Page 1

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 136 14 - 20 FEBRUARI 2011 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

GUBSU-WAGUBSU PERANG DINGIN I HAL 8 SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2011

Camat dan Kades Perkuat Kasus Korupsi Rahudman KPK: RE Siahaan Bakal Ditahan JAKARTA - RE Siahaan bakal menambah daftar kepala daerah dan mantan kepala daerah yang menjadi penghuni bui. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, Wali Kota Pematangsiantar periode 2005-2010 itu segera ditahan dalam statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Tahun 2007. “Iya, iya, pasti ke sana,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, kemarin. Dia mengatakan hal tersebut saat ditanya kemungkinan RE Siahaan segera ditahan. Hanya saja, Haryono mengaku tidak tahu kapan mantan calon gubernur Sumut itu bakal dipanggil ke KPK. Alasannya, jadwal pemanggilan merupakan urusan teknis penyidik. Haryono menjelaskan, penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) sebenarnya sudah menjadi modus lama tindak pidana korupsi di banyak daerah. Disebutkan, dari sekian banyak item penganggaran, anggaran bansos memang paling mudah

diselewengkan. Dana itu oleh pelaku dikatakan telah disalurkan ke masyarakat, lantas dibuatkan tanda tangantanda tangan dan bukti penerimaan yang dimanipulasi alias fiktif. Sementara, penggunaan dana bansos itu juga tidak bisa dipantau. “Jadi dana bansos itu memang rawan sekali. Bilang sudah diserahkan, dengan manipulasi tanda tangan,” ujar Haryono. Karenanya, KPK mendorong agar pemerintah menghapus saja alokasi dana bansos. Ini lebih baik daripada uang terus dikorupsi dan semakin banyak daftar kepala daerah atau mantan kepala daerah yang masuk penjara hanya gara-gara bansos. “Tak ada cara lain, distop saja,” cetus Haryono. Dikatakan, dana itu lebih baik dialihkan untuk membangun fasilitas publik saja. “Kalau untuk membangun jalan, lebih konkrit,” ujarnya. KPK secara resmi menetapkan RE Siahaan, sebagai tersangka dugaan korupsi <<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Mengembalikan Wibawa Negara INSIDEN beruntun yang mengoyak kebebasan beragama mestinya menampar para pemimpin negara ini. Bagaimana mungkin suatu kelompok orang, sekalipun mungkin terorganisasi rapi, seolah lebih berkuasa dibanding Kepolisian Republik Indonesia? Pada pagi hingga tengah hari, mereka leluasa membuat onar di pengadilan, lalu membakar kendaraan bermotor dan merusak gereja. Kepolisian baru mengusut mereka setelah masyarakat luas mengutuk kerusuhan di Temanggung, Jawa Tengah, itu. Publik benar-benar prihatin karena sehari sebelumnya telah meletup kejadian yang lebih tragis. Di sebuah kampung di Banten, penganut Ahmadiyah diserang hingga tiga orang meninggal. Aparat kepolisian setempat, yang telah mengetahui rencana penyerbuan ini, seolah juga membiarkannya. Rakyat jelas menanti langkah konkret pemerintah dalam menegakkan hukum sekaligus menunjukkan bahwa negara ini masih berdaya. Pertama, orang tentu menunggu sanksi yang akan diberikan kepada para pejabat kepolisian di daerah yang lalai. Jika tak ada tindakan apa pun, publik akan menganggap kedua insiden itu merupakan rekayasa yang mungkin direstui pemerintah. Kedua, kepolisian mesti mengungkap dalang di balik insiden. Tanpa adanya pengorganisasi aksi yang ditangkap, diadili, dan dihukum berat, rasa keadilan masyarakat akan dilecehkan. Khalayak akan kecewa bila penegak hukum hanya menangkap pelaku di lapangan.

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus memburu kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan Drs Rahudman Harahap MM. Dugaan korupsi ini dilakukan Rahudman saat menjadi Sekda Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2004 lalu. Keseriusan Kejatisu menangani kasus dugaan korupsi Rahudman terlihat dengan diperiksanya sejumlah Camat dan Kepala Desa se Pemkab Tapsel beberapa hari lalu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap lima camat dan tujuh kepala desa terungkap dana APBD Tapsel tahun anggaran 2004 senilai Rp1,5 miliar tidak sampai ketingkat kecamatan dan desa. Ini artinya, dugaan Rahudman melakukan tindak pidana korupsi semakin menguat. "Indikasi yang kami temukan saat melakukan pemeriksaan di

Tapsel terungkap ada dana APBD tahun 2004 yang tak sampai ke kecamatan dan desa," tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Edi Irsan Tarigan melalui ponsel, Jumat (11/2). Didampingi Kasi Penyidik Pidsus

Kejatisu Jufri SH menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan di Padangsidimpuan beberapa waktu lalu mempertajam dugaan korupsi yang dilakukan Rahudman. "Kita mengumpulkan keterangan untuk mengungkap indikasi

korupsi Rahudman senilai Rp13,8 miliar," ungkapnya. Seperti diketahui, Tim Pidana Khusus Kejatisu dikomandoi Kepala Seksi Penyidikan Jupfri SH, sejak Selasa lalu, turun ke Padang<<< selanjutnya baca Hal. 2

Angka Kemiskinan di Rohil Masih Tinggi ROHIL - Angka kemiskinan di Kabupaten Rohil masih saja menjadi “momok” penanganan pengentasan kemiskinan di kabupaten itu. Tercatat pada tahun 2011 angka kemiskinan di Rohil masih cukup tinggi, yakni 14 persen. Karenanya perlu penanganan yang serius dengan melibatkan semua pihak. Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan mengatakan hal ini ketika ditemui KPK Pos usai mengikuti pengukuhan

KETUA DPRD ROHIL Nasrudin Hasan

MEDAN - Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Medan, memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan pencurian besi-besi bekas bongkaran Pasar Sukaramai yang terbakar, ke penadahnya. “Karena dari awal kita sudah melihat gelagat yang kurang sedap, baik itu ketika pasar tersebut terbakar maupun sampai pasar itu dirubuhkan,” ujar Walikota LIRA Kota Medan, Ferdinan Ghodang SE, Selasa lalu, di Me-

dan. LIRA juga menyayangkan lemahnya Badan Pengawas Kota Medan dalam menyikapi persoalan Pasar Sukaramai, sehingga pasar tersebut sangat rentan dengan penyimpangan. Mulai dari kebakaran, pembongkaran, termasuk keberadaan kioskios yang dianggap mubazir. Mengenai raibnya besibesi bekas bongkaran Pasar Sukaramai tersebut, pihaknya tetap mendukung langkah kepolisian untuk mengusut dan memeriksa siapa

Ikatan Keluarga Besar Rohil (Ikrohil) Dumai di Gedung Pendopo Dumai, belum lama ini. Menurut Nasrudin angka itu sudah menurun dari sebelumnya, tahun 2006 angka kemiskinan di Rohil 21 persen tahun 2011 menjadi 14 persenSetiap tahun terjadi penurunan. Artinya, angka kemiskinan dapat diminimalisir turun 7 persen. Upaya Pemkab Rohil me-

KPK Perpanjang Penahanan Syamsul Arifin LIRA Desak Usut Pencurian Besi Pasar Sukaramai <<< selanjutnya baca Hal. 2

dalang dan penadah besi-besi yang notabene milik Pemerintah Kota Medan itu. Bahkan LIRA bersedia mengawal kinerja kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut. “Ini sudah tindakan pidana berat dan harus diproses melalui hukum yang berlaku, karena Pemerintah Kota Medan sudah dirugikan berkali-kali hanya persoalan Pasar Sukaramai,” ucapnya seraya mengatakan, seharusnya sikap Pemerintah Kota Medan harus transparan me-

JAKARTA - Proses penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Langkat dengan tersangka Gubernur Sumut Syamsul Arifin, belum juga kelar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tersangka Syamsul Arifin. Sedianya masa tahanan 20 hari selesai, Kamis (7/2) lalu. Namun diperpanjang karena KPK masih perlu melakukan penyelidikan lanjutan. “Diperpanjang lagi selama 20 hari untuk penyelidikan lanjutan,” ujar kuasa hukum Syamsul Arifin, Syamsul Huda, di Jakarta, Senin lalu. Dikatakan, Syamsul masih terus menjalani pemeriksaan. Syamsul juga belum tahu kapan penyidikan selesai dan dilimpahkan ke penuntutan untuk selanjutnya disidangkan. “Belum, belum tahu,” ujar Syamsul usai menjalani pemeriksaan dari pukul 10.00 hingga 15.00 WIB, Senin

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BANTAHAN BERITA Sehubungan dengan laporan Mingguan KPK Pos Edisi 135 tanggal 07-13 Februari 2011, berjudul “PTPN 3 Marsel Serobot Lahan Petani". PTPN 3 Kebun Merbau Selatan dengan ini menjelaskan; 1. PTPN III tidak pernah melakukan penyerobotan lahan petani, areal yang selama ini diusahai PTPN III Kebun Marbau Selatan yang diklaim Kelompok Tani merupakan lahan HGU PTPN III Nomor Sertifikat 02.12.06.03.200009 yang diterbitkan BPN Pusat. 2. Foto yang dilampirkan dalam berita tersebut bukan merupakan foto yang sebenarnya terjadi di areal Kebun Marbau Selatan dan kami menganggap itu merupakan rekayasa serta pencemaran nama baik perusahaan. Demikian bantahan berita ini disampaikan. Tertanda Manajer PTPN III Kebun Marbau Selatan, Muhammad Nuh, SP.

Catatan Pada poin pertama (1), Redaksi menjelaskan; laporan tersebut sebelum diterbitkan telah mendapatkan keterangan dari pihak perkebunan. Di poin kedua (2), Redaksi mengakui, foto adalah ilustrasi konflik lahan. Dan tidak bermaksud mencemarkan nama baik perusahaan. Atas kelalaian itu harap maklum.

JAKARTA - Desakan penetapan status Miranda Swaray Goeltom terkait kasus dugaan korupsi cek pelawat sejumlah anggota DPR RI periode 1999-2004, terus bergulir. Kini giliran politisi senior Partai Golkar angkat bicara. Fahmi Idris, sang politisi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI). “Kalau kasusnya suap, penyuap maupun penerima harus diberlakukan sama. Tetapi saya melihat hal itu tidak diberlakukan sama, belum ada keadilan, masih tebang pilih. Ini yang harus diluruskan, karena nggak bener. Dan tentang Miranda yang selalu dikatakan

tidak cukup bukti, saya membantah hal itu," ungkap Fahmi Idris di Kantor KPK Jakarta, Selasa (8/2). Mantan Menko Perekonomian melanjutkan kedatangannya di lembaga antikorupsi ini, membawa atribut sebagai dewan kehormatan Tritura Ampera 66, untuk membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan, terdapat sejumlah keanehan dalam kasus cek pelawat. Seharusnya, KPK menjalankan kepastian hukum berdasarkan undang-undang, asas kepatutan dan keadilan. Karena itu, KPK berdasarkan asas-asas itu semua, seyogyanya menetapkan status tersangka terhadap Miran-

da dalam kasus suap itu. "Saya heran, mengapa KPK sulit sekali memperoleh bukti terhadap Miranda. Padahal, sudah terdapat dalam vonis mantan anggota DPR RI yang dahulu terlibat dalam kasus itu sehingga dianggap bukti tersebut cukup kuat," urainya dengan panjang lebar. Apalagi, KPK sudah <<< selanjutnya baca Hal. 2

(RED)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

Karyawan PD Pasar Minta Kenaikan Gaji MEDAN - Puluhan karyawan PD Pasar mendatangi Kantor Wali Kota Medan, kemarin. Mereka meminta kenaikan gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) 2011. Pasalnya, saat ini gaji yang mereka terima jauh di bawah UMK. “Tuntutan kami tidak banyak. Meminta kenaikan gaji. Saat ini hanya gaji di bawah UMK yang kami terima, tidak ada bonus maupun tunjangan lainnya,” ucap Kabag Humas PD Pasar Novi Zulkarnain, kemarin. Novi menambahkan, sebagai Kepala Bagian dia hanya menerima Rp1,6 juta per bulannya. Sedangkan karyawan biasa ada yang menerima Rp600 ribu sampai Rp700 ribu per bulan. Padahal karyawan sudah bekerja 15 tahun. “Jangan sudah belasan tahun bekerja, gaji masih di bawah UMK. Makanya, kami minta kenaikan sebab, sudah layak,” tambahnya. Dia menjelaskan, selain tidak ada kenaikan gaji, pergantian seragam kerja baru dilakukan tahun ini sejak 2004 lalu. Menurutnya kenaikan gaji bisa saja dilakukan. Dengan cara meningkatkan retribusi. Pasalnya, retribusi pasar tradisional di Medan paling kecil di Indonesia. Saat ini masih ada retribusi per harinya Rp375, Rp500, dan Rp700. “Makanya kami kemari sekalian meminta kenaikan retribusi dan usulan yang sudah disampaikan disetujui. Kedatangan kami kemari spontan saja dilakukan, tidak ada diarahkan dari siapapun,” katanya seraya menjelaskan mereka yang datang merupakan perwakilan semua pasar tradisional yang di Medan. Novi juga memaparkan, tidak satu suaranya jajaran direksi dalam hal kenaikan retribusi jangan dijadikan penghambat. Kenaikan retribusi berimbas pada kesejahteraan karyawan dan maksimalnya pelayanan PD Pasar. Perseteruan internal juga diharapkan dikesampingkan terdahulu karena hanya menzolimi 687 karyawan PD Pasar. “Saya tidak sebutkan siapa yang bertikai. Itu hanya memperuncing persoalan. Perseturuan itu harus dikesampingkan agar kenaikan retribusi disetujui. Dengan kenaikan retribusi, maka gaji karyawan bisa dinaikan sebab, pemasukan bertambah,” tandasnya. (VN)

KPK: RE SIAHAAN .......dari hal 1 APBD Tahun 2007. Detilnya, dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sekretariat daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan kasus dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan. “Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan RES, walikota Pematangsiantar periode 2005-2010, sebagai tersangka,” ujar Johan Budi. Dijelaskan Johan, berdasarkan proses penyelidikan, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup saat menjabat wali kota, RE Siahaan sekitar 2007 diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau korporasi secara melawan hukum. Ketua DPC Partai Demokrat Pematangsiantar itu diduga telah memerintahkan pemotongan anggaran pemeliharaan rutin dinas PU dari setiap proyek. “Selain itu, tersangka juga diduga telah memerintahkan pencairan anggaran bantuan sosial yang selanjutnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain,” ujar Johan. Disebutkan Johan, dalam perkara ini diduga ada kerugian negara sekitar Rp8,7 miliar. RE Siahaan disangkakan melakukan pelanggaran pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. (BBS/SP)

KPK PERPANJANG ......dari hal 1 lalu. Hanya itu saja kalimat yang disampaikan Syamsul. Dia pun enggan ditanya materi pertanyaan penyidik. Dengan tergesa-gesa, dia langsung masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya kembali ke rutan Salemba. Menurut pengacaranya, pertanyaan yang diajukan penyidik ke kliennya, hanya merupakan pertanyaanpertanyaan ulangan saja. “Mereview pertanyaanpertanyaan sebelumnya,” ujar Syamsul Huda. Pimpinan KPK juga belum bisa memberikan kepastian kapan Syamsul disidangkan. Wakil Ketua KPK Haryono Umar hanya mengatakan, pelimpahan berkas ke pengadilan tipikor akan dilakukan secepatnya. “Mudahmudahan bisa secepatnya,” ujar Haryono. (BBS/SP)

MENGEMBALIKAN ......dari hal 1 Mengungkap tuntas kedua kejadian itu sungguh penting agar kekerasan serupa tidak terulang. Selama ini penegak hukum tidak pernah serius menangani berbagai kasus yang mengusik kebebasan beragama. Dalam kasus penusukan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan di Kota Bekasi, Jawa Barat, misalnya, si terdakwa hanya dijerat dengan delik “melakukan perbuatan tidak menyenangkan”. Ia pun dituntut dengan hukuman yang ringan, enam bulan penjara. Ketiga, publik juga menunggu sanksi yang diberikan terhadap organisasi penebar kekerasan. Pembubaran organisasi seperti ini tanpa melalui proses pengadilan tentu akan mengundang kontroversi karena konstitusi menjamin kebebasan berorganisasi. Undang-Undang No. 8/ 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang memungkinkan pejabat pusat maupun daerah membubarkan suatu organisasi yang dinilai menabrak aturan. Tapi undang-undang ini dibuat sebelum konstitusi diamendemen. Itulah pentingnya memikirkan mekanisme yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi dalam membekukan atau membubarkan organisasi. Misalnya, mengikuti mekanisme pembubaran partai politik yang harus melewati Mahkamah Konstitusi. Tanpa langkah konkret terhadap tragedi Pandeglang dan Temanggung, wibawa pemerintah, bahkan negara, akan semakin merosot di mata rakyat. Sikap tegas juga harus ditunjukkan oleh para pejabat di pusat maupun daerah dalam pergaulan sehari-hari. Rakyat tentu akan bertanya-tanya bila, setelah hiruk-pikuk ini mereda, mereka enteng saja bergandengan tangan lagi dengan tokoh organisasi yang selama ini dianggap menebarkan kekerasan. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

CAMAT DAN KADES PERKUAT KASUS KORUPSI RAHUDMAN ....................dari hal 1 sidimpuan dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Kepala Desa Kabupaten Tapsel di Kantor Kejari Padangsidempuan. Selain memeriksa sejumlah kepala desa, tim Pidsus Kejatisu juga melakukan pemeriksaan sejumlah berkas di kantor Bupati Pemkab Tapsel. Tim memeriksa berkas disejumlah ruangan. Adapun ruangan yang diperiksa di antaranya ruangan Sekda, ruangan arsip daerah dan ruangan bendaharawan Pemkab Tapsel. “Apa yang kita kerjakan di Padangsidempuan saat ini adalah salah satu syarat yang harus kita penuhi sesuai hasil ekspos yang kita gelar di Kejagung dan Seskab beberapa waktu lalu di Jakarta. Intinya, bila semua prosedur dan berkas telah kita lengkapi, terkait unsur kerugian negara, maka jalan untuk segera diterbitkannya izin pemeriksaan dari Presiden dapat terbantu,” kata Jufri. Sebelumnya, komitmen Kejatisu untuk menuntaskan

kasus dugaan korupsi Rahudman Harahap mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Dukungan itu berasal dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Medan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung menyatakan dukungannya agar Kejatisu tetap berada di garis terdepan menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam penanganan korupsi Rahudman Harahap. “Saya sependapat dengan pernyataan Kajatisu Sution Usman Adjie yang tetap berkomitmen agar kasus dugaan korupsi Rahudman itu segera tuntas dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Apalagi, Kajatisu juga mengaku tidak peduli dengan posisi Rahudman yang duduk sebagai pengurus di partai politik. Intinya saya salut dengan Kajatisu,” ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung kepada andalas, Selasa lalu.

Menurutnya, akibat bermasalah dalam kasus korupsi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap seharusnya legowo dan terbuka memberi klarifikasi. Henry Jhon bahkan menilai, justru Rahudman mengelak dari proses hukum yang ada. Dia menegaskan, PDI Perjuangan sebagai partai yang mendudukkan kadernya di lembaga legislatif, selalu mengkritisi kebijakan Rahudman Harahap. “Kami tidak ingin pembangunan di Kota Medan carut-marut akibat kasus korupsi yang diderita Rahudman. Ngak mungkinlah Rahudman bisa konsentrasi dalam bekarya selama kasus yang dialaminya masih berjalan. Bulsit itu,” tandasnya. Sementara itu, Kajatisu Sution Usman Adjie melalui Kasi Penkum Kejatisu Edi Irsan menerangkan bahwa saat ini pihaknya masih melengkapi kekurangan data dalam berkas perkara dugaan korupsi Rahudman Harahap tersebut.

“Sesuai petunjuk dalam gelar perkara di Kejagung, kita diminta melengkapi berkas penyidikan, khususnya dalam nominal kerugian Negara dalam kasus ini. Se-

ANGKA KEMISKINAN DI ROHIL MASIH TINGGI ngatasi kemiskinan, membangun sarana dan prasarana transportasi, mengakses daerah terisolasi, memberikan rumah layak huni (RLH) kepada rakyat miskin, membuka lahan perkebunan sawit rakyat miskin. Hanya saja pembukaan lahan perkebunan sawit memang belum maksimal karena adanya kendala tentang penyediaan lahan. RLH yang telah dibangun Pemda Rohil tahun anggaran 2007-2009 sebanyak 700 unit biaya per unit Rp72 juta dengan konstruksi beton terdiri dari 2 kamar tidur dan ruang tamu, lantai kramik, atap seng. "Setiap desa mendapat 5 unit, pemberian RLH jumlahnya tidak sama melihat kondisi desa tersebut, ada yang lebih. Sementara jumlah desa 155, dan kecamatan14 jumlah, dengan penduduk sekitar 683.000 jiwa," ujarnya. Ketua LSM NCW Rohil Achmad Dahlan ketika dihubungi secara terpisah terkait penanganan pengentasan kemiskinan di Rokan Hilir mengaku prihatin, karena disetiap kesempatan Bupati Rohil Annas Maamun kerap mengatakan pengentasan kemiskinan merupakan skala prioritas. Apa yang disampaikan Annas Maamun hanya untuk menyejukkan masyarakat.

Buktinya, masih ada 14 persen rakyat miskin di Rohil. "Jumlah tersebut akan kita evaluasi, jangan-jangan pernyataan Ketua DPRD itu hanya di atas kertas saja," ungkap Achmad menyikapi ucapan Wakil Ketua DPRD Nasrudin Hasan. Menurut Achmad Dahlan pengentasan kemiskinan dipastikan bisa lebih jauh berkurang, setidaknya bisa diminimalisir sampai 15 persen jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara benar. Tidak ada yang namanya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), karena APBD Rohil dari tahun ke tahun sejak 2000 – 2011 menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Tahun 2010 saja APBD Rohil mendekati angka Rp2 triliun. Semestinya, tahun 2010 angka kemiskinan bisa ditekan, menjadi 6 persen bukan seperti sekarang 14 persen. Angka ini lumayan tinggi dari jumlah penduduk 683.000 jiwa x 14 persen, berarti ada 95.620 jiwa rakyat miskin di Rohil. Masih tingginya angka kemiskinan di Rohil akibat pengelolaan keuangan yang tidak transparan, sehingga masih banyak daerah terisolir yang belum tersentuh pembangunan. Kantongkantong kemiskinan di Rokan Hilir masih didominasi

masyarakat yang tinggal di desa-desa terisolir seperti Kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Kubu, Bangko angka kemiskinan masih saja tinggi. "Tingginya angka kemiskinan membuktikan penanganan pengentasan kemiskinan belum maksimal. Selama 5 tahun Pemkab Rohil hanya bisa menekan angka kemiskinan 7 persen. Artinya menyisakan orang miskin 14 persen. Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan," ungkap Achmad. Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos di Bagansiapiapi menyebutkan, Pemkab Rohil di bawah kepemimpinan Annas Mamun selama kurun waktu 5 tahun terkonsentrasi pada pembangunan fisik yang azas manfaatnya bagi rakyat miskin tidak jelas. Contohnya, pembangunan Jembatan Pedamaran dilaksanakan dengan sistem tahun jamak APBD 2008-20092010 menyedot dana APBD Rohil sebesar Rp500 miliar. Proyek pembangunan Jembatan Pedamaran itu belum terealisasi 100 persen, namun dananya sudah “kandas”. Sementara pembangunan Jembatan Pedamaran saat ini masih menggantung, untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pedamaran kabarnya Bupati Rohil Annas Ma-

............................................................dari hal 1

amun mengusulkan dana tambahan sebesar Rp200 miliar. Ini artinya membengkak menjadi Rp700 miliar. Kabar beredar di DPRD Rohil, usulan Bupati Rohil Annas Maamun terkait dana tambahan kelanjutan pembagunan Jembatan Pedamaran itu dengan tegas ditolak Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Akibat penolakan itu dikabarkan Annas Maamun “kebakaran jenggot.” Sayangnya penolakan usulan Bupati itu tidak boleh diekspos di media massa ada apa..? Selain itu, masih banyak jembatan yang dibangun menggunakan dana APBD Rohil dengan biaya puluhan miliar yang azas manfaatnya tidak jelas. Pelaksanaannya kini masih menggantung seperti Jembatan Ranto Kopar. Jembatan Sinaboi dan Jembatan Pelabuhan Panipahan. Terkesan pengentasan kemiskinan dianak tirikan. Kegagalan pembukaan perkebunan sawit rakyat yang dibiayai melalui dana APBD ternyata bukan masalah tanah, akan tetapi pengelolaan perkebunan tersebut pihak Dinas Perkebunan Rohil tidak serius, sehingga ratusan hektar kebun sawit rakyat yang sudah dibangun Dinas Perkebunan berlokasi di Kecamatan Bangko Pusako dan Pasir

LIRA DESAK USUT PENCURIAN BESI PASAR SUKARAMAI ngenai Pasar Sukaramai ini. Terlebih lagi dengan barang-barang bekas bongkaran pasar tersebut, seperti besi-besi, eskalator, rolling door, kayu dan seng yang seharusnya dibeberkan ke publik dan dilakukan lelang terbuka kepada masyarakat. “Bukan menjualnya secara diam-diam,” kesalnya. Diketahui, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi menuntut kepolisian memeriksa dan menangkap dalang penjualan besi-besi bekas Pasar Sukaramai yang dijual kepada penadah. Besi-besi itu diangkut melalui mobil cold diesel milik Satuan Polisi Pamong Praja milik Pemerintah Kota Medan ke arah

Jalan Eka Warni, Titi Kuning Medan, dan diduga dijual dengan harga Rp700 juta. Pasca terbakar, Pasar Sukaramai kemudian dibongkar paksa oleh CV NR, yang kontraktornya berinisial N alias Feb, yang tidak lain adalah menantu mantan Ketua DPRD Medan. Sebelum pengerjaan itu selesai, kontraktor tersebut tidak mengantongi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PD Pasar maupun Pemerintah Kota Medan. Kontraktor tersebut hanya mengandalkan Penunjukkan Langsung (PL) oleh oknum pejabat di Pemko Medan yang menelan dana hampir Rp200 juta yang berasal dari uang negara.

Sebelumnya pengerjaan itu dilakukan oleh salah seorang anak mantan pejabat di daerah ini, berinisial A, tetapi dalam pengerjaannya diserahkan sepenuhnya oleh N tanpa SPK. Pasca peruntuhan tersebut, SPK-nya kemudian menyusul, hal itu dikarenakan untuk mempermudah pencairan dana perubuhan pasar tersebut. Padahal menurut Anggota DPRD Medan, beberapa waktu lalu mengatakan, perubuhan pasar tersebut telah melanggar Kepres 80. Kalau memang pembongkaran pasar itu menggunakan uang negara, dan menelan biaya diatas Rp100 juta, maka hal itu harus melalui proses tender, dan tak bisa Penunjukan

hingga, tim penyidik bagian Pidsus saat ini sedang melengkapinya dan menunggu tambahan data terkait hasil audit BPKP,” terang Edi Irsan. (FEL/BBS)

Langsung. “Terkecuali, pengerjaannya dilakukan secara swakelola, yakni PD Pasar sebagai pelaksana. Namun berdasarkan informasi, pengerjaan peruntuhan itu dilakukan pihak lain. Lantas kapan dilaksanakan tender peruntuhan itu sendiri,” kata anggota DPRD Medan, Muslim Ma’sum, kepada wartawan. Setelah dibongkar, sisasia barang bongkaran seperti besi, eskalator, kayu, seng dan batu rubuhan akan disimpan di Kebun Binatang Medan Jalan Bunga Rampai IV, Kelurahan Simalingkar B. Namun nyatanya hanya sebagian saja yang disimpan di Kebun Binatang Medan tersebut.

