Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 143 4 - 10 APRIL 2011 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

RP 10,8 HARI M DANA BENCANA PALUTA BARU MENGUAP I HAL 5 SELAMAT NATAL DAN TAHUN 2011 K OLOM REDAKSI

KORUPSI ALKES USU DIUSUT

Korupsi Rp25 Juta, Bakal Diampun

Mantan Rektor USU Diperiksa

PATUT dipertanyakan draf rancangan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diserahkan pemerintah ke DPR. Salah satu yang menjadi perdebatan mendasar adalah pada ketentuan Pasal 51. Pasal itu menyebutkan; ‘’Penghentian penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang cukup bukti hanya dapat dilakukan pada perbuatan korupsi yang nilainya paling banyak Rp25 juta dengan ketentuan terdakwa mengakui <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) terus menyidik adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Universitas Sumatera Utara (USU) 2010 senilai Rp38 miliar. profesor yang telah diperiksa, hanya untuk dimintai keterangannya dan berstatus saksi. Pemeriksaan saksi, dilakukan guna mengumpulkan data-data adanya mark-up dana Alkes, yang dilakukan pemborongnya. Erbindo menyatakan, pi-

Sampai akhir pekan lalu, Kejatisu telah memeriksa mantan Rektor USU CPL dan empat guru besar, yakni SYP, DM, KHY dan GLN. “Kelimanya masih dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Erbindo Saragih. Erbindo mengatakan, lima

<<< selanjutnya baca Hal. 2

PT STAR INDONESIA MENGADU KE POLDA

Tangkap dan Adili

Kadis Pertamanan Medan Bisa Ditahan

RAHUDMAN MEDAN - Desakan agar Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM segera ditangkap dan diadili terus mengalir dari eleman masyarakat di Sumut. Kali ini desakan itu berasal dari Mahasiswa Pancasila Kota Medan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan dan Gedung DPRD Sumut, Selasa lalu. Para mahasiswa itu mendesak aparat hukum segera menangkap Rahudman Harahap yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun Anggaran 2005 senilai Rp1,5 miliar pada 2005. Dalam aksi tersebut, Mahasiswa juga meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melimpah-

kan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rahudman Harahap saat menjabat sebagai Sekda Tapanuli Selatan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tangkap Rahudman yang telah ditetapkan tersangka. Bila Kejatisu tidak mampu menanggani dan menyelesaikan kasus Rahudman ini, kami minta agar dilimpahkan saja ke KPK,” teriak Koordinator aksi, Fandi Ginting dengan suara lantang, di depan Balai Kota Medan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menyoroti lemahnya intansi hukum di Sumut khusunya di Kota Medan meyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mencuat ke publik. Hal ini terjadi disinyalir karena banyaknya kasus-kasus suap terhadap oknum-oknum aparatur hukum yang meng-

indikasikan adanya permainan antara koruptor dengan oknum-oknum aparat hukum. “Contoh kasus, telah ditetapkannya Rahudman Harahap sebagai tersangka

korupsi saat menjabat sebagai Sekda Tapanuli Selatan oleh Kejatisu, tapi disayangkan hingga saat ini tidak dilakukan penahanan,” ujarnya. Atas dasar itu, mahasiswa

meminta Kejatisu melimpahkan kasus Rahudman Harahap, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan ke KPK.

BUYUNG: Dana Kas Langkat Banyak Mengalir ke Pihak Ketiga

BUYUNG RITONGA

JAKARTA - Mantan Kuasa Bendahara Umum daerah Pemerintah kabupaten (Pemkab) Langkat Buyung Ritonga menegaskan, dana kas Langkat, bukan semata untuk keperluan pribadi Syamsul Arifin saat menjabat Bupati Langkat. Justru, dana kas Langkat banyak yang mengalir kepada pihak ketiga. "Saya yang mencatat. Saya bukukan dalam agenda khusus saya semua pengeluaran dana kas Langkat yang diminta Syamsul. Apakah itu pengeluaran tanpa SPP, SPM, atau pengeluaran sekecil apapun, pasti saya catat," ungkap Buyung saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi Syamsul Arifin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/3). Majelis hakim yang dipimpin Tjokorda Rae Suamba mempertanyakan siapa pihak ketiga itu, Buyung menjelaskan secara blak-blakan. Diantaranya kepada Amiruddin Kid sebesar Rp5 juta pada 11 Juni 2003, dan Erwin Soekardja sebesar Rp100 juta pada 23 Juli 2004. Uang kepada Erwin, yang merupakan pengurus Golkar Langkat ini, diberikan

setelah Erwin bertemu Syamsul. Selain itu, uang pinjaman juga diberikan kepada mantan Ketua DPRD Langkat Syarifudin Basyir, senilai Rp65 juta pada 10 Agustus 2004. Pemberian uang pinjaman, dilakukan setelah Buyung dipanggil Syamsul dan dipertemukan dengan Syarifudin. Ada juga pemberian kepada Tengku Daniel senilai Rp200 juta pada September 2005, dan Akiat Travel PT Jumbo Travel sebesar Rp100 juta pada Juni 2006, dan terakhir kepada Mahsin sebesar Rp300 juta. Semua uang itu, kata Buyung, diserahkannya langsung kepada penerima. Khusus untuk Syarifudin, Tengku Daniel, Mahsin, dan Eswin Soekardja, diberikannya langsung di ruang kerjanya. Menurut Buyung, semua pengeluaran uang sebagai pinjaman untuk pihak ketiga itu, hingga kini belum juga kembali. Termasuk pinjaman yang dilakukan Syarifudin, yang pada proses peminjamannya menjaminkan BPKB.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumut segera menggelar kasus pengrusakan papan reklame milik PT Star Indonesia di Jalan S Parman simpang Jalan Glugur By Pass Medan pada, Minggu (27/3) malam. Gelar kasus dilakukan untuk mencari unsur tindak pidana yang dilakukan Kepala Dinas Pertamanan Medan, Erwin Lubis dan bawahannya. Jika ditemukan unsur pidana, maka selanjutnya Polda Sumut akan mengambil keterangan korban dan segera melayangkan surat panggilan terhadap saksi saksi serta terlapor. Selain itu, penyidik juga akan mengumpulkan barang bukti. “Setelah kita pelajari laporannya, kita akan segera gelar kasus untuk mengetahui unsur pidananya. Kalau memenuhi unsur, kita panggil dulu saksinya baru terlapor,”

kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hery Subiansauri melalui Kasubbid Dokliput, AKBP MP Nainggolan, Rabu (30/3). Menurut Nainggolan, sesuai laporan PT Star Indonesia telah terjadi pengerusakan papan reklame yang dilakukan Dinas Pertamanan Kota Medan, pelaku ditahan jika pengerusakan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. “Bisa, bisa ditahan kalau memang pelaku terjerat pasal 170 KUHPidana, yakni secara bersama-sama (lebih satu orang-red),” terang Nainggolan. Kepala Dinas Pertamanan Medan, Erwin Lubis dan bawahannya diadukan ke Poldasu, Senin (28/3) karena dinilai tindakannya sewenang-wenang membongkar papan reklame milik PT Star <<< selanjutnya baca Hal. 2

Syamsul Tuding Buyung Paling Untung JAKARTA - Terdakwa Syamsul Arifin menuding eks Kepala Pemegang Kas Kabupaten Langkat, Buyung Ritonga dituding mendapat untung paling besar dari hasil penyelewengan dana kas daerah Langkat selama periode 2000 sampai 2007 yang merugikan negara sebesar Rp98,7 miliar. "Kalau boleh kita bilang, dia (Buyung) banyak sekali mendapatkan keuntungan. Banyak sekali uang-uang yang kemudian ditampung sama dia," papar Syamsul melalui kuasa hukumnya Samsul Huda, pada sidang lanjutan kasus korupsi

Syamsul Arifin, dengan agenda keterangan saksi Buyung Ritonga di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (28/3). Buyung, lanjut dia, yang mencatat pengeluaran di luar <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

ANNAS - SUYATNO Miliki Dedikasi Tinggi Bangun Rohil BAGANBATU - Pasangan nomor urut dua, H.Annas Maamun dan H.Suyatno dinilai banyak pihak memiliki dedikasi tinggi dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasangan ini merupakan incumbent yang tidak diragukan lagi dalam pengenalan daerah dan masyarakat.

Pendapat ini dikemukakan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Rohil, menanggapi majunya kembali H Annas Maamun dan H Suyatno sebagai calon bupati dan wakil bupati Rohil masa bhakti 2011 - 2016. Tokoh masyarakat Bagansiapi-api, Ationg dan Rizal mengakui, selama Annas Maamun dan Suyatno menjadi bupati dan wakil bupati di Rohil,

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

pembangunan di kabupaten itu maju pesat. Kedua tokoh ma<<< berita syarakat ini juga meterkait ngakui, Annas Maamun hal. 6 dan Suyatno merupakan pasangan yang ideal. Seperti diketahui, kata mereka, Annas seorang politisi Rohil, bahkan <<< selanjutnya baca Hal. 2

AKRAB - Annas Maamun (baju putih) terlihat akrab dengan wong cilik saat berlangsung kampanye hari kedelapan di Baganbatu. (REPRO: KABARROHIL)

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

KORUPSI RP25 JUTA, BAKAL DIAMPUN.............dari hal 1 kesalahannya dan mengembalikan hasil kejahatannya kepada negara’’. Jika ditafsirkan, berarti perbuatan korupsi sampai batas Rp25 juta dan cukup bukti, maka bakal diampuni sepanjang terdakwa mengakui kesalahannya dan mengembalikan duit yang dikorupsi itu ke kas negara. Pasal ini adalah masukan baru yang belum ada sebelumnya, baik di UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun perubahannya, UU Nomor 20 Tahun 2001. Sepintas, boleh jadi aturan ini baik diterapkan sebab koruptor kelas teri tidak membuat sesak penjara. Hal ini berarti mengurangi anggaran negara terhadap kebutuhan biaya makan dan fasilitas lainnya di penjara. Selain itu, penumpukan penanganan kasus korupsi juga terkurangi. Penyelidik dan penyidik dapat fokus ke kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik. Proses peradilan juga akan lebih khusus menangani korupsi big fish sehingga diperoleh kualitas pemidanaan kasus korupsi. Namun, pengampunan bagi perbuatan korupsi kecil juga menimbulkan masalah. Ketakutannya adalah ketentuan angka Rp25 juta dimanfaatkan untuk memecah perbuatan korupsi. Koruptor dengan modus tertentu akan membagi kasusnya ke tingkat kerugian maksimal Rp25 juta. Jika nasib lagi mujur, tidak diketahui oleh orang lain ataupun penegak hukum. Kalaupun ketahuan dan terbukti, langkah seribunya adalah meminta maaf dan mengakui kesalahannya di persidangan, serta cepat mengembalikan duit itu ke kas negara. Artinya, modus memecah kasus pada angka maksimal Rp25 juta akan menjadi tren baru tindak pidana korupsi. Selain itu, juga berisiko 'menciptakan' koruptor kecil di setiap sektor. Karenanya, Pasal 51 draf perubahan UU Tipikor hasil rancangan pemerintah harus ditolak karena belum atau bahkan tidak tepat diterapkan dalam kondisi hukum dan sosial kemasyarakatan yang masih carutmarut seperti sekarang. Penolakan itu sebagai bukti bahwa republik ini masih serius memberantas korupsi. Namun, sebelum draf ini disyahkan menjadi UU, pekan lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar menarik kembali draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Sekretariat Negara (Setneg). Alasannya, draf ditarik karena tim penyusun RUU Tipikor merasa perlu menyempurnakan sejumlah pasal. Ada beberapa masalah teknis yang mesti diluruskan, supaya lebih mantap. Patrialis menolak memberitahu pasal yang perlu disempurnakan tersebut. Namun dia memastikan penyempurnaan dimaksudkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. (***)

TANGKAP DAN ADILI RAHUDMAN .................................dari hal 1 Selain meyoroti kasus Rahudman, mahasiswa juga mendesak dituntaskannya permasalahan Pasar Sukaramai, kususnya masalah pencurian aset PD Pasar Medan, yakni bahan material gedung Pasar Sukaramai, yang seharusnya disimpan di lahan Kebun Binatang, Medan Johor malah dibawa ke tempat lain dan dijual. Dalam permasalahan Pasar Sukaramai banyak kemungkinan sudah ‘diamankan’ karena adanya dugaan keterlibatan aktor intelektual, bisa dari kalangan PD Pasar atau kalangan sipil yang dekat dengan pemerintahan. “Pihak kepolisian kita minta agar meyelesaiakn permasalahan Pasar Sukaramai, khususnya pencurian barang asset eks gedung Pasar Sukaramai dan menangkap otak pelaku,” tandasnya. Massa juga mendatangi DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka mendesak anggota dewan ikut mendorong penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan tersebut Datang dengan sejumlah poster dan spanduk, massa mahasiswa mempertanyakan proses hukum Rahudman Harahap yang hingga kini terus menggantung, padahal yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi setempat. "Banyak kasus yang sudah mengemuka ke publik namun tidak ada penuntasannya, termasuk kasus yang melibatkan Rahudman Harahap," ujar Anton Karenanya, Mahasiswa Pancasila meminta DPRD Sumut lebih jeli dan meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap penegakan hukum di daerah itu. "Terutama terkait kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani Kejati Sumut. Khusus untuk kasus Rahudman Harahap, kami berharap DPRD Sumut mendorong Kejati Sumut agar melimpahkannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya. (TIM)

SYAMSUL TUDING

........dari hal 1

koridor peraturan perundang-undangan. Seharusnya seluruh pengeluaran dicatat dibuku kas umum, malah dicatat Buyung di buku kas pribadi. Apalagi, pencatatan itu bukan atas perintah Syamsul Arifin, namun insiatif Buyung semata dan itu semua karangan Buyung. Menurutnya, Buyung berusaha melimpahkan segala kesalahan pada politisi senior dari Partai Golkar ini. Padahal, ada beberapa kejadian mencolok yang mencerminkan kesalahan Buyung, seperti perintah dari Syamsul Arifin itu ditafsirkan lain. Selain itu dalam persidangan nama Intan Juwita Sari, anak Buyung Ritonga diduga kecipratan sejumlah uang dari kas daerah Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar Rp50 juta. Namun Buyung bersikukuh anaknya tak pernah menikmati uang dari kas daerah Pemkab Langkat. "Saya tak pernah menikmati uang dari kas daerah itu, secara pribadi," papar Buyung dalam keterangannya di persidangan yang dipimpin majelis hakim Tjokorda Rae Suamba. Buyung justru menuding dana kas daerah Langkat, diberikan kepada anak Syamsul Arifin, bernama Beby Ardiana. Dana senilai Rp1,5 miliar dikirimkan melalui transfer. Buyung mendapat nomor rekening Beby dari ajudan Syamsul bernama Amril. Namun untuk apa uang sebanyak itu dikirimkan ke rekening Beby, Buyung pun mengaku tak mengetahuinya dan tak pernah juga menanyakannya. Selain itu, Buyung juga diminta Syamsul untuk mengirimkan uang kepada beberapa perusahaan seperti PT Gunung Subur Santosa, untuk keperluan pembayaran pembelian rumah di kawasan Rafllesia, Jakarta. Dan mengirim sejumlah uang kepada PT Prima Mobil di Medan atas pembelian sebuah mobil dana kas Langkat juga dikirimkan ke PT Prima Bangun Kontruksi atas pembelian sebuah villa, juga atas perintah Syamsul. Bahkan atas perintah Syamsul meninggalkan cek senilai Rp 2,5 milir, kepada Ibrahim. (ENDY)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MANTAN REKTOR USU DIPERIKSA .................................................................................................dari hal 1 haknya belum bisa menjelaskan secara terbuka kasus tersebut karena masih pengumpulan keterangan dan data (Pulbaket). ”Kasus itu masih penyelidikan dan materi pemeriksaannya seputar dugaan penyelewengan anggaran,” beber Erbindo. Kasus ini masuk ke lem-

baga kejaksaan atas laporan masyarakat. Di mana dalam pengadaan alkes itu tidak sesuai dengan barang yang tertuang dalam kontrak. ”Sabarlah ya, nanti kalau bukti-buktinya sudah kita pegang, akan kita sampaikan ke publik,“ jelas Erbindo. Erbindo menjelaskan, pihak-

nya akan memanggil dan terus mengincar pemborong pengadaan Alkes USU tersebut, untuk dimintai keterangannya.”Kita akan panggil pihak pemborongnya,” ungkap Erbindo. Seperti diketahui, pengadaan alat kesehatan ini untuk kebutuhan RSU Pendidikan USU yang tengah dalam

proses penyelesaian fisik. Selain dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan USU,tim penyidik pidana khusus Kejatisu juga tengah menyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di RS Sultan Sulaiman Serdang Bedagai (Sergai).

Sementara itu, Hubungan Masyarakat (Humas) USU, Bisru Hanafi mengaku belum mengetahui, tentang perkembangan kasus yang meraup dana senilai Rp38 miliar tersebut. “Sejauh ini masih dalam tahap pemeriksaan, saya belum bisa memberi komentar banyak,” ujarnya. (TIM/BBS)

KADIS PERTAMANAN MEDAN BISA DITAHAN ................................................................dari hal 1 Indonesia di Jalan S Parman simpang Jalan Glugur By Pass Medan, Minggu (27/3) malam. Pengaduan PT Star Indonesia tertuang dalam surat tanda bukti laporan, No Pol: TBL/144/III/2011/SPKT II itu. Terlapor, Kadis Pertamanan Medan dan bawahannya dipersangka melanggar pasal 406 YO 170 KUH-Pidana. Pemilik PT Star Indonesia yang juga Pimpinan Umum Star Media Group (Harian andalas, KPK Pos, Radio Starnews, dan media online starberita.com) didampingi tim pengacaranya, Syahril SH SpN, A Herwan Bispo SH, dan Drs Hasnul Amar SH mengatakan, pembongkaran papan reklame di Jalan S Parman simpang Jalan Glugur Medan oleh aparat Pemko Medan merupakan pelanggaran hukum karena papan reklame

tersebut masih memiliki izin dan berlaku sampai Desember 2011. PT Star Indonesia memberikan pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Medan sebesar Rp61 juta rupiah dari retribusi papan reklame tersebut. Ditambahkan, sebelum pembongkaran dilakukan Dinas Pertamanan Medan, sejumlah pekerja PT Star Indonesia dengan peralatan lengkap dan crane telah bersiap untuk memperbaiki papan reklame yang tiba-tiba miring ke jalan tersebut. Namun Kadis Pertamanan Medan melarangnya dan bersikeras membongkar papan reklame tersebut dengan dalih menjalankan perintah Wali Kota Medan. Ironisnya, kontruksi papan reklame yang dibongkar tersebut saat ini pun tidak diketahui kebe-

radaannya. Iskandar menyatakan walaupun papan reklame tersebut miring, bukan berarti pihak Pemko Medan asal main bongkar. Semua itu ada aturan mainnya. Setidaknya pihak Pemko Medan memberi peringatan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan memberi kesempatan kepada pemilik papan reklame untuk memperbaiki dan mengawasinya. Padahal menurutnya, untuk memperbaiki papan reklame yang miring itu hanya memakan waktu setengah jam saja, sedang membongkarnya perlu waktu 8 jam. Iskandar menduga pembongkaran dengan dalih papan reklame miring hanya alasan subjektif. Padahal konstruksi dan fondasi serta rangka masih kokoh, hanya seling

pengikatnya yang lepas. Dan, PT Star masih menyelidiki lepasnya pengikat seling papan reklame tersebut. Sementara Syahril menambahkan, laporan pengaduan ke polisi tersebut merupakan salah satu upaya hukum dari kliennya yang telah dirugikan atas tindakan sewenang-wenang Pemko Medan dalam hal ini Di-

nas Pertamanan. "Kami juga akan mengajukan upaya lain berupa gugatan perdata terhadap Pemko Medan untuk menuntut ganti rugi atas pembongkaran papan reklame klien kami secara sewenang-wenang. Perbuatan tersebut jelas-jelas merugikan klien kami baik secara materil maupun moril," tegas Syahril. (GUS)

BUYUNG: DANA KAS LANGKAT BANYAK MENGALIR ...........................................dari hal 1 "BPKBnya nggak sama saya lagi, karena itu ada perintah dari pak Syamsul untuk berikan BPKB-nya. Saya sampaikan uangnya belum dikembalikan, pak Syamsul hanya diam," katanya. Buyung menyatakan, sempat diminta oleh sanggar untuk menggelontorkan uang sebesar Rp400 juta. "Bertemu pak Syamsul dulu. Saya serahkan langsung pakai cek. Penutupannya ketika mengajukan permohonan pembayaran proyek pengaspalan jalan, saya potong langsung. Saya sampaikan pemotongan itu ke pak Syamsul," jelasnya. Pihak ketiga lainnya dana kasa daerah diberikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Langkat periode 19992004, Muspida, BPK, FKPPI, KNPI, wartawan, Fraksi DPRD Langkat, Kajari Stabat, Kajati Sumut, Kejaksaan Agung, Polda Sumatera Utara dan Mantan Dandim Ignatius Moelyono yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Juga Azril Azhar, Dewi Intan Sari, Deddy Suardi, Anggraeni Nasution, Rizal Sinaga, Nur Hasni Nasution, IGM Kartika, Roy Almanjo, Trantri Wahyudi, Sulaiman Zuhdi, Sjeh Muhammad Al Hamid, Sempurna Tarigan, Kurnia Kartika, hingga Fitria Elvie Sukaesih. Anggota DPRD Langkat

yang mendapat uang pelicin secara bergantian, Sama Mesa Bangun, Baharuddin Siregar, Amiruddin Kahar, Saad Zaghul, Jabakti Simbolon, Syarifuddin Basyir, A Ghazali Syam, Lisanuddin Sabima, HM Syahrul, Yunus Saragih, Zulkifli Lubis, H Salman, Chaerul Saleh, Suriyanto, Hadi Sudibyo dan M Syum. "Pihak ketiga itu menerima uang dari Pak Syamsul, sejak Februari 2000 hingga Desember 2007, menggunakan dana kas daerah Langkat, yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P dengan total Rp98,7 miliar. Semua itu atas restu Pak Syamsul," tegasnya serius. Selain itu, sambung Buyung, pengeluaran dana kas daerah kabupaten Langkat digunakan untuk memenuhi permintaan pengadaan mobil 43 anggota DPRD Langkat pada tahun 2002-2003. Dana kas daerah ini keluar hingga mencapai Rp10.214.260.000, dengan menggunakan cek atas rekening kas daerah di bank Sumatera Utara cabang Binjai. Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp6.771.760.000 yang dipakai untuk melunasi pengadaan mobil yang tidak dianggarkan di APBD. Juga pengeluaran yang dilaporkan secara kumulatif kepada Syamsul. Untuk menutupi sebagian dari pengeluaran kas daerah atas pembelian mobil dengan rekanan

CV Ansor Bintang Sembilan, serta adanya pemotongan anggaran dari beberapa SKPD selama 2002-2003 yang besarannya antara 4 persen hingga 40 persen. Pemotongan itu sendiri, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp4.537.250.000. Buyung menambahkan, ada pula pengeluaran kas daerah 2003-2006 terkait pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak pernah dikembalikan. Totalnya mencapai Rp1.020.000.000 dan diserahkan kepada beberapa pihak seperti Amiruddin Kid, Mahsin (Direktur CV Ansor Bintang Sembilan), Eswin, dan lain-lain. Pengeluaran kas daerah juga diperuntukkan pembayaran pinjaman CV Ansor Bintang Sembilan pada Bank Syariah Mandiri tahun 20042007. Padahal pinjaman yang diajukan ke Bank Mandiri Syariah cabang Stabat itu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan bukan untuk keperluan daerah. "Total dana kas daerah yang dikeluarkan menggunakan cek atas rekening kas daerah pada Bank Sumut cabang Stabat, untuk pembayaran pinjaman CV Ansor Bintang Sembilan itu sendiri, mencapai Rp2.010.000.000," urai Buyung. Terakhir, Buyung mengakui adanya pengeluaran kas daerah dari anggaran penyertaan modal Pemda Langkat pada PDAM Tirta

Wampu dan BPD Sumut senilai Rp5 miliar. Namun pengeluarannya diserahkan kepada Taufik, yang menjadi Kabag Keuangan menggantikan Aston Supri. Semua pengeluaran itu, tandas Buyung, Syamsul mengetahui pasti semua laporan keuangan yang dicatatkannya. Bahkan, Syamsul turut membubuhkan tanda checklist, pada beberapa butir pengeluaran kas daerah yang dicatatnya di buku agenda pribadinya itu. "Jadi ada checklist atau paraf terhadap seluruh pengeluaran atau untuk sebagian pengeluaran. Yang dicontreng itu disetujui, yang nggak dicontreng, itu yang dilaporkan secara kumulatif, berarti dicontreng juga," sambung Buyung. Dalam kesempatan itu, Buyung mengatakan Syamsul telah mengembalikan uang sebesar Rp62 miliar dari total kerugian negara Rp97,8 miliar dana kas daerah yang diselewengkannya sejak priode 2000 hingga 2007. Pengembalian itu dilakukan secara berkala setelah Syamsul menjabat sebagai Gubernur Sumut pada 2008. “Pengembalian uang itu memang tidak tercatat dalam kas umum daerah karena memang tidak dicatat dalam buku kas, tapi ada di dalam rekening kas, ini dilakukan untuk menutupi ketekoran kas yang sudah ketahuan,” ujar Buyung Ritonga

dalam kesaksiannya. Buyung menceritakan, pengembalian itu dilakukan Syamsul setelah pada akhir 2007 Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) menemukan adanya kejanggalan kekurangan dalam laporan kas pemerintah daerah Langkat sebesar Rp102 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Buyung, setelah rilis temuan ini keluar pada awal 2008, pihaknya kemudian melakukan negosiasi dengan Syamsul mengenai kejanggalan ini, Syamsul pun sementara baru bersedia mengembalikan uang sebesar Rp64 miliar. Dalam kesaksiannya, Buyung juga membenarkan semua keterangannya di berkas acara pemeriksaan yang dibacakan oleh Jaksa penuntut umum Chatarina Muliana. Dia juga membenarkan semua dakwaan terkait perintah penarikan tunai yang diterimanya dariSyamsul. Saat dicroscek ke terdakwa Syamsul Arifin, Gubernur Sumut Non aktif mengaku ada yang benar dan ada yang salah keterangan Buyung Ritonga. Namun majelis hakim meminta terdakwa untuk mengingat mana yang salah agar dituangkan dalam pembelaan nanti. Sidang ditunda Senin (4/ 4) untuk keterangan saksi lainnya. (ENDY)

ANNAS - SUYATNO MILIKI DEDIKASI TINGGI BANGUN ROHIL .................dari hal 1 di Provinsi Riau. Sedang Suyatno dikenal sebagai birokrat sejati. Sehingga pasangan ini sangat cocok dan serasi membangun Rohil. Hal ini telah dibuktikan pasangan ini dalam membangun lima tahun priode 2006-2011. "Yang membuat kabupaten Rohil semakin maju pesat adalah keduanya," ujarnya, seraya menambahkan, Annas juga dikenal agamis, sehingga segala pembangunannya menuju ke agama seperti pembangunan rumah-rumah ibadah bahkan daerah Rohil dikenal sebagai negeri seribu kubah. Sementara itu, seperti ditulis 'kabarrohil.blogspot', tokoh nasional dari partai PKS Jakarta, Anshori Siregar, memuji kepiawaian Annas dalam membangun Kabupaten Rokan Hilir yang dimekarkan dari kabupaten induk Bengkalis. Tokoh nasional ini takjub setelah melihat langsung geliat pembangunan daerah

kabupaten Rokan Hilir. Apalagi setelah melihat langsung kampanye akbar pasangan H.Annas Maamun dan H.Suyatno di lapangan komplek pertokoan jalan lintas sumatera timur Baganbatu, Selasa lalu. Anshori Siregar mengatakan, ada beberapa faktor masyarakat memilih Annas kembali menjadi calon bupati dengan berpasangan H.Suyatno sebagai calon wakil bupati. Bahkan ada beberapa tanda kemenangan pada pasangan nomor urut dua. Dia mengatakan, kebanyakan pasangan bupati dan wakil bupati tidak serasi setelah memimpin. Namun pasangan nomor urut dua (Annas-Suyatno) tidak pernah berkecamuk. Bahkan mereka solid mencalonkan lagi menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. “Pasangan inilah sebagai pasangan solid di Riau yang mencalonkan lagi,”kata Anshori Siregar.

Annas dan Suyatno merupakan pasangan pencitraan, karena pasangan ini sepenuh hati membangun negeri. Hal tersebut dilihat jalan lintas timur sumatera yang bagus dilalui. Sementara tokoh masyarakat lainnya, Indra Adnan Muchlis, ketika ditemui mengakui, kemajuan kabupaten Rokan Hilir semasa di tangan Annas. Ia memuji geliat pembangunan di bawah kepemimpinan Annas dan Suyatno yang saat ini lebih maju daripada Kabupaten Indragiri Hilir. “Pasangan ini bukan menabur janjijanji, tetapi telah dibuktikan dan dilihat kemajuan daerahnya,”tutur Indra. Lain lagi tokoh PDI-P provinsi Riau Suryadi Khusaini. Ia menjelaskan ada beberapa kriteria Annas sebagai calon bupati yang sangat pas dengan PDI-P yakni karena pasangan ini merupakan pasangan yang peduli kepada “wong cilik”. Hal ini dijelaskannya sewak-

tu memasuki kampanye Annas selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya bahkan tidak peduli terhadap keamanan jiwanya. “Bukti nyata bahwa Annas dekat dengan wong cilik,”tutur Suryadi. Kemudian pasangan ini sudah terbukti membangun bahkan sudah mengayomi. Begitu juga pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, sekolah , rumah ibadah telah dilakukan untuk memajukan daerah Rokan Hilir. “Mari kita lakukan perjuangan dan doa untuk memenangkan pasangan nomor dua,” tandasnya. Rashyd Abizar tokoh PPP ketika ditemui menjelaskan, lautan manusia yang hadir di kampanye pasangan AnnasSuyatno membuktikan pasangan nomor 2 (dua) sangat dicintai masyaraakat. Dirinya yakin pasangan AnnasSuyatno mendapat tempat dihati masyarakat Bagan Sinembah dan Rohil pada umumnya.

“Ini membuktikan program pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Annas-Suyatno mendapat dukungan dari masyarakat,” tandasnya, seperti ditulis dalam 'kabarrohil.blohspot'. Anas Melanjutkan Selama masa kampanye, pasangan Annas dan Suyatno dalam orasi politiknya berjanji melanjutkan semua program yang telah diagendakan. ‘’Orang masih berpikir untuk memulai. Sementara kita hanya tinggal melanjutkan untuk lebih menjadi sempurna,’’ kata Annas Maamun. Pasangan H Annas Maamun-H Suyatno menyatakan keseriusannya untuk terus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan selama satu periode termasuk daerah perbatasan. ‘’Keberhasilan dan kemajuan daerah, tidak terlepas dari dukungan dan peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat,’’ kata Annas Maamun. (MUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 143 4 â&#x20AC;&#x201C; 10 APRIL 2011

KORUPSI

NASIONAL

Rp 13,9 Miliar Dana Perjalanan Dinas JAMBIâ&#x20AC;&#x201C;Ternyata, banyak sekali fasilitas yang di dapat oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Selain semua kebutuhan telah dipenuhi, anggaran untuk perjalanan dinas pun sangat fantastis. Total biaya anggaran perjalanan dinas DPRD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun ini sebesar Rp 13,915 miliar, yang dianggarkan untuk menunjang aktifitas pimpinan dan anggota dewan di luar gedung dewan. Bila dibagi dua belas bulan, lebih dari Rp 1 miliar anggaran yang disedot untuk biaya perjalanan dinas ini untuk setiap bulannya. Dari informasi yang didapat, diketahui jika total anggaran untuk perjalanan dinas itu ada di lima jenis kegiatan, yakni di

kegiatan reses yang menyedot anggaran dana Rp 3,002 miliar. Lalu di kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan ke dalam daerah sebesar Rp 1,437 miliar. Kemudian kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan alias bimbingan teknis sebesar Rp 6,356 miliar. Kegiatan pembahasan Ranperda inisiatif Rp 1,470 miliar dan kegiatan pembahasan Ranperda Rp 1,650 miliar. Meski demikian, selain anggaran untuk biaya perjalanan dinas, di total dana Rp 13,9 miliar itu juga termasuk beberapa kegiatan lain seperti belanja sewa gedung dan ruang pertemuan saat reses, belanja makanan dan minuman saat rapat reses, belanja pegawai berupa kursus-kursus singkat/pelatihan serta biaya lembur. Jika dibandingkan dengan anggaran dana untuk rapat dan rapat paripurna yang hanya sebesar Rp

TOTAL DANA PERJALANAN DINAS DEWAN PROVINSI TAHUN 2011 No. Kegiatan

Total

Perjalanan Dinas

1. Reses

Rp 3,002 M

Rp 1,437 M

2. Kunker dalam daerah

Rp 1,437 M

Rp 1,437 M

3. Peningkatan kapasitas

Rp 6,356 M

Rp 4,858 M

4. Ranperda inisiatif

Rp 1,470 M

Rp 1,470 M

5. Pembahasan ranperda

Rp 1,650 M

Rp 1,352 M

Jumlah

Rp 13,915 m

Rp 10,554 M SUMBER: APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2011

364,7 juta. Maka wajar jika sumber koran ini yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi menyatakan jika tiap bulannya anggota dewan memang lebih sering kunjungan ke luar provinsi dan juga ke kabupaten/kota. ''Karena memang anggaran dananya sudah disiapkan,'' ujarnya ketika ditemui pekan lalu. ''Saya pribadi setuju saja jika

ada anggaran perjalanan dinas. Namun akan lebih baik jika sering dilakukan kabupaten/kota. Karena bisa langsung melihat program kerja Pemprov yang sedang dilaksanakan. Serta mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat,'' tambahnya. Namun, sumber ini mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena mayoritas anggota

dewan setuju dengan banyaknya kegiatan ke luar daerah. Rame-Rame Bela Diri Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar menyatakan jika kunjungan kerja ke luar daerah itu diatur oleh aturan perundangundangan. ''Bukan kencang tapi mengikuti UU, aturan dan Tatib. Kalo dibolehkan UU tiga hal itu saya pikir tidak salah,'' ujarnya. ''Kalo mau merubah itu rubah dulu undang-undangnya. Itu yang saya ketahui. Soal hasil tiap komisi berangkat pasti ada laporannya,'' tambah Syahbandar. Yang jelas, sebut Syahbandar mereka melakukan Kunker itu dalam rangka menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. ''Jadi jangan berburuk sangka dulu jika dewan banyak berangkat studi banding,'' sebutnya. "Wajar saja kalo masyarakat

Korupsi, Eks Dirjen Kereta Api Ditahan JAKARTA - Akibat mengkorupsi pengadaan jasa angkutan kereta rel listrik (KRL) bekas hibah dari Pemerintah Jepang tahun 2006-2007, yang mengakibatkan negara rugi Rp20 miliar, eks Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Soemino Eko Saputro, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dititipkan di Rutan Cipinang Jakarta selama 20 hari. "Hasil penyelidikan, tersangka Soemino melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penunjukan langsung dalam pelaksanaan pengadaan pengangkutan KRL (Kereta Rel Listrik) bekas hibah dari Jepang pada tahun 2006-2007. negara mengalami kerugian sekitar 200 juta yen atau setara Rp 20 miliar," papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Kamis pekan lalu. Dijelaskan, kasus korupsi ini terjadi saat pemerintah Indonesia mendapatkan hibah 60 unit KRL bekas dari Pemerintah Jepang. Kereta itu terdiri 30 unit tipe 5000 milik Tokyo Metro dan 30 unit tipe 1000 dari Toyo Rapid Railway. Dalam perjanjian hibah, Indonesia wajin menanggung ongkos kirimnya. Tersangka Sumino tanpa beban dosa, langsung membuat ongkospengiriman KRL dari Jepang ke Indonesia sebesar Rp 48 miliar. Padahal hitungan penyidik KPK, ongkos kirim KRL itu hanya Rp 11 miliar. Atas perbuatannya, Soemino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Tersangka Soemino mendesak KPK memeriksa dan menahan mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, kini Menko Perekonomian. Alasannya, pengambilan keputusan pengiriman hibah KRL itu, atas persetujuan Hatta Rajasa selaku Menhub kala itu. "KPK harus memeriksa dan jika terbukti segera ditahan. Juga harus memeriksa semua pejabat, keluarga pejabat dan pengusaha yang terlibat kasus pengadaan KRL eks Jepang itu. Dengan demikian, KPK tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya, Terkait kasus korupsi hibah KRL ini, KPK pernah memeriksa Direktur Transformasi dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Paruli Lubis, Direktur Anggaran I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Parluhutan Hutahaen. Direktur Jenderal Perkeretaapian Dephub Wendi Aritenang, sayangnya hingga kini tak jelas status pejabat itu, padahal diduga kuat mereka juga terlibat. (ENDY)

bilang dewan itu sering jalan. Karena mereka tidak bisa melihat aturan dan UU. Tapi kita selaku wakil dia menyesuaikan aturan dan UU,'' tandas politisi Partai Gerindra ini. Di lain pihak Sekwan DPRD Provinsi Jambi, Dra Emi Nofisah ketika dikonfirmasi membantah jika anggaran perjalanan dinas dewan di tahun 2011 ini mencapai belasan miliar. ''Tidak ah, cuma Rp 3 miliar,'' ujarnya. ''Termasuk dalam dan luar daerah. Itu namanya peningkatan kapasitas anggota dewan,' tambah Emi Nofisah. Disinggung apakah Bintek bagi anggota dewan itu harus dilakukan di DKI Jakarta, Emi hanya menjawab diplomatis. ''Kalo Bintek memang dianggarkan di Jakarta. Setahun empat kali dilaksanakan. Dimana bintek untuk alat kelengkapan, berupa badan kehormatan, banmus, komisi dan lainnya,'' jawabnya.(INRO)

Megawati Sindir Korupsi Century Belum Beres

ANGGODO BERSAKSIâ&#x20AC;&#x201C; (foto combo) Anggodo Widjojo bersaksi untuk terdakwa kasus upaya penyuapan terhadap pimpinan KPK, Ary Muladi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (15/3). Anggodo menjelaskan tentang kronologis dugaan percobaan suap terhadap sejumlah penyidik dan pimpinan KPK, ia juga menjelaskan jumlah uang yang akan diserahkan tersebut melalui Ary Muladi.

Komitmen SBY Berantas Korupsi

DIPERTANYAKAN JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, mempertanyakan komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat, adanya indikasi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, dalam Rancangan Undangundang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Salah satu indikasi pelemahan pemberantasan korupsi dalam RUU Pemberantasan Tipikor, dihilangkannya sanksi hukuman mati bagi koruptor. Padahal, korupsi itu mematikan kan? Pelan-pelan yang dimatikan masif, jadi kenapa harus dihapus. Moralitas hukumnya gimana itu," ungkap Ketua KPK pada Karya Latihan Bantuan Hukum 2011, di LBH Jakarta, Senin pekan lalu. Selain itu, KPK mempertanyakan apakah ada partisipasi masyarakat umum sebelum RUU itu dipublikasikan. Selayaknya, sebelum RUU itu dipublish, ada sebuah survei yang mengajukan. "Saya nggak apa itu sudah dilakukan atau tidak? Dan saya nggak tahu bila tidak, apakah itu cacat demokratis, silahkan tanya yang berwewenang," pintanya. Busyro menyarankan tidak perlu dilakukan revisi terhadap UU Tipikor, namun RUU Tipikor yang sudah bergulir saat ini, lebih baik ditambahkan sanksi sosial. Misalnya, terdakwa korupsi wajib setiap Sabtu dan Minggu

pakai seragam 'Saya Koruptor" sambil dihukum membersihkan jalan umum. Sehingga masyarakat tahu, oh itu sang koruptor. Dampaknya jelas ada efek, mengingat selama ini tak ada efek jera bagi koruptor, sehingga kasus korupsi di Indonesia semakin merajalela. Pelaku korupsi sudah banyak dijebloskan ke penjara, muncul koruptor baru. Ditambahkan terkait RUU Tipikor akan ditanyakan langsung ke Presiden, karena jika RUU itu tetap dipertahankan, jelas ini bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Di tempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak revisi RUU Tipikor yang disiapkan pemerintah karena berpotensi melemahkan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi. "Ada sembilan kelemahan mendasar dan prinsip dalam RUU Tipikor yang diajukan pemerintah," kata Peneliti Hukum ICW, Donal Fariz. Pertama, menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Kedua, penghilangan pasal yang dapat membuat kasus-kasus besar seperti Bank Century sulit diproses dengan UU Tipikor. Ketiga, hilangnya ancaman hukuman minimal di sejumlah pasal. Padahal ketentuan tentang

ancaman hukuman minimal ini adalah salah satu ciri dari sifat extraordinary (luar biasa) korupsi di Indonesia. Keempat, adanya penurunan ancaman hukuman minimal menjadi hanya satu tahun. "Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan hukuman percobaan bagi koruptor," katanya. Kelima, melemahnya sanksi terhadap mafia hukum seperti suap untuk aparat penegak hukum. Dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001 suap untuk penegak hukum seperti hakim dapat diancam hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan di RUU Tipikor ancaman minimal hanya satu tahun dan maksimal tujuh tahun. Keenam, ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor kasus korupsi. Ketujuh, korupsi dengan kerugian negara dibawah Rp25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum. Kelemahan kedelapan, kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam RUU. Padahal dalam pasal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Kelemahan terakhir, ICW tidak menemukan RUU Tipikor yang mengatur tentang pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang yang digunakan dan hasil untuk korupsi, dan penutupan perusahaan yang terkait korupsi.(ENDY)

JAKARTA - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan menyindir pemerintah terkait penanganan kasus korupsi Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang tidak kunjung tuntas, tidak tersentuh lagi, tidak jelas penanganan dan tak jelas kemana larinya sekarang ini. "Bank Century mana beritanya? Padahal sudah diputuskan secara terhormat oleh DPR RI, kok malah sudah hilang begitu saja, ada apa ini?. Masyarakat selalu mempertanyakan, tapi pemeritah terkesan diam aja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa," ungkap Mega dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Mantan presiden melanjutkan, persoalan korupsi Century merupakan persoalan hukum yang belum beres di Indonesia dan cerminan hukum yang belum tuntas. "Ingat, ini masalah hukum peradilan kita loh, kalau tidak didorong secara politik ya di diamkan. Karena itu kita semua tak bosan-bosannya untuk tanya," tegas putri kedua mantan Presiden pertama Ir Soekarno. Di sisi lain, Megawati mempertanyakan pemberi suap kasus cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang saat ini raib. Mengingat, hingga kini yang memberi tidak pernah tersentuh, tapi yang diberi terus kena. Lucunya, lembaga penegakan korupsi selalu berkelit ketika ditanya sang pemberi suap. "Ini saya protes. Padahal keadilan bagi setiap warga negara di mata hukum sama, tak ada perbedaan. Namun diskriminasi hukum itu, ternyata masih ada toh," tandasnya. Bahkan, terkait pemanggilan dirinya oleh KPK tempo hari. "Saya menilai, hal itu sangat tidak tepat karena masalah itu, kan terjadi di DPR. Apa mereka (KPK-red) tidak tahu dan mendengar. Kok, saya yang dikejarkejar. Kejar itu si pemberi yang raib," ungkap Megawati. Megawati mengaku membela kadernya sampai mati, jika memang kasus cek perjalanan itu dipolitisasi. "Buat saya bagi mereka yang secara hukum formal dapat terbukti bersalah silakan jalankan. Tapi yang mengalami fitnah politik kita bela habis, jika kasusnya dipolitisasi" sambungnya dengan nada serius. (ENDY)

KPK Periksa Anggota Dewan Pertimbangan Presiden JAKARTA - Siti Fadilah Supari, anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanganan outbreak flu burung di Departemen Kesehatan pada tahun 2006, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 52 miliar. Siti Fadilah, bekas Menkes di era presiden SBY ini datang ke KPK, Jumat pekan lalu, sekitar pukul 08.20 WIB. Kedatangan di pagi hari ini, nampaknya untuk menghindari kejaran wartawan. "Benar, hari ini, Siti Fadilah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kemenkes Ratna Dewi Umar," papar

Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta. Dalam pemeriksaan sebelumnya, tersangka Ratna menuding Siti Fadillah Supari sebagai Menkes saat ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dari pengadaan alat kesehatan penanganan flu burung. Mengingat, Siti Fadilah yang memerintahkan dirinya untuk melaksanakan perintah pengadaan. Selain menyebut nama Siti Fadillah, tersangka Ratna juga meminta pemenang proyek PT Prasasti dengan Direktur Utama sekaligus komisaris PT Prasasti Mitra, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo agar diperiksa. Mengingat, bos MNC TV ini yang mengatur proses tender, melakukan mark up pengadaan alat Kesehatan.

Tersangka Ratna juga menuding PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pemegang tender pengadaan alat kesehatan untuk penanganan outbreak flu burung di Departemen Kesehatan pada 2006. "Saya hanya melaksanakan perintah Menteri kesehatan, ketika itu perencana dibuat dari bina pelayanan medik dasar sebelum saya. Bahkan saat saya yang memegang pengadaan proyek ini, mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 7 miliar lebih," ungkap tersangka Ratna. Kasus korupsi ini, bermula niat pemerintah ingin menekan masalah Flu Burung yang semakin merebak. Untuk itu, dibutuhkan pengadaan

alat kesehatan yang dipegang oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Namun PT RNI tidak bekerja sama sekali, dan melimpahkan kewajibannya ke PT Prasasti Mitra dimana Komisaris serta Direktur Utamanya adalah Bambang Rudijanto Tanoesudibjo yang juga tercatat sebagai komisaris PT Media Nusantara Cipta (MNC). Sebuah dokumen yang diperoleh, menyebutkan susunan pendiri, pengurus, dan pemegang saham perusahaan sebagai berikut: Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Utama), Sri Andina Surjati, Hariyanto Tanoesudibjo (Komisaris Utama, Hartono

Tanoesoedibjo, Ratna Endang Soelistiowati, Sutikno (Direktur), dan Harly Soeradi (Komisaris). Sejak saat itu, Prasasti menjadi pemegang penuh pengadaan alat kesehatan. Namun justru terjadi penggelembungan atau mark up harga. Selain itu, terdapat penunjukan langsung rekanan, PT Prasasti Mitra. Bahkan, proyek ini tidak lepas dari praktik manipulasi serta suap untuk meloloskan proyek ini. Manipulasi tersebut, yakni dengan ikut dicantumkannya sejumlah alat kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan flu burung, seperti alat bedah medik. Misalnya yang dibeli alat bedah rumah sakit dan lain-lain yang jauh dari relevansinya. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 143 4 â&#x20AC;&#x201C; 10 APRIL 2011

KORUPSI

SUMUT

Kepsek 014746 Diduga Selewengkan Dana Bos TINJAU PAMERANâ&#x20AC;&#x201C;Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi Menteri Pertanian Suswono (kanan) dan Penjabat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho (2 kiri) mendengarkan penjelasan peserta pameran 100 Tahun Industri Kelapa Sawit Indonesia di Medan, Sumut, Rabu (30/3). Seluruh perkebunan kelapa sawit diharapkan memiliki sertifikat ISPO paling lambat tahun 2014 untuk mendukung daya saing kualitas dan harga jual CPO.

GAPKI Harus Turut Menjaga Hutan Indonesia SATU abad komersialisasi sawit di Indonesia yang diawali dengan perkebunan skala kecil kala itu di Sumatera Utara pada tahun 2011, tak bisa dipungkiri bahwa perkembangannya hingga sampai saat ini juga telah memberi dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta dampak lingkungan. Selain masalah konflik lahan, dampak yang paling santer dalam beberapa tahun ini menjadi pembahasan dunia internasional dan juga untuk tahun-tahun yang akan datang adalah masalah perubahan iklim, dimana perkebunan sawit telah memicu terjadinya perubahan tutupan hutan secara ekstrem yang mengakibatkan pelepasan korbondioksida ke atmosfir dan menyumbang 20% emisi karbon global. Hutan-hutan di Sumatera Utara juga tidak ketinggalan menjadi sasaran konversi lahan perkebunan sawit baik secara legal maupun illegal. Saat ini saja hampir seluruh kawasan konservasi yang ada di Sumut (seperti TNGL, SM Karang Gading-Langkat Timur Laut, SM Dolok Surungan, Holiday Resort, dll) bermasalah dengan sawit. Selain itu, dalam revisi kawasan hutan Sumut (revisi SK Menhut No: SK.44 Tahun 2005) yang saat ini

masih dalam proses, dari 700 ribu hektar kawasan hutan yang diusulkan diluarkan kurang lebih 40 persen nya adalah untuk kepentingan sawit. Dan saat ini hutan dan lahan gambut yang berada di Pantai Barat Sumatera Utara juga sedang terancam ekspansi sawit. Sehingga wajar jika kemudian banyak pihak (khususnya LSM Internasional) melakukan kampanye dan advokasi boikot minyak sawit Indonesia terhadap perusahaanperusahaan konsumen CPO. Hal tersebut merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. "Oleh sebab itu, GAPKI sebagai wadah pengusaha sawit di Indonesia sudah sepatutnya memanfaatkan momentum seratus tahun ini dengan mereposisi perannya sebagai pioneer dalam perlindungan kawasan hutan. GAPKI harus tegas dalam mengayomi anggotanya yang merusak hutan dan kawasan hutan, menjadi katalisator dalam konflik lahan," kata jimmy Panjaitan, Sekjen KPHSU, Sabtu pekan lalu. Lanjutnya, GAPKI sudah sepatutnya memprakarsai pendanaan keadilan iklim di Indonesia untuk membiayai program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai dampak dari ekspansi sawit di Indonesia. (MEI)

Tersangka Mark Up Lahan RPH akan Bertambah TEBING TINGGI - Jaksa penyidik kasus dugaan korupsi mark up pengadaan lahan Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Tebingtinggi, tak berani menahan Ketua Panitia Pengadaan, Arianto Sianturi SP meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Kita masih menunggu surat perintah tahan dari Kajari, Lumumba Tambunan SH," ujar Zulfan Tanjung SH kepada wartawan, Senin pekan lalu, usai melakukan pemeriksaan tahap kedua tersangka. Diketahui, dugaan korupsi mark up pengadaan lahan RPH di Jalan Intan Kelurahan Tambangan Kecaamatan Padang Hilir Tebingtinggi sebesar Rp 550 juta dengan pagu anggaran Rp 630 juta dari APBD 2006. Kemudian, sebanyak 17 pertanyaan dan 12 saksi termasuk mantaan Kadis Pertanian, drh Adhi Nirwan Soecipto telah diperiksa. Namun, Kejari

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Tebingtinggi belum juga menetapkan jumlah kerugian negara yang terjadi walau audit BPKP telah dilakukan. Julfan mengakui tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan terjerat dalam dugaan korupsi mark up pengadaan lahan RPH. "Ada kemungkinan tersangka bertambah," sebut Zulfan. Kuasa hukum tersangkan, Basyahruddin Nasution SH memaparkaan, hingga kini belum ada penahanan dan penangguhan terhadap kliennya, Arianto Sianturi. Hanya saja, pemeriksaan terhadap kilennya terus berlanjut bersama saki-saksi lainnya. Tersangka yang dijumpai usai pemeriksaan mengaku siap membongkar semua nama-nama oknum yang terlibat dalam pengadaan lahan RPH. "Saya akan membongkar seluruh orang yang terlibat dalam kasus RPH ini," ujar Arianto namun enggan menyebutkan identitas oknum yang terlibat. (MBAC)

BATUBARA - Kepala Sekolah Dasar Negeri 014746, Kwala Sikasim, Sei Balai, Syahrul AMpd diduga menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Besar dana yang diselewengkan mencapai ratusan juta, hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Masyarakat Penegak Penggerak Pembangunan Masyarakat Batubara Sejahtera dan Berjaya (MP3 Bajaya), yang juga pemerhati pendidikan Drs Dahwir Supriyanto diruangan kerjanya di Lima Puluh, Sabtu pekan lalu. Dalam pengelolaan dana BOS, Kepsek tidak mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah sehingga kebutuhan siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar jadi terkendala dan dapat menyebabkan pendidikan di daerah itu akan menjadi terhambat dan tertinggal. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan yang menjadi visi dan misi Pemkab

Batubara. Dinas Pendidikan sangat perlu melakukan evaluasi dengan segera kepada Syahrul AMpd yang juga jarang ditempat pada saat jam dinas. Untuk berhasilnya visi misi Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM mewujudkan masyarakat sejahtera dan berjaya. Salah seorang guru yang namanya minta tidak dipublikasikan menjelaskan bahwa sama sekali para dewan guru tidak pernah diajak bermusyarawah dalam pengelolaan penyaluran dana BOS. Usulan-usulan dewan guru dan komite selalu diabaikan padahal usulan untuk kepentingan siswa. Sementara Ketua Komite Abdul Rahman Manurung mengatakan bahwa rapat komite jarang sekali dilaksanakan karena anggota komite lainnya kurang tanggap terhadap pendidikan. "Tapi Kepsek ada koordinasi kepada saya dan setiap bulan saya mendapat honor Rp 500 ribu yang dananya diambil dari dana BOS. Dalam per triwulannya hampir Rp 400 juta yang diterima sekolah. Kepsek kurang respon akan dana BOS kepada guru karena para

dewan guru sering menggunakan dan memanfaatkan dana BOS untuk keperluan pribadi," ucapnya. Kepsek saat dikonfirmasi tidak berada ditempat dan dewan guru serta komite juga tidak mengetahui keberadaannya. Kepala Dinas Pendidikan Batubara Drs TM Syafii MPd melalui Kabid Dikdas Drs Surya Darma MPd saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa ketua dan pengurus komite tidak dibenarkan menerima dana BOS. Dana BOS adalah untuk kepentingan siswa. Disdik akan melakukan proses terhadap kebijakan yang diluar ketentuan. Selaku pengurus komite seharusnya membantu akan kebutuhan sekolah dan bukan memanfaatkannya. Anggota DPRD Batubara H Dazanul Fadli Saragih SHi mengatakan bahwa dewan guru dan komite harus mengetahui penggunaan dan penyaluran dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sangat disesalkan kepala sekolah yang menggunakan dana BOS tidak tepat sasaran yang berakibat pendidikan tidak akan berjalan. Kepala sekolah

harus bermusyawarah dalam menggunakan dana BOS, baik kepada dewan guru maupun kepada semua komite sekolah. "Komite sekolah merupakan wakil masyarakat yang pengangkatannya melalui pemilihan. Oleh karenanya dalam melakukan pemilihan komite pilihlah orang yang benar-benar mengerti dan paham akan pendidikan. Jangan dipilih komite yang ditunjuk kepala sekolah karena besar kemungkinan akan terjadi kolusi yang berakibat dilakukannya penyelewengan dana BOS," kata Fadli. Lanjutnya, wali murid, komite dan dewan guru memiliki hak untuk mengetahui penyaluran dana BOS. Yang sangat disesalkan adanya komite yang mendapat bagian dari dana BOS. "Terkait permasalahan ini, dalam waktu dekat kita akan panggil semua pihak yang terkait agar penyelewengan dana BOS tidak akan terjadi lagi sehingga tujuan pendidikan menciptakan manusia mandiri, beretika, beriman dan bertaqwa segera terwujud," ucap politisi Partai Demokrat. (TRIS)

Mapancas Desak KPK Tangani Korupsi TPAPD

TUNTUT FASILITAS KAMPUSâ&#x20AC;&#x201C; Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Mahasiswa UMSU, melakukan unjuk rasa di kampus, mereka, Medan, Sumut, Senin (28/3). Mereka menuntut pihak rektorat agar memperbaiki fasilitas kampus yang menunjang proses pendidikan.

SMI Beberkan Korupsi Amri Tambunan MEDAN - Sentral Monitoring Informasi (SMI) membongkar dugaan korupsi APBD Deliserdang tahun 2004. Bupati Deliserdang disinyalir terlibat ikut merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Imbasnya, Kejatisu diminta untuk memeriksa Amri Tambunan yang sampai saat ini masih menjabat. Ketua Pengurus Cabag (PC) SMI, Nabhani didampingi sekretaris Muda Juanda Hasibuan dalam aksi unjukrasa, Senin pekan lalu mengatakan, Kejatisu diminta untuk memeriksa Bupati Deli Serdang. Lebih lanjut dikatakan Nabhani, informasi yang dihimpun adanya indikasi kuat telah terjadi penyimpangan keuangan negara di Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2003 dan 2004. Diterangkannya, dalam belanja APBD TA 2003 yang menjadi beban dalam perhitungan APBD TA 2004 sebesar 37.487.543.958,64 sehingga beban pengeluaran TA 2003 yg menjadi beban di TA 2004 berindikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 25.095.866.736,38. Dibeberkannya, sampai pada tanggal 16 Mei 2005 masih ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Dan sesuai dengan data yang kami temukan sampai pada akhir tanggal 25 mei 2005 baru menyetor sebesar 1.950,599,337,90 hanya berkisaran 7,77 persen dari yang direkomendasikan oleh lembaga terkait. Selain itu indikasi kuat terjadi TPK terhadap penerimaan dana darurat pada tahun 2004 sebesar 5.995.000.000,00 melalui rekening khusus kepala daerah yang tidak dipindahbukukan ke rekening kas daerah. Di mana hal tersebut telah

melanggar Peraturan Mentri Dalam Negeri RI No.2 Tahun 1994 Pasal 4 ayat (6). Pada hal lain, kami juga menemukan adanya kecurigaan permainan dalam memanipulasi pendataan keuangan daerah sebab Pemegang Kas daerah (PKD) tidak , pernah melakukan rekonsiliasi Bank secara rutin yang mengakibatkan saldo kas daerah di Bank per 31 Desember 2004 lebih besar Rp 36.846.168.388,43 Jika di bandingkan dengan saldo yang tercatat pada buku kas umum, di mana sampai pada tanggal 16 mei 2005 PKD tidak dapat menunjukkan bukti untuk mendukung alasan outstanding chek dan nota yang belum diterima dari bank. Untuk itu, kita meminta agar Kejatisu memeriksa Bupati Deli Serdang, sehingga kesejahteraan akan tercipta di daerah ini, bila pemerintahannya benar-benar bersih dari dugaan penyakit Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dalam pemberantasan korupsi telah menjadi konsep dasar pembangunan seluruh daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang madani dan hakiki. Oleh sebab itu pemerintahan Republik Indonesia telah meletakkan dasar-dasar teknis dalam pengelolaan keuangan pemerintahan baik yang didaerah maupun pusat.

Oleh karenanya, setiap penyalahgunaan anggaran negara wajib di pertanggung jawabkan oleh setiap kepala daerah kepada lembagalembaga terkait yang telah dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta kepada pihak Yudikatif (Penegak hukum) yang ada di Indonesia. Sayangnya, terkait hal itu, ketika dikonfirmasi Bupati Deli Serdang, Amri Tambunan ke nomor 08126060xxx saat dihubungi tak berhasil, meski nada panggil tersambung 2 kali, namun tak diterima. Begitu juga ketika di SMS dan disinggung soal, APBD tahun 2003 yang ditenggarai dibebankan kepada APBD tahun 2004. Sehingga diduga negara dirugikan sekira Rp 25 miliar. Sampai berita ini naik cetak (MBAC) belum dibalas.

