Issuu on Google+

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 144 11 - 17 APRIL 2011 Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

SEKDESHARI TERINDIKASI JUAL TAHUN HUTAN NEGARA I HAL 3 SELAMAT NATAL DAN BARU 2011 TERKAIT KASUS DUGAAN MARK UP ALKES

Tiga Pejabat FK USU Diperiksa

Tangkap Calo Bansos Paluta PALUTA - Elemen masyarakat antikorupsi di Padanglawas Utara (Paluta) mendesak aparat terkait segera menangkap calo dana bantuan sosial (bansos) berinisial AS. Calo yang menelap dana bansos itu sepertinya tak takut terhadap penegak hukum. Seperti diketahui, Yayasan Basilam Makmur, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, merupakan salah satu penerima dana bansos yang akan digunakan untuk merehab gedung yayasan. Dana yang diterima sebesar Rp100 juta, pada tahun 2010 lalu. Pihak yayasan yang dihubungi wartawan koran ini membenarkan tentang dana bantuan yang diterima. Uang bantuan dikirim ke Bank Sumut Capem Gunungtua. Saat dana bantuan itu akan dicairkan, seorang berinisial AS mengikuti petugas dari yayasan. Begitu dana dicairkan, AS langsung meminta bagian 50 persen dari dana yang diterima. Artinya, AS menerima Rp50 juta dan pihak yayasan hanya menerima Rp50 juta. Pemotongan dilakukan AS, sesuai perjanjian saat permohonan bantuan diusulkan ke kantor Gubernur. Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada AS, calo pemotong dana bansos itu tak merasa takut. "Saya tidak takut silakan beritahukan,” tandasnya. KPK Desak Kemendagri Sementara itu, KPK mendapati 10 temuan pada pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah. Atas temuan tersebut, KPK mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. “Temuan ini berdasarkan kajian KPK yang dilakukan pada Januari 2011 sampai Maret 2011 terhadap kebijakan pengelolaan belanja bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah,” ucap Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam siaran persnya, kemarin. Temuan KPK ini dibagi ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (3 temuan) dan tatalaksana (7 temuan). “Ketujuh temuan pada lingkup tata <<< selanjutnya baca Hal. 2

K OLOM REDAKSI

Membobol Kepercayaan Nasabah MARAKNYA pembobolan bank merupakan ancaman serius bagi bisnis perbankan. Mungkin saja duit nasabah yang digangsir segera dikembalikan atau diganti. Tapi kepercayaan masyarakat terhadap bank akan luntur jika kejadian yang sama terus berulang. Pembobolan itu terjadi di sejumlah bank, termasuk di bank yang berkategori papan atas, bahkan bank internasional. Total dana yang ditilap sekitar Rp100 miliar. Angka ini memang tidak seberapa dibanding jumlah dana pihak ketiga di perbankan yang mencapai Rp2.300 triliun. Hanya, kalangan perbankan dan Bank Indonesia tidak boleh menganggap remeh, karena bisnis ini amat mengandalkan kepercayaan. Pengawasan terhadap kegiatan perbankan mesti ditingkatkan seiring dengan berkembangnnya berbagai modus pembobolan bank. Sebelum krisis moneter 1997, penggangsiran dana nasabah justru dilakukan oleh para pemilik bank melalui kaki tangan mereka. Pengawasan perbankan amat lemah. Ketika itu orang kurang peduli terhadap batas maksimum pemberian kredit. Barulah setelah krisis terjadi, masalah ini diawasi dengan ketat. Tapi modus yang sama masih sempat terulang di Bank Century beberapa tahun lalu. Pemerintah pun akhirnya terpaksa menyelamatkan bank ini dengan dana Rp6,7 triliun akibat perbuatan para pemiliknya. Kini, para penggangsir berganti. Para manajer yang menjadi biangnya. Salah satunya dilakukan Malinda Dee di Citibank belum lama ini. Lagi-lagi, pengawasan perbankan

MEDAN - Tiga pejabat Fakultas Kedokteran (FK) USU, Rabu pekan lalu, diperiksa penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait dugaan mark up pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2010 senilai Rp38 miliar di Fakultas Kedokteran.

BERLAPIS - PT Multi Grafindo bebas mendirikan papan reklame, walau menutup papan reklame lainnya yang sudah berdiri lebih awal. (KPK POS/DOK)

MPI DESAK KEJATISU

Tuntaskan Kasus Multi Grafindo MEDAN - Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) mendesak agar kasus pengemplang pajak PT Multi Grafindo, milik Albert Kang, yang diduga merugikan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp8 Miliar segera diusut. MPI menyampaikan hal ini saat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Rabu pekan lalu, di Jalan A Haris Nasution, Medan. Dalam orasinya, Guntur Turnip menjelaskan, kasus ini sudah enam bulan mengendap di kantor kejaksaan dan hingga saat ini tidak ada perkembangan yang cukup signifikan dalam pengusutannya. Kalau memang kejaksaan tidak

sanggup maka biar MPI yang melakukan pengusutan. "MPI datang ke mari karena kesal atas lambatnya pihak kejaksaan dalam melakukan pengusutan kasus pengemplang pajak ini," ujar Guntur seraya mengatakan jangan sampai dalam penegakan hukum pihak Kejaksaan pilih kasih, kalau mau menegakkan hukum semua yang bersalah harus dilakukan penindakan. Massa MPI yang berjumlah hampir 150 orang datang ke kantor kejaksaan dengan menggunakan seragam lengkap, massa MPI sempat marah karena terlalu lama <<< selanjutnya baca Hal. 2

Pemeriksaan terhadap ketiga pejabat ini dilakukan setelah empat profesor di Universitas Sumatera Utara (USU), diperiksa Kejatisu dalam kasus yang sama. Tiga pejabat itu diperiksa

sekitar tiga jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Namun, namanama ketiga pejabat itu masih belum diketahui pasti. Ketiga pejabat yang diperiksa itu adalah pejabat penerima barang. “Bukan profesor, tapi tiga pejabat Fakultas Kedok<<< berita teran yang terkait bertugas mehal. 5 nerima alkes dari rekanan. Setelah ini, pekan depan kita jadwalkan pemeriksaan Prof DDM sebagai pimpinan proyek,” jelas sumber di Kejatisu. Pemeriksaan itu untuk melengkapi pemeriksaan <<< selanjutnya baca Hal. 2

Surat Izin Pemeriksaan Rahudman Belum Diteken SBY JAKARTA - Surat izin pemeriksaan terhadap 61 kepala daerah se Indonesia, termasuk Walikota Medan Rahudman yang bakal diperiksa sebagai saksi maupun tersangka dalam berbagai kasus, hingga kini belum ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sejak 2005 hingga 2011, ada 61 kepala daerah menjadi saksi dan tersangka untuk dimintakan izin Presiden, namun hingga kini belum turun. Jadi kami

belum bisa berbuat banyak," ungkap Noor Rahman, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Kapuspenkum menduga, surat permintaan izin pemeriksaan itu, belum sampai di meja Presiden. Dan masih berada di tangan Sekretaris Kabinet (Setkab). Mengingat, Setkab mengharuskan surat <<< selanjutnya baca Hal. 2

SIDANG LANJUTAN SYAMSUL ARIFIN

Bupati Langkat Tak Pernah Perintah Cairkan Uang JAKARTA - Enam pejabat Kabupaten Langkat yang dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Syamsul Arifin, memberikan keterangan seragam yang intinya Bupati Langkat tidak pernah memerintahkan pencarian uang kas daerah untuk kepentingan pihak ketiga, keluarga Bupati dan penyelesaian lainnya. Justru perintah pengeluaran uang, pengiriman uang dan pembuatan kasbon datang dari Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat Buyung Ritonga. Demikian rangkuman hasil sidang lanjutan agenda pemeriksaan enam saksi dari pejabat Kabupaten Langkat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/ 6). Para saksi itu, Aswan Syufri (60), mantan Kabag Keuangan Langkat, Ibrahim (46) staf Dinas PPKAD, Sumardi (47), Kasubbag Dinas PPKAD, Bendahara Pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ismiati (54), Kabid Anggaran Syahrizal (50) dan

Kepala UPT Dispenda Siti Khadijah (42). Aswan Syufri menegaskan, dia tidak pernah menyerahkan uang kas pemkab kepada terdakwa Syamsul Arifin semasa menjadi Bupati Langkat, khususnya selama 2000-2007. Perintah datang dari Buyung Ritonga, termasuk besaran pemotongan 10% atas anggaran dinas-dinas dan honor- honor pegawai. “Saya tidak pernah melaporkan pemotongan anggaran itu kepada bupati karena semuanya sudah dilaksanakan oleh Buyung,” beber Aswan di hadapan majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba. Adanya perubahan jumlah kasbon dari 101 menjadi 120 buah pada berita acara pemeriksaan (BAP) karena penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan kepada Aswan catatan pribadi pada buku agenda Buyung.Termasuk juga tentang perubahan BAP yang menyebutkan pemberian uang kepa-

Pasangan Annas -Suyatno Sementara Unggul BAGANSIAPIAPI -Pasangan Annas Maamun - Suyatno sementara unggul pada Pemilukada Rokan Hilir (Rohil) yang dilaksanakan, Kamis (7/4). Pasangan incumbent ini mendapat dukungan mayoritas pemilih, untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Rohil lima tahun ke depan. Hasil perhitungan sementara yang diperoleh KPK Pos, sampai

berita ini naik cetak, pasangan Annas-Suyatno memperoleh 97.675 suara (48,1 persen), disusul pasangan Herman Sani-Wahyudi Purwowarsito 60.125 suara (29,6 persen) dan Asri Auzar-Yatiman 45,386 suara (22,3 persen). Para pendukung calon dan masyarakat menyaksikan perole<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BENNY: Cirus Sinaga Mafia Hukum di Kejagung

<<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman menuding Jaksa Cirus Sinaga sebagai aktor mafia di Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena, menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. "Anda ini (Cirus) sepertinya aktor mafia di Kejaksaan dari cara menjawab pertanyaan. Pantas rusak penegakan hukum di Kejaksaan. Karena, lain yang saya tanya, lain yang anda jawab," tegas Benny saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi

III DPR RI dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Gedung MPR/DPR RI, Senin lalu. Bahkan, Benny meminta supaya keempat JPU kasus Gayus tersebut tidak membohongi rakyat terkait mekanisme keputusan yang diambil dalam tim JPU dalam menangani perkara Gayus Halomoan Tambunan sewaktu di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Mengingat, Eka mengatakan sempat menyarankan berkordinasi dengan bidang Pidana Khusus karena ada Pasal 11 UU Tipikor dalam perkara Gayus tersebut. Atas tudingan Benny terhadap dirinya, Cirus mengatakan itu adalah tidak benar <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM


KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

TIGA PEJABAT ......................dari hal 1 empat profesor yang telah dilakukan sebelumnya, yakni Prof DDM, Prof CHY, Prof SYP dan Prof GLN. Aspidsus, Erbindo Saragih menolak memberikan penjelasan detil, namun dia membenarkan adanya pemeriksaan. “Maaf ya, saya gak hapal nama-nama mereka,” jawabnya singkat. Kahumas USU Bisru Hafi mengatakan, kelima guru besar USU termasuk mantan rektor CPL diperiksa Kejatisu wajar-wajar saja. Dalam hal ini Kejatisu hanya menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. "Kejaksaan sebagai lembaga hukum, wajar melakukan pemeriksaan untuk memintai keterangan dari beberapa person yang terlibat dalam kepanitiaan tender pengadaan alkes tersebut. Merekakan hanya menjalankan tugas karena mendapatkan laporan dari masyarakat,"ujarnya. Kendati demikian, tegas Bisru, tidak ada dana yang dikorup, karena semua bukti-buktinya ada. Bahkan sisa dari anggaran sudah dikembalikan ke kas APBN. (FER)

TANGKAP CALO

...................dari hal 1

laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan),“ lanjutnya. Dalam 3 tahun terakhir (2007-2010), lanjut Johan, pemerintah menganggarkan Rp300,94 triliun untuk bansos, yang terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat. ”Penyaluran bansos harus selektif dengan menetapkan kriteria ketat, proses penyaluran yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel,” tuturnya. KPK berharapkan Kemendagri membuat action plan atas saran perbaikan dan menyampaikannya ke KPK sebelum 4 Mei 2011, untuk kemudian dilaksanakan dan secara berkala melaporkan tindak lanjut dari action plan ke KPK. “KPK selanjutnya memantau dan memverifikasi pelaksanaan setiap action plan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi koordinasi, supervisi, dan monitor,” tandas Johan. (DTK/REL)

SURAT IZIN ....................................dari hal 1 yang ditujukan kepada Presiden harus jelas kasusnya. Dijelaskan, dalam setiap pemeriksaan perkara yang menyangkut kepala daerah dan anggota DPR, lembaga penegak hukum harus mendapatkan izin dari Presiden. Hal ini sering menjadi kendala penyidik untuk menyelesaikan sebuah kasus. Memang, sambung dia, dalam SEMA No 9 Tahun 2009 diperbolehkan penegak hukum melakukan pemeriksaan tanpa izin Presiden. Namun jika dalam waktu 2 x 30 hari sejak diterimanya surat itu, Presiden belum tanda tangan, penegak hukum dipersilakan melakukan pemeriksaan. "Tapi dalam praktik kita ingin perfect, jangan sampai (izin) tidak terpenuhi. Namun demikian, Kejaksaan Agung yakin dan optimis Presiden SBY akan langsung menandatangani surat izin pemeriksaan 61 kepala daerah yang sudah diajukan Kejaksaan Agung," tambahnya. (ENDY)

Rekrutmen Pejabat KPK Harus Dibenahi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera membenahi sistem rekrutmen pejabat di institusi antikorupsi tersebut. KPK harus benarbenar selektif mencari figur pejabat yang tidak hanya profesional dan berkualitas tapi juga harus memiliki integritas tinggi dan tidak opportunis. “Mundurnya Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi secara mendadak cukup mengejutkan. Padahal, proses seleksi untuk mendapatkan pejabat di KPK makan waktu panjang dan biaya besar. KPK harus segera melakukan perombakan total dan menegakkan kode etiknya,” kata Ketua Yayasan Lem-

baga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Erna Ratnaningsih seusai acara diskusi publik "Mengurai Benang Kusut Kasus Suap Cek Pelawat" di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pengunduran diri pejabat KPK secara mendadak tidak bisa langsung disetujui pimpinan KPK begitu saja. “Harus diketahui dulu apa alasannya, masuk akal atau tidak. Tidak begitu saja dia mundur. Sebab, jangan sampai orang masuk ke KPK hanya untuk batu loncatan ke lembaga lain yang menawarkan gaji besar,” katanya. Dia mengakui, memilih pekerjaan memang hak asasi seseorang. Namun, ke depan jangan sampai KPK mengulang kesalahan dalam mendapatkan pegawai dan pejabat KPK. Selain itu, Erna juga meminta agar BUMN atau lembaga negara lainnya untuk

ERNA RATNANINGSIH Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tidak "membajak" pejabat KPK. Sehingga, kinerja KPK dalam tugas pemberantasan korupsi tidak terganggu. “Harus diketahui juga motif BUMN mengambil orang KPK. Apakah ini modus un-

tuk membuat instansi itu dicap bersih karena ada bekas orang KPK ?. Ini juga patut dikaji,”imbuhnya. Salah satu pejabat KPK yakni Deputi Pencegahan Eko Tjiptadi mengundurkan

diri dari jabatannya. Eko rencananya akan menjadi salah satu direktur di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). “Benar dan itu memang kemauan yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi perihal pengunduran diri Eko, Rabu. Namun Johan tidak tahu mulai kapan Eko resmi tak bertugas lagi di KPK. Sebab sampai saat ini belum ada surat pengunduran resmi yang disampaikan Eko. “Belum ada. Tapi memang sebelumnya sudah mendengar rencana itu,” tambahnya. Sebelum Eko, KPK juga ditinggal pergi Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono. Ferry ditarik kembali ke institusi asalnya di Kejaksaan Agung sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan. (SP)

BUPATI LANGKAT TAK PERNAH PERINTAH CAIRKAN UANG ....................dari hal 1 da pegawai BPK dari Rp300 juta menjadi Rp500 juta. Saksi Aswan juga tidak pernah menerima perintah langsung dari Bupati untuk menyerahkan uang, mengirim, mentransfer uang kepada seseorang atau perusahaan ataupun melaukan pungutan dan pemotongan terhadap SKPD-SKPD serta membuat kasbon-kasbon pemakaian dana APBD yang menutupinya dengan pemotongan-pemotongan anggaran dinas-dinas, honor pegawai dan sebagainya. "Semua perintah saya terima dari Bendahara Umum Daerah Buyung Ritonga. Pengeluaran kasbon untuk terdakwa juga dikatakannya tidak pernah dilakukan, termasuk adanya kasbon Rp3 miliar yang Rp2 miliar di antaranya belum dilunasi bukanlah untuk terdakwa melainkan untuk kalangan DPRD dan pihak-pihak ketiga lainnya," paparnya. Hal-hal ini ia lakukan karena perintah dari Buyung Ritonga, sedangkan besaran pemotongan sekitar 10 persen atas anggaran dinasdinas dan honor-honor termasuk honor saksi sendiri, semuanya dari Buyung. Menjawab pertanyaan hakim ketua, apakah saksi tahu atas inisiatif siapa pe-

motongan tersebut, saksi menjawab tegas bahwa semua itu inisiatif Buyung Ritonga. Saat ditanya lagi, apakah adanya pemotongan itu pernah disampaikan saksi kepada Bupati (terdakwa), saksi mengatakan tidak pernah karena semua itu dilaksanakan oleh Buyung. Mengenai adanya perubahan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang jumlah kasbon dari 101 menjadi 120 buah, saksi Aswan Syukri mengatakan perubahan itu setelah ditemukan lagi dari catatan pribadi di buku agenda Buyung Ritonga, yang diperlihatkan penyidik KPK kepadanya. Tentang perubahan BAP yang menyebutkan pemberian uang kepada pihak BPK dari Rp300 juta menjadi Rp500 juta, dilakukannya setelah penyidik KPK memperlihatkan catatan pribadi di buku agenda Buyung Ritonga. Saksi Ibrahim mengaku selama 40 hari menjadi Pelaksana Harian Bendahara Umum Daerah karena Buyung Ritonga menunaikan ibadah haji. "Selama itu, saya tidak pernah diperintah terdakwa untuk mengeluarkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa," katanya. Ditanya majelis hakim dalam BAP ada keterangan-

nya yang mengetahui ada orang lain yang diperintahkan terdakwa melalui Buyung untuk mengeluarkan uang?. "Saya tahu setelah diperlihatkan daftar catatan di buku agenda Buyung oleh penyidik KPK," jawabnya. Sementara itu, menjawab pertanyaan penasehat hukum terdakwa yaitu A Hakim Siagian SH MHum apakah saksi mengetahui hakhak bupati yang antara lain gaji, tunjangan, upah pungut pajak dan lain-lain, baik saksi Aswan Syukri maupun saksi Ibrahim mengatakan tidak tahu. Ketika A Hakim Siagian menyebutkan, seakan-akan semua yang diserahkan kepada bupati adalah uang haram padahal logikanya siapalah yang mau memberikan uang yang tidak halal kepada keluarganya apalagi ibu kandungnya, Aswan menjawab cepat bahwa hak-hak bupati cukup besar. “Tetapi berapa besarnya, saya tidak tahu,” tambahnya. Penasihat hukum Syamsul Arifin, Abdul Hakim Siagian mempertanyakan adanya kesan bahwa semua uang yang diserahkan kepada kliennya adalah uang haram atau dari hasil tindak pidana. Dia bertanya apakah saksi-saksi mengetahui hak-

hak bupati seperti gaji, tunjangan, upah pungut pajak dan lain-lain.Baik Aswan maupun saksi Ibrahim menjawab tidak tahu.“Berapa besarnya,saya tidak tahu,” tukas aswan. Terdakwa kasus korupsi Syamsul Arifin membantah dirinya telah memerintahkan bawahannya menyuap oknum BPK. Dana tersebut bukan untuk menutupi ketekoran kas daerah Kabupaten Langkat. Menurut Syamsul, dirinya hanya memberikan disposisi kepada Buyung Ritonga selaku Sekda. Disposi pun sekedar berkoordinasi dengan tim dari BPK. "Saya mendisposisi Sekda, koordinasikan," katanya. Atas disposisi tersebut, Syamsul mengaku kerap dilaporkan hasil pertemuan tim dengan BPK hingga akhirnya Syamsul mengakhiri dinasnya di Langkat, Sumatera Utara. Pernyataan Syamsul justru menarik Hakim Tjokarda untuk mendalaminya. "Itu kasih duit (artinya)?" cecar hakim Tjokorda. Pertanyaan Tjokarda dijawab santai Syamsul. Syamsul pun menyangkal disposisi sebagai pemulus uang suap kepada BPK. "Nggak ketua majelis. Ini yang menyalahi.

Ketinggian biasa. Saya ini Bupati rakyat. Jadi bahasa saya bahasa rakyat. Kalau saya bilang,selesaikanlah, tolong selesaikan barang itu, itu karena kan (Sekda) pandai," imbuhnya seraya menyebut dirinya bukan orang pintar untuk menangani keuangan APBD Langkat. "Kalau aku ini nggak pandai. Saya berkali-kali pidato, dan bilang bahwa saya ini Syamsul Arifin, saya Gubernur yang bodoh," urainya. Syamsul mengklaim, dirinya tak mungkin memerintahkan bawahannya untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai atau menyalahi prosedur yang berlaku. Pasalnya, para bawahan syamsul memiliki hak untuk menolak perintah. Bukan hanya itu, bawahan Syamsul juga memiliki hak jawab, dan bertanya atas disposisi atau kebijakan yang telah dikeluarkannya. Sidang lanjutan kasus Syamsul Arifin dilanjutkan Senin 11 April mendatang. Seperti sebelumnya, sidang kali ini juga dihadiri sejumlah tokoh dari berbagai daerah dan kalangan baik kalangan pemuka agama, politisi, pemuda dan Ormas lainnya juga keluarga besar tokoh partai Golkar Sumut. (ENDY)

TUNTASKAN KASUS....dari hal 1

PASANGAN ANNAS -SUYATNO SEMENTARA UNGGUL .............................................dari hal 1

menunggu perwakilan pihak kejaksaan yang menerima aspirasi MPI. Sementara itu, Kasi Pengkum, Edi Irsan Taringan saat menerima perwakilan MPI mengatakan, kasus ini sudah ditangani dan masih dalam tahap penyelidikan yang sedang ditangani oleh bidang Pidana Khusus. Hingga saat ini kejaksaan masih melakukan pendalaman, makanya penyelidikannya harus serius jangan sampai nanti begitu diperiksa dan kasusnya masuk kepada pengadilan ternyata kasusnya pajak, kalau ini terjadi maka Negara juga yang dirugikan, sebab dalam penyelidikan hingga persidangan sudah banyak mengeluarkan anggaran. Edi Irsan melanjutkan, kejaksaan tidak mau nantinya orang yang diperiksa dan berkasnya dilimpahkan ke pengadilan ujung-ujungnya bebas. Kalau memang nantinya kasus ini benar tindak pidana korupsi maka akan ditangani oleh kejaksaan tapi kalau kasusnya pajak maka akan dilimpahkan kepada bagian pajak. (TIM)

han hasil suara sementara yang dikawal ketat aparat Kepolisian Rohil. Menurut Ketua KPU Rohil H Azhar Syakban, penghitungan suara sudah selesai di tingkat TPS, tinggal masuk ke desk Pemilukada KPU dan ini yang makan waktu lama. Dari hasil penghitungan itu, mulai Jumat (8/4), pada tingkat PPK sudah mulai melakukan pleno hasil rekap Pemilukada, sementara di tingkat KPU, berlangsung Selasa (12/4) dan langsung penetapan. Terhadap hasil perolehan suara yang mengarah kemenangan pasangan calon nomor 2 Annas Maamun-Suyatno, Azhar enggan berkometar. Menurutnya, kini perhitungan masih berlangsung dan KPU belum menerima rekap suara secara menyeluruh di tingkat PPK. ‘’Kita tunggu rekap hasil suara di tingkat PPK, dari situ baru kita tahu siapa yang me-

MEMBOBOL ..................................dari hal 1 dipertanyakan. Paling tidak, ada masalah berlapis di sini. Pengawasan internal bank ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia juga tak mampu menjangkau masalah ini. Malinda boleh jadi tidak sendirian dalam menggangsir uang nasabah sebesar Rp17 miliar - bahkan bisa sampai Rp90 miliar. Jika benar demikian, pengelola bank mestinya tahu persis masalah ini, karena merekalah yang merancang sistem dan prosedur di bank itu. Untuk urusan ini, kita berharap polisi bisa membongkar modus dan orangorang yang terlibat secara tuntas. Kasus Malinda, juga kasus Century, menegaskan bahwa pengawasan perbankan bukannya bertambah baik, melainkan makin buruk. Bank sentral ternyata tak mampu mencium ketidakberesan di sebuah bank, baik yang dilakukan pemilik maupun pengelolanya. Sesekali bobol mungkin bisa dimaklumi. Tapi, jika pengawasan bank berkali-kali bisa dilewati, ada hal mendasar yang perlu diperbaiki. Mestinya fungsi pengawasan itu dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan agar berjalan maksimal. Tapi pembahasan rancangan undang-undang tentang lembaga ini menemui jalan buntu di DPR. Belum adanya kesepakatan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan itu merugikan kalangan perbankan. Tak ada lembaga yang memperhatikan mereka secara maksimal. Membanjirnya dana di bank tidak diikuti dengan peningkatan standar pelayanan dan pengawasan, hal yang mestinya dilakukan demi menjaga kepercayaan nasabah. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nang,’’ sebutnya. Sekretaris tim pemenangan Annas-Suyatno, H Tatang Hartono mengatakan, hasil perolehan ini belum final. Meski calon nomor urut 2 unggul, namun tim masih menunggu keputusan final. ‘’Kami tahu calon kami unggul, tapi tak mau sesumbar kemenangan,’’ sebut Tatang. Calon Unggul di TPS Sebagai gambaran dilaporkan, dari tiga pasang calon Pemilukada Rohil, hanya tiga yang terdaftar di DPT. Yakni Annas Maamun, Suyatno dan Yatiman. Dan ketiganya unggul di TPS masing-masing. Di TPS 02 Jalan Perwira Bagansiapiapi, tempat Annas Maamun mencoblos, perolehan suara Annas Maamun-Suyatno 137 suara, disusul Herman SaniWahyudi Purwowarsito 64 suara dan Asri Auzar-Yatiman 30 suara. Di TPS 21 Jalan Madrasah Bagansiapi-api, tempat Suyatno memilih, perolehan

suara Annas-Suyatno 171 suara, disusul Herman Sani Wahyudi-Purwowarsito 98 dan Asri Auzar 43 suara. Di TPS 11 Baganbatu tempat Yatiman memilih, Asri Auzar-Yatiman 191 suara, Annas Maamun-Suyatno 112 suara, Herman SaniWahyudi Pruwowarsito 46 suara. Hasil penghitungan sementara yang dihimpun KPK Pos tercatat, untuk Kecamatan Bagan Sinembah, Asri Auzar-Yatiman 10.387 suara, Annas Makmun – Suyatno 26.292 suara dan Herman Sani – Wahyudi 4.712 suara. Sedang di Kecamatan Simpang Kanan, Asri AuzarYatiman 4.332 suara, Annas Maamun – Suyatno 6.081 suara dan pasangan Herman Sani-Wahyudi 942 suara. Sementara di Kecamatan Sinaboi, Asri Auzar-Yatiman 284 suara, Annas MaamunSuyatno 3.087 suara dan Herman Sani-Wahyudi 3.723

suara. Di Kecamatan Bangko, Asri Auzar-Yatiman 626 suara, Annas Maamun-Suyatno 15.225 dan Herman Sani-Wahyudi 16.107 suara. Kecamatan Batu Hampar, Asri Auzar-Yatiman 4.402 suara, Annas MaamunSuyatno 1.876 suara dan pasangan Herman SaniWahyudi 1.554 suara. Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Asri Auzar-Yatiman 6.937 suara, Annas Maamun-Suyatno 9.802 suara, Herman Sani-Wahyudi 5.463 suara. Kecamatan Kubu, Asri Auzar-Yatiman1.079 suara, Annas Maamun-Suyatno 9.804 suara, Herman SaniWahyudi 6.920 suara. Kecamatan Pasir Limau Kapas, Asri Auzar-Yatiman 1.720 suara, Annas MaamunSuyatno 3.779 suara, Herman Sani-Wahyudi 4.240 suara. Kecamatan Rimbo Melintang, Asri Auzar-Yatiman

865, Annas Maamun-Suyato 983 suara, Herman SaniWahyudi 1.910 suara. Kecamatan Bangko Pusako, Asri Auzar-Yatiman 3.241 suara, Annas MaamunSuyatno 3.977 suara, dan pasangan Herman SaniWahyudi 5.527 suara. Kecamatan Pekaitan, Asri AuzarYatiman 441 suara, Annas Maamun-Suyatno 4.278 suara, Herman Sani-Wahyudi 1.907 suara. Kecamatan Rantau Kopar, Asri Auzar-Yatiman 401 suara, Annas Maamun-Suyatno 1.727 suara, Herman Sani-Wahyudi 870 suara. Kecamatan Tanjung Medan, Asri Auzar-Yatiman 3.686 suara, Annas MaamunSuyatno 1.977 suara, Herman Sani-Wahyudi 352 suara. Kecamatan Pujud; Asri Auzar-Yatiman 6.985 suara, Annas Maamun-Suyatno 8.787 suara dan pasangan Herman Sani-Wahyudi 5.898 suara. (PUR)

BENNY: CIRUS SINAGA MAFIA HUKUM DI KEJAGUNG .........................................dari hal 1 dan dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter seseorang. "Itu pendapat mereka, jadi terserah saja. Tetapi, itu tidak benar. Itu namanya sudah pembunuhan karakter. Saya mohon pekerjaan saya dihargai, dilindungi, dihargai, dihormati teru-

tama oleh pemerintah, sesuai UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Ham)," ungkap Cirus usai RDP. Bisa Dipecat Sementara itu dikabarkan, Jaksa Cirus Sinaga terancam dipecat dalam kaitannya dengan dugaan pemalsuan Rencana Penuntutan (Rentut) Gayus HP

Tambunan yang sampai sekarang ditangani penyidik Polri. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menyatakan, jika seorang jaksa ditetapkan sebagai tersangka dan jika polisi melakukan upaya paksa untuk itu, maka dalam waktu satu bulan penyidik

sudah mengusulkan pada jaksa agung untuk memberhentikan sementara jaksa tersebut. "Begitu juga kalau dia dinyatakan sebagai terdakwa ke pengadilan, Jamwas mengusulkan dalam tempo satu bulan sejak dilimpahkan untuk diberhentikan," katanya.