Limau Kapas dan Sinaboi gagal total. Bibit sawit yang ditanam di Desa Bangko Kiri dan Bangko Kanan tahun anggaran 2008 sebesar Rp3 miliar dengan luas lahan 200 hektar. Lahan yang digunakan adalah lahan tidur milik masyarakat. Karena menyalahi kontrak seluruh bibit sawit tersebut mati. Selain itu kabarnya, pemilik kebun sawit rakyat miskin tersebut didominasi oleh petani berdasi yang tinggal di Pekanbaru. Mestinya Dinas Perkebunan dalam pelaksanaan pembukaan perkebunan sawit rakyat miskin benar-benar penduduk tempatan yang tinggal di desa tersebut, bukan merekrut warga dari luar Rokan Hilir. Sedangkan RLH bantuan Pemda tersebut pemberiannya juga tidak selektif dan diduga didominasi warga kroni-kroni Bupati Rohil Annas Maamun. Sementara pelaksanaanya tidak sesuai dengan program pemerintah yang disebut-sebut pemberian rumah layak huni terhadap rakyat miskin. Namun kenyataan di lapangan bertolak belakang. Karena ada yang dua kali menerima, yang pertama dijual kemudian mendapat lagi RHL yang baru seperti yang terjadi di Kecamatan Bangko Pusako, sebut sumber (PUR)

............................dari hal 1 Pantauan di Kebun Binatang Medan, beberapa waktu lalu, yang terlihat hanya sejumlah seng dan besi-besi bekas bongkaran, sedangkan eskalator senilari Rp1,5 miliar itu tidak terlihat di tanah kosong dekat kandang rusa tersebut. Menurut petugas di Kebun Binatang Medan, besi-besi itu memang dari bekas Pasar Sukaramai. Tetapi, keberadaan besi-besi itu membuat hewan-hewan di lokasi tersebut tidak nyaman. “Binatang di sini lama-lama bisa stress, jika mereka stress maka nanti mereka tidak mau makan dan bisa mati,” ucap seorang petugas KBM yang enggan disebutkan namanya. (VN)

MIRANDA PUNYA SENJATA AMPUH...............................................................................................dari hal 1 melakukan upaya pencegahan untuk tidak ke luar negeri hingga setahun ke depan terhadap Miranda sejak November 2010. Ditjen Imigrasi sudah melaksanakan perintah itu dengan menerbitkan surat dengan nomor IMI.5.GR.02.063.20574. "Sayangnya, hingga kini tidak ada reaksi apa-apa bagi Miranda, padahal peranannya sudah sangat transparan dan jelas di mata hu-

kum," tambahnya. Pertanyaan Besar Di tempat terpisah, anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir juga menyatakan keheranannya, tentang status Miranda. "Ini menjadi pertanyaan besar. Kita meminta SOP KPK, namun sudah lebih satu tahun tak diberikan," ujar politisi partai Golkar ini. Namun, tambahnya, setelah dipertanyakan ada raha-

sia apa di balik SOP itu, baru diberikan. Setelah SOP diterima dan diteliti, ditemukan beberapa kejanggalan. Ditegaskan, seseorang dijadikan tersangka jika sudah ada dua alat bukti. Termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan. Jadi kalau sudah diucapkan tersangka para politisi itu, berarti sudah cukup. Ketika ditanya apakah

karena Miranda punya sesuatu yang membuat KPK tidak berdaya menahannya, Nudirman menegaskan; 'Justru itu. Jika Miranda ditangkap dan ditahan, dia akan nyanyi'. Miranda Goeltom, ujarnya, punya nyanyian merdu di telinga pak Boediono (Wapres-red). Maka terjadilah sandera menyandera dan itu yang dikhawatirkan. "Saya punya perasaan ada

benang merah antar kasus Century dengan Miranda Goeltom. Waktu kasus Century terjadi, Boediono menjadi Gubernur BI dan Deputy Seniornya adalah Miranda Goeltom," tegasnya. Apa yang diungkapkan politisi dan anggota DPR itu mengisyaratkan jika Miranda Goeltom punya senjata ampuh, sehingga dia tak bisa terjamah penegak hukum. (ENDY/MF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

Bekas Bos Gayus Dituntut 5 Tahun JAKARTA - Komplotan mafia pajak Gayus Tambunan, terus digerus sampai akar-akarnya. Setelah Gayus divonis, giliran Maruli Pandopotan Manurung, bekas atasan Gayus Tambunan yang dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh Jaksa Rhein S Singal. Kepala Sie Pengurangan dan Keberatan Pajak Ditjen Pajak terbukti korupsi penelaahan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal. Juga terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan sehingga dapat merugikan keuangan negara. Akibat perbuatannya beserta sejumlah pegawai Ditjen Pajak, negara rugi Rp 570 juta, kata Jaksa Rhein, Rabu pekan lalu. Diungkapkan Maruli dijerat dua dakwaan. Dalam dakwaan primer, dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan negara. Dakwaan subsidair, Maruli dianggap menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan itu dilakukan bersama Gayus Tambunan (Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding), Humala Napitupulu (Penelaah Keberatan pada DKB), Johnny Marihot Tobing (Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan), dan Bambang Heru Ismiarso (Direktur Keberatan dan Banding) pada Juli 2007. Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Aksir, JPU menganggap Maruli telah melanggar prosedur keberatan pajak tersebut lantaran tidak mengecek langsung dokumen aslinya. Terdakwa tanpa melihat langsung dokumen yang ada. Pelanggaran prosedur itu telah membuat terdakwa tidak menerapkan kewajibannya, papar Jaksa. Mendengar tuntutan yang dibacakan jaksa, Maruli tidak menerima dan akan segera menyampaikan pembelaannya minggu depan. Selain menyeret Maruli dan Gayus Tambunan yang divonis 7 tahun penjara, kasus PT SAT ini juga menyeret rekan keduanya, Humala Napitupulu yang telah dituntut 4 tahun penjara. Sedangkan Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Bambang Heru Ismiarto masih ditahan di Polda Metro Jaya. (ENDY)

Korupsi Jalan Lingkar, Bupati Dicekal JAKARTA - Gara-gara mengkorupsi Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos), Bupati Tegal Agus Riyanto diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Bahkan sang bupati sudah dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri. "Kami belum bisa memastikan apakah tersangka akan ditahan atau tidak, mengingat pemeriksaan masih terus berlangsung dan penahanan itu tergantung dari hasil pemeriksaan nanti," ungkap Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Jateng, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Kamis minggu lalu. Bupati Tegal Agus Riyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Jateng pada 20 September 2010 berdasarkan hasil penyidikan intensif selama beberapa bulan dan alat bukti yang ditemukan tim jaksa penyidik. Terkait penetapan tersebut, Kejati Jateng telah mengajukan surat izin pemeriksaan sejak tiga minggu sebelumnya ke Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada Presiden. Tersangka dianggap bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana APBD Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp 1,73 miliar dan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng sebesar Rp 2,22 miliar. Dua tersangka lain dalam kasus Jalingkos yakni mantan Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal periode 2006-2007 Edy Prayitno dan stafnya Budi Haryono, telah dijatuhi vonis masing-masing empat dan lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Slawi. Kedua terpidana tersebut dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, Kejati Jateng juga telah menyita dua aset milik Bupati Tegal senilai Rp 1,8 miliar yang terdiri atas rumah di Jalan Cibolerang Indah Blok F Nomor 12 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, dan alat-alat produksi PT Kolaka yang bergerak di bidang pengaspalan jalan.(endy)

KORUPSI

NASIONAL

LSM PAD Tuding Adpel Mandul DUMAI窶適etua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Asset Daerah (LSM-PAD) Riau Chairuddin angkat bicara terkait lemahnya pengawasan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Kakan Adpel) Dumai, Edward Arsanova. Pasalnya, pengoperasian Kapal Motor Tunda dan Pandu yang dikelola PT Pelabuhan Dumai Bersemai (PDB) dari dan menuju kawasan Pelabuhan Pelintung

dan PT SDS di Lubuk Gaung diduga belum mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjenhubla) RI. Adpel sebagai perpanjangan tangan Dirjenhubla memiliki tugas berdasarkan undang-undang memiliki tanggungjawab menjamin keselamatan pelayaran. Edward sebelumnya pernah membuat statemen bahwa setiap pelanggaran di laut akan ditindak tegas. Namun hingga saat ini Kapal Tunda dan Pandu PT PDB masih beroperasi sejak tahun 2005 lalu dan kontribusi

untuk Pemda tidak sesuai harapan masyarakat. Lebih dominan untuk kepentingan pihak tertentu dan kelompok dari pada untuk pendapatan asli daerah (PAD). Sebaiknya tidak membuat pernyataan siap dikritik karena sia-sia tanpa tindak lanjut. Mestinya sebagai pejabat Adpel kritikan terkait kinerja segera ditindak lanjuti, stop pelayaran PT PDB sebelum ada izin tanpa toleransi. "Taring Adpel menghentikan pengoperasian kapal tunda dan andu PT PDB ditunggu

masyarakat. Kalau tidak mau dituding mandul," kata Chairuddin, Jumat pekan lalu. Ia menghimbau Walikota Dumai Khairul Anwar agar manejemen PT PDB di resafel. Pengurusnya harus diganti semua dan kontrak kerja dengan PT Kebun Asri Nusa sebagai pemilik kapal diputus karena masih banyak perusahaan yang mau bekerjasama. BPK RI juga diduga tengah mengaudit laporan keuangan PT PDB. "BPK harus teliti terhitung sejak berdirinya perusahaan dan

oknum-oknum yang membubuhi tanda tangan dalam kontrak kerja antara PT PDB dengan PT Kebun Asri Nusa, termasuk oknum Pemko Dumai." Selain itu, BPK juga harus melakukan audit terhadap pengoperasian Kapal Tunda dan Pandu sejak PT Kebun Asri Nusa. "Rendahnya kontribusi PT PDB terhadap Pemko Dumai patut dipertanyakan karena pembayaran kapal tersebut menggunakan dolar bukan rupiah," tegasnya. (PUR)

Biar Adil, KPK Periksa Megawati

Korupsi Garuda Belum Dibuka KPK JAKARTA - Anggota DPR Akbar Faizal mengingatkan hendaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melupakan kasus dugaan korupsi Garuda Indonesia yang dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia. Mengingat, laporan yang masuk tahun 2010 hingga kini belum disentuh lembaga antikorupsi ini. "Saya perlu mengingatkan karena KPK malah melakukan MOU dengan manajemen PT Garuda Indonesia. Saya tidak tahu apa maksud PT Garuda dan KPK menandatangani MoU tersebut. Tapi KPK wajib tetap melanjutkan kasus-kasus korupsi PT Garuda untuk diusut secara tuntas," papar Akbar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis pekan lalu. Diakuinya, hingga kini kasus korupsi perusahaan penerbangan plat merah ini, belum terungkap. Padahal data laporan masyarakat sudah punya bukti kuat karena negara mengalami kerugian yang sangat besar. "Saya yakin, sebagai lembaga yang independen, KPK tetap menjalankan tugasnya, dan tidak terpengaruh dengan MOU itu" kata politisi Partai Hanura. Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan KPK tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi IT PT Garuda Indonesia. Meski saat ini KPK melakukan MOPU dengan Garuda Indonesia yang tujuannya untuk program pencegahan korupsi baru di maskapai nasional ini. "Saya kira ini hal yang terpisah, kita tetap mendorong upaya pencegahan korupsi. Tapi kalau ada yang nakal dan ketahuan dia korupsi, kita tetap akan melakukan law inforcement," tegas Jasin. Jasin menegaskan kasus dugaan korupsi pengadaan IT Garuda, akan tetap disidik KPK. Bahkan KPK tidak akan segan untuk memenjarakan pejabat di penerbangan ini yang ikut terlibat. "Jadi penegakan hukum yang konsisten, tidak bisa dicampur adukkan, karena ada program pencegahan, maka kita mentolerir. Itu tidak bisa," sambungnya. Dugaan korupsi PT. Garuda Indonesia dilaporkan Serikat Karyawan (Sekar) PT Garuda Indonesia, ke penyidik KPK yang diterima Haryono Umar, Wakil Ketua KPK pada Tahun 2010. Sekar melaporkan adanya penyelewengan oleh manajemen Garuda terkait kebijakan sistem pengelolaan informasi teknologi (IT), sehingga kerugian negara akibat buyback

saham dengan Lufthansa System mencapai hingga 5,5 juta Euro. Laporan yang diserahkan ke KPK, berupa kronologi peristiwa dan invoice untuk pembayaran yang ditemukan banyak kejanggalan, ketidakberesan, ketidakefiseinan bahkan berbau korupsi yang dilakukan manajemen perusahaan maskapai nasional ini. Medio tahun 2005, PT Garuda Indonesia dan Lufthansa Systems Group mendirikan perusahaan 'Lufthansa Systems Indonesia' (LSI) yang bergerak dalam bidang IT provider dan IT solution untuk perjalanan bisnis dan transportasi udara. Penandatanganan closing memorandum dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan CEO Lufthansa Systems Group, Wolfgang FW Gohde, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Perancis, Paris. MOU ini disaksikan Menteri Perhubungan saat itu, Hatta Rajasa dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Perancis, Lucia H Rustam. Markas LSI di Jakarta dan didirikan pada 13 Mei 2004 dengan Garuda sebagai pemegang saham terbesar (51%), sisanya (49%) Lufthansa Systems Group. Tidak dirinci berapa nilai investasi yang ditanamkan kedua pihak dalam perusahaan patungan itu. LSI mulai beroperasi 9 Juni 2005, fokus kerjanya menggarap pasar Asia-Pasifik dan Timur-Tengah, juga Indonesia dengan menawarkan jasa IT provider dan IT solution secara komprehensif (lengkap), fleksibel dan terintegrasi dengan tingkat teknologi informasi yang paling mutakhir, termasuk sistem perawatan dan pelatihan SDM. Garuda melalui LSI selain berpeluang mendapatkan pendapatan, juga dapat memutakhirkan sistem commercial IT Garuda tanpa harus melakukan investasi lagi. Pemutakhiran commercial IT itu, mencakup pengintegrasian dan pemutakhiran aplikasi sistem reservasi, network, schedule planning, pricing, revenue management system dan program frequent flyer, juga sistem E-ticketing dan sistem aplikasi yang mendukung pelaksanaan code-share. Penggunaan sistem baru ini dianggap bisa memperbaiki commercial IT yang digunakan Garuda tertinggal dari kemajuan dan perkembangan teknologi informasi. Bahkan, sistem IT komersial Garuda tidak terintegrasi satu dengan yang

lain, sehingga mengurangi efektifitas pengelolaan pendapatan perusahaan. Garuda berharap mampu meningkatkan net revenue perusahaan sekitar 3% - 5% karena aplikasi pricing system dan revenue management system dan penetapan policy. Harganya akurat dengan tingkat yield yang optimal pada setiap pengoperasian pesawat ke berbagai rute, ungkapnya. Ternyata dalam perjalanan, pengelolaan IT flight carrier dengan bentuk perusahaan joint venture ini, tidak efisien. Selayaknya pihak manajemen Garuda melakukan wanprestasi atau penalti atas pembatalan proyek PT. Lufthansa, yang gagal dalam membangun sistem pengelolaan IT yang dijanjikan. Anehnya, yang terjadi manajemen malah memutuskan untuk buyback saham PT Lufthansa System sebesar 5,5 juta Euro. Tidak efisien terlihat saat manajemen Lufthansa masuk. Padahal, saat dikelola internal, manajemen Garuda hanya butuh Rp 1,3 miliar hingga Rp 3 miliar per bulan. Saat ditangani Lufthansa System menjadi Rp 9,2 miliar per bulan. Jumlah sebesar itu nampaknya sengaja dibiarkan oleh manajemen Garuda Indonesia. Mengingat buyback saham yang gagal juga adanya kejanggalan mencapai 5,5 juta Euro. Selain melaporkan dugaan penyelewengan oleh manajemen Garuda terkait kebijakan sistem pengelolaan informasi teknologi (IT), Sekar Garuda juga menanyakan perkembangan laporan tindak pindana korupsi yang terjadi di tubuh PT Garuda Indonesia. Laporan yang pernah disampaikan ke KPK, yakni dugaan korupsi di PT Garuda pada 22 September 2005, kerugian penjualan kargo pesawat oleh anak perusahaan PT Garuda, Sungai Gemuruh Agent, mengakibatkan kerugian negara sebesar US$1,4 juta. Juga laporan dana yayasan kesejahteraan pegawai PT Garuda sebesar Rp 28 miliar yang macet setelah diinvestasikan di Texmaco sejak 2005. Laporan lainnya permasalahan pengadaan enam pesawat tipe Airbus 330 yang dibeli pada 1996 yang masih menyisakan hutang sebesar US$600 juta, dan pengadaan dua pesawat jenis B 737 NG. Anehnya, laporan lawas itu belum pernah dibuka KPK.(ENDY)

JAKARTA - Tersangka Max Moein mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera memeriksa mantan Presiden Megawati Soekarno Putri terkait kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Tahun 2004. Pasalnya, anggota PDIP yakin Ketua Umum PDIP sekaligus istri ketua MPR Taufiq Kiemas, dianggap pihak yang paling mengetahui status uang sebesar Rp 500 juta yang menyeretnya menjadi pesakitan. "Biar adil, pastinya (Mega lebih tahu). Fraksi dan partai yang lebih tahu. Kami hanya kader partai yang menerima uang dari bendahara fraksi," papar Max, seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu. Max, merasa yakin jika KPK akan segera mengungkap siapa pemberi suap, jika Megawati sudah diperiksa. "Saya ingin penyuapnya harus ditemukan. Akan jadi aneh jika penyuapnya tidak ditemukan," katanya. Max mengatakan, KPK seperti segan memeriksa Mega. Untuk itu, Max mengatakan dirinya dan penasihat hukum telah melayangkan surat permohonan ke KPK untuk menghadirkan Mega dalam pemeriksaan mereka. "Kita sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli. Siapa saksi fakta?, Pimpinan partai kami, untuk menjelaskan satus uang tersebut," kata dia. Sementara itu penasihat hukum Max Moein yakni Petrus Selestinus mengatakan, selain Megawati, pihaknya juga meminta KPK untuk memeriksa Hasyim Muzadi, yang menjadi pasangan Mega dalam Pemilu 2004 silam, Taufiq Kiemas, Tjahjo Kumolo, Theo Syafei, Sutjipto, dan Heri Akhmadi sebagai saksi yang meringankan bagi kliennya. "Dan itu kewajiban KPK untuk menghadirkan mereka. Kehadirannya juga dapat membantu mencari pihak penyuap kasus ini, sehingga kasus ini dapat dibongkar secara tuntas, tidak setengah hati. Dan selama ini malah terkesan tebang pilih," komentarnya. Pemanggilan tersebut, lanjut Petrus, sangat penting. Karena dengan pemanggilan tersebut nantinya akan jelas siapa pemberi dalam pemilihan Deputi Gubernur Seniora (DGS) Bank Indonesia 2004 tersebut. "Untuk membantu mengungkap siapa penyuapnya," tambahnya. (ENDY)

Pengambilan Aset Koruptor di Luar Negeri Belum Maksimal JAKARTA - Jaksa Agung, Basrief Arief mengakui penyelamatan serta pengambilan aset para koruptor yang ada di luar negeri, belum maksimal. Banyak kendala terutama perbedaan aturan serta belum adanya kerjasama kedua negara. Untuk itu, Kejaksaan Agung akan menjalin kerja sama dengan

negara lain dengan mengadakan pertemuan asosiasi jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah pada 16-18 Maret 2011. "Jadi masalah pengejaran aset koruptor yang ada di luar negeri, akan dibicarakan dalam pertemuan yang memiliki nilai strategis ini,," tandas Jaksa Agung usai pertemuan 26 duta besar dan enam perwakilan di

kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah untuk Indonesia di Kejakgung Jakarta, Rabu pekan lalu. Aset koruptor yang disimpan di luar negeri, sambung dia, saat ini terus menjadi bahan pergunjingan di masyarakat, terutama aset Bank Century yang diparkir di Hongkong dan Swiss. Penegak hukum bekerja keras untuk melakukan upaya

pembekuan meski harus menghadapi kendala. Memang untuk pembekuan aset Bank Century di Hongkong, saat ini tengah diupayakan pengejarannya. Mudahmudahan akan bisa terselesaikan, katanya. Namun untuk aset Bank Century di Swiss, masih terkendala dalam masalah

hukum antara Indonesia dan Swiss yang berbeda. Pemerintah Swiss menilai kasus aset Bank Century itu hanya masalah administrasi atau perdata saja, sedangkan Indonesia menganggap aset Century itu merupakan tindak pidana. Karenanya dalam waktu dekat Kejakgung akan mengajukan gugatan perdata, tandasnya. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

KORUPSI

LBH Medan Gugat Walikota Medan MEDAN–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dalam waktu dekat ini akan mendaftarkan gugatan citzen lawsuit ke Pengadilan Negeri Medan,terkait kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gate Kota Medan dimana semua alat bukti yang telah kita peroleh telah lengkap. "Soal alat bukti yang diperlukan tidak ada masalah semua sudah rampung, gugatan segera dilakukan, " ungkap Direktur LBH Medan, Nuriyono, Kamis pekan lalu. Nuriyono mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya mendapatkan kuasa dan dukungan masyarakat sebanyak 1.219 kuasa untuk menggugat Pemko Medan. "Sebelumnya kita hanya menargetkan 1.000 kuasa namun saat ini telah mencapai 1.219 kuasa," katanya. Lanjutnya, dirinya merasa optimis pihaknya akan menang dalam gugatan tersebut. Dalam kasus ini, lanjutnya, yang menggugat Walikota Medan bukan hanya LBH dan 17 peserta CPNS yang dinyatakan lulusan melalui

website namun tidak tertera pada pengumuman media massa, tapi, juga 1.219 warga Medan. "Dalam kasus ini yang kita tuntut adalah agar ada perubahan kebijakan dalam rekrutmen CPNS dan bukan ganti rugi," ungkapnya. Dimana, dugaan praktik kolusi, kolusi dan nepotisme selalu terjadi setiap ada penerimaan pegawai. “Tujuan kita mengajukan gugatan itu sejak awal agar sistem dan mafia CPNS bisa diberantas. Sebab, setiap tahunnya selalu terjadi,” ungkapnya. Menurutnya, LBH telah melakukan pengumpulan kuasa sejak 18 Januari lalu. Saat itu, LBH hanya menargetkan dan mengharapkan 1.000 dukungan dari masyarakat Kota Medan untuk menggugat Walikota Medan. "Dengan adanya dukungan ini mengambarkan warga Medan benar-benar menginginkan perubahan dalam penerimaan CPNS kedepan. Salah satunya transparan dan tidak ada permainan, " tegasnya.(SBC)

Basmi Korupsi Dari Diri Sendiri KEPALA Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Oegroseno menyambut baik kegiatan Talk Show “Sumatera Utara Tanpa Korupsi, Mungkinkah?” Talk Show digelar di Hotel Grand Antares, Jumat pekan lalu. Sebelumnya, dalam silaturahmi Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) ke Poldasu, Rabu pekan lalu, Oegroseno menjelaskan tentang sulitnya membasmi korupsi ini. Menurutnya menghilangkan korupsi harus dari diri sendiri. "Semuanya kembali dari diri kita bersama, mau tertib apa tidak," tutur pria yang pernah sekolah di Jepang pada tahun 1992 ini. Sulitnya membasmi korupsi di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia, yang terpisah oleh pulau-pulau dan wilayah yang luas. "Ini Indonesia, kondisi geografis merupakan tantangan yang harus dijawab. Kalau mau perubahan harus dimulai dari diri sendiri," jelas Kapolda yang didampingi Kepala Bidang

Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Poldasu H Hery Subiansauri Dr SH MH Msi. Acara Talk Show yang digelar FJPI bekerjasama dengan Radio Lite FM, Hotel Grand Antares, Jamsostek, dan PT Pos Indonesia ini juga mendatangkan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sution Usman serta praktisi hukum Aldian Pinem. Sebelumnya, Kepala Kajatisu Sution Usman Adji juga menyambut positif program yang digelar Divisi Hukum dan HAM FJPI ini. Khairiah Lubis, Ketua FJPI mengungkapkan sebagai jurnalis yang salah satu fungsinya melakukan kontrol sosial, FJPI merasa perlu mengadakan diskusi ini. "Kasus korupsi terus terjadi di Sumatera Utara. Dari diskusi ini, kita ingin mengetahui dan mencari solusi juga bagaimana mengatasi permasalahan korupsi di Sumatera Utara," tukasnya. (Mei)

Berkas Putusan MA Hilang Medan - Berkas amar putusan kasus buruh dari Mahkamah Agung (MA) hilang di Pengadilan Negeri Medan, Berkas kasus kasus gugatan buruh PT Indah Pontjan, tersebut berisi tentang eksekusi lapangan yang tidak dapat dilakukan, meski MA sudah memenangkan buruh atas gugatan PHK sepihak perusahaan. Kamis pekan lalu. Peristiwa ini diketahui saat enam buruh yang menggugat perusahaan karena melakukan PHK sepihak tanpa memberikan pesangon, mempertanyakan belum diksekusinya putusan MA tersebut ke PN Medan. "Permohonan eksekusi sudah diajukan pada tanggal 21 Oktober 2010, Ketika kami tanya ke bahagian administrasi Peradilan Hubungan Industrial (PHI), ternyata berkasnya hilang. Padahal MA sudah memutuskan kasus itu tanggal 16 Februari 2010, Ujar Gindo Nadapdap, kuasa hukum burut PT Indah Pontjan. Hilangnya berkas tersebut putusan tersebut telah menyebabkan hak buruh tidak

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

terpenuhi, karena syarat mutlak untuk melakukan eksekusi tidak bisa ditunjukkan. Sehingga pelaksanaan putusan majelis hakim MA akan terganggu dan prosedur hukumnya tidak bisa ditunjukkan pengadilan terhadap tergugat yang kalah. Gindo menambahkan, hilangnya amar putusan MA tersebut disengaja, untuk memperlambat proses eksekusi putusan MA, yang mewajibkan perusahaan PT Indah Pontjan, beralamat di Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut, membayar tuntutan buruh. Kuasa hukum buruh PT Indah Pontjam ini juga meminta agar hakim pengawas MA memeriksa siapa saja yang terlibat untuk menghilangkan amar putusan tersebut. Mereka menilai harus ada tindakan dan sangsi tegas terhadap orang yang kami duga sengaja menghilangkan berkas itu. Ini fatal, karena salinan putusan itu dilindungi undang-undang dan merupakan dokumen negara.(SBC)

SUMUT

KPK Tingkatkan Penyidikan Kasus Bantuan Menkokesra GUNUNGSITOLI - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali turun ke Kabupaten Nias dan berada di Nias mulai tanggal 7 sampai 10 Februari 2011 lalu. Tujuannya untuk meningkatkan penyidikan terhadap dugaan korupsi bantuan tsunami tahun 2006-2007 senilai Rp 9,48 miliar yang telah menjebloskan Bupati Nias Binahati B Baeha SH ke LP Cipinang Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kedatangan tim KPK kali ini turut didampingi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mereka berjumlah 9 orang. Saat dikonfirmasi tentang adanya tersangka baru dalam kasus ini, tim mengatakan tidak bisa menjawab. "Nanti lihat saja di TV," sambil berjalan menghampiri mobil bernomor polisi BK 1942 DV dan mobil BJ 1684 LV seusai memeriksa sejumlah kelompok tani dan kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Nias yang disebut menerima bantuan bencana alam tersebut. Tim melakukan pemeriksaan secara marathon selama empat hari bertempat di aula kantor Bappeda. Selain kelompok tani dan kelompok nelayan yang diperiksa juga terlihat Kepala Bappeda Nias Augustinus Zega, mantan Kadis Kelautan, Yusman Zega, mantan Kepala Bagian Umum, Baziduhu Ziliwu, mantan Kabag Keuangan, Yuliaro Gea, disebut-sebut ikut diperiksa. Tim juga turun ke lapangan melihat barang bukti yang ada di kelompok tani masing-masing. Sejumlah masyarakat yang berhasil dikonfirmasi usai pemeriksaan mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada kelompok tani dan nelayan ternyata di dalam proposal terdapat 13 jenis barang yang seyogianya

Tim KPK (baju putih) sedang berbincang-bincang dengan mantan Kadis Kelautan, kemudian Kepala Bappeda. diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok tani dan nelayan. "Namun yang kami terima selama ini berbeda-beda, ada yang hanya

menerima hand tractor, kelompok lain hanya alat tangkap ikan, ada juga hanya mesin jahit," kata mereka, Rabu pekan lalu.(YAGI)

Usut Dana Pembangunan 21 Sekolah MEDAN - Pembangunan 21 sekolah di Kota Medan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan tidak terbuka sehingga diduga dananya ada yang dikorupsikan sebab disejumlah sekolah pembangunannya tidak selesai. Salah satu contoh di SMPN 24 Jalan Metal Medan, sekolah ini mendapat proyek untuk pengadaan empat kelas yang dikerjakan sejak, 15 Desember 2010 tapi masih dikerjakan 5 persen pemborongnya sudah melarikan diri sehingga dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kepala Sekolah SMPN 24 Maula Manurung MPd, mengakui kondisi perbaikan kelas itu hanya dua kelas yang dikerjakan itupun hanya 5 persen dan dua kelas lagi belum dikerjakan dari 4 kelas yang harus diselesaikan, Rabu pekan lalu. Dirinya juga mengeluhkan kondisi sekolah yang dipimpinnya tidak selesai tepat pada waktunya karena tidak berapa lama lagi siswanya

yang kelas III harus menempuh ujian dan kelas tidak cukup untuk ditempati. Dikatakannya, "Saya tidak mengerti perlakuan pemborongnya kenapa meninggalkan pekerjaan gantung padahal pengerjaannya dibiayai proyek Dinas Kota Medan" keluhnya. Sejak diberitahukannya proyek pengadaan 4 kelas itu sudah tiga kali menandatangani gambar tapi tidak menandatangani berita acara dimulainya proyek tersebut bahkan sudah tiga kali berganti pemborong semuanya gagal mengerjakannya. Menurut Maulana Manurung, bukan sekolahnya saja yang demikian tapi diantara 21 sekolah yang dibangun oleh Disdik Kota Medan banyak yang tidak dilanjutkan sehingga tidak dapat digunakan sebagai ruangan proses belajar mengajar. Ironisnya, hingga kini tidak tahu berapa dana pembangunannya dan perusahaan mana yang menger-

jakan, ketika ditanya kepada konsultannya bernama Abdillah mengatakan itu rahasia, yang penting tandatangani surat ini dan tidak perlu dibaca semua, imbuh Maulana Manurung. Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pedang Keadilan Sumut Hotbiner Silaen SH di lokasi sekolah itu saat melakukan investigasi menyebutkan diminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan supaya mengusut Ka Disdik Kota Medan Hasan Basri terkait dugaan adanya penyelewengan dana pembangunan 21 sekolah anggaran tahun 2010-2011. Alasannya, ada dugaan sudah dikorupsi oleh orang-orang yang tidak tahu malu. Masak dana untuk pembangunan sekolah saja dikorupsi, mau bagaimana pendidikan anak-anak ini selanjutnya. Apakah menjadi generasi koruptor yang diajarkan oleh para petinggi di pendidikan ini, ucapnya kesal. (SBC)

Saksi Korupsi KBM 'Pikun' MEDAN - Antara memberatkan atau meringankan terdakwa, saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Kebun Binatang Medan (KBM) dengan terdakwa Ramli Lubis, bersaksi layaknya orang pikun. Dalam sidang yang digelar, Kamis pekan lalu. Tim Jaksa Penuntut Umum hanya mampu menghadirkan seorang saksi mantan Plh Kabag Perekonomian Pemko Medan, Sintong Marpaung. Sintong dalam kesaksiannya banyak mengaku tidak tahu dan tidak ingat tentang rapat pembahasan tim pengkaji soal ruislag KBM 18 maret dan 20 april 2004 lalu. Hal tersebut membuat para pengunjung sidang sedikit ribut karena merasa janggal melihat Sintong yang kini menjabat Kasubag Daerah Pemko Medan seakan lupa dengan rapat yang pernah diikutinya. ”Karena kejadiannya sudah lama, ya saya sudah lupalah pak Hakim, saya cuma ingat yang datang saat rapat Pak Ramli dan Pak Hames, kalau isi atau hasil rapat saya tidak ingat,” ucap saksi dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Sugiyanto SH. Pernyataan saksi tersebut membuat Majelis Hakim langsung menegur tim JPU dengan meminta agar menghadirkan saksi yang kredibel. Teguran tersebut membuat tim JPU melalui Jaksa Rehulina berjanji akan menghadirkan pemilik tanah dengan meminta kehadiran lurah dan camat untuk mengetahui masalah sebenarnya.(SBC)

Dana Pengacara Prodeo Dipertanyakan MEDAN - Kucuran dana Bantuan Hukum oleh Mahkamah Agung sebesar Rp 900 juta, sejak April 2010 yang lalu untuk pengacara Prodeo yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan tidak berani dibagikan Pengadilan Negeri Medan. Alasanya, tidak adanya data terperinci dari MA tentang berapa nilai nominal yang harus dibagikan, sehingga PN Medan takut diperiksa BPK bila mengambil inisiatif sendiri. “Tidak ada perincian ini berapa, itu berapa bisa membuat kita di periksa BPK,” ucap Humas PN Medan, Guntur SH diruang kerjanya, Kamis pekan lalu. Menurutnya, mereka hanya menerima data bahwa Rp 1 juta bagi setiap pengacara prodeo melakukan sekali persidangan, itupun harus dibagi kepada saksi dan penerjemah. Namun dari Rp 1 juta tersebut tidak ada penjelasan soal berapa untuk pengacara dan berapa untuk saksi serta penerjemah. Kembali menurut Guntur, kesulitan akan terjadi bila dari dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hanya satu yang hadir akan sulit membaginya. Dana tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No X tahun 2010 untuk pengacara prodeo. PN Medan, menurut Guntur tidak pernah menggunakan dana tersebut sehingga di ambil kembali oleh negara pada akhir tahun 2010 karena tidak jelas perinciannya.(SBC)

Oknum Dinas Pertanian Selewengkan Bansos AEK KANOPAN - Niat baik pemerintah mengucurkan bantuan kepada petani tanaman pangan dan holtikultura melalui dana bantuan sosial (Bansos) maupun bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara cukup menguras anggaran hingga miliaran rupiah. Tujuannya untuk mendongkrak ekonomi petani sektor pangan. Tetapi hal ini di salah manfaatkan oleh oknum Bendahara Bansos Dinas Pertanian Labura Agus Amri, yang diduga menyelewengkan anggaran dan akan memperangkap kelompok tani sebagai kambing hitamnya. Sejumlah nilai proyek di

beberapa titik dana Bansos dengan modus sama senilai Rp 1,2 miliar. Akibatnya beberapa petani lokasi cetak sawah Bansos 2010 di Desa Terang Bulan seluas 50 hektar senilai Rp 375 juta, mengeluh gagal panen. Ketua Kelompok Tani Pandan Sari, Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Ngadirun mengeluhkan sistem pelaksanaan proyek ini. "Sebagai yang bertanggung jawab terhadap pertanggung jawaban anggaran kita cuma di suruh teken-teken saja dan begitu uang cair semua di pegang Pak Agus. Kami hanya di beri sedikit pegangan," ungkapnya, Jumat pekan lalu. Terjadi pemotongan uang

gambar proyek sebesar Rp 19,5 juta, dan sewa beko Rp 48 juta, sementara beko yang diturunkan sudah usang dan rusak. "Waktu itu beko tidak beroperasi karena rusak selama 15 hari, kami tetap dibebankan menanggung biaya rentalnya. Belum lagi biaya lainnya, seperti solar. Segala urusan harus berhadapan dengan Pak Agus," bebernya. Lanjutnya, termasuk beli benih padi 1,5 ton seharga Rp 10 juta harus melalui Dinas Pertanian Pak Agus, kecuali obat hama korater yang dari kios tani Aek Kanopan. "Seharusnya bibit padi kan bantuan, tapi namanya wong cilik ya mau bilang apa." Salah seorang petani, Ramli Siregar mengatakan akibat proyek

asal-asalan yang tak kunjung selesai ini mengakibatkan sawah mereka gagal panen. Bahkan mereka tidak menerima dana pengelolaan sebesar Rp 7,5 juta per hektar. "Entah masuk kantong siapa uang itu." Ketika hal ini dikonfirmasi, Agus Amri beberapa kali selalu tidak berada di tempat. Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Tarman SP, membenarkan adanya bantuan benih padi melalui BLBU sebanyak kurang lebih 62 ton jenis ciherang. "Sudah saya salurkan, kalau ada permainan penyelewengan benih padi di lapangan berarti penyimpangan. Jelas salah dan harus ditindak tegas," katanya, Senin pekan lalu. (tan)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Sutrisno, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: Haryono Poes; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring, Junjungan Saragih (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nimrot Siahaan SH, Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Junaidi, Drs HSB Harahap, Nur Efendi (Tanjungbalai); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

KORUPSI

LIPSUS

Serangan 19 Tersangka, Parpol Meradang Balik DPR

GEBRAKAN BUSYRO MUQODAS

Sikap tegas dengan gebrakan menghentak yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, buat para petinggi partai politik meradang. 19 anggota mereka menjadi tersangka dan para tersangka itu, bukan polikus amatiran. Contohnya bekas anggota DPR RI. Saat para politisi senior itu mengalami sakit parah, malah dijemput, ditangkap, dieksekusi secara paksa untuk dijebloskan ke penjara. Sikap tegas, keras, tanpa kompromi juga tak ada ampun ini, diterapkan tim penyidik KPK terhadap wakil rakyat korup yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lainnya. Tersangka dalam skandal dugaan suap pemenangan Miranda Swaray Goeltom, sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Suap itu dalam bentuk travellers cheqeu yang nilainya mulai dari Rp 250 juta hingga Rp 1,5 miliar, diberikan kepada 26 eks wakil rakyat Komisi XI periode 1999-2004. Dari jumlah itu, salah satu tersangka sudah meninggal dunia. Adapun, Antony Zeidra Abidin telah ditahan dalam kasus lain, serta 19 tersangka sudah diesekusi lebih dulu dan kini menginap di hotel prodeo sambil menunggu proses persidangan. Namun sisa lima tersangka inilah, yang mengalami cerita penangkapan berbeda. Perbedaan itu bukan lantaran tersangka itu special, atau politisi hebat dan berpengaruh, tapi karena kondisi kesehatan akibat penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Tersangka Boby Suhardiman, misalnya sat dijemput paksa politisi Golkar itu sedang berbaring menjalani perawatan penyakit komplikasi dan jantung di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Boby langsung dijebloskan tahanan Rutan Cipinang Jakarta, selama 20 hari ke depan dan akan diperpanjang jika masa tahanan sementara habis digerogoti waktu. Nasib yang sama juga dialami politisi Golkar lainnya, Hengky Baramuli yang ditangkap paksa dari rumahnya dan langsung dimasukan ke sel tahanan. Padahal kondisi kesehatan Hengky juga memburuk karena tengah terjangkit penyakit kanker ganas yang menyerang tubuhnya yang sudah tua. Selain itu, Willem M Tutuarima, bekas anggota DPR dari Fraksi PDIP ini ditangkap paksa di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Padahal, Willem dalam kondisi sakit parah karena komplikasi yang menggogoti tubuhnya. Namun tan ada ampun bagi Willem yang langsung dijebloskan ke LP Cipinang Jakarta. "Dia (Wiliem) mengatakan kepada saya bahwa dia ditangkap dirumahnya. Dia kecewa karena dalam kondisi sakit keras masih dipaksa diterbangkan dengan pesawat dan ditahan di

Jakarta," kata Yanuar Wisesa, kuasa hukum politisi PDIP di Gedung KPK Jakarta, Selasa pekan lalu. Yanuar menilai tindakan KPK sudah kelewat batas, mengingat kondisi Williem tengah kritis. "Ini sudah keterlaluan bukan begini caranya. Yang pasti kalau terjadi sesuatu pada klien saya, KPK bertanggungjawab, KPK jangan main-main, kami akan memperkarakan," tegasnya. Selain Wiliem, KPK juga menahan politisi PDIP Rusman Lumbantoruan, selama 20 hari ke depan dan akan dititipkan di rumah tahanan, Cipinang. Proses penahanan Rusman tidak jauh berbeda dengan Wiliem. Politisi PDIP itu dijemput paksa penyidik KPK di kediamannya, di Jakarta. Politisi PDIP lainnya, yang ditahan adalah Budiningsih. Wanita asal Solo ini sebelumnya menjalani pemeriksaan di gedung KPK sejak pagi hari. Petang hari, Budiningsih langsung diangkut mobil tahanan KPK menjuju rutan wanita Pondok Bambu Jakarta. "Bu Budiningsih ditahan di Pondok Bambu," ujar salah satu pengacara Budiningsih, Sirra Prayuna kepada wartawan di KPK. Sementara mantan politisi Senayan periode 1999-2004

itu tak memberi komentar apapun. Ia memilih merunduk dan menyegerakan langkahnya ke dalam mobil tahanan KPK, Toyota Kijang nomor polisi B 2040 BQ. Budiningsih akan menjalani penahanan sampai 20 hari ke depan. Budiningsih menambah daftar politisi wanita PDI-P yang ditahan di Rutan Pondok Bambu. Dua politisi yang sudah ditahan KPK, Jumat pekan lalu, adalah Ni Luh Mariani Tirtasari dan Engelina Pattiasina. Dengan tertangkapnya lima orang ini, berarti sudah 24 tersangka yang ditahan. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 26 tersangka, namun salah satun tersangka sudah meninggal dunia. Adapun, salah satu tersangka yakni, Antony Zeidra Abidin telah ditahan

dalam kasus lain. Seluruh para tersangka dikenakan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penangkapan oleh penyidik KPK dianggap keras kepala, sebab hingga kini KPK belum menetapkan tersangka pihak pemberi suap dalam kasus suap pemenangan Miranda Goeltom. "Saya kira memang sudah keras kepala," kata Sirra Prayuna, kuasa hukum tersangka mantan anggota Komisi IX DPR dari PDIP, TC Budiningsih, di Gedung KPK, Jakarta. Kekecewaan Sirra diungkapkan setelah

penahanan kliennya. Meski demikian, Sirra bersikukuh delik sangkaan pasal penyuapan yang dialamatkan kepada kliennya dan 24 tersangka anggota dewan lain tidak masuk akal. "Masa pemberi suap tidak diproses. Padahal kalau deliknya penyuapan jelas. Ada si pemberi," jelas dia. Menurutnya, sikap keras kepala tersebut juga lantaran, KPK mengabaikan teriakan dari seluruh kuasa hukum, akademisi sampai politisi yang meninginkan kejelasaan soal siapa yang memberi suap berupa Traveller Cheque (TC) tersebut. "Di mana political will KPK," tegas Sirra. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mengatakan pemanggilan paksa serta penahanan terhadap mantan anggota dewan komisi XI periode 1999-2004 dalam kasus dugaan suap pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, sesuai prosedur. Ketika dikonfirmasi, ada politisi yang tengah sakit terjangkit penyakit Kangker saat ditangkap, Haryono mengatakan, akan tetap menahan namun akan dititipkan di rumah sakit. "Bila dia sakit maka akan dibantarkan," jawabnya enteng. (Endy/Mei)

SERANGAN Balik DPR TONG kosong nyaring bunyinya. Inilah gambaran sikap anggota Komisi III DPR yang menolak kehadiran Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah dalam rapat kerja, dengan alasan keduanya masih berstatus tersangka. Alasan yang jelas mengadaada dan tidak berdasar argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sikap ini ditengarai sebagai bentuk solidaritas dan balas dendam DPR atas penahanan 19 politisi oleh KPK yang diduga menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Miranda S Goeltom. Fakta di atas memunculkan pandangan bahwa DPR sesungguhnya telah keluar dari demarkasi pemberantasan korupsi dan justru berbalik menjadi korup, menyalahgunakan kewenangan untuk melemahkan KPK. Status Bibit-Chandra yang dipermasalahkan anggota Komisi III DPR adalah persoalan hukum yang telah diputuskan menurut hukum yang berlaku. Keputusan untuk menerapkan deponeering sebagai kewenangan hukum jaksa agung atas perkara kedua pemimpin KPK ini adalah putusan hukum yang final dan harus dihormati semua pihak termasuk DPR. Perjalanan rekayasa kasus Bibit-Chandra sempat terkatung-katung di tangan Jaksa Agung karena penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) bermasalah. Namun, persoalan akhirnya selesai dengan penetapan deponeering. Kebijakan ini diambil karena desakan publik begitu kuat untuk menghentikan kasus yang sarat rekayasa ini. Rekayasa Penerbitan SKPP bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa kasus ini memang direkayasa. Kebijakan ini diterapkan dengan alasan hukum yang keliru sehingga sangat mudah untuk dibantah. Terbukti gugatan sidang praperadilan yang diajukan Anggodo dikabulkan pengadilan. Pengadilan kemudian memerintahkan untuk melanjutkan proses hukum kasus ini. Deponeering menjadi pilihan terakhir bagi Jaksa Agung untuk menghentikan kasus ini. Secara hukum, Jaksa Agung memiliki kewenangan khusus mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan). Berdasarkan prinsip oportunitas ini, kasus BibitChandra secara otomatis tidak bisa dilanjutkan proses hukumnya. Artinya, status tersangka yang disandang oleh kedua pemimpin KPK hilang dengan sendirinya.

Lembaga mana pun, baik DPR maupun lembaga yudisial sekalipun, tidak memiliki wewenang membatalkan keputusan deponeering ini. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 35 Huruf (c) UU Kejaksaan hanya disebutkan bahwa pelibatan lembaga lain dalam proses ini hanya sebatas pada penyampaian saran dan pendapat. Itu artinya, kebijakan deponeering merupakan kewenangan diskresi (principle of discretionary power) yang dimiliki Jaksa Agung atas sebuah kasus. Sikap anggota DPR yang masih mempermasalahkan status kedua pemimpin KPK tersebut bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Kejaksaan. Hal ini semakin memperlihatkan indikasi bahwa para politisi ternyata ikut meruntuhkan kewibawaan hukum yang mereka buat sendiri. Serangan balik Penolakan Komisi III DPR akan kehadiran keduanya layak dicurigai memiliki agenda untuk kembali melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini sangat lazim terjadi ketika KPK telah mulai mengusut kasus korupsi yang melibatkan pihak tertentu yang memiliki afiliasi kekuatan politik. Kecenderungan yang terjadi di sejumlah negara setidaknya menunjukkan gejala yang sama seperti yang sedang terjadi di Indonesia. Di Nigeria, misalnya, mantan Ketua Economic and Financial Crimes Commission Nigeria Nuhu Ribadu dipaksa mundur dari jabatannya karena mengungkap korupsi di kalangan politisi di negara tersebut. Fakta ini menunjukkan sikap reaktif penguasa manakala ada pihak lain yang berpotensi menjadi ancaman bagi keberlangsungan kekuasaannya. Komisi antikorupsi independen akan cenderung menjadi ancaman ketika telah mulai mengusut kasus korupsi yang melibatkan penguasa. KPK tidak perlu gentar menghadapi perilaku para anggota DPR yang menolak kehadiran kedua pemimpinnya tersebut. KPK juga tidak perlu terpengaruh oleh sikap DPR yang sebetulnya hanya bertujuan â&#x20AC;?mengacak-acakâ&#x20AC;? kemajuan penanganan kasus yang tengah ditangani KPK saat ini. Undang-Undang KPK setidaknya memberikan proteksi kepada KPK terkait dengan penanganan kasus korupsi yang menjadi kewenangannya. KPK hanya diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada lembaga terkait, termasuk DPR, dan bukan dalam hal penanganan kasus tertentu yang berada pada ranah pro-justisia (Pasal 15 Huruf c UU KPK).(TII/2211)

Runtuhnya Mitos The Untouchable PENAHANAN 19 tersangka mantan dan anggota DPR penerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom oleh KPK telah menciptakan kejutan hebat pada awal 2011. Setelah sempat â&#x20AC;?puasaâ&#x20AC;? dalam melakukan gebrakan, KPK dengan dikomandoi ketua barunya, Busyro Muqodas, langsung membuat partai politik meradang. Bayangkan, anggota DPR yang ditahan KPK bukanlah politikus kacangan. Mereka punya posisi strategis di partainya masing-masing. Selain sebagai politisi senior, mereka memiliki kedekatan yang erat dengan pejabat teras partai politik. Tak heran jika partai politik yang kadernya ditahan KPK seperti kebakaran jenggot. Pada rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR yang dilakukan satu hari setelah penahanan, Bibit dan Chandra diusir oleh anggota komisi III dari Golkar, PDIP, PKS, PPP, dan Gerindra. Selain respons dalam bentuk pengusiran dua pimpinan KPK, para tersangka dan kuasa hukumnya mencoba membangun opini bahwa manuver KPK adalah bagian dari upaya penzaliman politik. Pendek kata, menurut asumsi mereka, KPK telah melakukan politisasi dalam penanganan

perkara cek pelawat. Terutama kepada PDIP yang telah mengambil sikap sebagai partai oposisi selama dua periode parlemen berturut-turut. Patut disayangkan, sekaligus semakin menjelaskan posisi parlemen, anggota DPR dan partai politik yang berseberangan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, PKS yang notabene selama ini berhasil menarik batas yang cukup jelas dengan partai politik lain yang sudah telanjur dianggap bermasalah, justru menjadi bagian dari partai politik yang melakukan perlawanan terhadap proses hukum yang dilakukan KPK. Hal ini tentu saja akan memberikan citra negatif terhadap PKS yang selama ini dicap sebagai partai yang relatif mendukung pemberantasan korupsi. Politisasi Kasus? Tidak dapat dihindari, setiap proses hukum yang mengarah pada anggota partai politik atau politikus, apalagi politikus senior, selalu akan membawa implikasi politis, meskipun tidak pernah ada muatan politiknya. Bukan hanya KPK yang mengalami stigmasisasi semacam itu, melainkan juga penegak hukum lain yang tengah memproses politikus yang terlibat tindak pidana. Pada akhirnya, apakah tudingan para pejabat partai politik itu benar atau tidak, akan sangat ditentukan oleh

proses hukum lanjutan yang dilakukan KPK. Dalam konteks kasus cek pelawat, memang harus diakui ada satu pekerjaan rumah dari KPK yang belum selesai, yakni menyeret pihak pemberi cek pelawat kepada anggota DPR. Jika saat penahanan itu dilakukan, KPK juga menetapkan pihak penyuap sebagai tersangka, barangkali efek politiknya tidak akan terlalu keras. Tetapi, KPK memang harus siap dengan berbagai risiko politik saat memberantas korupsi pada wilayah politik. Ini karena di sana berkumpul para pemegang kekuasaan yang dengannya, dapat digunakan untuk kepentingan membela para kader dengan memukul balik KPK. Oleh karena itu, kita jangan terburuburu menyimpulkan bahwa KPK telah melakukan tebang pilih, atau dalam bahasa Priyo Budi Santoso, wakil ketua DPR, sebagai tindakan arogan karena proses hukumnya belum selesai sama sekali. Pihak pemberi suap, entah itu diduga Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti, ataupun pihak lain yang menggunakan kedua orang itu sebagai perantara untuk melakukan praktik vote buying, memang harus segera ditangani KPK. Jika KPK berlarut-larut untuk menyeret pemberi suap, tekanan politik kepada KPK akan semakin kencang,

terutama tuduhan bahwa KPK telah melakukan politisasi penanganan kasus korupsi. Mitos yang Runtuh Daripada menganalisis tuduhan partai politik dan anggota DPR jika KPK telah bersikap arogan dalam penanganan perkara, alangkah baiknya jika cara pandang terhadap kebijakan penahanan para tersangka penerima cek pelawat oleh KPK dalam perspektif yang lain, yakni KPK sebagai alat penyeimbang kekuasaan politik yang baru. Dengan posisinya yang independen, meski KPK adalah penegak hukum, gebrakan hukumnya dapat menjadi instrumen kontrol kekuasaan politik yang cukup efektif. Apalagi di tengah situasi bahwa mekanisme checks and balances dalam sistem politik demokrasi liberal yang tradisional tidak bekerja sama sekali. Parlemen yang seharusnya menjadi pemain kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan justru jatuh pada penyalahgunaan kekuasaan yang akut. Kehadiran KPK, selain untuk memberantas korupsi, ternyata sanggup melakukan koreksi atas penyimpangan kekuasaan politik yang dilakukan parlemen. Bukan koreksi politik sebagaimana kewenangan parlemen melalui mekanisme pansus atau hak

menyampaikan pendapat yang kerap dianggap kental dengan muatan politisnya, koreksi KPK langsung pada jantung persoalan, yakni masalah hukum. Dengan posisi KPK yang kian membawa implikasi politik luas, tak mengherankan jika penahanan para tersangka, baik mantan anggota DPR maupun anggota DPR yang masih aktif akan menjadi pemicu yang langsung bagi perlawanan politik terhadap KPK. Karena itu, perlu diwaspadai upayaupaya yang lebih sistematis untuk mengerdilkan posisi KPK, terutama dengan memangkas wewenang hukum yang dimilikinya di masa depan. Selain itu, apa yang dilakukan KPK telah meruntuhkan mitos-mitos lama yang sudah dipercaya masyarakat, bahwa para politikus Senayan, apalagi posisinya sebagai politikus senior, tidak dapat disentuh hukum. Penahanan Panda Nababan, politikus senior PDI Perjuangan, dan Paskah Suzetta, politikus berpengaruh di Golkar, kian memberikan bukti, sekaligus harapan baru bagi terbangunnya praktik rule of law yang hakiki. Artinya, siapa pun yang dianggap bersalah karena terlibat masalah pidana (korupsi), hukum harus ditegakkan kepada mereka tanpa pandang bulu. (ICW/RY 4211)


KPK POS

6

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

N A D SUMUT

POLITIK

Masyarakat Desak Pemerintah Umumkan Hasil CPNS DIABADIKAN–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu diabadikan bersama pengurus dan pendidik YP. Dharma Patra Pangkalan Brandan di rumah dinas.

20 Siswa YP Dharma Patra Dapat Beasiswa STABAT - Dalam mendukung kemampuan prestasi siswa dibidang akademik dan olahraga, khususnya pelajar dari keluarga kurang mampu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu membantu sebanyak 20 orang siswa dari Yayasan Pendidikan Dharma Patra Brandan dalam bentuk beasiswa. ”Secara pribadi saya akan memberikan bantuan hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikannya”, kata Bupati H. Ngogesa Sitepu saat menerima unsur pengurus yayasan dan tenaga pendidik Dharma Patra Brandan di rumah dinas belum lama ini. Beliau berharap yayasan dapat merangkul semua pihak, tidak hanya orang tua, tapi kalangan swasta untuk lebih peduli terhadap pendidikan. Diakuinya sarana prasarana pendidikan di Langkat masih membutuhkan perhatian termasuk kualitas tenaga pendidik yang secara bertahap telah mengikuti sertifikasi. Bupati didampingi Kabag Kesos Sujarno dan Kabag Humas Syahrizal

mengharapkan pihak yayasan dapat membangun sinerji dengan tenaga pendidik. Sehingga proses belajar mengajar berjalan sesuai tujuan. Pada sisi lain YP Dharma Patra Brandan yang telah memiliki sejumlah prestasi terus memberikan kontribusi dengan kualitas lulusannya. Mujio Arianto selaku Ketua Yayasan melaporkan kegiatan yang baru dilaksanakan, di antaranya bazar dan pekan olahraga memperebutkan trophy Bupati Langkat. Bantuan beasiswa dari Bupati Langkat menurut Mujio akan dialokasikan bagi siswa kelas II dan III masing-masing 10 orang hingga mereka menyelesaikan pendidikannya di yayasan tersebut. Adapun yang hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Kasek. SMA Drs. Haprianto, Sugito S.Pd, Dra. Surya Efriza, M. Ibnu Rusdi Rokan dan Widya Putri Adelina. Bupati diakhir pertemuan juga memberikan sejumlah dana sebagai wujud meringankan beban kepanitiaan dalam penyelenggaraan acara bazar dan pekan olahraga yang baru-baru ini usai dilaksanakan.(JUL)

Camat Botomuzoi Diserahterimakan NIAS - Bupati Nias melalui Sekda Marthinus Lase,SH melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Camat Botomozoi dari pejabat lama, Ajran Caniago,SH kepada pejabat baru Drs.Gelifati Waruwu,Selasa lalu. Bupati dalam sambutannya mengatakan sertijab yang dilaksanakan ini adalah promosi jabatan bagi pejabat baru. Juga pejabat lama yang mendapat promosi jabatan di eselon lebih tinggi sebagai Kepala BPM-DK. Pelantikan ini tidak didasari kepentingan pihak tertentu, namun kepentingan organisasi dan sebagai respon pemerintah daerah akan kinerja yang ditunjukkan aparatur pemerintah. Camat Botomuzoi yang baru, Gelifati Waruwu pada kesempatan itu mengatakan, kepercayaan menjabat camat hanya titipan sementara dan tugas mulia. “Walaupun di sisi lain, sungguh menantang karena tugas yang di emban seorang camat sangat berat,”katanya. Namun beban itu tidak terasa berat, bila seluruh kades, sekdes, tokoh masyarakat, adat, Agama Kec Botomuzoi, terlebih-lebih pegawai/ staf selalu memupuk kerjasama secara horizontal maupun vertical.

Sehingga dalam melaksanakan tugas selalu dilandasi rasa memiliki serta tanggungjawab yang tinggi dengan penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Ditambahkan, dalam melaksanakan tugas ini, kami mengharapkan petunjuk arahan dan bimbingan secara terus menerus dari Sekda Nias, sehingga pembenahan dan meningkatkan pembangunan disegala bidang dimasa mendatang dapat diteruskan. Juga memohon perhatian dan kebijakan khusus dari Sekda untuk penambahan tenaga pegawai di Kantor camat, di kantor UPT Dinas Pendidikan Botomuzoi, Guru dari SD, SMP, SMA, SMK, tenaga medis, dan tenaga PPL Pertanian yang mana selama ini terbatas. Sementara Ajran Caniago,SH mengatakan meskipun sudah mutasi di tempat baru, sebagai mantan camat tidak mudah melupakan kebaikan masyarakat. “Apalagi adanya pemberian cinderamata pada acara sertijab ini, cukup besar nilainya dimata saya. Saya akan selalu memberikan dukungan, baik dibidang pemerintahan maupun pembangunan sehingga kecamatan Botomuzoi selalu lebih maju dari kecamatan lainnya di Kab Nias,”ujarnya. (YAGI)

SUBULUSSALAM - Seluruh elemen masyarakat Kota Subulussalam mendesak Pemerintah Provinsi khususnya Pemko Subulussalam mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2010 lalu. “Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan diumumkan,” ujar salah seorang warga. Sebelumnya kabar beredar menyebutkan hasil tes diumumkan akhir Januari 2011, namun tidak juga terealisasi. Masyarakat menduga adanya kong kali kong pihak tertentu. satu bulan lebih belum juga diumumkan hasilnya, sedangkan di Sumatera Utara hanya satu minggu saja. “Apa sih perbedaannya,” tanya warga. Sejumlah pihak curiga adanya permainan dan tarik ulur kepentingan meluluskan CPNS belum terpenuhi. Salah seorang peserta CPNS kepada KPK Pos, mengatakan dirinya telah beberapa kali menghubungi temannya di Banda Aceh, tetapi belum juga ada jawaban pasti. Fakta inilah yang membuat masyarakat heran, kenapa hasil tes CPNS belum juga diumumkan sedangkan ujian dilaksanakan Desember. Banyak dae-

Para peserta pelamar CPNS formasi 2010 di Kota Subulussalam Desember 2010 lalu tampak semangat mengukit praose ujian, tetapi sampai saat ini hasil tes belum juga diumumkan membuat para peserta ujian kecewa. rah seperti Jawa Barat tiga hari pasca ujian langsung diumumkan. Kenapa di Aceh ini sangat lama, apa mungkin sudah menjadi tradisi pengumaman hasil tes CPNS molor terus. Tanyakan ke Provinsi. Kepala Kepegawaian Kota Subulussalam Ibnu Hajar Berutu yang ditemui KPK Pos di ruangannya belum lama ini mengatakan dirinya tidak mengetahuinya. Sebab seluruhnya urusan Provinsi Aceh. “Pemko Subulussalam hanya penyelenggara,” terangnya didampingi Kabag Hukum dan Humas Setdako Subulusslaam. Juga disebutkan pihaknya telah mengantarkan berkas pada 28 Desember 2010 ke Provinsi. Setelah itu tugasnya

selesai dan kapan pengumumannya silakan tanyakan ke provinsi. Menurutnya, keterlambatan bisa terjadi, karena dari 15 kabupaten/kota yang mengikuti seleksi ujian CPNS, pemeriksaan hanya dilakukan di provinsi atau BKPP. Mungkin hal ini penyebab keterlambatan hasil tes diumumkan. Dikatakan, Pemko selalu berkomunikasi dengan BKPP Provinsi, tetapi jawaban belum jelas kapan pengumumannya. Kemungkinan Februari tahun 2011 ini. “Saya menghubungi ke Banda Aceh, pihak BKPP melalui seluler mengaku pengumuman hasil tes CPNS bulan Februari ini,”erang Ibnu. Terkait dugaan ada permainan untuk meloloskan calon

CPNS tertentu, Ibnu menampiknya. Itu bukan alasan keterlambatan pengumuman, tapi murni karena keterlambatan panitia seleksi belum selesai. “Semua tuduhan itu tidak benar, karena memang tidak adanya permainan pihak -pihak tertentu,” ucapnya. Ketua LMS berkah Kota Subulussalam Syahril Tinambunan menduga adanya permainan orang tertentu melakukan tarik ulur untuk meluluskan CPNS. Buktinya pengumuman hasil tes selalu molor. Untuk menghilangkan anggapan masyarakat ada permainana di tingkat elit, Syahril mengharapkan hasil tes ujian CPNS segera diumumkan.(KAR)

17 Camat dan Kabag Dimutasi SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai, Ir HT Erry Nuradi MSi kembali melantik pejabat di lingkungan Pemkab Sergai di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (11/2). Pejabat yang dilantik, 17 Camat, 7 Kepala Bagian, 2 Kepala Kantor, 4 Sekretaris, 2 Kepala Bidang dan 1 Inspektur Pembantu. Para Camat itu, Drs Dimas Kurnianto jadi Camat Dolok Masihul, Drs Akmal menjadi Camat Perbaungan, Fitriadi SSos menjadi Camat Kotarih, Aminuddin SSos menjadi Pj Camat Tanjung Beringin, Sariful Azhar SH sebagai Camat Serba Jadi, Binsar Purba SH menjadi Camat Bandar Khalipah, dan Pribadi Peranginangin S.Sos sebagai Camat Sipispis. Kemudian Drs Zulfikar sebelumnya Kabag Kessos menjadi Camat Teluk Mengkudu, Misran

SE sebagai Pj Camat Pegajahan, Drs Fajar Simbolon menjadi Camat Sei Rampah, Drs Ramadhan SH sebagai Camat Tebing Tinggi, Dingin Saragih SIP menjadi Camat Tebing Syahbandar, A Yasir Arafat Nasution SSos menjadi Pj Camat Pantai Cermin dan Drs Haparudin Saragih menjadi Camat Silinda, Drs Mariyono SP menjadi Camat Dolok Merawan, Roy Christian Paul Sitorus Pane AP MSi sebagai Pj Camat Sei Bamban, dan Drs Zulkan sebagai Pj Camat Bintang Bayu. Sedangkan dibagaian Kepala Kantor yakni Kepala Kantor Kesbangpollinmas dijabat oleh Drs Ramses Tambunan dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Henry Suharto SH sebelumnya Camat Pegajahan.

Turut dilantik Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Sergai, Razid SH sebelumnya menjabat Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Sergai. Selanjutnya Dra Indah Dwi Kumala sebelumnya menjabat Kabag Organisasi dilantik menjadi Kabag Humas Setdakab Sergai dan Drs Nasrul Aziz Siregar sebagai Kabag Perekonomian, S Tarigan SSos sebagai Kabag Pemerintahan dan Kerja Sama, Ikhsan AP sebagai Kabag Kesejahteraan Sosial, Drs Darwin Sitepu MAP sebagai Kabag Pengendalian Pembangunan, Luhut Mawardi S SH menjabat sebagai Kabag Organisasi dan Jufry Eddy SH MSP menjabat sebagai Kabag Hukum. Sementara itu jabatan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ditempati Drs Lilik sebelumnya Kabag Perekonomian dan Ir Kaharuddin sebelumnya Camat Serba Jadi menjabat Sekretaris Bappeda. Untuk jabatan Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan ditempati Manutur Parulian Naibaho SSos dan Chairin F Simanjuntak SSos, MM sebagai Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Badan PMPD Sergai. Bupati menegaskan Pejabat Eselon III sebagai pimpinan tingkat menengah (middle manager) harus memiliki kemampuan keilmuan (knowledge), kepemimpinan (leadership), kemampuan komunikasi dan juga kecerdasan emosional, spiritual dan intelejensi menghadapi dinamika dan tantangan tugas. Juga harus dapat mengimplementasikan kemampuan secara optimal.(MEI)

SKPD Harus Gunakan Anggaran Efektif BATUBARA - Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Dalam menggunakan anggaran, monitoring dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Pelaksanaan sasaran, target, program dan kegiatan harus benarbenar mengacu pada kebijakan umum anggaran dan visi Batubara secara aplikatif. Sehingga tidak terkesan slogan semata. Hal ini dikatakan juru bicara Fraksi Demokrat (FD) DPRD Batubara H Dazanul Fadli S.Hi saat menyampaikan pemanda-

ngan umum terhadap rancangan APBD 2011 di Gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, Senin lalu. Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH.MM, Muspida, Kadis, Badan, Bagian, Kantor dan Camat. Diperlukan pengukuran secara obyektif atas potensi pendapatan dari setiap jenis pendapatan yang dikategorikan pendapatan asli daerah.

