   1.250.000   860.000   777.500  

930.000 827.500  

1.032.300 88500  

1.000.000 1.100.000   1.200.000   944.200  

1.006.000 1.127.000  

1.105.500 1.216.100   1.136.500   1.403.000   1.515.000   1.105.500   1.180.000   1.210.000   1.410.000   1.450.000  

Profile for Andini Pratiwi

Tim Riset 3 RND HIMA ESP FE UNPAD  

“Demo Buruh : Efisiensi Perusahaan vs Kesejahteraan Buruh”

Tim Riset 3 RND HIMA ESP FE UNPAD  

“Demo Buruh : Efisiensi Perusahaan vs Kesejahteraan Buruh”

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded