Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

Berkas Asian Agri Segera Rampung JAKARTA–Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, memberikan tenggat waktu 14 hari kepada penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menyelesaikan berkas kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri senilai Rp1,3 triliun. "Sudah disepakati untuk diselesaikan berkas dengan empat tersangka dalam waktu 14 hari atau sampai 14 April 2010 mendatang," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang juga menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung (Waja), Darmono, seusai pelantikan Satuan Tugas (Satgas) Sumber Daya Alam Lintas Negara, di Jakarta, Rabu. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari pertemuan antara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dengan Kejagung dan Ditjen Pajak, di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, berkas kasus Asian Agri bolak balik dari Dirjen Pajak ke Kejagung, dengan alasan petunjuk jaksa yang belum dipenuhi. Dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri tersebut terjadi antara 2002 sampai 2005 dengan modus merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Pajak yang digelapkan anak perusahaan Raja Garuda Mas milik Soekanto Tanoto itu diperkirakan mencapai Rp1,340 triliun. Dalam kasus itu, sempat ditetapkan 11 tersangka, kemudian kejaksaan me

BINJAI - Satu persatu borok Walikota Binjai Ali Umri mulai terkuak. Ternyata, dia juga diduga ikut terlibat korupsi Rp1,1 miliar proyek peningkatan kapasitas air dan rehabilitasi pipa pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari Binjai. Kamis ini, Ali Umri akan dihadapkan ke

K OLOM REDAKSI

Kongres Pencitraan SOAL pencitraan politik, Partai Demokrat memang jagonya. Pelaksanaan kongresnya di Bandung masih dua bulan lagi, namun gaungnya sudah ke manamana. Partai yang berusia kurang dari 10 tahun ini, seakan mau menunjukkan bahwa perhelatan politik mereka, benarbenar terbuka, demokratis, serta sesuai keinginan rakyat. Semua kandidat diberi ruang berkampanye. Para kader yang ingin menjadi ketua umum, didorong maju bertarung. Maka tak heran, tiga tokoh Demokrat, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzuki Alie pun langsung mendeklarasikan diri siap berkompetisi merebut kursi yang kini diduduki Hadi Utomo ini. Namun apakah pertarungan itu benar-benar independen, tanpa campur tangan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat? Ini yang diragukan orang. Sudah bukan rahasia lagi bahwa peran SBY di Demokrat sangat sentral, mirip Megawati di PDI-P. <<< selanjutnya baca Hal. 2

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

I

Pengadilan Negeri (PN) Binjai. Keterlibatan Ali Umri terkuak saat terdakwa Sentot Prawira Dirja, mengaku memberikan uang Rp30 0 juta kepada Wali Kota Binjai HM Ali Umri terkait proyek itu. Uang diserahkan secara bertahap namun tidak dilengkapi dengan bukti pe-

8

HAL

yang bisa mengerjakan proyek itu. Pak wali menunjuk Sugeng yang juga pekerja di PDAM Tirtasari. Setelah Sugeng ditunjuk, proyek tersebut dikerjakan sampai

nyerahan. Hal itu dikatakan Sentot Prawira Dirja saat menjadi saksi Rajuddin (terdakwa lain dalam perkara sama) pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Kamis lalu. “Saya minta tolong kepada pak wali untuk mencarikan orang

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Tahta Kapolri Diperebutkan Dua Jenderal Bersaing Ketat

KAPOLDA LAMPUNG DICOPOT

Kapolri Bantah Ada 'Budaya' Setoran

Kisruh kasus markus (makelar kasus) yang melibatkan dua jenderal, Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas, diduga tak lepas dari persaingan memperebutkan kursi Kapolri, yang tidak lama lagi bakal ditingalkan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). KINI, ada dua jenderal yang berpeluang besar menggantikan BHD. Yakni Kabareskrim Komjen Ito Sumardi dan Kepala Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Nana Soekarna. Kedua n y a

Bupati Kurang Respon Membangun HTR

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Rp.2.500/eksemplar

Ali Umri Terima Rp300 Juta

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JAMBI–Keinginan Kementerian Kehutanan menyelamatkan kerusakan hutan sekaligus meningkatkan perekonomian warga masyarakat miskin di sekitar hutan melalui pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) tampaknya belum mendapat respon positif di daerah. Hal tersebut nampak dari masih rendahnya realisasi pembangunan HTR di Indonesia saat ini. Wakil Kepala Bidang Analisis dan Program Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan, Drs Bintoro MSi pada pertemuan dengan wartawan dan Jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi, Rabu pekan lalu menjelaskan, setelah hampir setahun program HTR digulirkan Kementerian Kehutanan, luas pencadangan areal HTR baru sekitar 38.000 hektar (ha). Padahal pembangunan HTR yang diharapkan dapat terealisasi hingga tahun ini sekitar 480.000 ha. Jadi realisasi pembangunan HTR di 12 kabupaten di Indonesia hingga kini baru tercapai 10 persen. Menurut Bintoro, berdasarkan laporan dari petugas lapangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, rendahnya realisasi pembangunan HTR, termasuk di Jambi akibat kurangnya respon positif

5 - 11 APRIL 2010 Harga Eceran (Kota Medan):

K R I M I N A L

BABAK BARU PERSETERUAN RUDOLF vs KPU MEDAN KORUPSI RP1,1 M PDAM TIRTASARI

EDISI 92

dinilai memiliki peluang yang sama menjadi Kapolri baru. Namun Komjen Susno Duadji jangan dianggap remeh, karena jenderal kontrofersial ini bisa menjadi 'kuda hitam'. "Tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi untuk Susno Duadji, saya

menilai peluangnya kecil. Dia lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk lembaga lain yang sifatnya independen, seperti menjadi ketua KPK," demikian anggota Komisi III DPR-RI, Bambang Suyatyo, ketika dihubungi kemarin. Menurut Bambang, kini ada dua jenderal yang memiliki peluang yang sama untuk menjadi Kapolri baru. Keduanya adalah, Komjen Ito Sumardi dan Komjen Nana Soekarna. Dua jenderal polisi ini punya kelebihan dan kekurangan. Ito Sumardi yang dilahirkan di Bogor 17 Juni 1953, pernah dua kali menjabat Kapolda, yakni Kapolda Riau dan Sumsel. Lulusan Akabri 1977 ini sudah melanglang buana <<< selanjutnya baca Hal. 2

KAPOLDA Lampung Brigjen Pol Edmon Ilyas dicopot dari jabatannya sejak Jumat, kemarin. Pencopotan ini berkaitan keterlibatannya dalam mafia hukum kasus korupsi, pencucian uang pajak sebesar Rp25 miliar, yang menjerat pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIA Gayus Tambunan. Mengingat saat menjabat sebagai Direktorat Bareskrim, Edmon sebagai penyidik Gayus. "Benar, mulai hari ini Kapolda Lampung dinonaktifkan. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Insya Allah mulai minggu depan serah terima pejabat pengganti sudah dilaksanakan,” tegas Kapolri Jend Bambang Hendarso Danuri usai sholat Jumat di Masjid Mabes <<< selanjutnya baca Hal. 2

Nanan Sukarna

Ito Sumardi

KEJATISU PERIKSA KADISHUB SUMUT

AKTIVIS LSM DESAK SATGAS

Pungli di Jembatan Timbang

Usut Markus di Rokan Hilir

MEDAN–Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Naruddin Dalimunthe, diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu, Rabu lalu, terkait dugaan korupsi pungutan di beberapa jembatan timbang di daerah ini. Sumber menyebutkan, Naruddin Dalimunthe diperiksa di bagian tindak pidana khusus Kejati Sumut sejak pukul 09:00 WIB. Naruddin ditanyai mengenai pungutan yang dilakukan di beberapa jembatan timbang di provinsi tersebut. "Naruddin Dalimunthe juga ditanyai tentang penggunaan dana yang didapatkan dari pungutan tersebut," kata sumber di Kejatisu. Ketika ditanya saat meninggalkan gedung Kejatisu, Naruddin membantah telah di-

KPK POS/ISTIMEWA

PUNGLI–Kendaraan yang masuk ke jembatan timbang. Selama ini disinyalir sebagai objek pungli oknum petugas. periksa. "Saya datang untuk menemui anak," katanya tergopoh-gopoh. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut Erbindo Saragih

membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Namun Erbindo Saragih menyebutkan, keda <<< selanjutnya baca Hal. 2

ROKAN HILIR–Markus (makelar kasus) ternyata tidak hanya di lingkungan Direkrorat Pajak. Sinyalemen adanya Markus merebak dimana-mana, termasuk di lingkungan pemerintahan. Contohnya, pembebasan tanah masyarakat oleh pemerintah daerah dengan alasan untuk kepentingan umum. Agar tidak mencolok, dalam pelaksanan ganti rugi, tangan-tangan kotor Markus digunakan. Karenanya, jangan heran jika terjadi mark-up dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan lelang

proyek di pemerintahan yang menggunakan dana APBD, Markus juga sangat berperan. Seperti yang terjadi di Pemkab Rokan Hilir. Disinyalir, praktek Markus di Rokan Hilir sudah berlangsung lama, yakni sejak tahun 2002. Mantan ketua DPRD Rohil periode 19992004 diduga terkait Markus proyek pengadaan tanah perumahan dan perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Lahan perumahan dan perkantoran itu terletak di RT 06 Dusun Bencah Lim <<< selanjutnya baca Hal. 2

Susno Duadji: “Gayus Itu Kecil, Tidak Ada apa-apanya...” PENANGKAPAN Gayus HP Tambunan, pegawai rendahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak, masih berbuntut panjang. Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji, yang membongkar markus kasus pajak di tubuh Polri, mengaku belum puas dengan hasail kerja Satuan Tugas (Satgas) Pembe-

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

rantasan Mafia Hukum dan Tim Independen Mabes Polri. "Gayus itu terlalu kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi sutradaranya belum diungkapkan, belum ketemu dan pemerintah harus mendapatkannya. Sutradara ini menggerogoti uang negara serta merusak citra. Jadi, kepada semua pihak agar tidak terbuai dengan penangkapan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Gayus HP Tambunan, pengusaha Andi

Kosasih serta penetapan tersangka Kompol Arafat dari penyidik Bareskrim Polri," ungkap Susno Duadji pada diskusi "Penegakan Hukum, Mengubur Skandal Century", di Jakarta, Kamis pekan lalu. Saat ini, sambung Jenderal bintang tiga yang masih aktif, target utama yang harus dicari siapa sutradaranya, yang menghubungkan ke pihak-pihak yang diduga terkait. Sutradara inilah yang berperan, otaknya,

dalangnya yang hingga kini belum ketemu. Sutradara ini harus ditangkap dan tidak dibiarkan bebas berkeliaran. Jika sutradaranya tertangkap, pasti akan terungkap semuanya, papar <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 92 5 - 11 APRIL 2010

USUT MARKUS DI ROKAN HILIR bat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir. Tepatnya di KM 167 Jalan Lintas Riau - Sumut. Kendati kasusnya masih dalam penyelidikan, namun di lokasi tersebut sekarang telah berdiri gedung Polres Rokan Hilir, gedung DPRD, gedung Kejaksaan Negeri, gedung Pengadilan Negeri dan gedung Pengadilan Agama serta perumahan instansi yang ada di lokasi tersebut. Anirzam aktivis LSM Komisi Pencari Fakta Independen (KPFI) RI Rohil di Tanah Putih, saat dikonfirmasi membenarkan adanya Markus di lingkungan Pemkab Rohil. “Markus merupakan bahaya laten. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap pembangunan Rokan Hilir, kami siap memerangi Markus di daerah ini," ujarnya belum lama ini. Putra daerah Ujung Tanjung, Tanah Putih yang dikenal kritis ini mengatakan, kebijakan Pemkab Rohil diduga menyimpang dari ketentuan yang belaku. Dia mengatakan, pembebasan tanah untuk perkantoran dan perumahan Pemkab Rohil Banjar XII Tanah Putih yang menggunakan dana APBD Rohil tahun anggaran 2001-2002-2003 diduga Markus ikut berperan merongrong keuangan daerah, sehingga terjadi dugaan

mark-up atas pembebasan tanah tersebut. Pasalnya, tambahnya, dalam beberapa kali pemberitaan tentang dugaan markup ganti rugi pembebasan tanah perumahan dan perkantoran Banjar XII di koran KPK Pos, sepengetahuannya belum ada bantahan dari pihak mantan Ketua DPRD Rohil. Sehingga opini masyarakat terbentuk, artinya dugaan mark-up tersebut benar adanya. Anirzam mengharapkan Satgas Pemberantasan Markus sampai ke daerah khususnya di Rokan Hilir. "Jangan hanya ditingkat pusat Jakarta saja. Satgas Pemberantasan Markus harus sampai ke daerah. Kontraktor dan pegawai yang terlibat Markus harus diberantas," tegasnya. Hal senada juga disampaikan Ijal Lubis aktivis LSM BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) Riau. Dugaan Markus yang di alamatkan kepada mantan Ketua DPRD Rohil periode 1999-2004 Anas Makmun tidak hanya dalam kasus ganti rugi tanah perumahan dan perkantoran Banjar XII Tanah Putih termasuk juga ganti rugi lahan Perkantoran dan Perumahan Camat Bangko Pusako pada tahun 2002 yang pernah diberitakan koran ini.

BERKAS ASIAN AGRI SEGERA RAMPUNG....... dari hal 1 nyatakan tiga tersangka untuk dimajukan terlebih dahulu karena sudah memenuhi unsur tindak pidana umum. Darmono menyatakan dari hasil ekspos sudah ditemukan hambatan formil dan materiil penanganan berkas Asian Agri yang selama ini sering bolak-balik antara Kejagung dengan Ditjen Pajak. "Berkas Asian Agri selama ini bolak-balik, tidak ada titik temunya," katanya. Ia mengatakan berkas tersebut harus diperbaiki seperti keterangan saksi harus fokus ke siapa tersangkanya. "Di dalam berkas itu ada 49 saksinya," katanya. Paling utama, kata dia, harus didahulukan dahulu pada empat berkas atau empat tersangka, yang di antaranya berinisial F. "Utamanya ditujukan kepada empat pelaku utama terlebih dahulu," katanya.(BBS/IT)

BUPATI KURANG RESPON MEMBANGUN HTR ............................................... dari hal 1 dari beberapa bupati. Karena itu para bupati yang diberi wewenang memberi izin HTR diharapkan tidak mempersulit penerbitan izin pengelolaan HTR untuk masyarakat dan koperasi. “Seharusnya bupati bersikap proaktif memberikan izin pengelolaan HTR kepada warga masyarakat dan koperasi desa sekitar hutan agar mereka bisa menanam HTR. Penanaman HTR ini penting membantu warga masyarakat sekitar hutan mengatasi kesulitan ekonomi mereka,”paparnya. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Agusrizal pada pertemuan tersebut mengatakan, realisasi pembangunan HTR di Jambi juga masih rendah. Izin pembangunan HTR yang telah diterbitkan di dua kabupaten di Jambi baru 15 dengan luas areal HTR sekitar 3.349 hektare (ha). Izin HTR di Kabupaten Sarolangun sebanyak 4 dengan luas areal 44 ha dan izin HTR di Kabupaten Tebo sebanyak 11 buah dengan areal 3.305 ha. Realisasi penerbitan izin pengelolaan HTR tersebut masih rendah dibandingkan luas areal HTR yang telah dicadangkan untuk lima kabupaten di Provinsi Jambi sekitar 38.963 ha. Menurut Agusrizal, para bupati di Jambi masih cenderung menghambat proses pengurusan izin pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR). Hal tersebut nampak dari lambatnya para bupati di daerah itu mengeluarkan izin pengelolaan HTR kepada warga masyarakat dan koperasi. Dikatakan, para bupati sangat sulit ditemui untuk menendatangani izin pengelolaan HTR. Banyak alasan bupati untuk menolak penandatangan izin HTR tersebut. Apalagi sekarang lima bupati sibuk mengurus pencalonan diri jadi gubernur Jambi. Tak ada perhatian mereka mengurus izin HTR. (SAR)

KONGRES PENCITRAAN.................... dari hal 1 Karena itu, bukan tidak mungkin, semua persaingan itu hanya bagian dari politik pencitraan. Kongres itu dibuat sedemikian rupa agar ada kesan di publik bahwa Demokrat adalah benar partai modern yang terbuka dan independen. Kongres Partai Demokrat di Bandung adalah strategi terbaru yang dipakai untuk mendongkrat citra partai maupun SBY. Itulah kepiawaian Demokrat. Mereka benar-benar hebat dalam kampanye pencitraan. Padahal siapa figur ketua umum pengganti Hadi Utomo, sebenarnya sudah ada di kantong Pak SBY. Begitulah Demokrat dengan SBY-nya. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

.......................................................................................................................................................................................

Anas Makmun menerima langsung ganti rugi tanah perkantoran dan perumahan Camat Bangko Pusako dari pimpro pembebasan tanah Pemkab Rohil Budiman. Luas lahan yang dijual Anas Makmun ke Pemkab Rohil seluas 9925 M2. Hal ini terungkap pada saat sidang perkara perdata terbuka untuk umum yang disampaikan Hakim Ketua Melfiharyati di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Menurut sumber, harga tanah yang dijadikan objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, diterima Anas Makmun dari Pemkab Rohil ratusan juta rupiah. Padahal tanah seluas

20533 M2 tersebut dibeli dari Ramli AS hanya Rp25 juta termasuk 1 pintu rumah yang ada diatasnya dengan tiga kali pembayaran. Sementara jarak pelaksanaan ganti rugi dari Ramli AS kepada Annas Makmun dan dari Anas Makmun ke Pemkab Rokan Hilir hanya tiga bulan. Saat itu Anas Makmun sebagai ketua DPRD punya andil besar dalam menentukan anggaran. Pembebasan tanah perkantoran dan perumahan Banjar XII tahap I tahun 2001 dana yang dialokasikan sebesar Rp2,4 miliar anggaran ini di Poskan di Sekretariat Daerah Pemda Rohil.

Kemudian pembebasam tanah perkantoran dan perumahan Pemkab Rohil Banjar XII dilanjutkan tahap II anggaran ini diposkan di Sekwan DPRD Rohil. Dana yang dialokasikan sebesar Rp3,3 miliar. Sedang ganti rugi pembebasan tanah Banjar XII tahap I dan II berjumlah Rp5,7 miliar. Hasil investigasi BPKN Riau dengan pemilik tanah Suhartono Wijaya di Medan belum lama ini menyebutkan, ganti rugi tanah Bencah Limbat RT 06 Banjar XII Tanah Putih sesuai kesepakatan. Yakni tanah yang diganti rugi Anas Makmun seluas 299 Ha dengan harga Rp17 miliar. Namun yang

dibayar Annas Makmun hanya Rp2,9 miliar. Suhartono Wijaya mengatakan kepada KPK Pos di rumahnya Komplek Perumahan Villa Polonia Medan, jual beli tanah antara Annas Makmun dengannya (Suhartono Wijaya) yang disaksikan Syahminan tidak sesuai kesepakatan. Bahkan Suhartono Wijaya bersikukuh akan menuntut balik Anas Makmun karena harga yang disepakati tidak ditepati Anas Makmun. Keterangan yang diperoleh KPK Pos di Tanah Putih menyebutkan bahwa pembebasan tanah perkantoran dan perumahan Banjar XII tersebut masih bermasalah.

dari hal 1

Terbukti berujung ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Pemilik lahan Ruslan mengklaim bahwa tanah yang diserahkan Bupati Rokan Hilir Anas Makmun ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah tanah miliknya. Ruslan saat ditemui mengaku telah memasukkan gugatannya ke PN Rokan Hilir Suhartono Wijaya sebagai tergugat 1 dan Bupati Rokan Hili r sebagai tergugat 2. Menurut Ruslan, sebelum mengajukan gugatan perdata, pihaknya juga telah menyurati Mendagri agar penghibahan tanah ke Mendagri dibatalkan. (PUR)

TAHTA KAPOLRI DIPEREBUTKAN........................................................................................... dari hal 1 menjalankan tugas. Dia rajin menuntut ilmu. "Pak Ito itu orangnya supel, mudah bergaul dan banyak teman," ujar Bambang. Sedang Nana Soekarna, lulusan Akabri 1978, adalah perwira yang pernah meraih gelar Adhyamakayasa. Dari segi karir Nana merupakan perwira yang paling menonjol pretasinya di antara alumnus Akpol 1978. Dan dua kali menjabat Kapolda, yakni Kapolda Kalimantan Barat dan Sumatera Utara (Sumut). Sebelum dilantik menjadi

Kapolda Sumut, 27 Agustus 2008, Nana menjabat Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik (2006). Seperti diketahui, Nana pernah bermasalah ketika menjadi Kapolda Sumut, saat terjadi tragedi maut, yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat. Dia akhirnya diganti dan kemudian diangkat menjadi Kadiv Humas Mabes Polri. Menanggapi bakal pergantian Kapolri, Koordinator Eksekutif IPW(Indonesian Police Wacth), Neta S Pane

mengatakan, sebenarnya ada enam jenderal yang bertarung untuk jabatan Kapolri. Tiga berasal dari Jawa dan tiga lagi luar Jawa. Mereka adalah, Komjen Gories Mere (Kepala Badan Narkotika Nasional), Komjen Yusuf Manggabarani (Waka Polri) dan Komjen Susno Duadji (mantan Kabareskrim). Ketiga lainnya yang berasal dari Jawa, Komjen Imam Hariyatna (Kababinkam), Komjen Ito Sumardi dan Komjen Nana Soekarna. "Tapi dari enam jenderal itu, yang paling berpeluang

dan memiliki kekuatan yang hampir sama, mereka berasal dari Akabri 77 yang diwakili Ito Sumardi dan Akabri 78 dalam hal ini diwakili Nana Soekarna," jelas Pane. Siapa figur yang paling menonjol?, menurut Pane, agak susah menyebut nama. Ito Sumardi sendiri sempat mendapat tuduhan negatif ketika menjabat Kapolda Riau. Ito sempat mendapat isu tak sedap ketika menjadi Kapolda Riau. Pria berkumis tipis dan kalem ini, sempat dituduh menjadi beking judi.

KAPOLRI BANTAH ADA 'BUDAYA' SETORAN Polri Jakarta,Jumat (2/4). Kapolri melanjutkan pencopotan Edmon yang baru menjabat sejak Oktober 2009 secara resmi akan dilakukan pada Senin ini. Namun sejak hari ini (Jumat-red), jabatan Kapolda Lampung tidak lagi ditangan Edmon Ilyas. Saat ini, Edmon masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Propam Mabes Polri, yang statusnya masih dalam terperiksa. Selain Kapolda Lampung, sambung Kapolri, beberapa pejabat di Direktorat II Mabes Polri juga diganti. Di-

harapkan dengan pencopotannya, pemeriksaan terkait kasus penggelapan pajak tidak terganggu. Kapolri mengaku kasus Gayus Tambunan mengguncang hebat institusi Polri. Karenanya, proses pencopotan ini untuk pembelajaran bagi anggota Polri lainnya. Bila saat ini ada anggota tidak mau berubah jelas akan digilas oleh perkembangan zaman. Istilah 'perubahan' diberikannya sendiri untuk kondisi yang saat ini dihadapi institusinya. "Ayo kita keroyok proses ini," kata

dia mengungkap instruksi kepada anak buahnya. Meski begitu Kapolri membantah kalau disebutkan ada budaya 'setoran' di tubuh Polri. Kapolri juga menegaskan saat ini pihaknya sedang mengupayakan kesejahteraan untuk anggotanya. "Jangan anggota yang dibebani, terbalik itu," kata dia. Ditanya tentang Direktur Ekonomi Khusus Polri yang dijabat Brigjen Pol Raja Erizman, Kapolri mengaku belum dinonaktifkan. "Belum," jawabnya singkat.

Jika mencari figur yang relatif bersih, IPW mengaku sulit memberikan rekomendasi. Berbicara figur bersih di tubuh Polri, harus berani menerapkan pembuktian terbalik. Saran Pane, untuk meminimalisir salah memilih Kapolri yang tepat, calon yang diajukan ke Komisi III DPR harus lebih dari satu orang. "Kalau cuma satu orang, tidak perlu ada uji kepatutan dan kelayakan. Lebih baik langsung diangkat presiden," ujar Pane.(TIM)

........................................................

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi memastikan, Gayus sudah resmi ditahan polisi. Penahanan juga dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, penyidik juga ingin membongkar sekitar 149 perusahaan yang mengurus pajak melalui Gayus. Dan, penyidik sampai kini masih terus melakukan pendalaman. Bahkan dugaan setoran harus dicek ulang melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK). "Itu sedang didalami, kalau sudah ada data dari PPATK,

dari hal 1

itu akan kita buktikan melalui suatu proses penyidikan," tegasnya. Dalam pemeriksaan Polri melakukan proses pembuktian terbalik. Metode ini digunakan karena seorang pegawai negeri sipil level III A memiliki rekening puluhan miliar. "Masalah dana yang sudah ada direkening Gayus, itu kan harus dibuktikan dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik memerlukan waktu untuk menelusuri hal itu. Kalau sudah kita dapatkan hasilnya, nanti akan dijelaskan," paparnya.(ENDY)

ALI UMRI TERIMA RP300 JUTA....................................................................................................... dari hal 1 selesai. Karena saya minta tolong dengan pak wali, saya memberikan uang kepada pak wali sebesar Rp300 juta. Uang tersebut diberikan secara bertahap tanpa ada bukti penyerahan,” ujarnya. Sentot menjelaskan, proyek PDAM Tirtasari itu terdiri dari dua macam, yaitu proyek peningkatan kapasitas produksi air dan rehabilitasi settler (pipa penyedot air dan penyaring lumpur) dengan anggaran Rp752 juta. “Saya juga meminjam CV Mencirim Jaya milik Ucok Khaidir dan saya bayar Rp9

juta. Karena peminjaman CV Mencirim Jaya tidak dinotariskan, setiap kali ada pencarian uang, Ucok Khaidir yang menandatangani,” ujar Sentot. Dia menambahkan, CV Rizki Syahputra milik Sofyan Pardede juga dipakai untuk mengerjakan proyek itu. Sebab, menurutnya, Sofyan sering keluar kota sehingga CV itu digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. “Memang Sofyan Pardede tahu secara lisan bahwa saya memakai CV miliknya. Jadi kedua CV

tersebut saya pakai untuk mengerjakan proyek itu,” terangnya. Mendengar keterangan Sentot, Ketua Majelis Hakim Saut Pasaribu SH mengaku heran. Pasalnya, anggaran mengerjakan proyek tercatat Rp1,1 miliar. Saut Pasaribu lalu bertanya kepada Sentot di mana sisa uang sebesar Rp400 juta. Namun Sentot tidak bisa menjawab dan hanya tertunduk. “Saya tidak tahu, Pak,” kata Sentot. Ditanya soal persen yang didapatnya, Sentot awalnya mengatakan mendapat Rp30

PUNGLI DI JEMBATAN TIMBANG tangan Naruddin Dalimunthe itu hanya untuk kepentingan klarifikasi tanpa menyebutkan kaitan dengan kasus tertentu. Erbindo juga tidak bersedia memberikan keterangan ketika dipertanyakan tentang kaitan pemeriksaan itu dengan dugaan korupsi dana di beberapa jembatan timbang di Sumut. "Kami tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh. Nanti bisa berkembang," katanya. Gagak Desak KPK Sebelumnya, berbagai kalangan, baik dari DPRDSU

maupun dari sejumlah elemen mahasiswa mendesak agar Naruddin Dalimunthe, dicopot dari jabatannya dan secepatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Kadis Perhubungan ini Seperti LSM anti korupsi mengatasnamakan Gerakan Aku Geram dan Anti Koruptor (GAGAK) mendesak KPK segera turun tangan memeriksa dugaan terjadinya korupsi di tubuh Dishub Sumut. "Kita minta KPK melakukan pemeriksaan terhadap Kadishub Sumut, Naruddin

juta. Namun belakangan Sentot mengaku uang sebesar Rp30 juta itu dimintanya dari Umri. Namun, ketika dipertegas lagi oleh katua majelis hakim, Sentot mengatakan tidak mengetahui berapa persen yang didapatnya. “Biasanya 15 persen, tapi sampai sekarang saya tidak tahu, sebab belum dihitung,” katanya. Keterangan yang sama disampaikan Sentot saat menjadi saksi Ucok Khaidir, juga terdakwa dalam kasus itu. Usai mendengarkan keterangan Sentot, sidang ditun-

da ketua majelis hakim. Namun ketua majelis hakim beserta dua anggota meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ali Umri dalam sidang selanjutnya, Jumat (9/4) mendatang. JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Binjai FKJ Sembiring saat dikonfirmasi terkait pemanggilan Umri sebagai saksi, mengatakan, akan mengukuti perintah hakim.“Kita ikuti saja apa yang diminta hakim. Tadi hakim minta kita menghadirkan Umri, maka akan kita panggil,” ujar FKJ Sembiring.(SBR)

.............................................................................................

Dalimunthe. Sebab diduga di instansi dipimpinnya rentan adanya perbuatan korupsi khususnya pungli," kata Presiden GAGAK, Safrizal Elbatubara, belum lama ini. Dia mengatakan, perlunya KPK segera memeriksa oknum pejabat Dishub, agar instansi pemerintah tersebut bersih dari perbuatan korupsi dan pungli sebagaimana belakangan ini menjadi sorotan pelbagai kalangan masyarakat sumut. "Sorotan tajam terhadap Dishub Sumut belakangan ini hendaknya segera diak-

hiri, dengan cara KPK harus segera memeriksa instansi tersebut khususnya Kepala Dinasnya, apakah benar di Dishub tersebut merupakan salahsatu instansi sebagai sarang perbuatan korupsi dan pungli," katanya. Dari Stabat dilaporkan, terungkapnya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas Unit Jembatan Timbang UPPKB Gebang I Sumut, mendapat reaksi dari Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut. K-Semar menilai,

SUSNO DUADJI: “GAYUS ITU KECIL, TIDAK ADA APA-APANYA...” sang jenderal. "Jadi, Gayus Tambunan bukanlah pengambil keputusan tertinggi makelar pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Decision maker bukan pada Gayus. Decision itu orang kedua dari atas," ucap Susno yang enggan menyebutkan siapa orang yang dimaksud. “Perlu dibuka namanya. Tetapi nanti saya kena kode

etik lagi, salah lagi. Biarlah pemerintah yang membuka itu,” kilahnya. Diakuinya, Gayus sebenarnya belum sampai dikatagorikan markus karena belum sampai ke level sutradara. Karena sutradara itu adalah orang yang menghubungkan pemeriksa, kepala unit (kanit), wakil direktur, jaksa peneliti, jaksa penuntut umum, Andi Kosasih,

terkahir Gayus. "Karena itu selama ini laporan tidak sampai ke Kabareskrim. Nah ini yang perlu diusut tuntas, dibongkar biar tahu siapa markus itu sebenarnya," tegasnya lagi. Saat ditanya mengenai pemeriksaan Gayus, Susno enggan berkomentar. Dia menganggap statusnya sudah menjadi tersangka, sehingga sudah tidak bebas lagi berbicara ke publik.

Mabes Polri menjadikan Susno tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Susno menuding ada petinggi Polri yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang juga melibatkan Gayus. “Saya enggak mau komentar dulu. Status saya sekarang tersangka. Saya tidak bisa ngomong banyak. Nanti habis absen (ke Propam Mabes Polri) enggak bisa pulang lagi,”

dari hal 1

tindakan merugikan negara ini merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishubsu). “Akibat ulah para oknum itu, milliaran rupiah yang seharusnya menjadi PAD hilang, dan masuk ke kantong pribadi oknum pejabat institusi itu. Karenanya, pihak berwenang yakni KPK, BPK dan Kajari Langkat turun memeriksa,” ujar Togar Lubis, kordinator K-SEMAR, didampingi ketua LSM TOPPAN-RI Langkat, Rusli Sinaga, beberapa waktu lalu. (TIM)

dari hal 1

komentarnya. Susno mengaku tidak takut mati demi mengungkap kebenaran dan adanya praktik mafia kasus tersebut. "Saya tidak takut mati, semua orang pasti akan mati, kalaupun kita mati, kita hanya akan mendapat sejarah dan menjadi pelaku sejarah. Kesuksesan dan keberhasilan bukan milik orang penakut," ucapnya tegar.(ENDY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, Mea Sarumaha; Penterjemah; P Ketaren; Penasehat Hukum : Eggy Sujana SH, MSi, Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

KORUPSI

NASIONAL

Perumahan Karyawan PT IP Tidak Layak Huni INDRAGIRI HULU–Perusahaan bergerak di bidang perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, terkesan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya terutama menyangkut tempat tinggal. Sejak mulai berdiri, PT Inecda Plantations (IP) dan beroperasi pada tahun 1983 sampai sekarang perumahan karyawan yang berstatus karyawan biasa tidak juga diperbaiki. Mereka mengeluh karena perumahan yang mereka tempati saat sekarang ini sangat mengkhawatirkan. "Mulai dari dinding kayu yang sudah rapuh, atap seng bocor dan jika hujan menetes airnya,“ tutur salah seorang karyawan. Sepertinya Menejemen perusahaan tidak berpihak kepada karyawan, semantara bangunan permanen yang ada hanya bisa di tempati para setaf, askep, serta menejer perusahaan saja. Menurut para karyawan yang telah bekerja puluhan tahun itu, bila dilihat dari luas perkebunan sawit PT IP seharusnya karyawan sudah sejahtera hidupnya. Karena saat ini, perusahaan terus mengembangkan areal tanaman dari umur tanaman yang berusia 30 sampai 5 tahun. Luas areal yang ada saat ini terlihat sudah di luar izin HGU. Bahkan tutur sumber karyawan, mantan Menejer PT IP Zulkifli yang baru di pindah tugaskan ke GH mengakui memiliki lahan di dalam areal yang baru di buka perusahaan. Selain perumahan karyawan yang tidak layak huni, segudang permasalahan lain yang tidak dapat diselesaikan. "Mulai dari jatah lampu yang seharusnya mendapat penerangan sampai pagi tapi hanya setengah malam saja hidupnya," keluh karyawan yang bertempat di perumahan C 11, N32, dan karyawan lain yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Lalu permasalahan pengangkatan status Buruh Harian Lepas (BLH) menjadi karyawan yang sampai sekarang belum juga terpenuhi. "Kami selaku karyawan PT IP yang telah bekerja selama puluhan tahun meminta perusahan dapat memperhatikan kesejahteraan kami. Dan meminta kepada pemerintah Indragiri Hulu, Bupati serta jajarannya khususnya Disnaker selaku pengayom tenaga kerja agar menegur perusahaan dan jangan hanya duduk dan terima gaji saja sehingga terkesan tidak banyak berbuat," tegas salah seorang karyawan, Jumat pekan lalu.(JUL)

Korupsi, Bekas Dirut Kimia Farma Dituntut JAKARTA - Lantaran mengkorupsi proyek alat kesehatan dan perbaikan rumah sakit untuk Kawasan Timur Indonesia, bekas Dirut PT Kimia Farma Tbk Gunawan Pranoto dan pemilik PT Rifa Jaya Utama, Rinaldi Yusuf, dituntut masing-masing tujuh tahun penjara. Kedua koruptor juga dituntut membayar denda masingmasing 500 juta rupiah subsider enam bulan kurungan. Tuntutan dibacakan Jaksa KPK Muhibbudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis pekan lalu. Keduanya menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya 104,40 miliar rupiah. Uang sebanyak itu, dari proyek alat kesehatan dan perbaikan rumah sakit di Kawasan Timur Indonesia (KTI) tahun 2003 yang menggunakan anggaran negara. "Modusnya kedua terdakwa mengadakan pendekatan kepada Menteri Kesehatan saat itu Achmad Sujudi agar PT Kimia Farma Tbk mendapat proyek pengadaan barang tersebut. Proses pengadaan juga dilakukan oleh PT Rifa Jaya dengan membentuk konsorsium. Proyek itu sendiri menggunakan dana dari anggaran belanja tambahan daftar isian proyek (ABT-DIP) pada 2003. Setelah mendapat surat penunjukan langsung, Gunawan dan Rinaldi menggelar rapat dengan jajaran Departemen Kesehatan, yang mengarahkan harga perkiraan proyek itu 193,97 miliar rupiah," ungkap Jaksa. Harga perkiraan itu, sambung Jaksa, berdasarkan pada pengurangan tiga persen dari pagu anggaran. Padahal, cara sepert ini sangat bertentangan dengan Kepres No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Namun Kepres itu dihiraukan, malah keduanya sepakat mengatur pembagian paket dan nilai pekerjaan yang disubkontrakkan. Perusahaan itu adalah PT Rifa Jaya untuk pembelian alat kesehatan (97,04 miliar) ; PT Berca Indonesia untuk pekerjaan pra-instalasi (11,35 miliar) ; PT Prima Semesta Internusa untuk distribusi barang (9,27 miliar) ; PT Arun Prakarsa Indonesia untuk pekerjaan manajemen konsultan (927,57 juta) ; dan PT Penta Valent untuk pengadaan laboratorium (4,51 miliar).(ENDY)

Masyarakat Minta Kaji Ulang ADD INDRAGIRI HULU - Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan untuk pembangunan desa sekarang ini sangat tidak adil bagi masyarakat. Dari 125 juta rupiah, ADD yang ditambah dari sebelumnya sebesar 100 juta rupiah di tahun 2009, 30 persennya di peruntukan untuk operasional desa hanya sebesar 37 juta rupiah dianggap tidak relevan. Sementara untuk pembangunan desa cuma senilai 88 juta rupiah, untuk membangun desa dalam jangka waktu satu tahun

sampai ke mana pembangunannya. Masyarakat menduga 37 juta rupiah, untuk operasional kepala desa, sekretaris desa, dan BPD terlalu besar. Sebab setiap aparatur desa telah mendapat gaji setiap bulannya, serta bantuan gubernur sebesar 18 juta rupiah untuk kepala desa sebagai dana intensif pribadi. Oleh karena itu, masyarakat meminta kepada pemerintah Kabupaten Indragiri hulu agar mengkaji ulang pencairan dana ADD tersebut.(JUL)

Pengacara Suap Hakim, Kepergok KPK

KPKSPOS/PURBA

Buruh PT Waskita Karya di Dumai.