MEDAN - Mahasiswa Pancasil (Mapancas) Kota Medan, kembali melakukan aski demonstrasi secara meraton ke kantor pemerintahan dan penegak hukum untuk mendesak KPK mengambilalih dugaan korupsi Rahudman Harahap. Desakan ini digaungkan Mapancas setelah sekian lama menunggu hasil penyidikan Kejatisu, yang tidak juga menahan Rahudman Harahap yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana TPAPD Kabupaten Tapsel sebesar Rp 1,5 miliar. Mapancas menilai, Kejatisu sebagai lembaga penegak hukum telah `mandul` untuk menegakkan supermasi hukum di Sumatera Utara. Selain kasus dugaan korupsi dana TPAPD, masih banyak kasus lain yang diduga diendapkan. "Sebelum Rahudman lebih jauh melakukan korupsi di Kota Medan, kita meminta KPK mengambilalih dugaan korupsi yang dilakukannya saat menjabat Sekda Tapsel," ujar Koordinator Aksi, Muhammad Fandi Ginting dalam orasinya di Gedung DPRD Sumut, Selasa pekan lalu. Fandi menjelaskan, selain dugaan korupsi dana TPAPD sebesar Rp 1,5 miliar Rahudman Harahap juga diduga melakukan korupsi pada APBD Tapsel tahun 2005 sebesar Rp 13,8 miliar. Jadi, seharusnya Kejatisu mendesak Kejagung untuk mempercepat proses ijin presiden turun. "Dengan tidak ditahan, Rahudman Harahap bisa merasa hebat. Dan kemungkinan perbuatan yang sama akan dilakukan di Pemko Medan," tandas Fandi. "Perbuatan yang sama dilakukan Rahudman Harahap sudah kita lihat. Dugaan korupsi peruntuhan Pasar Sukaramai dan alokasi kios pedagang menjadi buktinya," sebut Afandi dalam orasi. Aksi demonstran akhirnya diterima perwakilan DPRD Sumut. Selanjutnya, massa melanjutkan perjalanan ke Pemko Medan dan Polresta Medan dengan aspirasi dugaan korupsi dan pencurian besi Pasar Sukaramai. (MBAC)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

KORUPSI

LIPSUS

Anggaran Fiktif, DPRD Tidak Berfungsi

Rp 10,8 Miliar Proyek Bencana Paluta

Tragis, dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 senilai Rp 10,8 miliar untuk penanggulangan bencana diduga ditelap. Padahal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat mengalokasikan dana sebesar itu untuk keselamatan rakyat di daerah, agar terhindar dari bencana alam. NAMUN kenyataan di lapangan, sejumlah proyek yang diusulkan dikerjakan asal jadi. Bahkan di antaranya ada yang tak dikerjakan sama sekali. Dugaan korupsi berjamaah itu terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat menyalurkan dana untuk Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2010 sebesar Rp 10,8 miliar lebih. Dana sebesar itu, merupakan bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana alam tahun 2010 lalu. Dalam surat BNPB yang ditandatangani Ir Fatchul Hadi

Dipl HE, selaku Sekretaris BNPB Pusat, tertanggal 25 November 2010, Kabupaten Paluta merupakan salah satu dari 11 kabupaten di Sumut yang menerima bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun 2010. Pemkab Paluta dalam pertemuan yang diadakan di Batavia Sunda Kelapa Marina, Jakarta Utara, itu dihadiri Wakil Bupati Riskon Hasibuan, selaku Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah Mou ditandatangani, akhirnya dana yang bersumber dari BNPB tersebut disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paluta. Sesuai usulan, dana sebesar Rp

10,8 miliar lebih tersebut, untuk membangun bronjong pada sungai di sembilan kecamatan yang ada di kabupaten Paluta. Namun kenyataan di lapangan, proyek itu fiktif. Hasil investigasi, dari sembilan kecamatan yang diusulkan, hanya di Kecamatan Dolok dengan satu proyek yang dikerjakan. Yakni pembuatan bronjong penahan tebing pada Sungai Asahan, Pasar Sipiongot, sepanjang 314 meter. Namun proyek pembuatan bronjong ini diduga fiktif. Pantauan di lapangan, panjang bronjong ditaksir hanya 40 meter dari 314 meter yang diusulkan. Proyek senilai Rp 750 juta ini, terkesan dikerjakan asal

jadi. Sementara proyek yang sama di Kecamatan Dolok sepanjang 212 meter senilai Rp 500 juta, tidak ditemukan sama sekali. Saruhum Hasibuan SH, Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Lintas Masyarakat (Kesbanglinmas) Paluta, saat dikonfirmasi menyatakan keheranannya mengapa media mengetahui tentang proyek ini. "Kok, tau. Tidak ada itu semua," ucapnya heran. Menurutnya, anggaran belum keluar. Namun saat diajak untuk mengecek ke BRI Cabang Gunung Tua, Saruhum mengelak. Sementara pihak BRI Cabang Gunung Tua menolak untuk dikonfirmasi dengan alasan

rahasia nasabah. Namun saat di cek ke BRI Cabang Langgapayung, di sana diperoleh informasi bahwa dana sudah ada. "Yang jelas, anggarannya sudah ada," kata pihak BRI Langgapayung sambil menolak permintaan print out dana tersebut, Jumat dua pekan lalu. Sedang informasi yang diperoleh, dana sudah cair dari BNPB sejak 25 November 2010 lalu. Salah seorang pagawai Kesbang Linmas yang tak ingin disebutkan namanya menyatakan, anggaran Kesbang Linmas sebesar Rp 2 miliar, sudah cair. "Anggaran sudah keluar, tapi tidak jelas peruntukannya," ucap staf Kesbang Linmas tersebut.(MEI/DTK)

hasbullah hadi

abdi nusa tarigan

Tidak Mengetahui Permasalahan

Ada Temuan, Aparat Jangan Diam

ADANYA dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Paluta yang diduga di Mark up oleh Kesbanglinmas jelas banyak pihak yang harus bertanggung jawab. tidak hanya DPRD Paluta yang harus bertanggung jawab tetapi Pemprovsu yang merupakan sumber dana tersebut juga harus bertanggung jawab dalam penyalurannya. Saat KPK Pos berkunjung ke Pemprovsu untuk menanyakan kebenarannya apakah Pemprovsu mengeluarkan dana bantuan rehabilitasi di Paluta. Kabag Biro Keuangan Pempropsu Drs Zulfan Batubara mengaku pihaknya (Biro Keuangan Pemprovsu) tidak pernah memberi bantuan terkait dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Paluta. Zulfan pun mengaku terkejut dan mempertanyakan kapan Paluta terkena bencana alam. Karena sepengetahuannya Paluta tidak pernah dilanda bencana alam. “Kapan Paluta terkena bencana alam. Setahu saya yang pernah kena bencana alam itu Nandailing Natal bukan di Paluta. Kami tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk dana rehabilitasi di Paluta. Bagaimana mau memberi bantuan sementara bencana alamnya saja tidak pernah terjadi,” tegasnya. Di tempat terpisah, Ketua Komisi A DPRDSU Hasbullah mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Hasbullah pun mengaku heran kenapa ada dana rehabilitasi di Paluta sementara bencana alam tidak pernah terjadi. Saat KPK Pos meminta komentar terkait langkah apa yang akan diambil DPRDSU terkait masalah tersebut. Hasbullah tidak bisa memberikan keterangan dan komentar. Dengan alasan beliau belum mendegar dan mempelajari masalah tersebut. “Saya tidak bisa memberikan komentar apapun kepada anda karena saya belum pernah mendengar masalah ini. Jika saya sudah mendengar dan mempelajarinya maka saya baru bisa berkomentar dan menentukan sikap apa yang harus saya lakukan selaku Ketua Komisi A dan para anggota saya,”jelasnya. (VER/

DANA rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana senilai Rp 10.858.205.000 tahun 2010 untuk daerah Padang Lawas Utara terkesan fiktif. Alasannya, pihakpihak terkait seperti Pemprovsu dan DPRD Sumatera Utara sama sekali tidak mengetahui adanya dana tersebut. Padahal pengumuman lelangnya sudah dilaksanakan 18 Januari 2011. Dan yang lebih anehnya lagi, tidak diketahui siapa pemenang tender proyek tersebut dan ada indikasi dana rehabilitasi tersebut di markup oleh Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paluta. Menyikapi masalah tersebut, Abdi Nusa Tarigan SH seorang praktisi hukum sangat menyesalkan jika dana tersebut diselewengkan. "Seharusnya, Pemprovsu, DPRDSU dan aparat hukum kita jangan membuat masyarakat jadi bingung. Dengan sikap tidak tahu tersebut akan membuat opini jelek bagi masyarakat," cetusnya. Jika sudah ada temuan begini seharusnya jangan di diamkan saja. Pihak aparat hukum harus bergerak cepat. Akan tetapi jika memang aparat penegak hukum tidak bisa bekerja maksimal dan mengambil sikap tegas, apa boleh buat terpaksa KPK harus turun tangan dan mengambil alih semua permasalahan. Menurut Abdi Nusa, jika dilihat dari mekanisme lelang, untuk mengungkapkan kasus markup tersebut tidaklah sulit. Tanggal pengumuman lelang sudah diketahui. Dari sini sudah bisa dilacak siapa pemenang tender ke 14 paket tersebut. Karena setiap pelaksanaan pengumuman anggaran dilaksanakan maka panitia anggarannya juga sudah ditetapkan. Apalagi dana tersebut sudah mencapai miliaran rupiah. "Karena dalam peraturan perundang-undangan, setiap proyek diatas Rp 100 juta haruslah ditenderkan," jelas Abdi.(FER)

VIN)

DANA rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam tahun anggaran 2010 di Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 14 paket senilai Rp 10.858.205. 000 miliar. Pengumuman lelang umum tanggal 18 Januari 2011, tapi hingga saat ini tidak diketahui pemenang tendernya siapa. Diduga, dana ini di mark up Kesbanglinmas Paluta atas nama Plt kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paluta. Dana rehabilitasi tersebut merupakan penipuan dan masuk dalam tindak pindana korupsi. Karena anggaran yang dikeluarkan merupakan anggaran fiktif dan merugikan uang negara. Hal ini disampaikan praktisi hukum Harmuzan SH MH. Harmuzan pun menjelaskan bahwa dengan adanya temuan tersebut sudah tentu masalah itu dibawah pengawasan anggota dewan khususnya anggota DPRD Paluta. Dewan jangan tunggu didemo masyarakat baru bekerja. Tetapi dewan harus lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Dia mengatakan dana rehabilitasi ini belum terkuak ke publik. Dan data yang dikumpulkan juga belum tentu akurat. Untuk itu, mungkin saja itu Cuma isu. Dan yang lebih mengetahuinya apakah kasus tersebut benar atau hanya sekedar isu adalah DPRD Paluta. Jika DPRD Paluta mengetahui telah terjadi mark up dan kasus itu bukan hanya isapan jempol belaka maka DPRDSU harus secepatnya menegur DPRD Paluta untuk mengklarifikasi kebenaranya dan mengusut kasus tersebut. “DPRD Paluta harus mengklarifikasi kasus tersebut, kenapa ada dana fiktif dalam penyaluran anggaran yang bersumber dari pemerintah. Karena DPRD kan merupakan wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apa lagi ini menyangkut kepentingan rakyat,”ujarnya. Kita berharap semoga ini hanya sekedar isu. Karena tidak mungkin mereka (Kesbanglinmas) benari melakukan hal tersebut. Karena anggaran pemerintah tidak mungkin semudah itu dikeluarkan hanya untuk anggaran fiktif. Dan masyarakat sangat berharap kepada anggota dewan untuk mengusut ini semua. Karena anggota dewan yang harus mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penanganan kasus ini tidak perlu KPK turun untuk menyelesaikannya. karena KPK dan tipikor menangani kasus yang lebih serius. “Kita lebih berharap anggota dewan yang mengawasi pemerintahan yang menyelesaikan kasus ini. kalau mereka tidak bisa mengawasi maka anggota dewan tidak berfungsi,” tegasnya. (VIN)

Aneh, Kenapa Harus Kesbanglinmas SUNGGUH suatu hal yang aneh jika yang menangani dana rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan banjir di daerah Paluta diserahkan kepada Kesbanglinmas. Demikian di ucapkan Sarma Hutajulu SH, seorang praktisi sekaligus aktivis perempuan Sumut.

"Menurut saya, ada keanehan yang terjadi. Selama ini yang menagani dana rehabilitasi penanggulangan bencana alam diserahkan kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati Paluta untuk menanganinya. Kok sekarang justru diserahkan kepada Kesbanglinmas?"

tanya Sarma heran. Biasanya, lanjut Sarma, dana bantuan untuk bencana alam tersebut digunakan untuk hal-hal diluar dugaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan justru bukan untuk dipermainkan atau diselewengkan. Dan yang menjadi tanda

tanya besar bagi Sarma, kenapa Kesbanglinmas harus ikut dan terlibat dalam tender dana rehabilitasi tersebut. Toh sudah ada bagian kerjanya masing-masing.Jadi mengapa harus mengerjakan yang bukan pekerjaannya? kata Sarma. Dalam hal ini pemerintah

harus lebih jeli. Jika kabar dari Paluta tersebut sudah mencuat kepermukaan, seharusnya pemerintah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan kebenaran dugaan markup yang dilakukan Plt.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Paluta. Jika memang terjadi

penyimpangan, aparat hukum haruslah mengambil sikap tegas. Jangan hanya duduk diam sementara hak yang seharusnya menjadi milik masyarakat diambil untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tegasnya.(FER)


KPK POS

6

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

N A D RIAU JAMBI

POLITIK

Anas Maamun Pemimpin Kharismatik BAGANBATU - Annas Maamun memang sosok yang karismatik, yang membuat kepemimpinannya selama lima tahun yang lalu. Dengan melihat semua perubahan nyata yang telah diperbuatnya Annas seorang putra Bagan yang dilahirkan 1941 lalu itu, pada Pilkada Rohil oleh masyarakat dijagokan untuk yang kedua kalinya menduduki kursi Bupati Rokan Hilir periode 2011-2016. Annas Maamun memilih pendampingnya untuk yang kedua kalinya sebagai calon Wakil Bupati H. Suyatno. Pasangan ini dinilai sangat

serasi dan kompak, sebab sosok yang memiliki postur tubuh yang ganteng dan tampan, sedikit bicara tapi banyak bekerja sebelum

menduduki jabatan Wakil Bupati Suyatno perioede 2006-2011 menduduki jabatan Kepala Dinas Sosial Rohil Dalam perjalanan karirnya Suyatno telah menunjukkan prestasi yang baik Kampanye hari kedelapan. Annas Maamun tampil bersama pasngannya Suyatno Dalam Pilkada Rohil kali ini, Annas – Suyatno dicalonkan memimpin Rokan Hilir

periode 2011-2016 dengan satu niat dan tekad bulat, jika terpilih akan melanjutkan pembangunan yang telah dirancangnya untuk lima tahun kedepan akan lebih baik lagi demi kemajuan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Arah pembangunan akan lebih difokuskan membantu masyarakat yang belum mempunyai kebun sawit seluas 2 hektar per KK

Selain itu Annas Juga berjanji akan memprioritaskan bidang penddikan. dengan membangun sekolahsekolah unggulan. Di samping kabinet Annas–Suyatno nanti, tetap mengedepankan kwalitas SDM tanpa membedakan suku, ras dan hal lainnya, untuk secara bersama sama membangun Rokan Hilir kedepan. (AK/SP)

Annas Maamun: Canangkan Konsep Pembangunan Masa Depan BUPATI Kabupaten Rokan Hilir, H.Annas Maamun mencanangkan pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir bisa dinikmati oleh anak cucu kelak. Ssebab itu segala pembangunan yang diprogramkannya ditata dengan pembagian kawasan-kawasan, sebagai bentuk penataan kota yang bagus. Dia mencontohkan seperti di daerah Bagansiapiapi sebagai ibu kota kabupaten Rokan Hilir yang dibagi dengan tatanan kawasankawasan. “Di kawasan batu enam kita canangkan sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran serta hiburan sedangkan kawasan kota sebagai kawasan pusat perdagangan dan perniagaan,”tutur Annas Maamun kepada wartawan belum lama ini di Kubu. Dia juga menjelaskan di teluk pulau dicanangkan sebagai kawasan pertanian. Sedangkan di Ujung Sembur Sinaboi dicanangkan sebagai kawasan pelabuhan niaga. Kubu dicanangkan sebagai kawasan perkebunan. “Penataan kawasan-kawasan tersebut membuat daerah kita menjadi rapi dan bagus. Dahulu presiden sukarno membangun monas, gedung MPR dan DPR RI, gelora senayan dikatakan tidak bermanfaat nyatanya sekarang disanjung dan dipergunakan oleh anak cucu hingga sekarang,”tuturnya. Dikatakannya konsep masa depan tersebut dicanangkan agar masa kedepan tidak ada lagi pembenahan-pembenahan yang menjolok. Ia menjelaskan disetiap ibukota kecamatan dibangun jalan jalur dua untuk menghindari kepadatan pengguna jalan kelak. Ia juga mengatakan dengan pembangunan infrastruktur jalan maka perkembangan suatu daerah semakin cepat. “Dengan jalan yang bagus maka harga jual tanah masyarakat menjadi meningkat. Jalan yang bagus juga menghubungkan kedaerah terisolasi. Jalan yang bagus juga dapat melancarkan transportasi hasil kebun masyarakat,”tandasnya. (KBR)

Kampanye Pemimpin Kharismatik Membludak MEMASUKI hari ke delapan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun - H. Suyatno yang berlangsung Selasa (29/3) di Lapangan PT Kura sekitar 4 KM dari Jantung Kota Baganbatu Kecamatan Bagan Sinembah. Lapangan terbuka PT. Kura dibanjiri massa pendukung pasangan ini. Sebelum memasuki lapangan Annas Mamun diarak masa pendukungnya di tengah pusat kota menggunakan mobil bak terbuka. Annas Maamun berdiri di didampingi elit politik partai koalisi. Diperkirakan seratusan mobil pribadi dan ratusan abang becak ikut mengiringi sang calon Bupati bernomor urut 2 tersebut. Diperjalanan masa pendukng Annas - Suyatno meneriakkan yel-yel, tusuk nomor 2. Akibat iringiringan tersebut Jln Lintas Baganbatu macet, mengakibatkan antrian sepanjang 4 km. Tampak Kapolsek dan Satuan Lalu Lintas kewalahan mengatur kenderaan iringiringan tersebut. Annas Maamun pakai kopiah pakaian melalyu kostum putih-putih mengangkat tangannya mengacungkan 2 jari.

BACA KPKPOS– Kampanye di Gelar di lapangan PT. Kura Bagan. Tampak di Mimbar Annas Mamaun berdampingan dengan AkbarTanjung Foto berikutnya massa Pendukung Annas Maamun sedang asik membaca KPK Pos di depan Hotel Suzuya Baganbatu saat menuggu kedatangan Annas Maamun. Meski cuaca sangat terik saat berlangsungnya kampanye, belasan ribu massa pendukung Annas-Suyatno tampak antusias mengikuti jalannya kampanye. Bahkan menjelang sore, lapangan dengan luas sekitar 6 (enam) hektar itu, kian dipadati massa yang mayoritas berprofessi petani dan pekebun sawit serta pe-

dagang dan abang becak. Kampanye Annas - Suyatno dimulai pukul 14.00 dan berakhir 18.00 Wib. Namun sebelum jadwal kampanye, ribuan massa telah lebih dulu memenuhi lapangan. Massa datang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Mereka datang berkonvoi menggunakan truk terbuka dan

mobil pribadi serta ratusan sepeda motor. Ruas jalan menuju lapangan PT. Kura yang tidak jauh dari pusat kota Baganbatu dipadati kenderaan massa yang menyaksikan jalannya kampanye tersebut Antusias massa pendukung menghadiri kampanye hari kedelapan pasangan Annas

Maamun-Suyatno, menurut berbagai kalangan dapat dimaklumi, sebab geliat pembangunan selama Annas Maamun – Suyatno memimpin Rokan Hilir periode 20062011 terbukti telah membawa perubahan besar bagi kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Bengkalis ini. Sebagaimana diketahui, sepuluh tahun yang lalu. Rokan Hilir hanyalah seonggok daerah yang tidak diperhitungkan dan belum memiliki kebanggaan. Namun dengan ketekunan dan kepiawaian yang dimiliki Annas – Suyatno berhasil “menyulap” Rokan Hilir sebagai kabupaten massa depan yang menjanjikan Kandidat yang diusung partai koalisi ini menampilkan Juru Kampanye Akbar Tanjung. ”Pilihlah pemimpin yang amanah” jangan lupa Tusuk No.2 ternyata No. ini sangat melekat dan serasi bagi pasangan yang pernah memenangkan Pemilukada 2006-2011 yang ketika itu pasangan ini No Urut 2” sesekali diselingi dengan goyang dangdut Oma Irama sambil meneriakkan yelyel tuuusuuk No. 2 ingat nomor yang lama spontanitas disambut aplaus para pendukung Annas – Suyatno.(AK/SP)

HBA: SAYA SIAP DIKRITIK KEBEBASAN masyarakat menyuarakan aspirasi pada pemerintah secara damai, baik dalam bentuk kritik, saran dan masukan. Demikian juga kepada masyarakat, tanpa tekanan, kemudian sinergitas tersebut membuahkan ide dan gagasan sangat berharga bagi pembangunan. Kondisi seperti itu merupakan salah satu cerminan kedewasaan berdemokrasi. Budaya itulah yang sekarang dibangun Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dan Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum beserta jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Salah satu cara yang ditempuh menampung aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat audiensi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Rabu (30/3), bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi. “Saya siap dikritik,” tegas

HBA. Program pemerintah yang dikritik bertujuan untuk kemajuan Jambi, tapi kritikan harus disampaikan dengan caracara positif dan sifatnya dialogis, bukan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Artinya, gubernur sangat apresiatif/ menghargai kritik terhadap dirinya sepanjang kritik itu konstruktif atau bersifat membangun. Gubernur menjelaskan, sering terjadi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, itu sahsah saja. Asalkan jangan dilakukan dengan cara anarkis. Namun menurutnya, demonstrasi terjadi karena ada sumbatan komunikasi/communication bottlenecking. Untuk itu, gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya berusaha mengatasi sumbatan komunikasi dengan mengadakan komunikasi dan dialog langsung bersama masyarakat. Salah satunya dengan lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Jambi.

Gubernur mengemukakan visi Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera) 2015 membutuhkan partisifasi dan kontrol sosial dari masyarakat. Untuk HBA menghimbau masyarakat berperan aktif mewujudkan Jambi EMAS dengan mengawal dan mengawasi program pemerintahan. Gubernur menuturkan yang dilakukannya bersama wakil gubernur selama 8 bulan menginventarisir semua permasalahan untuk kemudian diupayakan solusinya. Menyusun program sesuai visi misi, mengevaluasi semua kegiatan pemerintahan, menyusun APBD perubahan 2010 dan APBD 2011. Termasuk memuat programprogram pemerintahan dan pembangunan Jambi di koran. Kegigihan gubernur meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan program pendidikan jenjang strata tiga (S3) dari

Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 62 orang per tahun. Program ini merupakan investasi SDM yang diharapkan dapat membangun dan memajukan Provinsi Jambi ke depan. Setelah satu tahun memimpin Jambi, gubernur akan mengundang para akademisi, pengamat, mahasiswa, dan LSM mendiskusikan dan menanggapi program pemerintahan yang telah dilaksanakan. Tujuannya untuk perbaikan dan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Diungkapkan HBA tanggal 1 dan 2 April 2011, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono akan datang ke Jambi. Untuk itu, gubernur menghimbau seluruh masyarakat termasuk LSM-LSM sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kekondusifan. “LSM sebagai lembaga harus bertanggungjawab pada masyarakat, menjaga ketertiban saat kunjungan Wapres ini,” ujar gubernur.

Di sesi tanya jawab anggota LSM yang hadir mempertanyakan pengerukan sungai Batang Hari, mendesak perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan. Termasuk program 1 Milyar 1 Kecamatan (Samisake), usulan pembangunan monumen sejarah di dekat WTC Batanghari, pembangunan jalan pintas dari Kerinci menuju Jambi, Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan, dan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Terkait rencana pembuatan jalan pintas ke Kab Kerinci, gubernur menyatakan ia sudah mengusulkan pada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Syamsul Ma’arif, untuk pembangunan jalan evakuasi dan disetujui. Usulan ini kemudian sudah diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI melalui surat yang ditandatangani HBA. Sementara itu, jalan Merangin ke Kerinci sudah menjadi jalan nasional, tutur gubernur.

Gubernur mengungkapkan Provinsi jambi termasuk koridor pengembangan ekonomi Indonesia sampai 2014. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian di Provinsi Jambi. Kapolda Jambi, Brigjen Bambang Suparsono yang hadir pada acara itu menyatakan kritik masyarakat pada pemerintah membuktikan masyarakat peduli dan saying. Untuk itu Kapolda Jambi ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh LSM. Terkait rencana kedatangan Wapres RI ke Jambi, Danrem 042/Garuda Putih Jambi, Kol. Inf. Yudhie Karsono, SE, MM, yang juga penanggungjawab keamanan menghimbau masyarakat termasuk LSM berpartisipasi menciptakan suasana aman dan kondusif. Hal salah satu cerminan potret Provinsi Jambi. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ir. Syahrasaddin, M.Si, Kepala SKPD, serta undangan lainnya.(INRO)


KPK POS

7

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

POLITIK

SUMUT

Rahudman: Programkan Medan Bebas Sampah

Potret Buram Kemiskinan di Labuhanbatu KEPEMIMPINAN seorang dokter, bukan berarti kemiskinan jauh dari sendi kehidupan masyarakatnya. Longoklah ke beberapa sudut pemukima masyarakat miskin kota di Labuhanbatu. Kemirisan akan kemiskinan tentu akan terlihat kentara. Kemiskinan disana, kerap sebagai penyebab menurunnya kualitas kehidupan masyarakatnya. Lantas visi yang dikultuskan tentang Labuhanbatu sejahtera masih pantas untuk diperdebatkan. Gerimis sore itu, membasahi halaman rumah di jalan Pendidikan Kelurahan Perdamaian Rantau Selatan, Labuhanbatu. Rumah kediaman Oba Hariani (36) ini baru saja disambangi sejumlah staf PTPN3 Kebun Rantauprapat. Ketika itu, diketahui para staf perkebunan negara tersebut membawa sejumlah bungkusan. Mungkin, itu sebagai bentuk kepedulian social sesame manusia. Sebab, dari beberapa material yang dibawa merupakan beberapa bahan pangan. Tentu saja, diberikan kepada keluarga Oba Hariani untuk dapat menyambung kehidupannya bersama keluarganya. Oba Hariani, wanita setengah beranak 4 tersebut, terlihat terharu menerima ‘belai kepedulian’ itu. Tangannya kokoh memeluk kontak mie instan yang diserahkan. Tak jauh beda dengan rangkulannya ketika menggendong putri sulungnya, Ayu Lestari (1,4). Nanar matanya seredup tatapannya akan masa depan, sesaat sirna. Sebab, para staf perkebunan yang hadir dengan bingkisan member kejelasan ketersediaan pangan untuk mereka. MEski hanya untuk beberapa hari ke depan. Kedatangan para staf tersebut di latar belakangi oleh rasa kemanusiaan ketika mendengar kabar kalau Ibu empat anak ini terpaksa mengumpulkan bantuan dari para tetangganya ketika harus berjuang memperoleh kesehatan bagi Putri bungsunya yang

menderita giji buruk. Sebelumnya selama Sepuluh hari Ayu Lestari terpaksa menjalani perawatan medis di RSUD Rantauprapat. Parahnya perjuangan untuk menyambung nyawa Ayu tak dapat lagi mengandalkan kwalitas obat generik andalan pemerintah. Karena paramedis merekomendasikan penggunaan obat bermerek yang lebih paten dibanding obat gratis yang disediakan pemerintah daerah setempat. Tentu saja obat non generic tersebut harus ditebus dengan biaya yang bagi Oba merupakan nilai yang tinggi untuk taraf ekonominya. Tapi meski tak melulu bergantung pada belas kasih kegeratisan pemerintah, Oba masih bisa mengandalkan tetangga dan kerabat disekitarnya yang masih mau membantu biaya perobatan putri bungsunya tersebut. “Ya, untuk menebus obatobatan itu harus meminjam uang sanak famili dan tetangga. Saya tak punya uang untuk membelinya syukurnya masih ada yang peduli dengan kemiskinan kami,” ucapnya ketika berbincang dengan beberapa jurnalis local setempat. Sementara, selama setahun belakangan, dia harus banting tulang dalam membiayai perekonomian keluarganya. Sebab, selama itu pula Ibrahim (39) sang suami yang diharapkan sebagai tulangpunggung keluarga tak dapat diharapkan lagi. Itu, setelah sang suami mengalami penyakit yang dilematis. Sang suami mengalami kini terbaring lunglai dan mengalami kelumpuhan. Mengurangi beban hidup Oba, pihak mertuanya, membawa sang suami untuk menjadi tanggung jawab keluarga besar sang suami. “Suami saya sakit. Lumpuh, jadi pihak keluarga membawanya,” ucapnya. Menafkahi keluarganya, Oba harus mampu merangkap dan berperan ganda sebagai kepala keluarga dan sang ibu untuk Aldiansyah putra (11), Sony Armando (9), Nurhidayah (4) dan Ayu Lestari (1,4). Oba, harus mampu membagi waktu untuk

”Bersihkan dulu hati dan pikiran para pejabat di Kota Medan ini, nanti dalihnya saja Medan bebas sampah. Padahal hanya menambah anggaran dan pada akhirnya memperkaya kantong sendiri ”

KPK POS/ALITUA RAMBE

KEMISKINAN– Labuhanbatu daerah yang dikenal sebagai penghasil CPO dan dipimpin seorang dokter masih terdapat warga miskin yang menderita gizi buruk. Misalnya, keluarga Oba. Kemiskinan yang dialami berbanding terbalik dengan kondisi kenyamanan bupatinya yang mengenderai mobil dinas berharga miliaran rupiah. mencurahkan kasih sayang dan kepada ke empat anak buah hatinya tersebut. Demi itu, dia pun menjadi binatu untuk memperoleh uang. Dia bersedia menjadi pencuci pakaian tetangganya. Tentu saja, upah yang diterima belum sepenuhnya dapat menafkahi keluarga. Sebab, pengganti tenaga yang dikeluarkannya hanya mendapat imbal sebesar Rp150.000 per bulan. “Ya, mencuci pakaian satu keluarga tetangga hanya mendapat upah Rp150 ribu,” ungkapnya. Minimnya penghasilan tersebut, dia juga mesti menyambi sebagai pemulung. Barang-barang bekas yang tidak dipergunakan oranglainpun menjadi rupiah baginya. Sebagai pemulung, mengumpul plastic, besi dan benda bekas lainnya, perminggu dia hanya bisa memperoleh uang sebesar

Bupati Harapkan Pejabat Punya Nilai Lebih STABAT - Pengambilan sumpah, janji dan pelantikan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, prestasi kerja, jenjang pangkat dan loyalitas masing-masing PNS yang dibahas melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sebagai bentuk penyegaran organisasi. “Anda yang saya lantik hari ini harus memiliki nilai lebih dari staf yang akan anda pimpin nantinya” pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Assisten Adm. Umum Drs Sura Ukur saat melantik pejabat struktural esselon IV di lingkungan Dinas P&P Sekretariat Kabupaten Langkat di ruang pola kantor Bupati, Jum’at (1/4). Ngogesa menginstruksikan

kepada pejabat yang baru di lantik untuk punya peran strategis, memiliki pandangan jauh ke depan serta mampu berpikir kreatif dalam melahirkan konsep-konsep yang realistis mewujudkan gagasan-gagasan yang berorientasi pada optimalisasi keberhasilan pelaksanaan tugas dalam ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Pejabat yang dilantik berdasarkan SK Bupati Nomor 824.4-42/K/2011 di lingkungan Dikjar sebagai KUPTD masing-masing Tumario S.Pd Kec. Besitang, Robbi Rezeki S.Pd, M.Pd Kec. Tanjung Pura, Drs. Suherman, M.Pd Kec. Secanggang, Herlina, S.Pd Kec. Babalan, Abdul Rasyid, S.Pd Kec. Sawit Seberang. Warno, S.Pd, SH, MM Kec. Sei Lepan, Mukhtar, S.Pd Kec. Pematang Jaya, Hj. Hryati, S.Pd Kec. Gebang, Helpian Darma, S.Pd Kec. Pa-

dang Tualang, Jumiran, S.Pd Kec. Stabat, Samto, S.Sos Kec. Brandan Barat, Budi Santoso S.Pd Kec. Batang Serangan. H. Hasan Nur Arifin, SE Kec. Wampu, Sugito HS, A.Ma.Pd Kec. Hinai, Nelson Bangun Kec. Kutambaru. Selain itu juga dilantik Agustiar Zailani menjadi Kasubbag Keuangan Dinas P&P, Irawan S.Sos Kasi Bangunan Dinas P&P, Irwan Nasution, SE Kasi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas P&P. Kemudian dari Dinas Perikanan dan Kelautan juga dilantik Irham SP Kasi Data dan Potensi Dinas Perikanan dan Kelautan, Afrida Hanim, S.Sos Kasubbag Umum, Jumiarti Kasubbag Keuangan dan Zalinur, S.Pi Kasi Pembenihan Dinas Perikanan dan Kelautan. Hadir para Asisten, sejumlah SKPD serta undangan lainnya.(JUL)

Peran Ibu Bangun Pemerintahan Strategis MEDAN - Peran perempuan khususnya ibu dalam menentukan masa depan bangsa dan pemerintahan, sangat vital dan besar. Ibu-ibu memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Pembentukan karakter dimulai dari keluarga yang di dalamnya ditentukan seorang ibu. Untuk itu peran besar dan strategis tersebut harusnya dioptimalkan untuk perbaikan pola fikir serta moral anak bangsa ke depan. Hal ini dikatakan Pejabat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho saat memberikan sambutan di acara hari lahir Muslimat NU, di Razz Plaza Hotel Jl Dokter Mansur. Hal senada juga diungkap-

kan Siti Maryam Hutabarat Kabid PP HMI Komisariat Fisip USU dan kandidat Ketua Umum Kohati HMI Cabang Medan periode 2011-2012. “Ibulah guru bagi anak-anaknya, ibu yang menentukan polesan warna bagi anaknya yang dilakukan di rumah tangganya. Demikian juga menentukan proses kepemimpinan. Peran serta perempuan seharusnya diperhitungkan pemerintah. Kebanyakan memandang suksesnya seorang perempuan ketika ia memilih sektor publik, tanpa disadari perempuanlah yang menentukan generasi kepemimpinan di negara ini. Karena itu dipandang perlu menanamkan cikal bakal bagi

setiap perempuan untuk menumbuhkan rasa bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa. Sungguh merisaukan jika kita membaca data yang menyatakan banyaknya remaja perempuan terjebak seks bebas dan narkoba. Padahal remaja perempuan yang nantinya akan menentukan regenerasi di bawahnya. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama, terkhusus ibu dan Pemprovsu. Meskipun begitu besar peran perempuan, namun tanggung jawab membangun generasi bangsa tidak bisa diberikan seutuhnya pada perempuan. Tetap saja diperlukan peran serta partisipatif laki-laki sebagai penyeimbang dan controling. (TIE)

Rp35ribu. “Paling dapat Rp35ribu perminggu,” katanya. Miris memang, ketimpangan social menjadi potret buram di daerah itu. Bagaimana tidak, penanggulangan penderita gizi buruk kerap didegungkan. Namun, realitasnya tetap masih ada warga yang menjadi penderita. Parahnya, dikondisi demikian para pejabatnya bahkan pemimpin di daerah itu justru mampu dan berbesar hati mempergunakan keuangan daerah yang diperoleh dari kutipan dan pajak daerah untuk membeli kenderaan dinas. Lihatlah, di kondisi Labuhanbatu yang masih memiliki angka masyarakat miskin yang tinggi dan masih menyimpan penderita gizi buruk, Bupatinya justru berseliweran dengan mobil dinas yang bernilai Rp1,69 miliar.(ALITUA RAMBE)

DPRK Atim Lalai Mengawasi Kinerja Pemkab ACEH TIMUR - DPRK Aceh Timur, selaku pengawal kinerja pemkab dinilai lalai. Bahkan tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana melekat dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRK. Kondisi ini menyebabkan roda Pemkab Aceh Timur berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian ditegaskan Auzir Fahlevi SH, Ketua LSM Gerakan Partisipatif (Gempar) Aceh Timur, dalam relisnya yang diterima wartawan, selasa (29/3). pekan lalu. Menurutnya, Aceh Timur mengalami defisit anggaran dan terancam bangkrut karena terbebani berbagai utang baik, di IDB sebesar Rp48,8 Milyar dan Bank Aceh sebesar Rp29 Milyar. Karena itu pembiayaan kebutuhan masyarakat bakal terimbas karena status defisit anggaran. ”Ini merupakan bukti lalainya pengawasan dari pihak DPRK,” sebut Auzir. ”Seharusnya DPRK Atim mengingatkan Pemkab dengan memberikan solusi seperti meminta pemkab menggenjot pemasukan PAD dan memaksimalkan serapan pajak dan retribusi daerah. Sebab hal itu sebagai penunjangan pendapatan daerah untuk memaksimalkan pembiayaan daerah. Jika itu tidak dilakukan dapat dipastikan kondisi keuangan Aceh Timur ibarat besar pasak dari tiang alias lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan. Kondisi ini juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola dan manajemen pemerintahan, baik dalam aspek pengelolaan keuangan maupun kebijakan publik,” ujar Auzir putra kelahiran Simpang Ulim. Masih kata Auzir, DPRK Aceh Timur perlu mengambil tindakan strategis agar kondisi defisit anggaran dapat ditanggulangi. Misalkan dengan menghapuskan beberapa mata anggaran yang tidak terlalu penting. Seperti ganti rugi pengadaan tanah dan proyek-proyek yang tidak terlalu urgent untuk masyarakat. ”Ini perlu diingat, Aceh Timur pada tahun 2010 mengalami defisit anggaran Rp90 miliar. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian serius dari pihak DPRK, maka defisit anggaran akan berimbas pada DPRK,” Papar Auzir.(BSO)

Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM mencanangkan Kota Medan bebas dari sampah. Terhitung 1 April 2011, program itu sudah berjalan secara baik. “Jika Medan bersih dari sampah, akan terhindar dari ancaman banjir. Kemudian program ini merupakan tanggungjawab bersama,” kata Rahudman. Pencanangan Medan bebas sampah itu disampaikannya ketika menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2011, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu kemarin. Rahudman juga menegaskan bahwa menuju Medan bebas sampah, bukan hanya tugas dan tanggungjawan SKPD bersangkutan, namun seluruh pihak harius ikut berpastisifasi. ”Tidak ada lagi tawar menawar,”tegas Rahudman untuk mengingatkan seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan di Kota Medan. Disebutkan Rahudman, untuk menunjang kesuksesan program tersebut, Pemko Medan telah melengkapi sarana dan prasana pendukung. Yakni disediakannya mobil pickup dan 10 becak motor untuk mengangkut sampah. Sarana itu, diungkapkan Rahudman merupakan Sumbangan Kanwil I Jamsostek Sumbagut. Ditambahkannya, Pemko Medan saat ini tengah menjalin bekerjasama dengan PTPN III untuk mendatangkan 500 armada angkutan, meliputi gerobak dan becak motor pengangkut sampah. Ini semua bertujuan untuk merealisasikan medan bebas dari sampah. Di tempat terpisah Kadis Kebersihan Kota Medan Perdamaian Siregar mengaku pekerjaan mewujudkan Medan bebas sampah seperti dicanangkan Wali Kota Medan tidak gampang. Ini berat, dan ada beberapa unsur pendukung yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti SDM. “Walaupun pasilitas sudah dipenuhi, tapi SDM tidak ada, kan tetap tidak bisa berjalan efektif,”sebutnya. Dalam rangka menjawab menjawab kebutuhan SDM

tersebut, Dinas Kebersihan Medan sudah mengajukan 518 tenaga honorer di APBD 2011. Nantinya tenaga honorer itu mendapat honer upah sesuai standar Upah Minimunm Kota (UMK) Medan sebesar Rp1,2 jut per bulannya. Selain itu juga perlu dipahami, perputaran volume sampah di Kota Medan sangat membutuhkan kerja cepat dari pegawai kebersihan. Tidak kalah penting sebagai penentu adalah masyarakat itu sendiri. Dijelaskan Siregar, saat ini pengelolaan sampah Kota Medan masih menggunakan sistem open dumping, berupa pembuangan sampah ke lahan terbuka. Kota Medan memiliki dua Tempat Pembuingan Akhir (TPA) yakni di Namobintang seluas 17 ha dan TPA terjun seluas 14 ha. Menurut Siregar kedua TPA ini masih sanggup menampung sampah kota medan. Ibu haryati (34) warga Medan Perjuangan, saat ditanya seputar program yang dicanangkan Wali Kota Medan mengatakan, pada dasarnya program itu baik. Sama kita ketahui sampah produksi maupun sampah rumah tangga di Kota Medan, sangat banyak. Diharapakan pengelolaannya benar-benar, bukan sekedar melaksanakan proyek. Jangan kemudian pelaksanaan di lapangan amburadul. Petugas kebersihan juga harus becuslah menangani sampah rumah tangga. ”Ya misalnya menjemput sampah ke rumah-rumah warga. Ini keseringan sampah di rumah warga di jemput setelah 1 minggu, sehingga bertumpuk dan bau. Padahal kami sudah dikutip retribusi Rp10.000 per bulannya,”jelasnya. Sementara Butet (55) pedagang di Pajak Bengkok mengatakan terserahlah apapun progamnya. “Ya terserah lah, Medan bebas sampah atau apunpun itu. Yang penting bersihkan dulu hati dan pikiran para pejabat di Kota Medan ini. Nanti dalihnya saja Medan bebas sampah, padahal hanya menambah anggaran dan pada akhirnya memperkaya kantong sendiri,”katanya menunjukkan pesimisme atas program tersebut.

Bupati Diminta Tindak Tegas PNS Bolos KUTACANE - Berbagai elemen di Bumi Sepakat Segenep Kutacane meminta Bupati Aceh Tenggara (Agara) H. Hasanuddin Beruh menindak tegas PNS yang kerap bolos alias tidak masuk kantor. Banyak PNS lebih memilih kedai kopi dijadikan sebagai kantor, ini sunguh ironis. Aktivitas perkantoran di bawah kepemimpinan Bupati H. Hasanuddin Beruh sangat lemah. Jika ini dibiarkan pelayanan publik pasti akan buruk, padahal Bupati saat ini tengah getol-getolnya membangun dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Sayangnya sejumlah Kepala SKPK menunjukan mental buruk selaku pejabat melalui aksi malas menjalankan tugas. Apakah ini sebuah bukti banyak pejabat Agara tidak mematuhi dan membenci kepemimpinan bupati. Demikian disampaikan Jainal Abidin warga Kecamatan Babussalam, belum lama ini.

Lebih lanjut dikatakannya, tidak hanya Kepala SKPK saja bolos, banyak kalangan PNS juga melakukannya sehingga aktivitas di sejumlah kantor pemernitahan terlihat sangat sepi. Apalagi ketika bupati tidak berada di tempat, kondisi pelayanan publik benar-benar sangat memprihatinkan. Sekarang ini PNS yang kerap absensi sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Agara. Misalkan Dinas Pariwisata dan Dispridag. Dua instansi ini saat kita melewati kantor tersebut terlihat seperti tanpa penghuni. Disebutkan Jainal Abidin, aktivitas dan kinerja pejabat Agara sudah sangat buruk dan perlu dilakukan pembenahan, seperti melalui sidak. “Kita minta pemerintah melalui Sekda agar lebih kreaktif melakukan sidak terhadap bawahannya dan perlu kembali dilakukan mutasi,” tandasnya kepada KPK Pos, belum lama ini.(SAH)


KPK POS

8

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

Aspan Sofyan Layak jadi Sekdaprovsu PANYABUNGAN - Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan menilai Kadis Perkebunan Sumut yang juga Pj Bupati Mandailing Natal Ir.Aspan Sofyan layak menduduki jabatan Sekdaprovsu. Saat ini, nama-nama calon Sekdaprovsu masih digodok pada Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden RI Boediono. “Penjabat Gubsu Gatot Pujo Nugroho butuh pendamping yang muda dan energik serta mengenal kultur masyarakat Sumut. Menurut saya sosok yang pas adalah Aspan Sofyan,” kata Arsidin Batubara salah seorang pengurus DPD KNPI Sumut, kepada wartawan, Rabu kemarin di Panyabungan. Dikatakan Arsidin, Aspan Sofyan bisa bekerjasama dengan Gatot Pujo Nugroho melaksanakan pembangunan di Sumut dalam rangka mewujudkan Sumut mandiri ,sejahtera dan harmonis. Aspan Sofyan sudah mengenal betul karakteristik masyarakat Sumut. Ini terbukti pada menjadi Pj Bupati Madina ia mampu menciptakan suasana kondusif serta menjalankan pemerintahan dengan baik. “Aspan dinilai telah melakukan reformasi di lingkungan Pemkab Madina dengan menempatkan pejabat–pejabat yang mampu,”kata Arsidin. Hal senada disampaikan tokoh Pujakesuma, Ilyas. Ia mengatakan Figur Aspan Sofyan sangat pantas dan layak menjadi Sekdaprovsu. Hal ini mengingat Sumatera Utara adalah daerah yang multi etnis.(TH)

Pemkab Belum Terima Izin Perpanjangan PT.SMM PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengakui belum menerima izin perpanjangan eksplorasi dan izin pinjam pakai kawasan Hutan PT.Sorik Mas Mining (SMM). Meskipun sudah beredar di tengah-tengah masyarakat PT SMM telah mengantongi izin perpanjangan. Penjelasan itu disampaikan Plt Sekdakab Madina, Gozali Pulungan SH. MM kepada wartawan,yang di temui belum lama ini di ruang kerjanya. “Kita belum ada menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral persoalan izin ekplorasi PT. SMM dan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri Kehutan RI,”ungkap Gozali. Ketika ditanyakan sudah ada izin perpanjangan VII eksplorasi PT.SMM pada kawasan seluas 32.560 Ha. Gozali mengungkapkan surat tersebut belum ada diterima, apalagi surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara. “Izin perpanjangan belum ada kita terima, apalagi melihat tanggal surat baru ditanda tangani pada 25 Maret lalu,”kata Gozali. Dari data yang dihimpun wartawan, Rabu kemarin ditemukan izin perpanjangan ke VII PT.SMM dengan nomor surat 554.K/30/DJB/2011 pada sebagian wilayah kontrak karya PT.SMM. Di dalam surat keputusan yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ir.Bambang Setiawan, perpanjangan VII pada sebagian wilayah kontrak karya seluas 32.560 Ha untuk masa kontrak 12 bulan. Izin perpanjangan itu berlaku 7 Oktober 2010 sampai 6 Oktober 2011.(TH)

Sekdako T.Tinggi Lantik 30 Pejabat TEBING TINGGI - Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi Drs H Hasbi Budiman melantik dan mengambil sumpah/janji, 22 orang pejabat struktural eselon IV dan 8 orang pejabat fungsional Dinas Pendidikan, Jum’at (25/3), di Aula Dinas Pendidikan Jalan Gereja Kota Tebingtinggi. Pejabat fungsional di Dinas Pendidikan yang dilantik antara lain, Drs Sariono menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tebingtinggi. Alvianto menjadi Kasek SMA Negeri 4 Kota Tebingtinggi. Hj Inderiati menjadi Kasek SD Negeri 165730 dan Sundari menjadi Kasek SDNegeri 167643. Sedangkan Hamdan Lubis, Tiamsah dan Albert Napitupulu masing-masing menjadi pengawas sekolah. Pejabat struktural eselon IV yang dilantik antara lain, Ramli sebagai Kasi Pengawas dan Perlindungan Kerja, Rasmayani Pj Kasubbag Umum Sekretariat DPRD, Suarno SE Kasubbid Pensiun pada badan Kepegawaian, Sarwono S.Pd Kepala SMP Negeri 8 Kota Tebingtinggi serta Nurhayati Purba sebagai Kasi Kesejahteraan Sosial pada kantor Camat Rambutan Kota Tebingtinggi. Pj Walikota melalui Sekdako Hasbi Budiman mengharapkan para pejabat yang dilantik lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Persoalan

POLITIK

SUMUT

Banyak Janji Bohong, LSM Kecam Eddy Syofian TEBING TINGGI - Sejak dilantiknya Drs.H.Eddy Syofian, MAP menjadi Pj Walikota Tebingtinggi tanggal 31 Agustus 2010 oleh Gubsu H.Syamsul Arifin SE untuk melaksanakan tiga amanah. Menjalankan kekosongan roda pemerintahan, mempasilitasi anggaran Pilkada ulang serta mendorong tercipatanya suasana kondusif. Ternyata yang dijalankan Pj Walikota selama 7 bulan terkahir mendapat kritikan minor dan kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya kalangan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat lainnya.

Eddy Syofian dinilai terlalu banyak tebar pesona serta tidak kooperatif atas rencana pelaksanaan kegiatan positif yang dilakukan sejumlah lembaga organisasi masyarakat. Ditengarai ia kerap menjanjikan kebohongan yang tak pernah terwujud serta dinilai gagal menjalankan tiga amanah tersebut. Atas sikap itu, gabungan LSM kota Tebing Tinggi, di antaranya LSM TOPPAN-RI, LSM KPK, LSM LI-TPK Aparatur Negara, LBH Tri Brata, FKUB, ASWD, LASKAR KEADILAN, SKI-I Fron Komunitas Indonesia, LSM Halilintar dan organisasi kewartawanan, mengecam kebijakan Pj Walikota. Kritikan itu disampaikan untuk mengingatkan Pj Walikota yang telah dinilai gagal dan tidak

berpihak pada kepentingan masyarakat. Gabungan LSM dalam waktu dekat akan menyurati Pemerintah kota, guna mempertanyakkan sejumlah janji-janji muluk yang pernah dilontarkan Eddy Syofian kepada masyarakat. Apabila tidak ditanggapi, mereka akan melakukan unjuk rasa. Demikian dikatakan sejumlah LSM kepada wartawan belum lama ini. Janji-janji Pj Walikota yang akan dipertanyakan di antaranya menyangkut upaya mendatangkan kalangan pengusaha sukses dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pembangunan kota Tebingtinggi. Cina town di jalan Veteran, pelaksanaan angkutan container ekspedisi peti kemas jalan Sutoyo, usaha pengembagan Kuliner pusat jajanan makanan ma-

lam, serta janji kepada masyarakat ling II dan IV Kel Bulian Kec Bajenis mengaspal jalan dan membuat saluran drainase, padahal warga disana telah merelakan tanahnya untuk dibuat jalan umum. kemudian jani Pj Walikota terkait pasilitas meja dan tenda serta antar jemput sarana pedagang bagi pedagang di Jalan Suprapto. ”Apa yang dijanjikan Pj Walikota itu, mudah-mudahan hanya sebuah wacana kamuflase muluk yang tak pernah menunjukkan tanda-tanda terwujud,”ujar Tajuddin Tanjung Ketua DPDKomnas Wi Kota Tebing Tinggi didampingi Drs. Rahcmad Suud, S. Azam Zani, Bac, Ruben Sembiring, dan Fery Bangun Nababan. Gabungan LSM juga mengkritik soal kegagalan PA-APBD yang sebelumnya tidak pernah

terjadi. Ini buntut dari konflik ditubuh DPRD yang terpecah menjadi dua kelompok. Pada akhirnya menimbulkan stagnasi kegiatan pembangunan. ”Ini kegagalan bagi Eddy Syofian,” ujar Fahmi Ismail, Sahadat Hutasoit dan Sahat Tambunan Selain itu Eddy Syofian, dinilai banyak tebar pesona, terbukti diberbagai lokasi terpampang poster dan baliho bertuliskan pesan moral. Di antaranya “Kita kompak, kota kita maju”. ”Poster ini tebar pesona,” sebut Alexandra Harianja dan Nurlilian br Siregar. Ironisnya biaya pembuatan poster dan baliho diduga dibebankan kepada instansi terkait. Kemudian hampir 97 persen pejabat eselon II,III dan IV dimutasi alias dilengserkan dan disinyalir mutasi dipaksakan.(RS)

Kemampuan Kadis Pertanian Dipertanyakan

PKK– Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa memberikan salam hangat kepada jajaran keanggotaannya sesaat memasuki lokasi acara Pelantikan Pengurus TP-PKK Langkat Periode 2011-2015 di Aula PKK, Senin (28/3).

Pengurus TP-PKK Langkat 2011-2015 Dilantik STABAT - Keluarga berperan penting dalam memberi daya dukung daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih di era otonomi daerah, peran dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) memegang posisi strategis mengajak masyarakat, khususnya mempersiapkan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. “Keluarga berdaya, daerah sejahtera,” kata Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu selaku Ketua Dewan Penyantun usai melantik kepengurusan TP-PKK Langkat periode 2011-2015 bertempat di Aula PKK, Senin lalu.

Bupati menyatakan peran PKK di tengah – tengah masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi melalui 10 program pokok PKK. Untuk itu harus memiliki kader yang memiliki SDM dan integritas tinggi terhadap langkah gerakan PKK. Ny.Nuraida Ngogesa selaku Ketua TP-PKK mengharapkan agar seluruh dewan penyantun kecamatan yakni para Camat lebih meningkatkan perhatian terhadap kegiatan TP-PKK. Susunan pengurus TP-PKK Kab Langkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 05/SKPKK/2011. Ny.Hj.Nuraida Ngo-

gesa Sitepu (Ketua),Ny.Vivi Budiono, Ny.Khairul Bariah Surya Djahisa, Ny.Hj. Irawati Sulistianto, Ny.Hj.Latifah Ediwarsyah (masing-masing wakil ketua). Sekretaris Ny.Nila Abdul Karim, Bendahara Ny.Sri Ayu Lestari Taufik Sitepu. Pokja I, Ny.Hj.Hariani Astaman, Pokja II. Ny.Fitri Anafiah Syam Sumarno, Pokja III. Ny. Suriati Amir Hamzah, Pokja IV. Ny.Alin Herman Sadeck serta sejumlah anggota lainnya. Hadir Wakil Bupati Langkat Budiono, SE, para asisten , staf ahli , SKPD, organisasi kewanitaan serta undangan lainnya.(JUL)

PANYABUNGAN – Kemampuan Taufik Zulhandra Ritonga selaku Kadis Pertanian Mandailing Natal (Madina) menerapkan anggaran berbasis kinerja tahun 2011 dipertanyakan. Hal itu mengingat mengguritanya permasalahan anggaran yang terjadi selama ini. Kondisi tersebut diperparah susah birokrasi di dinas tersebut. Untuk konfirmasi saja selalu gagal, karena oknum kadis selalu tidak berada di tempat dengan alasan keluar kota. Salah satu indikator atas ketidakmampuan Kadis Pertanian adalah kegagalan pembuatan percetakan sawah di Natal (Desa Tegal Sari, Belimbing dan Bonda Kase). Program yang diluncurkan sejak 2007 silam hingga saat ini lahan percetakan sawah tersebut realisasinya belum seperti diharapkan. Berdasarkan informasi dari warga setempat, dana yang dialokasikan untuk pembuatan percetakan sawah mencapai Rp4 Milyar, sesuai Daftar Isian Proyek (DIP). Di antara proyek cetak sawah, yang dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah proyek irigasi teknis. Proyek ini di Desa Tegal Sari Kecamatan Natal, namun hingga saat ini tidak berfungsi. Belum lagi proyek Saprodi di Dinas Pertanian tidak jelas keberadaannnya.

Selain itu menyangkut proyek Jides dan Jitut tahun 2009 yang diperkirakan dananya mencapai Rp2 milyar lebih, dananya juga bersumber dari DAK. Dibeberapa lokasi, proyek dinilai gagal. Ironisnya proyek-proyek tersebut dikenal dengan istilah “4,6” artinya 40 persen dikerjakan 60 persen hilang. Sejumlah permasalahan yang ada di lingkung Dinas Pertanian Madina. Warga berharap, kinerja Inspektorat sebagai pengawas dapat ditingkatkan, jika memang ada temuan cukup signifikan, harusnya inspektorat menindaklanjutinya. Contoh proyek lainnya adalah optimalisasi lahan pertanian tahun 2009 yaitu Bantuan Langsung Masarakat (BLM), jalan pertanian, Fublic service obligation (FSO) tidak jelas keberadaannnya. Juga belum diketahui kelompok tani dan desa mana yang menerimanya. Dari berbagai kondisi tersebut, Bupati madina diharapkan tidak tutup mata terkait keberadaan sejumlah proyek yang tidak jelas. Ke depan diharapkan seluruh anggaran harus berbasis kinerja. Baik anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provsu dan APBD Madina. Jika proram tidak terlaksanakan sebagaimana diharapkan, Bupati diminta mengecaluasi para kepala SKPD sebagai pengelola anggaran.(TH)

Wakil Bupati Tegaskan, Jangan Ada Pungli Bagi PNS RANTAUPRAPAT - Pengurusan berkas-berkas para PNS di Labuhanbatu seperti usulan naik pangkat, gaji berkala, pengurusan kartu pegawai dan sebagainya jangan ada lagi kutipan-kutipan memberatkan. Jangan mempersulit pengurusan berkas-berkas yang menjadi kebutuhan dasar PNS. Ini ditegaskan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane, S.Ip ketika diminta pendapatnya tentang adanya kutipan-kutipan dalam pengurusan berkas-berkas PNS di

daerah ini. “Pengutipan yang tidak diatur peraturan daerah (perda) adalah pungutan liar (pungli) dan melanggar hukum,” tambah Suhari kepada wartawan di kantornya. Kesejahteraan para PNS di daerah ini masih kurang, jika para PNS dalam setiap urusan masih ada pengutipan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab pasti mempengaruhi kinerjanya, tutur Suhari. Ini jelas tidak dibenarkan. Untuk, jika ada PNS yang menjadi korban pungli diminta mela-

yang muncul saat ini, bagaimana mengembangkan karir dalam kondisi dinamis sehingga akan meminimalkan ketidaksesuaian penempatan peran. Hadir, Asisten I dan II, H Agussalim Purba dan H Syamsul Rizal, Kadis Pendidikan H Pardamean Siregar, Kepala Badan Kepegawaian Erwin Suheri Damanik serta para kepala sekolah SMP Negeri dan SMA Negeri seKota Tebingtinggi.(RS)

Diskoperindag Harus Persiapkan Data Konkrit BATUBARA - Ketua komisi B DPRD Batubara Buyung mengatakan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindag UMKM) harus mempersiapkan data admisitrasi secara lengkap. Baik menyangkut koperasi maupun usaha yang akan mendapat bantuan dari Kementrian Koperasi Perdagangan dan UMKM. ”Ini terkait rencananya pemerintah menyalurkan bantuan modal kepada para pelaku koperasi dan UKM pada tahun kini,” kata Buyung di ruang kerjanya di Lima Puluh,Kamis kemarin. Hasil kunjungan kerja Komisi B di kementrian tersebut beberapa waktu lalu, pada dasarnya bantuan modal usaha, baik pada koperasi, pedagang kecil, kaki lima, usaha kerajinan rakyat mendapat perhatian serius dari

porkan kasus itu ke Inspektorat Pemkab Labuhanbatu sebagai badan pengawas internal di pemerintah daerah. “Saya meminta kepada seluruh SKPD baik di kabupaten, kecamatan dan kelurahan agar memberikan pelayanan prima bagi PNS dan seluruh warga Labuhanbatu”tegas Suhari. Suhari juga menyesalkan peristiwa yang terjadi di UPT Dinas Pendidikan Rantau Utara. Seperti diberitakan media masih adanya pungli pengurusan DP3 PNS yang

pemerintah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap politisi dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Dalam kunjungan tersebut, Komisi B DPRD Batubara terdiri dari Ketua Buyung, Suharto BA, Martoyo, Sahlan SH, Efendi Tanjung, Mora Muda Harahap, Ahmad Badri, Gomal Rajaguguk S.Th, Nurjannah, Panahatan Pandiangan dan Ir Edi Nor. Komisi B diterimah Deputi Menteri Koperasi Perindustrian dan UMKM Tamin Syaifuddin, Suprapto MSc,Pariaman Sinaga. Kepala Dinas Koperindag dan UMKM Zulkafli SE saat dikonfirmasi wartawan mengatakan usulan dan proposal untuk bantuan modal tersebut diajukan. Harapannya bantuan tersebut segera turun dan untuk secepatnya didistribusikan. Zulkifli berharap bantuan bergulir tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha guna mendoorng tercapainya kesejahteraan. Seluruh elemen harus ikut mengawasinya agar tidak terjadi penyimpangan.(tris)

Kemenag Langkat Luncurkan Tabloid Madrasah BAHOROK - Sumbangsih kerukunan antar dan intern ummat beragama, memberikan sumbangsih besar bagi terpeliharanya kondusifitas daerah. Karenanya, aparatur

bekerja di bawah naungan UPT Dinas Pendidikan Rantau Utara. Pada bagian lain Suhari juga menegaskan kepada SKPD terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk tidak mempersulit, dengan melakukan pengutipan uang yang tidak sesuai peraturan. “Jangan ada lagi kebiasaan melakukan pengutipan yang tidak prosedural,”kata Suhari. Segenap aparatur pemerintah haruslah melayani, bukan dilayani, mempermudah, bukan mempersulit,

di jajaran Kementerian Agama (Kemenag) diharapkan sadar akan tugas serta mampu menjadi tauladan dalam bekerja dan berbuat melayani ummat, sesuai motto ikhlas beramal. “ Maknai jabatan sebagai sebuah kesempatan berbuat positif lebih banyak,” ajak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja (Raker) jajaran Kemenag Langkat bertempat di Ballroom Rindu Alam Hotel Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, Senin pekan lalu. Kakanwil Kemenag Propsu diwakili Kabid Penamas Zaharuddin dalam sambutannya memberikan apresiasi atas digelarnya Raker tersebut. Secara khusus ia mengingatkan jajaran Kemenag tidak lalai terhadap tugas, serta mampu meningkatkan citra dengan memberikan prestasi, dedikasi dan loyalitas terhadap tugas yang diemban. Kakan Kemenag Langkat Iwan Zulhami menjelaskan Raker berlangsung 3 hari bertujuan meningkatkan silaturrahmi dan kebersamaan sekaligus mengevaluasi tugas-tugas dan memantapkan program kerja Kemenag di tahun 2011. Raker diikuti seluruh Kasi Kemenag Langkat, para Kepala KUA, Kepala Madrasah Aliyah, Tsanawiyah dan Ibtidaiyah, para pengawas, penyuluh agama dan Dharma Wanita unit Kemenag Langkat. Turut hadir pada malam itu diantaranya, Kapolres Langkat AKBP H. Mardiyono,SIK,M.Si, Ketua MUI H.M. Saleh Hamid, sejumlah SKPD terkait, Kepala PT. Bank Sumut Stabat H.T.Jefri Mahmud,SE, Muspika Kecamatan Bahorok serta tokoh masyarakat setempat. (Jul)

mendorong, bukan menghambat. Sederhana, bukan berbelit belit, cepat, bukan lambat, tanggap, bukan tunggu, kata Suhari secara tegas. Tidak hanya kepada PNS, para camat, lurah dan Kepala Desa harus cepat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Jika ada masyarakat yang membutuhkan surat-surat administratif seperti KTP/KK, surat tanah serta berbagai surat administratif lainnya agar tidak dilakukan kutipan-kutipan yang tidak ada dasar hukum.(ATR)

Pj Walikota Tebing Tinggi Buka Musrenbang Kota TEBING TINGGI - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu instrument penting dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah(RKPD) tahun 2012 dan musrenbang kota Tebing Tinggi adalah musyawarah stake holder untk mematangkan rancangan RKPD. Demikian disampaikan Pj Walikota Tebing Tinggi Drs Eddy Syofian MAP ketika membuka Musrenbang Tebing Tinggi, belum lama ini di Gedung Balai Pertemuan Kartini. Musrenbang ini direncanakan dua hari melibatkan seluruh SKPD."Forum Musernbang tahun 2011 salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah sebagai media utama konsultasi public bagi segenap stakeholders daerah untuk menyepakati program dan kegiatan daerah. Kegiatan musrenbang kali dirangkai dengan penyerahan SPPT dan daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran PBB sektor perkotaan 2011, kepada seluruh camat dan lurah se-kota Tebing Tinggi. Penyerahan disaksikan Pj Walikota, dari KPP Pratama Tebing Tinggi Risdayati, Kadis Pendapatan Kota Tebing Tinggi HM Yusuf. Tampak hadir sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, LSM dan organisasi masyarakat. Juga Kapolres Tebing Tinggi, Kodim 0204 Ds, Kepala Pengadilan Agama dan Kepala Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli serta Ketua dan anggota DPRD Tebing Tinggi.(RS)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

DAERAH

Bupati Paluta Abaikan Peran Insan Pers

DEMO - Massa FSCB dan Himmah Kabupaten Batubara menggelar aksi demo di Kantor Bupati Batubara Lima Puluh. Mereka meminta oknum yang tidak senang Batubara berkembang dan maju, segera angkat kaki

SOAL CPNSD DI BATUBARA

Massa FSCB dan Himmah Demo Kantor Bupati BATUBARA - Forum Solidaritas CPNSD Batubara (FSCB) 2010 mengutuk upaya orang-orang atau kelompok yang menghambat jalannya pembangunan di Batubara. Oknum tersebut tidak ingin melihat kemajuan di Batubara dan selalu mengganggu proses penyiapan tenaga aparatur, tindakan itu secara nyata menghambat kemajuan rakyat. Hal ini dikatakan juru bicara FSCB, terdiri dari Ali Umar SH, Drs Yusrizal Siregar, Indra S.Sos, Muhammad Yani SH, Rusli Nur iliDon, Syamsul, Hasan, Eddy Sofyan, Udin Kemeyan Erizaldi SH, Helmy Tambayong SE, Nyak Din SH saat melakukan aksi unjukrasa di kantor Bupati Batubara-Lima Puluh, Senin pekan lalu. Pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 500 orang mendapat pengawasaln dari Kepolisian dan Satpol PP. FSCB meminta kepada kelompok dan orang-orang yang tidak ingin terjadi pembangunan di Batubara agar hengkang. Masyarakat Batubara tidak akan mudah terhasut dan terprovokasi. ”Yang mengerti dan tahu

tentang Kabupaten Batubara adalah masyarakat Batubara,” pada demonstran. Usai berorasi pengunjuk rasa diterimah Plt Sekdakab H.Sakti Alam Siregar SH. Kepada perwakilan pengunjukrasa, Sakti mengatakan hasil pengumuman CPNSD Batubara 2010 yang diumumkan Pemkab Batubara dan ditandatangani Bupati Batubara sah. Para CPNSD Batubara yang lulus dalam waktu dekat akan menerima SK dan NIP. Pengumuman itu telah discaning ulang di Universitas Indonesia di Jakarta disaksikan langsung Menpan, BAKN, Inspektorat, BKD Provinsi Sumatera Utara, instansi dan lembaga yang terkait. Masyarakat Batubara harus tetap menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan. ”Mari kita ambil hikmah yang terbaik dari kejadian tersebut,”ucapnya. Di tempat yang sama massa dari Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (Himmah) Batubara juga menggelar aksi unjukrasa terkait pengumanan hasil seleksi CPNSD Batubara. Dalam aksi tersebut, massa Himmah meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan Pemkab Batubara. Massa Himmah juga meminta masyarakat memberi kesempatakan pada Bupati H.OK Arya Zulkarnain

SH.MM menjalankan tugas pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku. Seluruh pihak harus pro aktif dan komunikatif menjalankan pembangunan. Ini disampaikan Darma Putera, selaku orator dalam aksi unjukrasa tersebut. Sementara Khairul Amridan Ir ili Don meminta masyarakat bijak menanggapi informasi berkembang agar tidak terprovokasi. Disisi lain pemerintah diminta berbesar hati menanggapi kritik dan saran dari masyarakat. Plt Sekdakab Batubara H.Sakti Alam Siregar SH yang juga menerima massa Himmah menegaskan isu-isu miring tersebut sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu. Terkait issu pelaksanaan perekrutan CPNSD 2010 telah terbantahkan dimana dalam waktu dekat SK pengangkatan atau NIP para CPNSD yang lulus akan terbit. DPRD SU Terima Data Otentik Dibagian lain Ketua komisi A DPRD Sumatera Utara mengaku telah menerima data otentik kelulusan CPNSD Batubara 2010 dari Pemkab Batubara. Data itu berasal dari Universitas Indonesia. Data tersebut diserahkan langsung Kepala BKD Batubara H.Ahmad Ilham SH. MAP dan diterimah Ketua Komisi A DPRD Sumut H.Hasbullah Hadi SH.MKn

disaksikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH. MM, anggota DPRD Batubara Buyung SE, Plt Sekdakab H.Sakti Alam Siregar SH dan pejabat lainnya. Dari Komisi A DPRD Sumut hadir, H.Hasbullah Hadi SH.MAP, Syamsul Hilal, Soni Firdaus, Isma Fadli Pulungan, Hardi Mulyono, Oloan Simbolon, Marasal Hutasoit, Tahan Panggabean, DR Amarullah, Irwansyah Damanik, S.Dachi, Nurul Azhar, Pasirudin Daulay. Penyerahan berkas dilaksanakan di aula Bupati Batubara-Lima Puluh,baru-baru ini. Kedatangan rombongan DPRD Sumut disambut pengunjuk rasa yang berjumlah hampir 500 orang tergabung dalam Forum Solidaritas CPNSD Batubara 2010 dan Himpunan mahasiswa Alwasliyah Asahan-Batubara (HIMMAH). Ketua Komisi A DPRD Sumut menegaskan kedatangan mereka untuk melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan. ”Kami telah meminta penjelasan dari berbagai pihak baik ke MenPan,BAKN,BKD Provinsi Sumatera Utara dan instansi lainnya,”katanya. Bupati Batubara mangatakan pelaksanaan rekrutmen CPNSD 2010 berlangsung baik, aman dan lancar. ”Dalam waktu dekat CPNSD yang lulus akan menerimah NIP,”jelas Bupati. (TRIS)

Bupati: Diperlukan Kordinasi Pencapaian Target PBB BATUBARA - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya, untuk mendukung upaya pencapaian realisasi penerimaan PBB Kab Batubara, diperlukan

Bupati Batubara H.OK ARYA ZULKARNAIN SH.MM

kerjasama, saling kordinasi, pemantauan serta pengawasan antara Pemkab Batubara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta BRI se-Kab Batubara. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM pada acara penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-

PBB) tahun 2011 di Aula Kantor Bupati BatubaraLima Puluh, Selasa pekan lalu. Penyerahan SPPT-PBB ini dihadiri petugas KPP Kisaran, Dayat Pratikno dan Cahyo Nugra Hanto, dari BRI, Ikhbal Ansar, Plt Sekdakab H.Sakti Alam Siregar SH, Asisten, staf ahli Bupati Prayetno SH, Sekretaris DPPKAD Suiswanto SH, Camat, kepala desa/lurah se-Batubara. Tahun 2010, target PBB Pedesaan dan Perkotaan sesuai SKB yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak untuk Pemkab Batubara sebesar Rp2.200.000.000, terealisasi Rp2.256.906.440, (102,59%). Artinya kita mencapai target, untuk itu diminta kepada Camat yang mencapai target 100% dapat ditingkatkan lagi. Sedang Lurah/Kepala Desa yang belum mencapai target 100% agar kinerjanya lebih ditingkatkan. Tahun 2011, PBB ditargetkan Rp2.400.000.379. Tentunya ini menjadi tanta-

ngan kita semua untuk meningkatkan kinerja serta melaksanakan tugas dengan baik. ”Saya yakin, target ini akan kita capai. ”Jika ini terealisasi dengan baik, upaya Pemkab melaksanakan pembangunan mewujudkan visi untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan berjaya akan terlaksana,’ ucap Bupati. Kepala DPPKAD H.Yosrouke SE AK MM melalui Sekretaris Suiswanto SH menjelaskan berhubung kesiapan pengalihan PBB dari pusat menjadi pajak daerah belum terselesaikan, maka PBB kota/desa tahun ini diharapkan menjadi tahun terakhir berada pada pemerintah pusat. Kami beritahukan, khususnya KPP Pratama dapat membantu pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah. Kepada para Camat,lurah/ kepala desa agar lebih proaktif dalam memonitor menggenjot penerimaan pajak.(TRIS)

PALUTA - Pemerintah dan Pers merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanpa peran pers dalam pemberitaannya, maka sebesar apapun pembangunan yang telah dilakukan tidak akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, jika pemerintah dan pers selalu bergandengan tangan sebagai mitra, maka sekecil apapun pembangunan yang telah dilakukan pemerintah akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam dialog dan pertemuan antara sejumlah LSM dan insan pers di Paluta beberapa waktu lalu, terindikasi Bupati Drs Bachrum Harahap dan pejabat di Paluta tidak menghargai peran pers di daerah itu. Karenya diperlukan langkah perbaikan dan reformasi di tubuh unsur pejabat Paluta. Dikatakan, salah satu bahasan dalam pertemuan itu adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan di Paluta. Pertemuan yang berlangsung di kantor LSM

Forum RI Bersatu dihadiri Drs. Samsuddin Siregar (LSM Forum RI Bersatu), Hasan Basri (LSM Gerakan Indonesia Baru), Pahrurroji Siregar SSos (Medan Pos), Suhunan Siregar (Mimbar Umum), Ahmad Gontar Harahap SSos (Aktual), Efendi Harahap (Suara Kita), Datuk Satya Hasibuan (KPK Pos), Sabungganti Harahap (Pindo Merdeka). Hasil pertemuan menyimpulkan, Pers merupakan salah satu dari sekian banyaknya faktor penentu berhasil atau tidaknya pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Namun sangat disayangkan, peran Pers di kabupaten itu sangat tidak dihargai. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dipimpin Drs H Bachrum Harahap dinilai tidak menghargai kinerja Pers. Selama ini, peran insan pers di Paluta cukup banyak dalam memajukan daerah itu. Apakah dalam bentuk tulisan yang dimuat di media maupun berita-berita

pembangunan. Begitu juga kritik membangun disampaikan untuk memajukan kabupaten tersebut. Namun, seperti yang terungkap dalam pertemuan tersebut, peran insan Pers tak kunjung dihargai. Bahkan acap kali dilecehkan. Pers merupakan alat sosial kontrol bagi pembangunan. Maka sepatutnya pers dihargai dan menjadi mitra demi kemajuan daerah itu sendiri," tegas Ketua LSM Forum RI Bersatu Drs Samsuddin Siregar pada sejumlah wartawan. Dia menambahkan, sebagai sosial kontrol, peran pers sangat dibutuhkan sekali bagi suksesnya pembangunan yang dilakukan pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena, tanpa adanya pemberitaan yang dilakukan pers, maka sebagus apapun pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak akan diketahui masyarakat. (DHSB)

Ahmadiyah Diminta segera Dibubarkan MEDAN – Gelombang penolakan terhadap aliran Ahmadiyah semakin banyak disetiap daerah. Aliran ini ditolak karena ajarannya bertentangan dan menodai agama Islam. Miftahul Fadil salah seorang mahasiswa menegaskan penolakannya terhadap Ahmadiyah. Menurut Fadil permasalahan mendasar penolakan tersebut karena syahadatnya Ahmadiyah paradoks dengan syahadat agama Islam. Memang katanya Ahmadiyah mengaku Islam, tetapi syahadat mereka tidak sesuai dengan syahadat dalam islam. Padahal dalam Islam, syahadat merupakan rukun pertama. “Maaf, ini soal akidah, jadi tidak bisa ditawar-tawar,” katanya. Fadil juga sangat menyayangkan, kenapa hingga saat ini pemerintah ada melakukan tindakan. Padahal dibeberapa daerah,

gubernur telah mengeluarkan keptusan yang melarang keras penyebaran Ahmadiyah di daerahnya. Bahkan pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah dibuatkan dalam bentuk peraturan daerah. Dibagian lain, Rahmi Kartika menilai belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah punya banyak kemungkinan. Artinya ada tujuan tersebunyi dari belum bergeming pemerintah. Mungkin juga karena komunitas Ahmadiyah semakin banyak, sehingga kelompok Ahmadiyah memiliki kekuatan tersendiri untuk membungkam pemerintah. Menurut Rahmi, aliran Ahmadiyah jelas ber-Tuhan-kan hawa nafsu, karena memandang Mirza Ghulam Ahmad dari sisi fisiknya yang hebat, bukannya karena ajarannya yang hebat.

Buktinya yang selalu dikultuskan kelompok Ahmadiyah di dalam syahadat mereka adalah oknumnya. “Untuk itu, pemeritah seharusnya dapat bertindak tegas, karena selain tidak sesuai dengan ajaran Islam, keberadaan Ahmadiyah juga telah menodai agama Islam,”kata Rahmi. Sementara itu, dalam Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumut No: Kep-07/02/ Dsb.1/02/1994 tanggal 12 Februari 1994 yang melarang kegiatan dalam bentuk dan cara apa pun dari ajaran Ahmadiyah di seluruh Sumut, serta penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan ajaran Ahmadiyah sesat dan tidak sesuai dengan ajaran islam. (ANG)

Nursalim Hasibuan Menangkan Pilkades Pare-Pare LABURA - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pare-pare Hilir Kec Marbau yang dilangsungkan pada 28 Maret 2011 lalu berlangsung alot. Dua calon yang bertarung sengit yakni Nursalim Hasibuan dengan tanda gambar Apel dan Dahril Aman tanda gambar Nenas. Dalam penghitungan, perolehan suara kedua calon bersaing ketat, bahkan sering jumlah suaranya seri, sehingga sulit diprediksi siapa yang meraih suara terbanyak. Namun setelah seluruh suara selesai dihitung, akhirnya Nursalim

Hasibuan dinyatakan menang dengan perolehan suara sebanyak 407. Sementara Dahril Aman meraih 365 suara dari total 777 pemilih. Lima suara dinyatakan batal, yang tidak hadir 84 pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 861. Sebelum perhitungan dimulai, Camat Marbau melalui Sekcam Diapari, menyampaikan terima kasih pada panitia yang bekerja keras sehingg terlaksananya Pilkades. Termasuk kepada warga yang menggunakan hak pilihnya. Kepada para

kandidat, Diapari mengatakan calon yang kalah agar menerima kekalahan dan dan jangan berputus asa. Diapari menyebutkan, bahwa demokrasi telah berjalan baik, apalagi kedua calon kepala desa adalah serumpun karena sama-sama bermarga Hasibuan. Dari Pemkab Labura turut hadir Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mhd AMRIL. Ia menyebutkan 2011 ini sudah empat Pilkades berlangsung aman dan sukses serta demokratis. (STJG)

BUPATI: Tujuh Target Rencana Pembangunan STABAT - Sesuai UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum tertinggi dari proses penyusunan APBD, berpedoman pada PP Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 guna menjamin pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran pada tujuan pembangunan nasional. “Ikuti Musrenbang dengan serius sebagai media penjaringan aspirasi masyarakat,” pesan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu saat membuka secara resmi Musrenbang di ruang pola kantor Bupati, Selasa pekan lalu. Ngogesa mengingatkan 7 target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kab Langkat 20092014 harus menjadi acuan penyusunan program dan

kegiatan masing-masing SKPD. Tentu tanpa mengesampingkan Top Down Planning dan Bottom Up Planing pada musrenbang, mengingat keterbatasan dana bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan. Kepala Bappeda Provsu Ir. H. Riadil Akhir Lubis, M.Si dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kabid Sosbud Bappedasu Drs. Junaidi Muslim, mengatakan 2011 ini Pemprovsu akan memberikan bantuan ke Pemkab Langkat Rp40.509.183,332, melalui bantuan bagi hasil pajak Rp31.420.863.332, dan bantuan keuangan untuk bea siswa kurang mampu, peningkatan kesejahteraan guru, pengadaan obat-obatan untuk kesehatan masyarakat, pengerasan jalan, pembuatan jembatan dan peninggian parit Rp9.088.320.000. Pemprovsu meminta dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012, Langkat harus didasarkan sasaran yang harus dicapai pada RPJMD. Masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dalam tahun rencana serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka anggaran. Sebelumnya Kepala Bappeda Langkat Ir H Ansyarullah, MM melaporkan Musrenbang akan berlangsung 3 hari. Tujuannya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pembangunan di Langkat, mensinerjikan usulan Kecamatan dengan Dinas/ Instansi/SKPD serta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Juga mendapatkan masukan akhir guna menyusun program kegiatan tahun 2012, mendapatkan rincian anggaran awal usulan SKPD dan sinkronisasi agenda dan program prioritas pembangunan daerah, serta media konsultasi publik. (JUL)


KPK POS

10

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

KRIMINAL

Rumah Dinas Ketua DPRD Labuhan Batu Digerebek RANTAUPRAPAT - Pencatutan namanya sebagai Ketua DPRD Labuhanbatu terkait pengrebekan rumah pribadinya yang diduga sebagai lokasi perjudian membuat, Ellya Rosa Siregar, kesal. Bahkan, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu itu, sejak dilantik sebagai Ketua DPRD, dirinya tidak pernah tinggal di rumah tersebut. “Kami tidak lagi pernah tinggal di rumah itu, setelah pelantikan saya sebagai Ketua DPRD,” ujarnya kepada wartawan, Kamis pekan lalu. Menurut Ellya, penghuni rumah tersebut selama ini hanya beberapa orang pekerja dan malam. Tentu saja, dia merasa heran dengan pengistilahan rumah tersebut sebagai rumah pribadi milik Ketua DPRD. Sebab, harapnya, dia masih memiliki seorang suami sebagai kepala keluarga yang lebih berhak terhadap penyebutan kepemilikan rumah tersebut. “Harus dapat dibedakan, lagi pula saya masih punya suami yang menjadi kepala rumah tangga, mengapa tidak disebutkan,” ujarnya. Tentu saja, pencatutan namanya dengan berlabelkan posisi sebagai ketua DPRD itu sangat dikesalkannya. “Saya sangat menyayangkan dicatut nama lembaga,” tegasnya. Ditanya mengenai adanya penggerebekan di rumah pribadinya terkait adanya dugaan dijadikan sarang tempat perjudian, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu itu mengatakan ketidaktahuannya. Sebab, selama ini, seperti di beberapa rumah pribadi miliknya, rumah itu dijadikan gudang untuk menyimpan segala

barang-barang milik mereka dan tidak satupun anaknya yang tinggal di rumah yang berjarak sekitar 500 meter dari kantornya tersebut. “Anak sayapun tidak ada yang tinggal di sana, rumah itu sangat bebas bagi siapa saja memasukinya dan secara kebetulan hanya sesekali kami melihat ke sana, maklum dikarenakan kesibukan. Penggerebekan itu tanpa sepengetahuan kami dan pagar mengeliling rumah itu. Kami keberatan jika dikatakan rumah itu sebagai sarang perjudian dan apalagi membawa-bawa nama Ketua DPRD-nya,” tambah Ellya Rosa lagi. Di singgung apakah ada indikasi pengrebekan dan penangkapan orang yang disekitar rumah pribadinya berkaitan dengan politik dan keterlibatan pihak lain guna menjatuhkan nama baiknya, Ellya Rosa tidak berani berandai-andai. “Kita tidak ingin ber su’udzon. Ini hanya musibah bagi kami. Saya tidak berani menduga-duga. Ya, saya tidak berani menduga-duga,” ucapnya berulang kali seraya mengatakan tidak lagi mengijinkan ada orang tinggal lain yang menghuni rumah itu. “Selama ini rumah itu terlalu terbuka untuk umum,” tambah Ellya Rosa.(ATR)

Polda Sumut Didesak Tangkap Cabup Nias Utara NIASUTARA – Masyarakat Kabupaten Nias Utara meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap calon Bupati Nias Utara berinisial EZ yang terindikasi memiliki ijazah palsu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Nias Utara periode 2011-2016, yang berlangsung 2 Februari 2011 lalu. Hal itu dikatakan, R.Lase kepada wartawan di Gunungsitoli belum lama. Menurutnya, ijazah yang diserahkan oleh EZ untuk menjadi calon Bupati Nias Utara pada Pilkada Nias Utara, sarat dengan tipu muslihat karena secara kasat mata ijazah yang EZ mulai dari tingkat SMP sampai ijazah SMA selalu saja bermasalah. “Kalau kita teliti dengan seksama bahwa surat keterangan yang dilampirkan Edward Zega dalam berkasnya terdapat beberapa kejanggalan seperti nama,tempat tanggal lahir,nama orangtuanya sangat diragukan keabsahannya karena selalu berbeda-beda. Misalnya, namanya tertulis Eduar Zega, tempat tanggal lahir Hilindruria,28 Juni 1954,anak dari Sarombowo Zega,” kata Lase Kemudian ditemukan pula dalam ijazahnya tertulis nama Ed-

ward Zega, tempat tanggal lahir Gunungsitoli,28 Juni 1954 anak dari S.Zega. Selain itu, pada berkasnya yang lain oratuanya bernama Katima Zaliwu dan ada juga bernama Jos Lase. Lebih fatal lagi pada tahun kelahirannya tertulis pula 1970. Hal ini menandakan bahwa keaslian ijazah yang dimiliki yang bersangkutan penuh dengan kecurigaan,ujar R.Lase. Ditambahkan, meskipun gugatan pilkada Nias Utara telah di tolak Mahkamah Konstitusi (MK), bukan berarti kasus pidana pemakaian ijazah palsu ini mulus dengan sendirinya. Ketua KPU Kabupaten Nias Utara, Emanuel Zebua mengakui bahwa mereka menemukan dalam ijazah Edward Zega tahun kelahirannya 1970 dan untuk menelusuri apakah benar ijazah tersebut milik Edward Zega, maka KPU Kabupaten Nias Utara telah turun langsung ke sekolah tersebut dan atas keterangan kepala sekolah mengakui bahwa Edward Zega benar siswa di sana. Edward Zega dalam klarifkasi beberapa waktu lalu, mengatakan tidak benar ijazahnya terindikasi palsu. Alasannya, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. (YAGI)

SUMUT, NAD NASIONAL

Manager Citi Bank Bobol Rp 20 Miliar JAKARTA - Inong Melinda alias Melinda Dee alias MD (47), Manager Senior Citibank Jakarta nekad 'merampok' dana nasabah sebesar Rp20 miliar. Berbagai modus untuk mengeruk uang nasabah yakni memanipulasi data rekening, memindahkan rekening nasabah ke rekening milik Melinda. Melinda ditangkap di sebuah apartemen mewahnya di bilangan Jakarta Selatan, tanpa melakukan perlawanan. "Tersangka Melinda sengaja melakukan kejahatan dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening nasabah. Untuk memindahkan sejumlah dana milik nasabah tanpa izin ke beberapa rekening yang dikuasai oleh pelaku," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri Jakarta, Senin pekan lalu. Dilanjutkan kasus ini terungkap, setelah ada laporan dari management Citibank ke kepolisian. Juga ada korban yang lapor seluruh isi rekeningnya berkurang cukup signifikan. Hingga kini, sambung Anton, masih mengumpulkan data jumlah nasabah yang menjadi korbannya. "Kami meminta jika ada nasabah Citibank, yang dananya hilang

Polres Aceh Tamiang Bahas Kamtibmas Dengan ION ACEHTAMIANG - Dalam rangka program menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Aceh Tamiang, Internasional Organization for Migration (ION) menggelar stakeholder meeting dengan Polres Aceh Tamiang. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Dandim 0104 Aceh Timur, Kapolres, Ketua DPRD, dan segenap unsur dan tokoh masyarakat Aceh Tamiang tersebut berlangsung di Aula serba guna Polres Aceh Tamiang. Selasa pekan lalu. Wakil Bupati Aceh Tamiang, Awaluddin mengatakan bahwa Pemkab Aceh Tamiang sangat mendukung segala program dan terobosan Polri khususnya di jajaran Polres Aceh Tamiang, berorientasi terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat yang kondusif, sekaligus menekan terjadinya angka kriminal dan kejahatan. Kepala daerah, pihaknya menyambut nota kesepakatan bersama antara polres Aceh Tamiang dan seluruh stakeholder yang tertuang dalam kesepakatan tersebut. Seperti ketahui kesepakatan bersama yang berisi tentang ”Penitipan Peran Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) ke dalam MDSK”.(BSO)

rekening bank tersebut. Polisi juga menangkap Dewi, teller Citibank yang turut membantu si Ratu Pembobol Bank, dan kini kasusnya terus dikembangkan yang kemungkinan ada tersangka lainnya, yang diduga melakukan persekokolan untuk membobol dana nasabah Citibank, mengingat diduga kuat Malinda tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Tersangka Malinda terus menjadi obrolan hangat di dunia maya. Setelah foto-foto

hendaknya segera lapor ke polisi," sarannya. Wanita berparas cantik dan bertubuh seksi ini, ditangkap Kamis malam di Jakarta, polisi juga menyita mobil Hammer-3 Luxury Sport Utility B 18 DIK senilai Rp3,4 miliar, yang diduga hasil kejahatan pembobolan uang nasabah. Bahkan Tiga mobil mewah itu adalah Mercedes Benz E350, Ferrari seri 430 Scuderia senilai Rp1,6 miliar, dan Ferrari seri California, diduga hasil kejahatan juga turut disita. Kadiv Humas melanjutkan aksi pemindahan uang hingga miliaran rupiah ini, tidak pernah diketahui nasabah yang merupakan perusahaan pemilik akun

seksi, kecantikan luar Melinda tak luput menjadiperhatian. Tubuh Melinda yang mulus dan putih serta wajahnya yang masih 'kencang' disebut-sebut hasil 'polesan'. Bahkan, payudara (maaf) istri artis Andhika Gumilang tersebut diduga buatan. Kabar yang beredar di dunia maya, Melinda operasi plastik ke luar negeri, yakni Jepang. Salah satu petinggi Citibank tersebut rela menggelontorkan uang jutaan rupiah demi mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkannya. (ENDY)

Anggaran Penertiban Satpol PP Diminta Diaudit Ulang PANYABUNGAN - Terkait Anggaran Operasi Penertiban Tambang Liar dialokasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal di duga mubazir. Penggunaan anggaran pun diminta diaudit ulang. Kasat Satpol PP Madina, Hendra mengatakan bahwa anggaran tersebut belum diketahuinya, karena ia baru 2 minggu menjabat sebagai Kasat Satpol PP. Soal penggunaan anggaran

itu pun, terkesan lempar tanggung jawab antara Kasat Pol PP baru dnegan bekas Kasat Pol PP lama, Ali Atas Nasution. Sementara itu KTU Satpol PP, Nurkholis mengatakaan bahwa operasi Penertiban Tambang Liar yang dianggarkan sudah di laksanakan. Menurut Nurkholis, anggaran itu berasal dari APBD tahun 2010, Rp 40 juta, digelontorkan saat Ali Atas Nasution menjabat.

Masyarakat di Kecamatan Batang Natal, mengatakan, bahwa adanya operasi penertiban tambang liar dilakukan tanpa adanya sosialisasi. Beberapa warga pun mengaku operasi telah dilakukan dan mereka sebagian terkena dalam operasi. Namun, warga mendesak, penggunaan anggaran diaudit ulang. Mereka menengarai adanya tahapan-tahapan operasi yang tidak dilakukan. (TH)

540 Kasus Kejahatan Ditangani Polres Agara KUTACANE - Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Arsyad mengungkapkan jajarannya sedikitnya menangani perkara mencapai 500-an per tahun. Berdasarkan catatan kejahatan baik di Polres Agara dan 11 polsek jajarannya, pada 2010, kasus dengan beragam kejahatan mencapai 540 kasus. Terdiri dari tindak pidana pembunuhan 3 kasus, Curat 26

kasus, Curas 3 kasus, Pencurian biasa 9 kasus, Curanmor 47 kasus, pemerkosaan 5 kasus, judi/ Togel 129 kasus, pengerusakan 15 kasus, pengancaman 36 kasus, Pemalsuan surat dan tanda tangan 10 kasus, Perampasan hak tanah 12 kasus, Korupsi 2 kasus, KDRT 29 kasus, penipuan 32 kasus, Penggelapan 15 kasus, Pornografi 1 kasus. Sementara untuk tindak lainnya, pelanggaran sebanyak 48

kasus sedangkan kasus yang ditangani Sat Naorkoba sebanyak 59 kasus terdiri dari kasus sabu 15, ganja 36 kasus dan miras 8 kasus. Lalu, kasus Lakalantas selama tahun 2010 sebanyak 14 kasus, dengan jumlah Korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Kapolres meminta seluruh jajarannya bekerja optimal untuk mencegah dan menanggulangi beragam tindak kejahatan. (SAHIDIN)

Debt Collector Bunuh Penunggak Kredit JAKARTA - Nasib tragis menimpa Irzen Octa (50), Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB), yang menanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak, malah dihajar habis-habisan oleh beberapa debt collector Citibank di kantor Collector Citibank di Menara Jamsostek Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Setelah dihajar, Irzen tergeletak lemas dan tewas di halaman Menara Jamsostek. "Untuk sementara kami me-

nangkap tiga orang, dan kasus ini terus kami kembangkan kemungkinan ada tersangka lain, yang juga melakukan pengeroyokan atau menghajar ramairamai kepada korban Irzen," ungkap Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Budi Irawan di Jakarta, Kamis. Kasat Reskrim menjelaskan, Irzen datang ke kantor Collector Citibank di Menara Jamsostek Jakarta Selatan, untuk mena-

nyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga Rp 100 juta. Padahal, tagihan kartu kreditnya di Citibank hanya Rp 48 juta. "Saat itu korban tidak mendapat penjelasan mengenai tagihan kartu kredit Citibank, malah korban dibawa ke ruang bagian penagihan dan dipaksa oleh debtcollector untuk membayar. Bahkan disiksa dalam kantor itu, dan korban meninggal dunia di halaman Menara Jamsostek," papar Kasat Reskrim.(ENDY)

Kontrak Jual Beli CPO Disulap Jadi Pidana JAKARTA - Serikat Pengacara Rakyat (SPR) memprotes keras kontrak jual beli forward crude palm oil (CPO) antara PT Benua Indah Group dengan PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT Sutomo Agrindo Mas, dipaksakan menjadi kasus pidana. Padahal kasus jual beli ini, murni perdata. "Masalah ini muncul, disaat Benua Indah Group sedang menghadapi masalah. Diduga ini sengaja dilakukan untuk menghancurkan Benua Indah Group. Memang banyak mafia yang ingin menguasai industri CPO ini," ungkap Direktur Eksekutive SPR Malvin Barimbing dalam keterangannya di Jakarta, Rabu peka lalu. Dijelaskan, tahun 2001, PT

Benua Indah Group dan PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas melakukan kontrak jual beli CPO dengan sistem forward trading, dengan nilai kontrak Rp73 miliar lebih. Dan perjalanannya, Benua Indah sudah memenuhi 6200 ton CPO atau setara Rp31,056 miliar. Sisanya Rp 42 miliar, belum bisa dipenuhi. Dikarenakan kondisi cuaca ekstrem yakni musim kemarau panjang tahun 2009, berakibat sungai mendangkal sehingga kapal tongkang atau tag boat tidak dapat merapat. Kendala lainnya, masalah sosial sehingga belum terpenuhi kontrak jual beli itu. "Masalah ini sudah diinformasikan secara lisan kepada

kedua perusahaan itu. Dan mereka pun memahami," jelas Malvin. Sisa CPO, yang ada sampai sekarang jumlahnya sekitar 8000 ton atau senilai Rp 48 miliar, berada di Pabrik PT. Duta Sumber Nabati dan PT. Antar Mustika Segara, keduanya anak perusahaan Benua Indah Group, yang akan dikirim ke PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas. Namun karena kendala sosial dan alam, pengirim menjadi terhambat, katanya. Ternyata kedua perusahaan ini, tidak bisa menerima alasan Benua Indah Group. Melalui penasehat hukum kedua perusahaan, justru melempat tuduhan yang tidak sedap dan dianggap

merugikan Benua Indah Group. Tuduhan itu, Benua Indah telah disita KPKNL Jakarta 1. Tuduhan ini jelas salah besar, mengingat CPO bukan merupakan barang yang menjadi jaminan Benua Indah kepada KPKNL dan tidak disita. Bahkan selama Kebun sawit dan Pabrik Sawit Benua Indah masuk KPKNL sejak tahun 2005, tidak pernah disita. Malah, diperbolehkan menjual CPO agar perusahaan tetap bisa berjalan sampai adanya pembeli yang ingin membeli lewat lelang KPKNL Jakarta 1, tegas Malvin serius. "Di sini sangat nyata, Afrizal SH sebagai seorang penasehat hukum PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas, tidak ngerti hukum.

Jadi, jika menuding CPO Benua Indah adalah sitaan negara berarti PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas merupakan penadah barang curian CPO, dong. Dan kedua perusahaan ini tentunya bisa dijerat pasal pidana," ucapnya. SPR menduga Afrizal, juga direksi PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas mengunakaan jaringan Mafia hukum untuk bisa mempidanakan kasus jual beli CPO, yang nyata nyata kasus ini adalah merupakan murni kasus dagang atau kasus Perdata. Bukti lain pada 22 April 2010, PT. Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas yang menyatakan PT. Duta Sumber

Nabati dan PT. Antar Mustika Segara (Benua Indah Group) mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kompensasi akibat kontrak jual beli. Nah, ini membuktikan kasus ini adalah kasus murni perdata, namun kenapa dipelintir jadi pidana. Mengigat, Alfian, juga pemilik PT Sinar Jaya Inti Mulya dan PT. Sutomo Agrindo Mas melaporkan masalah ini ke Mabes Polri. Bahkan memepengaruhi Direktur 1 Bareskrim Polri dan Kanit di Mabes Polri agar menekan PT Benua Indah Group dengan menjerat kasus pidana dalam kontrak jual beli CPO. Dan mendesak agar manager Benua Indah Group ditahan.(ENDY)


11

KPK POS E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

KRIMINAL

Kapolresta Medan Himbau Pabetor Patuhi Lalulintas MEDAN - Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan berlalulintas. Terutama pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) baik itu sepedamotor maupun beca bermotor (Betor), agar selalu mengenakan helm standar. "Displin berlalulintas dikota Medan akan kita mulai dari pengunaan helm," tegas Kombes Tagam dihadapan puluhan penarik beca bermotor ( Pabetor) dalam acara Sosialisasi P0enggunaan Helm di ruang Rupatama Mapolresta Medan, Rabu pekan lalu. Dalam kesempatan bertatap muka tersebut, Tagam juga menyampaikan rasa keheranannya kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mau membudayakan budaya antri. Di mana gara-gara ingin selalu cepat tanpa disadari oleh mereka, maka terjadilah kemacatan lalulintas bahkan bisa saja dapat merenggut korban jiwa. Ketika ditanya tentang penggunaan helm berstandar SNI, Kapolresta Medan yang didampingi Wakapolresta Medan, AKBP Andreas Kusnaidi dan Kasatlantas Kompol I Made Ari P, menjelaskan, mengenakan helm berstandar SNI memang harus dilakukan bagi para pengendara. Akan tetapi dalam hal ini polisi terlebih dahulu akan memberikan keringanan dan tidak akan menindak langsung (Tilang) bila ada menemukan pengendara yang tidak mengenakan helm standar. Namun, demikian orang nomor satu di Mapolresta Medan ini, juga menyarankan bila helm yang lama sudah rusak dan tidak layak pakai maka hendaklah diganti dengan helm yang berstandart SNI. "Kita beri keringanan dahulu,pokoknya pengendara harus sadar betapa pentingnya helm saat mengendarai sepedamotor," ujar Tagam. Usai memberikan pengarahan, Kapolresta Medan juga memberikan dan membagikan striker kepada para Pabetor bertujuan agar mau memberikan informasi kepada polisi bila ada melihat atau pun mengetahui terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan lalulintas. Dalam mensosialisasi penggunaan helm, Kapolresta Medan berharap para pengendara dapat tertib. Sosialisasi yang direncanakan akan berakhir pada 12 April mendatang. Ditanya kenapa, supir angkot, penarik betor dan ojek dipanggil menjadi perhatian utama dalam sosialiasi, Tagam mengaku, hal itu dikarenakan saat ini banyak pelanggaran dilakukan oleh para supir, penarik betor dan ojek yang jarang mematuhi aturan. Sebab katanya, program ini sejalan dengan kalender kamtibmas, untuk mengurangi kecelakaan laka lantas meninggal dunia.(S.EDHI)

MSDC Siap Hadir Untuk Masyarakat Medan MEDAN - Dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang setiap tahunnya selalu meningkat serta membantu masyarakat dalam mengenal lebih dekat tentang keberadaan lalu lintas. Pihak Medan Safety Driving Centre (MSDC) akan membuka pendidikan pengenalan ilmu berlalu lintas yang baik bagi masyarakat Sumut terlebih kota Medan. Hal ini disampaikan Pimpinan MSDC Jimmy saat membuka pelatihan pengemudi terampil bagi para wartawan unit Polresta Medan di Jalan Bilal Medan, Senin pekan lalu. Dikatakannya, MSDC ini merupakan wadah untuk belajar tentang keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat dari segala lapisan. Sehingga, para pengendara baik pengendara mobil dan pengendara sepeda motor akan memahami tentang keberadaan lalu lintas yang setiap tahunnya selalu banyak mengalami perubahan dan disesuiakan dengan kebutuhan kota masing-masing. Oleh sebab itu, peran MSDC yang baru pertama hadir di kota Medan dan di Sumut diharapkan akan membantu masyarakat Sumut khususnya kota Medan untuk menjadikan masyarakat Sumut menjadi pengemudipengemudi terampil dengan menguasai jalanan dan memahami rambu-rambu jalan. "Kita hadir untuk membantu masyarakat terlebih dalam memahami berbagai peraturan dan UU berlalulintas serta berupaya mengajari para pengendara untuk memiliki etika saat berkendaraan di jalan raya," ujar Jimmy. Dijelaskannya, selain akan membantu masyarakat dalam mendidik mental dan sikap para pengemudi saat berkendaraan, pihaknya juga membantu masyarakat untuk lebih dekat dan mengenal kendaraan yang digunakan saat berkendara baik dari kwalitas dan dari segi mutu. "Jadi Banyak hal yang akan diperoleh masyarakat yang ingin belajar tentang keberadaan lalu lintas di MSDC ini. Sebab, fasilitas yang kita sediakan juga mendukung seperti ruangan kelas yang memadai yang didukung dengan fasilitas teori dan prakter serta dilatih dengan instruktur handal dan berpengalaman," katanya. Lebih lanjut, dengan hadirnya MSDC ini, diharapkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas akan menjadi dambaan masyarakat Sumut. Oleh sebab itu, sudah saatnya masyarakat kota Medan untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan diri saat berkendara di jalanan supaya tidak ada masyarakat menjadi korban kecelakaan yang sia-sia akibat ketidak tahuan para pengemudi tentang arti pentinya keselamatan di jalan raya. (S.EDHI)

Kapolres Aceh Singkil

SUMUT NASIONAL

Polisi Bentuk Tim Usut Pelaku Pembunuh Pasutri Pengusaha

MEDAN - Enam tim dibentuk oleh Kapolresta Medan hingga kini masih terus berupaya keras mengungkap dan mengejar para pelaku penembakan di Jalan Akasia No 50, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, memberondong pasangan suami istri, Kowito alias Wito (38) dan Dora Halim (32). Keduanya tewas dalam mobil setelah diberondong oleh kawanan pelaku bersenjata api. Agar kasus pembunuhan, tergolong sadis ini dapat tertungkap dengan cepat, Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga kembali menggelar kasus dan meminta hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah diperoleh oleh masing-masing tim tersebut. "Kita bentuk 6 tim dan kasusnya akan kita gelar kembali dinihari nanti,"aku Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga SH menjawab pertanyaan wartawan di Mapolresta Medan, Rabu pekan lalu. Dikatakannya, dalam kasus ini dari hasil pemeriksaan sementara polisi memperkirakan kalau korban ditembak dengan menggunakan 2 jenis senjata api (Senpi) yang berbeda. Namun, Tagam belum mau memberikan secara pasti jenis senpi yang digunakan pelaku sebelum adanya hasil Labkrim. "Dari hasil olah TKP kita berkesimpulan kalo pelaku menembaki korban pakai 2 jenis senpi yang beda jenis," aku Tagam. Disinggung motif pelaku menghabisi nyawa pengusaha ikan Gabion Belawan tersebut, Tagam juga belum bisa memastikan motif dibalik kasus pembunuhan ini. Sebab bila dikategorikan perampokan tidak ada satupun barang dan harta korban yang hilang. Untuk itu, Tagam menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui dan ada informasi tentang pelaku hendaknya segera memberikan informasi kepada polisi agar dapat diketahui motif sebenarnya dibalik pembunuhan dengan cara main tembak ini. Saat ditanya jumlah pelaku, Kapolresta Medan inipun mengaku kalau sementara ini berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang sudah dimintai keterangannnya, polisi memperkirakan kalau pelaku berjumlah 3 orang.Dua diantaranya sebagai eksekutor yang meletuskan senpi kearah korban tersebut hingga tewas seketika. "Sudah 3 saksi yang kita periksa dan bisa saja bertambah," terang Tagam. Disinggung adanya unsur dendam dibalik pembunuhan tersebut, mantan Kapolresta Labuhan Batu inipun belum bisa memastikannya. Sebab polisi bertugas berdasarkan

adanya keterangan saksi dan fakta-fakta yuriudis yang ada. Sementara itu di lokasi kejadian, Kepala Lingkugan VII, Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur , Syahminan mengaku kalau ketika kejadian warga mengetahui dikarenakan adanya suara rentetan tembakan yang suaranya seperti letusan mercon. Dan, saat warga ingin mencari tahu asal suara itu tiba-tiba saja merasa ketakutan setelah melihat pelaku sedang menghabisi korban didalam rumah korban. Dan takut menjadi sasaran amuk pelaku warga inipun langsung masuk kembali kedalam rumahnya. "Begitu dengar suara letusan warga mau lihat tapi begitu tahu kalau itu suara tembakan dan karena takut langsung masuk rumah masing-masing," aku Syahminan. Diceritakannya, ketika itu Selasa sekira pukul 21.30 WIB, suasana hujan yang tak kunjung henti tiba-tiba saja terdengar suara rentetan letusan senpi. Dan, sebagai Kepling, dirinya pun berusaha menuju ke lokasi dan kegusarannya semakin bertambah ketika warga memberikan kabar kalau telah terjadi perampokan di kediaman Wito yang pelakunya menggunakan senjata api. Meskipun diguyur hujan, pria berusia 50 tahunan inipun langsung bergegas lari ke rumah seorang anggota Provost Poldasu, Suwanto, yang tidak jauh dari kediamannya. Di sana Syahminan, mengkabarkan kalau ada perampokan dan menyuruh Suwanto untuk datang ke lokasi sambil membawa pistol. "Saya suruh pak Suwanto ngecek rumah itu dan bawa pistolnya karena takut-takut pelaku nembak," terangnya. Sesampainya dikediaman korban,anggota Provost inipun hanya menemukan pembantu rumah tangga (PRT) yang masih bersembunyi ketakutan dan melihat Wito dan istrinya sudah terkapar tidak bernyawa dalam kondisi duduk di dalam mobilnya yang kacanya sudah berlubang-berlubang ditembus peluru. Dan selanjutnya korban inipun dilari-

kan warga kerumah sakit terdekat. Sekedar mengingatkan, pengusaha Ikan, Kowito alias Wito (38) dan istrinya Dora Halim (32), keduanya warga Jalan Akasia No. 50 Kel. Durian Kec. Medan Timur ditembak mati empat pria yang diduga "pembunuh bayaran", ketika hendak masuk kedalam kerumah. Sedangkan anaknya, Cristopin berusia 2 tahun dan baby sisternya menderita luka serius, karena terkena tembakan dibagian betis dan lutut, Selasa (29/3) malam sekira pukul 21.35 Wib. Mayat kedua korban dibawa keruang jenazah RSU Dr. Pirngadi Medan untuk diautopsi. Sedangkan anaknya Cristopin dan beby sisternya Heny dilarikan ke RS Gleni guna mendapatkan perawatan intensif. Sementara dua pembantunya Ana, Yuli dan karyawannya Abeng, serta Kepala Lingkungan (Kepling) setempat diamankan ke Mapolsekta Medan Timur untuk dimintai keterangannya hanya sebagai saksi. Menurut pembantunya Ana, malam itu majikannya bersama anaknya berusia 2 tahun dan baby sisternya dengan mengendarai mobil Chevrolet warna hitam BK. 333 TO memasukkan mobilnya ke garasi, usai pulang belanja dari Cambrig. Namun ketika dirinya hendak menutup garasi mobil, tiba-tiba empat pria bersenjata api (senpi) datang dan mendorong pintu. "Saya berusaha menahan sambil menjerit minta tolong, namun tenaga keempat penjahat itu lebih kuat dari tenaga saya, sehingga pintu berhasil dibuka. Sedangkan majikannya dan keluarganya terperangkap didalam mobil," ujarnya. Saat itu juga, keempat tersangka dengan beringas dan brutalnya menembaki kaca depan dan samping mobil berulangkali. "Melihat kesadisan pelaku, saya langsung lari ke lantai II sambil menjerit minta tolong," ungkap wanita berkulit hitam manis itu dengan nada sedih. Namun beberapa menit kemudian, suara tembakan sudah tak didengar lagi. Sehingga Ana turun ke bawah. "Saya melihat dua majikannya Kowito dan Dora Halim sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi tubuh berlumuran darah akibat ditembak. Sedangkan anaknya Cristopin dan Baby Sisternya Heny menangis dengan kondisi tubuh tertembak dibagian betis dan lutut. Bersamaan itu juga, sejumlah warga datang kerumahnya. Keluarga korban yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian langsung membawa Cristopin dan Heny ke RS Gleni untuk mendapatkan perawatan intensif, sedangkan mayat kedua korban dilarikan ke RSU Dr. Pirngadi Medan untuk diautopsi. (S.EDHI/KHAIR)

Jembatan Timbang Kota Subulussalam Menuai Kritik SUBULUSSALAM - Keberadaan Timbangan di Kota Subulussalam telah lebih dua tahun, di jalan lintas Acehmedan di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Timbangan ini berdiri melalui SK dari Dishub Provinsi Aceh, didirikan di Kota Subulusaslam. Pada pokonya, keberadaan timbangan untuk menjaga tonase dari kendaraan bak terbuka, khususnya truk dengan tujuan untuk menormalisasi muatan seluruh kendaraan barang yang melintasi jalan lintas Aceh menuju Sumatera Utara. Itu, artinya kendaraan dan truk yang melintas Aceh-Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan atau speksi demi menjaga badan jalan. Tujuan dari UPPKB/timbangan ini adalah sangat baik agar penertiban muatan seluruh kendaraan sesuai tonase yang diperbolehkan demi menjaga fisik jalan, dan bila mana lebih muatan dari maksimum timbangan kendaraan, maka harus ditindak melalui denda yang telah diatur sesuai peraturan dan tidak diperbolehkan mengadakan pengutipan-pengutipan. Akan tetapi di sisi lain, nampaknya kehadiran timbangan tak ada kontribusi untuk daerah sama sekali. Hal ini diakui oleh Kabid Pendapatan PPKKD Kota Subulussalam, Mahdani, ketika dionfirmasi Jumat pekan lalu. Mahdani mengaku pernah mengecek kebenaran ihwal timbangan tidak memberikan kontribusi kepada Pemkot Subulussalam. DPPKA Aceh di Banda Aceh tentang kebenaran apakah UPPKB /Timbangan ini menyetor pendapatan (income) yang dihasilkan oleh UPPKB/ Timbangan ini, atau semacam laporan, Ternyata hasilnya nihil alias tidak ada. Mahdani pun mengaku heran dan merasa tak puas. Kabid DPPKD Kota Subulussalam ini langsung menemui Kabid Perhubungan Darat Provinsi Aceh, Karrianto, menjelaskan sekitar bulan 4 tahun 2010 keberadaan timbangan adalah untuk penertiban tonase, bukan melakukan pengutipan. Mahdani, mengaku, heran ke mana uang hasil kutipan atau retribusi. Karena, katanya, untuk ke DPPKKD Kota Subulussalam jelas tidak ada. Sedangkan sepengetahuannya ke tingkat provinsi juga tidak ada. Ketika hal itu ditanyakan ke Kabid Provinsi yang lalu, bahwa setoran dari timbangan Jontor Kota subulussalam tidak ada sehingga dalam hal ini, menurut Mahdani, keberadaan UPPKB/Timbangan ini perlu dipertanyakan. Karena yang melebihi tonase ada, disebutkan apabila muatan melebihi antara 2 ton sampai 4 ton masih ada toleransi tetapi apabila melebihi dari itu akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi yang dapat merugikan daerah ini adalah petugas perhubungan yang diperbantukan di jembatan timbangan tersebut. Sekitar 6 personil, sedangkan gaji mereka tetap melalui APBK kota Subulussalam, artinya kalau mereka tidak diperbantukan di jembatan timbang itu kan bisa ditugaskan ditempat lain wilayah Pemerintah kota subulussalam. Lain juga halnya yang disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, Ismail SP, menegaskan tidakg tidak ada kontribusi ke Pemko Subulussalam, tetapi secara pemasukan dari Provinsi ke Pemko Subulussalam, itu pasti ada karena mereka menyetor langsung ke Provinsi. Ismail mengaku belum seluruhnya peraturan tentang itu dapat dikuasainya karena dirinya masih sebulan lebih menduduki jabatan. Kepala UPPKB Jembatan Timbangan Jontor, Kecamatan Penanggalan, tidak berada di tempat. Menurut salah seorang petugas, mengatakan, pimpinannya sedang berada di luar daerah. (KARTOLIN)

"Tidak Ada Ampun Bagi Polisi Yang Nakal" SINGKIL - Kapolres Aceh Singkil, AKBP Helmi Kwarta menyatakan tidak segan menindak tegas bagi polisi yang nakal dalam wilayah kerjanya. Karena sekarang ini, tegasnya, tidak bisa ditolelir bagi polisi yang ingin memeras masyarakat dan hal yang lain. Diharapkan masyarakat di wilayah hukumnya agar segera melaporkan ke pihaknya bila ada menemukan kasus polisi bertindak melawan hukum. Untuk menindaklanjuti ucapannya, Helmi menyilahkan warga menghubungi nomor.081269201993 dan ke nomor,081264444477, milik Kasat Reskrim Iptu

Beni Cahyady. Tiap warga diminta segera melaporkan apabila ada tindakan anggota polisi yang nakal atau melawan hukum. Kapolres mengharapkan agar segera melaporkan kepada nomor handphone tersebut baik melalui SMS, dan berjanji pemberi informasi akan disembunyikan jati dirinya. Tetapi, katanya, informasi yang diberikan itu jangan fitnah, tapi betulbetul fakta. "Karena apabila fakta kami akan segera menindaklanjuti dan kalau terbukti anggota kami yang nakal akan diberikan sangsi seberat beratnya sesuai aturan yang berlaku," tegas Helmi.

Karena tujuan menyebarkan SMS atau telepon langsung dalam 24 jam agar masyarakat tidak perlu lagi datang kekantor polisi cukup disampaikan melalui SMS saja. Karena polisi sekarang ini tidak perlu menakut nakuti masyarakat karena polisi adalah pengayom maka kapolres mengharapkan kepada diseluruh dalam jajarannya agar meninggalkan perbuatan melawan hukum. Kapolres mengingatkan kepada seluruh personel di jajarannya agar tidak menyusahkan orang susah. Soal pernyataan itu, Helmi mengungkapkan, bahwa sejak pertama kali bertugas

di Singkil, "Banyak kasus adalah kasus pencurian buah kelapa sawit," katanya. Setelah dianalisis, tindak pencurian itu terjadi bersebab, mereka yang mengambil buah kelapa sawit itu akibat dibiarkan sampai malam hari tidak diangkat oleh perusahaan. Terkait tentang pencurian kendaraan bermotor (Curanmor)di kabupaten singkil dan subulussalam menurutnya peringkat 9 dalam wilayah Aceh dari 21 kabupaten/kota dimana pada tahun 2010 49 kasus yang dilaporkan. Sedangkan ditahun 2011 ini mulai januari

sampai maret sudah 10 unit yang hilang tetapi akibat ketangkasan pihaknya sudah ditemukan 3 unit dan pelukanya telah terjaring 3 orang warga subulussalam dan yang lain sedang kita kejar dan pelakunya yang lain telah kita ketahui identitasnya hanya kita menunggu waktunya saja untuk menangkapnya. Sekaligus kita telah turunkan anggota yang profesional untuk mencari jaringan mereka karena menurutnya pencurian kendaraan bermotor ini ada komplotannya maka kita terpaksa berhati hati untuk menjaring mereka. (KARTOLIN)


12

KPK POS E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

TERTANGKAPnya panitera pengganti di Pengadilan Negeri Medan, Eddy Suhairy makin mengristalkan dugaan, tindakan korupsi pada penegakkan hukum seperti fenomena gunung es. Hanya saja, selain hasil kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan korupsi dengan beragam modus hanya terlihat pucuk saja. Ini seakan menggambarkan bahwa instansi penegak hukum, hanya dikotorin segelintir oknum bertingkah menyelewang. Awam menganggap, hal itu sama sekali tak benar. Edy Suhairy dibekuk personel Polda Sumut, terkait pada proses hukum yang dialami Said Ikhsan. Penangkapa mahasiswa di salah satu perguruan Kota Medan, juga ditemukan tindakan tidak profesional dari Kepolisian. Kasus penangkapan Said Ikhsan bagaikan bola panas yang terus mengelinding dan siap "membakar" aparat penegak hukum yang menangani perkara narkoba ini. Bukti itu dapat lihat dari sejak tertangkapnya Ikhsan oleh petugas Sat Narkoba Polresta Medan beberapa bulan yang lalu. Di mana selama proses pemeriksaan dikantor polisi Ikhsan selalu mengelak kalau dirinya tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan kasusnya inipun sampai digelar, bekas Kapoldasu, Irjen Pol Oegroseno, dalam pengaduan keluarga Ikshan sendiri yang ketika itu, disebut polisi telah main tangkap sembarangan serta melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Gatot Subroto, Medan. Prosedur penangkapan oleh keluarga diyakini tidak sesuai hukum. Bahkan yang lebih mengerikan lagi keluarga Ikshan inipun mengaku kalau selama diproses oleh petugas penyidik pembantu Sat Narkoba Polrestra Medan, pernah dimintai sejumlah uang dengan dalih meringankan perkara Ikhsan. Pihak keluarga memaparkan permintaan langsung disampaikan perwira Polresta Medan dari Satuan Narkoba, AKP DZH sebesar Rp 300 juta. Akibatnya, meskipun tidak dapat dibuktikan adanya pemerasan yang dilakukan oleh perwira Polri ini. Akan tetapi, dalam gelar perkara yang dipimpin Irjen Oegroseno, AKP DZH harus menelan kegetiran, dengan dipindahkannya ia ke Polres Nias Selatan. Meski telah sempat "mengobokobok" citra kepolisian, kasus Ikhsan inipun kembali menelan korban aparat penegak hukum yang bertugas menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Tersangka Edi Suhairy , yang dalam menangani kasus Ikshan sebagai panitera pengganti ini pun terpaksa meringkuk di dalam sel tahanan Mapoldasu, setelah berhasil ditangkap petugas Direktorat Reskrim Poldasu atas laporan pengaduan ibu Ikshan yakni Syarifah Hazanah (50), warga Jalan Gatot Subroto Medan, yang merasa selama dalam persidangan telah merasa diperas oleh tersangka dengan meminta uang sebesar Rp100 juta untuk biaya pengurusan pengurangan hukuman di PN Medan. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp50 juta yang dibungkus dalam

KRIMINAL

LIPSUS

Bosan Menjadi Pemerasan Penegak Hukum

tas plastik. Eddy Suhairi SH, warga Jalan Amal Luhur No 68 B Medan, diciduk dengan dugaan pemerasan. Petugas Reskrim Sat.III Tipikor Poldasu, menangkapnya dan untuk awal penyidikan terbukti melakukan pemerasan terhadap salah seorang keluarga terdakwa terkait kasus narkoba. Pelaku diamankan dari kediamannya dikawasan Jalan Amal Luhur Medan. Edi diciduk setelah korbannya Syarifah Hazanah melaporkan kasus pemerasan itu. Dari tangan oknum panitera ini pihak kepolisian mengamankan barang bukti uang kontan Rp 50 juta yang dimasih dibungkus rapi. Kasus ini terkuak kala itu oknum ES SH menghubungi korban (Syarifah) melalui HP agar korban segera menyerahkan uang Rp100 juta. Uang itu digunakan untuk meringankan vonis anak Syarifah, yang sedang menjalani proses pengadilan, dalam kasus narkoba. Pengakuan petugas kepolisian yang menangkap pelaku, pihak kepolisian menangkap oknum panitera PN Medan tersebut berdasarkan laporan dari korban serta adanya barang bukti berupa rekaman pembicaraan dan video. "barang bukti tersebut telah kami amankan, sementara pelakunya sedang kita mintai keterangannya, ujar Kabid Humas Poldasu Kombes Polisi Hery Subian Sauri. Hery menambahkan, pelaku dikenakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasaan yang dilakukan. Pelaku sebagai oknum panitera di PN Medan. Berdasarkan laporan polisi No.Pol :LP/139/III/2011/Ditreskrim

Poldasu tertanggal 25 maret 2011 atas nama korbannya Syarifah Hazanah warga Jalan Gatot Subroto Medan. Berdasarkan adanya laporan polisi tersebut maka dikeluarkanlah surat perintah penyelidikan No.Pol :SP.Sidik/90/ III/2011/Ditreskrim Poldasu tertangal 25 Maret 2011. Setelah dilakukan penyelidikan maka dikeluarkanlah surat perintah penangkapan No.Pol:SP.Kap/132/ III/2011/Ditreskrim Poladsu tertangal 25 Maret 2011 atas nama Edy Suhairy SH beralamat di Jalan Amal Luhur Medan. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang terkiat dengan perbuatan pemerasan yang dilakukan oknum panitera PN Medan tersebut atas nama Eddy Suhairy SH sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 huruf e undang undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas maka, Direktur Reskrim Poldasu memerintakan Sat.III Tipikor Ditreskrim Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Eddy Suhairy SH yang mana selama ini ianya menjabat oknum Panitera di PN Medan dimana penangkapan terhadap pelaku dilakukan pihak Sat.III Tipikor Poldasu pada hari Jumat (25/3) sekitar pukul 14.30 Wib dikediaman tersangka di Jalan Amal Luhur No 70 Medan dimana ianya dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan perbuatan diduga melakukan pemerasan terhadap korban atas nama Syarifah

Hazanah, ibu ibu kandung Said Ikhsan yang saat ini dilakukan pemeriksan tingkat persidangan di PN Medan. Mulanya tersangka Eddy Suhairi SH meminta uang kepada korban Rp150 juta agar anak korban dapat divonis bebas. Karena korban merasa keberatan dengan jumlah yang diminta tersangka, akhirnya tersangka menurunkan permintaannya menjadi Rp100 juta. Namun, karena terus menerus didesak tersangka agar segera menyerahkan uang tersebut pada hari Jumat tangal 25 Maret 2011 yang mana korban hanya memiliki Rp 50 juta, sisanya lagi Rp 50 juta akan diserahkan Senin 28 Maret 2011. Usai melaporkan tersangka ke Poldasu akhirnya dilakukan penangkapan terhadap oknum panitera PN Medan tersebut, di mana saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka polisi mengamankan barang bukti dari tangan tersangka Eddy Suhairy SH satu unit HP serta, uang kontan Rp50 juta terdiri dari pecahaan Rp50 ribu sebanyak 336 lembar dan pecahaan Rp100 ribu sebanyak 332 lembar. Usai mendapatkan barang bukti tersebut, selanjutnya tersangka diboyong ke Poldasu guna dimintai keterangannya. usai menjalani pemeriksaan di Sat.III Tipikor Poldssu, petugas melakukan penahan terhadap oknum Panitera di PN Medan tersebut terhitung sejak tangal 26 Maret 2011. Hingga saat ini posisi penanganan kasus ini dalam tahap penyidikan oleh Sat III Tipikor Ditreskrim Poldasu. (S.EDHI/KHAIR)

PRAKTISI HUKUM M YAMIN LUBIS SH :

Coreng Citra Dunia Pengadilan PRAKTISI hukum M Yamin Lubis SH sangat menyayangkan tindakan yang telah dilakukan Panitera Pengganti PN Medan, Eddy Suhairy terhadap keluarga korban terdakwa kasus narkoba tersebut. Pasalnya selain tidak pantas dan melanggar hukum, aksi main peras ini juga tanpa disadari oleh Eddy telah mencoreng wajah Pengadilan Negeri (PN) Medan sebagai tempat orang untuk menuntut keadilan. "Terbukti atau tidak terbukti panitera terima suap itukan sudah tidak dibenarkan apalagi sampai memeras keluarga terdakwa," aku Yamin ketika ditemui di PN Medan, Rabu pekan lalu.