Sementara Fraksi PPP melalui juru bicara Al Asyari S.Ag mempertanyakan apakah prioritas belanja daerah untuk peningkatan kedudukan fungsi dan peran usaha menengah kecil (UMK) dalam perekonomian, dapat diwujudkan atau hanya sekedar seremonial. Untuk itu diperlukan perhatian serius terhadap UKMK. Kritik ini disampaikan terkait salah satu prioritas penggunaan belanja tahun 2011 adalah peningkatan kedudukan fungsi UMKM dalam perekonomian masyarakat yang

dialokasikan sebesar Rp9,4 milyar lebih. Belanja tidak langsung sebesar Rp2,2 milyar lebih dan belanja langsung Rp7,2 milyar. ''Jika dibanding APBD 2010, alokasi anggaran pada Dinas Koperindag dan UMKM meningkat Rp750.126.031. Namun setelah dipelajari program yang disiapkan SKPD sangat minim untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. “Bahkan sebagian besar program yang direncanakan bersifat seremonial,”ucap politisi partai berlambang ka'bah itu.(TRIS)

PT Smart Tbk Diduga Rampas Tanah Masyarakat Padang Halaban

DPRD SU Rekomendasikan Pencabutan HGU MEDAN - DPRD Sumatera Utara akan membuat rekomendasi pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT Smart Tbk atas lahan 3.000 ha, di kawasan Padang Halaban sekitarnya, Kecamatan Aek Kuo, Labuhanbatu Utara. Rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Medan dan pihak-pihak terkait. Ini salah satu keputusan penting dari rapat dengar pendapat dengan Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS), BPN Labuhanbatu, BPN Sumut, Pemkab Labuhanbatu Utara diwakili Asisten I, M Amin Daulay dan Camat Aek Kuo Sukisman serta wakil Pemprovsu di Gedung DPRD Sumut, belum lama ini. PT

Smart juga diundang dalam hearing tersebut, namun tidak hadir. "Kami melihat banyak kejanggalan dalam proses pemberian HGU PT Smart Tbk atas lahan tersebut," ungkap Ketua Komisi A Drs H Hasbullah Hadi SH MKn saat memberi kesimpulan dari hasil dengar pendapat. Kejanggalan tersebut katanya, terkait perpanjangan HGU yang tidak sesuai prosedur perundangundangan. Contohnya, ada HGU yang sudah diperpanjang di saat masa perpanjangan belum lagi dijalani. Dari tiga surat HGU, salah satunya ada yang diperpanjang hingga 2084. Ada juga yang sampai 2059. Padahal, berdasarkan undang-undang Pokok Agraria, HGU bisa diberikan paling lama 35 tahun,

dan diperpanjang paling lama 25 tahun. Sengketa tanah ini sendiri sudah sampai ke ranah pengadilan dalam perkara perdata. Bahkan, PN Rantauprapat sudah mengeluarkan putusan memenangkan PT Smart. Namun, KTPHS mengajukan banding dan saat ini tengah menanti putusan. "DPR tidak punya hak eksekusi, tapi kami akan mengawal undangundang," tegasnya yang disepakati anggota komisi A lainnya. Mafia Di BPN Anggota Komisi A, H Syamsul Hilal secara tegas menilai keterlibatan mafia dalam sengketa tanah KTPHS dan PT Smart Tbk. Ia yang mengikuti persoalan ini sejak awal, paham betul tanah seluas 3.000 ha itu

memang milik ribuan rakyat yang digusur secara paksa tanpa ganti rugi dan dituduh terlibat anggota BTI (ormas PKI). Masyarakat telah menguasai tanah tersebut sejak masa kemerdekaan diperkuat dengan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang dikeluarkan Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) yang dilindungi UU Darurat No 8 tahun 1954. Menurut Hilal, beberapa tokoh rakyat yang memperjuangkan tanah tersebut sejak orde baru, seperti Samiran, ditangkap dan disiksa. Setelah reformasi, ia sempat menjadi anggota DPRD Labuhanbatu, namun satu tahun berjuang, ia wafat. Jadi, buktibukti sudah cukup. "Saya melihat ada

persekongkolan pejabat, BPN dan aparat hukum untuk memenangkan PT Smart tbk. Ada mafia tanah di BPN. Ini harus diungkap," ujar politisi PDI Perjuangan itu. Indikasi tersebut bisa disimpulkan dari sikap pejabat BPN yang diwakili Kasi Perkara BPN Labuhanbatu Sujono dan Kabid Perkara BPN Sumut Hafizun Syah, yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasus tersebut. Mereka berkilah bahwa perpanjangan hingga 2084 tersebut didasari oleh UU Penanaman Modal (tanpa menyebutkan nomor dan tahun UU tersebut). Harusnya mereka bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dihadapan anggota dewan dengan menyiapkan berkas-berkas

penting, termasuk fotocopi berkas HGU PT Smart. "Seharusnya, anda sudah menyiapkan berkas yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara ini, jadi tidak berbelit-belit. Saya melihat ada yang tidak beres dengan BPN," tegas Hilal. Sebelumnya, perwakilan KTPHS Hadi Sudaryanto selaku ketua I didampingi Sumardi Syam, Sekretaris Maulana Syafii SHI serta Penasehat Adi Kumis serta anggota lainnya berharap kepada anggota DPRD Sumut mendukung perjuangan mereka yang sudah berlangsung puluhan tahun. "Kami sudah melakukan berbagai upaya agar tanah leluhur kami kembali. Kami berharap keseriusan wakil rakyat mengambil kembali hak kami," tegas Hadi. (REL/MH)


KPK POS

7

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

POLITIK

Butut Pemecatan Massal THL

DPRD Sibolga akan Gunakan Hak Interplasi SIBOLGA - Terkait pemecatan THL penyapu jalan sebanyak 41 orang di Dinas Kebersihan Penataan Ruang dan Pertamanan (KPRP) Kota Sibolga pada 31 Desember 2010 lalu, hingga kini belum ada solusi yang dibuat Pemko Sibolga. Menyikapi hal itu, tidak tertutup kemungkinan DPRD akan mengajukan hak interplasik (hak bertanya). Sejak terjadi pemecatan massal tersebut, pihak DPRD telah menggunakan hak legislasi menampung aspirasi para THL yang dipecat

tanpa prosedur, termasuk melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait. Namun hingga saat ini belum ada solusinya. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sibolga Imran S Situmorangkir saat dikonfirmasi di ruang kerjanya senin lalu, sehubungan dengan pemecatan massal penyapu jalan yang dilakukan Plt Kadis KPRP Sibolga, Drs. Mas’ud Nasution. Dikatakannya, pemecatan THL penyapu jalan itu sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum yang syah. Sebab pemcatan itu dilakukan Kepala Dinas yang bukan defenitip”. Kalaupun pemecatan itu atas petunjuk Walikota Sibolga, seperti

disampaikan Kadis bersangkutan pada saat rapat dengan pendapat belum lama,” ujarnya. Saat di tanya apakah penggunaan hak interplasi nantinya akan ditingkatkan menjadi hak angket. Imran mengatakan hingga saat ini kita masih memikirkan hak bertanya dan tentu kita tunggu hasilnya. Mudahmudahan ditemukan jalan keluar tepat, tanpa ada yang dirugikan. Politisi PDI-Perjuangan ini sangat tidak setuju jika alasan pemecatan penyapu jalan hanya karena usia 50 tahun. Karena Pegawai Negeri Sipil saja pensiun umur 56 tahun. “Kita menilai yang mudamuda lebih sulit menghargai pekerjaannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP LSM, Abdi Nusa Bangsa, Faisal H. Barat ketika di komfirmasi seputar penggunaan hak interplasi DPRD Sibolga, menyambut baik rencana tersebut. Karena pemecatan penyapu jalan itu sebuah usaha, pemiskinan rakyat yang telah miskin. Hal ini tentu akan menjadi sejarah bagi masyarakat Kota Sibolga, dan kita akan catat rencana penggunaan hak interplasi itu dan mengawal agar anggota Dewan yang membelakangi hati nuraninya. “Saya telah banyak merasakan kepemimpinan beberapa Walikota, namun baru pemerintahan sekaranglah yang dinamikanya penuh logika instans,” ujarnya.(NAS)

Empat Instruksi Tingkatkan Layanan Publik STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu memberikan instruksi langsung kepada jajaran yang bersentuhan dengan pelayanan publik, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan mengingat PNS adalah Civil Servant atau Pelayan Masyarakat. “Jadikan tugas kita sebagai bagian amal ibadah” tegas Bupati pada apel gabungan jajaran Pemkab Langkat di halaman kantor Bupati, Senin lalu. Bupati mengingatkan peningkatan pelayanan merupakan wujud mensukseskan Peraturan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 26/ M.PAN/05/2006. Untuk itu Bupati memberikan 4 instruksi untuk meningkatkan pelayanan publik. Pertama, Setiap SKPD yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat mempersiapkan datadata yang dibutuhkan setiap indivi-

UANG DUKA - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu didampingi Wabup Budiono, SE Ketua Korpri Drs H Surya Djahisa, M.Si dan Asisten dan II saat memberikan uang duka kepada salah satu ahli waris PNS yang wafat usai apel gabungan di halaman kantor Bupati. (Jul) du ataupun organisasi. Kedua, pembentukan tim memantau perkembangan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di setiap instansi. Ketiga, setiap SKPD saling berkoordinasi sehingga tercipta keseragaman standar pelayanan. Keempat SKPD berkewajiban mensukseskan pelayanan publik, secara utuh dan bertanggungjawab.

Bupati atas nama penasehat Korpri Langkat memberikan santunan uang duka kepada 6 orang ahli waris PNS, masing-masing menerima Rp9,5 juta. Yakni Syamsul Bahri pegawai Dinas PU, M. Salman pegawai Dinas P&P, Erwin Domoli Hasibuan pegawai Dinkes, Astuti Br Pandia pegawai Dinkes, Nurihi Br Ginting pegawai UPT Dinas P&P

dan Chairani Sitepu pegawai Kantor Camat Binjai. Nurlela istri dari Alm. M. Salman, BA yang menerima bantuan mengungkapakan rasa haru dan terima kasih atas kepedulian Bupati. “Alhamdulillah, ternyata masih ada kepedulian yang ditunjukkan lewat kebijakan Pak Bupati buat kami” katanya jujur.(JUL)

23 Ribu Warga Miskin Terima Jamkesnas dan Jamkesda

Golkar Garda Terdepan Bangun Batubara

TEBING TINGGI Sebanyak 23 ribu warga miskin di Kota Tebingtinggi mendapat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dan 10 ribu mendapat kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Total ada 33 ribu masyarakat miskin di Kota Tebingtinggi ‘mengantongi’ kartu Jamkesnas dan Jamkesda guna mendapat pelayanan kesehatan secara gratis. Berdasarkan data BPS, hanya ada 23 ribu warga miskin di Kota Tebingtinggi yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah pusat melalui Jamkesnas. Karena masih banyak warga miskin yang belum mendapat bantuan kesehatan secara gratis, Pemko mengeluarkan Jamkesda bekerjasama dengan

BATUBARA - Kader Partai Golkar diharuskan menjadi garda terdepan mengawal proses pembangunan Batubara, dan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi serta dan berbuat yang terbaik di masyarakat. Program-program yang direncanakan harus menyentuh kepantingan masyarakat, oleh karenanya kita harus merapatkan barisan menjaga persatuan dan kesatuan agar Golkar tetap dicintai masyarakat. Ini dikatakan ketua DPD Partai Golkar Batubara H OK Arya Zulkarnain SH,MM pada temu ramah dan persiapan konsolidasi tingkat desa seBatubara di RM Bale RestoSei Balai, Sabtu (5/2) dihadiri korda IV DPD Partai Golkar Sumut Dra H Fatimah MA, pengurus DPD Partai Golkar dan unsur pimpinan kecamatan (PK) se-Batubara. Sekretaris DPD Golkar Batubara, Selamat Arifin SE yang juga ketua DPRD Batubara menjelaskan programprogram Golkar yang telah dilaksanakan antara lain safari

PT Askes. Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP saat menyerahkan 10 ribu kartu Jamkesda kepada warga miskin di Kecamatan Padang Hilir, Padang Hulu dan Rambutan, Sabtu kemarin mengatakan, yang ditanggung pemerintah pusat sesuai data BPS 23 ribu jiwa. Pemko menanggung 10 ribu jiwa melalui Jamkesda. Diingatkan saat ini ada 4 jenis penyakit yang mengancam warga Kota Tebingtinggi, yakni Demam Berdarah Dangue (DBD), pekan lalu mengambil 2 korban jiwa, TB Paru yang sudah mencapai 185 kasus, Ispa dan Diare. Oleh sebab itu, dihimbau agar masyarakat tetap peduli kebersihan rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal. Jangan

lagi merokok serta menjaga kebersihan anak serta menghindari jajan sembarangan bagi anak-anak. Belakangan ini lanjutnya, muncul kembali virus flu burung. Jika semua warga peduli kebersihan dan kesehatan, angka penerima Jamkesnas dan Jakesda dapat ditekan. “Jangan jadi orang miskin hanya untuk mendapat Jamkesnas dan Jamkesda,” tegasnya. Hadir Asisten II Drs Hadi Winarno, Kadis Kesehatan Ramses Siregar MKes, Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs Zulkifli B Siregar, Pj Kepala BKPP Erwin Suheri Damanik MSP, Kadis PU Ir Mhd Nurdin, Camat Padang Hilir Hj Nina Zahara SH MAP, Camat Padang Hulu Drs Bambang S, Camat Rambutan Mhd Wahyudi MSi serta para lurah dan Kepling.(RS)

ramadhan, qurban dan konsolidasi. Sedangkan program ke depan yaitu persiapan pembentukan organisasi sayap, AMPG, KPPG, Alhidayah, diklat kader dan pembagian KTA berasuransi serta persiapan musyawarah desa (Musdes). Ketua harian DPD Partai Golkar Batubara Ir Lokot Ridwan Batubara MSi mengharapkan setiap PK Golkar dapat menyampaikan jadwal Musdes dan berkordinasi dengan kordinator kecamatan. Kader Golkar dapat mengisi jabatan di lembaga pemerintahan, kelompok tani, nelayan, ternak harus dapat dibina dengan baik. Setiap pengurus desa harus dapat membuat program-program yang membantu pemerintahan desa, sehingga tujuan masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya segera terwujud. “Beberapa program yang harus kita sukseskan antara lain sukses konsolidasi, kaderisasi, pembangunan dan Pemilukada 2013 dan Pemilu 2014,” pungkasnya.(TRIS)

‘Pasukan Kuning’ Dihimbau Menabung TEBING TINGGI - Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian menganjurkan dan menghimbau agar ratusan petugas kebersihan yang umumnya pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) berhemat dan menabung ke Bank Sumut, sebagai bank milik pemerintah daerah. Saya sampaikan apresiasi kepada ‘pasukan kuning’ yang merupakan pahlawan kota, semoga dengan penetapan besaran upah yang akan disesuaikan dengan upah minimum kota (UMK) bisa lebih berhemat. “Saya anjurkan agar menyimpan sebagian uang ke Bank Sumut, supaya rezekinya bisa bertambah,” kata Eddy Syofian saat membuka

rapat kesepakatan penetapan besaran upah dan pemantapan tugas PHL DKP, Jum’at lalu di Aula TC Sosial Jln RSU Kota Tebingtinggi. Dihadapan 254 PLH DKP itu, Eddy Syofian mengaku sejak 5 bulan dirinya bertugas, Kota Tebingtinggi saat ini terlihat semakin cantik dan bersih. “Lima bulan bertugas, saya semakin cinta dengan ‘pasukan kuning’ sebab semua jalan-jalan terlihat bersih. Semoga dengan kondisi saat ini, Kota Tebingtinggi mampu meraih kembali Piala Adipura,” harapnya. Diungkapkan Eddy dua minggu lagi ia bersama Kadis DKP Syaiful Fahri serta 22 kepala daerah kabupaten/kota akan ke Jakarta meme-

nuhi undangan Menteri Lingkungan Hidup. “Kami mohon do’a restu masyarakat Kota Tebingtinggi dan mengucapkan terimakasih kepada ‘pasukan kuning’ yang telah bekerja keras membersihkan kota ini,’ ucapnya. Eddy Syofian juga berharap dengan kesepakatan penetapan besaran upah PHL DKP, Kota Tebingtinggi bisa meningkat kesejahteraan, sehingga gaji yang ada bisa dimanfaatkan membentuk koperasi khusus PHL. “Pemko Tebingtinggi tidak diperbolehkan lagi merekrut tenaga honorer, tapi tenaga pihak ketiga boleh. Salah satunya melalui koperasi. Jadi sudah saatnya PHL DKP memiliki koperasi sendiri

meningkatkan kesejahteraan anggotanya,’ harapnya. Sebelumnya, Kadis DKP Kota Tebingtinggi, Syaiful Fahri menyampaikan, jumlah PHL di DKP sebanyak 254 orang terdiri dari supir dan kenek truck/pickup, penyapu pasar dan jalan, pembawa becak sampah, mekanik perbengkelan dan LPJU, pekerja pertamanan dan pembibitan serta adminstrasi kantor. “Selain THR, DKP juga memberikan jaminan kesejahteraan kerja sama dengan Jamsostek, meliputi jaminan kecelakaan kerja, pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian serta jaminan hari tua”, ungkap Fahri.(RS)

SUMUT

Urus KTP Dikenai Biaya Rp20 Ribu Masyarakat Mengeluh BINJAI - Pemko Binjai, pekan lalu meresmikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara online di Kantor Camat Binjai Utara dihadiri muspika dan muspika Kota Binjai. Program ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat. Caranya cukup membayar Rp10 ribu sesuai Perda nomor 4 tahun 2011, tentang retribusi pembuatan KK dan KTP untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, baru saja diresmikan, masyarakat Kota Binjai sudah mulai mengeluh karena besarnya biaya pengurusan. Bayangkan, biaya yang harusnya Rp10 ribu, di tingkat Lurah dan Camat menjadi Rp20 ribu. Seperti dialami seorang warga Pekan Binjai, keturun Tionghua berinisal W. Menurut W, ketika ia mengurus KTP terlebih dahulu mengambil surat pegantar dari Lurah setempat. Saat surat pengantar dibawa ke kantor Kecamatan, ia terheran karena kecamatan memberikan surat pengantar untuk pengurusan KTP dan KK. “Macamana Pemko Binjai ini, katanya pengurusan KTP atau KK hanya dikenakan Rp10 ribu. Tapi masih mengurus di Kantor Lurah dan Camat saja, saya sudah dikenakan Rp20 ribu. Udah itu, kok ada lagi surat pengantar dari Camat?,” ungkap W heran. Untuk itu W berharap, Pemko Binjai khusunya Walikota menindak oknum-oknum di Kelurahan dan Kecamatan yang meminta biaya

pengurusan KTP atau KK. “Kami susah jangan ditambah susah lagi, kalau ada rezeki tanpa diminta kami beri juganya. Saya berharap, beri peringatan pada oknum tersebut agar menjalankan peraturan dengan benar,” harap W. Sementara itu, Camat Kecamatan Binjai Kota, Zulkarnain, saat dikonfirmasi terkait adanya surat pengantar sendiri dan memungut biaya, ia mengatakan itu tidak benar. “Ah, saya tidak ada mengeluarkan surat selain surat pengantar dari lurah. Surat apa lagi yang saya mau keluarkan. Kalau surat dari Lurah itu memang wajb diambil dan akan saya tanda tangani di Kecamatan,” ujarnya menjelaskan. Ia juga membantah tudingan adanya pungutan, diluar ketentuan Perda. “Dari kelurahan sampai kecamatan tidak ada bayaran. “Kalau ada, itu melanggar Perda. Dibuatnya pengurusan KTP atau KK secara online ini untuk mempermudah masyarakat, jadi kita tidak berani macam-macam. Terkecuali, ada masyarakat yang memberi tanpa ada diminta,”kata Zulkarnain. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Binjai Surya Wahyu Danil SH dari Partai Hanura mengatakan, jika Lurah dan Camat melakukan pungutan itu sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. “Saya minta, pecat saja lurah dan camat seperti itu, agar tidak ada lagi masalah atau kesulitan masyarakat mengurus KTP atau KK,” tegas Surya.(sbr)

KAHMI tidak akan Dukung ‘Pemerintah Pembohong’ BINJAI - Acara Pelantikan Korps Alumni Mahasiswa Islam (KHAMI) belum lama ini di Gedung Covention Resto Ovany, Jln T. Amir Hamzah Kec Binjai Utara menjadi pembahasan di kalangan elit politik kota Binjai. Pasalnya para tokoh yang memberikan kata-kata sambutan, menyampaikan pernyataan keras. Walikota Binjai, H M Idaham SH Msi, menegaskan jangan su’uzzon atau buruk sangka atas kepemimpinannya yang baru berjalan 6 bulan. Walikota juga menegaskan bahwa jabatannya merupakan keputusan politik masyarakat yang memberikan kepercayaan sepenuhnya memimpin Binjai. Itu disampaikan Idaham saat menyampaikan kata sambutanya ketia menghadiri pelantikan Majelis Daerah Korps Alumni Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Binjai. Hadir sebagai tamu kehormatan, Ketum KAHMI pusat Dr Ir Akbar Tanjung, Kapolresta Binjai AKBP Riana Sari Ginting, pimpinan parpol dan ormas. Idaham menyebutkan, kepemimpinannya sebagai Walikota Binjai baru seumur jagung. Untuk memperbaiki sistem birokrasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi saya berpegang teguh pada perinsip kebijakan Clen Goverment dan God Goverment. Untuk itu, mari berikan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang kita jalankan ini, melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sektor birokrasi maupun sosial politik kemasyarakatan. “Silahkan selidiki, apakah saya mengangkat pejabat terbukti ada sogokan. Kita mengangkat jabatan berdasarkan kemampuan karir bukan uang,” tandas idaham. Statemen pedas itu dilontarkan Idaham, karena adanya rumor berkembang yang menilai miring kepe-

mimpinanya. Bahkan kesan yang dimunculkan atas kepemimpinanya tidak jauh beda dengan prilaku mantan Walikota Ali Umri dan hanya ganti casing saja. Diakhir pidatonya Idhaham mengajak kader HMI dan KAHMI bekerjasama membagun Binjai yang cemerlang dengan menggali potensi yang ada. Binjai merupakan kota penyangga dari Kota Medan, potensi menonjol di bidang perdagangan dan jasa. Sementara Akbar Tanjung menyampaikan KAHMI terbentuk dari unsur masyarakat intelektual yang memiliki kualitas dan berperan penting dalam pemerintahan. KAHMI, bukan organisasi politik, akan tetapi memahami perjalanan politik negeri ini. Akbar menyebutkan, banyak kader KAHMI dan HMI yang duduk dan memiliki peranan penting, di DPR-RI, kabinet SBY serta jabatan penting lainya di pemerintahan. Akbar mengurai sejarah peranan mahasiswa dimulai dari pemerintahan Soekarno saat orde lama dan menyebut mahasiswa di posisi terdepan ikut menentukan arah kebijakan NKRI, sebutnya. Ketua MD KAHMI Binjai yang baru dilantik, Fauzul Hamdi Lubis SH MH, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan memimpin KAHMI periode 2011-2016. Fauzul berjanji tidak akan mendukug Pemko Binjai selama ada pembohongan. “Kami tak kan berpihak kepada kemunafi’kan,” tegasnya. Saling lontarkan pernyataan mengisaratkan antara ketua MD Kahmi Binjai dan Walikota terjadi perang dingin. Padahal keduanya pernah satu sekolah di SMA Negeri 1 Binjai. Bahkan Fauzul bagian dari tim pemanangan IdahamTImbas pada Pemilukada Binjai yang lalu.(SBR)


KPK POS

8

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

POLITIK

SUMUT

Hosen Hutagalung : Jangan Jadikan Komoditi Politik ANGGAPAN terjadi Disharmonisasi antara Gubsu dan Wagubsu, memang saat ini dapat dirasakan. Namun, kondisi ini jangan dijadikan komoditi politik untuk mengambil keuntungan, karena itu akan memperkeruh suasan. Harusnya, seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara ikut berperan serta menciptakan suasana yang kondusif, agar program pembangunan tidak terkendala. Persoalan Gubsu dan Wagubsu belakangan ini, menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Sumut Drs H Ahmad Hosen Hutagalung, masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Karena memang, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho adalah dua tokoh yang bijak dan mempunyai hati yang bersih. Atas dasar itu, FPPP kata Hosen, saat ini sedang melakukan pengumpulan informasi dan data yang menjadi sumber persoalan di antara keduanya. Karena untuk mencari solusi kita harus tahu apa akar persoalannya. Selain itu FPPP juga meminta Wagubsu dalam setiap mengabil kebijakan dan keputusan dalam pemerintahan agar terus berkoordinasi dengan Gubsu meskipun berjauhan. ”Artinya, Pak Wagub kita minta memahami kondisi Gubsu

Drs H Ahmad Hosen Hutagalung saat ini yang sedang dilanda persoalan hukum,” ucapnya. Ketika ditanya terkait munculnya wacana mengajukan hak interplasi guna menuntaskan dishamonisasi antara Gubsu dan Wagubsu, menurut Hosen yang juga menjabat Wakil Ketua DPW PPP Sumut, bahwa penyelesaian persoalan tidak harus dilakukan denngan interplasi. Karena interplasi itu, lebih mengarah pada upaya menjatuhkan seseorang secara politis, dengan tujuan mengambil manfaat di kemudian hari. ”Jika ada yang berpendapat diselesaikan dengan hak interplasi, pendapat itu sah-sah saja. Tapi sesungguhnya persoalan disharmonisasi ini dapat diselesaikan melalui kekeluargaan,” tuturnya.(MH)

Meilizar Latief : Berakibat Pada Kinerja Pemprovsu ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara, Hj Meilizar Latief menilai terputusnya komunikasi diantara Gubsu dengan Wagubsu ini akan membuat banyak permasalahan di Sumut akan tidak terselesai dengan baik. "Kalau komunikasi terputus, hal-hal yang harus diselesaikan dengan segera bisa tidak terselesaikan dengan baik," kata Hj Meilizar Latief, di Gedung DPRD Sumut, Rabu (9/2). Misalnya, sebut Meilizar, adanya tarik menarik penempatan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ditetapkan oleh Gubsu tidak terealisasi. "Hal ini bisa berakibat sangat buruk bagi pemerintahan daerah, karena keberhasilan pemerintah daerah ini, terutama komunikasi. Semua organisasi, baik di pemerintahan, swasta maupun lembaga sosial dan masyarakat, yang diperlukan itu adalah komunikasi," ujarnya. Terputusnya komunikasi antara Gubsu dengan Wagubsu, ungkap Meilizar, dilihat dari banyaknya halhal yang tidak sinkron, seperti

Pameo dalam dunia politik, bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi, hanya kepentingan yang abadi memang ada benarnya. Saat kepentingan yang diusung sama, maka kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa menjadi sahabat. Kondisi itu kini terlihat pada Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara hasil pilihan masyarakat Sumatera Utara pada Pemilukada Gubernur 2008 silam.

S

INYALIR tidak lagi harmonis pasangan yang bernama Syampurno ini, mulai terlihat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menaikkan status Gusbu Symasul Arifin jadi tersangka dan ditahan atas dugaan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Langkat. Berbagai persoalan yang muncul kepermukaan, menjadi indikasi kuat, antara Gubsu dan Wagubsu, kini terjadi ’perang dingin’. Ketidak kompkaan Gubsu dan Wagubsu Gatot Pujo Nugroho ST, terasa semakin memanas dengan berbagai persoalan yang ada. Kondisi ini tentu mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat termasuk program pembangunan di Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumatera Utara, Budiman P Nadapdap,SE Gubsu dan Wagubsu tidak semestinya mempertontonkan ketidak harmonisan itu di kepada publik. Indikasi ketidak harmonisan itu dapat dilihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Sigit Pramono Asri. Sigit pernah mengatakan Wagub tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengetahui apapun yang dilakukan Gubsu Syamsul Arifin. Termasuk tentang Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur. Seolaholah tidak ada

Wagubsu di Provinsi Sumatera Utara. Pernyataan ini jelas menimbulkan tanda tanya kepada kita dari Fraksi PDI-P, mengapa hal ini terjadi. Untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, FPDI-P meminta DPRD Sumut menggunakan hak interplasi agar diketahui secara benar apa yang terjadi antara Gubsu dan Wagubsu. ”Melalui hak Interplasi akan jelas duduk persoalannya dan kita tidak tebak-tebak buah manggis,”kata Budiman. Indikasi lain ketidakharmonisan Gubsu dan Wagubsu terlihat dari keengganan Wagubsu melantik penjabat yang sebelumnya Surat Keputusannya telah ditanda tangani Gubsu. Misalnya SK Pelantikan pejabat definitif dan pejabat Plt (Pelaksana Tugas), Wargubsu enggan melantiknya tanpa alasan yang jelas. Untuk mengakhiri konflik ini, harus ada penjelasan yang terang benderang di forum yang resmi yakni hak interplasi. Melalui hak Interplasi diharapkan kondisi Pemerintah Provinsi yang hampir stagna dan mungkin akan kolep dapat diatasi. Dituturkan Budiman, saat ini menjenguk Gubsu Syamsul Arifin di Rumah Tanahan (rutan) Salemba, ”Pak Syamsul menyampaikan keluhannya bahwa Wagubsu tidak lagi mau membalas Short Massage Service (SMS/Pesan Pendek) yang dikirimnya, termasuk mengangkat telepon darinya”. Ini merupakan bukti kuat bahwa Gubsu dan Wagubsu

tidak lagi mesra seperti dulu. Saat wartawan KPK Pos mengkroscek permasalahan ini langsung kepada Ridwan, asisten pribadi Gatot Pujo Nugroho melalui telepon seluler, ia menyatakan disharmonis yang diraskan dan diberitakan dibeberapa media massa terlalu berlebihan. Secara aktifitas di Pemprovsu tidak ada perubahan apa-apa, koordinasi terus dilakukan Wagubsu kepada Gubsu di Salemba. Disebutkan Ridwan, Meskipun Gubsu berada di Rutan Salemba, namun secara prosedur administrasi kepemerintahan, Wagubsu tetap melaporkannya. Demikian juga mengenai kebijakan aktifitas pemerintahan. ”Jadi tidak benar kalau dinyatakan bahwa bapak tidak mau membalas sms atau telepon pak gubernur, selagi pak gubernur belum diputuskan oleh pak presiden untuk diganti, maka pak wakil gubernur akan tetap menjalankan semua kerja pemerintahan dibawah kordinasi gubernur. Ya kalaupun ada ketidak sepemahaman, hendaknya itu tidak dibesarbesarkan,”katanya. Di tempat terpisah, salah seorang PNS di Kantor Gubernur yang tidak mau disebutkan namanya ketika diwawancarai

mengatakan pada dasarnya persaingan antara gubernur dan wakil gubernur belum terasa pada aktifitas sehari-hari di Pemprovsu. Tapi bicara harmonisasi kepegawaian memang ada perseteruan, namun kondisinya belum terlalu berbahaya. Sebab SK pengangkatan yang sudah ditandatangani Gubsu, Pak Wagubsu tetap melantiknya. Seperti Jum’at kemarin, pak Wagubsu Melantik Walikota dan Wakil Walikota Tanung Balai. Termasuk berangkat ke Simalungun untuk melakukan kunjungan dan pelantikan pejabat pemerintahan. Kalau dinyatakan pak wagub tidak mau melaksanakan tugas keperintahan atas nama Gubernur Sumatera Utara juga tidak tepat. Kalau mengenai keterlibatan secara ide dan gagasan, mungkin benar, pak Wagubsu tidak dilibatkan. Itu mungkin persoalan jarak yang jauh antara gubernur dan pak wakil gubernur. ”Menurut saya, ini memang harus segera dimencarikan solusi, supaya issu yang berkembang tidak melebar kemana-mana,”kata PNS tersebut. Ketika persoalan ini ditanyakanD pada Plt Asisten IV Setda Pemprovsu, beliau tidak bersedia memberikan komentar. Ia hanya menegaskan, itu semua wewenang langsung Gubsu dan Wagubsu. ”Kalau kami diminta memberikan keterangan, itu sama artinya kami melangkahi kafasitas tersebut,” ungkap beliau. (TIE)

Hj Meilizar Latief dalam penentuan maupun penempatan kepala dinas, sudah ada SK tapi tidak dilantik. "Sikap ini mencerminkan komunikasi keduanya sejak awal tidak baik, tidak nyambung atau dapat dikatakan komunikasi itu satu arah, tidak dua arah, agar hasilnya baik untuk pemerintahan Sumatera Utara," kata Meilizar. Politisi Partai Demokrat Sumut ini meminta agar pejabat-pejabat di lingkungan Pemprovsu segera dilantik atau dilakukan pemili-han kembali, baik pemilihan dengan acuan yang baru atau dengan acuan yang sudah ada.(SBC)

Hj Nurjannah Ketua BKD DPRD Batubara BATUBARA – Ny. Hj Nurjannah melalui rapat paripurna terpilih menjadi ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Batubara. Rapat dilaksanakan digedung DPRD Batubara-Lima Puluh dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE dihadiri anggota DPRD, Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH, MM, Muspida, Asisten, Kadis, Badan, Bagian,Kantor, Camat. Nurjannah mengatakan terpilihnya ia sebagai ketua BKD, diharapkan anggota DPRD Batubara dapat meningkatkan kinerja, terutama kedisiplinan kehadiran. “Sebagai wakil rakyat kita harus bekerja maksimal demi menyahuti aspirasi masyarakat,”ucap ketua Partai Demokrat Batubara itu. Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE mengatakan BKD merupakan alat kelengkapan dewan yang harus dibentuk. Bertujuan melakukan pengawasan terhadap internal, kinerja anggota DPRD terutama kode etik. Anggota DPRD Batubara diharapkan bekerja lebih baik.