Buruh PT WK Mengeluh Dumai - Puluhan buruh outsourcing PT Waskita Karya yang bergerak di bidang penggalian dan pemasangan pipa air bersih di Kota Dumai mengeluh, pasalnya upah yang diterima mereka tidak seimbang dengan pekerjaan mereka. Sistem kerja borongan, per meter 8 ribu rupiah, sementara medan yang dikerjakan sangat sulit. Anto, 36 tahun, buruh galian asal Jawa Barat mengatakan, dalam 30 hari kerja hanya bisa menyelesaikan galian dan pemasangan pipa sepanjang 120 meter. Besarnya upah yang diterima per bulan 960 ribu rupiah kotor, sementara biaya makan per orang dikenakan oleh pemborong 20 ribu rupiah untuk dua kali makan per hari, di kali 30 hari berarti biaya untuk makan 600 ribu rupiah per bulan. "Sisa upah yang diterima tinggal 360 ribu," ujar Anto bapak tiga orang anak ini.

Menurut Anto, mereka dikontrak PT Waskita Karya selama tiga bulan dan berakhir April 2010 ini. Kemungkinan besar dirinya dan teman-temannya tidak akan melanjutkan pekerjaan ini, karena upah yang diterima tidak memadai. “Uang ini di kirim ke kampung untuk biaya anak dan istri di Jawa, mana cukup jauh-jauh datang ke Riau hanya bisa mengirim uang ke kampung 360 ribu. Habis kontrak kami tidak akan kembali ke Dumai, kecuali ada perubahan upah mungkin kami lanjutkan pekerjaan ini," katanya. Ucapan senada juga disampaikan Acep, mereka tidak menyangka Jika medan yang dikerjakan sangat sulit sementara alat kerja seperti pacul dan cangkul ditanggung para buruh. Rusak atau patah, gagang pacul dan cangkul biayanya tanggung sendiri. Sementara galian yang dikerjakan adalah bahu jalan yang sudah diaspal sehingga sulit dikerjakan. “Kami tidak menyangka sulit-

nya medan yang dikerjakan. Beruntung saya tidak perokok, sedangkan biaya hidup di Dumai sangat tinggi. Dibandingkan dengan di kampung jauh lebih murah," ucap Acep, Sabtu pekan lalu. Keterangan yang diperoleh menyebutkan para buruh sebelumnya berasal dari Binjai, Sumatera Utara. Karena pekerjaan yang dikerjakan sangat sulit dan upah yang tidak seimbang, selesai kontrak tidak melanjutkan lagi kontraknya. Akibatnya, pekerjaan sempat terkendala selama 20 hari dan kontraktor lalu merekrut buruh dari Jawa Barat. Sekedar informasi, pemasangan pipa sesuai kontrak distribusi sekunder dan sambungan rumah (SR) dilaksanakan PT Waskita Karya. Dana yang dialokasikan bersumber dari APBD Dumai sebesar 69 miliar rupiah lebih. Jika para buruh tidak lagi melanjutkan kontrak kerjanya maka penyelesaian sambungan tersebut bakalan tertunda lagi.(PUR)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangkap Ibrahim, hakim tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dan seorang pengacara Ardner Sirait. Kedua orang itu ditangkap di pinggir sungai Jalan Wardani Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu, pukul 11.46 WIB, saat transaksi uang suap sebesar 300 juta rupiah. Sekitar pukul 12.30 WIB, hakim Ibrahim tiba di kantor KPK. Sang hakim berjalan sambil menunduk menuju ruang penyidik KPK. Mereka masuk lewat pintu samping, sebab pintu depan kantor KPK dipenuhi pengunjuk rasa. Hakim suap ini engan memberikan keterangan saat dikeler masuk gedung KPK. Selain menyita uang tunai sebesar 300 juta rupiah, juga dua mobil Honda Jazz serta Kijang Inova. Bahkan dua telepon seluler. "Uang 300 juta dalam pecahan 100 ribu dan 50 ribu, dimasukan dalam dua amplop besar yang ditaruh di dalam kantong plastik warna hitam dari sang pengacara yang diserahkan sang hakim," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. Johan memaparkan KPK mendapat info dari masyarakat dua minggu lalu. Penyelidikan pun dilakukan dan dilakukan pengintaian yang intensif. Jumat pekan lalu, si hakim sebenarnya sudah akan dicokok, tapi batal di detik-detik akhir. Selasa pagi sekitar pukul 05.30 WIB berangkat dari gedung KPK menuju ke PTUN di Jalan Cikini Raya, Jakarta. Sekitar pukul 09.30 WIB, Hakim Ibrahim bersama sopirnya dan pengacara Ardner keluar dari PTUN dengan menggunakan mobil yang berbeda. Tim KPK pun menguntit dari belakang. Penguntitan berlangsung hingga Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih. Kedua mobil berhenti dipinggir sungai, pengacara Ardner mengeluarkan kantong plastik warna hitam. Status keduanya sebagai tersangka. Hakim Ibrahim dijerat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pengacara Ardner

dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekitar pukul 13.40 WIB, pemeriksaan hakim Ibrahim dihentikan karena kondisi kesehatannya melemah, dan harus menjalani proses cuci darah. Tim penyidik pun melakukan diskusi dengan dokter KPK ternyata hakim Ibrahim memang menderita komplikasi, sehingga perlu perawatan. Hakim Ibrahim pun dibantar ke RS Mitra Internasional, Jakarta Timur untuk dirawat. Tersangka lainnya, pengacara Ardner masih menjalani pemeriksaan untuk pengembangan penyidikan. Usai diperiksa, pengacara Ardner dijebloskan ke penjara Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Sedangkan, Ibrahim, sang hakim juga ditahan. Namun tidak dibantarkan karena tengah menjalani perawatan medis di Rumah sakit Mitra Internasional Jakarta, akibat penyakit gagal ginjalnya kabuh, setelah menjalani pemeriksaan usai ditangkap. "Jika kondisi Ibrahim sudah membaik, langsung dijebloskan tahanan di Polda Metro Jaya sebagai tahanan titipan KPK," kata Johan. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto menjelaskan penyuapan yang dilakukan pengacara Adner kepada hakim tinggi PTUN, Ibrahim terkait dengan kasus kepemilikan tanah, dalam perkara PT Sabar Ganda melawan Kepala Pertanahan Jakarta Barat dengan nomor perkara 36/B/ 2010/PT.TUN. JKT. PT Sabar Ganda menjadi terbanding dalam kasus yang melawan pihak yang mengajukan banding atas keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Di tingkat pertama perkara ini nomor 86/G/2009/PTUN JKT. Ibrahim memimpin perkara itu bersama hakim anggota Arifin MarpaungdanSanterSitorus. Perkara ini diterima berkasnya pada 18 Februari 2010, di PTUN dengan panitera pengganti Rini. Mahkamah Agung langsung memberhentikan Sementara Hakim PTUN Negeri DKI Jakarta Ibrahim. Keputusan itu dibuat dalam rapat pimpinan MA, setelah kabar penangkapan itu tersiar.(ENDY)

Kasus Gayus, Jaksa Cirus Terlibat? JAKARTA - Masih ingat Jaksa Cirus Sinaga. Jaksa yang menyeret mantan Ketua KPK Antasari Azhar, sekaligus menuding Antasari bekas jaksa yang pura-pura bodoh. Ternya-

ta terjerat kasus korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak oleh pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIA Kementrian Keuangan, Gayus Tambunan. Mengingat, hukuman yang dijatuhkan Gayus sangat ringan, benarkah Jaksa Cirus Sinaga terlibat makelar kasus? Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Tadja mengatakan Jaksa Cirus bersama empat jaksa lain, yang meneliti berkas kasus Gayus Tambunan akan diperiksa Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pekan depan. "Paling tidak pemeriksaannya pekan depan sudah dimulai, karena surat perintah pemeriksaannya sudah ada," kata Hamzah Tadja, Rabu pekan lalu. Mengingat Tim Eksaminasi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani perkara Gayus menemukan fakta bahwa

jaksa peneliti tidak cermat dalam menangani berkas pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak itu. "Pada intinya semua jaksa yang menangani perkara tersebut akan diperiksa oleh bidang pengawasan," tambahnya. Jaksa Agung Hendarman Supandji menambahkan banyak keanehan yang ditemukan dari hasil kerja tim eksaminiasi perkara Gayus. Di antaranya, mengapa tindak pidana korupsinya tidak dikenakan kepada Gayus. "Apa ini (jaksa yang menangani perkara) karena kebodohan, keteledoran, apa ada kepentingan. Kebodohan tidak, kecerobohan tidak tertutup kemungkinan, kepentingan tidak tertutup kemungkinan," paparnya. Jaksa Agung mengaku tidak diberi laporan oleh jaksa yang menangani perkara Gayus Tambunan mengenai rencana tuntutan satu tahun penjara

dan satu tahun percobaan. Karena itu, hasil tim eksaminasi itu ditindaklanjuti dengan menyerahkan kepada Jamwas untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik profesi. "Pasalnya kerja tim eksaminasi untuk melihat penanganan perkaranya, sedangkan Jamwas mengenai orangnya," papar Hendarman. Dikatakan, dirinya juga sudah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk terus memonitor perkembangan kasus Gayus yang saat ini tengah ditangani pihak kepolisian. "Nantinya begitu ke luar SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Jampidum dan Jampidsus langsung merapat untuk memberikan petunjuk," katanya. Ketua Tim Eksaminasi, Suroso, mengungkapkan, ketidakcermatan jaksa peneliti

di dalam berkas perkara, antara lain, terdapat penyerahan uang dalam bentuk dolar dari saksi Andi Kosasih kepada tersangka Gayus Tambunan sebanyak empat kali senilai 2.810 ribu dollar AS. Namun, penyerahan uang itu tidak disinggung-singgung oleh jaksa penuntut umum (JPU) baik itu di dalam dakwaan maupun dalam pemberian petunjuk (P19) oleh jaksa peneliti kepada penyidik Mabes Polri. "Padahal, (penyerahan uang sebanyak empat kali itu) hanya di back up perjanjian di bawah tanga berupa kuitansi," ungkap Suroso. Gayus divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang didakwakan oleh JPU. Semula Gayus HP Tambunan dikenakan pasal pencucian uang, penggelapan dan tindak pidana korupsi. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

KORUPSI

SUMUT

Pansuskan PT Bank Sumut MEDAN–Komisi C DPRD Sumut mengusulkan temuan BPK-RI atas banyaknya indikasi kerugian dan penyimpangan PT Bank Sumut agar segera di Pansuskan, karena berpotensi merugikan bank tersebut dalam jangka panjang. Dua politisi dari Fraksi Hanura H Zulkifli Effendi Siregar dan dari Fraksi PDIP DPRD Sumut, Effendi Napitupulu, Jumat pekan lalu. Mereka mengatakan, ada beberapa hal yang dinilai BPK dilanggar PT Bank Sumut dalam menerapkan prinsipprinsip perbankan, antara lain dalam pemberian kredit, penempatan dana, restrukturisasi dalam menyelesaian kredit macet, penempatan dan penyaluran BLBI, pemenuhan kewajiban. “Tujuan pembentukan Bank Sumut sesuai hasil pemeriksaan BPK RI tampaknya sudah menyimpang dari tujuan semula yakni untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat,” kata dua itu. Pada Tahun buku tahun 2006 BPK menghasilkan tujuh temuan di Bank Sumut senilai 31,3 miliar rupiah, terdiri dari lima temuan penyaluran dana dan dua te-

muan bersifat administratif. Pada tahun 2007 menghasilkan empat temuan sebesar 245,5 miliar rupiah atau 4,13 persen dari cakupan pemeriksaann yang terdiri dari temuan biaya sebesar 1,9 miliar rupiah dan tiga temuan penyaluran dana sebesar 243 miliar rupiah atau 4,10 persen dari total cakupan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas 12 berkas kredit SPK pada Cabang Utama Medan sebesar 17,1 miliar rupiah, diketahui 9 berkas diantaranya dengan nilai 11,9 miliar rupiah tidak dilengkapi dengan hasil pengawasan dan pemantauan ke lapangan terhadap. PT Bank Sumut tidak melakukan penilaian kembali agunan tersebut secara berkala, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet sangat besar. PT Bank Sumut juga mempunyai suatu kebijakan terkait penyelesaian kredit macet, yaitu dengan menerbitkan kredit baru kepada debitur macet. Berdasarkan dokumen di bagian kredit diketahui bahwa terdapat sembilan berkas kredit yang merupakan kredit macet (kolektifibiltas 5) dan telah dihapusbukukan, namun tahunn 2007 diberikan lagi kredit baru. Data kredit macet yang telah dihapusbukukan (write off) Bank Sumut mulai tahun 2005-2007 tercatat pada tahun tahun 2005

kredit macetnya mencapai 273,3 miliar rupiah, Tahun 2006 dari kredit yang diberikan sebesar 2,8 triliun rupiah terdapat kredit macet sebesar 294,2 miliar rupiah, dan tahun 2007 dari jumlah kredit yang disalukan sebesar 4,1 triliun rupiah terdapat kredit macet sebesar 314 miliar rupiah. “Kalau dihitung-hitung sejak tahun 2005-2007 kredit macet yang sudah dihapusbukukan oleh Bank Sumut sudah hampir 1 triliun. Kalau kita periksa lebih dalam lagi maka kerugian Bank Sumut mungkin sudah mengimbangi Bank Century. Karena itu kita mengusulkan ke DPRD Sumut, utamanya melalui Komisi C untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI tersebut dengan membentuk Pansus Bank Sumut, karena ini sudah mirip seperti kasus Century Jilid-II Sumatera Utara,” kata Zulkifli Siregar. Bank Sumut merupakan bank yang ditunjuk ole pemerintah daerah sebagai tempat menyimpan uang daerah dan bertugas menerima setoran dari semua Pemegang Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PK SKPD) maupun pihak lain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Modal Dasar Bank berdasarkan Perda No.5 Tahun 1965 sebesar 100 juta rupiah

dan setelah perubahan Perda No.2 Tahun 1999 ditetapkan 50 miliar rupiah. Pada tahun 2004 sesuai akte Notaris H Marwansyah Nasution SH Tanggal 28 Mei 2004 tentang Rapat Umum Pemeggang Sahan Luar Biasa (RUPSL) modal yang ditempatkan 460,1 miliar rupiah dengan komposisi Modal pemerintah Propinsi Sumut sebesar 63,42 persen atau senilai 291,8 miliar rupiah, dan pemerintah Kabupaten/ Kota 36,58 persen atau sebesar 168,3 miliar rupiah. Terakhir Tahun 2009 modal dasar Bank Sumut kembali ditingkat menjadi 1 triliun rupiah, dimana untuk memenuhi modal dasar tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus merelakan hasil deviden yang seharusnya diterima sebagai Pendapata Asli Daerah (PAD) Sumut selama lima tahun ke depan (Tahun2010-2014) akan dikembalikan untuk menambah modal dasar ke Bank Sumut. PT Bank Sumut ternyata juga tidak mempunyai suatu mekanisme yang mengatur tentang kewajiban pelaporan penyertaan modal pemerintah daerah kepada setiap pemerintah Kab/Kota di Sumatera Utara, sehingga jumlah penyertaan modal yang dicantumkan dalam Negara daerah dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan tidak akurat. “PT Bank Sumut tidak per-

Tinjau Ulang Ranperpres Kawasan Strategis Nasional MEDAN - Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Maka selanjutnya dimandatkan kepada pemerintah untuk segera melahirkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Akan tetapi Rencana Peraturan Presiden (Raperpres) yang saat ini sedang digodok dan disosialisasikan para pihak terkesan menyiarkan angin surga dengan opini “Mensejahterakan masyarakat melalui wisata” tanpa melihat secara menyeluruh Rencana Tataruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) tersebut, padahal menurut penilaian Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) terdapat beberapa substansi permasalahan dalam draft ranperpres tersebut. Diantaranya, berdasarkan asumsi peta teknis deliniasi rencana Tata Ruang DTA Danau Toba dalam Ranperpres sudah benar, maka perlu dicantumkan Definisi Kawasan Danau Toba. Sehingga bisa terurai dengan jelas batasan-batasan wilayah Kawasan Danau Toba. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik hak kelola, terutama bagi komunitas masyarakat. Penataan kawasan Danau Toba sebagai kawasan Strategis Nasional harus berbasis pada Ekosistem, mengingat kawasan tersebut dan beberapa wilayah lainnya sangat bergantung pada aspek biofisiknya. Berkaitan dengan hal diatas maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi fungsi hidrologi terutama kondisi hutan yang terdapat di sekitar DTA Danau Toba. Pertimbangan itu yakni, restorasi kawasankawasan hutan kritis dan tinjau ulang izin konsesi-konsesi industry kayu yang berada di kawasan DTA Danau Toba. "Berdasarkan penilaian-penilaian ini, maka KPHSU mendesak tim penggodok Ranperpres tersebut untuk terlebih dahulu menyelesaikan ketiga hal ini untuk menghindari konflik pengelolaan ke depan atau menuai bencana yang lebih besar. Juga menyerukan kepada publik untuk tidak tergesa-gesa merespon usulan draft yang sekarang gencar disosialisasikan," tegas Jimmy Panjaitan Sekjen KPHSU, Rabu pekan lalu.(MEI)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan dana penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disetor mau pun masih disimpan pada rekening sementara escrow yaitu rekening modal pinjaman,” katanya. Dalam rangka peningkatan pendapatannya, PT Bank Sumut ternyata selama ini menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk obligasi atau money market, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Besarnya jumlah penempatan ditentukan oleh Divisi Treasury dengan mempertimbangkan nilai idle money (dana menganggur) dan tingkat likuiditas secara berkala maupun tiap hari. Berdasarkan Neraca PT Bank Sumut per 31 Oktober 2007 diketahui bahwa jumlah DPK sebesar 8,4 triliun rupiah, diantaranya 4,6 triliun rupiah merupakan Giro Pemerintah Daerah. Tabungan sebesar 1,5 triliun rupiah, dan Deposito 1,9 triliun rupiah. Sehubungan dengan fungsi PT Bank Sumut sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyimpan uang daerah, maka Jumlah terbesar bersumber dari dana APBD. Hasil uji petik atas daftar penempatan dana PT Bank Sumut mengungkapkan 72

persen Danai Pihak Ketiga tersebut ditempatkan pada instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana Pemerintah Daerah yang ditepatkan dalam bentuk SBI terjadi karena pemerintah daerah belum memanfaatkan seluruh dananya untuk kegiatan daerah sehinggga masih disimpan dalam rekening Kas Daerah di PT Bank Sumut. Jika dilihat dari total kredit yang disalurkan PT Bank Sumut selama tahun 2007 sebesar 327,9 miliar rupiah, maka nilai itu sangat jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah dana yang ditempatkan dalam bentuk SUN dan SBI yang rata-rata mencapai 2,3 triliun rupiah. Kondisi itu juga menyebabkan Negara dibebani biaya bunga, karena harus membayar bunga kepada PT Bank Sumut atas penempatan dana Pemerintah daerah (dana perimbangan) yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah ke dalam bentuk SBI. Negara dibebani biaya bunga atas penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk SBI dan SUN minimal sebesar 201,4 miliar rupiah. Kondisi tersebut juga menyebabkan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Pemprop Sumut tidak mencapai sasaran, karena pemanfaatan dana

APBD jadi tidak tepat waktu, sedangkan dana idle yang ditempatkan pada SBI dan SUN dilakukan hanya dengan pertimbangan “zero risk” bagi PT Bank Sumut. Hal itu jelasjelas tidak sesuai dengan UU NO.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 3 yang menyatakan bahwa fungsi utama perbanakan Indoensia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.2 Tahun 1999 tentang Perubahan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Sumut menyatakan bahwa tujuan perubahan bentuk badan hukum Bank tersebut adalah untuk membantu dan mendorong perekonomian rakyat dengan memprioritaskan pertumb uhan golongan ekonomi lemah dalam pemerarataan pembangunan daerah. “Karena itu visi dan misi Bank Sumut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyrakat sesuai dengan tujuan penyaluran dana dari pemerintah pusat sebenarnya sudah melenceng. Karena itu DPRD Sumut harusnya lebih meningkatkan pengawasan atas penyerapan dan pemanfaatan dana kepada pemerintah daerah tersebut,” kata Zulkifli.(MEI)

MEDAN - Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara semakin mengalami peningkatan ya ng cukup pesat. Pertumbuhan ini meliputi makin luasnya areal maupun peningkatan produksi. Pertumbuhan ini juga menunjukkan betapa perkebunan sawit ini menjadi produk “primadona” yang sangat potensial untuk dikembangkan.Tidak bisa dipungkiri bahwa memang kontribusi perkebunan sawit bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah sedikit. Hal inilah yang membuat perkebunan sawit menjadi produk primadona yang mempunyai prospek positif untuk dikembangkan ke depannya. Seiring dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat, tentunya akan membawa dampak yang sangat besar juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Namun faktanya perkebunan sawit tidak memberikan perubahan yang signifikan pada penghidupan rakyat, malah ekspansi sawit yang begitu besar telah menambah beban yang sangat memilukan bagi kehidupan masyarakat. Sebab ekspansi sawit besarbesaran ini tidak mengenal lokasi ataupun wilayah ekspansi. Sehingga kerap sekali akan muncul permasalahan seperti sengketa lahan dengan pihak petani, ketahanan pangan yang terganggu dikarenakan beralih-fungsinya lahan pertanin pangan kepada

persawitan. Hal ini juga mengakibatkan petani pemilik menjadi tak bermilik yang akhirnya akan menjadi seorang buruh tani (buruh di perkebunan). Mereka dengan terpaksa akan menjual tenaganya kepada pemilik lahan (perkebunan) dengan harga/upah yang dikontrol sepenuhnya oleh pengusaha. Sehingga tidak mengherankan petani kita menjadi masyarakat (khususnya petani) yang terbelakang baik dari segi ekonomi, politik dan kebudayaan. Kondisi ini mempertemukan dua kepentingan yang berbeda, dimana satu pihak ingin bertahan hidup dan pihak lain ingin mengakumulasi modal, namun bertemu pada sasaran produksi yang sama yaitu penguasaan agraria. Hal ini kemudian mendorong terciptanya konflik agraria. Saat ini, pemerintah dengan gencarnya menyatakan bahwa perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit telah dan akan selalu menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Jika berdasar pada data yang dimiliki oleh KPS (salah satu lembaga yang konsern pada buruh perkebunan), melihat bahwa untuk 1 orang buruh kebun mampu mengerjai secara maksimal 4,5 Ha lahan sawit. Akan tetapi jika 4,5 Ha lahan tersebut dikelola atau diusahai oleh 1 keluarga petani (6 orang) pastilah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk kesimpulan

awal menunjukan bahwa pernyataan pemerintah jelas berbanding terbalik dengan situasi kehidupan nyata dari masyarakat kaum tani. Sebab penciptaan lapangan kerja oleh perkebunan sama halnya dengan penghilangan lapangan kerja bagi masyarakat secara umum. Malah lapangan kerja yang mereka ciptakan tidak sebanding dengan banyaknya keluarga petani yang kehilangan lapangan pekerjaan karena kehilangan lahan mereka. Selain itu, benarkah lapangan kerja perkebunan telah menjamin penghidupan yang layak bagi masyarakat?. Atau apakah perkebunan telah memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya? Mampukah perkebunan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik dan budaya?. Selain permasalahan di atas, yang tidak kalah penting adalah sasaran ekspansi besar-besaran perkebunan sawit lainnya. Sampai sejauh ini yang menjadi mayoritas sasaran ekspansi adalah lahan-lahan tidur, lahan pertanian dan lahan hutan. Demi kepentingan pengembangan kelapa sawit para pengusaha telah menjadikan hutan sebagai sasaran ekspansi. Konversi hutan ini mengakibatkan laju kerusakan hutan tahun demi tahun semakin mengalami peningkatan yang cukup parah. Tentu saja ini akan berpengaruh besar pada kerusakan ekologi.(MEI)

batkan tercemarnya sungai. Padahal sungai masih di manfaatkan oleh masyarakat pinggiran sungai untuk melaku-

kan mandi, mencuci, mencari pasir, mancing dan lainnya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan tidak ada perhatian atau pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintahan daerah untuk kelestarian lingkungan terhadap fungsi sungai mengakibatkan kondisi sungai semakin memprihatinkan. Tujuan aksi ini adalah mengajak masyarakat untuk perduli terhadap lingkungan sekitar khususnya masyarakat pinggiran sungai. Masyarakat diharapkan agar tidak melakukan pencemaran terhadap sungai yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Tuntutan Klika terhadap pemerintah agar melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat dan perusahan yang berada di sepanjang sungai supaya tidak melakukan pembuangan sampah dan membuang limbah industri ke sungai yang dampaknya merugikan semua pihak. Pemerintah setempat juga diminta agar melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kelestarian sungai serta segera melakukan penghijauan di pinggiran sungai untuk mencegah terjadinya erosi yang mengakibatkan longsor dan banjir besar.(MEI)

Klika Prihatin Sei Deli MEDAN - Kesatuan Lestari Indonsia Kita (KLIKa) melakukan aksi bersih Sei Deli dalam rangka memperingati hari air sedunia. kegiatan yang dilakukan pada hari Minggu pekan lalu. Bertema ‘Kembalikan Fungsi Sei Deli’. Acara ini juga sekaligus mengenalkan Klika sebagai sebuah wadah individuindividu yang berkonsentrasi pada kelestarian lingkungan. Dipilih Sei Deli karena Klika sangat perihatin dengan kondisi Sungai Deli yang hilang sebagai fungsi sungai. Acara bersih-bersih dengan menggunakan rakit pisang dimulai dari SMAN 13 Medan hingga Polonia Medan.

Sepanjang pinggiran sungai banyak ditemukan tempat pembuangan sampah dan limbah industri yang mengaki-

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Parulian Simanjuntak, Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Subanto ST, Syafrizal Lubis, Hasan Ali, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Amoni Lase; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga, Supriyadi, Affan Antavip, Ghazali Hasan (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Mugimin Syatriadi, Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, Yuda Pratama, Sudarsono, Zainal Arifin Nasution (Labuhanbatu Selatan); Rusli Hasibuan, Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon (Batubara); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan (Taput); Datuk Satia (Paluta); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Yanto, M Yunansyah (Langsa); M Syaharuddin (Aceh Timur); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian, Ridwan SSos, Umar HS, M Husen, Syafriandimoar (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Aliasa (Kutacane); Edyson Siregar (Siak); J Sinurat, Minton Naiborhu (Pelalawan); JY Methe (Pekanbaru); Syahril, Agus Eko Haryanto (Rokan Hilir), Zulkifli, Kusjul (Indragiri Hulu); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

KORUPSI

SUMUT

PK-5 PEMASUKAN TAK RESMI PD PASAR...? Wajah-wajah gusar itu terlihat berusaha sekuat mungkin menurunkan emosi. Wajar saja, beban masalah yang mereka tanggung sudah hampir tak terbendung lagi. Mereka nyaris kehilangan pendapatan yang selama ini menghidupi keluarganya. Emosi semakin memuncak ketika mereka berstatus pihak yang punya dasar hukum untuk menuntuk hak ketika kewajiban yang dibebankan kepada mereka dipenuhi. Namun hak mereka hilang begitu saja, mereka resmi tapi seperti tak resmi, mereka binaan sebuah instansi tapi mereka seperti tak dibina dan terkesan dibiarkan. Mereka adalah pedagang lantai II Pasar Aksara Medan. Wajah-wajah gusar itu adalah pedagang resmi binaan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota Medan. Tapi Selasa pekan lalu, puncak dari kekesalan ini, seratusan mereka mendatangi wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Medan. Dikomandoi keinginan untuk perubahan, mereka mengadukan keberatan terhadap kehadiran dan seluruh aktivitas Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang memenuhi hampir seluruh areal parkir dan jalan masuk pasar tradisional ini. Keberatan ini bukan baru saja berlangsung, sudah tahunan para pedagang menanggung beban yang sangat merugikan ini. Ironisnya, PD Pasar Kota Medan melalui Kepala Cabang III Diddi Cemerlang Chaniago dan Kepala Pasar Aksara Ihkwan Nasution, yang paling berkompeten terhadap permasalahan ini terkesan cuek dan memang melakukan pembiaran terhadap para PK-5 tersebut. Padahal, keberadaan PK5 jelas-jelas melanggar aturan dan sangat merugikan para pedagang resmi lantai II yang tak lain adalah bi-

naan PD Pasar. "Seharusnya PD Pasar membela dan menghargai hak-hak kami sebagai pedagang resmi binaan mereka. Jangan taunya menuntut kewajiban tapi hak kami diabaikan. Pendapatan kami sangat-sangat menurun sejak maraknya PK-5 dan kami sudah cukup lelah mengadukan hal ini, tapi mereka seperti tak punya keberanian menertibkan padahal mereka punya alasan hukum," cerocos Win, salah satu pedagang. Kritis, para pedagang membuat surat pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Plt Walikota Medan Syamsul Arifin, DPRD Kota Medan, Direktur PD Pasar Kota Medan, Kapoltabes MS, dan PT AJI. Dari surat keberatan tersebut diketahui bahawa seluruh pedagang resmi khususnya pedagang lantai II menolak kehadiran PK-5 seluruhnya yang memenuhi areal parkir dan merubah fungsi peruntukan lantai I yang seharusnya khusus sembako menjadi campur aduk

seperti saat ini. PK-5 juga telah melakukan pelanggaran dengan memajukan barang dagangannya hingga mencapai 4 sampai 5 meter dari batas yang sudah ditentukan. Selain merusak pemandangan, tindakan ini juga sangat merugikan pedagang lantai II karena pembeli cenderung malas untuk naik ke lantai II dan hal ini tentunya mengurangi pendapatan pedagang. "Untuk itu, mulai tanggal diterbitkannya surat pernyataan keberatan ini, kami seluruh pedagang lantai II menuntut janji PD Pasar Kota Medan melalui Kepala Cabang III Didi Cemerlang Chaniago, untuk menindak tegas PK-5 tersebut. Kami menilai PD Pasar pura-pura tidak mengetahui kehadiran PK-5 dan terkesan membiarkan sehingga muncul indikasi bahwa PK-5 memberi setoran kepada PD Pasar. Logikanya, bagaimana mungkin PK-5 yang jelasjelas bersalah dibiarkan tetap menjamur jika tidak ada