Langkah itu didasarkan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Disiplin Terhadap Para Jaksa. "Jadi, pemberhentian sementara kalau dia dinyatakan ditangkap, ditahan atau dilimpahkan ke pengadilan," ujarnya. (BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Khairuddin Tanjung, Zulpiana, S. Edhie, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN


KPK POS

3

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

KORUPSI

NASIONAL

Sekdes Terindikasi Jual Hutan Negara Pujud - Aktivis LSM NCW Rokan Hilir Anirzam mengindikasikan adanya penjualan ribuan hektar lahan hutan negara di Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Sontang, Zul. Anirzam menyampaikan hasil investigasinya ini ke Sontang, Kecamatan Bonai Darusalam, Kabuapten Rokan Hulu, pekan lalu. Menurutnya, lahan kawasan hutan tersebut dijual Zul kepada oknum-oknum berduit mengatasnamakan kelompok tani berasal dari Sumatera Utara dengan harga per hektarnya Rp 10 juta. Kawasan hutan yang dialihkan Zul kepada pihak lain seluas 1000 hektar, merupakan lahan milik masyarakat Desa Air Hitam. "Lahan tersebut bersempadan dengan

kawasan perusahaan perkebunan PT Andika," ujarnya. Informasi penjualan hutan negara oleh Zul setelah adanya laporan masyarakat ke LSM NCW. Atas informasi tersebut, sambung Anirzam langsung membentuk tim bekerjasama dengan masyarakat tempatan, melakukan investigasi ke lokasi yang dilaporkan. Penjualan lahan ini diduga bekerjasama dengan oknum mantan PJs Penghulu Air Hitam, Antan. Zul dibekali surat kuasa oleh Antan. Diterbitkan dengan masa berlaku selama satu bulan terhitung 5 Mei 2009 hingga 5 Juni 2009, Dalam surat kuasa tersebut, Zul diberi kuasa untuk menjual lahan kawasan hutan daerah Kepenghuluan Air Hitam seluas 1000 hektar dengan catatan 500 KK hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masyarakat. Antan saat dihubungi melalui telefon genggamnya, Rabu pekan

PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) NO. NAMA INISIAL 1. AHMAD HAFIZ ZAWAWI (AHZ) 2. MARTHIN BRIA SERAN (MBS) 3. PASKAH SUZETTA (PSZ) 4. BOBY SUHARDIMAN (BS) 5. ANTONY ZEIDRA ABIDIN (AZA) 6. TM NURLIF (MN) 7. ASEP RUCHIMAT SUDJANA (ARS) 8. REZA KAMARULLAH (RK) 9. BAHARUDDIN ARITONANG (BA) 10. HENGKY BARAMULI (HB)

lalu membantah adanya kerjasama dengan Zul. Terkait surat kuasa yang diberikan kepada Zul, Antan membenarkan bahwa dirinya pernah memberikan surat kuasa namun pengalihan lahan kepada pihak lain belum terjadi keburu habis masa berlakunya. "Sejak surat kuasa itu batal, saya tidak pernah berhubungan dengan Zul. Masalah penjualan lahan tersebut, kami sempat dipanggil Polda Riau. Saya dan Zul diperiksa namun tidak ada yang dijadikan tersangka, hasil pemeriksaan hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya, ada apa?" ujarnya keheranan. Diakui Antan bahwa Zul terus melakukan aktifitas pembukaan hutan dikawasan tersebut. “Dari siapa Zul mendapatkan lahan tersebut saya tidak tau. Tapi tidak ada tindakan apapun oleh aparat setempat terhadapnya." Ia menduga, Zul dibekingi belasan preman. Merasa dirinya terlin-

dungi sehingga bebas melakukan pengrusakan hutan. Masyarakat pemilik lahan dikawasan tersebut juga menjadi sasaran kearoganan Zul beserta antek-anteknya. Lahan yang telah ditanami sawit oleh masyarakat dirusak preman tanpa memberikan ganti rugi. "Lalu yang membayar ganti rugi lahan kepada Zul, seenaknya saja menguasai lahan dengan menggunakan alat berat excapator. Pembeli melakukan pengkaplingan lahan dan membuka kanal serta melakukan penanaman sawit di atas lahan masyarakat yang dijual Zul," papar Anirzam. Selain itu hasil Investigasi menemukan pembakaran hutan diduga dilakukan kroni-kroninya Zul. Kejadian terbakarnya hutan kawasan Desa Air Hitam dan Bonai akan dilaporkan NCW ke Polda dan Kejaksaan Riau. “kami telah mempersiapkan laporan ke Mabes Polri dan ke KPK

terkait penjualan hutan negara karena ada kerugian negara disitu." Pihaknya akan mengadukan temuan tersebut ke KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kehutanan RI agar ditindaklanjuti. Penjualan lahan hutan negara tersebut melalui Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai, Taslim. Surat yang diterbitkan oleh Taslim SKGR (surat keterangan ganti kerugian) tahun 2010 masing-masing luasnya 2 hektar. Jumlah SKGR yang diterbitkan Kasang Padang disinyalir sekitar 750-an. SKGR atas dasar SKRT (Surat Keterangan Riwayat Tanah) tahun 2010 yang diterbitkan penghulu. Belum termasuk daerah Kecamatan Bonai, lahan yang telah beralih ke pihak lain dipekirakan ribuan hektar dan teletak di kawasan hutan di Kecamatan Bonai Darusalam, Rohul dan Pujud di Rohil. Keberanian Zul melakukan penjualan lahan hutan negara di-

RUU Tipikor Langgengkan Budaya Korupsi

JLH UANG RP 600 JUTA RP 250 JUTA RP 600 JUTA RP 500 JUTA RP 600 JUTA RP 550 JUTA RP 150 JUTA RP 500 JUTA RP 350 JUTA

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) NO. NAMA INISIAL JLH UANG 1. AGUS CONDRO PRAYITNO (ACP) RP 500 JUTA 2. MAX MOEIN (MM) RP 500 JUTA 3. RUSMAN LUMBANTORUAN (RL) RP 500 JUTA 4. POLTAK SITORUS (PS) RP 500 JUTA 5. WILLIEM TUTUARIMA (WMT) RP 500 JUTA 6. PANDA NABABAN (PN) RP 1,45 MILIAR 7. ENGELINA PATTIASINA (EP) RP 500 JUTA 8. MUHAMMAD IQBAL (MI) RP 500 JUTA 9. BUDININGSIH (B) RP 500 JUTA 10. JEFFREY TONGAS LUMBAN (JT) RP 500 JUTA 11. NI LUH MARIANI TIRTASARI (NLM) RP 500 JUTA 12. SUTANTO PRANOTO (SP) RP 600 JUTA 13. SOEWARNO (S) RP 500 JUTA 14. MATHEOS PORMES (MP) RP 350 JUTA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) NO. NAMA INISIAL 1. SOFYAN USMAN (SU)

JLH UANG RP 250 JUTA

Politisi Golkar jadi Pesakitan JAKARTA - Lima politisi Partai Golkar akhirnya diseret ke depan meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis pekan lalu. Mantan anggota Komisi IX DPR RI didakwa menerima suap berupa cek pelawat (traveller cheque) sebanyak 95 lembar dengan nilai Rp4,75 miliar, dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Miranda S Goeltom pada tahun 2004. Kelima politisi Partai berlambang Pohon Beringin itu, Asep Ruchimat Sudjana, Teuku Muhammad Nurlif, Baharuddin Aritonang, Resa Kamarullah dan Hengky Baramuli. Sidang pertama, Jaksa KPK Suwarji dalam surat dakwaannya menegaskan kelima terdakwa terlibat terima suap saat pemilihan DGS BI yang dimenangkan Miranda. Juga mengetahui pemberian travellers

cheque (TC) berkaitan proses pemenangan Miranda dalam pelaksaan pemilihan DGS BI, yang betentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagai anggota Komisi IX DPR RI, yang dilarang menerima imbalan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Para terdakwa, sambung Jaksa, menerima pemberian berupa 36 TC Bank Internasional masing-masing senilai Rp 50 Juta dengan total Rp 1,8 miliar dari Nunun Nurbaeti - istri Adang Daradjatun melalui Ahmad Hakim alias Arie Malangjudo. Rincian TC yang diterima para terdakwa berdasarkan, Asep Ruchiat menerima tiga lembar senilai Rp 150 juta, M Nurlif menerima 11 TC senilai Rp 550 juta, Baharudin menerima 3 TC senilai Rp 150 juta, Reza menerima 10 TC senilai Rp 500 juta dan Hengky 9 TC senilai Rp 450 juta.

duga bekerjasama dengan oknum– oknum tertentu di daerah tersebut. Sehingga usaha Zul mengalihkan hutan kepada pihak lain mulus tanpa hambatan. Selain itu, setelah lolos dari jeratan hukum saat diproses di Mapolda Riau, Zul semakin beringas merusak hutan. Padahal sambung Anirzam, berdasarkan Surat Gubernur Riau No.522/Ekbang/35.27 tanggal 14 Desember 2005 ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Propinsi Riau, perihal tindak lanjut Inpres Nomor 4 tahun 2005 pada poin 19 disebutkan : Tidak memberikan toleransi terhadap penerbitan SKT yang berada di kawasan hutan atau yang berhutan oleh Kepala Desa/Camat dan menindak secara tegas terhadap aparat yang terbukti memberikan SKT. Pada poin 20 disebutkan : Terhadap penerbitan sertifikat atau hak atas tanah yang menurut tata ruang dalam kawasan hutan harus dibatalkan.(PUR)

“Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” ungkap Jaksa Suwardji. Perbuatan lima terdakwa ini dilakukan secara bersama-sama dengan mantan anggota dewan dari fraksi Partai Golkar lainnya. Seperti, Ahmad Hafiz Zawawi, Marthin Bria Seran, Paskah Suzetta, Bobby Satrio Hadiwibowo Suhardiman dan Anthony Zeidra Abidin (berkas perkara diajukan terpisah) serta Hamka Yamdhu YR yang perkaranya telah disidangkan secara terpisah. Karena perbuatannya yang melawan hukum kelima terdakwa diduga melanggar Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Ancaman pidana paling tinggi selama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta. Dari lima terdakwa, dua di antaranya, Hengky Baramuli dan Baha-

ruddin Aritonang berencana mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan. Sedangkan tiga terdakwa lainnya nampak pasrah. Ketua Majelis Hakim Eko Budi Sudjanto menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari para terdakwa. “Sidang kita lanjutkan pada hari Rabu tanggal 13 April pukul 11.00 Wib,” pintanya. Kasus suap cek pelawat ini diungkap pertama kali oleh politisi PDI-P Agus Condro, Juli 2008 lalu. Kala itu Agus mengaku kepada penyidik KPK, telah menerima cek perjalanan senilai Rp 500 juta yang diduga terkait dengan pemilihan Miranda. Atas pengakuan Agus Condro, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian menetapkan empat tersangka yakni Dudhie Makmud Murod (PDI-P), Hamka Yandhu (Partai Golkar), Endin Aj Soefihara (PPP) dan Udju Djuhaeri (TNI/Polri). Mereka sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta sidang, KPK kemudian menetapkan kembali 26 mantan anggota DPR sebagai tersangka. Ke-26 mantan anggota DPR dari tiga fraksi, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PPP. (ENDY)

JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terus diprotes, dikecam dan dihujat. Karena RUU Tipikor sengaja dibuat oleh pemerintah SBY untuk melindungi setelah kroni SBY tak menjabat dan diganti dengan pemerintah yang baru, maka hukuman yang dijatuhkan pada koruptor era pemerintahan SBY bisa diperlonggar bahkan bisa bebas dari jeratan hukum. "Juga isi RUU Tipikor dapat melanggangkan budaya korupsi dan memberi semangat baru bagi aparat dari berbagai jenjang untuk melanjutkan praktek korupsi," ungkap pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Jika RUU Tipikor ini disahkan, sambung Chaniago, akan memasuki fase baru, yakni kejayaan gurita koruptor di Indonesia. Korupsi semakin merajalela, dan gembar-gembor pemberantasan korupsi hanya manis dibibir saja, sementara niat untuk pemberantasan korupsi hanya setengah hati. Seharusnya saat hukum harus memberi efek jera terhadap siapa pun yang korup, dan membuat orang yang berpeluang melakukan korupsi, menguburkan niatnya untuk melakukan korupsi, namun RUU ini berencana mendorong orang untuk terus melakukannya dengan peserta lebih banyak. "Ini yang melanggengkan budaya korupsi," tandasnya. Hal senada diutarakan pengamat hukum Boy Yendra Tamin, menilai hak penuntutan perkara korupsi di tangan KPK semestinya tetap ada dan tidak dihilangkan. Gagasan untuk menempatkan kewenangan penuntutan ke Kejaksaan akan menambah panjang proses penanganan perkara korupsi. Di sisi lain soal kebutuhan akan sumber daya manusia menjadi tantangan, tetapi dengan pola kerja sama yang dikembangkan selama ini oleh KPK berkaitan dengan

tersedianya personal, agaknya untuk sementara bisa memberikan solusi. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar alasan penarikan kembali draf RUU Tipikor dari Sekretariat Negara semata hanya karena kepentingan harmonisasi serta kekeliruan administrasi karena sebelum menyerahkan draf RUU itu ke Sekretariat Negara seharusnya dilaporkan terlebih dahulu ke Menko Polhukam. "Kita ingin harmonisasikan lagi. Saya juga belum melaporkan ke Menko Polhukam. Jadi, secara administratif saya harus laporkan dulu ke Menko Polhukam tapi karena semangat saya langsung serahkan ke Setneg," tuturnya. Menkumham menjamin ancaman hukuman mati dan kewenangan penuntutan KPK tetap diatur dalam RUU Tipikor yang diajukan pemerintah. Dalam RUU Tipikor, ancaman hukuman mati hanya dibatasi pada perbuatan korupsi yang dilakukan terhadap negara keadaan bencana atau krisis. "Jadi tetap ada hukuman mati. Kalau undang-undang yang lama kan semuanya pokoknya banyak hukuman mati, jumlahnya sekian juga hukuman mati. Kalau hukuman mati dalam RUU ini tetap ada khusus bagi mereka yang korupsi negara dalam keadaan bencana alam, negara dalam keadaan krisis, itu tetap ada hukuman mati," jelas Patrialis. Soal kewenangan penyidikan dan penuntutan untuk tindak pidana korupsi, Patrialis menegaskan tetap berada di tiga pilar lembaga penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. "Jaksa KPK tetap ada. Makanya kalau ada orang bilang melemahkan KPK, saya juga heran mengapa berkesimpulan begitu. Itu hanya memanas-manasi saja," ujarnya. Disinggung RUU Tipikor sengaja dicestukan untuk menyelamatkan era pemerintahan SBY jika tak menjabat? "Jangan andai-andai gitu," jawabnya singkat.(ENDY)

Bank Mandiri dan Bukopin Dituding Bobol Dana Nasabah JAKARTA - Kasus pembobolan dana nasabah bank, terus merebak. Kini giliran nasabah Bank Mandiri dan Bank Syariah Bukopin, menjadi korban pembobolan. Anang Syaifudin, sang nasabah mengaku rekening dana miliknya di dua bank plat merah itu, raib miliaran rupiah. "Ada permainan antara Bank Mandiri dan Bank Syariah Bukopin serta manajer keuangan di perusahaannya untuk membobol dana milik PT Medixie Sekawan Utama," papar Anang Syaifudin, Direktur Utama PT Medixie Sekawan Utama saat mengadukan kasus yang dialaminya ke Bank Indonesia (BI), di Jakarta, Senin pekan lalu.

Anang menduga ada oknum pegawai Bank Mandiri KCP (Kantor Cabang Pembantu) Rawa Lumbu Bekasi dan Bank Bukopin Syariah yang ikut bermain. Oknum itu bekerja sama dengan manajer keuangan PT Medixie Sekawan Utama yaitu Yekti Hartono untuk mengeruk uangnya. Anang mengaku melaporkan kasus pembobolan rekening miliknya ke pihak kepolisian. Sayangnya, hingga kini belum ada respons cepat dari kepolisian. Karenanya, di saat ada masalah pembobolan dana nasabah di Citibank, dan Bank Indonesia merespon pembobolan itu, maka Anang pun melaporkan kasus yang dialaminya.

Diungkapkan, dugaan pembobolan dananya terjadi pada 5 Mei 2010, Manajer Keuangan PT Medixie Sekawan Yekti Hartono mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai Rp 720 juta. Ppencairan cek tersebut menyalahi prosedur. "Ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek hanya dua orang, yaitu saya dan Muhammad Fauzan. Juga harus ada stempel perusahaan. Di cek yang dicairkan itu hanya ditandatangani satu orang dan saya duga dipalsukan. Stempelnya pun palsu dan berbeda dengan spesimen yang ada di bank," terang Anang. Kasus pencairan cek ini sudah dilaporkan juga ke Kepolisian Bekasi Timur. Bank Mandiri hanya

mengaku khilaf. Kasus kedua yang dilaporkan Anang terjadi di Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai Jakarta Selatan. Manajer Keuangan PT Medixie Sekawan Yekti Hartono mencairkan rekening milik Medixie senilai Rp 7 miliar. "Ini diduga juga melibatkan oknum pegawai Bank Syariah Bukopin. Penarikan dilakukan dalam waktu singkat dari 27 Januari sampai 22 Maret 2010," jelas Anang. Kasus ketiga adalah pencairan rekening bisnis Rp13,5 miliar oleh Manajer Keuangan PT Medixie Sekawan Yekti Hartono di Bank Mandiri KCP Rawa Lumbu pada 7 Januari sampai 26 April 2010. "Kasus yang ini melibatkan

Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Rawa Lumbu, Iis Widiarti. Padahal, yang mengambil uang itu kan seharusnya saya, tapi tidak ada konfirmasi dan surat kuasa saya," ujar Anang. Dana perusahaan Medixie di Bank Syariah Bukopin (BSB), kata Anang, semula adalah Rp 7 miliar per 30 Desember 2009. Pihak BSB melalui Manajemen Operasional Agus Satrio mengatakan, pada awal Juni 2010, penarikan telah dilakukan Yekti tanpa surat kuasa apa pun. "Tidak ada KTP asli, penarikan dapat dilakukan karena ada memo Budi Sanori mantan pegawai Bank Syariah Bukopin. Ini kan jelas melanggar," katanya. (ENDY)


KPK POS

4

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

KORUPSI

SUMUT

11 Pemda Belum Terima Dana BOS LANGKAT - Untuk menunjang lancarnya kegiatan belajar dan mengajar, diperlukan dana operasional. Saat ini pemerintah meyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD, MTS, SMP, dan Tsyanawiah negeri maupun swasta. Di Sumatera Utara, 11 Kabupaten/Kodya belum menyalurkan BOS padahal Kementerian Pendidikan Nasional telah memberikan ancaman bagi pemda yang belum menyalurkan dana ke sekolah–sekolah yang berhak menerima. Ke 11 kabupaten/ kodya yang belum menyalurkan dana tersebut adalah : Nias, Labuhan Batu, Labura, Dairi, Tapteng, Palas, Paluta, Karo, Siantar dan Langkat. Kadis Pendidikan Sumut Syaiful Syafri mengatakan agar kabupaten/kodya mempercepat penyaluran karena minggu pertama April sudah masuk triwulan ke dua, Senin

pekan lalu. Sementara itu ratusan sekolah di Kabupaten Langkat belum menerima dana BOS, akibatnya kegiatan belajar mengajar terhambat. Penyedian alat– alat kantor habis. Salah seorang kepala sekolah SMP di Sawit Seberang yang enggan disebut namanya mengatakan akibat belum menerima dana BOS semua kegiatan terhambat seperti belum terbayarnya gaji guru honor. " Kami meminta pemkab agar segera menyalurkannya." Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat saat ingin dikonfirmasi tidak berada ditempat. Sekertaris dinas ini, Salam SPd mengatakan dana BOS untuk Langkat tidak pernah terlambat. "Baru tahun ini terlambat. Saya menghimbau pihak dinas jangan menjual buku kepada kepala sekolah, bila datang dana BOS lalu dipotong," tegasnya. (MIRA)

Sekwan Tak Tahu Lelang Gedung DPRD MEDAN - Randiman Tarigan selaku sekretaris dewan membantah ada mengetahui lelang ilegal yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan, yang disebut untuk meredam gejolak lelang Gedung DPRD Sumut. Randiman juga mengatakan, uang Rp 179 juta yang diterima dari pemenang lelang gedung, Heryanto telah diserahkan ke kas negara. "Tidak ada itu, hanya lelang di DPRD Sumut yang sah dengan harga pemenang Rp 179 juta," ujarnya Minggu pekan lalu. Anehnya, Randiman tak menjawab ketika ditanya soal pemenang lelang Gedung DPRD Sumut, Heryanto merupakan `manten` pemenang lelang yang sudah disiapakan oleh panitia. Diketahui, lelang Gedung DPRD Sumut, dibuka dengar harga Rp 176 juta dan dimenangkan oleh Heryanto dengan harga penawaran tertinggi Rp 179 juta. Namun,

lelang kembali dibuka oleh Heryanto di Lapangan Merdekan dengan pemenang bermarga Munthe dengan penawaran tertinggi Rp 441 juta. Dari harga lelang Gedung DPRD Sumut, RP179 juta yang sah dan Rp 441 juta yang tidak sah, selisih harga yang muncul Rp 262 juta. Jumlah itu kemudian dibagibagikan kepada 46 perusahaan yang ikut lelang agar `manten` panitia tidak diributi. Informasi diperoleh, nominal bangunan Gedung DPRD Sumut yang setelah akan dirubuhkan nantinya seharga Rp 1 miliar. Dengan adanya lelang yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka dan diakui Randiman Tarigan tidak sah, dengan melihat Perpres No 54 tahun 2010, pengganti Kepres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/ jasa dinyatakan melanggar hukum. (MBAC)

Pengadaan Alkes Rugikan Negara MEDAN - Sebanyak Rp 700 juta uang milik negara hilang akibat pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk enam rumah sakit daerah di Sumatera Utara. Dinas Kesehatan Sumut diminta bertanggungjawab atas hilangnya uang milik negara tersebut. Soalnya, pengadaan Alkes dilaksanakan bersumber dari APBN. Demikian dikatakan Ketua Gerakan Transparan Anggaran Rakyat (GETAR), Arif Tampubolon di kantor Jalan Sejati Medan, Selasa pekan lalu. Katanya, kerugian negara yang terjadi akibat pengadaan Alkes sebesar Rp 19 miliar untuk enam rumah sakit daerah, karena tender yang dilaksanakan berbau monopoli. Berdasarkan dokumen pemenang tender pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 19 miliar pada Oktober 2010, panitia pengadan barang/jasa Dinas Kesehatan Sumut telah melakukan kesalahan dengan memenangkan PT Kimia Farma Trading & Distribution. Soalnya, PT Kimia Farma Trading & Distribution memasukan penawaran sebesar Rp 18.867.233.000. Sedangkan CV Surya Indah Perkasa, memasukan penawaran sebesar Rp 18.115.099.200. "Dari dokumen yang diajukan kedua perusahaan, terlihat dokumen memiliki nilai

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Dana BOS Langsung Habis

sama baik. Jadi, keputusan panitia memenangkan PT Kimia Farma Trading & Distribution, nyata-nyata menimbulkan kerugian negara. Logikanya, tidak mungkin panitia berbuat demikian kalau tidak ada apa-apanya," ujar Arif. Enam rumah sakit yang mendapat pengadaan Alkes diantaranya, Rumah Sakit Umum (RSU) DR Pirngadi Kota Medan, RSUD DR RM Joelham Kota Binjai, RSUD DR Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar, RSUD Kabupaten Labuhanbatu, RSUD Kota Lubuk Pakam, Deliserdang, dan RSUD DR FL Tobing Kota Sibolga. "Tender yang dilakukan panitia telah melanggar Undang-Undang Monopoli Nomor 5 tahun 1999, Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Nomor 28 tahun 1999, Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan Perpres No 54 tahun 2010," tegasnya. Dia mengatakan, jika tender Alkes yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Sumut dimenangkan oleh CV Surya Indah Perkasa, dipastikan kerugian negara berkisar Rp 700 juta tidak akan hilang. Namun, karena panitia memenangkan PT Kimia Farma Trading & Distribution yang dimenangkan, kerugian negara jelas terjadi.(MBAC)

Pengadaan Mobil DPRD Tanpa Tender BINJAI –Pengadaan dua unit mobil dinas pimpinan dewan perwakilan rakyat rakyat Kota Binjai sampai saat ini menjadi gunjingan. Pasalnya, pembelian mobil merek Nisan Extril warna hitam dan masih berplat toko itu, tidak melalui tender. Melainkan melalui penunjukan langsung (Pl) ke souwrom di Medan dengan harga Rp 673 juta, untuk kedua mobil. Pembelian mobil dinas yang diperuntukan untuk Wakil DPRD Binjai Bahman dan H Sembiring, terkesan janggal dan tidak seperti sebagaimana yang dimaksud dalam aturan pengadaan barang dan jasa. Dimana, pengadaan mobil dinas harus melalui tender. Putri S, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk Sekertarian Dewan (Sekwan) DP-

RD Binjai saat dikonfirmasi terkait pembelian mobil dinas tersebut, Selasa pekan lalu mengaku tidak mengerti soal aturan proses pengadaan dan pembelian dua unit mobil tersebut. “Saya hanya diajak menyaksikan pembeliannya dan setelah mobil jenis Nisan Extril datang ke DPRD dan sesuai dengan harga kontrak yang dimaksud yakni Rp 673 juta untuk dua buah langsung kami terima saja. Saya juga tidak mengetahui sama sekali prosedur lelang,” ujarnya seraya menambahkan yang penting fisiknya ada. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Pemko Binjai Jhoni Maruli mengatakan, pembelian mobil dinas sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan di dalam salah

satu pasalnya membenarkan pembelian kendaraan dinas roda dua dan empat dilakukan dengan melalui penunjukan langsung (Pl). “Saat ini kita tidak perlu harus memiliki pendamping atau rekanan dan saat ini bisa dilakukan pengunjukan untuk jenis pengadaan tertentu termasuk pembelian kendaraan dinas para pejabat Pemko Binjai. Sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tadi,” ucapnya. Bahkan dengan adanya aturan itu sambungnya, dapat lebih menguntungkan negara disebabkan tidak ada biaya tambahan sebesar 15 persen untuk rekanan atau melalui proses tender yang dimaksud. "Jadi pengadaan mobil pimpinan dewan langsung dilakukan ke showroom dan tidak melalui pihak ketiga. Kalau ada pihak ketiga, maka kita akan dikenakan biaya tambahan sebesar 15 persen dari pihak ketiga itu,” kata Jhoni. (SBR)

Sky Cross Tak Berfungsi BINJAI - Pembangunan sky cross yang dilakukan pada tahun 2002 lalu dan menelan biaya sekitar Rp 23 miliar hingga kini bangunan yang terkesan dijadikan hiasan kota itu semakin tak jelas. Soalnya, sudah sembilan tahun lamanya, bangunan itu belum juga berfungsi sebagai mana mestinya. Seharusnya bangunan itu diperuntukan untuk pedagang kaki lima (PKL). Parahnya lagi, sampai saat ini banyak alasan-alasan intansi terkait jika persoalan tak difungsikannya sky cross dipertanyakan. Diantara alasan tersebut yakni, sky cross belum diserah terimakan, PKL tak ingin berdagang disana, dan berbagai macam alasan lainnya. Seperti alasan yang pernah dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, yang mengakui bahwa sky cross sampai saat ini belum diserah terimakan ke Pemko Binjai. “Karena belum diserah terimakan maka kita belum berani mengelolanya,” katanya. Timbas juga mengatakan, jika sky cross sudah diserah terimakan maka Pemko Binjai akan membenahi kembali bangunan tersebut agar dapat difungsikan sebagai mana mestinya. “Biarkan bangunan itu selesai dan kalau sudah selesai serta sudah diserahkan kepada kita, barulah kita kelola dengan baik." Namun, apa yang disampaikan Timbas ini, bertentangan dengan Warnita selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Gedung di

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binjai. Menurutnya, sky cross sudah diserah terimakan ke Pemko Binjai sejak tahun 2008 yang lalu. “Sudah kita serahkan ke Pemko. Bahkan, serah terimanya sudah berlangsung sejak 2008 yang lalu,” kata Warnita, Rabu pekan lalu di ruang kerjanya. Lebih jauh dikatakannya, memang diserah terimakan sejak tahun 2008. Namun, serah terimanya dilakukan secara bertahap. “Kalau saya tidak salah, penyerahan terakhir gedung dilakukan pada tahun 2010,” katanya lagi. Dia mengungkapkan bahwa penyerahan dilakukaan saat kepemimpinan Kota Binjai dipegang oleh HM Ali Umri. “Serah terima bangunan dilakukan masa Pak Ali Umri.” Namun, ia tidak mengetahui apakah bangunan sudah diserahkan terimakan atau belum kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kota Binjai. “Kalau serah terima Pemko kepada Disperindagsar saya tidak tahu. Yang jelas, sudah diserah terimakan sejak tahun 2008 sampai 2010 secara bertahap,” ucapnya. Sebelumnya, Kadis Disperindagsar Kota Binjai, Tulen mengatakan bahwa sky cross akan tetap difungsikan. Hanya saja, Tulen enggan memberikan keterangan lebih jauh. “Tunggu sajalah, pastinya akan difungsikan,” singkatnya. Ketika disinggung sky cross akan djadikan tempat pusat perbelajaan HP, ia tak menepisnya. “Memang

rencananya seperti itu. Kalau masalah para PKL itu, sudah capek disuruh berdagang di sana tetapi mereka tetap membandel. Memang bangunan itu diperuntukan untuk PKL tapi apakah sudah ada peraturan wali kota (Perwa) yang mengaturnya? katanya usai mengadakan pertemuan di DPRD Binjai belum lama ini. Pantuan dilapangan, bangunan seharga Rp 23 miliar itu hanya ditempati burung layang-layang. Kaca dan temboknya tampak kotor disebabkan kotoran burung. Di lantai lima terdapat perpustakaan milik Pemko Binjai. Namun perpustakaan seakan hidup segan mati tak mau. Selain itu, di sejumlah lantai lainnya, banyak sampah berserakan dan penerangan pun tak ada sehingga masyarakat enggan naik tangga karena gelapnya. Menanggapi hal ini, Syairul selaku Ketua Satuan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (Satma IPK) mengatakan, sampai saat ini bangunan itu belum ada kejelasan dan masih mengambang. “Hendaknya, DPRD Binjai dan Pemko Binjai lebih proaktif menangani persoalan ini. Sejauh ini kita menilai, DPRD seakan tak perduli dengan aset Pemko Binjai, dan Pemko juga kurang proaktif. Sebab, sampai saat ini belum ada realisasi yang jelas atas fungsinya,” tegas Syairul sambil menambahkan hal yang sama dengan bangunan Pasar Rambung. (SBR)