Jamaluddin: Rugikan Masyarakat FRAKSI Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (F-PD DPRD) Provinsi Sumatera Utara menilai, misskomunikasi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) antara Gubsu H Syamsul Arifin dengan Wagubsu Gator Pujo Nugroho bisa saja dikarenakan mengedepankan emosional maupun egonya. Tapi, kata Sekretaris F-PD DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jamaluddin Hasibuan, apakah mereka (Gubsu dan Wagubsu-red) tidak menyadari bahwa sikap mereka tersebut bisa merugikan

BKD DPRD Batubara terdiri dari ketua Ny Hj Nurjannah, Wakil ketua H.Sutan Sitompul, anggota Sahari Zakaria SH, Ahmad Badri dan H.Sabaruddin Lc.(stris).

Masukan Fraksi Semangat untuk Lebih Baik BATUBARA - Secara umum seluruh fraksifraksi mendukung kebijakan yang diambil untuk menentukan skala prioritas pembangunan Batubara, yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas kesehatan, revitalisasi pertanian, pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Semuanya ini akan menjadi darah segar memacu semangat kami untuk berbuat lebih baik membangun Batubara. Demikian dikatakan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili Sekdakab Drs H Sofyan MM pada rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa lalu. Hal itu disampaikan sebagai jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda APBD 2011. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Batubara Asmadinata Dalimunte dihadiri anggota DPRD Batubara, unsur Muspida, Kadis, Badan, Bagian, Kantor, Satuan, Camat.

masyarakat Sumatera Utara. "Salah satu bukti misskomunikasi tersebut dapat dilihat saat Rapat paripurna DPRD Sumut yang ditunda karena ketidakhadiran pimpinan Sumatera Utara," katanya di DPRD Sumut, Rabu (9/2). Kemudian, Jamaluddin Hasibuan ungkap Karena itu, Jamaluddin, terkendalanya

Untuk peningkatan kualitas pendidikan, dalam APBD 2011 dianggarkan sebesar 40,59% dari total APBD 2011 atau sebesar Rp549.565.992.663. “Dapat dijelaskan besarnya anggaran belanja SKPD Dinas Pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana serta menghasilkansiswahandaldanberdayasaing,”terangnya.(tris).

Fraksi Berjaya Harapkan Sektor Kelautan Jadi Prioritas BATUBARA - Fraksi Berjaya melalui juru bicara Rizky Aryetta SST mengatakan masalah kelautan dan perikanan harus jadi proritas pembangunan Batubara demi mewujudkan masyarakat sejahtera dan berjaya. Dalam R-APBD 2011, kami tidak melihat masalah kelautan dan perikanan diprioritaskan. Itu dikatakannya pada rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh,Senin lalu dalam pandangan fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2011. Pelaksanaan R-APBD 2011 hendaknya sesuai Prioritas Plafon Anggaran Sementra (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), secara efektif dan efisien memperhatikan azaz pemerataan dan keadilan.

pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprovsu. "Sehingga ada asumsi dari masyarakat maupun isu berkembang bahwa pengangkatan pejabat tersebut sesuai dengan transaksional, sudah ditentukan oleh pasar," kata Jamaluddin. ungkap

“Dalam KUA dan PPAS telah tertuang butir-butir kebijakan yang akan dilaksanakan dan dijadikan acuan pemerintah daerah menentukan pembangunan,”ucap politisi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).(tris)

LAKIP Harus Disampaikan Secara Faktual BATUBARA - Laporan Administerasi Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) harus disampaikan tepat waktu dan secara faktual. LAKIP sangat berguna dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Demikian dikatakan Kepala Bappeda Batubara Drs H Sudarto saat pembukaan rapat LAKIP di Aula Bupati Batubara-Lima Puluh, Rabu lalu, dihadiri Asisten, Kadis, Badan, Bagian,Kantor, Camat. LAKIP yang disampaikan merupakan hasil kerja 2010 dan penatapan kinerja (TAPKIN) 2011.“Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011,”ucapnya. Sementara anggota DPRD Batubara H Sabarudin Lc meminta setiap SKPD sampai ke tingkat terbawah melaporkan LAKIP dan TAPKIN secara faktual dan akuntabel agar lebih mudah menilai keberhasilan

Jamaluddin, F-PD DPRD Sumut mendorong agar Baperjakat berfungsi semaksimal mungkin dan harus dihargai sebagai sistem yang berlaku di dalam pemerintahan. "Sebab F-PD DPRD Sumut melihat di Sumatera Utara perlu penempatan orang sesuai dengan kemampuan dan jobnya, sesuai tupoksi masing-masing dan F-PD DPRD Sumut mengharapkan kepada Mendagri agar benarbenar punya tanggungjawab kepada Sumatera Utara, agar pemerintahan di Sumut tidak ngambang," kata Jamaluddin.(SBC)

kinerja aparatur.“Kita juga mengharapkan laporan yang terhimpun menjadi masukan study comperatif,”ucap politisi PKS ini.(tris).

Fraksi Andil Minta Dinkes Inventarisir Alkes BATUBARA - Program peningkatan kualitas kesehatan, kami harapkan Dinas Kesehatan menginventarisir alatalat kesehatan (alkes) pada instansi dimaksud agar diketahui berbagai macam alat yang layak atau tidak dioperasionalkan. Alat kesehatan yang sudah rusak diupayakan perbaikan dan yang masih baik supaya dipelihara dan difungsikan sebaik-baiknya. Hal ini dikatakan juru bicara Fraksi Amanah Nurani Keadilan (Andil) DPRD Batubara pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD Batubara 2011, baru-baru ini. Selain itu untuk revitalisasi pertanian diharapkan sarana dan prasarana irigasi yang rusak agar diperbaiki seperti irigasi pintu klep di desa Medang-Medang Deras, sehingga dapat dimanfaatkan petani. Alih fungsi lahan agar diawasi supaya pengurangan lahan pertanian dapat dihindari dan terjaminnya Batubara sebagai lumbung padi. Semua dapat dipertahankan manakala ketersediaan sarana dan prasarana dapat terjamin dengan baik.(tris)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

Menteri Agama Diagendakan Buka Musywil VI PPP Sumut MEDAN - Musyawarah Wilayah (Musywil) VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara dijadwalkan pada 25-26 Februari mendatang, di Asrama Haji Medan. Ketua Umum PPP Drs H Suryadharma Ali, M.Si yang juga Menteri Agama RI, direncanakan akan membuka secara resmi perhelatan Muswil VI tersebut. Ketua DPW PPP Sumut H Fadli Nurzal S.Ag didampingi Ketua Panitia Musywil VI Drs H Yulizar Parlagutan Lubis MPSi dan Sekretaris Panitia Aswan Jaya, SH menyampaikan itu kepada wartawan belum lama ini di Medan. Disebutkan Fadly, peserta Musywil VI akan diikuti sebanyak dari 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Se-Sumatera Utara. Berdasarkan amanah AD/ART serta pertunjuk organisasi, maka Muswil ini memiliki tiga agenda penting. Yakni mengevaluasi kinerja PPP selama lima tahun periode kepengurusan, menyusun dan menetapkan program kerja dan arah kebiljakan partai ke depan serta memilih dan menetapkan jajaran pengurus DPW PPP Sumut periode 2011-2016. “Inilah tiga agedan penting yang harus dituntaskan pada acara muswil nanti. Selain itu, tentu kita berharap lewat muswil ini akan muncul semangat baru yang akan mendorong seluruh elemen partai agar bekerja lebih keras. Sehingga PPP sebagai satu-satunya partai politik berazaskan Islam dapat bangkit bersama meraih kemanangan,”katanya. Sementara itu, Ketua panitia pelaksana Drs H Yulizar Parlagutan Lubis MPsi menjelaskan guna menyemarakkan musywil VI, panitia melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan social, tujuannya mendekatkan PPP pada ummat. Di antaranya tabligh akbar sekaligus memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1432 H. Jalan santai yang akan diikuti masyarakat berhadiah Umroh ke Tanah Suci Makkah serta hadiah manarik lainnya. Kemudian perlombaan menyanyikan Mars PPP dan lagu Indonesia Raya, pasar murah dan fogging di kawasan Kota Medan. "Muswil kali ini tidak hanya suksesi kepemimpinan, namun sebuah moment bahwa keberadaan PPP memang dirasakan masyarakat. Kita berjuang ujntuk umat tidak hanya jelang Pileh dan Pemilu, tetapi setiap saat,”kata Yulizar. Dibagian lain, Sekretaris Panitia Aswan Jaya menyatakan panitia juga menggelar Talk Show selama 10 hari bekerjasama dengan Radio Trijaya FM Medan. Pada acara Talk Show akan dihadirkan nara sumber dari ulama, akademisi, mahasiswa, pers dan aktivis perempuan. Ini dalam rangka PPP menerima suara umat berupa masukan sarana dan kritik. "PPP sebagai partai politik yang istiqomah pada azas Islam tentu memiliki peluang dan tantangan menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Nah bagaiman respon masyarakat melihat keberadaan PPP saat ini, itu akan lahir dalam diskusi melalui forum Talk Show tersebut,”ujar Aswan. (MH)

DAERAH

Pansus Angket Temui Pemko Medan, Mutasi MA dan Mabes Polri Besar-Besaran? BATUBARA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kab Batubara rencananya akan berangkat ke Jakarta menemui Mahkamah Agung (MA) dan Mabes Polri untuk meminta petunjuk dan mengambil langkah-langkah politik maupun hukum, terkait tindakan Wakil Bupati Batubara Drs H Gong Matua. Hal ini dikatakan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Batubara, Sahari SH, saat menerima ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Peduli Batubara (AMP-BB) di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh belum lama ini. Langkah-langkah yang dilakukan Pansus Hak Angket bekerja sesuai prosedur dan secara maksimal. Selanjutnya DPRD Batubara akan melakukan rapat paripurna dan terbuka untuk umum. Pansus Hak Angket telah bekerja ekstra memangil beberapa orang dan menemui berbagai pihak untuk diambil keterangannya.

Bahkan sampai saat ini Wabup Batubara telah tiga kali dilakukan pemanggilan, tetapi tidak hadir. Dalam melaksanakan tugas tidak sedikit hambatan dan rintangan yang kami dapati, tapi kami tetap bekerja sesuai aturan, tidak takut intervensi dari manapun. Kami berkeyakinan yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Berdirinya Batubara merupakan upaya keras dari seluruh elemen masyarakat, oleh karenanya kami tidak mau masyarakat saling mencurigai. Doakan dan ingatkan kami jika dalam mengambil langkah-langkah tidak berpihak pada masyarakat. Anggota DPRD Batubara yang tergabung dalam panitia angket terdiri ketua Sahari Zakaria SH, Ahmad Badri, Al Asyari, Suharto BA, Ahmad Mukhtas, Usman, Hamonangan Simatupang, H.Dazanul Fadli SHi, H.Sutan Sitompul, Efendi Tanjung, Drs Syahroni, Buyung, Suriyono ST,Syahrianto Damanik. AMP-BB melalui juru bicaranya Muhammad Ali Hata S.Sos, Rusli Nur Don, Samsul BB, Abdul Rajab Matondang, Hendri Simorangkir, Mahendra, Hasan menjelas-

kan langkah Wabup Batubara Drs H Gong Matua terindikasi sudah terlalu jauh menyimpang dari tupoksi. Bersikap arogansi dengan mengobok-obok pemerintahan dan membuat sistem pelayanan publik menjadi kacau balau. Seperti pemecatan kepala BKD, inspeksi mendadak yang tidak proporsional, memutuskan hubungan dengan Universitas Indonesia (UI). Untuk itu kami meminta DPRD Batubara mengeluarkan pernyataan politik secara resmi agar masyarakat tenang dan roda pembangunan berjalan. DPRD Batubara juga mengeluarkan rekomendasi meminta Mendagri mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap Wabup Batubara Drs H Gong Matua terkait terindikasi dugaan permasalahan penipuan dan penggelapan. Sebagaimana berita acara pemeriksaan di Polres Asahan tertanggal 14 September 2009. Kami ingatkan sekali lagi, DPRD Batubara tetap solid dan mendukung program Pemkab Batubara serta tidak terlibat dalam petualangan politik Drs H Gong Matua yang memperkeruh suasana. (TRIS).

(TIE/MH/BBS)

PJ WALIKOTA : T. Tinggi Masih Damai

Satgas Soksi Harus Kedepankan Karya STABAT - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab-Soksi) Langkat, H. Ngogesa Sitepu mengharapkan seluruh keanggotaan Soksi menjaga etika dan tanggungjawab serta selalu berbuat bagi kepentingan umum. “Keberadaan Satgas diharapkan lebih memacu Soksi mengedepankan karya di masyarakat, sehingga organisasi ini semakin diakui manfa’atannya, tidak saja internal tapi juga eksternal”, ujar Ngogesa Sitepu. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada pengukuhan Satgas Soksi Langkat di Bungalow PTPN II Maryke, Berastagi, Rabu (9/2). Soksi merupakan salah satu ormas yang ikut membidani kelahiran Partai Golkar sebut Ngogesa yang juga Bupati Langkat itu. Tentunya telah dewasa dan matang menyikapi perkembangan dan dinamika di masyarakat. Karenanya dengan keberagaman anggota yang terdiri dari unsur karyawan, buruh, pekerja, maupun pegawai pemerintah, Soksi harus membuat arah kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Karya dan kekaryaaan sebagai dasar kita berpikir dan bertindak”, seru Ngogesa. Mulai hari ini dan ke depan satgas yang dominan pembentukannya di area perkebunan-perkebunan pemerintah, agar lebih cerdas serta dapat menjaga nama besar Soksi. Sebelumnya Ketua Panitia, Adi Taslim menyatakan pembentukan Satgas Soksi dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan Soksi sekaligus menjaga aset perusahaan bagi kesejahteraan karyawan. (JUL)

MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap menyatakan benar akan melakukan mutasi. Sedikitnya ada 10 Kepala SKPD akan di mutasi yang dan akan diumumkan dalam pekan ini. Para pejabat yang akan dimutasi tidak hanya terbatas pada pejabat eselon II atau Kepala Dinas (Kadis), tetapi juga pejabat eselon III dan IV dari 21 dinas/ badan. ”Siapapun yang akan duduk di Pemko harus dapat meningkatkan kinerja, jadi kalau proses perombakan ini sedikit diundur-undur karena memang belum terjadwal dengan pasti, dan melalui peroses pertimbangan,” tutur Rahudman di sela-sela Car Free Day, di Jalan Sudirman Medan, Minggu lalu. Menurut salah seorang pejabat eslon IV yang ditemui KPK Pos, mengatakan seharusnya pelantikan pejabat yang dimutasi, itu dilaksanakan Jum’at (4/2) sesuai jadwal yang diagendakan Badan Kepegawaian Daerah BKD. Namun karena belum ada restu dari Gubernur Sumatera Utara, pelantikan dibatalkan. Padahal seluruh berkas sudah selesai disiapkan, namun berkas nama tersebut masih tertahan di Salemba. Kabarnya ada beberapa nama yang belum direstuai gubernur sehingga harus dirombak. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri mengakui bahwa benar akan terjadi perombakan pejabat eselon II dan IV. Ia juga membenarkan kalau Walikota dan Wakil Walikota Medan sedang berada di Jakarta. Sayangnya, Syaiful Bahri tidak bersedia menjelaskan apa tujuan kedua petinggi Kota Medan sama-sama berangkat ke Jakarta dan untuk menemui siapa. ”Kita lihat saja nanti, kalau memang benar akan terjadi mutasi besar-besaran, undangannya akan sampai ke semua SKPD dan semua lembaga yang di anggap perlu diundang,” tuturnya. Di terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Rismaria Hutabarat menyebutkan mutasi atau istilah penyegaran adalah hal biasa yang sering terjadi di kalangan pegawai negeri. Dan tidak ada yang mesti dikhawatirkan terkait perencanaan tersebut. "Itu hal biasa, namanya juga pegawai negeri, ya harus siap dimutasi. Saya pribadi tidak ada masalah dengan perencaan itu," ujarnya baru-baru ini di Medan, sembari mengatakan hal itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kepala Bagian Humas Pemko Medan Hanas Hasibuan terkejut dan mengaku tak tahu ketika ditanya soal isu pengangkatannya sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan menggantikan Rismaria Hutabarat. Dia pun menanggapinya dengan bercanda ketika menjawab pertanyaan Starberita tentang kebenaran isu tersebut melalui seluler, Kamis (10/2). "Tak tahu saya, sampai saat ini dia belum menerima pemberitahuan apapun terkait mutasi yang akan dilakukan Walikota Medan, Rahuddman Harahap, Jujur saya terkejut mendengarnya. Kalau ada sakit jantung mungkin sudah pingsan saya. Ada-ada saja itu isunya," ujarnya sambil tertawa. Namun, jika memang isu benar, Hanas siap menjalankan tugas barunya. Dia juga mengatakan, sebagai pelayan Walikota, Hanas, harus bisa dirotasi kemana pun. "Siap. Bahkan saya sangat siap untuk dirotasi dimana pun. Semua itukan usulan Pak Wali. Jadi saya oke-oke saja," jelas Hanas.

PETAKA - Sekretaris PDI-P Sergai menyerahkan petaka kepada Pengurus Anak Ranting Desa Siahap. (KPKPos/ARM)

Musran PDI-P Bintang Bayu Sukses SERGAI - Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musran) PDI-Perjuangan Bintang Bayu, Minggu (6/2) di Gedung Serba Guna Siahap yang dihadiri 253 peserta berlangsung sukses. Hadir Ketua DPC PDI-P Khairi Zulmi diwakili Sekretaris Pangihutan Sihombing SE, Anggota DPRD Fraksi PDIP, Elvi Yuliana Napitupulu A.Md, Ketua PAC PDIP Bintang Bayu Jumino serta Sekretarisnya Misnan Sucipto. Pangihutan dalam sambutannya menekankan kepada ratusan kader terkait hasil Kongres ke-3

PDIP di Bali tahun lalu. Kader harus memegang teguh lima mantap yakni mantap ideologi, organisasi, kader, program dan SDM. Kelima mantap ini dalam rangka membesarkan partai banteng moncong putih secara fokus dan tajam. Sehingga setiap kader mampu dan siap jadi permimpin baik, Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati bahkan Kepala Desa. “Kita harus rebut itu untuk memperjuangkan cita-cita bangsa dan partai demi menangkan Pileg, Pilpres dan pemilukada,”katanya. Jumino Ketua PAC PDI-

P Bintang Bayu, kepada KPK Pos mengatakan akan berupaya bersama kader lainya membesarkan partai dan merebut hati rakyat. Dari 19 desa, kita sudah melantik 15 ranting dan dari 46 dusun, 34 pengurus anak ranting juga sudah dilantik. Ini aset PDI-P yang akan tetap dibina dan rangkul untuk sama-sama membesarkan partai. “PDI-P yakin, pada Pemilu ke depan akan mendapat suara signifikan. Kita memiliki kader-kader militan dan kader yang panatik,”ujar Jumino optimis. (ARM)

TEBING TINGGI - Pj Walikota Tebingtinggi Drs. Eddy Syofian, MAP mengatakan, Tebing Tinggi saat ini masih damai. Itu tercipta karena tingginya tinggkat kedasaran masyarakat menciptakan suasana harmonis. Hal itu disampaikannya Pj Walikota dihadapan Keluarga Besar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tebingtinggi saat silatuhrahmi dan makam malam bersama memeriahkan malam Tahun Baru Imlek 2562 di Sekretariat PSMTI Jalan Badak, Kel Badak Bejuang Kec Tebingtinggi Kota, Minggu lalu. Tampak hadir Kadis Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga H Azhar Efendi Lubis, Kepala Badan Kesbang Linmas Zulkifli B Siregar, sejumlah tokoh masyarakat etnis Tionghoa dan undangan lainnya. Pj Walikota secara berulang mengatakan, Kota Tebingtinggi saat ini begitu damai. Kita bisa melihat saat perayaan malam tahun baru Imlek serta perayaan malam tahun baru 2011 begitu meriahnya.“Kegiatan seperti itu sudah bertahuntahun tak pernah dilaksanakan, jadi pantaslah jika Alm Gusdur disebut sebagai guru bangsa, karena Gusdur yang menciptakan Imlek sebagai hari besar nasional,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tebingtinggi, Bambang Santoso SH mengucapkan terimakasih atas kehadiran Walikota bersama rombongan.“Selain itu, kami juga merasa bahagia, atas gagasan dan ide Walikota telah membuat kegiatan pawai karnapal di malam tahun baru Imlek 2562 menciptakan suasana Tebingtinggi lebih meriah dan semarak”, kata Bambang. Etnis Tionghoa, kata Bambang, adalah suku asli Indonesia, jadi para generasi muda Tionghoa harus berjuang untuk membangun bangsa dan Negara. Kita lahir di Indonesia dan mati juga di negara kita Indonesia. “PSMTI Tebingtinggi akan mendukung program-program Walikota yang akan membuat malam seni antara pemuda-pemudi etnis Tionghoa dengan jajaran Pramuka yang ada di kota Tebingtinggi.(RS)

FKBB Desak Walikota Copot Kadishub

UCAPAN SELAMAT - Ketua Depicab SOKSI Kab Langkat H Ngogesa Sitepu memberikan ucapan selamat kepada Satgas Soksi, usai acara pengukuhan.(KPKPos/JUL)

SIBOLGA – Ratusan pengemudi becak bermotor yang bergabung dalam Forum Komunikasi Becak Bermotor (FKBB) melakukan unjukrasa ke kantor Walikota Sibolga, Selasa lalu. Mereka memprotes banyaknya beroperasi beca bermotor plat hitam mengakibatkan pendapatan menurun drastis. Dalam aksinya, anggota FKBB antara lain men-

desak Walikota Sibolga mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga karena dinilai telah melakukan pembohongan kepada para penaik becak bermotor. Pada tahun 2007 silam mengatakan tidak ada lagi pertambahan becak bermotor di Kota Sibolga. Tapi nyatanya, sekarang banyak becak bermotor plat hitam bak terbuka dan menggunakan sepeda motor jenis supra. “Dinas Perhubungan tidak pernah mampu menertibkannya”, ujar Ateng (35) salah seorang juru bicara FKBB.

Dalam orasinya, Ateng menyoroti lemahnya perhatian Pemko Sibolga terhadap penarik becak bermotor. Tuntutan serupa sudah pernah disampaikan pada 31 Januari lalu ke DPRD Sibolga, namun hingga kini tidak ada tindaklanjutnya. Pengunjuk rasa yang memacetkan arus lalu lintras seputaran komplek kantor walikota tersebut, juga meminta berdialog dengan Walikota sibolga Drs HM Syarti Hutahuruk, namun tidak berhasil karena walikota sedang melakukan inspeksi

mendadak (sidak) ke kantorkantor. Massa FKBB hanya ditemui Wakil Walikota Marudut Situmorang di depan gerbang utama. Mengetahui tuntutan pengunjuk rasa, Wakil Walikota Sibolga mengatakan akan melakukan rapat kordinasi dengan pihak terkait agar tindakan penertiban yang akan diambil tetap berdasarkan patokan hukum. “Dimohon agar anggota FKBB tetap menjaga kekondusifan Kota Sibolga,” pintanya. Saat wakil walikota memberikan pengarahan,

massa kembali meneriakkan “copot Kadis Perhubungan, Buang Kadis perhubungan’’. Namun Wakil Walikota tidak merespon dan Kadis Perhubungan Jr. Basar M, Sibarani yang berada persis disampingnya tidak berkata apa apa. Setelah pengunjuk rasa bubar, Wakil Walikota yang dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait desakan FKBB untuk mencopot Kadis Perhubungan mengatakan perlu diklarifikasi dan usulan tersebut akan jadi pertimbangan.(NAS)


KPK POS

10

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

KRIMINAL

SUMUT, NAD NASIONAL

Laporan Tak Ditindaklanjuti, Kadiskanla Pria Paruh Surati Polsek Lima Puluh Baya Cabuli BATUBARA – Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Batubara, Azwar Hamid mempertanyakan tindak lanjut penyidikan kasus tindakan premanisme yang dilakukan sekelompok pria. Mengendarai sebuah mobil, kelompok itu mendatangi dan menebar teror di kediaman sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya kediamanan Azwar. Pertanyaan tindak lanjut penyidikan disampaikan Azwar dengan menyurati Polsek Lima Puluh. ''Surat tanggal 8 Februari 2011 itu ditujukan kepada Kapolsek Lima Puluh yang isinya mohon perlindungan dan tindak lanjut dari laporan disampaikan,'' kata Azwar kepada wartawan, Selasa pekan lalu. Azwar mengungkapkan hal itu dilakukan demi hukum. Ditambahkannya, peristiwa yang terjadi 2010, hingga kini belum terungkap siapa pelaku. Mes\ki pun, sebut Azwar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Asahan Sektor Lima Puluh mengirimkan keterangan tindak lanjut penyelidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Laporan, No:B/70/XII/2010 Reskrim tanggal 11 Desember 2010. Tindakan premanisme itu, berlangsung 8 Desember 2010. Azwar didatangi sekelompok lelaki dengan mengunakan mobil, pada malam hari. Kedatangan pria itu diduga berkaitan dengan isi spanduk pada unjuk rasa yang dilakukan kalangan PNS di DPRD Batubara. Ketika didatangi, dirinya sempat berdebat dengan kelompok lelaki, dan melaporkan kejadian itu kepada Polsek Lima Puluh. Kapolsek Lima Puluh, AKP Bambang Rubianto mengatakan akan mempelajari kasus tersebut, dan berkomitmen menindak lanjuti. ''Saya baru bertugas di sini dan akan mempelajari dahulu. Jika ditemukan belum cukup unsure, kita upayakan memenuhi karena perbuatan maupun saksi sudah ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berkasnya sudah dilimpahkan,'' janji Bambang. Disinggung delik hukum perbuatan tersangka mengarah Pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara.(TRIS)

LP2KHN : Kinerja Polantas Asahan Mengecewakan KISARAN – Sejatinya, Undang-Undang No22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dimaksud sebagai hasil analisis dari pada UU sebelumnya, dianggap dapat lebih berpotensi serta lebih berperan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu intas dan angkutan jalan. Namun, penerapan UU tersebut khususnya di Kabupaten Asahan dianggap tak berjalan. Hal itu disampaikan Ketua DPC Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan Dan Harta Negara (LP2KHN) Kabupaten Asahan, Dorman Silitonga. Hasil investigasi timnya terkait pasca berlakunya UU No. 22 /

2009, belum diterapkan oleh Kepolisian Resor Asahan. Sebagaimana di pusat Kota Kisaran, tidak terkecuali bahwa seluruh jenis truk melakukan aktivitas tanpa enggan melanggar ketentuan hukum. Pelanggaran itu, sebut Dorman, terkait dengan Pasal 162, soal bongkar muat, pasal 19 tentang kelas ruas jalan, dan pasal lainnya yang ternyata tak ditegakkan oleh Kepolisian Lalulintas. DPC. LP2KHN Asahan berharap untuk keutuhan dan terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan serta guna untuk pencapaian perwujudan tertib lalu lintas, Kapolres Asahan agar memerintahkan jajarannya untuk menindak truk yang melanggar ketentuan UU. (TIM)

Balita

AEKKANOPAN - Sebut saja Melati (4) warga Pulo Gombut, Desa Sukarame Baru Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Balita ini bernasib malang, akibat perbuatan pria paruh baya, SS alias Opung Kommen (55), tak lain tetangganya. Melati menjadi sasaran hawa nafsu Opung. Tindakan amoral itu dilakukan Opung di kamar mandi rumahnya. Beruntung, pihak Polsek Kualuhhulu kini berhasil mengamankan dan memproses Opung atas tindakannya. Sumber di Mapolsek Kualuhhulu, menyebutkan, kasus pencabulan itu terungkap saat ibu Melati, Salam Br Hombing, melihat anaknya Melati makan agar-agar di Pulo Gombut. Saat itu ibunya menanyakan dari mana asal makanan tersebut. Mendapat pertanyaan itu, Melati dengan polos mengatakan agar-agar diberi Opung Kommen yang sebelum diberi makanan agar-agar, anak balita itu mengatakan mereka baru cewek-cewekan di kamar mandi Opung Kommen. Saat cewek-cewekan di kamar mandi itulah pria kurus itu melampiaskan nafsu bejatnya. Beberapa jam setelah mendengar pengakuan putrinya, ibunya memandikan anaknya dan saat dimandikan Melati meringis kesakitan dan katanya kemaluannya pedih. Mendengar pengakuan anaknya, Salam amembuat pengaduan ke Polsek Kualuhhulu di Aekkanopan. Kapolsek Kualuhhulu AKP Arifin Marpaung kepada KPK POS, mengungkapkan, SS telah ditangkap dengan dugaan pencabulan anak. Sedangkan korbam telah divisum di RSUD Labura di Aekkanopan, proses penyelidikan kepada SS, tersangka kini mendekam dalam sel tahanan Polres Labuhanbatu.(RPJ)

HMI Tuding Dinas PU Bohong Soal Penertiban Penambang Liar PANYABUNGAN – Penertiban penambang liar oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi berbohong di Kecamatan Batang Natal, diragukan telah dilakukan. Instansi terkait dituding berbohong dengan menyatakan telah melakukan penertiban terhadap para penambang liar itu. Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Energi, enggan memberikan keterangan rinci soal penertiban yang telah dilakukan. Kadis PU, Pertambangan dan Energi yang dikonfirmasi tertulis KPK Pos, tak merinci jelas soal penertiban. Konfirmasi yang dilayangkanKPK Pos, hanya dijawab secara ringkas. Dengan menyebutkan, penertiban sudah dilakukan dan telah menggunakan anggaran sebe-

sar Rp 13 juta. Sementara sisa anggaran, disebutkan berjumlah Rp 35 juta, dianggap sebagai sisa mati anggaran. Pengakuan pihak dinas itu disangkal HMI cabang Panyabungan. Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPTD ) HMI cabang Mandailing Natal, Hendri Yaser Nasution menegaskan, fakta yang ada, penambang liar masih beroprasi. ”Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Cq Kadis PU Pertambangan Dan Energi Kabupaten Madina agar memberikan tindakan atau melakukan penertiban para penambang yang tidak memilki ijin di wilayah Kecamatan Batang Natal, karena hingga saat ini para penambang tersebut masih saja melakukan aktivitasnya sehing-

ga masyarakat yang berada di hilir sungai Batang Natal tidak dapat memanfaatkan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Hendri. Ditambahkannya, setidaknya Pemda Madina menyosialisasikan agar para penambang tersebut tidak membuat tercemarnya sungai Batang Natal. Diungkapkan, untuk penertiban penambang liar, telah dialokasikan dana kegiatan itu. Namun, kenyataan di lapangan aktivitas penambangan liar masih berlangsung. Dan parahnya, kegiatan ilegal itu sama sekali tak mendapatkan perhatian serius pihak berwenang. Kepolisian dan Kejaksaan didesak mengusut penggunaan anggaran penertiban penambangan liar. (TH )

Inilah hasil penemuan ilegal logging diduga diback-up oknum tentara dan LSM.