‘apa-apanya’ kepada PD Pasar," tegas Win. PT AJI dan pedagang lantai II sepakat akan terus melakukan penertiban jika PK-5 tidak mengindahkan instruksi PD Pasar yang melarang mereka berjualan lagi. Namun PD Pasar malah terkesan ogah-ogahan melakukan penggusuran tersebut padahal PK-5 hanya mau digusur oleh PD Pasar. Pedagang juga meminta agar seluruh tangga naik ke lantai II dibersihkan dari para PK5 karena sangat mengganggu pengguna jalan yang notabene adalah pembeli. Selama seminggu aksi yang mereka lakukan, Kepala Pasar Aksara Ikhwan Nasution tidak pernah berada di tempat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya. Para pedagang meminta Direktur PD Pasar Kota Medan untuk memberikan sanksi tegas kepada Kepala Pasar dengan pemecatan karena dinilai tidak mampu menjalankan jabatannya. Se-

kayu atau besi sebagai tempat menjajakan barang dagangannya yang mengakibatkan kerapian, keindahan tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak melebihi waktu kegiatan atau jam operasional pasar yang telah ditetapkan yaitu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Mustafa pun menghimbau kepada para pedagang yang telah melakukan kegiatan berjualan dengan melanggar ketentuan seperti tersebut diatas untuk menertibkan sendiri barang dagangannya. Apabila peringatan ini tidak diindahkan atau dipatuhi maka PD Pasar Kota Medan akan mengambil tindakan tegas membongkar tenda-tenda plastik, rak-rak kayu atau besi dan barang dagangan yang melebihi ukuran dan akibat pembongkaran atau penertiban tersebut menjadi tanggung jawab pedagang sendiri. Seperti masa bodoh dan tak menggubris, para PK-5 tidak mengindahkan peringatan keras yang dikeluarkan tersebut. Sampai hari ini, PK-5

yang diamini para pedagang. Kepala security PT AJI Zayusman yang ditemui dipos kerjanya mengatakan siap mengamankan penertiban PK-5 tersebut. Tapi pengamanan yang diberikannya tidak akan berarti apa-apa jika tidak di dukung oleh PD Pasar. "Para pedagang lantai II adalah binaan PD Pasar, kami respon tuntutan mereka karena memang hak mereka, PD pasar jangan buang badanlah...!" kata Zayusman. Sementara itu, Kacab III Diddi Cemerlang berjanji akan membereskan PK-5 tersebut mulai Senin pekan lalu. "Saya berjanji akan membereskan PK-5 sampai seluruh areal parkir bersih mulai Senin ini," katanya namun hingga berita ini diturunkan janji itu tidak terbukti. Aktivis hukum Dinda Bethari yang dimintai keterangannya mengatakan, jika tidak ada tindakan tegas dari PD Pasar maka konflik berkepanjangan antara PK-5 dan pedagang resmi akan

memicu terjadinya tindakan anarkis. "Perlu tindakan nyata dan kongkrit PD Pasar khususnya Kacab dan Kapasnya. Mana tanggungjawab mereka, ini kepentingan umum yang harus segera ditindak tegas untuk mencegah jatuhnya korban antar pedagang. Semua akan merasa paling benar tapi yang punya alasan hukumlah yang paling benar," ujar Dinda. Sementara itu, ratusan pedagang yang mendatangi kantor PD Pasar Kota Medan di Pasar Petisah Medan, bertemu langsung dengan Direktur Utamanya Mustafa Sutan Nasution yang mengatakan akan menindak tegas para PK-5 tersebut mulai Selasa ekan lalu. "Besok akan kita bersihkan, saya akan turun langsung ke lapangan dan SPT sudah siap hari ini," katanya tegas. Mendengar janji tersebut, para pedagang lalu membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih besar jika janji itu hanya isapan jempol saja.(MEI)

Masuk Ranah Korupsi

Peringatan Keras yang tak Digubris SEHARI sebelum para pedagang berkunjung ke DPRD Kota Medan, Direktur Utama PD Pasar Kota Medan Mustafa Sutan Nasution S Sos, sudah mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pedangang lantai I pasar Aksara Medan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan dan Surat Keputusan Direksi PD Pasar Kota Medan Nomor 974/1333/PDPKM/2003 tanggal 5 maret 2003 tentang Ketentuan Klarifikasi serta Besarnya Tarif Kontribusi dan Sewa Toko di wilayah pasar dalam Kota Medan, diingatkan kembali kepada para pedagang yang berjualan di lantai I Pasar Aksara Medan untuk melaksanakan ketentuan ini. Salah satunya adalah dengan tidak menggelar barang dagangannya melebihi ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan surat izin pemakaian tempat berjualan maksimal 30 cm dari depan kiosnya. Tidak menggunakan tenda-tenda plastik, rak-rak

waktu penertiban PK-5 pada Kamis (25/3) pukul 17.10 WIB di areal parkir Pasar Aksara, terjadi adu mulut antara PK-5 dengan pedagang lantai II. Kepala Security PT AJI Zayusman yang mencoba melerai malah dihadiahi tikaman pisau oleh salah seorang anak PK-5. Syukurnya salah seorang pedagang lantai II dapat menangkap pisau tersebut sehingga tidak sempat melukai Zayusman. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Mapoltabes MS dengan No.Pol : STPL/805/ III/2010/SU/Tabes MS. "Kami meminta Kapoltabes agar menyelesaikan kasus ini hingga tuntas sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan bahan pelajaran bagi orang lain. Jika keberatan kami ini tidak dapat dilaksanakan oleh PD Pasar selaku pejabat yang paling berwenang. Maka kami akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum dengan melakukan gugatan perdata," ucap Win

masih tetap melancarkan aksinya. Sementara para petugas PD Pasar Aksara sendiri hanya asyik mengobrol dengan petugas lain tanpa memperdulikan peringatan yang dikeluarkan atasan mereka. Parahnya lagi, saat KPK Pos mendokumentasikan para pedagang liar yang diduga menjadi 'aset tak resmi' PD Pasar itu, malah mendapat omelan dan dampratan dari PK-5 tak tau aturan itu. Sikap arogan ini juga ditujukan kepada para petugas PD Pasar Aksara namun bukan dengan caci maki tapi dengan pemberian setoran yang jumlahnya bervariasi. Pantas saja, mereka enggan enyah.(VIN) Dirut PD Pasar

MASIH segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan melayangkan gugatan yang mewakili seluruh PK-5 di Medan. Gugatan tersebut di daftarkan untuk mewarning Pj Walikota Medan agar tidak meneruskan penertibannya. Karena yang terjadi bukanlah penertiban melainkan adanya pengerusakan lapak para PK-5. LBH Medan mewarning Pj Walikota Medan untuk menghentikan penggusuran tersebut sebelum adanya sebuah solusi terhadap PK-5. Itu yang tidak diindahkan oleh Pj Walikota Medan, malah penggusuran berlanjut artinya peringatan LBH tidak dianggap oleh Pj Walikota Medan. Sementara ada hak-hak masyarakat yang nyata-nyata telah dilanggar. Hal berbalik terjadi di Pasar Aksara Medan. Tragisnya, para pedagang saling memperebutkan lahan untuk mencari sesuap nasi. Sementara PD Pasar selaku yang berwenang dalam hal ini tidak dapat melakukan tidakan apa pun. Praktisi hukum Irvan Fadli Lubis SH mengatakan, jika benar terjadi manipulasi antara PD Pasar dengan PK-5 yang harus mengorbankan hak-hak pedagang resmi, ini harus mendapatkan perhatian dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan. "Karena ini sudah masuk dalam ranah korupsi. Dimana hak-hak pedagang sudah tergadaikan

oleh PD Pasar," tuturnya. Tidak dilakukannya penertiban terhadap PK-5 di Pasar Aksara jelas menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya bagaimana caranya Pasar Aksara lolos dari penggusuran PK-5 yang dilakukan besar-besaran oleh Rahudman Harahap saat menjabat sebagai Pj Walikota Medan. Tidak menutup kemungkinan, PD Pasar telah menerima kontribusi dari para PK-5. Sehingga penertiban itu pun tidak terjadi. “Disini jelas terjadi pilih kasih antara PK-5 tersebut,” ujarnya. Menurut Irvan, para pedagang resmi harus terus mendesak PD Pasar untuk melakukan penertiban dan pihak kepolisian dan kejaksaan harus memproses oknum-oknum nakal yang berlindung di tubuh PD Pasar. Jika perlu Dirut PD Pasar dilepas dari jabatanya karena tidak bisa mengambil keputusan atas nasib para pedagang Pasar Aksara Medan. Tidak terjadinya pengusuran PK-5 di Pasar Aksara mendapat dukungan oleh praktisi hukum Ahmad Irwandi Lubis SH. Menurutnya, penggusuran tersebut tidak perlu dilakukan oleh PD Pasar Medan perhadap PK-5 yang berjualan disepanjang badan jalan. Karena menurutnya sudah cukup PK-5 merasakan haknya diinjak-injak saat Medan dipimpin oleh Rahudman selaku Pj Walikota Medan.(VN)

Lagi, Kesepakatan tanpa Putusan Tegas ANGGOTA Komisi C dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Jumadi, selaku pemimpin rapat pertemuan antara PD Pasar dengan para pedagang resmi mengatakan pihaknya akan melakukan kesepakatan antara PD Pasar, PT AJI, dan para pedagang itu sendiri. Kesepakatan tersebut membahas bagaimana membersihkan PK-5 yang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Senin pekan ini, jika PD Pasar belum juga melakukan penertiban maka

Jumadi dewan akan turun langsung untuk menertibkannya.

“Karena ini masih dalam tahap proses kita tunggu PD Pasar melakukannya. Jika tidak ada tindakan sama sekali maka dewan akan turun langsung untuk memprosesnya,” tegas Jumadi. Ditempat yang sama, Kepala Pasar Aksara Ikhwan Nasution membenarkan bahwa di dalam mau pun luar pasar tidak diperkenankan adanya PK5. Ia juga mengakui bahwa tugas PD Pasar adalah menertibkan dan menata pasar berdasarkan peratu-

ran yang berlaku. “Menertibkan dan menata pasar berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan tugas kami. Tapi tergantung para pedagangnya apakah mereka mau menjaga ketertiban itu,” ujarnya. Ikwan menjelaskan bahwa pihaknya yang selalu membersihkan pasar dari sisa-sisa dagangan para pedagang, sementara PT AJI yang menerima kontribusi. Seharusnya pembersihan pasar tersebut juga menjadi tanggung jawab PT AJI. “Seharusnya

PT AJI ikut bertanggungjawab terhadap pembersihan pasar karena mereka yang menerima kontribusinya. Masak hanya kami yang dilimpahkan permasalahan ini,” ujarnya seolah tidak mau disalahkan. Direktur utama PD Pasar Kota Medan Mustafa Sutan Nasution mengatakan, pengelolahan Pasar Aksara sudah salah dari awal jadi sulit untuk dibenahi lagi sesuai dengan keinginan para pedagang. Pengelolaan yang terdahulu

berbeda dengan ketentuan yang berlaku sekarang. “Pedagang seakan menjadikan pasar tersebut sebagai warisan yang turun temurun, hal ini yang membuat kita susah untuk mengambil tindakan tegas atas penertiban-penertiban tersebut,” jelasnya. Mustafa menyatakan pihaknya sudah terusmenerus melakukan penertiban. Hanya saja, penertiban tersebut tidak diperdulikan mereka. untuk itu, pihaknya akan melakukan penertiban secara

bertahap, mulai dari PK-5 sampai pelataran parkir. “Kita bersihkan PK-5, tertibkan para pedagang dan menyediakan pelataran perparkiran. Penertiban ini juga tidak lepas dari tanggung jawab PT AJI,” katanya. Ia berjanji akan melakukan penertiban mulai Senin pekan ini. "Kita akan melakukan penertiban kembali, dan akan kita lakukan rapat kembali antara PD Pasar dengan Komisi C untuk mencari jalan penyelesaiannya,” tutupnya.


KPK POS

6

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

NAD SUMUT

POLITIK

Bupati Lantik 13 Pejabat Eselon II OBAMA Tobasa Makin Dicintai Rakyat BALIGE – Sejumlah warga yang mengalami sakit parah dirujuk dr FL Parluhutan Sitorus (Op Birong) ke RSU HKBP Balige untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik. Sebab warga tersebut tergolong keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan dan perhatian dari Pemkab Tobasa. Setelah beberapa hari dirawat di RSU HKBP Balige, op Birong didampingi penyanyi Bunthora Situmorang mengunjungi pasien bersama tim pengobatan gratis Ketua Gepenta Tobasa Lambaik Manalu SPd, Tambos Hutagaol, Jaya Napitupulu, pekan lalu. Pengobatan gratis hampir setiap hari dilakukan Op Birong bersama timnya dari desa ke desa di Tobasa. Program bakti sosial itu mendapat sambutan antusias dari warga. Karena setiap Op Birong datang selalu petugas medis langsung menyalaminya termasuk keluarga pasien. Budi salah seorang pasien warga Desa Adian Baja Kec Pintu Pohan Meranti tampak sudah bisa duduk di tempat tidurnya sambil makan. Sebelumnya warga sudah menyatakan penyakit Budi sudah kronis. Saat datang ke lokasi pengobatan gratis, Budi digendong petugas tim pengobatan gratis dari rumahnya. Setelah diperiksa dan diberikan obat, pasien juga dirujuk ke rumah sakit dengan biaya ditanggung. "Saya serahkan pada bapak, saya sudah pasrah. Yang penting suami saya dirawat," ujar Istri Budi yang sehari-hari bekerja sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desanya. Op Birong juga Eriwati br Tampubolon warga Desa Sibola Hotang Balige. Eriwati menderita tumor di kaki bagian lutut sebelah kanan dan tampak sudah tidak bisa lagi berjalan. Op Birong yang dikenal sangat respon terhadap marga Tampubolon itu langsung menginstruksikan timnya mengantar Eriwati ke RSU HKBP Balige. Op Birong juga memfasilitasi marga Panjaitan asal Sigumpar berobat ke RSU Adam Malik Medan. (TH)

ACEH TIMUR - Dalam struktur organisasi pemerintahan pergantian merupakan hal yang wajar demi maju dan berkembangnya organisasi. Termasuk langkah pembinaan PNS untuk memperluas wawasan, pengalaman dan kemampuan PNS dalam instansi pemerintahan. Pelantikan 13 pejabat eselon II tersebut lima dia ntaranya merupakan staf ahli Bupati Aceh Timur. Pelantikan itu dipimpin langsung Bupati Aceh Timur di Pendopo Bupati Peureulak dihadiri unsur Muspida Plus, Kepala SKPD, Camat serta undangan lainnya. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg. 821/15/3/2010 tertanggal 22 Maret 2010 di Idi. Ketiga Belas Pejabat Eselon II adalah Zulkifli A.

KPU Pastikan DPT Kota Medan 1.961.803 MEDAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan akhirnya mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kota Medan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berjumlah 1.961.803 pemilih. “Jumlah DPT kota Medan dalam Pilkada kota Medan yang akan berlangsung 12 Mei mendatang berjumlah 1.961.803 pemilih,” ungkap Komisioner KPU Kota Medan Bakhrul Alam kepada Starberita pagi ini, Sabtu (3/4). Lebih lanjut dirinya mengatakan dalam DPT ini terdapat pengurangan dari jumlah 22794 pemilih. Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya berjumlah 1.984.597 pemilih. Dijelaskannya, penguruangan jumlah pemilh ini dari angka DPS ke DPT dikarenakan ditemukannya pemilih ganda dan beberapa pemlih bermasalah lainnya. Bahrul menambahkan proses yang dilakukan pihaknya. KPU Medan menerima data dari data daftar penduduk potensial pemilih Pilkada (DP4), yang berjumlah 2.750.000 pemilih. KPU melakukan verivikasi faktual, dan menemukan 1,983 juta pemilih yang bermasalah, kemudian pihaknya melakukan cek dan ricek. Selanjutnya ditemukan pemilih ganda berjumlah sekitar 28 ribu pemilih dalam DPS. "Yang tadinya berjumlah 2.750.000 pemilih menjadi 1.984.597 pemilih dalam DPS dan kemudian data DPS yang telah diverifikasi menjadi mencapai 1.961.803 pemilih," ungkapnya. Sementara, pagi ini KPU Kota Medan menggelar pleno DPT terbuka kepada seluruh Cawalkot atau tim sukses masing-masing kandidat di Garuda Plaza Hotel. Nantinya jumlah DPT Pilkada kota Medan akan dibacakan kepada tim sukses para Calon Walikota Medan. (SBC)

ditafsirkan negatif serta didramatisir apalagi dipolitisir. Sebab dapat mengganggu kinerja kita selaku aparatur pemerintah dan abdi masyarakat. Meskipun keputusan pengangkatan pejabat mengalami Pro dan Kontra, itu hal yang wajar dalam demokrasi. Untuk itu Bupati berharap Kepala SKPD yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja, dedikasi dan pengabdian terbaiknya. Bupati juga meminta para staf ahli yang baru dilantik dapat menjalin hubungan kerja yang bersifat konsultasi dan koordinasi dengan para Kepala SKPD. Itu bertujuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. Kepada Kepala BKPP yang diminta melakukan penataan kepegawaian, sebab saat ini tingkat kualitas PNS sangat menurun. Juga melakukan penyebaran guru dan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Kecamatan serta memperketat pro-

Afifuddin: KPU Medan "Kangkangi" Hukum MEDAN - Pengumuman Daftar Pemilih (DPT) Kota Medan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Medan kepada para tim sukses calon walikota dipertanyakan oleh Affuddin Lubis. Pasalnya, sudah jelas dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kota Medan memutuskan KPU Kota Medan untuk menunda seluruh proses pelaksanaan Pilkada hingga adanya keputusan tetap dari PTUN. “Saya heran, kenapa KPU terus melakukan tahapan Pilkada padahal sudah jelas putusan PTUN,” terang calon wakil walikota yang di jegal KPU Afifuddin Lubis kepada Starberita, Sabtu (3/4). Lebih lanjut Afif mengatakan apa yang dilakukan KPU Kota Medan ini tidak menaati hukum. Sebab s a m bung-

Prof Syahril Pasaribu Rektor USU MEDAN - Majelis Wali Amanat (MWA) sesuai fungsinya melantik Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Syahril Pasaribu. MWA juga memberikan tugas dan amanah kepada rektor baru membawa perubahan status USU dari Bahan Hukum Milik Negara (BHMN) ke Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) paling lambat tahun 2012. "Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) juga mengharapkan USU sudah menjadi BHPP pada Juni 2012 USU telah menyelesaikan naskah rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan USU BHMN ke BHPP," ujar ketua MWA USU, Joefly J Bahroeny dalam sambutannya saat melantik Rektor USU di Aula Kampus USU Padang Bulan Medan, Rabu lalu. Dia mengatakan, perubahan ke BHPP akan membawa pengembangan budaya terutama pada pendidikan moral insan akademik yang excellen. "MWA juga telah menetapkan kebijakan umum yang harus dijalankan rektor yakni menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, cakap, beriman dan betaqwa serta berkarakter," ungkapnya. Dikatakannya, tranformasi USU BHMN menjadi BHPP USU akan membawa perubahan dalam setiap aspek penataan dan pengelolaan universitas. Proses transformasi menyertakan banyak hal yang harus dilakukan mulai dari restrukturisasi,reposisi dan revitalisasi seluruh aspek organisasi universitas. "Jika ini dilakukan maka akan membentuk sistem tata pamong baru yang sesuai dengan konsep perubahan status ke HBHPP," kata Joefly. Prof Syahril, lanjutnya, diharapkan dapat memimpin USU dan menjalankan tugasnya dengan baik terutama menuju BHPP. "MWA juga akan melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap kinerja rektor untuk mewujudkan program kinerja rektor dan para dekan," katanya.(FeR)

Djalil menjadi Staf Ahli Bidang Hukum, Ir. Irham, M.TPJ menjadi PJ. staf ahli bidang pembangunan, Saifuddin SE,MM menjadi staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian Ir Akmal Syukri menjadi staf ahli bidang pemerintahan, Rusli, S.Pd.M.Si Pj staf ahli bidang kemasyarakatan SDM. Drs. Mukhtaruddin, Dpb. menjadi Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, Ir Husni Thamrin jadi Kepala BAPPEDA. Saiful Azhar, SH, menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran. Fuady, SH Pj Inspektur, Drs. Said Husin, Pj Kadis Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM. T Dahlan, SE, MAP, Kadis Kelautan dan Perikanan, Muhammad SH, menjadi Asisten I Pemerintahan dan Bustami, SH menjadi Kepala BKPP. Sofyan Risyad diperbantukan pada BKPP. Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah mengatakan pelantikan perlu

nya, sudah ada putusan hukum yang meminta agar tahapan Pilkada kota Medan ditunda. “Kalau seperti ini mereka “mengangkangi” hukum yang sudah diputuskan oleh PTUN,” sesalnya. Tidak hanya itu tambah mantan pj Walikota Medan keheranannya terhadap tingkah KPU Medan ini mempunyai alasan. Sebab sambungnya, KPU Medan sendirilah yang mengatakan kepada mereka (Kubu Rudolf-red) untuk menempuh jalur hukum, ketika mengganjal mereka dalam persaingan bursa Cawalkot. “Kemarin mereka (KPU Medan-red) minta kami menempuh jalur hukum bila tak terima. Nah ketika kami menang, banyak kali mereka mencari alasan,” terangnya dengan nada kesal. Sebelumnya dalam putusan hakim PTUn yang diketuai Simon P Sinaga (30/3), mengabulkan permohonan tergugat (Rudolfred). Artinya, atas putusan tersebut, PTUN meminta KPU kota Medan agar menunda seluruh proses pelaksanaan Pilkada hingga adanya keputusan tetap dari PTUN. (SBC)

161,751 Anak Putus sekolah di Aceh BANDA ACEH - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Aceh minta pemerintah Aceh mengurangi jumlah anakanak putus sekolah.Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Aceh, Mustafa Ali Basyah, mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada 2005, angka anak putus sekolah berkisar 98.682 orang dari jumlah anak usia 16-18 tahun sebanyak 270.803 jiwa. “Angka anak putus sekolah di Provinsi Aceh saat ini mencapai 161,751 orang atau terjadi peningkatan sekitar 14,87 per-

sen,” ujarnya, kemarin di Banda Aceh. Kondisi tersebut, katanya, dikarenakan program pendidikan yang telah dilaksanakan, terutama di daerah pedalaman terkesan tidak tepat sasaran. “Banyak program pemerintah, terkait pendidikan untuk daerah terisolir belum tepat sasaran. Eksesnya angka anak putus sekolah meningkat dari tahun ke tahun,” katanya. Meski demikian, pihaknya siap mendata anak-anak kurang mampu yang putus sekolah di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. Sehingga

ke depan mereka (anak) akan memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, LPA Aceh juga akan mengkampanyekan kepada masyarakat, bahwa pendidikan untuk anak-anak merupakan tanggungjawab orang tua. Ketua Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh, Darni M Daud, menyatakan perlindungan anak diperlukan adanya kesadaran kolektif oleh masyarakat dan lingkungan, sebagai upaya pencegahan terhadap anak-anak untuk tidak terjerumus ke tindakan kriminal. (BBS)

ses pemindahan tenaga guru dan kesehatan ke daerah lain. Sementara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran ia juga meminta melakukan penataan Kota Idi agar menjadi bersih dan indah sebagaimana layaknya Ibukota Kabupaten serta dapat mengatur dan menata di bidang lingkungan hidup. Menyelenggarakan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Salah seorang masyarakat mengatakan difungsikan kembali para staf ahli ini semoga membuat kinerja Bupati lebih baik. Jangan dijadikan simbol semata, sebab selama ini peran tim asistensi yang dibentuk Bupati tidak dirasakan manfaatnya. Bahkan menjadi bomerang bagi para Kepala SKPD dalam menjalankan tufoksinya secara maksimal. Sehingga ada kesan para Kepala SKPD bekerja bukan untuk masyarakat, tetapi untuk kepentingan tim asistensi “tegasnya. (BSO)

SMS Center RahudmanEldin Direspon Positif Warga Medan MEDAN - SMS Center Rahudman-Eldin direspon positif warga kota Medan. Calon Walikota Medan, Rahudman Harahap mengucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat Kota Medan yang telah mengirimkan pesan singkat atau SMS ke SMS Center Rahudman-Eldin. Dikatakannya, banyak SMS yang dikirimkan warga masyarakat berisi kritikan dan saran membangun Kota Medan dimasa mendatang agar lebih baik. "Kami ucapkan terimakasih kepada semua pengirim SMS yang telah sudi mengorbankan uangnya untuk mengirimkan SMS yang tujuannya bagaimana kita bisa membangun kota ini dimasa mendatang,"kata Rahudman Harahap kepada wartawan di Medan, Rabu lalu. Dia sangat terharu membaca begitu banyak SMS yang masuk ke SMS Center RahudmanEldin di nomor 085-6-580-66666. Rahudman menganggap semua masukan yang dikirimkan itu merupakan partisipasi dari masyarakat Kota Medan dalam membangun kota ini. "Saya sangat terharu dan menganggap ini merupakan sebuah wujud partisipasi dari masyarakat Medan yang begitu besar. Mereka memang ingin benar-benar membangun kota ini. Maka itu, semua SMS ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi saya jika nanti terpilih sebagai Walikota Medan," kata Rahudman lagi. Rahudman menunjukkan adanya SMS yang menginginkan terus dilakukannya pembenahan pasar di Medan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Juga ada masukan untuk meminta perbaikan beberapa ruas jalan di Kota Medan. Begitu pun Rahudman tak menampik adanya SMS yang bernada kritik keras terhadap kepemimpinannya."Saya menerima itu semua. Apapun itu saya anggap merupakan sebuah pemicu agar saya bisa sadar posisi saya saat ini. “SMS yang baik atau buruk itu biasa. Kritik atau pujian juga hal biasa. Maka itu, saya bisa mencermati semuanya dengan seksama," kata Rahudman. SMS Center Rahudman-Eldin diluncurkan sejak Senin, 29 Maret 2010. Sejak diluncurkan, hingga hari Rabu (31/3) sore rata-rata masuk sekitar 100 SMS dari berbagai kalangan. Seluruh data SMS yang masuk disimpan ditelaah oleh Tim Pemenangan RahudmanEldin untuk dijadikan bahan kajian dalam menjalankan program pemenangan.(FeR)

Usung MaRI, PPP Medan Gelar Aksi Simpatik Peduli Pemilih MEDAN – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan, sebagai salah satu pengusung pasangan calon Ir H Maulana Pohan, MM dan H Ahmad Arif SE, MM menggelar aksi simpatik peduli pemilih. Program ini dikemas dengan melakukan pendataan kepada warga Kota Medan sebagai pemilih pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Medan 2010-2015.

D

EMIKIAN disampaikan Ketua DPC PPP Kota Medan Ir H Ahmad Parlindungan pada acara sosialisasi aksi simpatik peduli pemilih, Jum’at malam lalu di Gedung Dharma Wanita Medan. Hadir pada acara itu, Maulana Pohan dan Ahmad Arif sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, pengurus DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta petugas pendata pemilih. Jelaskan Parlindungan, aksi simpatik pendataan pemilih ini

dilakukan di 151 kelurahan di Kota Medan. Tiap-tiap kelurahan ditenjurkan 8 orang petugas ditambah 8 orang kordinator. Dan masing petugas ditarget menemui atau mendata 800 orang warga. “Kita bermain di angka 8, karena memang pasangan calon yang kita dukung bernomor urut 8,”kata Parlindungan. Pada kesempatan itu, Parlidungan juga mengungkapkan

optimismenya bahwa pasangan MaRI (Mualana-Arif) yang didukung PPP, PAN dan Patriot akan memenangkan Pilkada Kota Medan tahun 2010 ini. Optimisme itu lanjut lindung didasarkan fakta di lapangan bahwa pasangan ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Seperti hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga, pasangan ini tetap masuk dua besar bahkan menjadi pillihan utama masyarakat Kota Medan. Atas dasar itu pula, Parlindungan meminta seluruh pengurus dan kader PPP untuk berjuang dan bekerja keras meraih simpatik masyarakat. “Kita harus bekerja keras untuk meraih simpatik dari warga, agar pasangan calon yang kita usung menang,”katanya. Sementara Maulana Pohan dalam sambutannya mengakui bahwa apa yang dilakukan PPP merupakan terobosan baru dan sangat positif. Program aksi simpatik peduli pemilih ini menurut Maulana akan memberi sentuhan tersendiri bagi masyarakat. Hal yang sama lanjut Maulana juga dilakukannya bersama Ahmad Arif.

Mulai subuh hingga malam, keduanya berupaya menemui sebanyak-banyaknya warga Medan. “Kami juga melakukan hal yang sama, karena itu saya yakin program ini akan mendapat respon positif dari masyarakat,”ucapnya. Maulana juga menyebutkan berdasarkan informasi yang diterimanya, dia dan pasangannya tidak memiliki resistenti di tengahtengah masyarakat. Bahkan kata Maulana, di semua jajaran masyarakat, pasangan MaRI diterima dengan baik bahkan di kelompok masyarakat yang berstatus PNS. “Hanya sebagian kecil PNS yang menduduki jabatan tidak begitu baik responnya, itupun menurut saya karena yang bersangkutan mendapat tekanan atau dimingimingi sesuatu oleh orang lain,”jelasnya. Dibagian lain Sekretaris Deks Pilkada DPC PPP Kota Medan Mursal Harahap, S.Ag memberikan penjelasan tata cara melakukan pendataan pemilih kepada seluruh petugas pendata yang hadir pada acara tersebut. (MH)


KPK POS

7

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

POLITIK

Sertijab Dua Kades Lancar BILAH BARAT-Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Desa (Kades) di Aula Pertemuan Kecamatan Bilah Barat Kab Labuhan Batu, baru-baru ini berjalan lancar. Tampak hadir jajaran Muspika, dari kecamatan M Yunus Ritonga dan Sekcam Herry bersama rombongan. Pergantian Kades itu dilakukan karena kades lama di dua tersebut memasuki masa pensiun. Kades Tj Medan Hubban Rambe diganti Aman Basri Rambe serta Kades Bandar Kumbul, Tahan Pohan digantikan M Toha Hsb. Camat Bilah Barat M.Yunus Ritonga pada acara itu meminta Kades yang baru senantiasa melayani dan mengayomi seluruh masyarakat. “Termasuk meningkat infrastruktur pembangunanm, baik fisik maupun nonfisik"ujarnya. Usai sertijab, Kades M Toha Hsb menyampaikan visi misinya ke depan adalah mengupayakan jalan menuju Desa Bandar kumbul bagus. Karena itu ia mengharapkan Pemkab bisa memberikan bantuan ke Desa tersebut. Jika kondisi jalan sudah baik, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena arus dan lalu lintas barang jadi lancar. Dibagian lain Kades Tj Medan Aman Basri Rambe menyampaikan akan menggalang kerjasama yang baik dengan semua pihak, meningkatkan prasarana dan sarana infrastruktur pembangunan serta mengayomi dan melayani masyarakat luas. Dia juga akan berupaya menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. (DS)

Masyarakat Kotarih Minta KUA Defenitif KOTARIH–Pasca pensiunnya Abd Rahman sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kotarih, posisinya digantikan Plt Agus Salim. Padahal Agus Salim masih menjabat sebagai Kepala KUA di Kec Bintang Bayu. Rangkap jabatan inilah yang dipertanyakan masyarakat, artinya seorang pejabat memegang dua jabatan yang sama di dua daerah berbeda. Menurut penialai salah seorang warga, kalau dua jabatan yang dipegangnya apa jaraknya berjauhan, salah satu bisa terbengkalai atau tidak sempurna. Alih-alihnya masyarakat juga yang akan dirugikan, apalagi jika kondisi mendesak. Inilah yang kemudian diminta warga kepada Kepala Kantor Depertamen Agama (Kakandepag) Serdang Bedagai untuk dipertimbangkan atas pengangkatan satu orang dengan dua jabatan yang sama. “Misalkan masyarakat butuh pengarahan dan bimbingan, bagaimana sang Kepala membagi waktu, apalagi waktunya bersamaan,”Tanya sang warga. Masyarakat yang lain mengatakan seperti kejadian MTQ dan PSN beberapa hari lalu. Kepala KUA tidak hadir termasuk stafnya pun tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal acara itukan gawenya KUA, kenapa tidak hadir? Sedangkan Bupati Erry Nuradi saja bisa datang, kenapa pula kepala KUA tak bisa hadir, Tanya warga. Akhirnya menurut penilaian warga pelaksanaan MTQ dan PSN, tak beres. Juri dalam perlombaan itu tidak profesional karena memang bukan ahli dibidangnya. Inilah salah satu bentuk kendala jika satu pejabat memegang dua jabatan yang sama di dua daerah berbeda. (GZL)

SUMUT

Kasubbag Pemerintah Desa Kutip Biaya Pengambilan SK STABAT - Sebanyak 44 Sekretaris Desa (Sekdes) se-kabupaten Langkat yang baru diangkat jadi PNS, ternyata harus menerima tindakan menyusahkan. Pasalnya untuk mendapatkan SK pengangkatan, para Sekdes tersebut harus merogoh koceknya untuk mendapatkan SK tersebut.

Tidak tanggungtanggung para sekder itu harus mengeluarkan uang sekitar Rp15 juta rupiah, seperti yang dibebankan Kasubag Pemerintahan Desa H Ramlan. Seperti pengakuan yang disampaikan Sumarni Sekdes Mamatungem Kutalimbaru, ia

memberikan uang Rp15 juta untuk pengangkatan Sekdes PNS. Sedangkan Ernawati, Sekdes Lubuk Kasih Kec Brandan Barat mengaku baru memberikan Rp3 juta kepada H Ramlan sebagai panjar. “Katanya uang itu distor sebelum pengangkatan para

Sekdes, sedangkan sisanya akan kami selesaikan dalam waktu dekat, ujarnya.” Di tempat terpisah, Irwansyah Sekdes Batu Malenggang Kec Hinai, ketika dikonfirmasi mengatakan ia menyelesaikan dana pengurusan SK sebanyak Rp15 juta. Sayang dia tidak mau memberitahu

Wabup Serahkan Bantuan Depsos SERGAI - Janganlah kita menjadi orang yang suka berbohong apalagi menyebar fitnah. Musuh jangan dicari, kalau ketemu ajarilah. Ungkapan ini disampaikan Wakil Bupati Serdang Bedagai (sergai) Soekirman dihadapan ratusan masyarakat pada acara penyerahan batuan Depertemen Sosial (Depsos) kepada Kelompok Tani Ternak “BATARA” Desa Bajaronggi Kecamatan Dolok Masihul, Rabu lalu di pelataran Balai Desa setempat. Hadir dalam acara itu Kadis Sosial, Kadis Pertanian dan Peternakan Ir.Mega Hadi,Camat Dolok Masihul Drs.Fajar Simbolon, Anggota DPRD diantaranya H.M. Fuadi Pasaribu, Rasdiaman Damanik dan Ir Loso. Ketua DPD IPK Sergai Darma Wijaya, sejumlah Kepala Desa dan ratusan undangan lainnya. Soekirman memberi kiasan, bahwa masyarakat ada tiga macam. Yakni masyarakat tidak peduli, peduli tapi hanya mengiritisi, peduli dan bekerja dengan ikhlas. Kelompok ketiga yang terbaik. Penjelasan ini kata Seokirman gambaran proses pemilihan 12 Mei nanti. Dengan trik halus dan lepas dari kesan kampaye, Soekirman menjelaskan

KPKPos/Gajali

FOTO BERSAMA-Wabup Sergai Soekirman foto bersama Camat Dolok Masihul (2 dari kanan) Kades Bajaronggi Nizar Lubis (kanan), Ketua Koptan Ternak Batara dan pengurus. pertama datang ke TPS, kedua lihat, ketiga coblos dan keempat masukkan kotak. Lagi-lagi kesan nomor urut pasangan Erry-Kirman ini ditonjolkan meski tidak terkesan kampaye. Soekirman mengatakan, janganlah dicari musuh tetapi jika ketemu ajari untuk melihat kenyataan yang telah terbukti. Jangan mau

difitnah dengan berbagai macam isu, apalagi masyarakat Bajaronggi yang sudah dihembuskan dengan isu tanah Kesultanan. Isu itu tidak benar. Itu upaya yang dibuat pihak-pihak yang ingin menggembosi lawan. Sementara itu HM Fuadi Pasaribu didampingi Rasdiaman Damanik dan Ir Loso, dihadapan masya-

rakat mengucapkan selamat atas prestasi Kelompok Tani Ternak Batara sebagai pemenang kelompok budi daya sapi potong terbaik ditingkat Provinsi. Semua ini berkat kebersamaan dan bimbingan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Sergai. Pemkab Sergai senantiasa terus memberikan bantuan terhadap kelompok

Komisi D Belum Panggil Kandepag

Soal Tuntutan Pencopotan Kepsek MIN Tanjung Harap

KPKPos/Tambos hutagaol

TAMBAHAN PENGHASILAN-Bupati Tobasa Monang Sitorus didampingi Ketua Tim Penggerak Tobasa Ny.Intan D Marpaung bersama Kadis Pendidikan Nasional Tobasa Drs Hulman Sitorus menyerahkan tambahan penghasilan bagi guru PNSD Non Sertifikasi.

Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi BALIGE-Bupati Toba Samosir (Tobasa) Monang Sitorus didampingi Tim Penggerak PKK Tobasa Ny Intan D Marpaung dan Kadis Pendidikan Nasional Tobasa Drs. Hulman Sitorus menyerahkan tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi di lingkungan Pemkab Tobasa. Penyerahan itu langsung dilakukan Bupati Tobasa ke tiap-tiap sekolah di 16 kecamatan. Pertama secara simbolis diserahkan di 3 kecamatan yaitu Balige, Laguboti dan Sigumpar. Bupati mengatakan sesuai Peraturan Presiden RI No 52 Tahun 2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru PNS dalam rangka meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan guru, khusunya yang belum menerima tunjangan profesi perlu, diberikan tambahan penghasilan Tambahan penghasilan guru PNSD Non Sertifikasi ini sebesar Rp250.000/bulan terhitung sejak 1 Januari 20 09. Menyikapi hal itu Pemkab Tobasa berupaya melakukan percepatan pembayaran sebagai wujud kepedulian dan peningkatakan berkualitas secara utuh. Bantuan tersebut disalurkan pada PNSD Non Sertifikasi ini yakni guru TK, SD, MTs, SMA dan SMK sebanyak 2219 orang dengan jumlah anggaran Rp5.666.350.000. Dengan adanya tambahan penghasilan ini bupati meminta terjadi peningkatan kinerja kenerja. ( TH)

siapa pejabat yang menerima uang tersebut. H Ramlan ketika ditanya tentang pembebanan uang pengambilan SK PNS Sekdes mengkui adanya pengutipan tersebut. Pengutipan uang itu katanya untuk administrasi pengurusan SK pengangkatan Sekdes menjadi PNS. (MIRA)

SERBA JADI-Beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan Kecamatan Serba Jadi Serdang Bedagai meminta Kepala Kantor Departemen Agama (Kandepag) segera mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Tanjung Harap. Tuntutan itu mencuatnya atas dugaan kuat pemotongan dana insentif guru yang dilakukan oknum Kepsek berinisial My. Desakan pencopotan My bergulir terkait janji Komisi D DPRD Sergai pekan lalu yang akan segera memanggil Kandepag dan My untuk melakukan klarifikasi, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemanggilan terhadap keduannya. T Abdul Kadir Zailani, salah seorang tokoh masyarakat meminta Komisi D DPRD segera merealiasasikan janjinyan untuk memanggil Kakandepag dan Kepsek MIN Tanjung Harap. “Dewan harus secepatnya memanggil keduanya untuk mengklarifikasi dugaan pemoto-

ngan dengan dalih untuk setoran ke Kandepag. Citra Kandepag tercoreng akibat ulah Kepsek, jadi Kandepag juga harus memanggil MY. Jika tidak dilakukan, berarti terjadi pembiaran dan pembenaran atas tindakan My,” ujar Zailani Tengku Nani panggilan T Abd Kadir Zailani, bahkan dengan tegas mengatakan tindakan My sudah melanggar aturan, karena itu harus ditindak tegas. Di tempat terpisah seorang tokoh pendidikan agama yang minta identitasnya dirahasiakan, mengaku kecewa dan prihatin atas tindakan pemotongan yang diduga dilakukan My. Apa yang dilakukan My menyalahi aturan dan sangat fatal. Tokoh ini mengaku sering ditemui sejumlah guru yang mengeluhkan sikap dan tindakan My. “Sudah seharusnya Kandepag mencopot jabatannya, apalagi yang dipotong dana insentif guru. Sang Tokoh juga menyoroti pemberian nilai DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) terhadap guru, My memberikan

nilai di bawah 91. Itu tidak boleh, karena harusnya nilai DP3 tidak boleh kurang dari 91 atau 92. Sebab jika nilai dibawah 91, maka guru yang bersangkutan tidak akan naik pangkat. Anehnya lagi seperti terkuak di media, adanya kebijakan Kepsek menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk uang tutup mulut. ini tidak boleh terjadi. Lebih jauh dikatakannya di MIN Tanjung Harap masih ada siswa dibebankan biaya membeli buku, padahal dana BOS ada. “My sudah tidak layak memimpin MIN Tanjung Harap, Kandepag harus mencopotnya, karena membawa-bawa nama Depag Sergai dan KPKN Tebing Tinggi,”ungkapnya. Dibagian lain Ketua Komisi D DPRD Sergai, Delvin Barus ST ketika dikonfirmasi mengatakan belum memanggil Kandepag dan Kepsek, karena masih sibuk mengikuti kongres PDI-P. Delvin berjanji akan segera memanggil keduanya dan meminta media berperan. (TIK)

Kades Maju dan Marsangap Sigumpar Dilantik TOBASA-Masyarakat memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya dan itu diakui dalam sistem pemerintahan NKRI, karena itu yang dilakukan warga Desa Maju dan Marsangap melalui pemilihan Kepala Desa adalah wujud kedaulatan rakyat, sesuai UU 32 tahun 2004. Proses Proses Pemilihan sepenuhnya dilakukan masyarakat

melalui panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk BPD Desa Maju dan Desa Marsangap. Sedangkan pemerintah kecamatan dan Kabupaten hanya fasilitator dan monitoring pelaksanaannya. Hal itu dikatakan Bupati Toba Samosir.Monang Sitorus saat pelantikan dua Kepala Desa Kecamatan Sigumpar Tobasa di Aula Kantor Camat Sigumpar. Kedua Kepala Desa yang dilan-

tik, Mangasa Siagian jadi Kepala Desa Maju dan Tigor P Siagian SE,Ak Kepala Desa Marsangap. Bupati Meminta pada Kepala Desa yang baru dilantik agar melibatkan peran serta tokoh masyarakat, agama, Pendidikan dan pemuda serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. “Ajak mereka bersama dengan Pemkab melaksanakan pembangunan”. (TH)

tani ternak dan kelompok tani lainnya. Jadi masyarakat juga harus membantu Pak Erry dan Pak Kirman untuk melanjutkan pembangunan. Itu adalah utang kita pada keduanya. Kebijakan-kebijakan Bupati dan Wabup selama kurun lima tahun memerintah tetap berpihak kepada masyarakat. (GAJALI/GH)

Tahun 2010, Optimis Raih Piala Adipura TEBING TINGGI - Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Tebingtinggi, Ir Leo Lopusia Haloho M.Si mengaku optimis, pada 2010 ini Tebing Tinggi akan meraih piala Adipura dari pemerintah pusat. Rasa optimis itu dikarenakan adanya kerja keras selama ini yang dilakukan Pemko melalui instansi terkait menata Tebingtinggi menuju kota bersih dan penghijauan. “Dengan kerja keras selama ini, saya optimis Tebingtinggi akan meraih penghargaan Adipura,” kata Leo kepada wartawan, Kamis lalu di kantor Lingkungan Hidup Jln Gunung Leuser Tebingtinggi. Menurut Leo, tolak ukur penilaian program Adipura oleh tim pemantau adalah tentang pemukiman (menengah dan sederhana), fasilitas kota, jalan arteri dan kolektor, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas, taman kota dan hutan kota. Sedangkan fasilitas transportasi (terminal, stasiun KA dan pelabuhan) fasilitas terbuka (sungai, danau, situ dan saluran terbuka), fasilitas kebersihan (tempat pembuangan akhir sampah, pemilahan sampah dan pengolahan sampah) serta fasilitas wisata. Untuk penilaian program Adipura di Kota Tebingtinggi, lanjut Leo, tim pemantau regional terdiri dari 3 orang yakni Drs Lahuddin Batubara dan Nurmin dari BLH-Sumut, serta Ir Jaya Arjuna MSc dari LSM P3R sudah dua kali melakukan penilaian. Yakni Oktober 2009 dan Maret 2010. Lokasi yang dipantau itu adalah perkantoran, perumahan, pasar, taman kota, terminal, stasiun KA, TPA sampah, pemilahan sampah dan pengelohan sampah. “Dari hasil tim pemantauan regional itu, Tebingtinggi termasuk kota bersih, tetapi sedikit kurang teduh,” ujar Leo. Disamping itu, Loe menghimbau masyarakat menanam pohon dipekarangan rumah dan membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Leo juga menghimbau para pedagang di pasar dapat menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan masing-masing. “Kepada para pengemudi becak motor dan kenderaan lainnya untuk dapat mentaati parkir sesuai aturan,” pintanya.(RS)


KPK POS

8

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Suara Pilkada

SUMUT

Babak Baru Perseteruan Rudolf Vs KPU Medan Dua Putera Terbaik Nisel Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati NISEL - Dua putera terbaik Kab Nias Selatan (Nisel) akan menjadi kandidat bakal calon bupati/wakil bupati Nias Selatan periode 2010-2015. Keduanya adalah, Tolanakhou Hia dan Fati’eli Dachi. Kepada KPK Pos kedua pasangan ini mengaku akan maju menjadi calon bupati/wakil bupati pada Pilkada tahun ini. Menurutnya, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, seorang pimpinan harus memiliki SDM handal dan berwawasan luas sehingga diharapkan percepatan pembangunan tercapai disegala aspek kehidupan masyarakat. Tolanakhou Hia yang tinggal di Jln Nilam No.20 Kompleks Tabita Kel Ilir Lingk VII Gununsitoli merupakan mantan pegawai BNI 46 Cabang Gunungsitoli kurang lebih 20 tahun. Kemudian berkecimpung di dunia politik dan menjadi anggota DPRD Nias periode 19992004, dan Anggota DPRD Nias Selatan periode 2004-2009. Pasangannya Fati’eli Dachi merupakan pegawai aktif di BNI 46 Cabang Gunungsitoli dan selama berkarya beliau cukup dekat dengan masyarakat dan mendapat dukungan positif dari berbagai elemen. Jika impian kedua pasangan balon ini memimpin di Nias Selatan terwujud, mereka bercita-cita akan membuat perubahan baru disegala bidang kehidupan masyarakat. Baik pemerintahan maupun pembangunan yang berorientasi memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya di Nisel. Pasangan ini bertekad ingin masyarakat sejahtera, tenang, tentram, memberdayakan Sumber Daya Masyarakat (SDM), melestarikan warisan budaya leluhur agar tidak punah, serta menghindari hal-hal yang dapat merusak kepribadian masyarakat seperti rasa angkuh, iri hati, dengki dan sombong karena hal ini akan menciptakan jurang pemisah. Disamping itu, untuk mempercepat laju perekonomian masyarakat maka semangat untuk membangun sangat dikedepankan terutama masyarakat petani, peternak, perikanan, bidang wisata apalagi Nisel yang mayoritas penduduknya adalah petani. "Bidang ini sangat strategis untuk diprioritaskan seandainya kami terpilih dikemudian hari," kata Tolanakhou Hia dan Fati’eli Dachi. Salah seorang tokoh masyarakat Nias Selatan yang dihubungi KPK Pos kemarin menyinggung pasangan Tolanakhou Hia dan Fati’eli Dachi yang bakal maju sebagai kandidat bupati/wabup Nisel pada Pilkada 2010 ini mengatakan, selama ini mereka menilai keduanya layak dan pantas memimpin pemerintahan di Nisel kedepan. "Berdasarkan catatan kami bahwa mereka cukup dikenal masyarakat karena mereka memang sering turun ke desa-desa dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat," ujar mereka. (YaGi)

MEDAN – Perseteruan KPUD Medan dengan Rudolf M Pardede-Afifuddin Lubis pasca pencalonan sebagai pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Medan dijegal terus berlanjut. Bahkan perseteruan tersebut memasuki babak baru, setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan Rudolf-Afif. Hakim PTUN dalam putusannya mengabulkan gugatan Rodolf atas putusan KPUD Kota Medan yang telah menjegal langkahnya untuk bertarung di Pilkada Medan Mei mendatang. Dalam putusan hakim PTUN diketuai Simon P Sinaga, mengabulkan permohonan tergugat. Konsekwensi dari putusan tersebut, KPUD Kota Medan dimitan agar menunda seluruh proses pelaksanaan Pilkada hingga adanya keputusan tetap dari PTUN. Tampak hadir Afifuddin Lubis, penasihat hukum Rudolf, Rizal Si-

hombing yang terus mengikuti jalannya sidang di PTUN Jalan Listrik Medan. Sementara komisioner KPUD Medan, tidak satu orangpun yang tampak hadir, hanya diwakili lima orang tim kuasa hukum terdiri dari Augus Ramadhani Damanik, Affan Ramadeni, Irwanta Rasmadan, Amar Hanafi dan M Rangga Budiantara. Menanggapi putusan PTUN yang mengabulkan permohonan RudolfAfif, kuasa hukum KPUD Kota Medan dalam eksepsinya disampaikan Alfan Ramadeni SH, menolak seluruh gugatan dari tergugat, Rudolf M Pardede serta menolak putusan hakim yang meminta KPU kota Medan menunda pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan 12 Mei mendatang. Penolakan KPUD Kota Medan atas amar putusan PTUN tersebut dengan alasan bahwa PTUN tidak berwenang membatalkan atau menunda Pilkada Medan. "PTUN Medan tidak memiliki wewenang membatalkan atau menunda Pilkada Medan. Karena itu PTUN harus mencabut keputusannya

itu dan menangaskan pihaknya dengan tegas menolak keputusan tersebut,"ucap Agus. Babak baru perseteruan KPUD Kota Medan dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Rudolf M Parede-Afifuddin Lubis akan terus berlanjut. Siapa kah yang akan memanangkan perseteruan tersebut, tunggu saja tanggal mainnya. Sebelumnya berdasarkan keputusan rapat pleno komisioner KPUD Kota Medan, memutuskan tidak meloloskan Rudolf M Pardede berpasangan dengan Afifuddin Lubis. Alasan Keputusan itu diambil KPUD, karena Rudolf dinyatakan tidak lulus seleksi berkas yakni terkait persyaratan surat keterangan pengganti ijazah yang dilampirkan Rudolf. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata diketahui surat keterangan pengganti ijazah Rudolf tidak sah, sebab saat dikonfirmasi kepada sekolah bersangkutan mengakui tidak pernah memiliki murid bernama Rudolf M Pardede. (MH/BBS)

HADIAH-Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi anggota DPRD Sergai H Usman Effendi Sitorus S.Ag dan Budi SE menyerahkan hadiah pada pemenang lomba dan parade busana muslim–muslimah serta peralatan olahraga kepada pemuda disela-sela acara pengajian dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H.

Pilkada Sergai

Issu Miring ‘Hajar’ Erry-Soekirman SEI RAMPAH – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi minta pada masyarakat tetap tenang, tidak emosi dan tidak terprovokasi atas isu miring dan fitnah yang beredar jelang Pilkada. Issu itu sengaja diedarkan dan dihembuskan pihak-pihak tertentu menjelek-jelekkan kinerja Pemkab Sergai. Penegasan itu disampaikan Erry Nuradi saat menghadiri acara pengajian dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H yang dilaksanakan warga Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah, pekan lalu. Acara itu dihadiri ketua DPC PPP Sergai yang juga anggota DPRD Sergai Usman Effendi Sitorus S.Ag, Budi SE, Drs Rachmad Karo-Karo, Camat Sei Rampah H Chairin F. Simanjuntak MM dan sejumlah tokoh agama, pemuda setempat. Dikemukakan Bupati, jelang pelaksanaan Pilkada suhu perpolitikan terus meningkat. Pihak-pihak tertentu melalui berbagai cara melemparkan berbagai isu miring termasuk fitnah ke tengah-tengah masyarakat. Isu mir-

ing itu disebarkan baik melalui SMS maupun surat kabar tertentu menyatakan Bupati Sergai sekarang sakit dan menderita stroge. “Itu semua tidak benar. Buktinya saya masih segar bugar dan sehat wal’afiat serta dapat berkumpul bersama warga,” ujar Erry meyakinkan warganya. Ke depan masyarakat Sergai kata Erry lebih cerdas dan tidak terprovokasi isu-isu seperti itu karena akan membuat masyarakat terpecah. “Saya berharap masyarakat tetap kompak, mengedepankan persatuan dan kesatuan serta menjaga Sergai tetap kondusif,” ajak Bupati. Menurut Bupati, perbedaan pendapat dalam berdemokrasi hal yang biasa. Tetapi perbedaan tidak menjadikan masyarakat terpecah-belah dan suasana tidak kondusif. “Karenanya, saya mengajak masyarakat tetap bersatu dan kompak mendukung proses pembangunan Kabupaten Sergai ke depan dalam suasana yang aman, tertib dan penuh persahabatan, harap Erry. Dibagian lain, H Usman Effendi

Sitorus S.Ag dalam tausiyahnya menjelaskan peringatan maulid yang selalu dibicarakan 3 hal, tentang kelahiran, kehidupan dan kematian. Kata Usman dalam kehidupan ada tiga jalan menggapai rahmat dari Allah SWT. Yakni mau dan mampu berterima kasih, mensyukuri nikmat, mau memaafkan. Nikmat yang disyukuri menurut Usman Sitorus bukan hanya masalah lahir bathin, tetapi juga nikmat atas keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan pesat di Kabupaten Sergai selama ini patut disyukuri oleh masyarakat. Disebutkan Usman, Masyarakat harusnya bangga pembangunan di Sergai selama dipimpin Erry- Soekirman banyak kemajuan walaupun masih ada kekurangan. “Mengisi kekurangan itu, ke depan kita harus tetap memberikan dukungan pada pemimpin yang sudah nyata berbuat,” ujar Usman. Pengajian dan peringatan maulid ini dirankai dengan berbagai kegiatan seperti lomba dan parade busana muslim–muslimah anak-anak, remaja, dewasa (orang tua) serta menyerahkan bantuan dan peralatan olahraga. (REL)

Spanduk Celaan Dimusnahkan RANTAUPRAPAT - Suasana menjelang pelaksanan Pilkada di Labuhanbatu terus memanas. Itu terlihat dari beragam himbauan dari masyarakat, agar betulbetul selektif memilih Bupati Labuhanbatu di masa yang akan datang. Pantauan KPK Pos, di jantung Kota Rantauprapat, tepatnya di Jalan Ahmad Yani tidak jauh dari rumah makan Pagaruyung terpampang spanduk yang bertuliskan "Ya...! Allah...... Singkirkanlah orang yang munafik, rakus, tamak dan zolim dari Labuhanbatu, by PNS yang terzolimi". Spanduk lainnya, di dekat simpang enam bertuliskan, "Suara = Uang, Suara+Uang Ambil Saja". Namun baru terpasang beberapa waktu, spanduk ini telah raib diamankan Satpol PP. Ketika dikonfimasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Labuhanbatu, Said Ali melalui telepon selulernya membenarkan pihaknya yang mengamankan spanduk-spanduk itu. Ketika ditanya tentang spanduk yang dinilai profokasi yang berbunyi, "Nangadong na botul kecuali na tigor", langsung hubungan dengan Kasatpol PP terputus. (HAH)

Parpol Pendukung Hj Adlina Terpecah RANTAUPRAPAT-Mengusung bakal calon bupati/wakil bupati dalam Pilkada tentu membutuhkan dukungan dari partai politik. Namun seringkali barter politik terjadi, walau tidak sesuai keinginan arus bawah. Di Labuhanbatu contohnya, DPP Partai Demokrat memutuskan mendukung calon Hj Adlina T Milwan. Namun disisi lain, DR H Amarullah, SE MBA yang notabene kader partai Demokrat dan anggota DPRD Sumut maju sebagai bakal calon bupati. Sama halnya yang menimpa Partai Golkar. Kadernya menginginkan mengusung dr Tigor Panusunan Siregar, namun pengurus pusatnya ternyata mendukung Hj Adlina T Milwan. Akibatnya kader partai berlambang pohon beringin ini maradang dan terpecah. Keanehan lain Ketua DPC Hanura Labuhanbatu H Zefri Zamril sebagai adik kandung Hj Adlina justru mendukung Amarullah. Sehingga partai hanyalah menjual dan menggadaikan kertas pada bakal calon demi sejumlah uang. Kondisi ini menciptakan suasana kaku antara pengurus DPC dengan bakal calon yang diusung. salah satu tokoh Golkar yang juga pengurus DPC Labuhanbatu mengatakan mereka dalam kemalangan atas rekayasa politik yang tidak sesuai hati nurani. Pernyataan ini disampaikannya saat pelantikan pengurus Satuan Wartawan Unit Polres Labuhanbatu di Suzuya Hotel Rantauprapat. Menyikapi kebijakan politik yang aneh bin ajaib ini, saat dikonfirmasi KPK Pos mengkonfirmasikan pada Zefri Zamril Selasa lalu mengatakan sikap Hanura mendukung Amarullah sudah ada keputusan DPP serta DPC. Dijelaskannya, kakaknya Hj Adlina maju tidak memakai sampan Hanura, itu bukan masalah. Dan harus dibedakan hubungan keluarga dan partai politik. “Kita tetap mendukung Amarullah, buktinya suara pengusung ke KPU sudah ditandatanganinya. Kami tidak mungkin berseberangan dengan keputusan DPP,” katanya. Ditanya soal kemungkinan akan ada tidakan dari DPP, karena di Labuhanbatu Hanura tidak betul–betul mendukung keputusan DPP dengan ditunjuknya Slamet Ngadi untuk mengawal Keputusan itu. Zefri Zamril mengatakan tidak usah pandai-pandaian, karena kita tetap konsisten mengikuti keputusan partai. Sementara Partai PKS seperti disampaikan Marasakti saat deklarasi bahwa apapunj keputusan DPP PKS tetap didukung. Tidak benar kita hanya menjual kertas pada Hj Adlina, tegasnya. Namaun begitu usai deklarasi, Marasakti terlihat tergesa-gesa meninggalkan lokasi untuk menghindari wartawan. (HAH)

Gak Kenal Siapa Calonnya, Saya akan Golput….!!!

M

INIMNYA sosialisasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, baik yang dilakukan penyelenggara pilkada maupun pasangan calon dan partai politik pengusung, ternyata memunculkan suara pesimistis. Banyak warga mengaku tidak mengenal siapa calon-calon yang akan bertarung menuju Medan-1 dan Medan-2 pada 12 Mei mendatang. Kondisi ini tidak saja membuat warga tidak peduli dan pesimis, bahkan lebih ekstrim warga mengaku tidak akan menggunakan hak suaranya alias golput. Jika ini dijadikan indikator awal, maka besar kemungkinan Golput akan kembali meraih suara terbanyak

dari 10 pasangan calon yang maju pada Pilkada Medan tahun ini. Dan itu artinya, kegagalan bagi KPUD Medan sebagai penyelenggaran termasuk juga kegagalan partai politik dan pasangan calon. Azhari Amanda (26) yang kini masih duduk di bangku kuliah menyebutkan pada Pilkada Walikota tahun ini, ia akan memilih jadi golput. Diakuinya, Pilihan menjadi golput tidak saja diambil pada momen pilkada 2010 ini, tapi sejak dia diakui konstitusi memiliki hak suara. “Sejak saya memiliki hak untuk memilih, saya tidak pernah menggunakannya. Saya gak percaya dengan proses demokrasi di negara ini, baik pemilihan langsung kepala daerah, presiden, maupun legislatif,”katanya.

Bahkan Azhari mempertanyakan untuk apa memilih. Dulu ketika pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota Medan pertama, dimana pasangan Abdillah-RAmli menang, justru keduanya sama-sama masuk penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, ada atau tidak Walikota dan Wakil Walikota nasib rakyat tetap sama. Menderita, sengsara, pengangguran dimanamana, kemiskinan meningkat dan seterusnya. “Ga akan pernah perubahan bagi masyarakat, yang berubah hanya nasib pejabatnya semakin kaya raya garagara korupsi,”cetusnya. Jika Azhari telah menentukan sikap akan golput, Eko Rusadi (24) yang bekerja sebagai juru

parker justru mengaku masih bingung. Ia mengetahui akan ada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dari spanduk dan baliho yang menghiasi seluruh ruas jalan di Kota Medan. Soal siapa jagoannya, Eko mengaku belum bisa menentukan. “Saya belum menentukan pilihan, karena saya ga tau siapa saja calonnya. Saya ga pernah baca koran, cuma di lapak parkir ini aja setiap hari,”ungkapnya lirih. Eko meminta agar sosialisasi pilkada dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat kecil. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihan sesuai hati nurani. “Mungkin bukan hanya saya saja,

kawan- saya disini juga ga tahu siapa calon yang akan dipilih,”ucapnya. Dibagian lain, Nurhayati (46), pedagang nasi nasib lebih mujur. Sebab soal tanggal hari pemilihan dan di TPS mana memilih ia sudah diberitahu Kepling tempat ia tinggal. “Kemarin kepling udah ngasi tahu ke rumah-rumah. Kami juga udah dikasi tahu di TPS mana akan milih,”terangnya. Ditanya akan memilih siapa, Nurhayati mengaku belum tahu siapa yang akan pilih. Saya tidak kenal siapa aja calon walikotanya, gimana mau memilih. Tapi kata Nurhayati, siapapun calonnya, baginya yang terpenting beragama Islam berakhlak mulia. “Saya akan pilih calon yang dari

PPP atau dari PKS, karena yang dicalon kedua partai itu pasti beragama islam,”ucapnya. Sementara itu, Zulham SHI, M.Hum salah seorang Dosen I Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, menyebutkan sebelum menentukan pilihan dia akan mencari tahu latar belakang serta track record masingmasing pasangan calon. Baginya, pasangan calon akan dipilihnya jika memenuhi kriteria pemimpin yang ditetapkan ajaran agama Islam. “Al-Qur’an kan telah memberitahukan seperti apa kriteria pemimpin yang harus dipilih, jadi saya berpatok ke situ saja,”ucapnya. Secara umum kata Zulham, calon walikota yang akan dipilihnya adalah sosok yang memiliki

integritas keimanannya. Memiliki jiwa social yang tinggi, tanggap terhadap penderitaan masyarakat dan tentunya memiliki leadership yang tangguh. Jika tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut, Zulham mengatakan bukan tidak mungkin dia juga akan golput. Sebab baginya, memberikan hak suara kepada calon pemimpin yang jelas-jelas tidak mampu memimpin, itu sama saja menjeruskan masyarakat. Apalagi pada system pemilihan langsung dimana 1 suara akan menentukan. “Saya tidak ridho, garagara suara yang saya berikan membuat masyarakat lebih menderita paling tidak untuk lima tahun. Itu adalah bentuk penzoliman secara tidak langsung,”ujarnya. (SUFI/MH)


KPK POS

9

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Cifor Dukung Pengusutan di Kepabeanan Terminal Pelabuhan Belawan BELAWAN – Elemen masyarakat terutama yang kerap berinteraksi di Pelabuhan Belawan dan sekitarnya siap mendukung Tim Investigasi dan Monitoring DPP LSM CIFOR mengungkap kasus Kepabeanan di dermaga Internasional Belawan Internasional Container Terminal (BICT), diduga melibatkan oknum-oknum Bea Cukai Belawan dan BICT Belawan dan para Penguna Jasa di Pelabuhan Belawan. Ketua Umum DPP LSM CIFOR, Roby Haris melalui Sekjen CIFOR, Ismail Alex di ruang kerjanya, di Medan, menyatakan CIFOR mendukung proses hukum tindak pidana kepabeanan di terminal peti kemas Gabion Belawan. Dari hasil informasi yang diterima di Kejari Belawan, seorang terdakwa pelaku pencurian barang yang berada di enam container, kasusnya diproses persidangan, bernama Adi (31), bahwa diduga ada mafia kebal hukum dibalik pencurian 6 unit kontainer bernomor TRLU 5930671, OOLU 8309415, OOLU 8174069, GSU 4867376, APZU 3436867, APZU 3440450 di dermaga BICT Belawan. Dengan nada sedih Adi, mengharapkan dukungan para aktivis dan unsur pers untuk mendesak penegak hukum segera tangkap otak kejahatan, St dan Hdserta kroni–kroninya. “Karena saya dikorbankan oleh mereka,” ungkap Adi. Ia menuding adanya konspirasi yang menyudutkannya. Sehingga Adi terkesan diperalat untuk membawa kontainer atas suruhan terdakwa Muslim, yang sampai dalam persidangan bungkam tidak mau memberikan keterangan. Keanehan dan perlu dipertanyakaan kinerja Seksi Pidana Khusus (kasipidsus) Kejari Belawan, Hendra Syarbaini, SH dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, ET Pasaribu, SH dalam penanganan perkara enam kontainer di BICT. Kenapa hanya orang kecil saja menjadi terdakwa dan kenapa diantaranya para pejabat Bea Cukai Belawan, BICT Belawan, pemilik angkutan, pemilik barang, penerima barang, keagenan, pemilik EMKL, pelayaran, pemilik gudang tidak diusut. Informasi yang diterima tim investigasi dan CIFOR, pemilik kontainer, Ahmad Syafriadi pada persidangan, tidak membuat terdakwa Muslim membuka mulut soal pencurian kontainer. Pada hal dua terdakwa lainnya, Adi dan Roni, tenaga honor di kantor Bea Cukai Belawan, telah mengakui bahwa segala perbuatan itu dilakukan atas perintah dan order terdakwa Muslim. Hingga persidangan berakhir terdakwa Muslim enggan berkata jujur seperti diungkapkan kedua terdakwa sebelumnya. Diduga untuk menghilangkan jejak dan diduga juga memutuskan mata rantai sendikat di dermaga BICT Belawan. Kepala Seksi Pidana Khusus (kasipidsus) Kejari Belawan, Herdra Syarbaini, SH membenarkan bahwa terdakwa Muslim tidak berkata jujur dan membantah semua apa yang diungkapkan kedua terdakwa. Dia juga sempat mempertanyakan kepada saksi tentang prosedur pengeluaran kontainer apakah sesuai dan direkam dengan baik. Dengan data itu bisa diketahui keluarnya setiap kontainer. Sedangkan saksi lainya, Subanindiyo mengukapan bahwa sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Undang–Undang Kepabeanan bisa diserap untuk tindak pidana khusus Kepabeanan.(MS)

Perampok Sekap Dan Kuras Harta Korban RANTAUPRAPAT – Aksi perampokan oleh kawanan, diduga berjumlah empat orang, berhasil membawa kabur uang tunai belasan juta rupiah milik korbannya. Para pelaku juga melakukan penyekapan terhadap anak korban, yang masih berumur belia. Para pelaku beraksi di rumah H. Maliadi Hasibuan (50), penduduk Jalan Tapa, Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu. Peristiwa pada, Rabu pekan lalu, diperkirakan terjadi pada pukul 09:00 Wib. Empat pelaku, mendatangi rumah korban Maliadi. Keempat begundal diduga sudah mengetahui pemilik rumah tidak berada di tempat dan hanya yang tinggal seorang anaknya, Tri Suprimadani (13). Seorang pelaku purapura bertamu menemui korban untuk bicarakan soal penebangan karet. Melihat si Tri lengah dan situasi rumah sepi para pelaku langsung menyekap korban. Tangan dan kaki Tri diikat pakai tali lalu mulutnya disumpal dengan lakban. Usai melumpuhkan putra, Maliadi, para pelaku dengan leluasa mengacak-ngacak seisi dan setiap ruangan rumah. Akhirnya tepat di kamar korban pelaku berhasil mengambil Rp 12 juta, gelang berlian 1 buah, telepon genggam, satu unit Komputer, dibawa kabur para pelaku. Seorang saksi mata di TKP, Iksan Marbun (41), dikenal sebagai penarik becak bermotor, menyebutkan bahwa ia sempat melihat pelaku diperkirakan empat orang. Di mana saat itu tiga orang masuk ke dalam rumah, seorang siaga di dalam mobil Kijang Innova warna silver BK 1967 YZ atau BK 1967 YJ. Tak lama, tancap gas ke arah Sigambal. Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP.Dedy Supriadi, Kasat Intelkam AKP.Mijer, tampak berada di TKP bersama para personel Polres. Kapolres Labuhanbatu AKBP.Robert Kennedy melalui perwira penghubung AKP.Mijer membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, penyidikan sedang dilakukan. Untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, Polres Labuhanbatu membentuk tim guna memburu. (HAH)

KRIMINAL

SUMUT

Reformasi Sektor Keamanan Belum Berjalan MEDAN - Reformasi sektor keamanan di kepolisian dan TNI masih omong kosong semata. Hal ini terlihat dari kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polri dan TNI di Sumatera Utara selama periode Januari – Maret 2010. Setidaknya terjadi 9 kasus kekerasan oleh Polri, 4 kasus oleh TNI dan 1 kasus oleh kejaksaan. Selain itu, ada 1 kasus kekerasan oleh Satpol PP. Hasil data kekerasan yang di monitoring oleh KontraS Sumatera Utara menunjukkan bahwa ada 2 varian kekerasan yang dilakukan yaitu penyiksaan (torture) sebanyak 3 kasus dan penggunaan wewenang berlebih terdiri dari 17 kasus. Dari 20 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM ini menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan masih jalan ditempat. Trust building sebagai tahapan reformasi Polri untuk

periode 2005-2010 masih omong kosong belaka karena fakta menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih banyak melakukan pelanggaran HAM mulai dari penyiksaan, penculikan, intimidasi dan terror, penggeledahan bahkan pemerasan didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kasus-kasus kekerasan ini didominasi juga oleh Brimob yang di BKO – kan dalam menjaga keamanan modal. Polri yang harusnya menjadi pelindung, pengayom dan dan penjaga keamanan

masyarakat sipil justru melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Kewajiban minimum (minimum obligation) untuk melakukan promosi, perlindungan dan pemenuhan hak azasi manusia masih belum dilakukan oleh Polri. Implementasi Perkap Kapolri pada tahun 2009 diantaranya Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standard HAM dalam penyelenggaraan Tugas Polri masih belum menunjukkan konsistensinya. Disatu sisi, TNI seolah-olah menempatkan masyarakat sipil sebagai lawan perang yang harus diganyang. Aparat TNI masih melakukan backingan terhadap perusahaan-perusahaan, dan back up bisnis togel,

bahkan terlibat dalam trafficking. Arogansi TNI sebagai super power sector keamanan di atas Polri juga ditunjukkan dengan penyerangan Polres Labuhan Batu oleh aparat TNI. Dari monitoring triwulanan ini KontraS Sumut menuntut percepatan reformasi sektor keamanan di Polri dengan mempertegas Polri yang tunduk pada supremasi sipil dengan membubarkan Brimob karena kasus-kasus kekerasan oleh Polri didominasi oleh kesatuan Brimob. Disamping itu, karakter Brimob yang militertis tidak tepat ada didalam Polri yang bertanggung jawab melakukan perlindungan dan menjaga keamanan masyarakat sipil. Hentikan segera bisnis militer dalam mewujudkan sektor kemananan

yang demokratis di TNI. UU TNI 2004 mengisyaratkan bahwa bahwa bisnis militer harus segera dituntaskan dalam 5 tahun, tepatnya pada Oktober 2009. Namun hingga kini masih belum terwujud. "Reformasi sektor pertahanan sebagai kebijakan publik mengharuskan kewajiban untuk transparansi, akuntabilitas publik serta memastikan penggunaan anggaran adalah untuk kepentingan perlindungan publik bukan untuk menghajar masyarakat. KontraS Sumut menyerukan untuk menghentikan segala bantuk kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil," tegas Koordinator Kontras Sumut, Diah Susilowati SH, Sabtu pekan lalu. (MEI)