SUBULUSSALAM - Ketua Panitia Perkemahan Kompetisi Penggalang dan Jambore Cabang ke II tahun 2011 Sekwartir Cabang Kota Subulussalam Safran Kombih SH melaporkan di Lapangan Ponpes Ad Darajat, Kecamatan penanggalan, bahwa lebih banyak tidak hadir daripada hadir Gudep-Gudep yang telah disediakan, Rabu pekan lalu. Dikatakan, dari Kecamatan Simpang Kiri dari 28 Gudep yang hadir hanya 13 Gudep, Kecamatan Penanggalan dari 17 Gudep hadir 7 Gudep, Kecamatan Runding dari 20 Gudep hadir 3, Kecamatan Sultan Daulat 16 Gudep hadir 7 Gudep, dan Kecamatan Longkip dari 11 Gudep hadir 1 Gudep. Dalam hal ini, kakak Sekda agar dapat mengevaluasi kepala sekolah yang tidak peduli tentang Pramuka juga menyepelekan kepramukaan. Sedangkan gerakan Pramuka merupakan program pemerintah pusat berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang kepramukaan. "Dalam hal ini kakak Sekda agar dapat melakukan tindakan kepada kepala sekolah yang tidak peduli tentang acara Pramuka karena alasan hanya menghambur-hamburkan uang," kata salah seorang kepala sekolah yang mengikuti acara tersebut. Menurutnya, para kepala sekolah yang tidak hadir mengikuti acara pekemahan ini karena telah menghabiskan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baru mereka diterima. Asisten I, H Rusdi Hasan mewakili Sekda mengatakan akan menyediakan perkemahan seluas 5 hektar yang menelan biaya Rp 5 miliar yang bersumber dari dana Otsus. "Karena kita sangat mendukung gerakan kepramukaan yang akan membawa nama pemerintah Kota Subulussalam." Terkait laporan ketua panitia soal ketidak hadiran beberapa sekolah, Sekda H Dhamhuri akan menyelusuri hal ini. "Kalau memang karena anggaran, itu alasan yang tidak benar karena setiap sekolah telah disediakan dana BOS dan kalau memang karena menyepelekan Pramuka maka para kepala sekolah itu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.(KAR)

Terlambat, Pj Walikota Ancam Putuskan Mou TEBING TINGGI - Terlambat membayarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), Pj Walikota Tebing Tinggi Drs H Eddy Syofian MAP mengancam akan memutuskan hubungan kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Eddy mendadak mendatangi kantor tersebut, Jumat pagi pekan lalu, setelah mendapat laporan dari kepala sekolah SD dan SMP penerima dana Bos Bahwa BTN belum mencairkan dana Bos untuk triwulan pertama. "Saya mendatangi BTN untuk merespon pengaduan kepala sekolah SD dan SMP penerima dana BOS tersebut karena sejak dilakukan penandatanganan Mou dengan Dinas pendidikan dan kepala sekolah dua minggu lalu dana BOS sudah disetor ke BTN," tegasnya. Menyahuti kekesalan Pj walikota tersebut pimpinan Cabang BTN Kota Tebing Tinggi Sully fairdyanto memohon maaf. "Kami memohon maaf, keterlambatan ini karena kendala teknik," ujarnya sembari berjanji tidak akan mengulang lagi kesalahan serupa.(RS)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, M Irham Arifin, Rusli SP; BIRO DELISERDANG: Bambang Eko Susilo SAg SH (Kabiro) Putra Candra Kesuma, Panusunan P Silitonga; BIRO SIBOLGA/TAPTENG: A Rahman Nasution; BIRO PALUTA: Panggana Siregar (Kabiro) Datuk Satia, Toib Harahap; BIRO NIAS: Triber Rein Hard G (Kabiro), Eferani Zai; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; WARTAWAN DAERAH: Abdul Rahman Manik, Mulia Sinaga (Sergai); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Damasus Silalahi (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Tommy Sinaga, Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Nurdinsyah Sima, Sofyan Edi Tan, Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Armadasayuti, M Nurdin Pohan (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, (Kisaran/Asahan); Sutrisno, Samsudin, Joni Anwar, Abdulah Sembiring, Alboin Simbolon, Syahril (Batubara); Taufik Hidayat, M Sohur Lubis (Panyabungan); Ahmad Gozali (Palas); Tambos Hutagaol (Tobasa), Frans Rumahorbo (Samosir); Nixson Tambunan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); M Yunansyah (Langsa); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Aguswandha Manik SH, Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sofian (Lhokseumawe); Jamudin Selian, Sahidin (Kutacane); Inro Kisinger Tua, Sarman Naimbaton (Jambi); Arman Maduwu, Krispinus H Maduwu (Nias Selatan).


KPK POS

5

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

KORUPSI

LIPSUS

POTRET BURAM DUNIA PENDIDIKAN

Universitas Sumatera Utara (USU), salah satu aset negara yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut terutama di dalam dunia pendidikan kini tidak seharum namanya. Pasalnya, dana APBN tahun 2010 untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) di USU senilai Rp 38 miliar diduga di mark-up oleh pihak petinggi USU. Ini terlihat dari pemeriksaan terhadap lima guru besar USU yang dilakukan Kejatisu terkait temuan tersebut. PEMERIKSAAN terhadap lima guru besar USU terkait adanya dugaan korupsi di tubuh USU ini jelas mencoreng dunia pendidikan. Terutama dunia pendidikan di Sumatera Utara. Jika benar telah terjadi mark-up di USU, maka kasus ini harus secepatnya diproses. Hal ini disampaikan praktisi hukum Irfan SH Mhum. Menurutnya, pihak kejaksaan dalam hal ini Kejatisu yang

sudah memanggil beberapa guru besar USU. Harus melakukan proses hukum dan harus menindak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus diseret sampai kepengadilan. Baik dari pegawai bawahan sampai atasan harus ditindak. Karena yang namanya korupsi tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada orang lain yang mendukungnya. Seperti pemborong tender, pihak USU itu sendiri maupun tidak menutup kemungkinan pihak Kejatisu juga terlibat dalam hal itu. Terkait ada dugaan USU

USU Sering Dapat Bantuan Luar

Jangan Korupsi di Atas Korupsi

P

BENNI Sinaga, alumni fakultas kedokteran USU merasa miris hatinya saat dimintai komentar terkait masalah yang menimpa kampus kebanggaannya terkait dugaan adanya penyimpangan alat kesehatan yang diperuntukkan pada rumah sakit USU. "Selama ini, saya hanya tahu USU sering mendapatkan bantuan dari pihak luar. Kalau bantuan dari APBN, sampai saya tamat dari USU belum pernah mendengar USU mendapatkan bantuan," kata Benni saat dihubungi via

telefon karena sudah bekerja diluar kota. "Saya tidak terkejut lagi mendengar hal seperti ini. Jangankan anggaran untuk biaya pendidikan, dana bantuan sosial untuk bencana alam saja orang tega kok menilepnya," sesalnya. Benni merasa pesimis dengan kinerja Kejatisu untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di USU. Selama ini kinerja Kejatisu belum memuaskan karena begitu banyak kasus yang mereka tangani belum pernah selesai. Dan ini sangat mengecewakannya sebagai warga Sumatera Utara. "Dan kasus yang menimpa kampus USU ini juga akan sama halnya dengan kasuskasus lainnya," cetusnya. Korupsi di Atas Korupsi Praktisi hukum SBE Girsang SH mengatakan dalam mena-

menjadi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pihak Kejatisu terkait berkas kasus Alkes yang tidak juga masuk dalam meja hakim. Menurut Irfan hal tersebut boleh-boleh saja kita menduga seperti itu. Hanya, bisa saja Kejatisu masih menunda dan terus mengumpulkan data-data terkait adanya dugaan tersebut. Dan pastinya Kejatisu menyelesaikan kasus tersebut sesuai proses hukum dan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. “Bisa saja Kejatisu belum juga menyeret kasus ini ke Pengadilan karena Kejatisu ingin kasus ini benar-

ngani kasus pengadaan alat kesehatan USU, Kejatisu harus benar-benar serta hati-hati melakukan penyidikan. "Jangan sampai terjadi korupsi diatas korupsi seperti yang selama ini yang sering terjadi," kata Girsang sembari menyindir Kejatisu. Menurutnya, jika sudah ada laporan dari masyarakat kasus tersebut haruslah terus dikembangkan. Jika memang tidak terbukti ada indikasi korupsi maka kasus tersebut bisa ditutup. Dan sebagai lembaga hukum, pihak kejatisu juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat mengerti. Namun demikian, jika memang dalam proses penyidikan membuktikan adanya indikasi korupsi maka pihak Kejatisu harus benar-benar menegakan supremasi hukum. Jangan sampai kasus penyim-

benar matang dan siap dibawa kepengadilan,”ujarnya. Irfan berharap, dugaan korupsi tersebut benar-benar terjadi maka Kejatisu harus menuntaskan kasus tersebut. Karena kasus itu sudah mencemarkan nama baik dunia pendidikan. Dan dengan menyeret kasus ini kepengadilan agar masyarakat tahu dan tidak bertanyan-tanya sebenarnya APBN yang disalurkan negara untuk masyarakat umum melalui USU disalurkan ketempat yang benar. Dan USU juga harus fokus menyelesaikan proses pembangunan rumah sakit yang diperuntukkan untuk

pangan seperti ini dianggap remeh karena oknum yang telah melakukan penyimpangan anggaran pendidikan haruslah ditindak tegas karena sudah mencoreng dunia pendidikan. Sungguh sangat keterlaluan sekali jika dana pendidikan dan kesehatan masih ditilep juga. Bagaimana kualitas pendidikan kita bisa maju jika masih ada orang-orang yang tega menilep biaya untuk pendidikan. Apalagi kampus USU adalah kampus yang sudah banyak mencetak kaum intelektual. "Jangan karena ulah segelintir orang, kampus USU menjadi kampus yang berkualitas rendah. Walaupun dana tersebut diperuntukkan untuk masyarakat umum tapi tetap tujuanya untuk memberikan pendidikan bagi mahasiswa di fakultas kedokteran," pungkasnya.(FER)

Dana Alkes Terkesan Aneh CITRA, mahasiswi ekstensi Keperawatan mengaku sudah pernah mendengar adanya bantuan pengadaan Alkes di USU. Hanya saja dia mengaku tidak mengetahui bantuan tersebut dari mana asalnya, yang diketahuinya hanya bantuan pengadaan Alkes yang diperuntukan untuk fakultas kedokteran. “Saya pernah dengan USU menerima bantuan Alkes, hanya saja saya tidak tau bantuan tersebut dari mana dan diperuntukan ke mana.

CITRA

Yang saya tahu Alkes tersebut diperuntukkan kefakultas kedoketeran saja aneh juga ya kemana dana APBN itu,” katanya. Dia pun mengaku kesal kepada pemerintah yang seakan menganak tirikan mahasiswa jalur umum dengan mahasiswa ekstensi seperti dirinya. Karena menurutnya, mahasiswa ekstensi juga layak mendapat bantuan oleh pemerintah khususnya fakultas keperawatan ektensi. Ia mengeluhkan besarnya biaya uang kuliah dan uang pendaftaran yang mencapai belasan juta rupiah. Transfaransi pengelolan yang dilalukan pihak USU juga sangat dipertanyakan karena menurutnya banyak dana-dana yang tidak jelas peruntukannya yang diberatkan ke mahasiswa. Seperti jaket almamater yang awal biayanya sudah masuk dalam uang pendaftaran nyatanya ia dan temantemannya harus membayar kembali dan sudah hampir satu tahun berkuliah jaket yang diimpikan tidak kunjung ada. “Saya berharap fakultas keperawatan ekstensi menda-

pat bantuan juga. Jangan hanya fakultas kedokteran saja yang mendapat bantuan,” ujarnya kesal. Masih Dalam Penyelidikan Terkait diperiksanya lima profesor USU oleh pihak Kejatisu terkait adanya dugaan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di USU belum ada perubahan status hukum. Seperti yang kita ketahui, beberapa pekan lalu para petinggi USU sudah diperiksa Kejatisu. Namun masih berstatus sebagai saksi dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Aspidsus Kejatisu Erbindo Saragih. Erbindo pun menjelaskan pihaknya masih mengumpulkan data-data terkait dalam dugaan korupsi tersebut. Dia mengaku belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pemeriksaan tersebut karena dugaan korupsi tersebut masih dalam penyelidikan pihak Kejatisu. “Dugaan ini masih dalam penyelidikan dan masih mengumpulkan data-data dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kalau datanya sudah lengkap kita akan jelaskan,” tegas Erbindo. (VIN)

pendidikan dan untuk umum tersebut. “kasus ini harus segera diselesaikan, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus disidangkan. Tidak terkecuali guru-guru besar USU juga harus disidangkan. Karena semua sama dimata hukum,” tutupnya. Sebelumnya, Kejatisu terus mendalami adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alkes USU tahun 2010 senilai Rp 38 miliar. Sampai akhir pekan lalu, Kejatisu telah memeriksa mantan Rektr USU CPL dan empat guru besar, yakni SYP,DM,KHY dan GLN. “kelimanya masih dalam kapasitas sebagai saksi,” ujar

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut Erbindo Saragih. Pengadaan alat kesehatan ini untuk kebutuhan RSU Pendidikan USU yang tengah dalam proses penyelesaian fisik. Beberapa pejabat guru besar yang dianggap mengetahui sudah diperiksa. ”Kasus itu masih penyelidikan dan materi pemeriksaannya seputar dugaan penyelewengan anggaran,” beber Erbindo. Kasus ini masuk ke lembaga kejaksaan atas laporan masyarakat. Di mana dalam pengadaan Alkes itu tidak sesuai dengan barang yang tertuang dalam kontrak.(VIN)

USU Membantah KEJAKSAAN Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa lima orang guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) terkait adanya indikasi korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) sebesar Rp 38 miliar, yang diperuntukan pada Rumah Sakit USU yang telah diresmikan tahun lalu. Namun sampai saat ini kelima orang guru besar USU tersebut masih sebatas saksi. Dan hingga saat ini Kejatisu masih terus melakukan penyidikan dan kabarnya, mantan Rektor USU CPL juga telah diperiksa. Menanggapi masalah yang sedang marak tersebut Kahumas USU Bisru Hafi mengatakan, kalaupun kelima orang guru besar USU termasuk mantan Rektor berinisial CPL diperiksa, yah wajar-wajar saja. Dalam hal ini Kejatisu hanya menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. "Kejaksaan sebagai lembaga hukum, wajarlah melakukan pemeriksaan untuk memintai keterangan dari beberapa person yang terlibat dalam kepanitiaan tender pengadaan Alkes tersebut. Mereka kan hanya menjalankan tugas karena mendapatkan laporan dari masyarakat," ujarnya. "Kendati demikian, tidak ada dana yang dikorupsi karena semua bukti-buktinya ada. Bahkan sisa dari anggaran sudah dikembalikan ke kas APBN," jelasnya. Mencuat kepermukaan kabar adanya indikasi penyimpangan Alkes USU untuk tahun anggaran 2010 sempat membuat banyak orang geger. Namun sebagai Humas yang telah dipercayakan untuk memberikan keterangan kepada media, Bisru menjelaskan bahwasannya anggaran sebesar 38 miliar telah diterima pada tahun 2010. Dan dana tersebut dipergunakan untuk membeli enam unit Alkes rumah sakit USU yang akan beroperasi tahun 2012. Keenam alat kesehatan tersebut yaitu, City Scan, Capslap, Mamography, Cloroscopy, Mobile Extry dan CM. Bahkan, lanjut Bisru, sisa dana sebesar Rp 5 miliar telah

Bisru Hafi

dikembalikan ke kas anggaran. Karena menurut Bisru, dana yang digunakan untuk membeli ke enam unit alat kesehatan tersebut hanya memakan biaya sebesar Rp 33 miliar. Pembelian alat tersebut sudah sesuai dengan Kepres No.80 tahun 2003. "Justru dalam proses lelang, harga penawaran dibawah harga," katanya. Menurut Bisru, setelah melakukan pelelangan, biaya pembelian ke enam unit alat tersebut ternyata dibawah harga dari anggaran yang diberikan. "Harga ke enam unit alat kesehatan tersebut hanya Rp 33 miliar dan sisa anggarannya telah dikembalikan ke kas anggaran." Dalam hal ini, menurut Bisru tidak ada dana yang dikorupsi terkait dengan pemberitaan dibeberapa media. Kemungkinan juga dikarenakan adanya laporan dari masyarakat. Kejatisu sebagai lembaga hukum wajar melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut. Sekali lagi Bisru menegaskan, bahwasannya tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di USU. Alasanya, karena sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah sesuai dengan prosedur, baik dalam pemanfaatan pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan pelelangan. Benar tidaknya sisa anggaran telah dikembalikan masih perlu penyelidikan. Dan ini menjadi tugas Kejatisu untuk mengungkapnya.(FER)

Pemanggilan Bukti Awal Terjadinya Mark-up DENGAN dipanggilnya beberapa guru besar USU oleh pihak Kejatisu terkait adanya dugaan korupsi dana Alkes di USU. Itu artinya sudah ada bukti awal yang terindikasi kuat terjadi mark-up atau pengelembungan dalam pengalokasian belanja Alkes senilai Rp 38 miliar tersebut. Hal ini disampaikan praktisi hukum Irwandi Lubis SH. Menurutnya, dewasa ini kalau kita lihat secara transparan. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-

pihak yang konsen terhadap pengeluaran belanja negara dapat mengakses informasi tersebut. Artinya, pengalokasian Alkes tersebut harus transparan dan harus dibuka ke publik. Agar publik mengetahui dana APBN tersebut tepat sasaran. Dengan mengunakan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, publik berhak mengakses informasi terkait pengalokasian APBN tersebut. “Publik harus

mengetahu APBN tersebut disalurkan untuk membeli alat-alat kesehatan apa saja. Harus jelas jumlah barang dan jumlah anggaran yang dikeluarkan. Jika tidak di publikasikan maka masyarakat dapat memintanya karena itu menyangkut uang negara yang diperuntukan untuk masyarakat banyak,” ujarnya. Adanya pengadaan Alkes tersebut, itu menjadi tanggung jawab USU kepada masyarakat. Karena itu merupakan APBN yang

diberikan negara untuk masyarakat. Apabila USU tidak mau mempublikasikan maka patut diduga telah terjadi mark-up. Dan telah melanggar tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita melihat proses Tipikor di Sumatera Utara terlihat dipermainkan oleh Kejatisu dengan tujuantujuan tertentu. Ini terbukti

dengan banyaknya kasuskasus Tipikor yang tidak khatam atau tidak selesai yang disidik oleh Kejatisu. Jika Kejatisu tidak mampu menangani kasus Tipikor yang mungkin disebabkan adanya konflik kepentingan atau tekanan pihak-pihak tertentu. Maka hendaknya Kejatisu meminta bantuan kepada KPK untuk kasus ini diambil alih. Karena ada diatur dalam UU KPK itu sendiri. “Kejatisu harus legowo kalau kasus ini diambil alih KPK. Apalagi ini menyangkut dana APBN

senilai Rp 38 miliar jumlah yang sangat besar,” harapnya. Wandi berharap agar Kejatisu benar-benar komitmen untuk dalam menyelesaikan kasus Tipikor agar masyarakat kembali percaya kepada para penegak hukum terutama Kejatisu yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. “Diharapkan Kelapa Kejatisu yang baru saja terpilih ini diharapkan membawa angin segar dalam penegakan hukum di Sumatera Utara. Berani

Irwandi Lubis SH

mendobrak dalam menyelesaikan kasus tipikor.” (VIN)


KPK POS

6

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

N A D RIAU JAMBI

POLITIK

Diklat Prajabatan CPNS Digelar ACEH TIMUR - Dewasa ini pendidikan dan pelatihan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya aparatur pemerintah, karena melalui pendidikan dan pelatihan akan terbentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mampu dan handal menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka itu diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana meningkatkan mutu professional PNS. Sehingga aparatur pemerintah memiliki wawasan dan semangat pengabdian tinggi menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan. Demikian dikatakan Sekdakab Aceh Timur, Syaifannur SH,MM ketika membuka Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III pada Senin lalu di Aula Gedung BKPP. Acara ini dihadiri Asisten II, III dan para Kabag di Setdakab Aceh Timur. Sekda mengatakan, seluruh CPNS diharuskan mengikuti Diklat Prajabatan sebagai salah satu persyaratan utama pembentukan SDM handal. Termasuk untuk memenuhi tuntutan dan tantangan global mewujudkan pemerintahan seperti diamanatkan. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai persyaratan pengangkatan dan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS. Melalui kesempatan ini, ia mengatakan kepada peserta diklat bahwa disiplin melaksanakan tugas tidak bisa ditawar-tawar. Sebelumnya Kepala BKPP Kab Aceh Timur, Bustami, SH dalam laporannya dibacakan Sekretaris BKPP, Fahmi Rizal, SH,MM mengatakan, peserta Diklat Prajabatan Tahun 2011 ini berasal dari formasi honorer. Jumlah peserta Diklat 180 orang terdiri dari 120 orang golongan I dan II, dan 60 orang golongan III. Diklat berlangsung 19 hari bagi golongan I dan II dan 24 hari untuk golongan III. Sementara salah seorang peserta Diklat, Ely Novida dari Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur mengemukakan, dengan mengikuti pendidikan mereka sah atau resmi menjadi PNS 100 persen. “Pelaksanaan Diklat Prajabatan ini sudah lama kami nanti-nantikan” ujarnya.(BSO)

Ketua Demokrat dan PII Bantu Korban Banjir LANGSA–Akibat hujan berturut-turut pada Maret, telah merendam sejumlah Desa di Kota Langsa, dan saat ini banjir alam tersebut mulai surut. Sejak pagi kemarin warga juga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang menggenangi lantai rumah mereka. Bantuan untuk korban banjir juga telah tersalur dan berdatangan. Pantauan KPK Pos saat turun ke lokasi banjir, warga terlihat ekstra sibuk membersihkan lumpur yang mengendap dilantai rumah mereka. Warga juga secara beramai-ramai menjemur barang-barang yang terendam banjir luapan Krueng (Sungai) Langsa itu. Sepanjang minggu kemarin, bantuan untuk korban banjir di Kota Langsa juga mulai berdatangan. Partai Demokrat (PD) Kota Langsa dan Pelajar Islam Indonesia (PII) kemarin juga menyalurkan bantuan untuk warga. Selain beras, ada juga mie instant, kopi, gula dan makanan lainnya. Ketua PD Langsa, Syahyuzar, AKA, kepada wartawan mengatakan bantuan sembako diberikan bagi korban banjir yang mendirikan dapur umum di sejumlah titik. Seperti di Gampong Tanjung Putus, Gampong Jawa, Dapur umum di jembatan Sidorejo, dan sejumlah titik dapur umum lainnya. Demikian juga PII Langsa, minggu kemarin telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir luapan Krueng Langsa. “Banjir tak sampai membuat warga kelaparan, tapi mereka tak sempat berfikir untuk masak, apalagi rumah mereka tergenang. Karena itu bantuan yang diberikan yang bisa dimasak di dapur umum,” ujar pengurus PII Kota Langsa. (BSO)

Wabup: Sekda Barometer Bagi SKPD dan PNS

KONTRIBUSI– Jembatan timbang Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam belum memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.

DPRK Perjuangkan PAD dari Jembatan Timbang SUBULUSSALAM – Komisi C Dewan Pewakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam akan berjuang mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Retribusi yang belum mendapat income dari beberapa instansi. “Terkait jembatan timbang di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Subulussalam yang tidak menambah PAD. Komisi C akan mempelajari terlebih dahulu,” terang Ketua Komisi C Hj.Mariani Harahap didampingi Sultan Bagindo.

Selama ini, belum memungkinkan adanya penerimaan PAD dari jembatan timbang. Sebab kembatan timbangan milik Provinsi Aceh. Untuk itu Pemko tidak mengharapkan ada penghasilan dari jembatan tersebut. Namun pihaknya akan berjuang mendapatkan penghasilan melaui retribusi sebagai pemasukan PAD Kota Subulussalam. Berdasarkan hasil kunjungan komisi C ke jembatan timbangan tersebut, diperoleh informasi tidak ada retribusi karena milik Provinsi Aceh,” terang Mariani.(KAR)

Pemilukada di Ambang Pintu Kandidat Tiarap SINGKIL–Pilkada Kabupaten Singkil sudah diambang pintu, namun para kandidat masih tiarap. Pasalnya sebagian besar partai politik (parpol) peraih kursi di DPRK Aceh Singkil belum menentukan balon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung. Disebut-sebut, saat ini pada calon kandidat masih melihat dan menunggu arah balon yang akan diusung partai politik. Berdasarkan data yang ada, dari 14 partai politik yang memiliki wakil parlemen, baru PKPI (3 kursi) dan PKB (2kursi) yang telah menentukan kandidat yang akan diusung. Koalisi kedua partai ini sepakat mengusung H.Fahrizal Berutu SE dan H.Amirul M Bahar SH (Faham) sebagai bakal calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Singkil mendatang. Fahrijal merupakan mantan

Ketua DPRK Aceh Singkil periode 2004-2009, sementara Amirul M Bahar adalah Ketua PKPI Aceh Singkil. “Kesepatakan terhadap kedua tokoh ini untuk diusung menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati telah mendapat restui dari DPP,” terang Sekretaris PKPI Itang didampingi H.Pahruddin Pardosi (Wakil Ketua PKPI), Frida Siska Sihombing (Seketaris PKB) Aceh Singkil.

Sedangkan Partai Golkar yang meraih 6 kursi belum menentukan sikap, sebab Ketua DPD II Golkar Aceh Singkil H.Makmursyahputra SH sangat berhati-hati menentukan bakal calon yang akan diusung. Namun berdasarkan hasil survey, Partai Golkar akan mengusung H. Syafriadi Manik alias Oyon yang saat ini menjabat ketua Partai Bintang Repormasi (PBR). Meski demikian, kata Makmur, penetuan finalnya nanti tetap dari DPD I Golkar Provinsi Aceh. “Kita akan meminta petunjuk DPD Provinsi dan DPP, namaun kecendruangan kita ingin mengusung Pak Oyon,” katanya. Sementara itu, PBR sendiri

yang memiliki 2 kursi, juga belum menentukan sikapnya. Meskipun Partai golkar memiliki keinginan kuat untuk mengusung ketua PBR tersebut. Kemudian 11 partai politik lain yang memiliki kursi di DPRK itu belum menentukan sikap. Demokrat (2 kursi) sebelumnya telah menyatakan mengusung Ali Hasmi dan Ranto, tetapi partai dengan jumlah kursi itu belum memenuhi 15 persen suara di parlemen. Demikian juga PPI (2 Kusi) serta 8 partai politik yang masing masing meraih satu kursi. PAN, PPD, PBB, PPRN, Hanura, PMB, PDIP dan Gerinda juga belum mengambil sikap terkait bakal calon yang akan diusung.(KAR)

TINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Gubernur Prioritaskan Infrastruktur JAMBI - Infrastruktur, lebih spesifiknya jalan salah satu sarana untuk menunjang aktivitas masyarakat, termasuk perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang baik atau memadai, akan menopang geliat perekonomian serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini ditekankan Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Asus, MM (HBA) pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2012 di Ratu Convention Center (RCC). Dikemukakan Musrenbang merupakan forum penting dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan secara bersama. Ini perwujudan prinsip-prinsip perencanaan yang mengetengahkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Serta prinsip-prinsip koordinasi perencanaan, kebijakan, pro-

gram dan kegiatan pemerintah dua arah, yaitu top down dan bottom up, sesuai amanah UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Gubernur menegaskan, apapun bentuk pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada kepentingan masyarakat. khususnya warga miskin serta memberikan kesempatan kerja guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Gubernur secara lugas menyatakan bersyukur melihat data statistik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Jambi. Pada 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 %, dengan pendapatan perkapita 16,76 juta rupiah. Peningkatan pertumbuhan ini diikuti penurunan persentase angka pengangguran pada Februari dari 5,20% menjadi 4,45% di tahun 2010. Sedangkan persentase angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 8,8% di tahun 2009 menjadi 8,3% di tahun 2010. “Memperhatikan berbagai

kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta berbagai issu strategis berkembang, baik nasional, regional, bahkan internasional. Maka pembangunan Jambi bertumpu pada lima prioritas untuk mendukung pelaksanakan RKPD tahun 2012. Lima prioritas pembangunan tersebut peningkatan infrastruktur wilayah dan energi, pendidikan dan kesehatan serta sosial budaya, pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan, ketahanan pangan dan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dan penatan tata kelola pemerintahan yang baik. ”Kelima prioritas, tetap memfokuskan pada pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth, serta pro environment, serta tetap mempedomani prioritas pembangunan nasional,” urai gubernur. Sehubungan hadirnya bupati/walikota, perwakilan dari pemerintah pusat, perwakilan swasta, serta stakeholder pembangunan lainnya, gubernur

mengimbau semua pihak bahumembahu berbagi beban dengan menyatukan langkah dan kebulatan tekad, guna merancang dan merencanakan pembangunan daerah. Kepada para wartawan, HBA mengaku optimistis target APBD Jambi senilai Rp2,5 triliun pada tahun 2015 akan tercapai. Dibagian lain sambutan Menteri Dalam Negeri RI diwakili Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Muhammad Marwan, M.Si mengatakan Musrenbang ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan pembangunan antar daerah. Marwan menjelaskan langkah penataan kebijakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah diantaranya. Pedomani Permendagri 54/2010 jo PP 8/2008 dan sosialisasikan sebagaimana SE MDN 188.32 Tgl 11 Pebruari 2010. Terapkan SPIPISE dan pembentukan unit kerja PTSP. Batalkan Perda bermasalah dan pengurangan biaya berusaha dan beberapa hal lainnya.(INRO)

ACEH TIMUR - Aceh Timur salah satu Kabupaten yang selama ini cukup diperhitungkan di Propinsi Aceh dalam berbagai sektor pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Aceh Timur dikenal sebagai daerah cukup maju dan berkembang di sektor pendidikan, pertanian dan budaya. Belakangan ini kemajuan tersebut hanya tinggal nama besar. Karenanya, peran kita seluruh elemen masyarakat dan jajaran PNS/ honorer daerah ini untuk terus bergiat diri membangun daerah. Marwah Aceh Timur kini dipertaruhkan, apakah kita mampu berbuat yang terbaik memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Keberhasilan PNS dalam bekerja juga merupakan keberhasilan rakyat, sebaliknya kegagalan adalah kegagalan kita sebagai PNS”, tegas Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar, S.Pd.I saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Selasa lalu. Apel pagi ini dihadiri Asisten, Kabag dan Kasubbag serta seluruh staf. Lanjut Wabup, hari ini kritikan masyarakat terhadap kinerja kita selaku aparatur sangat deras dan beragam. Semua kritikan itu patut kita jadikan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Rakyat tidak salah, karena mereka mengkritik kinerja untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima. Terkadang kita sendiri lalai akan tanggungjawab sesuai kapasitas kita masing-masing. Maka tak heran sebut Wabup, hari ini masyarakat mengkritik Pemkab Aceh Timur dengan disebut ’mendua’ atau berkantor di dua tempat. Di Idi Rayeuk dan Kota Langsa. Namun Wabup juga mengharapkan masyarakat dapat memahami kondisi saat ini dengan keterbatasan gedung dan sarana prasarana. Sehingga pelayanan belum seperti diharapkan. Wabup mengaku optimis bahwa jabatan, pangkat, title dan skill atau keahlian PNS tak perlu diragukan, karena cukup handal. Namun yang patut kita camkan, mampukan kita mengimplementasikannya dalam kinerja seharihari. Hari ini, Sekretariat Daerah menjadi barometer bagi SKPD, karena itu berilah contoh yang baik dan bertanggungjawab. Wabup mengatakan, harus diingat seluruh PNS, bekerja itu adalah ibadah, karena didalamnya terkandung nilai, bukan hanya untuk pribadi tetapi juga publik. Wabup juga menyoroti persoalan pemilukada yang segera dimulai di daerah ini. Ia berpesan agar seluruh PNS bersikap netral. “PNS jangan berpolitik dan memihak salah kandidat atau menjadi tim suksesnya, karena bila itu terjadi maka siap-siap menerima sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.(BSO)

Menhub RI Didesak Copot Kakan Adpel Dumai DUMAI - Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau Chairuddin mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) RI melalui Dirjen Perhubunga Laut (Dirjenhubla) mencopot Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Kakan Adpel) Dumai Edward Arsanova. Desakan ini disampaikan karena Edward dinilai tidak mampu menegakkan peraturan tentang kelautan di perairan Dumai. Melegalkan beroperasinya Kapal Motor Tuk Boat Tunda dan Pandu milik PT. Kebun Asri Nusa (KAN) yang dikelola PT. Pelabuhan Dumai Bersemai (PDB) tanpa izin.