OknumTentara dan LSM Diduga Bekingi Pembalakan Liar ACEH TAMIANG – Aksi pembalakkan liar di Kabupaten Aceh Tamiang, diantaranya di Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Sekerak dan beberapa kecamatan lain, hingga saat ini terus berlangsung. Aksi penebangan pohon secara ilegal itu, anehnya tak mendapati tindakan dari aparat yang berwenang. Akibatnya, areal di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), kini makin kritis karena ulah para pembalak. Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiang dituding bermain mata dengan aksi para pembalak. Buktinya, hingga kini Dishutbun Aceh Tamiang tak bereaksi dengan aksi ilegal loging tersebut. Pada hal, Dishutbun atas instruksi Bupati Aceh Tamiang Abdul Latief, pada n September 2010, telah membentuk Tim Ilegal Loging. Kecaman terhadap Dishutbun itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembah Tari, Sayed Zainal kepada wartawan. “Kita sudah pernah mengajukan untuk mengadakan rapat dan turun ke lapangan guna upaya evaluasi dan investigasi kepada Dishutbun Kabupaten Aceh Tamiang, namun tidak ada realisasinya. Apalagi sekarang sudah enam bulan Tim ilegal loging belum melakukan gebrakan/ aksi ke lapangan,” tegas Sayed. Hasil temuan di lapangan, Sebut

Sayed, ada beberapa titik lokasi perambahan hutan dilakukan secara terang-terangan. Perambahan dilakukan masyarakat dengan alasan pembukaan lahan baru. Aksi masyarakat ini, kata Sayed, menandakan bahwa Tim Ilegal Loging Dishutbun sama sekali tidak bekerja. Temuan di lapang juga mengungkap aksi ilegal loging diduga dibekingi tentara dan oknum LSM. “Dalam investigasi dan temuan di lapangan, kasus pembalakan liar tersebut dilakukan oleh masyarakat dilindungi oleh oknum TNI dan oknum LSM yang secara nyata dan sah bekerjasama melakukan perlindungan (back-up),” ujar Sayed. Didapat, oknum LSM GPR, berinisial P mengawal sampai keperbatasan Sumatera Utara, kayu hasil ilegal. Selanjutnya kayu dijual pada cukong di Medan. Pengawalan yang dilakukan oleh oknum LSM menggunakan truck berwarna merah BK 8300 XP hingga ke perbatasan Sumatera Utara, diduga milik salah seorang pengusaha kilang kayu, LMNSP. Di tempat terpisah, tim investigasi berhasil menemukan beberapa warga masyarakat melakukan penebangan liar dengan dalih kayu gelondongan ini sudah dibeli oleh oknum TNI Marinir Tangkah Lagan dengan Mobil Truck BL 8667 UL dan BL 8738 UA, kayu diangkut menuju Sumatera Utara. Aksi ilegal loging yang mengatasnamakan masyarakat, menggunakan kedok ijin hutan rakyat, sebagai modus operandi guna melegalisasi pembalakan liar. Perambah hutan

dimulai dari proses administrasi pemohon sampai pembelahan di kilang Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, sampai pada pendistribusian penjualan ke Medan, dengan jalur angkutan darat. Lokasi Kampung (perladangan) di luar kawasan Hutan dengan alasan hak milik yang telah memiliki Sertifikat. Namun praktiknya, disalah gunakan untuk lokasi penebangan lain. “Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiang dinilai sudah terlalu banyak ‘bermain’ dan alpa dalam menjalankan tugas, sehingga leading sector bidang kehutanan tersebut semakin tersudut. Berbagai surat ijin pemanfaatan kayu hutan hak (IPKHH), hanya sebatas di belakang meja bukan hasil peninjauan di lapangan,” ujar Sayed. Ditambahkannya lagi, sejak Juli hingga Desember 2010, LSM Lembah Tari mencatat 14 surat IPKHH, 80 persennya merupakan surat fiktif, Sebab kayu yang dibelah di panglong Kota Lintang – Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan kayu yang berasal dari hutan Aceh Timur bukan Aceh Tamiang dengan memanfaatkan surat IPKHH Aceh Tamiang, ini penyimpangan administrasi dan penggelapan ijin. “Efeknya disamping merugikan negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak diperoleh dari sektor ini. Bagaimana mau meningkatkan PAD, orang yang ditempatkan sebagai Kepala Dishutbun Aceh Tamiang saja sudah bermental kotor,” tegas Sayed. (BSO)

Polda Riau Sita 2 Ekskapator PT HH UJUNGTANJUNG – Polda Riau mengamankan dua ekskapator milik PT HH. Perusahaan tersebut sebelumnya dilaporkan petani dari Dusun Impah Sei Damar, Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Diduga PT. HH merambah hutan dan mengalihfungsikan hutan. Merespon laporan petani, Polda Riau, Rabu pekan lalu, menyita dua alat berat milik perusahaan, dan memasang garis polisi (police line) di lokasi kejadian. Beberapa petani menyebutkan, perusahaan, PT HH, diduga telah merusak kawasan hutan seluas 7.000 hektar. Areal itu diyakini akan dijadikan kawasan perkebunan. Pada hal, perusahaan diyakini warga belum mengantongi izin pembukaan lahan perkebunan sawit dari Kementerian Kehutanan, dan t HGU

dari BPN Pusat. Masyarakat berharap agar pelaku pengrusakan hutan di kawasan Impah ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, membuktikan laporan warga, tim dari Polda Riau turun ke TKP. Hanya saja, tim tidak menemukan alat berat tersebut. Menurut warga, kabarnya kedatangan Polda Riau, telah tercium pihak perusahaan, sehingga alat berat yang sedianya bekerja di lokasi disembunyikan. Sumber tersebut juga menyatakan, tertangkapnya alat berat milik PT HH pada saat alat berat tersebut bekerja. Dengan aktivitas itu, warga kembali menghubungi pihak kepolisian. Hasilnya, tim Polda Riau langsung merespon dan turun kembali ke lokasi. “Sayangnya operator alat berat tersebut keburu lari ke hutan. Namun

sebagai barang bukti 2 unit alat berat disita polisi,” kata sumber. Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit di kawasan Impah sudah berlangsung sejak lama, namun tidak pernah mendapatkan tindakan apapun dari pihak berwenang. Kepala Dinas Kehutanan Rohil, Tukiman Marto saat dikonfirmasi KPK Pos, menegaskan, belum ada satu pun perusahaan mendapat izin pembukaan perkebunan di kawasan Impah Desa Ujung Tanjung termasuk PT. HH. Ironisnya, kendati diketahui bahwa PT. HH belum mengantongi izin pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit di areal hutan Impah, Pemkab Rohil terkesan membiarkan aktivitas perusahaan itu. Akibatnya, seluas 7.000 hektar kawasan hutan Impah Sei Damar, gundul. (PUR)

Skandal Seks Oknum Dewan, Korban Dijanjikan PNS PANYABUNGAN – Djakfar Siddik, anggota DPRD Mandailing Natal, diduga telah mencabuli, NHH, 23 tahun, penduduk Desa Sihepeng, dijanjikan akan menjadi PNS. NHH, pegawai honor di lingkungan Pemkab Madina, mengaku menerima uang Rp 2,5 juta dari Djakfar Siddik Nasution. Hal itu diungkapkan oleh saudara korban Ismed Harahap saat dihubungi wartawan, Rabu pekan lalu. Ismed menjelaskan bahwa benar NHH mengadukan peristiwa yang dia alami kepada

keluarganya, sekitar 3 bulan lalu. Diungkapkannya, korban dibawa oleh Djakfar Siddik Nasution ke salah satu hotel di Medan. Usai kejadian itu, tutu Ismed, Djakfar pernah menjanjikan NHH PNS. “Pasalnya yang memasukkan korban sebagai pegawai honor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Djakfar sendiri. Dia baru saja bekerja sebagai honor di BPBD sekitar sebulan sebelum kejadian,” ujar Ismed. Janji akan dijadikan PNS, diimingkan Djakfar setelah pencabulan dilakukan. “Djakfar

juga sempat menjanjikan NHH diluluskan menajdi PNS dan supaya tidak diberitahukan kejadian itu kepada orang lain, kemudian dia juga memberikan uang sebesar Rp 2,5 juta kepada Mimah untuk pergi ke Jakarta supaya menutupi kejadian ini,” terang Ismed. Disinggung mengenai pembantahan Djakfar tak ada melakukan perbuatan atau tindakan itu dan menuding korban hanya untuk memeras dia dan mengatakan bahwa kejadian itu fitnah, Ismed tak terima dan

mengatakan bahwa pihak keluarga Djakfar telah pernah mendatangi pihak korban untuk meminta damai, namun ketika itu pihak korban tak menerima perdamaian itu mereka. ”Dari segi mana dia bilang kami memeras bahkan keluarganya pernah mendatangi keluarga kami untuk berdamai tapi keluarga sepakat untuk tak menerima itu, dan saat ini akibat rasa malu yang ditanggung oleh korban sejak kejadian itu terbongkar dia memilih untuk tak bekerja lagi dan dia telah

berada di Medan,” tutur Ismed. Dijelaskannya lagi, bahwa beberapa waktu setelah kejadian itu, Djakfar sempat mengaku kepada Ismed bahwa ia benar bersama Mimah di dalam kamar sebuah hotel. Namun, Djakfar mengaku hanya mandi saja dengan korban. ”Ada pesan singkat Djakfar (SMS) dia katakan kalau dia bersama korban di kamar hotel itu hanya sekedar mandi saja,” katanya. Ketua Badan Kehormatan DPRD Madina, Sariful Sarling Lubis saat dihubungi wartawan

melalui telepon selulernya, mengaku belum menerima laporan pengaduan terkait kasus Djakfar Siddik Nasution. Sariful juga satu fraksi dengan Djakfar (F Golkar) mengaku mengetahui dugaan pencabulan itu dari media massa. ”Kita di BKD belum menerima laporan atau pengaduan soal kasus ini, dan kita ketahui baru dari media dan isu saja. Dan kalau tak ada laporan masuk kita tak bisa memproses saudara Djakfar, dan dari fraksi sendiri akan kita musyawarahkan dulu,” katanya. (TH)


11

KPK POS E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

Johan Syahputra Diculik Tiga OTK Bersenjata Tajam MEDAN - Johan Syahputra, 28 tahun, warga Jalan Melati Batang Kuis, diculik tiga Orang Tak Dikenal (OTK) dari rumah Raja Nasution, di kawasan Batang Kuis, merupakan pengurus KNPI Deliserdang. Korban dibawa paksa ke kawasan Pasar VII Tembung lalu, dipukuli dan dibacok. Akibatnya, tangan sebelah kiri terluka hingga menderita 18 jahitan dan bagian wajah luka memar. Peristiwa penculikan dan penganiayaan itu sendiri telah dilaporkan korban ke Polresta Medan, Kamis pekan lalu. Polisi masih menyelidiki kasus itu. Korban kepada sejumlah wartawan di Mapolresta Medan, mengatakan, peristiwa penculikan dan penganiayaan terhadap dirinya terjadi, Rabu siang sekira pukul 13.00 WIB, pekan lalu. Saat itu, korban sedang menjaga rumah Raja Nasution. Malam sebelumnya, rumah tersebut dilempari oleh orang tak dikenal. Bersamaan itu juga, temannya Iyan menyuruh korban menjumpai tiga orang pria yang sedang berada tidak jauh dari rumah Raja Nasution. Tanpa curiga, korban mendatangi ketiga pria tak dikenal itu. Kemudian dua tersangka memaksa korban naik ke sepeda motor yang dikemudikan tersangka. Dengan posisi duduk di tengah korban pergi bersama tersangka. Sedangkan seorang tersangka lagi dengan mengendarai sepeda motor mengikuti dari belakang. Setibanya dikawasan Perladangan Pasar VII Tembung, tersangka menghentikan sepeda motornya. Begitu turun dari sepeda motor para tersangka mengeluarkan senjata tajam celurit dan parang. Bahkan seorang dari tiga tersangka meneriaki bunuh korban. Lantas, dua tersangka memukuli korban hingga babakbelur. Tak sampai di situ saja, para tersangka membacok tangan korban hingga nyaris putus. Korban berusaha untuk mengelak hingga masuk parit. Kemudian korban berlari mengikuti ujung parit hingga menjerit minta tolong. Sedangkan para tersangka terus mengejar korban. Untung saja korban menemukan warga di ujung parit, sehingga nyawa korban berhasil diselamatkan warga. Sehingga korban dalam kondisi berlumuran darah langsung diangkat warga dari dalam parit. Sedangkan para tersangka begitu melihat warga langsung melarikan diri. Warga pun segera melarikan korban ker umah sakit terdekat, untuk mendapatkan perawatan intensif. Usai mendapat perawatan, keesokkan harinya, korban mengadukan kejadian penganiayaan disertai penculikan itu kePolresta Medan. Wakasat Reskrim Polresta Medan, AKP Ruruh Wicaksono mengaku belum menerima laporan tersebut. "Nanti saya cek dulu,"ungkapnya. (S.EDHI)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

Ibu Kasek Bersuami Dua RANTAUPRAPAT - Kalau sudah cinta yang datang dan menggebu-gebu, dapat mengalahkan segalanya. Apalagi nafsu berbicara. Seperti kelakuan M br R, Kepala Sekolah SDN 12138 Aek Tapa Rantauprapat. M br R menurut suaminya, memiliki suami lain selain dia, atau poliandri. Hal itu diungkapkan P Siregar kepada wartawan, Minggu pekan lalu. Menurut Sirega,r bahwa M br R belum pernah diceraikannya, tiba-tiba dia dapat khabar bahwa M br R sudah melangsungkan pernikahan dengan AR, warga Kecamatan Silangkitan. Herannya lagi, mereka masih melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, padahal M br R sudah menikah dengan orang lain dan itu diketahuinya akhir-akhir ini dan ia langsung mempertanyakan hal itu kepada M br R. Bukan penjelasan yang didapat malah caci-maki dan tamparan serta pukulan yang diterima, dan hal itu telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu. Perlakuan M br R ini sudah memang bukan kali ini saja, dengan suami pertamanya juga dia diduga sudah sering selingkuh dan selanjutnya mengadakan gugatan cerai pada ZHR, suami pertamanya, ke Pengadilan Agama Rantau-

prapat. Setelah diraupnya harta bendanya, dan menghasilkan tiga anak. Anehnya di dalam surat cerainya, status M br R ini bukanlah PNS tetapi berdagang, padahal dia PNS dan sebagai guru, kala itu. Saat menjanda M br R sudah menjadi bahan pergunjingan masyarakat dan sering mengganggu suami orang dan malah merebut P Siregar menjadi suaminya, dan menikah secara siri di Kecamatan Marbau. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan tuan kadhi, M Nurdin, dengan saksi Samin dan Misno, pernikahan digelas 5 Januari 2005. Ironisnya, M br R malah kawin lagi, padahal statusnya dengan Siregar masih tetap suamiistri. Tindakan M br R, dianggap tindakan yang diluar batas manusiawi. P. Siregar merasa dipermainkan dan dipermalukan oleh M br R. Selain perbua-

tannya di sekolah, pernikahan yang dilakukan M br R, dinilai M br R sudah merasa jemu setelah menguras harta benda P. Siregar, dan kini mungkin tidak ada yang dapat diandalkan lagi karena berbagai keperluannya sudah didapatkannya dari P. Siregar, sehingga sekarang dianya menggaet AR pengusaha kilang batu. M br R yang kerap mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) ini dengan teganya menelantarkan buah cinta dan hatinya dengan suami pertamanya ZHR dan kini melakukan perlakuan yang tidak sepantasnya lagi sebagai seorang pendidik dan abdi Negara yang semestinya taat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Terkait hal itu Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Drs. Iskandar yang di konfirmasi mengaku sudah mengetahui kejadian itu. "Hal itu sudah kita ketahui, dan kini kita masih melakukan penyelidikan dan kalau terbukti kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan dengan tegas, dan hal itu Bupati juga sudah tahu," katanya. (HAH).

Maling Motor Dihajar Massa AEKKANOPAN - Umur remaja ini memang masih seusia jagung, namun nyalinya udah segede gunung. Betapa tidak di tengah keramaian orang yang lagi asik nongkrong di warung, siang bolong, di Jalan Sudirman, Aekkanopan, Rabu pekan lalu, ia nekat mencuri sepeda motor. Aksi ini pun dipergoki massa. Akibatnya, Ramadhan, 15 tahun, menjadi bulanbulanan massa. Warga yang menangkap basah tersangka, tak lagi dapat menahan emosinya. Pukulan, tendangan bertubi-tubi ke arah tersangka. Beruntung, petugas cepat datang dan langsung memboyong tersangka ke Mapolsek Kualuhhulu. Ditemui di ruangan pemeriksaan, Ramadhan membantah dituding mencuri. "Saya tidak pernah mencuri sepeda motor, Pak.Saya tidak pandai menggunakannya," kau Ramadhan. Pengakuan itu dimentahkan bukti yang ditunjukkan penyidik. Kepada Ramadhan, polisi menunjukkan beberapa kasus pencurian. Diantaranya, Ramadhan mengaku sebagai pelakunya. Kapolsek Kualuhhulu AKP Arifin Marpanung mengatakan Ramadhan tersangka pencurian i sepeda motor jenis Honda Revo, BK 5850 XQ. Kini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polsek Kualuhulu. (RPJ)

Diduga Jadi Makelar PNS MEDAN - Dua pria warga Medan masing-masing Maradona Sitompul (25), warga Jalan Sutomo No.11 Medan, dan Ribon (38) warga Jalan Tapian Nauli No 14 Sudi Rejo Kecamatan Medan Kota kehilangan uang sebesar Rp15 juta. Uang itu diserahkan Kepala Sub Bagian Pembina PPNS Biro Hukum Pemprovsu, Abdul Hakim Tanjung, menjanjikan keduanya lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, janji ternyata tak terbukti, keduanya gagal sebagai PNS. Kepada wartawan, Kamis pekan lalu, Maradona mengaku kecewa dengan Abdul. Hingga kasus itu pun digulirkan ke Polresta Medan. "Kami sangat kecewa, bang, uang sebanyak Rp 15 juta sudah kami setor sebagai uang untuk lulus PNS, namun hingga sekarang pertanggung jawaban dari Abdul Hakim tak ada sama sekali," ujarnya setelah membuat laporan pengaduan di Mapolresta Medan. Dikatakannya, peristiwa terjadi pada September 2010. Dirinya dan rekannya dikenalkan oleh Zulkifli (25), warga Jalan Karya Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, kepada terlapor Abdul Hakim di Jalan Baru No.1 Kecamatan Medan Barat. Dalam pertemuan itu, terlapor menegaskan mampu meloloskan dalam CPNS, dengan biaya imbalan Rp 80 juta. "Kami pun yakin dengan sosok pelaku yang merupakan pegawai di Pemprovsu, sehingga saat dirinya meminta Rp.5 juta, kami pun langsung menyanggupi dan Rp.10 juta yang diminta lagi langsung kami transper ke rekeningnya," katanya. Maradona menyampaikan setelah mentransfer uang, beberapa hari berikutnya, dirinya dan rekannya mencoba menghubungi pelaku. Namun, tidak ada jawaban dari pelaku hingga saat ini. "Kita sudah berupaya menghubunginya untuk menanyakan kelanjutan proses perekrutan PNS tersebut. Namun, kita tak kunjung mendapat laporan, di sms pun tidak dibalas hingga sekarang," sesalnya. Wakasat Reskrim Polresta Medan AKP Ruruh Wicaksono SH menyampaikan kepolisian telah menerima laporan korban pengaduan penipuan oknum PNS tersebut. Dan, dirinya berjanji akan menindak lanjuti dan menyelidiki kasus penipuan ini. (S.EDHI)

KRIMINALISASI KASUS - Dua mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pembebasan Leziardi (Sampel) berunjukrasa menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan di Polres Sambas, di Bundaran Digulis, Pontianak, Kalbar, Rabu (2/2). Mereka menilai penahanan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Leziardi, merupakan rekayasa dan sarat akan kriminalisasi kasus.

Pedagang Emas Sukaramai Prapidkan Kapolresta Medan MEDAN - Merasa hasil penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim Polresta Medan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Pedagang emas di Pasar Sukaramai, Rusdi Faisal Nasution ( 36) warga Jalan AR Hakim Medan, melalui kuasa hukumnya Wondi H Siregar SH memprapradilankan Kapolresta Medan, Kombes Tagam Sinaga ke Pengadilan. Rusdi didampingi kuasa hukum Wondi H Siregar SH di ruang kerjannya di Jalan Kolonel Sugiono Medan, mengatakan, alasan memprapidkan Kapolresta Medan dengan No. 03/prapid/2011/ PN-MDN, dikarenakan hasil penyelidikan kasus kliennya, melaporkan (camat) Sofyan ke Mapolresta Medan tidak sesuai dengan fakta hukum. Ironisnya, Polresta Medan tidak maunya merespon surat somasi yang pernah dilayangkan untuk Kapoldasu dan Kapolresta Medan agar mau kembali menindak lanjuti laporan pengaduan kliennya tersebut. Somasi dilakukan setelah menerima pemberita-

huan perkembangan penyidikan. "Kami sudah layangkan surat agar Kapoldasu dan Kapolresta Medan mau kembali menindak lanjuti kasus ini. Akan tetapi sampai sekarang ini kami merasa polisi tidak mau menindak lanjutinya, makanya Kapolresta Medan kami prapidkan," kata Wondi. Dalam kesempatan itu, Wondi menerangkan jika ditilik secara hukum, pengaduan itu sudah memenuhi unsur Pasal 335, Pasal 310. Bahkan polisi juga harus menyertakan pasal 421 Jo Pasal 55 serta pasal 266 KHUPidana. Dalam konteks pengejawantahan butir-butir pasal 4 Jo pasal 5 UU No 2 Tahun tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih serta dalam mendukung program 100 hari Kapolri. Maka seyogiayanya, pihak penyidik yang menangani kasus dugaan peristiwa pidana yang melibatkan pejabat Camat Medan Area ini haruslah memperhatikan bukti-bukti surat

yang ada baik yang dimajukan oleh saksi pelapor, terlapor ataupun pihakpihak yang terkait dengan kasus ini. Sekedar mengingtkan kembali, kasus perseteruannya dengan Camat Medan Area, Sofyan, ini berawal Januari 2010 lalu. Di mana korban telah melaporkan permasalahan mengenai PKL yang berjualan tepat di depan toko emas miliknya di Jalan AR Hakim Medan. Dengan keberadaan PKL tersebut telah mengganggu dan mempengaruhi bisnisnya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dirinya kemudian mengadukan dan menyampaikan kasusnya kepada instansi Pemko Medan melalui pihak Kecamatan. Namun, tidak mendapatkan respon. Pad a6 Juni, korban mendapatkan surat pernyataan PKL, isinya terkesan melegalisasikan keberadaan pedagang. Surat itu dibantah oleh Rusdi, mengaku sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada para PKL. (S.EDHI)

DIDUGA LEPAS PEJUDI

FPI Sumut: Copot Kapolresta Medan MEDAN - Front Pembela Islam ( FPI) Sumatera Utara meminta Kepala Polri mencopot Kepala Resor Kota Medan, Komisaris Besar Tagam Sinaga dari jabatannya. Alasan desakkan pencopotan, Tagam dinilai tak mampu memberantas praktik perjudian di Kota Medan dan sekitarnya, wilayah hukum Polresta Medan. Pada hal, FPI Sumut mengingatkan bahwa kasus judi dan praktik judi merupakan prioritas kerja 100 hari Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Ironisnya, para tersangka judi yang digeruduk FPI dari kawasan Komplek Asia Mega Mas dan Yanglim Plaza, dituding dibiarkan, tidak diproses secara hukum. "Kombes Tagam Sinaga harus dicopot dari jabatannya karena sudah tidak komit serta kami anggap tidak mampu menjalankan tugasnya," ujar Ketua FPI Sumut, Darma Bhakti Ginting didampingi Sekretaris FPI Sumut, M Iqbal Daulay kepada wartawan di kantornya Jalan Damar Medan, Kamis pekan lalu. Dikatakanya, pihaknya merasa kesal terhadap Kapolresta Medan yang tidak komit dalam pemberantasan judi. Indikasi itu, sebut Darma, dengan dilepaskannya para tersangka judi. Tindakan itu, sambung Darma, mengindikasikan Kapolresta Medan telah melakukan pembohongan publik. "Hal ini dapat dilihat dari tidak ditahannya para pemain judi dan pemilik judi yang kemarin ditangkap dari kawasan Asia Medan Mas, dan Yanglim Plaza. Kapolresta Medan tidak komit," tegasnya. Sekretaris FPI Sumut, M Iqbal Daulay, menyatakan, FPI akan mengirimkan surat ke Kompolnas atas kinerja Kapolresta Medan yang kurang baik ini. Sedangkan Ketua Badan Hukum Front DPD FPI Sumut Mahmud Irsyad Lubis, menegaskan, dalam konteks ini ada 2 pasal yang bisa diterapkan polisi, yakni pasal 303 KUHPidana untuk Bandar dan 303 bis untuk pemain judi. "Dari hasil kerja sweeping FPI, polisi telah menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus judi ini, namun tidak ditahan sehingga tindakan tersebut telah mencederai hukum," tegasnya. Menurut Irsad, dengan tidak ditahannya para tersangka judi, diduga ada perselingkuhan hukum antara polisi dengan para pemain judi. "Dalam hal ini Polresta Medan tidak profesional dalam penegakkan hukum karena judi ini tergolong eksklusiif. Sebenarnya polisi sudah bisa melakukan penahanan, karena sudah berani menetapkan tersangka karena penetapan tersangka berdasarkan buktibukti yang ada," jelasnya. (S.EDHI)

Cegah Anarkis di Kaum Muda MEDAN - Aksi penyerangan sekelompok genk motor yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Medan baru-baru ini, harus diantisipasi sejak dini. Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga melalui Kasat Bimmas, Kompol A Hutahuruk kepada sejumlah wartawan di Mapolresta Medan, Rabu pekan lalu, mengungkapkan, peristiwa itu bukan kesalahan polisi dan guru. "Kalau saja pengawasan orang tua sangat ketat saat anaknya mulai dari pulang sekolah, maka peristiwa yang dilakukan anak-anak itu tidak akan terjadi," ujar Hutauruk. Dijelaskannya, dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, Bimmas Polresta Medan selalu melakukan penyuluhan-penyuluhan termasuk ke sekolahsekolah. Namun, peran polisi dalam hal ini hanyalah sebatas melakukan pembinaan saja yang tidak jauh berbeda dengan peran para guru disekolah. Artinya masih dikatakannya, polisi memberikan pembinaan saat datang ke suatu lokasi dan begitu juga dengan guru yang memberikan pembinaan saat berada dilokasi sekolah. Di saat para anak -anak ini pulang sekolah maka disinilah peran orang tua sangat diperlukan, dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya.Bahkan dalam melakukan pengawasan itu. Ditambahkan mantan Kasatlantas Tapanuli Utara (Taput), bila perlu orangtua mengecek keberadaan sianak bila sedang berada diluar rumah,dan janganlah terlalu percaya dengan ucapan anaknya tersebut. (S.EDHI)

Kapolda Sumut Kumpulkan Alim Ulama MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno, meminta agar semua pihak bisa menahan diri, dan tidak terpancing isu, yang bisa memecah kerukunan antar umat beragama di Sumatera Utara. Sehingga, peran ustad dan pemuka agama dalam bentuk dialog, merupakan solusi terbaik untuk mencegah timbulnya konflik di daerah ini. Pernyataan ini disampaikan Kapoldasu di hadapan sejumlah wartawan di Mapolresta Medan, Kamis pekan lalu, saat melakukan kunjungan ke Mapolresta Medan."Saya pikir konflik yang terjadi di Temanggung

dan Banten dapat dicegah dengan menggelar dialog diantara pemuka agama. Sebab, tidak ada satu agama yang mengajari umatnya dengan kekerasan seperti membawa tongkat dan palu," ujarnya. Peristiwa terjadinya bentrok dan pembakaran rumah ibadah, seperti yang terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, serta penyerangan kelompok Ahmadiyah di Provinsi Banten, Kapolda mengajak semua pihak bisa mencontoh sikap dari para Nabi seperti halnya Nabi Muhammad yang selalu mengedepankan dialog. "Kita bisa mencontoh sikap

para Nabi seperti Nabi Muhammad yang mengajarkan kebaikan tanpa adanya kekerasan," tambahnya. Selain menyoroti konflik berdarah di daerah Jawa Tengah dan Banten, Kapoldasu juga menegaskan dirinya tidak menginstruksikan adanya pengamanan khusus di seluruh kawasan hukum Sumut, meski ada informasi jemaah Ahmadiyah juga hidup di Kawasan Labuhan Deli . "Intinya, semua pihak harus menahan dirilah, Tidak ada jemaah Ahmadiyah di Sumut,itu tidak ada," katanya. (S.EDHI)

KAPOLDA SUMATERA UTARA. Irjen Pol Oegroseno


12

KPK POS E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

KRIMINAL

LIPSUS

AWAS!!! SMS PENYEDOT PULSA PESAN singkat berupa ajakan dan promosi kerap diterima pengguna telepon selular dari pihak provider. Ironisnya, pesan singkat tersebut kerap membawa kebuntungan bagi konsumen. Sebab, tanpa adanya persetujuan, provider menyedot saldo pulsa pengguna melalui pesan singkat bernuansa promosi, diantaranya nada sambung pribadi dan konten promosi lainnya.