Karyawan Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi Arogan

KPK POS/TAMBOS HUTAGAOL

Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tobasa hangus dilalap si jago merah. Kebakaran menyebabkan kerugian yang diderita Dinas Perhubungan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Kantor Dinas Perhubungan Tobasa Hangus Terbakar BALIGE - Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Samosir di Jalan Bukit barisan Nomor 17, Kota Balige, Kamis malam-pekan lalu, habis dilalap si jago merah. Api juga turut melahap satu unit Mobil Patroli Dinas Perhubungan. Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa. Masyarakat setempat tidak mengetahui dari mana sumber api. Sebab saat kejadian, warga

sudah tidur pulas tertidur. Kebakaran baru diketahui setelah api makin berkobar hingga menghabiskan ruang garasi kantor tersebut. Kobaran api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 02.50 Wib. Tiga unit mobil P2K milik Pemkab Tobasa dikerahkan ke lokasi kejadian. Diperkirakan, akibat kebakaran tersebut kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Seorang warga bermarga, Siahaan mengatakan, sebelum kejadian kantor dalam keadaan sepi, dan para pegawai sudah pulang, dan dijaga oleh petugas keamanan, Tahi Nainggolan dan Manakok Sihotang. Namun, saat terjadi kebakaran, Siahaan mengaku tidak melihat kedua petugas keamanan berada di lokasi. Hingga Siahaan masuk ke rumahnya, tidak melihat ada kejadian di

lokasi kantor Dinas Perhubungan. Ketika sedang menonton siaran sepak bola melalui layar televisi, Siahaan mendengar teriakan minta tolong. Di luar, kobaran api sudah menjiat sisi bangunan kantor. Di tempat kejadian, Kapolsek Balige AKP Gibson Siagian mengatakan penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. “Asal api belum dapat dipastikan dari mana sumbernya,” kata Gibson.(TH)

Set Irjen Depkes RI Inspeksi ke RSUD T.Tinggi Rekam Medik Bisa Sebagai Bukti TEBING TINGGI - Meski rekam medik dikenal hanya berfungsi sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Namun, kini bisa berfungsi sebagai bukti penting dalam menghindari dokter dari jeratan hukum. Hal itu bisa digunakan ketika terjadi persoalan hukum menyangkut pelayanan medis terhadap pasien yang merasa tidak puas dengan layanan instansi kesehatan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, mengisyaratkan masyarakat bisa menuntut rumah sakit atau dokter dan tenaga medis, jika ternyata ada yang salah dalam pelayanan kesehatan yang mereka lakukan. “Jika itu terjadi, kuncinya ada di rekam medik. Maka jangan abaikan soal ini”, kata Set Irjen Departemen Kesehatan RI, dr H Abidinsyah Siregar DHSM, Rabu pekan lalu, saat melakukan inspeksi ke RSU Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Abidinsyah juga menginformasikan berbagai perkembangan kebijakan kesehatan di tingkat pusat, seperti adanya

pemikiran untuk melakukan pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Yakni, membuat ruang layanan kesehatan semua berstatus kelas III. Artinya, kelak di rumah sakit tidak ada lagi tingkat-tingkat pelayanan seperti saat ini, mulai dari kelas VIP, kelas I hingga kelas III. “Model seperti ini membentuk image, pelayanan berbeda satu dengan lainnya,” katanya. Menurutnya, saat ini model pelayanan kesehatan Indonesia melalui Jamkesmas, coba diikuti Amerika. Model itu, kemudian dimodifikasi di sana , dengan cara pelayanan tanpa perbe-

daan untuk semua lapisan. “Sudah ada pemikiran Jamkesmas nantinya berkembang menjadi Jamskesnas (jaminan kesehatan nasional)” terang Abidinsyah sembari menambahkan, jika selama ini Jamkesmas hanya untuk layanan kesehatan masyarakat kurang mampu yang jumlahnya mencapai 76 juta jiwa, maka nantinya, dengan Jamkesnas akan merata untuk semua masyarakat. Usai meninjau RSUD Dr Kumpulan Pane, Set Irjen Depkes RI itu juga melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Puskesmas se Kota Tebingtinggi di aula Dinas Kesehatan. (RS)

TEBING TINGGI –Seorang nasabah Bank Sumut Syariah, JA (40) penduduk Jalan Sudirman Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, mendapat perlakuan tak simpatik dari karyawan bank tersebut. JA merasa kecewa atas perlakuan sang karyawan dengan cara mengirim pesan singkat ke nomor telepon selularnya, berisi nada negatif. Salah satu isi pesannya, Lunasi Saja Semuanya Bu! Balikkan Saja Semua Uang Kami! Susah Berurusan Sama Ibu!. Pesan singkat tersebut diterima JA dari nomor telepon 081396725844 dan 081362175352, pada 30 Maret 2010 pukul 09.16 Wib. Bahkan melalui melalui sambungan telepon, si pegawai terkesan menghardik anak JA, yang masih berumur 8 tahun. Saat menghubungi telepon selular JA, yang diangkat oleh anaknya. Kepada anak JA, karyawan bank pemerintah daerah itu, menuding anak JA berbohong dengan mengatakan, JA tidak berada di rumah. Ironisnya, kepada sang anak, si karyawan menanyakan alamat sekolahnya. JA mengaku memang memiliki tunggakkan cicilan dua bulan untuk pembayaran kaplingan tanah senilai Rp 16 juta. Tanah itu, lanjut JA, diperoleh atas tawaran dari instansi tempatnya bekerja, dan pelunasan kredit selam 5 tahun. Karena keterlambatan pembayaran selama 2 bulan, nasabah menerima SMS yang isinya tidak pantas dan tidak profesional. Karyawan Bank Sumut Kota Tebing Tinggi, Roy Mardiansyah, Fahmi, Firman dan dua orang lain tidak disebut namanya memberi keterangan bahwa kedua nomor tersebut adalah milik kantor Bank Sumut Syariah. Mereka mengaku tidak tahu siapa yang mengirimkan SMS itu kepada nasabah. Menyikapi hal ini, Direktur Executive LBH Brata Jaya Kota Tebing Tinggi, Azamzani sangat menyesalkan atas perlakuan karyawan Bank Sumut Syariah yang dinilai tidak pantas dan tidak professional.(TIM)

Kasus Perkosaan Siswi SMP, Polisi Korek Keterangan Dua Saksi MEDAN- Kasat Reskrim Poltabes Medan Kompol Jukiman Situmorang menegaskan, berdasarkan hasil visum yang diterima dari Rumah Sakit Pringadi Medan, terjadi robekan pada selaput dara korban. Dan untuk menangkap pelaku pemerkosaan terhadap RP, di bawah umur, warga Jalan Jermal III, Kelurahan Denai, penyidik akan mengorek keterangan dua orang saksi. “Bila dari hasil pemeriksaan saksi mengarah kepada para pelaku maka akan kita lakukan penagkapan. Kita masih menunggu hasil pemeriksaan 2 orang saksi baru kita akan melakukan penangkapan.

Sedangkan dari hasil Visum sendiri sudah dapat kita jadikan bukti untuk menjerat pelaku," kata Jukiman, Rabu pekan lalu.. Dikatakannya, dalam mengungkap kasus termasuk laporan pengaduan korban, polisi bekerja harus berdasarkan adanya keterangan saksi dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila unsur-unsur tersebut sudah lengkap maka polisi, baru berani melakukan penangkapan terhadap tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya,Ibu korban, Yusnita Fauziah, menjelaskan peristiwa yang menimpa putri bungsunya itu, terjadi 17

Maret 2010 lalu, berawal saat RP pulang dari sekolahnya. Ketika itu, RP dijemput sama Al, mahasiswa PTKI Jalan Menteng Raya dari sekolahnya dengan alasan hendak mengantarkan ke rumahnya. Namun, Al malah tidak mengantar ke rumah RP, melainkan ke rumah Er yang berada di Jalan Jermal III tidak jauh dari rumah korban. Sesampainya di rumah Er, RP tidak curiga namun dia sempat menanyakan ada keperluan apa di rumah Er. Korban dibawa ke rumahnya dengan alasan hendak mengetik tugas. “Dia (RP) dijemput si Al naik mobil dari sekolahnya, karena masih tetangga jadi

anak saya tidak curiga. Rupanya dia dibawa ke rumah Er,” ungkap Yusnita. Saat di rumah Er, lanjutnya, sudah ada dua teman lainnya. Setelah itu, RP disuguhkan dengan minuman jus yang diduga telah dicampur obat saat di rumah Er. Tak berapa lama kemudian, RP tidak sadarkan diri. Tidak tahu apa yang terjadi, ketika RP sadarkan diri terkejut dengan situasi badannya yang sudah tidak berpakaian lagi dan melihat ketiga pelaku juga dalam keadaan tidak berpakaian juga. Tidak hanya itu, alat kelamin RP sempat mengeluarkan darah. “Waktu di rumah si Er, anak saya dikasih minum

jus katanya tapi mungkin ada obatnya karena setelah minum dua kali dia (RP) pingsan. Dan waktu sadar rupanya dia lihat tiga-tiga pelaku tidak pakai baju dan anak saya juga, berarti anak saya telah diperkosa mereka, saya lihat pun alat kelaminnya berdarah,” tuturnya. Mendapatkan perlakuan tidak wajar, RP langsung pulang dan menceritakan kepada Ibunya. Mengetahui putri bungsunya diperkosa tiga pelaku, Yusnita langsung membuat pengaduan ke Mapoltabes Medan dengan nomor pengaduan STPL: 1720/III/2010/Tabes. (S.EDHI)


KPK POS

10

E D I S I 92 5 - 11 APRIL 2010

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Spesialis Pembobol Rumah Diringkus MEDANâ&#x20AC;&#x201C;Pelaku pembobol rumah milik Kamaruddin Rambe (56), warga Jalan Kelambir V Gang Bersama nomor 55 Medan Sunggal berhasil diringkus petugas Jahtanras Poltabes Medan, Selasa pekan lalu. Tersangka yang ditangkap yakni Suhendri (32,) warga Jalan Kelambir V Gang Pantai Kecamatan Sunggal kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasar keterangan yang dihimpun, penangkapan tersangka berhasil terungkap setelah melakukan penyelidikan dari pengaduan korban. Setelah mengetahui tersangka berada di kawasan Kelambir V Sunggal, petugas langsung melakukan pengejaran sekaligus meringkusnya. Saat diintrogasi, tersangka tidak dapat berkutik lagi sehingga petugas\ memboyong ke Mapoltabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Tersangka ditangkap setelah adanya pengaduan dari korban kemudian melakukan penyelidikan ," jelas Kanit Jahtanras Poltabes Medan AKP Faidir Chan ketika dikonfirmasi wartawan. Pihaknya telah menyita barang bukti dari tangan tersangka berupa satu becak bermotor (betor) dengan plat BK 1230 CI, satu unit televisi, satu pasang anting-anting dan cincin emas, serta satu buah tang. "Barang buktinya sudah disita juga," tandasnya. Pihaknya mengakui masih akan melakukan pengembangan lebih lanjut untuk meringkus teman-teman tersangka lainnya yang terlibat. "Masih akan dilakukan pengembangan karena tersangka tidak mungkin bermain sendiri," tukasnya. Akibat dari perbuatannya, tersangka Suhendri dijerat pasal 363 KUHPidana dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. "Tersangka diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara," tuntasnya. Sementara peristiwa tersebut terjadi, Selasa sekira pukul 05.00 Wib. Saat itu pemilik rumah sedang tertidur lelap namun korban tidak mengetahui pelaku masuk. Pagi harinya, korban mengetahui rumahnya sudah dibobol maling dan langsung membuat pengaduan ke Polsekta Medan Sunggal. Mendapatkan pengaduan itu, petugas melakukan koordinasi dengan Poltabes Medan untuk meringkus tersangka Suhendri. "Saya masuk ke dalam rumahnya dengan merusak pintu rumah kemudian saya sama teman saya ngambil barang-barang itu, ada TV, cincin, sama uang Rp200 ribu," aku Suhendri.(BBS)

Dugaan Korupsi Pemkab Nisel Dilaporkan MEDANâ&#x20AC;&#x201C;Sejumlah kasus dugaan korupsi Pemkab Nias Selatan senilai Rp127, 3 miliar, Senin pekan lalu, dilaporkan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). "Hari ini secara resmi kami menyerahkan berkas laporkan dugaan korupsi berikut bukti-buktinya, " kata Ketua Umum Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe), Sonitehe Telaumbanua kepada wartawan usai melapor. Menurut Sonitehe, ada beberapa item dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat utama di sana dilaporkan ke Kejatisu antara lain, penggunaan APBD Pemkab Nias Selatan Rp101 miliar. Kemudian, lanjutnya, pembangunan tembok penahanan tahun 2008 senilaiRp8,3 miliar yang pelaksanaan proyeknya diduga atas perintah bupati. Pengadaan tanah yang diduga rekayasa senilai Rp19,5 miliar. Lebih jauh, kata Sonitehe, berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan No:68/SXIV.1/03/2007 tanggal 16 Maret 2007 di mana diduga penggunaan anggaran tahun 2006 tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Menurut Sonitehe, sebelum dilaporkan ke kejaksaan, DPRD Nias Selatan sempat membentuk tim Pansus untuk mengungkap kasus dugaan penyelewengan ini. "Lembaga dewan itu sempat merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum agar mengusut kasus dugaan korupsi itu. Kata Sonitehe, kehadiran Kajatisu baru, Sution Usman Adji akan memberikan angin segar bagi masyarakat Nias Selatan, terkait penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Nias Selatan. "Jujur kami sampaikan suara hati rakyat Nias sudah mulai didengar para petinggi Kejatisu sejak dibawah komando Sutiyono. Terbukti sejumlah pejabat telah dijebloskan ke tahanan dalam kasus korupsi, " tegas Sonitehe. Kata dia, masyarakat Nias dan Nias Selatan semakin optimis atas kepimpinan Kajatisu Sution Usman Adji yang akan mengapresiasi suara hati mereka dalam penuntasan kasus-kasus korupsi yang mereka laporkan. Sementara Kasi Penkum/Humas Kejatisu Edi Irsan Kurniawan Tarigan mengatakan, laporan itu akan dipelajari dan ditindak lanjuti. (BBS)

Poldasu Ungkap Pengedar Narkoba Melibatkan Oknum Brimob

PENYELUNDUP NARKOBAâ&#x20AC;&#x201C;Tiga penyelundup narkoba, satu orang warga negara India dan dua orang warga negara Iran berhasil ditangkap. di Bandara Sokarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/4). Ketiga warga negara asing tersebut menyelundupkan narkoba jenis Ketamine seberat 4950 gram dan Shabu seberat 2600 gram dengan cara dibungkus di tas koper dan kotak berisi pakaian, dengan total nilai Rp. 8,85 miliar.

Polisi Didesak Tuntaskan Pembunuhan Salsabila MEDAN -Seperti ditelan waktu. Begitulah sepertinya jalan penyidikan kasus kematian Salsabila Anggunningtyas, putri dari Ketua PAC PP Batang Kuis, Warsito alias Anto Lembu (38). Rumah Anto Lembu, 19 Februari lalu, diserang dengan bom molotop. Akibat insiden itu, putri Anto, Salsabila meninggal dunia, pada 28 Februari 2010. Kasus tersebut, hingga kini msih disidik Polres Deli Serdang. Tindak lanjut penyidikan hingga satu bulan lebih, belum berhasil mengungkap. Salsabila (10) meninggal dunia karena luka bakar di sekujur tubuh. Korban meninggal saat menjalani perawatan intensif di RSU Pirngadi Medan, dan dua anak Anto lainnya, menderita luka bakar. Hingga saat ini, polisi sepertinya kehilangan akal untuk membuktikan, dugaan pemuda berinisial, E. Kecurigaan, sebab, pada malam kejadian, E sempat dipergoki istri Anto, Supra-

wati (35), melempar bom molotop. Suprawati sempat melihat itu melalui kaca jendela rumahnya. Sedangkan letak rumah korban persis bersebelahan dan di belakang Kantor Desa Sena, yang kepala desanya, abang kandung dari E. Lebih sebulan, pasca tragedi menyedihkan bagi keluarga Anto, polisi masih belum mampu mengungkap dan mencari bukti keterlibatan, E. Pada hal, E sudah diperiksa bersama 21 saksi lain termasuk Suprawati, yang malam itu mengaku menyaksikan E berlari ke arah kebun sawit persis di belakang rumah korban. Bahkan Kanit I Lidik Polresta Deli Serdang, Iptu Jhon Mulya Sinaga kepada wartawan lewat ponselnya, Selasa pekan lalu, belum dapat menjelaskan perkembangan kasus itu. Jhon hanya mengatakan masalah ini masih dalam penyelidikan. Jawaban sesederhana itu jauh dengan harapan masyarakat Kecamatan Batang Kuis, yang kini merasa terancam. Sementara itu, Anto Lembu kepada wartawan, mengatakan,

kasus ini sepertinya tidak menjadi prioritas polisi meski telah merenggut korban nyawa anaknya. Anto khawatir jika ini dibiarkan, bukan saja i Salsabila saja yang menjadi korban. Bahkan orang lain bisa saja menjadi korban keganasan. Masyarakat Batang Kuis maupun aparat pemerintah dan kepolisian setempat sebenarnya tahu benar siapa dalang semua rentetan kerusuhan di Batang Kuis. Tetapi semuanya diam dan tak berani berbuat," ungkapnya. Anto mengaku sudah letih berteriak minta polisi menangkap E. Orangnya sudah jelas, nggak mungkin ada orang lain yang datang ke Batang Kuis ini bikin rusuh. "Dan, yang menjadi musuh saya selama ini juga jelas diketahui orang. Mengapa ini tidak menjadi bahan polisi untuk mengembangkan kasus ini sehingga para tersangka bisa ditahan. Apa perlu kami tangkap orangnya lalu kami interogasi, baru kita antar sama-sama ke kantor polisi," tantang Anto. "Siapa yang tega melihat anaknya dibantai sampai te-

was," kata Anto. Kesedihan Anto yang tidak terkira itu semakin bertambah, mana kala polisi pun kelihatannya ademadem ayem saja dengan persoalan ini. Anto bersama pengacaranya Surya Dharma kini mempersiapkan langkah mengadu kepada Kapoldasu, Kapolri dan Presiden jika kasus ini dideponirkan. "Ini bukan delik aduan, ini murni kriminal yang harus diselidiki dan dituntaskan polisi," ujar Surya Dharma, ketika mengunjungi kediaman Anto Lembu. Surya berharap penyidik serius menangani kasus ini dan segera menahan para tersangka. Biarkan pengadilan membuktikan bersalah atau tidak. "Mohon bantulah keluarga korban mencari keadilan," ujarnya. Soalnya, aksi pembakaran jauh sebelum ini juga pernah terjadi tanpa mampu dituntaskan Polsek Batang Kuis maupun Polresta Deli Serdang, seperti kasus pembakaran rumah Ketua dan Posko BPRPI Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis, Syamsuddin. (S.EDHI)

Pekerja PT Growth Asia Tewas Dari Ketinggian 10 Meter MEDAN - Empat pekerja di PT Growth Asia, mengalami kecelakaan kerja. Seorang diantaranya meninggal di lokasi kejadian, tiga lainnya dirawat di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Jalan Kolonel Yos Sudarso, Medan, menderita luka bakar. Peristiwa yang terjadi di Komplek Industri Medan, Rabu minggu lalu, terkesan ditutupi. Pihak keamanan PT Growth Asia yang ditemui, mengaku tidak tahu dengan peristiwa kecelakaan kerja tersebut. "Saya baru masuk shift," kata pria berseragam biru-biru. Kecelakaan tersebut menyebabkan, Rianto, 32 tahun, meninggal di tempat kejadian perkara. Dede dan Slamet, hing-

ga Rabu sore, masih menjalani perawatan di Instalasi Care Unit RSU Mitra Medika, seorang pekerja lainnya, Chandra mendapat perawatan di lantai dua, ruang inap. Mandor pekerja, Bambang Hardi yang ditemui di rumah duka Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 9,5, Lingkungan IV, Gang Sodara, Kecamatan Mabar, Kota Medan, menyatakan, kecelakaan kerja yang dialami Rianto dan tiga rekannya, berlangsung saat mereka tengah melakukan pengelasan pada kran pipa, dengan ketinggian mencapai 10 meter. "Tiba-tiba mereka terjatuh," kata Bambang. Ditambahkannya, peker-

jaan yang dilakukan keempat anak buahnya itu, sudah sesuai dengan standar operasi. "Pekerjaan sudah standar operasi perusahaan," ujarnya. Kasus kecelakaan yang menewaskan pekerja lepas itu, hingga kini masih diselidiki Kepolisian Sektor Labuhan Deli. Kepala Polsek Labuhan Deli, Ajun Komisaris Ruruh Wicaksono menyatakan, dalam kejadian itu terdengar ledakan. "Saat mereka (korban) bekerja, tiba-tiba gas keluar dan mereka terjatuh. Ada ledakan, kini masih kita dalami," kata Ruruh melalui sambungan telepon kepada wartawan. Kedua orang tua Rianto tampak shock dengan kejadi

itu. Ibu kandung Rianto, terpaksa dipapah oleh pelayat saat akan mengebumikan jenazah di sekitar tempat tinggalnya, Lingkungan IV Kecamatan Mabar, Kota Medan. Ayah mertua korban, Sabar Hartono mengaku, seperti biasanya, mantunya pergi ke perusahaan pukul 08.00 Wib. "Saya dapat kabar kecelakaan," katanya. Menurut Sabar, Rianto meninggal dengan kondisi mengalami luka bagian leher dan luka bakar. Rianto, lanjut Sabar, telah bekerja selama tiga tahun di PT Growth Asia. "Bukan karyawan," tegasnya. Rianto meninggalkan seorang istri yang sedang hamil empat bulan, dan seorang anak.(BBS)

MEDAN - Direktorat Narkoba Polda Sumut membongkar sindikat peredaran narkoba yang melibatkan oknum bintara Brimob Polda Sumut, Kamis malam-pekan lalu. Ironisnya, seorang istri oknum tersebut turut dilibatkan\ dalam kejahatan itu. Kasat Idik I Dit Narkoba Polda Sumut AKBP Mardias mengatakan, total tersangka yang diamankan malam itu berjumlah lima orang, terdiri dari tiga pria dan dua wanita. Kelimanya diringkus dari sebuah lokasi di Jalan MedanBinjai, Diski, Deliserdang. "Dari kelima tersangka kami sita barang bukti sabu-sabu 78 gram," kata Mardias. Dijelaskan Mardias, tersangka pria masing-masing Briptu YW (32), anggota Detasemen A Brimob Binjai, ISK (38) asal Blangpase, Langsa, dan MS (28) warga Dusun PKS Sawit Hulu, Kabupaten Langkat. Sedangkan tersangka wanita diketahui asal Aceh, masing-masing AMD (29), dan MY (30). MY sendiri merupakan istri dari Briptu LKM, oknum Brimob Binjai yang saat ini ditahan di Mako Brimob Binjai atas kasus pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan awal, ditemukan keterlibatan Briptu LKM dalam jaringan narkoba ini. "Briptu LKM sudah ditahan sejak tiga bulan lalu. Yang sangat disesalkan ada keterlibatan oknum polisi dan oknum Bhayangkari," ujar Mardias. Untuk mengusut tuntas kasus itu, Mardias menyebutkan pihaknya akan membawa Briptu LKM ke Polda Sumut untuk diperiksa intensif. Melihat asalusul kelima tersangka, polisi curiga kalau komplotan ini memliki jaringan yang lebih luas di Aceh. "Ini sudah antarprovinsi. Perlu koordinasi kuat untuk membongkar jaringan ini," ujar pria yang sedang kursus jabatan Kapolres ini.(BBS)

Poltabes Periksa Ulang Kasus AA MEDAN - Poltabes Medan melakukan pemeriksaan ulang kepada AA (13), korban diduga dinikahi siri oleh pria 60 tahun. Selain AA, polisi juga memintai keterangan kakak kandung AA, Rismawati di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Mapoltabes Medan, Rabu lalu. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam di mana korban didampingi tim advokasi hukum dan pengacara dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, Pusaka Indonesia dan sejumlah pengacara lainnya. Ketua KPAID Sumut M Zahrin Piliang menuturkan pihaknya tetap mendampingi korban AA, bersama kakaknya. "Kami selalu mendampingi AA bersama kakaknya, Rismawati saat pemeriksaan berlangsung, tapi tidak hanya KPAID melainkan ada sejumlah LSM peduli anak, PKPA, dan Pusaka Indonesia ikut mendampingi juga," jelas Zahrin. Kasat Reskrim Poltabes Kompol Jukiman Situmorang menuturkan pihaknya masih mendalami kasus AA dengan memintai keterangan ulang korban bersama kakak korban Rismawaty. "Masih kita dalami lagi kasusnya karena keterangan dari korban maupun terlapor masih simpang siur, belum ada yang sinkron," ujar Jukiman.(KHAIR)

Oknum Propam Poldasu Dipolisikan Pura-pura meminjam sepeda motor milik Zulkarnain (48) warga Jalan Bono Kelurahan Glugur Darat Kecamatan Medan Timur, dengan alasan membeli makanan istri, oknum Propam Poldasu, Brigadir DI akhirnya diadukan ke Propam Poldasu. Ia diduga menggelapkan sepeda motor Supra X BK.2115 IT milik Zulkarnain.

Pengaduan dengan No: STPL/63/III/2010/Propam diterima Kasubbid Yanduan Kompol Zainal Abidin, Selasa pekan lalu. Dalam laporannya, korban mengatakan awalnya Brigadir DI meminjam sepeda motor korban, saat DI berada di rumah Lis di kawasan Pajak Pagi kawasan Jalan Pertempuran Pulo Brayan Medan. Karena sudah saling kenal

apalagi DI sering berada di rumah Lis, tanpa curiga korban meminjamkan sepeda motornya. DI beralasan ingin membeli makanan buat Lis. Namun setelah ditunggu hingga beberapa jam, DI tidak juga mengembalikan sepeda motor korban. Setelah tiga hari, DI tidak juga mengembalikan sepeda motor Zulkarnain. curiga

kendaraannya tersebut digelapkan. Untuk mendapatkan sepeda motornya kembali, korban didampingi keluarga lainya mendatangi kediaman Lis. Tetapi, Lis mengaku tidak juga mengetahui keberadaan teman prianya itu. Lis mengungkapan, DI sudah menikahinya, meski Lis mengetahu, DI sudah memiliki istri di

Labuhan Batu. Karena sulit ditemukan, akhirnya korban membuat pengaduan ke Propam Poldasu. Informasi yang dirangkum, DI sejak satu bulan tidak pernah masuk bertugas. Akibat tindakan itu, secara internal, kata Kompol Zainal Abidin, DI dapat diberikan sanksi tegas, berupa pemecatan. (KHAIR)


KPK POS

11

E D I S I 92 5 - 11 APRIL 2010

Berbenah dari Kriminalisasi Hukum DALAM berbagai literatur pelajaran hukum pidana sering tertulis ungkapan klasik yang mengibaratkan hukum pidana sebagai "pedang bermata dua", untuk menjelaskan bahwa hukum pidana di satu sisi berfungsi melindungi manusia sebagai anggota masyarakat, namun di sisi lain dengan sanksinya yang berupa nestapa, berarti hukum pidana juga "melukai" kemanusiaan itu sendiri. Persoalannya menjadi berbeda ketika dalam "hukum negara" terkandung berbagai kepentingan untuk melindungi kekuasaan, maka penerapan hukum pidana dengan dalih untuk menegakkan hukum negara sangat potensial menghasilkan putusan yang timpang, terutama bila hukum pidana dimanfaatkan oleh pihak yang kuat (the have) dalam kasus yang bersumber dari konflik antara "wong cilik" dengan pihak kekuasaan. Belum hilang dalam ingatan kita kasus Mbah Minah yang dipidanakan karena dilaporkan oleh Perusahaan Perkebunan dengan tuduhan mengambil tiga buah Kakao, kasus Lanjar yang diperkarakan dalam peradilan pidana karena dituduh mengakibatkan istrinya meninggal lantaran sepeda motornya menabrak mobil milik anggota kepolisian, kasus Prita yang diseret di meja hijau karena keluhannya dianggap pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional, kriminalisasi petani yang memperjuangkan tanah dari penyerobotan pemilik modal, dan akhir-akhir ini adalah kasus kriminalisasi yang dialami oleh Nenek Soetarti Soekarno (78th) dan Nenek Roesmini (77th) lantaran dianggap membangkang dari surat perintah pengosongan rumah oleh Perum Pegadaian. Dalam kasus-kasus tersebut hukum pidana lebih nampak sebagai alat untuk menumpas anggota masyarakat yang dipandang mengancam kepentingan kekuasaan dari pada sebagai sarana untuk melindungi kehidupan masyarakat. Untuk menghindari "kesesatan" dalam penerapan hukum pidana, maka perlu adanya perubahan paradigma dalam cara berhukum agar tidak terjebak dalam arus positivisme yang semakin tidak mampu dijadikan pijakan dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Dalam kasus terakhir sebagaimana yang dialami oleh kedua nenek malang tersebut, sikap dan cara pandang hukum yang bersifat legal-positivistik amat nampak pada diri Jaksa Ibnu Su'ud. Dalam berbagai media Jaksa Penuntut Umum bersikukuh untuk menuntut kedua nenek tersebut dengan dalih "untuk menegakkan hukum negara". Hukum negara yang dimaksud adalah Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (4) UU. No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Bila peristiwa yang dijadikan fakta hukum hanya dilokalisir pada fakta-fakta bahwa kedua nenek tersebut setelah menerima surat perintah pengosongan ternyata tetap menolak untuk meninggalkan rumah milik perum pegadaian yang telah ditempatinya selama puluhan tahun, maka unsur perbuatan kedua nenek tersebut memang terdapat hubungan relevansi dengan unsur-unsur Pasal 167 KUHP dan Pasal 12 UU 4/1992, sehingga secara yuridis-pragmatis atau yuridis-tekstual nampak tidak ada persoalan dalam proses peradilan pidana. Bila dalam persidangan semua fakta hukum yang relevan dengan pasal yang didakwakan dapat dibuktikan maka penjatuhan sanksi pidana merupakan konsekuensi logis, tentu saja hanya bila mengacu pada logika hukum positif (baca: logika peraturan) yang lazim dalam praktek peradilan. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah penyelesaian perkara dengan cara berhukum "kaca mata kuda" tersebut telah mencapai keadilan? Nanti dulu! Bila yang menjadi paradigma penalaran hukum adalah "hukum untuk hukum" maka penyelesaian yang telah sesuai dengan aturan hukum positif tersebut bisa dikatakan telah mencapai tujuan pragmatisnya yakni "keadilan formal". Sedangkan untuk mencapai keadilan yang lebih bersifat substansial atau "keadilan sejati" bisa jadi masih jauh. Perlu Perubahan Konsep Berhukum Guna mengatasi persoalan tersebut maka konsep berhukum dalam pengaplikasian hukum pidana harus diubah. Salah satu paradigma yang bisa dijadikan landasan dalam rekonseptualisasi berhukum adalah Gagasan Hukum Progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo. Kini gagasan hukum progresif mulai diterima oleh banyak kalangan yang mengalami kegelisahan terhadap fenomena kegagalan sistem hukum positif dalam mewujudkan keadilan. Asas besar hukum progresif yakni "hukum adalah untuk (kebahagiaan) manusia" memungkinkan terbangunnya cara berhukum yang kreatif, holistik dan bernurani. Gagasan hukum progresif setidaknya mulai menjadi sumber inspirasi pengembangan hukum baik dikalangan praktisi maupun akademisi. Di Bidang Hukum Pidana konsep dasar hukum progresif nampak seirama dengan pemikiran Prof. Barda Nawawi Arief mengenai konsep hukum pidana yang berorientasi pada pendekatan "yuridis kontekstual integratif". Dalam menerapkan hukum pidana tidak cukup dengan penguasaan aturan normatifnya semata, namun harus dilengkapi dengan penguasaan ilmu hukum secara utuh termasuk ilmu-ilmu pendukungnya. (AL. WISNUBROTO Dosen FH UAJY dan Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif)

KRIMINAL

NASIONAL

Benarkah Ada Upaya Kriminalisasi Pengacara P Tamba? IA adalah pengacara. Sosoknya sebagai lawyer tidaklah sepopuler nama para advokat lain di Kota Medan. Bahkan, di kalangan para pengacara, ia tidak begitu familiar. Namun, Parlindungan Tamba tibatiba namanya mencuat, pada 2006.Di tahun itu, ia ditetapkan sebagai tersangka pemilik 22 amplop berisi ganja. Kasus yang membelenggungnya mengundang keprihatinan dan simpatik. Diantaranya dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara, menuding bahwa tuduhan kepemilikan narkoba terhadap Tamba, sebuah tindakan kriminalisasi. Faktanya, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menetapkan vonis bebas terhadap Tamba dari segala tuduhan. Ia pun bereaksi. Ketetapan majelis hakim, dijadikan dasar kuat untuk melaporkan kembali oknum polisi, saat itu dari Poltabes Medan ke Propam Polda Sumut. Apa yang melatari kriminalisasi terhadap Tamba. Orang tuanya, W Tamba menengarai kasus hukum yang melilit putranya, karena berusaha mengungkap pelaku pembunuhan terhadap Adhi alias Ahai. Adhi, rekan