Beraktivitas melakukan Jasa tunda dan pandu di kawasan dermaga Wilmar Pelintung dan SDS Dumai.. Mestinya Kakan Adpel Dumai sebagai perpanjangan tangan Dirjenhubla, harus berani bertindak tegas. Namun kewenangan Adpel, terkait pengoperasian KM. Tug Boat KAN terkesan tidak ‘berkuku’ dan ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa, atau Adpel berkolaborasi dengan menejemen PT. KAN menanti datangnya bahaya di laut Dumai ujar Chairuddin.. Meski Adpel Dumai belum lama ini dituding sebagai pejabat “Mandul” namun tak bergeming.

Padahal kritikan yang dialamatkan ke Adpel tersebut terkait beroperasinya KM. tug boat PT. KAN.yang belum mengantongi izin. Sangat berbahaya bagi keselamatan pelayaran ujarnya saat bincangbincang dengan KPK Pos belum lama ini. Menurut Chairuddin beroperasinya KM Tuk Boat PT. KAN tanpa izin sudah sejak lama, namun dibiarkan oleh Kakan Adpel padahal pengoperasian KM tug boat tersebut sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran Sebelum jatuh korban sebaiknya pengoperasian KM Tug Boat PT. KAN dihentikan. Tandasnya..

Berbagai sumber yang dihimpun Chairuddin menyebutkan bahwa BPK RI telah mengaudit PT. PDB terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan diduga dilakukan menejemen PDB dan KAN sampai saat ini belum ada kejelasan. Masyarakat menantikan hasil pemeriksaan BPK RI agar dipublikasikan, sehingga masyarakat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di tubuh perusahaan milik daerah tersebut. Chairuddin melalui LSM yang dipimpinnya itu akan mengadukan Adpel Dumai ke Menteri Perhubungan RI dan

Dirjenhubla tentang pengoperasian tug boat dan lemahnya pengawasan Bunker BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang digunakan KM Tug Boat PT. KAN diduga kuat menggunakan BBM non subsidi. Menurut Chairuddin dugaan adanya penyimpangan terkait penggunaaan BBM non subsidi pihaknya juga akan melaporkan ke KPK sesuai data yang ada karena akibat lemahnya pengawasan Adpel Dumai terhadap Bunker tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara miliaran rupiah Dihitung sejak beroperasinya tug boat BDB tersebut tahun 2005 lalu “kita sudah siapkan bahan

laporan” agar menejemen BDB dan PT. KAN diusut sampai tuntas. Selain itu KM. Tug Boat milik PT. KAN yang dikelola BDB menurut Chairuddin sudah tidak laik pakai, namun izin pengoperasian tetap saja diberikan Adpel Dumai banyak kejanggalan yang ditemukan tentang pengoperasian KM Tug Boat yang dikelola PDB tersebut. Chairuddin mensinyalemen adanya indikasi penggunaan BBM non subsidi yang dilakukan KM. Tug boat yang dikelola PDB tersebut. Diharapkan agar BPK RI mengaudit penggunaan BBM, sehingga dapat diketahui kerugian negara,” imbuhnya. (PUR)


KPK POS

7

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

Bukti Bobroknya Produk Pemilu 2009 ARIFINTO, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambah “rapor merah” anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014. Arifinto tertangkap basah kamera pewarta foto Media Indonesia, M. Irfan saat sedang menonton video porno lewat komputer tablet. Menurut aktivis Benteng demokrasi Rakyat (Bendera) Adian Napitupulu, hal tersebut membuktikan bahwa produk pemilu 2009 memang bobrok dari sisi perilaku. “Ya, memang orang bilang intelektualitas itu tercermin dari perilaku, mereka semua memang bergelar tapi bukan intelektual, karena memang tidak memiliki kesadaran,” kata Adian saat dihubungi okezone, Jumat (8/ 4/2011). Tindakan Arifinto jelas sangat mencoreng dewan yang dianggap terhormat tersebut. “Kita tak bisa berharap banyak dengan anggota dewan yang perilakunya anti rakyat dan tidak bermoral, dan saya yakin ini kolektif,” kata Adian. Ditambahkannya, ini tak terlepas dari buruknya produk pemilu 2009. “Tidak presiden, tidak legislatornya memang kacau semua semuanya anti rakyat. Seharusnya, pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tapi justru menghasilkan produk antirakyat,” katanya. Tak hanya, menonton video porno saja, tapi kebobrokan produk Pemilu 2009 juga terlihat dari dangkalnya argumentasi-argumentasi para anggota Dewan di saat rapat dengar pendapat. “Sebagian besar tidak pernah bicara dan argumentasinya sangat dangkal,” katanya. Terima Tautan Porno dari Sesama PKS? Politisi PKS, Arifinto sudah mengakui dirinya membuka link porno dari sebuah email. Arifinto juga bersikukuh dirinya tidak sengaja membuka link tersebut. Tapi, siapa yang mengirimnya, Arifinto tak mau mengakui. Dia mengaku lupa siapa orangnya. Tapi, saat melakukan jumpa pers di Press Room DPR, Arifinto akhirnya buka suara tentang kasus tersebut. Pria yang maju ke DPR dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi dan Karawang ini mengaku sering dikirim email dari teman atau tenaga ahli. "Saya biasa terima email dari staf ahli. Biasa kirim lewat email, facebook dan twitter gambar-gambar kaya gitu," kata Arifinto saat jumpa pers di Gedung DPR, Jumat (8/4/2011). Kalau demikian, benarkah link konten porno itu diberikan dari staf ahli Arifinto yang notabene juga merupakan kader PKS? Arifinto masih menolak menjelaskan. "Saya sudah jelaskan tadi, saya tidak tahu orangnya," terang Arifinto saat dicecar. Arifinto sudah mengakui bila foto hasil jepretan wartawan foto Media Indonesia, M Irfan, merupakan dirinya. Dia menjelaskan, saat paripurna dirinya menerima surat elektronik berisikan tautan film porno.(OKZ)

POLITIK

Saya Minta Maaf ARIFINTO, anggota DPR dari Fraksi PKS yang bikin geger karena e-mail video porno saat sidang diketahui baru membeli Samsung Galaxy Tab sepekan yang lalu. Lewat komputer tablet itu, ia kemudian membuka email dari seseorang yang tak dikenalnya. Malang, e-mail yang ada link itu ketika dibuka ternyata berisi video porno. "Saya memang baru beli komputer tablet itu sepekan lalu, tapi saya tidak gaptek. Tangan gatal saja. Eh, baru sedetik dibuka ternyata bikin geger, langsung saya hapus. Saya apes. Saya kapok, saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Saya tak akan membuka e-mail atau spam yang nggak jelas," tutur Arifinto kepada Republika.co.id, Jumat malam (8/4), menjelang saat konfirmasi masalahnya kepada Fraksi PKS.

TERTANGKAP basahnya anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Arifinto melihat gambar porno saat Sidang Paripurna merupakan tamparan keras bagi Menkominfo Tifatul Sembiring. Peneliti Senior The Maarif Institute Rohim Ghazali mengatakan, meskipun Arifinto mengaku tidak sengaja melihat gambar porno itu namun menunjukkan ikrar perang terhadap pornografi yang dilakukan Tifatul belum berhasil. "Sebuah perang besar yang digemborkan menteri dari PKS terkesan dilanggar oleh kader PKS sendiri. Ini poin yang menampar wajah Tifatul," ujar Rohim kepada wartawan, Sabtu (9/4/2011). Menurut Rohim, apa yang dilakukan Tifatul tetap menginvestigasi sumber link email porno tersebut sudah tepat. Sebab, jika ternyata hasil investigasi menunjukkan Arifinto tidak hanya sekali melihat gambar porno maka bisa dijadikan dasar menjatuhkan hukuman kepadanya. "Tifatul sudah benar, jangan asal percaya kepada alibi Arifinto, harus cek dulu jangan-jangan sudah sering link email porno itu dilihat baik saat paripurna atau rapat komisi," ujarnya. Seperti diberitakan, Sebagaimana diberitakan, Anggota DPR Fraksi PSK Arifinto tertangkap kamera sedang melihat gambar porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010-2011, Jumat (8/4/2011). Arifinto mengaku mendapatkan link email. Setelah diklik ternyata isinya gambar porno. Ia mengaku menghapus gambar tersebut setelah melihatnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan akan melacak asal usul video porno yang diakses Anggota DPR Fraksi PKS, Arifinto saat mengikuti sidang paripurna di Gedung DPR. "Saya akan segera perintahkan staf untuk melacak asalusul gambar porno itu. Dari mana sumber asal usulnya kita bisa lacak itu," ujar Tifatul.(INC)

barangkali tak akan pernah dilupakan oleh Arifinto. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR itu “tertangkap basah”oleh pewarta foto sedang membuka- buka file film porno di komputer tabletnya saat sidang paripurna. M Irfan, pewarta foto Media Indonesia yang memergoki ulah Arifinto, langsung mengarahkan kameranya dan “menembak” momen tersebut.Tak berapa lama,foto wakil rakyat yang asyik menggeser jemarinya di layar tablet membuka-buka file film porno tersebut sudah muncul di situs online.Dengan cepat pula,foto tersebut menyebar ke berbagai jejaring sosial dan menjadi pembicaraan hangat.

Hebohlah dunia Arifinto kemarin. Namun,Arifinto berkilah bahwa dirinya tidak sengaja melihat filmfilm tersebut karena muncul dari email yang dia sendiri tidak menduganya. “Waktu saya buka iPad,ada e-mail masuk.Di dalamnya ada link.Karena penasaran, saya klik.Ketika terbuka, filmnya begituan lantas saya hapus.Jadi itu tidak sengaja,” kilahnya. Anggota Komisi V DPR ini mengaku lupa linkyang dibukanya. Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini mengaku sedang sial saja karena tepat ketika membuka e-mail itu ada pewarta foto yang mengabadikannya.Dia juga mengatakan,sering ada e-mail yang masuk dari alamat yang tidak dikenalnya dengan isi macammacam.Video yang sempat mendiskreditkan Sekjen DPP PKS Anis Matta pun pernah mampir ke emailnya. “Waktu itu juga saya tidak nonton.Saya membuka,dan kemudian saya hapus,”ucap Arifinto. Arifinto mengaku sangat malu dengan kejadian kemarin.“ Jadi malu dong,janganjangan ada konspirasi apa.Itu namanya membunuh saya. Saya bukan menonton dan menikmati film.Jadi tidak ada kesengajaan untuk menikmati,” sambungnya.(INT)

DI TENGAH SIDANG PARIPURNA DPR Sebosan apakah sebuah rapat, dan kegiatan macam apa yang bisa dilakukan untuk melupakan kebosanan itu? Apa pun jawabannya, melihat materi pornografi rasanya bukanlah hal yang pantas dilakukan. SEORANG anggota DPR, di tengah rapat paripurna Jumat (8/4), dipergoki membuka film porno di komputer tabletnya. Di ruang sidang, Ketua DPR Marzuki Alie tengah membacakan hasil sementara sidang paripurna. Sial baginya, hal itu terintip oleh Mohamad Irfan, fotografer Media Indonesia. Klik, terabadikan sudah aksi sang wakil rakyat. Tentu saja beritanya langsung ditulis di situs Media Indonesia. Berapa lama sang wakil rakyat menonton? "Kurang lebih semenitan, deh," kata Irfan, fotografer itu, kepada Kompas.com. Obyeknya saat itu duduk di sayap kiri di blok belakang ruang sidang paripurna. Siapakah dia? Anggota DPR itu adalah Arifinto, bertugas di Komisi V DPR. Kepada Kompas, Arifinto membantah menonton video porno. Politisi PKS itu mengaku menerima email di tabletnya. Saat dibuka, email asing itu hanya berisi tautan yang lalu diklik olehnya.

S

Polah Arifinto ‘Menampar’ Tifatul

Arifinto mengaku siap jika masalah yang menimpanya itu harus ditangani Badan Kehormatan DPR. "Saya siap setiap waktu untuk klarifikasi. Itu harus saya jalani. Jelaskan saja masalah sebenarnya, tak perlu ditutup-tutupi," tegas Arifinto. Bali Pranowo, sahabat Arifinto, yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, mengaku dua hari lalu sempat diberi tahu soal komputer tablet yang baru dibeli oleh sahabatnya itu. "Saya pikir Arifinto sedang apes. Saya percaya dia tak ada niat sedikitpun untuk menonton video porno. Apalagi dia kan ustad," katanya. Bali mengaku sempat saling menasehati soal partainya yang sedang menjadi sorotan. "Tapi itu sudah terjadi. Arifinto harus mengklarifikasi peristiwa sebenarnya. Bagi saya, ini seperti ungkapan bad news is a good news, sementara kita belum tahu duduk masalah yang sebenarnya," ujarnya. Tak Sengaja Jumat kemarin

LIPSUS

Muncullah gambar itu. "Mungkin pas gambar keluar, dan pas dipotret wartawan. Pas-pasan aja itu. Cuma sebentar kok, paling hanya beberapa detik, enggak sampai setengah menit. Tahutahu beredar gitu," kata Arifinto. Usai melihat sebentar, wakil dari daerah pemilihan Jawa Barat itu mengaku langsung menghapus pesan tersebut, karena dirasa tak ada gunanya. Lebih lanjut, Arifinto dilaporkan berkata bahwa ada kemungkinan ia dijebak, mengingat posisinya sebagai anggota Dewan. Berita yang dimuat Yahoo.News tersebut ternyata mendapat respon besar dari berbagai elemen masyarakat. Hingga Sabtu (9/4) apda pukul 13.00 WIB, berita tersebut sudah dikomentari 1.988 orang. Berikut ini kami tampilkan beberapa komentar terhadap berita Film Biru di tengah Sidangh paripurna DPR. “Soal dijebak atau tidaknya itu bisa dikaji lagi. Tapi intinya, kalau sedang bekerja dan itu menyangkut rakyat, alangkah baiknya alat komunikasi pribadi itu dinonaktifkan”. ”....Alasan..... rupanya anggota DPR tidak mau kalah dengan koleganya camat di Kab. Malang yang nonton video porno di BBnya saat sang bupati berpidato......, .....memiliki jabatan yang terhormat.....bukan jaminan memilik moral yang terhormat juga.......” “Pantesan rakyatnya makin miskin. Kelakuan Anggota DPRnya saja sudah bejad. Ada yang bilang itu dijebak, sangat lah tolol orang yang bilang itu jebakan, sudah jelas saya lihat di layar kaca, dia sedang

asik nonton film pornooooo..... pecat saja, dia hanya menjadi DPR tolol yang tak mengerti arti politik. Memang benar, saya lihat tak seperti jamanannya Soekarno, kalau ada rapat sidang apapun anggota DPRnya pun tak ada yang main-main, melainkan menyimak . Tapi sekarang ini, saya lihat anggota DPR itu banyak yang mengacuhkan, melainkan main main. Ada yang tidur, ada yang makan, ada yang nonton film porno .wahhhhh.....parah”. “Sidang paripurna aja berani nonton, pa lagi kalo da punya ruangan sendiri di gedung baru nanti, dah pake praktek kallliiiiii......” “Bubarkan saja DPR. tidak ada gunanya. merugikan malah”. “DPR = Dapur Perut Rahim. Ya itu itulah yang ada diotaknya”. “Sanggattttt memalukannnnnn, mana PKS lagi yang sok agami.......mana buktinya, kok mesummmm siiiihhhh apa kata dunia.... malu maluiiinnn aja..... maluuu donk” “Hooamm... Anggota DPR mah bisanya kan cuma alibi sama ngotot pengen fasilitas tinggi... tapi dimana kinerjamu selama ini.....???!! “Saya kira ng ada orang yang iseng...seorang wakil rakyat (DPR) orang hebat... ndak bakalan kasih email atau no.tepln kepada sembarang orang... klo mau ditelusuri pasti akan ketahuan siapa yang kirim. sekarang technologi semakin canggih bos...!!! Yang ada hanya dia sendiri yang iseng... satu ke isengan yang buruk... menampakkan salah satu sikap yang buruk pula. Sudahlah jangan di persoalkan...mudah-mudahan dilain waktu mendatang, dia akan memperbaiki hal-hal yang buruk di atas. Kita bangsa yang berjiwa besar

yang menghargai kesalahan orang lain. Tentunya ke depan lebih serius lagi untuk mengurusi rakyat.mudahmudahan ya pak”. “Julukannya anggota dewan yang terhormat,,,, para dewan yang terhormat,, semua segala pasilitas terhormat,,, kalau sudah begitu apanya yang terhormat.... paling bisa mempolintir bahasa ,,,,, bener - bener jagonya dach mempolentir bahasa dan kata, hancurrrrrrrrrrr...... hancurrrrrrrrrrr.....” “alaaaah sudah jelas salah, buat lagi fitnah bilang... dijebaklah ... hmmm basiii... jadi kapok memilih anggota dewan yang diharap menyampaikan aspirasi rakyat tapi justru ,melakukan hal yang tidak etis, (memalukan)” “Alasan aja, baru jadi dewan aja dah gini, apalagi jadi presiden. mawu dibawa kemana negara ini bapakbapak dewan”. “Wong tau diri”. “Masyaallah.......itu katanya wakil kita..... PKS pula partai nya......ternyata, masih enak jaman nya pak Harto..... wakil kita ini sekarang banyak yang dari kalangan preman, paling banyak dari tukang mesum...... bubarkan saja DPR bro......” “Tidak memandang dari politis mana, kalo sedang rapat seharusnya dilarang tidur, FB-an, asyik mengobrol kanan kiri, chattingan apalagi buka situs yang gituan. Sikap begini jangan di pertahankan, yang kaya gini mau gedung DPR yang baru ada spa, kolom renang lagi walah walah jika sikap wakil rakyat begitu jangan salahkan rakyat ya... kasihan Indonesia”. “Memalukan,,,, Ngaku Dewan Terhormat,,, Namanya PKS,,,, kelakuan nonton Bokep...”. “P' Ketua PKS pecat saja itu anggota DPR H.

Arifinto, karena sudah mencoreng nama PKS, kami rakyat tidak setuju lagi dipimpin oleh orang yang pikirannya kotor...” “Terimakasih sodara2 ku yang masih mendukung kami,, ternyata kalian mengerti kami...memang berat jadi anggota dewan ... dimana kami harus mencari uang sebanyak2nya. Karena tuntuan itu kami perlu gedung yang baru...disamping itu untuk menghilangkan penat tidak salah kan kami menontong film biru ??? kalian sdh pernah nonton ? klau belum datang aja ke gedung DPR, tapi ingat jangan bilang siapa2 ya !!!!!” “Sebagai dewan rakyat yang terhormat atau minta dihormati, berkelakuan lah yang seperti orang terhormat. Bukan seperti orang yang tak punya rasa terima kasih pada rakyat yang menggaji bulanan anggota dewan yang ter H.O.R.M.A.T.......... Kalau kita punya rasa malu kita tidak perlu minta dihormati tapi kehormatan itu akan datang dengan sendirinya melalui perbuatan yang kita tunjukkan kepada masyarakat. Apakah anda sadar menggunakan barang yang canggih itu hasil pajak rakyat untuk gaji keluarga anda (dewan yang minta dihormati). ...... Jadilah wakil rakyat yang pintar, jangan pintar korup atau main-main saja kerjanya di gedung DPR ...... malu jadi manusia diciptakan seperti anda (Dewan yang minta dihormati) sering berkaca diri dan jangan jadi manusia tolol hanya makan gaji buta......... have a fun ada waktunya sendiri, bukan pada waktu jam kerja menonton video porno, rendah sekali martabat anda.” (Yahoo.News)

Apakah Arifinto Elite PKS yang Dimaksud Yusuf? YUSUF Supendi pernah membisikkan informasi, ada elite PKS berinisial nama akhir 'O' yang diduga berpoligami melanggar syariat Islam. Apakah nama yang dimaksud adalah Arifinto? Dalam satu kesempatan, Yusuf mengungkapkan ada nama lain selain tiga elit PKS yang melakukan poligami dengan mengabaikan prinsipprinsip yang benar seperti menikah tanpa wali. “Sebetulnya ada satu lagi

elite PKS yang pernah kawin lagi atau poligami tanpa wali yang sah dan telah diberikan sanksi oleh Dewan Syariah Pusat PKS. Ia memiliki nama khas Jawa 'O' padahal bukan Jawa. Ia menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat,” papar Yusuf kepada wartawan. Saat didesak, apakah nama yang dimaksud adalah Arifinto? Yusuf menjawab diplomatis. “Saya masih menyimpan dulu nama itu. Karena orangnya belum

menyerang saya. Nanti kalau dia ikut-ikutan menyerang saya, saya akan buka siapa dia,” jawabnya. Seperti diberitakan, Sebagaimana diberitakan, Anggota DPR Fraksi PSK Arifinto tertangkap kamera

sedang melihat gambar porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010-2011, Jumat (8/ 4). Arifinto mengaku mendapatkan link email. Setelah diklik ternyata isinya gambar porno. Ia mengaku menghapus gambar tersebut setelah melihatnya. Menteri

Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan akan melacak asal usul video porno yang diakses Anggota DPR Fraksi PKS, Arifinto saat mengikuti sidang paripurna di Gedung DPR. "Saya akan segera perintahkan staf untuk melacak asal-usul gambar porno itu. Dari mana sumber asal usulnya kita bisa lacak itu," ujar Tifatul melalui siaran persnya, Jumat (8/4/ 2011). (INC)


KPK POS

8

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

Silaturahmi Pj Walikota dengan KNPI TEBING TINGGI - Pemuda selalu tampil ke depan sebagai agen perubahan, tokoh reformis, bergejolak ingin berbuat, dinamis dan energik. Inilah karakter yang terpatri dalam jatidiri pemuda kota tebing tinggi." demikian ditegaskan Pj Walikota Tebing Tinggi Drs H Eddy Syofian MAP pada malam silaturahmi Pj Walikota dengan KNPI, OKP, pemuda dan mahasiswa Tebing Tinggi, Selasa kemarin di edung Hj Sawiyah. Acara ini diprakarsai KNPI dan Disporabudpar Tebing tinggi, dihadiri tokoh tokoh KNPI antara lain H Abdul Malik Nasution, Erdi Wilis, aktivis pemuda dan mahasiswa, Sekdako H Hasbi Budiman dan SKPD. Pada acara itu tamping tiga narasumber yakni Kapolres Tebing Tinggi AKBP Robert Haryanto Watratan Ssos, Kareteker KNPI Kota tebing tinggi Joni Koto dan Pj Walikota Drs H Eddy Syofian MAP. Menurut ketua Panitia Pelaksana Drs Jumpa Ukur Sembiring, tujuan silaturahmi ini untuk memfasilitasi kemitraan antara OKP,pemerintah dan dunia usaha.(RS)

Sembilan Pejabat Dinas PU Dilantik JAMBI - Dalam upaya mempercepat terwujudnya visi Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) 2015, khususnya bidang infrastruktur, gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) diwakili Sekda Provinsi Jambi, Ir. Syahrasaddin, M.Si melantik 9 pejabat eselon IV lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi. Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Sekda mengatakan pelantikan hendaknya dipahami sebagai bentuk apresiasi pimpinan terhadap kinerja saudara-saudara. Pada dasarnya jabatan merupakan amanah yang harus diemban dan dijalankan dengan baik. HBA juga menyampaikan, Dinas PU memperoleh anggaran terbesar di antara seluruh SKPD. Ini mengandung makna tanggung jawab besar ada di pundak Dinas PU. Baik dari aspek administrasi maupun peningkatan kualitas/output pembangunan diberbagai sektor. “Sudah pada tempatnya saya mengingatkan seluruh aparatur Dinas PU agar bekerja lebih giat lagi dan memberikan kontribusi positif dalam setiap denyut pembangunan,” ujarnya. Ditegaskan gubernur, salah satu permasalahan dan tantangan mencapai visi Jambi EMAS 2015, terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur. Untuk itu ke depan diharapkan semua aparatur di Dinas PU harus mampu meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum. Dengan peningkatan infrastruktur wilayah dan energi yang menjadi prioritas pembangunan dapat tercapai. Gubernur berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan pemikiran yang lebih inovatif dan terpadu, sehingga infrastruktur yang dibangun lebih optimal. Penanganan infrastruktur membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Karena itu para pejabat yang baru dilantik dapat bergerak cepat menangani berbagai persoalan. Sekda menjelaskan, ke depan evaluasi kinerja aparat pemerintah daerah harus dilakukan, tidak bisa diam lagi. Diharapkan seorang PNS tidak hanya memberikan kontribusi badannya, tidak hanya sekedar hadir ke kantor.(INRO)

POLITIK

SUMUT

IMA Madina Pantau Pungutan Suara Ulang Pilkada Madina MEDAN–Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) akan menurunkan 2500 mahasiswa untuk memantau pemunguta suara ulang di Pikada Kabupaten Madina, yang akan dilaksanakan pada Minggu (24/4). Pemungutan suara ini dilangsungkan pasca pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 41/ PHPU.D-VIII/2010 yang membatalkan penetapan KPUD Madina tentang hasil Pilkada 09 Juni 2010 karena pasangan H M Hidayat Batubata SE-Drs Dahlan Hasan Nasution, terbukti mela-

kukan praktik politik uang. "Sadar betul akan tugas dan tanggung jawab, maka sebagai bukti partisipatif, kami akan turun pada pemungutan suara ulang Pilkada Madina sebanyak 2500 Mahasiswa se Indonesia yang berasal dari Mandailing Natal yang Tergabung dalam

DPP IMA – MADINA, " kata Ahmad Irwandi Nasution, Ketua IMA Madina, Jum’at (8/4). Dia melanjutkan, ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan baik praktik politik uang, maupun kecurangan-kecurangan lainnya oleh pasangan calon Bupati / Wakil Bupati, serta mengawal penghitungan suara, distribusi suara dan pengawalan hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke KPUD Madina. DPP IMA – MADINA juga menghimbau Pj. Bupati Mandai-

ling Natal untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya. "Kami juga meminta kepada Pj. Bupati Mandailing Natal menggugat secara prdata ke pengadilan negeri pasangan Hidayat/Dahlan untuk mengganti ke-