Dalam mengungkap dugaan pemerasan ini, dikatakan Yamin, PN Medan hendaknya segera membentuk tim independen untuk mencari fakta terhadap kasus penyuapan yang dialami oleh Eddy. Bukan itu saja, polisi juga harus bisa mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret orangorang yang diduga terlibat. Ketika disinggung tentang adanya penjebakan tersangka yang dilakukan oleh keluarga korban, praktisi hukum jebolan Universitas Islam Sumatera utara ( UISU) inipun menyatakan bila memang benar ada pemerasan yang dilakukan oleh tersangka maka

sudah sewajarnya ditangkap polisi. Namun demikian, bila Eddy sendiri tidak pernah meminta uang apalagi sampai memeras, maka polisi juga harus berani menyelidiki dugaan tersebut." Memang sulit menangkap pelaku pemerasan bila tidak ada buktinya maka kebanyakan pelakunya dijebak dahulu saat terima uang," terangnya. Ditanya tentang apakah ada permainan suap dalam proses penanganan kasus yang ada di PN Medan ,advokat yang selalu mengenakan kacamata ini tidak bisa memastikan kabar itu.Namun

apabila memang ada "suap' dalam setiap kasus yang disidangkan di PN Medan sungguh amat memalukan dunia penegakan hukum didaerah ini. "Memang kabarnya ada juga yang main suap biar hukumannya diringankan," terkanya. Maka dari itu dalam penegakan hukum didaerah ini biar bersih dan jujur masyarakat hendaknya janganlah mau menyuap penegak hukum yang menangani kasus ini.Akan tetapi berikanlah pembelaan-pembelaan yang memang tidak pernah kita lakukan seperti apa yang dituduhkan kepada kita.(S.EDHI)

OKNUM Panitera Pengadilan Negeri Medan berinisial Eddy Suhairy yang ditangkap petugas Sat.III Tipikor Polasu diduga ianya melakukan pemerasan terhadap keluarga terdakwa kasus narkoba dimana terdakwanya masih menjalani persidangan di PN Medan. Sementara itu terkait diamankannya oknum Panitera PN Medan tersebut kini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensiv di Poldasu. Sementara itu, Direskrim Poldasu Kombes Agus Andrianto yang menangani, mengatakan, hingga kini pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif atas dugaan pemerasan dilakukan oknum Panitera PN Medan tersebut. Saat didesak apakah ada kemungkinannya bakalan ditangguhkan atas penahanan diri oknum Panitera PN Medan tersebut, Agus Andrianto menyatakan belum menerima permohonan penangguhan tersebut dari tempat tersangka bekerja ataua dari jajaran Pengadilan Negeri (PN) Medan. "Sampai saat ini belum ada,ujar Direskrim Poldasu tersebut. Agus mengaku pihaknya mendapatkan hasil rekaman melalui video serta adanya rekaman pembicaraan atas praktik pemerasan diduga dilakukan oknum Panitera PN Medan tersebut.Video dan rekaman pembicaraan tersebut belum tentu dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Itu kita jadikan sebagai petunjuk saja. Tersangka dikenakan Pasal 368 KUHPidana tentang pemerasan, termasuk kemungkinan tindak penyalahgunaan wewenang terhadap Panitera PN Medan. Pihaknya menangkap oknum Panitera PN Medan tersebut dari sebuah penginapan dikawasan Jalan Gatot Subroto Medan kemarin malam (Jumat,25 maret 2011) Oknum Panitera PN Medan satu ini diduga berusaha memeras Syarifah Hasanah yang mana salah seorang keluarganya tengah menjalani persidangan di PN Medan terkait kasus narkoba. mengetahui adanya keluarga yang ditahan dan sedang menjalani persidangan di PN Medan, Oknum Panitera PN Medan tersebut kemudian menghubungi keluarga terdakwa dimana yang ia hubungi adalah Ny. Syarifah Hasanah dimana dalam pembicaraan tersebut oknum Panitera PN Medan tersebut meminta uang Rp100 juta kepada keluarga terdakwa,jika ingin keluarganya mendapatkan vonis bebas. Merasa anakanya akan divonis bebas akhirnya korban hanya mampu memberikan Rp50 juta agar vonis bebas tersebut benar didapati anak korban. Usai bertransaksi antara korban dengan oknum Panitera PN Medan tersebut, petugas yang sebelumnya telah diberitahukan akhirnya menangkap oknum Panitera PN Medan tersebut dengan barang bukti Rp50 juta diduga uang hasil pemerasaan dilakukan oknum Panitera PN Medan terhadap keluarga terdakwa. Sumber lainnya di kepolisian menyebutkan, terdakwa seyogianya akan divonis dua hari lalu. Namun dengan alasan yang tidak jelas, majelis hakim yang mengadili kasus itu menunda persidangan dan akan melanjutkannya, Rabu keesokan harinya. Menjelang vonis perkara itu,oknum Panietera PN Medan tersebut menghubungi orang tua terdakwa guna meminta sejumlah uang dalam proses pegambilan putusan sidang tersebut. Oknum Panitera PN Medan tersebut mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk meringankan hukuman terdakwa. Setelah didesak, akhirnya orangtua terdakwa menyanggupi membayar sejumlah uang dan transaksi dilakukan di sebuah penginapan di Jalan Gatot Suborato Medan. Tetapi, ketika transaksi sedang berlangsung, aparat Poldasu datang menangkap oknum Panitera PN medan tersebut serta memboyongnya ke Mapoldasu bersama barang bukti sejumlah uang. Kasus ini sebelumnya juga sempat terjadi di Polresta Medan dimana Said ditangkap aparat Sat Narkoba Polresta Medan beberapa waktu lalu dalam sangkaan kasus narkoba jenis sabu sabu. Pada saat penyidikan di Maporlesta Medan, kasus ini juga sudah mengandung permasalahan. Di mana seorang oknum perwira dan penyidik kasus ini disebut-sebut meminta uang Rp200 juta kepada keluarga tersangka sehingga kasus ini mengundang perhatian Kapoldasu yang ketika itu dijabat Irjen Pol Drs Oegroseno SH, memerintahkan aparatnya untuk mengusut kasus percobaan pemerasan itu. Setelah dilakukannya gelar perkara di Polresta Medan dan dilakukannya sidang kode etik yang digelar pihak P3D Polresta Medan, penyidik tidak terbukti melakukan pemerasan. (KHAIR)


KPK POS

13

E D I S I 143 4 – 10 APRIL 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

'Raja-raja Kecil' Daerah Otonomi Tunjukan Keangkuhan Oleh Hottob Harahap

DANA bantun operasional sekolah (BOS) sampai hari ini, belum ada masuk ke rekening sekolah swasta di kota Medan. Banyak pernyataan pejabat pemerintah melalui media lokal bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan harapan bahwa tanggal 22 Maret 2011, semua dana BOS akan masuk kerekening sekolah. Fakta di lapangan semua pernyataan tersebut hanya isapan jempol belaka. Yang paling aneh Dinas Pendidikan Kota Medan memberi informasi, bahwa dana BOS sudah disalurkan ke seluruh rekening sekolah penerima BOS, silakan cek direkening masing-masing melalui Harian Sumut Pos (http:/www.harian sumutpos.com/2011/01/ 2773/saluran dana BOS.htm). Anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah SE ikut berbicara, agar penyaluran dana BOS jangan ditunda. Timbul pertanyaan di benak kita dan disekolahsekolah swasta siapa sebenarnya yang berkuasa tentang penyaluran dana BOS. Surat Edaran bersama Mendagri RI dan Surat Mendiknas Republik Indonesia, 900/5106/SJ dan Nomor : 02/XII/SEB, tanggal 28 Desember 2010), telah menunjukkan dasar hukum dan langkah penyalurannya yang harus dipedomani. Bulan Februari, Walikota (Rahudman Harahap) Kadisdik Medan (Hasan Basri) dan berapa stafnya melakukan sosialisasi tentang administrasi dan pemanfaatan dana BOS Kota Medan, kepada seluruh kepala sekolah di Kota Medan. Dengan demikian seharusnya keterlambatan penyaluran dana BOS tidak akan terjadi lagi sebab sudah diarahkan oleh Pemerintah Otonomi Daerah, agar semua penyaluran dana BOS berjalan lancar, mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan. Good Will (Iktikad Baik) pejabat Kota Medan perlu dipertanyakan . Penulis sangat setuju apa yang dikemukakan saudara Kusmin, M.Pd melalui Harian salah satu koran di Medan, tanggal 28 Maret 2011, agar dana BOS yang disalurkan lebih baik langsung kerekening sekolah, sebab kepala sekolah akan yang mengetahui, apakah jumlahnya sudah sesuai. Kalaulah dana BOS itu dicairkan melalui Bank, pastilah dana BOS tepat jumlahnya dan tepat sasarannya. Kalau jumlah yang diterima sekolah itu berlebih maka akan ada kewajiban kepala sekolah untuk mengembalikan dana BOS ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota. Saudara Kusmin M.Pd, mempertegas lagi : yang di kuatirkan adalah setelah dana BOS diterima kepala sekolah dan Bendahara BOS akan ada kewajiban lain dari kepala sekolah, untuk mengeluarkan dana itu untuk menutupi kepentingan yang sama

sekali bukan untuk operasionalisasi sekolah. Ataupun adanya biayabiaya lain yang dikeluarkan sebagai akibat dari deal-deal kesepakatan sebelumnya dana BOS dicairkan, merusak perencanaan dana BOS. Keadaan inilah yang perlu diteliti BPK sebagai pemeriksa keuangan negara sebab itu pemeriksa penggunaan anggaran BOS, yang disalurkan melalui dana BOS, bermilyar-milyar rupiah dapat diketahui secara pasti pemanfaatan. Dana operasional sekolah melalui alokasi saluran dana ini, kalau ternyata penggunaannya ini, terjadi di sesuatu salah sasaran, akan cepat diketahui oleh BPK. Kalau terjadi sesuatu itu ada fakta penyelewengan, kepala sekolah akan menyanyi dan menyelamatkan dirinya, seperti apa yang dikemukakan saudara Kusmin, M.Pd dalam tulisan 28 Maret 2011 (salah satu koran di Medan), siapa yang ikut menikmati diluar operasional sekolah seperti beda dengan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Maraknya sekarang perilaku Korupsi jangan sampai menodai dunia Pendidikan kita upaya pemerintah melalui Refisi UUD 45 Pasal 31 ayat 2 bahwa pendidikan dasar kita sekolah Negeri dan Swasta dibiayai Negara. Kita semua harus pro aktif mengamati dan memelihara, bagaimana aplikasi yang sebenarnya yang terjadi disemua lapisan masyarakat Indonesia tercinta ini. Sebagai uji coba pemeriksaan pemanfaatan dana BOS di sekolah negeri, pendidikan dasar 9 tahun di kota Medan, Pemko Medan telah menyalurkan ke rekening sekolah SDN dan SMPN masing-masing. Kita sama mengetahui bahwa biaya BOS di sekolah negeri yang pegawainya dan gurunya adalah pegawai negeri sipil yang jelas dibiayai negara di luar dana BOS. Bila di teliti secara sungguh-sungguh dana BOS ini sulit dipertanggungjawabkan untuk biaya operasional, pembelian kertas, kapur tulis, alat praktek olahraga yang sifatnya barang habis pakai. Dugaan bermilyarmilyar uang negara bisa di mark-up. Seharusnya BPK atau KPK harus mengetahui apa yang terjadi sebab semua kepala sekolah adalah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota dengan persetujuan walikota Medan. Bila perbuatan seperti ini dibiarkan, pembangunan karakter bangsa melalui dunia pendidikan kita sudah terkontaminasi dan menyebar terutama di kota Medan maupun Sumatera Utara. Untuk lebih akurat dalam penelitian supaya semua guru-guru disetiap sekolah itu ikut diteliti sebagai sumber kelengkapan data yang akurat, semoga. Penulis adalah Dosen Opini Publik Fisipol UMSU

ISPO Semakin Mengkerdilkan Petani dan Buruh Sawit HADIR satu lagi forum sawit berkelanjutan yang di inisiasi oleh pemerintah yang bertujuan sawit lestari yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Tututan global akan pentingnya pembangunan berkelanjutan mendorong pemerintah dan perusahaan kebun untuk memikirkan penyelamatan diri. Mengingat praktek selama ini yang dilakukan hanya gemar melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dalam perluasan usaha persawitan. Tuntutan masyarakat selama ini akan kerusakan hutan karena hilangnya hasil hutan untuk penghidupan, skema kemitraan yang tidak adil dengan petani, penggunaan buruh harian lepas di perkebunan besar, hingga perampasan tanah secara paksa milik masyarakat adat, di respon oleh pemerintah dengan mengusahakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan beberapa persoalan tersebut adalah lestari dengan mewujudkan ISPO untuk mensertifikasi hasil usaha perkelapasawitan. Ini artinya, bahwa pendekatan pemerintah melakukan sertifikasi pada produk perusahaan skala besar yang memiliki beberapa persoalan tadi dan menjustifikasi sebagai hal yang lestari. Yang kita kenal selama ini adalah RSPO (Round Table on Sustainable Pal Oil) yang juga merupakan forum multipihak sawit berkelanjutan yang juga bertujuan sawit lestari. Kedua organisasi multipihak ini, memiliki kesamaan yakni tidak mengakomodasi problem structural sistem perkebunan. Kedua organisasi ini tidak mengakomodasi tuntutan rakyat akan pentingnya reformasi agraria di mana tanah adalah kedaulatan rakyat. Perbedaan yang mendasar adalah, jika RSPO di inisiasi oleh pasar dengan tuntutan perbaikan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan yang selama ini dipinggirkan oleh usaha perkebunan kelapa sawit skala besar atau yang tidak diatur oleh Negara menjadi hal penting untuk

dijadikan pengaturannya. Sementara ISPO mengatur keberlanjutan kelapa sawit untuk lestari dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini menjadi dasar munculnya berbagai persoalan di tingkat petani kelapa sawit. Beberapa hal penting kebijakan pemerintah yang berkorelasi dengan petani kelapa sawit dan buruh hingga masyarakat adat. Pertama; UU NO 18 tahun 2004 yang lebih banyak mengatur tentang kriminalisasi petani kelapa sawit terutama pasal 21 yang mengatur soal norma kriminalisasi dan pasal 47 yang mengatur sangsi pidana dan mengerdilkan usaha petani kelapa sawit. Selain itu terdapat kebijakan tentang revitalisasi perkebunan No 33/permentan/ OT.140/7/2006 yang menerapkan pola manajemen satu atap di mana kebun plasma di kelola seluruhnya oleh perusahaan inti, tidak memberdayakan petani kelapa sawit hingga pada pengaturan skema kredit yang mahal. Begitu jugapun halnya kebijakan tentang sistem penetapan harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) No 17/permentan/ot.140/2/2010 yang mengakomodasi pencurian hasil TBS milik petani dengan menerapkan indeks “K”. upaya pembatasan pun di atur dengan 20 persen untuk petani dan perusahaan inti 80 persen. Seharusnya hal ini sudah berubah karena ISPO mengatur yang lebih maju, namun

kenyataannya tidak. Di sektor perburuhan pun, ISPO masih menggunakan UU perburuhan yang mengatur buruh harian lepas yang dulu zaman penjajahan adalah kuli contrak. Dalam prakteknya selama ini, kelompok-kelompok penerima dampak perkebunan skala besar tidak pernah di ajak untuk mengatur hal yang lebih maju untuk prinsip dan kriterianya. Justru sebaliknya menuding adalah bentukan pengusaha perkebunan kelapa sawit dan menguntungkan kelompok tersebut. Selain itu pula terdapat peran sentral Komisi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (KKSBI) yang banyak dipenuhi oleh pengusaha kelapa sawit dalam pengembangan dan pelaksanaan hingga mengelola sertifikasi ISPO. Beberapa catatan kebijakan tersebut di atas adalah reportase kecil soal keberpihakan pemerintah pada perusahaan kebun skala besar. ISPO yang berniat untuk mendapatkan produk yang sustainable seharusnya membangun prinsip dan criteria yang tidak di atur oleh Negara dengan memajukan petani kelapa sawit dan mensejahterakan buruh hingga tidak ada pembukaan kembali perkebunan kelapa sawit skala besar. ISPO harus menaikkan derajat petani dan buruh yang selama ini sangat rendah dan dianggap “kuli” perkebunan besar. Jika tidak, ISPO hanya merupakan terusan dari

kebijakan pemerintah yang selalu mengerdilkan petani. Tentunya ISPO memiliki kekuatan untuk merubah kebijakan karena kemunculan ISPO di promotori oleh pemerintah melalui departemen pertanian. Jika tidak, maka dapat di bilang bahwa ISPO hanya mengakomodir kepentingan pengusaha perkebunan kelapa sawit, kamipun akan menuding ISPO menjustifikasi pengerdilan petani sawit dan buruh serta masyarakat adat dengan sertifikasi. Dengan munculnya ISPO untuk sustainable perusahaan kelapa sawit, apakah mungkin bisa di wujudkan jika kebijakan pemerintah masih membolehkan penghancuran hutan, melegalkan buruh harian lepas, membolehkan pencurian perusahaan melalui Indeks “K” dalam penentuan harga TBS untuk petani, membolehkan monopoli atas tanah dengan HGU (Hak Guna Usaha) hingga 90 tahun serta mendukung konversi gambut? Tentu Tidak. Terkait dengan launching ISPO, kami meminta kepada KKSBI (Komisi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) untuk mengatur hal yang lebih maju bagi masa depan petani kelapa sawit dan buruh kebun hingga menghormati wilayah kelola milik masyarakat adat dengan terlebih dahulu mengatur keberlanjutan usahanya. Kamipun mendesak kepada Menteri Pertanian untuk merombak kebijakan-kebijakan yang mengerdilkan petani kelapa sawit. Jika tidak, maka ISPO itu pun tidak bermanfaat bagi rakyat. Jika tidak bermanfaat atau tidak menaikkan derajat petani dan buruh, maka sebaiknya pula ISPO ke “laut saja”. Serikat Petani Kelapa Sawit/ Mei 30311 Indek “K” adalah jumlah potongan dalam bentuk prosentase kepada petani kelapa sawit untuk biaya pengolahan limbah pabrik, perbaikan pabrik, penerangan, gaji staf karyawan pabrik, dan pengkutan CPO dari pabrik ke pelabuhan. Hal ini seharusnya menurut SPKS harus dihapuskan.

'Penembakan Jalan Akasia' Bukti Lemahnya Intelejen Polri Mengawasi Peredaran Senpi Ilegal TERJADINYA Penembakan yang dilakukan oleh beberapa orang tidak dikenal terhadap pasangan suami istri pengusaha penangkapan ikan dan garam, Suwito (36) dan Dora Halim (32), warga Jalan Akasia I No 50, Bambu III Kelurahan Kampung Durian Medan Timur, yang menyebabkan tewasnya pasangan suami istri tersebut, kembali membuktikan lemahnya pengawasan jajaran Intelijen Kepolisian terhadap peredaran senjata api illegal. Lembaga Bantuan Hukum

Medan mendesak agar jajaran Kepolisian, khususnya Polda Sumatera utara untuk segera menangkap para pelaku, serta yang tidak kalah pentingnya adalah membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk secara continue dan berkelanjutan mengawasi peredaran senjata api illegal yang memicu maraknya aksi aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api, agar kedepan Kejahatan dengan menggunakan senjata api dapat diminimalisir dan di tekan hingga titik terendah.

Begitu juga dengan deteksi dini intelijen Kepolisian, harus dilakukan terus menerus untuk mencari dan menemukan senjata api yang sudah terlanjur berada di masyarakat dengan tentunya harus sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Disamping itu Harus ada tindakan tegas dan konkrit terhadap masyarakat yang mempunyai senjata api illegal, bila perlu kepemilikan ijin senjata api yang di gunakan oleh masyarakat harus ditarik

seluruhnya dari peredaran, karena dapat berpotensi untuk di salah gunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Apabila langkah langkah diatas tidak dijalankan maka peristiwa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api akan kembali terulang dan kerap terjadi, karena tidak adanya mekanisme yang jelas dan tegas tentang pengawasan senjata api yang beredar di tengah-tengah masyarakat. LBH Medan/Mei 31311


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

SUMUT

Gabema Madina Minta PT SMGP Transparan PANYABUNGAN - PT. Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang akan melaksanakan eksplorasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kabupaten Mandailing Natal diminta untuk melaksanakan sosialisasi secara terbuka terhadap masyarakat. DIALOG - Camat Bintang Bayu (kiri) tampak berdialog dengan Danramil-17 Kotarih beserta tokoh masyarakat. (KPK POS/ABDUL RAHMAN MANIK)

Muspika Sepakat Majukan Bintang Bayu SERGAI - Muspika Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Sergai, bersama tokoh masyarakat sepakat untuk bekerjasama dalam memajukan Kecamatan yang baru berusia lebih kurang tiga tahun itu, agar lebih baik lagi. Kerjasama yang dimaksudkan adalah untuk menyatukan visi dan misi dengan berprinsip pada azas gotong royong, kerjasama dan saling mengisi. Hal tersebut dibahas beberapa unsur Muspika yang terdiri dari Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan dan Danramil-17 Kotarih, Kapten Dur Rahman Manik. Sementara dari pihak tokoh masyarakat adalah H.Abdul Hamid dan Drs.Darwanto. Pada kesempatan tersebut, Camat Drs.Zulkan mengajak semua pihak termasuk elemen masyarakat yang ada untuk bersama-sama memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Bintang Bayu. Terlebih unsur Muspika sudah seharusnya berada di depan memfasilitasi semua unsur untuk kepentingan masyarakat. "Masyarakat harus dirangkul apalagi tokoh-tokohnya demi mencapai cita-cita yang diharapkan. Masih sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak citacita yang belum tercapai. Visi kita, bagaimana Bintang Bayu ini lebih baik lagi, maju dan berkembang," tegas Camat. Ditambahkannya, kita harus sama berfikir untuk masyarakat. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. "Semua itu baru dapat kita raih jika kita bekerjasama dan tetap kompak. Semua elemen harus menyatukan visi untuk Bintang Bayu agar menjadi salah satu Kecamatan terbaik di Kabupaten Serdang Bedagai, " ujarnya. Danramil-17 Kotarih, Kapten Dur Rahman Manik sangat mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Bintang Bayu. Setiap program positif yang dibuat Camat akan didukung. Begitu pula program Desa pihaknya siap memberikan sokongan. Hal serupa juga disampaikan tokoh masyarakat H.Abdul Hamid dan Drs.Darwanto. Keduanya mengatakan, dengan kepemimpinan Camat Drs Zulkan diyakini Bintang Bayu akan berubah dari sebelumnya. "Beliau sangat tau betul akan kondisi dan karakter masyarakatnya. Hampir lima tahun bertugas di Bintang Bayu Drs Zulkan sudah tahu kondisi masyarakatnya. Dari menjabat Kasi Pemirintahan, Sekcam hingga Camat, beliau tetap ditempat dan kantor yang sama. Ini pertanda beliau mampu memimpin Bintang Bayu," ujar kedua tokoh. Bubarkan Panitia STQ Beberapa hari sebelumnya, Camat Bintang Bayu Drs.Zulkan secara resmi membubarkan kepanitiaan Seleksi Tilawatil Quran Tahun 2011 di Desa Dolok Masango. Hadir pada acara tersebut seluruh unsur panitia yang diketuai Ka.KUA Bintang Bayu, Agus Salim SAg, para Kades dan pihak Puskesmas. Zulkan mengatakan, secara keseluruhan kegiatan STQ dan pengiriman peserta MTQ ketingkat Kabupaten berjalan baik. Peringkat Bintang Bayu tahun ini berada diposisi 8 lebih baik dari tahun lalu. Namun dikatakannya, partisipasi Desa harus lebih baik lagi agar jumlah peserta STQ lebih banyak lagi. Diingatkannya pula, acara pembubaran atau laporan pertanggung jawaban panitia harus tetap dibuat, agar semua terbuka dan transparan bagi masyarakat.(ARM)

Permintaan itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal (PP GABEMA Madina) Agussalam Nasution SHI kepada Tim Sosialisasi pembangunan Sorik Marapi Geothermal saat pelaksanaan sosialisasi Geotehrmal oleh PT. SMGP terhadap masyarakat Sibanggor Julu di Desa Sibanggor Julu Kecamatan puncak Sorik Marapi, Jumat lalu. Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Hukum ini mengaku sangat kecewa dengan sosialisasi yang dilaksanakan sebelumnya. Di mana pada saat itu, berdasarkan informasi dari masyarakat peserta sosialisasi dibatasi oknum Camat, dengan hanya mengundang beberapa orang saja dari setiap desa. “Pelaksanaan sosialisasi seperti itu tentunya sangat tidak efektif dan terkesan ada yang ditutup-tutupi. Kita sangat mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, dimana pesertanya bebas datang siapa saja tanpa ada pembatasan. Sosialisasi seperti ini kita harapkan terus dilanjutkan kesetiap desa yang bersentuhan langsung dengan proyek geothermal yang akan dibangun,” ujar Agussalam. Agussalam juga meminta supaya dalam materi sosialisasi, yang disampaikan jangan hanya yang baik-baiknya saja. Dampak negatif dari kehadiran geothermal itu juga harus disampaikan kepada masyarakat. “Saya melihat bahwa dalam sosialisasi ini pihak SMGP hanya menyampaikan hal-hal yang tidak begitu urgen dan kurang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seyogianya materi yang disampaikan adalah

hal-hal yang menyangkut dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitar," tegasnya. Dia menambahkan, yang urgen adalah bagaimana dampak lingkungan, dampak sosial dan ekonomi, bagaimana nantinya proses ganti rugi lahan, rekrutmen ketenagakerjaan, dampak ekologinya, dan dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh geothermal tersebut. "Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini masih awam, jadi harus dijelaskan kepada mereka. Saya melihat penyampaian mengenai materi dampak ekologi dan lingkungan terkesan dihindari tim sosialisator. Padahal nanti yang akan merasakan dampak dari semua ini adalah masyarakat yang bermukim di sekitar proyek geothermal tersebut,” tegas Agussalam. Agussalam yang juga pernah menjadi penyuluh lingkungan pada Yayasan Hayati Indonesia (YHI), juga meminta supaya pihak SMGP jangan hanya beralasan bahwa kajian AMDAL mengenai Geothermal Sorik Marapi ini belum usai. “Ini tahapan sosialisai, dampak negatif dari geothermal pada tahap sosialisai ini juga harus disampaikan,” tegas Agussalam. Menurut Agussalam, sebetulnya banyak sekali dampak negatif dari kehadiran geothermal. Diantaranya pengeboran sumur geothermal menghasilkan berbagai macam limbah. Dalam eksplorasi geothermal jumlah limbah yang paling besar dihasilkan adalah drill cutting (serpih bor) yang menurut PP No. 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Bera-

AGUSSALAM NASUTION SHI Ketua PP Gabema Madina cun (B3), drill cutting yang dihasilkan termasuk dalam limbah B3 yang wajib untuk dikelola. Selain itu pembangunan Geotermal juga akan mengakibatkan terjadinya ancaman hujan asam yang akan merugikan masyarakat. Terganggunya stabilitas tanah sehingga bisa menimbulkan bahaya erosi dan amblesan (subsidence) akibat pengeboran (Drilling) dan lalu lalangnya kendaraan pengangkut alat- alat berat (Trailler). Dampak lainnya adalah, menyusut dan menurunnya debit maupun kualitas sumber mata air tanah maupun sungai-sungai di sekitar area pembangunan yang akan menyebabkan gangguan pada kehidupan biota perairan dan menurunkan kemampuan tanah untuk menahan air. Selain itu, kehadiran geothermal juga bisa berakibat terganggunya kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota air karena diperkirakan akan tercemar zat-zat kimia SO2, C02 , CO, NO2 dan H2S yang mana zat-zat ini juga bisa menyebebakan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat sekitar karena udara akan tercemar gas H2S yang dihasilkan PLTP pada tahap uji coba sumur pemboran. "Jadi kalau dikatakan Geotermal itu ramah lingkungan, tunggu dulu. Jangan langsung percaya”, tegas Agussalam.(TH)

STABAT - Dalam rangka pelayanan hak atas tanah dan/ atau pendaftaran pemindahan hak atas tanah di Kabupaten Langkat, Pemkab Langkat dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Langkat mengadakan perjanjian kerjasama tentang intensifikasi dan ekstensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Naskah perjanjian ditandatangani Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu dan Ketua IPPAT Sulaiman SH, Sekretaris Nova Sribulan Nasution SH, saksi-saksi Kadispenda Drs. Marino Singarimbun dan Kakan Pertanahan Dra Nurhayati di Rumah dinas Bupati, Kamis. Perjanjian kerjasama dibuat sebagai tindak lanjut dari undang-undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Kab.Langkat No.1 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kab.Langkat. Bertujuan untuk menjamin kelancaran dan peningkatan penerimaan PAD, meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan pengawasan penerimaan PAD yang berasal dari BPHTB, serta efisiensi dan efektifitas kerjasama antara para pihak. Usai penandatanganan naskah perjanjian, Bupati mengharapkan kepada semua pihak yang terkait, agar dapat bekerjasama dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya kepada Dispenda agar lebih meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan petugas pemungut mengenai cara/sistem pemungutan. Sebelumnya, Kadispenda Langkat Drs. Marino Singarimbun mengatakan, target penerimaan PAD berasal dari BPHTB Tahun 2011 sebesar Rp2 miliar. Kurun waktu 2 bulan ini saja sudah mencapai Rp641 juta. Ia optimis, target penerimaan tersebut dapat tercapai. Sementara Kakan BPN menyampaikan, bahwa untuk tahun 2011 Kabupaten Langkat ada Prona 3500 persil yang diberikan secara gratis. Diharapkan para camat dapat proaktif menindaklanjutinya. Turut hadir pada acara tersebut Kepala Bank Sumut Cabang Stabat T. Mahmud Zefri, SE, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai M. Husni Hatib dan Kasi Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Batiah Sinuraya.(JUL)

Etika PNS Mulai Memudar TEBING TINGGI - Pejabat Wali Kota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian MAP mengakui, etika di kalangan PNS sudah mulai memudar. Untuk itu dia mengingatkan para PNS harus mampu menanamkan tiga nilai yang termaktub dalam hymne pamong yakni, setia kepada Negara Pancasila dan rakyat Indonesia, berkarya dan berbakti. Hal itu disampaikan Eddy Syofian pada acara pembukaan Diklat Prajabatan CPNS Golongan II Angkatan III dan IV Tahun Anggaran 2011 di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, Selasa, di gedung TC Sosial, Jalan Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi. "Saat ini etika di kalangan PNS mulai memudar, termasuk etika pegawai dengan atasan. Untuk itu, kita harus kembali ke nilai-nilai luhur yang terdapat dalam hymne pamong. Kalau itu sudah kita jalankan maka akan baiklah pemerintahan,” ujarnya. Menurut Eddy, PNS jangan pernah berfikir untuk berpaling dari Negara Pancasila dan rakyat Indonesia. Sebab, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur seorang abdi negara. “Selain bermodalkan kesetiaan, seorang PNS juga harus mampu memberikan karyanya kepada masyarakat. Sekecil apapun karya tersebut pasti akan sangat berarti untuk negeri ini,” imbuhnya. Kalau sudah setia dan berkarya, barulah seorang PNS bisa membuktikan baktinya kepada masyarakat. “Kita ini digaji oleh rakyat, makanya kita harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Penguasaan teknologi merupakan salah satu cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Erwin Suheri Damanik dalam laporannya memaparkan, peserta Diklat Prajabatan kali ini diikuti 85 orang. “Dari jumlah tersebut, terdapat 25 orang CPNS golongan IIa dan 60 orang CPNS golongan IIc. Sementara itu dari 85 orang, 55 orang merupakan CPNS wanita, selebihnya pria,” jelas Erwin. (RS)

Kenaziran Masjid Agung Lakukan Penghijauan

Promosi Produk Selular Merusak Keindahan Kota RANTAU PRAPAT - Perang promosi produk selular, di Rantauprapat semakin menjadi-jadi, sehingga meresahkan warga dan merusak keindahan kota. Soalnya, berbagai dinding dan tembok di kawasan inti Kota Rantauprapat jadi lahan promosi. "Ya.., suasana keindahan kota jadi terkesan semraut. Konon lagi, jarak pandang pengendera kenderaan sedikit terganggu dengan gambar dan simbol-simbol produk yang ada," ucap Rizki, salah seorang warga Rantauprapat, Rabu. Apalagi, katanya, gambar-gambar ukuran besar tersebut banyak menghiasi tembok dengan diameter ukuran panjang. Namun, belum diketahui secara pasti kontribusi promo produk selular tersebut ke kas keuangan daerah. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (PPKAD) terkesan bungkam. Sebab, Erwin Siregar Kadis PPKAD dikonfirmasi via selular, Rabu, ketika berulang kali ditelpon tak bersedia menerima panggilan masuk. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan tak dibalas. Pihak legislatif setempat berjanji memanggil Kadis PPKAD. Melalui Komisi A dan D akan segera menggelar koordinasi pembahasan hal itu. "Kita akan koordinasi lintas Komisi di DPRD. Selanjutnya akan memanggil Kadis PPKAD guna mempertanyakan hal itu," ucap Ketua Komisi A, Sariaman dan Sekretaris Komisi C David Siregar. Menurut Sariaman, rencana pemanggilan akan dilakukan minggu ketiga April mendatang. Sehingga diketahui pendapatan asli daerah (PAD) nya. "Kita jadwalkan di minggu ketiga April," tandasnya. Pantauan di lapangan, iklan produk tersebut terlihat menghiasi tembok pagar salahsatu sekolah negeri di kawasan jalan KH Dewantara dan tembok industri pengolahan getah serta beberapa tembok pagar dan dinding rumah warga. (ATR)