Tamba, dan mereka bersama-sama menjalankan sebuah kantor advokat. Adi, pengacara muda tersebut, merengang nyawa, setelah mengalami luka tembak. Peristiwa terjadi, pada 2005, di kawasan Medan Baru. Adi yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Gleneagles Medan, tak terselamatkan. Pengusutan kasus Adhi yang tak kunjung tuntas hingga kini, menimbulkan tanda tanya. Sebab, penyidikan yang dilakukan Poltabes Medan pada 2005 hingga 2006, tak kunjung berhasil mengungkap pelaku sebenarnya. Di masa kepemimpinan Irwan Dahlan, selaku Kapoltabes Medan, sempat mencurigai karyawan di gedung-pusat hiburan di Medan, sebagai pelaku. Bahkan, masa Kepala Polda Sumut dijabat Inspektur Jenderal Iwan Pandjiwinata, pada 2005, motivasi pemunuhan mulai terang. Iwan saat itu, kepada wartawan, mengutarakan, dugaan pembunuhan Adhi berlatar hutang-piutang. Jejak yang diendus penyidik kepolisian, seakan buntut, dan hingga kini pelaku tak tersentuh. Orang tua Tamba, tak menepis kriminalisasi terhadap anaknya, dengan tuduhan kepemilikan ganja, disebabkan, upaya yang terus dilakukan Tamba mengungkap dan memecahkan tirai gelap, pembunuh sejawatnya itu. Sebagai seorang sahabat, Parlindungan memberanikan diri untuk mengungkap kasus tersebut. Upaya tersebut, kata W Tamba, terus mendapat halangan. Kembali Parlindungan Tamba terlilit perkara narkoba, ganja. Hal itu diungkapkan Kepala Operasional Kontras Sumut, Herdensi Adnin. Menurutnya, temuan 1 kilogram ganja di area rumah Parlindungan Tamba Jalan Sei Mencirim, patut diduga sebagai upaya kesengajaan-kriminalisasi berikutnya terhadap Parlindungan. Meski terlepas dari hukum atas penemuan narkoba di area rumahnya. Nyatanya, Parlindungan terus dibayangi proses hukum. Kali ini, Poltabes Medan telah menetapkan Parlindungan Tamba sebagai orang burunan. Namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Poltabes Medan, dalam kasus yang

KontraS Sumut Desak Poltabes Medan Ungkap Aktor Penjebak KONTRAS Sumut mendesak Poltabes Medan untuk mengusut tuntas penemuan ganja di kediaman Parlindungan Tamba. Diduga penemuan 1 kilogram ganja di area rumah Parlindungan Tamba, upaya menyudutkan dan mengriminalisasi kembali Parlindungan. Sekitar satu kilogram ganja ditemukan di area-perkarangan rumah Tamba, Jalan Sei Mencirim Medan. Kepala Operasional Kontras Sumut, Herdensi Adnin mengatakan diduga ganja ini sengaja ditaruh di depan rumah Parlindungan oleh seorang yang tak dikenal untuk menyudutkan Parlindungan. Atau pihak lain yang memiliki motif yang menunjukkan ketidak senangan terhadap Parlindungan. Selain itu, Herdensi sangat menyesalkan tindakan Poltabes Medan yang membiarkan pemukulan terhadap Parlindungan Tamba, tak lain saksi kunci kematian pengacara Adhi SH. "Seharusnya aparat kepoli-

sian yang tengah berada di tempat kejadian perkara bisa langsung melakukan pengamanan atau memberikan peringatan yang tidak menghormati penegak hukum. Sayangnya, aparat keamanan terkesan takut," kata Koordinator KontraS Sumut Diah Susilowati. Dijelaskan Diah, saat itu Parlindungan sedang diperiksa sebagai saksi terkait kasus penembakan yang mengakibatkan Adhi SH, pengacara muda itu tewas. Adhi tewas akibat luka tembak yang dialami korban pada 2005 silam. Adi SH dan Palindungan Tamba SH merupakan mantan karyawan yang sempat bekerja di kantor hukum milik Januari, kata Diah. Sebelum akhirnya kedua pengacara ini menjadi rekan kerja dalam kantor hukum yang didirkan Adi SH. Diungkapkan Diah, pemukulan bermula saat Parlindungan Tamba memasuki ruang juru periksa Reskrim Poltabes Medan. Januari Siregar yang terlebih dulu berada di ruangan

tersebut, langsung menunjuk dan menuduh Tamba dan abangnya Adhi, Stanley Jonathan sebagai pembunuh Adi SH. Namun, provokasi tersebut dianggap dingin oleh Parlindungan, sampai akhirnya terjadi pemukulan. Setelah menjalani proses pemeriksaan terkait kasus Adhi selesai, Parlindungan membuat pengaduan dengan No.Pol STPL: LP/1975/VIII/ 2009/Tabes Medan atas tindakan penganiayaan dan pengancaman. Diah mengatakan, kasus ini menjadi semacam test case bagi Poltabes Medan untuk mengukur keseriusan dan keberanian dalam mengungkapkan kematian Adhi SH. Hingga berita ini diturunkan, KPK Pos belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari Januari Siregar SH. Usaha melakukan konfirmasi telah dilakukan KPK Pos dengan menemui Januri di kantornya, Jalan Nibung Medan. Januari tidak berada di di tempat. (S.EDHI)

dilaporkan Januari Siregar. Parlindungan dijadikan tersangka atas laporan Januari dengan sangkaan melanggar Pasal 335 KHUP. Kasus yang menyeret Parlidungan kembali berurusan hukum, menurut ayahnya, terjadi ketika Parlindungan bertemu dengan Januari, yang juga bekas bosnya di kantor advokat milik Januari. Keduanya bertemu di salah satu ruang periksa Reskrim Poltabes Medan. Ihwalnya, pada 2009, Januari Siregar berada di Reskrim Poltabes Medan. Di saat bersamaan, Parlindungan juga datang ke Poltabes Medan. Akhirnya mereka bertemu. Kedatangan Parlindungan, memberikan keterangan-dimintai keterangan, proses penyidikan lanjutan kasus kematian rekannya, Adhi. Namun, pertemuan itu memicu tindak kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan. Parlindungan pun lantas melaporkan Januari ke Reskrim Poltabes Medan dengan sangkaan, pemukulan dan pengancaman Laporan Parlindungan pun diproses penyidik hingga pemberkasan selesai dan kasus bergulir di pengadilan. Namun, perkara itu tak kunjung tuntas. "Sudah 3 kali (persidangan) Januari Siregar tidak hadir.Kenapa polisi dan jaksa tidak mau menangkapnya, apa Januari kebal hukum," kesal W Tamba. Kekesalan dan kekecewaan W Tamba juga diarahkan kepada pihak Poltabes Medan yang terkesan bersikap diskriminatif. Hal itu dibuktikan dengan dimasukkan nama putranya sebagai DPO. W Tamba mengulang, persoalan hukum antara Parlindungan dengan Januari, muncul saat mereka bertemu. Orang tua kandung Parlindungan, menganggap aneh dengan penetapan DPO kepada Tamba. " Masak pasal 335 harus dikeluarkan surat DPO," ungkap W Tamba. W Tamba mengharapkan bersikap adil dan transparan. Dengan pijakan pada hukum yang berlaku. Bahkan ia juga menghimbau dan mendesak Polri untuk mengungkap tuntas dan menangkap aktor pelaku dibalik penembakan Adi SH yang hingga kini kematiannaya masih misterius.(S.EDHI)

Keluarga Protes Penanganan Hukum KELUAGA besar Parlindungan Tamba protes atas penanganan hukum oleh Poltabes Medan. Protes akan ditindak lanjutkan dengan upaya melaporkan penyidik ke Propam Polda Sumatera Utara. Keluarga Tamba menyatakan keberatan atas tindakan Kasat Reskrim Poltabes Medan yang telah mengeluarkan surat perintah Daftar Pencaharian Orang ( DPO) terhadap Parlindungan Tamba. "Rencananya kita akan adukan Kompol Jukiman Situmorang ke Propam Polda Sumut," aku Dr Stanly Jhonatan ketika ditemui wartawan di Klinik Mitra Medica Jalan Karakatu Medan, Senin pekan lalu. Dr Stanly Jonathan atau yang lebih dikenal dengan Seng Li, kakak kandung Adhi, merupakan klien dari Parlindungan Tamba dalam kasus pengungkapan kematian Adhi. Niatnya melaporkan perwira Poltabes Medan, lantaran adanya indikasi diskriminasi. "Kenapa harus dikeluarkan surat pemberitahuan DPO. Pada hal Par-

lindungan Tamba hanya dijerat dengan Pasal 335,sedangkan Januari sendiri sudah 3 kali tidak menghadiri persidangan tapi polisi dan jaksa tidak mau menjemputnya secara paksa," kesal Sengli. Dengan adanya bukti-buti tersebut, mereka merasa adanya permainan dibalik kasus ini. Seharusnya Poltabes Medan haruslah lebih profesional lagi dalam menangani kasus tersebut. Dan janganlah memilih-milih kasus dan harus bisa menanggapi semua laporan pengaduan termasuk itu pengaduan orang miskin. "Jangan mentang-mentang orang kaya banyak duitnya diproses dengan cepat begitu giliran orang miskin polisi hanya diam saja dan seolah-olah tidak mau mengerajainya," keluh Seng Li. Pada kesempatan itu pula Seng Li juga mengharapkan aparat benar-benar mau mengungkap kasus kematian Adhi dengan cepat dan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku dan jangan hanya menunggu saja. (S.EDHI)

KOMPOL JUKIMAN SITUMORANG SIK

Parlindungan Tamba Tidak Kooperatif Dengan Polisi KEPALA Satuan Reserse Kriminal Poltabes Medan, Komisaris Polisi Jukiman Situmorang mengatakan dikeluarkannya pemberitahuan Daftar Pencaharian Orang ( DPO) terhadap Parlindungan Tamba warga Jalan Sei Mencirin Medan, dalam kasus yang dilaporkan Januari Siregar. Penetapan memasukkan Parlindungan Tamba pada DPO dikarenakan selama dalam proses pemeriksaan Parlindungan telah berstatus tersangka, tidak memiliki niat baik bahkan tidak mau bekerjasama dengan kepolisian. "Sudah 2 kali kita panggil dan Parlindungan tidak mau

datang dan kita pun sudah mencoba untuk datang kerumahnya tapi ia tidak ada dirumahnya." sebut Kompol Jukiman ketika ditanya wartawan, Rabu siang pekan lalu. Ditegaskan Kompol Jukiman, kasus perasaan tidak senang yang menyeret dan memasukan advokat Parlindungan Tamba menjadi buronan Poltabes Medan, merupakan tindak lanjut proses atas laporan yang diterima penyidik. Dan, selama proses pemberkasan, Parlindungan tidak mau datang meski pun petugas penyidik sudah melayangkan surat panggilan 2 kali ke kediamannya.

Jukiman Situmorang Bukan itu saja, kata Jukiman, ketidak hadiran Parlindungan seolah mengelak dari polisi. Penyidikan pun berupaya dengan melakukan upaya pak-

sa untuk menghadirkan Parlindungan. Namun, Parlindungan tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga polisi mengeluarkan surat pemberitahuan DPO, yang disebarkan keseluruh jajarajan Poltabes Medan. "Pemberitahuan DPO Parlindungan kita sebar ke seluruh wilayah Polsek sejajaran Poltabes Medan," tandas Jukiman. Ketika ditanya soal niat keluarga Parlindungan Tamba yang akan mengadukan Kapoltabes Medan Kombes Imam Margono dan Kasat Reskrim Poltabes Medan Kompol Jukiman Situmorang.

Mantan Kasat Narkoba Poltabes Medan ini, menyatakan kalau itu merupakan hak dari Parlindungan Tamba sendiri. Sebab, polisi mengeluarkan Surat DPO itu telah sesuai dengan prosedur. Kompol Jukiman memaparan kalau dalam hal penerapan itu, polisi tidak serta merta begitu saja menerima laporan korban. Akan tetapi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan dari situlah polisi baru berani menerapkan pasal apa yang pantas diberikan kepada tersangka. "Penerapan pasal itu bisa berkembang," pungkas Jukiman. (S.EDHI)


KPK POS

12

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Iklan Mini

TOYOTA BARU

Taxi jasa layanan transportasi wisata eksekutive class tujuan Medan - Sibolga (P.P) Pesan Tiket. No. Telp. 0617659 5109, Hp. 0812 6376 0909 atau 0852 7504 0123

Avanza, Inova, Rush, Fortuner, HiLux, Camry, Altis, Alphard, DLL CASH & CREDIT

(Proses Cepat)

Hub. 0813 6164 5461

Atau kunjungi : http://medan_toyota_online.uni.cc

TOYOTAREADYSTOCKAKHIR BULAN Buruan stock terbatas, DP mulai 16 jutaan, AVANZA, INOVA, YARIS, RUSH, FORTUNER. Hubungi:

0813 8510 1791 MITSUBISHI BARU Ready Stock II Pajero Sport, Colt Diesel, L-300, Fuso Tronton. DP Murah, Bunga Ringan, Proses Cepat Hub. PUTRA HP. 0812 658 2004

AYO BELAJAR FOREX ! PIJAT TRADISIONAL

SORAKE TRAN’S

(All Type)

DAIHATSU BARU READY STOCK - XENIA Li Family DP 13 jt-an - Pick Up DP 6 jt-an - Terios TX DP 22 jt-an

Hub. REY ASTRA 061 - 77867605 - 08126088314 SIAP MEMBANTU ANDA 24 JAM

ASTRA DAIHATSU READY STOCK (All Type) XENIA DP 11 jt-an TERIOS DP 14 jt-an Pick-Up DP 6 jt-an

HUB : BOYKE SIAHAAN

0813.7012.4210 / 76866008 TERIMA TUKAR TAMBAH

Metode bisnis yang sederhana dengan modal 625 rb bisa hasilkan potensi 1,2 jt/hari atau 61 jt/bulan tanpa meninggalkan pekerjaan rutin anda. Presentasi gratis setiap hari, Sesi I Jam 14 dan Sesi II Jam 17 sore di Jl. Sekip No. 101 C (dekat rel kereta api). SMS nama, no. HP, Sesi ke 0812 6390 2299.

Bukan MLM/Money Game penggandaan uang

W I R I NAUDIO G 061-77786989 0813 6243 0475 Jl. Sei Batang Hari No. 120 Medan

KARYA SERVICE

SHOCK BREAKERS MINYAK DAN GAS

AHLINYA SHOCK

MOBIL DAN KERETA

GANTI SEAL, BOCOR, BANTING, DLL

Menyediakan shock bekas yang siap pakai Alamat: Jl. Karya No. 300 (depan kuburan)

HP. 0852 9712 7212 B E R G A R A N S I

BUTUH DANA TUNAI CEPAT

JAMINAN BPKB KENDARAAN SEMUA TAHUN YANG TERBARU HADIR DI MEDAN BUNGA RENDAH

REED’S

0812 6316 0099 0878 6954 5149

BUTUH DANA TUNAI DAN CEPAT

JAMINAN BPKB MOBIL HITUNGAN TERBUKA DAN TERPERINCI, AMAN D A N T E R P E R C AYA Hub. AWIE 0852 7083 9899

KEMBAR MOBIL Jl. Tritura No. 8 K. 0812 6058 6666

DAIHATSU 100% BARU Ready : Xenia, Terios, Luxio, & Granmax PU DAPATKAN :

Cash back + discount + hadiah menarik bunga ringan DP 10%

TERIMA TUKAR TAMBAH

Hub. EDY ASTRA HP. 7772 3699 – 0819 851688

G. Vitara, 5 x 4, Swift, Splash Bunga MURAH, Proses CEPAT

ASTRA DAIHATSU DP RINGAN DP 10 jtan / Angs. 2 jtan DP 8 jtan / Angs. 3 jtan DP 13 jtan DP 10 jtan

Hub. : Henri 0812 6585 160, 7724 2403

#DAIHATSU 100% BARU# READY STOCK # XENIA LI VVT-I, DLXDp : 12 Jt (AC-Tape/Power Steering/Window) # PICK UPDp : 5,7Jt # TERIOS TS EXTRADp : 15 Jt

Hub: EFRIZAL, ST 081370518388, 77384534

Hub. (061) 77052032

0815 3476 7327

PROSES CEPAT, DATA DIJEMPUT

0812 6504 2255 / 061 – 76304788

DAIHATSU BARU 2010 XENIA Std VVTi DP 11 jtan / ang. 3 jtan TERIOS VVTi DP 14 jtan / ang. 4 jtan A T E R IM R TUKA H A TAMB

Hub. : BUDI 0819 6088 998 ; 77564010

XENIA DP 9 jt-an / angs 2 jt-an TERIOS DP 13 jt-an / angs 4 jt-an Tersedia juga LUXIO, PU, MB Hub. TOMO CAPELLA

0812 6549 002 7632 3909

Charter / Sewa Bus Pariwisata Mercedez Benz 25/40 seat Jl. Tritura No. 10 A Medan Hub. 061 – 77307288 HP. 0813 1852 5111

CV. TIMUR JAYA LESTARI C A R R E N TA L Mercy ‘08, Altis ‘08, Inova ‘09, CRV ‘08, (Rp. 250.000,-/dalam kota) New Camry ‘08, Prado ‘08, Alphard ‘10, Fortuner ‘10, Pajero ‘09 Untuk pengantin, bisnis, wisata

Hub. 77228484 - 0811657086 - 77221722

SERVICE

SHOCK BREAKER AHLINYA SERVICE SHOCK MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

JL. PANCING NO. 271 TELP. 0812 6369 2212

SPECIAL TRANSMISI AUTOMATIC CEMARA SERVICE Telp. 061 7728 8681 061 7714 1565 0813 977 033 03

SB BENGKEL

MENERIMA TEMPAHAN

BAK BESI MOBIL Roda 4, 6 dan 10

KUALITAS TERJAMIN HARGA TERJANGKAU

Jl. Metal No. 293

PROMO DAIHATSU

HP. 0812 634 2048 77610327

Xenia DP 10 jt an Luxio DP 5 jt an Pick Up DP 5 jt an Tersedia juga TERIOS, GRAN MAX, SIRION

Hub. : ESTY Capella

PROMO DAIHATSU

RENT A CAR

HADIAH / DISKON Xenia DP 10 Jt-an/Angs. 2 Jt-an Terios DP 15 Jt-an/Angs. 4 Jt-an Luxio DP 12 Jt-an/Angs. 4 Jt-an Gran Max Pick Up MB DP 5 Jt-an/Angs. Jt-an

TOYOTA INNOVA, XENIA, PANTHER, PER HARI, MINGGUAN Harga Murah

Hub. GERY 0813 7694 1988 / 77722561

Hub. 77758811 / 0819628811

DAIHATSU GEBYAR SUPER RINGAN Dp. 5 Jtan Dp. 12 Jtan Dp. 14 Jtan Dp. 7 Jtan

Miliki : Cash Back + Discount + hadiah PROSES SUPER CEPAT, PASTI OK !

SAATNYA BERDAIHATSU BARU WIN CAR RENTAL DP 10 jtan / Angs. 2 jtan DP 5 jtan DP 5 jtan DP 15 jtan DP 8 jtan DAPATKAN HADIAH MENARIK

Hub. : Manda Astra

08126316330 / 061 – 66470080

Medan-Terios–Avanza–Tarunadll Penang-Malaysia -Sentra/Avanzamatic +GPS HUBUNGI :

0813 7037 7500 / 77550978 + 60105660108, + 60164119278

RG Rent Car DAIHATSU BARU READY STOCK (0813 7678 8399 – 76779799)

Pick Up Xenia Terios Luxio

DP 6 jtan DP 12 jtan 24 Jam DP 15 jtan ON LINE DP 9 jtan

Ang s/d 5 thn, full cashback + discount dan lain-lain. Untuk informasi Hub. KAMAL 0813 6165 6010 / 77764009

daun mulberry rasa mint yang segar, tersedia dalam bentuk serbuk dengan kemasan sachet sehingga lebih praktis dan ekonomis. Min. 1 sachet chlorofil ini = memakan 2 kg sayuran. Penyembuhan berbagai macam penyakit. Produk ini belum beredar di pasar.

Hub. Johan 0813 9647 9488

Hub. Rudi 0813 7612 1088

NIMROT Astra, 0813 9611 6308, 7798 7389 Xenia Pick Up Luxio Terios Minibus

PELUANG USAHA BARU Dicari distributor minuman klorofil dari

Jadikan kebiasaan merokok anda menjadi penghasil uang melalui rokok herbal, terbuat dari daun teh, daun sirih, siwak, madu & seigunggu.

angs. 2 Jtan angs. 3 Jtan angs. 4 Jtan angs. 4 Jtan

Sedia : Xenia, Avanza, Luxio, APV Arena, Inova, Honda Jazz Harga Rp 200 - 300/hr

DICARI Mitra Usaha Jasa Cleaning di seluruh kota di Aceh dan Sumut. Prospek bagus dan bep cepat. Hub. 0813 9293 0808 AHLI MEMBERSIHKAN KERAMIK, PORCELEIN, STEINLESS & KACA Dijamin bersih seperti baru kembali.

Hub. 0813 9293 0808 Dicari Distributor dalam dan luar kota untuk produk: - Kopi Moca Ginseng, sangat bagus untuk stamina, membantu kesuburan pria dan wanita. - Pupuk organik Hubungi:

Marta : 0813 9731 0315 0813 6102 2032

MOTOR DAIHATSU ASTRA BARU 100% SAMUDRA BISNIS 2010 Xenia LI DP 17 Jt-an RENTAL MOBIL Luxio DP 8 Jt-an Terios DP 26 Jt-an Pick Up DP 6-7 Jt-an

Stock Ready, data dijemput dan FULL DISCOUNT Ayo Telp. ke AHMAD ARIF NST 24 jam Dijamin Puas. 0812 6005 2465

INNOVA + KAPSUL + AVANZA Non BBM + Supir Hubungi: AAN

Agen Pulsa Elektronik di Seluruh Indonesia

0816 3160 777, 061– 77610777, 061 – 77268808

Hubungi :

DAIHATSU 100% BARU

MANALU’S

JEVRI PURBA 0813 6222 2890

Melayani : Rental Car (Kijang Kapsul LGX, Innova, Avanza, Terios, Xenia, APV, Fortuner, Alphard, Bus Pariwisata, dll) – Ticketing Service – Tour Packing – ERLAN M. Telp. 061-77944423, 081260328002

- Luxio - Xenia - Pick Up - Terios Hubungi :

Dp. 6 Jtan Dp. 10 Jtan Dp. 6 Jtan Dp. 20 Jtan

RENT A CARS & TOURS

DAIHATSU 100% BARU FAMILY RENTAL MOBIL (PT) Pick Up Gran Max DP 5 jtan Angs. 2 jtan (4 thn) Xenia DP 10 jtan Angs. 2 jtan (5 thn) Terios DP 14 jtan Angs. 4 jtan DATA DIJEMPUT Hub. RUDI

0815 3462 6624

ASTRA DAIHATSU

Paket Super Murah Pick Up Xenia Terios Sirion

DP. 5 Jtan DP. 12 Jtan DP. 14 Jtan DP. 9 Jtan

FULL CASH BACK + Diskon PROSES SUPER CEPAT Data dijemput, pasti OK !

Hub. SIMBUR – 0813 1899 9612 – 69626460

APV Kj. Kapsul pkt hmt 10 jam, Altis, L-300, Innova, L. Cruiser, N-Eyes, Bus, Hrn, Mgn, Bln, Utk dlm dan di luar kota. Hotline: 7734 2359 / 0819 3328 4540

“ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS”

GEMILANG EDUCATION CENTRE

P l u s )

061-76551484 / 0878 6848 4318 BUTUH DANA TANPA AGUNAN ingan, Syarat Rep t Proses C a HUB. 085762355329 (Ganie)

Syarat Mudah

Jika berminat segera datang ke: Jl. Aksara No. 130 - 131 Medan

Telp. (061) 7356625

DANA TUNAI TERPERCAYA, AMAN DAN TERJAMIN Hub. JONO

0812 6095 5531, 061-7685 4885

BUTUH DANA TUNAI Spesial BPKB mobil, truk, SPD MTR (dlm/luar kota). Juga terima mobil kredit, over leasing dan pelunasan BPKB. Bunga rendah dan terjamin. Cair 1 hari.

Hub. SQF Finance (Sdr. RAY) 061 – 8 4 4 5 7 1 6 0813 7044 6633

DANA KILAT

BPKB / SHM

SK CAMAT 0813 970 26263 69484281

TARIK TUNAI KARTU KREDIT

CHARGE 2,5% NB. BANTU PELUNASAN KARTU KREDIT 77489255 7347169

HUB:

Menerima Pasang Gigi Segala Usia Tua dan Muda

Masuk setiap hari: = Jam 09.00 - 13.00 WIB - Kelas Pagi = Jam 14.00 - 17.00 WIB - Kelas Sore = Jam 18.00 - 21.00 WIB - Kelas Malam Biaya Pendidikan Rp. 1.500.000 Materi Pendidikan Software dan Hardware Syarat Pendaftaran - FC Ijazah Terakhir - FC KTP (Identitas) - Pasphoto 3x4 = 2 lembar Siswa dari luar kota disediakan Mess Segera Daftar ke LPK

MICRO SAINT

Jl. William Iskandar No. 113 Medan

1989 ENGLISH PRIVATE

Susah ngomong & sulit mempelajari Bhs. Inggris ? Kami siap mendidik anda sampai mahir

Siap Huni

GUNAWAN

DIJUAL CEPAT

SERVICE MEMUASKAN

TRADISIONAL MASSAGE

“CAHAYA”

PIJAT TRADISIONAL UTK PRIA & WANITA Telp. 061 – 91344306 PARKIR LUAS

A N D

Khusus Wanita

ARCHITECT

KRISS

SPECIAL BANGUNAN & RENOVASI RUMAH Pemasangan keramik, granit, dsb. Instalasi Air/Listrik, Design Taman, Pengecatan, dsb. Designer by Australia. NB. Harga Terjangkau & Memuaskan. Ketelitian

HUB. 0812 656 6346

PIJAT anuttara Khusus Pria/Tenaga Pria, Bersedia Dipanggil Ke Rumah/Hotel, dll

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

Hubungi :

QQ Design Arsitektur, interior, furniture, renovasi rumah, ruko, kantor dll dgn design 2D, 3 D. Arsitek berpengalaman serta harga terjangkau.

Mobil, Truk

Hub. 0813 7000 0055

- Uk. Tanah Kosong 36 x 31m ada rumah kontrakan 5 pintu - Uk. 10 x 25m, SHM Jl. Amal Luhur Gg. Sejahtera Medan HUBUNGI

0812.6077.6061

Raih Hidup Sehat dan Sejahtera Segera bergabung di

KIG COMUNITY Jl. Mistar No. 23 Ayahanda MEDAN

Hub. CV. KUSUMA INDONESIA GROUP (061) 7626 6745 – 0813 9677 8655

harga yang terjangkau. Terletak di Pusat Pasar Batang Toru Tap. Selatan. Hubungi :

0812 741 9175 / 0812 600 13638

LEMARI 5 PINTU TINGKAT Ukuran tinggi 3 m .............Rp. 15.000.000/nego Tempat tidur 6 kaki ...........Rp. 6.000.000/nego Nakas 2 unit ......................Rp. 2.000.000/net-Meja rias 1 unit .................Rp. 2.500.000/net-Bove TV 1 unit ..................Rp. 2.500.000/net-TV Sony Bravia uk. 32 inci Rp. 6.000.000/net-Matras merek Serta ..........Rp. 5.000.000/net--

STAINLESS STEEL PEGANGAN TANGGA, BALKON, DLL

0812 6544 477 762 762 14

Di Jln. Sei Alas No. 11-A, Daerah Jln. Darussalam Medan Baru, Ada Telp, PAM, Listrik, KT 4, KM 2, Garasi, dekat ke Medan Fair, Berastagi Swalayan , LB. 200 M, LT. 526 M, LT. 526 M, Cocok utk PBF, Distributor, Sewa Min. 2 Thn. Hub. 0852 9600 0871, 0812 6097 2061

DIKONTRAKKAN 1 Satu Pintu Rumah di Jln. K.L. Yos Sudarso Lr. 14-C No. 36-A. Yang berminat Hub. Tel. 061 7763 4621, 0812 6509 9343

DIJUAL Rumah Baru lengkap dengan perabotan, 2½ lt, 3 KT, 3 KM, SHM, PLN. Jl. Eka Rasmi (Komp. Johor Town House) Blok C No. 12. Hub. Ibu Catherine Tel. 06176377778, HP. 081260645000

Pemasangan kuda² Cerobong Asap Baja Ringan Talang Air Kubah Mesjid Dadting AC, Dll Hub. RUSMIN Jl. Karya No. 234 Medan

HP. 0812 6545 4894 ; 0816 3154 953

BANGUN/RENOVASI Perusahaan kami memberi jasa berupa membangun/renovasi ruko, ruko tinggal, struktur baja/aluminium/ composit,interior,perabot,kitchensetdsb. Hasil pekerjaan rapi dan memuaskan Dimana harga bersaing dan kontraktor berpengalaman.

Dapat langsung hubungi :

Hub. 0812.6378.5370 (TP)

RUMAH / TANAH DIJUAL 1. Tanah dijual Jl. Merpati No. 60; berikut 15 unit rumah dikontrakkan diatasnya,harganego. 2. Tanah dijual Jl. Merpati No. 81 ; berikut 2 unit rumah diatasnya, harga nego.

Hub. 0812 6566 5599 / 0812 6510 240 / 0819 3420081

DISEWAKAN / DIJUAL Rumah 2 Tgkt, Komp. Tasbih QQ/2, 6 KT, 6 KM, 1 Unit AC, Furniture, Baru Renovasi, Garasi Luas, Bisa untuk Kantor.

LINDUNGI GINJAL ANDA Kontrol Tensi & Gula Darah secara teratur. Sedia tensi digital, alat pengukur gula/as Urat / Kolesterol, dll. Pesan antar/kirim (area Sumatera). Klik www.alkesmedan.com atau call/SMS

REPERASI SPRINGBED TERIMAGANTIKAIN+BUSA+KERASKHUSUS

KONSTRUKSI/RENOVASIRUMAH DISEWAKAN 2 BH RUMAH Mengerjakan pemasangan

Antar Jemput GRATIS Hub : Hock Hwa

keramik, plafon, instalasi air dan listrik, sekat ruangan Dll. Juga mendirikan bangunan dan furniture.

Hub. 061-77937794

Hub. 0819 724 4225 (TP) 1. Keramik, listrik sdr 900 W, PAM sdr, 2 kmr tdr, 2 kmr mandi. 2. Lantai ½ smn, ½ keramik, 2 kmr tdr pakai triplek, listrik sdr 1300 W, PAM sdr, telepon di Jl. Medan Area Selatan Gg. Sehati No. 749 / 4a BUKA HARGA/PINTU 6,2 JT/THN, AMBIL 2 THN BISA NEGO.

Hub. FAHRIL 0812 6348 7877 R A N I 0812 6338 709 R M H 061 – 7352291

087868808058

(061)77591638 - 081 3766 56288

DICARI

SINAR MAS

DIJUAL RUMAH / TANAH

Spesialis Reparasi Kursi Sofa, Kursi Makan, Kursi Jepara, dan Menerima Tempahan Baru. Hub. 081 26319 6183 (Acai / Joni)

LB : 6x9 permanen LT: 13x24, sudah tembok tinggi keliling, siap huni, SHM, lokasi Perumahan Dharma Deli/Saentis Psr. I, harga 68 Jt/nego. Hub. 0813 9731 3156, 061-77007956 Kec. Percut Sei Tuan

MITRA USAHA Yang punya toko strategis, kawasan Medan atau luar kota. Usaha bingkai foto, lukisan/kaca, dan profil kayu. Bisa kerjasama/bagi hasil/mandiri.

BUTUH DANA CEPAT JAMINAN BPKB SEMUA TAHUN Hub. EDY HS

0813 7607 2779 08126077658 / (061) 7862167

YOGA FINANCE Jl. Gat-Su Simp. Sei Kambing

(PERSONAL FRANCHISE / NETWORK MARKETING) Anda orang yang kami cari ??? - Jujur, komitmen, bekerja dalam tim, serius. - Mempunyai modal relatif sedikit hanya sekali min. 3 jt/bln. - Mempunyai semangat untuk berjuang/sukses. - Harus dapat menghadiri di setiap pertemuan / acara - Garansi min. 40 jt dalam 1 tahun.

Untuk keterangan lebih lanjut

Camat, Akte Notaris, via Dana Pribadi/perusahaan proses on time 1 hr cair, daerah Medan – Binjai, data dijemput.

Hub. SINAGA – 0812-6303887 (simpan iklan ini untuk selamanya)

AHLI DIABETES

Berkait manjurnya khasiat ramuan tradisional China, ser ta pengaturan menu makanan sehari-hari, plus penyembuhan alami melalui pijat refleksi, DIABETES SEMBUH TOTAL ! Hubungi : Pak LIM, HP. 0813 1969 3988 “INGIN SEHAT ? BUKAN BERARTI ANDA HARUS MENGKONSUMSI OBAT-OBATAN !! INGIN SEHAT ? BUKAN BERARTI JUGA ANDA HARUS MEMBAYAR MAHAL !! Untuk informasi lebih dapat anda hubungi EDISON dari JACO Water (HP)” 061 – 77228999

BUSINESS CONSULTANT (HENRY, ST) Jl. Selam I Gg. Setia No. 17 Medan Belakang Yuki Sukaramai JAM KONSULTASI 09.00 – 12.00 WIB (Senin – Jumat) 19.00 – 21.00 WIB (Senin – Jumat) NB. - Anda akan dibantu 100% jika anda serius menjalankan usaha ini. - Raihlah impian anda untuk menjadi orang yang sukses akan financial, kesehatan, jalan2 ke luar negeri. - Buatlah penghasilan keluarga anda supaya anda tidak susah dalam keuangan.

BUTUH UANG KONTAN TURUN / NAIK BERAT BADAN Tidak Ribet & Tidak Jelimet. Proses 3 Hari Setelah Survei, SK Camat: 10 jt s/d 100 jt. Sertifikat Hak Milik (SHM) --> 100 Jt keatas.

Hub. 0812 643 7095

Dengan Nutrisi Protein Buah – buahan Gar Solusi Tepat Mengatasi: a Has nsi - Gemuk pada Anak-anak il - Gemuk setelah melahirkan - Susah BAB / Perut Buncit - Terlalu Kurus & Gampang Cape

Konsultasi dan Sample Gratis Hubungi : 7600 3715 ERNI 0813 061 – 76763296

d’ DESIGN furniture Spesialis desain interior. Mengerjakan Kitchen set, dinding partisi, master room, kantor, warnet, toko, dll.