Wapres Sambut Baik Program Samisake JAMBI - Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec. menyambut baik pelaksanaan program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake). Ini disampaikan pada pertemuan silaturrahim dengan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD), Jum’at (1/ 4) di Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kata Wapres, inisiatif Gubernur Jambi membuat program Samisake sangat bai. “Saya lihat program ini sangat baik, menyatu, mulai dari bedah rumah, pembuatan sertifikat gratis sampai dengan pemberian beasiswa, bantuan bibit unggul dan sebagainya, program ini sangat bagus, namun kiranya program ini diharapkan dapat disingkronkan dengan sasaran program nasional, jangan sampai tumpang tindih”, ujar Wapres. Jika jumlah masyarakat sangat miskin di Jambi ada 34 ribu keluarga, setahun dibantu 5.000, maka 6-7 tahun selesai. Bila program ini disingronkan dengan program nasional, akan semakin banyak keluarga miskin yang terbantu. Wapres yakin akan ada inisiatif-inisiatif lain dari Pemkab/ Pemko yang lain. Namun Wapres mengingatkan agar inisiatif tersebut dikaitkan dengan sasaran program nasional, sehingga tidak tumpang tindih. Dijelaskan Wapres, penyebab keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat adalah adanya inisiatif masyarakat mengusulkan program. Ini dijumpai Wapres di banyak daerah. suksesnya adalah kepemilikan dari program ini ada di masyarakat, di samping adanya sistem pendampingan. Ini memang tugas kepala daerah mencari upaya yang dapat dilakukan dan salah satunya misalkan soal infrastruktur. Infrastruktur yang tidak merata membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, gizi tidak merata. Terkiat dengan itu pemerintah telah membuat konsep koneksitas. Konsep yang disebut dengan koridor yang saling terkait dari Aceh sampai ke NTB, NTT dan juga menyambung ke Sulawesi. Konsep koridor ini tengah digarap deteilnya, intinya akan ada sambungan dari titik-titik pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah. “Titik-titik tersebut merupakan komplek kegiatan. Suatu sistem kegiatan yang didasarkan pada kekuatan daerah biasanya didasarkan pada sumber alam yang tersedia. Dari titik-titik tersebut

rugian negara akibat gagalnya pilkada Mandailing Natal, " ujarnya. DPP IMA MADINA berpendapat pelaksanaan pemungutan suara ulang dipastikan cacat hukum jika pasangan calon H M Hidayat Batubara SE dan Drs H Dahlan Hasan Nasution tetap disertakan atau tidak dibatalkan sebagai pasangan calon karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politik uang (money politic) untuk mempengaruhi pemilih pada pemilukada Madina tahun 2010. (SBC)

Walikota Jangan Urusi Pribadi Lurah MEDAN -Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Ilhamsyah menegaskan kebijakan Walikota Medan, Rahudman Harahap tentang keputusannya untuk memaksa para lurah yang belum menikah agar segera menikah sangatlah diluar batas kewajaran. Menurutnya kebijakan itu sangat bertentangan dengan hak azasi manusia. Ilhamsyah menjelaskan, perihal menikah merupakan keputusan masing-masing pribadi. Tidak bisa dipaksakan. Sehingga kebijakan Rahudman sangatlah salah. "Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk menikah. Apa alasannya untuk memaksakan orang menikah. Ini salah. Janganlah sewenang-

nantinya akan menjadi suatu rangkaian pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air,” ujar Wapres. Sebelumnya Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) dalam laporannya memaparkan kondisi geografis, administrasi dan pertumbuhan ekonomi Jambi. Bahwa Provinsi Jambi berada di tengah-tengah Pulau Sumatra, yang letaknya dekat dengan kawasan segi tiga pertumbuhan, antara Indonesia – Malaysi - Singapore, atau yang sering disebut dengan segi tiga pertumbuhan IMT-GT, dan Singapore – Johor – Riau (Sijori) atau IMS-GT. Jambi terdiri dari 9 Kab/Kota terbagi dalam 131 Kecamatan dengan jumlah penduduk 3,08 juta jiwa lebih. Dari kondisi makro ekonomi Jambi secara bertahab mengalami pertumbuhan positif. Pada 2009 pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan meningkat menjadi 7,3 persen di tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diikuti penurunan angka kemiskinan, dari 8,8 persen pada 2009 menjadi 8,3 persen pada 2010, demikian juga angka pengangguran, dari 5,20 persen di 2009 menjadi 4,45 persen pada 2010. Namun ujar gubernur, inflasi di Jambi mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 2,49 persen di 2009 menjadi 10,52 persen pada 2010. Ini tentunya mengganggu kualitas pertumbuhan ekonomi. Gubernur juga menyampaikan, peningkatan kesehatan masya-

rakat tidak terpisahkan dari upaya penurunan angka kemiskinan. Menurut Gubernur, permasalahan kemiskinan tidak hanya diukur dari ketidak mampuanan ekonomi. Akan tetapi harus dilihat sebagai akumulasi ketidakmampuan masyarakat memenuhi hak-hak dasarnya. Menyikapi kondisi ini dalam visi Jambi Jambi EMAS 2015, telah ditetapkan lima prioritas pembangunan. Kelima prioritas tersebut telah disingkronkan dengan 11 program prioritas pembangunan nasional, dan tiga program prioritas lainnya, yang tidak terlepas dari empat pendekatan pro job, pro poor pro growth, dan proenvironment. Hadir pada kesempatan ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Wakil Menteri Pendidikan Nasional dan Wakil Menteri PU, Pangdam II Sriwijaya, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi, para Anggota Muspida Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, para Bupati/Walikota bersama Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Ketua Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dan para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.(INRO)

wenang untuk memaksakan kehendak masing-masing," ucap Ilhamsyah kepada Starberita, Sabtu (9/4) melalui telepon. Ilhamsyah juga mengatakan, dalam peraturan daerah maupun undang-undang tidak pernah ada dicantumkan larangan menjabat jika belum menikah. Sehingga menurutnya, kebijakan Walikota ini ilegal. Ilhamsyah juga mengharapkan Walikota Medan dapat menjelaskan apa maksud dari kebijakannya ini. Hal ini akan berdampak pada kinerja para lurah yang belum menikah, dan karena takut kehilangan jabatannya akan sesegera mungkin menikah, dan pada akhirnya pernikahannya karena dipaksa oleh Walikota.(SBC)

Aparat Harus Miliki Keterampilan Komunikasi TEBING TINGGI - Sebagai pelayan terdepan di masyarakat, aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan harus memiliki keterampilan berkomunikasi. Dengan menguasai seni komunikasi akan lebih mudah dipahami orang lain. Hal itu disampaikan Pj Walikota Tebingtinggi melalui Sekdako H Hasbi Budiman saat membuka Pelatihan Keterampilan Berkomunikasi bagi Camat dan Lurah se Kota Tebingtinggi, Selasa kemarin di Akbid Pemko Tebingtinggi Jalan Gunung Leuser. Dikatakan, rangkaian kegiatan ini sangat penting dalam

meningkatkan kualitas berkomunikasi aparatur pemerintahan. Sehingga setelah pelatihan ini para camat dan lurah harus mampu berkomunikasi secara efektif yang pada gilirannya pesan-pesan pemerintah dapat disampaikan secara optimal. Kabag Administrasi Pemerintahan M Dimiyathi S Sos MTP dalam laporannya menyampaikan pelatihan keterampilan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar. Juga untuk membekali peserta dalam meningkatkan kemampuan profesional,” jelasnya.(RS)

DPRD-SU Sepi Aktifitas MEDAN - Hari ini Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) kembali terlihat sepi, tidak ada sama sekali aktifitas di Gedung DPRD Sumut, seperti rapatrapat dengan mitra kerja maupun rapat-rapat internal. Pantauan Starberita di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/ 4), sepinya aktifitas di Gedung DPRD Sumut ini sudah terlihat sejak Rabu, 6 April 2011, karena komisi-komisi yang ada di DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi dan ke ka-

bupaten/kota yang ada di Sumut. Seperti Komisi A DPRD Sumut, melakukan kunjungan kerja ke UGM di DI Yogyakarta dan ITB, UNPAD di Provinsi Jawa Barat bersama BKD Provsu, Walikota Sibolga, Wali kota Gunung Sitoli, Bupati Nias, Bupati Nias Selatan, Bupati Nias Utara, Bupati Nias Barat, Bupati Tapteng, Bupati Labusel, Bupati Madina, Bupati Labura, Bupati Paluta, Bupati Simalungun dan Bupati Karo serta berkunjung ke BPN RI berama Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu.(SBC)

Kadis Perhubungan Medan ”Dikeroyok” Dewan MEDAN - Setelah dua kali menghindar dari kunjungan kerja (kunker) komisi D DPRD Medan beberapa waktu lalu di kantornya Jl Yos Sudarso Medan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan H Armansyah Lubis, SH (Bob) akhirnya "nyerah" dan hadir di kantor DPRD Medan, Panggilan tersebut untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait buruknya penataan parkir dan lalulintas di kota Medan. Rapat yang berlangsung di ruang panggar dan dipimpin Ketua Komisi D Ir Parlaungan Simangunsong ini sedikit berbeda dari biasanya. Saat rapat dibuka oleh sekretaris komisi D Muslim Maksum, anggota dewan lainnya langsung "mengeroyok" Kadis yang dinilai "alergi" sama dewan. Sejumlah dewan mencecar pertanyaan dan kritikan tajam terhadap lemahnya kinerja

Perhubungan. Kadis dianggap tidak becus menata parkir dan lalu lintas sehingga kemacetan menjadi jadi. Sehingga, suasana rapat pun sedikit tegang. Untung saja, Parlaungan Simangunsong tanggap melihat situasi yang mulai memanas dan berusaha menetralisir jalannya rapat, sebab posisi Armansyah mulai terpojok. Parlaungan melontarkan agar rapat berlangsung santai saja. "Jangan stress, silahkan minum dulu, sebelum menjawab pertanyaan dewan," cetus Parlaungan dengan mencoba menghibur Armansyah yang tampak tegang. Kritikan pedas itu muncul dari sejumlah politisi senior seperti, CP Nainggolan (Golkar), Muslim Maksum, Juliandi Siregar (PKS), Ahmad Arief (PAN), Parlaungan Simangunsong, Denni Ilham Panggabean, Irwan Sihombing, Martua (Demokrat) dan Lily

(PIB). Sehingga, Kadis Perhubungan Armansyah yang didampingi stafnya Fahmi, Iswar dan Edward tampak "gugup" menerima serangan yang bertubi tubi. Seperti yang disampaikan Muslim Maksum minta ketegasan dan komitmen Kadis Perhubungan kota Medan Armansyah terkait penataan lalu lintas dan parkir di Medan yang sampai saat ini tetap semrawut khususnya di dekat pasar dan sekolah. Selain itu, Muslim juga mempertanyakan atas dasar apa Dishub melakukan kutipan parkir di Jalan protokol/ Jl Negara dan ring road. Sementara dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Perhubungan melarang dilakukan kutipan parkir. "Pungutan itu illegal, kita tidak mau PAD Pemko Medan dari yang illegal. Selain itu, pemberian izin parkir di ring road sangat menggangu kelancaran

lalu lintas," ujar Muslim. Muslim juga menyoroti parkir berlapis di dekat sekolah, Jl Merak Jingga akhirnya menciptakan kemacetan. Sama halnya kutipan parkir roda dua dan empat selalu dikutip melebihi perda. Ke depan, Muslim berharap reformasi parkir harus dilakukan dan sosialisasi kepada masyarakat besarnya retribusi parkir sesuai perda. Sama halnya dengan CP Nainggolan, mempertanyakan ketegasan Dishub terkait penggunaan lahan trotoar menjadi lahan parkir sehingga merampas hak pengguna jalan, seperti di Jl Perdana, A Yani dekat hotel Kesawan dan PT Lonsum. Dalam hal ini CP menuding Dishub tidak paham dengan perda sehingga tidak berani menegakkan aturan. CP juga mempertanyakan sikap dan kepedulian Kadis

Perhubungan, terkait ranperda RTRW Kota Medan yang sedang digodok saat ini. "Saya mau tahu dulu, gagasan dan pandangan apa yang bisa disumbangkan Kadis Perhubungan terkait RTRW kota Medan 20 tahun ke depan," tawar CP yang juga selaku Ketua pansus ranperda RTRW Kota Medan. Sementara itu, Irwan Sihombing mempertanyakan terkait maraknya becak bermotor (betor) di kota Medan dan dituding salah satu penyebab kemacetan. Sementara, izin sejak beberapa tahun lalu tidak dikeluarkan lagi. Dalam hal ini, Dishub dinilai tidak tegas, sehingga masyarakat selalu mencoba coba untuk menambah betor. Irwan juga mempertanyakan, banyak bus AKAP dan AKDP tidak masuk terminal Amplas saat menuju dan keluar kota Medan. Pada hal kata

Irwan hal ini sangat mempengaruhi pendapatan retribusi ke kas daerah. Tidak ketinggalan, Ketua Komisi D Ir Parlaungan Simangunsong meminta ketegasan Kadis Perhubungan, Armansyah tentang upaya dan solusi apa yang akan dilakukan mengatasi kemacetan lalulintas di dekat sekolah dan penataan parkir. Sehingga, Dinas Perhubungan tidak melulu peningkatan PAD dari parkir namun lebih mempertimbangkan penataan parkir dan layanan berlalulintas. Parlaungan mengharapkan agar saran dan kritikan dewan dalam satu bulan ke depan ada perubahan demi kepentingan bersama. Menanggapi kritikan dewan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, H Armansyah Lubis berjanji akan menata dan memperbaiki kinerjanya.(DNA)


KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

DAERAH NASIONAL

Honor Perangkat Desa Minim Pemkab ‘Tutup Mata’

Copot Pjs Kades Saiwahili Hiliadulo

RANTAUPRAPAT - Perangkat desa berperan membantu roda pemerintahan desa, selain Kepala Desa (kades) dalam melayani masyarakat. Di antaranya tentang Administrasi, Kaur memiliki peran penting. Saat anggota DPRD Reses di Desa Meranti Paham Kecamatan Panai Hulu Kab Labuhanbatu belum lama ini, terungkap bahwa honor perangkat masing snagat minim. Perangkat Desa hanya menerima Rp200.000/ bulan. Ironisnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkesan ‘tutup mata’ atas kondisi tersebut. Ini disampaikan salah satu tokoh masyarakat, belulm lama ini kepada wartawan. Haisl penelurusan KPK Pos seperti diungkapkan Sarijan (61) salah satu perangkat desa bagian keuangan di Desa Cinta Makmur menyebutkan Ia sudah bekerja sebagai perangkat desa sejak 1980. Honor yang saya menerima Rp200.000/bulan itupun diterima 3 bulan sekali yang dikirim melalui bank. “Lima tahun belakangan ini honor sebesar itu yang saya terima,"sebutnya . Sarijan menyebutkan ia bekerja sebagai perangkat desa di tiga tempat, yakni di Labuhan Bilik, Aek Nabara dan Simpang Ajamu. Bagian yang menjadi urusan adalah Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, Kesra serta umum. Untuk itu ia berharap pemkab memperhatikan mereka, karena honor sebesar itu belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal senada disampaikan Dirham, perangkat Desa Tanjung Sarang Elang. Saya bekerja sebagai perangkat desa, sudah satu setengah tahun. Honornya Rp200.000/ bulan. “Kalau bisa honor ditambah,"ujarnya. Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muhammad Asmui saat ditemui mengatakan, sangat menyayangkan pemkab memberikan honor yang minim pada aparat Desa. Padahal tugas yang harus dilaksanakan sangat banyak dan konfleks. Harusnya pemkab memperhatikan amanah UU No.32 tahun 2004 dan PP No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu amanahnya agar Pemkab memberikan honor perangkat Desa menimal mengacu pada Upah Minimu Regional (UMR) di daerah. “Namun itu tidak pernah diperhatikan Pemkab,"pungkas Asmui.(MDS)

NIAS - Oknum Pjs Kepala Desa Saiwahili-Hiliadulo Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Ediyanus Zai dilaporkan puluhan warganya sendiri pada Bupati Nias melalui Kabag Ekbang Setda Nias. Laporan yang disampaikan warga pada 23 Maret 2011 lalu, karena sang Pjs Kepala Desa diduga melakukan tindakan kurang terpuji.

Warga Perantau Diajak Bangun Tebingtinggi

IKA PMII - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu didampingi Asisten Adm Ekbangsos dr. Indra Salahuddin, M.Kes, MM dan Kadis P&P Langkat Drs. Syam Sumarno saat menerima audensi IKA PMII dan PK PMII STAI-JM di rumah dinasnya, Kamis (7/4). (KPKPOS/JUL)

TEBING TINGGI – Pj Walikota Tebingtinggi Drs H Eddy Syofian MAP mengajak kalangan pengusaha Tionghoa diperantauan turut membangun Tebingtinggi. Langkhanya dengan berinventasi, sehingga diharapkan membantu mengurangi pengangguran. Ajakan itu disampaikannya, Minggu kemarin di Kompleks Perguruan Ir H Djuanda Jln Thamrin Kota Tebingtinggi, pada acara temu ramah dengan warga Tionghoa perantauan. Pj Walikota dihadapan Kapolresta Tebingtinggi AKBP Drs Robert Harianto Watratan, muspida, SKPD serta warga Tionghoa Kota Tebingtinggi mengatakan rasa cinta kampung ’marsipature hutanabe’ harus ditumbuh kembangkan. ”Mari kita bangun kota ini dengan semangat ’marsipture hutanabe’ membangun. Pemko Tebingtinggi akan memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha dan administrasi kependudukan bagi siapapun, termasuk etnis Tionghoa. Dewasa ini di Tebingtinggi tidak ada lagi diskriminasi dalam pengurusan izin, baik untuk izin usaha maupun administrasi kependudukan. Semua diberlakukan dengan adil dan proporsional”, tegasnya. Penasehat warga Tionghoa yang berhimpun di Yayasan Perantauan Tebingtinggi Deli Jakarta, Anton Medan (Tan Hok Liang) mengaku menyambut silaturahmi tersebut. Katanya mereka telah berkomitmen membantu keberhasilan pembangunan di Tebingtinggi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Banyak yang bisa kita lakukan untuk kemajuan Tebingtinggi. Kami berencana lebih fokus mendukung Tebingtinggi menjadi kota pendidikan dan sentra kuliner,”ucapnya. (RS)

SBY Diminta Copot Marzuki Alie JAKARTA - Demi menjaga nama baik dan kehormatan Partai Demokrat di mata publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua dewan pembina partai tersebut sebaiknya segera mencopot (recall) kader Demokrat, Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI. Demikian siaran pers bersama Malang Corruption Watch (MCW) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diterima, Sabtu (9/4). Menurut Koordiantor MCW, Didit Sholeh, ada beberapa alasan Marzuki layak dicopot dari jabatanya sebagai ketua parlemen. Pertama, kata dia, tindakan Marzuki Alie tetap melanjutkan pembangunan gedung DPR senilai Rp1,138 triliun telah mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan anggaran negara. Sebelumnya, Presiden SBY telah menginstruksikan penundaan hingga pembatalan pembangunan gedung baru di lingkungan pemerintah ataupun lembaga nonpemerintah jika memang sangat tidak diperlukan. Kondisi ini, lanjut dia, dapat dibaca publik sebagai tidak solidnya atau ketidakharmonisan di tubuh Partai Demokrat. Kedua, Marzuki Alie dinilai sudah berulang kali membuat pernyataan yang melukai perasaan rakyat. Dalam pernyataannya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan; ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” . Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menambahkan, Marzuki Alie juga dinilai tidak cakap, bertindak otoriter dan diskrimintatif dalam memimpin dewan. Marzuki bahkan dituding seringkali tidak berkoordinasi dengan unsur pimpinan dewan lainnya menyangkut suatu sikap atau tindakan yang mengatasnamakan DPR secara kelembagaan. Tindakan Marzuki tersebut pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR, oleh Koalisi LSM pada 11 Maret 2010 lalu. (SP)

Salah seorang pelapor Agustinus Zai ketika dikonfirmasi wartawan Selasa kemarin mengatakan oknum Pjs Kades yang baru menjabat sejak 10 Maret 2011 sudah mulai melakukan tindakan merugikan masyarakat. Misalnya menaikkan harga tebusan beras miskin (Raskin) tanpa melalui musyawarah desa. Kebijakan itu mulai diberlakukannya Maret dan April 2011, dari harga Rp1.600/kg jadi Rp2000/kg. Selain itu, sang Pjs Kepala Desa juga memblokir daftar nama-nama warga masyarakat penerima raskin. Dan itu juga dilakukannya tanpa musyawarah. Disinyalir tin-

dakan itu dilakukannya untuk membuka peluang agar keluarganya diprioritaskan sebagai penerima raskin. Lebih aneh lagi, Satuan Tugas (Satgas) raskin Desa Saiwahili-Hiliadulo diambil alih oleh oknum kades.“Kuat dugaan hal itu dilakukannya untuk mencari kesempatan korupsi,”ujar Agustinus Zai. Kami masyarakat merasa dirugikan dan meminta Bupati Nias mencopot Ediyanus Zai. Ini dalam rangka agar kepentingan masyarakat tidak dikebiri,katanya lagi. Pjs Kades SaiwahiliHiliadulo yang dihubungi KPK Pos melalui telepon,

Jumat (8/4), mengakui telah merubah daftar nama-nama penerima raskin pada Maret 2011. Alasan penerima raskin sebelumnya ada yang sudah pindah ke luar daerah dan ada yang tidak pantas menerima. Ketika ditanya kenapa mencoret kartu raskin milik warga untuk alokasi Januari -Februari 2011, padahal raskin bulan berkenaan belum disalurkan pejabat kades sebelumnya. Menurutnya, pencoretan tersebut hanya untuk koreksi, dan beras tersebut sudah disalurkan kades sebelumnya. “Prinsipnya masalah tersebut sudah diselaikan di kantor

camat,” ujar Ediyanus. Camat Idanogawo Fuliaro Zai ketika dikonfirmasi Jumat (8/4) melalui telepon namun tidak berhasil, bahkan konfirmasi lewat pesan singkat juga tidak dibalas. Masyarakat mengatakan oknum camat Idanogawo selama ini dinilai tidak bisa memimpin sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Mungkin karena baru menjabat sebagai camat sehingga kurang bermasyarakat. “Ditambah lagi karena bukan putra daerah sehingga kurang mengetahui karakter masyarakat di wilayah kerjanya,”masyarakat. (YaGi)

Diskes Medan Canangkan Draff Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Generasi Muda Imtaq Modal Pembangunan STABAT - Dunia pendidikan harus terus dibangun guna mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan bermutu dengan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta dilandasi pada akhlak mulia. Menyikapi hal ini Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) bersama Pengurus Komisariat PMII Sekolah Tinggi Agama Islam-Jam’iyah Mahmudiyah (PK PMII STAI – JM) beraudensi pada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. “Saya sangat peduli de-

ngan pendidikan generasi muda, sebab Langkat akan maju dengan generasi muda berilmu dan berahlak” tegas Bupati. Bupati mengungkapkan ia bangga pada generasi muda Langkat yang berilmu dan berakhlak mulia. Dengan modal itu, diyakininya Langkat ke depan pasti akan lebih baik lagi. Sebab Langkat tidak dapat dibangun hanya oleh Pemkab. Ketua PK PMII STAI-JM Agung Kurniawan, S.Sos mengutarakan Bupati Langkat layak mendapat penghargaan tokoh pemimpin

perduli pendidikan. Hal itu mengingat kepeduliannya dunia pendidikan. Ia juga melaporkan PMII akan melakukan Try Out SPMB dan program Goes To Campus bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) pada hari minggu (10/4) berlokasi di USU. Pengurus IKA PMII Langkat mengutarakan siap mendukung terwujudnya visi misi Bupati Langkat melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Hal senada juga diungkapkan PK PMII STAIJM Tanjung Pura. (JUL)

Bupati Dukung Penegakan Hukum RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr. Tigor Panusunan Siregar, SP.Pd dalam pidato apel gabungan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Senin lalu menyampaikan agar seluruh SKPD, khususnya pejabat pengelola keuangan benarbenar melakukan pengawasan melekat terhadap bendaharawan masing-masing. “Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengenal kata kompromi, dan kita semua harus berjuang keras mendukung penegakan hukum,”tegas Bupati dihadapan para PNS yang mengikuti apel gabungan. Lebih lanjut Bupati meminta SKPD melaksanakan kegiatan dan progam pembangunan sesuai peraturan dan perundang undangan

yang berlaku. Sorotan media massa terhadap kinerja Pemkab dari hari ke hari semakin kritis terutama indikasi korupsi. Namun pemberitaan tersebut harus ditanggapi secara positif sebagai koreksi terhadap pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inores No. 05 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, tambah Bupati. Khusus kepada Inspektorat, Bupati meminta lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan pengelola keuangan daerah serta memastikan hasil pemeriksaan laporan keuangan anggaran 2011 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Saya tidak ingin pelaksanaan APBD 2011 meraih predikat disclaimer dan atau wajar dengan pengecualian (WDP),”tutur Bupati. Pada bagian lain pidato tertulisnya Bupati meminta agar segera dilaksanakan kenaikan gaji PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan ke13 atas PP Nomor 07 Tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS dan Surat Edaran Menkeu No SE-9/PB/2011, tanggal 11 Maret 2011, “kenaikan gaji dan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) para PNS bulan Januari s,d Maret 2011 harus segera direalisasikan” tegas Bupati. (HAH)

MEDAN - Berdasarkan survey kesehatan masyarakat selama tahun 2008, dari total 64 juta perokok aktif, setiap hari 739 diantaranya meninggal dunia. Itu merupakan silent death sebab di dalam asap rokok terkandung 2550 zat termasuk arsen dan amoniak. Hasil survey ini menunjukkan bahaya asap rokok salah satu penyumbang terjadinya resiko penyakit jantung yakni 25-30 persen dan resiko kanker 70 persen. “Resiko terserang penyakit jantung dan kanker tidak saja pada perokok aktif tapi juga perokok passif,”jelas Dr Pocut Fatima Fitri dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Menyikapi permasalahan ini, dibutuhkan payung hukum untuk mengatur mengatur lokasi bebas asap rokok. Saat ini kata Pocut telah dibuat Rancangan Peraturan Walikota ( Ranperwal) kawasan tanpa rokok (KTR) dimana draffnya telah selesai. Saat ini pada tahap evaluasi sebelum diajukan ke Walikota Medan. Kesiapan draf KTR diungkapkan Drg Usman Polita dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) pada rapat kordinasi lintas sektoral kawasan tanpa rokok di Hotel Grand Liberty. Dipaparkan Polita, dalam darff tersebut, setidaknya ada tiga kawasan tanpa rokok yakni sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan tempat kerja. Berdasarkan survey opini publik yang dilakukan FKM USU dari 400 responden menunjukkan 60 persen warga ingin peraturan ini segera disyhkan. Pengetahuan warga tentang bahaya asap rokok mencapai 60-80 persen, terutama perokok pasif. Dibagian lain, Dosen FKM USU, Siti Khadijah menyebutkan tidak ada pilihan lain jika ingin menyelamatkan masa depan anak dan manusia. Kebijakan tersebut harus segera diberlakukan dan dilaksanakan. Namun kita jangan terburu-buru atau ada target lain. Jangan karena dalam waktu dekat akan ada evaluasi kota layak anak yang dicanangkan Menteri Pemberdayaan Perempuan lalu buru-buru mengeluarkan Perwal. Artinya tujuan diberlakukannya Perwal itu hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan harus ada KTR. Jika motivasi hanya untuk mendapatkan predikat kota layak anak, ini bisa berbahaya. Karena itu pula Dinkes Kota Medan harus berhatihati menyusun landasan hukum dan peraturan dengan diawali adanya naskah akademik. Sehingga aturan dan saksi dalam draff ini jelas dan fokus. (TIE)

Mantan Ketua PBB Sumut Bergabung ke PPP MEDAN - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Sumatera Utara, H Banuaran Ritonga bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara. Banuaran bergabung ke PPP karena ingin membesarkan partai Islam dan itu sesuai anjuran Yusril Ihza Mahendra. “Yusril mengatakan agar PBB bergabung ke PPP, karena itulah saya memilih bergabung ke PPP membesarkan partai Islam,” kata Ba-

nuaran kepada wartawan di Hotel Polonia Medan, belum lama ini. Menurut Banuaran, dirinya bergabung ke PPP secara pribadi, sebab ia tidak lagi menjabat Ketua DPW PBB Sumut. “Soal kader PBB yang lain saya tidak tahu bergabung ke partai mana, tapi apa yang disarankan Yusril saya lakukan, teknis penggabungan perlu didiskusikan lagi,” kata Banuaran. Sebelumnya Ketua DPW PPP Sumut menyebutkan DPP PPP telah mengeluar-

kan surat keputusan terhadap kepengurusan periode 2011-2016 hasil Muswil VI lalu. Kepengurusan DPW PPP Sumut 2011-2016 sebut Fadly, memiliki latar belakang berbeda-beda. “Ada mantan jaksa, LSM, aktivis, pemuda, ulama, swasta, bahkan ada mantan ketua partai politik seperti H Banuaran Ritonga mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara,” ujar Fadly. Menurut Fadly, sesama pengurus akan bersama-sa-

ma membesarkan partai, maka itulah susunan kepengurusan DPW PPP Sumatera Utara periode 2011-2016 disesuaikan dengan jumlah DPC PPP se kabupaten/kota, yakni sebanyak 33 kabupaten/kota. “Jumlah DPC inilah yang menjadi dasar jumlah kepengurusan dan diharapkan dengan jumlah ini bisa melahirkan tenaga dan energi di masing-masing kabupaten/ kota untuk kebesaran partai,” kata Fadly Nurzal. DPW PPP Sumut, papar

Fadly, tadinya mau menetapkan kepengurusan dengan jumlah yang lama, namun karena banyak yang bergabung dengan PPP, maka memungkinkan untuk menambah jumlah pengurus. “Apalagi situasi perkembangan politik sekarang yang tarik menarik dan dinamika politik yang berbedabeda, sehingga cukup menantang, baik politik nasional maupun loka lserta permasalahan sosial masyarakat yang harus ditanggapi oleh PPP,” ujar Fadly Nurzal. (TIE)