Kasus penyedotan pulsa ini ternyata telah dialami beberapa pengguna telepon genggam berprovider Telkomsel. Seperti yang diungkapkan Ahlasan Husaiby. "Malas isi ulang, pulsanya belum dipakai tibatiba saja udah berkurang," kesal Ahlasan Husaiby ketika ditemui di salah satu lokasi di sekitar Mapolresta Medan. Diakuinya, di zaman sekarang ini bila tidak memiliki ponsel sangatlah rugi, sebab dengan adanya alat komunikasi, dapat berkomunikasi kapan dan di mana saja. Akan tetapi kalau pulsa ponsel selalu habis dengan sendirinya, maka hal itulah yang paling sangat dirugikan. Diceritakannya, ihwal kini ia menjadi jarang mengisi ulang pulsa, berawal ketika muncul sebuah SMS berisi promosi. Pria berdomisili di Jalan Klambir V, Helvetia Medan, membuka fasilitas tersebut dan ternyata begitu melihat dan tanpa disadarinya pulsanya berkurang bekisar Rp 1.000. Lalu lantaran takut pulsanya tersedot habis, ia pun langsung jera untuk kembali membuka akun tersebut. "Akun ini selalu muncul tapi kalau kita gunakan akan makan pulsa," akunya. Dijelaskannya, konten yang sempat membuatnya merugi ini, berbentuk informasi-informasi seperti layaknya berita-berita terkini. Dan akun ini muncul bukan dikarenakan kemauannya akan tetapi muncul secara tibatiba dan itulah membuatnya menjadi penasaran untuk mengetahui isi konten tersebut. Dengan telah dirugikanya, pria yang aktif ikut berorganisasi ini pun sangat menyesalkan tindakan provider yang diduga telah memberikan izin kepada pembuat akun tersebut. Sebab yang seharusnya dilakukan provider haruslah memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat pelangganya selalu setia mengunakan jaringannya bukan malah merugikan. Ditanya kenapa tidak mau ganti jaringan ponselnya, pria yang akrab dipangil Iyas inipun, mengaku, kalau dirinya tidak mau menggantikan kartu ponselnya dikarenakan sudah banyak rekan-relasi dan kerabat yang mengetahui nomor ponselnya ini. Hilangnya pulsa pelanggan akibat disedot salah satu konten merupakan tindakan tergolong ke dalam kasus pencurian. Sehingga harus diprotes dan jangan dibiarkan begitu saja. Demikian dikatakan praktisi hukum Zulheri Sinaga SH ketika dimintai tanggapannya tentang penyedotan pulsa pengguna telepon selular. Ditambahkannya, semakin banyaknya masyarakat yang memiliki ponsel ternyata membuat para pengusaha selular berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Namun sayangnya, dalam meraup keuntungan di tengah sempitnya persaingan tersebut, kadangkala pengelola atau pun operator tidak menyadari kalau fasilitas-fasilitas yang mereka berikan berupa konten-konten merugikan pelanggan. Bahkan dengan tersedotnya pulsa yang bekisar mencapai Rp 1.000 hingga Rp 2.000, terkadang tidak dirasakan oleh pengguna telepon selular

tersebut. "Mungkin dikarenakan cuma sedikit, makanya masyarakat kita tidak mau komplin," ujar Zulheri Sinaga. Sebenarnya, masih dikatakan Zulheri, kasus penyedotan ini telah tergolong ke dalam kasus pencurian. Bukan itu saja, masalah ini juga masuk ke dalam ranah Undang-Undang Konsumen. Maka dari itu, praktisi hukum ini, menyarankan kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi korban penyedotan pulsa ini, agar mau mengambil tindakan hukum atas perusahaan selular tersebut. Dan, janganlah mengangap kalau kasus ini hanyalah sekadar masalah sepele. Sebab, dengan disedotnya pulsa yang jumlahnya bekisar Rp 1.000 -Rp 2.000 ini bila dihitung dengan ribuan maupun puluhan ribu pelangganya, maka dapat dibayangkan berapa keuntungan yang telah diraih perusahaan selular itu hanya dari penyedotan pulsa. Untuk itu, kata Zulheri, dalam mengantisipasi agar tidak ada lagi korban-korban akibat penyedotan pulsa tersebut, dirinya menghimbau kepada pemerintah agar untuk tidak memberikan izin dikarenakan hal itu telah melanggar undang-undang. "Seharusnya pemerintah harus mengontrol program selular yang ada dan jangan dibiarkan saja," tegasnya. Ketika disinggung siapa saja yang bisa dijerat dengan hukum, advokat inipun dengan tegas

menyebutkan, kalau dalam hal ini yang paling bertanggung jawab yakni operator ataupun pihak pengelola perusahaan selular tersebut. "Kita belum ada menangani kasus penyedotan pulsa tapi yang jelas selain masuk ke dalam kasus pencurian, pihak pengelolanya bisa dijerat dengan UU Konsumen," katanya. Untuk itu, Zulheri menghimbau kepada masyarakat bila mengalami kasus ini hendaknya mau melaporkanya ke kantor polisi dan jangan dibiarkan berlarutlarut. Nada Sambung Pribadi (NSP) yang dikirimkan melalui sambungan ke 1212 dituding sebagai penyedot menyedot pulsa. Keluhan ini disampaikan Rani, Husna, Bahri, dan Udin, pelanggan yang diminta tanggapannya. Rani maupun Husna, keduanya pelajar SMP dan SMA di Medan, mengatakan, pulsa mereka kerap hilang, disedot. Sebagai contoh, saat kedua pelajar mengisi pulsa, begitu pulsa terisi, tidak lama pulsa langsung berkurang. Keduanya mengaku pulsanya berkurang akibat perpanjangan NSP maupun RBT. Perpanjangan otomatis itu, sebut kedua pelajar itu sangat merugikannya. Meski merasa dirugikan, keduanya mengaku tidak tahu harus melakukan komplain kepada siapa. Kejadian persis sama juga dialami Bahri dan Udin, keduanya pengguna telepon genggam dengan provider Telkomsel. Keduanya

mengaku, telah dirugikan karena pulsa mereka secara tiba-tiba berkurang, hingga Rp 3.000 untuk setiap layanan NSP 1212. Padahal, keduanya mengaku tidak pernah berlangganan NSP. "Tidak tahu aku harus mengadu ke mana, tiap sms masuk, berkurang pulsaku hingga Rp 3000. Aku tidak ikut berlangganan NSP," ujar Bahri yang diamini Udin. Merasa menjadi korban pencurian, keduanya kini beralih ke provider lainnya. "Terus menerus merugi, aku terpaksa mengganti kartu yang baru," kata Bahri. Pergantian kartu, diakui keduanya, cukup merepotkan karena nomor kontak telepon genggam mereka telah banyak diketahui teman dan relasinya. Sementara itu beberapa pelanggan lainnya mengeluhkan hal yang sama seputar adantya pengurasan pulsa. Anto, misalnya, warga Lubuk Pakam satu ini mengaku ia sudah sering mengalami pulsanya tersedot disebabkan NSP. Untuk itu Anto sangat mengharapkan bantuan dari aparat kepolisian maupun aparat terkait lainnya, reaktif atas tindakan yang mengarah kepada pidana itu. Anton mengaku telah memakai jaringan tersebut sejak 2005. Pengalaman pahit itu, sebutnya, mulai dirasakan ketika mendapatkan promosi ring back tone (RBT) yang langsung diberikan secara "cuma-cuma" selama beberapa hari. "Bukan cuma saya yang mengalaminya, hampir seluruh pelanggan

LAPK : Fasilitas Sampah LEMBAGA Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), menyatakan layanan yang diberikan kepada pelanggan telepon selular itu termasuk ke dalam golongan fasiltas sampah. Dan seharusanya fasiltas yang telah merugikan pelanggannya itu harus dibuang dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan meraih keuntungan semata. "Seharusnya kita bercermin dari negara Australia," terang Direktur LAPK Sumut, Farid Wajdi ketika dimintai tanggapannya. Dalam memberikan fasilitas-fasilitas pihak

perusahaan-pengelola harus terlebih dahulu mengirim pesan singkat (SMS) kepada pelanggan guna untuk mendapat persetujuannya apakah fasiltas-fasiltas yang diberikan disetujui atau tidak oleh pelangganya. "Penyedotan pulsa ini termasuk modus yang tidak enak," ujar Farid. Selain telah merugikan pelanggannya, modus ini juga tidak mengajarkan sosial hidup yang baik bagi masyarakat kita. Ketika ditanya siapa yang harus bertangung jawab, Direktur LAPK ini mengatakan, kalau hal ini merupakan

tangungjawab dari provaider. Maka dari itu, badan regulasi harus memberikan teguran ataupun tindakan tegas berupa sanksi kepada provaider-provaider yang bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan manipulasi informasi. "Dalam UU Konsumen, fasilitas yang diberikan kepada pelanggan baik itu termasuk seperti berbentuk undian harus terlebih dahulu dipublikasikan kemedia massa," ungkap Farid. Ketika ditanya tentang adanya pengaduan pelanggan ponsel yang telah dirugikan, Farid

dengan tegas mengaku kalau dalam hal ini sudah banyak kasus pengaduan yang masuk dan diterima LAPK. Namun sayangnya, dalam perjalanannya kasus ini berhenti begitu saja dikarenakan korbannya tidak mau kembali mempermasalahkanya. Dengan adanya contoh kasus itulah, LAPK menghimbau kepada masyarakat agar jangan takut melaporkan masalah itu, sebab mungkin saja bukan hanya seorang yang telah menjadi korbanya akan tetapi bisa saja mencapai ribuan pelanggan. (S.EDHI)

lainnya mengalami hal yang sama seperti saya," ujarnya. Masalahnya, RBT yang diberikan secara "cuma-cuma" itu, kata Anto, jika biarkan terus menerus hidup, setiap mengisi pulsa akan dikenakan pembayaran hingga mencapai Rp 9.000/bulannya. Perpanjangan itu, sebut Anto, dilakukan secara otomatis. "Bayangkan saja untuk sesuatu yang tidak kita pesan tapi kita harus membayar denda tersebut. Untuk tidak memakainya saja kita harus mengetikkan unsub serta kirim ke 888, sementera itu dalam setiap pengiriman kita dibebani alias pelanggan harus membayar SMS tersebut Rp7 50 untuk sekali mengirim SMS tersebut melalui HP kita," protes Anto. Coba bayangkan, lanjut Anto, berapa banyak pelanggan terkena hal buruk akan NSP maupun RBT tersebut yang merasa dirugikan. "Jika dikalikan dengan pulsa sejumlah itu? Misalnya saja jumlah pelanggan satu selular rata-rata 1 hingga 2 juta orang di Indonesia, semuanya mengirimkan SMS untuk unreg tersebut. Maka operator tersebut mendapatkan Rp 750 juta. Bayangkan saja, jika 1 juta orang saja tidak diberitahukan adanya ring back tone itu, berapa yang bisa diperoleh operator?. Saya salah satu korban, sampai saat ini RBT saya aktif tanpa dikirimkan SMS pemberitahuan. Beranikah polisi maupun pejabat terkait menindak provider yang "nakal" seperti ini. Yang pasti saya akan menuntut secara hukum, bila pulsa saya sampai terpotong karena adanya RBT tersebut. Saya juga pernah komplain kepada salah satu selular yang saya gunakan perihal telepon ke sesame, namun saya juga tetap dibebankan biaya SLJJ," katanya. Humas Telkomsel, Wenny baru dapat dikonfirmasi melalui telepon. Sebelumnya, saat ditemui di kantor, Wenny tidak berada di tempat. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui telepon, Wenny tak bisa dihubungi. Konfirmasi baru dapat dilakukan melalui telepon kembali. Wenny mengaku sedang berada di SMP Negeri 7 Medan. Soal komplain dan tudingan penyedotan pulsa, Wenny menjawab ringkas. "Apabila ada yang merasa pulsanya tersedot habis agar mau memberikan nomor ponsel pelanggannya tersebut, untuk selanjutnya akan dilakukan pengecekan dulu sekaligus content yang digunakannya," katanya. (S.EDHI/KHAIR)


KPK POS

13

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

HALO ‘REKENING GENDUT’ Oleh Febri Diansyah

SBY dan Perang Mafia Pajak Oleh Hifdzil Alim

The politics is who gets what, when, and how. Harold D Lasswell (1936) POLITIK adalah soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Itulah aksioma tentang politik yang diperkenalkan Lasswell. Bicara politik adalah bicara kekuasaan dan serba- serbinya. Kepentingan politik dapat memadamkan niat membongkar kasus korupsi. Tujuh anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) mencabut usul penggunaan hak angket kasus mafia perpajakan. Pemimpin DPR mengembalikan usul hak angket karena tak memenuhi ketentuan administrasi. Berdasarkan peraturan tata tertib DPR, penggunaan hak angket harus diusulkan minimal oleh 25 anggota. Sebelumnya, Senin, 24 Januari, sebanyak 30 anggota setuju mengusulkan hak angket terhadap kasus mafia perpajakan kepada pemimpin DPR. Namun, pada detik terakhir, tujuh anggota Fraksi PD menarik usul itu atas permintaan fraksi. Dalam pengajuan hak angket, memang tak ada aturan yang melarang anggota membatalkan usul. Namun, tatkala penarikan usul itu ternyata dilakukan mendadak dan mepet atas kasus yang menyita perhatian publik yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, timbullah syak wasangka. Transaksi politik Prasangka paling sederhana adalah transaksi politik sedang berlangsung dalam penuntasan kasus mafia perpajakan. Sedang terjadi barter. Ingat Bank Century? Kasus yang ditengarai merugikan negara Rp 6,7 triliun itu hingga kini tak tuntas, malah ada kesan dipetieskan. Pada mulanya pansus bentukan DPR getol melakukan pemeriksaan politik dengan memanggil semua saksi dan ahli serta menelaah semua dokumen terkait penyelamatan Century. Salah satu motor penggerak pansus adalah Partai Golkar. Hasilnya, 325 anggota DPR dalam sidang paripurna 3 Maret 2010 bersepakat ada indikasi pelanggaran hukum dalam kebijakan penyertaan modal sementara dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Century. Setelah riuh sidang Bank Century berakhir, desakan DPR agar penggunaan dana Rp 6,7 triliun diusut secara hukum menumpul. Indikasinya kentara tatkala Menteri Keuangan Sri Mulyani didepak dari kursinya. Meski dibantah, faktanya, gerak Partai Golkar melambat setelah Sri Mulyani (di)keluar(kan) dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Transaksi politik membuahkan hasil. Tak hanya itu. Transaksi politik juga membuat proses hukum tiarap. Kasus Century lamat-lamat meredup, apalagi Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan KPK bersuara sama: belum ditemukan dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Century. Tampaknya kasus mafia pajak juga akan bernasib sama

dengan kasus Bank Century. Kasus ini tak akan rampung. Aktor yang bercokol di balik tirai mafia hukum tak akan terlihat. Transaksi politik membungkusnya dengan rapat. Penarikan usul angket oleh anggota PD jadi pertanda. Dari sudut pandang politik, kasus mafia perpajakan sangat susah dibongkar. Sekretariat gabungan dan forum koalisi partai politik pendukung pemerintah berpotensi jadi penghambat. Beberapa perusahaan besar yang sedang diselidiki penegak hukum atas dugaan pengemplangan pajak jadi bagian dari salah satu pemimpin teras partai politik anggota Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab). Lasswell jelas mengutarakan bahwa politik bicara mengenai kekuasaan. Artinya, segala kasus korupsi besar akan bisa dikecilkan dalam meja perbincangan politik. Apalagi jika setiap subyek politik memegang kartu as subyek lainnya. PD mendorong penuntasan kasus mafia pajak, sedangkan Golkar mendesak penyelesaian kasus Bank Century. Padahal, keduanya duduk bersama di Setgab. Semestinya mereka sama-sama menjaga kekuasaan. Mau tak mau supaya kasus mafia pajak dapat cepat dibobol, jalur pembongkarannya harus diubah ke jalur hukum. Jalur politik telah sesak dengan barter kepentingan. Kasus Bank Century jadi pelajaran. Pada titik ini ada-tidaknya usul angket mafia perpajakan tak lagi urgen. Dua kunci Keberhasilan menempuh jalur hukum ditentukan dua kunci. Pertama, kemauan pemimpin. Kemauan ini harus konkret, tak boleh sekadar memenuhi formalitas sebagai seorang pemimpin, terlebih hanya demi pencitraan. Dua belas instruksi yang dinyatakan Presiden Yudhoyono menanggapi kasus mafia perpajakan harus sungguhsungguh dikawal olehnya sendiri. Jangan sampai instruksi itu jadi ”macan kertas”. Kemauan pemimpin juga penting ditunjukkan dengan mengondisikan Setgab agar mendukung penuntasan kasus mafia perpajakan. Bukankah dia Ketua Setgab sekaligus Ketua Pembina PD? Kedua, kemampuan eksekutor. Instruksi tentang penuntasan mafia pajak tak akan berdampak dahsyat ketika gagal diterjemahkan di tingkat eksekutor penegakan hukum. SBY harus pasang badan bagi keamanan penegak hukum dari rongrongan kekuatan politik dan ekonomi yang terjerat dalam kasus mafia pajak. Akhirnya semua kembali kepada Presiden. Jika genderang perang terhadap mafia pajak dan tindak pidana korupsi ditabuh, berperanglah. Jangan menoleh ke belakang. Sampingkan kepentingan dan transaksi politik. Maka, tak lagi perlu ”siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Penulis adalah Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta/ Kmps 31111

KOMISI Informasi Pusat mencuri perhatian. Selasa pagi pekan lalu, dengan meminjam tempat di Gedung Mahkamah Konstitusi, majelis KIP menyatakan secara jernih bahwa informasi ”rekening gendut” yang sempat santer tahun lalu harus dibuka. Akan tetapi, Mabes Polri menolak putusan itu. Di pengujung Juni 2010, sebuah majalah yang terbit di Ibu Kota diborong habis orang tak dikenal. Sempat beredar di media massa, si pemborong menggunakan mobil operasional aparat penegak hukum. Laporan majalah itu rupanya mengganggu kekuasaan. Ia membeberkan sejumlah ”rekening gemuk” para jenderal polisi. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, melaporkan salah satu dugaan kepemilikan rekening mencurigakan. Sejumlah elemen juga mendukung, bahkan menyarankan datang ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk menagih janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Keriuhan pun terjadi dan sikap beberapa pihak di Mabes Polri menunjukkan resistensi, baik terhadap laporan tersebut maupun upaya untuk membuka tabir rekening mencurigakan milik para perwira tinggi Polri. Entah berhubungan atau tidak, tidak lama kemudian kantor redaksi majalah itu diserang bom molotov dan aktivis ICW, Tama Satrya Langkun, dianiaya saat menuju kantor. Yang pasti, proses hukum terhadap penyerangan kantor redaksi majalah tersebut, juga kasus penganiayaan Tama, tidak jelas hingga saat ini. Presiden pun belum menunjukkan sinyal yang pasti untuk penuntasan skandal ini. Melawan lupa Di titik inilah putusan KIP menjadi penting. Institusi yang masih muda belia ini mencoba mencari jalan keluar terhadap kebuntuan proses panjang pengungkapan kekayaan mencurigakan pejabat negara dan aparat penegak hukum. Putusan ini melawan lupa. ”Informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar sesuai dengan pengumuman Mabes Polri adalah informasi terbuka.” Demikian putusan komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik ini. Kita menyambutnya dengan positif meskipun kita tahu persis eksekusi putusan ini tidak mudah. Buktinya, perwakilan Mabes Polri langsung menyatakan menolak putusan tersebut. Kita seperti mendengar suara yang masih bertahan dalam tirai ketertutupan. Padahal, institusi kepolisian dengan Kepala Polri yang baru sudah menyatakan berkomitmen melakukan pembenahan ke dalam, pemberantasan mafia hukum, dan bahkan pernah ada sebuah peraturan Kapolri tentang aturan pelaksana keterbukaan informasi di institusi penegak hukum ini. Sungguh janggal sikap perwakilan Mabes Polri tersebut. Jika dari awal 17 rekening yang dimiliki perwira tinggi Polri sudah dikategorikan wajar, kenapa harus ditutup-tutupi? Apalagi, setelah sebuah lembaga negara seperti KIP menegaskan bahwa informasi tersebut bersifat terbuka. Apa yang sebenarnya disembunyikan? Apakah sikap perwakilan Polri ini sama dengan sikap Kapolri dan jajaran intinya? Apakah sama dengan sikap Presiden? Kita berharap Kapolri menun- jukkan sikap patriot, tidak arogan, serta membuktikan komitmen transparansi dan pemberantasan korupsi. Lain halnya bila Kapolri Timur Pradopo tidak menghendaki dilakukan per- ubahan mendasar di tubuh institusi yang dipimpinnya. Ia tidak boleh terikat dosa masa lalu. Institusi kepolisian harus diselamatkan. Institusi, bukan per- orangan atau para perwira tinggi tertentu. Memang tidak mudah, tetapi putusan KIP ini bisa menjadi titik terang awal bagi Kapolri untuk melakukan perubahan. Bagaimana dengan Presiden? Ia tentu tidak bisa lepas tangan atau

bersembunyi di balik bayangan Kapolri. Jika Presiden Yudhoyono sungguhsungguh dan tanpa kepurapuraan mengusung program ”Ganyang Mafia”, seperti disebutkan dalam program prioritas pertama kepemimpinannya jilid II, ia seharusnya memastikan Kapolri beritikad baik mematuhi putusan ini. Bandingkan dengan 12 instruksi presiden (inpres) untuk kasus Gayus dan pemberantasan mafia. Pada butir ketiga inpres tersebut disebutkan, ”Kita akan lakukan audit keuangan dan keuangan lembaga penegak hukum.” Dan, butir kelima instruksi yang sama menyebut konsepsi pembuktian terbalik. Apa artinya? Untuk kasus Gayus, ini sangat penting. Instruksi itu seharusnya jadi semangat utama pemerintahan SBY untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pembenahan institusi penegak hukum di Indonesia. Apalagi, institusi kepolisian baru sudah menjalankan program reformasi birokrasi dan baru saja menikmati remunerasi atau kenaikan pendapatan. Hal ini tentu harus seiring dengan komitmen untuk transparan, bertanggung jawab kepada publik, dan pembersihan ke dalam. Pelaksanaan putusan KIP untuk membuka 17 ”rekening gendut” yang dikategorikan wajar tersebut adalah tantangan. Apakah inpres tak punya kewibawaan sehingga tidak terlalu penting dilaksanakan, atau sebaliknya. Dan, apakah Kapolri memang punya niat memimpin reformasi di lembaganya. Pencucian uang Lebih luas dari itu, kita perlu simak betapa mengkhawatirkan fenomena ”rekening gendut” ini di sejumlah institusi negara.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai Desember 2010 menunjukkan 3.084 transaksi keuangan mencurigakan pada kepolisian (88,84 persen) dan kejaksaan (11,15 persen). Lebih dari 40 persen transaksi tersebut diduga berasal dari korupsi dan penyuapan. Angka yang fantastis, terutama jika dilihat dari sangat rendahnya proses hukum terhadap kejahatan pencucian uang ini. Siapa lembaga yang berwenang mengusut pidana ”kerah putih” ini? Dulu, sebelum ada UU No 8/2010, kepolisian yang punya kewenangan penyidikan. Namun, saat ini proses hukum bisa dilakukan oleh lima institusi, sesuai dengan tindak pidana asal pencucian uang tersebut. Di sini kita paham, perang terhadap kejahatan pencucian uang dan korupsi, yang menjadi salah satu sarana utama bagi praktik mafia hukum, membutuhkan prasyarat yang ketat. Tidak mungkin pemberantasan korupsi dan pencucian uang bisa dilakukan jika aparat penegak hukumnya justru menjadi salah satu pihak yang rekeningnya mencurigakan menurut PPATK. Karena itulah, tanpa bermaksud menuduh, 17 rekening yang dimiliki perwira tinggi Polri ini pasti bermasalah. Ia harus dibuka. Apalagi, Mabes Polri sudah menyatakan 17 rekening itu wajar. Jika bersih, kenapa harus risih? Pascaputusan KIP, semoga ada harapan baru sehingga kita bisa sedikit optimistis menyapa para pemilik rekening di balik tirai ketertutupan yang dipelihara selama ini, ”Halo, Rekening Gendut!” Penulis adalah Peneliti ICW, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan/Kmps 11211


KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

SUMUT

Areal TBM PTPN 3 M.Muda Jadi Percontohan

Menpera ke Langkat Sosialisasikan Perumahan Rakyat

AEK KANOPAN - Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) PTPN 3 Kebun Membang Muda menjadi percontohan petani di Aek Kanopan. TBM di kebun ini patut menjadi contoh, karena dirawat dengan baik. Sudah barang tentu produksinya juga bakal baik. Sekretaris kelompok tani Mitra Karya Aek Kanopan, Hardianto mengatakan, pihaknya telah meninjau ke lapangan bagaimana cara perkebunan melakukan perawatan tanaman di Afdeling I. "Tanaman terawat dengan baik, dan menjadi percontohan serta pembelajaran cara menaman, perawatan petani kecil seperti kami," ujarnya. Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menemui Asisten Afd 1 Yunus Ginting, untuk belajar bagaimana merawat tanaman dengan baik, sekaligus untuk menambah wawasan bagi petani bagaimana berkebun tanaman keras. Diakui, belakangan ini Dinas Perkebunan Labura kurang efektif dalam menyentuh petani, dengan alasan anggaran perkebunan tanaman keras masih minim. Melihat kondisi di lapangan, harus diakui memang sangat sulit menemukan kendala di kebun Afd 1 Membang Muda, karena seluruhnya dirawat dengan baik. Selain tanaman, jalan produksi dirawat secara rutin. Baik parit pembuangan, titi maupun angkutan jalan produksi terlihat standar. Areal perkebunan seluas 116,25 Ha itu memang benarbenar menjadi contoh bagi petani perkebunan di wilayah Aek Kanopan dan umumnya di Labura. Kebun ini dikelola asisten senior bertangan dingin Yunus Ginting. (TAN)

STABAT - Menyambut kedatangan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) RI Suharso Manoarfa di Langkat yang dijadwalkan 21 Februari 2011, Wakil Bupati Langkat Budiono SE menggelar rapat persiapan bersama Kepala SKPD terkait diantaranya Asisten Ekbangsos, Kadis PUD, Wakapolres, Kaban PMDK, yang mewakili Bappeda, Kabag. Perekonomian, Kabag. Tapem dan beberapa Camat di ruang rapat kerjanya, Rabu (9/ 2). Dijadwalkan Menpera dalam kesempatan itu mengadakan Sosialisasi Perumahan Rakyat, yang juga diikuti utusan Pemprovsu, Pemko Binjai, Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Tanah Karo. Selesai kegiatan sosialisasi, Menteri dan rombongan akan meninjau langsung lokasi usulan Proyek Bantuan Perumahan Rakyat di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan. (JUL)

Temu Kangen Bersama Wabup SEI RAMPAH - Kerinduan warga Desa Mainu Tengah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai akhirnya terobati. Rombongan Wakil Bupati Sedang Bedagai, H Soekirman akhirnya tiba di lokasi pertemuan di rumah Suwitno (70) sesepuh desa, Selasa (8/2) siang. Saat Wabup tiba masih hitungan jari warga yang berada di lokasi hajatan. Tak berselang lama wargapun berduyun-duyun datang ke acara yang diberi tajuk ‘temu kangen’. Tak lupa Wabup membawa perangkat gending untuk memeriahkan suasana dari mobil dinasnya. Camat Dolok Merawan, S Tarigan membuka acara dengan bahasa Jawa seadanya. Pada intinya Camat sangat bersyukur dengan kedatangan Wabup ke desa mereka. Padahal jalan menuju desa yang berjarak sekitar 2 kilometer dari jalinsum itu sangat jelek. “Semoga jalan menuju desa dapat dijadikan jalan aspal yang lebih baik dari sekarang,” kata S tarigan. Begitu juga dengan warga yang berada dalam pertemuan itu. Beraneka ragam keluh kesah dan permohonan disampaikan. Dan seperti biasa Wabup menampungnya kemudian menanggapinya dengan serius sembari mengajak semua untuk bekerjsama mewujudkan itu semua. Disela sela pertemuan yang dikemas dengan temu kangen, tak lupa Wabup meberikan wejangan kepada warga betapa pentingnya filosofi leluhur dari semua etnis.(ADI)

Alih Fungsi Lahan Pertanian Kurangi Tingkat Swasembada Beras PERBAUNGAN - Kawasan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan sawit, dikhawatirkan akan mengurangi tingkat swasembada beras. Untuk itu petani harus berpikir lebih visioner dan melakukan kaji ulang melakukan alih fungsi lahan pertaniannya, karena belum tentu memberikan keuntungan bagi petani. Hal itu ditegaskan, Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi di sela-sela temu petani usai melakukan panen raya padi musim tanam“B”tahun 2010 di Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Senin lalu, yang juga dihadiri Wakil Bupati, Ir H Soekirman, Wakil Ketua HKTI Sumut Gusti Ritonga, pejabat PT Petro Kimia Gresik Eko Setiono, Wakil Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman, anggota DPRD Sergai, pengurus Gapoktan dan tokoh masyarakat setempat. Diungkapkannya, areal pertanian Kabupaten Sergai pada tahun 2010 seluas 40.598 hektar yakni sawah beririgasi 35.393 hektar dan tidak beririgasi 5.205 hektar. Daerah ini berhasil memproduksi beras sebesar 229.199 ton dan swasembada sebanyak 142.250 ton. Produksi itu terus diupayakan peningkatannya melalui berbagai program bantuan dari pemerintah dan alih teknologi pertanian. Disinggung mengenai adanya rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder di beberapa kecamatan sejalan dengan penyelesaian irigasi Sei Ular, ada sekitar 11.320 hektar lahan pertanian yang berada di daerah irigasi intake (DI) Buluh, DI Perbaungan dan DI Bendang harus dilakukan tunda tanam padi untuk satu musim tanam. Selama rehabilitasi jaringan itu, kepada petani di ketiga daerah irigasi intake tersebut sementara waktu diminta dapat melakukan peralihan tanaman komoditi dari padi sawah ke komoditi palawija jagung dan kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan benih palawija itu, Pemkab Sergai telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dan Pemprovsu dapat membantu cadangan benih nasional 2011 berupa jagung 85.155 kg untuk 5.677 hektar dan kedelai 225.720 kg untuk 5.643 hektar yang dijadwalkan ditanam pada bulan April sampai Juni 2011. "Untuk itu peranserta dan kerjasama seluruh anggota masyarakat terutama petani dan para stakeholder sangat diharapkan mensukseskan program ini,"ujar Bupati Srgai Ir HT Erry Nuradi. (ADI)

PANEN RAYA - Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir H Soekirman dan Kadis Pertanian dan Peternakan Sergai, Ir H Megahadi melakukan panen raya padi musim tanam“B”di Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan. (KPK POS/ADI)

Bupati Himbau Pengguna Jalan Patuhi Aturan Lalin

Taman Balita Kota Binjai Bau Busuk BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tampaknya tak perduli lagi dengan taman balita Kota Binjai yang terletak di pusat Kota rambutan itu. Pasalnya, sudah dua bulan lamanya taman balita bau busuk akibat kotoran manusia yang terus merembes. Pantauan wartawan koran ini, merembesnya kotoran manusia ke sejumlah bagian taman bermain anak-anak itu, disebabkan rusaknya WC umum. Pipa WC umum itu sudah pecah, sehingga setiap kali pengunjung yang buang air besar atau kecil, merembes ke luar dan menimbulkan aroma tak sedap. Sebelumnya, kerusakan pada WC umum taman balita itu hanya sedikit dan kotoran yang terlihat merembes sempat ditutup dengan tanah. Namun, dikarenakan tak kunjung diperbaiki akhirnya kerusakan kembali terjadi, bahkan semakin parah dan kotoran terus merembes. Akibat tak adanya perbaikan, akhirnya kotoran yang merembes tak ubah seperti lumpur Lapindo. Di mana, semakin lama diperbaikai,

rembesan kotoran semakin meluas. Bahkan, kotoran yang tadinya belum mengenai ayunan anak-akak, kini ayunan tersebut sudah dipenuhi dengan air kotoran. Kalau WC umum taman balita ini tidak segera diperbaikai, maka kotoran itu terus merembes dan akan mengenai mainan lainnya seperti perosotan. Selain mengakibatkan tempat bermain semakin kecil dan menimbulkan aroma tak sedap, kerusakan WC umum ini juga dirasakan para pedagang setempat. Sebab, pengunjung enggan singgah berlamalama akibat aroma tak sedap tersebut. Bukan itu saja, setelah parahnya kerusakan WC umum di taman balita ini, pengunjung yang tadinya terlihat meriah, kini sudah terlihat sepi. “Kami heran, kok tak ada

yang mau perduli. Cobalah liat itu, kotoran sudah entah kemana-mana,” ujar Budi salah seorang pedagang. Namun sayangnya, Kepala Bidang Pertamanan Kota Binjai, Tina, saat dijumpai di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tidak berada di tempat. Menurut keterangan pegawai setempat, Tina baru saja ke luar dari kantor. “Mau jumpa dengan buk Tina ya, baru aja ke luar, balik lagi ke kantor entah tidak ibu itu,” kata seorang pegawai DKP Binjai. Sementara itu, seorang pegawai honorer yang ditugaskan untuk mengawasi taman Balita Kota Binjai, saat ditanya terkait perbaikan tersebut mengatakan, sudah pernah disampaikan kepada Kepala Bidang (Tina-red) agar segera diperbaiki. “Macamana lah bang, saya sudah menghadap Kepala Bidang, tetapi katanya belum ada anggaran. Itu rencanannya mau kami pasang pipa baru, untuk beli pipanya belum ada uang, ya terpaksa dibiarkan begitu,” kata P Panjaitan.(SBR)

SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai, Ir HT Erry Nuradi MSi menghimbau kepada masyarakat pemilik dan pengguna kendaraan bermotor yang berada di jalan-jalan raya agar mematuhi peraturan berlalulintas. Contohnya, memakai helm sesuai standar SNI dan tidak kebut-kebutan ketika mengendarai kendaraan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas yang kerap merenggut nyawa manusia. Demikian disampaikan Bupati Sergai, pada acara kunjungan panitia Motocross Sergai 2010 Abdul Hakim Rangkuti, Zuhari dan Ir Edwin Hutajulu, Rabu, di pendopo rimah dinas bupati di Sei Rampah. Diungkapkan bupati, korban meninggal dunia akibat Lakalantas yang terjadi di sepanjang Jalinsum Serdang Bedagai pada tahun 2010, jumlahnya mencapai lebih dari 80 orang. Umumnya didominasi para pengendara yang masih usia muda alias ABG (anak baru gede) yang tidak menggunakan helm dan tidak mematuhi peraturan berlalulintas. Pada kesempatan itu, bupati didampingi Staf Ahli Bupati, Drs Rachmad Karo-Karo selaku Plt Kabag Humasy Pemkab Sergai memberikan apresiasi kepada semua unsur panitia Motocross Sergai 2010 yang telah sukses menyelenggarakan event motor cross pada pertengahan Desember 2010 lalu di sirkuit buatan di Kecamatan Dolok Masihul yang langsung disaksikan Kapoldasu Irjen Pol Drs Oegroseno SH. Kegiatan motocross di Kabupaten Sergai, menurut Bupati, perlu dijadikan kalender tetap tahunan untuk menyalurkan bakat pencinta balap sepeda motor khususnya bagi generasi muda. Sebab, selain sebagai ajang tempat menyalurkan bakat lomba mengendarai sepeda motor, event itu juga sangat positif bagi generasi muda dalam menghindarkan dari perbuatan kurang terpuji ditengah-tengah masyarakat, diantaranya penyalahgunaan Narkoba dan kebut-kebutan di jalanan umum. Sebelumnya, Ketua Panitia Motocross Sergai 2010, Abdul Hakim Rangkuti mengatakan, berhasil dan suksesnya penyelenggaraan Motocross Sergai, tidak terlepas dukungan Kapoldasu, Bupati Sergai, Kapolres Sergai, Muspika Dolok Masihul dan masyarakat. (ADI)

PLAKAT - Ketua Panitia Penyelenggara Motocross Sergai 2010,Abdul Hakim Rangkuti didampingi Ir Edwin Hutajulu dan Zuhari menyerahkan plakat penghargaan kepada Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi MSi. (KPK POS/ADI)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tingkatkan SDM Antisipasi Liberalisasi Perdagangan Bebas TANJUNG MORAWA Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menjalankan usaha-usaha nyata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui optimalisasi balai latihan kerja, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga diklat swasta maupun pusat diklat di perusahaanperusahaan besar. Hal itu diutarakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Drs H A. Muhaimin Iskandar MSi dalam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan mewakili gubsu pada upacara hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tingkat Provinsi Sumatera Utara, di Kompleks KIM Star Tanjung Morawa, Rabu lalu. Menurut Menakertrans, peningkatan SDM diharapkan dapat mengantisipasi kecenderungan liberalisasi dan globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Sehingga kita siap untuk menghadapi dan mengatasi segala kemungkinan dan tantangan

yang terjadi dalam perdagangan bebas. Tuntutan negara-negara maju khususnya negaranegara barat yang merupakan representasi masyarakat Internasional terhadap persaratan suatu produk barang atau jasa, antara lain harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional tertentu diantaranya ISO 9001 series, ISO 1400 series dan SMK3. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global, dengan memeberikan perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak-hak asasi manusia sebagaimana prinsip dasar pelasksanaan K3 ,mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja. Peringatan Hari dan pernyataan dimulainya bulan K3 Nasional tahun 2011 diwarnai pemberian penghargaan K3 (Zero Accident)

kepada sepuluh perusahaan, penghargaan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala terus menerus kepa-

da empat perusahaan, sertifikat operator dan SIO pesawat angkat dan angkut serta pesawat uap kepada tujuh

perusahaan dan penyerahan beasiswa dari PT Jamsostek kepada 100 orang anak karyawan atau pekerja.(PS)

PENGHARGAAN - Bupati Amri Tambunan mewakili Gubsu menyerahkan penghargaan K3 (Zero Accident) kepada perwakilan Perusahaan. (KPK POS/PS)


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

SUMUT

Masyarakat Tuntut Pembangunan RSU

12 Rumah Tertimbun Longsor

BATUBARA - Delegasi masyarakat Batubara terdiri dari Mulkan SH, Darwis, Suparman, Syahrul dan Ucok menemui ketua DPRD Batubara dan anggota DPRD Batubara. Pertemuan berlangsung di gedung DPRD Batubara, Lima Puluh, Senin lalu. Aspirasi yang disampaikan delegasi antara lain tentang kasus eks tanah Rumah Sakit Panti Nirmala Lima Puluh yang luasnya puluhan hektar yang belum jelas penyelesaiannya. Disamping itu juga tentang Perusahaan Daerah Air Minum yang ada di Batubara belum ada penyelesaian dengan Pemkab Asahan. Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE menyambut baik aspirasi warga masyarakat dan menjadi semangat bagi pihaknya untuk bekerja lebih baik dalam menyahuti aspirasi masyarakat. "Aspirasi ini dalam waktu seminggu akan dijawab mengingat saat ini jadwal anggota DPRD Batubara sangat padat dan sudah teragenda sebelumnya seperti pembahasan R.APBD 2011," ucap politisi Partai Golkar itu. Pada pertemuan itu, Ketua DPRD Batubara didampingi anggota DPRD Batubara Sahari Zakaria SH, Nafiar SPd, Hamonangan Simatupang AMd, Panahatan Pandiangan, Syahrial Guci SH, Sahlan SH.(TRIS)

SUBULUSSALAM - Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota Subulussalam dan sekitarnya, Rabu pekan lalu. Akibatnya, 12 unit rumah warga di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, tertimbun tanah longsor dan jalan dari dan menuju Kota Subulussalam putus total.