MARINUS L S, ST

061 - 91032196 bersedia keluar kota

TEMPAHAN MURAH - Lemari pakaian 3 pintu Rp. 1.500.000 sungkai asli - 1 set sofa kain/kulit Rp. 1 Jutaan - Kitchen set Rp. 1.500.000/mtr atas bawah sungkai asli

Hub. 061-6616802 - 061-6618116

SPRING BED DIJUAL Spring Bed 6 kaki 2 lapis Spring Bed 5 kaki 2 lapis Spring Bed 4 kaki 2 lapis Spring Bed 3 kaki 2 lapis Spring Bed 3 kaki 2 dorong

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.100.000 1.075.000 1.100.000 900.000 1.000.000

Garansi Per 10 Tahun. Hub. 061-6616802

Jl. Krakatau Gg. Mandor No. B11, LT. 4.4 x 22 M, LB. 4.4 x 16 M, siap huni, SHM, dekat Kasimura, 2½ Tgkt, harga 450 Jt. Hub. 061 9115 5328 (TP)

DIJUAL RUMAH Komp. Padang Hijau Blok F79, PLN, PAM, Telp. 3 KT, 2 KM, Carport, Harga 285 Jt/Nego. Serius Hub. 0813 6211 6789, 0813 6146 3815

DIJUAL RUMAH Lt. 153 m, LB 221 m, KT 3, KM 2, Teras/Garasi, Pagar, Full Keramik, SHM, Jl. Pinus 11 No. 3 A P. Simalingkar. HP. 0812 6414 2004 Harga Nego.

DIJUAL RUMAH

0812.605.2013 – 0815.3386.9898

UNTUKTULANGPUNGGUNG,TEMPAHANBARU SEGALAUKURAN

DIJUAL RUMAH (B.U)

Fasilitas: PLN, PAM, Telp. Full Keramik, 4 KT, 1 KM, R. Makan, R. Tamu. Dekat Jl. Besar Medan Sunggal Bisa masuk mobil. Harga nego.

Hub. Segera HP. 0812 6091 2422

ke: 0819870215 / 061 76844481 / 0812 6479168 Regar (alkesmedan.com)

Hub. 0812 6477 1874

DIKONTRAKKAN RUMAH

RAP JAYA

H O T E L

Rumah baru tipe 36 Hook, luas tanah 11 x 14 m, Gria Nabila D/16 Jl. Sei Mencirim Medan Krio Sunggal, DP Rp. 20 jt nego (bisa cicil), sisa kredit 175 bulan x Rp. 1,2 jt.

Menerima rehab rumah, cat rumah, pasang keramik, sekat ruang, instalasi air & listrik. Hubungi : Telp. 061 77395078, 0813 6128 5078, 0819 885078

Uk. 14x13 m², R. Tamu, R. Keluarga, 3 K. Tidur, 2 K. Mandi, Garasi, Pagar Keliling Jl. Binjai Km. 12.5 / Ampera I No. 7 / 81 Muliorejo Sunggal

PANCORAN EMAS MAU DIJUAL CEPAT PRABOT Dengan fasilitas yang memuaskan dan

OVER CREDIT / B.U

Hub. 0819 6246 30

RUMAH/TANAH DIJUAL

Telah Dibuka !!!

JL. SENDOK 39 Ayahanda - Medan Luas Tanah ± 1000 m Hub. (061) 4522.980 HP. 0813.6212.2378

EDFAN JAYA (ANAMER / PEMBORONG)

Khusus memperbaiki atap genteng, bocor, pasang keramik, kamar mandi, talang air, tumpat, WC, saluran air,dll. Hub.085260617716.ATAN

Jl. Gedung Arca No. 27 Medan 76757417 – 0813 9751 9979

RUMAH DIKONTRAKKAN

RUMAH DIJUAL CEPAT

Hub.

TUKANG REHAB RUMAH

HUBUNGI :

GLOBAL TRAINING CENTER - GTC

061 – 7774 2298

Hub. 0812 6578 3220 – 0812 6578 3223

Perumahan Tasbih II, Lt. 200 m, 4 Kmt, 2 Kmd, Kitchen, Baru renovasi, Bersih, Cantik, Aman dan Tenang. Min. 2 th.

0813 6102 2171

TERSEDIA TEMPAT TINGGAL BAGI MURID LUAR KOTA

Hub.

JAMINAN BPKB

DIJUAL CEPAT RUMAH/TANAH

061-77816890, 0813 7026 8888

KURSUS TEKNISI

Multifinance 08126564 9494

BUTUHDANA/KREDIT MOBIL?

0852 7523 7567 6875 7078

Hubungi : 0857 3914 7408 RAFLI

Dengan jaminan BPKB sepeda motor, mobil pribadi, angkot, betor (beca bermotor) semua tahun.

BNI

HUBUNGI :

KOST CHINESE

Anda Butuh Dana Cepat ??

JAMINAN BPKB mobil tahun 1993 ke atas. Mau beli mobil (perlu dana cash) Bunga ringan, proses cepat, aman dan terjamin.

DIJUAL MURAH 1 Unit Rumah 2½ Tkt, 4 x 14 M di Jl. Juanda Baru Gg. Usaha I, Rp. 260 Jt Nego.

- Jl. Thamrin 75-V dekat Thamrin Plaza Mikroskill dan Psr Rame - Jl. Mandala By Pass (Tata Salon) Fasilitas : AC, TV, Cuci, Gosok, Aqua, Tempat Tidur. Hub. 0813.7521.8888

KOPERASI SERBA USAHA

Telp. 061 – 6628116

DIJUAL MURAH Rumah Baru, Type D-31/90, Jl. Duku 2 No. 211 Prumnas Taman Putri Deli, LT/LB 31/90, Fas. SHM, Listrik, PAM, Lokasi sudah ramai. Harga 65 Jt/Nego. Hub. 0812 652 8610

Harga Bersaing

Pinjaman tanpa Agunan. Syarat mudah, proses cepat, bunga ringan. Pinjaman mulai dari 30 jt 150 jt. Syarat : Copy KTP + kartu kredit. Hubungi: Jenny Wijaya ,S.Kom. 0819 7423 023

Hubungi : KSU YOGA SALA PIDE Jl. Pertempuran No. 41 Brayan lewat Titi Sungai Deli sebelum jembatan layang

Hub. 0812 6565 6609

DALAM DAN LUAR KOTA

ANDA BUTUH DANA ??? Kami Solusinya !!!

PROSES CEPAT SYARAT RINGAN

Rumah kos-kosan, Jalan Teladan Belakang Hotel Semarak, Lokasi Sangat Strategis, Fasilitas 11 KT, 4 KM, Parkir Luas, SHM, Harga Nego.

TARIF EKONOMIS

HANDPHONE

Dengan metode belajar yang mudah dan hasilnya DAHSYAT .... Dalam waktu singkat sudah bisa perbaiki HP (dijamin)

ALENG: 061 - 7752 9954

Hub. 0812.6397.8887 – 0882.6168.3118

Kami percaya, bahwasanya masa depan anda/anak anda lebih bermakna hanya disini! Lokasi Balige "Area Medan Kota” Khusus Chinese

Start Belajar Gelombang III : 15 Maret 2010

Menerima tempahan perabot/interior (Bed set, Kitchen set, Buffet TV, Sekat Ruangan, dll) Mendirikan bangunan / exterior (Pasang keramik, plafon, rehab bangunan, dll)

ARSITEK / DESIGNER INTERIOR

Hub. PHILIP 0812 6566 751, 061 – 7622 5095

Rp. 1.350.000 Rp. 2.500.000

ARCHITECTURE & FURNITURE

Design rumah/perabot interior mewah dan lux saat ini. Konsep minimalis, mediterania, klasik bangun baru/renovasi

"BERI BUKTI, BUKAN SEKEDAR JANJI”

MATERI : HARDWARE & SOFTWARE

SHM, lt/lb 170/120, air, PLN, telp, siap huni, lks, eko prona 1, Gedung Johor Medan, KPR Bank 120%. Hub. VICTOR TAMBUNAN HP. 0813 7607 8078

Uk. 15x30 m, fasilitas 5 kmr tdr, 5 kmr mnd, garasi 2 mobil, teras depan belakang. Luas, telp., lis, PDAM, SHM Jl. Beringin IV No. 177 Medan Helvetia

Ruang private nyaman. Harga terjangkau. ! Terbuka untuk umum, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dewasa, TERSEDIA PAKET CONVERSATION. Juga menerima murid untuk persiapan ujian nasional dan private semua mata pelajaran sekolah. Kami siap meningkatkan prestasi anak anda !

Kelas Reguler Kelas Intensive

DIJUAL RUMAH CEPAT

Jl. Karya Gg. Perdamaian No. 213 B Karang Berombak – Medan HP. 0819 854 380 ; 06 – 685337

Hub.

0852 2053 4474

Lama Pendidikan 1½ Bulan = (30x Pertemuan)

KONSULTASI & SURVEY GRATIS

RUMAH DIJUAL CEPAT

Hub. ASIN

Menerima siswa/i untuk dididik menjadi teknisi HP yang handal, dijamin bisa, ada sertifikat, Instruktur berpengalaman

91256464, 0812 65999628

Jl. Darmais (dekat Jl. Meteorologi Pancing), LT. 13 x 10 m, LB 10 x 10, 2 KT, 2 KM, PAM, PLN. Interior menarik, 210 Jt Cash/KPR. Hub. 0813.6168. 9447 – (061) 9117.7184

LONG MASSAGE

PUSAT PENDIDIKAN

TEKNISI HANDPHONE

CV. MAREINDO

TEMPAT NYAMAN DAN FULL AC

(depan Ramayana Aksara)

Telp. 061 7790 2515 / 0813 6111 1667

Spesialis Surat Tanah, SHM/SK Camat Khusus Kotamadya Medan, Bunga rendah, 1 hari cair, terima take over bank, kredit macet dan bantu kredit bank.

AHLI PASANG GIGI

Dijamin Tuntas sampai ke sarang ... !!! Harga termurah di Medan & kualitas lebih unggul Dan melayani juga pengendalian Pest Control

081370777968, 0812 600 19503, 0812 6582 5545, 0813 9646 4475

(0813 9668 6762 / 0857 6137 4368)

( K r e d i t

CEPAT 500 JT RENTAL MOBIL MURAH BISNIS DI TAHUN 2010 DANA Bergaransi, khusus SHM, HGB, SK Avanza Rp. 195.000 + Supir, Non BBM (Hr. Kerja). Ada Inova, Bus, dll. Hub. 76656593 – 0812 6427 595 – 0819 720 1521

Menyediakan tenaga pijit wanita/pria yang berpengalaman dan ramah tamah Jl. Sei Kera No. 225 samping Gg. Seri I (dekat Titi Sampali) Hubungi :

Jl. Brigjend. Katamso Dalam No. 90-K (Belakang Ace Hardware) Medan Terapis Datang Ke Rumah

Mahir berbahasa Inggris dlm 3 bln. Garansi mengulang jika belum mahir Plus Gratis les komputer - Mandarin

DANA CEPAT

085270294200 / 91148252

- Pick Up - Xenia - Terios - Luxio

TEST TOEFL

Proses cepat langsung cair. Jaminan BPKB Sepeda Motor Mulai Tahun 2003, Data Dijemput.

Hubungi : ANCA

Jl. Cemara No. 29

CHARTER BUS PARIWISATA MERCY

HP. 0812 6582 3788

DANA CEPAT CONVERSATION SAMPAI MAHIR PROSES 3 JAM CAIR

Hub. TINA

Hub. 0812 6444 526 / 77476756

Xenia Pick Up Terios Luxio

PAKET PROGRAM LAINNYA : Computer + Internet, Teknisi Computer, Accounting, Myob, Photoshop + C. Draw + Page Maker, Autocad, Mandarin, Hokkien, German, Jepang, Franch

Proses Cepat, Syarat Ringan.

SUZUKI BARU PAKET AWAL TAHUN 100% BARU Carry pick up DP 5 Jt-an ang. 3 Jt-an Carry pick up DP 8 Jt-an ang. 2,7 Jt-an APV Arena DP 9 Jt-an ang. 5,2 Jt-an Ready Stock !!!

Telp. (061) 7355303 CONVERSATION SAMPAI SUKSES + GRATIS BELAJAR TOEFL

DAIHATSU BARU Gran Max Minibus, Pick Up, Luxio, Xenia, Terios, Sirion

H U B U N G I :

7093 1138 / 0878 6913 7846 Saint Mark 0852 Khusus Panggilan ke rumah/hotel Jl. Aksara No. 135 - 136 Medan

(Sprt: Autis, Terlambat Bicara, Down S y n d r o m e , Ke s u l i t a n B e l a k a r, Gangguan Konsentrasi, Hyperaktif, dll). Privat Khusus Anak Usia 2 - 8 Tahun Menyediakan Tenaga Terapis / Pengajar Yang Berpengalaman Hub. IBU SANDRA

Ready :

Bisa Dipanggil ke Hotel/Rumah

BOR & INJEKSI.

LPP

HOME VISIT THERAPY

JAMINAN BPKB SEMUA TAHUN

JL. BAMBU II MEDAN

Rp. 156 JT Rp. 176 JT Rp. 190 JT Rp. 217 JT Rp. 125 JT

0857 6132 7748

DANA CEPAT

HARGA

04 06 07 07

HUBUNGI :

s DP 5 jt-an + Discount Propsae t BISA TUKAR TAMBAH Ce 061 – 77943175 Hubungi: RASYID 0852 6112 6250

PT. First Finance

- Mits. Colt Diesel PS. 120 - Mits. Colt Diesel PS. 120 HD - Mits. Colt Diesel PS. 125 Conter - Mits. Colt Diesel Dump - Mits. Colt Diesel 02 PS 100

Bersertifikat A Pengalaman 10 Thn untuk segala usia

Hubungi :

Luxio

JENIS MOBIL

GURU MANDARIN

CEPAT RUMAH AHLI BASMI RAYAP DIJUAL Perum. Ray Pendopo 2 No. 47

IBU WAHYU

PIJIT DAN LULUR

CIPTA

ASTRA DAIHATSU READY STOCK CARRY PICK UP Xenia XI Sporty DP 13 jt-an Xenia LI DLX DP 11 jt-an TAHUN ‘85 Terios TX M/T DP 13 jt-an Hub. 0812 6418 4656

Cuma Rp. 200 Rb, Dpt. Modal Trading 1000 Cent, Diajar Cara Transaksi, Depo/Trk. Dana, Dll, Bs Prft 1% – 5% Per Hr, Lbh. Seru dari Main Poker di FB, Dtg ke B&Q Net. Jl. Pancing 73 (WiFi Gratis), HP. 081 987 7709, 7749 4190

PANGLONG SETIA BARU Menjual Segala Jenis Alat² Bangunan, Batako Menerima Tempahan Kusen

Dijamin OK ... Murah dan Bagus !!! Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 12,5 No. 74 Simp. Doby Titipapan - Medan Sumut HP. 0812 6565 881

RUMAH DISEWAKAN/TANAH DIJUAL - Rumah disewakan Jl. SM. Raja Gg. Sarudin Sp. Limun. - Tanah dijual lbr. 7 M x 18 M sudah tembok keliling tinggi 2 m. Jl. Pertahanan Gg. Mesjid Patumbak / Jl. Kongsi Mariendal tembus.

Hub. 061 – 7872284 / 061 – 77114433

Toko Kaca LUTFHI RUMAH DIJUAL/DISEWAKAN Menerima tempahan steling, rak piring, lemari pakaian, jemuran baju, sekat kaca, sliding window / door, jendela cosmet, rolling door, kaca pentin, grafir, dll Alamat : Jl. Veteran NO. 1 A Desa Manunggal Helvetia HP. 0813 9751010 – 0853 1762002

INDAH WULAN JAYA

Kami yang bergerak di bidang jasa bangunan menawarkan jasa bangunan sesuai impianAnda. - rumah baru - pasang keramik - renovasi / rehab - cat exterior / interior - motif minimalis - instalasi listrik / air - pasang gipsum - anti bocor, dll

Hub. R. BUDI

0813 7543 1894 – 0813 6199 9354 Dusun II Medan Krio

Beberapa rumah di Komp. Jati Indah Jalan Jati Krakatau, LT/LB, 150/110 M, SHM, PLN, Full Keramik, Siap huni, Harga Nego. TP. Hub. 0813 7533

0374, 0812 630 1914

DISEWAKAN / DIJUAL Rumah, SHM, Lt/Lb ± 400/160 m², terdiri dari rumah induk (4 KT, 2 KM, RT, RM) & Rumah belakang (6 KT/WC, cocok kost²an), tepi jalan cocok rumah tinggal, kantor, mess. Lok. Jl. Pabrik Tenun 99 Simp. Sekip/Ayahanda. Serius hub. 081533747400 & 061 – 4561804 (maaf TP)

Hub. 0819 6232 37 / 8467113

DIJUAL RUMAH Di Jln. Polonia Gg. Mesjid / Gg. A. No. 53 Luas tanah 20 x 50m. Harga nego. Hub. Ida Putri : 08126032462 / 0813 7347 0961 Setia Putra : 0812 7123 4119

DIJUAL RUMAH Jln. Setia Luhur No. 54 Belakang Millenium depan Mesjid uk. 7 x 30, 4 KT, Garasi Mobil, depat tingkat, tiap KT ada KM, dibelakang ada rumah sewa, harga nego (sertifikat). Hub. 061 7775 7505, 0812 651 0258, 0813 6198 6668

DIJUAL RUMAH Ukuran 4,5 x 30 M

Jl. Gandi

Rp. 525 jt

(dekat Jl. Singapura)

Jl. Asia Baru Rp. 800 jt 0811647789 087868116497

DIJUAL RUMAH

(JOHOR INDAH PERMAI I) 1½ Lantai (LT 10 x 14 M, LB 10 x 9 M) SHM, PLN 2200 VA, PGasN, Telp, PAM, sumur bor dgn 2 water pump & tangki kap 1000 ltr (air bersih sprt air PAM) 3KM, 1 water heater 3 KT, 1 AC.

Hub. 0812 971 4015 – 0813 7673 1198 (Nego)

DIJUAL RUMAH Di Komp. Setia Jadi Residence (Krakatau), Uk. 4 x 12 M, 2½ Tkt, 3 KM, Air, Listrik. Hub. 6966 61111

DIJUAL RUMAH Compleks Cemara Hijau Blok FF No. 19, SHM. 2 KMT, 2 KM, Siap Huni. Peminat Langsung ke Lokasi atau

Hub. HP. 0812 603 3052

DIJUAL RUMAH 2½ TKT Jl. B. Katamso Gg. Rapi Blok D No. 7 Komplek Per mata Prima Belakang Sekolah Harapan Mandiri uk. 4 x 14 M, SHM, PAM, Listrik, 2 AC, Water heater, sofa, 2 KM, 2 KT, siap huni. Harga Nego (TP).

Hub. 061 – 77375552 , 0878 6888 0279

DIJUAL RUMAH B.U. Krakatau Sidorukun Jln. Damar Raya 1 No. 16 B. Bangunan Baru. LB 7 x 18,5 m, LT 7 x 20 m. Fas. Telp, PLN, PAM.

Hubungi:

0813 6164 4401 / 061 6643545

RUMAH DIJUAL 1) Type 36, Uk. ± 8 x 20 M, Keramik, SHM, KT 2, KM 1, Daerah Komp. Tamora Indah I (Tg. Morawa), Harga Rp 140 Jt/Nego, 2) Type 45, Uk. ± 200 M, Keramik, KT 2, KM 1, SHM, Telepon, Daerah Komp. Tamora Indah I (Tg. Morawa), Harga Rp. 150 Jt/Nego. Hub. 0812 6040 1980 (TP).

RUMAH DIJUAL 2½ Tkt, SHM, LT. 8 x 15, 3 Kmr Tidur, 1 Kmr Pembantu, 1 Ruang Karaoke, Kitchen Set, Daerah Jemadi Komp. Villa Mega Jemadi.

Hubungi : Telp. 6875 1799


KPK POS

13

E D I S I 92 5 â&#x20AC;&#x201C; 11 APRIL 2010

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Kekerasan terhadap HAM oleh Kepentingan Politik TERJADINYA penyimpangan sebelum hari pencoblosan suara bukan rahasia umum lagi di tanah air kita Indonesia. Bagi mereka yang mengetahui bahwa yang tersembunyi itu sebenarnya nyata, tapi sangatlah sulit untuk menemukan dan mengumpulkan buktiâ&#x20AC;&#x201C;bukti keras. Sebab di Indonesia sejak jaman orde baru hingga kini perilaku menyimpang dan penyimpangan menjadi aktivitas yang merakyat. Artinya hampir seluruh lapisan masyarakat melakukannya, sehingga terkesan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Catatan-Essie Gultom

Anehnya lagi yang tidak melakukannya dianggap aneh, terlalu ekstrim, bodoh dan sebagainya. Saya pribadi telah melihat itu dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat dipaksa agar memilih salah satu calon legislatif/ presiden dari partai-partai politik tertentu. Apalagi dari sebuah partai yang kondisi keuangannya kuat, meskipun kredibiltas memenej negara dan bangsa diragukan masyarakat. Kecurangan terjadi terjadi jauh sebelum pendaftaran pencalonan di KPU. Contoh kecil di masa pemilu, usai penghitungan hasil suara calon-calon legislatif, praktis tidak perduli terhadap banyaknya nama-nama fiktif yang terdaftar dan juga penggandaan pemilih. Namun saat pemilu muncul

himbauan dibebagai media bagi siapa yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap, agar melapor ke KPPS. Slogan yang diusung agar dapat memilih dengan jujur. Kecurangan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden diyakini akan terulang kembali pada pilkada. Sebab mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari tahap mencari partai pendukung atau yang memilih jalur perseorangan sibuk nego harga kepada elit partai pengambil keputusan dan belum tentu bijak. Semua itu dilakukan untuk mendapat dukungan dari partaidan masyarakat. Ngeri, politik hadir bukan lagi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, namun berubah menjadi lahan bisnis besarâ&#x20AC;&#x201C;

besaran. Mereka yang paham bisnis, pasti sependapat dengan saya,

bahwa bisnis itu indah namun kejam. Indah karena dapat menghasilkan uang

banyak. Kejam karena segala sesuatu dapat di halalkan. Kejam karena

sifatnya tidak mau tau apa dan siapa yang akan di pekerjakan, peralat, manipulasi demi mendapat profit yang lebih besar. Jadi bila kita bicara bisnis politik, pada umumnya seluruh kegiatannya diatasnamakan kepentingan masyarakat, kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah atau kampung halaman. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu memahami manfaat berpolitik, meskipun sering disampaikan masyarakat semakin pintar berpolitik. Pertanyaannya masyarakat mana yang sudah pintar berpolitik. Karena seringkali mereka yang dianggap pintar masih mau dirayu dengan rupiah, seperti saat serangan pajar. Disisi lain, masyarakat yang tidak mau menggadaikan suaranya dengan rupiah dianggap bodoh. Menurut saya serangan pajar itu bentuk pelangaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan yang melakukan serangan fajar adalah orang yang menafikan moral. Mereka sama seperti membeli harga diri masyarakat dan secara tidak langsung menghina pada sesamanya. Bayangkan mereka hanya dihargai Rp50 ribu asal mau

mendukung pada saat pendaftaran plus uang makan. Atau Rp50 ribu bagi yang mau memberi dukungan tanda tangan dan KTP tambah 35rb uang rokok. Atau Rp100 ribu tapi harus pilih si calon. Prilaku seperti ini sama dengan merampas hak masyarakat untuk memilih dengan akal sehat dan hati nurani yang bijak. Seharusnya masyarakat dengan sadar memilih pemimpin yang bijak, adil dan anti penindasan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Berani berkompetisi dengan sehat di panggung politik, itulah yang dipilih. Bukan malah yang berani curang, punya banyak uang dan berani membayar. Aksi sikut menyikut menjadi menu utama pertarungan memenangkan pemilihan. Inilah fakta yang sudah terjadi, sebagai penonton yang terhormat tentunya dapat mengamati dan menilai apa yang tidak boleh terjadi selama permainan berlangsung. Hingga kemudian dengan penuh kesadaran benar dan tepat memberikan suara kepada calon pemimpin yang tentunya bijaksana dengan harapan sang peminpin akan terpilih dan dapat memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan. Salam kebijakan yang pro-rakyat. (***)

Kesempurnaan Korupsi Indonesia Catatan : Jabir Alfaruqi

H

ASIL survei Politi cal and Economic Risk Consultancy (PERC) 2010 yang memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia-Pasifik dengan nilai 9,07 semestinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Tahun ini peringkat Indonesia pertama (sebelumnya 7,69). Dengan skor 9,07 itu, PERC menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia semakin parah, terjadi di semua lembaga dan semua level. Kesimpulan PERC tersebut bukan dianggap aneh, melainkan hal yang biasa, karena Indonesia memiliki kultur yang aneh. Pejabat negara dan para koruptor tidak ada yang jera. Bahkan, orang yang belum memiliki kesempatan untuk korupsi pun bercita-cita bila suatu saat ada peluang akan melakukan hal itu. Budaya seperti itu yang menjadikan penangkapan banyak pejabat, politisi, dan pihak swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menimbulkan efek jera. Filosofi yang berkembang di kalangan koruptor adalah ditangkap KPK atau penegak hukum yang lain hanya karena sial. Fenomena tersebut sama dengan fenomena tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Banyak kenistaan dan penderitaan yang dialami para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Namun, minat untuk menjadi TKW tidak berkurang, tapi malah bertambah. Lebih jauh, para koruptor berprinsip, kalau toh mereka tertangkap, pikiran di benaknya adalah bagaimana bisa lolos dari jerat hukum. Jika terpaksa belum bisa lolos, setidaknya hukumannya diperingan dan dendanya rendah. Karena itu, mafia hukum tumbuh subur di Indonesia dan pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada gaji resmi penegak hukum. Dan perlu diingat bahwa perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku yang kalkulatif. Artinya,

tindak tersebut sudah dipikirkan matang-matang sehingga saat tertangkap tidak akan bangkrut. Katidaktegasan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi masalahmasalah penting bangsa menjadikan segala masalah diselesaiakan di tingkat permukaan saja. Kasuskasus besar korupsi menjadi sulit dijamah dengan mudah karena ada upayaupaya proteksi dari pemilik kekuasaan. Dengan skor 9,07 dari 10 poin tertinggi, itu bisa dikatakan hampir sempurnalah korupsi di Indonesia. Dan, kesimpulan PERC ini semakin meyakinkan publik bahwa

sia-sia saja pemberantasan korupsi dilakukan. Inpresinpres tentang pemberantasan korupsi menjadi tidak bermakna karena tidak diimplementasikan di lapangan. Izin-izin pemeriksaan kepala daerah yang mestinya dikeluarkan presiden hingga kini masih banyak yang tidak tahu rimbanya. Bangsa ini sebaiknya tidak berharap akan berhasil memberantas korupsi apabila kultur yang ada tidak mampu diubah. Berharap agar korupsi bisa diberantas atau jumlahnya ditekan sebenarnya adalah mimpi buruk di siang bolong. Sebab, bangsa ini semakin hari semakin

kehilangan karakternya. Awalnya bangsa ini menambatkan harapan pemberantasan korupsi kepada sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia adalah seorang yang dibesarkan di dunia ketentaraan sehingga memiliki kedisiplinan tinggi. Selain itu, sosoknya dianggap relatif bersih jika dibandingkan dengan figur-figur yang lain. Pada tahab awal kepemimpinannya, pemberantasan korupsi lebih beraroma dan bergemuruh jika dibandingkan dengan keterlibatannya dalam korupsi. Namun, sejak awal periode kedua memimpin, ternyata aroma dan gurita

korupsi semakin menerpa. Puncak pencitraan antikorupsi rontok dari rezim SBY sejak mencuatnya kasus Bank Century. Meskipun kesimpulan akhir sudah disampaikan dalam rapat paripurna DPR, permasalahan itu belum berarti selesai. Permasalahan terus berkembang hingga muncul istilah tukar guling dan barter kasus korupsi untuk menyelamatkan masalah-masalah krusial yang lebih besar. Munculnya istilah-istilah tersebut menandakan bahwa bangsa ini tidak malu-malu mempertontonkan perilaku korup di depan publik. Itu mencerminkan arah pemberantasan korupsi

semakin tidak jelas. Roh dan semangatnya menjadi hilang tanpa bekas. Bila hasil survei PERC yang dirilis baru-baru ini dikontekskan dengan realitas Indonesia akhirakhir ini, sesungguhnya tidak ada yang dilebihlebihkan. Korupsi begitu menggurita, mulai pemegang kebijakan hingga implementasi di tingkat yang paling bawah. Sementara gebrakan pembenahan sektor pelayanan publik dengan berbagai inovasi untuk memudahkan dan mempermurah biaya pelayanan terus dikampanyekan. Endingnya adalah bagaimana mengurangi korupsi di

sektor pelayanan publik. Namun, semua itu belum benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat. Dan, inovasi pelayanan publik tersebut belum menyentuh masalahmasalah vital yang dibutuhkan masyarakat. Kinerja pelayanan di dunia kepolisian belum beranjak ke arah yang dicita-citakan. Dunia kejaksaan dan kehakiman (pengadilan) juga masih jauh dari memadai sebagai tempat mencari keadilan. Bahkan, perlakuan di lembaga pemasyarakatan juga sarat dengan mafia korupsi. Dunia pendidikan kita hancur karena gagal menumbuhkan sikap kejujuran. Ujian negara yang mengejar nilai kuantitatif sering mendorong dunia pendidikan menghalalkan segala cara, yang penting nilainya bagus dan lulus terbanyak. Jadi, yang ujian sekarang itu bukan para siswa melainkan para kepala sekolah, guru, dan orang tua. Itu adalah awal pertumbuhan korupsi di jiwa bangsa Indonesia. Program-program prorakyat, baik yang disalurkan lewat departemen maupun langsung ke masyarakat, di sana sini mengalami penyunatan yang tidak bisa diatasi lewat penegakan hukum. Semua dilakukan dengan tanpa beban dan rasa berdosa. Sebaliknya, pihak-pihak yang ingin memperbaiki situasi dengan mengurangi tingkat korupsi akan dipinggirkan. Kasus buaya v cicak menandakan bahwa kelompok-kelompok yang ingin memperbaiki situasi akan mengalami kendala, tantangan, dan bahkan ancaman yang serius sehingga eksistensinya sewaktu-waktu bisa terancam. Oleh karena itu, semua penyelenggara negara harus sama-sama mau berjamaah korupsi agar tidak dikeluarkan dari habitatnya. Itulah yang menjadikan korupsi semakin hari malah menggurita. (Penulis adalah Koordinator KP2KKN Jateng)


KPK POS

14

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Aneka

SUMUT

487 CPNS Pemkab Deli Serdang Terima SK Pengangkatan LUBUKPAKAM-Sebanyak 487 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2009 yang meliputi 63 orang tenaga honorer, 383 orang pelamar umum dan 41 orang dokter PTT/Pasca PTT mendapat SK pengangkatan CPNS yang digelar Gedung Balairung Pemkab, Lubukpakam, Kamis lalu. Selain itu, ada 63 orang CPNS berasal dari tenaga honorer yang merupakan pengangkatan terakhir dari seluruh tenaga honorer yang terdaftar dalam data base BKN di lingkungan Pemkab Deli Serdang. Sedangkan 383 orang pelamar umum yang diangkat menjadi CPNS untuk mengisi formasi TA 2009 di jajaran Pemkab Deli Serdang merupakan pelamar umum yang berhasil lulus dalam ujian penyaringan 25 Nopember 2009 lalu. Untuk 383 pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS ditentukan dari urutan nilai tertinggi berdasarkan ranking hasil pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) hasil ujian sesuai dengan jumlah lowongan formasi yang telah ditetapkan dan diumumkan 7 Desember 2009. Mereka terdiri dari 181 orang untuk mengisi formasi tenaga guru, 109 orang formasi tenaga kesehatan dan 93 orang formasi tenaga teknis/administrasi. Sedangkan 41 orang dokter PTT/pasca PTT yang diangkat menjadi CPNS melalui formasi khusus untuk mengisi kekurangan tenaga dokter pada sarana kesehatan masyarakat daerah terpencil/tertinggal terdiri dari 37 orang dokter umum dan 4 dokter gigi. Penyerahan SK pengangkatan bagi 487 orang CPNS di jajaran Pemkab Deli Serdang untuk mengisi formasi TA 2009 dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati masing-masing nomor 232 tahun 2010 tanggal 25-02-2010, nomor 332 tahun 2010 tanggal 10-03-2010 dan nomor 363 tahun 2010 tanggal 19-03-2010. Plt asisten III Irham Dini Nasution SSos, mewakili bupati Deli Serdang Amri Tambunan, menegaskan bahwa CPNS merupakan abdi negara dan masyrakat, sehingga mengutamakan tugas yang diembankan, kemudian harus mampu menjadi panutan dan contoh tauladan ditengah-tengah masyarakat. (PS)

KPK POS/PS

SK CPNS - Asisten III/Adm Irham Dinni mewakili Bupati Deli Serdang menyerahkan SK CPNS secara simbolis kepada perwakilan wanita dan pria di balai Ruang Pemkab Deli serdang.

PKK Langkat Harapkan SKPD Bina Desa Percontohan STABAT - Intensifitas pembenahan di tiga Desa Percontohan 2010 Kabupaten Langkat terus dilakukan pembenahan oleh jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten sejalan dengan hasil monitoring penilaian lomba desa provsu yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Sebagaimana arahan ibu ketua, saya berharap SKPD terkait terus memberikan pembinaan dalam rangka melengkapi halhal yang perlu menjadi perhatian,” kata Wakil Ketua II TP PKK Langkat Ny. Khairul Bariah Surya didampingi Sekretaris PKK Ny. Abdul Karim saat hadir pada rapat evaluasi yang di gelar di Aula BPMDK, Rabu. Rapat yang dihadiri sejumlah SKPD, termasuk diantaranya para Camat, Kades, BPD dan LPMD terkait pembenahan Desa Percontohan, adalah guna mengambil langkah dan tindak lanjut terhadap hasil supervisi tim monitoring lomba desa 2010 provsu dimaksudkan agar lebih fokus melakukan pembenahan dan pembinaan. Adapun tiga Desa yang dinominasikan mewakili Kabupaten Langkat masing-masing Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai sebagai Desa Percontohan 10 Program Pokok PKK, Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura sebagai Desa Percontohan PT P2 WKSS dan Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok sebagai Desa Percontohan menuju daerah wisata. Pada sisi lain Wakil Ketua TP PKK Langkat juga menyampaikan apresiasi atas langkah awal yang telah dilakukan dalam pembenahan desa-desa percontohan seperti penguatan kelembagaan desa, peningkatan infrastruktur serta membangun kesadaran dan partisipasi warga masyarakat setempat tentang arti penting sebagai desa percontohan. “Kita yakin dengan kebersamaan dan satu visi apa yang menjadi harapan dapat kita wujudkan dengan niat dan tekad memberikan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan,” ujar Ny. Khairul Bariah menyampaikan harapan Ketua TP PKK Langkat Ny. Nuraida Ngogesa dihadapan peserta rapat. (JUL)

Pedagang Sergai Minta Tambahan Modal

KPK POS/BSO

KUNKER - Kapolda Provinsi NAD Irjen Polisi Drs. Adityawarman SH MH beberapa waktu lalu mengadakan kunjungan kerja ke Polres Langsa. Pada gambar terlihat Kapolda setibanya di halaman Kapolres Kota Langsa disambut dengan pengalungan bunga anak Kapolres Kota Langsa Drs Yosi Muhamartha. Dalam kunkernya, Kapolda meresmikan gedung garasi mobil jajaran Kapolres Kota Langsa (kiri). Pengguntingan pita peresmian gedung garasi mobil oleh isteri Kapolda Provinsi Aceh.