KPK POS

10

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

KRIMINAL

SUMUT, NAD NASIONAL

Pasca Pencabutan Izin Lokasi Lahan

Diduga, PT ISA Alihkan Ratusan Hektar Lahan ke Koperasi Belum Lunas, Kosen dan Pintu Dibongkar SiNGKIL - Pos kesehatan hewan milik Dinas Pertenakan Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Singkil Utara, Selasa pekan lalu, dibongkar paksa. Kosen dan pintu di pos tersebut dicopot dari tempatnya. Informasi yang didapat, pembongkaran lantaran instansi terkait belum melunasi pembayaran untuk pintu

dan kosen itu. Pembongkaran dilakukan Saliman warga Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil. Ditegaskannya, ia membongkar pintu dan kosen lantaran sudah setahun material bangunan itu tidak kunjung dilunasi oleh pemborong, merupakan rekan bisnisnya. "Ini adalah upaya saya yang terakhir untuk menagih utang kontraktor yang telah menipu saya," tegas Saliman. Dari data yang ada dilapangan, pos Kesehatan Hewan (Pos Keswan) dibangun oleh kontraktor CV Bintang Abadi dengan pagu Rp 321 juta lebih sumber dana Otsus TA 2010. Dengan no kontrak: 524.2/27/010. Kepala Dinas Pertenakan Aceh Singkil, Azwan mengaku belum mengetahui perihal itu."Saya tidak

MEMBUNUH Demi Cinta RANTAUPRAPAT - Cinta memang dapat membutakan siapa pun. Tapi, berbeda hal yang dialami Dedek Irawan alias Baron. Remaja 25 tahun itu, malah membabibuta akibat cinta. Berlatarkan boaya perkawinan, Baron mengakhiri hidup temannya, Andrio Setio Aguna alias Iyo, 20 tahun, dan merampas harta benda milik korban. Tindakan sadis itu berlangsung di Dusun Air Serdang/A3, Desa air Merah Kecamatan, Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat perbuatannya Baron meringkuk dalam sel tahanan Polres Labuhan Batu. Menurut Kapolres Labuhan Batu AKBP Robert Kennedy melalui Kasat Reskrim AKP Tito, akibat tindakan itu, Baron dijerat pasal 340 Subsider 338, tentang tindakan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tito mengungkap, kronolgis kejahatan oleh Baron, warga Jalan Siringoringo Gang Cempaka, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, menghabisi nyawa temannya, Iyo, penduduk Desa Cinta Makmur Cikampak Pekan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Diakui Tito, keduanya adalah saling berteman. Motif pembunuhan, sebut Tito, adalah soal percintaan. Baron tengah berupaya meluluhkan hati seorang gadis. Hasil penyelidikan kepolisian, sebelum kejadian, Baron mengajak Iyo untuk menemani menjumpai pacar, kini menjadi tunangannya. Dengan mengendarai sepeda motor, lantas, Iyo menghubungi Baron menanyakan apakah jadi menemui tunangan tersangka. Hal itu ditanya-

TAK PUAS DIHUKUM 2 TAHUN PENJARA DUMAI - Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau nasib lagi apes persoalan demi persoalan pun bermunculan. Itulah nasib kini dilakoni Pudiman, 34 tahun, warga Jalan Sultan Syarif Kasim No.52 Dumai, yang sekarang lagi mendekam di penjara Rutan Bumi Ayu Dumai. Pudiman dihukum 2 tahun penjara dalam kasus penipuan 150 unit air conditioner (AC) dengan korban Hasan Harjono. Akibat ulah Pudiman, korban merugi Rp 254 juta. Meski Pudiman kini telah menjalani vonis dari tindakannya, tapi Hasan Harjono, 46 tahun, penduduk asal Medan, Sumatera Utara, merasa tak puas. Pudiman pun digugat secara perdata ke Pengadilan

kan korban lantaran, cuaca menandakan akan hjujan. Oleh Baron, membalas, kepergian jadi, dan mereka akan bertemu di Gang Rindu. Setelah hujan reda mereka pun pergi menuju Desa Air Merah. Di tengah perjalanan, Baron meminta korban menghentikan laju kendaraannya. Tersangka, kata Tito, beralasan ingin membuang air kecil. Usai buang air kecil, baron menghampiri Iyo. Baron langsung melayangkan bogem ke arah korban. Akibat pukulan itu, korban terjatuh dari atas kendaraan. Kerasnya pukulan Baron menyebabkan korban beberapa saat mengalami kejang-kejang, sembari memegang lehernya, tempat Baron mendaratkan pukulan. Meski dalam keadaan tak berdaya, tersangka melanjutkan aksinya. Dengan menggunakan peralatan yang ditemukan di sepeda motor korban, tersangka kembali menganiaya korban. Korban oleh pelaku juga diikat. Setelah yakin korban sudah tidak bernyawa, tersangka mengambil handphone dan membawa kabur sepeda motor korban dan menuju rumah calon mertuanya. Untuk memuluskan rencana perkawinannya, Baron menjual sepeda motor dan telepon genggam milik korban. Rencananya, hasil penjualan sepeda motor dan handphone milik korban akan digunakan Baron untuk mempersunting kekasihnya. Niat Baron menikah, kini kandas. Polisi keburu menciduk tersangka dalam kasus pembunuhan dan pencurian dengan tindak kekerasan itu. Ancamannya pun dapat berat, Baron akan mendekam lama di dalam jeruji besi. (HAH)

tahu kalau kosen bangunan tersebut belum dibayar," akunya. Dijelaskannya, baik rekanan dan kontraktor dan juga yang mengaku pemilik kosen tidak pernah menghubungi instansi yang dpimpinnya. "Sebab mereka hanya sebatas mengawasi dan melaporkan ke Banda Aceh sejauh mana kemajuan dan kekurangan fisik bangunan. Jadi menyangkut hutang piutang antara rekanan dengan pihak lain jelas kami tidak tahu," kata Azwan. Sementara itu atas tindakan pemilik barang terhadap pos keswan tersebut, Azwan menyayangkannya. Sebab, tanpa kordinasi terlebih dahulu melakukan tindakan itu. Namun demikian, Azwan berjanji akan menghubungi pihak terkait di Banda Aceh untuk menuntaskan masalah ini. (AZT)

Diperkosa via Telepon Genggam DOLOKMASIHUL - Malang benar nasib Rus, 21 tahun. Tak menduga, pria yang dikenalnya melalui telepon genggam akhirnya menjadi petaka. Rus diperkosa oleh kenalan prianya itu. Ironisnya, korban diperkosa oleh pria kenalannya bersama pakcik tersangka. Kini kasus pemerkosaan ala sumkuning itu tengah diusut Polsek Dolok Masihul. Pengalaman pahit Rus bermula dari sambungan telepon genggam miliknya. Melalui telepon, Rus lantas berkenalan dengan seorang pria. Rus bermukim di Lingkungan VI, Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, menjadi korban pria berinisial Mi, 21 tahun, penduduk Kecamatan Kemuning, Rokan Hilir, dan Min, 27 tahun, warga Singgogo. Ceritanya, usai perkenalan per telepon. Keduanya pun bertemu. Lantas, Mi mengajak pergi dengan maksud memperkenalkannya kepada kerabatnya, di Kecamatan Kotarih. Di lokasi itu, Mi malah menyenggama korban. Kanit Reskrim Iptu T Ginting, mengatakan,bahwa pelaku dengan korban berkenalan lewat handphone. Singkat cerita, kanatnya, keduanya bertemu. Dengan alasan dikenalkan pada keluarga di Kecamatan Kotarih, Rus pun menuruti ajakan Mi. Bukannya dibawa ke Kotarih,Rus malah diperkosa di areal Kebun Saranggiting, Dusun Sarang Torop, Desa Dolok Manampang. Kanit Reskrim menampik, dalam kejahatan seksual itu, Min, disebut pakcik dari Mi turut melakukan perbuatan yang serupa. " Min tidak turut melakukan perkosaan," tegasnya. Polisi memastikan, tindakan amoral tersebut nyata adanya. "Kita sudah mendapatkan hasil visumnya dari Rumkit Bhayangkara Tebing Tinggi," ujar Ginting kepada sejumlah wartawan. Saat ditanya lebih lanjut kronologis kejadian, Ginting menolak memberikan keterangan lebih rinci. Bahkan saat ditanya pasal dan ancaman hukuman,Kanit Reskrim hanya menyebutkan pelanggaran pasal 285 tentang pencabulan, pemerkosaan soal ancaman hukuman kita tak bisa menjelaskannya.(ARM)

DUMAI - Rekomendasi izin lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.Intan Sejati Andalan (PT ISA) No.570/DISPERINDAGKOPIN/ 2007/925 tanggal 12 September 2007, dinyatakan dicabut oleh Walikota Dumai sesuai surat No.593/Pertanahan /745 Perihal Permohonan Izin Lokasi PT ISA, di Kelurahan Batu Teriti tanggal 3 Juni 2008 seluas 693 hektar. Dengan adanya putusan Walikota Dumai itu, maka izin lokasi PT ISA dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal itu jelas tertuang dalam keputusan Walikota Dumai H.Zulkifli AS. Spontan, kabar itu membikin Manajemen PT ISA, kebakaran jenggot. Takut kehilangan aset miliaran rupiah yang telah diinvestasikan. Ternyata PT ISA tidak kehilangan akal. Dengan menggunakan salah satu notaris di Dumai, kebun sawit seluas 250 hektar serta lahan yang dicadangkan seluas 2.000 hektar disinyalir telah dialihkan kepada salah satu Koperasi “RC” Dumai. Penolakan Pemko Dumai terhadap permohonan PT. ISA ketika itu beredar kabar PT. ISA akan mem-prapradilankan Pemko Dumai ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun menyadari kelemahan dokumen yang dimiliki, PT. ISA bakalan kandas di pengadilan. Walhasil perusahaan mengurungkan niatnya. Alternatif lain, dilakukan PT ISA untuk menyelamatkan asetnya dengan “mengkambinghitamkan” koperasi. Selain mengantisipasi adanya gugatan dari pihak Yayasan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dumai, juga koperasi digunakan menangkis kebijakan Pemko Dumai mengalihkan lahan yang dikuasai PT. ISA menjadi kawasan Transmigrasi. PT. ISA mengedepankan koperasi untuk melindungi usahanya. Selama ini usaha PT. ISA membuka kebun sawit di Kelurahan Batu Teritib, ilegal, karena tidak mengantongi izin, sehingga koperasi “ditumbalkan” mengelola kebun PT. ISA di Batu Teritib. Koperasi yang notabene atas nama keluarga manajemen PT. ISA itu sendiri, terkesan, koperasi bentukan oknum PT. ISA diduga formalitas. Untuk mengantisipasi jeratan hukum. Pengalihan lahan hutan negara oleh PT. ISA kepada pihak lain melalui notaris bakal dilaporkan salah satu LSM di Dumai ke KPK dan Kementerian Kehutanan karena lahan yang dijadikan kebun oleh PT. ISA tersebut merupakan Hutan Negara, dijual kepada pihak lain. Mengatasnamakan Koperasi Berbagai sumber KPK Pos di Dumai menyebutkan lahan seluas 2.000 hektar

tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain, melalui ganti rugi. "Dengan menggunakan jasa notaris," ujar sumber KPK Pos di Notaris yang beralamat Jalan Ombak Dumai. Saat KPK Pos dan Sekretaris Yayasan BWI Dumai, Chairuddin, melakukan crosscheck terkait pengalihan lahan tersebut oleh PT. ISA kepada salah satu keluarga terdekat manajemen PT. ISA. Informasi yang berkembang demi mengamankan investasi yang sudah ditanamkan PT. ISA, belakangan ini, perusahaan kasak-kusuk berupaya merangkul oknum pejabat di lingkungan Pemko Dumai, dengan iming-iming diberikan lahan yang sudah ditanami sawit asalkan PT. ISA bebas beroperasi mengembangkan usahanya membuka hutan di kawasan Batu Teritib. Terbukti kunjungan kerja Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Dumai beserta DPRD Kota Dumai saat Investigasi ke Batu Teritib, belum lama ini, menemukan beroperasinya PT. ISA membuka kebun sawit. Meski ditemukan adanya pelanggaran peraturan. Namun PT. ISA bergeming, bahkan, belum lama ini dikabarkan PT. ISA memasukkan alat berat ekskapator ke lokasi kebun sawit di Kampung Bayang Batu Teritib, mengatasnamakan Koperasi. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan dari pihak Pemko Dumai terkait pengoperasian alat berat tersebut terkesan adanya pembiaran. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Dumai, Suriyanto saat dikonfirmasi diruang kerjanya, belum lama ini. Suriyanto menegaskan, pengalihan lahan PT. ISA melalui notaris,bukan berarti sebagai bukti kepemilikan lahan. "Notaris hanya sebatas saksi dalam transaksi tersebut, bukan berarti bahwa akte pengalihan itu bukti kepemilikan yang mempunyai kekuatan hukum atas lahan kebun sawit yang telah tertanami seluas 250 hektar itu demikian juga luas lahan yang dicadangkan 2.000 hektar," kata Suriyanto.

Menurut Suriyanto, Jika PT ISA beranggapan bahwa akte notaris itu merupakan legalitas kepemilikan. "Itu keliru, yang jelas keberadaan PT. ISA di Batu Teritib ilegal karena belum mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan RI maupun dari BPN Pusat," katanya. Diungkapkan Suriyanto, lahan yang dicadangkan PT. ISA bakal dijadikan kawasan transmigrasi sesuai Surat Gubernur Riau serta kebun sawit seluas 250 hektar yang dikelola PT. ISA. Suriyanto membantah adanya alat berat PT. ISA yang masuk ke lokasi hutan Batu Teritib. "Semua alat berat PT ISA sudah keluar dari arealnya," beber Suriyanto. Diakuinya, bahwa PT. ISA masih beraktifitas hanya sebatas melakukan perawatan atas kebun yang sudah ditanami sawit. Sementara lahan yang dicadangkan PT. ISA seluas 2.000 hektar masih hutan, juga akan dijadikan lokasi transmigrasi paparnya. Secara terpisah Sekretaris Yayasaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dumai, Chairuddin mengatakan, mengakui adanya pengalihan lahan tersebut. BWI Dumai, katanya, telah dua kali menyurati Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Dumai untuk mengklarifikasi terkait penguasaan lahan oleh PT. ISA di Kampung Bayang Batu Teritib. Menurut Chairuddin pihaknya juga akan mempertanyakan kawasan HTI PT. Suntara Gajah Pati (PT. SGP) di Batu Teritib dan PT Diamond Timber di Senepis ke Kementerian Kehutanan RI. BWI Dumai mendesak untuk meninjau kembali atas diterbitkannya izin kepada perusahaan itu. "Jika kawasan BWI masuk dalam kawasan HTI PT SGP, dan Diamon, BWI DUmai akan menggugat," tegas Chairuddin. “Setahu saya keberadaan SGP di Batu Teritib tahun 2003, sementara dokumen yang dimiliki Yayasan BWI tahun 1995," tambahnya. Lahan Yayasan BWI di Batu Teritib Sei Sembilan yang sudah dikerjakan tahun 1995 lalu sekitar 5.000 hektar dari 40.000 hektar yang direkomendasi Kepala Desa Batu Teritib dan Camat Bukit Kapur dan Dinas Pertanian Bengkalis sebelum Dumai dimekarkan. "Masing - masing anggota memperoleh 2 hektar sesuai SKT yang dimiliki para anggota Yayasan BWI," ujarnya. (PUR)

Korban Penipuan Gugat Rp 26 M Terdakwa Neger Dumai, setelah Pudiman sah dinyatakan sebagai terpidana. Sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Dumai No.67/ Pid.B/2010/PN- Dum, menetapkan Pudiman divonis 10 bulan penjara. Namun, korban menyatakan banding, dan di tingkat Pengadilan Tinggi Riau, No.128/ Pid/2010/PTR, Pudiman divonis 2 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa. Begitu juga ditingkat kasasi Mahkamah Agung No.1484 K/Pid/2010, Pudiman ditetapkan vonis 2 tahun penjara. Pengacara Penggugat, Syahril mengungkapkan hal itu kepada KPK Pos, dalam perbicangan yang berlangsung di Palapa Hotel, Dumai, belum lama ini.

Pudiman Menurut Syahril, disamping

terpidana Pudiman diganjar hukuman selama 2 tahun penjara dan akibat perbuatan Pudiman tersebut, Hasan Harjono telah dirugikan baik secara meteril maupun inmateril. “Sehingga untuk menutupi kerugian tersebut kami melakukan gugatan ganti rugi ke PN Dumai. Dan gugatan tersebut sudah didaftarkan ke PN Dumai dengan No.perkara 03/Pdt.G/2010/PNDum. Dengan kerugian materil maupun inmateril sebesar Rp 26 miliar,” jelas Syahril. Syahril mengatakan, gugatan perdata terhadap Pudiman masih dalam proses di PN Dumai. Dalam isi gugatan tersebut, pihak penggugat Hasan Harjono dan pihak tergugat Pudiman pernah

menjalin kerjasama dan mendapat proyek di PT. Pertamina Dumai dengan menggunakan perusahaan PT. Citra Naga Nusantara Pancasila sekitar bulan Juli tahun 2000. Dalam kesepakatan, penggugat menyediakan AC sebanyak 150 unit merek window, sementara tergugat hanya menjalankannya. “Dan, harus memberikan keuntungan sebesar 3 persen setiap bulannya kepada penggugat,” kata Syahril. Awalnya, bisnis AC antara penggugat dengan tergugat di Pertamina tersebut berjalan lancar. Tapi setelah berjalan 43 bulan pihak tergugat Pudiman mengingkari isi perjanjian. “Keuntungan yang seharusnya

diberikan oleh pihak tergugat Pudiman kepada pihak penggugat Hasan Harjono tidak lagi disetor masuk ke rekening penggugat,” ungkap Syahril. Akibat perbuatan Pudiman maka penggugat Hasan Harjono melaporkannya ke Polda Riau dengan bukti LP/46/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 dengan kerugian Rp.254 juta serta AC 150 unit. Sementara gugatan perdatanya masih bergulir di PN Dumai, dengan ketua majelis Hakimnya Khamazaro Waruhu SH,MH. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat Hasan Harjono menggugat pihak tergugat Pudiman baik secara material maupun inmaterial sebesar Rp.26 Miliar ujar Syahril. (PUR)


11

KPK POS E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

Aktor Revaldo Nangis Divonis 7 Tahun JAKARTA - Revaldo Vivaldi Surya Permana alias Revaldo, aktor film dan sinetron dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan Ketua Majelis Hakim, Mirdin Alimsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa pekan lalu, karena terbukti memiliki narkotika jenis sabu dan ganja. Hukuman itu lebih ringan ketimbang tuntutan Jaksa Benny Putra, yang sebelumnya menuntut 9 tahun penjara. Dalam amar putusan majelis hakim, lelaki kelahiran Yogyakarta 26 tahun lalu, melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiga pertimbangan yang memberatkan pria kelahiran Yogyakarta 26 tahun lalu ini antara lain penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak mental masyarakat, narkoba yang dimiliki Revaldo dalam jumlah besar, dan ia pernah dihukum atas kesalahan yang sama. "Sedang yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya," ujar hakim Mirdin. Hakim menilai Aldo pernah terlibat kasus pemukulan terhadap Fahmi Fatur Rachman pada tahun 2004, dan dihukum percobaan selama 6 bulan. Baru tiga bulan menjalani masa percobaannya, Aldo dan temannya tertangkap tangan sedang berpesta narkoba pada tanggal 10 April 2006 dan dihukum dua tahun penjara serta denda Rp 1 juta subsider satu bulan kurungan. Setelah mendekam di penjara lebih dari setahun, Aldo bebas bersyarat pada 7 September 2007, karena kelakuan baiknya selama menjalani masa hukuman. Namun 21 Juli 2010, pemain sinetron 'Ajari Aku Cinta' kembali ditangkap atas kasus shabu-shabu 50 gram. Usai sidang, pemeran Rangga dalam sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini mengaku kecewa dengan putusan hakim. "Aku pengen sembuh, ingin masuk rehabilitasi kok malah dihukum, aku syok dengan hukuman seberat itu," katanya sambil menangis. Revaldo juga tak terima dengan vonis hakim yang mengatakan Revaldo menjadi komplotan perdagangan narkoba. "Saya tidak terima dengan pernyataan hakim," papar bintang film 'Tebus'. (ENDY)

KRIMINAL

SUMUT NASIONAL

126 PRT Gugat Presiden SBY JAKARTA - Dianggap tidak peduli dan gagal memberikan perlindungan kepada pembantu rumah tangga (PRT), presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digugat 162 warga negara berprofesi sebagai PRT, majikan, dosen juga LSM dari Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat peduli pekerja migran. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu Selain Presiden, beberapa pihak lainnya seperti Wakil Presiden RI, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Hukum & HAM RI, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, BNP2TKI dan DPR RI, juga masuk ke dalam daftar tergugat. Komite memandang semua pihak tersebut sebagai penyelenggara negara telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya. "Gugatan ini terpaksa diajukan, karena ribuan PRT dan LSM sudah menyampaikan aspirasi namun tak pernah

ditanggapi. Padahal, tujuannya baik untuk melindungi pembantu rumah tangga, sayangnya pemerintah mengabaikannya," papar Pratiwi Febri kuasa hukum penggugat usai mengajukan gugatan. Dijelaskan, gugatan 162 Warga negara sudah mewakili 16 juta warga negara yang berprofesi sebagai pekerja sektor rumah tangga seperti tukang kebun, tukang cuci, tukang sapu, penjaga rumah, tukang masak hingga sopir pribadi. Padahal, PRT

punya hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara, tanpa diskriminasi. Bahkan, akibat ketidakpedulian pemerintah tidak membuat UU Perlindungan PRT, ribuan PRT baik yang di dalam dan luar negeri terlantar akibat kelalaian pemerintah. Dan ini merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak azasi manusia. Juga, akibat tidak adanya payung hukum, PRT rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan sosial. PRT bekerja dalam situasi hidup dan kerja yang tidak layak atau situasi perbudakan. "Dan, tidak adanya UU PRT, upahnya sangat rendah, upah dipotong semau majikan, tidak ada jam kerja dan ketergantungan terhadap majikan cukup tinggi, tidak

pembahasan di DPR juga selalu tertunda dengan alasan yang tidak jelas," tandasnya. Di sisi lain, kebijakan yang ada juga tidak komprehensif. Pekerja di dalam kebijakan lebih cenderung dilihat sebagai komoditas, bukan warga negara yang seharusnya dilindungi, sambungnya. Data menunjukkan jumlah PRT Tahun 2009, PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global yakni lebih dari 100 juta PRT di dunia. Di Indonesia sebanyak 10.744.887 orang, dari jumlah itu 67% dari rumah tangga kelas menengah dan menengah atasmempekerjakan PRT. Sementara jumlah PRT migran Indonesia berjumlah kurang lebih 6 juta orang. belum memutuskan banding atau tidak terhadap vonis itu. (ENDY)

DPR Sesalkan BI Lamban Tangani Kejahatan Bank

Polisi Serahkan Tersangka Utama Perampokan Bank CIMB Niaga MEDAN - Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri, Jumat pekan lalu, kembali menyerahkan tersangka perampokan Bank CIMB Niaga. Penyerahan dilakukan dengan kawalan ketat petugas menyandang senjata laras panjang, di Kejaksaan Negeri Medan, Jalan HM Said. Kepala Kejari Medan, Raja Nafrizal, mengatakan, tersangka Fadli Sadama Bin Mahmudin alias Acin alias Fernando, alias Buyung, alias Ade, merupakan orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam sekenario perampokan bank CIMB Niaga Medan, menewaskan seorang anggota Brimob Polda Sumut. "Penyerahan berkas dan tersangka ini merupakan tahap akhir setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Yang mengantas tersangka adalah Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, " katanya. Nafrizal menambahkan, dalam penyerahan tahap akhir ini, penyidik polri juga melimpahkan sejumlah barang bukti, berupa dua pucuk senjata api jenis pistol, dan ratusan butir peluru baik untuk laras panjang maupun peluru untuk laras pendek. "Senjata api yang disita adalah jenis pistol merk Smith dan Wetson. Mata uang Ringgit Malaysia senilai RM2150 lebih. Mata uang rupiah senilai Rp6 juta lebih, " katanya. Sementara itu, Iwan Setiawan, anggota Satgas Penanganan Anti Teror Kejagung, yang turut menyerahkan tersangka Fadli, mengatakan tersangka bersama almarhum M Taufik yang ditembak mati oleh Densus 88, merupakan orang yang merancang perampokan di bank CIMB Niaga Jalan AR Hakim Medan. Tersangka juga merupakan pemasok senjata api untuk aksi tersebut. "Tersangka adalah otak pelaku yang merancang perampokan bank CIMB Niaga Medan. Dirinya juga mengetahui kemana aliran dana hasil perampokan tersebut, " katanya. Dengan dilimpahkannya satu lagi tersangka yang terlibat dalam aksi perampokan bank CIMB Niaga Medan, maka total tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 14 orang. Ada 13 orang yang sudah menjalani sidang di PN Medan. Para terdakwa tersebut, yakni Khairul Ghazali alias Abu Yasin, Pamriyanto alias Suryo Putro, Anton Sujarwo alias Supriyadi alias Iqbal alias Abu Farahat bin Sunardi, Nibras alias Arab alias Amir alias Wawan, Suriadi alias Adi alias Saad, dan Pautan alias Robi Abdul Gani Siregar alias Gani. Selanjutnya Muhammad Choir, Jumiran, Wawan, Deden, Jaja Miharja, Marwan alias Wak Geng, dan Agus Sunyoto. Para terdakwa dikenakan Pasal yang dikenakan terhadap ke enam terdakwa, yakni pasal 15 Jo pasal 17 Jo pasal 7 Jo pasal 9 Jo pasal 13 huruf B dan C, perpu RI No I tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU RI No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. (BBS)

ada pegangan bagi masa depannya," papar Pratiwi. Lita, wakil Koalisi LSM Peduli Pekerja Migran menambahkan fakta sudah banyak hak pekerja yang dilanggar, kekerasan terus terjadi, gaji sangat rendah, tidak ada batasan beban kerja yang jelas dan layak, semua beban kerja domestik bisa ditimpakan kepada PRT, jam kerja yang panjang, tidak ada hari libur mingguan, cuti, minim akses bersosialisasi, tidak ada jaminan sosial serta tidak ada perlindungan ketenagakerjaan. "Pemerintah hanya bersikap sporadis dalam menyelesaikan satu masalah. Sementara kebijakan hukum yang melindungi pekerja juga belum terselesaikan. Misalnya, belum diratifikasi konvensi buruh migran ILO tahun 1990. Dan RUU PRT dalam

BAHAS CITIBANK. Citi Country Officer (CCO) Citibank untuk Indonesia Shariq Mukhtar (kanan), bersiap mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR, BI, dan kepolisian, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). Rapat tersebut antara lain membahas permasalahan jasa penagih utang (debt collector) dan pembobolan dana nasabah yang terjadi di Citibank. (KPKPOS/REPRO)

Pimpinan Debt Collector Citibank Ditahan JAKARTA - Jumlah tersangka kasus pembunuhan terhadap nasabah kartu kredit Citibank yang dilakukan debt colletor, terus bertambah. Polisi menangkap dan menahan BYT, pimpinan kantor debt colletor Citibank yang bermarkas di Manara Jamsostek Jakarta Selatan. "Kami sudah menangkap sang leader debt colletor Citibank, Sabtu lalu. Inisialnya BYT, yang memerintahkan Arifin, karyawan Citibank bagian penagihan untuk menemui korban Irzen Octa (50)," papar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Budi Irawan di Jakarta, Senin pekan lalu. AKBP Budi melanjutkan peran BYT sangat penting. Mengingat, sebelumnya BYT menyurati korban Irzen untuk datang ke kantor terkait tagihan kartu kredit

belum dibayar. Saat itu, korban yang menjabat sebagai Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) datang untuk menemui panggilan itu, pada Selasa lalu. Selain memenuhi panggilan, sekaligus untuk menanyakan jumlah tagihan kartu kredit yang membengkak hingga mencapai Rp 100 juta. Padahal, tagihan kartu kredit di Citibank hanya Rp 48 juta. Setiba di kantor debt collector Citibank, BYT tak mau menemuinya, malah memerintahnya Arifin untuk menghadapi Irzen. Rupanya Arifin mengajak H dan B, keduanya petugas lapangan bagian penagihan alias debt collector Citibank untuk menemui korban. Ternyata, BYT tahu jika tiga karyawannya menghadapi Irzen,

untuk melakukan penekanan agar mau bayar hutang kartu kredit, paparnya. "Jadi BYT dikenakan pasal turut serta, karena dia yang menghubungi korban Irzen untuk datang. Menyuruh anak buahnya menemui dan menekan korban agar mau bayar. Itu kami dapatkan dari pengakuan tersangka lainnya, sehingga BYT dutetapkan juga sebagai tersangka," jelasnya. Nasabah Citibank Irzen Octa tewas di lantai lima menara Jamsostek, yang juga kantor Citibank. Korban tewas lantaran pembuluh darah di pangkal otaknya pecah. Diduga korban saat itu mengalami penganiayaan dan ancaman secara psikis yang dilakukan para debt collector untuk menanggih hutang kartu kredit. (ENDY)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan kinerja Bank Indonesia (BI) terkait lambannya penanganan masalah kejahatan bank yang akhir-akhir semakin merebak, seperti kasus pembobolan Citibak, Bank Mandiri, Bukopin juga debt collector Citibank dan Bank UOB Buana yang menganiaya. Bahkan BI gagal melakukan fungsi pengawasan bank. "Beberapa kasus kejahatan bank yang terjadi akhirakhir ini menunjukkan buruknya pengawasan Bank Sentral. BI sibuk ngurusi internal, padahal masalah eksternal perbankan terus bergejolak. Malah BI terkesan santai-santai saja," ungkap Maruara Sirait, anggota Komisi XI DPR saat rapat dengan BI dan Citibank di Jakarta, Rabu pekan lalu. Selain itu, sambung dia, BI tidak tegas dalam menetapkan sanksi terhadap bank-bank yang melanggar prinsip-prinsip internal control mereka. Kasus Citibank dan Bank UOB Buana, dimana nasabah kartu kredit mendapat perlakuan kekerasan oleh debt collector mereka, ternyata tak ada sikap tegas BI. "Akibatnya kolusi yang dilakukan oleh orang dalam gampang terjadi. Namun Bank Indonesia tidak bisa mengantisipasi hal tersebut. Ini kan memprihatikan, padahal salah satu tugas utama BI adalah bank pengawas perbankan, tapi saat terjadi kejahatan di Perbankan, BI tak berkutik," paparnya. Politisi PDIP juga mempertanyakan kepada BI sanksi apa yang bisa diberikan kepada Citibank karena tidak mengindahkan perintah bank sentral, terkait pembobolan dana nasabah oleh Malinda Dee. "Harus ada equal treatment. Bank kita kalau di Amerika melakukan semacam ini akan diberi sanksi? sementara BI belum ada action cepat," katanya dengan nada kecewa. Hal senada dilontarkan Wakil Komisi XI, Harry Azhar Azis mengkritisi sistem pengawasan perbankan yang lemah oleh BI, terkait maraknya kasus debt collector Citibank dan pembobolan dana nasabah. "BI seharusnya bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan dan tutup mata. Saya amati, BI terkesan menunggu, tidak ada action melakukan langkah cepat agar masalah ini tidak semakin berlarut-larut. Padahal, masalah itu semua sudah ada dalam aturan BI, namun BI tak banyak berkutik," tuturnya. Kemal Stamboel, anggota Komisi XI lainnya menilai harus ada perbaikan di sisi standar etika dalam operasional kerja maupun transaksi bank. "Sekarang ini standar etika tersebut seakan dilupakan akibatnya persaingan industri perbankan yang semakin ketat dan jumlah bank yang banyak. BI jangan tinggal diam untuk mengtasi masalah ini," pintanya. Anggota Komisi XI, Arif Budimanta justru mencium adanya praktek money laundry dilakukan Citibank. Pasalnya kasus pembobolan rekening sebesar Rp 20 miliar yang dilakukan Malinda Dee namun hanya sedikit nasabah yang melaporkan adanya kerugian. "Ada keganjilan yang mengindikasikan kemungkinan ada praktek money laundry di Citibank. Ada kerugian dalam jumlah spektakuler tapi tidak ada nasabahnya yang merasa dirugikan. Baru tiga nasabah yang mengadu," paparnya. Komisi XI mendesak pihak kepolisian dan Bank Indonesia berkata jujur terkait adanya dugaan pembobolan rekening nasabah dan dugaan money laundrying di Citibank. "Jangan tutup-tutupi karena sudah seorang jatuh korban tewas," ungkapnya serius. (ENDY)

Briptu Norman Kamaru "Dihukum" Bernyanyi JAKARTA - Personil Brigade Mobil Polda Gorontalo itu tampak sumringah ketika belasan wartawan meriung disekelilingnya. Ia tidak sendiri. Dua perwira polisi tampak mendampinginya sebelum ia memperkenalkan diri, "Nama saya Norman Kamaru. Berpangkat Brigadir Satu. Asli dari Gorontalo," ujar Norman usai menghadap ke Markas Besar Kepolisian RI, siang tadi. Personil Brigade Mobil Polda Gorontalo itu tampak sumringah ketika belasan wartawan meriung

disekelilingnya. Ia tidak sendiri. Dua perwira polisi tampak mendampinginya sebelum ia memperkenalkan diri, "Nama saya Norman Kamaru. Berpangkat Brigadir Satu. Asli dari Gorontalo," ujar Norman usai menghadap ke Markas Besar Kepolisian RI siang tadi. Sosok Norman menjadi buah bibir lantaran video lip-sync yang beredar di situs youtube saat ia sedang bertugas menjaga pos markas Brimob. Video berdurasi 6 menit 30 detik itu menampilkan kepiawaiannya menari dan

menirukan lagu Chaiya Chaiya, laiknya artis Bollywood. Video itu lekas menyita perhatian banyak pihak. Ia bahkan diundang tampil dalam sebuah acara televisi malam tadi. Video itu pada awalnya sempat menuai kontroversi, antara lainnya muncuk pernyataan pejabat Polri yang akan menjatuhkan sanksi kepada Norman. Reaksi pun bermunculan, dan publik meminta sanksi itu tak dijatuhkan mengingat aksi goyang Norman itu sebagai bentuk kreatifitas prajurit Brimob untuk menghibur koleganya.