Baitul Mal Aceh Timur Kumpulkan Zakat Rp1,4 Miliar Lebih ACEH TIMUR - Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Disamping itu, zakat juga merupakan sumber dana potensial untuk kesejahteraan umat manusia, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar SPdi pada acara penyerahan ZIS secara simbolis tahun zakat 2010 yang dilaksanakan di Aula Pendopo Bupati Aceh Timur, Kecamatan Peureulak, Rabu pekan lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Baitul MAL Kabupaten Aceh Timur, Tgk. H Iqbal Hanafiah MA melaporkan, khusus tahun 2010, Baitul MAL Kabupaten Aceh Timur berhasil mengumpulkan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) sebesar Rp1.450.374.292. Sedang bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp1.450.374.292. Dikatakan, untuk tahun 2011 ini Badan Baitul Mal Aceh Timur akan menargetkan pemasukan sebesar Rp2 Miliar lebih. Peningkatan tersebut bukan hanya dari instansi pemerintahan semata, akan tetapi coba digali dari sektor swasta lainnya yang ada di Aceh Timur. Tujuannya adalah demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan (Zakat Award) kepada para Dinas, Badan dan Instansi baik itu Lembaga, sekolahsekolah yang melaksanakan pemungutan/penyetoran zakat terbaik tahun 2010. (BSO)

Menurut kepala Desa Lae Ikan Jhoni Bancin di Posko sementara mengatakan kepada wartawan koran ini, Kamis pekan lalu, pihaknya merasa kecewa atas tidak tanggapnya pihak pemko terhadap musibah yang mereka alami. Setelah kejadian, demikian Jhoni Bancin, dirinya telah melaporkan kepada dinas yang terkait. Tapi sampai berita ini naik cetak, tetapi tidak ada bantuan yang mereka terima. Sementara di desa lain, dan di kecamatan lain bantuan dengan cepat diberikan. Dikatakan, dari 12 rumah yang terkena longsor 8 rumah tidak layak huni karena di belakang rumah mereka telah longsor ke jurang, sehingga penduduk takut menempatinya. Dikhawatirkan, apabila hujan datang lagi rumah mereka terbawa longsor ke jurang yang sangat dalam. Ke 12 rumah yang terkena longsor itu diantaranya milik Lesti Tinambunan, Ihwanuddin, H.Sehat Berutu, Surpe Misda, Heldi Bako, Rin-

tang Br Bancin, Hendri, Jhoni Bancin (Kepala Desa) Jamariah dan Goldi Malau. Menurut Jhoni, masyarakat Lae Ikan mengharapkan kepada pemerintah kota agar segera mengambil langkah yang positif untuk merelokasi perkampungan ini, karena sebelumnya Walikota Merah Sakti SH telah berjanji akan merelokasi secepatnya tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Begitu juga halnya Dinas PU Kota Subulussalam berjanji akan memperbaiki gorong-gorong yang sering tersumbat, sehingga mengakibatkan luapan air dan longsor langsung ke rumah warga. Menurut Jhoni Bancin, Ketua DPRK Subulussalam Karlinus telah memberikan bantuan Rp1 juta untuk masa panik. Pada hari yang sama Pihak Pemko Subulussalam melalui Dinas Sosial juga menyerahkan bantuan berupa, beras 450 kg, mie instan 60 kotak, telor 900 butir dan bantuan dari APBN antara lain, sarden 500 kaleng, kecap 300 botol, sambal 300 botol, garam 300 bung-

LONGSOR - Akibat longsor salah satu rumah warga di Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam hampir amblas ke jurang yang dalam. (KPK POS/KAR) kus, minyak goreng. Bantuan ini diserahkan Kabid Banjarsos Drs Iskandar yang langsung diterima Kades Lae Ikan, Jhoni Bancin. Pantauan KPK Pos, Kamis pekan lalu, puluhan titik longsor yang melumpuhkan lintas Aceh-Sumut terjadi sejak, Rabu. Longsor menutup badan jalan mulai dari Kedabuhan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Aceh, hingga desa Namjombal, Kecamatan STTUJ, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Longsor terbesar dan terpanjang yang menimbun ba-

Mayjen TNI Adi Mulyono. Pembersihan Pasca longsor, badan jalan yang tertimbun tanah hingga kini belum juga dibersihkan. Akibatnya, jalan di kawasan itu mengalami hambatan yang cukup berarti. Kepala Desa Lae IKan, Jhoni membenarkan, sampai saat ini, Rabu (9/2), belum ada tindakan pembersihan sisa-sisa lumpur di sepanjang jalan di desanya. "Kita sangat menyayangkan seolah-olah desa ini kurang diperhatikan oleh pemko. Ada Apa?," terang Jhoni. (KAR)

Turnamen Sepakbola Antar SD dan SMP RANTAUPRAPAT - Kegiatan olahraga saat ini mulai digalakkan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat pedesaan di Kabupaten Labuhanbatu. Terutama olahraga sepakbola yang memang sangat digemari mayarakat luas. Untuk meningkatkan olahraga sepakbola di tingkat desa, belum lama ini Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, menggelar kompetisi sepakbola antar dusun. Dalam kompetisi tersebut hanya diperbolehkan ambil bagian anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Partisipasi Dunia Usaha Dibutuhkan Membangun Pendidikan BATUBARA - Partisipasi dari dunia usaha baik itu perusahaan besar maupun kecil sangat dibutuhkan dalam membangun pendidikan. Kita ketahui bersama pendidikan merupakan pilar utama pembangunan. Bila pendidikan maju, maka dengan sendirinya masyarakat di daerah ini akan maju. Demikian penegasan Ketua Komisi C DPRD Batubara H.Dazanul Fadli SHi di ruang kerjanya di Lima Puluh, Rabu lalu, menanggapi seminar sehari tentang membangun pendidikan di gedung MPH-PT Inalum, Tanjung Gading-Sei Suka. "Dalam membangun pendidikan hendaknya dinas pendidikan mampu bersinergi dengan dunia usaha di daerah kita yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang," ucap politisi Partai Demokrat itu. Seminar sehari tersebut menampilkan nara sumber Ketua Dewan Pendidikan Batubara, Drs Sofyan Alwi MHum yang mengupas tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Sedang Kadis Pendidikan Batubara mengupas tentang kebijakan dalam meningkatkan mutu anak didik. Sementara Kepala Bank Sumut Capem Lima Puluh, Husin Sinaga membahas tentang peran serta dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan. Peserta seminar ini berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha dan pemerhati pendidikan. (TRIS)

dan jalan terjadi dilima titik. Di antaranya di Desa Lae Ikan dua titik, di Desa Lae Sere selain badan jalan tertutup juga pohon yang tumbang mengakibatkan listrik padam. Akibatnya, ratusan truk dan bus penumpang terperangkap puluhan jam lamanya. Menurut keterangan, mobil Walikota Subulussalam sempat terperangkap di kawasan Bulu Didi, dan harus berjalan kaki sepanjang 5 kilo meter agar dapat mengikuti acara peresmian Makoramil Longkip yang diresmikan Pangdam IM,

Hal tersebut dikatakan H Sugimanto Kepala Desa Sei Kasih belum lama ini di kantornya. Tujuan kompetisi ini untuk mengurangi kenakalan remaja yang sekarang ini sangat memprihatinkan, terutama penyalahgunaan narkoba, minuman keras (iras) maupun tindak kriminal. Bagi anak-anak yang berprestasi dibidang olahraga tersebut nantinya dapat membawa nama baik desa. Turnamen ini diselenggarakan di Dusun Sei Kaih Dalam. Untuk tingkat SMP peserta terdiri dari enam kesebelasan dan tingkat SD lima kesebelasan. (MDS)

Budidaya Ikan Harus Dikembangkan PENGERUKAN - Kades SG.Kahan (kiri) bersama Mandor Teknik Kebun Silau Dunia di lokasi peleningan. (KPK POS/ARM)

Terima Kasih Warga Kepada Kebun Silau Dunia SERGAI - Masyarakat Desa Saranggiting Kahan, melalui Kepala Desa M Jamin Tambunan menyampaikan apresiasi dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada PTPN 3 Kebun Silau Dunia yang dinilai sangat peduli terhadap desa sekitar. Pernyataan tersebut disampaikan Kades M Jamin kepada KPK Pos barubaru ini. Dia dan warga Desa Saranggiting sangat bangga atas perhatian yang sangat besar diberikan pihak PTPN 3. Perhatian Kebun Silau Dunia bagi desa ini sangat banyak sekali. Mulai dari bantuan untuk mesjid, gereja seperti GKPI juga diberikan. Perbaikan infrastruktur

kerap juga mendapat perhatian. Ini umumnya perhatian pihak Direksi, Distrik dan Kebun Silau Dunia. M.Jamin Tambunan mengatakan, bantuan alat berat baik eskapator dan lainnya sering diperbantukan. Seperti dalam program PNPM pihak perkebunan sangat membantu dengan pengerukan parit untuk leening. Ini berkat kerja semua pihak dan kita ingin tetap membangun kerjasama dengan Kebun Silau Dunia demi kemajuan Desa. Kita berharap partisipasi warga juga semakin tinggi. (ARM)

BATUBARA - Budidaya ikan harus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga pembudidayaan ikan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program budi daya ikan sekaligus mendukung program pemerintah dalam pembangunan dengan harapan tahun 2015 Kabupaten Batubara dapat menjadi penghasil terbesar. Hal ini dikatakan anggota DPRD Batubara Ahmad Badri di ruang kerjanya di Lima Puluh, Rabu. Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Azwar Hamid

MSc menegaskan, untuk mendukung program pemerintah tentang budi daya ikan, telah banyak dilakukan pembinaan kepada kelompok nelayan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkesinabungan. Disamping itu, katanya, para kelompok nelayan diberikan bantuan bibit ikan dengan harapan para kelompok nelayan yang dibina agar secara bersungguh-sungguh mengelolanya. Disamping itu juga kelompok nelayan budi daya ikan tetap dipantau dan diawasi tenaga teknis lapangan. (TRIS)

Pembangunan Madrasah TPI Kebun Silau Dunia Dimulai SILAU DUNIA - Manajer PTPN 3 Kebun Silau Dunia, Ir.Maroloan Simaibang, Penasehat Badan Komunikasi Agama Islam (BKAI), Ir.Gurid Hadi Tjahyopramono, Ketua BKAI Safirin dan Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Agus Salim, Senin (7/2) lalu melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung Madrasah Taman Pendidikan Islam (TPI) di Afdeling VII. Hadir dalam acara tersebut Askep Rayon A Hariyanto SP, para Asisten, Pengurus IKBI, mandor setempat, guru-guru TPI

dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Ir Maroloan Simaibang mengatakan, pembangunan Madrasah TPI adalah pekerjaan mulia dan sangat sesuai dengan paradigma baru PTPN 3 yang kepedulian terhadap dunia pendidikan. "Kebun Silau Dunia sangat mendukung setiap langkah yang mengarah pada kemajuan pendidikan dan akhlak. Ini merupakan tonggak sejarah, di mana pembangunan gedung merupakan swadaya dari karyawan. Kita akan bantu dengan mengusulkan ke Direksi agar mendapat bantuan," ujar Maroloan. Harus diakui, hingga kini dalam setiap pembuatan pos anggaran, posning untuk TPI belum ada. Hal

ini dikarenakan dalam RKAB hal tersebut belum termaktub. Namun Maroloan yakin, dengan memegang prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing hal apapun akan mudah dikerjakan. "Dengan demikian kelak harapan banyak orang akan terwujud, yakni menciptakan pendidikan yang berkualitas yang mampu bersaing dengan tempat pendidikan yang lain," imbuhnya. Ditempat yang sama, Ir Gurid Hadi Tjahyopramono selaku Penasehat BKAI, mengemukakan, pendidikan sangat penting, sangat mahal dan bagi sebagian sangat susah mendapatkannya. Untuk itu kita sepatutnya bersyukur, bahwa dengan gotong

royong kita mampu menciptakan sebuah ruang belajar untuk anak-anak menimba ilmu. "Kita bisa, buktinya dalam tempo satu tahun, Rp100 juta sudah terkumpul dan bisa untuk membangun 2 RKB. Ini sangat luar biasa dan kita salut. Ke depan kita berharap semua afdeling akan berdiri gedung TPI. Ini cita-cita lama kita dan alhamdulillah akan tercapai," ucapnya. Sebelumnya Safirin Ketua BKAI, melaporkan, dalam setahun terkumpul dana dari swadaya karyawan Rp100 juta dengan rata-rata Rp8 Juta per bulan. Untuk biaya pembangunan TPI Afdeling VII menghabiskan anggaran sebesar Rp50 Juta.(ARM)

BATU PERTAMA - Manajer KS-Dunia,saat meletakkan batu pertama disaksikan Ir.Gurid HT (paling kiri).(KPK POS/ARM)


E D I S I 136 14 - 20 FEBRUARI 2011

Pekerja Harus Memahami Hak dan Kewajibannya PABATU - Tidak saling memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai pengusaha dan pekerja, maka bisa memicu terjadinya perselisihan hubungan industrial. Misalnya, hak-hak normatif para pekerja diantaranya tentang upah, jam kerja, jaminan sisial dan syarat kerja lainnya. Begitu juga sebaliknya dengan pekerja, harus dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja tetap harmonis. Hal itu ditegaskan, Bupati Sergai, Ir HT Erry Nuradi Msi dalam sambutannya saat memimpin upacara hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus pencanangan bulan K3 tahun 2011 tingkat Kabupaten Sergai, yang digelar di kompleks kantor PTPN 4 Kebun Pabatu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis (10/2). Hadir dalam kesempatan itu Kajari Sei Rampah Erwin Harahap SH, anggota DPRD Sumut Ny. Hj. Evi Diana, Wakil Ketua DPRD Sergai Drs. H. Sayuti Nur M.Pd, Wakil Ketua PN Tebing Tinggi Agung Suhendro SH, sejumlah anggota DPRD Sergai, Manajer Gabungan Unit Usaha PTPN 4 Pabatu Ir. Darma Lubis, Kakanwil I PT. Jamsostek Heri Herlan, mewakili Kadis Nakertrans Sumut Frans Bangun, Kadisnaker Sergai H. Karno Siregar SH, MAP, Muspika Tebing Tinggi, para manajer PTPN 3 dan PTPN 4. Dikemukakan bupati, bahwa pemerintah setiap tahunnya memberikan perhatian kepada para pekerja terutama dalam penetapan besaran upah minimum yang harus diterima pekerja. Upah minimum pekerja di Kabupaten Sergai yang diberlakukan sejak 1 Januari 2011 dan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubsu tanggal 18 Januari 2011 adalah sebesar Rp 1.081.500,- per bulan, kata Ir Erry Nuradi sembari berharap UMR dapat dilaksanakan para pengusaha dan bila memungkinkan ditambah dengan penghasilan lainnya bagi pekerja sesuai beban kerja dan kemampuan setiap perusahaan. Ditegaskan bupati, bahwa komponen pendukung untuk terwujudnya K3 seperti alat pelindung diri merupakan kewajiban para pengusaha untuk menyediakannya dan memberikan secara cuma-cuma kepada para pekerja sesuai sifat pekerjaannya. Dengan tersedianya komponen pendukung, maka tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja akan dapat diminimalisir, bahkan kepada perusahaan yang melaksanakannya dapat meraih predikat zero accident, ujar Ir HT Erry Nuradi seraya menghimbau para pengusaha agar membantu masyarakat di sekitar lokasi perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), seperti, membantu perawatan jalan-jalan desa yang juga dimanfaatkan perusahaan untuk sarana perhubungan mengangkut hasil usaha masing-masing.(ADI)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

KPKPOS

HALAMAN 16

Bandara Kuala Namu Tak Kaji Dampak Lingkungan LUBUK PAKAM - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyesalkan pihak pengelola pembangunan Bandara Kuala Namu yang tidak memperhitungkan kerusakan sejumlah ruas jalan Kabupaten akibat dilindas truk bertonase tiNggi pengangkut bahan material bandara. Kerusakan jalan khususnya sepanjang jalan Lubuk Pakam menuju Pantai Labu yang menjadi jalan utama ke lokasi proyek Bandara, bukan hanya meresahkan para pengguna jalan saja, tetapi masyarakat yang berdomisili di dua kecamatan Lubuk PakamBeringin sangat terusik kenyamannya akibat debu yang beterbangan di sepanjang jalan tersebut. Warga sangat resah dan sudah berulangkali menggelar aksi demo menuntut perbaikan jalan. Bahkan Pemkab Deliserdang juga sudah menyurati pemeritah Pro-

vinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat agar menyikapi serta mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan. Namun permohonan demi kenyamanan masyarakat itu hingga kini belum terjawab. Bupati Deli Serdang Amri Tambunan mengungkap hal ini saat dialog interaktif dengan para kepala desa, tokoh masyarakat Kecamatan Beringin di kantor camat Beringin di sela-sela kunjungan kerja peninjauan rumah kumuh yang akan di bedah di Kecamatan Beringin, awal pekan lalu. Bupati menegaskan,

seharusnya sebelum pembangunan bandara termoderen di Indonesia yang pembangunannya dikerjakan anak bangsa tanpa menggunakan tenaga asing itu mulai, terlebih dahulu dikaji segala dampaknya terhadap lingkungan masyarakat, termasuk kerusakan jalan.Tetapi hal ini tidak pernah di perhitungkan. “Memang membangun proyek rakasa seperti ini, bangsa kita belum punya pengalaman, sehingga dampaknya tidak pernah dikaji,” tukasnya. Amri juga mencontohkan, ketika pembangunan jalan tol Belmera (Belawan-MedanTanjungmorawa), berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman. Karena pihak kontraktor dari Korea terlebih dahulu membangun jalan yang di lintasi truk pengangkut material. war-

ARAHAN - Bupati Amri Tambunan memberi arahan kepada camat dan para kadis rencana bedah rumah kumuh. (KPK POS/PS)

ga tidak dirugikan dari kerusakan jalan. Ini membuktikan, bahwa Korea sudah memiliki banyak pengalaman dalam membangun proyek raksasa.

Kebun Marsel Perburuk Masa Depan PTPN 3 AEK KANOPAN - Elemen masyarakat menilai kinerja manajer PTPN 3, Kebun Merbau Selatan (Marsel), Kabupaten Labura, M Nuh semakin buruk. Soalnya, sejak kepemimpinan M Nuh, warga sekitar perkebunan milik negara ini tidak merasakan azas mafaat terhadap keberadaan kebun tersebut. Program bina lingkungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun kesejahteraan buruh harian lepas terindikasi semakin tertindas. Per harinya, buruh harian lepas hanya mendapat upah Rp12.000/HK), tanpa ada tunjangan lainnya. Bahkan sang oknum manajer semena-mena menggunakan tenaga buruh tanpa ada ikatan kesepakatan kerja berkesinambungan. Kentalnya sistem ala kolonial Belanda di kebun Marsel membuat nyali pimpinan kelompok tani kebun sayur Sidodadi, Kamidi Cs menuding pihak kebun telah tega menyerobot tanah mereka seluas 72 Ha dengan bukti keabsahan surat teregistrasi BPN pusat ber nomor 31/HM/ LR/1972. Seperti diungkapkan Kamidi kepada KPK POS, Minggu lalu, pihak kebun bukan saja sebatas menyerobot lahan tapi telah menzolimi tujuh karyawan yang nasibnya terkatung-katung, akibat mutasi sepihak dikarenakan keluarga mereka masuk dalam kelompok tani Sidodadi.

Bukan itu saja, Manajer M.Nuh diduga juga telah merusak kelestarian sungai Milano dengan merubah daerah aliran sungai di sulap menjadi perkebunan. Elemen masyarakat di Marbau Selatan berharap intansi dan elemen lingkungan hidup segera memproses pelanggaran perundang-undangan DAS. Hasil investigasi KPK POS minggu lalu menemukan adanya indikasi jaringan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) secara mata rantai. Hal ini dapat ditelusuri dari besarnya dana perawatan kebun selama ini yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan areal tanaman belum menghasilkan (TBM) maupun tanaman menghasilkan (TM).

Pohon karet dibeberapa afdeling yang sebahagian besar hampir merata dipenuhi gulma dan lilitan kacang tidak logika. Terbukti beberapa bagian afdeling areal kebun ternyata masih masuk kategori hutan semak belukar pertanda buruknya masa depan PTPN 3 kebun Marsela. Menurut Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Kualuh (AJIK) Nurdinsyah Sima mengatakan, jika tidak ingin di tuding bersekongkol Dirut PTPN 3, Ir Amri Siregar harus segera menurunkan tim satuan pemeriksa internal. Tim diminta secara sungguh-sungguh memeriksa kondisi kebun Marsel, jangan ada rekayasa seperti waktu lalu. Karena, tambah Nurdinsyah, turunnya tim

dari Kandir (kantor direksi) ke Kebun Marsel hanya kamuflase semata, tanpa ada temuan yang berarti. Buktinya, kondisi Kebun Marsel masih porak poranda. "Kebun Marsel bakal jadi cemoohan petani kampung akibat mekanisme peraturan pelaksanaan teknis perkebunan di abaikan demi permainan terselubung," pungkas Nurdinsyah. Ketika masalah perawatan dan indikasi korupsi kebun ingin dikonfirmasi kepada manajer dan APK Khairil di kantor kebun pada saat jam kerja, Satpam mengatakan, beliau (M Nuh dan Khairil) tidak berada ditempat. Bahkan ketika dihubungi melalui SMS manajer tidak memberikan jawaban. (TAN)

Kunjungan Bupati tersebut turut di dampingi Dandim 0204 DS Lekol Inf Wiwik Dwiyanto, Asisten I Drs H Iqbal Nasution, Kadis PU Ir Faisal, Kadis Cipta

Karya dan Pertambangan Ir Donald L Tobing, Kepala PMD H Syafrullah S.Sos yang disambut Camat Beringin Batara Rival Harahap S.Sos dan unsur Muspika. (PS)

Delegasi Bisnis Swedia Kunjungi KPK JAKARTA - Untuk kali kedua, Delegasi Bisnis Swedia berkunjung ke KPK dalam rangka memperoleh pemahaman tentang kondisi ekonomi dan politik Indonesia sebagai bahan persiapan investasi di Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, delegasi diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK Haryono Umar, di gedung KPK, Senin. Rombongan yang dipimpin oleh President of The Swedish Trade Council, Ulf Berg, ini diikuti oleh sekitar 25 perusahaan sektor privat Swedia dan Swedish National Agencies yang berada di Indonesia dan Singapura, seperti Electrolux, Ericsson, TetraPak, Tricorona, Volvo, ABB, Alfa Laval, EKN, KTH, Bombardier, dan lain-lain, beserta lima orang pendamping dari Departemen Perdagangan Swedia. Sementara dari pihak KPK, dihadiri pula oleh penasihat KPK, Deputi Pencegahan, dan pejabat struktural terkait. Siaran pers KPK yang diterima kemarin, menyebutkan, dalam pertemuan ini, delegasi Swedia berbagi pengalaman dengan KPK seputar perjalanan dan prospek bisnis di Indonesia, terutama bagi pengusaha Swedia. Selain itu, KPK menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan, di antaranya paparan mengenai kepastian hukum melakukan bisnis di Indonesia dan upaya perbaikan pelayanan publik, terutama dalam masalah perizinan untuk menarik investor luar negeri. (REL)

Jalan Sendayan Rusak Parah

GULMA - Tanaman karet PTPN 3 di Kebun Marbau Selatan yang kondisinya memprihatinkan. (KPK POS/TAN)

P.BRANDAN - Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki jalan Dusun Sendayan dan Dusun 4,6,7 Desa Securai Selatan, yang saat ini mengalami kerusakan cukup parah. Bila musim hujan tiba, jalan penuh dengan kubangan kerbau. Dan bila musim panas . Kades Yulian Fahri mengatakan, masyarakat sangat mengharapkan perhatian pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Kepala PU Langkat, agar segera memperbaiki jalan yang rusak parah itu. Dusun Sendayan merupakan wilayah persawahan yang terluas di Kecamatan Babalan. Selama ini petani dengan susah payah mengangkut hasil panen pertanian mereka. Dengan diperbaikinya jalan tersebut akan memperlancar arus lalu lintas, sehingga petani dengan mudah membawa hasil panen mereka ke pasar. Sementara itu Kepala Dusun 4, Ano meminta pihak Pemkab secepatnya memperbaiki jalan tersebut, karena merupakan urat nadi ke Dusun Sendayan 4,6,7. (MIRA)

PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Ladang Korupsi Pejabat JAKARTA - Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di daerah maupun pusat, dijadikan ”ladang” korupsi. Hal itu terlihat dari data kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2004-2010. Dari hampir 200 kasus yang ditangani, pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yang terbesar, yaitu lebih dari 40 persen. Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan hal itu dalam diskusi "Korupsi Pengadaan Barang atau Jasa dan Strategi Pemberantasannya” di Jakarta, Rabu lalu. ”Mereka bilang, ’Ah sedang sial saja kalau tertangkap’. Cara termudah mendapatkan uang untuk membayar utang biaya pemilihan kepada pihak swasta memang dari mark

M JASIN up pengadaan barang dan jasa,” kata Jasin. Dalam diskusi yang menandai peluncuran Program Cleaning antara Siemens dan Kemitraan itu, Jasin menyebutkan, dari 196 kasus yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2010, 86 di antaranya adalah kasus korupsi pengadaan barang

dan jasa (43 persen). Kasus terbesar kedua adalah penyuapan, yang mencapai 57 kasus (29 persen), disusul penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang mencapai 31 kasus (15 persen). Sisanya adalah kasus perizinan dan pungutan. Kasus-kasus itu melibatkan semua instansi, mulai dari DPR, pemerintah provinsi, kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara atau daerah, komisikomisi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Menurut Jasin, korupsi pengadaan barang itu terjadi mulai dari barang yang terlihat remehtemeh hingga barang-barang yang bernilai tinggi. ”Kami menangani mulai kasus sarung hingga helikopter. Dalam berbagai proyek, yang terjadi bukan bocor, tetapi ambrol. Misalnya,

nilainya mencapai Rp400 triliun, Rp100 triliun bisa bocor buat pesta orangorang di sekitar pengadaan barang,” tutur Jasin. Contoh kasus yang ditangani KPK pada 2004 adalah kasus pengadaan helikopter yang dibeli dari Rusia di Aceh. Kemudian pada 2005 kasus berupa pengadaan bus pada proyek busway di Jakarta. Pada 2006 kasus pengadaan kotak suara pemilu, serta tahun 2007 di antaranya berupa kasus pengadaan alat automatic fingerprint identification system (AFIS) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM. Jasin menambahkan, maraknya korupsi pengadaan barang dan jasa itu bisa terjadi lantaran kolusi antara panitia lelang dan rekanan, antara sesama

rekanan, monopoli dan premanisme, serta kurangnya akses publik ke pasar pengadaan barang. Selain itu, juga karena kurangnya integritas panitia, tidak transparan dan akuntabel, serta penyalahgunaan wewenang. Djimanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengakui, pengusaha terkadang harus menjamu pejabat atau panitia lelang pengadaan barang di daerah untuk memenangi tender. ”Terkadang harus memberi, untuk mengakalinya kadang dimasukkan ke dana CSR (corporate social responsibility),” katanya. Jasin menyatakan, masyarakat atau pengusaha yang merasa diperas pejabat saat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa tidak perlu takut untuk melaporkan ke KPK. (REL)


KPK POS  

KPK POS Edisi 136

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you