Langkat Harapkan Bagi Hasil Perkebunan STABAT - Pemerintah pusat sudah saatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya alokasi bagi hasil sumber daya alam sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit bagi Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dimaksudkan agar perkembangan kesejahteraan masyarakat petani di Sumut yang juga merupakan salah satu sentra pengembangan komoditi kelapa sawit dapat

meningkat sejalan dengan dana bagi pembangunan di daerah. Hal tersebut dikemukakan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam eksposenya pada kegiatan bertajuk pengelolaan desentralisasi fiskal serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bertempat di Aula Martabe lantai II Kantor Gubsu, Senin. “Atas paparan tersebut peserta pertemuan sepakat untuk membahasnya sekaligus memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPR-RI,”

kata Kepala BPKAD Drs. H. Taufik yang mendampingi bupati hadir diacara tersebut, saat menjelaskan di ruang kerjanya. Pada bagian lain bupati juga menyampaikan saran usulan agar perhitungan DAU juga mempertimbangkan perhitungan DAU bagi daerah yang memiliki wilayah kepulauan terutama yang berbatasan dengan negara asing. Kegiatan pertemuan yang dihadiri keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI diantaranya Tamsil Linrung, Joni Alen

Marbun, Hasrul Azwar dan Yasona Lawli berupaya untuk mencari masukan kepada sejumlah daerah di Sumatera Utara dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran terkait desentralisasi dan perimbangan keuangan daerah. “Pada intinya bupati melihat potensi sektor perkebunan kelapa sawit belum menjadi perhatian pusat khususnya dalam hal peningkatan alokasi dana bantuan bagi daerah penghasil komoditi tersebut,” terang Taufik mengakhiri penjelasannya.(JUL)

Tumpang Tindih Kegiatan Pemborosan Anggaran STABAT-Bupati Langkat Ngogesa Sitepu meminta kepada jajaran SKPD untuk dapat menghindari tumpang tindih kegiatan yang berdampak pada pemborosan anggaran. Untuk itu Ngogesa menghimbau agar setiap kegiatan yang melibatkan lintas instansi harus dilakukan koordinasi terpadu baik pada tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam amanat tertulis yang dibacakan Sekdakab Langkat Drs.

H.Surya Djahisa, MSi saat pelaksanaan Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati, Senin. Ngogesa menambahkan bahwa sikap ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar instansi dikhawatirkan menimbulkan ketidak efektifan manfaat program yang dilaksanakan. Dirinya berharap dampak perubahan terhadap kebijakan yang diambil dapat dirasakan maksimal jika masing-masing program SKPD tidak bias tetapi mengerucut menjadi

satu kekuatan dalam menyukseskan visi-misi Pemkab Langkat. Disisi lain bupati menyinggung tentang penerapan konteks agribisnis yang hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada sektor produksi tetapi juga penanggulangan permasalahan di sektor perdagangannya seperti mencari pangsa pasar dengan harga yang menguntungkan. Dikatakannya agar pembinaan kepada masyarakat diarahkan untuk kemandirian usaha, untuk itu jenis dan

jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan riil yang rasional sehingga pengembangan usahanya lebih memungkinkan. Ngogesa juga menghimbau agar pembinaan dan pemberian bantuan dapat dilakukan secara merata serta disesuaikan dengan potensi wilayah sehingga tidak tertumpu di suatu wilayah tertentu. Hadir pada apel tersebut para Asisten, Kepala SKPD dan staf dijajaran Pemkab Langkat. (JUL)

PERBAUNGAN – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi mendadak meninjau kawasan pasar tradisional lama di Jalan Kenanga dan Jalan Deli, Perbaungan, Senin. Kehadiran Bupati di pasar yang cukup padat itu disambut para pedagang maupun warga dan menyatakan rasa kekagumannya. Seraya menyapa dan menyalami bupati, para pedagang pemilik kios maupun toko yang dihampiri bupati mengusulkan agar pada masa-masa mendatang pasar tradisional yang dihuni 365 pedagang tersebut dilanjutkan pembenahannya. Bahkan sebagian diantara pedagang setempat minta kepada Bupati untuk diberikan tambahan modal usaha. Bupati Erry Nuradi yang dalam kesempatan itu didampingi Staf Ahli Bupati Drs. Rachmad Karo-Karo, Kadis Pendidikan Drs. H. Rifai Bakri Tanjung MAP, Camat Perbaungan Drs. Nasrul Azis dan Lurah Pekan Perbaungan menanyakan suasana keamanan pasar kepada puluhan pedagang maupun pengunjung. Menjawab pertanyaan bupati, beberapa pemilik kios pedagang sepatu dan baju anak sekolah menyatakan bahwa keadaan pasar tradisional tempatnya berusaha aman-aman saja, tidak ada preman, namun pembeli saat ini sedang sepi mungkin karena bulan tua dan panen padi petani sudah berakhir, tutur pedagang. Usai meninjau kawasan pasar tradisional itu, para pedagang maupun warga pengunjung termasuk abang-abang pengemudi beca minta foto bersama dengan Bupati Erry Nuradi dan sebelum meninggalkan lokasi pasar salah seorang pedagang buah secara spontan memberikan buah tangan beberapa kilogram buah duku kepada Bupati Erry Nuradi. (REL)

Warga Gotong Royong Perbaiki Jembatan STABAT - Warga 4 Desa Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan kesediaannya bergotong royong guna memperbaiki jembatan Teluk Bakung sebelum rampungnya pembangunan jembatan pengganti yang diperkirakan selesai tahun 2011 mendatang. Jembatan yang ada saat ini dikatakan Kepala Desa Pematang Serai Rahmad Syah selaku perwakilan Desa Baja Kuning, Teluk Bakung, Pulau Banyak dan Pematang Serai sudah sangat memprihatinkan dan kayu lantainya banyak yang telah patah. Pernyataan tersebut disampaikannya saat kegiatan sambung rasa dan program Minggu Bersih

yang dihadiri Wakil Bupati Langkat Budiono, SE bertempat di Aula Kantor Desa Pematang Serai, Minggu lalu. “Kayu jembatan diharapkan dapat difasilitasi pengadaannya dan pengerjaannya akan dilakukan warga secara bergotong royong,” ujar Rahmad Syah. Menyikapi hal tersebut Wakil Bupati Langkat Budiono, SE melakukan koordinasi dengan Camat Tanjung Pura Mukhris, SH dan perangkat desa yang hadir untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut. Budiono menyatakan perlunya koordinasi dengan Dinas PU Provinsi yang menampung anggaran perbaikan jembatan.

Warga juga melaporkan sikap kurang disiplin yang diperlihatkan para guru SD 056019 Desa Pematang Serai. Sehingga atas sikap guru itu banyak warga yang enggan memasukkan anaknya bersekolah di sana serta lebih memilih ke Sekolah Dasar atau Madrasah Desa tetangga. Pada kesempatan sambung rasa tersebut, Budiono turut menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga dalam melakukan kegiatan sambung rasa dan Minggu bersih. Kegiatan sambung rasa ungkap Budiono untuk membuka komunikasi yang cepat dan efektif antara masyarakat dengan Pemkab Langkat. (JUL)

KPK POS/JUL

SAMBUNG RASA - Wakil Bupati Langkat Budiono, SE saat melakukan dialog sambung rasa dengan masyarakat Desa Pematang Serai dan sekitarnya bertempat di Aula Kantor Desa Pematang Serai, Minggu.

Seni Daerah Cermin Jati Diri Bangsa SELESAI - Kesenian yang kita miliki dari warisan para leluhur merupakan tanggung jawab kita untuk melestarikannya sehingga seni dan budaya yang kita miliki tidak hilang begitu saja seiring perjalanan waktu.

D

EMIKIAN sambutan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu pada malam final Lomba Penyanyi Bintang Pop Karo memperebutkan Trophy Bupati Langkat di Terminal Selesai, Sabtu malam. “Kesenian daerah merupakan cermin jati diri bangsa yang tidak bisa digantikan oleh unsur atau komponen lain,” ujar Ngogesa. Untuk melestarikan kesenian dan budaya daerah pemerintah daerah selalu memberikan peluang untuk mengangkat kembali citra dan keunikan daerahnya masing-masing melalui

KPK POS/JUL

FESTIVAL - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu disambut kehadirannya pada acara Festival Penyanyi Bintang Pop Karo di terminal Selesai, Sabtu malam. berbagai forum seni dan budaya serta festival kesenian dan kebudayaan baik yang diadakan pemerintah maupun lembaga

kesenian dan kebudayaan bersama dengan seniman dan budayawan. Bupati juga menegaskan bahwa kesenian daerah yang

beragam di tanah air bukanlah milik satu suku etnis tertentu semata, akan tetapi merupakan milik setiap anak bangsa yang

telah mengikrarkan diri dalam Bhinneka Tunggal Ika. Acara Lomba Penyanyi Bintang Pop Karo Kabupaten Langkat diselenggarakan Taman Rekreasi Sangga Pati bekerjasama dengan seniman Karo Langkat yang didukung Bupati Langkat diikuti 20 orang peserta. Babak penyisihan berlangsung 21 Maret 2009 di Taman Rekreasi Sangga Pati Kecamatan Serapit dan babak final di Terminal Selesai, 27 Maret 2009. Keluar sebagai Juara I, II dan III putra yaitu : Ari Ginting, Paulus Juni Sembiring dan Dedi Wartana Ginting. Juara I, II, dan III putrid yaitu : Arika br. Sitepu, Agusti Sri br Sebayang dan Yuli br Tarigan. Kepada para juara diberikan trophy dan hadiah lainnya dari panitia penyelenggara dengan total hadiah/trophy sebesar Rp15 juta. Untuk Juara I putra dan juara I putri disamping mendapat trophy Bupati Langkat juga memperoleh hadiah sebuah TV. (JUL)


KPK POS

15

E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Aneka

SUMUT

Jalan Lintas Parmonangan Rusak Parah KPK POS/NIXON

TAPUT - Jalan lintas Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, rusak total dan hingga kini tidak terlihat adanya upaya perbaikan. Akibat kerusakan jalan tersebut, rakyat di daerah itu menderita akibat perekonomian yang terganggu. Ruas jalan yang rusak itu mulai dari desa Aek Raja sampai dengan desa Sisoding. Kerusakan mencapai kurang-lebih 20 Km. Terlihat batu bekas aspal terkelupas dan penuh dengan lubanglubang yang menanti korban jiwa. "Lubang tersebut bagaikan kubangan kerbau bila dimusim hujan," ujar warga di sana. Warga kecamatan Parmo-

nangan mengatakan, kondisi jalan tersebut sudah lama rusak dan belum ada tandatanda untuk diperbaiki. "Kami sudah merasa resah sebab kerusakan jalan sangat membahayakan bagi pengendara roda empat terlebih bagi pengendara roda dua, " kata warga Aek Raja. Dikatakan, akhir-akhir ini masyarakat yang melintas di jalan lintas kecamatan Parmonangan telah mengalami kejenuhan dan kewalahan, sebab untuk perjalanan ke kecamatan harus menempuh waktu yang lama. Seorang penduduk si Soding bermarga Silaban mengatakan, untuk meningkatkan penghasilan masyarakat, pembangunan infrastruktur harus secepatnya dilakukan. Dikatakan, jika jalan baik,

Lomba Mancing Ala kolam Jodi “ Maluahko” SERBA JADI - Berawal melepaskan hobi akhirnya menjadi suatu usaha yang menjanjikan. Itulah yang dialami salah seorang warga Desa Tambak Cekur, Anton Sipayung yang membuka usaha kolam pancing di kolam Jodi Maluahko. Untuk memberikan kepuasan bagi para pemancing Anton Sipayung bersama 'master-master' pemancing Ahmad Zaini SPd, Zulpan Tanjung Yusuf Barus SE, menggelar lomba mancing ala Jodi Maluahko Minggu pekan lalu. Lomba ini diikuti 77 orang peserta memperebutkan Tabanas total Rp1,770 juta. Untuk juara satu, Rp1 juta. Juara dua Rp500 ribu, juara tiga Rp250 ribu dan ikan berpita 10 ekor Rp20 ribu per ekor. Berhasil meraih juara satu Adi TS dari Tanjung Morawa dengan nomor 88. Juara dua Ngaku dari Bintang Bayu (82). Juara tiga Rengit dari Pulau Tagor (92). Menurut Anton Sipayung, ikan yang ditabur 50 kg. Sedangkan ikan dasar 50 kg dan ikan yang berpita 10 kg. Pemancing mengaku merasa puas dengan panitia yang tegas dalam memimpin perlombaan, baik mulai pendaftaran, pencabutan n o m o r, p e ny e d i a a n t e m p a t p e nimbangan ikan yang didapat para pemancing. Seorang peserta dari Kecamatan Dolok Masihul Ir Isak Chandra Kirana mengatakan kepada KPK Pos perlombaan seperti ini cukup baik dan perlu berkesinambungan dan hadiah yang diperebutkan lebih ditingkatkan. (GAJALI)

Kebun Silau Dunia Salurkan Bantuan Untuk Siswa Berpretasi SILAU KAHEAN - Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan di lingkungan PTPN-3, Kebun Silau Dunia, Selasa lalu, menyerahkan bantuan bea siswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu sebesar Rp31 juta. Bantuan itu diserahkan kepada 90 orang siswa dari berbagai tingkatan sekolah yang berasal dari tiga kecamatan sekitar perusahaan yang dipusatkan di Aula Cacao Hall. Hadir dalam acara tersebut Askep-B Ir.Gurid Hadi Cahyo Pramono sekaligus mewakili Manager Ir.Chastro Simanjuntak, Askep-A Hariyanto SP, Asisten Personalia Benny Arif Husni SH, Ketua SP-Bun Agus Salim, beberapa Asisten Afdeling, Sekcam Bintang Bayu Drs. Zulkan, Sekcam Silau Kahean H. Lumban Gaol SH, para Kepala Sekolah SD,SMP,Tsanawiyah, SMA dan Aliyah serta 90 siswa penerima bantuan. Dihadapan Kepala-kepala sekolah dan siswa, Manager Kebun Silau Dunia yang diwakili Ir.GuridHadi Cahyo Pramono menerangkan, bantuan terhadap siswa berprestasi yang kurang mampu adalah sebagai wujud kepedulian Kebun Silau Dunia terhadap pendidikan yang ada di lingkungan perusahaan. Penyerahan bantuan ini merupakan program bina lingkungan bea siswa Tingkat SD, SMP/Tsanawiyah dan SMA/Aliyah tahun 2010 yang sudah dicanangkan PTPN-3. Besarnya bantuan tahun 2010 untuk SD sebesar Rp300 ribu dengan jumlah penerima 60 siswa. SMP/Tsanawiyah sebesar Rp400 ribu untuk 20 siswa, sedangkan untuk SMA/Aliyah Rp500 ribu untuk 10 siswa. (ARM)

maka perekonomian rakyat lancar dan pada gilirannya pendapatan rakyat meningkat. "Sebagai petani, kami sudah dengan mudah mendapatkan kebutuhan untuk tanaman, seperti pupuk. Tetapi karena jalan rusak, maka penghasilan menurun tajam," katanya. Melalui KPK Pos masyarakat Kecamatam Parmonangan mengharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara cq Dinas PUK Tapanuli Utara untuk segera memperhatikan jalan lintas Kecamatan Parmonangan. Dengan perbaikan jalan ini, diharapkan daerah itu bebas dari keterisolasian. Kecamatan Parmonangan kaya akan hasil komoditi kemenyan, kopi dan buahbuahan. (NIX)

RUSAK PARAH Jalan lintas Parmonangan yang mengalami kerusakan cukup parah membuat daerah itu terisolir.

GKPS Tingkatkan Pelestarian Lingkungan JAMBI - Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang berpusat di Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Hal itu ditandai dengan pencanangan Tahun Lingkungan Hidup GKPS 2010. Untuk mendukung program pelestarian lingkungan itu, seluruh kegiatan GKPS di semua daerah di nusantara ini difokuskan pada pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan itu mulai dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup di lingkungan keluarga, gereja dan masyarakat. Kegiatan pelestarian lingkungan itu antara lain, peningkatan kebersihan lingkungan rumah dan gereja serta penanaman pohon penghijauan. Demikian dikatakan Staf Pengajar Sekolah Tinggi Theologia (STT) Abdi Sabda Medan, Sumut, Pdt Jaharianson Saragih MSc PhD pada Ceramah Lingkungan Hidup (Sub Thema GKPS) dalam rangka Synode Resort GKPS Jambi di GKPS Jambi, Sabtu lalu. Menurut Jaharianson yang hadir di GKPS Jambi mewakili Pimpinan Pusat GKPS, penetapan tahun 2010 sebagai tahun lingkungan hidup di GKPS merupakan hasil keputusan Synode Bolon (Sidang Raya) GKPS ke39 tahun 2009. GKPS secara khusus memberikan perhatian terhadap pelestarian lingkungan karena menyadari pergumulan dan tantangan yang dihadapi dunia mengenai kerusakan hidup yang kian tak terkendali. Salah satu dampak ke-

KPK Pos/SAR

LINGKUNGAN HIDUP-Pdt Jaharianson Saragih MSc PhD (kiri) didampingi Pendeta GKPS Resort Jambi, Pdt John Ricy R Purba STh (kedua dari kiri) pada Ceramah Lingkungan Hidup di GKPS Jambi, Sabtu pekan lalu. rusakan lingkungan hidup, khususnya kehancuran hutan yang meresahkan dunia dan menjadi keprihatinan juga bagi GKPS, yakni global warming (pemanasan global). Kemudian kerusakan lingkungan di Indonesia juga selama ini telah banyak menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kemarau panjang. Dikatakan, kegiatan utama GKPS mengisi tahun lingkungan hidup 2010, yakni penghijauan lahan-lahan kritis, khususnya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejak tahun 2009, GKPS telah menyiapkan melakukan pembibitan pohon untuk program penghijauan tahun 2010. Jumlah bibit pohon yang disiapkan hingga 2010 ini mencapai 2,5 juta batang. “Selain itu kita juga akan menerbitkan bahan-bahan bacaan tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Bacaan itu akan disebarkan secara khusus kepada warga GKPS di seluruh Indonesia. Bahan bacaan tersebut penting guna meningkatkan kesadaran warga GKPS dan

masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup,”katanya. Menurut Jaharianson, rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya di Kabupaten Simalungun terhadap pelestarian lingkungan hidup membuat lahan dan hutan di daerah tersebut semakin kritis. Lahan dan hutan kritis di Kabupaten Simalungun saat ini mencapai 90.000 hektare (ha). Lahan kritis di dalam kawasan hutan sekitar 15.000 ha dan di luar kawasan hutan 75.000 ha. Dikatakan, GKPS memiliki potensi yang cukup besar sebagai lokomotif pelestarian lingkungan karena memiliki jumlah warga jemaat dan pelayan yang cukup banyak. GKPS saat ini memiliki warga jemaat sekitar 218.331 jiwa yang tersebar di 624 gereja di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah pelayan jemaat yang bukan pendeta mencapai 12.244 orang, pendeta/penginjil mencapai 252 orang dan pegawai kantor pusat GKPS sebanyak 29 orang. “Hampir 80 persen warga

jemaat, pelayan, pendeta dan penginjil GKPS berada di wilayah Simalungun. Mereka merupakan potensi utama menjadi penggerak dan pelaku pelestarian lingkungan hidup di Simalungun," katanya. Dari Keluarga Jaharianson mengatakan, peningkatan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat harus dimulai dari tengah keluarga. Jika keluarga tak memiliki kesadaran lingkungan, berbagai program pelestarian lingkungan yang dicanangkan pemerintah dan gereja tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Hal ini sudah terbukti dari berbagai kegagalan program pelestarian lingkungan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menurut Jaharianson, salah satu program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan gereja di Simalungun yang gagal total ialah penghijauan di wilayah hutan Girsang Simpangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Program penghijauan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan Jubileum (Ulang Tahun) ke- 50 Dewan Gereja Asia (The Christian Conference of Asia/ ACC) yang dilaksanakan di Sumatera Utara, 4 – 10 Maret 2007. Penghijauan di Simalungun tersebut direncanakan menjadi Taman Gereja Asia. “Namun kini program penghijauan itu tak berlanjut. Pohon-pohon penghijauan yang ditanam sebagian besar mati dan tinggal papan nama. Hal ini terjadi akibat kurangnya kepedulian keluarga Simalungun terhadap pelestarian hutan di sekitar perkampungan mereka itu,” katanya. (SAR)

KPK POS/IST

SERAHKAN SPT TAHUNAN - Bupati Sergai H.T.Erry Nuradi, Wakil Bupati H. Soekirman, Kajari Sei Rampah Erwin Harahap, SH dan Kadis PPKA Pemkab Sergai H. Agus Tripriyono SE. Ak, MSi menyerahkan SPT Tahunan 2009 kepada Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Marslinus Simbolon di KPP Pratama Tebing Tinggi, Rabu.

Muspida Sergai Serahkan SPT Tahunan 2009 TEBING TINGGI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi, Wabup H. Soekirman dan Kajari Sei Rampah Erwin Harahap, SH serta Kadis PPKA Pemkab Sergai H. Agus Tripriyono SE. Ak, MSi, Rabu siang, secara bersama-sama menyerahkan Surat Pajak Terhutang (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi. Kehadiran keempat pejabat wajib pajak itu disambut Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Marslinus Simbolon sekaligus secara berturut-turut menerima penyerahan berkas-berkas SPT Tahunan dari masing-masing wajib pajak untuk selanjutnya diserahkan kepada Andry selaku petugas loket KPP setempat. Bupati HT Erry Nuradi usai menyerahkan SPT Tahunannya mengatakan, semua wajib pajak setiap tahun diharuskan memberikan laporan atas penghasilan yang dimiliki kepada pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak terdekat. "Untuk itu maka sebelum melewati batas waktu yang ditetapkan kami datang langsung untuk menyerahkan berkas-berkas SPT Tahunan 2009," ujar Erry Nuradi. (REL)

Malam Marsombuh Sihol Simalungun di Jambi Meriah KPK Pos/Sar

JAMBI - Malam Marsombuh Sihol (melepas rindu) Simalungun yang diselenggarakan Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jambi, Sabtu pekan lalu, berlangsung meriah. Pesta seni-budaya yang diselenggarakan berkaitan dengan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Jemaat GKPS Jambi tersebut benar-benar mampu mengobati rasa rindu warga Simalungun di Jambi ke tanah kelahiran.

MERIAH - Intan Br Saragih menari bersama warga Simalungun pada Pesta HUT ke-27 Jemaat GKPS Jambi di GKPS Jambi, Minggu lalu.

KEMERIAHAN acara tersebut tak terlepas dari penampilan memukau artis Simalungun dari Pematangsiantar, Simalungun yang kini sedang naik daun, Intan Br Saragih. Intan Br Saragih yang didukung iringan musik Sabar Tondang tampil all out (habishabisan) untuk memuaskan rasa rindu kampung halaman bagi sekitar 400 warga Simalungun di Jambi yang hadir pada pesta budaya itu. Pada Malam Marsombuh Sihol tersebut, Intan Br

Saragih melantunkan lagulagu hitsnya yang sudah populer seperti Sorot Ni Ranggiting, Cinta Bulung Motung, Buei Alasan dan sejumlah lagu Batak dan Simalungun populer seperti Anak Medan, Siantar Men, Deideng dan sebagainya. Kerinduan terhadap kampung halaman tersebut juga bertambah terobati berkat penampilan artis Simalungun, John Kariando Purba yang lagu-lagu hitsnya sudah akrab di telinga orang Simalungun di

persada nusantara. Salah satu top hits John Kariando yang mampu menyentak hati pada malam seni-budaya Simalungun tersebut, Alo Alo Inang Parumaen Mon. Kepuasan warga Simalungun dan simpatisan GKPS pada Malam Marsombuh Sihol tersebut juga semakin terpuaskan melalui tortor (tarian) bersama. Tarian tersebut digelar untuk pengumpulan dana pembangunan gedung serba guna dan rumah pendeta GKPS

Jambi. Pentas seni budaya Simalungun tersebut juga berlanjut pada perayaan HUT ke-27 GKPS Jambi, Minggu. Selesai ibadah Minggu, Intan, John Kariando dan Sabar Tondang tetap tampil all out melantunkan lagu-lagu Simalungun, Batak dan lagulagu nusantara. Suasana kebersamaan sangat terasa pada kesempatan tersebut ketika digelar tarian margamarga Simalungun dan Toba untuk penggalangan dana.

“Puaslah menikmati lagulagu Simalungun dua hari ini berkat kehadiran artis Simalungun dari Pematangsiantar. Suasana seperti di tanah kelahiran. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar warga perantau asal Simalungun di Jambi tidak lupa tanah kelahiran dan seni budayanya,”kata S Sinaga, seorang simpatisan GKPS dari Gereja Katolik Santa Theresia Jambi. Sementara itu, Ketua Panitia Pesta HUT ke-27 Jemaat GKPS Jambi, Sy RI Girsang pada kesempatan tersebut mengatakan, malam marsombuh sihol itu digelar untuk mengobati rasa rindu orang Simalungun di Jambi terhadap kampung halaman. Selain itu malam marsombuh sihol dengan mendatangkan artis Simalungun yang ngetop saat ini, Intan Br Saragih untuk meraih simpati segenap warga Simalungun dan warga Jemaat GKPS Jambi menghimpun dana pembangunan. “Syukur, melalui pesta ini, dana yang terhimpun mencapai Rp186 juta kotor. Sebagian lagu tersebut dari lelang lagi hits Intan, Cinta Bulung Motung dan Sorot Ni Ranggiting,”katanya. (SAR)


E D I S I 92 5 – 11 APRIL 2010

Syahrir Terpillih Jadi Ketua PWI Sumut MEDAN - M.Syahrir terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara dengan perolehan suara 288 atas rivalnya Hermasyah dengan prolehan suara sebanyak 233, Sabtu (3/4). Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara priode 2010-2015 di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut berlangsung alot, meski sempat terjadi ketegangan namun tepuk tangan membahana diiringi teriakan saat Syahrir memenangkan perolehan suara. Kemenangan Syahril ini diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik terhadap anggota PWI Sumut, hal tersebut diungkapkan para pendukung Syahrir. Ketua terpilih Syahrir mengucapkan terima kasihnya terhadap para pendukunganya. Dirinya juga berjanji tidak akan menyianyiakan kepercayaan tersebut dengan komit pada visi misinya, yaitu, membawa perubahan manajerial didalam tubuh PWI Sumut, job description yang jelas, mendirikan sekolah jurnalistik, dikuatkannya advokasi hukum, lahan PWI Sumut di Desa Sampali segera dituntaskan, dana kemalangan yang awalnya Rp1 juta menjadi Rp5 juta, koperasi dihidupkan kembali, askes dijalankan. "Saya ucapkan terima kasih kepada temanteman yang telah mendukung, dan saya akan komit terhadap visi misi saya, jika enam bulan kedepan saya memimpin, dan tidak ada perubahan, maka saya siap turun dari jabatan ini," jelasnya mantap. Selain Syahrir, mantan ketua PWI Sumut dua priode, A. Muchayan AA juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Sumatera utara, beserta Farianda Putra Sinnik, Zulkifli Harahap, Warzamil menjadi anggota DKD Sumut.(SB)

Kongres Sepakbola Mubazir JAKARTA - Pada awal kemunculannya, Kongres Sepakbola Nasional (KSN) mendapat respons positif sejumlah kalangan, terutama pecinta sepakbola. Hajat akbar yang dicetuskan Presiden SBY ini dinilai sebagai solusi tepat untuk mengubah wajah persepakbolaan Indonesia, sekaligus mereformasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Maklum, masyarakat sudah sangat gerah melihat kinerja PSSI yang dipimpin Nurdin Halid. Sejumlah persoalan melilit PSSI. Selain prestasi tim nasional yang tak bisa dibanggakan, pembinaan pemain usia muda juga mendek. Nurdin dan kroni-kroninya menyulap PSSI sebagai lahan bisnis, karena mereka hanya memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan dari sponsor. Persoalan-persoalan itulah yang menjadi bahasan utama dalam KSN yang digelar di Malang, Jawa Timur, 30-31 Maret 2010. Semula, sejumlah peserta kongres menganggap persoalan dalam bidang organisasi, pembinaan dan prestasi, serta dana (umum), merupakan senjata ampuh untuk membungkam pengurus PSSI. Tetapi saat kongres digelar, semuanya berbalik. Beberapa pihak yang sebelumnya dipastikan akan menjadi salah satu unsur utama dalam penggusuran Nurdin dari kursi ketua umum, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), justru memperlihatkan inkonsistensinya. (SP/SF)

KPK POS

Halaman 16

Kepling Ditekan Himpun Suara BINJAI - Menjelang Pilkada Kota Binjai, sembilan pasangan calon walikota dan wakil walikota bersaing ketat meraih dukungan. Ada yang sosialisasi, memberi bantuan, hadir ke acara-acara hingga memaksa kepala lingkungan (kepling) mencari dukungan 100 orang.

Seorang calon walikota bahkan menekan kepling di Kota Binjai, yang dibantu penguasa menghimpun dukungan. Seorang kepling ketika ditemui wartawan koran ini, Kamis lalu, mengaku pening mencari dukungan 100 orang lengkap dengan tanda tangannya. “Saya jadi pening setelah mendapat perintah dari atasan untuk mencari 100 masyarakat guna memilih Zefri. Bagaimana saya tidak pening, calon walikota ada sembilan

pasang, sementara di lingkungan saya sudah banyak calon yang masuk. Warga saya pilihannya sudah berbedabeda,” ujar kepling tersebut. Pengumpulan 100 dukungan berikut tanda tangan itu diberi tenggat hingga Kamis. Data dari lingkungan itu sudah harus disetor kepada si calon walikota itu. “Kalau dibantah susah, tak dibantah juga susah, saya jadi bingung,” ucapnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota

Binjai, Agus Sosanto SH mengatakan, sudah mendengar adanya praktek pencarian dukungan itu. “Saya memang sudah dengar, tapi kita sulit untuk menemukan buktinya, kalau ada buktinya akan kita tindak secara tegas,” kata Agus kemarin. Agus mengatakan, jika terbukti PNS atau perangkat pemerintah ikut memenangkan salah satu calon sudah jelas melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-un-

KPK Dalami Dugaan Suap Kasus Migas JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tugas baru. Di tengah menangani sejumlah kasus korupsi yang sedang menjadi sorotan publik, KPK akan menangani kasus dugaan suap perusahaan Inggris, Innospec Ltd, kepada sejumlah mantan pejabat migas di Indonesia. "Ya, sekarang KPK memang mendalami kasus dugaan suap dari perusahaan Inggris itu," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. ketika dihubungi kemarin. Johan menuturkan, KPK sudah lama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Meski tengah mendalami, kata Johan, KPK belum bisa memastikan berapa lama penelaahan terhadap kasus itu berlangsung. Yang jelas, tim penyelidik KPK terus menyelidiki kasus tersebut. ’’Kalau sudah ada alat bukti yang memenuhi, status kasusnya

bisa segera dinaikkan,’’ katanya. Pengadilan Inggris Jumat lalu menetapkan penalty atau denda uang kepada sebuah perusahaan multinasional yang memberikan komisi miliaran rupiah kepada para pejabat migas Indonesia. Badan Antikorupsi Inggris atau Serious Fraud Office (SFO) menyebutkan, suap USD 17 juta (hampir Rp 170 miliar) itu ditujukan untuk mengamankan order penjualan timbal atau tetra ethyl lead (TEL) hingga USD170 miliar (hampir Rp1,7 triliun). SFO mengatakan bahwa uang suap itu telah membuat penghapusan bensin bertimbal di Indonesia menjadi tertunda. Sebab, berdasar UU No 23 Tahun 1997, di tetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu PP No 41 Tahun 1999 pada 26 Mei 1999. Kementerian ESDM baru menge-

luarkan aturan bensin tanpa timbal pada 2006 melalui Keputusan Dirjen Migas Nomor 3674/ K/24/DJM/2006 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin yang dipasarkan dalam negeri tertanggal 17 Maret 2006. Peraturan itu diteken Dirjen Migas saat itu, Iin Arifin Takhyan, yang menggantikan Rachmat Sudibyo (Dirjen Migas periode 2001–2002) Rachmat Sudibyo mengaku

tak pernah menerima suap agar menunda penghapusan bensin bertimbal di Indonesia. ’’Itu harus dibuktikan dulu. Saya waktu 2001 menjadi Dirjen Migas tidak menerima suap itu. Sebagai Dirjen, saya kasih izin untuk segala yang berkaitan dengan pengadaan BBM. Pengadaan bensin timbale sudah lama,’’ katanya saat dikonfirmasi. ”Tetapi, pengadaan itu kan di Pertamina. Tolong di cek ke suppliernya. Setelah saya selesai pun (diganti, Red), pengadaan itu masih ada.’’ Penggunaan TEL untuk bensin dihapuskan di AS sejak era 1970 an karena membaha yakan kesehatan dan lingkungan. Eropa juga menghapuskan penggunaan TEL pada 2000-an. (REL)

dang Nomor 32 tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang itu diatur, PNS ataupun perangkat pemerintah daerah lainnya tidak dibenarkan ikut mendukung dan memenangkan salah satu calon kepala daerah. ”Termasuk Kepling yang juga menjadi aparatur pemerintah terendah, tidak dibenarkan mendukung salah satu Calon Wali Kota Binjai,” tegas Agus dan mengimbau warga kota memilih tanpa paksaan atau karena iming-iming.(SBR)

Irawan Dahlan Kapolda Gorontalo JAKARTA - Mantan Kapoltabes Medan Brigjen Pol Irawan Dahlan diangkat menjadi Kapolda Gorontalo menggantikan pejabat lama Irjen Pol Sunaryono. Pergantian ini dilakukan karena Sunaryono memasuki masa pensiun. Sementara Irawan Dahlan, selepas menjadi Kapoltabes Medan diangkat sebagai Kapuspaminal di Telematika Mabes Polri. Selain mengganti Kapolda Gorontalo, ada lima Kapolda yang diganti. Yakni Brigjen Pol Edmon Ilyas dicopot dari jabatan lamanya sebagai kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Mutasi lima kapolda tersebut disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta, kemarin malam. "Pergantian ini berdasarkan telegram rahasia (TR) Kapolri bertanggal 2 April 2010," katanya. Mereka yang diganti adalah, Kapolda Aceh Irjen Pol Adityawarman Diganti Irjen Pol Fajar Priyantoro. Adityawarman memasuki masa pensiun. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Fajar Priantoro diganti oleh Brigjen Erlan Lukman Nur Hakim. Saat ini, Erlan masih menjabat Wakapolda Gorontalo. (REL)

KPK POS edisi 92  
KPK POS edisi 92  

kpk pos koran korupsi

Advertisement