Penampilan Norman itu belakangan mendapat apresiasi petinggi Polri. Hari ini ia diminta datang menghadap Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bahrul Alam, dengan berseragam lengkap. Tampak bersamanya, Kepala Satuan Brimob Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi, Supena. "Saya bahagia kedatangan Norman dan komandannya," ujar Anton. Menurut Anton, kreatifitas Norman merupakan hal yang bagus. Itu karena video itu banyak disukai

masyarakat. "Polisi itu juga punya bakat seperti manusia lain. Karena itu perlu kita pupuk bakat ini dan kita berikan kepada masyarakat," katanya. Norman mengaku tidak tahu siapa orang yang mengunggah video tersebut. Pria yang senang menyanyikan lagu India sejak kecil ini pun mengaku tidak keberatan jika ada pihak yang menawarkan membuat video. "Kalau sedang tidak tugas, OK saja," ujar Norman usai diminta bernyanyi di depan petinggi Mabes Polri itu. (BBS)


12

KPK POS E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

KRIMINAL

LIPSUS

PENANGANAN PIDANA ANAK HARUS MENDIDIK AKHIR-akhir ini kasus anak di bawaH umur dijebloskan ke dalam penjara kembali mencuat. Terkait kasus ditangkapnya atau anak dijebloskan anak ke dalam penjara oleh petugas kepolisian. Di mana ianya terlibat kasus pencurian (melakukan tindak kriminal murni) seperti melakukan pencurian kenderaan bermotor (ranmor), maupun melakukan pencurian barang berharga lainnya, atau melakukan pencurian. Di mana kasusnya ditangani kepolisian melibatkan anak, terbilang banyak ditangani jajaran hukum Polresta Medan. Terkait adanya anak di bawah umur yang ditahan dan dipenjarakan terkait kasus pidana, maka si anak dapat dikenakan pasal 363 tentang aksi pencurain akibat tindakannya. Di mana korbannya melaporkannya ke polisi, untuk ini si anak dapat dijebloskan ke dalam penjara. Dengan adanya pelaku yang masih di bawah umur yang dijebloskan ke dalam penjara hal ini bukan suatu pelanggaran HAM terhadap si anak karena selama ianya di dalam penjara ia dimasukkan ke dalam sel anak-anak. Lain hal, bila si anaka ditahan dalam sel bersama dengan tahanan lain, yang dewasa. Hal ini dapat dikatagorikan telah melanggar hak si anak, sebab ia disamakan dengan umur dewasa. Hal itu ditegaskan Kalakhar/ Dokliput Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan saat dikonfirmasi, pekan lalu di ruang kerjanya. Menurut MP Nainggolan seharusnya wartawan melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Kombes Heri, namun karena Kabid Humas tidak berada di Polda Sumut, dalam rangka kunjungan kerja ke Nias maka bisa saja ia yang memberikan keterangan jika wartawan mau melakukan konfirmasi seputar tugas wartawan tentang kasus yang akan dikonformasikannya kepada pihak berkompoten seperti Humas Poldasu dan sebagainya. Dilanjutkannya, sebagai contoh, seorang anak diduga melakukan pencurian, ranmor maupun yang lainnya maka sianak ini dikenakan pasal pencurian, walau usia anak tersebut masih di bawah umur saat ianya menjalani hukuman. Tempat ianya ditahan jangan disamakan atau disatukan

dengan tahanan orang yang telah dewasa sebab jika sianak dibawah umur hukumannya telah dijatuhkan pihak penuntut umum atau jaksa ia dapat dipidanakan demi hukum. Seorang anak jika dipenjarakan demi hukum ini bukan berarti adanya pelanggaran HAM bagi sianak, jika ianya disatukan dengan tahanan orang yang telah dewasa, hal ini bisa dikatagorikan adanya melanggar HAM bagi si anak tersebut. MP Naingolan menambahkan kasus ini kejadiannya di mana, kenapa anak tersebut dipenjarakan, siapa yang menangani kasus tersebut kenapa sianak sampai dijebloskan ke dalam penjara (ke dalam sel). MP Nainggolan menambahkan, persoalan anak dibawah umur diduga melakukan pencurian seyogianya sianak tidak ditahan sebab ianya masih dalam perlindungan orang tuanya walau disini ada pasal yang dikenakan kepada sianak yakni pasal pencurian yang

Kasat Reskrim Polresta Medan

Kompol Fadillah Zulkarnain

Cara Penanganan Kita Bedakan Dengan Tersangka Dewasa SEBAGAI pelayan dan pelindung serta pengayom masyarakat,Polri dituntut untuk selalu bertindak ssuai dengan hukum. Sehingga siapa yang yang terlbat dalam tindak kejahatan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian dikatakan Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fadillah Zulkarnaen SIK SH ketika ditanya tentang penangan polisi terhadap pelaku kejahatan yang masih berusia anak-anak di Mapolresta Medan,Jumat pekan lalu. Ditambahkannya dalam menciptakan rasa aman dan nyaman Sat Reskrim Polresta Medan mengaku selalu saja ada tindak kejahatan yang pelakunya masih berusia remaja. Dengan adanya bukti tersebut membuatnya sedikit kesal dan kecewa terhadap anak-anak generasi muda bangsa ini yang diusianya yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah kini harus menjadi pesakitan. "Masalah kejahatan yang dilakukan pelakunya masih berusia remaja ini haruslah mendapatkan perhatian serius dari kita semua," akunya. Ketika disinggung kejahatan apa saja yang sekarang ini banyak dilakukan

oleh para usia remaja tersebut,mantan Kasat Pam Obsus Polresta Medan ini mengaku kalau sekarang ini pihaknya ada menangani kasus pencurian kenderaan bermotor (Curanmor), kasus perkelahian dan yang paling banyak mungkin kasus narkoba. Ditanya kenapa kasus narkoba yang banyak menjerat anak-anak remaja kedalam balik terlai besi,dirinya inipun mengaku kalau sekarang ini peredaran narkoba bukan saja telah mengandrungi usia dewasa saja,akan tetapi narkoba ini juga telah dengan mudah didapat oleh kalangan anakanak baik itu disekitar tempat tinggalnya atau juga bias diperoleh dari temantemannya disekolah. "Anak-anak sekarang ini kalau tidak pakai narkoba bilang temannya tidak ngetrend dan alasan itula yang membuatnya terjerumus," terang Fadillah. Mengenai penanganan kasusnya polisi selalu senantiasa menggunakan undang-undang perlindungan anak.Sehingga dengan adanya UU itu selama dalam proses hukumnya akan kita bedakan dengan pelaku yang telah berusia dewasa termasuk sel tahananannya. (S.EDHI)

artinya sianak dikenakan pasal 363, itupun jika sudah terjadi adanya pencurian, jika pencurian belum terjadi sikorban sudah melapor maka aksusnya jadi lain. "Jika satu kasus sudah ada pasalnya maka kelanjutannya adalah ke penuntut umum atau jaksa sebab setiap pasal yang disebabkan adanya pelanggaran hukum maka kasusnya dilanjutnya ke kejaksaan," ujar Nainggolan. Ada beberapa kasus lainnya melibatkan anak dibawah umur dijebloskan ke dalam penjara diduga melakukan pencurian kenderaan bermotor maupun melakukan pencurian barang berharga lainnya. Satu kasus ditangani Reskrim Polsekta Medan Kota dimana petugas berhasil mengungkap jaringan sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Operasi penangkapan tersebut dilakukan di sejumlah tempat terpisah di Kota Medan. Pengakuan Kompol Sandy

Sinurat, Kaposlekta Medan Kota, pihaknya berhasil meringkus delapan orang tersangka dari sindikat curanmor tersebut, salah satunya pencuri TV. "Mereka biasanya melakukan aksinya di usaha warnet maupun rumah kos," ujar Kompol Sandy Sinurat kepada wartawan kemarin. Para tersangka sindikat curanmor ini diantaranya TJ (16) pelajar kelas II SMA,JS (20) mahasiswa, dan SD alias Andi (26) warga Jalan Karya Bakti, Teladan, Medan.AS (20) dan SD alias AI (21) warga Pasar III Tanjung Morawa.BS (32) warga Jalan Sisingamangaraja Medan dan RP (18) warga Tandem Hulu Langkat. Sedangkan seorang pencuri televisi ANB (25). Dalam operasi penggerebekan tersebut pihaknya menyita dua unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BK 4151 IO dan Hondra Supra X BK 3803 HP. Selain itu, polisi juga menyita satu unit televisi hasil curian dan rantai

KPAIDSU : Harus Tetap Mengacu UU Perlindungan Anak KOMISI Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara sangat menyesalkan dan kecewa kalau ada anak yang terlibat dalam kasus tindak kejahatan.Dimana selama ini yang sering mengadu untuk dibantu prosesnya yakni anak-anak yang telah menjadi korban tindak kejahatan. Namun demikian, apabila KPAIDSU menemukan ataupun mendapatkan laporan tentang adanya tindak kejahatan yang pelakunya masih berusia anak-anak akan tetap konsisten membelanya sesuai dengan UU Perlindungan anak." Kita tetap akan melindungi semua anak Indonesia bukan saja karena telah menjadi korban kejahatan akan tetapi termasuk bila terlibat kejahatan,"aku Zahrin Pilliang ketika dimintai keterangannya via selular kamis pekan lalu. Ditambahkannya,dalam membela hak anak-anak yang terlibat tindak kejahatan aparat penegak hukum hendaknya selalu memperhatikan dan menggunakan UU perlindungan anak.Sehingga dalam proses pemeriksaan perlakuan terhadap anak juga harus dibedakan dengan pelaku kejahatan yang usia dewasa. Maksud membedakan perlakuan itu yakni selama dalam proses pemeriksaan sianak tersebut haruslah diberikan nasehat yang intinya agar tidak mengulangi

perbuatan.Bukan itu saja selama dalam tahanan bila memang harus ditahan masih dikatakan Zahrin,sel tahanan bagi anak-anak yang terlibat tindak kejahatan haruslah dibedakan dengan pelaku yang sudah dewasa. Dengan dipsahkannya sel tahanan itu diharapkan tidak akan menggangu psikis/ kejiwaannya selama dalam penjara.Dan bila selesai menjalani hukuman ia dapat kembali duduk dibangku sekolah untuk menuntut ilmu serta dapat berbaur kembali dengan teman-teman sepermainannya. Untuk itu dalam menekan angka tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, sudah seyogiayalah peran orangtua untuk selalu mengawasi kegiatan anaknya diluar rumah.Bila perlu himbaunya,cek ketempat/lokasi anak-anak kita bermain dengan temannya dan janganlah selalu mudah percaya dengan omongannya. (S.EDHI)

gembok sebagai barang bukti. Berdasarkan laporan yang diterima petugas Polsekta Medan Kota, sindikat curanmor ini sudah beraksi sebanyak 38 kali di wilayah hukum mereka. Di antaranya beraksi di Jalan Stadion, Jalan Jati, dan Jalan HM Joni masing-masing sebanyak empat kasus, serta di Jalan Gedung Arca dan Jalan Turi masing-masing sebanyak tiga kasus di Jalan Sederhana dua kasus, serta di Jalan Santun, Jalan Sempurna, Jalan Seto, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Bahagia, Jalan Halat, dan Jalan Pimpong masing-masing satu kasus. Mereka dijerat Pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap seorang penadah hasil curian berinisial DD yang diduga melarikan diri ke Aceh. Beberapa hasil curanmor ini dijual ke Aceh dengan harga antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2

juta. Sekarang kita masih mengejar DD untuk mengetahui ke mana lagi hasil curian itu dijual,ujar Kompol Sandy Sinurat. Pemerintah di Desak Membentuk Hakim Komisaris Terkait maraknya anak dibawah umur ditangka dan dijebloskan ke dalam penjara terkait melakukan tindak pelanggaran hukum maupun melakukan trindak kriminal beberapa warga berpendapat perlu adanya konsep alternatif dalam memberikan hukuman pada anak-anak. Rasa keprihatinan ini banyak sekali terjadi di lembaga pemasyarakatan dimana banyak anak di penjara akibat perbuatan mereka. Untuk itu diminta pemerintah memberikan alternatif hukuman pada anakanak,ujar Roza saat dimintai tanggapannya seputar maraknya anak anak dibawah umur ditahan dan dijebloskan ke dalam sel penjara akhir akhir ini. Rozza menambahkan, menanggapi pemberitaan banyaknya anak yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dibeberapa daerah khusunya di Medan dan daerah lainnya, menurut Rozza, konsep deversi suatu konsep pengalihan hukuman terutama pada kasus yang tidak serius dengan restoratif justice". Konsep 'restoratife justice' ini akan melibatkan berbagai pihak termasuk antara korban dan pelaku bersama penegak hukum yang melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan tanpa melalui peradilan. Rozaa mendesak agar pemerintah segera membentuk hakim komisaris untuk menyelesaikan kasus anak. Jika ada anak yang mencuri diwajibkan mengembalikannya sementara korbannya agar mau menerimanya (apa yang dicuri sianak) tidak perlu dipenjara. Hukuman anak lebih diarahkan pada pembinaan lebih diarahkan ke mediasi antar pihak. Hukum kita ke depan bukan sistem pembalasan tapi pendidikan,ujarnya. Dia juga berharap para penegak hukum agar mendukung pemikiran ini. Penegak hukum ini bukan benda mati, jadi bisa berfikir ke arah itu. Konsep tersebut akan dituangkan dalam rancangan Undangundang tentang Peradilan Anak yang masih dalam pembahasan. (KHAIR)

PSIKOLOG LODIANA AYU MPSI :

Awasi Anak Harus Bagaikan Main Layangan TERBUKANYA dunia informasi dapat dijadikan sebagai salahsatu factor penyebab perubahan perilaku anak.Sehingga peran orangtua sangat diperlukan agar anakanak kita tidak terjerumus kedalam tindak kejahatan. "Dalam mengawasi anak janganlah selalu menpercayainya akan tetapi awasi dengan cara seperti bermain layang-layangan," ujar psikolog Klinik Veteran, Lodiana Ayu MPsi ketika dimintai tanggapannya via selular Jumat pekan lalu tentang kenakalan anak. Dikatakannya,bukti keterbukaan informasi bisa memnpengaruhi perilaku anak yakni dapat dicontohkan dengan akses situs-situs yang ada diinternet.Dalam kasus ini kebanyakan orangtua selalu bangga kalau anaknya yang usianya masih tergolong anak-

anak/remaja sudah bias bermain internet. Akan tetapi hal itu bias menjadi suatu kecerobohan bila orangtuanya tidak mengawasi dan mengecek secara langsung situs apa yang diakses anaknya." Kita mana tahu situs apa yang diaksesnya,bisa-bisa saja situs yang belum pantas dilihatnya," aku Lodiana. Selain keterbukaan informasi,factor yang dapat mengubah perilaku anak yang melihat apa yang telah dilakukan oleh orang yang usianya diatasnya.Sehingga kadangkala mereka itupun meniru semua apa yang dilakuan oleh orang dewasa termasuk melakukan tindak kejahatan. Disinggung mengenai perbedaan perlakuan ketika ada anak-anak yang ditangkap polisi, psikolog wanita berjilbab inipun menghimbau agar selama dalam pemeriksaan harus dibedakan dengan yang dewasa.Bila perlu dan seharusnya bila ada anak yang ketangkap hendaknya jangan ditahan dalam sel tahanan tapi harus direhabilitasi. Apabila rehabiltasi itu dilakukan maka tidak akan menggangu kejiwaan dan mentalnya dan diharapkan bisa mengubahnya untuk lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak benar tersebut. (S.EDHI)


KPK POS

13

E D I S I 144 11 – 17 APRIL 2011

SUARA KPK

Redaksi KPK Pos menerima tulisan dari pembaca dan masyarakat tentang Korupsi Politik dan Kriminal. Panjang tulisan maksimal 5000 karakter, tulisan dapat dikirimkan via email ke: kpkpos@yahoo.com ttd:redaksi

Keadilan Restoratif Oleh Artidjo Alkostar

PERADILAN pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Hak dan martabat kemanusiaan segenap warga masyarakat dijamin secara tertulis dalam konstitusi negara dan perangkat undang-undang lainnya. Entitas peradilan pidana berkorelasi dengan kewibawaan negara dalam menegakkan keadilan hukum. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Subsistem hukum negara Salah satu tiang penegak kehormatan negara adalah menjamin keadilan di dalam teritorial wilayah kedaulatannya. Perangkat hukum pidana per se mengandung misi berupa strategi menanggulangi kejahatan. Hukum yang tidak adil akan kehilangan kewibawaan moralnya di dalam masyarakat. Adanya kasus-kasus perkara pidana yang melukai rasa keadilan dan mengusik akal sehat (common sense) masyarakat, seperti kasus pencurian baju jemuran oleh pemulung yang lapar dan lain sejenisnya, menuntut pemikiran kritis terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di negara kita dewasa ini. Termasuk, mekanisme administrasi keadilan apakah telah dapat memberikan lorong keadilan bagi semua golongan rakyat dan segala lapisan masyarakat. Ideologi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibuat tahun l981 banyak melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa para pelaku kejahatan, tetapi kurang mengadopsi hak-hak korban, sehingga penerapan hukum pidana sering menimbulkan beberapa reaksi sosial berupa tuntutan keadilan. Perkara pertengkaran sesama anak di bawah umur, apakah tidak terlalu mahal biaya sosialnya jika harus diproses seperti perkara pidana biasa memakai prosedur yang reguler yang berlaku dalam KUHAP. Juga pertimbangan kemanfaatan bagi pelaku dan korban serta masa depannya. Banyak kasus perkara pidana kecil yang sebenarnya dapat diproses dengan asas peradilan yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Misalnya, orang yang mencuri pisang karena lapar, dan pemilik pisang dapat memaafkan, maka konsekuensi etisnya tidak perlu diputus di pengadilan, tetapi diselesaikan melalui mediasi penal. Persoalan yang dihadapi penegakan hukum di negara kita adalah belum adanya wadah hukum penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. Doktrin hukum yang masih berlaku adalah perkara pidana tak bisa dimediasi. Proses peradilan pidana merupakan laboratorium akal sehat karena menguji kebenaran fakta hukum dengan kacamata hukum dan hati nurani untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban. Pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang akan memberi perhatian pada penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme lembaga restorative justice (Kompas, 19 Maret 2011) merupakan upaya yang perlu direspons secara positif oleh seluruh elemen penegak hukum dan pencinta keadilan. Restorative justice atau proses peradilan yang memulihkan akan dapat mengurangi beban sosial-ekonomis negara dan energi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, keberadaan lembaga restorative justice prosedurnya perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana. Prasyarat ”restorative justice” Dalam Pasal 9 Konvensi PBB tentang Keadilan Restorative Justice telah diupayakan diterapkan di sejumlah negara di dunia, seperti di Inggris, Austria, Finlandia, Jerman, AS, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika, dan Kolombia. Pada umumnya prinsip dasar restorative justice yang lewat mediasi menentukan beberapa prasyarat terjadinya restorative justice, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu (1) korban kejahatan harus menyetujui, (2) kekerasan harus dihentikan, (3) pelaku kejahatan harus mengambil tanggung jawab, (4) hanya pelaku kejahatan yang harus dipersalahkan bukan pada korban, (5) proses mediasi

hanya dapat berlangsung dengan persetujuan korban. Dari prasyarat mediasi penal tersebut terlihat bahwa martabat kemanusiaan korban kejahatan harus menjadi prioritas. Mediasi penal melibatkan proses spiritual untuk memulihkan dan membangkitkan rasa percaya diri korban. Urgensi dari mediasi penal menuju restorative justice merupakan upaya mencapai proses penyelesaian perkara yang berkualifikasi win-win solution. Dari standar umum restorative justice tersebut, terhadap kejahatan korupsi tidak mungkin dilakukan mediasi penal karena korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh koruptor. Beberapa alasan perlunya restorative justice melalui mediasi penal misalnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga: (1) mereka tidak ingin kasusnya sampai ke pengadilan (misalnya, karena akan malu), (2) mereka tidak melihat hukuman penjara merupakan jalan keluar, (3) mereka memerlukan hubungan berubah, (4) mereka menginginkan jalan keluar dari persoalan kekerasan rumah tangga. Dari alasan yang menuntut adanya mediasi tersebut, tak diperlukan pola yang baku dalam mengupayakan mediasi penal. Indonesia bisa saja membuat prosedur berbeda dengan negara lain, misalnya mengambil nilai kearifan hukum lokal, seperti kearifan hukum lokal Papua, Aceh, dan lain sejenisnya. Namun, yang harus dipedomani adalah adanya perlindungan bagi korban, prosedurprosedur yang memberikan alternatif bagi upaya sukarela, pendekatan multiaspek, tersedianya dukungan pelayanan, sumber daya tenaga staf yang cukup, serta pelatihan dan pengawasan yang sungguh-sungguh. Respons masyarakat pemangku kepentingan dan negara terhadap kejahatan merupakan prasyarat tegaknya keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan keadilan. Respons berupa tindakan hukum atau proses peradilan pidana formal maupun melalui mekanisme peradilan pidana informal merupakan tindakan hukum menghindari impunitas yang akan menjadi benih kejahatan dan lunturnya kewibawaan hukum. Hilangnya daya imbau hukum akan menjadi faktor penyebaran kehendak individu untuk bertindak asosial dan ilegal. Dalam arti pula, hukum menjadi kehilangan nilai substantifnya sebagai otoritas netral yang sejatinya selalu dihormati oleh masyarakat dan negara. Tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara. Kepatutan penjatuhan pidana melalui restorative justice jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. Restorative justice akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi. KUHAP yang telah dipersiapkan oleh pemerintah harus dapat mengadopsi keberadaan restorative justice. Begitu pula tuntutan perkembangan masyarakat yang menuntut keberadaan negosiasi atas tuntutan (pleabargain) dan peniup peluit (whistle blower) dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini agar proses penegakan hukum di negara kita tidak tersendat, karena kurang cepat mengadopsi instrumen-instrumen hukum negara modern dan kurang peduli terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ternyata telah ada memberlakukan substansi restorative justice, tetapi dengan nama yang lain. Pluralitas komponen bangsa dan kesenjangan sosial-ekonomi rakyat menuntut adanya penegakan hukum protektif bagi kelompok rentan. Restorative justice akan dapat menjadi elemen menambal lubang kesenjangan keadilan yang diderita kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan ekonomi lemah yang berurusan dengan penegakan hukum. Negara hukum yang otentik adalah negara yang rakyatnya memiliki keyakinan kolektif bahwa mereka akan diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum. Penulis adalah Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI; Dosen Fakultas Hukum UII/Kmps 4411

ELITE (gedung) MIRING Oleh Yuna Farhan

ENTAH apa yang ada di pikiran Ketua DPR Marzuki Alie ketika melontarkan pernyataan kontroversialnya: ”Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orangorang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu” (Kompas, 1/4/2011). Sebagai elite, seharusnya Marzuki paham, anggaran yang digunakan untuk membangun gedung DPR berasal dari pajak rakyat. Ibaratnya, sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat, rakyat telah membayar pajak untuk negara ini. Pajak merupakan bentuk hubungan antara warga dan negara. Warga miskin sekalipun memiliki andil pada perekonomian negara. Tidak pada tempatnya Ketua DPR yang memperoleh tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung negara merasa lebih berhak membahas gedung DPR dibandingkan rakyat jelata. Dalam kaitan dengan pembangunan gedung DPR, tampaknya DPR lupa prinsipprinsip keuangan negara dan fungsi anggaran seperti diatur pada Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003, di antaranya prinsip efisien, ekonomis, serta memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Terkait prinsip efisien, tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa setelah pindah ke gedung baru, DPR akan meningkat kinerjanya. Terkait prinsip ekonomis, Presiden SBY dalam pidato penyampaian Nota Keuangan APBN 2011 mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan

ekonomi dengan meningkatkan belanja modal. Namun, belanja modal ini tak akan ada artinya jika dipakai untuk membangun gedung DPR. Akan lebih bermanfaat bagi perekonomian jika anggaran Rp 1,1 triliun untuk membangun gedung DPR yang akan dihuni 560 elite ini dipakai untuk membangun jalan sepanjang 1.100 kilometer yang menghubungkan jalur distribusi pangan, misalnya. Anggaran juga memiliki fungsi distribusi, yang artinya kebijakan anggaran negara harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bagaimana bicara rasa keadilan dan kepatutan jika programprogram penanggulangan kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus dibiayai dengan utang, sementara pajak dari rakyat yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pendapatan justru untuk membangun gedung DPR yang hanya dinikmati segelintir elite Senayan? Dengan garis kemiskinan setara pendapatan Rp 221.000 per bulan, anggaran gedung baru DPR yang akan dibangun ini setara dengan pendapatan 5,5 juta orang miskin. Sedari awal, alasan pembangunan gedung baru DPR juga sudah sarat kebohongan. Mulai dari alasan karena gedung miring hingga kelebihan kapasitas. DPR juga mengatakan, pembangunan gedung baru merupakan rekomendasi tim kinerja dan telah disetujui DPR periode sebelumnya. Dalam kenyataannya, ternyata tidak ada dalam rekomendasi tim

kinerja (Kompas, 1/4/2010). Dari sisi harga, angkanya juga terus berubah. Usulan awal, biaya Rp 1,8 triliun, dan dengan adanya kritik publik, angkanya diturunkan menjadi Rp 1,6 triliun, Rp 1,3 triliun, dan terakhir Rp 1,1 triliun. Oleh karena itu, tak heran jika kemudian muncul kecurigaan bahwa usulan anggaran tersebut jauh di atas biaya sesungguhnya. Dari sini muncul sinyalemen adanya elite yang mencari rente dari proyek mercu suar ini. Berangkat dari pengalaman pengadaan Rumah Jabatan Anggota DPR Kalibata yang juga bersifat tahun jamak, bukan tak mungkin anggaran proyek gedung DPR berpotensi membengkak jauh di atas dari yang telah direncanakan. Penolakan fraksi Dalam perjalanannya kemudian muncul penolakan dari beberapa fraksi dan gerakan moral penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk menolak gedung baru itu. Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan perwakilan fraksifraksi. UU No 27/ 2009 menyatakan kewajiban BURT menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT ke setiap anggota DPR dan menyampaikan laporan kinerja dalam Rapat Paripurna DPR. Jika ini tidak dilakukan, fraksi-fraksi yang saat ini menolak dituntut konsistensinya untuk menarik perwakilan anggota fraksinya di BURT dan melaporkannya ke Badan Kehormatan karena tidak menjalankan tugas. Persoalannya, dari pengalaman yang sudah-sudah, sikap penolakan atau penundaan sering kali dilakukan hanya

untuk mencari popularitas politik, atau sekadar mencari selamat di tengah kritik publik. Setelah kritik publik mereda atau tenggelam oleh isu lain, usulan kembali diajukan secara diam-diam, seperti dalam kasus dana aspirasi, dengan dibentuknya Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID). Kalau memang penolakan ini serius, DPR harus segera menghapuskan anggaran gedung baru pada APBN Perubahan. Perbaikan lebih strategis ke depan juga perlu dilakukan dengan memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran di tubuh BURT. DPR yang mulai mengalami krisis legitimasi dapat merebut kembali hati rakyat jika berani membuka rencana anggaran yang disusun BURT, termasuk rencana studi banding untuk diuji dan diberikan penilaian oleh publik. Presiden SBY telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2011 tentang penghematan belanja kementerian/lembaga tahun 2011. Berpegang pada inpres ini, bukankah semestinya para kader Partai Demokrat (partai dari mana Presiden SBY berasal) yang memimpin DPR dan memiliki fungsi anggaran menjadi lokomotif dalam penghematan anggaran sesuai amanat konstitusi? Jika praktik aji mumpung dan penghamburan uang negara sekarang ini tidak dihentikan dan semakin menjadi-jadi, DPR akhirnya akan kehilangan posisi tawar dan kemandulan dalam menjalankan fungsi anggaran dalam merespons proposal anggaran pemerintah. Penulis adalah Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)/ Kmps 5411

Legalitas Kesaksian Auditor BPKP Oleh Budi Harjo

KEWENANGAN staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku saksi ahli ataupun pendamping saksi ahli dalam sidang tindak pidana korupsi sering dipertanyakan oleh penasihat hukum terdakwa, dengan selalu menyatakan bahwa yang berwenang adalah staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Walaupun sejatinya penasihat hukum sudah tahu bahwa yang dipertanyakan itu tidak memengaruhi vonis hakim atas tuntutan jaksa. Pertanyaannya adalah apakah BPKP berwenang menghitung kerugian keuangan negara? Dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memang disebutkan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan atas tanggung jawab keuangan negara. Hal itu juga dicantumkan dalam Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyebutkan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BMUD, BLU, serta lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara diperjelas melalui Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengertian Keuangan Negara dan penjelasan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Dari dua UU itu dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang tetapi

termasuk segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga luas meliputi keuangan negara dari APBN, APBD, BUMN, atau BUMD, yang hakikatnya adalah seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan. Mengenai pengertian kerugian negara, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan rumusan jelas. Pasal 32 hanya menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi berwenang atau akuntan publik. Namun Pasal 1 Ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Ada Permintaan Dari perspektif regulasi tersebut, kerugian keuangan negara disebabkan perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dan hal itu dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau korporasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga nondepartemen dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Perpres Nomor 64 tahun 2005. Dalam regulasi baru itu, Pasal 52 menyebutkan bahwa BPKP bertugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan perundangundangan.