Bupati Tandatangani Naskah Kerjasama Dengan IPPAT

BERIRINGAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengenakan seragam PWI sebagai anggota kehormatan dan Ketua PWI Cabang Sumut Drs M Syahrir beriringan pada kegiatan PWI Perwakilan Langkat yang digelar beberapa waktu lalu. (KPK POS/JUL)

Bupati Langkat Peroleh Anugerah Pers terhadap peran dan fungsi pers. STABAT - Atas partisipasi dalam mendoPemberian Anugerah Pers kepada rong kemajuan pembangunan dan kehiduKabupaten/Kota dimaksudkan, untuk pan pers yang bermartabat di Sumut, juga memacu para pemangku daerah dalam dalam penegakan Undang-undang 40/ ikut berperan bagi terwujudnya pers yang 1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia, bermartabat, dan benar-benar memberiPengurus PWI Cabang Sumut memberikan kan andil bagi terwujudnya pers yang penghargaan Anugerah Pers kepada menjadi bagian dari kehidupan masyaraBupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. kat. Penganugerahan tersebut dilakukan Sejauh ini, Kabupaten Langkat sendiri pada puncak Peringatan Hari Pers dinilai telah memberikan peluang bagi Nasional dan HUT PWI ke-65 Tahun 2011 tumbuh dan berkembangnya pers, khususTingkat Propsu yang berlangsung di nya PWI, baik dalam hal fasilitas sarana Halaman Istana Maimoon, Medan, Minggu, prasarana, maupun alokasi anggaran bagi yang juga dihadiri Ketua PWI Pusat H. pembinaan peningkatan SDM wartawan Margiono, Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, di daerah. Ketua DPRDSU H. Saleh Bangun dan Anugerah Pers untuk Bupati Langkat sejumlah Bupati/Walikota serta tokoh tersebut diterima Kabag Humas H. pers daerah. Syahrizal SSos MSi. Ketua PWI Pusat H. Margiono yang ”Penghargaan ini pada hakekatnya menyerahkan langsung anugerah Pers adalah untuk seluruh rekan-rekan pers didampingi Ketua PWI Cabang Sumut yang bertugas di Langkat. Mari kita Drs. M. Syahrir, dalam kesempatan itu teguhkan semangat bersatu sekata menyampaikan terima kasih kepada berpadu berjaya demi pers yang bermartainstansi pemerintah maupun swasta yang KERAMIK - Asisten Adm. Ekbangsos dr. H. Indra Salahudin, MKes MM saat melepas ekspor perdana Langkat keramik ke bat,” ujar Rizal menyampaikan himbauan telah membesarkan PWI di daerah serta Kroasia di Galeri Keramik Langkat, Minggu. (KPK POS/JUL) Bupati Langkat itu. (JUL) mampu membina hubungan kemitraan

PANYABUNGAN - Kenaziran Masjid Agung Nur Alan Nur, Kabupaten Mandailing Natal adakan penanaman pohon cemara di lingkungan masjid. Penanaman pohon ini bertujuan untuk penghijauan di komplek masjid dan pelindungan. Demikian disampaikan Ketua Nazir Masjid Agung H.Amru Rangkuti SH pada saat pembukaan penanaman pohon di halaman masjid Agung. Dijelaskannya pohon cemara yang ditanam pada saat ini sebanyak 200 batang merupakan bantuan dari mantan Bupati Mandailing Natal H Amru Daulay SH. Disamping itu ada juga bantuan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal, berupa bibitt mangga, durian yang akan ditanam dilain waktu. Atas bantuan pohon cemara dan bibit tersebut Amru Rangkuti atas nama kenaziran masjid Agung mengucapkan terima kasih, mudah–mudahan bantuan ini dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi keindahan masjid agung. Sementara itu Pj. Bupati Mandailing Natal dalam sambutannya yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal H. Gozali Pulungan SH MM mengatakan, penanaman pohon di sekitar Masjid Agung ini sangat banyak manfaatnya, khususnya bagi keindahan masjid dan ketahanan tanahnya "Untuk itu pemkab Madina sangat mendukung program ini mudah – mudahan saja dapat terlaksana untuk hari-hari berikutnya dengan melibatkan semua instansi pemerintah dan masyarakat," tegasnya. Selain itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal (BEM BLU -STAIM) M Ikhsan Matondang yang ikut dalam acara ini mengatakan bahwa BEM BLU STAIM mewakili Mahasiswa di Madina mendukung sepenuhnya kegiatan penanaman pohon ini. Harapannya kedepan penanaman seperti bukan hanya dilakukan di lingkungan Masjid Agung saja, namun pemerintah juga harus memprioritaskan daerah-daerah lain khususnya yang butuh penghijauan. (TH)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

SUMUT JAMBI / NAD

PNPM Ujung Tombak Pembangunan TIGABARU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kini bukan barang baru bagi masyarakat. Program yang sudah berjalan beberapa tahun ini, telah membuahkan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

MTQN ke-4 Paluta Lancar PALUTA - MTQ ke-4 Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang berlangsung dari 25 sampai 28 Maret 2011, berjalan lancar dan sukses. MTQN ini dibuka Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap yang diawali dengan pawai akbar yang diikuti berbagai lembaga, elemen masyarakat dan kontingen kecamatan. Peserta yang mengikuti MTQN ini 324 orang untuk sembilan cabang perlombaan. Bupati dalam sambutan mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Haolongonan dan teristimewa para donatur yang berpartisipasi atas acara ini, seperti PT. MJ dan lain-lainnya. Keluar sebagai juara umum Kecamatan Portibi, kemudian disusul Kecamatan Dolok Sigoppulan dan Kecamatan Padang Bolak. (DATUK)

Camat Suro Kembangkan Tanaman Coklat SINGKIL - Camat Suro, Kabupaten Aceh Singgkil, Samsudin bertekad ingin mengembangkan pertanian tanaman keras dan perikanan di daerah ini. Ada tiga komoditi yang cukup potensial dikembangkan di Aceh Singkil. Yakni perkebunan coklat, perikanan dan pertanian. Samsudin mengatakan, melihat kondisi daerah itu terdiri dari daerah pegunungan dan kondisi tanah, maka apabila ketiga komoditi ini dikembangkan, diyakini masyarakatnya akan sejahtera. Camat Suro sangat semangat mengembangkan hal ini, apalagi dia memang seorang sarjana pertanian. Untuk mewujudkan rencanannya itu, Samsudin pernah membawa Kades yang ada di Kecamatan Suro, study banding ke Aceh Tenggara untuk melihat langsung kebun coklat dan perikanan yang ada di sana. Samsudin juga telah menemui Adnan Bransyah Ketua Komisi A DPRA di Banda Aceh, membicarakan dan memohon dukungan untuk pengembangan tanaman coklat di Kecamatan Suro. Menurut Samsudin, Ketua Komisi A sangat setuju kepada permohonan Camat ini. Dan Camat mengatakan, lahan ± 1500 HA, tersedia di Kecamatan Suro untuk tanaman coklat ini. Selain itu Samsudin juga perlu berkordinasi dengan Disbunhut Kabuapten Aceh Singkil agar Disbun memberi dukungan pengembangan kebun coklat di Kecamatan Suro. (KAR)

Aset Kopdit PNS Pemko T.Tinggi Rp11,905 Miliar TEBINGTINGGI - Hingga penutupan Tahun Buku 2010, total aset Koperasi Kredit Pegawai Negeri Sipil (Kopdit PNS) Pemko Tebingtinggi mencapai Rp 1,905 miliar dengan nilai sisa hasil usaha (SHU) bersih sebesar Rp27.459 juta. Demikian diungkapkan Ketua Kopdit (CU) PNS Pemko Tebingtinggi, Riswandy SE pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopdit PNS Pemko Tebingtinggi, Jum’at, di gedung Hj Sawiyah Nasution, Jalan Sutomo. Turut hadir dalam acara tersebut, Pj Walikota Tebingtinggi, Drs H Eddy Syofian MAP, Kadis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Jhon Edin Lumban Gaol, Kabid Koperasi Diskouperindag Khairani SE serta para pengurus dan Badan Pengawas Kopdit PNS Pemko Tebingtinggi. Dipaparkan, perkembangan Kopdit PNS Pemko Tebingtinggi selama priodesasi 2006 hingga 2010 meningkat sangat baik. Hal itu dilihat dari nilai aset (kekayaan) yang setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun buku 2005, jumlah aset berjumlah Rp2,419 miliar meningkat menjadi Rp3,242 miliar pada tahun 2006. Pada tahun buku 2007 nilai aset kembali meningkat sebesar Rp4,206 miliar, tahun buku 2008 menjadi Rp5,801 miliar dan pada tahun buku 2009 sebesar Rp 8,732 miliar. “Bila dibandingkan sejak awal kepengurusan hingga penutupan tahun buku 2010 sebesar Rp11,905 miliar, kenaikan nilai aset kekayaan Koperasi Kredit (CU) PNS Pemko Tebingtinggi sebesar 492 persen,” papar Riswandi. (RS)

Perpisahan Dengan Waka Polres Aceh Singkil SUBULUSSALAM - Muspika Kecamatan Sultan Daulat mengadakan acara perpisahan Waka Polres Aceh Singkil, Kompol Boy Harianto SIK, di Mapolsek, Sabtu lalu. Camat Sultan Daulat, Baginda Nasution SH mengatakan, acara perpisahan ini merupakan yang perdana diadakan di Sultan Daulat, karena Kompol Boy adalah putra daerah. "Perpisahan ini bukan untuk bercerai, tapi perpisahan ini untuk sementara. Doa kita bersama semoga pak BOY menjadi Kapolres di Subulussalam," ujar Camat. Acara ini dihadiri 17 kepala desa beserta perangkatnya dan dua kepala mukim dengan perangkatnya dan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga kaum ibu. Sebelumnya Kompol Boy mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sultan Daulat yang telah menjadikan dirinya sebagai putra Sultan Daulat. (JM)

Program yang melibatkan masyarakat ini merupakan ujung tombak pembangunan. Masyarakat yang merencanakan, melaksanakan serta merawat/memelihara pembangunan ini. Demikian disampaikan P. Gurning, selaku Ketua Satuan Kerja Program PNPM – Bapemmas Pemdes Kabupaten Dairi, pada saat rapat kerja PNPM di Kecamatan Pegagan Hilir, Jumat lalu. Gurning menambahkan, terkait PNPM Tahun Anggaran 2011 ini, Kecamatan Pegagan Hilir mendapat alokasi dana sebesar Rp3 Miliar dengan perincian Rp2,4 Miliar berasal dari APBN dan Rp600 juta dari APBD Kabupaten Dairi. Dia menambahkan, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, pelaksanaan PNPM di kecamatan ini terbilang kondusif dan terbaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peresmian hasil-hasil pembangungan PNPM yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Tigabaru. Suatu hal yang sangat membanggakan, para Muspida secara bersama-sama

hadir untuk mengikuti acara ini. Oleh karena itu masyarakat di Pegagan Hilir patut berbangga hati akan hal ini dan terus mengupayakan perbaikan-perbaikan ke depan. Masyarakat juga dihimbau untuk memberikan saran dan kritik membangun terhadap kinerja UPK agar proyek masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Gurning menuturkan, ia sangat mengapresiasi kehadiran warga pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD), yang selama 5 kali telah diadakan dan dihadirinya. Animo warga tetap tinggi. Penghargaan untuk kecamatan ini pun banyak dihadiahkan sebagai pelaku PNPM terbaik. Seperti halnya Jones Gurning, Ketua UPK Kecamatan Pegagan Hilir yang mendapat penghargaan langsung dari Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro pada saat peresmian hasil pembangunan PNPM di kecamatan ini. Di kesempatan yang sama, wartawan suratkabar ini meminta pendapat dari salah seorang kepala desa, yakni Kepala Desa Simanduma Salon Banjarnahor, menge-

RAPAT - Ketua Satuan Kerja PNPM Dairi sedang memimpin rapat kerja PNPM di Pegagan Hilir. (KPK POS/NDK) nai hasil yang mereka rasakan dari pembangunan ini. Dia mengatakan, besar dan banyak sekali faedah yang dirasakan warga. Seperti dituturkan bahwa pengalokasian dana PNPM untuk desa ini adalah Pengadaan Sarana Air Bersih (PSAB), yang diakui Salon Banjarnahor, dahulu warga sangat kesulitan mendapat air bersih, bahkan harus menempuh jarak yang sangat jauh dan medan yang sangat beresiko untuk mendapatkan kebutuhan yang sangat vital ini, yakni air.

Namun dengan adanya pembangunan PSAB yang beberapa waktu lalu telah dikunjungi dan diresmikan Bupati Dairi, maka warga kini tidak kesulitan lagi mendapatkan air bersih. Salon Banjarnahor yang didampingi Wesly Lingga (Kades Mbinanga) mengatakan, masyarakat Dairi patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah merencanakan program pembangunan ini, sehingga masyarakat pun diharapkan akan lebih sejahtera dan makmur.

Rapat yang digelar di Balai Runggu, aula Kantor Camat Pegagan Hilir ini, diikuti puluhan warga yang didampingi kepala desa masing-masing, dari 13 desa yang ada di kecamatan ini. Selain P. Gurning (Kasatker PNPM), turut hadir Sekcam Pegagan Hilir Marjan Berutu, PJOK E. Matanari, UPK Kecamatan Pegagan Hilir Jones Gurning, Fasilitator Kecamatan Riswan Manik, Fasilitator Kabupaten Situmorang dan pengurus lainnya mengikuti kegiatan rapat ini dengan serius.(NDK)

BHAKTI TNI DI BANDA MULIA LONGSOR - Akibat longsor yang terjadi di belakang gudang jembatan timbang mengakibatkan persawahan warga Jontor kekeringan. (KPK POS/KARTOLIN)

Longsor Menghambat Pengairan Sawah Warga Jontor SUBULUSSALAM - Longsor yang terjadi di belakang gudang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) jembatan timbang Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang menyeret pagar beton, mengakibatkan persawahan warga di sana menjadi kering. Belakangan ini, hujan terus mengguyur Kota Subulussalam, sehingga dikhawatirkan tembok pagar gudang jembatan timbang hampir amblas ke bawah, karena sebagian tanah lantai telah berlubang. Pihak pemborong gudang UPPKB Dinas Perhubungan dan Telematika Provinsi Aceh yang berada di desa Jontor Penanggalan Subulussalam telah berupaya memperbaiki pagar yang ambruk itu. Namun kemudian kembali terjadi longsor, sehingga pekerjaan dihentikan sementara. Akibat dihentikannya pekerjaan mengakibatkan pagar yang belum runtuh bertambah retak-retak dan dikhawatirkan apabila tidak segera diatasi kemungkinan gudang

terancam ambruk. Tentu akibatnya semakin fatal, karena gudang UPPKB hancur dan persawahan warga terancam tidak bisa terairi, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi warga. Warga mengharapkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam segera mengatasi hal tersebut. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk membuka saluran air yang tertutup akibat longsor tersebut. Apabila hal ini tidak segera diatasi mengakibatkan gagal panen. Paket proyek pagar jembatan timbang itu bersamaan dengan pembangunan Gudang UPPKB. Dalam kontrak, berakhir Desember 2010 sedangkan sekarang telah sampai bulan April 2011. "Jadi siapa yang bertanggungjawab mengenai masalah ini?, " tanya warga di sana. Karenanya warga mengharapkan Walikota Subulussalam secepatnya mengatasi masalah ini. "Kami tidak tau lagi kemana mengadu. Kepada pemborongnya, jelas telah selesai masa tanggungjawabnya," tegas warga. (KAR)

ACEH TAMIANG - Krisis ekonomi global yang terjadi selama ini sangat mempengaruhi masyarakat di wilayah Kodim 0140/ Aceh Timur, khususnya di wilayah pedesaan yang penuh dengan segala keterbatasan. Guna mengurangi dampak krisis tersebut pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Kodim 0104 / Aceh Timur mengadakan program Bhakti TNI tahu anggaran 2011. Tujuannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang pembangunan infrasrtuktur. Bhakti TNI dibuka langsung Komandan Kodim 0104 / Aceh Timur Letkol (Inf) Peik Budyakto di desa Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang, Selasa lalu. Hadir pada kesempatan itu Wakil Bupati H. Awaluddin SH Spn MH Aceh, unsur Muspida Aceh Tamiang, para Kepala SKPK, Muspika Kecamatan Banda Mulia, serta masyarakat Tanjung Keramat. Program kegiatan

Bhakti TNI melaksanakan sasaran fisik, penimbunan dan pengerasan jalan sepanjang 4 x 6.000 meter dan pembuatan jembatan kayu 4 x 8 meter satu unit, dan sasaran non fisik penyuluhan bela Negara. Kegiatan bhakti TNI ini dilaksanakan selama 15 hari terhitung mulai 15 Maret sampai 30 Maret 2011. Personel yang dilibatkan dari TNI sebanyak 30 orang dan masyarakat 100 orang perhari. Dandim Aceh Timur menegaskan, agar momen ini dapat dijadikan sebagai pemicu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Dusun Tanjung Keramat ke kondisi yang lebih baik. Setiap komponen masyarakat senantiasa memberikan dukungan penuh dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, maju dan makmur. Kepada prajurit di lapangan diingatkan, jauhkan diri dari berbagai kegiatan yang tidak terpuji dan prilaku tidak baik yang dapat mencoreng nama baik dan citra TNI. (BSO)

Peresmian Pembangunan PNPM MP di Tigabaru DAIRI - Bertempat di ibukota Kecamatan Pegagan Hilir, tepatnya di Tigabaru, diadakan kegiatan yang bertajuk “Peresmian Hasil-hasil pembangunan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan Reguler 2007 – 2010 dan PNPM MP Pasca Krisis 2010”. Wesly Lingga, yang dihunjuk sebagai Ketua Panitia dalam acara ini menyampaikan dalam laporannya, acara ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara seluruh elemen terkait PNPM MP se Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri dari TPK, KPMD, UPK Kecamatan, PJOK Kecamatan, Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa se Kecamatan Pegagan Hilir, Camat Pegagan Hilir

beserta staff, PJOK Kabupaten Dairi, Kepala Bappemas PD Kabupaten Dairi beserta staff. Ditambahkannya kegiatan ini terlaksana tanpa membebani warga secara finansial. Kegiatan diawali dari evaluasi atas penyelesaian seluruh program fisik PNPM MP 2010 dan Pasca Krisis. Drs. Budiman Banjarnahor selaku Camat Pegagan Hilir dalam kesempatan ini juga melaporkan, ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan Pegagan Hilir dimana kecamatan ini merupakan yang terbaik dari 9 kecamatan lainnya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Disampaikannya, dengan adanya dana yang tersedia

sebesar Rp1,5 Miliar teralokasikan ke kecamatan ini sebesar Rp766.250.000 yakni untuk PSAB Simanduma, PSAB Bukit Baru dan Pertanaman Gambir di Desa Mbinanga. Bupati Dairi kemudian menandatangani prasasti sebaagai wujud diresmikannya pembangunan dari Program PNPM ini dan langsung turun ke lokasi yakni ke Desa Simanduma, Bukit Tinggi dan Mbinanga untuk meninjau secara langsung pembangunan ini. Hadir pada acara itu, Bupati Dairi, KRA Jhonny Sitohang Adinegoro didampingi Wakil Bupati Irwansyah Pasi SH, Ketua Tim Penggerak PKK Dairi Ny. Dumasi Sitohang Br. Sianturi dan Wakilnya Ny. Marni Pasi Br. Sagala,

Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung SH MSi, Kajari Sidikalang Pendi Sijabat SH, Wakapolres Dairi Kompol Yafao Harefa, mewakili Dandim 0206 Dairi Aser Siahaan, Dirut

PD. Pasar H. Anwar Sani Tarigan SE, para kepalakepala SKPD se-Kabupaten Dairi dan warga dari 13 desa yang ada di kecamatan ini. NDK)

PERESMIAN - Bupati Dairi KRA Jhonny Sitohang Adinegoro dan unsur Muspida disambut pada peresmian hasil-hasil pembangunan PNPM.(KPK POS/NDK)


E D I S I 143 4 - 10 APRIL 2011

KPKPOS

HALAMAN 16

API Labuhanbatu dan 18 CPNS Temui MA KPK Minta Publik Adukan Korupsi Pembangunan Gedung DPR JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat ikut melakukan pengawasan dan mengadukan jika ada dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan gedung baru DPR. “Sedapat mungkin ada ‘jendela’ . (Masyarakat) yang tahu, segera saja sampaikan,” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin, di kantornya, Rabu. KPK sendiri menyatakan tak akan membentuk tim khusus untuk mengawasi proyek pembangunan gedung baru DPR. Jasin menjelaskan, Komisi akan memantau proyek tersebut sesuai prosedur. “Pertama, menganjurkan agar pembangunan gedungnya lebih transparan, lebih modern. Itu kan lebih bagus. Kedua, mengkaji sistemnya agar tidak korupsi, bukan terlibat pada pengadaannya,” terang Jasin. Jasin tak memungkiri, Dewan memang sudah mengizinkan KPK untuk ikut mengawal proyek pembangunan gedung baru. Namun itu sebatas memantau bagaimana proyek dilakukan secara transparan dan menggunakan cara yang lebih modern, yakni pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik. Mencontek Chile? Sementara itu, penolakan rencana pembangunan gedung baru DPR semakin menguat. Tak hanya soal anggaran yang mendulang langit, tapi desain gedung baru DPR itu diduga bermasalah. Desain gedung baru berbentuk huruf 'N” diduga mencontek Gedung Parlemen Chile. “Saya membayangkan tiba-tiba ada perwakilan Chile mempersoalkan hal ini,” kata Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Pecinta Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Rabu. Karenanya, Sebastian mengaku heran kenapa DPR begitu ngotot membangun gedung baru. “Betapa malunya bangsa ini karena gedung publik itu mencontek gedung parlemen mereka," ujar Sebastian. Rencana desain bangunan yang dimaksud Sebastian ini memang mirip dengan Congreso Nacional di Valparaiso Chile alias Gedung Parlemen Chile. (IT)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

RANTAU PRAPAT - Nasib 18 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Labuhanbatu yang diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan surat keputusan bupati No.800/ 2663/BKD/2009 pada 22 Oktober 2009 lalu, telah disampaikan ke Mahkamah Agung (MA). Untuk tetap memperjuangkan nasib 18 CPNS Labuhanbatu tersebut, Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Labuhanbatu dalam waktu dekat akan bertolak ke Jakarta menemui Ketua MA. Kepada KPK POS, Ketua API Labuhanbatu Agus Dasopang didampingi Ali Tua Rambe dan Rustam Sitompul, Selasa pekan lalu, mengatakan, kunjungan tersebut bermaksud memastikan nomor registrasi perkara kasus tersebut di MA. Sebab sampai kini nomor registrasi pendaftaran kasasi itu belum

diketahui. "Untuk mempejelas hal di maksud perwakilan API Labuhanbatu dan perwakilan 18 CPNS atau PNS tersebut dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk memastikan perkaranya terdaftar di Mahkamah Agung," kata Agus. Untuk itu Agus sangat berharap dukungan Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar dan Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Elia Rosa Siregar serta seluruh masyarakat Labuhanbatu agar keberangkatan tersebut membuahkan hasil yang diharapkan.

Umar Patek dan Istri Ditahan AWAS SERANGAN TERORIS JAKARTA - Tim Polri dan Badan Intelijen Negara yang dikirim ke Pakistan, membawa data sidik jari dan DNA milik Umar Patek untuk dicocokan dengan data orang diduga Umar Patek yang ditahan otoritas Pakistan. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan, Kamis, ia belum bisa menyampaikan hasil sementara dari proses identifikasi oleh tim gabungan yang telah berangkat ke Pakistan sejak beberapa hari lalu. "Belum ada hasil yang bisa disampaikan untuk masalah itu," ujarnya. Kapolri juga belum bisa memastikan apakah jika hasil identifikasi memastikan orang tersebut adalah Umar Patek akan dibawa kembali oleh pemerintah ke Indonesia. "Kita belum bisa sampaikan apa-apa, tergantung laporan nanti," ujarnya. Sedangkan Kepala BIN Sutanto mengatakan, berdasarkan identifikasi foto orang yang ditangkap otoritas Paki-

stan itu memang identik dengan Umar Patek. Meski demikian, ia belum bisa memastikan apakah orang tersebut benar Umar Patek. Berdasarkan informasi dari otoritas Pakistan, lanjut Sutanto, orang yang diduga Umar Patek ditangkap bersama dengan istrinya yang warga negara Indonesia (WNI). Orang tersebut pun sempat melakukan perlawanan sehingga menyebabkan korban luka dari pihak keamanan Pakistan. Oleh karena itu, menurut Sutanto, pemerintah Indonesia pun harus menghormati hukum yang berlaku di Pakistan karena orang yang diduga Umar Patek yang kini dalam perawatan medis karena menderita lukaluka itu juga melakukan pelanggaran hukum di Pakistan. Sementara itu, pemerintah Australia memperingatkan penangkapan tersangka kasus Bom Bali 2002 Umar Patek di Pakistan bisa memicu kekerasan dari kelompok

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Disebutkan, sampai saat ini pihaknya tetap komit dalam upaya membantu 18 CPNS yang di berhentikan dengan tidak hormat tersebut. "Ini kita lakukan untuk memastikan permasalahan tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk di antaranya koreksi dan analisis serta pembanding atas alasan dan dasar hukum Bupati Labuhanbatu mengeluarkan keputusan tersebut," katanya. Pihaknya, kata dia, juga telah mencermati hasil notulen rapat DPRD Labuhanbatu dengan Menpan di Jakarta. "Komitmen tersebut telah disampaikan dalam audensi dengan Bupati Labuhanbatu akhir Februari 2011 lalu, dan kita akan terus mendampingi 18 CPNS tersebut sampai pada proses hukum tertinggi," katanya.(ATR)

FIFA Beberkan Kebohongan Besoes ZURICH – Kasus kericuhan dalam Kongres PSSI I, di Pekanbaru, akhir pekan lalu terus bergulir. Kubu PSSI sudah menyatakan bahwa kongres yang memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding batal. PSSI juga mengklaim FIFA mengetahui semua kericuhan dan enggan datang melihat jalannya kongres. Namun kabar mengejutkan datang dari Badan Sepakbola Dunia tersebut. Menurut juru bicara FIFA, pihaknya sama sekali tidak pernah meminta kongres untuk dibatalkan, seperti yang dinyatakan PSSI. FIFA saat itu diwakili oleh Frank Van Hattum, dari Federasi Sepakbola Selandia Baru dan juga observator jalannya kongres. Namun, Van Hattum yang bertugas sebagai pengamat, diminta Sekjen PSSI Nugraha Besoes untuk tidak datang karena suasana yang kacau. "Pengamat FIFA diminta tidak datang ke Kongres PSSI di Pekanbaru 26 Maret, oleh pimpinan PSSI. Adanya pernyataan dari Sekjen PSSI (Nugraha Besoes), bahwa FIFA yang memutuskan kongres batal adalah palsu. Van Hattum sudah berulang kali meminta dibawa ke tempat kongres, tapi dicegah oleh PSSI,” jelas juru bicara FIFA seperti dilansir football insider, Kamis. FIFA sendiri sudah menerima laporan resmi dari Van Hattum. Selanjutnya FIFA akan melanjutkan laporan tersebut ke badan pengambil keputusan. (IT)

ekstremis di Indonesia. Umar Patek dikabarkan ditangkap di Pakistan pada 2 Maret lalu. Umar Patek merupakan buron yang diduga sebagai salah satu pelaku Bom Bali 2002. Dalam tragedi tersebut, 202 orang tewas, termasuk 88 warga Australia. Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd memuji penangkapan tersebut sebagai bentuk kemenangan besar terhadap perang melawan terorisme. Akan tetapi, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memperingatkan penangkapan Umar Patek bisa memicu kekerasan. "Laporan mengenai penangkapan Umar Patek di Pakistan... bisa meningkatkan ancaman respons kekerasan di Indonesia dalam waktu dekat," tulis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dalam peringatan perjalanan terbarunya seperti dikutip SBS.com.au, Kamis. (SP/IT)

Ketika Anak SD Berkunjung ke KPK Apakah KPK tidak kewalahan menangani kasus korupsi? Kasus seperti apa yang ditangani oleh KPK? Gaji di KPK besar, ya? Bagaimana cara KPK menyadarkan pejabat yang sering melakukan korupsi? Pertanyaan-pertanyaan polos tersebut terlontar dari muridmurid kelas 4 dan 5 SD Islam Terpadu Harapan Umat Karawang, yang mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta, Selasa. Pertanyaan tersebut mereka lontarkan dengan antusias setelah mendengarkan penjelasan mengenai nilai-nilai antikorupsi untuk usia dini dari tim Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK. Tidak tampak kelelahan di wajah sekitar seratus siswa dengan 10 guru pendamping meskipun sejak pukul 07.00 mereka telah bergegas meluncur ke kantor KPK dari Karawang. Apalagi, saat diajak untuk mengikuti permainan “Tangkap Koruptor”, dengan semangat mereka mengikutinya. “Wah, seru sekali! Ternyata susah ya nangkep koruptor. Lari-lari terus!,“ ujar Putri, salah seorang siswi.

Dalam siaran pers KPK yang diterima kemarin, kunjungan kali ini, siswa-siswi juga dibekali dengan pemahaman tentang perilaku koruptif yang bisa terjadi di sekitar mereka. “Mencontek, datang terlambat ke sekolah, memakai kembalian uang saat dimintai tolong membeli sesuatu di warung adalah contoh perilaku koruptif, lho. Jadi bukan hanya mengambil uang negara seperti yang dilakukan para pejabat dan koruptor itu, “papar Irawati dari tim Dikyanmas KPK saat memaparkan materi. Untuk itu, lanjut Ira, sejak dini harus dikembangkan 9 karakter positif untuk menangkal perilaku koruptif yang tumbuh di kalangan siswa, yaitu jujur, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, disiplin, mandiri, adil, dan peduli. Salah seorang wakil guru yang mendampingi, Lukman, mengatakan bahwa kunjungan ke KPK ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk menanamkan perilaku antikorupsi sejak dini. “Anak-anak jadi tahu banyak tentang apa itu korupsi sesungguhnya, tidak hanya dari televisi dan buku. Sebagai guru, kami ingin menanamkan sejak dini kepada anak-anak untuk menjauhi perilaku koruptif, apalagi jika nanti mereka menjadi pejabat,” tandas Lukman. (REL)

KPK POS Edisi 132  

KPK POS Edisi 132

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you