Secara gramatikal salah satu fungsi BPKP adalah menginvestigasi adanya indikasi penyimpangan yang merugikan negara pada BUMN dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, termasuk membantu pemeriksaan terhadap instansi penyidik dan instansi lainnya. Fungsi itu dipertegas lagi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 UU itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tipikor, termasuk BPKP, BPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, serta inspektorat pada departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Mendasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, BPKP juga melakukan kerja sama yang dengan instansi penyidik, baik dari KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Jadi, BPKP bisa membantu penyidik mengungkap kasus korupsi dengan cara mengaudit investigatif ataupun menghitung kerugian keuangan negara. Kegiatan itu harus diawali adanya permintaan dari penyidik kejaksaan atau kepolisian dilanjutkan gelar kasus untuk mengetahui adanya penyimpangan ketentuan atas kasus tersebut, serta ditindaklanjuti surat penugasan untuk tim auditor. Kesalahan dalam memberikan dan menunjukkan bukti di sidang pengadilan berakibat kasus yang diajukan ditolak atau tersangka dibebaskan dari segala tuduhan. Penulis adalah auditor BPKP Jawa Tengah Bidang Investigasi/SM 4411


15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

SUMUT JAMBI / NAD

Abrasi Hantam Pemukiman Warga ACEH TAMIANG Pemkab Aceh Tamiang dinilai kurang peduli terhadap abrasi sungai Kampong (Desa) Selamat, Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang yang semakin parah. Setiap hari abrasi menghantam pemukiman warga. Kondisi ini sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu, sehingga mengkhawatirkan puluhan warga yang rumahnya berdekatan dengan tebing sungai.

ABRASI - Abrasi yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang. Warga mohon agar segera diatasi. (KPK POS/ILUSTRASI)

Datok Kampong Selamat, Poniran kepada KPK Pos, pekan lalu mengatakan, abrasi sungai Kampong Selamat sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Saat itu jarak tebing sungai dengan rumah warga sekitar 100 meter, namun saat ini jaraknya tinggal delapan meter. sudah berulang kali warga mengusulkan proposal pembangunan bronjong tebing sungai kepada pemerintah, namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Bukan saja pemukiman warga yang terancam, setengah badan jalan desa juga sudah runtuh. Abrasi sungai sudah mencapai 650meter. “Setiap hujan tebing sungai runtuh, terlebih kalau hujan lebat tanah yang runtuh besar-besar,” ujarnya. Warga yang tidak terbiasa melintasi jalan tersebut dipastikan tidak berani melewatinya, terlebih bagi kendaraan yang membawa muatan. “Mau tidak mau warga harus melewati jalan

Sekdako Subulussalam Pernah Jadi Ankor SUBULUSSALAM - Sekretaris Kota (Sekdako) Subulussalam, H Dhamhuri Sp MM mengaku dirinya pernah menjadi bagian dari pers. Soalnya, ketika masih duduk di bangku SLTA, dia pernah menjadi anak koran (ankor). Bukan hanya sebagai penjaja koran, Dhamhuri juga berperan sebagai pencari informasi tentang berbagai kejadian untuk bisa diberitakan di surat kabar. Ternyata, menjadi pewarta itu tidak mudah. Penuh dengan tantangan dan pekerjaan yang cukup melelahkan. Ungkapan ini disampai-

kan Dhamhuri dalam acara temu Pers dengan Pemko Subulussalam beberapa waktu lalu. Hadir pada kesempatan itu, Asisten I H Rusdi Hasan SIP SH, Asisten II H Azwir SSos dan Anggota DPRK Jamasa Cibro. Juga hadir Kabag Humas dan Protokoler M Amrin Cibro SSos. Agenda temu pers ini menjalin kerjasama lebih baik antara jajaran Pemko dengan Wartawan. Dhamhuri mengharapkan kepada segenap insan Pers yang berada di kota Subulussalam untuk dapat menjalin komunikasi yang lebih baik. Menurut penilaiannya selama ini hubu-

ngan antara Pers dengan Pemko Subulussalam cukup baik. Namun diakui, masih ada pemberitaan negatif. Dia berharap ke depan, insan Pers di Kota Subulussalam agar menyajikan berita yang berimbang dan konstruktif. "Jadi wartawan harus profesional," harapnya. Diakui, peran media massa sangat besar. Keberadaan wartawan di Subulussalam sangat proaktif. Karenanya Dhamhuri berharap agar dapat memberitakan tentang pembangunan Kota Subulussalam. Wartawan juga harus taat kepada kode etik jurnalistik. (KAR)

PMI Cabang Aceh Tenggara Vakum

tersebut, karena tidak ada jalan lain,” ujarnya. Sudah dua warga menjadi korban jatuh bersama sepeda motornya ke dalam jurang 15 meter.“Untung orang Kampong Selamat bisa berenang, kalau warga luar desa lain tidak berani, karena kondisi air sungai dalam dan deras,” ujarnya. Mereka sangat mengharapkan agar Pemerintah Aceh turun tangan membangun bronjong sungai untuk mengantisipasi runtuhan tanah tebing sungai lebih

jauh lagi, karena jaraknya saat ini sangat dekat dengan rumah penduduk. Pembangunan tersebut selain mengantisipasi terjadinya longsor juga diharapkan menanggulangi reruntuhan pemukiman penduduk. “Saya sangat mengharapkan bronjong secepatnya dibangun, apalagi musim hujan yang tidak menentu dapat meruntuhkan lahan pemukiman warga yang berada di bantaran sungai,”ujar Amat warga lainnya. (BSO)

KUTACANE - Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh Tenggara sepi dari kegiatan alias vakum. Bahkan disaat sebagian desa di Bumi Sepakat Segenep dilanda banjir akibat luapan Sungai Kali Bulan dan Lawe Kisam yang menggenangi puluhan rumah disejumlah desa tepatnya di Kecamatan Lawe Sumur, Lawe Bulan dan Bambel baru-baru ini, tak terlihat adanya aktivitas organisasi kemanusiaan ini. Dengan kata lain, PMI setempat terkesan 'tutup mata' dengan bencana yang dialami masyarakat disejumlah desa tersebut. Ketua PMI Cabang Aceh Tenggara, Zainudin SKM saat dikonfirmasi wartawan baru-baru ini mengaku, pi-

haknya kesulitan melakukan kegiatan kemanusian seperti misi dan visi PMI sesungguhnya. Diakui Zainudin hal ini akibat tidak adanya dana. Bahkan, demikian Zainudin, pihaknya pernah mengajukan bantuan dana kepada pemerintah daerah setempat, dan sempat dialokasikan sekitar Rp100 juta. Namun ironisnya, dana yang telah dialokasikan tersebut hinga berita ini diturunkan belum juga terealisasi. Dengan kata lain, pengalokasian dana tersebut hanya isapan jempol belaka. “Dana dari pemkab saja tak terealisasi, bagaimana kita mau melakukan kegiatan di lapangan,” kata Zainudin. Diakui Ketua PMI Ca-

bang Aceh Tenggara ini, dalam pengelolaan sarana seperti sejumlah truk dan eksavator (beko) yang ada kerap disewakan kepada pihak swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. Pantauan wartawan KPK Pos, kondisi Kantor PMI Cabang Aceh Tenggara yang berada di Desa Salang Alas, Kecamatan Babussalam sejak setahun terakhir sepi. Bahkan pintu kantor juga kerap terlihat terkunci. Sedangkan di sekitar areal kantor dimanfaatkan warga sekitar sebagai lahan perkebunan jagung. Bukan hanya itu, gerombolan hewan ternak, kambing dan kuda kerap mangkal di teras kantor PMI tersebut. (SAH)

Pemkab Nilai Ekspor Bantu Provinsi Jambi ke Jepang Meningkat Korban Banjir Tangse SERAHKAN TORPI - Sekdako Subulussalam H. Damhuri SP MM menyerahkan tropi juara umum Jambore se Kota Subulussalam kepada MTsS Jontor, Kecamatan Penanggalan, Rabu. (KPK POS/KARTOLIN)

Perkemahan Pramuka, Ada Gudep Tak Hadir SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, diwakili Asisten I H.Rusdi Hasan mengatakan, acara perkemahan Pramuka merupakan wadah yang bisa membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, mandiri, berbakti kepada orang tua, Nusa dan Bangsa. "Untuk itu diharapkan kepada semua yang terkait

untuk mendukung program Pramuka ini," tegas Rusli saat membuka perkemahan Pramuka, Jumat lalu. Perkemahan yang berlangsung dari 1 hingga 6 April itu diikuti 769 peserta, dari pelajar SD dan SLTP se kota Subulussalam yang dipusatkan di kompleks Ponpes Addrajat Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Rusdi juga mengharapkan kepada kakak pembina agar dapat memberikan masukan agar segera ditindaklanjuti. Tetapi dengan catatan para kakak pembina membuat laporan secara tertulis mana saja gudep yang tidak berperan dan juga gudep yang masih dalam skorsing akibat kesalahan pada tahun yang lalu. Perkemahan ini untuk persiapan mengikuti Jambore Daerah Provinsi Aceh, Mei 2011 mendatang, sekaligus Jambore Nasional di

Palembang, Sumatera Selatan yang akan digelar Juli 2011. Ketua Panitia Perkemahan, Safran Kombih SH dalam laporannya merinci para peserta perkemahan yang hadir berjumlah 769 orang. Meliputi lima kecamatan diantaranya, Simpang Kiri berjumlah 313 putra-putri. Kecamatan Penaggalan 160 putra putri, Suktan Daulat 226 putra-putri, Runding 40 putra-putri dan kecamatan Longkip 20 putra-putri. Safran menyesalkan dalam Jambore ini banyak gudep-gudep yang tidak ikut. Padahal Pramuka adalah gerakan Nasional. Dirinya berharap tahun depan semua Gudep yang ada di wilayah Pemko Subulussalam dapat mengikuti seluruh kegiatan. Kakwarcab Pramuka Subulussalam Drs H Anharuddin SE MM memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh gudep Pramuka yang hadir. Menurutnya, peserta tingkat SD sangat semangat mengikuti perkemahan Pramuka pada tahun ini. (KAR)

KUALA SIMPANG Pemkab Aceh Tamiang memberi bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam banjir banding di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, kemarin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang, Drs. Zagusli didampingi Pjs Kabag Kesra Pemkab Aceh Tamiang, Patria Kelana menyatakan menjelang keberangkatan tim ke lokasi bencana. Tim terdiri dari Sekda Aceh Tamiang, H Syaiful Bahri SH, Kepala Pelaksana BPBD, Drs. Zagusli, Ketua RAPI Abd. Khadir, Ketua SAR Aceh Tamiang Andi Nur Mohammad dan anggota RAPI, dengan membawa sejumlah bantuan ke Tangse. Menurut Zagusli, bantuan berupa peralatan sekolah 1.000 paket.“Bantuan yang diberikan sangat dibutuhkan masyarakat Tangse, terutama anak-anak sekolah,” kata Zagusli seraya menambahkan masyarakat Pemkab Aceh Tamiang juga turut berduka atas terjadinya bencana alam banjir banding di Tangse. (BSO)

JAMBI - Nilai ekspor Provinsi Jambi Febuari 2011 naik 12,97 persen, dari US$ 162,27 juta pada Januari 2011 menjadi US$ 183,32 Juta pada Febuari 2011. Sedangkan volume ekspor naik 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kumulatif nilai ekspor Januari-Febuari 2011 mencapai US$ 345,59 Juta dengan kumulatif volume ekspor sebesar 591,93 ribu ton. Kepala BPS Provinsi Jambi, Dian Pramono menjelaskan, kenaikan nilai ekspor terjadi pada kelompok pertanian sebesar 25,33 persen dan kelompok industri naik sebesar 12,65 persen. Demikian juga kelompok pertambangan nilainya naik 13,81 persen. Untuk volume ekspor, kelompok pertanian volume ekspornya naik 17,60 persen, kelompok Industri turun 14,38 persen, sedangkan kelompok per-

tambangan volumenya naik 11,55 persen. Dikatakan, untuk ekspor dengan negara tujuan secara umum nilai ekspor Provinsi Jambi pada Febuari 2011 ke berbagai Negara mengalami kenaikan sebesar 12,97 persen. Seperti beberapa Negara tujuan dengan kenaikan nilai ekspor terbesar Negara Jepang (99,19%), Australia (82,46%), USA(75,82%), China (66,93%) dan Korea (58,08%). Sedangkan untuk Negara Asia seperti Singapura dan Malaysia mengalami penurunan 10,40 persen dan 31,64 persen. Sementara nilai impor pada Febuari 2011 sebesar US$ 7,92 juta, naik 1,82 persen dibanding bulan sebelumnya. Volumenya menjadi 1,77 ribu ton atau turun 87,55 persen. Ketidakstabilan nilai impor terjadi pada semua kelompok ko-

moditi. Kumulatif nilai impor periode Januari-Febuari 2011 terbesar berasal dari kelompok mesin dan alat angkutan sebesar US$7,12 juta. Impor menurut Negara asal seperti, Taiwan, USA, Austria, dan Thailand pada Febuari mengalami kenaikan sangat signifikan dari China, Singapura, Malaysia, dan Australia yang nilai impornya untuk neraca perdagangan luar negeri Provinsi Jambi, Febuari 2011 naik 13,53 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya. Dari US$ 154,49 juta pada Bulan Januari 2011 menjadi US$ 175,40 juta pada Bulan Febuari 2011. Surplus neraca perdagangan Bulan Febuari 2011 terjadi pada Negara Jepang (US$ 42,65 juta), Malaysia (US$ 31,14 juta), Singapura (US$ 25,19), Cina(US$ 19,23 juta) dan USA(US$ 13,96 juta). (INRO)

Camat Panai Hulu dan Muspika Dukung Peserta MTQ RANTAUPRAPAT - Kontingen Kecamatan Panai Hulu yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Nasyid ke-25 tingkat kecamatan belum lama ini ternyata berhasil membawa nama baik kecamatan. Soalnya kontingen yang dipimpin Camat Khairul Fahmi SH tersebut banyak memboyong penghargaan dalam kegiatan itu. Karenanya, Kecamatan Panai Hulu membuat acara syu-

kuran yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat, Jumat malam lalu. Tampak hadir dalam syukuran, Camat Panai Hulu Khairul Fahmi SH, Kapolsek Panai Tengah-Hulu AKP Suharmadi, Danramil 09 Panai Tengah-Hulu Kapten Setu, Manajer Perkebunan PTPN IV Ajamu E Sitinjak, UPT Cabdis Pendidikan Muslih SH, Kepala Desa se Kecamatan dan lapisan masyarakat. Khairul Fahmi mengu-

capkan terima kasih kepada qori dan woriah yang membawa nama baik Kecamatan di Kabupaten. Penghargaan yang diraih pada MTQ dan Festival Nasyid tingkat kabupaten antara lain, Juara I Nasyid Putra, Juara II Nasyid Putri dan juara lainnya seperti juara MTQ dan Kaligrafi. "Adik-adik masih harus berjuang mewakili Labuhanbatu ketingkat provinsi yang akan diselenggarakan Mei mendatang," ujar Camat. (MDS)

10 Desa di Kecamatan Singkil Terendam SINGKIL - Sedikitnya 10 desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil terendam, akibat banjir kiriman yang melanda wilayah itu pekan lalu. Banjir kiriman ini terjadi akibat hujan yang turun terus menerus, sehingga sungai Lae Souraya dan Cinendang, meluap. Dilaporkan, akibat banjir kiriman itu, Aceh Singkil yang terletak di

muara dua sungai besar tersebut terendam dengan ketinggian satu meter. Pedesaan seperti Teluk Rumbia, Rantau Gedang, Takal Pasir, Teluk Ambun, Ujung Bawang, hampir seluruhnya terendam banjir, sejak Rabu pekan lalu. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam berbagai fasilitas umum antara lain jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Singkil dengan Kecamatan Singkil Utara tepatnya di

Desa Ujung Bawang dan Muara Pea. Pantauan wartawan koran ini, akibat banjir juga menghentikan aktivitas belajar mengajar dibeberapa sekolah antara lain, SMUN 1, SMPN 1, MTsN dan MAN. Semuanya berada dalam wilayah Kecamatan Singkil. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil Drs.Henray Silalahi menyatakan, belum bisa memastikan jumlah

kerugian materil akibat banjir tersebut. "Kita belum bisa menaksir kerugian akibat banjir ini," jelasnya ketika ditemui di lokasi banjir. Selanjutnya untuk mengurangi beban warga korban banjir Henray mengaku masih koordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu diterima laporan walau dibeberapa desa ketinggian air mencapai satu meter lebih sejauh ini belum ada korban jiwa. (AZT)

PERESMIAN - Bupati Dairi KRA Jhonny Sitohang Adinegoro dan unsur Muspida disambut pada peresmian hasil-hasil pembangunan PNPM.(KPK POS/NDK)


E D I S I 144 11 - 17 APRIL 2011

KPK Luncurkan Program Uji Coba ACLC JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program uji coba Anti Corruption Learning Center (ACLC) atau Pusat Pembelajaran Anti Korupsi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Untuk menunjang terlaksananya program ini, KPK telah menyiapkan modul khusus yang dapat diakses para Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, Aparat Penegak Hukum, Sektor Swasta, dan Masyarakat Umum. "ACLC merupakan pengembangan dari program Pendidikan Antikorupsi yang telah diimplementasikan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pada sisipan mata pelajaran PPKN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional" ucap Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Dedie A. Rachim, dalam siaran pers KPK yang diterima, kemarin. Sebagai langkah awal, KPK menggelar uji coba dan focus group discussion (FGD) program ACLC pada, Rabu, di Jakarta. Uji coba ini diikuti sekitar 30 peserta, yang merupakan perwakilan dari instansi BKN, Kemendagri, LAN, Kemendiknas, Kepolisian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. "Ke depan kami berharap lebih banyak lagi instansi di pusat dan daerah, pemerintah maupun swasta dapat berpartisipasi dalam program ACLC," ujar Dedie. Modul untuk program ACLC telah disiapkan oleh tim Direktorat Dikyanmas yang bekerja sama dengan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat PP LHKPN. "Nantinya kami juga berencana mengembangkan modul khusus, seperti materi TOT Program Pengendalian Gratifikasi yang akan dilaksanakan bersama PT. Pertamina, Garuda Indonesia, dan PT. Telkom, serta TOT bagi fasilitator laporan LHKPN," tutur Dedie. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar berharap dengan diujicobakannya ACLC melalui FGD High Impact Learning akan diperoleh sebuah materi yang tepat yang dapat diterapkan untuk seluruh pusdiklat kementerian dan lembaga. "Dengan demikian program pencegahan korupsi dapat memberikan dampak yang luas bagi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Haryono. "Bagi instansi yang berminat mengikuti program ACLC ini, silakan mengirimkan surat ke KPK," tandas Dedie. (REL)

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK. Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyeleng gara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

KPKPOS

Masniarni Melarikan Diri ke Jambi BINJAI - Mantan Kepala Dinas PU Binjai, Masniarni dikabarkan melarikan diri ke Jambi, setelah kembali ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Kepergian Masniarni yang juga adik kandung Mantan Wali Kota Binjai, HM Ali Umri SH Mkn, diketahui dari Selamat (58), Kepala Dusun IV, tempat Masniarni tinggal. Keterangan Masniarni sudah pergi ke Jambi diketahui dari seorang pekerja di rumahnya. “Kalau kata pekerjanya, Masniarni sudah berada di Jambi,”ujar Selamat. Seperti diberitakan, sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) telah menetapkan mantan Kadis PU Binjai ini sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan jalan di Kota Binjai pada tahun 2009 lalu. Belum kasus dugaan korupsi ini tuntas di Kejatisu, Masniarni kembali dinyatakan sebagai tersangka di Kejari Binjai. Masniarni yang juga diketahui sebagai istri seorang pemborong besar Kota Binjai kembali dite-

tapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi swakelola tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai FKJ Sembiring membenarkan tentang ditetapkannya Masniarni sebagai tersangka. sejak Jumat lalu. “Kita menetapkan Masniarni sebagai tersangka berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Di mana, saksisaksi yang kita periksa bermuara ke Masniarni,”ujar FKJ Sembiring. Namun sejauh ini, kata FKJ Sembiring, keberadaan Masniarni belum diketahui. Sehingga, pihak penyidik Kejari Binjai, sulit untuk melakukan penggilan terhadapnya, guna menjalani pemeriksaan. “Sejauh ini kita masih melayangkan surat panggilan sebanyak dua kali. Untuk surat panggilan yang ketiga, belum dapat kita

lakukan. Sebab, keberadaan Masniarni belum dapat kita ketahui,” ucapnya. FKJ Sembiring juga mengatakan, jika keberadaan Masniarni sudah diketahui. Maka, pihak penyidik Kejari Binjai, tidak tertutup kemungkinan akan memanggilnya secara paksa. “Iya, tidak tertutup kemungkinan akan kita panggil paksa dia (Masniarni-red), dan hal itu kita lakukan jika keberadaannya sudah diketahui,” kata FKJ Sembiring. Sembiring mengungkapkan, bahwa dua orang tersangka yang sudah ditetapkan sebelum Masniarni, juga sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Kita baru saja melakukan pemeriksaan terhadap Alfan Batubara dan Zulfansyah. Keduanya bekerja sebagai bendahara proyek di PU Binjai,” ungkapnya, seraya menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kedua tersangka selalu mengarah kepada Masniarni. (SBR)

PT Milano Pinangawan Peduli Lingkungan KOTA PINANG Sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan sekitar, PT Milano Pinangawan melaksanakan perbaikan jalan sepanjang lebih kurang 15 kilometer, mulai dari simpang Pinangawan sampai ke Dusun Sigambal 2, Desa Pinang Dame, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Disamping itu, karena sadar betul akan arti pentingnya agama bagi kehidupan manusia, maka PT Milano juga memberi bantuan untuk pembangunan Masjid Ar-Raudah Simpang Pinangawan senilai Rp19 juta. Pantauan KPK Pos di lapangan, jalan dari simpang Pinangawan menuju Sigambal 2 tersebut terbilang baik, layak untuk dilalui dan badan jalan semakin diperlebar. Masyarakat pengguna jalan kini merasa aman melintas di jalan ini. Sebelum diperbaiki PT Milano Pinangawan, jalan ini rusak total, apabila dilalui kita tak ubahnya bagaikan menunggang kuda. “Kita pantas berterima kasih kepada Manajemen PT.Milano,” kata H.Zul Nasution, yang merupakan pemuka masyarakat setempat. "Apa yang dilakukan PT.Milano adalah merupakan bukti bahwa perusahaan ini sangat peduli terhadap lingkungan sekitarnya,” tambah H.Sakti Hasibuan, yang juga merupakan panitia pembangunan Mesjid Ar-Raudah. Manajer PT.Milano,

PA Peranginangin, mengatakan kepada wartawan koran ini, semua tindakan nyata tersebut adalah bukti komitmen perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Papam PT.Milano, M Marpaung menambahkan, mari kita jaga kondusifitas Labuhanbatu Selatan ini sehingga investor mau menanamkan modalnya ke daerah ini dan juga perusahaan yang sudah ada dapat bekerja sebaik mungkin. Secara terpisah, KPK Pos juga meminta tanggapan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Otonom (IPON) Labuhanbatu Selatan, Muhammad Yunus SSos. Dia menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kepedulian PT.Milano. "Sebagai warga Labuhanbatu Selatan kita harus bangga dengan kepedulian perusahaan tersebut," tegasnya. Sebagai Ketua Organisasi yang mengusung nasionalisme kedaerahan, Yunus juga merasa sangat salut kepada PT Asamjawa yang mengaplikasikannya dalam bentuk nyata. Sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang setiap tahunnya perusahaan ini membagikan kambing untuk diternakkan kepada masyarakat sekitarnya, memelihara jalan masyarakat dan juga membangun sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA gratis bagi anak karyawan, maupun masyarakat

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambardan rekaman) yang mendukung/ menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

HALAMAN 16

PERBAIKAN-AlatberatmilikPT.MilanoPinangawansaatmemperbaikijalansepanjang 15KMdiLabusel.(KPKPOS/ZAMZAM)

sekitar. Ke depan, Yunus sudah berfikir IPON akan memberikan semacam Award (Penghargaan) kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan Labuhanbatu Selatan pada umumnya. (ZAM)

ABRASI - Bagian dari gedung SPMN 1 Pulau Banyak Singkil yang hancur diterjang abrasi. (KPK POS/AZWAR TANJUNG)

Gedung SMPN 1 Pulau Banyak Sekarat SINGKIL - Kondisi gedung SMPN1 Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, saat ini dalam keadaan sekarat, akibat digerus abrasi pantai. Selain itu, 12 unit perumahan guru sudah kosong akibat ditinggal penghuninya. Dilaporkan dari Pulau Banyak, gedung SMPN-1 kini sudah tak layak huni. Dinding beton bangunan sekolah mulai terkelupas akibat rembesan air laut. Dikawatirkan apabila tidak ada tindakan atau upaya yang cepat dari pemerintah daerah dalam waktu dekat sekolah ini akan terkubur. Padahal, SMPN1 ini merupakan satu-satunya di Pulau Banyak. Camat Pulau Banyak, Safnil SH ketika dihubungi terkait kondisi sekolah tersebut mengaku sudah melaporkannya ke berbagai pihak. Namun sampai berita ini naik cetak, belum ada tanda-tanda sekolah itu akan diselamatkan dari ancaman abrasi pantai. "Saya sudah melaporkan keberbagai pihak tentang kondisi sekolah ini, namun sampai hari ini sepertinya surat saya tidak ber-alamat," keluh Safnil. Dalam catatan wartawan koran ini, sekolah SMPN tersebut dibangun pasca bencana gempa Aceh-Nias tahun 2005 oleh organisasi mancanegara Singapore Red Cross (SRC). Untuk membangun sekolah yang hancur, pihak SRC menggelontorkan dana Rp1,7 miliar. Dana ini untuk bangunan fisik sekolah plus rumah tinggal guru sebelas unit. Sementara itu sejumlah warga Desa Pulau Baguk lokasi sekolah berdiri menerangkan, saat dibangun

jarak garis pantai dengan sekolah lebih kurang 15 meter. Namun akibat gempa yang terus menerus, permukaan tanah termasuk terumbu karang menjadi turun hingga satu meter lebih. Dampaknya selain garis pantai menyusut atau menghilang juga terumbu karang yang selama ini berperan sebagai bumper untuk menahan ombak tidak lagi berfungsi. Sehingga saat pasang purnama, hampir semua jalan dan berbagai fasilitas publik digenangi air laut (ROB). Taufik anggota DPRK Aceh Singkil yang juga putra daerah setempat berharap adanya tindakan dan upaya yang cepat dari pihak pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan agar sarana untuk mencerdaskan bangsa tersebut bisa terselamatkan. "Kita sangat berharap agar pihak Pemkab khususnya Dinas Pendidikan bisa mencari solusi menyelamatkan sekolah tersebut," himbau Taufik saat dihubungi, Rabu pekan lalu. Lebih jauh Taufik mengingatkan, segala tindakan dan upaya yang dilakukan Pemkab Aceh Singkil untuk menyelamatkan sekolah SMPN-1 Pulau Banyak jadi barometer atau tolak ukur sejauh mana kepedulian pemkab terhadap dunia pendidikan. "Kita lihat saja nanti apa yang mereka (pemkab-red) lakukan dalam waktu dekat ini," jelas Taufik sambil mengingatkan masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak yang mulai resah dengan kondisi sekolah tersebut. (AZT)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

KEMANA UANG PAJAK YANG SUDAH KITA BAYAR? Tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak, padahal tidak demikian. Untuk itu, perlu dijelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak). Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. 2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai kegiatan/program kerja masing-masing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya. Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat memahaminya.


KPK POS Edisi 144